Globalindo edisi 08

2

Fokus

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

REMISI KORUPTOR, KREATIVITAS MONCONG PUTIH HASTO: SESUAI FALSAFAH PDIP

Sejak Jokowi menjadi Presiden, seisi republik ini selalu dikejutkan tontonan menyedihkan. Terbaru adalah mencuatnya gagasan Menkumham Yasonna H Laoly yang ingin memberikan remisi bagi para koruptor. Sejumlah pihak menilai, bahwa ide tersebut bukan saja “pikiran kotor” Yasona pribadi, melainkan “kreativitas” sejumlah tokoh besar PDI Perjuangan.

Kesimpulan itu mngemuka setelah gagasan Yasonna tersebut gayung bersambut dengan Trimedya Panjaitan. Salah satu pendekar hukum yang juga Ketua DPP PDIP ini, secara tegas sepakat dengan rencana Yasonna, menteri yang sebelumnya menjadi anggota DPR RI itu.

Pemberian remisi tersebut, kata Trimedya harus didahului dengan melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99 tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua atas .PP nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyarakatan. “ Saya melihat remisi perlu. Ini masih wacana dan melihat respons masyarakat. Kami setiap reses melihat kondisi di penjara. Bagi mereka 1x24 jam mahal,” kata Trimedya Sabtu, 21 Maret 2015.

Ia menyarankan, agar Yasonna, berkoordinasi dengan unsur yang lain karena pemberian remisi itu tidak hanya domain Menkumham. “Saya setuju tapi harus selektif. Ini perlu ada kontrol. Napi harus punya file,” terang Trimedya lagi.

Pemberian remisi bagi terpidana korupsi adalah ide besar PDIP juga bisa dilihat dari pernyataan Hasto Kristiyanto.Pelaksana Tugas Sekjen PDI Perjuangan ini mendukung pemberian remisi bagi koruptor karena wacana tersebut sesuai dengan falsafah PDI Perjuangan yakni aspek kemanusiaan.

Setiap orang termasuk terpidana yang berperilaku baik saat menjalani hukuman dinilai sangat berhak mendapatkan remisi. “Mereka (koruptor) yang memiliki niat baik, beritikad baik layak mendapat remisi,” bela Hasto.

Namun demikian, Hasto berdalih bahwa PDI Perjuangan akan tetap berkomitmen memberantas korupsi.

Sebelumnya, fraksi PDI Perjuangan di DPR juga sudah menegaskan dukungannya kepada Kemenkumham untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi.

Tapi, sejumlah tokoh di negeri ini menilai pemberian remisi bagi kejahatan korupsi hanyalah akal-akalan

Yasona untuk menolong banyaknya kader PDIP yang terjerat korupsi.

Mengutip data yang dirilis Metro TV (Kamis, 13/3/2014), ternyata dari seluruh partai peserta pemilu 2014 lalu, PDIP menempati urutan teratas sebagai partai yang paling banyak memiliki kader terjerat korupsi dengan 84 kasus, disusul Golkar (60 kasus), PAN (36 kasus), Demokrat (30 kasus), PPP (13 kasus), PKB (12 kasus), Hanura, Gerindra dan PKS, masingmasing 6,3 dan 2 kasus.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Alvon Kurnia Palma terang-terangan menyebut usulan pemberian remisi bagi terpidana korupsi jelas merupakan kepentingan politis, bukan atas kepentingan yuridis.

Alvon kemudian memperkuat kesimpulannya dengan menyebut data indeks partai yang tersangkut korupsi yang dimiliki KPK mencatat, PDIP termasuk tertinggi bersama Golkar.

“Ada temuan menarik, yang paling banyak terpidana korupsi itu dari PDIP. Indeks partai tersangkut korupsi ada 10,7. Kasusnya ada 157,” beber Alvon. “ Akhirnya kita melihat ini nggak bermuatan yuridis, tapi lebih mengedepankan (aspek) politik,” sindirnya. Alvon meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ber-

sikap tegas dengan menolak usulan tersebut.

Pemberian remisi bagi koruptor, kata Alvon jelas tidak mewakili konsep Nawacita yang diinginkan Presiden Jokowi. “Sebenarnya Pak Jokowi tahu tidak sih soal ini. Kalau tahu ya ngomong tegas. Beliau ini kan presiden,” lontar Alvon belum lama ini.

Pengamat Hukum Tata Negara Asep Warlan Yusuf pun menilai wacana yang digulirkan oleh Menkumham tak sesuai dengan nawa cita Presiden Joko Widodo yang semangat ingin memberantas korupsi. Ia mengatakan sebaiknya Menkumham menunda kebijakan untuk memberikan remisi kepada narapidana korupsi.

“Kebijakan (pengetatan pemberian remisi) itu harus dipertahankan. Tidak boleh ada remisi. Aneh, tidak sesuai nawa cita Jokowi,” kata Asep. Asep menilai sebaiknya pemerintah tidak memberikan kemudahan remisi dan pembebasan bersyarat kepada para koruptor.

Korupsi, kata Asep merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak besar, khususnya pada masyarakat.

Oleh sebab itu, tambah dia, para pelaku korupsi harus diberikan hukuman berat seperti pembatasan pemberian remisi. (gbi)

Fokus

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Dinilai Hanya Akal-Akalan PDI P Menkum HAM Yasonna Laoly berniat tak mendiskriminasi napi kasus korupsi. Karenanya, Yasonna pun mulai menggulirkan wacana memberikan remisi bagi narapida extraordinary crime yang dibatasi dengan PP No. 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu. Mendesakkah pemberian remisi bagi koruptor ini? Lantas remisi ini untuk kepentingan siapa? Koruptor atau partai?

WACANA remisi koruptor terus menuai tentangan. Padahal jauh sebelum wacana ini mengelinding bak bola panas, pada Hari Natal 2014 lalu, awal-awal Yasonna menjabat Menkumham juga menuai protes menyusul pemberian remisi

empat narapidana (napi) kasus korupsi.

Empat napi yang menerima remisi adalah, mantan pengacara Gayus Tambunan, Haposan Hutagalung, Anggodo Widjojo, mantan jaksa, Urip Tri Gunawan, dan terakhir Samadi

Singarimbun.

Anggodo Widjojo dan Haposan Hutagalung mendapat remisi satu bulan 15 hari. Sementara utnuk Samadi yang juga Mantan Kabid Pertambangan dan Migas pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI Bidang Produksi mendapat remisi satu bulan penjara. SedangkanUrip Tri Gunawan mendapat remisi dua bulan atau paling banyak karena sudah melewati massa tahanan selama enam tahun.

Kini setelah protes pencabutan remisi koruptor itu tidak lagi mengema, Yasonna kembali berulah dengan mewacanakan merevisi PP No. 99/2012 yang dianggap melanggar hak azasi manusia (HAM).

Namun lagi-lagi apa yang diwacanakan menuai protes dari penegak hukum yang kompak menolak. Jaksa Agung HM Prasetyo misalnya menilai banyak hal yang perlu dikaji terkait rencana pemberian remis bagi koruptor. ”Jadi itu memang hak tapi tidak bisa diberikan serta merta, harus memenuhi kewajiban-kewajibannya. Bagi saya masih banyak hal yang perlu dikaji,” ucap.

Eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) itu mengatakan dalam PP No. 99/2012 memang diatur pemberian remisi yang merupakan hak terpidana. “Di PP No. 99/2012 pasal 34-nya mengatakan si terpidana dapat mendapatkan hak remisi, pemotongan hukuman sejauh dia berkelakuan baik, sudah menjalankan pidana paling kurang 6 bulan‎,” kata Prasetyo.

Kemudian untuk terpidana korupsi, disebutkan oleh Prasetyo, harus kooperatif menjadi justice collaborator. Artinya terpidana itu harus siap mengungkapkan kasus yang dilakukannya. “Jadi tidak asal menuntut haknya saja,” tegasnya.

Lebih keras lagi, Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi menanggapi wacana yang dilontarkan Menkumham Yasonna Laoly itu merupakan sebuah langkah mundur. “Pemberantasan korupsi itu berdampak pada efek jera sehingga tidak disamaratakan, jadi tidak sama antara maling ayam dan koruptor,” katanya.

