E-MAGAZINE GLOBALINDO.CO EDISI 11

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

1

Fokus Anggaran Fantastis Fasilitas Dpr

Pimpinan Dewan Cuci Tangan Anggaran untuk pengadaan fasilitas dan kebutuhan di Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2015 tengah disorot publik karena nilainya yang fantastis. Dari sekian item, anggaran pengadaan pengharum ruangan Rp 2,3 miliar, PC komputer lengkap dengan jaringan internetnya Rp 19 miliar lebih dan pemeliharaan rusa Rp 650 juta paling banyak menuai kritikan.

2

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus

Dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2015 yang tercantum pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, total anggaran untuk pengadaan fasilitas DPR memang cukup fantastis mencapai Rp 1 triliun.

Item yang menuai sorotan banyak pihak di antaranya, untuk pengadaan parfum pewangi ruangan sebesar Rp 2.302.280.000.

Adapun anggaran pemeliharan, serta pemberian pakan rusa mencapai Rp 650 juta.

Pengadaan lain yang agak janggal adalah pemeliharan kompleks rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan menyedot duit negara Rp 32.150.146.000.

Adapun untuk perawatan RJA di Ulujami mencapai Rp 4.162.944.000.

Dalam LPSE tersebut, tercantum juga pengadaan personal computer (PC) lengkap untuk kerja anggota DPR sebesar Rp 12.320.000.000. Adapun pengadaan PC lengkap untuk kerja Sekretariat Jenderal DPR sebesar Rp 5 miliar.

Rencana pengadaan barang dan jasa ini sudah ditekan Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti. Namun, Win belum dapat ditemui ataupun dihubungi untuk mengklarifikasi anggaran tersebut.

Mirisnya, pimpinan DPR malah mengaku

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

tak tahu apapun ihwal rencana penyedotan uang negara melalui pengadaan fasiitas anggota dewan itu. Wakil Ketua DPR Fadli Zon berdalih, semua proyek itu sepenuhnya merupakan wewenang kesekjenan DPR. “Kami juga enggak tahu gimana anggaran itu. Perlu diketahui, kami enggak pegang anggaran itu. Kami anggota DPR bukan pengguna anggaran. Kami tidak pegang uang sepeser pun,” kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Namun, jika anggaran tersebut memang dinilai terlalu besar dan menimbulkan pro kontra di masyarakat, Fadli mengaku akan memberikan masukan ke Sekjen DPR Winantuningtyastiti. Dia berharap, Sekjen DPR bisa mempertimbangkan masukan yang ada dan menekan penggunaan anggaran seminim mungkin.

“Saya kira ini akan kami jadikan masukan. Tentu (disampaikan ke Sekjen),” ucap Fadli.

Senada, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap persoalan ini tak salah diartikan dengan mengait-ngaitkan anggaran itu ke anggota DPR,. Sebab menurutnya, anggota dewan tidak terkait dengan operasional gedung.

“Menurut saya ada kesalahan cara memandang. Jadi anggota DPR itu tidak ada bubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh, jadi itu bukan concern anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran,” kata politisi PKS ini di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Fahri mengatakan, pimpinan dan anggota dewan tak bisa memberikan penjelasan terkait persoalan anggaran pengharum ruangan. Begitupun soal biaya makan dan perawatan rusa di kebun mini DPR. Dia tak menginginkan publik salah memandang DPR dengan adanya sejumlah operasional item anggaran ini. ”Nggak ngurus, masa saya ngurus makan rusa terus pengharum ruangan, nggak ada urusannya sama kita. Sudah ada petugasnya,” katanya .

“Jadi keliru kalau nanya ke saya dan itu murni dengan biaya pemeliharaan yang domainnya ada pada birokrasi DPR. Tentu kita nggak tahu menahu. Tolong jangan dinisbatkan ke anggota karena nanti Anda mengulang masalah yang sama memandang DPR dengan cara yang salah,” sebutnya. (kc/dt/gbi)

3

Fokus

Fahri Hamzah: Itu Domainnya Birokrat DPR Sekretariat Jenderal DPR membuat rencana umum Pengadaan Barang dan Jasa untuk tahun 2015. Salah satu pengadaan barang yang menarik perhatian adalah anggaran pengharum ruangan DPR selama satu tahun sebesar Rp 2,3 miliar.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah angkat bicara soal ini. Ia berharap persoalan ini tak salah diartikan dengan mengait-ngaitkan anggaran itu ke anggota DPR, karena anggota dewan tidak terkait dengan operasional gedung.

“Menurut saya ada kesalahan cara memandang. Jadi anggota DPR itu tidak ada bubungannya dengan belanja maintenance gedung. Itu agak jauh, jadi itu bukan concern

4

anggota DPR dan pimpinan, sebab anggota dan pimpinan itu bukan kuasa pengguna anggaran,” kata Fahri di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Menurutnya, pimpinan dan anggota dewan tak bisa memberikan penjelasan terkait persoalan anggaran pengharum ruangan. Begitupun soal biaya makan dan perawatan rusa di kebun mini DPR. Dia tak menginginkan publik salah memandang DPR dengan adanya sejumlah operasional item anggaran ini.

“Jadi keliru kalau nanya ke saya dan itu murni dengan biaya pemeliharaan yang domainnya ada pada birokrasi DPR. Tentu kita nggak tahu menahu. Tolong jangan dinisbatkan ke anggota karena nanti Anda mengulang masalah yang sama memandang DPR dengan cara yang salah,” sebutnya.

“Nggak ngurus, masa saya ngurus makan rusa terus pengharum ruangan, nggak ada urusannya sama kita. Sudah ada petugasnya,” kata politisi PKS itu.

Dia pun menekankan tidak fair jika soal anggaran diklarifikasi ke pimpinan serta anggota dewan. Ia mencontohkan persoalan ini sama saja dengan Presiden kalau ditanya soal operasional biaya helikopter serta pengamanan, maka tidak akan bisa memberi penjelasan.

“Ya itu lah Anda nanya ke saya lagi, saya nggak paham. Nanti Sekjen yang beri keterangan. Tapi tolong jangan DPR sebagai anggota lembaga karena nggak ada urusannya sama kita. Anda kalo tanya biaya helikopter ke Presiden, biaya pengamanan presiden ya pusing dong, dia nggak bisa ngurusin negara kalau gitu,” katanya.

Sebelumnya, dalam pengadaan barang dan jasa untuk biro pemeliharaan bangunan dan instalasi DPR RI yang dilihat dari layanan pengadaan secara elektronik, Senin (13/4), total anggaran mencapai sekitar Rp 80,4 miliar. Sementara untuk total anggaran rencana pengadaan barang dan jasa di tahun 2015 adalah sebesar Rp 996.876.161.418.(dtk)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus

Pengadaan Fasilitas Gedung DPR 2015 Sedot Anggaran Rp 1 Triliun Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah merencanakan pengadaan fasilitas di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta untuk tahun 2015 ini. Tak tanggung-tanggung, anggaran mencapai Rp 1 triliun siap dikucurkan untuk mengadakan sejumlah barang dan jasa di DPR. Anggaran sebesar itu tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa Setjen DPR RI Tahun 2015 yang sudah

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

diteken Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada Maret lalu. Sejumlah item anggaran yang patut mendapat sorotan, di antaranya adalah fasilitas untuk Dewan Perwakilan Rakyat selalu menelan anggaran cukup fantastis. Untuk pengadaan jaringan internet saja, negara harus menggelontorkan dana RFp 7 miliar lebih.

Dana itu tercantum pada salah satu pos anggaran dalam Rencana Umum Pengadaan

Barang dan Jasa Setjen DPR RI Tahun 2015.

Pengadaan internet tersebut kini masuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI, Senin (13/4).

Item anggaran yang paling menyedot dana adalah untuk pembayaran langganan jasa internet, yang jumlahnya mencapai Rp 2,7 miliar. Anggaran terbesar kedua adalah untuk pengadaan dan pemasangan wireless Gedung Nusantara I yang lebih dari Rp 2 miliar. (gbi)

5

Fokus rincian anggaran DPR tahun 2015

total Rp 996.876.161.418 I. Biro Kerja Sama Antar Parlemen: Rp 10.668.835.000 1. The 6th Confererence of Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC): Rp 7.320.450.000 2. Regional Seminar of Asian Inter-Parliamentery Assembly (AIPA): Rp 3.348.385.000 II. Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi: Rp 7.041.096.818 1. Langganan Jasa Internet: Rp 2.790.635.000 2. Pengadaan Helpdesk Infrastruktur: Rp 350.000.000 3. Pengadaan dan Pemasangan Wireless Gedung Nusantara I DPR RI: Rp 2.036.030.200 4. Pengadaan Switch Data Center: Rp 1.291.477.734 5. Pengadaan Warranty WLC Motorola: Rp 255.356.000 6. Pengadaan Subscription Firewall: Rp 317.597.884 III. Biro Humas dan Pemberitaan: Rp. 86.212.000.000 1. Pencetakan Majalah Parlementaria: Rp 3.600.000.000 2. Pencetakan Buletin Parlementaria: Rp 3.840.000.000 3. Distribusi dan Praposting Majalah dan Buletin Parlementaria ke Dalam Negeri dan Luar Negeri: Rp 8.772.000.000 4. Pengadaan dan Pemasangan Peralatan dan Instalasi Digital Broadcast Sistem TV Parlemen: Rp 70.000.000.000 IV. Biro Keanggotaan dan Kepegawaian: Rp 1.021.273.000 1. Belanja Modal Clinical Chemistry Analyzer: Rp 1.021.273.000 V. Biro Pemeliharaan Bangunan dan Instalasi: Rp 80.487.774.600 M 1. Cleaning Service Gedung Zona A DPR RI: Rp 10.896.756.000 2. Cleaning Service Gedung Zona B DPR RI: Rp 8.385.327.300 3. Cleaning Service Gedung Zona C DPR RI: Rp 8.127.796.300 4. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Zona A DPR RI: Rp 4.009.099.000 5. Pemeliharaan Halaman Gedung Kantor Zona B DPR RI: Rp 4.103.478.000 6. Pewangi (Pengharum Ruangan) DPR RI: Rp 2.302.280.000 7. Pemeliharaan, Perawatan Medis, dan Biaya Makan Rusa: Rp 650.000.000 8. Penggantian Trafo Gedung DPR RI: Rp 1.700.000.000 9. Kontrak Service Pemeliharaan Kompleks RJA Kalibata: Rp 32.150.146.000 10. Kontrak Service Pemeliharaan Kompleks RJA Ulujami: Rp 4.162.944.000 11. Kontrak Service Pemeliharaan Kompleks Wisma Griya Sabha DPR RI: Rp 3.999.948.000 12. Pemasangan Conference System di Gedung DPR RI: Rp 2.152.000.000 VI. Biro Umum: Rp 35.537.182.000 1. Penyelenggaraan Kontrak Pihak Ketiga untuk Pengadaan Tenaga Keamanan Setjen DPR RI: Rp 18.192.182.000 2. Pengadaan PC Lengkap untuk Ruang Kerja Anggota DPR RI: Rp 12.320.000.000 3. Pengadaan PC Lengkap untuK Ruang Kerja Setjen DPR RI: Rp 5.025.000.000.(gbi)

6

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Peristiwa

Pembunuhan Deudeuh Menguak Prostitusi Terselubung di Kamar Kos Sosok Deudeuh Alfi Sahrin tiba-tiba membuat geger. Gadis cantik yang diduga berprofesi PSK via online itu ditemukan tewas mengenaskan di kamar kosnya, Sabtu (11/4). Tubuhnya tewas karena kehabisan oksigen dalam keadaan bugil. Mulutnya tersumpal kaos kaki dan lehernya terlilit kabel. Ditengarai kuat, wanita berumur 27 tahun itu dibunuh oleh pelangannya sendiri.

Ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia, Reza Indragiri Amriel, menduga kasus pembunuhan yang menimpa Deudeuh Alfisahrin, 30 tahun, terjadi karena kecelakaan. Menurut dia, ada kemungkinan korban meninggal karena adanya perilaku hubungan intim yang “gila” atau sadistis dari pelaku sehingga berujung pada kematian.

Reza menjelaskan, jika pembunuhan tersebut dilatarbelakangi balas dendam atau kebencian, lazimnya pada tubuh korban akan ditemukan bekas luka atau pencederaan oleh pelaku. Selain itu, jika memang sejak awal berniat membunuh, pelaku biasanya telah memiliki rencana untuk menyembunyikan tubuh korban.

Dari beberapa keterangan yang diperoleh, sebelum tewas, wanita yang akrab dipanggil Tata ini kerap kali dikunjungi tamu. Itu seperti yang dituturkan Aurel, salah satu penghuni kos yang jaraknya hanya berseberangan dengan kamar korban.

“Setiap pagi dan malem suka ada tamunya. Kadang cewek kadang cowok,” kata Aurel di kosan korban, Minggu (12/4).

Tata menempati kamar kos di lantai dua dengan nomor pintu 28. Sedangkan Aurel menempati nomor kamar 30. Dari pengakuannya, pada Jumat (10/4) malam sekitar pukul 20.00 WIB, dia mendengar suara gaduh dari kamar Tata.

Sementara menurut Vali (26), teman yang juga satu kos dengan Tata menduga ada motif lain. Vali menduga Tata telah dirampok.

Itu dikatakakannya setelah dia mendengar Tata tewas di kamarnya. Vali memilih pulang dan menemukan barang berharga milik Tata hilang.

“Dua HP Samsungnya dia hilang, salah satu-

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

nya Samsung S5. Selain itu cincin dan kalungnya juga hilang. Sepertinya perampokan, dan pelaku mungkin sebelumnya adalah pelanggan korban,” ujar Vali yang mengaku teman seprofesinya, di lokasi kejadian, Senin (13/4).

Dari penuturan Vali, sekitar satu bulan lalu Tata pernah mengeluh kepadanya perihal nama-nama tamu yang kerap masuk ke kamarnya. Kala itu, kenang Vali, Tata mengaku bingung menghafal banyak tamu yang kerap masuk ke kamarnya. Tata juga mengaku pada Vali, dalam sehari Tata bisa disambangi hingga lima teman pria.

Vali yang sudah mengenal Deudeuh Alfi Sahrin alias Tata sekitar lima tahun lalu itu juga menjelaskan bahwa Tata adalah wanita berstatus janda dengan 1 anak berusia 10 tahun.

“Dia punya anak. Cuma bapak dari anaknya itu enggak tahu siapa ibunya. Mereka enggak diperbolehin ketemu. Saat ini dia punya pacar bule asal London. 2 Tahun pacaran belum pernah ketemu, tanggal 17 nanti ini mau ketemu pacarnya,” ucap Vali.

Sebelum tewas, korban yang diketahui berasal dari Depok, Jawa Barat itu rupanya juga sempat menulis status terakhirnya di BBM. Keteragan itu diutarakan salah satu rekan Tata yang tak bersedia disebutkan identitasnya. Di BBM itu, Tata menuliskan statusnya: “Kalau Allah bisa merubah siang menjadi malam, Allah bisa merubah lelah jadi berkah.”

Hingga saat ini, pembunuhan Tata masih misterius. Tim gabungan dari kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap dan memburu jejak pelaku. Dari hasil penyelidikan sementara, polisi menemukan barang bukti berupa buku catatan berisi daftar nama tamu yang kerap me-

nyambanginya. Polisi juga menemukan sisa cairan sperma dan alat kontrasepsi dari kamar korban.

Sementara, apakah akan ada sanksi bagi pemilik kos karena korban menjadikan kamarnya sebagai ‘lapak’ dugaan prostitusi, polisi mengatakan pihaknya belum fokus ke arah sana.

“Belum, kita masih fokusnya ke kasus pembunuhannya dulu,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Martinus Sitompul, Senin (13/4).

Lokasi kamar kos korban berada di Jalan Tebet Utara I, RT 07 RW 10 nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan itu memang dikenal kosan ‘bebas’. Bangunannya didominasi warna merah muda. Letaknya tepat berada di pinggir jalan. Ada sekitar 30an kamar kos yang tersebar di bangunan dua lantai itu. Di setiap kamar kosan boleh disewa harian bila memang ada yang kosong. Bahkan, dari keterangan warga sekitar, kosan tersebut juga bisa disewa untuk beberapa jam saja.

Menurut penjaga kos, Juliana, Tata sudah tinggal selama setahun di sana. Selama itu juga, banyak pria-pria yang menjadi tamunya datang. Pihak kos memang tidak melarang tamu pria. Sebab di kosan itu juga penghuninya campur, antara pria dan wanita.

Biaya kos Tata Rp 2 juta per bulan. Para penghuni mendapat fasilitas berupa kamar mandi di dalam, lemari pakaian, AC, tempat tidur dan TV kabel. Sebuah area parkir cukup luas juga ada di depan kosan. Sayangnya, untuk pengawasan dan keamanan kosan, di sana tidak dilengkapi kamera CCTV. “Di sini memang sering keluar masuk cowok atau cewek. Dan gak ada CCTV juga untuk mengawasi,” kata Juliana. (mer/det/gbi)

7

politik

Legislator Demokrat dan PPP Adu Jotos Saat Rapat 8

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR dengan Kementerian ESDM di Gedung Parlemen, Senayan, Rabu (8/4) sore diwarnai perkelahian berdarah. Dalam rapat yang dihadiri oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Dirut PLN dan Pertamina itu, dua orang wakil rakyat dari Komisi Energi, Mustofa Assegaf (Fraksi PPP) dan Muljadi (Fraksi Partai Demokrat) adu jotos hingga salah satu dari mereka mengalami pendarahan di pelipis kiri.

Awalnya, RDP di Ruang Komisi VII berlangsung lancar. Hingga Menteri ESDM menyampaikan keterangannya di hadapan para anggota dewan.

Di tengah penjelasan Menteri ESDM, suasana ruang Komisi VII tiba-tiba meledak ketika terdengar suara perempuan menjerit.

Setelah ditengok, ternyata ada dua anggota dewan yakni Mustofa Assegaf dan Muljadi sedang adu fisik dan saling tarik pakaian.

Akibat perkelahian itu, sampai terdengar sebuah kursi jatuh ke lantai. Kondisi ini membuat rapat terhenti sejenak.

Menteri ESDM Sudirman Said yang sedang menjawab pertanyaan anggota DPR akhirnya menghentikan pembicaraan. Terlihat beberapa anggota DPR berlari menghampiri kedua orang tersebut dan membawa mereka ke luar ruangan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyebab keributan kedua anggota DPR tersebut berawal dari aksi sindir keduanya.

Hal ini karena ada teguran dari pimpinan sidang agar anggota DPR yang bersangkutan tak boleh bertanya terlalu lama.

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Rapat sempat terhenti sekitar 5 menit, dan dilanjutkan kembali untuk sesi tanya jawab dengan Menteri ESDM. Pasca kejadian tersebut, jumlah anggota DPR yang ikut rapat berkurang, karena di antaranya ada yang melerai ke luar ruangan.

“Tadi mohon maaf ada masalah sedikit rapat bisa dilanjutkan lagi,” kata pimpinan sidang Satya Widya Yudha membuka rapat usai diskors.

Rapat ini berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga selesai Pukul 19.00 WIB. Usai rapat, Mulyadi menceritakan kronologi perkelahiannya dengan Mustofa kepada Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Didik Mukriyanto.

Menurut Didik, koleganya satu partainya mengingatkan Mustofa untuk tidak menggunakan hak bicara terlalu lama dalam rapat itu.

Namun Mustofa justru tidak memperhatikan batas waktu yang sudah diberikan itu.

“Kemudian diingatkan oleh Pak Mul, lalu terjadi debat,” kata Didik saat dihubungi.

Setelah itu, lanjut Didik, Wakil Ketua Komisi VII itu pergi ke kamar mandi yang ada

di belakang ruang rapat. Mustofa mengikuti langkah Mulyadi.

Di kamar mandi itu kembali terjadi perdebatan. Mulyadi kembali mengingatkan bahwa Mustofa telah melanggar tata tertib karena bicara lebih dari waktu yang ditentukan.

“Tiba-tiba ‘bogem’ melayang. Pak Mul tidak siap. Ini bukan berantem. Ini sudah temasuk penganiayaan,” tandas Didik. Ia pun mendukung Mulyadi untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Hingga saat ini belum diketahui penyebab kejadian secara pasti.Salah seorang saksi mengatakan, keributan kedua orang itu hanya berlangsung singkat. Perkelahian berlangsung di bagian belakang ruang rapat.

Juru Bicara Fraksi PPP, Arsul Sani, sudah meminta maaf atas ulah anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf yang berkelahi dengan anggota Fraksi Demokrat Mulyadi.

Arsul mengatakan, fraksi menyerahkan sepenuhnya Mahkamah Kehormatan Dewan jika memang ada sanksi yang harus dijatuhkan kepada kadernya. (kc/gbi)

9

Politik

Buntut Adu Jotos, PPP Rotasi Mustofa Assegaf Buntut dari adu jotos yang melibatkan anggotanya, F-PPP akhirnya akan merotasi Mustofa Assegaf.

“Saya berpikir untuk pindahkan beliau dari Komisi VII, hijrahnya belum tahu tapi sudah ada pemikiran itu,” kata Ketua Fraksi PPP, Hasrul Azwar di Gedung DPR, Jakarta, Kamis 9 April 2015.

Pemindahan itu, kata Hasrul juga didorong dari keinginan mayoritas angggota Komisi

VII dari berbagai fraksi. “Saya harus dengar suara itu, jangan eksistensi dia di Komisi VII bisa buat gesekan lagi,” kata dia.

Hasrul pun atas nama PPP, menyatakan penyesalannya terhadap ulah anggotanya itu. Dia meminta maaf kepada masyarakat terkait peristiwa memalukan tersebut.

Awalnya, kata Hasrul, dia sangat terkejut dengan peristiwa adu jotos yang melibatkan anggota fraksinya. Apalagi, saat ini Mulyadi dari F-

Demokrat sudah melaporkan Mustofa ke polisi.

“Sampai ke Kepolisian tentu itu hak Mulyadi dan Mustofa harus bertanggungjawab terhadap peristiwa itu. Harus diikuti seluruh prosedur kalau Mulyadi tidak cabut pengajuan itu,” kata dia.

Meskipun, menurutnya, pimpinan dewan berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan kekeluargaan. “Tapi kalau bersikeras kami hargai Mulyadi,” kata dia. (gbi)

Mustofa Assegaf

Mulyadi Lapor Polda Metro Jaya Adu Jotos anggota Komisi VII DPR berbuntut laporan polisi. Korban, Mulyadi selaku Wakil Ketua Komisi VII DPR yang mengaku dipukul oleh koleganya yaitu Mustofa Assegaf, Rabu (8/4), akhirnya melapor ke Polda Metro Jaya.

