e-Magazine Globalindo.co edisi 09

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

1

Fokus

Golkar Tercabik SK Menkumham

Ical Kirim Angket ke Laoly

2

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus Fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen tengah menggulirkan hak angket kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly. Bahkan hak angket kali ini merupakan instruksi Presidium KMP Prabowo Subianto dengan tujuan untuk menegakkan demokrasi. Benarkah? Atau adakah manuver terselubung Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie?

Hak angket yang digulirkan Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), jika disetujui paripurna DPR, boleh jadi bakal menentukan nasib Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Belum apa-apa, Sekjen Partai Golkar, hasil Munas Bali, Idrus Marham sudah memberi warning keras kepada Laoly.

Idrus mendesak Presiden Joko Widodo agar meengevaluasi menterinya yang dianggap keliru dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan di DPP Golkar. “Presiden harus, bukan hanya menegur, tapi mengevaluasi Menkumham,” kata Idrus, Selasa (31/3).

Menurut Idrus, keputusan Laoly mengesahkan kepengurusan hasil Munas Ancol

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

pimpinan Agung Laksono bukannya menyelesaikan masalah, tetapi justru melahirkan persoalan baru. Yakni perpecahan di internal Golkar yang semakin menganga. Idrus menuding, SK yang dikeluarkan Menkumham telah mencabik-cabik tubuh Golkar.

“Ini masalah bangsa, pilar demokrasi.

Ketika pilar demokrasi terganggu maka akan menciptakan instabilitas politik dan berpengaruh pada pembangunan,” kata Idrus.

Anggota DPR periode 2009-2014 ini menilai Jokowi harus turun tangan menyelesaikan konflik Partai Golkar. Apabila tidak, Jokowi ikut membiarkan perilaku sewenangwenang seperti yang sudah dipertontonkan

oleh kubu Agung Laksono dengan mencungkil dan mendobrak paksa ruang Fraksi Partai Golkar di DPR. “Saya kira ini momentum untuk presiden membuktikan bahwa beliau adalah pemimpin yang demokratis,” katanya.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan hak angket yang merupakan instruksi dari Prabowo kali ini bertujuan menegakkan demokrasi. “Ya kita ingin menegakkan demokrasi kita sesuai aturan hukum. Jangan diintervensi kepentingan politik jangka pendek, apalagi kekuasaan,” ujar Fadli.

3

Fokus Pendukung Hak Angket:

48 orang

20 orang

55 orang

2 orang 2 orang

Ade Komarudin

langkah yang dilakukan Menkumham dinilai banyak melawan hukum dan tidak menjunjung negara hukum.

Laoly dinilai mengedepankan negara kekuasaan.

Pasalnya, konflik internal partai dapat diselesaikan dengan Pasal 32 UU No. 2/2011 tentang Partai Politik.

4

Selain itu, jelasnya, mantan Danjen Kopassus tersebut kecewa kepada Menteri Yasonna kerena ada main mata dengan kubu Agung Laksono. Sebab, menurut Fadli, terlihat jelas politikus PDIP itu sudah menabrak keputusan dari Mahkamah Partai Golkar. “Jangan hukum seolah-olah dijalankan tapi untuk kepentingan yang politis,” tegasnya.

Karenanya, seperti dalam pernyataan sikap fraksi yang tergabung dalam KMP yang dibacakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di DPR, Bambang Soesatyo, tujuannya angket untuk mengingatkan Menteri Yasonna.

“Kami mengingatkan Menkumham Laoly bahwa negara ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sebagai menteri hukum, seharusnya Laoly bertindak hati-hati tidak melawan hukum dan tidak menabrak Undang-Undang,” ujarnya.

Menurut Bambang, tindakan Menkumham yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP kubu Romahurmuzy yang melanggar aturan. Laoly pun menyatakan banding atas putusan PTUN yang membatalkan SK atas kepengurusan PPP kubu Romy. Hal itu dinilai KMP tindakan tercela seorang menteri yang tidak patuh hukum. Sebaliknya, PPP di bawah kepengurusan Djan Faridz sudah sesuai dengan AD/ART, keputusan MP, keputusan Majelis Syariah dan memenangkan atas gugatan PTUN. Namun Laoly tak juga menerbitkan SK. Sama halnya dengan Golkar. Menurutnya, dalam putusan MP Golkar tidak memenangkan salah satu kubu, baik kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono. Dikatakan Bambang, Ketua MP Golkar Muladi menyatakan keheranannya. Sebab, isi keputusan MP Golkar yang dikutip Laoly salah dan manipulatif.

“Kami menduga ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan politik. Mengail air keruh jika Golkar dan PPP terus berkonflik,” kata anggota Komisi III itu.

Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin menambahkan, langkah yang dilakukan Menkumham dinilai banyak melawan hukum dan tidak menjunjung negara hukum. Laoly dinilai mengedepankan negara kekuasaan. Pasalnya, konflik internal partai dapat diselesaikan dengan Pasal 32 UU No. 2/2011 tentang Partai Politik.

Namun jika tidak dapat selesai, lanjut Ade, maka penyelesaikan konflik dilakukan melalui Pengadilan Negeri sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (1) menyebutkan, “Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”.

Hal itu pula yang kini diajukan oleh Golkar kubu Aburizal Bakrie. Namun, belum ada putusan tetap dari pengadilan, Yasoona justru mengumumkan kubu Agung yang diterima pemerintah.

“Kita mengingatkan saudara Laoly, kita pandang banyak sekali langkah yang diambil tidak sesuai hukum,” ujar anggota komisi XI itu.

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Achmad Dimyati Natakusuma berpandangan semestinya Menkumham Laoly memberikan pengayoman dan bersikap netral dalam menyikapi konflik internal partai. Namun langkah Laoly seolah melakukan politik adu domba. Itu pula Dimyati menilai Laoly sebagai menteri telah melaklukan penyalahgunaan kekuasaan.

Anggota Komisi I DPR itu berharap bakal ada koreksi dan evaluasi terhadap tindakan Menkumham oleh Presiden Joko Widodo. Dimyati yakin, langkah Laoly tanpa persetujuan dari Presiden selaku pimpinan negara. Ia berpandangan terhadap siapa pun, tidak terkecuali pejabat negara yang melanggar UU dan konstitusi mesti dilawan. “Laoly ini melawan UU,” katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwani menyesalkan sejumlah langkah Laoly dalam menyikapi konflik internal di tubuh Partai Golkar dan PPP. Langkah Laoly dinilai membuat perjalanan demokrasi mundur ke belakang. Bahkan, pemasungan terhadap sendi demokrasi. Sebaliknya, Menkumham semestinya membuat dan menciptakan kondisi yang kondusif di balik kekisruhan internal kedua partai tersebut.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus

Karenanya, sela Bambang Soesatyo, penggunaan hak angket bukan semata untuk menjaga demokrasi. Bambang menyebutkan ada tujuan lain di balik penggunaan hak politik itu. “Untuk mencegah konflik horizontal yang bisa terjadi di antara para simpatisan Partai Golkar yang terbelah,� ujarnya.

Menurut Bambang konflik horizontal bisa saja terjadi antara pendukung Aburizal dan pendukung Agung Laksono di berbagai daerah. Bentrokan itu terjadi dalam hal rebutan legalitas menyambut pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang tahapannya dimulai Juni mendatang. Tak hanya di internal Golkar, bentrokan menurut Bambang juga bisa terjadi antar pengurus PPP yang kini juga mengalami dualisme kepengurusan.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly mendapat kecaman dari sejumlah partai

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

karena dianggap memperuncing konflik internal partai. Ia dikatakan mengintervensi rumah tangga partai dengan mengeluarkan surat putusan terkait nasib PPP dan Partai Golkar.

