Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi membekukan Perstuan Sepakbla Seluruh Indonesia menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Ketua Umum PSSI terpilih di Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya, La Nyalla Matalitti menolak keras keputusan Menpora dan membentuk tim khusus untuk menanggapi surat pembekuan induk sepakbola tanah air itu.
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
1
Fokus Empat Jenderal Bersaing di Bursa Wakapolri Komjen Badrodin Haiti telah dilantik menjadi Kapolri. Sejumlah nama jenderal Bhayangkara pun bermunculan menggantikan posisi Badrodin. Paling kencang berembus adalah nama Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan akan diplot mengisi posisi itu.
2
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Fokus
Budi Gunawan (BG) batal menjadi Kapolri karena oleh KPK dijadikan tersangka dugaan kepemilikan rekening jumbo. Saat ini kasus mantan Kapolda Bali itu sudah dilimpahkan ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam waktu dekat Bareskrim berjanji akan melakukan gelar perkara. BG adalah jebolan Akademi Kepolisian 1983 dengan predikat sebagai lulusan terbaik. Saat berpangkat komisaris besar, Budi didapuk menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri. Budi tercatat sebagai jenderal termuda di Polri saat dipromosikan naik pangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal (Brigjen) dengan jabatan sebagai Kepala Biro Pembinaan Karyawan (Binkar). Beberapa kali dengan pangkat Brigjen, Budi berganti posisi. Bintang di pundaknya bertambah ketika ditunjuk menjadi Kepala Divisi Pembinaan Hukum (Kadiv BinKum). Karier Budi kian mulus ketika dipercaya menjadi Kapolda Bali yang merupakan Polda tipe A. Tak lama kemudian tanda pangkat bintang tiga pun dis-
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
ematkan di pundaknya ketika dipromosikan menjadi Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol). Nama selanjutnya adalah Komjen Putut Eko Bayuseno, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komjen Putut Eko Bayuseno merupakan lulusan Akpol 1984. Pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 28 Mei 1961 itu berpengalaman dalam bidang lantas. Putut termasuk perwira dengan karier yang mengkilap. Seiring naiknya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada 20 Oktober 2004, Putut pun ditugaskan sebagai ajudan presiden selama lima tahun (2004-2009). Naik pangkat sebagai jenderal, Putut ditugasi sebagai Wakapolda Metro Jaya (2009-2011), Kapolda Banten (2011) lalu mendapat pangkat Irjen Polisi dan terakhir menjabat Kapolda Jawa Barat (2011-2012). Putut juga sempat menjadi Kapolda Metro, sebelum dipercaya menjadi Kabarharkam. Selain keduanya ada Komjen Dwi Priyatno, jebolan Akademi Kepolisian seangkatan
dengan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Dwi diketahui berpengalaman dalam bidang lalu lintas (lantas). Nama Dwi mulai dikenal saat menjadi Kapolda Metro jaya. Dia adalah Kapolda Metro Jaya tersingkat kedua yang pernah menjabat setelah Irjen Pol Timur Pradopo. Dwi hanya menjabat sekitar lima bulan. Pria kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah, 12 November 1959 itu kini menjabat sebagai Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri pengganti Komjen Pol Anton Bachrul Alam. Dwi mengawali karier di kepolisian sebagai Kapolsektif Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat. Dan nama terakhir adalah, Komjen Anang Iskandar, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pria kelahiran Mojokerto, Jawa Timur, 18 Mei 1958, itu merupakan jebolan Akpol 1983. Sebelum bertugas di BNN, Anang sempat menjabat Gubernur Akpol selama dua bulan. Nama Anang dikenal ketika dari Jambi promosi menjadi Kadiv Humas Polri. (gbi)
3
Fokus
Mabes Polri Restui Bekas Tersangka Jadi Wakapolri Skenario menjadikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri semakin menguat. Para petinggi Polri tak pernah mempermasalahkan status tersangka yang pernah disandang Komjen BG. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Anton Charliyan bahwa seorang polisi berpangkat jenderal bintang tiga sangat mungkin menjadi Wakapolri meski pernah berstatus tersangka. “Status tersangka itu dilihat dulu. Kalau sidang praperadilan sudah memutuskan, tidak ada masalah, masa dipermasalahkan terus? Kalau pernah jadi tersangka, lalu batal, bisalah jadi wakil kepala Polri,” ujar Anton di STIK, Jakarta Selatan, Senin (20/4). Anton mengatakan, Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi pasti akan menunjuk sosok terbaik untuk menjadi wakil kepala Polri. Anggota sidang musyawarah itu akan memilih sesuai dengan prestasi dan rekam jejak. Anton menampik anggota sidang Wanjakti terpecah dalam memilih wakil kepala Polri. Menurut Anton, perbedaan pendapat memang selalu ada. Namun, perbedaan tersebut tidak sampai mengakibatkan perpecahan di jajaran petinggi Polri.
4
“Enggak ada (perpecahan) seperti itu. Memang biasanya ada riak-riak, tetapi setelah itu suara bulat semuanya,” ujarnya. Budi sempat dijadikan tersangka KPK. Belakangan, hakim Sarpin Rizaldi memutuskan penetapan tersangka itu tidak sah. Sarpin menganggap KPK tidak berwenang mengusut kasus itu. Komjen Budi Gunawan disebut salah satu kandidat wakil kepala Polri. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan akan menggelar sidang Wanjakti untuk memilih wakil kepala Polri pada pekan ini. “Calonnya semua yang bintang tiga. Soal siapa ya tergantung sidang Wanjakti bagaimana,” ujar Badrodin. Bahkan muncul spekulasi jika menjadikan Komjen BG sebagai Wakapolri adalah bagian dari skenario ‘akal-akalan’ untuk tetap menempatkan Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu duduk di pucuk pimpinan, mengingat masa bakti Jenderal Badrodin di Korps Bhayangkara hanya tinggal setahun. Setelah Komjen Badrodin pensiun dari jabatan Kapolri, bisa saja jalan Komjen BG kembali mulus menjadi Kapolri pengganti. Sinyal kuat lain Komjen BG bakal mulus menduduki kursi Wakapolri terlihat dari penga-
manan ketat selama dia menghadiri acara commander wish oleh Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti di auditorium Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/4). Hingga acara seesai sekitar Pukul 11.00 WIB, Budi tidak keluar melalui pintu depan bersama Kapolri. Ia justru keluar bersama Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Irjen Syafruddin dan petinggi Polri lainnya lewat pintu samping dengan pengawalan ketat sejumlah personel polisi . Salah satu anak buah Budi, yang mengenakan kemeja hijau sembari memegang handie talkie, meminta wartawan tidak mendekat Budi. “Sudah, dari sini saja, ya. Jangan ada yang maju, apalagi wawancara, Bapak enggak suka,” ujar nya sembari menunjuk batas gerak wartawan. Wartawan hanya diperbolehkan berada sekitar 5 meter dari jalur Budi lewat. Semula, pengawal Budi melarang wartawan untuk memotret Budi dari kejauhan. Namun, dia kemudian mengatakan bahwa dia tidak berwenang melarang wartawan. “Ya, sebenarnya Bapak enggak suka, tapi saya mau melarangsampeyan bagaimana? Enggak bisa juga, kan,” ujarnya. (kc/gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Fokus