Kejadian penganiayaan ini terjadi saat anggota Komisi VII rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan kasus penganiayaan ini dilaporkan semalam. “Semalam korban melapor ke Polda,” katanya, Kamis (9/4).

10

Dari laporan korban, Martinus mengatakan pelaku melakukan pemukulan setelah terjadi cekcok yang dimulai saat rapat komisi.

Korban menegur pelaku yang berbicara melebihi waktu. “Setelah keluar ruang rapat, mereka kembali cekcok dan terjadi pemukulan,” kata dia.

Akibat pemukulan itu, korban mendapat luka di wajahnya. “Luka gores di pipi dan sobek pelipis kiri,” kata Martinus. Terkait kasus ini, pihaknya baru menerima laporan dan belum melakukan pemanggilan terhadap pelapor maupun terlapor.

Sebelumnya, aksi pemukulan terjadi di

sela-sela rapat kerja antara Komisi Energi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Rabu (8/4) malam. Anggota fraksi Partai Persatuan Pembangunan Mustofa Assegaf memukul Wakil Ketua Komisi Mulyadi dari fraksi Partai Demokrat.

Awalnya Mustofa terlibat debat dengan Mulyadi di ruang rapat karena kesal dibatasi waktu berbicara saat memberikan pendapat dalam rapat itu. Adu cekcok berlanjut saat Mulyadi –yang menjadi pemimpin rapat– izin ke toilet. Rapat bahkan dihentikan sementara karena ricuh di toilet terdengar hingga ruang rapat. (gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik

MKD Panggil MuljadiMustofa Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) akan segera memanggil dua anggota DPR yang terlibat perkelahian, yakni Mulyadi anggota Fraksi Partai Demokrat dan Mustafa Assegaff dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Keduanya terlibat perkelahian saat Komisi VII DPR rapat dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4) kemarin.

“MKD akan segera menindaklanjuti untuk minta keterangan dua anggota DPR yang ditengarai melakukan pelanggaran etik saat rapat komisi VII,” kata Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad saat dihubungi, Kamis (9/4).

Menurut Sufmi, surat panggilan akan dilayangkan pada hari ini. Terkait saksi yang akan dihadirkan, MKD belum memutuskannya. Menurut dia, harus dilakukan penelusuran lebih jauh mengenai insiden ini sebelum menentukan sanksi.

“Nanti pembuktiannya di sidang MKD. Karena kita tidak lihat sendiri. Kita minta keterangan saksi mata dan kedua belah pihak,” katanya.

Secara terpisah, Mulyadi menyebut insiden yang terjadi bukan perkelahian, melainkan penyerangan secara sepihak oleh Mustofa terhadap dirinya. Selain melalui MKD, dia mengaku akan menempuh jalur hukum ke kepolisian.

Hingga pagi ini, Mustofa belum bisa dihubungi untuk dimintakan konfirmasinya mengenai kejadian tersebut. Fraksi PPP sudah meminta maaf atas ulah anggotanya itu dan menyerahkan sepenuhnya tindak lanjut insiden ini kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. (gbi)

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

11

Politik

Rangkap Jabatan, Puan Didesak Pilih Tetap di Kabinet atau Partai Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri masih memaksakan jabatan di DPP untuk putrinya, Puan Maharani meski Presiden Joko Widodo sudah melarang menterinya merangkap jabatan. Kini, banyak pihak mendesak Puan memilih tetap duduk sebagai menteri atau meninggalkan kabinet untuk fokus mengurus partai.

Ada yang unik dalam pengukuhan Puan sebagai salah satu Ketua DPP PDI P. Ketum PDI P, Megawati langsung menonaktifkan putrinya dari DPP karena dia masih menjabat Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. (Baca: Banyak Kader Senior Tersingkir, Ini Susunan Pengurus Baru DPP PDI P).

Direktur Riset PolMark Indonesia Eko Bambang Subiantoro menilai, penunjukan Puan tak lepas dari ambisi sang ibu yang ingin menancapkan trah Soekarno di partainya.

12

Sinyal itu juga bisa dilihat dari keputusan Megawati menunjuk kakak Puan, Prananda Prabowo, sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif.

“Mungkin saja untuk menyeimbangkan Prananda yang masuk kepengurusan, maka Puan juga,” ucap Eko di Jakarta, Minggu (12/4).

Meski demikian, Eko menganggap penunjukan Puan terlalu dipaksakan, apalagi Puan langsung dinonaktifkan. Sebab, Presiden Jokowi sudah menetapkan aturan seluruh

menteri harus melepas jabatan partainya.

Seluruh menteri termasuk anggota Dewan Pertimbangan Presiden asal PDI-P pun sudah melepaskan posisinya di partai, kecuali Puan.

“Bagi saya ini sikap yang mendua, tidak konsisten dan tidak totalitas. Kalau kesepakatannya tidak boleh berpartai, ya keluar tidak menjabat dan fokus urus rakyat. Buat apa masuk pengurus, lalu langsung dinonaktifkan?” ucap dia.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menyarankan kepada Puan Maharani untuk memilih salah satu dari jabatan di kabinet atau fokus mengurus PDI Perjuangan.

“Bila Puan bersedia memilih salah satu dari jabatan tersebut, itu akan lebih positif di mata publik baik untuk dirinya maupun untuk PDI Perjuangan,” kata Said dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Said mengatakan bila Puan lebih memilih jabatan menteri di kabinet yang saat ini dia sandang, maka jabatan nonaktif di PDIP yang dia tinggalkan bisa diisi kader partai yang lain. Menurut Said, hal itu akan menunjukkan kepada publik bahwa PDIP tidak kekurangan kader dan tidak ada perlakuan istimewa terhadap Puan yang merupakan anak Ketua Umum Megawati Sukarnoputri.

Sedangkan bila Puan lebih memilih aktif sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, maka lebih baik dia mundur dari jabatan menteri sehingga Presiden Joko Widodo bisa memilih orang lain untuk mengisi jabatan tersebut.

“Akan lebih elok Puan bersedia mundur dari jabatan menko bila dia lebih memilih aktif dan bekerja untuk PDI Perjuangan,” tuturnya.

Said menilai pemberian jabatan nonaktif kepada Puan Maharani di kepengurusan DPP PDIP sebagai satu hal yang aneh.

“Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil.

Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?” tanyanya. (gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Panggung Aspirasi

Komisi C Sarankan Pemkot Gandeng Investor Dalam Pembangunan Pasar Tunjungan Komisi C (pembangunan) DPRD Surabaya kembali mendesak agar rencana revitalsasi Pasar Tunjungan segera dilakukan.

Anggota Komisi C Mocahmmad Machmud menyarankan, pemkot menggandeng investor dalam pembangunan pasar legendaris tersebut.

Menurut Machmud, salah satu sistem yang dapat digunakan pemerintah kota jika menggandeng investor adalah sistem build operation transfer (BOT). Sistem BOT dinilai lebih menguntungkan Pemkot karena tidak menggunakan dana APBD. “Apalagi setelah 25 tahun aset Pasar Tunjungan akan menjadi milik Pemkot,” ujar Machmud, Senin (6/4/2015).

Keuntungan lainnya, pemkot juga tidak akan menanggung kerugian ketika nanti Pasar Tunjungan beroperasi ternyata tidak laku. Dengan sistem BOT, pengelolaan pasar juga akan lebih profesional. Dia khawatir, ketika pengelolaan Pasar Tunjungan nanti dikelola Pemkot, akan merugi karena kurang profesional Mantan ketua DPRD Kota Surabaya ini berpendapat, menggandeng investor merupakan satu-satunya jalan agar pembangunan pasar legendaris ini bisa terealisasi. Sebab sejauh ini belum ada niatan serius dari Pemkot Surabaya untuk membangun Pasar

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Tunjungan.

“Sejauh ini, Pemkot bersikeras akan menggunakan dana APBD dalam pembangunan pasar yang berlokasi di Jalan Tunjungan ini.

Tapi kenyataannya, Pemkot tidak mengalokasikan dana APBD untuk pembangunan pasar tersebut. Ini kan aneh,” katanya.

Mantan Ketua DPRD Surabaya ini menyatakan, lokasi Pasar Tunjungan sebenarnya cukup strategis, yakni di jantung kota Surabaya. Tak heran jika pengembang besar seperti PT Pakuwon Jati Tbk terus mengembangkan Plaza Tunjungan (TP). Terbaru mereka membangun superblock yang dilengkapi dengan hotel, apartemen, gedung perkantoran dan juga tempat perbelanjaan.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengaku, pihaknya serius membangun Pasar Tunjungan. Pembangunan pasar ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari PD Pasar Surya, BUMD milik Pemkot Surabaya.

Menurut Hendro, sebenarnya pemkot sudah meminta pada direksi PD Pasar Surya untuk merinci berapa besar anggaran dalam pembangunan pasar ini. “Kalau ada rincian anggaran, terserah mereka (PD Pasar Surya), sumber dana pembangunan ini baiknya dari mana. Apakah dari full APBD atau menggandeng investor,” katanya.

Untuk diketahui, total investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan Pasar Tunjungan mencapai Rp 80 miliar. Konsep awal, bangunan pasar ini terdiri enam hingga delapan lantai. Untuk lantai satu akan digunakan sebagai pusat jajanan dan makanan khas Surabaya.

Lantai dua akan digunakan untuk penjualan kerajinan. Sedangkan untuk lantai tiga hingga ke atas, rencananya akan diperuntukkan sebagai gedung perkantoran. Pemilihan sebagai gedung perkantoran, dikarenakan lokasi Pasar Tunjungan berada di tempat yang sangat strategis.(bmb/gbi)

13

GLOBAL Justice

KPK Tangkap Tangan Kader PDIP Saat Kongres di Bali Operasi tangkap tangan atau OTT kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah penyelenggara negara. Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dilakukan di Bali.

14

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice Saat dikonfirmasi, pimpinan sementara KPK Johan Budi tidak membenarkan mau pun membantah adanya operasi tangkap tangan tersebut. “Nanti akan dijelaskan setelah semuanya,” ujar Johan, Jumat (10/4) dini hari.

Johan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Hingga saat ini, sumber resmi KPK belum angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan tersebut.

Sementara PDIP Eva Sundari membenarkan bahwa ada kadernya yang ditangkap tangan KPK. OTT dilakukan pada saat Kongres PDIP di Bali dilakukan. Eva mengaku hanya satu kadernya yang ditangkap oleh KPK. Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, objek tangkap tangan KPK di Kongres PDIP lebih dari satu orang.

“Adriansyah, Mas,” sela Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto .

Adriansyah ditangkap KPK di Swiss-Bell Hotel, Sanur, Bali, Kamis (9/4) sekitar pukul 20.00 WIB adalah anggota Komisi IV DPR yang membidangi pertanian, kehutanan, dan pangan. Dia ditangkap saat melakukan transaksi suap dengan nilai ratusan juta rupiah.

Saat ini Adriansyah sudah dibawa ke Jakarta dan dalam perjalanan menuju Gedung KPK. Sudah ada satu mobil Marcedes Benz yang disita di KPK terkait penangkapan ini.