Terakhir, Yasonna mengeluarkan surat pengesahan kepengurusan Partai Golkar yang dipimpin oleh Agung Laksono berdasarkan putusan Mahkamah Partai Golkar. Ia juga meminta kubu Agung segera mengirim daftar pengurus baru yang disahkan akta notaris.

Pengurus Golkar kubu Ical menolak putusan Menkumham. Sebab, putusan itu hanya berdasarkan pertimbangan dua dari empat hakim mahkamah. Karenanya, selain menggalang dukungan untuk menggulirkan angket, kubu Ical juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Gugatan itu memprotes keabsahan penyelenggaran

Musyawarah Nasional Ancol yang digelar kubu Agung Laksono. Ical juga melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara memprotes surat pengesahan kepengurusan kubu Agung oleh Menteri Yasonna. Ical juga melaporkan penggunaan mandat palsu dalam Munas Ancol pada Badan Reserse dan Kriminal, Markas Besar Kepolisian RI. Sejauh ini sejumlah fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kompak dukung angket. Usul penggunaan hak angket untuk Menteri Yasonna sudah diserahkan pada pimpinan DPR, ditandatangani oleh 116 anggota Dewan. Hari ini dukungan bertambah menjadi 128 tanda tangan. Yaitu 48 orang dari Partai Gerindra, 20 orang dari Partai Keadilan Sejahtera, Golkar 55 orang, Partai Persatuan Pembangunan 2 orang, dan 2 orang dari Partai Amanat Nasional. (gbi)

5

Fokus

Said Salahuddin

Tak ada peraturan yang melarang DPR memeriksa Menkumham melalui suatu proses penyelidikan guna menemukan adatidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh menteri dalam melaksanaan UU partai politik melalui penggunaan hak angket itu.

6

Jadi Alat Bargaining Politik PENGAMAT politik Said Salahuddin menilai tepat pengguliran hak angket oleh DPR terkait kebijakan Menkumham Yasonna Laoly. Menurutnya, DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

“Ada yang bertanya, apakah hak angket bisa diajukan terhadap menteri? Jawabnya bisa saja. Sebab yang disebut pemerintah itu adalah Presiden beserta para menteri.

Artinya menteri adalah bagian dari pemerintah,” kata Said, Senin (30/3).

Menurutnya, tak ada peraturan yang melarang DPR memeriksa Menkumham melalui suatu proses penyelidikan guna menemukan ada-tidaknya pelanggaran yang

dilakukan oleh menteri dalam melaksanaan UU partai politik melalui penggunaan hak angket itu.

“Disini nanti bisa diketahui apakah intervensi pemerintah dalam kasus PPP, misalnya, merupakan instruksi atau sekurang-kurangnya atas sepengetahuan Presiden, ataukah intervensi itu dirancang sendiri oleh Menkumham atas pesanan kelompok politik tertentu,” katanya.

Said berharap agar pengguliran hak angket dimaksud jangan hanya menjadi alat bargaining partai-partai pengusung angket kepada pemerintah.

“Apalagi sekedar untuk gertak sambal saja, seperti pada wacana hak interpelasi BBM yang tempo hari keras disuarakan oleh DPR namun akhirnya hilang begitu saja,” kata Said. (gbi)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Peristiwa

Longsor Sukabumi Satu Korban Belum Ditemukan Tim SAR gabungan belum menemukan satu jasad korban tertimbun longsor di Kampung Cimerak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dam bencana longsor kali ini sebanyak 12 orang warga tertimbun longsor. “Malam Minggu (29/3) kemarin satu jasad lagi ditemukan atas nama Aldi (12) warga setempat, sehingga totalnya sudah 11 jenazah yang tim temukan,� kata petugas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sukabumi Asep Has di Sukabumi, Senin (30/3).

Menurutnya, satu jasad yang belum ditemukan diharapkan bisa ditemukan secepatnya dan lokasi korban tertimbun diduga tidak jauh dari lokasi penemuan jenazah 11 korban lainnya yang sudah dievakuasi.

Bencana longsor tebing setinggi 30 meter di Desa Tegalpanjang, Kecamatan Cireunghas juga menyebabkan akses jalan

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

penghubung antardesa tertutup.

Lebih lanjut, di hari kedua pencarian jasad korban tertimbun longsor fokus dalam evakuasi dan bantuan psikologis kepada korban yang keluarganya meninggal dunia maupun warga sekitar yang diungsikan.

Selain itu, akibat bencana ini warga masih trauma, namun untuk sementara pihaknya masih melarang untuk kembali ke rumah antisipasi terjadi longsor susulan. “Kami berharap proses pencarian hari ini bisa diberikan kelancaran, agar jasad korban bisa ditemukan secepatnya,� tambahnya.

Sementara, Komandan Kodim 0607 Sukabumi Letkol (Arm) Syaripudin mengatakan

diharapkan hari ini menjadi hari terakhir operasi SAR untuk mencari korban tertimbun longsor, ratusan anggotanya sudah mulai diterjunkan ke lokasi bencana dan diimbau untuk selalu berhati-hati karena tidak menutup kemungkinan terjadi longsor susulan.

Adapun nama-nama korban meninggal dunia yang sudah ditemukan Aisyah, Lilis, Sopardi, Maya, Aldi dan Dede warga Kampung Cimerak, kemudian Elsa dan Egi warga Kampung Pasiripis, Desa Tegalpanjang.

Selanjutnya, Nyai Jamilah dan Lisdawati warga Sukanagara, Cianjur serta Abdul Muti warga Kampung Cijurey, Desa Cikurutug, Kecamatan Gegerbitung. (gbi)

7

politik

Congkel Pintu, Yorrys CS Kuasi Kantor Fraksi Kubu Agung Laksono melalui Wakil Ketua Umumnya, Yorris Raweyai akhirnya berhasil menguasai ruangan Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Senin (30/3) sore.

Setelah berhasil menduduki ruangan, Ketua Fraksi kubu Agung, Agus Gumiwang menyatakan segera mengocok ulang kader Golkar loyalis Aburizal Bakrie (Ical) yang duduk di Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

Yorris dan barisannya berhasil memasuki Ruang Fraksi Golkar setelah mencongkel pintu yang dikunci rapat oleh kubu Aburizal Bakrie (Ical) dengan kode tertentu. “Kami ingin mengajak Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo dialog,� kata Sekretaris Fraksi Golkar versi Munas Ancol, Fayyakun, di ruangan rapat Fraksi Partai Golkar, Senin (30/3).

8

Fayyakun mengklaim mereka tak melakukan kekerasan saat membuka pintu masuk ruang pimpinan. Apalagi, ujar Fayyakun, dia dan anggota Golkar kubu Agung Laksono didampingi petugas kepolisian berpakaian seragam pengamanan obyek vital. Datang bersama Fayyakun adalah Melkias Marcus Mekeng, Azhar Romly, Enny Saragih, Bowo Sidik Pangarso, Yorrys Raweyai, dan lainnya.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik Menurut Fayyakun, perubahan fraksi diatur dalam Undang-Undang Partai Politik. Kewenangannya, tutur dia, terletak pada DPP Partai Golkar. Dan kepemimpinan yang sah, menurut dia, adalah hasil Munas Ancol.

Sementara Agus Gumiwang berjanji tak akan ‘membersihkan’ seluruh loyalis Ical dari AKD. Agus menyatakan, pihaknya justru akan merangkul politisi partai beringin yang kini duduk di ‘kabinet’ Ade Komaruddin.