Johan mengingatkan PP No. 99/2012 yang terbit di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ada semacam pembatasan bagi terpidana kejahatan yang dianggap luar biasa, salah satunya korupsi. “Kalau sekarang semangatnya meng-ignore PP 99, maka saya kira ini langkah mundur dalam rangka pemberantasan korupsi,” tegas Johan.

3

4

Fokus

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

PDIP

Golkar

Pan

Demokrat

Lebih tegas lagi Institute Criminal Justice Reform (ICJR) meminta Menkumham melihat putusan Mahkamah Agung (MA). “Pemerintahan Jokowi juga sebaiknya membaca secara lebih cermat Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 P/ HUM/2013 yang telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi pelaksanaan atas PP No. 99/ 2012, sehingga tidak ada alasan diskriminatif dan melanggar hak narapidana koruptor yang dinyatakan oleh pemerintah sebelumnya,” terang Direktur Eksekutif ICJR Supriyadi Widodo Eddyono.

Supriyadi lantas mengutip putusan MA, dimana pertimbangannya MA menyatakan bahwa: “…Bahwa tidak ternyata ada pertentangan antara PP No. 99/2012 dengan UU No. 12/1995 karena tujuan utama dari PP No. 99/2012 adalah pembinaan narapidana. Pembinaan yang berbeda terhadap narapidana, merupakan konsekuensi logis adanya perbedaan karakter jenis kejahatan yang dilakukan narapidana, perbedaan sifat berbahayanya kejahatan yang dilakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh masingmasing narapidana...” “......bahwa keberadaan PP No. 99/2012 memperketat syarat pemberian Remisi agar pelaksanaannya mencerminkan nilai keadilan. Sehingga menunjukkan pembedaan antara pelaku tindak pidana yang biasa atau ringan dengan

PPP

PKB

tindak pidana yang menelan biaya yang tinggi secara sosial, ekonomi, dan politik yang harus ditanggung oleh Negara dan/atau rakyat Indonesia. Dengan demikian, perbedaan perlakuan merupakan konsekuensi etis untuk memperlakukan secara adil sesuai dengan dampak kerusakan moral, sosial, ekonomi, keamanan, generasi muda, dan masa depan bangsa, dari kejahatan yang dilakukan masingmasing narapidana” “...korupsi di Indonesia telah merampas hak-hak dasar sosial dan ekonomi dari rakyat Indonesia dan berlangsung secara sistemik dan meluas sehingga menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes); .....Dengan adanya PP No. 99/2012 justru menunjukkan adanya konsistensi roh atau spirit penanggulangan kejahatan berat atau yang bersifat Extra Ordinary Crimes, agar kejahatan tersebut tidak sampai meruntuhkan tatanan sosial dalam masyarakat bangsa Indonesia..”

Dengan merujuk putusan MA ini ICJR menyerukan agar pemerintah konsisten dengan aturan yang dibuatnya sendiri, dan juga berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundnag-undangan yang ada.

“Wacana itu hanya akal-akalan pemerintah untuk memberikan angin segar terhadap koruptor di Indonesia,” kata Peneliti Hukum Indonesia Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar.

Hanura Gerindra Bahkan menurut Ketua Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia Alvon Kurnia Palma menilai pemberian remisi itu sarat muatan politis, dalam rangka menyelamatkan kader PDIP yang terlibat kasus korupsi. “Berdasarkan indeks partai terlibat korupsi, PDIP paling banyak.

Sebanyak 10,7 persen,” kata Alvon.

Selain itu yang membuat aneh, ulah Menkumham yang terkesan dibiarkan Jokowi itu, sangat jelas terlihat pemerintahan Jokowi tidak pro kepada pemberantasan korupsi.

Bahkan Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto menuding Yosanna tidak paham betul mengenai ideologi pemberantasan korupsi. Pemberian remisi bagi koruptor juga harus didiskusikan dengan stakeholder terkait. “Menkumham itu kan harus pahamlah ideologi pemberantasan korupsi, kalau enggak itu bahaya,” terangnya.

Sebelumnya Yasonna melontarkan wacana pemberian remisi untuk para koruptor dengan alasan koruptor sudah mendapatkan pembinaan di lembaga permasyarakatan. Selain menjamin narapidana kasus korupsi akan mendapat hak sama dengan narapidana kasus lainnya yakni berupa pemberian hak remisi atau pembebasan bersyarat. Yasonna lantas mengatakan PP No. 99/2012 yang mengatur pembatasan remisi untuk koruptor bertentangan dengan UU No. 12/ 1995 tentang hak asasi narapidana. (gbi)

2 Kasus

3 Kasus

6 Kasus

12 Kasus

13 Kasus

30 Kasus

36 Kasus

60 Kasus

84 Kasus

Terpidana Korupsi dari Parpol:

PKS

Peristiwa

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

5

ISIS Ancam Bunuh Jokowi Pergerakan kelompok militan Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) di Indonesia sudah tidak bisa dipandang remeh. Kelompok radikal yang bermarkas di Suriah itu ternyata telah menebar teror akan memghabisi nyawa Presiden Joko Widodo dan seluruh anggota kepolisian.

Teror ini disampaikan melalui pesan singkat (SMS) berantai. Teror dimulai sejak menyebarnya pesan berantai dari nomor 085758905xxx pada Rabu, 18 Maret lalu. “Pesawat Lufthansa rute jakarta-berlin tergelincir saat take off di Bandara Soetta pukul 10.25 diperkiraan semua tewas. Pak Nur Rakhman, Pegawai Atc Soetta 085758905xxx.” demikian bunyi pesn itu.

Saat kepolisian berupaya menelusuri pesan tersebut, tiba-tiba si pengrim melayangkan SMS lagi.

“Semua kepolisian mau kami habisi.

Tinggal tunggu waktu. Kami anggota ISIS sudah sakit hati, Jokowi juga harus mati.” ancam si pengirim pesan yang diduga kuat anggota jaringan ISIS. Lalu disusul pesan terakhir yang berbunyi, “Kami telah instruksi anggota kami untuk bersiap-siap menghancurkan kalian. Kami dari Lampung Timur, markas kami di Sumur Kucing Lampung Timur.” demikian ancaman itu.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul telah mengatakan penyidik berhasil melacak nomor ponsel yang digunakan untuk meneror. Dalam pesan, peneror mengaku anggota ISIS yang berasal dari Lampung Timur.

Ancaman yang disebar antara lain meledakkan pesawat di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan membunuh Presiden Joko Widodo.

Ia juga menyebutkan akan merilis pelaku peneror SMS ISIS di Polsek Tambun, Bekasi.

Sedangkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Agus Rianto sendiri belum bisa memastikan ihwal adanya teror kepada Presiden Jokowi dan kepolisian itu. pasalnya, polisi masih perlu melakukan penyidikan yang lebih mendalam untuk melihat keterkaitan tersebut.

“Semoga cepat tertangkap untuk mempercepat identifikasi,” kata Agus, Minggu (22/3).

Hari ini, pasukan Densus 88 Antiteror menggerebek dan melakukan penggeledahan di tiga tempat yang diduga menjadi sarang anggota kelompok ISIS di tanah air. Antara lain di Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan; di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan; dan Kelurahan Sumber Jaya, Tambun, Bekasi. (Baca: Densus 88 Geledah Markas Agen ISIS).

Kecepatan proses identifikasi, kata Agus, tergantung pada wilayah untuk memastikan keberadaan pelaku. Selain menggunakan kecanggihan teknologi yang dimiliki kepolisian, kata dia, laporan dari masyarakat sangat penting. (Baca: Densus 88 Juga Tangkap Lima Pendana dan Perekrut ISIS Indonesia).

“Jika aduan dari masyarakat jelas dan termasuk lengkap, maka dapat mempercepat proses identifikasi,” ujarnya.

Penangkapan Berantai Terduga ISIS di Jabodetabek Pihak kepolisian meringkus para pelaku dan penyalur simpatisan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) yang tersebar di

wilayah Jabodetabek.