Menurut sumber, OTT dilakukan di sebuah hotel di Sanur, Bali. Disebutkan, OTT tersebut diduga menangkap seorang anggota Dewan, ada juga seorang perwakilan dari PN Jakarta Selatan.

Dalam OTT tersebut, diduga anggota Dewan itu berusaha menyuap anggota PN Jaksel sebesar 40.000 dollar AS. Direncanakan pada pagi ini para tersangka akan dibawa ke Jakarta.

Selain Andriansyah yang ditangkap bersama Briptu Agung Krisdianto, sebagai kurirnya di Bali, KPK juga mengamankan seorang pria pengusaha berinisial AH di sebuah hotel di kawasan Senayan, Jakarta.

“Di Jakarta ada seorang ini pengusaha AH ditangkap di lobi sebuah hotel di kawasan Senayan sekitar 18.49 WIB,” kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (10/4) siang.

Dijelaskan Johan, AH sudah dibawa untuk diperiksa penyidik di gedung KPK. “Statusnya terperiksa,” imbuh Johan.

Johan mengatakan, dirinya tidak tahu apakah ada uang yang disita saat AH ditangkap di hotel di kawasan senayan itu.

“Nanti detailnya setelah proses pemeriksaan sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan,” ucapnya. (gbi)

PDIP Ancam Pecat Kader yang Ditangkap KPK Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di sela-sela Kongres PDIP di Bali, Kamis (9/4) malam. Hasilnya, satu Anggota DPR, Adriansyah yang merupakan politisi PDIP ditangkap dengan sejumlah barang bukti.

Menyikapi hal tersebut, lewat akun Twitternya, @pramonoanung, politisi PDIP Pramono Anung mengatakan, partainya akan menindak

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

tegas Anggota Dewan tersebut. Bahkan, ia mendorong agar Anggota Dewan itu dipecat.

“Tindakan tegas Partai berupa pemecatan untuk sanksi bagi anggota DPR yang tertangkap tangan sangat tepat,” ujarnya, Jumat (10/4).

Pramono juga meminta kader yang tertangkap tersebut bertanggung jawab.

Menurut sumber, OTT dilakukan di sebuah

hotel di Sanur, Bali. Disebutkan, OTT tersebut diduga menangkap seorang anggota Dewan, ada juga seorang perwakilan dari PN Jakarta Selatan.

Dalam OTT tersebut, diduga anggota Dewan itu berusaha menyuap anggota PN Jaksel sebesar 40.000 dollar AS. Direncanakan pada pagi ini para tersangka akan dibawa ke Jakarta. (gbi)

15

Global Justice

KPK Bebaskan Anggota Polisi yang Jadi Kurir Suap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding melakukan tebang pilih dalam menangani individu-individu yang terlibat kasus korupsi. Ini setelah KPK membebaskan seorang anggota kepolisian yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sanur, Bali bersama politikus PDIP Adriansyah. “Dilepaskannya Briptu Agung Krisdianto oleh KPK menunjukkan lembaga penegak hukum tersebut tebang pilih. Padahal, peran Briptu Agung sangat strategis dalam perkara suap antara pengusaha dengan anggota DPR,� ujar Neta S Pane, Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Minggu (12/4).

Neta menilai KPK tidak memiliki alasan kuat untuk melepaskan anggota polisi tersebut. Pasalnya, menurut Neta, peran anggota polisi tersebut sangat strategis dalam perkara suap yang menjeratnya. Menurut Neta, Agung yang diketahui sebagai anggota Pol-

16

sek Menteng, bisa dikenai Pasal 55, 56, dan 57 KUHP, yakni turut serta dan membantu melakukan sebuah tindak pidana.

Neta mengatakan bahwa pembebasan oleh KPK tersebut dinilai sebagai yang aneh.

Pasalnya, dalam beberapa kasus korupsi yang pernah ditangani KPK, pihak-pihak lain yang yang terkait suatu tindakan suap, meski bukan sebagai pelaku utama juga dikenai saksi hukuman.

Salah satu contoh, sebut Neta, seperti kasus yang menimpa Komisaris Besar Wiliardi Wizard. Ia mengatakan, dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, meski hanya sebagai pihak yang memperkenalkan eksekutor, Wiliardi tetap dinyatakan bersalah dan divonis 10 tahun penjara. “Apakah peran kurir yang strategis, yang membuat hingga terjadinya tindak pidana

suap, bisa dikatakan KPK sebagai tidak ada bukti kuat, dan kemudian membebaskan Briptu Agung?� Kata Neta.

KPK menangkap tiga orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan pada Kamis (10/4) di Bali dan Jakarta. Setelah menjalani pemeriksaan, KPK menetapkan dua di antaranya menjadi tersangka, yaitu anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah, dan pengusaha bernama Andrew Hidayat, sebagai tersangka. Sementara, satu terperiksa lainnya, yaitu AK, yang diketahui sebagai anggota Polsek Metro Menteng, dilepaskan oleh KPK. Dalam kasus ini, AK diduga sebagai kurir yang membawa uang dari Andrew sebagai pemberi kepada Adriansyah sebagai penerima uang. Namun, dalam pemeriksaan, penyelidik KPK belum menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan AK sebagai tersangka. (gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice

ICW Curigai Suap Kader PDIP untuk Modal Pilkada Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menduga bahwa kasus suap yang melibatkan , anggota Fraksi PDIP di DPR, terkait upaya mengumpulkan dana menjelang pemilihan kepala daerah.

“Operasi tangkap tangan KPK terhadap kader PDIP beberapa hari yang lalu menarik untuk dicermati. Dugaannya, kasus itu terkait pengumpulan dana pilkada,” ujar Ade dalam diskusi di Kantor Pusat PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, Minggu (12/4).

Ade mengatakan, kasus yang melibatkan Adriansyah ternyata tidak terkait dengan jabatannya sebagai anggota Komisi di DPR. Menurut dia, jika dilihat dari latar belakangnya, kasus suap tersebut terjadi lantaran posisi Andriansyah yang dinilai cukup berpengaruh di Kalimantan Selatan.

Adriansyah pernah menjabat sebagai Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selama dua periode, yakni 2003-2013. Ia juga menjadi Ketua DPD PDIP Kalimantan Selatan. Ia terpilih sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Kalsel II yang mencakup Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut serta Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Ade mengatakan, jabatan kepala daerah yang pernah dikuasai Adriansyah, saat ini dijabat oleh anaknya. Sehingga, menurut Ade, tidak heran jika posisi kuat Adriansyah di Kalsel, digunakan untuk memperoleh keuntungan.

“Adriansyah punya kendali yang besar di daerah tersebut.

Dia juga sedang bersiap untuk ikut pemilukada di Kalsel. Diduga, suap ini terkait pengumpulan modal politik jelang pemilu,” kata Ade. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Adriansyah di Hotel Swiss Bel di Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015) sekitar pukul 18.45 Wita. Penyelidik menangkap Adriansyah bersama anggota Polsek Menteng, Brigadir Agung Krisdianto, di lokasi tersebut saat sedang melakukan transaksi dan menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah.

Pimpinan sementara KPK Johan Budi mengatakan, kasus yang menjerat Adriansyah dan Andrew diduga terkait pengusahaan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Diduga, Andrew merupakan pihak pemberi uang dan Adriansyah selaku mantan Bupati Tanah Laut sebagai penerima uang. (gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

17

Global Justice

ICW Ganti Nama KPK Jadi ‘Kapok Periksa Kepolisian’ Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tak bernyali dengan kepolisian.

Ini terbukti KPK melepas anggota Polsek Metro Menteng, Briptu Agung Krisdiyanto (AK) yang turut serta diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sanur, Bali.

Koordinator Bidang Hukum ICW, Emerson Yuntho menuturkan Pimpinan KPK harus bisa menjelaskan kepada publik mengenai alasan melepas Briptu AK, yang diduga menjadi pengantar uang suap dari Direktur PT Mitra Maju Sukses, Andrew Hidayat (AH) kepada Politikus PDIP, Adriansyah.

“KPK menjadi tidak bernyali ketika berhadapan dengan oknum penegak hukum (polisi). Bahkan sekelas Brigadir polisi pun tidak memiliki keberanian” ucap Emerson Yuntho, Mingu (12/4).

Dengan adanya kejadian melepaskan salah satu anggota Polri yang menjadi kurir tindakan suap, Emerson mengatakan publik akan menilai bahwa lembaga antirasuah itu

18

bertindak diskriminatif.

“Tanpa penjelasan yang masuk akal, publik akan menilai bahwa KPK melepaskan pelaku kejahatan dan bertindak diskriminatif.

Karena hanya orang sipil yang diproses sedangkan kasus yang libatkan penegak hukum akan dilepas. Jika ini benar sangat memprihatinkan dan sekaligus menyedihkan” kata Emerson.

Kejadian KPK membebaskan Briptu AK, menurut Emerson tak lepas setelah perkara dugaan gratifikasi Komjen Pol Budi Gunawan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Dengan begitu publik menilai KPK sudah berganti nama menjadi “Kapok Periksa Kepolisian”.

“Pasca pelimpahan kasus BG ke Kejaksaan, publik punya kesan negatif bahwa KPK saat ini sudah berganti nama menjadi Kapok Periksa Kepolisian atau Komisi Pelindung Kepolisian. Jika KPK sudah mulai tidak bernyali, di situ saya merasa sedih,” kata Emerson.

Menanggapi hal ini, Kepala bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha menyatakan belum ada bukti cukup untuk menetapkan Brigadir AK sebagai tersangka.

“Untuk kasus ini, setelah pemeriksaan 1×24 jam belum ditemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan AK sebagai tersangka” ujar Priharsa.

Tak hanya itu, KPK menegaskan belum dapat menyebutkan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap yang menyeret Adriansyah.

Sebelumnya dalam proses OTT, Kamis 9 April malam, KPK menangkap Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah serta Direktur PT MMS, Andrew Hidayat dan Briptu Agung Krisdianto di Bali dan Jakarta.

Usai menjalani pemeriksaan, Andriansyah dan Andrew kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap izin usaha di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Sementara Briptu Agung dibebaskan oleh KPK, lantaran dinilai tidak memiliki keterlibatan dalam kasus suap tersebut. (gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice

Briptu Agung Bukan Berati Dilepas Selamanya Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi berusaha menepis sindiran yang dialamatkan ke lembaganya menyusul dibebaskannya anggota Polsek Menteng Briptu Agung Krisdianto.

Menurutnya Briptu Agung setelah ditangkap tangan bukan berarti dilepas selamanya oleh KPK. Ia memastikan Agung akan dipanggil sebagai saksi dalam proses penyidikan.

“Dilepas itu bukan berarti tidak akan diperiksa lagi. Nanti akan diperiksa,” ujar Johan saat dihubungi, Minggu (13/4).

Setelah tangkap tangan dilakukan pada Kamis (9/4), KPK melakukan pemeriksaan intensif selama 1×24 jam terhadap tiga orang yang ditangkap. Setelah itu, KPK menetapkan anggota DPR RI Adriansyah dan Direktur PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat seba-

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

gai tersangka dan membebaskan Agung.

Menurut Johan, KPK melepaskan Agung karena dalam pemeriksaan belum ditemukan dua alat bukti yang cukup mengenai keterlibatan Agung. “Kemarin penyelidik belum menemukan bukti yang kuat keterlibatan AK,” kata Johan.