“Termasuk nanti kami tunjuk beberapa anggota yang memang nanti kita proyeksikan jadi anggota Banggar. Sekali lagi seperti yang sering disampaikan dengan AKD sebagaimana pimpinan fraksi tidak akan terjadi hal-hal sapu bersih, cuci piring, dan sebagainya,” kata Agus kepada wartawan di ruang Fraksi Partai Golkar DPR, Senin (30/3).

Menurut Agus, ada beberapa anggota DPR dari fraksi Golkar yang belum mendukung kepemimpinan Agung Laksono.

Namun putra politisi Golkar senior Ginandjar Kartasasmita itu yakin pada akhirnya semua akan mengakui kepengurusan Agung.

Apalagi kepengurusan Agung yang dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional, Ancol, Jakarta itu sudah mendapat surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

“Yang kami yakini suatu saat mereka gabung ke jalan yang benar. Perlu kita berikan kesempatan dan kepengurusan fraksi kami jamin sebagian besar diisi mereka-mereka yang sekarang justru sudah jadi bagian-bagian kabinet Ade Komaruddin. Segera kami susun fraksi, bukan sapu bersih,” kata Agus.

Lantas di mana Bambang Soesatyo Cs bersembunyi? “Alhamdulillah aman,” kata Bambang saat ditanya kondisinya di dalam ruang pimpinan FPG DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Bambang mengaku tak akan meninggalkan gedung DPR. Bambang menyebut beberapa anggota FPG DPR bersamanya.

“Saya dan kawan-kawan akan tetap bertahan,” katanya.

Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical itu menyatakan pihaknya tidak akan tinggal diam dengan sikap kubu Agung yang mulai tegas. Ia menyatakan, akan tetap melakukan perlawanan.

“Hanya ada satu kata, lawan!” tegas Bambang yang memasang status ‘rawe-rawe rantas malang-malang putung’ di BBM-nya ini. (dt/gbi)

Yorrys: Saya Akan Pecat Bambang soesatyo Waketum Golkar kubu Agung Laksono, Yorrys Raweyai, menilai statement dan perilaku Bambang Soesatyo sudah merusak nama Golkar. Yorrys pun meminta Bambang yang merupakan loyalis Ical ini dipecat dari partai.

“Cara Akom (Ade Komaruddin) dan Bamsoet tidak mencerminkan anggota Golkar.

Tidak etis, sehingga menimbulkan citra yang

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

kurang bagus dari Golkar. Sudah tidak bisa diberikan toleransi lagi pada mereka karena mereka tidak mencerminkan keluarga besar Partai Golkar,” ucap Yorrys di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3) lalu.

Yorrys juga menyesalkan sikap Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo yang tidak mau menemui kubu Agung di ruang fraksi

dua kali. Tindakan tegas akan diambil oleh kubu Agung.

“Ini hari kita akan lakukan tindakan tegas dengan mengambil alih (ruang fraksi). Kantor DPP saja bisa kita ambil massa yang 1 lantai tidak bisa,” ucap politikus asal Papua ini.

“Bamsoet akan saya beri sanksi berupa pemecatan. Pecat dari Golkar,” pungkas Yorrys. (dtk)

9

Politik

Balas Ical, Kubu Agung Usulkan Hak Angket Lapindo Hak angket untuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly yang digulirkan Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) membuat barisan Agung Laksono geram. Kini giliran kubu Agung yang akan membalas gerakan Ical dengan menggelindingkan usulan hak angket semburan lumpur lapindo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Yorrys Raweyai menyatakan, hak angket untuk menyelidiki semburan lumpur panas lapindo yang menyengsarakan rakyat dan pembayaran ganti rugi yang terus digerojok dari uang rakyat lebih masuk akal ketimbang mempermasalahkan SK Menkumham.

“Kalau angket (terhadap Menkumham) mau dipaksakan, tidak pada tempatnya.

Kita upayakan besok kita galang angket soal Lapindo, angket pajak, dan pertambangan,” kata Yorrys saat menemui Wakil Ketua MPR Mahyudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).

Yorrys setuju dengan langkah pemerintah mengucurkan dana untuk menanggulangi

10

bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tetapi, ia merasa perlu ada pertanggungjawaban yang jelas sehingga bantuan pemerintah tidak memberi keuntungan sepihak untuk pengusaha penanggung jawab PT Lapindo Brantas milik Aburizal Bakrie.

“Bahwa dana yang diberikan persoalan kemanusiaan ke Lapindo kami setuju, tapi apakah rakyat terselamatkan? Apakah pengusahanya menikmati itu?” kata mantan Ketua AMPG ini.

Karena itu, Yorrys menuturkan, DPP Partai Golkar yang sudah disahkan Menkumham bisa menginstruksikan fraksinya di DPR untuk memperjuangkan penggunaan hak angket terkait Lapindo. Sikap ini diambil karena

pengurus Golkar yang dipimpin oleh Agung jengah terhadap usulan hak angket untuk Menkumham yang disuarakan kubu Ical. Angket atas Lapindo ini sekaligus untuk mencerminkan semangat pemberantasan korupsi.

Saat ini, pemerintah menalangi ganti rugi PT Minarak Lapindo Jaya kepada warga sebesar Rp 781 miliar. Yorrys menuturkan bahwa angket Lapindo akan menyelidiki apakah dana talangan itu bukan menguntungkan rakyat, namun justru pemilik usaha.

“Kita tanyakan ke pemerintah bahwa dana yang diberikan, kalau persoalan kemanusiaan ke Lapindo kami setuju. Ini kan uang rakyat juga,” ucap politis asal Papua ini. (kc/gbi)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik

Diancam Angket Lapindo, Kubu Ical Sindir Agung Tak Punya Fraksi Bambang Soesatyo menanggapi dingin ancaman Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung Laksono, Yorris Raweyai yang akan menggulirkan hak angket lumpur lapindo. Sekretaris Fraksi Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) itu balik menyebut kubu Agung tak punya fraksi untuk menggulirkan hak angket.

“Anggap angin lalu saja.

Lagi pula memang kubu Agung Laksono sudah punya fraksi di DPR? Seingat saya fraksi Partai Golkar Perjuangan belum diresmikan di sidang paripurna,”

sindir Bendahara Umum DPP Golkar hasil Munas Bali ini.

Sebelumnya diberitakan Waketum Golkar hasil Munas Ancol Yorrys Raweyai membuka peluang menggalang angket Lapindo. (Baca: Balas Ical, Kubu Agung Usulkan Hak Angket Lapindo).

“Kita upayakan, sedang kita galang, angket soal Lapindo, angket pajak, dan angket pertambangan,” kata Waketum Golkar kubu kubu Agung, Yorrys Raweyai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (30/3). (dt/gbi)

Anggap angin lalu saja. Lagi pula memang kubu Agung Laksono sudah punya fraksi di DPR? Seingat saya fraksi Partai Golkar Perjuangan belum diresmikan di sidang paripurna.

Bambang Soesatyo

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

11

Politik

Ini Alasan Pendukung Kubu Aburizal Membelot ke Agung Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsuddin Haris, menilai wajar sikap beberapa pendukung Ketua Umum Golkar hasil musyawarah nasional Bali, Aburizal Bakrie, yang membelot ke kubu Agung Laksono, Ketua Umum Golkar versi munas Ancol, Jakarta.

Menurut Syamsuddin, berpindahnya dukungan itu karena kubu Agung yang merupakan Ketua Umum hasil musyawarah nasional Ancol mendapat legalitas dari pemerintah.

“Konflik politik tidak ada hitam atau putih, apalagi di dalam satu partai,” ujar Syamsuddin saat dihubungi, Sabtu, 14 Maret 2015.

