e-Globalindo edisi 01 Februari 2015

2

Fokus

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Sepekan, Semua Pimpinan KPK Dilaporkan ke Bareskrim Polri Serangan Polri terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar sempurna! Pasca penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka, satu persatu komisioner KPK dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Sehari usai Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditetapkan sebagai tersangka, Jumat (23/1), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga dilaporkan ke Bareskrim. Keesokannya lagi, Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan Polri. Terakhir Wakil Ketua KPK Zulkarnain dilaporkan ke Bareskrim. Semua itu terjadi hanya dalam sepekan.

Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Pribowo menyatakan, beragam serangan yang ditujukan terhadap lembaga antirasuah itu telah menimbulkan pertanyaan

besar. Pasalnya, upaya pelaporan terhadap seluruh pimpinan KPK terjadi bagai rentetan serangan tanpa jeda.

“Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau disengaja,” ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (26/1)malam (26/1).

“Setelah Pak Bambang ditetapkan jadi tersangka, kemudian Pak Adnan Pandu dilaporkan ke Mabes Polri, setelah itu Pak Abraham juga dilaporkan, menyusul Pak Zulkarnain dilaporkan. Maka sempurnalah pelaporan ini. Sangat sempurna,” kata dia.

Pada akhirnya, kata Johan, semua pimpinan KPK akan berstatus sebagai terlapor di Mabes Polri, dan tak ada jalan selain menghadapi proses hukum yang harus dipatuhi.

Bagaimanapun, Johan tak menampik bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaporkan siapa saja, termasuk pimpinan KPK sekalipun. “Tapi pimpinan KPK juga warga negara, dan dia juga punya hak untuk melaporkan balik apabila upaya hukum terhadap pimpinan KPK itu tidak didasari oleh bukti-bukti dan

datanya bersifat fitnah belaka.

Tentu pimpinan KPK punya sikap dan bisa mengambil langkah hukum,” ujar Johan.

Meski seluruh pimpinan KPK dilaporkan ke Polri, Johan mengklaim hubungan KPK dan Polri sebagai dua lembaga penegak hukum hingga kini masih dalam keadaan baik.

Oleh sebab itu Johan berharap Mabes Polri bisa segera memproses semua pelaporan yang ditujukan terhadap para pimpinan KPK. “Cepat atau tidaknya penanganan laporan ada di tangan

Mabes Polri,” ujar Johan.

Rentetan pelaporan para pimpinan KPK itu dimulai sepekan setelah KPK menetapkan calon Kapolri tunggal Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus rekening gendut. Saat ini penyidik KPK tetap mengusut kasus Budi dan memanggil saksi-saksi dari Polri meski para pimpinannya diperkarakan ke Bareskrim Polri.

Dengan semua pimpinannya dilaporkan ke Bareskrim, apalagi bila mereka ditetapkan Polri menjadi tersangka, maka KPK terancam lumpuh.

Pengacara Komjen Budi Serang Penyidik KPK Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar ‘dihabisi’ oleh tersangka kasus gratifikasi yang juga calon tunggal Kepala Polri, Komjen Pol Budi Gunawan. Bukan hanya pimpinan, Komjen Budi melalui tim pengacaranya juga akan melaporkan penyidik KPK yang diduga memainkan laporan kasus korupsi dari pelapor yang bernama Gus Midun alias Madun (45).

Madun sendiri saat ini berstatus tersangka kasus penipuan yang kini masih ditahan Polres Jakarta Selatan. Melalui Madun inilah, tim pengacara Komjen Budi akan melaporkan seumlah penyidik KPK ke Bareskrim Polri.

Menurut pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan, Fredrich

Yunadi, Madun merupakan salah satu korban kriminalisasi oleh oknum di KPK. Saat ini, proses hukum Madun masih berupa persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi.

“Kami akan membongkar oknum-oknum bobrok di dalam tubuh KPK,” ujar Fredrich Yunadi.

Sedianya, kata Fredrich, ada sejumlah oknum KPK yang akan dilaporkan oleh Madun. Oknum ini, kata Fredrich, tak sampai ke posisi pimpinan KPK. Mereka adalah penyidik. Namun ia enggan menyebutkan siapa saja petugas KPK itu. Sebelumnya, pengacara Budi Gunawan yang lain, Razman Arif Nasution, melaporkan Ketua KPK Abraham Samad ke Bareskrim.

“Untuk pelaporannya, kami menunggu penahanan Madun ditangguhkan dulu. Kami sudah mengajukan hal ini ke Polres Jakarta Selatan, tapi belum ada keputusan,” ujar Fredrich.

Fredrich berujar, Madun akan mebeber berbagai bukti yang menunjukkan kebobrokan oknum di KPK. Fredrich mengklaim bukti yang disiapkan mencapai enam kardus yang kebanyakan merupakan pembiaran kasus.

“Madun tahu banyak soal rahasia di KPK. Mungkin karena itu ia dikriminalkan,” ujarnya.

Tapi Fredrich membantah jika pelaporan Madun tersebut adalah bagian dari upaya balas dendam dan serangan Komjen Budi kepada

KPK. Ia menegaskan pelaporan dan Madun tak memiliki hubungan apaapa dengan calon Kepala Polri itu.

Untuk diketahui, Madun ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan pada Oktober lalu. Ia diduga telah menipu dan memeras seorang pelapor kasus dugaan korupsi jual-beli anggaran di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Suprayoga Hadi, dengan hasil perasan mencapai 20 ribu USD. Madun adalah ketua lembaga swadaya masyarakat Gerakan Penyelamat Harta Negara (GPHN) sejak 2004. Oleh pengacaranya, Midun diklaim sering memberikan laporan tindak pidana korupsi di berbagai wilayah Indonesia ke KPK. (tp/gbi)

Fredrich Yunadi Pengacara Komisaris Jenderal Budi Gunawan.

Fokus

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

3

Ada Telegram Rahasia kepada Para Saksi Kasus Komjen Budi Gunawan Kasus gratifikasi dengan tersangka Komjen Budi Gunawan mangkir panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak tabir konspirasi baru di tubuh Polri. Kompaknya para saksi –mayoritas perwira Polri- untuk tidak memenuhi panggilan KPK disebut-sebut karena adanya instruksi yang diberikan kepada mereka melalui telegram rahasia (TR).

KPK ternyata sudah mengantongi telegram rahasia yang diduga beredar di kalangan perwira Polri itu. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemeriksaan sejumlah saksi dari perwira dan purnawirawan polisi dalam kasus yang menjerat Komisaris Jenderal Budi Gunawan ternyata juga bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran telegram tersebut.

“Kami sedang mengklarifikasi, katanya ada TR (telegram rahasia) yang Waka (Wakapolri Badrodin Haiti) itu setuju untuk dipanggil, lalu ada TR lain yang menyatakan tidak perlu datang,” ujar Bambang di Jakarta, Kamis (29/1).

Karena itu, kata Bambang, penyidik merasa perlu menggali informasi dari para saksi mengenai telegram rahasia itu. Jika informasi tersebut benar, maka yang menyebarkan telegram rahasia itu akan dijerat Pasal 21, 22, dan 24 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi atas upaya menghalang-halangi proses penyidikan.

“Jadi ini kalau betul ada informasi seperti itu, berarti memang ada pelanggaran. Tapi sekali lagi kami sedang mengklarifikasi hal itu,” ujar Bambang.

Karena banyaknya saksi yang mangkir, kata Bambang, penyidik akan memanggil ulang para saksi dengan surat tembusan kepada Presiden Joko Widodo. (Baca: Dipanggil KPK, Seluruh Saksi Komjen Budi Kompak Mangkir).

“Kita akan manggil lagi tapi kemudian akan mencantumkan tembusannya kepada presiden,” katanya.

Sebelumnya, KPK memanggil Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Inspektur Jenderal (Purn) Syahtria Sitepu, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Herry Prastowo, dosen utama Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan Polisi Komisaris Besar (Pol) Ibnu Isticha.

Selain itu, Kepala Polda Kalimantan Timur Irjen (Pol) Andayono, Wakil Kepala Polres Jombang Komisaris Polisi Sumardji, purnawirawan Polri Brigjen Polisi (Purn) Heru Purwanto, Aiptu Revindo Taufik Gunawan Siahaan, Widyaiswara Madya Sekolah Staf dan Pimpinan Polri Brigjen (Pol) Budi Hartono Untung, anggota Polres Bogor Brigadir Triyono, dan Liliek Hartati dari pihak swasta.

Selain anggota Polri, penyidik juga telah memanggil sejumlah saksi dari anggota Polri, purnawirawan, dan pihak swasta. Hari ini, penyidik memanggil politisi Partai Hanura Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati, PNS bernama Tossin Hidayat, dan Sintawati Soedarno Hendroto, ibu rumah tangga. Namun mereka pun kompak tak hadir memenuhi panggilan tersebut.

Dari seluruh saksi itu, baru Syahtria Sitepu yang memenuhi panggilan penyidik. KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat 2 serta Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu. Budi Gunawan sedianya akan dilantik menjadi kepala Polri pengganti Jenderal Pol Sutarman setelah mendapat persetujuan DPR. (kc/gbi)

Komjen Budi Mangkir dari Panggilan KPK. Ini Alasannya!

Jakarta – Komjen Budi Gunawan memastikan tak akan memenuhi panggilan KPK. Komjen Budi sebenarnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatannya pada hari ini, Jumat (30/1/).

Kepastian tentang ketidakhadiran Budi Gunawan disampaikan kuasa hukumnya, Razman Arief Nasution, Kamis (29/1) malam. Razman mengungkapkan, setidaknya ada tiga alasan yang menguatkan Komjen Budi tak ingin diperiksa penyidik KPK. Pertama, sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 12 Januari 2015, mengaku tidak pernah mendapatkan surat penetapan sebagai tersangka. “Surat penetapan BG sebagai tersangka nggak pernah ada. BG ditetapkan sebagai tersangka tapi surat itu nggak pernah sampai ke klien kami,” tegas Razman “Pak Budi belum dapat surat pemberitahuan resmi sebagai tersangka dari KPK. Kami mau surat resmi ya, bukan dari surat kabar atau media sosial,” tambah Razman.

Selanjutnya, ungkap Razman,

prosedur yang biasanya dilakukan KPK saat akan memanggil seseorang untuk diperiksa adalah dengan mengirimkan surat panggilan ke rumah, kantor dan instansi yang menaungi pihak yang akan diperiksa. Dalam hal ini, KPK sudah melaksanakan sesuai prosedur untuk memanggil mantan ajudan Megawati itu.

Hanya saja, mekanisme penyerahan surat pemanggilan Komjen Budi menurut Razman, hanya ditaruh begitu saja di kediaman dinas Budi tanpa surat pengantar dan tanda terima. Razman melanjutkan, pada surat berkop KPK itu memang tertera pemanggilan atas Budi.

Namun, ada beberapa bagian yang tidak diisi, yakni tanggal pengiriman surat, siapa yang menerima dan siapa yang menyerahkan. Surat itu hanya ditandatangani Kepala Satgas Penyidik atas nama Budi A. Nugroho.

Alasan ketiga, pemanggilan itu dianggap telah menciderai proses praperadilan yang tengah ditempuh pihak Budi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Razman menegaskan, Komjen Budi taat pada proses hukum yang sesuai prosedur dan memenuhi etika.

Pemanggilan kliennya, kata dia, adalah persoalan serius sehingga proses pemeriksaannya pun harus sesuai aturan dan etika.

“Kalau ini, bagaimana mau datang jika surat pemberitahuan tersangka saja tidak ada. Bagaimana mau datang kalau surat panggilan tidak jelas. Kami tidak menghindar, kami taat konstitusi,” ujar Razman.

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha mengatakan, surat panggilan kepada Budi telah dikirimkan pada Senin (26/1) lalu.