Agung ditangkap petugas KPK saat tengah mengantar sejumlah uang dari Andrew kepada Adriansyah. Diduga, peran Agung sebagai kurir atau perantara uang.

“KPK kan harus menentukan (tersangka) yang benar-benar kuat. Kemarin itu yang benar-benar kuat ada niat jahatnya AH sama A,” kata Johan.

KPK menangkap Adriansyah dan Agung di Swiss-Belhotel Sanur, Bali, Kamis (9/4/2015) sekitar pukul 18.45 Wita. Di lokasi tersebut,

KPK menyita uang sebesar Rp 500 juta dalam pecahan dollar Singapura dan rupiah.

Kasus yang menjerat Adriansyah dan Andrew diduga terkait pengusahaan PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.

Diduga, Andrew merupakan pihak pemberi uang, sementara Adriansyah selaku mantan Bupati Tanah Laut sebagai penerima uang.

Dalam kasus ini, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.

Sementara Andrew Hidayat sebagai pihak pemberi uang diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Pasal 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 KUHP. (gbi)

19

GLOBAL JATIM Risma Belum Dapat Sinyal Dari Megawati Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tak mau jemawa menanggapi kabar dirinya bakal dicalonkan kembali oleh PDI Perjuangan. Risma –sapaan akrab Walikota Surabaya- mengaku belum berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PDI P, Megawati Soekarnoputri ihwal Pilwali Surabaya, Desember 2015 nanti.

20

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim

Warga Surabaya tahulah yang terbaik untuk mereka.

Tri rismaharini Walikota Surabaya

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Risma dua kali menghadiri Kongres PDIP di Bali. Pertama, 9 April 2015, saat pembukaan Kongres, Risma mengenakan jas merah yang menjadi dress code peserta. Kemudian dia kembali menghadiri acara Kongres pada Jumat malam, 10 April 2015.

Meski bertemu dengan Mega di Kongres PDI P di Bali, Jumat (10/4) lalu, Risma mengatakan tak sempat menyinggung pencalonan di Pilwali.

“Saya tidak sempat, wong acaranya mepet,” kata Risma kepada wartawan seusai inspeksi pelaksanaan ujian nasional di SMA Negeri 5 Surabaya, Senin (13/4) yang lalu.

Risma berdalih, padatnya acara membuat dirinya tidak bisa bertemu khusus dengan Megawati. Walikota perempuan pertama di Surabaya ini pun belum mendapat arahan langsung dari Mega terkait dengan pilkada Kota Surabaya, termasuk rekomendasi yang diberikan kepadanya.

Namun, ketika ditanya wartawan

tentang sikap Risma sendiri terhadap rencana maju lagi dalam pilkada, ia tidak menyampaikan secara jelas.

“Warga Surabaya tahulah yang terbaik untuk mereka,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwiyono memberikan sinyal bahwa rekomendasi calon Wali Kota Surabaya sudah diberikan kepada Risma. Dengan mengenakan jas merah pada pembukaan Kongres, Risma sudah menunjukkan diri sebagai kader secara simbolis.

Namun, secara prosedural, Risma tetap harus mempunyai kartu tanda anggota. “Calon dari PDIP harus kader dan punya KTA,” ujarnya.

Politisi yang akrab disapa Awi ini juga mengakui adanya pertemuan antara Risma dan Megawati. Namun dia tidak tahu isi pembicaraan itu. PDIP, tutur Adi, akan melanjutkan pemerintahan yang sudah berjalan di Surabaya. Hal itu menjadi perintah pimpinan pusat PDIP, yakni mengamankan pemerintahan di daerah. (tp/gbi)

21

Global Jatim

Ketua Bappilu PDI P Belum Pastikan Usung tri rismaharini DPP PDI P menepis kabar bahwa partai banteng moncong puith hampir pasti akan kembali merekom Tri Rismaharini (Risma) sebagai Calon Wali Kota Surabaya.

Penegasan ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono untuk menangkal gerakan pembentukan opini mengusung Risma.

Mantan pendamping Risma sebagai Wakil Walikota Surabaya itu menyatakan, hingga saat ini DPP secara resmi belum membahas nama tokoh yang diusung maju Pilwali Surabaya pada Desember 2015. ”Karena itu, siapapun masih berpeluang meraih tiket dari PDI P. Tinggal mengikuti proses penjaringan nanti,” kata Bambang DH. Bambang DH merupakan mantan Wali Kota Surabaya dua periode yang kemudian turun kelas menjadi Wakil Walikota mendampingi Risma sejak 2010. Hingga ia memutuskan mundur dari jabatannya untuk maju sebagai Calon Gubernur Jatim pada 2013.

Meski belum memastikan nama cawali, Bambang mengatakan, DPP sudah mengeluar-

22

kan panduan proses penjaringan untuk menentukan calon kepala daerah yang diusung sesuai Surat Keputusan Nomor 031A Tahun 2011.

SK itu mengamantkan, proses penjaringan dilakukan mulai tingkat paling bawah, yakni ranting. Setelah itu baru dibawa ke PAC, DPC, dan DPD. Sebelum akhirnya disampaikan ke DPP untuk dibahas dan diputuskan siapa calon yang diusung.

“Semangat yang muncul dari bawah inginnya memang mengusung kader. Semangat seperti itu juga muncul di Kongres Bali kemarin,” tegas Wali Kota Surabaya dua periode itu.

Karena masih dalam proses, Bambang yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jatim itu minta semua pihak tenang dan menunggu rekomendasi resmi dari DPP PDIP tekait calon wali kota.

“Pokoknya sebelum batas akhir pendaft-

aran calon ke KPU, rekomendasi dari DPP pasti akan turun,” ujarnya.

Senada disampaikan Sektetaris DPD PDIP Jatim Sri Untari. Menurutnya, DPD menyerahkan sepenuhnya kepada DPP terkait calon kepala daerah yang diusung partainya dalam Pilwali Surabaya.

“Kami hanya mengusulkan nama. Tapi terkait siapa yang ditetapkan untuk diusung, semuanya kami serahkan sepenuhnya kepada DPP,” tandas politisi asal Malang ini.

Sebelumnya, hasil Rakercabsus DPC PDIP Surabaya memutuskan, mengusulkan nama Whisnu Sakti Buana yang juga Ketua DPC PDIP Kota Surabaya sebagai calon Wali Kota. Whisnu dipilih, karena dia merupakan kader tulen partai banteng moncong putih dan myoritas kader kecewa dengan sikap Risma yang abai terhadap sejarah dirinya bisa memenangkan Pilwali Surabaya.(gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim

Diyakini Sulit Menang Meski Didukung PDI P Sejumlah elit politik di Surabaya memprediksi laju Risma untuk memenangkan pemilihan walikota 20152020, Desember nanti tak akan mulus.

Ketua DPC PKB Kota Surabaya Syamsul Arifin menyatakan, masyarakat tidak bisa hanya melihat keberhasilan Risma memimpin berdasar capaian menata kota dan membangun taman di Kota Pahlawan. Menurut Syamsul, jika dinilai secara keseluruhan, Risma tidak terlalu berprestasi dalam memimpin kita Surabaya selama hampir 5 tahun terakhir.

“Indikasinya, serapan anggaran infrastruktur hanya 52 persen.

Apakah ini indikator keberhasilan pemimpin Surabaya? Jadi ukuran keberhasilan wali kota tidak hanya dinilai dari keberhasilan membangun taman,” kata Syamsul saat dialog Pilwali Surabaya, Minggu (12/4). Karena itu, ia mengingatkan warga Surabaya agar tidak menanamkan anggapan bahwa Risma pasti akan terpilih lagi sebagai walikota jika diusung PDI P. Pendapat senada disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Surabaya BF Sutadi. Ia mengatakan, warga Surabaya harus lebih jeli melihat pekerjaan wali kota Surabaya.

“Di Surabaya ini, masalahnya masih kompleks dan belum terselesaikan, seperti banjir, pengangguran, dan juga kemacetan lalu lintas,” ujarnya.

Bagi Sutadi, masih terdapat 80.000 warga Surabaya yang menganggur. Sementara itu, dari jumlah penduduk sekitar 2,8 juta jiwa, sebanyak 300.000 warga Surabaya masih berada di bawah garis kemiskinan. Padahal, menurut dia, produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Pahlawan ini mencapai Rp 400 triliun, atau sekitar 60 persen dari total PDRB Jawa Timur.

Seperti diberitakan, nama Risma kembali mencuat di bursa bakal calon Walikota Surabaya dari PDI P menyusul dukungan dari sejumlah politisi senior partai banteng moncong putih di darena kongres PDI-P di Bali kemarin. Mereka bahkan ikut memastikan partainya akan mengusung Risma lagi di Pilwali Surabaya Desember nanti. Disebutkan bahwa Risma tetap akan diduetkan dengan Wisnu Sakti Buana, yang juga Ketua DPC PDI-P Surabaya yang saat ini masih menjadi wakilnya.

Sebelumnya, Pengurus Anak Cabang se-Surabaya bulat mendukung Wisnu Sakti Buana sebagai Cawali. Keputusan itu diambil dalam Rapat Kerja Cabang PAC PDI P se-Surabaya beberapa waktu lalu. Mereka lebih mendukung Wisnu sebagai kader tulen PDI P Surabaya yang paling layak diusung sebagai cawali, ketimbang Risma. (kc/gbi)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

23

Kolom

Kualitas Pendidikan: Budaya Lebih Penting dari Uang Oleh: Yudhistira ANM Massardi Penulis buku Pendidikan Karakter dengan Metode Sentra dan pengelola sekolah gratis TK-SD Batutis Al-Ilmi di Bekasi.

Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati air matamu berlinang mas intanmu terkenang.... hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan kini ibu sedang susah merintih dan berdoa....

Pada 27 November 2012, lembaga penelitian Pearson mengumumkan hasil rangkuman analisis kuantitatif dan kualitatif yang ditulis Economist Intelligence Unit tentang kemampuan para siswa serta kinerja lembaga-lembaga pendidikan di seluruh dunia, The Learning Curve. Mereka, antara lain, merujuk pada hasil beberapa tes internasional (OECD-PISA, TIMMS, dan PIRLS) yang memeringkat kecerdasan para siswa aneka bangsa.

Kurva pembelajaran itu menampilkan peringkat yang menunjukkan bahwa Finlandia (populasi 5,3 juta jiwa) dan Korea Selatan (populasi 48 juta jiwa) kini merupakan dua negara ‘’superpower pendidikan’’. Di belakangnya, yang masuk dalam lima besar adalah Hong Kong, Jepang, dan Singapura.

Lima peringkat berikutnya ditempati oleh Inggris, Belanda, Selandia Baru, Swiss, dan Kanada. Amerika Serikat di peringkat ke-17.

Indonesia berada di mana? Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil berbagai uji kemampuan (sains, matematika, membaca, dan pemecahan masalah) dalam 10 tahun terakhir, kemampuan para siswa Indonesia selalu berada di dasar jurang (peringkat ke-40)!, di bawah Kolombia, Thailand, Meksiko, dan Brasil.

Bahagia Belajar Mengapa Finlandia, negeri liliput di Eropa itu, selalu berada di puncak peringkat dunia?