Syamsuddin mengatakan titik tolak dukungan itu setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung. Dia pun mensinyalir

12

masih banyak pendukung Aburizal yang siap berbalik arah. “Dasarnya keputusan Mahkamah Partai,” ujarnya.

Meski sudah disahkan pemerintah, Syamsuddin menilai kubu Agung akan tetap netral.

Dia meyakini posisi Golkar di bawah Agung tidak akan menjadikan beban bagi Presiden Joko Widodo karena semakin banyak partai yang mendukung pemerintah. Sehingga, Jokowi tetap tak berat mengelola isu elite politik. “Agung sudah bilang, dukungan itu tanpa syarat,” kata Syamsuddin.

Beberapa pendukung Aburizal adalah

Mahyudin dan Airlangga Hartanto siap bergabung dengan kepengurusan Agung.

Begitu pula Erwin Aksa disebut-sebut bakal ikut ke kubu Agung.

Selain tiga orang itu, kubu Agung juga mengklaim Setya Novanto juga sudah ditugasi merombak kepengurusan Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat.

Namun, Bendahara Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Bambang Soesatyo, membantah Setya Novanto bakal membelot ke kubu Agung. “Novanto menolak,” ujar Bambang.(gbi)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Panggung Aspirasi

Ketua DPRD Surabaya Terpilih Sebagai Ketua ADEKSI pada Munas ke-IV Ketua DPRD Kota Surabaya, Ir Armuji, secara resmi terpilih sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV ADEKSI, Rabu (25/3) lalu. Munas yang digelar di Hotel Garden Palace, Jl. Yos Sudarso tersebut diikuti seluruh perwakilan ketua DPRD dari masing-masing kota di Indonesia.

Ketua Komite Musyawarah Nasional (MUNAS) ke IV, Muhhammad Robi mengatakan, tujuan diselenggarakan organisasi ADEKSI ini adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari setiap DPRD kota, agar sesuai target dan dapat difungsikan dengan jelas.

“Adeksi ini lebih dikhususkan untuk pengawasan APBD dari tiap kota. Agar dapat digunakan sesuai prosedur. Misalnya, untuk pembangunan insfratuktur kota, dan bantuan kepada masyarakat kecil.” Ucapnya.

Lebih lanjut, dirinya menuturkan, ADEKSI ini mempunyai 3 fungsi yakni yang pertama, sebagai pembuat Peraturan Daerah (Perda) dan sekaligus pengawasan, dan Buddgeting,

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

artinya melakukan pengwasan agar APBD lebih tepat sasaran.

“Misalkan anggaran atau bantuan untuk masyarakat miskin lebih kecil dibandingkan dengan pendatan pegawai, maka anggaran untuk masyarakat miskin harus bisa ditingkatkan. Karenakan pada dasarnya DPRD adalah wakil rakyat yang harus membantu rakyat,” tuturnya.

Ketua DPRD Kota Cimahi, Ahmad Gunawan menegaskan, dari pemahaman yang selama ini berbeda dari masing-masing anggota DPRD, dengan adanya ADEKSI ini bisa membuat kesepakatan dan membuat suatu pemahaman yang sama. Sebab, terkadang suatu pemahaman sering kali berbeda antara sesama anggota DPRD.

“Dari sini kita juga tahu siapa anggota dewan, dari mana anggota dewan, mau kemana anggota dewan dan apa tugasnya sekarang kita bisa paham. Jika tugasnya membantu masyarakat, masyarakat yang mana, dan apa yang bisa diberikan oleh masyarakat ini harus jelas,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Surabaya, Armuji, lebih berbicara kepada proses pemilihan Walikota (Pilwali) yang sebentar lagi akan diselenggarakan serempak di­ seluruh kota di Indonsia. Menurutnya, sesuai peraturan yang baru kepala daerah petahana jika ingin kembali maju syaratnya cukup mengajukan cuti.

“Cutinya terhitung saat mulai mendaftar di KPU,” ujar Armuji.(bmb/adv)

13

GLOBAL Justice

Denny Indrayana Jadi Tersangka

Pantang Menyerah, Itu Risiko Perjuangan Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana dijadikan tersangka kasus payment gateway oleh Bareskrim Mabes Polri. Namun Denny tak gentar sekalipun nanti dirinya dijebloskan ke kamar tahanan.

14

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice

Denny memang masuk dalam barisan gerakan penyelamatan KPK dalam polemik KPK versus Polri. Menurut Denny, status tersangka yang dikenakan Polri kepada dirinya merupakan risiko perjuangan melawan korupsi. “Semuap proses akan kami hadapi sebagai risiko perjuangan,” kata Denny “Saya dan keluarga sudah siap, karena kami paham inilah risiko perjuangan untuk cita-cita kita bagi Indonesia yang lebih bersih, lebih antikorupsi,” kata Denny.

Dirinya menyeru agar perjuangan melawan korupsi agar tak surut. Meskipun tentu saja ini tak akan mudah, namun dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa dirinya harus melanjutkan perjuangan.

“Bismillah, perjuangan melawan korupsi memang tidak mudah, tapi kita tidak akan pernah boleh menyerah!” kata Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, menyatakan siap menghadapi proses hukum setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam pengadaan sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara online. Denny menganggap hal ini bagian dari konsekuensi perjuangan menyuarakan pemberantasan korupsi.

“Akhirnya kepada Allah juwalah kami berserah diri. Bismillah, haram menyerah.

Keep on fighting for the better Indonesia!,” kata Denny melalui akun Twitter-nya, @dennyindrayana, Rabu (25/3/2015) pagi.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Melalui Twitter, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada ini juga menyampaikan terima kasih atas respons yang diberikan terhadap kasus yang menjeratnya.

Denny akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri pada Jumat (27/3/2015).

“Tidak hanya saya sendiri, keluarga kami juga sudah mengerti konsekuensi perjuangan ini. Bismillah, kami jalani dengan sabar dan tegar. Mohon doanya saja agar proses hukum ini berjalan fair, dan keadilan betulbetul hadir,” kata Denny.

Terkait sistem payment gateway, Denny mengatakan, sistem ini untuk menghilangkan praktik calo dan pungutan liar.

“Maka saya mohon bantuan dari masyarakat yang mungkin merasakan perbaikan pembuatan paspor untuk menyuarakannya. Bagi kami, cukuplah jika masyarakat merasakan ikhtiar kecil perbaikan pembuatan paspor itu, karena memang itulah niat kami, melayani publik dengan lebih baik,” ujar Denny.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Rikwanto melalui pesan singkat, mengungkapkan, penetapan Denny sebagai tersangka merupakan hasil dari gelar perkara di Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes Polri. Gelar perkara dihadiri sejumlah pejabat Bareskrim.

“Yang bersangkutan (Denny Indrayana) akan dipanggil sebagai tersangka pada hari Jumat (27/3/2015) mendatang untuk diper-

iksa,” ujar Rikwanto.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengendus dugaan tindak pidana korupsi dalam program payment gateway sejak Desember 2014 silam. Petunjuk awalnya adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setebal 200 halaman. Pagi tweeps, terimakasih untuk semua pesan dukungan, doa dan sikap kritis yg disampaikan. Khususnya terkait penetapan saya sbg Tsk. Bareskrim Polri memang telah menetapkan saya sbg Tsk dan akan diperiksa Jumat lusa. Insya allah, saya siap menghadapi proses hukum ini.

Tidak hanya saya sendiri, keluarga kami juga sudah mengerti konsekwensi perjuangan ini, bismillah kami jalani dengan sabar dan tegar.

Mohon doanya saja agar proses hukum ini berjalan fair, dan keadilan betul2 hadir, saya yakin Allah SWT akan menurunkan petunjuk dan hidayah-Nya, amin.