Badrodin Sebut BG Belum Pasti Jadi Wakapolri Kapolri Jenderal Badrodin Haiti belum bisa memastikan Komjen Polisi Budi Gunawan (BG) akan ditunjuk sebagai Wakapolri. Menurut Badrodin, keputusan siapa yang mengisi posisi Wakapolri tergantung dari hasil kesepakatan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri. “Kami belum bisa tahu siapa nama-nama yang sudah disetujui Wanjakti,� ujar Badrodin usai mengikuti prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, beberapa waktu yang lalu. Badrodin mengatakan sejauh ini nama-nama yang beredar sebagai kandidat Wakapolri masih sebatas usulan saja ke Wanjakti. Nantinya tugas Wanjakti akan mempertimbangannya melalui beberapa faktor, termasuk suara dari internal Polri. “Itu kan sebagai bagian dari masukan saja. Inikan salah satu. Tapi pertimbangan lain juga ada, tidak hanya masalah hanya suara yang masuk dari masyarakat, dari beberapa elemen. Tapi juga dari internal harus kita perhatikan,� kata Badrodin. Menurut Badrodin, semua perwira tinggi polri berpangkat Komjen memiliki peluang yang sama karena telah memenuhi syarat. Namun kembali lagi harus melalui pertimbangan Wanjakti. (gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
5
Fokus
Wakapolri Ditentukan Pekan Ini Polri segera menentukan Wakil Kepala Polri (Wakapolri) untuk mendampingi Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dalam waktu dekat ini. Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) akan bersidang pekan ini. “Minggu ini. Kalau ada waktu, kita laksanakan,” ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Gedung PTIK Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/4) lalu. Tapi Badrodin Haiti enggan mengungkapkan siapa-siapa saja calon kuat yang akan muncul di sidang Wanjakti. Yang jelas, calon pendampingnya adalah jenderal bintang 3. Eselon 1, calonnya semuanya bintang 3. (Calon kuat) Tergantung (yang diusulkan) di Wanjakti,” kata dia. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengatakan, semua jenderal bintang 3 akan diikutkan untuk menjadi calon
6
Wakapolri. Dan, mekanisme pemilihan Wakapolri diserahkan kepada Wanjakti yang dipilih oleh Kapolri. “Semua bintang 3 berhak. Nanti akan diumumkan. Yang jelas mekanismenya sidang. Sistemnya Wanjakti konsultasi dan berembug,” ujar dia. Anton mengungkapkan, dalam sidang Wanjakti, biasa terjadi perdebatan-perdebatan. Namun tidak sampai kepada penolakan calon Wakapolri. “Nggak ada itu (penolakan). Biasanya ada riak-riak. Tapi setelah itu suara bulat semuanya. Sidang nanti dilihat calon Wakapolri prestasinya apa. Kalau ada masalah, dilihat masalahnya sudah selesai apa nggak,” tutur Anton. Terkait kabar Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon kuat wakapolri, Anton men-
gatakan, tidak menutup kemungkinan nama Komjen BG akan keluar sebagai Wakapolri. Jenderal Bintang 3 yang ada saat ini antara lain Kepala Badan Pemeliharaan dan Kemanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Putut Bayu Seno, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Budi Waseso, Kepala Lembaga Pendidikan Polri (Kalemdikpol) Komjen Pol Budi Gunawan. Selain itu ada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Anang Iskandar, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Pol Dwi Priyatno, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polri Komjen Djoko Mukti Haryono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Saud Usman, dan mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Suhardi Alius. (l6)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Peristiwa
Usai Pesta Miras, Gadis 16 Tahun Diperkosa Tujuh Pemuda Nasib malang menimpa, Melati, gadis berusia 16 tahun. Melati diperkosa rame-rame oleh tujuh pemuda warga Desa Jenggolo, Kapanjen, Malang usai pesta minuman keras (miras) dan pil koplo. Ketujuh pelaku tega memperkosa teman mereka sendiri karena terpengaruh alkohol. Tindakan bejat remaja tersebut diketahui setelah orangtua korban yang juga warga Kecamatan Kepanjen melapor pada polisi. Enam dari tujuh tersangka sudah ditangkap. Seorang lagi masih buron. Enam tersangka yang ditangkap adalah Rizki (22), Andri (15), Yuli Agus (22), Danang (18), Sumantro (18) dan Soleh (18). Peristiwa itu terjadi pada Jumat 17 April 2015, tujuh tersangka bertemu korban dengan seorang kawan wanitanya di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Saat itu, atas inisiatif bersama, mereka lantas membeli setengah liter arak dan meramunya dengan satu botol minuman bersoda. Korban bersama seorang kawan wanitanya dan tujuh tersangka pun menenggak miras oplosan bersama-sama. “Setelah minum miras satu botol, korban kami bawa ke bendungan Sengguruh. Di sana kami beli satu botol arak lagi,” kata seorang pelaku, Rizki di depan polisi, Senin (20/4). Setelah beberapa lama di Bendungan Senguruh, Rizki kembali ke Kanjuruhan untuk menghabiskan sisa miras bersama kelompok yang sama. “Korban sebelum
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
minum miras mengaku sudah minum satu pil koplo,” ujarnya. Dalam keadaan teler, tujuh tersangka bersama korban dan seorang kawan wanitanya, mengendarai motor roda dua ke salah satu lahan persawahan di Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen. “Kami naik motor, jumlahnya sekitar lima motor,” lanjutnya. Sesampainya di sawah, kawan perempuan korban pamit untuk pulang lebih dahulu. Sementara korban yang dalam keadaan mabuk berat tetap bersama tujuh tersangka. “Waktu jalan di sekitar sawah, korban kemudian pingsan karena mabuk,” katanya. Melihat korban tak sadarkan diri, tujuh tersangka segera melucuti baju korban secara bersama-sama. Tanpa dikomando, masing-masing segera memerkosa korban yang dalam keadaan tak sadarkan diri, secara bergiliran. “Ya spontanitas saja, siapa yang mau duluan kemudian yang nyusul berikutnya. Kalau sudah selesai pasti bilang dan menawarkan pada yang lain,” lanjutnya. Saat itu sekitar pukul 22.00 malam. Baju korban pun segera dipasangkan kembali secara bersama-sama, bersamaan dengan korban yang mulai sadar. Setelah sadar,
korban pun ditelantarkan di salah satu gardu jaga di sekitar lokasi pemerkosaan. “Dia itu sudah sering digitukan. Pas giliran kita saja yang apes,” kata Rizki pada awak media. Pelaku pertama adalah tersangka yang saat ini buron. Sedangkan Rizki adalah pelaku kedua, disusul Andre, pelaku yang duduk di bangku SMP kelas 3. Kemudian Yuli Agus, Danang, Sumantro dan Soleh. Polisi lantas menangkap enam tersangka keesokan harinya. “Mereka diamankan oleh warga di balai desa setempat dan kami tangkap semuanya. Satu tersangka sekarang statusnya buron,” kata Kasat Reskrim Polres Malang AKP Wahyu Hidayat, Senin (20/4). Andre, tersangka yang duduk di kelas 3 di sebuah SMP di Kecamatan Kepanjen mengaku baru pertama kali melakukan bersama keenam kawan satu desanya. Akibatnya, selain menghadapi ancaman kurungan penjara maksimal 15 tahun, pelajar berusia 15 tahun itu harus melakukan Ujian Nasional pada Mei nanti di balik jeruji besi. Keenam tersangka dijerat dengan undang-undang perlindungan anak nomor 35 tahun 2014, pasal 81 dan 82 jo pasal 76D, dengan ancaman hukuman penjara paling sedikit 4 tahun penjara hingga 15 tahun penjara. (vin/gbi)
7
politik
Saksi Ahli Ical:
Putusan Mahkamah Partai Golkar Belum Final dan Mengikat Saksi ahli yang dihadirkan kubu Aburizal Bakrie di sidang sengketa kepengurusan Golkar di Pengadilan Tata Usaha Negara kompak menyebut SK Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly melegalkan hasil Munas Ancoil keliru. Pasalnya, putusan Mahkamah Partai Golkar yang dijadikan landasan yuridis Menkumham menerbitkan SK belum final dan tidak mengikat.