Penangkapan terbaru yakni terhadap bos travel berisial AH alias M, di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan.

Sebelumnya aparat kepolisian telah mengamankan pelaku di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang. Kemudian di kawasan perumahan Wisata Legenda Bogor dan Tambun Bekasi.

Senin (23/3) pihak kepolisian bekerjasama dengan Densus 88 dan Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan satu pelaku penyalur ISIS. “Empat diamankan di daerah Cisauk, kemarin. Satu lagi di Wisata Legenda, Bogor, kemudian daerah Tambun Bekasi dan hari ini di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan,” ungkap Kepala Bidang Intelijen Densus 88 Mabes Polri Kombes Pol Ibnu ketika ditemui Perumahan Perdana Residence Blok B no 3, Petukangan Selatan.

Tersangka AH alias M yang ditangkap di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, diketahui merupakan penyalur dan pembina simpatisan ISIS Indonesia. AH juga bekerja sebagai agen travel dari Timur Tengah.(tp//kmp/gbi)

politik

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Kemenkum HAM Akhirnya Terbitkan SK Sahkan Golkar ‘Ancol’ Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM), Yasonna H Laoly resmi mengesahkan Partai Golkar versi munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Surat keputusan itu telah ditandatangani Yasonna, Senin (23/3) pagi tadi.

Hal itu disampaikan Direktorat Tata Negara Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Thena Sitepu. Surat itu pun langsung dikirimkan ke kubu Agung. “Surat keputusan itu ditandatangani sekitar pukul 10.00 WIB, Senin, 23 Maret 2015. Sudah langsung dikirimkan tadi pagi, nggak perlu ramai-ramai,” kata Thena saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (23/3).

Thena mengungkapkan berkas yang sebelumnya dinyatakan ada kekurangan oleh pihak Kemenkum HAM sudah diperbaiki oleh pihak Agung. Sehingga, kata dia, Yasonna resmi mengeluarkan surat keputusan tersebut. “Semua

sudah diperbaiki dan dilengkapi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Thena mengaku kalau kader kubu Agung yang dilibatkan dalam kepengurusan berjumlah sekitar 377 orang. Kendati demikian, dia enggan merinci berapa total kader Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) yang ikut tercantum dalam kepengurusan partai berlambang beringin tersebut.

Agung Cs Langsung Deklarasi Golkar yang Berhak Ikut Pilkada Kepengurusan Golkar Agung Laksono yang telah mengantongi SK Menkumham langsung mendeklarasikan diri sebagai pihak yang

berwenang mengikuti pilkada sebagai Partai Golkar.

“Partai Golkar sekarang di bawah kepemimpinan Pak Agung Laksono memiliki kewenangan untuk mengikuti pilkada serentak,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (23/3).

Ace menuturkan pihaknya akan segera menggelar konsolidasi ke daerah-daerah. Dia meminta seluruh kader Golkar bersatu di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

“Kita akan segera melakukan konsolidasi organisasi ke daerahdaerah, karena sebagian besar DPD PG di daerah telah habis masa baktinya,” ujar Ace.

Soal kemungkinan upaya hukum yang akan ditempuh kubu Aburizal Bakrie (Ical) menggugat SK tersebut, Ace menanggapi santai. Dia mempersilakan kubu Ical memperkarakan SK tersebut.

“Upaya hukum boleh-boleh saja, karena itu hak mereka. Tapi sekarang saatnya kita menyatu kembali membenahi Partai Golkar akibat konflik yang lama,” pungkasnya. (gbi)

POLITIK

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

7

Kubu Ical Lapor ke KPK, Menkumham Anggap Suhu Politik Naik Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly terseret dalam perseteruan dua kubu di internal Partai Golkar. Akibat keputusannya mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas XI Ancol pimpinan Agung Laksono, menteri asal PDI Perjuangan itu bukan hanya digugat ke PTUN, tetapi juga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Laporan tersebut dilayangkan dua orang pengacara, yaitu S ‎ attupalli dan Samsudin. Keduanya membantah sebagai simpatisan salah satu kubu yang sedang berseteru di Golkar.

“Kami berdua selaku advokat dengan dasar melaporkan ke KPK. Saya dari unsur masyarakat saja prihatin dengan keputusan Menkum Yasonna,” ucap Sattupalli di Gedung KPK, Jl HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Jumat (20/3).

Meski membantah sebagai simpatisan, Sattupalli mengaku telah mendampingi John Kennedy Aziz, politisi Golkar kubu Ical saat melapor ke Bareskrim. Sattupalli juga tidak bisa membuktikan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Yasonna.

“Saya yang mendampingi John Kennedy Aziz ketika ke Bareskrim.

Masalah korupsi itu yang menentukan KPK, yang penting syarat

melaporkan bisa dipenuhi,” kata Sattupalli. Dalam laporan ke Bareskrim, John Kennedy Aziz menuduh kubu Agung Laksono memalsukan dokumen Munas Ancol .

Bukan dua pengacara tadi, kubu Ical sendiri juga akan melaporkan Yasonna ke KPK dan kejaksaan. Mereka menuding ada dugaan penyalahgunaan yang dilakukan Yasonna di balik keputusannya mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.

“Hari ini jika Menkumham Yasona Laoly nekat mengesahkan kubu Munas Ancol seperti yang disampaikan Yorrys Raweyai dengan dasar keputusan Mahkamah Partai yang dia manipulasi, tanpa menunggu keputusan pengadilan. Maka Kubu

ARB akan laporkan Laoly ke KPK dan Kejaksaan dengan sangkaan Melanggar pasal 2 dan 3 UU 31/1999 tentang Tipikor juncto pasal 421 KUH Pidana,” kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo, Jumat (20/3) siang.

Menanggapi perlawanan dari kubu Ical ini, Yasonna menganggap tindakan itu sebagai bagian dari dinamika politik yang sedang tinggi.

“Ikutin aja. Itu namanya intensitas politik,” ujarnya sebelum menaiki mobilnya menuju Istana setelah melantik eselon satu Kemenkum HAM, Jumat (20/3/).

Laoly juga mengutarakan, dirinya melihat segala pelaporan yang ditujukan kepadanya merupakan suatu konsekuensi pekerjaan. Karena tidak semua pihak akan menerima keputusannya.

“Namanya juga konsekuensi,” tutup Yasonna. (dt/gbi)

Langsung Gugat ke PTUN Kuasa Hukum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Yusril Ihza Mahendra langsung menyatakan akan mengajukan gugatan atas penerbitan surat keputusan pengesahan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta.

“Menyikapi terbitnya keputusan Menkum HAM yang mengesahkan DPP Golkar versi Munas Ancol hari ini, DPP Golkar versi Munas Bali dipimpin Aburizal Bakrie hari ini juga mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta meminta pembatalan atas keputusan Menkum HAM tersebut,” kata Yusril dalam pesan singkatnya, Senin (23/3).

Menurutnya, keputusan yang dikeluarkan oleh Menkum HAM Yasonna Laoly bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya keputusan ini dibatalkan oleh pengadilan.

“Kami berharap pengadilan akan bersikap netral, adil, dan tidak memihak dalam memeriksa gugatan ini. Nuansa politik perkara ini sangat besar, sehingga pengadilan menjadi satu-satunya tempat bersandar bagi pencari keadilan,” terang dia.

Lebih jauh, dia menilai logika politik sangat kental dalam keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly ini. Lewat berbagai argumentasi, kubu Ical akan memenangkan pertarungan tersebut.

“Keputusan Menkum HAM menggunakan logika politik daripada logika hukum. Karena itu harus ada kontrol eksternal dari pengadilan TUN terhadap keputusan pejabat TUN yang menyalahi hukum, undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan berbagai argumentasi yang telah kami susun, kami yakin akan memenangkan pertarungan hukum di pengadilan. Hukum harus mengalahkan kekuasaan,” pungkas dia. (gbi)

8

POLITIK

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

DPRD Tolak APbD, Ahok Ancam Terbitkan Pergub Tiap Tahun Kesepakatan antara Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi dengan Gubernur Basuki Tjahja Purnama (Ahok) terkait Perda APBD 2015 hanya isapan jempol. Pasalnya, mayoritas anggota DPRD ternyata masih menolak RAPBD 2015 disahkan. Alhasil, Ahok pun menyiapkan strategi lain menghadapi penolakan dewan.