Terakhir, karena pembayaran paspor secara elektronik atau e-passport ini untuk menghilangkan praktik calo dan pungli, maka saya mohon bantuan dari masyarakat yg mungkin merasakan perbaikan pembuatan paspor untuk menyuarakannya. Bagi kami, cukuplah jika masyarakat merasakan ikhtiar kecil perbaikan pembuatan paspor itu, krn memang itulah niat kami, melayani publik dengan lebih baik.

Akhirnya kepada Allah juwalah kami berserah diri. Bismillah, haram menyerah. Keep on fighting for the better Indonesia!. (dtk/kmp)

15

Global Justice

Peran Denny dalam Dugaan Korupsi “Payment Gateway” Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor. Denny diduga memiliki peran sentral dalam kasus tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan mengatakan, Denny berperan menginstruksikan penunjukan dua vendor payment gateway. Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud, yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.

“Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara,” ujar Anton di kompleks Mabes Polri, Jakarta, beberapa hari yang lalu Penyidik masih menunggu hasil audit

16

kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus ini. Namun, penyidik sudah memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp 32.093.692.000. Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp 605 juta dari sistem itu.

Anton mengatakan, manuver Denny dalam kasus ini sebenarnya kurang disetujui oleh orang-orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun, Denny tetap bersikukuh agar program tersebut harus berjalan.

“Sebelumnya, ada proyek yang dilaksanakan, namanya Simponi. Ini program

pembuatan paspor secara elektronik juga, malahan tidak dipungut biaya. Tapi Denny tetap mau sistem payment gateway yang berjalan,” kata Anton.

Anton menyebutkan bahwa penyidik masih dalam penyelidikan lebih lanjut tentang dugaan aliran dana dari rekening tersebut ke rekening pribadi Denny. Begitu juga soal apakah ada keterkaitan antara dua vendor tersebut dan Denny secara pribadi. Anton juga mengatakan bahwa kemungkinan akan ada yang dijadikan tersangka selain Denny.

“Bukan hanya satu tersangka, tapi baru satu, karena tersangka ini akan merembet ke yang lain,” ujar Anton.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. Penyidik mengenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah

Pasal yang ‘Dimanfaatkan’ Bareskrim Menjerat Denny Indrayana Bareskrim Jerat Denny Indrayana sebagai tersangka dalam kasus payment gateway di Kemenkum HAM tahun 2014. Mantan Wakil Kemenkum HAM ini dijerat dengan UU NO. 31/1999 seabagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto menyebutkan, Denny disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 dan Pasal 23 UU Tipikor jo Pasal 421 KUHP jo Pasal 55 ayat KUHP.

Pasal 3 UU Tipikor berbunyi: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Pasal 23 UU Tipikor berbunyi: “Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 241, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sedangkan pasal 421 KUHP mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Pasal 55 KUHP mengatur tentang turut serta dalam melakukan tindak pidana. (gbi/kmp)

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor berbunyi: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

17

GLOBAL JATIM Berantas ISIS

Polda Petakan Gerakan di Jatim Kapolda Jatim Irjen Polisi Anas Yusuf menginstruksikan seluruh jajarannya segera melakukan pemetaan, sekaligus penyaringan terkait adanya gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Jatim.

“Pemetaan dan penyaringan berbagai bentuk kegiatan yang muncul di masyarakat ini dilakukan untuk mencegah berkembangnya jaringan ISIS di wilayah masing-masing, bahkan jangan sampai jaringan ini semakin banyak merekrut warga untuk dilatih militer dan bergabung dengan ISIS di Suriah,” katanya.

Hanya saja, tegasnya, semua wilayah di Jatim adalah prioritas jajaran kepolisian karena ISIS ini adalah masalah global, tidak hanya di Jatim. “Fenomena pejuang terorisme asing harus segera ditangani secara serius karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, kepolisian berharap masyarakat turut andil memberikan dukungan untuk mencegah penyebaran faham radikalisme yang bermuara pada gerakan ISIS. Sementara itu Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta guru agama turun tangan untuk menangkal penyebaran aliran ISIS di provinsi itu. “Guru agama diharapkan mampu memberikan pengajaran soal aliran Islam yang sebenarnya pada generasi muda,” tegasnya.

Menurut Soekarwo, pemahaman soal ajaran Islam yang sebenarnya harus dimulai sejak di bangku sekolah karena

18

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim di bangku sekolah inilah peran guru untuk memberikan pemahaman agar generasi muda tak terjerumus aliran Islam radikal.

Tiga Warga Malang Terbukti Ikut Perang Bersama ISIS di Suriah Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Anas Yusuf menegaskan, tiga warga Malang yang ditangkap aparat Densus 88 Anti Teror, terbukti pernah ikut berperang di Suriah bersama kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS).

Ketiganya masuk ke dalam kelompok yang berafiliasi dengan kelompok ISIS Salim Mubarok alias Abu Jandal Al Indonisi. Mereka

adalah Abdul Hakim Munabari, warga Jalan Ade Irma Suryani, RT 07 RW 11, Gg 3 A No 306, Kelurahan Kasin, Kec Klojen, Helmi Aalamudi (51), di Jalan Soputan 2 RT 03 RW 01, Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun dan Ahmad Junaidi (34), di Jalan Parseh Jaya 2, RT 1/RW 4 Kelurahan Bumiayu, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

“Ketiga orang tersebut terbukti menjadi anggota ISIS dan sudah pernah ikut perang ke Suriah. Ikut berperang selama enam bulan di sana. Selama di Suriah, tak hanya ikut membuat peralatan perang kelompok ISIS,” kata Anas Yusuf, saat jumpa pers di Mapolresta Malang, Kamis (26/3/2015).

Menurut dia, ketiganya sudah lama diintai.

“Jelas ketiganya adalah kelompok ISIS, bukti kita sudah kuat. Data kita jelas dari intelijen,” kata Anas lagi.

Ketiganya, bahkan juga belajar merakit bom. “Di sana di kamp perbatasan, masuk kelompoknya Salim Mubarok alias Abu Jandal Al Indonisi, yang unggah videonya di Youtube.

Ketiganya dikenakan UU terorisme. Kita sudah mengeledah tiga rumah pelaku. Ada beberapa barang bukti yang kita sita di rumahnya tadi pagi. Kemungkinan masih banyak kelompok lain yang bergabung. Kita terus melakukan penyelidikan untuk di beberapa daerah di Jawa Timur,” tegas Kapolda. (kps/(gbi)

Kecamatan di Malang Ini Disebut Paling Rawan Menjadi Basis ISIS Kepolisian telah memetakan daerah di Jawa Timur yang dianggap rawan menjadi basis perekrutan calon anggota kelompok radikal ISIS. Salah satu kawasan yang disebut paling rawan menjadi basis ISIS adalah Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Indikator kerawanan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Malang, Wahyu Setianto. Ia menuturkan, kecamatan itu memang rawan karena secara geografis berada pinggiran di Kota Malang. Karenanya, Kedungkandang telah dimasukkan ke dalam daftar lokasi penyebaran ISIS di Kota Malang setelah Pemerintah Kota melakukan pemetaan “Sehingga rawan dijadikan tempat penyebaran aliran Islam radikal. Saya sudah berkoordinasi dengan Camat Kedungkandang

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

untuk melakukan deteksi dini,” kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (27/3).

Pemkot Malang memberikan perhatian khusus pada daerah tertentu yang rawan atau berpotensi menjadi basis penyebaran paham radikal. Pemerintah setempat segera mengumpulkan para lurah dan camat untuk menyosialisasikan bahaya ISIS atau paham radikal bagi masyarakat. Mereka diharapkan dapat meneruskan sosialisasi itu kepada ketua rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RWI) di daerahnya.