8
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Politik
“Final dan mengikat itu bukan asal ada putusan, tapi keputusan yang memutus sengketa yang bermasalah itu. Jika pihak yang bersengketa diputus, baru mengikat pada pihak yang bersengketa,” ujar Pakar hukum tata negara Margarito Kamis, saat dihadirkan sebagai saksi ahli, sidang sengketa Partai Golkar di PTUN Jakarta, Senin (20/4). Menurut Margarito, putusan final dan mengikat dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Partai menentukan salah satu pihak yang bersengketa sebagai pemenang, serta diambil secara mufakat. Dari empat orang Majelis Mahkamah Partai, keputusan harus disetujui oleh tiga orang Majelis. Saksi ahli dari kubu Ical ini mengatakan, pernyataan Mahkamah Partai mengenai mengabulkan sebagian permohonan pemohon (Kubu Agung Laksono), adalah pertimbangan, sementara amar putusan tidak menyebutkan mengenai pengesahan salah satu kubu. Selanjutnya, Margarito merujuk Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal itu menyebutkan, apabila perselisihan internal partai politik tidak dapat diselesaikan secara internal, upaya penyelesaian bisa ditempuh lewat jalur Pengadilan Negeri. Menurutnya, MPG tidak memenangkan salah satu kubu hingga kubu Aburizal Bakrie dan Kubu Agung Laksono sama-sama menang. “Saya pikir hasilnya draw. Putusan Mahkamah Partai tidak memenagkan kubu ARB dan kubu AL. Keduanya sama-sama menang,” ujar Margarito. Ia juga menilai putusan MPG
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
belum final dan tidak mengikat sehingga tidak bisa dijadikan dasar bagi hukum bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mengeluarkan putusan. “Final dan mengikat itu bukan asal ada putusan, tapi keputusan yang memutus sengketa yang bermasalah itu. Jika pihak yang bersengketa diputuskan, baru mengikat pada pihak yang bersengketa,” katanya. Dalam sidang Mahkamah Partai Golkar beberapa waktu lalu, dua anggota Mahkamah Partai, Muladi dan HAS Natabaya menyatakan tidak ingin berpendapat karena pengurus Golkar hasil Munas IX Bali, atau kubu Aburizal, sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan sela PN Jakarta Barat. Hal tersebut dianggap Muladi dan Natabaya sebagai sikap bahwa kubu Aburizal tidak ingin menyelesaikan perselisihan kepengurusan Golkar melalui Mahkamah Partai. Dengan sikap tersebut, Muladi dan Natabaya hanya memberikan rekomendasi agar kubu yang menang tidak mengambil semuanya (the winners takes all), merehabilitasi kader Golkar yang dipecat, mengakomodasi kubu yang kalah dalam kepengurusan, dan kubu yang kalah diminta untuk tidak membentuk partai baru. Sementara, anggota lain majelis Mahkamah Partai, Djasri Marin dan Andi Mattalatta, menilai Munas IX Bali yang menetapkan Aburizal Bakrie dan Idrus Marham sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Golkar secara aklamasi digelar tidak demokratis. Djasri dan Andi menilai pelaksanaan Munas IX Jakarta jauh lebih terbuka, transparan, dan demokratis meski di lain sisi, Andi dan Djasri menilai Munas IX Jakarta memiliki banyak kekurangan. (bs/gbi)
9
Politik
Putusan Multitafsir, PTUN Panggil Ketua Mahkamah Golkar Perselisihan pendapat yang meruncing antar kubu di tubuh Partai Golkar memaksa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memanggil Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi. PTUN ingin mendapat keterangan langsung dari mahkamah partai terkait putusannya yang menuai perdebatan. “Kami akan memanggil pak Muladi selaku Ketua Mahkamah Partai Golkar untuk dimintai keterangannya,” kata Ketua Majelis Hakim sidang sengketa kepengurusan Partai Golkar Teguh Satya Bhakti dalam sidang lanjutan sengketa kepengurusan Partai Golkar di Jakarta, Senin (20/4). Keterangan Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi sangat diperlukan untuk mengurai kekusutan putusannya yang multitafsir. ( Menurut Majelis Hakim PTUN, sidang sengketa kepengurusan partai beringin
10
akan dilanjutkan pada Senin 27 April 2015. Selain memanggil Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi, dalam kesempatan itu pihak tergugat dan tergugat diberikan kesempatan menghadirkan saksi ahlinya. Kuasa Hukum Golkar kubu Agung Laksono, OC Kaligis menyambut baik keputusan majelis hakim memanggil Muladi. Menurutnya, keterangan Muladi di persidangan akan menguntungkan pihaknya. Sebab sebelumnya Muladi selaku Ketua Mahkamah Partai Golkar telah menyatakan menghormati SK pengesahan Menkumham atas kepengurusan Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono. “(Kehadiran) Muladi bagi saya bagus. Saya yakin (menguntungkan), karena sudah ada surat beliau menyatakan menghormati SK Menkumham,” jelas OC Kaligis. Ketua DPP Golkar bidang Hukum dan HAM
dari kubu Agung Laksono, Lawrence Siburian mengharapkan Muladi dapat menyampaikan apa yang sudah diputuskannya secara apa adanya. “Sepanjang Ketua Mahkamah Partai menyampaikan apa yang sudah dia putuskan dalam persidangan itu oke-oke saja. Jangan menyampaikan sesuatu yang baru, dan dia tidak boleh memberikan pendapat pribadi, jadi apa adanya saja,” katanya. Sementara itu kubu Aburizal Bakrie dalam persidangan tampak tidak menyatakan keberatannya atas rencana Majelis Hakim PTUN memanggil Muladi. Sekjen Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie, Idrus Marham meyakini dalam amar putusannya Mahkamah Partai Golkar tidak mencapai kesatuan pendapat dan tidak mengesahkan munas Golkar mana pun. Pernyataan yang tertera setelah amar putusan, menurut dia, merupakan pendapat hakim pribadi dan bukan termasuk amar putusan Golkar. (ant/gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Politik
DPR Sahkan Keputusan Rotasi Fraksi Golkar Kubu Ical Kubu Aburizal Bakrie (Ical) masih terlalu kuat di DPR RI. Tak lama usai Fraksi Golkar kubu Ical mengajukan surat rotasi sejumlah kader dari barisan pendukung Agung Laksono, pimpinan DPR langsung menerbitkan surat pengesahannya. Padahal sebelumnya, surat serupa yang diajukan kubu Agung Laksono tak pernah ditanggapi pimpinan DPR RI. Kini, dalam SK bernomor 87/ PIMP/III/2014-2015 tertanggal 16 April 2015 itu, pimpinan DPR menyetujui rotasi anggota Fraksi Golkar dari Komisi I sampai dengan Komisi XI. Kontan, SK tersebut langsung dijadikan alat oleh Sekretaris Fraksi Golkar versi kubu Ical, Bambang Soesatyo untuk menebar ancaman sanksi bagi anggota Fraksi Golkar yang melawan. “Maka selanjutnya, sesuai tatib dan UU MD3, pimpinan rapat atau komisi dapat meminta bantuan keamanan atau pamdal untuk mengeluarkan anggota yang mengganggu jalannya rapat,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (20/4). Jika ada anggota Fraksi Golkar yang tidak menuruti rotasi itu dan bertahan di komisi lamanya, maka Bambang mengatakan mereka bisa dikeluarkan dari ruang rapat. Apalagi jika anggotaanggota Fraksi Golkar loyalis Agung mengganggu jalannya rapat. “Jika ada anggota DPR yang sudah dirotasi masih membandel dan mengganggu jalannya rapat di komisi-komisi maupun di alat kelengkapan dewan, pimpinan rapat dapat meminta bantuan Pamdal untuk mengeluarkan yang bersangkutan,” ujarnya. Bambang mengungkap daftar loyalis Agung yang dirotasi tersebut yakni Dave Laksono, putra Agung Laksono) dari Komsii I dipindah ke Komisi VIII. Posisi Dave diganti Andi Rio (menantu Andi Mattalatta). Lalu Fayakhun (menantu Prof Muladi) pindah ke Komisi VIII diganti Mahyudin (wakil ketua MPR). Meutya Hafid pindah ke Komisi VI diganti Yayat Biaro (kubu Ancol juga) serta Agun Gunanjar pindah ke Komisi VI diganti Endang (kubu Ancol). Sementara loyalis Agung di komisi III Zainudin Amali digeser ke Komisi VIII. Posisi Zainuddin diganti Setya Novanto, Adies Kadir bergeser ke Komisi IX dan digantikan Saiful Bahri Ruray. Sementara Agus Gumiwang tetap di Komisi VIII. Namun dari data yang beredar, ada 39 anggota Fraksi Golkar yang dirotasi. Belum ada konfirmasi dari Fraksi Golkar dari kubu Agung terkait SK yang dikeluarkan pimpinan DPR RI itu.(dt/gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