“Informasi dari penyidik, besok (hari ini) penyidik menjadwalkan pemeriksaan BG sebagai tersangka,” ujar Priharsa melalui pesan singkat, Kamis (29/1) petang.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasal-pasal itu. (gbi)

4

peristiwa

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Dikendalikan Kopilot, Ini Empat Fakta di Balik Jatuhnya AirAsia QZ 8501

Sejumlah fakta baru yang mencengangkan di balik jatuhnya AirAsia QZ 8501 terungkap. Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membeberkan temuan terkini yang menunjukkan bahwa sebelum jatuh pesawat nahas tersebut ternyata dikendalikan Kopilot alias Second in Command (SIC), Remi Emmanuel Plesel.

“Second in command (SIC) atau kopilot biasanya di kokpit sebelah kanan. Saat itu dialah yang menerbangkan pesawat itu (Air Asia QZ8501),” kata Ketua Tim Investigasi Mardjono Siswo­suwarno di kantor KNKT, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat.

Mardjono menjelaskan, pada saat penerbangan Air Asia QZ8501, kapten pilot Irianto duduk di sebelah kiri kokpit. Irianto melakukan monitoring saat pener­bangan tersebut.

“Sedangkan kapten pilot duduk di sebelah kiri dia sebagai pilot monitoring,” ka­tanya.

Menurutnya, sejak lepas landas di Bandara Juanda Surabaya pesawat sudah diterbangkan oleh kopilot. Ia menyatakan hal itu wajar dan tidak dilarang dalam aturan

penerbangan. “Itu diboleh­k an undang-undang,” ujarnya.

Sebelum lepas landas, lanjut Mardjono, petugas sudah memas­ tikan bahwa awak pesawat telah memiliki izin terbang dan dalam kondisi sehat. “Semua awak pesawat mempunyai lisensi yang berlaku dan mempunyai medical certificate yang berlaku,” katanya.

Posisi awak pesawat tersebut, menurut Mardjono, diketahui setelah petugas mendengar rekaman suara di kokpit melalui cockpit voice recorder (CVR). “Dalam rekaman terdengar, sejak awal captain pilot sebagai monitoring dan yang berkomunikasi dengan ATC,” tandasnya.

Remi merupakan warga negara Prancis berusia 45 Tahun. Remi su-

dah mempunyai 2.275 jam terbang dan masuk dalam daftar bergengsi pilot-pilot paling berkualitas dan terlatih oleh Federal Aviation Administration (FAA) pada September 2013.

Selain diterbangkan Kopilot, masalah teknis lain yang menye­ babkan kecelakaan AirAsia QZ 8501 adalah pesawat dipacu naik secara mendadak dari ketinggian 32 ribu ke 33,7 ribu kaki hanya dalam waktu sekitar 15 detik dengan kecepatan 2.00 meter per menit.

Pesawat mencapai puncak­nya di ketinggian 36.700 kaki atau 11.460 meter, mulai melambat, lalu turun.

“Jarang sekali pesawat ko­ mersial naik secepat itu. Bia­sanya naik 1.000 sampai 2.000 kaki per menit. Cara itu hanya bisa dilakukan pesawat jet tempur,” ujar Menteri Perhubungan Igna­sius Jonan.

Posisi pesawat yang meroket tiba-tiba dengan daya pacu tinggi ini membuat pesawat mendadak kehilangan daya. (Baca: Pilot Diduga Memaksa Naik Tajam, Pe­ sawat AirAsia Kehilangan Daya).

Lalu, Pesawat mulai jatuh dengan kecepatan 1.500 kaki atau 457,2 meter dalam 6 detik.

Ada kemungkinan, pesawat QZ8501 kehilangan tenaga lalu jatuh atau stall. “Pada pukul 06.17.58 WIB,” ungkap Jonan.

Masalah teknis lain adalah pesawat diduga tidak dalam kondisi prima saat mengudara. Tiga hari sebelum menerbangi rute Surabaya–Singapura, pilot Iriyanto sempat mengeluhkan ada yang tidak beres pada sistem kemudi pesawatnya.

Kerusakan ini di­c urigai menjadi penyebab insiden.

Kecurigaan ini berdasarkan isi salinan dokumen yang diperoleh Tempo berupa tulisan tangan Kapten Iriyanto dalam logbook pesawat PK-AXC QZ8501 pada 25 Desember 2014. Saat itu di Bandara Juanda, Surabaya, pukul 18.49, pesawat Airbus A320-216 itu gagal take-off dari landasan pacu untuk terbang menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

Iriyanto menuliskan telah terjadi defect atau masalah pada auto-flight rudder travel limiter.

Pesawat kembali ke tempat parkir.

Staf bagian mekanik melakukan per­baikan. Setelah pesawat diper­ baiki sekitar 16 menit, Iriyanto men­jalankannya kembali menuju landasan. Namun lagi-lagi pesa­wat batal take-off.

Sementara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis hasil riset mengenai musibah jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501.

Dalam penelitian tersebut, tim dari BMKG menyatakan pesawat Air Asia jatuh setelah mengalami keru­ sakan mesin akibat pembe­kuan.

Riset tersebut berjudul “Kece­ lakaan AirAsia QZ8501, Analisis Meteorologis”. Penelitian ini disusun oleh tim dari Pusat Pe­nelitian dan Pengembangan BMKG dengan penulis Edvin Aldrian, Ferdika Amsal, Jose Rizal, dan Kadarsah.

Dalam riset ini, tim penulis menyimpulkan bahwa faktor pemicu terjadinya kecelakaan Air Asia QZ8501 adalah cuaca. Berdasarkan data yang tersedia di lokasi terakhir pesawat yang diterima BMKG, fenomena cuaca yang paling mungkin terjadi adalah icing atau pembekuan yang dapat merusak mesin pe­sawat. (tp/gbi)

INDONESIA BARU

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

5

Pilkada Digelar Serentak 11 November Komisi Pe­ milihan Umum telah men ­ e­ tap­k an pe­lak­ saaan pilkada 2015 digelar se­r en­t ak seIndonesia pada 11 No­ vember 2015.

Penetapan Ferry Kurnia ini dilakukan Rizkiyansyah se­t elah KPU Komisioner KPU ­m e ­­l a ­k u k a n simulasi ta­ha­ pan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak.

“KPU sudah melakukan simulasi. Ada tiga simulasi hari pemungutan suara, tanggal 9 September, 7 Oktober, dan 11 November. Tapi paling me­mungkinkan, hampir confirm minggu kedua atau tanggal 11 November 2015,” kata Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Rabu (12/11).

Menurut Ferry, bulan November dipi­lih atas pertimbangan panjangnya tahapan pilkada merujuk pada Pera­turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2014. KPU juga mempertimbangkan jika terjadi sengketa hingga ke Mahkamah Agung (MA) soal pencalonan sebelum KPU menetapkan calon peserta pilkada.

Sengketa pencalonan bisa me­makan waktu hingga dua bulan. Se­mentara itu, tahapan Pilkada sebelum pemungutan suara harus didahului dengan rangkaian cukup panjang. Dimulai pendaftaran bakal calon enam bulan sebelum penetapan calon. Dilanjutkan uji publik, pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan, dan penetapan calon.

Simulasi sementara, menurut Ferry, pendaftaran bakal calon dilakukan 21 Februari 2015. Kemudian uji publik pada 22 Mei 2015. Penyerahan du­kungan perseorangan pada Juli 2015, dan verifikasi hingga Agustus 2015. Lalu, pendaftaran calon pada 22 hingga 25 Agustus 2015. Penelitian berkas calon pada 26 Agustus hingga 2 September 2015. Pemberitahuan hasil verifikasi pada 3 sampai 4 September. Dan penetapan calon pada 17 September 2015.

Sementara pemungutan suara pada minggu kedua, atau tanggal 11 November dipilih atas pertimbangan partisipasi pemilih. Hal ini karena tanggal 11 November jatuh pada hari Rabu, atau hari kerja.

“Jadi kami harapkan voters turn out maksimal. Kalau Minggu, Jumat, Sabtu atau Senin kan dekat dengan hari libur, dikhawatirkan masyarakat malah malas memilih,” paparnya.

Meski begitu, Ferry mengung­kap­ kan, tahapan yang sudah disi­m ula­ sikan tersebut bisa saja berubah. “KPU harus mengonsultasikannya terlebih dahulu ke DPR. Diharapkan Desember nanti konsultasi dengan DPR sudah selesai. De­n gan begitu, KPU bisa segera me­n yiapkan peraturan KPU tentang pe­laksanaan pilkada,” tandasnya. (rm/gbi)

Ketua Umum Partai GErindra sekaligus tokoh sentral Koalisi Merah Putih, Prabowo Subianto (kiri) mengelar jumpa pers bersama Presiden Joko Widodo (kanan) usai bertemu secara tertutup di Istana Bogor.

Prabowo Nyatakan Dukungan Langsung ke Jokowi Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan bekas rivalnya di Pilpres 2014 lalu, Prabowo Subianto di Istana Bogor, hari ini (29/1) membawa angin segar bagi iklim politik di tanah air. Apalagi, dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku telah menyampaikan dukungannya kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

Kedatangan Prabowo ke Istana Bogor sejatinya untuk menyampaikan capaian Federasi Pencak Silat Dunia yang kini dipimpin Prabowo. Di sela perte­muan yang berlangsung selama per­t emuan sekitar 40 menit tersebut, Prabowo menyelipkan pesannya kepada Jokowi.

“Saya menyampaikan komitmen saya untuk mendukung usaha bersama kita sebagai eksekutif, kami di luar eksekutif sama untuk membangun bangsa men­ jaga keutuhan bangsa dan memerangi

kemiskinan,” kata Prabowo.

Mengenai pencak silat ini juga jadi catatan khusus. Pada bulan Februari nanti Prabowo akan membawa Ikatan Pen­cak Silat Indonesia menemui Pre­ siden Jokowi di Istana Negara. Prabowo akan mendaulat Jokowi menjadi pendekar utama pencak silat Indonesia. Istilah pendekar ini juga memancing spekulasi politik seolah Prabowo mem­berikan dukungan moral ke Jokowi.

“Dan tradisi kita setiap Presiden adalah

pendekarnya pencak silat Indonesia dan beliau akan menerima sebagai pendekar utama pencak silat dan ber­kenan memakai pakaian pencak silat,” kata Prabowo.

Dukungan Prabowo ke pemerintahan Jokowi-JK adalah hal yang baru karena selama ini KMP cukup keras mengkritik pemerintahan Jokowi. Tentu dukungan Prabowo ini akan mengubah peta politik nasional.

Jokowi pun menyambut dengan ta­ ngan terbuka dukungan tersebut. “Saya kira pertama tadi beliau me­nyampaikan memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan yang sekarang.

Kedua, Jokowi juga menyampaikan mengenai pencak silat seluruh Indonesia yang bulan Februari nanti akan bertemu dengan saya di Istana Negara,” kata Jokowi usai Prabowo menjelaskan keterangan lengkap. (dt/gbi)

Elit KMP Langsung Berkumpul Para elit Koalisi Merah Putih lang­ sung menggelar pertemuan, Kamis (29/1) malam usai tokoh sentralnya, Pra­bowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, hari ini. Rapat elit KMP ini disebut-sebut mem­bahas dukungan Prabowo yang disampaikan langsung kepada Jokowi tadi siang.

“Malam ini ada rapat dengan Pak Abur­izal sampaikan informasi terkait pertemuan ini. Beri masukan yang lebih jauh,”

kata Waketum Golkar, hasil Mu­nas Bali, Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Novanto berujar bahwa presidium KMP akan berkumpul malam ini di Bakrie Tower.

Namun Setya menepis jika rapat tersebut dikatikan dengan pertemuan Prabowo dengan Jokowi. (Baca: Pra­bowo Nyatakan Dukungan Langsung ke Jokowi).

“Ini pertemuan rutin. Sebulan sekali bersama ketua dan sekjen. Bahas si­tuasi

dan program pemerintah, mem­berikan kontribusi pada bangsa dan negara,” kata Ketua DPR ini.

Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal KMP selalu mendukung peme­ rintahan. Tidak pernah ada niat untuk menjegal atau menjatuhkan. “Yang saya tahu, Prabowo, Hatta, Ical, Anis selalu beri dukungan kepada pemerintahan.