Wali Kota Malang, M. Anton, mengaku telah menginstruksikan kepada Ketua RT/ RW dan ulama untuk gencar memberikan pemahaman pada masyarakat agar tak mudah tergiur pengaruh apapun yang dihembuskan kelompok radikal.

Wali Kota, yang merupakan kader organisasi Nahdlatul Ulama, menyatakan akan memasukkan materi sosialisasi itu dalam program kunjungan rutin ke kelurahan.

“Kami juga menghimbau masyarakat untuk waspada, terutama jika menemui ada pihakpihak yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya,” ujarnya.

Sebelumnya, tiga orang terduga pengikut ISIS ditangkap di tiga kecamatan berbeda pada Rabu (25/3). AM, seorang pedagang kopi Maroko tinggal dan ditangkap di wilayah Kecamatan Klojen. Menyusul kemudian HA ditangkap di tepi taman kota tak jauh dari rumahnya di Kecamatan Sukun. Lalu, AJ, warga Tirtoyudo Kabupaten Malang, ditangkap di Kecamatan Kedungkandang. (kc/gbi)

19

Global Jatim

Tersangka Gabung ISIS karena Tergiur 500 USD dan Rumah Tiga warga Kota Malang diringkus Tim Densus 88 karena diduga menjadi anggota kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Salah satu dari ketiga tersangka itu mau bergabung dengan ISIS karena tergiur uang 500 USD dan rumah.

Ketiga tersangka yakni AH, AM dan AJ diberangkatkan ke Suriah pemimpin ISIS Indonesia, Abu Jandal. Namun setelah bergabung dengan kamp ISIS di Suriah selama lebih dari enam bulan, iming-iming yang dijanjikan kepada AHM tak kunjung diberikan.

“Ada salah satu dari tiga orang itu bersedia ikut ISIS karena diiming-imingi uang senilai 200 dollar hingga 500 dollar serta fasilitas rumah. Namun, janji itu sampai sekarang tidak dipenuhi,” ujar Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf saat jumpa pers di Mapolresta Malang, Kamis (26/3).

Salah satu modus yang diterapkan kelompok ISIS untuk merekrut anggota adalah iming-iming uang dan fasilitas rumah. “Dari ketiga anggota itu, salah satunya ikut ISIS karena faktor ekonomi dan ada juga yang

20

karena memang faktor ideologi, ingin membantu berjihad ke Suriah,” kata Anas.

Ia menambahkan, kini polisi terus melakukan pemeriksaan kepada empat saksi yang mengetahui dan mengenal ketiga tersangka.

Ketiga tersangka tersebut dijerat UndangUndang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme Pasal 15 juncto Pasal 7.

“Penangkapan ketiga tersangka itu dilakukan dengan pengintaian yang cukup lama dengan dibantu oleh personel Polresta Malang dan Brigade Mobil Polda Jatim serta Detasemen B Ampeldento Malang,” kata mantan Wakil Kepala Bareskrim itu.

Sementara Wali Kota Malang Muchamad Anton mengajak para ulama, kiai, dan habib untuk terlibat menangkal gerakan radikal dari kelompok ISIS. Ini menyusul adanya

warga Kota Malang yang ditangkap Tim Densus 88.

“Ulama dan kiai akan kami kumpulkan agar memberikan pemahaman yang benar soal Islam. Saya berharap para ulama dalam pengajian dan kegiatan agama memberikan pesan bahwa Islam merupakan agama yang cinta damai,” kata Anton di Balaikota Malang, Kamis (26/3).

Menurutnya, pemerintah mengumpulkan para ulama untuk memberikan pemahaman kepada warga Kota Malang sehingga masyarakat tidak ikut-ikutan ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan ikut berperang.

“Habib saja menyatakan orang yang ikut jihad itu keblinger. Sudah enggak waras.

Saya sangat prihatin mendengar warga saya ikut ISIS,” ujarnya. (kc/gbi)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim

Waspadai ISIS, Gubernur Jatim Maksimalkan Trisula Demi mewaspadai jaringan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menyusul penangkapan dua warga Kota Malang oleh Tim Densus 88, Rabu (25/3/2015), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bakal memaksimalkan peran Trisula untuk menangkalnya.

Gubernur Jatim, Soekarwo, mengatakan Trisula yang dimaksud adalah ketua Rukun Tetangga/Warga (RTRW), Babinsa yang dimiliki TNI AD dan Babin Kamtibmas milik Polri.

Gubernur meminta kepada bupati dan wali kota di Jatim untuk memaksilkan peran Trisula tersebut sebagai upaya untuk mencegah warga Jatim bergabung maupun menjadi simpatisan ISIS. “Sehingga kalau ada warganya yang berperilaku maupun memiliki kegiatan yang aneh-aneh bisa segera diketahui untuk kemudian diambil tindakan pencegahan,” kata Soekarwo di Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Unsur Trisula tersebut diharapkan bisa mengambil peran efektif di tengah masyarakat.

Selain itu, gubernur menegaskan jika Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin.

Pihaknya sepakat jika Islam di Indonesia menyatu dengan kultur yang dimiliki bangsa Indonesia, bukan dari negara lain. Karena itu gubernur menekankan pentingnya pendidikan sejak dini untuk menangkal gerakal radikal.

“Karena itu pentingnya peran guru untuk memberikan bekal kepada siswanya tentang pemahaman Islam yang benar,” jelas dia.

Dalam hal ini guru harus paham tentang media sosial (medsos). Karena jika guru tidak paham medsos dikhawatirkan medsos akan menjadi guru bagi siswa menyusul perkembangan informasi dan teknologi (IT) yang berkembang sedemikian pesatnya.

Guru, lanjut Gubernur, memiliki peran strategis untuk menjelaskan kepada siswa mengenai Islam yang benar.

Tidak perlu sampai aparat keamanan harus masuk ke sekolah.

“Jangan sampai polisi berseragam yang masuk ke sekolah untuk menjelaskan. Karena hal ini menakutkan bagi siswa,” ujarnya.

Selain itu untuk menangkal ISIS harus dilakukan mulai dari akarnya. Caranya dengan mengecek pola dakwah ulama selama ini.

Apakah pola dakwahnya sudah menguasai dan mengikuti perkembangan informasi.

Jika belum pola dakwah harus diubah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Selain itu, pemahaman terhadap Islam yang sepenggal-sepenggal akan menjadi masalah sehingga menimbulkan gerakan radikal.

“Masyarakat harus lebih peduli dengan tetangganya. Jika ada individu atau kelompok yang berperilaku dan melakukan kegiatan yang mencurigakan harus diawasi.

Termasuk jika ada warga yang menyendiri dan tidak bergaul dengan masyarakat harus didatangi, jangan eksklusif,” tambah dia.(kb)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

21

Kolom

Tahta Partai Golkar Djoko Suud, Budayawan Partai Golkar terbelah. Tidak ada yang menyangka bahwa partai besar dan tua itu mengalami nasib ini di masa senja. Gonjang-ganjing tak jelas juntrungnya. Dan para senior itu tidak malu dilihat cucucucunya. Saling umpat, saling hujat, dan berkelahi seperti anak kecil bermain kelereng. Bagaimana ending-nya?

Senior Partai Golkar memang sudah kehilangan kepekaan. Hilangnya sejak JK unggul di Munas Bali. Agung Laksono ada di balik sukses itu. Muncul faksi baru, faksi Agung Laksono yang disebut sebagai ‘tukang salip’ di tikungan, yang dulu berada di kelompok Akbar Tandjung.