Ahok sungguh murkan mengetahui penolakan ini.Ahok menyatakan sudah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) tentang penggunaan APBD DKI 2014.

Ia mengancam tidak akan melibatkan dewan dalam pengesahan APBD selama dia menjabat gubernur. Sebagai ganti, Ahok akan menerbitkan pergub penggunaan APBD setiap tahunnya.

“Kita siap-siap saja anggaran 2016 pergub lagi. 2017 pergub. Kalau saya terpilih lagi jadi gubernur, 2018 pergub lagi sampai 2019,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Minggu (22/3).

Menurut Ahok, penerbitan Pergub untuk melegalkan APBD justru lebih bagus, karena dapat

disimbolkan sebagai bentuk perlawanan kepada DPRD DKI, yang tak menutup kemungkinan akan diikuti semua kepala daerah lainnya.

“Bagus dong. Justru ini membangkitkan semangat kepala daerah seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Kenapa takut? Gitu loh. Kan (kepala daerah) bekingnya presiden. Kalau tidak ada presiden, baru saya takut dong,” kelakar Ahok.

DPRD DKI akhirnya resmi menolak penggunaan RAPBD DKI 2015. Atas dasar itu, DPRD pun ramai-ramai mendorong agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok menerbitkan Pergub penggunaan APBD 2014.

Wakil Ketua DPRD DKI Muhammad

Taufik mengatakan, penolakan APBD 2015 merupakan kesepakatan seluruh fraksi, kecuali fraksi Partai Nasdem. “Keputusan APBD diserahkan ke gubernur, ya pergub,” kata Taufik, Sabtu (21/3).

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, ia tak setuju bila DPRD DKI dikatakan menolak Perda APBD 2015, karena memang tak bersedia membahas APBD tersebut. Taufik beralasan, mengenai persoalan ini sudah diatur dalam undang-undang.

“Perintah undang-undang mengamanatkan, manakala tidak ada kesalahpahaman, maka kepala daerah menggunakan pagu anggaran tertinggi tahun sebelumnya,” ujarnya. (lpn/gbi)

PANGGUNG ASPIRASI

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Komisi C Minta Kompensasi Nelayan Kenjeran dan Sukolilo Dikaji Ulang Rencana pembangunan jembatan dan fly over di jalan Kenjeran Surabaya, yang akan menghubungkan dua Kelurahan, yakni Kelurahan Sukulilo dengan Kelurahan Kenjeran, mendapat sorotan dari anggota komisi C (pembangunan) DPRD Kota Surabaya.

Riswanto

Kita sudah sepakat untuk membantu masyarakat mendapatkan kompensasi yang sesuai.

Anggota Komisi C Riswanto menuturkan, rencana pemberian kompensasi sebesar Rp 300 ribu kepada nelayan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya perlu kembali dikaji. Menurutnya, kompensasi sebesar itu sangat tidak layak dan tidak manusiawi.

“Masak pembangunan jembatannya diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 207 miliar, tapi kompensasi yang diberikan hanya sebesar itu,” kritik Riswanto, Senin (2/3/2015).

Berdasarkan aspirasi para nelayan yang disampikan ke komisinya, warga meminta aga ganti rugi yang diberikan sebesar Rp 5 juta. Meskipun ada sebagain nelayan yang hanya meminta Rp 1 juta saja. Namuan faktanya, warga hanya diberikan

kompensasi sebesar itu.

“Kita sudah sepakat untuk membantu masyarakat mendapatkan kompensasi yang sesuai,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa komisinya bakal mengkaji ulang tentang sosial ekonomi yang diberikan oleh Pemkot kepada para nelayan untuk mendapatkan nilai kompensasi yang ideal. Diharapkan kajian ekonomi itu bisa membantu nelayan mendapatkan ganti rugi yang layak.

“Kami memang belum tahu berapa angka idealnya, karena, itu kan harus diadakan kajian sosial ekonominya dulu. Soalnya ini kan juga baru hearing pertama,” terang politisi dari PDI-P ini.

Disinggung soal jumlah pelayanan yang berhak mendapatkan kompensasi,

dirinya menyebutkan jumlahnya mencapai 50 nelayan. Jumlah itu diperoleh berdasarkan data yang ada di paguyupan nelayan setempat.

“Kita sekarang hanya melihat kesiapan kontraktornya bagaimana.

Pokoknya, dalam waktu dekat akan melakukan hearing kembali untuk mendapat kepastian dan kesiapan dari kontraktor.

Karena, pembangunan ini juga berdampak langsung pada psikologis warga,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Pematusan, Erna Purnawati, tidak banyak komentar terkait masalah ini. Dirinya hanya menjawab singkat dan terkesan terburu-buru.

“Saya nggak tau, tanyak aja sama kontraktornya,” ujarnya singkat.(adv)

9

10 GLOBAL JUSTICE

Duit Suap Fuad Menetes ke rekening Istri Muda Aliran uang suap Rp 18,850 miliar dari PT Media Karya Sentosa (MKS) kepada Ketua DPRD Bangkalan nonaktif, Fuad Amin Imron terungkap di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (19/3). Dari total suap belasan miliar rupiah, ada Rp 300 juta uang ditransfer ke rekening Siti Masnuri, istri muda Fuad.

Uang Rp 600 juta itu ditransfer Abdur Rouf, saudara ipar Fuad Amin yang bertugas menerima dana haram dari Antonius Bambang, Direktur PT MKS yang menjadi rekanan Fuad Amin. Rouf menyebutkan, setidaknya tiga kali dia menerima duit panas untuk proyek jual beli Migas di Bangkalan itu dari petinggi PT MKS. Pertama kali diterima di Carefour MT Haryono, Jakarta Selatan.

“Di Carefour MT Haryono dari Pak Darmono (ajudan Antonius Bambang) Rp 600 juta,” kata Rouf bersaksi untuk terdakwa Antonius Bambang terdakwa penyuapan Fuad Amin di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (19/3).

Duit ini kemudian dibawa Rouf ke bank untuk ditransfer ke dua rekening yakni milik Siti Masnuri dan Fuad Amin, masing-masing Rp 300 juta.

Pemberian uang tahap kedua di rumah Fuad Amin di Cipinang Cempedak, Jakarta Timur. Selain ke rekening Siti Masnuri dan Fuad Amin, uang yang dia terima dari PT MKS di tahap berikutnya juga ditransfer ke rekening M Yusuf.

“Jumlahnya (yang ditransfer) Rp 600 juta ke rekening M Yusuf,”

terangnya.

Lalu yang terakhir di Gedung AKA di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Dalam transaksi suap terakhir inilah, Rouf dan Sudarmono diringkus petugas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan, 1 Desember 2014 lalu.

Rouf menerangkan dirinya mengenal Antonius Bambang saat datang ke rumah Fuad di Cipinang Cempedak IV Nomor 25 A pada Februari 2014. “Kebetulan (saat itu) ada saya,” ujarnya.

Antonius Bambang didakwa bersama-sama petinggi perusahaannya menyuap eks Bupati Bangkalan, Jatim, Fuad Amin. Duit diberikan ke Fuad atas jasanya untuk Perjanjian Konsorsium dan Perjanjian Kerjasama antara PT MKS dan PD SD serta telah memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur.

Total duit suap yang diberikan mencapai Rp 18,850 miliar. Jaksa KPK dalam dakwaan menyebut duit ini diberikan bertahap dari bulan Juni 2009 hingga Desember 2014 saat Fuad Amin menjabat Ketua DPRD Bangkalan. (dt/gbi)

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

GLOBAL JUSTICE 11

KPK Sita Rumah di Cipinang Satu per satu aset milik Fuad Amin Imron, Ketua DPRD Bangkalan nonaktif yang menjadi tersangka kasus suap jual beli migas disita Komisi Pemberantasan Korupsi. Terbaru, lembaga antirasuah menyita sebuah rumah milik Fuad di kawasan Cipinang Cempedak, Jakarta Timur.