Tidak pernah tidak dukung,” pungkas Setya. (dt/gbi)

politik

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Jokowi Bisa Lengser Sebelum Bertelur Jika Kebijakannya Tidak Tegas dan Selalu Kontroversial

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan tanggapan yang sangat singkat menyikapi kisruh antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi, di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/1) malam. Dalam pidatonya usai bertemu de­ngan sejumlah mantan petinggi lembaga penegak hukum, Jokowi hanya mengi­ ngatkan agar Polri dan KPK tetap menjaga kewi­bawaan, tidak mu-

dah diintervensi pihak ma­napun dan melakukan krimi­nali­sasi dalam menegakkan hukum.

“Kita sepakat institusi KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan sebagai institusi penegak hukum, jangan ada kri­mi­nali­sasi,” kata Jo­ko­wi dalam pida­t onya yang ha­nya berlangsung sekitar 2 menit, Minggu (25/1) malam.

(Baca: Kisruh

Polri VS KPK, Jokowi Panggil 3 Mantan Pimpinan Penegak Hukum).

Menurut Jokowi, Polri dan KPK harus membuktikan bahwa mereka sudah bertindak benar dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. “Semua harus terang dan transparan dalam prosesnya. Saya akan mengawasi proses ini, agar jangan sampai ada kriminalisasi lagi,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses hukum yang menjerat Komjen Budi Gunawan dan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto harus diproses secara transparan dan tidak boleh ada intervensi dari manapun.

“Yang terjadi antara per­sonel KPK dan Polri harus dibuat terang ben­derang, transparan dan jangan ada in­terv­­ensi. Sa­ya akan me­nga­wasi pro­ses ter­se­ but,” te­gas­nya.

Mantan Gu­ bernur DKI Ja­ karta ini meng­ ingatkan KPK dan Polri harus bahu mem­bahu dalam memerangi korupsi. Ia pun me­minta se­mua pihak untuk memberikan waktu kepada KPK dan Polri untuk bekerja dalam me­ nye­lesai­kan kasus yang m e n ­j e r a t Budi Gu-

nawan dan Bambang Widjojanto.

“Biarkan semua bekerja, tapi tidak boleh ada yang merasa diatas hukum, harus dibuktikan (kasus Budi Gunawan dan Bam­ bang Widjojanto),” tegasnya.

Seperti diketahui, kisruh antara KPK dan Polri semakin memanas.

Pasca KPK mene­tapkan Komjen Budi Gunawan, yang berstatus calon tunggal Kapolri menjadi tersangka kasus rekening gendut, Polri ke­mudian menetapkan Bambang Widjojanto sebagai tersangka dengan tuduhan merekayasa keterangan dalam sidang di MK. ] Pernyataan ini diutarakan Jokowi untuk menanggapi kisruh antara polisi dengan KPK. Pada Jumat 23 Januari 2015 Jokowi menyatakan KPK dan Polri tidak boleh bergesekan dalam menjalankan tugas. Pernyataan itu menanggapi penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Badan Reserse Kriminal Polri.

Menanggapi sikap Jokowi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, pernyataan ini menun­jukkan kualitasnya dalam me­nyelesaikan masalah. “Massa sudah bergerak, statementnya kok cuma itu. Dia tidak paham apa tidak berani?” kata Haris.

Haris mengatakan, saat ini Jokowi ditekan oleh para petinggi partai yang mendukungnya dan rakyat. Dampaknya, Jokowi ti­dak bisa membendung atau mengambil sikap tegas ihwal kasus Kepala Polri terpilih Ko­misaris Jenderal Budi Gunawan serta upaya pelemahan KPK. (tp/gbi)

POLITIK

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

7

Bukan Presiden Petugas Partai, Jokowi Diminta Jangan Takut Mega-Paloh Sikap tak tegas Presiden Joko Widodo dalam menyelamatkan KPK di tengah polemik Cicak vs Buaya Jilid II membuat masyarakat gerah. Suara dukungan ke Jokowi agar jangan takut Mega-Paloh semakin menguat.

Memang banyak pihak melihat pengambilan keputusan di Istana belakangan ini terutama terkait pencalonan Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri banyak berasal dari bisikan parpol KIH. Penunjukan Komjen Budi yang kini jadi tersangka rekening gendut tersebut juga disebut sebagai

cikal bakal munculnya Cicak vs Buaya Jilid II. Karena itu semakin banyak pihak mendorong Jokowi untuk menegaskan dirinya bukanlah presiden petugas partai. Jokowi tak boleh tunduk kepada siapa pun kecuali konstitusi dan rakyat Indonesia.

“Presiden Jokowi, laksanakan revolusi mental. Jangan pindahkan Istana ke Teuku Umar. Jangan tunduk pada KIH, Mega-Paloh,” ujar Denny Indrayana saat berorasi dalam aksi #SaveKPK di area car free day (CFD) Jl Sudirman, Jakpus, Minggu (25/1).

Denny Indrayana memang masuk jajaran aktivis pro KPK. Denny juga ikut menjaga gedung KPK selama Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri pada Jumat kemarin. Suara lantang agar Jokowi keluar dari status

petugas partai dan tak tunduk ke perintah petinggi KIH juga muncul dari kalangan pengamat politik.

“Jokowi sebagai Kepala Negara, harus bisa keluar dari statusnya sebagai petugas partai. Karena bagaimanapun juga sekarang, Jokowi adalah pemimpin tertinggi negara kita ini, sehingga tidak lagi di bawah bayang-bayang kekuasaan parpol,” tegas peneliti politik dari Populi Center, Nico Harjanto.

Bahkan dukungan agar Jokowi tak tanduk perintah Ketum PDIP

Megawati Soekarnoputri juga disampaikan oleh adik Megawati sendiri, Rachmawati Soekarnoputri. Menurut Rachmawati, Jokowi harusnya berani menggunakan hak prerogatif secara mandiri.

“Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi harus tegas, jangan terjebak kepentingan pragmatis gitu dong! Kenapa harus takut Megawati? Kenapa harus takut sama mitra koalisi? Jangan takut.

Dia kan Panglima Tertinggi. Dia harus mem-back up KPK!?” tuntut Rachmawati Soekarnoputri.

PDIP Bantah Megawati ‘Paksa’ Jokowi Lantik Komjen Budi Politikus senior PDIP Pramono Anung membantah kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo ditekan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk melantik Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Urusan begini, Ibu Mega tidak ikut campur. Kalau punya preferensi, mantan ajudan ya ajudan kan lulusan terbaik di angkatannya. Kalau ada preferensi tidak salah,” kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Tim 9 mengatakan bahwa usulan nama Komjen Budi sebagai Kapolri bukanlah dari Jokowi. Pramono meyakinkan bahwa Jokowi tidak dalam tekanan siapa pun dalam mengambil keputusan soal Komjen Budi.

“Tidak mungkin ada tekanan, yang tanda tangan kan Jokowi. Beliau yang memutuskan.

Ini ujian kepemimpinan Presiden. Tidak ada yang bisa menekan Presiden,” ujar anggota Komisi I DPR itu.

Untuk menegaskan bahwa Mega tidak ikut campur, sambung Pramono, sudah 2 minggu Jokowi tidak bertemu Mega. Putri Soekarno itu disebut memberi kebebasan untuk Jokowi.

Diketahui konflik antara KPK vs Polri memunculkan berbagai macam spekulasi politik. Diungkapkan Pengamat Politik dari UIN Jakarta, Zaki Mubarak, munculnya konflik antar kedua institusi penegak hukum itu tidak terlepas dari kepentingan PDIP sebagai partai penguasa untuk mengamankan Megawati.

Zaki mengatakan, kasus Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indone-

sia (BLBI) yang hendak diselidiki KPK menjadi pemicu kemarahan PDIP. “Ini dalam rangka mengamankan Ibu Mega dari kasus BLBI, karena kabarnya sudah beredar untuk penuntasan hutang BLBI, mungkin ini ada kekhawatiran dari PDIP,” kata Zaki, Rabu (28/1).

Untuk itu, kata Zaki, PDIP melalui Megawati meminta Jokowi menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri.

Sebab, Budi sebagai mantan ajudan Megawati saat menjabat presiden.

“PDIP berkepentingan untuk memunculkan Pak BG sebagai Kapolri. Karena itu PDIP memaksa BG jadi Kapolri untuk mengamankan Ibu Mega,” jelasnya.

Kedekatan Budi dengan PDIP, lanjut Zaki, dapat dibuktikan ketika pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP, Trimedya Panjaitan jelang Pilpres 2014, di salah satu rumah makan.

“Kalau kita ingat waktu ada pertemuan antara Trimedya dengan BG, jadi publik sudah mengetahui, bahwa BG bagian dari tim pemenangan Jokowi,” tegasnya.

Ketua KPK Abraham Samad pernah menegaskan, tidak akan ragu memanggil mantan Presiden Megawati dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pemberian SKL BLBI. Diketahui, SKL BLBI pertama kali dikeluarkan saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri sesuai Inpres Nomor 8/2002 dan Tap MPR Nomor 6 dan 10. (gbi)

Pramono Anung

8

POLITIK

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Tim 9 Pupuskan Harapan Megawati Presiden Joko Widodo boleh jadi tengah bimbang memutuskan nasib sang kandidat tunggal Kapolri, Komjen Budi Gunawan. Kegundahan Jokowi lantaran datangnya rekomendasi Tim 9 yang memintanya untuk membatalkan pencalonan Budi.

Rekomendasi ini disampaikan langsung oleh Ketua Tim 9 Syafii Maarif saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (28/1). Menurut Syafii, atas rekomendasi Tim 9 ini, presiden mengatakan akan berusaha merealisasikannya. (Baca: Ini Landasan Hukum Jokowi Copot Pencalonan Komjen Budi Gunawan).

“BG mundur dari pencalonan, itu sangat mungkin akan terjadi.

Usul kita (BG) jangan dilantik.

Menurut saya tidak dilantik, dan kita Tim 9 (menyarankan) orang ini jangan dilantik,” kata Syafii, kepada pers di kompleks Istana, Rabu (28/1).

Tokoh yang akrab disapa Buya Syafii ini berharap Jokowi segera mengambil keputusan untuk mengakhiri kisruh KPK dan Kepolisian.

“Harus cepat karena situasi sedang mendidih,” kata Syafii.

Dalam pertemuan itu, Syafii melihat Jokowi seakan sudah terlampau banyak beban. “Jadi jangan lama-lama. Harus ada suara dari Istana secepatnya,” tegasnya.

Mantan Ketua PP Muhamammadiyah ini menyebutkan, akhir Januari ini, Jokowi akan memberikan pernyataan terkait dengan polemik tersebut. “Saya kira akhir bulan ini akan ada sikap dari Jokowi,” ucapnya.

Syafii menegaskan, pencalonan Komjen Budi Gunawan ternyata bukan keinginan Jokowi. “Jujur, itu sebetulnya pengajuan BG bukan inisiatif Presiden,” ujar Syafi’i.

“Ini benar, saya mendapat informasi yang cukup bagus (dipercaya),” tambahnya.

Namun, lanjut Syafi’i, sekarang

sudah terlanjur. BG bahkan sudah melewati tahapan uji kelayakan di DPR. Meski demikian, usulan agar BG tak dilantik tetap didengungkan Tim Independen ini kepada Jokowi.

“Karena sudah proses di paripurna. Ya sekarang persoalannya kalau dia tidak mau mundur, ya dia nyusun kekuatan,” katanya.

Sebelumnya, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kemungkinan mempengaruhi sikap Presiden Joko Widodo.

Alasannya, misalnya, kenapa Jokowi sulit mencabut pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. “Saya menduga Jokowi sudah di-fait accompli oleh Mega supaya mengajukan Budi Gunawan,” ujar Syamsuddin, Rabu, 14 Januari 2015.

Indikasi pengaruh Mega itu, tutur Syamsuddin, terlihat dari upaya PDIP memuluskan pencalonan Budi. Sedangkan Jokowi sebenarnya sudah mendengar sejumlah masukan tentang kasus rekening gendut yang menjerat Budi. “Ada kemungkinan Jokowi tak sanggup menolak.”