‘Saudagar’ masuk partai ini. Semakin mendominasi ketika Munas Pekanbaru memenangkan Aburizal Bakrie berpasangan dengan Akbar Tandjung. Mereka unggul lawan Surya Paloh, Yuddy Crisnandi dan Tommy Soeharto.

Serta jangan lupa, Agung Laksono juga ikut andil dalam kemenangan itu. Dia direkrut Ical-Akbar agar gerbongnya tidak diseret ikut lokomotif lawan.

Posisi Agung Laksono cukup penting sebagai penyeimbang kekuatan di partai ini. Dia sangat dihitung oleh lawanlawannya. Biarpun sejauh itu belum pernah muncul head to head menantang seniornya, tetapi Agung punya eksistensi.

Dia bisa membawa gerbongnya tidak kemana-mana, tetapi bisa pula kemana-mana.

Ketidakpekaan senior Partai Golkar itu berubah menjadi ketidakjeniusan ketika Ical gagal nyapres. Internal partai yang selalu ribut antara Ical dan Akbar itu akhirnya akur masuk Koalisi Merah Putih (KMP). Ini maunya untuk menebus ‘kekalahan’ agar tetap berkuasa, dengan cara menggandeng partai lain yang ‘gagal negosiasi’ dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Ketika Jokowi menang, tersulutlah dinamisme panas. Itu karena kekuatan berimbang. Di saat hampir bersamaan, partai-partai masanya memilih pemimpin baru. Agar kekuatan KMP tetap solid, maka para petinggi partai merencana-

22

kan skenario untuk tidak ada pergantian ketum.

PPP pun kisruh. Partai ini pecah. Tidak kunjung terlihat siapa bakal unggul. Hanya karena SDA tersandung masalah, maka Romahurmuzy naik. Dia kini berhadapan dengan ‘penantang baru’, Djan Faridz.

Partai Golkar juga sama. Munas maunya dipercepat, tetapi Ical mengolor sedikit waktu untuk liburan ke Eropa.

Pulang kemudian merancang untuk Munas, lupa menghitung Agung Laksono dan seabrek kader muda yang sudah menyiapkan diri untuk bertempur berebut posisi ketum.

Munas Bali akhirnya digelar, diimbangi Munas Ancol.

Partai Beringin ini pun bak kisah wayang, sisi kiri Kurawa dan sisi kanan Pandawa. Perkaranya masuk pengadilan diserahkan ke Mahkama Partai. Kelompok Ical enggan mengawal karena DPD Tingkat I dipegang dan DPD Tingkat II dalam genggaman Akbar Tandjung. Hakim pun memutus dua abstain dan dua mengakomodasi Agung.

Menkumham melegitimasi itu.

Kisruh masih lama, tetapi Agung yang akan tampil sebagai pemenang.

Orang Golkar itu rasional. Boleh uang bertebaran, ikrar palsu dteriakkan, tetapi jika itu berhadapan dengan legalitas, pelan tapi pasti segalanya akan mencair.

Tidak ada fanatisme di Partai Golkar. Tidak ada idelogi yang diperjuangkan. Kalaulah masih geger, itu hanya kalkulasi tahta dan harta. Jangan heran bila saban hari terlihat ada yang loncat pagar.

Dikutip dari kolom Djoko Suud, detik.com.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Jelajah

Surganya Peselancar Pulau Merah adalah sebuah pulau berbentuk bukit kecil dekat pantai dengan pantai berpasir putih sepanjang kurang lebih 3 km.

Pantai Pulau Merah terletak sekitar 60 kilometer dari Kota Banyuwangi ke arah selatan.

Perjalanan yang membutuhkan waktu dua setengah jam.

Sebagian kawasan pantai Pulau Merah berada di kaki Gunung Tumpang Pitu, yang menjulang ratusan meter, yang juga merupakan kawasan hutan lindung Pantai Pulau Merah juga memiliki ombak yang memanjakan para pecinta olahraga selancar. Ketika laut surut, para pengunjung dapat mengunjungi tempat ini dengan berjalan kaki menikmati keunikan berupa gunung kecil yang berada ditengah pantai yang warna tanahnya berwarna merah, karena itu dinamakan pantai Pulau Merah Di sebelah timur pantai terdapat pegunungan, yang konon

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

kabarnya mempunyai kekayaan alam yang tersembunyi. ke sebelah selatan pulau kita dapat menikmati indahnya sunset di sore hari. kurang lebih 50 meter ke barat terdapat pelabuhan pelelangan ikan yang cukup besar.

Pantai pancer pada tahun 1996 pernah terjadi bencana alam yang sangat besar yaitu Tsunami, Tak sedikit warga pantai Pulau Merah yang menjadi korban saat itu, namun, keindahan pulau merah kembali pulih dengan ciri khasnya yang mungkin satu-satunya di banyuwangi.

Di area ini, dekat dengan pantai, ada pura yang biasanya digunakan sebagai tempat untuk penyelenggaraan upacara Mekiyis, yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh umat Hindu.(wjn)

23

Global Bisnis

BPJS Tak Tepat Sasaran, Tolak Tambah Anggaran Irma Suryani, Anggota Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat, menolak menambah anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena banyak permasalahan krusial yang belum diatasi.

Tidak adanya standar pelayanan medis nasional dan penggunaan data Badan Pusat Statistik tahun 2012 sebagai sumber data penerima bantuan iuran (PBI). Menurut dia, banyak penerima bantuan yang sekarang seharusnya tak lagi menerima.

Irma mencontohkan, ada penduduk yang telah meninggal dalam data itu tapi masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kemudian ada penduduk yang berubah dari miskin menjadi mapan dan sebaliknya. “Saya punya

24

tetangga sendiri di Metro, Lampung, dia sudah mapan tapi masih menerima,” katanya.

Dia menilai jika data PBI tidak akurat, berarti pemerintah membuang uang. “Kalau enggak cocok, sama saja dengan menghambur-hamburkan uang.”

Irma meminta BPJS berkoordinasi dengan BPS dan Kementerian Sosial agar dapat memperoleh data PBI yang benar. Dia yakin penerima PBI sebanyak 96 juta orang telah mengalami banyak perubahan mengingat

data tersebut telah berumur 3 tahun.

Selain itu, dia meminta BPJS melibatkan rumah sakit untuk memperbaiki sistem pelayanan medis nasional. Dia mengaku memahami permintaan rumah sakit yang ingin menaikkan iuran dari Rp 19 ribu menjadi Rp 25 ribu per bulan.

“Kami enggak mau memberikan sebelum ada perbaikan sistem servisnya. Kami supporting yang berdampak positif terhadap masyarakat.” (tmp)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Teknologi

Fitur Pembuang ’Sampah’ di Galaxy S6 dan s6 Edge?

Sebuah fitur baru diprediksi akan dihadirkan Samsung Galaxy S6 dan Galaxy S6 Edge yang sudah banyak ditunggu penggila gadget. Fitur ini mengizinkan pengguna untuk menghapus aplikasi bawaan (bloatware). Bloatware sering disebut sebagai aplikasi “sampah” karena dianggap banyak tidak berguna dan membebani sistem dan memakan banyak space memori.

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Bloatware adalah aplikasi pre-installed yang datang sudah dalam keadaan terpasang di gadget. Selain seringkali tidak berguna untuk pemilik gadget bersangkutan, bloatware juga menyita ruang memori internal.

Hingga saat ini, Samsung belum memberikan konfirmasinya mengenai fitur tersebut.

Akan tetapi, seorang pengguna forum XDA, mengunggah beberapa gambar yang memperlihatkan kemampuan penghapusan aplikasi “sampah” tersebut.