Rumah tersebut diduga merupakan salah satu aset Fuad dari hasil korupsi dan pencucian uang. “Terkait dengan penyidikan TPPU dengan tersangka FAI (Fuad Amin Imron), penyidik menyita tanah dan bangunan yang berlokasi di wilayah Cipinang, Jakarta,� kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, Kamis (19/3).

Dalam kasus pencucian Fuad Amin, sebelumnya penyidik telah menyita sejumlah aset lain yang tersebar di berbagai daerah. Antara lain mobil, rumah, ruko, kondominium, tanah, hingga uang sebesar Rp 200 miliar. (Baca: Lagi, KPK Sita Enam Lahan Persawahan Milik Fuad Amin).

Fuad Amin telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap jual beli gas alam di Bangkalan, Jawa Timur. Kasus tersebut terungkap setelah KPK melakukan operasi tang-

kap tangan pada 1 Desember 2014.

Mantan Bupati Bangkalan itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Dalam perkembangannya, KPK kemudian menetapkan juga Fuad Amin sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Dia disangka telah melanggar Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003. (dt/gbi)

GLOBAL JATIM Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Kecewa Risma

PAC PDI P Se-Surabaya Bulat Usung Whisnu

Jalan Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya, Whisnu Sakti Buana sebagai bakal calon wali kota di akhir tahun 2015 semakin mulus.

Setelah seluruh Pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se-Surabaya bertekad bulat mengusung nama Whisnu, kemarin penegasan itu disampaikan kembali Syaifudin Zuhri.

Menurut Syaifudin, partai tidak akan mengabaikan dukungan bulat PAC se-Surabaya yang dinyatakan dalam Rapat Kerja Cabang PDI P Surabaya di Gedung Wanita, Kalibokor, Minggu (15/3). Sekretaris DPC PDI P Surabaya ini, menilai bahwa sudah sepatutnya saat ini partai mengusung kader sendiri pada Pilwali Surabaya, Desember 2015, tahun ini. ”Seluruh pengurus anak cabang (PAC) sudah bulat mengusung Cak Whisnu (Sakti Buana),” kata Syaifuddin.

Dia menyebut beberapa pertimbangannya adalah faktor ketokohan Whisnu. Selain menjabat Wakil Walikota Surabaya (saat ini) Whisnu juga sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Surabaya dan pernah menjadi angggota DPRD Jatim. “Satu lagi, Whisnu adalah putra Pak Tjip (Soetjipto-almarhum) yang kiprah dan darahnya tak pernah bisa dilepaskan dari sejarah besarnya PDIP saat ini,” kata Syaifudin mengingatkan.

Pertimbangan lain, usulan mengusung Whisnu dipicu oleh kekecewaan kader banteng moncong putih terhadap skap Walikota Tri Rismaharini. Selama menjabat walikota, kata Syaifuddin, Risma dianggap melupakan peran partai yang sudah mengantarkannya memenangi Pilwali Surabaya 2010 lalu.

Bahkan, menurut Syarifuddin, kader PDI P di akar rumput kerap melihat Risma justru lebih banyak tampil di depan publik bersama politisi partai lain. ”Ini kan seperti kacang lupa kulitnya. Sikap seperti ini tentu sangat menyakitkan kami dan teman-teman di bawah,” ujar politisi yang akrab disapa Ipuk ini. “Risma telah melupakan jerih payah kader yang sudah bergotong royong menyumbangkan tenaga dan materiil untuk memenangkannya di Pilwali 2010 lalu,” demikian Syaifudin.

Atas pertimbangan itulah, lanjut Ipuk, seluruh kader kompak akan memperjuangkan Whisnu Sakti Buana sebagai cawali dari PDI P di Pilwali 2015 ini. ”Kami segera kirimkan rekomendasi Rakercab DPC ini ke DPP untuk mendapat persetujuan. Dan semoga DPP melihat usulan teman-teman ini dengan bijak dan cermat. Kami tidak rela kalau partai ini diperalat. Sehingga yang besar personalnya, bukan institusinya (PDIP),” pungkasnya. (gbi)

global jatim 13

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Baru 8 Korban AirAsia Terima Asuransi,

56 Jenazah Tak Ditemukan `Dari total 162 korban AirAsia QZ8501, baru 106 jenazah dan 97 di antaranya telah teridentifikasi.

Namun sejauh ini, baru delapan penumpang yang menerima asuransi, total sebesar Rp 1,25 miliar.

Asuransi tersebut dibayarkan manajemen PT AirAsia Indonesia sesuai dengan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011.

“Dari 97 penumpang yang telah teridentifikasi kita sudah membayar 8 penumpang secara penuh,” ujar Presiden Direktur AirAsia Indonesia Sunu Widyatmoko, Minggu (22/3).

Menurutnya dari 8 penumpang yang telah dibayarkan asuransinya sesuai dengan Permenhub Nomor 77 Tahun 2011. Bagi keluarga yang belum mendapatkan asuransi, Sunu menegaskan akan terus membantu keluarga korban untuk memfasilitasi kelengkapan dokumen.

“Kita (AirAsia) akan terus membantu keluarga korban untuk memfalitasi kelengkapan dokumen untuk pemberian asuransi,” terangnya.

Sunu menjelaskan, pembayaran asuransi para korban lain masih terkendala dua hal. Pertama, jenazah yang belum ditemukan harus mendapatkan ketetapan dari pengadilan negeri (PN). ”Saat ini AirAsia tengah berkoordinasi dengan Pemkot dan PN Surabaya agar seluruh penumpang tanpa melihat domisilinya bisa diberikan ketetapan pengadilan berupa surat kematian,” terangnya.

Kedua, belum ditentukannya ahli waris dari korban yang sudah teridentifikasi. Kebanyakan korban AirAsia QZ8501 merupakan satu keluarga.

Sehingga belum ada ketentuan ahli waris dari korban. ”Untuk menentukan ahli waris itu harus lewat notaris. Juga ketika ada perselisihan soal ahli waris itu, pe-

nyelesaiannya harus diputuskan oleh pengadilan,” ujarnya.

Ada juga kasus di mana ahli waris yang berhak masih di bawah umur.

Sehingga harus ada perwalian terlebih dulu. Pihak AirAsia juga mengaku tetap menyiapkan pendampingan bagi keluarga korban untuk melengkapi dokumen-dokumen pengurusan asuransi.

Kami dari AirAsia inginnya segera bisa memproses asuransi, tapi ya itu kami tidak bisa lepas dari masalah legal,” terang Sunu.

Salah satu keluarga korban, Ronny Martan mengungkapkan, sebenarnya AirAsia selama ini cukup responsif melayani keluarga korban. Namun, dalam urusan asuransi memang banyak keluarga yang masih belum jelas soal administrasi.

”Yang jenazahnya tidak ditemukan kan susah keluarnya asuransi. Syaratnya rumit, maka dari itu kita inginnya semua bisa ditemukan,” ujarnya.

Pesawat AirAsia QZ8501 diketahui hilang pada 28 Desember 2014. Saat itu pesawat mengangkut 155 penumpang dan 7 kru. Pesawat berangkat dari Bandara Internasional Juanda dan sedianya mendarat di Bandara Changi, Singapura. Pesawat itu mengalami kecelakaan dan tenggelam di sekitar Selat Karimata.

Setidaknya ada 115 jenazah utuh dan potongan tubuh yang telah ditemukan. Dari jumlah itu sebanyak 107 jenazah berhasil diidentifikasi. Rinciannya 97 tubuh utuh dan 10 potongan tubuh. Sedangkan 8 jenazah masih tersimpan di cold storage DVI di Mapolda Jatim. (gbi)

14 kolom

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Memperkokoh Empat Pilar Kebangsaan Oleh : SP Wibowo, SH, MH Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 (UUD’45), Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah empat pilar kebangsaan yang kini mulai dikampanyekan untuk menumbuhkan kembali kesadaran cinta tanah air untuk seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perjalanannya empat pilar kebangsaan itu dirasakan menjadi mantra ajaib dalam membina persatuan.