Jokowi, tutur Syamsuddin, sulit menghindar dari pengaruh Mega lantaran membutuhkan dukungan politik di DPR untuk pengesahan APBN. Pada internal PDIP, Jokowi tidak memiliki pengaruh dan jabatan strategis.

Dalam politik nasional, PDIP saat ini juga bukan partai yang punya dukungan dominan. (tp/gbi)

NasDem Sudutkan Tim 9, Partai Pendukung Kompak Bantah Tekan Jokowi Partai pendukung pemerintah ramai-ramai membantah ikut campur dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. Setidfaknya, Partai NasDem dan Hanura menyatakan tidak pernah menekan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Komjen Budi menjadi satusatunya calon Kapolri yang harus segera dilantik.

“Jadi bukan Parpol yang menekan dan bukan Pak Surya Paloh yang juga ikut menekan,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Patrice Rio Capella dalam sebuah diskusi Iris Kritis PWJ bertajuk 100 Hari Jokowi, Masihkah Menjadi Petugas Partai?,” di Menteng, Ja-

karta, Kamis (29/1). (Baca: PDIP Bantah Megawati ‘Paksa’ Jokowi Lantik Komjen Budi).

Sebaliknya, Rio malah menyudutkan Tim 9 yang telah menekan Presiden Jokowi untuk tidak melantik Komjen Budi.

(Baca: Tim 9 Pupuskan Harapan Megawati). Menurutnya, Tim 9 itu telah lancing menyampaikan usulannya ke publik. ”Harusnya disampaikan dulu kepada presiden. Tampak sekali memberikan tekanan kepada presiden,” cetusnya.

Karena itu, mantan Ketua Umum Partai NasDem ini meminta Tim 9 agar memberi ruang kepada Presiden Jokowi untuk

mengambil keputusan terkait nasib Komjen Budi dan kisruh antara Polri kontra KPK. “Harusnya diberikan ruang ketenangan untuk Presiden mengambil keputusan terkait posisi Budi Gunawan,” tegasnya.

Disinggung apa sikap partainya soal pelantikan Budi Gunawan, Anggota Komisi III dari Fraksi NasDem ini justru menyerahkan penuh kepada Presiden.

“Melantik atau tidak melantik itu hak Presiden. DPR sudah tak ada urusannya lagi. Tinggal presiden mengajukan kembali atau tidak. Jika memang tidak dilantik maka harus memberikan alasannya seperti apa,” ujarnya.

Setali tiga uang, Ketua DPP Partai Hanura Syarifudin Sudding juga menegaskan bahwa partainya tidak pernah sekalipun menekan Presiden Joko Widodo untuk memilih Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Kita (Hanura) sih enggak ada (menekan Presiden), enggak tahu yang lain,” kata Sudding saat dihubungi, Kamis (19/1) sore.

Suding mengatakan, sejak awal Jokowi lah yang mengajukan usulan ke DPR mengajukan Budi Gunawan. Dia tidak tahu bagaimana nama Budi bisa muncul sebelum pengajuan ke DPR itu. Partai Hanura, kata dia, tidak pernah sekali pun dilibatkan atau dimintai penda-

pat soal pemilihan Kapolri.

“Pak Jokowi yang mengusulkan nama Budi Gunawan ke DPR. Kita sebagai partai pendukung ya mengamankan usulan itu,” ucap Suding.

Saat ini, meskipun Budi berstatus sebagai tersangka, Partai Hanura tetap mendukung Jokowi untuk melantik Budi. Dia meminta Jokowi tidak terpengaruh dengan usulan tim independen yang meminta Jokowi tidak melanti Jendral bintang tiga itu.

“Pelantikan sudah sesuai undang-undang. Yang pasti bahwa ketika Jokowi menaati perundangundangan, kita dukung,” ucapnya. (tb/kc/gbi)

PANGGUNG ASPIRASI

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

9

Tindaklanjuti Pungli SMAN 15 Surabaya

Komisi D DPRD Kota Surabaya Buka Posko Pengaduan Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Kota Surabaya membuka posko pengaduan untuk menampung semua aspirasi warga yang merasa dirugikan terkait masalah pungutan liar (punglin) pendidikan di Surabaya. Posko pengaduan pungli pendidikan ini bertujuan untuk meminimalisasi praktik pungli yang selama ini terjadi di sejumlah sekolah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Baktiono memastikan, banyak masyarakat dirugikan dari praktik pungli ini. Namun mereka belum banyak mendapat informasi atau juga tidak ada yang berani melapor.

Menurut dia, pembukan posko pengaduan pendidikan ini berawal dari pascaterungkapnya dugaan pungli di SMAN 15 terkait proses penerimaan siswa baru asal luar Surabaya.

“Bagi warga yang merasa dirugikan, bisa langsung datang ke posko dengan membawa bukti-bukti yang ada,” katanya.

Menurut Baktiono, rata-rata pungli terjadi di sekolah negeri. Modus pungli bermacammacam. Bisa melalui sumbangan untuk pembangunan sarana sekolah ataupun untuk biaya mutasi siswa. Dua hari sejak posko ini dibuka, komisi bidang kesejahteraan rakyat sudah menerima sebanyak 30 lebih pengaduan dari masyarakat “Kami akan olah dan pelajari dulu, sebelum diserahkan ke aparat hukum,” ujarnya.

Beberapa hari lalu, salah seorang pengadu yang datang ke Komisi DPRD Kota Surabaya, Oktavianti Dwi Wulandari, mengatakan semula hendak memasukkan anaknya ke SMAN 21 Surabaya. Pada 3 Oktober 2014, Okta bertemu wakil kepala sekolah yang menyatakan bersedia menerima anaknya asal membayar sumbangan Rp 8 juta. Karena tidak mampu,

Okta yang baru pindah dari Cianjur ini pun mengurungkan niatnya.

Selanjutnya, ia memilih SMAN 3 Surabaya.

Di sekolah ini, Okta bernasib sama. Oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ia diminta menyumbang dua unit penyejuk ruangan yang nilai total Rp 8 juta.

“Silakan masyarakat melapor kalau ada praktik pungli selain di dunia pendidikan. Seperti layanan di kantor Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA), di kantor-kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), bahkan di kecamatan dan kelurahan,” katanya.

Untuk diketahui, Ombudsman RI (ORI) pada 22 Desember 2014 menyebut, Kota Surabaya termasuk salah satu kota besar selain Bandung dengan praktik pungli terbanyak.

TemuanOmbudsman RI menemukan pungli di Surabaya, tepatnya di kantor unit pelayanan terpadu satu atap (UPTSA), dinas koperasi, perindustrian dan perdagangan, dan dinas kebudayaan dan Pariwisata.

Tidak hanya itu, ORI juga menemukan enam kecamatan yang diduga melakukan praktik ini. Diantaranya, Genteng, Karangpilang, Lakarsantri, Sukolilo, Gubeng dan Krembangan. Selain itu juga ada lima kelurahan yang terdiri atas Kaliasin, Kebraon, Bangkingan, Semolowaru, dan Barata Jaya. (bmb/adv)

Dewan Minta Balai Pemuda Direnovasi Sesuai Aslinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya meminta pemerintah kota lebih serius merawat dan melestarikan bangunan cagar budaya di kota Pahlawan ini. Sebab, selain memiliki makna kesejarahan yang tinggi, bangunan cagar budaya merupakan identitas kota yang sangat mendukung sektor pariwisata.

Demikian ditegaskan Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji.

Penegasan Armuji ini dilandasi atas keperihatinan masih banyaknya bangunan cagar budaya tang terbengkalai. Salah satunya Balai Pemuda yang dulu bernama Simpangsche Societeit. Gedung yang berdiri sejak 1907 tersebut, pernah terbakar pada 20 September 2011 tersebut, sampai sekarang masih terus mengalami perbaikan.

“Identitas kota bisa tercipta jika

ada kesungguhan dan keberpihakan. Untuk itu, dewan mendesak Pemkot Surabaya untuk memperhatikan kelangsungan bangunan cagar budaya, bukan hanya mempertahankan tapi juga merawatnya,” ujar Armuji.

Armuji lalu membeberkan fakta sejarah. Di mana Balai Pemuda memiliki desain terbaik di Asia dari desainnya. Sang kreator, Westmaes, adalah seorang arsitek profesional asal Belanda.

Bangunan Balai punya karakteristik kuat. Langgam arsitekturnya yang mewarnai corak bangunan pergantian abad 19-20 itu, sangat beragam. Di antaranya, neogo­ thic, neorenaissance, neoclasic, niewe Kunst (art nouveau versi Belanda), Amsterdam School, dan de Stijl, yang berpengaruh pada aliran artitektur kolonial di Surabaya.

“Itu sebabnya, jika sekarang melakukan perbaikan tidak sembarangan. Saya menyaksikan sendiri masih banyak bangunan

baktiono yang rusak dalam dalam gedung Balai Pemuda,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Laporan terakhir yang diterima dewan, dinding depan Galeri DKS di kompleks Balai Pemuda telah ditutup asbes dengan rangka galvalum. Seharusnya dibuat knock down. Tidak dibuat permanen karena bisa dikategorikan merusak cagar budaya.

“Saya sudah meminta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Wiwiek Widayati untuk mencopot asbes tersebut Harus diturunkan sehingga setiap kali diperlukan untuk pameran misalnya, bisa dipasang, dan dicopot setelah pameran selesai,” tutur Armuji.

Yang juga perlu disosialisasikan, lanjut Armuji, adalah Balai Budaya yang bersebelahan deng­ an Galeri DKS. Gedung yang masih baru itu sampai sekarang tidak jelas fungsinya.

Selain itu Armuji sangat menyayangkan peran Dinas Pari-

wisata dan Kebudayaan sekarang ini, hanya sibuk dengan urusan penertiban ijin Restoran, Hotel dan tempat Hiburan Umum ( RHU ) saja. Padahal Dinas ini punya peran penting untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya lokal yang ada di kota ini. ” Tolok ukur gampang. Lihat saja sekarang ini Surabaya hampir 3 sampai 4 tahun terakhir, sepi dengan acara pagelaran budaya. Balai Budaya seringkali kosong tanpa kegiatan, padahal sudah dilakukan renovasi “, kata Armuji. ”Khusus untuk pengembangan obyek dan daya tarik wisata Balai Pemuda saja, sudah kita anggarkan Rp. 900 jt, tapi sampai sekarang baru terserap sekitar 52 persennya saja. Belum lagi untuk anggaran pengemba­n gan Ke­ senian dan Kebudayaan daera­h, sudah dianggarkan Rp. 2,3 milyar, tapi sampai sekarang baru terserap 63 persennya ‘”, ungkap Armuji mengakhiri penjelasannya. (adv)

10 GLOBAL JUSTICE

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

KPK: Sidang Praperadilan Tak Hentikan Proses Penyidikan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menegaskan, proses praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan terhadap Komjen Budi Gunawan. Karenanya, proyes penyidikan tidak harus menunggu putusan praperadilan yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Johan Budi

Praperadilan itu kan tidak meng­ hentikan proses penyidikan.

Nanti kalau sudah ada putusan dari pengadilan, baru bisa ada ketentuan untuk meng­ hentikan penyidikan yang berjalan,”

“Praperadilan itu kan tidak menghentikan proses penyidikan.

Nanti kalau sudah ada putusan dari pengadilan, baru bisa ada ketentuan untuk menghentikan penyidikan yang berjalan,” ujar Johan, Jumat (30/1).

Johan mengatakan, bukan kali ini saja KPK di-praperadilan-kan oleh tersangka. Sejauh ini, kata dia, hal tersebut tidak memengaruhi proses hukum yang tengah berjalan.

Sementara itu, terkait alasan pihak Komjen Budi tak memenuhi panggilan karena belum menerima surat penetapan tersangka, Johan mengatakan, selama ini KPK tidak pernah memberikan surat penetapan sebagai tersangka kepada orang yang bersangkutan.

Status tersangka akan dipaparkan dalam surat panggilan yang dilayangkan KPK. “Nanti status tersangka akan ada tertera pada surat panggilan pemeriksaan,” kata Johan.