Dari screenshot yang diunggah, terlihat bahwa Jeshter2000 bisa menghapus dua aplikasi bloatware buatan Samsung yang terpasang di Galaxy S6, seperti S Health dan S Voice.

Aplikasi bloatware buatan di luar Samsung, seperti Google dan Microsoft, pun tampak terlihat bisa dihapus.

Apakah kemampuan peng-

hapusan bloatware tersebut hanya bisa dilakukan di Galaxy S6 saja? Tampaknya, kemampuan tersebut bakal diperluas ke perangkat Samsung lain.

Syaratnya, perangkat lainnya itu sudah menggunakan sistem operasi dan tampilan antarmuka TouchWiz versi terbaru.

Aplikasi pre-loaded selama ini memang disimpan di partisi sistem, yang tak bisa diakses (dihapus) kecuali dengan melakukan rooting di gadget yang bersangkutan. Masalahnya, aksi rooting ini dalam kebanyakan kasus akan menghanguskan garansi.

Selama ini, hingga seri Galaxy S dari Samsung, memang hadir dengan berbagai aplikasi bloatware. Beberapa aplikasi memang terpakai, tetapi tak sedikit pula ada aplikasi yang memang tidak terpakai sama sekali. Parahnya, aplikasi tersebut sama sekali tidak bisa dihapus pengguna.(kps)

25

Global Sport

Tim Sembilan Kemenpora Bagaimana Kabarmu?

Pada 2 Januari 2015 lalu Menteri Pemudan Olahraga, Imam Nahrawi membentuk Tim Sembilan (Oegroseno, Imam B Prasodjo, Budiarto Shambazy, Ricky Yakobi, Gatot Dewa Broto, Nur Hasan, Joko Susilo, Yunus Husein dan Eko Ciptadi) untuk mengevaluasi dan membenahi carut-marutnya kondisi persepakbolaan di Tanah Air. Sudah menghasilkan apa saja mereka?

Ketua tim sembilan, Oegroseno mengatakan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mencoba membentuk tim investigasi khusus yang menangani masalah olahraga di tanah air.

“Saya inginnya nanti ada semacam tim penyidik khusus dari Kemenpora untuk memantau potensi penyimpangan di ranah olahraga,” ungkapnya Walau belum memberikan rincian seperti apa kerja dari tim khusus yang akan dibentuk nanti, Oegroseno berharap bahwa tim khusus tersebut bisa menjadi peninggalan bermanfaat setelah masa kerja tim sembilan selesai.

Hal senada juga diungkapkan anggota tim sembilan yang juga menjabat sebagai deputi V Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengatakan bahwa tim sembilan telah menyimpulkan semua rekomemdasi-rekomendasi yang sudah dibuat.

“Tadi rapat untuk menyimpulkan semua rekomendasi yang sudah dibuat. Salah satunya mengenai ditundanya kick off ISL. Kesimpulan besar masih belum bisa dibocorkan, pokoknya wah nanti,” kata Gatot.

Terdiri dari 9 orang dari berbagai kalangan, mulai dari sosiolog, mantan pemain nasional, akademisi, mantan duta besar, hingga perwakilan dari Kemenpora sendiri, Tim Sembilan dibentuk ketika ramai kembali wacana memperbaiki sepakbola nasional, terutama sejak munculnya skandal “sepakbola gajah” di Divisi Utama.

26

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Dalam prosesnya, Tim Sembilan sudah memanggil sejumlah pihak seperti asosiasi pemain, kelompok suporter, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Komite Informasi Pusat (KIP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Dirjen Imigrasi, Mabes Polri, hingga PSSI, dan lainlain, tapi tentu para pecinta bola indonesia masih menunggu hasil dari kerja mereka yang sampai saat ini belum ada kejelasan dari kasus tersebut.

“Selama ini Tim Sembilan banyak berdialog dengan sejumlah pihak, mulai dari tamu terbuka dan yang tertutup. Tapi untuk sekarang kami hanya fokus kepada pendalaman masalah.

Artinya kami mensinkronisasi materi tersebut berdasarkan keahlian dari kompetensi dari keahlian masing-masing Tim Sembilan,” papar juru bicara Kemenpora yang juga anggota Tim Sembilan, Gatot S. Dewa Broto.

Sudah ada sejumlah rekomendasi yang dikeluarkan tim ini, salah satunya dan

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

yang paling mengejutkan adalah meminta Menpora Imam Nahrawi, melalui Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), untuk menunda kick-off kompetisi ISL 2015 karena belum memenuhi standar FIFA, AFC, dan Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional.

Selain menyerahkan urusan “legalitas” ISL kepada BOPI -- yang hingga kini masih melakukan verifikasi--, Tim Sembilan juga merekomendasikan Menpora untuk membuat nota kesepahaman dengan sejumlah pihak, yakni Kepala PPATK, KIP, dan Kepala Polisi republik Indonesia (Kapolri).

Nota Kesepahaman ini dianggap penting oleh Tim Sembilan supaya ada legalitas formal dengan pihak-pihak terkait untuk melangkah lebih jauh.

Tak hanya itu, Tim Sembilan juga telah membuat rekomendasi bahwa harus ada One Stop Service (OSS). Dikaitkan dengan sepakbola, contohnya, OSS akan difungsikan untuk mempermudah PT Liga Indonesia

sebagai operator kompetisi atau PSSI dalam mengajukan izin pertandingan, yang mana birokrasinya pun disederhanakan. Tujuannya adalah supaya klub-klub atau operator kompetisi tidak merasa dipersulit dalam mengurus perizinan.

“Untuk penandatanganan nota kesepahaman akan dilakukan Rabu (25/3) besok. Penandatangan akan dilakukan antara Menpora dengan Kepala PPATK, dan Menteri KIP. Sementara MoU dengan pihak kepolisian belum karena di Istana belum menunjuk nama Kapolri. Sementara yang ada sifatnya masih pelaksana tugas. Jadi kami memandang ditunda dulu,” kata Gatot.

Awalnya Tim Sembilan diberi tugas selama tiga bulan. Namun Menpora telah memutuskan untuk memperpanjang masa tugas mereka.

“Tim Sembilan masa tugasnya diperpanjang hingga akhir April dengan alasan masih ada beberapa materi yang secara khusus harus dibahas,” tukas Gatot. (dts/is)

27

GLOBALTainment

Jadi Model Seksi

Lindsay Lohan

Umbar Bagian Pribadi Tampil seksi dan terbuka memang hal yang sudah sangat biasa bagi artis Hollywood. Namun, apa jadinya jika hal ini justru mencuri perhatian karena dianggap terlalu berlebihan dan tidak pada tempatnya? Hal inilah yang baru saja dialami oleh Lindsay Lohan.

Menjalani sebuah pemotretan untuk sebuah majalah, mantan bintang Disney ini tak segan untuk menampilkan bagian payudara pada dunia. melalui akun Instagram pribadinya, Lindsay pun mengunggah sebuah foto yang menampakkan dadanya dengan sangat jelas.

Dalam potret tersebut, Lindsay memang sedang berpose seksi menghadap kamera. Namun, ia sengaja membuka kancing jumpsuit yang dikenakannya. Tak heran jika bagian pribadinya

28

itu berhasil tertangkap kamera lainnya.

Jika biasanya artis akan malu ketika mengalami bencana fashion seperti ini, Lindsay justru bangga dengan penampilannya. Tak hanya mengunggah foto ini, ia bahkan berterima kasih kepada para timnya yang membantu proses pemotretan kali ini.

Begitu banyak komentar yang dituliskan oleh para follower Lindsay. Ada yang memberikan hujatannya, namun tak sedikit juga yang memuja pesona seksi sang bintang.(kpl)

Edisi 9/April 2015 | E-Magazine globalindo.co