11
Politik
Usulkan Munaslub, Tommy Dikabarkan Ingin Maju Caketum Lama menghilang, kabar mengenai putra bungsu mantan Presiden Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) mencuat lagi. Kabar yang berhembus kencang menyebut Tommy berhasrat maju lagi sebagai calon ketua umum jika partai bentukan ayahnya itu menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Akbar Tandjung membenarkan adanya usulan Munaslub dari Tommy Soeharto. Ia pun setuju dengan wacana itu. Menurut Akbar, Munaslub adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan kisruh dualisme kepengurusan Ical dan Agung Laksono. Ia menjelaskan, Munas dilakukan melalui satu mekanisme yang menghasilkan
12
pelaksana tugas (plt). Lalu para plt tersebut akan diangkat dari Golkar kubu Ical dan Agung Laksono. Ada juga unsur senior dan junior yang akan masuk jajaran plt. “Plt inilah yang akan memimpin Partai Golkar hingga bermuara munas. Syukursyukur munas bisa 2015 ini,” kata mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung, Selasa (21/4). Akbar Tandjung turut hadir di kantor Granadi, di Kuningan, Jakarta Selatan, bersama Ketua Umum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical), Ade Komarudin, dan Fuad Hasan Mansyur. Mereka datang memenuhi undangan Tommy Soeharto dan Siti Hediati Harijadi alias Mbak Titiek. Terkait rumor bahwa Tommy Soeharto in-
gin maju lagi dalam bursa calon ketum melalui Munaslub, Akbar tak bisa memastikannya. Pasalnya menurut Akbar dalam pertemuan tersebut belum sampai membahas rencana munaslub seperti diusulkan oleh Tommy. “Soal itu saya tidak tahu,” kata Akbar. Namun menurut Akbar, Tommy Soeharto bukanlah orang baru di Partai Golkar. Putra kesayangan mendiang Presiden Soeharto itu pernah disebut maju dalam bursa pemilihan calon ketua umum dalam Munas Golkar yang digelar di Riau tahun 2009. Sayang saat ditemui di acara pameran batu akik di Taman Mini Indonesia Indah pada 18 April 2015, Tommy Soeharto enggan berbicara soal politik. Saat ditanya konflik Golkar, pria 52 tahun itu mengelak, “Nggak, nggak,” tepisnya. (dt/gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Panggung Aspirasi
Penuhi Kebutuhan Warga, Dewan Sarankan Pemkot Bangun Rusun Dengan Dana APBD Kebutuhan warga Surabaya untuk mendapatkan hunian yang layak dan tepat seperti rumah susun (rusun) saat ini sudah sanat mendesak. Masalahnya, saat ini warga justru terkesan sulit ketika hendak mendapatkan rumah susun tersebut. Anggota komisi B (perekonomian dan keuangan) DPRD Kota Surabaya, Baktiono mengungkapkan, berdasarkan data yang ia miliki masih ada sekitar 3200 orang yang masuk daftar waiting list (daftar tunggu). Sebagai solusinya, politisi dari PDI-P ini menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya segera melakukan tindakan cepat agar warga tidak terlalu lama menunggu. Salah satunya dengan membanguan rusun dengan memakai dana APBD. “Kita jangan mengandalkan pemerintah pusat. Kita sudah punya lahan yang cukup. Apalagi Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) kita hampir mencapai Rp 1 Triliun pada tahun 2014,” tegasnya. Meskipundalam realisasinya menggunakan dana Silpa APBD, dirinya menyarankan kepada Pemkot agar tidak menggunakan sistem seperti sekarang dengan menyediakan lahan
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
terlebih dahulu sebelum membangun rumah susun. Menurutnya, solusi yang paling tepat adalah dengan menggalakkan program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK). Caranya yaitu dengan membeli rumah warga yang berada di kawasan kumuh. Dengan catatan, rumah yang akan dibeli itu status kepemilikannya sudah jelas. “Rusun itu kan standartnya 3 kali 7 ya, nanti dibangunkan seperti itu. Jadi pemkot tidak perlu kalau pemkot harus menyediakan lahan sampai berhektar-hektar,” ujarnya. Lebih lanjut, politisi yang menjabat empat periode di legislatif ini menghimbau pemkot Surabaya lebih berinovasi dan tidak terlalu mengharapkan bantaun dari pusat jika menginginkan warga Surabaya hidup tentram. Sementara sekretaris KOmisi B Edi Rachmat menyatakan dibutuhkan setidaknya 32 unit Rusun untuk memenuhi kebutuhan hunian
yang layak bagi masyarakat. Menurut dia, jika tahun ini ada rencana pembangunan 6 unit rumah susun , berarti masih kurang 26 unit. Dirinya berharap, ke depan penyediaan rusun tidak sebatas untuk memenuhi pengajuan warga. Pemerintah kota juga diminta untuk menyiapkan rusunsebagai langkah preventif. “Ketika semua pengajuan terakomodir, pemkot harus siapkan lahan baru untuk menampung bekas penghuni kawasan yang digusur,” terangnya. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah melakukan pengawasan dan evaluasi secara priodik terhadap rusun yang mereka miliki. Apalagi, dinas terkait juga sempat menemukan rumah susun yang disewakan. “Dinas pengelolaan bagunan harus melakukan pengawasan secara serius,” saran politisi dari Partai Hanura itu.(bmb/adv).
13
GLOBAL Justice 228 TKI Hadapi Hukuman Mati Kematian warga Bangkalan dan Brebes, yang meregang nyawa di Arab Saudi menguak nasib 228 TKI lain di berbagai negara yang sedang menunggu maut. Dari jumlah itu, 37 orang di antaranya akan menghadapi hukuman mati di Arab Saudi.
14
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Justice Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya membebaskan para TKI yang terancam hukuman mati tersebut, baik yang ada di Arab Saudi dan di sejumlah negara lain. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Moh Iqbal menjelaskan, semula, jumlah TKI di Arab Saudi yang hendak dieksekusi mati sebanyak 38 orang. Namun, karena satu di antaranya telah dilaksanakan, yakni TKI Siti Zaenab, maka kini tinggal 37 orang. (Baca: Diam-diam, TKI Asal
Bangkalan Dieksekusi Mati Arab Saudi). Dari sebanyak 37 TKI yang terancam hukuman mati di Arab Saudi itu, satu diantaranya masuk kategori kritis alias tak bisa diselamatkan karena membunuh anak kecil. “Namanya Karni Binti Tarsim, asal Brebes, Jawa Tengah,” terang Moh Iqbal saat berkunjung ke rumah keluarga TKI Siti Zaenab di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Rabu (15/4). Iqbal menyebutkan, para TKI yang teran-
cam hukuman mati di Arab Saudi, antara lain terlibat kecelakaan lalu lintas hingga menyebabkan korban meninggal dunia, ada pula karena tuduhan sihir. Selain itu, ada juga di antara para TKI itu yang terjerat kasus perzinahan. “Kalau selain kasus pembunuhan itu masih ada peluang untuk dilakukan upaya pemaafan. Tapi kalau pembunuhan, tidak bisa, kecuali, keluarganya memang memaafkan,” tutur Iqbal. (ant/gbi)
Diam-diam, TKI Asal Bangkalan Dieksekusi Mati Arab Saudi Arab Saudi diam-diam telah melakukan eksekusi mati terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bernama Siti Zaenab binti Duhri Rupa, Selasa (14/4) pukul 10.00 waktu setempat, beberapa waktu yang lalu. Perempuan asal Bangkalan, Madura dieksekusi tanpa adanya
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
pemberitahuan pada perwakilan Indonesia di Arab Saudi. Melalui keterangan tertulis, Menteri Luar Negeri Retno Marsoedi menjelaskan, Konsulat Jenderal RI di Jeddah baru menerima informasi mengenai hal tersebut empat
jam setelah hukuman mati atau qishas dijalankan. Informasi dari pengacara Khudran Al Zahrani mengenai telah dilaksanakannya hukuman mati (qishas) baru diterima perwakilan Indonesia di Saudi pada pukul 14.00 waktu setempat.