Namun belum dijelaskan bagaimana sampai keempat pilar kebangsaan ini menjadi begitu ampuh sebagai jurus tanpa data fakta sejarah dan perjalanannya. Namun jika mantra ini dihadapkan kembali pada Preambule UUD’45 maka akan kita temui suatu rangkaian peristiwa sejarah sehingga membentuk tahapan filosofis NKRI. Dan memaknai empat alinea dalam Preambule UUD’45, ini merupakan rangkuman sejarah Bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda 1928, hingga dibentuknya NKRI melalui pengesahan konstitusi UUD’45 pada 18 Agustus 1945.

Alinea pertama mengutarakan tentang sikap Bangsa Indonesia yang tidak mau dijajah dan tidak akan pernah menjajah dalam bentuk apapun, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, hal ini menjelaskan bahwa setiap Bangsa memiliki harkat dan martabat hidup yang setara. Secara tersirat alinea pertama menceritakan komitmen “Bhineka Tunggal Ika”. Komitmen untuk bersatu menjadi sebuah cita-cita untuk Mengangkat Harkat dan martabat agar sejajar dengan bangsa lain di dunia.

Alinea berikutnya menceritakan proses perjuangan dan pergerakan telah sampai pada saat yang berbahagia hingga mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. secara tersirat menceritakan peristiwa 1 juni 1945 dimana Bangsa Indonesia Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Indonesia.

Alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, untuk mengangkat harkat dan martabat Indonesia pun menyatakan kemerdekaan.Ini sangat jelas menceritakan peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Dan alinea terakhir menceritakan peristiwa setelah Bangsa Indonesia merdeka yaitu didirikannya NKRI yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan diatur dalam suatu UUD, dengan sangat jelas menceritakan peristiwa Pengesahan UUD’45 dan Penetapan Ir. Sukarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden RI dan Wakil Presiden RI oleh PPKI pada 18 Agustus 1945.

Rumusan tersebut membentuk kerangka filosofis NKRI yaitu, Sumpah Pemuda sebagai komitmen Bhineka Tunggal Ika, Pancasila

PT MEDIA INTI GLOBALINDO

Dasar Indonesia Merdeka, Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan UUD’45.

Keempat Pilar ini merupakan kandungan dari 4 peristiwa yaitu, Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Penetapan Pancasila pada 1 Juni 1945, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan pengesahan UUD’45 pada 18 Agustus 1945, inilah kronologi terbentuknya NKRI. Dan menilai pemahaman soal empat pilar Negara, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, dan NKRI, kendati sudah mulai menipis. Terutuma pada generasi muda, yang merupakan generasi masa depan.

Hal ini sungguh memprihatinkan mengingat, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD’45, dan NKRI adalah pemersatu bangsa untuk membangun negeri ini lebih baik lagi, kuat menghadapi tantangan global sekarang dan masa depan. Rasa optimisme dan semangat perubahan seperti itulah yang harus terus dibangun dan dikembangkan. Karena kalau kita terkungkung terus dalam kecewa, tentu musuh bangsa inilah yang bertepuk tangan kegirangan dan dengan mudah mereka menguasai aset-aset berharga bangsa.

Karenanya untuk menjaga empat pilar kebangsaan ini dibutuhkan empat pendekatan, yaitu pendekatan kultural, edukatif, hukum, dan structural. Pendekatan kultural adalah dengan memperkenalkan lebih mendalam tentang budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Hal ini dibutuhkan agar pembangunan oleh generasi muda di masa depan tetap mengedepankan norma dan budaya bangsa.

Pembangunan yang tepat, harus memperhatikan potensi dan kekayaan budaya suatu daerah tanpa menghilangkan adat istiadat yang berlaku. Generasi muda saat ini adalah calon pemimpin bangsa, harus paham norma dan budaya leluhurnya. Sehingga di masa depan tidak hanya asal membangun infrasturktur modern, tetapi juga menyejahterakan masyarakat.

Pendekatan edukatif perlu karena saat ini sangat marak aksi kriminal yang dilakukan generasi muda, seperti tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Kebanyakan aksi tersebut terjadi saat remaja berada di luar sekolah

maupun di luar rumah. Oleh sebab itu perlu ada pendidikan di antara kedua lembaga ini.

Di rumah kelakuannya baik, di sekolah juga baik. Namun ketika di antara dua tempat tersebut, kadang remaja berbuat hal negatif.

Ini yang sangat disayangkan. Orangtua harus mencarikan wadah yang tepat bagi anaknya untuk memaknai empat pilar kebangsaan semisal lewat kegiatan di Pramuka.

Pendekatan hukum adalah segala tindakan kekerasan dalam bentuk apapun harus ditindak dengan tegas, termasuk aksi tawuran remaja yang terjadi belakangan. Norma hukum harus ditegakkan agar berfungsi secara efektif sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku kriminal sekaligus menjadi pelajaran bagi orang lain.

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan struktural. Keempat pilar ini perlu terus diingatkan oleh pejabat di seluruh tingkat. Mulai dari Ketua Rukun Tetangga, Rukun Warga, kepala desa, camat, lurah sampai bupati/wali kota hingga gubernur.

Ingat Pancasila adalah sebagai petunjuk aktivitas hidup di segala bidang yang dilakukan warga negara Indonesia. Kelakuan tersebut harus berlandaskan sila-sila yang terdapat di Pancasila.

Sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi negara yang mengatur kewenangan tugas dan hubungan antar lembaga negara. Hal ini menjiwai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sadar segenap warga bangsa untuk mempersatukan wilayah nusantara.

Semboyan Bhinneka Tunggal Ika melengkapi ketiga hal tersebut karena mengakui realitas bangsa Indonesia yang majemuk namun selalu mencita-citakan persatuan dan kesatuan. Dan tegaknya NKRI pada akhirnya berpulang pada apakah kita masih menggunakan empat pilar kebangsaan.

Karenanya, jika salah satu foundasi itu tidak dijadikan pegangan, maka akan goyahlah negara Indonesia. Jika penopang yang satu tak kuat, maka akan berpengaruh pada pilar yang lain. Pada akhirnya bukan tak mungkin Indonesia akan ambruk, sesuatu yang tentu tak diinginkan. Semoga bangsa ini menjadi semakin kuat, bersatu, dan maju melalui empat pilar kebangsaan di atas. Salam.

Direktur Pemberitaan/Pemimpin Redaksi: M. Habibulloh | Pempimin Perusahaan: Alfa | Dewan Redaksi: M. Habibulloh, Alfa, Ari Widura, Agus A Wicaksono, Utomo | Sekretaris Redaksi: Dimas | Redaktur Pelaksana: Ari Widura | Redaktur: Siti Rumyati, Aryo Widodo, Aji Nagari, Rizky Yoga, Hadi Mukharom | Koord.

Artistik dan Tata Letak: Agus Anggoro Wicaksono | Design/IT: Andre, Andika | Tata Letak: Firmansyah, Umam Syafi’i, Nurhamdani | Administrator: Abdul Majid, Muhammad Edi Imam | Repoter: E Swandana, Denny N JA, Vivi Lestari, Komar Priambudi, Deta Kusumanegara (Jakarta), Bambang Utomo, Widodo, Faishal Bachri (Surabaya), Deddy Jatmiko (Koord. Pantura), Priyo Yogantomo (Koord. Mataraman), (Koord. Tapal Kuda), Eddy (Madura) | Bagian Umum: Cipto Mangunkusumo | Kantor redaksi: Jalan Gubeng Kertajaya XI E No. 11, Surabaya | Telp: (031) 5053182

jelajah 15

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Kota Kuno Manjakan Fotografer Di Kota Pahlawan masih banyak sekali gedung-gedung bersejarah era penjajahan Belanda. Semisal bangunan kuno yang terletak di Surabaya Utara tepatnya jalan Gula.

Seolah kita terbawa mesin waktu dan menuju masa lampau kala melewati jalan Gula, bangunan yang masih kuno dan bergaya oriental. Jendala dan pintu yang terbuat dari tatanan kayu jati, masih terawat dengan baik. Oleh karena itu kawasan ini disebut Pecinan atau perkampungan orang Tionghoa. Dulunya para pengusaha Cina banyak sekali yang bermukim di sini. Sehingga banyak pula ditemukan Klenteng.