Itu karena, antara lain, sistem pendidikannya dibangun berdasarkan prinsip-prinsip: berkualitas, efisien, berkeadilan, berlangsung sepanjang hayat. Penyelenggaraannya bersifat santai dan fleksibel. Negara bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu untuk seluruh warga negara secara gratis. Para siswa tidak dibebani terlalu banyak mata pelajaran, jam belajar di sekolah sedikit (sesuai dengan kebutuhan siswa, dua sampai delapan jam sehari), dan mereka dibolehkan berbahagia belajar menekuni bidang yang diminatinya. Kuncinya adalah: guru yang bermutu-bermartabat dan sistem pengajarannya efektif.

Seperti Finlandia, Korea Selatan juga melakukan reformasi pendidikan sejak awal 1990-an. Namun, berbeda dari Finlandia, sistem pendidikan di Korea Selatan berlangsung lebih tegang dan rigid, dengan berbagai tes, hafalan, dan pekerjaan rumah. Namun, seperti di Finlandia, Korea Selatan juga tanpa henti meningkatkan kualitas dan harkat para gurunya serta menekankan bahwa semua langkah di bidang pendidikan memiliki nilai dan misi moral yang luhur.

Pencapaian Korea Selatan yang mengejutkan, yang melompat melampaui prestasi Jepang, Hong Kong, Singapura, membuktikan bahwa pemerintahan yang bersungguh-

24

sungguh dan memiliki visi pendidikan yang jelas akan meraih sukses.

Tiga Tahap Ada tiga tahap yang ditetapkan Pemerintah Korea Selatan dalam strategi pembangunan sumber daya manusianya. Untuk mendukung tekad pemerintah yang hendak menggenjot pertumbuhan ekonomi, dengan anggaran negara terbesar dialokasikan untuk jenjang SD dan SMP (86%), pada tahap pertama (tahun 1960-an), sekolah-sekolah diprogram menciptakan tenaga buruh kasar (lulusan SD) untuk kebutuhan industri padat karya dan manufaktur. Tahap kedua (tahun 1970-1980), seiring dengan kemajuan pesat ekonominya, sekolah-sekolah mempersiapkan tenaga kerja bagi industri berat dan kimia yang padat modal (lulusan SMA).

Tahap ketiga (1990-sampai sekarang), Kementerian Pendidikan fokus pada penciptaan tenaga kerja berpendidikan tinggi untuk mendukung industri teknologi, elektronik, dan industri berbasis ilmu pengetahuan lainnya. Untuk itu, sejak tahun 2000, seluruh sekolah dari SD hingga perguruan tinggi dilengkapi komputer dengan akses internet berkecepatan tinggi.

Hasilnya? Hanya dalam waktu sekitar 25 tahun sejak reformasi pendidikan dimulai, Korea Selatan kini bertahta di puncak kedua dunia. Itu melengkapi prestasinya di bidang industri elektronik dan koneksi internetnya yang berada di peringkat pertama.

Kok bisa? Catatan sangat penting dalam analisis The Learning Curve adalah, untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, uang memang penting, tetapi yang lebih penting dari uang adalah besarnya dukungan kultur lingkungan terhadap pendidikan.

Untuk mengimbangi pembangunan domain kognisi yang sarat dengan hafalan dan ulangan, Pemerintah Korea Selatan pun menggalakkan pelajaran seni dan olahraga bagi para siswa sejak SD. Itulah dasar-dasar bagi pembentukan jati diri bangsa dan karakter.

Yang dibangun di sekolah tidak hanya kecerdasan otak, melainkan seluruh tubuh, melalui berbagai macam olah seni dan olahraga yang, untuk itu pun, bangsa Korea Selatan mampu mencatatkan prestasi internasional: taekwondo, basket, bulu tangkis, bahkan tim sepak bolanya berhasil mencapai babak kualifikasiPiala Dunia delapan kali berturut-turut dan itu merupakan rekor terbanyak di Asia.

Tradisi Konfusianisme Meskipun secara spiritual bangsa yang hidup di 3.000 pulau yang berbukit-bukit itu sebagian besar (41,5%) memilih tak beragama (ateis) dan sisanya beragama Buddha (25,8%), Protestan (18,3%), Katolik Roma (10,9%), Islam (0,1%), secara kultural

mereka diikat dengan kuat oleh tradisi Konfusianisme yang diterimanya dari Cina pada abad keempat Masehi dan melembaga di seluruh Semenanjung sejak abad XIV. Sejak itu, Konfusianisme Korea (Yugyo) merasuk ke dalam darah bangsa dan menjadi fondasi kebudayaan yang mengatur sistem moral, pola kehidupan dan hubungan sosial antar-generasi, serta dasar bagi banyak sistem hukum.

Sebagaimana diketahui, spirit Konfusianisme mengajarkan bahwa untuk menjadi sempurna, manusia harus menjalani pendidikan dan latihan yang keras dan terusmenerus. Kualitas itulah yang secara sosial akan menempatkan seseorang di puncak status (meritokrasi).

Itulah yang mendorong para orangtua Korea mati-matian berusaha menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.

Itulah semangat kebudayaan yang melahirkan ‘’demam pendidikan’’ dan terbukti menempatkan Korea Selatan berada di puncak hierarki dunia. Adalah spirit Konfusianisme juga yang, sebagaimana ditunjukkan The Learning Curve, menempatkan Hong Kong, Jepang, dan Singapura di lima besar.

Lalu, apa yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia agar mampu mengangkat bangsanya dari dasar jurang? Uang memang penting, tapi budaya jauh lebih penting!

Hentikan politik diskriminasi pendidikan yang membangun kasta-kasta sekolah unggulan dan bukan unggulan yang berbiaya mahal!

Hentikan ujian nasional yang bukan hanya memboroskan dana, tenaga, dan waktu, melainkan juga, lebih parah dari itu, hanya menjadi pemicu ‘’kriminalitas pendidikan’’ dan memberikan ukuran menyesatkan tentang peringkat kecerdasan seseorang. Lebih tragis lagi, ujian nasional telah menghancurkan tujuan pendidikan: bukannya membangun karakter dan akhlak mulia, melainkan menjadikan para anak didik menjadi pemburu nilai, peringkat, dan ijazah!

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mampu membangun lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu, murah, dan adil serta bisa diikuti oleh seluruh warga negara.

Metode pembelajaran harus mampu membahagiakan anak (seperti di Finlandia) dan sekaligus harus menyehatkan badan (seperti di Korea Selatan), serta harus memperkuat jati diri dan budaya bangsa dan memberi kesadaran kepada anak dan para orangtua untuk cinta belajar sepanjang hayat (seperti di negara-bangsa bertradisi Konfusian). Itulah makna lirik lagu kebangsaan kita: ‘’Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya.’’ Hanya dengan itulah, kita bisa menghibur dan menghentikan tangis Ibu Pertiwi! (gatra.com)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Jelajah

Pesona Gunung Butak, Surganya para Pendaki Mungkin sebagian orang belum banyak mengenal gunung Butak ini karena informasi yang tersedia masih sangat sedikit.

Namun siapa sangka pemandangan yang disajikan gunung ini tak kalah indahnya dengan gunung-gunung lainnya yang ada di Jawa Timur, menjadikannya sebagai lokasi yang patut untuk dikunjungi wisatawan.

Gunung Butak merupakan gunung yang bertipe stratovolcano dengan ketinggian mencapai sekitar 2.868 meter diatas permukaan laut (mdpl). Lokasi gunung butak bersebelahan dengan gunung Kawi (2500 mdpl) dan karena inilah biasanya orangorang sering salah dalam menyebutnya, dimana gunung butak itu sendiri sering disebut sebagai gunung kawi, padahal berbeda walaupun keduanya termasuk dalam satu jajaran Pegunungan Putri Tidur.

Gunung Butak berada dalam wilayah perbatasan Kabupaten Blitar dan Malang, Jawa Timur. Untuk mendakinya terdapat beberapa rute jalur pendakian yang bisa digunakan yaitu melalui rute Bukit Panderman-Malang, rute Gunung Kawi Kepanjen, rute Desa Gadingkulon-Dau-Malang dan rute Desa Semen-Gandungsari-Blitar.

Rute yang lebih sering digunakan pendaki adalah melalui rute Desa Semen. Untuk menempuhnya dari Kota Malang anda dapat naik Bus jurusan Blitar dan turun di depan pasar Wlingi. Jika anda menggunakan kereta maka anda dapat turun di Stasiun Wlingi kemudian dilanjutkan menuju pasar wlingi yang jaraknya hanya sekitar 2 kilometer, dapat ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan naik angkot.

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Dari pasar Wlingi anda dapat melanjutkan perjalanan menuju Desa Semen dengan naik angkot dan turun di depan polsek semen.

Dari Desa Semen, selanjutnya anda dapat menuju ke PTPN XII Sirahkencong yang jaraknya sekitar 11 Km. Terdapat beberapa pilihan transportasi yang bisa anda gunakan, yaitu dengan menumpang truk pengangkut teh yang bisa ditempuh dengan waktu sekitar 70 menit atau dengan menyewa jasa ojek.

Jika anda berombongan, anda dapat menyewa pickup dengan ongkos yang bisa di tawar tentunya. Setelah tiba di PTPN XII Sirahkencong anda dapat melaporkan pendakian di pos penjaga dengan menyertakan surat izin dari Polsek Wlingi dan dari sinilah pendakian anda akan dimulai.

Dari pos penjagaan PTPN XII Sirahkencong anda akan disuguhkan dengan pemandangan hamparan perkebunan teh yang luas. Terdapat pula beberapa warung yang menjual berbagai macam makanan dan minuman yang bisa anda beli sebelum memulai pendakian. Dari sini perjalanan anda akan melintasi hamparan perkebunan teh sampai menuju Wukir Negara yang dapat ditempuh dalam waktu sekitar satu jam.

Wukir Negara merupakan lokasi perbatasan

antara perkebunan teh dengan batas hutan, dari sinilah pendakian anda selanjutnya akan mulai masuk ke dalam hutan tropis dengan medan yang akan terus menanjak. Perjalanan dari Wukir menuju puncak gunung Butak dapat ditempuh dalam waktu sekitar 7,5 jam dengan melintasi lima buah pos yang bisa anda gunakan untuk beristirahat.

Awal perjalanan dari pos penjaga menuju Wukir Negara banyak percabangan jalan, sebaiknya jangan segan untuk bertanya kepada petani teh yang ditemui atau juga dapat mengajak orang yang sudah paham dengan jalurnya. Jika berdasarkan letak, Wukir Negara berada di punggungan sebelah selatan gunung Butak. Selanjutnya perjalanan dari wukir Negara menuju puncak, jalur pendakiannya sangat jelas karena hanya ada satu, jika pun terdapat percabangan nantinya juga akan bertemu menjadi satu jalur kembali.

Pemandangan dari puncak utama sangat luar biasa indahnya dengan keadaan yang terbuka luas. Dari sini anda dapat melihat gulungan awan putih dengan beberapa gunung lainnya seperti semeru, arjuna, welirang dan gunung-gunung lainnya di Jawa Timur. Cukup untuk membayar semua lelah yang anda rasakan selama dalam pendakian.(gbi/wg)

25

Global Bisnis

Prabowo Subianto: Tolak Privatisasi BUMN Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersuara keras menyerukan penolakan terhadap wacana privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menginstuksikan kader fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menolak rencana ini.

Menurut Prabowo, perusahaan BUMN adalah aset negara yang tidak boleh diserahkan oleh pihak swasta.