15
Global Justice “Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam kepada sanak keluarga dan mengharapkan almarhumah mendapatkan tempat yang terbaik disisi Allah SWT,” ucap Retno. Kendati demikian, dia mengatakan bahwa Indonesia tetap akan melayangkan protes pada pemerintah Arab Saudi atas peristiwa ini. Sebab, Pemerintah Arab Saudi tidak menyampaikan pemberitahuan kepada perwakilan Indonesia maupun pada keluarga mengenai waktu pelaksanaan hukuman mati tersebut. Almarhumah Zaenab merupakan TKI kelahiran Bangkalan, 12 Maret 1968. Ia dipidana atas kasus pembunuhan terhadap istri pengguna jasanya, Nourah binti Abdullah Duhem Al Maruba pada tahun 1999. Zaenab
kemudian ditahan di Penjara Umum Madinah sejak 5 Oktober 1999. Setelah melalui serangkaian proses hukum, pada 8 Januari 2001, Pengadilan Madinah menjatuhkan vonis hukuman mati pada Zaenab. Dengan jatuhnya keputusan qishas tersebut, maka pemaafan hanya bisa diberikan oleh ahli waris korban. Namun, pelaksanaan hukuman mati tersebut ditunda untuk menunggu Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi, putra bungsu korban, mencapai usia akil baligh. Setelah dinyatakan akil baligh pada 2013, Walid bin Abdullah bin Muhsin Al Ahmadi menolak memberikan pemaafan kepada Zaenab dan tetap menuntut pelaksanaan hukuman mati. Hal ini kemudian dicatat dalam keputusan pengadilan pada tahun 2013.
Mengetahui hal ini, pemerintah Indonesia berusaha membatalkan hukuman mati dengan memohonkan pengampunan dari keluarga korban. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, mulai dari menyewa pengacara untuk mendampingi Zaenab, sampai melakukan pendekatan pada keluarga korban. Tak hanya itu, sejak era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Indonesia juga telah mengirimkan surat resmi kepada Raja Saudi yang berisi permohonan agar Zaenab diberi pengampunan. Terakhir, pemerintah Indonesia juga telah menawarkan pembayaran diyat melalui Lembaga Pemaafan Madinah sebesar 600 ribu riyal atay sekitar Rp 2 miliar. Namun, upayaupaya tersebut rupanya tak membuahkan hasil. (gbi)
Setelah Zaenab, TKI Asal Brebes Dipancung Pemerintah RI kembali gagal menyelematkan TKI yang dihukum mati. Setelah Siti Zaenab, kini giliran TKI asal Brebes, Jawa Tengah, Karni binti Medi Tarsim yang meregang nyawa dipancung di Arab Saudi. Kabar duka itu diungkapkan Direktur Migrant Care, Anis Hidayah melalui akun twitternya @anishidayah. “Brsn Karni bt Medi Tarsim asal Brebes jg
16
di eksekusi di penjara Yanbu Arab Saudi. Duh gusti……. ” Tulis Anis di akun twitternya. Anis mengaku kabar memilukan itu baru dia terima Kamis hari ini (16/4) sekitar pukul 15.30 WIB. Melalui akun tiwtternya, Anis pun mendesak Jokowi untuk segera turun tangan menyelamatkan nyawa para pahlawan devisa lain yang saat ini juga masih menunggu giliran untuk dieksekusi mati di Arab Saudi.
(Baca: 228 TKI Hadapi Hukuman Mati). “@anishidayah: Pak presiden @jokowi_do2 setelah Siti Zaenab, brsn KARNI asal Brebes jg dieksekusi mati di arab. Segera selamatkan nyawa2 yg lain :(,” demikian cuitan Anis. Karni merupakan TKI asal Brebes, Jawa Tengah, yang didakwa membunuh anak majikannya yang berusia empat tahun pada 2012. Dia divonis mati pada 2013. (gbi)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Justice
Dubes Arab Saudi Didesak Angkat Kaki Dari Indonesia Puluhan aktivis yang tergabung dalam Migrant Care menggeruduk Kedutaan Besar Arab Saudi di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka untuk mendesak agar Duta Besar (Dubes) Arab Saudi, Mustafa Ibrahim Al Mubarak, untuk angkat kaki dari Indonesia dan pulang ke negara asalnya. “Kita ingin mengingatkan Jokowi jangan diam. Kita juga meminta agar Dubes Arab dipulangkan dulu ke negaranya (kampung halaman),” kata Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah disela-sela aksi, Jumat (17/4) yang lalu. Menurut Anis, kedatangan mereka ke Kedubes Arab Saudi ini sebagai bentuk
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
protes keras terhadap tindakan dari Pemerintah Arab Saudi dan solidaritas untuk Darsem, Ruyati, Satinah, Siti Zaenab, dan yang baru dieksekusi mati Karni. “Bagi kami, mereka adalah korban perbudakan modern yang harusnya dilindungi bukan justru dihilangkan nyawanya. Kita mendatangi Dubes Arab sebagai bentuk protes dan solidaritas kami,” tegasnya. Untuk itu, Anis mendesak agar Pemerintah Arab Saudi lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam memperlakukan buruh migran, baik dari Indonesia maupun dari negara lainnya. Pasalnya, perlakuan para majikan di tanah suci itu sangat tidak manusiawi.
“Tentu kita juga mendesak Arab ke depan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam memeperlakukan buruh migran. Karena, pembunuhan itu bukan kejadian yang berdiri sendiri, tetapi ada background situasi kerja,” tandasnya. Tangis duka negeri ini atas eksekusi mati terhadap Siti Zaenab asal Bangkalan, Jawa Timur, pada 14 April 2015 belum usai. Belum hilang duka tersebut, satu lagi pekerja asal Indonesia dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi. Dia adalah Karni WNI asal Brebes, Jawa Tengah yang dieksekusi pada 16 April 2015 tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia.(okz)
17
GLOBAL JATIM Rusuh saat Talk show “Sepak Bola Surabaya dalam Bahaya !!�
Saleh Mukadar Tak Mau Menuduh La Nyalla Mattalitti Tak hanya menjadi korban kekerasan, Komisaris Persebaya Surabaya yang dikelola PT Persebaya Indonesia, Saleh Mukadar mengaku juga mendapatkan ancaman pembunuhan dari sekelompok pemuda di Surabaya.