Terlihat banyak gedung eksotis peninggalan Belanda. Jika anda hobi fotografi pastinya akan dimanjakan

dengan banyaknya objek yang mengagumkan.

Di gang sempit yang dikelilingi gedung tua ini masih terlihat sepi. Hanya kadang muncul para pengangkut barang di sekitar lokasi. Meski sepi, disediakan pula tempat parkir untuk para pengunjung yang ingin berfoto-foto.

Ada pula Seorang kakek tua yang yang menjaga tempat tersebut yang setiap harinya membersihkan dan menjaga lokasi parkiran.

Pengunjung bisa memberikan uang kebersihan kepada bapak tua tersebut tanpa dipasang tarif .

Banyak sekali toko-toko yang mengangkut bongkar muat barang. Masih melewati bangunan bangunan tua.

Bangunan yang tinggi kumuh dan kotor terlihat lama sekali tidak terurus. Kondisi bangunan bangunan yang tua memberikan efek jadul pada hasil jepretan. Seolah-olah sedang berada di kawasan Kota kuno. Ini lah yang menjadi daya tarik tersendiri.

Tidak hanya masyarakat Surabaya saja yang senang berfoto di gedung tua tersebut. Ternyata banyak sekali kunjungan dari luar kota terutama komunitas penghobi fotografi.(dtk/gbi)

16 global bisnis

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Dirut Pelindo II

keberatan Aturan Wajib Rupiah

Aturan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan yang meminta semua transaksi di pelabuhan untuk menggunakan mata uang dollar AS sepertinya sulit diterapkan di lingkungan PT Pelabuhan Indonesia II.

PT. Pelindo II menilai penerapan keseluruhan aktivitas pelabuhan dengan menggunakan mata uang rupiah justru akan membuat ongkos yang dikeluarkan konsumen semakin mahal.

Menurut dia, pendapatannya dalam bentuk dollar AS selama ini hanya diperoleh dari perusahaan pelayaran untuk aktivitas luar negeri. Pemilik barang yang akan mengekspor atau mengimpor barangnya ke luar negeri maka ia harus membayar container handling charge (CHC) dan surcharge dalam bentuk dollar kepada shipping line yang rata-rata perusahaan asing.

Meski masih menerima pendapatan dalam bentuk dollar AS, tetapi Lino memastikan jumlah tersebut tidak besar. Ia mencontohkan jika biasanya shipping line

asing itu menerapkan biaya sekitar 1.500 dollar AS per TEU untuk ekspor tujuan Eropa atau USA, maka pada kenyataannya Pelindo II hanya menerima pembayaran dari shipphing line tersebut sebesar 83 dollar AS atau sekitar 5,5 persen.

Mereka menegaskan kalau aktivitas pelabuhan yang dilakukannya selama ini tidak mempengaruhi pergerakan kurs yang

terjadi belakangan ini. “Buat apa diterapkan kalau akhirnya ini justru membuat mahal semua pihak,� kata Dirut Pelindo II RJ Lino.

Penerapan tarif dalam bentuk dollar AS ini sudah diizinkan oleh Undang-undang.

Menurut dia jika tarif dikenakan dalam bentuk rupiah hal ini justru akan mempengaruhi minat investor asing yang hendak berinvestasi.

Tak hanya itu, apabila akhirnya diterapkan dalam bentuk rupiah, ia khawatir shipping line asing itu justru akan mematok harga sesuai kurs jual dollar AS yang artinya ongkosnya akan semakin mahal. “Mana mau mereka. Harus berapa kali tukar kursnya itu,� tandasnya.

Sementara itu dari sisi pendapatan, perseroan pun mengklaim sejauh ini pemasukan dalam bentuk dollar yang dinikmati juga tidak seberapa. Lino mengklaim dari pendapatan tahunannya yang berkisar 4 triliun dollar AS, perseroan hanya mendapatkan pemasukan dollar sekitar 8 persen atau hanya 320 juta dollar AS. Ia menegaskan jumlah tersebut sama sekali tidak mempengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.(kmp)

teknologi 17

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Suspensi Bermasalah, Toyota Camry Direcall Toyota Motor Corp menyatakan akan menarik (recall) 361.800 unit kendaraan berbagai merek di seluruh dunia. Salah satu varian populer yang akan ditarik karena kerusakan komponen adalah sedan Toyota Camry.

Bahwa sedan Toyota Camry ditarik karena masalah pada ball joint. Ball Joint adalah salah satu komponen pada suspensi kendaraan yang berfungsi untuk mengendalikan arah roda. Jika komponen ini rusak, kendaraan akan sulit dikendalikan.

Toyota menyatakan ada 170

ribu sedan Camry yang akan ditarik karena masalah ball joint. Menurut Toyota, sebanyak 120 ribu unit Camry akan ditarik dari Eropa dan sisanya dari Jepang.

Selain sedan Camry, Toyota juga akan menarik 105.800 unit multi-purpose vehicle (MPV)

Toyota Hiace, Regius Ace, dan Dyna. Minibus berukuran besar ini ditarik karena ada masalah pada pipa bahan bakar. Sebagian besar kendaraan yang akan ditarik ini berada di Jepang. (Baca juga: Toyota Tarik 1,9 Juta Unit Prius di Seluruh Dunia.)

Penarikan terakhir dilakukan

pada sedan Toyota Crown dan Crown Majesta di Jepang. Penarikan Crown ini untuk mengganti perangkat sabuk pengaman.

Toyota menyatakan belum ada kasus kecelakaan atau cedera bahkan kematian akibat masalah pada komponen kendaraan tersebut. (tmp)

18 global sport

Real Madrid

Atletico Madrid

JUventus

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

AS Monaco

Dominasi Spanyol di Perempat Final Babak 16 besar Liga Champions selesai digelar. Delapan tim memastikan langkah ke delapan besar. Juventus menyingkirkan Borussia Dortmund dan Barcelona mengungguli Manchester City, Paris St Germain, Real Madrid, Atletico Madrid, AS Monaco, Porto dan Bayern Munich yang sudah lebih dulu mendapatkan tiket ke perempat-final. pagelaran delapan besar Liga Chamipons leg pertama akan dilangsungkan pada 14 dan 15 April, sementara leg kedua dituntaskan sepekan kemudian secara home dan away.

Real Madrid Juara bertahan ini melaju dengan tersendat, usai menelan kekalahan di kandang sendiri dengan skor 3-4 oleh Schalke 04. Meski begitu mereka melaju ke perempat final karena pada leg pertama Los Blancos menang 2-0 dengan demikian mereka unggul agregat 5-4.

Atletico Madrid Atletico melaju setelah melalui pertarungan sengit dan babak adu penalti melawan Bayer Leverkusen. Kalah 0-1 pada leg pertama di Bay Arena. Pada leg kedua di Vicente Calderon Atletico balik menang 1-0. Laga dilanjutkan ke babak tambahan dan adu penalti. Pada babak totosan Los Colchoneros unggul 3-2.

Barcelona Blaugrana selalu tampil meyakinkan di ajang ini, meski yang mereka hadapi adalah tim kuat.

Mereka melaju setelah menyingkirkan Manchester City, dan juga menghapus asa tim-tim dari wakil Inggris untuk melaju ke babak selanjutnya.

Mereka unggul agregat 3-1. Pada leg pertama di Etihad Stadium, Barcelona menang 2-1. Dan di leg kedua mereka kembali unggul 1-0.

PSG Diluar dugaan PSG melaju dengan keunggulan gol tandang setelah secara agregat bermain imbang 3-3. Pada leg pertama Les Parisien ditahan 1-1. Pertemuan kedua di Stamford Bridge mereka berhasil bermain 1-1 pada waktu normal. Dan di babak tambahan mereka sukses memaksakan hasil seri 2-2.