Prabowo mendengar rencana pengeluaran izin empat BUMN yang akan dikuasai oleh pribadi. Rencananya, izin right issue itu akan dikeluarkan pemerintah pada bulan ini.

“Saya minta Gerindra menentang privatisasi BUMN,” kata Prabowo dalam pidatonya di kantor DPP Gerindra, Jakarta, Rabu, (8/4)lalu.

Ada empat BUMN yang rencananya bakal diprivatisasi oleh swasta. Empat BUMN tersebut adalah PT Antam, Waskita Karya, Adhi Karya, dan PT Jasa Marga.

“Jasa Marga cuma duduk dapat uang, Aneka Tambang juga kekayaan alam kita, buat apa diprivitasisasi,” kata Prabowo. “Kita harus menentang, KMP harus bersatu jaga kekuatan Indonesia,” kata Prabowo.

Mendengar perintah Prabowo, Wakil Ketua DPR dari Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan akan mengkaji wacana tersebut.

“Kalau dulu privatisasi itu kajian dulu. Selesai dikaji dengan menteri baru bisa disimpulkan,” kata Fahri yang hadir dalam acara pelantikan pengurus Partai Gerindra.

Prabowo mengatakan, semua BUMN tersebut adalah kekayaan yang Indonesia yang semestinya dikelola oleh bangsa sendiri. Menurut dia, selama ini beberapa badan usaha pengelolaannya dikuasai oleh asing. Akibatnya, keuntungan yang didapat pemerintah, lebih sedikit dibanding keuntungan yang didapat pihak asing.(gbi/tmp/tn)

26

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Teknologi

Sony Xperia E4

Targetkan Ponselnya ke Anak Muda Sony Xperia E4 bisa dibilang mengalami perbaikan besar dibanding pendahulunya, Xperia E3. Ukurannya sedikit lebih besar dan memiliki kemampuan lebih banyak ketimbang E3. Sebagai ponsel pintar dengan harga terjangkau, Xperia E4 bisa menjadi pilihan, terutama karena daya tahan baterai yang panjang, sangat cocok bagi kaum muda.

Sony Mobile Communications Indonesia, salah satu vendor papan atas global yang ada di Indonesia, cukup konsisten dalam membidik pasar potensial ini. Setelah meramaikan pasar dengan Xperia E3 tahun lalu, kali ini Sony meluncurkan generasi penerusnya, Xperia E4 dual SIM. Harga yang dibanderol per unitnya cukup terjangkau, yakni Rp 1,99 juta. “Ponsel ini didesain untuk anak muda 15–20 tahun dengan harga yang sangat terjangkau,� kata Ika Paramita, Marketing Manager Sony Mobile Communications Indonesia, dalam acara peluncuran di Jakarta beberapa waktu lalu.

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Kesan pertama saat memegang ponsel ini, bodinya terasa tebal.

Bungkus bagian belakang tempat baterai dan kartu SIM yang terbuat dari bahan plastik mirip bumper pada mobil, menonjol dan sangat protektif.

Meski begitu, cukup mudah untuk membukanya saat akan memasukkan kartu SIM atau kartu micro-SD. Layar dengan teknologi in-plane switching tipe qHD seluas 5 inci dengan resolusi 540Ă—960 piksel dan kerapatan 220 ppi cukup nyaman untuk digunakan. Dibanding Xperia E3, layar E4 lebih besar setengah inci. Dan berkat teknologi Sony Smart Display, dari sudut mana pun layar dilihat tetap jelas.

Xperia E4 diperkuat dengan sistem operasi Android KitKat. Sony belum bisa memastikan apakah ponsel ini bakal mendapat versi terbaru Android Lollipop atau tidak seperti di seri premium, Xperia Z1, Z2, dan Z3. Namun untuk ponsel dengan harga terjangkau, Android KitKat sudah sangat bagus.

Tampilan layar utama Xperia E4 cukup sederhana dan user intreface mudah digunakan, mirip dengan kebanyakan ponsel Sony lainnya. Pada layar utama terdapat aplikasi yang paling sering digunakan. Selain itu, terdapat aplikasi khas bawaan Sony, seperti Walkman, yang dapat mengakses jutaan musik tanpa batas.

Kamera menjadi salah satu andalan ponsel ini. Sebab, seperti kata Ika, ponsel ini juga ditujukan untuk para penggila selfie. Kamera belakang memiliki resolusi 5 megapiksel dan depan 2 megapiksel. Walau resolusi tak terlalu besar, Sony menyertakan aplikasi yang bisa memperbaiki kualitas gambar.

Selain itu, setelan augmented reality atau AR memungkinkan kita untuk menambah berbagai ornamen dalam foto, seperti gambar dinosaurus.

Mungkin terdengar aneh, tapi untuk anak-anak fitur tersebut cukup menyenangkan. Ada juga manual shooting mode untuk memilih setelan yang sesuai dengan kebutuhan.

Adapun untuk video, kita dapat membaginya dengan teman melalui jejaring YouTube atau Facebook.

Kualitas video yang dihasilkan adalah Full HD. Selain itu, ada efek slow motion.

Untuk yang satu ini, baterai Xperia E4 memang jagonya. Berkekuatan 2.300 mAh, Sony mengklaim umur baterai dapat bertahan dua hari. Sebagai gambaran, dibanding baterai yang tertanam dalam Xperia Z3, baterai Xperia E4 hanya lebih kecil 800 mAh. Namun, bila dibandingkan dengan ponsel di kelasnya, masa hidup Xperia E4 paling lama.(gbi/tmp)

27

GLOBAL Sport Johan Ibo Sesumbar Bongkar Aktor Mafia Bola Tanah Air Mantan pemain Persebaya yang ditangkap saat akan menyuap pemain Borneo FC, Johan Ibo rupanya tak sendirian dalam menjalankan aksinya. Pemain binaan Pelita Jaya ini sesumbar akan membongkar dalang suap dan aktor mafia sepakbola di tanah air.

28

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Johan mengaku dirinya dijebak oleh seorang bandar judi bola berinisial H. Ia pun tak segan untuk mengungkap siapa Bandar judi yang disebut juga aktor kawakan di dunia mafia sepakbola tanah air itu.

“Saya akan bongkar semua mafia sepakbola di Indonesia. Saya sendiri baru kali ini melakukannya,” tegas pemain berusia 29 tahun ini.

Sebelumnya, Johan Ibo diamankan Kepololisian Sektor Genteng Surabaya lantaran mencoba menyuap tiga pemian Borneo FC. Suap tersebut untuk memuluskan laju Persebaya Surabaya memenangkan pertandingan

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

melawan Borneo FC dalam pertandingan QNB League yang digelar Rabu (8/4) malam di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sebelum diamankan polisi, sempat terjadi baku hantam antara Johan Ibo dengan pengurus Pusamania Borneo FC yang memergoki aksi kakak kandung pemain Persipura Jayapura, Andri Ibo itu yang hendak menyuap pemainnya di McDonalds Jalan Basuki Rahmat, Surabaya, pada Selasa (7/4) sekitar pukul 21.00.

“Saya sempat kena pukul, jadi kami lakukan perlawanan,” kata Manajer Pusamania Borneo FC, Dandri Dauri.

Setelah perkelahian itu, Johan Ibo akhirnya bisa diamankan dan dibawa ke ke Hotel Ina Simpang, tempat Pusamania Borneo FC menginap selama di Surabaya, sebelum digiring ke Mapolsek Genteng.

Menurut Dandri, Johan Ibo memang tidak sendirian dalam menjalankan aksinya. Ia juga melihat ada pemain asing asal Mali yang ikut bersama Johan di tempat kejadian perkaa (TKP).

“Tapi dia berhasil kabur saat hendak kami tangkap. Dia pernah bermain di Liga Indonesia, sekarang sudah tidak lagi,” kata Dandri. (gbi)

29

Global Sport

Tidak Ada Bukti Suap, Ibo Dibebaskan Johan Ibo akhirnya dilepas. Mantan pemain Pelita Jaya, Persebaya, dan Arema setelah menjalani pemeriksaan cukup lama di Polrestabes Surabaya, Ibo tidak terbukti melakukan penyuapan seperti yang dituduhkan sebelumnya.

Kanit Jatanras Polrestabes Surabaya AKP Dewa Putra Yoga, Dewa Putra Yoga mengatakan, tidak ada bukti yang kuat untuk menjerat pria asal Papua tersebut.

Dan belum ada pasal yang bisa dijatuhkan kepadanya. “Unsurnya kurang kuat sehingga tidak bisa ditindak secara pidana. Belum ada pasal yang mengatur,” lanjut Dewa.

“Belum ada penetapan tersangka dan kami tidak ada hak untuk menahan. Yang bersangkutan meninggalkan Polrestabes pada hari Rabu, (8/4) malam,” lanjutnya.

Dewa menerangkan, salah satu unsur penyuapan adalah pejabat yang disuap dan mengganggu kepentingan publik. Namun dua unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus Ibo. Apa yang dilakukan Johan Ibo hanya janjijanji yang memang ada buktinya yakni SMS yang diajukan sebagai bukti oleh manajemen

30

Pusamania Borneo FC. Dan Ibo belum memberikan apapun kepada para pemain.

“Tindak pidana suapnya belum dilakukan,” tandas Dewa.

Johan Ibo dilaporkan manajemen Borneo FC atas tuduhan hendak menyuap tiga pemain Borneo FC, dua di antaranya adalah Okto Maniani dan Erick Weeks. Ibo mulai mendekati pemain yang disuap pada Selasa (7/4) lalu.

Namun, pemain yang hendak disuap melapor ke manajemen sehingga ada kesepakatan untuk menjebak Ibo. Pada malam harinya, Ibo pun bertemu dengan pemain yang bersangkutan di sebuah rumah makan cepat saji di Jalan Basuki Rahmat. Dan di situlah Ibo diamankan pemain dan manajemen Borneo FC. Sempat terjadi cek-cok. Namun karena jumlah pihak Borneo FC yang lebih banyak, Ibo pun dapat diamankan. Ibo pun diser-

ahkan ke Polsek Genteng. Namun pihak Polsek Genteng menyrankan agar kasus itu dilaporkan ke Polrestabes Surabaya.

Kasus ini diketahui oleh PT Liga Indonesia, selaku penyelenggara Liga Indonesia.

Sekretaris PT Liga Tigorshalom Boboy mengatakan, PT Liga berjanji untuk membongkarnya.

“Kalau perkara ada, memang ada dari dulu (soal match fixing). Kami memang tidak pernah tidak mengakui itu tidak ada. Setelah integrity ini menjadi kampanye kami semua sudah disampaikan. Saya yakin sudah ada nama-nama yang terindikasi untuk itu. Kalau ini menjadi awal untuk membongkar maka pasti akan kami bongkar,” imbuhnya.

“Sekarang itu ranahnya di PSSI, komisi disiplin dan departemen integritas. Posisi liga bukan untuk menginvestigasi hal ini. Itu semua kami serahkan ke PSSI,” ucap Tigor.(gbi/dts)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Cara Sindikat Judi Dunia Dalam Pengaturan Skor Dalam dunia sepak bola dan olahraga, skandal pengaturan skor bukan hal baru, termasuk di Indonesia maupun Asia Tenggara. Menurut New York Times, kasus korupsi dan skandal suap skala besar bahkan pernah menghancurkan liga gabungan Singapura-Malaysia pada 1994 silam.

Skandal suap sendiri sangat terkait dengan pasar taruhan.