18
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Jatim
Saleh mengaku, ancaman pembunuhan itu diterimanya bersama dengan Mantan Ketua Umum Persebaya lama, Arif Afandi, saat menghadiri acara diskusi seputar dualisme Persebaya yang ditayangkan live di salah satu stasiun televisi lokal Surabaya, Kamis 16 April malam yang lalu. “Mereka datang tak diundang dalam forum dan membuat acara berantakan, mereka marah-marah bahkan mengancam saya dan Pak Arif Afandi akan dibunuh. Saya belum tahu kenapa mereka marah-marah,” katanya. Mantan Deputi sekjen PSSI itu menceritakan bahwa kejadian itu terjadi sekira 10 menit sebelum acara diskusi selesai. Lalu, tiba-tiba puluhan pemuda yang memakai atribut Pemuda Pancasila menggemparkan ruangan. “Saya bingung maksud dan tujuan kedatangan Ormas Pemuda Pancasila (PP), tibatiba membubarkan acara diskusi, bahkan saya ditampar,” lanjutnya. Saleh menduga, peristiwa itu ada kore-
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
lasinya dengan Kongres PSSI yang telah dilangsungkan pada 18 April kemarin. Namun Saleh belum tahu apa maksud mereka yang berprilaku layaknya preman. “Saya tidak mau menuduh, tapi semua orang tahu La Nyalla Mattalitti Dewan Pembina Pemuda Pancasila. Saya sempat diancam dibunuh oleh anak buahnya. Pelaku yang memukul saya namanya Nurdin Longgari, anggota ormas PP (Pemuda Pancasila). Bahkan kata mereka, 200 orang di luar kantor SBO siap menghabisi saya dan Pak Arif Afandi,” tandas Saleh. Sekadar diketahui, dalam acara program dialog itu menampilkan beberapa narasumber di antaranya, Komisaris Persebaya Surabaya yang dikelola Persebaya Indonesia, Saleh Mukadar, kemudian Mantan Ketua Umum Persebaya lama, Arif Afandi, mantan pemain Persebaya, Fredy Mully, wartawan senior Surabaya. Usai kejadian penamparan terhadap
Saleh Mukadar berhembus isu yang memojokkan mantan Deputi sekjen PSSI itu, yakni Saleh Mukadar sengaja memecah belah Persebaya dan Bonek, namun isu tersebut langsung dibantah olehnya. Saleh Ismail Mukadar membantah tudingan sejumlah orang yang mendatanginya serta menampar di tengah siaran langsung di sebuah televisi lokal Surabaya, yang menyebut dirinya sebagai perusuh persepakbolaan di Surabaya. “Saya bersama para tokoh sepakbola Surabaya yang hadir dalam acara tersebut hanya ingin meluruskan perselisihan antara Kemenpora, BOPI dan PSSI.” “Kita semua tidak ada menyinggung atau memojokkan salah satu pihak. Kita hanya mau meluruskan perselisihan antara BOPI, PSSI serta Kemenpora agar tidak berlarut. Bukan menyudutkan salah satu pihak, seseorang maupun institusi tertentu. Tidak,” tegas Saleh, Jumat (17/4).(dts/mtn)
19
Global Jatim
Insiden Penamparan Saleh Mukadar, Surabaya Memanas Akibat insiden dari penamparan Saleh Mukadar, Surabaya sempat mencekam, Ribuan bonek pendukung Persebaya 1927 melakukan konvoi di pusat Kota Surabaya. Rombongan Bonek bermotor itu nyaris menyerbu markas salah satu ormas yang berada di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jumat (17/4) dini hari yang lalu. Beruntung niatan untuk melakukan aksi perusakan dapat diantisipasi petugas kepolisian yang menghadang mereka di ujung jalan menuju kantor ormas yang akan digeruduk, sehingga mereka urung untuk melakukan perusakan. Ribuan bonek pendukung Persebaya 1927 mendapat pengawalan ketat kepolisian bahkan sempat berhenti lama di Jalan Raya Darmo tepatnya di seberang Taman Bungkul.
20
Mereka berhenti merusak baliho milik Satlantas Polrestabes Surabaya yang terpasang di pohon untuk diambil bambunya. Sebagian berusaha mengambil batu. Sempat terjadi keributan, saat Bonek berada di Taman Bungkul, suporter Persebaya 1927 yang konvoi melintas di Jl Raya Darmo usai dari Mapolda Jatim. Suporter Bonek melihat oknum beratribut Pemuda Pancasila, mengacungkan pentungan yang membuat emosi Arek Bonek sebutan suporter Persebaya 1927. Bentrokan tersebut berlangsung sekitar 10 menit. Namun karena kalah massa, kelompok dari Pemuda Pancasila semburat. “Kami tidak mau mendekat mas, takut kena sasaran, soalnya tadi mereka saling lempar menggunakan batu, bambu dan benda lainnya,” ujar salah satu warga pen-
gunjung pengunjung Taman Bungkul yang enggan menyebutkan identitasnya. Akibat aksi konvoi ribuan bonek menggunakan sepeda motor membuat jalur protokol Surabaya menuju dalam kota padat, disebabkan peserta konvoi menutup seluruh jalan. “Bales’e Sabtu mene. Deloken Sabtu koen (Balasnya Sabtu besok saja. Kamu lihat Sabtu),” teriak salah satu bonek sambil berdiri di atas motornya. Hingga pukul 01.15 Wib, sejumlah petugas berseragam kepolisian dan berpakaian preman masih menjaga Kantor PP, beberapa diantaranya membawa senjata laras panjang. Penjagaan juga dilakukan petugas di sekitar Taman Bungkul Jalan Darmo. Beberapa mobil patroli silih berganti melintasi kawasan protokol Kota Surabaya.(gbi/dts)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Jatim
Nurdin Ditahan, Pengacara Minta Penangguhan Nurdin Longgari, pelaku penamparan terhadap mantan Deputi Sekjen PSSI Saleh Ismail Mukadar, akhirnya dijebloskan ke sel markas kepolisian daerah Jawa Timur. Kuasa hukum Nurdin pun berencana mengajukan penangguhan penahanan kliennya. “Klien kami memang ditahan setelah menyerahkan diri dan menjalani BAP (berita acara pemeriksaan),” kata Gazman Gazali, kuasa hukum Nurdin Longgari, Minggu (19/4) yang lalu. Ia menerangkan, kliennya menyerahkan diri ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (DItreskrimum) Polda Jatim pada Jumat (17/4) sore. Kemudian kliennya menjalani pemeriksaan mulai sekitar pukul 17.15 wib sampai pukul 22.00 wib. Katanya, pertanyaan yang disampaikan penyidik tidak banyak. Beberapa pertanyaan yang disampaikan penyidik tentang kejadian menampar Saleh Mukadar
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
“Klein saya mengakui telah menempeleng atau menampar. Klien saya melakukannya sendiri dan spontanitas. Klien saya ingin Surabaya kondusif, tidak ingin Persebaya dan Bonek diobok-obok. Dia ingin Persebaya bersatu,” terangnya. Gazman menambahkan, kliennya bisa mudah masuk ke studio acara talk show, karena sudah paham lokasinya yang berada di lantai 21. Selain itu, Nurdin juga kenal dengan pegawai maupun petugas keamanan di sana, serta pernah bekerja di salah satu stasiun tv di gedung tersebut. “Klien saya sudah terbiasa dan kenal dengan para pegawainya, jadi tidak ada yang menahannya ketika masuk ke studio di lantai 21,” ujarnya. Ia menambahkan, kejadian tersebut dirasa cepat. Kliennya juga tidak melakukan ancaman pembunuhan terhadap Saleh Mukadar maupun Arif Affandi.