Sebelumnya, kuasa hukum Budi, Razman Arif Nasution meragukan status tersangka Budi Gunawan karena hingga kini kliennya tidak menerima surat penetapan tersangka.

Hal itu dijadikan salah satu dalih Budi untuk mangkir dari panggilan penyidik.

KPK menjerat Budi dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b, Pasal 5 ayat (2) serta Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31/1999 sebagaimana diubah denagn UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Budi terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup jika terbukti melanggar pasalpasal itu. (gbi)

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

GLOBAL JUSTICE 11

Track Record Hakim Tunggal Praperadilan Komjen Budi Gunawan

‘Mainkan’ Putusan Narkoba hingga Bebaskan Koruptor

Hakim Sarpin Rizaldi ditunjuk untuk menjadi hakim tunggal dalam persidangan praperadilan Komjen Budi Gunawan (BG) terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Siapakah Hakim Sarpin?

Sarpin Rizaldi

Rupanya Hakim Sarpin adalah sosok kontroversial. Soal kekayaan, Sarpin baru dua kali melaporkan LHKPN, tahun 2002 dan 2009. Tahun 2002 dia melaporkan kekayaan sebesar Rp 739.837.870, dan pada tahun 2009 sebesar Rp 1.279.866.843.

Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Tim Advokasi Anti Kriminalisasi (Taktis) mencatat 3 temuan putusan hakim Sarpin yang dinilai kontroversial.

Di tahun 2008, putusan hakim Sarpin dalam menangani kasus narkoba dianggap janggal. Pasalnya terdakwa dengan barang bukti 180 gram hanya divonis 5 tahun penjara atau setengah dari tuntutan jaksa yaitu 10 tahun. Dalam sidang itu, Sarpin bertindak sebagai ketua majelis. Tetapi saat putusan, vonis diketok oleh hakim Jalili yang statusnya sebagai hakim anggota.

Pada tahun 2009, Sarpin per-

nah membebaskan terdakwa korupsi di PN Jaktim. Dia membebaskan Camat Ciracas M Iwan dalam kasus dugaan korupsi Rp 17,9 miliar. Padahal, jaksa menuntut 7 tahun penjara.

Pada tahun 2014, Sarpin juga pernah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) terkait putusannya dalam perkara sengketa paten ‘Boiler 320 Derajat Celcius’ di PN Medan.

Menurut Ketua KY Suparman Marzuki, Hakim Sarpin bahkan pernah 8 kali dilaporkan ke KY. “Salah satunya laporan terkait suap,” ujarnya di Gedung KY, Jl Kramat Raya, Jakarta, Jumat (30/1).

Suparman mengatakan dari 8 laporan itu, sebagian sudah tidak ditindaklanjuti. Alasannya karena KY tidak menemukan bukti konkret terkait laporan. “Tapi yang suap masih kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Sementara itu, dalam me-

nangani kasus Komjen Budi Gunawan, KY mengirimkan tim pemantau dalam persidangan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tim pemantau ini akan mencatat jalannya persidangan.

“Ada ya, teman-teman dari Biro Pemantauan KY. Ada kepala bagian pemantauan KY akan hadir, itu berdasarkan keputusan kepala biro pemantauan,” kata Ketua KY Suparman, Senin (2/2).

Tim pemantau tersebut, menurut Suparman, akan mencatat jalannya persidangan yang dipimpin oleh hakim Sarpin Rizaldi tersebut. Selain itu, perilaku peserta sidang juga akan menjadi catatan tersendiri.

“Kita ingin lihat, pertama, apakah proses persidangan berjalan dengan baik sesuai kode etik perilaku hakim maupun pihak lainnya dalam persidangan,” ujar Suparman.

Keberadaan tim pemantau ini, disebutkan Suparman, untuk memastikan proses sidang berjalan tertib dan peserta sidang menghormati proses tersebut. Juga untuk memastikan para majelis hakim menjaga independensinya dalam bertugas.

“Kita ingin semua pihak menghormati porses pengadilan yang berlangsung, tertib atau tidak, saling menghargai proses persidangan atau tidak, hakimnya independen dan imparsial atau tidak. Itu akan dicatat dan akan jadi bahan evaluasi,” tandasnya.

Suparman juga meminta agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) tidak menambah keruwetan terkait kasus ini. Dia meminta agar hakim memutus seadil-adilnya sesuai pedoman KUHAP. “Pengadilan jangan menambah ruwet masalah ini karena masalah ini sudah ruwet!” pungkasnya. (gbi)

GLOBAL JATIM Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Penembak Aktivis Antikorupsi Bangkalan

Polisi Susun Sketsa Wajah PELAKU

Polres Bangkalan terus memburu penembakan misterius yang menyasar aktivis antikorupsi Mathur Husairi di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Saat ini, polisi sedang menyusun sketsa wajah pelaku.

KAPOLRES Bangkalan AKBP Sulistiyono menyatakan saat ini polisi terus memburu pelaku penembakan Mathur Husairi. Bahkan polisi ungkanya, telah menyusun sketsa wajah pelaku. Sayangnya dia, belum mau

membeber ciri-ciri pelaku berdasar hasil penyelidikan sampai sejauh ini. hanya mengatakan, ciri-ciri itu akan diketahui masyarakat luas setelah pihaknya sudah merampungkan dan menyebar sketsa wajah pelaku.

“Masih rahasia,” kata Sulistiyono, Kamis (29/1 Sulistiyono mengatakan, ciri-ciri pelaku diketahui dari pengakuan Mathur dalam introgasi tersebut. Dari keterangan tersebut,

polisi telah membuat sketsa wajah yang diduga penembak Mathur Husairi.

“Korban sudah kami introgasi, dia mengaku tidak kenal pelaku penembakan,” ujar Sulis.

global jatim 13

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co Sketsa tersebut, kata Sulistiono, sudah memberi petunjuk kepada pihak kepolisian untuk mengarahkan dugaan kepada kelompok tertentu diduga penembak Mathur makin mengerucut.

Apalagi, kata Sulistiyono, dari ciri yang diungkapkan korban, terdapat kecocokan ciri dengan hasil penyelidikan polisi. “Makin ada titik terang siapa pelaku penembakan,” tuturnya.

Meski telah mengantongi sketsa wajah pelakunya, Sulistiyono belum berani memasang target kapan pelaku penembakan akan ditangkap. “Doakan saja, dalam waktu dekat kami bisa menangkap pelakunya,” ucapnya. .

Sebelumnya, polisi telah memastikan peluru yang ditembakkan pelaku ke perut Mathur Hiusyairi, aktivis antikorupsi di Bangkalan, Madura berkaliber 9 milimeter.

Kepastian itu diperoleh setelah Tim Laboratorium Forensik Mabes Polri di Surabaya melakukan uji balistik. “Peluru kaliber 9 milimeter berlapis tembaga,” kata Kabid Humas Polda Jatim, Awi Setiyono di Mapolda Jatim, Rabu (21/1).

Menurut Awi, pada peluru itu tidak ditemukan galangan maupun dataran, sehingga tim laboratorium forensik tidak berhasil mengidentifikasi jenis senjatanya.

“Yang jelas, senjatanya tanpa

alur. Bisa senjata rakitan atau senjata pabrikan yang telah dihapus alurnya untuk menghilangkan jejak,” kata Awi. Proyektil seperti itu, terang Awi, umumnya berasal dari senjata rakitan. Tapi akhir-akhir ini sulit membedakan antara rakitan dan pabrikan karena banyak senjata pabrikan yang dihapus alurnya. Berdasarkan pengalamannya selama ini, kata Awi, peluru kaliber 9 milimeter itu biasa digunakan untuk senjata genggam atau laras pendek.

Lebih jauh, Awi enggan menduga-duga apakah senjata semacam itu biasa digunakan oleh anggota TNI maupun Polri. Alasannya, jenis senjata tersebut belum bisa teriden-

tifikasi oleh laboratorium.

“Saya tidak bisa memastikan kelompok mana yang biasa memakai peluru ini,” katanya.

Saat ini, penyidik juga telah memeriksa rekaman closedcircuit television (CCTV) untuk melengkapi berkas penyelidikan.

Namun Awi tidak mau menjelaskan CCTV di mana yang dia maksud. Sebab di rumah korban tidak terdapat kamera pengintai itu. “Yang jelas kami juga periksa CCTV-nya,” katanya.

Awi menambahkan Kepala Polda Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf mengawasi serius proses pengungkapan kasus tersebut. Kapolda Anas bahkan

secara khusus meminta Direktur Polisi Perairan Polda Jawa Timur Komisaris Besar Agus Duta untuk mengawasi kinerja penyidikan.

“Sejak tadi pagi beliau sudah di lokasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Mathur ditembak orang tak dikenal pada Selasa dinihari, 20 Januari 2015. Mathur ditembak di depan rumahnya setelah bertemu dengan sesama aktivis di Mal City of Tomorrow Surabaya.

Penembakan ini diduga dilatarbelakangi status Mathur sebagai saksi kunci Komisi Pemberantasan Korupsi untuk persidangan kasus Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin Imron. gbi

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) KH Hasyim Muzadi (dua kiri) menjenguk aktivis anti korupsi asal Bangkalan Mathur Husairi (47) yang masih dalam perawatan di lantai 3 IRD RSU dr Soetomo Surabaya. Mathur Husairi adalah sekjen Madura Corruption Watch (MCW) yang ditembak oleh orang tak dikenal pada Selasa (20/1/2015) dini hari kemarin di depan rumahnya.

KPK Siapkan Mathur Jadi Saksi Fuad Amin PENEMBAKAN aktivis antikorupsi Mathur Husyairi (47) oleh orang tak dikenal diduga kuat terkait dengan kasus korupsi mantan Bupati Bangkalan, Madura, Fuad Amin Imron yang pernah dilaporkan korban ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahkan Mathur disebut-sebut sudah disiapkan KPK untuk menjadi saksi kasus korupsi jual beli minyak dan gas di Bangkalan yang kini menjerat Fuad Amin sebagai tersangka.

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto membenarkan lembaganya pernah menerima laporan tindak pidana korupsi dari Mathur. Hanya, Bambang tidak mau terangterangan mengatakan jika Mathur disiapkan sebagai saksi untuk tersangka Fuad Amin.

“Ini menjadi perhatian KPK karena yang bersangkutan pernah memberikan pengaduan ke KPK. Kami sangat prihatin,” kata

Bambang di Jakarta.

Menurut Bambang, KPK saat ini tengah menunggu informasi lebih lanjut mengenai penyidikan kasus penembakan ini. KPK mendukung langkah yang dilakukan Polres Bangkalan yang didukung Polda Jatim.

“Semoga insiden ini bukan karena aktivisme dia (Mathur), selaku aktivis antikorupsi dan salah satunya pernah mengadukan ke KPK,” kata Bambang.

Melihat kondisi ini, Anggota Dewan pertimbangan presiden (Wartimpres) KH Hasyim Muzadi meminta aparat kepolisian serius mengusut kasus penembakan aktivis antikorupsi Mathur Husyairi (47) di Bangkalan. Desakan tersebut disampaikan saat mengunjungi korban yang dirawat di RSU Dr Soetomo Surabaya, Rabu (21/1).

“Ya itu keharusan kan diselidiki tanpa praduga apa-apa, harus diselidiki. Ya

harus menangkap pelakunya. Polisi harus melakukan sewajarnya, penyidikan yang serius,” kata Hasyim.

Ia mengaku sudah menerima laporan bahwa tindak kekerasan yang dialami masyarakat di Bangkalam tidak hanya kali ini saja. Dirinya pun berharap polisi serius mengungkap pelaku termasuk otaknya.

“Ah saya kira nggak lama. Kan di Bangkalan saja. Seluasnya berapa sih Bangkalan. Kalau polisi serius saya kira nggak lama,” kata Hasyim.

Pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam juga meminta kepolisian mengusut dugaan adanya keterkaitan kejadian penembakan ini dengan kasus korupsi mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron yang saat ini sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Aktivis Korban Penembakan Pernah Laporkan Korupsi Fuad Amin ke KPK).