AS Monaco Tim Prancis kedua yang lolos ke perempatfinal setelah PSG dan juga membuat kejutan setelah memulangkan raksasa Inggris, Arsenal. Monaco mengandaskan Arsenal dengan keunggulan gol tandang setelah secara agregat bermain 3-3. Pada laga pertama di Emirates Stadium,

Monaco menang 3-1 dan di leg kedua mereka mengalami kekalahan 0-2.

Bayern Munich Satu-satunya wakil Jerman yang melenggang ke delapan besar dengan agregat meyakinkan 7-0 atas Shakhtar Donetsk. Pada leg pertama di Ukraina, Bayern ditahan imbang 0-0. Namun pada leg kedua di Allianz Arena mereka menang telak 7-0.

FC Porto Tim asal Portugal ini akan menjadi lawan yang diimpikan peserta delapan besar Liga Champions karena dari kontestan ayang ada relatif FC Porto lah yang dianggap paling mudah. Mereka menyingkirkan FC Basel. Ditahan 1-1 pada pertemuan pertama di Swiss.

Porto tampil sempurna di kandang pada leg kedua. Mereka menang 4-0 dan lolos dengan agregat 5-1.

Juventus Persepak bolaan Italia mendapat angin segar, satu-satunya wakil Italia ini menyingkirkan Borussia Dortmund. Juventus melaju dengan keunggulan agregat 5-1. Pada laga pertama di kandang, ‘Si Nyonya Tua’ menang 2-1. Lalu saat menyambangi Westfalenstadion, mereka justru menang telak 3-0. (gl/viv)

global sport 19

Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

PSG

Barcelona

Porto

Bayern Munchen

Head to Head 8 Besar Liga Champions Real Madrid vs Atletico MAdrid Derbi Madrid tersaji di perempat final Liga Champions. Undian yang dilakukan di Nyon, Swiss, Jumat (20/3/2015) lalu, mempertemukan dua klub ibukota Spanyol tersebut untuk saling beradu kekuatan memperebutkan tiket semifinal kompetisi paling elite antarklub Eropa.

Ini akan menjadi partai ulangan final Liga Champions musim lalu. Waktu itu, Madrid tampil sangat mengesankan dan melibas Los Rojiblancos dengan skor mencolok, 4-1, di babak perpanjangan waktu. Kedua tim harus melakoni babak tersebut setelah skor imbang 1-1 sepanjang waktu normal 2x45 menit.

Di pentas Eropa, Madrid lebih dominan atas Atletico. Karena selain pertemuan di final tahun lalu, mereka juga pernah bertarung pada musim 1958/59 di babak semifinal. Madrid yang lolos ke partai puncak karena menang 2-1 dalam laga ulangan, setelah bermain imbang 2-2.

Juventus vs AS Monaco Juventus disebut-sebut mendapat lawan “enteng” di babak perempatfinal Liga Champions musim ini, karena terundi melawan AS Monaco.

Apakah mereka merasa demikian?

Tidak juga, kata direktur Juventus yang juga mantan pemain klub tersebut, Pavel Nedved, yang menjadi salah satu wakil Bianconeri di acara pengundian sore ini di markas UEFA di Nyon, Swiss.

“Apakah ini yang memang kami mau? Sulit untuk mengatakannya.

Nanti saja. Tapi kami punya kesempatan untuk lolos, dan itulah yang penting,” ucapnya seusai drawing kepada Sky, seperti dilansir Football Italia, Jumat (20/3/2015).

PSG vs BArcelona Dalam tiga musim terakhir Paris St Germain sangat “akrab” dengan Barcelona di kompetisi Liga Champions. Mereka butuh keberuntungan untuk bisa mengatasi klub Spanyol itu.

PSG kembali harus berjumpa Barca pada pengundian babak perempatfinal Liga Champions musim ini, di markas UEFA di Nyon, Swiss, Jumat (20/3/2015) petang WIB. Bertindak sebagai tuan rumah terlebih dulu adalah PSG, pada 14/15 April.

Sebelumnya kedua kesebelasan ini juga bertemu di fase grup.

Tergabung di Grup F, mereka saling mengalahkan: PSG menang 3-2 di Parc de Princes, Barca membalasnya di Camp Nou dengan skor 3-1.

Porto vs Bayern Munich Bayern Munich akan berjumpa dengan FC Porto di babak perempatfinal Liga Champions. Pelatih Bayern, Pep Guardiola, sudah mengantongi plus dan minus lawan sejak babak 16 besar.

Berdasarkan undian perempatfinal Liga Champions yang bergulir di Nyon, Swiss pada Jumat (20/3/2015), Bayern dijadwalkan berjumpa dengan Porto. Meski belums sekalipun bertemu di babak grup atau 16 besar, Bayern sudah bisa membaca kekuatan The Dragons, julukan Porto.

Keuntungan itu didapatkan ketika Bayern akan menghadapi Shakhtar Donetsk di babak 16 besar.

Shakhtar dan Porto tergabung dalam satu grup sehingga mau tak mau Bayern mengulang-ulang rekaman pertandingan kedua tim sebelum melakoni laga di babak 32 besar.

Akhirnya Bayern menang agregat 7-0 atas Shakhtar.

Terundi dengan salah satu favorit juara, Bayern Munich, tidak membuat Porto gentar. Klub jawara Portugal itu percaya diri bisa menyingkirkan Bayern di babak perempatfinal. (kmp/dts)

GLOBALTainment Edisi 8/Maret 2015 E-Magazine globalindo.co

Miss Indonesia 2006

Alih Profesi jadi Tentara AS Nama Miss Indonesia 2006 Kristania Virginia Besouw saat ini sedang hangat dibicarakan. Ini setelah, foto hebohnya berseragam tentara Amerika Serikat yang diunggahnya ke Instagram/Kristania beberapa waktu lalu beredar luas di dunia maya. Wanita kelahiran Manado ini kini menjadi anggota angkatan darat negeri Paman Sam.

Tak banyak informasi yang beredar tentang Kristy, namun rupanya, wanita berusia 30 tahun tersebut dikabarkan telah berganti kewarganegaraan dan menetap di Kansas, Amerika Serikat. Ia pun telah menikah dengan seorang dokter lulusan sebuah universitas di Filipina.

Penampilan Kristy yang dulu cantik dan anggun sebagai Miss Indonesia kini telah berubah menjadi lebih tangguh. Ia pun nampak senang dengan profesi barunya tersebut.

Kristy adalah Miss Indonesia kedua, mewakili propinsi Sulawesi Utara. Menggantikan Imelda Fransisca, ia juga Miss Indonesia pertama yang mewakili Indonesia di ajang Miss World 2006 di Polandia.

Kristya pindah ke Amerika Serikat untuk belajar keperawatan, dan meninggalkan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi. Usai lulus studi keperawatannya ia pun langsung bergabung dengan militer Amerika Serikat.

“Alasan saya masuk Army ialah supaya cepat dapat kewarganegaraan, supaya bisa pulang ke Manado untuk bertemu dengan kakak, adik, dan teman-teman. Saya sudah

kangen sekali,” ujar Kristy Kristy tinggal di AS sudah hampir 8 tahun, dan belum pernah pulang ke Manado. Ia bahkan tidak sempat pulang ke Manado saat ayahnya meninggal tahun 2011 lalu.

Sebalum masuk US Army, status Kristy di AS adalah student visa dan harus terus kuliah. Perempuan yang mengaku tomboy itu masuk Army lewat MAVNI (Military Accsesion Vital to The National Interest) program.

Begitu lulus Army, Kristy langsung mendapat kewarganegaraan AS. “Selain kangen papa, (dengan masuk militer) saya ingin menghidupkan warisan papa—ayah Kristy merupakan purnawirawan Angkatan Laut RI. Oh iya, opa saya juga seorang polisi.”

Saat ini Kristy bertugas di Fort HoodTexas, markas Militer AS paling besar di AS, bertugas sebagai perawat. Menjadi perawat di kemiliteran AS bukan suatu tugas yang mudah dan sepele. Pendidikannya sangat ribet. Jadi jangan heran jika profesi perawat di kemiliteran AS sangat dihargai.

Terlepas dari itu semua, Kristy mengaku sangat kangen Indonesia. Tentu saja masih, tidak akan lupa,” tutur Kristy. (gbi)