“Nggak ada ancaman terhadap Saleh maupun Arif Affandi,” jelasnya. Setelah menjalani pemeriksaan di Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim, malam sekitar pukul 22.00 wib, kliennya langsung ditahan. Surat penahanan Nurdin ini ditandatangani Wadir Reskrimum. Nurdin ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis yakni Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dan Pasal 167 KUHP tentang penghasutan. “kami akan berencana mengajukan surat penangguhan penahanan klien kami,” tambahnya. Alasan penangguhan penahanan Nurdin ini karena mendapat jaminan dari dirinya sebagai kuasa hukum. Selain itu, kliennya juga kooperatif, bahkan bukan ditangkap tapi menyerahkan diri ke polisi.(dts)
21
Kolom
e Lin ra o enp m e lK
sl os r tC No o lD
a or p n e Kem
el Lin
Do
l ss ro C t No
e Lin a or enp m Ke
sl os r C ot oN D l
ine aL r o enp m e K
sl os r tC No o lD
Pembekuan PSSI Jalan Terang Prestasi Sepakbola Indonesia? Hendri Satrio Penulis adalah Pengamat Komunikasi dan Politik Universitas Paramadina, Pecinta Sepakbola Indonesia Saya masih ingat saat 2010 lalu usai Kongres Sepakbola Nasional (KSN) di Malang Jawa Timur, seorang sahabat berkata, hebat sekali para pengurus PSSI itu, walau tidak berprestasi mereka tetap bisa bercokol mengatur organisasi. Saat itu masyarakat sepakbola berharap besar pada KSN, namun hasilnya tidak sesuai harapan. Imbasnya, saat tulisan ini dibuat peringkat sepakbola Indonesia disalip kesebelasan mantan Provinsi. Awal minggu ini Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik (KedaiKOPI) meluncurkan hasil polling tentang polemik Sepakbola Indonesia melalui situs opini publik www.uneg2politik.com. Opsi jawaban paling “galak� meminta Menpora Membekukan PSSI tanpa perlu takut sanksi FIFA meraih suara terbesar dengan 776 suara atau 75,93% dari 1022 suara yang masuk. Begitu keras sikap pecinta sepakbola pada PSSI.‎ Sikap tersebut mencerminkan adanya rasa frustrasi pada masyarakat karena sepakbola kita jalan di tempat, sarat dengan masalah seperti gaji pemain yang tidak dibayarkan klub-klub, isu
22
match fixing, mafia, timnas tak kunjung berprestasi dan yang paling anyar melorotnya peringkat FIFA dibawah Timor Leste. Sanksi bisa dijatuhkan FIFA, tapi saya rasa pecinta sepakbola memilih untuk tidak memperdulikannya. Publik sepakbola sepertinya tidak keberatan bila sepakbola Indonesia harus mulai dari nol, patut diduga ini karena masyarakat sudah sangat rindu prestasi dan sudah tidak percaya lagi pada PSSI. Haruskah PSSI dibekukan? Haruskah politik masuk lebih dalam untuk intervensi PSSI demi prestasi? Apakah tidak ada lagi kesadaran pagi tokoh Sepakbola lawas yang sudah berkarat di PSSI untuk menyerahkan tongkat komando kepada tokoh baru? Memang mengurus Sepakbola Indonesia tidak mudah, tetapi para pengurus PSSI saat ini sudah diberikan kesempatan dan mereka gagal. Bisa jadi disanksi FIFA merupakan jalan terang untuk Indonesia. Saat itulah kita bisa bebenah memperbaiki yang salah agar sepakbola Indonesia lebih berjaya. (dikutip dari rmol.co)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Jelajah
Banyu Anjlok Air Terjun dan Pantai yang Manjakan Mata dan Hati Mungkin ini satu-satunya pariwisata di Malang yang menyajikan keindahan alam yang memanjakan mata dan menenangkan hati, yakni Banyu Anjlok, air terjun sekaligus pantai yang membuat anda ingin berlama-lama di tempat ini. Air Terjun Banyu Anjlok tersebut berasal dari sumber yang ada di atas bukit dan mengaliri tebingnya dengan ketinggian 7 meter. Jika anda menaiki batuan ke puncak air terjun anda bisa menemukan cekungan lebar berisi air tawar yang bisa digunakan berendam dan berenang. Airnya pun tidak turun deras dalam satu titik, namun menyebar hingga sampai lebarnya batu karang yang besar tersebut. Suasana di pantainya juga sangat tenang, sejuk dan bersih. Mengingat tempat ini tergolong jarang dikunjungi wisatawan. Wilayah sekitar pantai juga asri. Dibawah air terjun terdapat sebuah gua kecil yang bisa anda masuki dengan menerobos air terjun. Banyu Anjlok, pantai yang memiliki air terjun yang indah ini ditambah deburan ombak sungguh memanjakan hati. Pantai yang terletak di kawasan pantai Lenggoksono ini mempunyai keistimewaan sendiri di air terjunnya. Air terjun yang mempunyai air tawar segar membuat kita betah berenang berjam-jam di sana. Rute jalan ke Pantai ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 2 jam dari kota Malang. Melewati Gadang, Dampit, lurus mengikuti petunjuk jalan ke Sendang Biru, setelah ada pertiga’an kalau ke kanan menuju Sendang Biru, lurus saja sampai ketemu
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
petunjuk jalan ke arah Pantai Sipelot dan Pantai Licin. Ikuti saja petunjuk itu, kurang lebih sekitar kruang lebih satu jam, ad persimpangan antara ke Pantai Sipelot dengan Pantai Lenggoksono ambil arah kanan ke arah Pantai Lenggoksono atau ke Desa Purwodadi. Lurus saja sampai ketemu pertiga’an menuju pantai Lenggoksono. Ingat Pantai Banyu Anjlok ini tidak dapat dilalui mobil, karena medan yang ditempuh sangat ekstrim. Kalau kalian ke Pantai Lenggoksono dulu, kalian harus jalan atau menyewa perahu untuk ke Pantai Banyu Anjloknya. Kalau kalian sudah masuk pertiga’an menuju Pantai Lenggoksono, kalian ambil arah kanan, lurus terus sampai kalian menemukan jembatan. Setelah melewati jembatan ambil kiri lurus melewati bukit yang pemandangannya indah. Pemandangan Pantai Lenggoksono yang luar biasa. Hati-hati melewati jalan ini, karena jalan setapak yang curam dan bersebelahan dengan jurang. Setelah itu lurus saja sampai kalian menemukan pertiga’an yang satu naik ke atas dan yang satu turun ke bawah. Ambil jalan yang turun ke bawah dan ikuti jalan tersebut. Sampailah kalian di Pantai Banyu Anjlok. Selamat Menikmati...(gbi)
23
Global Bisnis
Pertamina Luncurkan Pertalite Sebagai Pengganti Premium PT Pertamina (Persero) berencana mengeluarkan produk bahan bakar minyak baru pada bulan Mei mendatang, dan akan menghapus bensin Premium secara bertahap, dan menggantinya dengan bensin jenis baru bernama Pertalite. Pengusaha SPBU mengungkapkan, bensin baru tersebut memiliki RON 90-91. Ini merupakan tahap transisi bagi perseroan untuk menghapus peredaran Premium yang memiliki RON 88 dalam waktu maksimal dua tahun seperti arahan pemerintah. Menurut Ahmad, produk BBM baru tersebut akan memiliki kualitas di atas Premium dan di bawah Pertamax. Namun, ia belum mau menyebutkan nama dagang produk BBM baru tersebut, beserta harganya. “Silakan tebak saja,” ujarnya. “Produk baru ini lebih halus dan ramah lingkungan,” kata Direktur Niaga dan Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang mela-
24
lui pesan singkat pada Kamis, (16/4) lalu. Karena baru bersifat persiapan dan sosialisasi, peredaran produk baru BBM ini rencananya hanya di beberapa lokasi. Ahmad menyebutkan, sejumlah tempat pemasaran awal adalah Jakarta, Surabaya, Semarang, dan sejumlah kota besar di Jawa. Meski demikian, produk Premium akan tetap dijual di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di lokasi-lokasi tersebut. Syaratnya, SPBU tersebut melayani kendaraan-kendaraan umum seperti angkot dan mikrolet, serta yang berada di pinggiran kota. Desember tahun lalu, Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi merekomen-
dasikan penghentian impor RON 88 atau Premium. Ketua Tim Faisal Basri beralasan pengadaan BBM yang dulunya disubsidi ini tak transparan sehingga masyarakat tak bisa membandingkan harga BBM tertentu di dalam negeri dengan di pasar. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemudian merespons dengan memberikan waktu paling lambat dua tahun bagi Pertamina untuk mengalihkan BBM menjadi BBM dengan kadar oktan yang lebih tinggi. “Pertamina sudah sepakat, maka kami beri waktu selama dua tahun untuk menyiapkan supaya RON 88 bisa dihilangkan,” kata Menteri Energi Sudirman Said awal tahun ini.(tmp)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Teknologi
Mazda RX-7
6 Mobil yang Diharapkan Bangkit di Era Modern Hingga tahun 2015 ini telah banyak mobil-mobil yang layaka yang sudah banyak dihentikan produksinya, 6 mobil yang kemungkinan akan bangkit kembali di jaman modern ini yaitu beberapa dari mobil tersebut adalah mobil yang cepat dan beberapa lagi adalah mobil yang cantik, tetapi semua mobil-mobil tersebut telah melegenda dijamannya masing-masing.