“Itu sebenarnya bukan bagian saya (mengomentari dugaan terkait penangkapan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin). Dan bukan pula bagian wartawan. Keseriusan daripada polisi untuk mengusut tuntas kasus ini, karena menyangkut rakyat. Rakyat tidak boleh didzolimi, dilakukan semena-mena,” tandas bekas Ketua PBNU itu.

Mathur ditembak orang tak dikenal saat baru tiba di depan rumahnya, Selasa (20/1) dini hari. Sekretaris Jenderal Madura Corruptions Watch itu mengalami pendarahan hebat dan kini menjalani perawatan intensif di RSU Dr Soetomo Surabaya. (Baca: Aktivis Antikorupsi Bangkalan Ditembak, Pelaku Masih Misterius).

Polda Jawa Timur sedang menyelidiki kasus penembakan tersebut terkait dengan aktivitas Mathur sebagai pelapor kasus korupsi di Bangkalan atau tidak. (dt/gbi)

14 kolom

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Petruk Apa Pandu oleh: djoko su’ud sukahar budayawan - kolumnis detik.com

Pimpinan KPK ditangkap. Sosok ‘bertanda merah’ diajukan sebagai calon Kapolri. Mantan bandar judi didapuk batur (embat-embate pitutur). Entah kebijakan menceng apalagi nanti. Ada apa ini Bapak Presiden Jokowi yang terhormat. Apa ini pengejawantahan Petruk jadi ratu, atau Pandu ratu sejatinya ratu?

Aneh bin ajaib. Jokowi lurus, tegas, populis, menyemaikan harapan rakyat tentang datangnya zaman gemilang, tibatiba dalam hitungan bulan telah berubah haluan. Puting beliung mengobrak-abrik suasana batin rakyat. Membelokkan secercah harapan itu pada kaca benggala kekelaman.

Ada yang tidak nyambung dengan semua itu. Kita pun dibuat tidak percaya, bahwa itu adalah langkah Presiden Jokowi. Presiden yang telah menyihir kita dengan tampilannya yang sederhana, ceplas-ceplos, dan bertindak mendekati naluri rakyat.

Ketidak-percayaan rakyat, bahwa rentetan peristiwa itu tidak skenario Jokowi memang mengemuka dalam berbagai media. Ada Surya Paloh dikait-kaitkan. Juga Megawati yang terkesan dikuati petinggi partai dalam berbagai statemen yang ‘menyerang’ KPK. Semua itu, percaya atau tidak, mendegradasi eksistensi Presiden Jokowi.

Ini makin memperpuruk keadaan dengan ‘ditangkapnya’ Bambang Widjojanto.

Peristiwa susul-menyusul yang menempatkan KPK sebagai pihak yang dizolimi itu kian mengental. Bola salju itu semakin membesar. Ini yang memaksa siapa saja yang masih punya hati nurani, simpati dan berempati terhadap institusi penjerat koruptor itu.

Situasi itu menempatkan Presiden Jokowi menerima awu anget. Bola panas.

Dia dipaksa untuk sigap dan bertindak tegas jika tidak ingin dirinya terbakar. Kendati sikap ini akan bentrok dengan ‘politik balas budi’ yang terlihat terang benderang dalam kasus ini, tetapi ketegasan itu sangat amat penting.

Dalam dunia wayang, gonjang-ganjing tidak karuan ini tersketsa dalam Petruk Kantong Bolong dan Pandu Dewanata.

Petruk adalah anak menderita dibuang keluarga. Ditolong Lurah Semar bijak, diambil anak, dididik, untuk dikenalkan etika dan harga sebuah pengabdian.

Sedang Pandu Dewanata, dari keluarga terhormat yang menjaga kehormatan itu. Dia jujur dan berani demi kebenaran.

Sampai-sampai dia disebut berdarah putih, saking suci dan bersihnya. Dia pun

akhirnya menjadi raja tanpa batas.

Petruk menempati tahta tertinggi, itu ketika negara tertimpa musibah. Jimat Kalimasada (jati diri bangsa) berhasil dikuasai lawan. Saat situasi chaos, Petruk mendapat rembulan. Jimat itu terlempar padanya. Demi keselamatan negara dan dilandasi kesadaran ketidak-mampuan menghadapi lawan, maka jimat itu ditelan.

Yang terjadi, Petruk yang rakyat biasa itu berubah wajah, dan sakti mandraguna.

Dia jadi sulit ditaklukkan. Satria mana saja, dari kerajaan lawan maupun kawan semuanya kalah. Kerajaan diserahkan.

Petruk akhirnya diangkat menjadi raja.

Raja dari rakyat jelata, yang bagi pembuat cerita, siapa tahu mengilhami dirinya, bahwa kemiskinan dan penderitaan yang pernah diderita tidak lagi terjadi pada rakyatnya.

Tetapi yang terjalani justru sebaliknya.

Kuasa dan harta membuatnya loba dan pongah. Pesta dan foya-foya dilakukan di mana-mana. Sikap sopan dan luhur yang dulu mengkohesi menjadi sirna. Adigang dan adigung adalah waktu yang menyertainya.

Petruk, proletar itu ketika berkuasa, menggunakan kuasa dan harta sebagai pelampiasan dendam masalalu. Bukan mengentas kemiskinan, menghilangkan derita rakyat agar tidak lahir ‘PetrukPetruk miskin’ baru. Tapi nyatanya, ketika ‘Petruk Raja’ berkuasa, justru bertumbuhan ‘Petruk-Petruk papa, teraniaya, dan semakin banyak rakyat tak berdaya.

Presiden Jokowi, dulu dipersonifikasikan sebagai Petruk yang jadi presiden.

Itu karena latar belakang keluarganya.

Namun sikapnya yang memenuhi unsur hastabrata memberi keyakinan pada rakyat, bahwa dialah Pandu kekinian.

Pemimpin yang santun, anggun, dan berani demi kebenaran.

Sekarang pembuktian, sosok seperti apakah Presiden Jokowi itu, ketika negara sedang membutuhkan ketegasan. Beranikah Jokowi tampil ke depan seperti Pandu yang tidak punya pamrih? Atau dia telah berubah jadi Petruk beneran, yang nanti akhir ceritanya adalah ger-geran. Raja yang jadi guyonan. (*)

jelajah 13

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Menelusuri Ponpes Tertua di Cilacap

Memasuki bulan ramadan, menelusuri sejarah reliji tentu menjadi daya tarik masyarakat muslim. Selain napak tilas jejak Wali Songo, menyusuri tempat ibadah dan pondok pesantren bersejarah pun kerap menyedot perhatian. Salah satu tempat yang bisa menjadi referensi kunjungan wisata reliji bersejarah adalah Ihya Ulumudin, ponpes tertua di Cilacap, Jawa Tengah.

Sejarah berdirinya ponpes ini berawal dari kegiatan mengaji di sebuah rumah sederhana yang disebut oleh masyarakat sekitar ‘langgar dhuwur’ oleh KH Badawi Hanafi. Masyarakat sekitar banyak yang mendatangi KH Badawi untuk menuntut ilmu agama.

Tak hanya anak-anak tapi juga orang-orang tua. Kemudian datang pula santri dari berbagai daerah sehingga menambah ramai suasana. Banyak yang menghafal dan melafazkan ayatayat Alquran.

Ponpes Ihya Ulumudin Cilacap

Dengan bertambahnya santri dan kebutuhan akan sarana pendidikan yang memadai didukung semangat kebersamaan yang tinggi pada 24 Nopember 1925 didirikan pondok pesantren di Desa Kesugihan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, yang kemudian dikenal dengan nama pondok pesantren Kesugihan.

Kepemimpinan ponpes ini kemudian dilanjutkan oleh KH Ahmad Mustholih dan KH Chasbulloh Badawi, putra pendiri.

Dalam asuhan kedua kiai ini, pesantren mengalami perkembangan pesat sehingga lahir pula lembaga-lembaga pendidikan

formal mulai TK hingga madrasah aliyah. Setelah KH Mustholih Badawi wafat pada 1999, kepemimpinan pondok pesantren dipegang adiknya, KH Chasbulloh Badawi, hingga sekarang.

Kepemimpinan ponpes ini kemudian dilanjutkan oleh KH Ahmad Mustholih dan KH Chasbulloh Badawi, putra pendiri.

Dalam asuhan kedua kiai ini, pesantren mengalami perkembangan pesat sehingga lahir pula lembaga-lembaga pendidikan formal mulai TK hingga madrasah aliyah. Setelah KH Mustholih Badawi wafat pada 1999, kepemimpinan pondok pesantren dipegang adiknya, KH Chasbulloh Badawi, hingga sekarang.

Pada 1961 pondok pesantren ini berubah nama menjadi Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam (PPAI). Pada 1983 PPAI diubah menjadi pondok pesantren Ihya Ulumiddin. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengenang pendirinya, KH Badawi Hanafi, karena ia sangat mengagumi pembahasan Imam Al Ghozali, terutama kajian dan pemahaman dienul Islam yang tertuang dalam masterpiecenya, Ihya Ulumuddin.

Kegiatan ponpes yang berdiri di atas lahan seluas 5 hektar ini makin berkembang. Santri pun berdatangan dari berbagai daerah

termasuk luar Jawa seperti Lampung, Kalimantan, Palembang, Aceh dan Medan. Saat ini jumlah santri yang menetap sekitar 1.500 orang. Dari jumlah tu, 700 santri wanita yang seluruh ruangnya terpisah dari santri lelaki.

Di samping tingkat pendidikan dari TK hingga aliyah, di pondok ini ada juga sekolah umum yaitu SMP dan SMU. Bahkan sejak

1988 didirikan perguruan tinggi yaitu Institut Agama Islam Imam Ghozali. Keseluruhan tenaga pengajar berjumlah 200 orang.

Sistem pendidikan di pesantren ini adalah salafi model bandungan dan sorogan. Model bandungan adalah mengaji salah satu kitab yang diikuti banyak santri. Sedangkan sorogan, satu kitab dihadapi satu orang. Beberapa kitab

dipelajari terutama fikih, tasawuf, akhlak, dan nahwu sorof.

Pondok pesantren terbesar dan tertua di Cilacap ini bisa digolongkan sebagai ponpes transisi modern karena di samping menganut pendidikan modern, teori pendidikan tradisional yang berguna masih tetap dipelihara.

Kitab Kuning menjadi pelajaran wajib bagi para santri. (dt/gbi)

16 global bisnis

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Wapres: Smelter Freeport Harus Dibangun di Papua Wapres Jusuf Kalla menegaskan bahwa pembangunan smelter PT. Freeport harus di Papua.

Menurutnya itu sudah tak bisa ditawar-tawar lagi.

“Sejak awal, kita minta itu di Papua. Masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah, melainkan Freeport. Jadi, Freeport sekarang diminta membangun smelter ya harus begitu,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (30/1).

Namun, saat ini, PT Freeport Indonesia malah menyewa lahan PT Petrokimia Gresik seluas 80 hektar, seharga Rp 76,8 miliar per tahun, untuk membangun smelter.

Dalam waktu dekat, Freeport akan menyetor biaya awal sebagai komitmen pengadaan tanah sebesar Rp 1,56 miliar melalui tiga bank BUMN, yaitu Bank Mandiri, BNI, dan BRI.

PT Petrokimia Gresik akan menyediakan kebutuhan pembangunansmelter Freeport, seperti gas, air, dan listrik. Terkait hal itu, JK menuturkan tidak peduli dengan apa yang dilakukan Freeport di Gresik. Ia memastikan pemerintah terus mendesak pembangunan smelter di tanah Papua.

Menurut JK, soal MoU penyewaan tanah yang telah dibuat di Gresik tak akan menghambat Freeport untuk membangun smelter di Papua.

Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe mendatangi Istana Negara pada Kamis (29/1). Dia meminta pemerintah pusat memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat Papua terkait rencana PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Ia berharap pemerintah pusat membantu keinginan Pemda dan masyarakat Papua agar perekonomian daerah meningkat, sekaligus memberi kesempatan kerja

bagi masyarakat setempat.