Lebih jauh lagi, menurut Declan Hill, seorang penyidik internasional yang berkutat dalam masalah pengaturan skor, hal ini melibatkan bursa taruhan ilegal, terutama di Asia, sebagai pusat judi ilegal di dunia.

Para pengatur skor, atau disebut The Fixer, ini memiliki seorang “runner” yang akan bekerja sebagai agen. Mereka adalah orang yang berada di dasar piramida skandal pengaturan skor.

Agen-agen ini akan mengontrak seorang “manajer proyek” yang biasanya anggota resmi tim, entah itu pelatih, manajer, dan pemain senior. Satu ciri yang dibutuhkan oleh seorang “manajer proyek” adalah ia harus memiliki kredibilitas dan pengaruh dalam tim.

Kepada agen, runner lalu akan memberikan sejumlah uang yang digunakan untuk mempengaruhi para pemain agar mau mengatur hasil pertandingan. Para “manajer proyek” ini lah yang akan mengidentifikasi pemain-pemain yang bisa dipengaruhi untuk mengatur hasil pertandingan.

Setelah semuanya terkoordinasi, runner akan menelepon fixer di Asia tentang cara pertandingan akan diatur. Hal ini bukan sekadar mengatur apakah satu tim akan kalah atau menang, namun lebih rumit lagi.

Sebagai contoh, satu tim bisa saja kalah di babak pertama namun memenangkan pertandingan. Jika skenario itu bisa terjadi, maka para agen dan manajer proyek bisa memenangkan uang suap 20 atau 30 kali lipat dari yang semula dijanjikan.

Lalu, para fixer yang telah memiliki pengalaman bertahuntahun mengatur laga sepak bola, akan “mengatur” pasar taruhan dengan menyembunyikan secara rapih mekanisme tersebut dari para petaruh.

Dalam satu pertandingan telah diatur di suatu kompetisi di Kanada, sindikasi ini membutuhkan jejaring yang terdiri atas fixer, runner, dan pemain yang berasal dari sembilan negara dan tiga benua.

Dengan cara ini, mereka mampu mengatur pertandingan di setidaknya 60 negara, termasuk Amerika Serikat, El Salvador, Guatemala, Zimbabwe, Malta, Siprus, Yunani, Turki, Finandia, Hungaria, Serbia, Kroasia, Makedonia, Albania, Italia, Jerman, Austria, Swis, Slovakia, Republik Ceko, Belgia, Singapura, Malaysia, Tiongkok, Hong Kong dan Kanada.

Bahkan, sebuah laporan yang dikeluarkan Europol pada Februari 2013 menyatakan bahwa total 680 pertandingan yang terselenggara sejak 2008 hingga 2011, termasuk di antaranya laga kualifikasi Piala Dunia dan juga laga Liga Champions, dicurigai terkait dengan aksi pengaturan skor.(cnn)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

31

Global Sport

PSSI: ISL 2015 Dihentikan Sementara Kompetisi sepakbola tertinggi di Indonesia musim ini, yang baru bergulir dua match, diputuskan dihentikan sementara oleh PSSI, sampai mereka menggelar Kongres Luar Biasa.

Erwin Dwi Budiawan Anggota Komite Eksekutif PSSI yang membidangi kompetisi.

32

Situs resmi PSSI hari Jumat (10/4) lalu, mengumumkan bahwa kompetisi dihentikan terhitung sejak pertandingan tanggal 12 April hingga diputuskan nanti oleh Komite Eksekutif terpilih hasil Kongres 18 April di Surabaya.

Dikatakan anggota Komite Eksekutif PSSI yang membidangi kompetisi, Erwin Dwi Budiawan, keputusan penghentian sementara itu diambil PSSI agar mereka bisa menelaan lebih mendalam terkait rekomendasi Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang telah disetujui oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

“Posisi sekarang, menjalankan kompetisi dengan 16 klub tidak mungkin. Menjalankan dengan 18 klub ada hambatan dari BOPI. Ini harus ditelaah jalan keluarnya,” ujar Erwin.

“Telaah dan jalan keluar seperti apa akan menjadi tugas perdana Exco baru nanti. Mereka yang akan mengambil keputusan strategis itu,” jelasnya.

Kabar ini sebenarnya sudah tersiar sejak kemarin, namun baru diumumkan secara resmi hari ini.

Sepakbola Indonesia kembali jadi polemik sejak Menpora Imam Nahrawi membentuk Tim Sembilan dengan tujuan membenahi tata kelola sepakbola. BOPI juga berubah menjadi lebih ketat dan melakukan verifikasi kepada klub-klub.

Akibatnya, jadwal ISL 2015 diundur sampai dua bulan, sampai klub-klub dianggap memenuhi syarat administrasi sebagai klub profesional -- pun dengan kompetisinya.

Dua klub dinyatakan tidak lolos verifikasi karena kepemilikan ganda. Namun, kedua klub tersebut mengabaikan keputusan BOPI dan Menpora itu dengan tetap melangsungkan pertandingan.

Di lapangan, polisi ternyata tidak memberi izin pertandingan, tapi mereka tetap menjaga keamanan di seputar stadion karena memang harus demikian.

Merasa dihambat, PT Liga dan PSSI sampai menemui DPR dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Namun, sejauh ini Menpora bergeming.

Alasan utamanya adalah supaya pelaku-pelaku sepakbola di negeri ini mau menaati perundang-undangan di negaranya sendiri.

Kemenpora sendiri telah menyarakan agar kongres PSSI tidak dilakukan di bulan ini, karena pengurus saat ini masa kerjanya baru berakhir pada Juni mendatang.

Perubahan nama kompetisi pun sempat dipertanyakan, karena baru diumumkan sehari sebelum kick-off: dari Indonesia Super League (ISL) menjadi QNB League. Kemenpora menganggap PSSI melanggar statutanya sendiri, karena perubahan nama kompetisi dianggap harus melalui kongres.

Beberapa klub juga sempat mengakui mereka belum banyak tahu tentang perubahan titel kompetisi.

QNB (Qatar National Bank) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perbankan dan keuangan yang bermarkas di Qatar. Berdiri sejak 1964, 50% saham QNB dimiliki oleh Qatar Investment Authority (milik pemerintah Qatar) sementara 50% sisanya dipunya sektor swasta.

Berada di 26 negara di dunia, QNB menjadi salah satu bank terbesar di Timur Tengah dengan total aset senilai US$ 104,4 miliar.

QNB Group sudah hadir di Indonesia sejak 2011 lalu saat mereka membeli saham Bank Kesawan.

Ketika proses integrasi Bank Kesawan ke dalam Grup QNB selesai pada 2014 lalu, nama bank tersebut resmi berubah menjadi Bank QNB Indonesia.

Dari Data Perdagangan Bursa, diketahui saat ini Qatar National Bank memiliki saham mayoritas di Bank QNB Indonesia yakni sebesar 82,59%. Sisanya dimiliki publik sebesar 9,81% dan Bosowa Capital sebesar 7,6%.(dts)

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Disalahkan, Kemenpora Minta FIFA Hati-hati

Kemenpora RI akhirnya memberikan tanggapan mereka terkait surat yang dikirimkan FIFA ke Menpora RI, Imam Nahrawi, tertanggal 10 April 2015. Dalam rilis resminya, Kemenpora mengakui baru menerima salinan surat tersebut pada 11 April 2015 malam waktu Sydney, Australia. Pihak Kemenpora sendiri baru melihat salinan PDF surat FIFA yang dikirimkan oleh beberapa wartawan via email maupun blackberry messenger.

Seperti diberitakan sebelumnya, melalui surat itu FIFA tegas melarang ikut campur pihak ketiga dalam menentukan segala hal yang menjadi urusan anggota FIFA, dalam hal ini PSSI. Bahkan, organisasi tertinggi sepakbola dunia itu mengultimatum Kemenpora dan BOPI untuk menahan diri dengan tidak mengganggu urusan PSSI. Jika gagal mematuhi hal tersebut, FIFA pun siap memberikan sanksi untuk PSSI.

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co

Melihat isi surat tersebut, Kemenpora pun tak merasa terkejut. “Kemenpora tidak terkejut dengan adanya tanggapan FIFA yang cenderung menyalahkan Kemenpora dan BOPI, meskipun baik dalam suratnya ke FIFA per tanggal 26 Februari 2015 dan kemudian juga 2 April 2015 tersebut Kemenpora jelas-jelas sudah berusaha keras meyakinkan FIFA,” tulis Kemenpora, dalam laman resmi mereka.

Selanjutnya, Kemenpora juga menilai FIFA salah dalam pernyataannya terkait Kemenpora dan BOPI yang mewajibkan juga kriteria tambahan. “Pernyataan FIFA tersebut sepenuhnya salah, karena kewajiban yang dipersyaratkan tersebut bersifat WAJIB (bukan additional criteria) dan jelas-jelas tersebut pada FIFA Club Licensing Regulation,” jelasnya.

“FIFA harus menyadari sepenuhnya,

bahwa Kemenpora dan BOPI justru sudah membantu FIFA untuk menegakkan aturan tanpa harus intervensi,” tambahnya.

“Seandainya FIFA terus secara sepihak mendiskreditkan Pemerintah Indonesia meskipun Pemerintah Indonesia justru sudah berusaha semaksimal mungkin mematuhi regulasi FIFA, AFC dan bahkan PSSI yang dibuatnya sendiri (sama sekali bukan dibuat Kemenpora), maka sudah barang tentu ini menyangkut kewibawaan Pemerintah Indonesia.”

“Terkecuali jika Pemerintah Indonesia terang-terangan melakukan intervensi terhadap PSSI dan PT Liga Indonesia, maka itu hak FIFA untuk memberikan sanksi pada Pemerintah Indonesia maupun PSSI. Oleh karenanya, FIFA diminta hati-hati untuk memberikan penilaian tanpa dasar yang obyektif dan dapat dipertanggung-jawabkan,” tutupnya.(gbi/gl)

33

GLOBALTainment

Putri Solo 2009 Jadi Calon Mantu Pilihan Presiden Jokowi Mantan putri Solo 2009, Selvie Ananda akan menjadi calo mantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini setelah Sabtu (4/4) yang lalu, dilakukan seserahan putra pertamanya Gibran Rakabumi di kediaman pribadinya di Kota Solo, Jawa Tengah.

“Tadi sebelum berkunjung ke Ponpes, Jokowi seserahaan. Namannya seserahaan, berarti, pihak perempuan memberikan jawaban terhadap lamaran yang diajukan oleh pihak keluarga Presiden. tapi kapan pastinya lamaran itu, saya sendiri tidak tahu,” ujar sumber Globalindo.

Kata sumber tersebut, pihak perempuan membawa baki dan berjalan masuk ke kediaman pribadi Jokowi. “Makanya, kunjungan ke Ponpes yang tadinya mau dilakukan pagi hari jadinya molor. Ya karena ada acara seserahaan terlebih dahulu,”sambungnya.

Saat hari pertama Jokowi ke Solo, awak media sempat mempertanyakan kabar tersebut.

Namun, mantan Wali Kota Solo itu secara tegas membantah dirinya melakukan lamaran untuk pernikahaan putranya. “Tidak ada itu lamaran.

Ini hanya pulang biasa, ketemu keluarga,” ujar Jokowi beberapa waktu lalu. (gbi)

34

Edisi 11/April 2015 | E-Magazine globalindo.co