Lukas Enembe mengatakan, sebelumnya Pemda Papua sudah bekerja sama dengan Freeport mempersiapkan infrastruktur untuk smelter dan Pemda Papua berjanji akan terus berusaha mengakomodasi kebutuhankebutuhan Freeport dalam proses pembangunan smelter.

Gubernur dan Masyarakat Papua Usir Freeport Sejumlah aktifis yang tergabung dalam Gerakan Nasionalisasi Migas (GNM), menyesalkan Pemerintah tidak bisa memaksa PT Freeport Indonesia membangun pabrik pemurnian (smelter) di Papua.

Koordinator Eksekutif GNM Muslim Arbi mengatakan, alasan Pemerintah tak mau mendesak Freeport membangun di Papua adalah karena nilai investasi pembangunan smelter sebesar US$2,3 miliar yang berkapasi-

tas 2 juta ton per tahun itu, jika pembangunannya dipaksakan di Papua, dikhawatirkan akan rampung lebih lama oleh karena pembangunan smelter itu belum didukung sarana dan prasarana yang memadai di kawasan Papua.

“Mereka siap membangunnya hanya di lahan seluas 60 hektare milik PT Petrokimia Gresik. Akan tetapi rencana itu ternyata ditolak elemen masyarakat Papua. Bahkan, masyarakat Papua mengancam bakal mengusir Freeport dari Bumi Cenderawasih itu, seperti yang disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe usai bertemu dengan Presiden Jokowi pada 29 Januari 2015” kata Arbi dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (2/2).

Arbi mengaku, pihaknya sangat mendukung pernyataan dan ancaman Gubernur Papua tentang semua kekayaan alam, termasuk tambang diperuntukkan bagi kesejahteraan Papua.

“Maka dari itu, Freeport wajib membangun smelter di Papua.

Kalau tak membangun di Papua, ancaman Gubernur Papua yang mempersilahkan Freeport keluar dari Papua, sangat tepat dan benar. Bahkan, bila Freeport menolak, Enembe bakal mengeluarkan peraturan daerah khusus.

Isinya, antara lain menegaskan bahwa kekayaan alam Papua adalah milik masyarakat di sana, dan itu dijamin oleh konstitusi” terang dia.

Arbi bersama gerakannya, mendesak Presiden Jokowi, apabila Freeport belum mau juga membangun smelter di Papua, Pemerintah hendaknya menyiapkan anggaran untuk mengambil alih perusahaan yang memasarkan konsentrat mengandung emas, tembaga, perak serta uranium itu ke penjuru dunia.

“Jika Freeport tidak taat, nasionalisasi saja. Usir Freeport, dan Menteri ESDM Sudirman Said mundur!,” tandasnya.

teknologi 17

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Bercinta dengan Robot?

Tunggu 10 Tahun Lagi Ingin mempunyai pasangan seperti artis terkenal maupun seseorang yang tak bisa dimiliki karena sudah meninggal?

Anda tidak perlu khawatir, pasalnya Profesor Hiroshi Ishiguro akan mewujudkannya dengan menghadirkan boneka seks atau yang dikenal Android Asuna, sebuah robot yang mempunyai kemiripan seperti manusia.

Asuna yang diciptakan oleh Prof Ishiguro bukan sembarang robot. Bukan hanya tampilan yang menyerupai manusia, melainkan secara berbahasa pun bisa di-setting sehingga mampu berbicara alamiah yang dapat memukai lawan bicaranya.

CEO A-Lab, Takeshi Mita mengatakan perusahaannya akan menyempurnakan sebuah robot pertama di dunia, yakni Geminoid, dalam kurun 10 tahun ke depan dengan sejumlah teknologi mutakhirnya. Ini akan membuat robot hampir tidak bisa dibedakan dengan manusia. Dalam penyempurnaan tersebut, Mita bekerja sama dengan Prof Ishiguro yang membuat Asuna.

“Kami sudah memiliki pengalaman 20 tahun membuat android di laboratorium. Jadi, dalam 10 tahun ke depan manusia bisa menikah dengan AI (Kecerdasan Buatan atau disebut juga dengan robot). Dalam waktu dekat, kehidupan seperti geminoid akan menuju kesempurnaan,” ujar Mita kepada Daily Mail, Jumat (21/11).

Saat ini, Mita melanjutkan ALab sedang memfokuskan diri untuk menyempurnakan kulit, ekspresi wajah, dan lainnya.

Selain itu juga, mereka sedang mencari akal untuk membuat seperti lengan dan dada yang terlihat alami.

Robot rancangan Prof Ishiguro tersebut mendapat respon

baik dari publik setelah memamerkan Asuna di hadapan mereka. Pasalnya, Asuna dapat melakukan selfie dengan manusia lainnya. Namun, sebelum selfie, Asuna terlihat membungkukkan diri, tanda meminta dengan sopan untuk ikut bergabung dan berselfie.

Tak hanya menciptakan robot saja, Mita mempunyai keinginan terpendam kepada robot rancangannya hasil kerja sama dengan Prof Ishiguro dapat melakukan pekerjaan yang membuat robot

tersebut terkenal.

“Salah satu aplikasi yang kita miliki adalah untuk mengubah dirinya menjadi idola pop internasional,” ungkapnya.

Namun, menurut juru bicara yang bekerja pada laboratorium milik Prof. Ishiguro mengatakan aktris bukanlah tujuan pertama dari pembuatan robot, melainkan robot tersebut dapat bercinta dengan manusia mengingat kemajuan dalam robotika dan teknologi kulit silikon.

“Hubungan fisik akan mungkin secara umum dengan robot android tersebut. Robot Android untuk industri seks mungkin saja.

Beberapa orang bahkan telah jatuh cinta dengan geminoid kepunyaan Ishiguro. Jadi, kita tidak bisa mengesampingkan hasrat hubungan tersebut,” kata Takahashi Komiyama. (gbi)

18 global sport

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Bursa Ketua Umum PSSI

La Nyalla Menyala Komite Pemilihan (KP) akhirnya mengumumkan nama-nama bakal calon ketua umum PSSI. Sebelas nama siap bersaing untuk memperebutkan kursi PSSI 1.

Setelah melakukan verifikasi usai ditutupnya pendaftaran pada 21 Januari kemarin, Komite Pemilihan akhirnya mengumumkan nama-nama yang terpilih untuk bersaing memperebutkan jabatan Ketua Umum PSSI, Wakil Ketua, dan anggota Komite Eksekutif PSSI periode 2015-2019.

“Bakal calon ketua umum yang mendaftar tercatat 11 nama, bakal calon wakil ketua umum ada 29 nama dan bakal calon anggota komite eksekutif ada 147 nama,” kata Ketua Komite Pemilihan Dhimam Abror Djuraid dalam konferensi pers di Kantor PSSI Jakarta, Kamis, 22 Januari 2015.

Beberapa nama yang maju untuk jadi Ketua Umum di antaranya ialah; Achsanul Qosasi, Benhard Limbong, wakil ketua umum PSSI saat ini, La Nyalla Mattalitti, Tonny Aprilani, Erwin Dwi Budiawan, Subardi, Joko Driyono, Muhammad Zein, Djohar Arifin Husin, Sarman, dan Syarif Bastaman.

Namun, Dhimam mengatakan dari keseluruhan nama-nama yang masuk, ada beberapa nama yang belum melengkapi syarat administrasi.

Dari 11 nama yang mendaftar balon ketua umum, hanya tiga nama yang baru memenuhi syarat, sedangkan pada balon wakil ketua umum yang berjumlah 29 nama, baru lima di antaranya yang melengkapi administrasi. Untuk balon anggota komite eksekutif, baru 12 yang memenuhi persyaratan tersebut.

Tiga nama bakal calon ketua umum PSSI yang sudah memenuhi syarat ialah, Bernhard Limbong, Subardi dan La Nyalla M. Mattalitti.

Akan tetapi, kedelapan nama balon lain yang belum memenuhi persyaratan administrasi, Komite Pemilihan memperpanjang tenggat waktu hingga 11 Februari pukul 00.00 untuk melengkapi persyaratan.

“Kami mengacu pada aturan electoral code dan statuta PSSI Pasal 11 ayat 1, 2 dan 3 Tentang Bakal Pencalonan,” kata Dhimam menambahkan.

Syarat administratif yang harus dipenuhi oleh balon, antara lain foto diri, riwayat hidup, Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB) dan surat keterangan bebas melakukan pidana.

Sementara itu, syarat dasar penting untuk menjadi balon ketua umum adalah usia minimal 30 tahun dan aktif di ruang lingkup PSSI selama lima tahun.

Dhimam pun menambahkan pihaknya menyertakan formulir B1 yang harus diisi oleh para balon ketua

umum, wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif.

Formulir tersebut berupa kesediaan untuk dicalonkan. “Belum tentu yang dicalonkan itu juga mencalonkan. Anggota bisa saja mencalonkan seseorang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Kami butuh konfirmasi dari formulir tersebut,” kata Dhimam yang juga Ketua Harian KONI Jatim.

Selanjutnya, nama-nama bakal calon Ketua Umum yang dinyatakan lolos akan bertarung memperebutkan kursi ketua umum PSSI periode 20152019 pada Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI yang akan digelar di Surabaya 18 April 2015.

Sementara itu, beberapa voter di Jatim mulai bergerak cepat dalam menyatukan misi tentang calon pemimpin PSSIdi periode mendatang.

Ini terlihat dengan munculnya usulan calon tunggal Ketua Umum PSSI dan pencalonan anggota Executive Commitee (Exco) PSSI 2015-2019 dari Jatim.

Munculnya usulan ini berdasarkan hasil pertemuan 9 voter Jatim yang diwakili Perssu Sumenep, Persebo Bondowoso, Persatu Tuban, Persinga Ngawi, Persida Sidoarjo, Jember United, Persewangi Banyuwangi, PSBK Blitar, dan FC Kundalini Bali.

Dalam pertemuan yang digelar di Hotel Purnama Jember itu, 9 voter mengangkat usulan calon tunggal ketua umum PSSI dan calon Exco PSSI. Untuk ketiga calon Exco PSSI itu yang muncul adalah Sirajuddin (Jember United), Munir Akhmad (Ketua PWI Jatim), dan Bambang PR (Ketua Asprov Jatim).

“Sedangkan untuk calon ketua umum, calon tunggal dari Jatim adalah La Nyala Mattalitti,” jelas perwakilan Jember United, Sirajudin dalam rilisnya, Minggu (1/2/2015).

Dijelaskan, adanya usulan calon ketua umum PSSI adalah La Nyalla Mattalitti, karena kesesuaian visi dan misi dengan 9 voter ini.

“Adapun visi dan misi pemikiran dari calon kami, memang sangat mendukung dalam perkembangan persepakbolaan di Ja tim, terutama dalam kancah persepakbolaan di Indonesia dan di luar negeri,” tuturnya.

11 nama bakal calon ketua umum PSSI 1. Achsanul Qosasi 2. Benhard Limbong (sudah memenuhi persyaratan) 3. La Nyalla Mattalitti (sudah memenuhi persyaratan) 4. Tonny Aprilani 5. Erwin Dwi Budiawan 6. Subardi (sudah memenuhi persyaratan) 7. Joko Driyono 8. Muhammad Zein 9. Djohar Arifin Husin 10. Sarman 11. Syarif Bastaman.

global sport 19

Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Dinyatakan Layak Berkompetisi, Persiba Balikpapan Masih Punya Utang APPI kembali merilis daftar klub-klub ISL maupun Divisi Utama yang masih menunggak gaji pemain.

Enam Asosiasi Sepakbola Dukung Figo Jadi Presiden FIFA LISBON – Legenda Timnas Portugal, Luis Figo, mengonfirmasi bahwa dirinya telah mendapat dukungan dari enam asosiasi sepakbola (negara), untuk maju sebagai kandidat presiden FIFA yang akan diselenggarakan tahun ini.

Dukungan tersebut diperoleh dari Asosiasi Sepakbola Portugal, Denm ark, Montenegro, Makedonia, Luksemburg dan Polandia.

“Saya senang mengonfirmasi enam suara untuk saya dikirim ke FIFA minggu ini menjelang tenggat waktu,” tulis Figo dalam akun Twitter-nya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan teman-teman dari FAs dan seluruh keluarga sepakbola yang memberi saya dukungan,” lanjutnya.

Selain Figo, tercatat ada nama David Ginola, pangeran Ali dari Yordania, Michael van Praag, dan Jerome Champagne sebagai calon ketua federasi sepakbola tertinggi dunia itu.

Dukungan dari Mourinho Keputusan Luis Figo yang memberanikan dirinya sebagai calon presiden federasi sepakbola dunia (FIFA) ternyata disambut positif oleh berbagai pihak. Salah satu sambutan datang dari pelatih Chelsea, Jose Mourinho, yang mendukung Figo sepenuhnya sebagai presiden federasi yang bermarkas di Zurich, Swiss itu.

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, pengalaman Figo semasa aktif menjadi pesepakbola bisa ditularkan ke federasi tersebut guna membawa ke arah lebih baik. Selain itu, Mou – sapaan akrab Mourinho juga meyakini mantan anak asuhnya di Inter tersebut bisa menjadi presiden besar jika benar-benar terpilih nantinya.

Mou mengharapkan Figo dapat memberantas kasus korupsi maupun suap yang menimpa FIFA. Namun, usaha mantan pemain Barcelona, Real Madrid, dan Inter Milan itu guna merealisasikan keinginannya cukup berat, karena mesti bersaing dengan presiden dan wakil presiden FIFA saat ini, Sepp Blatter dan pangeran Ali bin Al Hussein.

Selain itu ada Jerome Champagne (mantan anggota komite eksekutif FIFA), Michael Van Praag (mantan presiden Ajax Amsterdam) dan David Ginola (eks pesepakbola) yang juga mengajukan diri sebagai ketua federasi sepakbola tertinggi dunia itu.

“Pencalonan Luis Figo adalah langkah yang luar biasa bagi dunia sepakbola. Kariernya selama menjadi pesepakbola menggaransi masa depan yang lebih baik bagi FIFA,” jelasnya seperti mengutip Squawka, Kamis (29/1/2015).

“Saya percaya dengan karakter dan determinasi yang dimilikinya, sebaik passion yang ia punya di dunia sepakbola.

Dia akan menjadi presiden yang berfokus pada sepakbola dan perbaikan FIFA secara umum dan tentunya bisa bekerja sama dengan semua federasi,” urainya.

Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) kembali merilis daftar klub-klub Indonesia Super League (ISL) yang masih menunggak gaji para pemain mereka. Yang menarik, dari daftar klub yang masih menunggak ternyata ada Persiba Balikpapan.

Padahal, sebelumnya berdasarkan hasil verifikasi, mereka dinyatakan PT Liga Indonesia sebagai salah satu tim yang layak berkompetisi di ISL. Dalam daftar yang dikeluarkan APPI, Persiba masih menunggak gaji pemain selama satu bulan pada musim 2011/12.

Di sisi lain, klub-klub yang pada rilis sebelumnya dinyatakan masih menunggak gaji, saat ini ada beberapa yang sudah

melunasi. Misalnya, Mitra Kukar dan Arema Cronus. Hanya saja, khusus untuk Arema mereka masih memiliki utang terhadap pemain di musim 2011/12 (2-6 bulan) dan 2012/13 (1,5 bulan).

Sementara tiga tim yang masih akan ditunggu keputusannya dalam RUPS PT Liga, 31 Januari nanti, yaitu Persija Jakarta, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya memang tercatat masih memiliki utang yang cukup besar.

“Jumlah kewajiban yang belum dilunasi berdasarkan sampai masa berakhirnya kontrak. APPI akan terus mem-follow up terkait pembayaran upah yang belum terlunasi. Data didapatkan sampai minggu ketiga Januari 2015,” tulis APPI, dalam rilisnya kepada wartawan.

Berikut data penyelesaian tunggakan klub ISL dan Divisi Utama Klub ISL musim 2014: PSM (3 Bulan), Persik (4 Bulan), PBR (1-2 Bulan), Persiba Bantul (2,5-3,5 Bulan), Persepam (2 Bulan), Persebaya (3 Bulan), Persiba Balikpapan (1 Bulan), Arema (Lunas 0,5 Bulan/1 Bulan), Persija (1-4 Bulan), Persita (1,5 Bulan), Mitra Kukar (Lunas), Gresik United (Lunas), Persijap (Lunas), Persib (Lunas), Barito Putera (Lunas), Persipura (Lunas), Pusam (Lunas), Persiram (Lunas), Semen Padang (Lunas), SFC (Lunas), Perseru (TBC), Persela (TBC) Klub Divisi Utama musim 2014 (yang melapor ke APPI): Mojokerto FC (3 bulan), Persisko (2 bulan), Persewangi (5 bulan), PS Sumbawa (3 bulan), PPSM (5 bulan), PS Bangka (1,5-6 bulan)

28 Februari, Batas Pendaftaran Pemain ISL 2015

Masa Pendaftaran Pemain Diperpanjang Setiap klub peserta ISL minimal mendaftarkan 18 pemain pada 13 Februari 2015.

PT Liga Indonesia memperpanjang masa pendaftaran pemain untuk setiap klub peserta Indonesia Super League 2015.

Pada awalnya, PT Liga menetapkan tenggat waktu pendaftaran pemain pada 8 Februari.

Mundurnya kick-off perdana ISL, yang awalnya 1 Februari menjadi 20 Februari dengan

partai pembuka Persib Bandung menjamu Persipura Jayapura di Stadion Si Jalak Harupat. Membuat operator ISL menetapkan kebijakan tersebut.

“Ya, PT Liga memberikan tambahan waktu pendaftaran pemain, dari semula 8 Februari 2015, diperpanjang menjadi tanggal 28 Februari 2015 dengan jumlah maksimal 30 pemain per klub, termasuk maksimal tiga pemain asing,” ungkap CEO PT Liga, Joko Driyono.

Meski batas pendaftaran pemain diundur, namun setiap

Joko Driyono CEO PT Liga.

klub sudah harus menyerahkan minimal 18 nama pemain mereka pada 13 Februari 2015.

GLOBALTainment Edisi I/Februari 2015 Koran Digital globalindo.co

Ngaku Dihamili Anak Deddy Mizwar

Si Janda Ancam Sebar Foto Vulgar berduaan saat menginap di hotel.

Riana pun mengaku sedang hamil saat ini. “Saat itu dia selalu merayu saya. Saya tolak, tapi dia selalu berusaha,” tandasnya.

Seorang wanita bernama Riana Rara Kalsum alias Rara (40) mengaku memiliki beberapa foto syur antara dirinya dengan Lettu Inf Zulfikar Rakita Dewa alias Fikar (26), putra aktor kawakan Deddy Mizwar.

Foto itu diambil saat Rara dan Fikar berlibur ke Eropa pada Agustus 2014 lalu, selama 12 hari.

Di sana, Rara mengaku telah berhubungan intim dengan Fikar yang menyebabkan kehamilannya.

Rencananya, foto-foto itu akan digunakan Rara sebagai bukti atas laporannya terhadap Fikar. Pasalnya, Fikar dianggap tak bertanggung jawab atas kehamilan yang kini dialami Rara. “Kami juga punya banyak bukti dan foto yang tak senonoh, enggak mungkin di-publish di sini. Kami akan berikan ke PM (Polisi Militer),” kata kuasahukum Rara, Ramdhan Alamsya Pihak Riana Rara Kalsum tidak masalah jika ayahanda Zulfikar Rakita Dewa, Deddy Mizwar tidak mau berkomentar mengenai perilaku anaknya yang telah melakukan pelecehan.

“Masalah Deddy Mizwar enggak komentar itu hak dia. Berarti secara moral, dia menyalahi sebagai orangtua,” kata pengacara Riana, Ramdan Alamsyah.

Bahkan, pihak Riana tidak akan melibatkan bintang film Naga Bonar itu dalam masalah ini. Namun sebagai anggota TNI, Riana berharap Zulfikar bertanggung jawab.

“Kita enggak akan melaporkan Deddy Mizwar, tapi sebagai pejabat negara, tokoh harusnya dia bisa mendidik anaknya agar bisa bertanggung jawab. Apalagi anaknya ini TNI, TNI lulusan Akabri yang berarti memiliki tanggung jawab itu yang kita tuntut dari Deddy Mizwar,” sindirnya.

Tak Dinasehati Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar, mengaku sudah menjalin komunikasi dengan anaknya, Zulfikar Rakita Dewa,

yang dilaporkan ke institusi TNI karena dituding melakukan pelecehan terhadap Riana Rara Kalsum. “(Saya) sudah komunikasi (dengan Zulfikar),” kata Deddy saat ditemui di Gedung Sate, Kota Bandung.

Meski begitu, Deddy enggan mengungkapkan pembicaraan apa di antara dirinya dan Zulfikar. Dia hanya menyebut sudah berkomunikasi tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Disinggung apakah menasihati anaknya, Deddy mengaku tidak membicarakannya. Dia menilai anaknya sudah besar, dan tidak perlu dinasehati. “(Zulfikar) sudah gede, enggak usah dikasih nasehat,” tandas Deddy.

Banyak Mendapatkan Teror Riana Rara Kalsum, janda 40 tahun mengaku pernah mendapatkan teror dari Zulfikar Rakita Dewa, anak Deddy Mizwar. Teror itu dialami sebelum Riana mengungkap pelecehan yang dilakukan Zulfikar kepadanya.

“Teror dalam bentuk psikologis saja ya,” kata Riana saat ditemui di Gedung Bayuadji, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Teror tersebut untuk membuat Riana mengurungkan niat mengungkap pelecehan yang dilakukan Zulfikar di tiga negara Eropa pada Agustus 2014. Kata-kata tak pantas sering keluar dari mulut Zulfikar yang merupakan perwira TNI. “Keluar bahasa yang tidak mungkin diucapkan oleh seorang perwira TNI, orang yang seharusnya santun. Ucapannya tidak sesuai dengan jabatannya,” lanjut Riana.

Padahal, saat bertemu, Zulfikar sangat manis dalam berbicara.

Riana yang menolak tidur bersama menjadi terpana hingga selalu

Kronologi Pertemuan Riana Rara Kalsum mengungkap awal perjumpaannya denga Lettu Inf. Zulfikar Rakita Dewa, anak kedua aktor sekaligus Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

Kala itu, Riana yang tak lain merupakan anak bungsu mendiang mantan ketua DPRD Sumatera Barat Noer Bahri Said Pamuncak ini di-invite lewat Path.

“Saya kenal di Path awal Juni 2014. Fikar yang invite, dia ngajak kenalan, rayu dan pendekatan.

Dia terus merayu saya, tanya hobi saya apa,” ungkap Riana dalam jumpa pers di Wisma Bayuadji, Jalan Gandaria Tengah, Kebayoran Baru, Jakarta selatan.

Tahu dirinya akan berlibur ke Eropa, Fikar mulai memasang ‘perangkap’. Setelah dibujuk, Riana takluk dan mau pergi bareng Fikar ke Eropa. Zulfikar menanggung sendiri ongkos perjalanannya selama ke Eropa, namun untuk biaya hotel, oleh-oleh dan akomodasi Riana yang membayar.

“Dia rayu saya untuk pergi di bulan Agustus. Awalnya saya nggak mau karena sudah BOOKING HOTEL dan pesawat, tetapi dia sebulan merayu saya untuk pergi berlibur ke Paris bersama-sama,” lanjutnya.

Semula, Riana dan Fikar ditemani 4 sahabat mereka. Namun, di tengah jalan mereka habiskan waktu berdua. Mereka bahkan menginap di satu kamar.

“24-27 Agustus 2014, di Zurich jelas namanya Zulfikar Rakita Dewa dan Rara, di Munich dengan nama yang sama, selalu satu kamar. Di Berlin, Jerman, di Belgia, Brussel, Wina, Selalu satu kamar,” tambah Ramdhan Alamsyah, kuasa hukum Riana.

Zulfikar dituding melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan bernama Riana Rara Kalsum. Sebelumnya, korban pernah diimingimingi akan dinikahi.