Hingga sekarang ini mungkin masih ada yang belum bangkit, tetapi setidaknya gambar-gambar mobil dengan resolusi tinggi ini bisa mewakili kebangkitan mereka. Dari 6 mobil diantaranya tentnya banyak orang yang menginginkan salah satu dari mereka bangkit kembali.Adapun mobil-mobil tersebut adalah:
Mobil Bugatti Royale ini hanya 6 unit saja yang telah diproduksi oleh Bugatti dan sagnat tenar di tahun 20 dan 30-an. mobil tersebut memang didesain bukan untuk sebuah mobil yang praktis, cepat dan efisien, tetapi mobil tersebut dibangun memang untuk menjadi mobil yang sangat cantik.
Mazda RX-7 Mazda Rx-7 ini memang tidak setenar dengan mobil MX-5 yang lebih kecil tetapi m obil mazda RX-7 ini telah melegenda diantara sekian banyak pecinta mobil didunia. Dari berbabagai macam generasi, Mazda RX-7 ini telah menciptakan sebuah reputasi di trak yang tak terkalahkan dan juga di drift track. Dengan mesin rotary yang legendaries yang luar biasa.
BMW Z3 M Coupe Mobil BMW Z M Coupe yang menggunakan mesin E46 dari M3 straight-six petrol engine dari mobil Z3 Roadster, tetapi saat itu masih dikerjakan belum sempurna dengan body style shooting brake. Dan tampaknya dijama sekarang ini Z3 M coupe mulai bangkit kembali.
Audi Quattro Mobil balap Rally besarnya hampir sama dengan mobil Formula 1 ditahun 80-an dan para pabrikan mobil saling bersaing untuk membuat mobil yang handal dijalanan yang penuh lumpur, Lancia telah mendominasi merajai Rally dalam waktu yang lama dengan mobil Strato dan Montecarionya. Sehingga Boss Audi berkata ‘genug!� (CUKUP!) dan kemudian memperkenalkan mobil Quattro, dengan groundbreaking Four-wheel-drive systemnya, mobil tersebut sangat cepat seperti mobil sport cr dan daya cengkramnya seperti mobil off-road dan akhirnya bisa memenangkan kejuaran Rally . Bugatti Royale Kadang-kadang berada disebuah tempat yang lain dengan cepat itu merupakan sebuah hal yang tidak penting, tetapi penampilan seperti apa dan bagaimana saat tiba disebuah tempat tersebutlah yang lebih penting. Dari yang hal yang tersebut diatas, maka tidak diragukan lagi tidak ada mobil yang lebih baik selain mobil Bugatti Royale ini.
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Lancia Delta Jika Audi Quattro adalah mobil yang bisa mengalahkan mobil Lancia yang mendominasi di ajang world Rally championship maka Lancia Delta lah yang bisa mengalahkan Audi Quattro tersebut dan bisa meraih kejayaannya kembali. Sekilas mobil tersebut adalah mobil hatchback ditahun 80-an, tetapi mobil Lancia Delta ini adalah menggunakan system four-wheel drive dan menggunakan mesin psychotic 2.0 liter turbo dan menjadi mobil rally yang baik. Versi lancia Delta S4 diekali dengan mesin turbo dan supercharged yang memiliki power sebesar 500HP. Reva G-Wiz Dan terakhri yang diharapkan untuk bangkit kembali yaitu Reva Gi-Wiz, mobil Quadricycle ini memang tidak memenuhi syarat undang-undang lalu lintas dijamannya, dan mobil ini adalah solusi yang ideal yang digunakan di Ingris dan Paris. G-WiZ ini memang terlihat aneh dan juga merupakan mobil yang lamban dan system keamanannya pun masih tergolong kurang. Jika G-Wiz ini menabrak trotoar mobil tersebut pasti akan mengalami kerusakan, tetapi mobil tersebut harganya memang murah.(gbi, mdf)
Audi Quattro
Bugatti Royale
BMW Z3 M Coupe
Lancia Delta
Reva G-Wiz
25
GLOBAL Sport
PSSI Dibekukan La Nyalla Melawan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi membekukan Perstuan Sepakbla Seluruh Indonesia menuai pro kontra dari berbagai kalangan. Ketua Umum PSSI terpilih di Kongres Luar Biasa (KLB) Surabaya, La Nyalla Matalitti menolak keras keputusan Menpora dan membentuk tim khusus untuk menanggapi surat pembekuan induk sepakbola tanah air itu.
26
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Sport “Kami tidak mau mengikuti keputusan Menpora. Keputusan dari hasil kongres ini akan terus berjalan, dan kami akan tetap mengikuti aturan FIFA,” ujar La Nyalla. “Kami akan mempelajarinya dan melakukan langkah hukum oleh tim hukum kami,” imbuhnya. Nyalla terpilih sebagai Ketua Umum PSSI di KLB Surabaya dengan perolehan 92 dari total 106 suara. Dia unggul atas Syaraf Bastaman, yang memborong 14 suara tersisa. Meskipun, keabsahan La NYalla sebagai Ketum PSSI masih bisa diperdebatkan, mengingat surat pembekuan dari Menpora turun sebelum KLB digelar di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (18/4). Diketahui, Menpora mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa pemerintah tidak mengakui seluruh kegiatan keolahragaan yang digelar PSSI. Keputusan itu diambil setelah tiga surat teguran tertulis tidak ditanggapi serius federasi sepak bola tersebut
melalui surat yang ditandatangani pada 17 April 2015. Dalam surat itu dijelaskan, sampai tenggat waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran tertulis I, II, dan III, PSSI nyata-nyata secara sah dan meyakinkan telah terbukti mengabaikan serta tidak mematuhi kebijakan pemerintah. Pemerintah kemudian membentuk tim transisi untuk mereformasi PSSI. Pengamat sepak bola Hardimen Koto mengatakan keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga membekukan organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) memberikan dampak yang luar biasa. Menurut dia, keputusan itu akan membuat industri sepak bola di Indonesia mati. “Meskipun katanya pemerintah akan membentuk tim transisi, sejauh mana tim ini bisa mengakomodasi dan mampu menyatukan kembali sepak bola? Ini malah akan membuat persoalan baru bagi sepak bola Indonesia,” kata Hardimen saat dihubungi.
Hardimen berharap masih ada jalan tengah yang bisa dilakukan kedua pihak. Menurut dia, PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga harus duduk bersama. “Berbicara tanpa ego. Ini bukan hanya tentang masa depan sepak bola, tapi masalah nasib pemain, perangkat pertandingan, bahkan banyak lainnya yang menggantungkan hidup pada sepak bola,” ujarnya. Terkait dengan kemungkinan PSSI dibanned oleh federasi sepak bola dunia (FIFA), Hardimen menyatakan hal itu sangat mungkin. Menurut dia, selama ini FIFA memang sangat anti dengan intervensi dari pemerintah terhadap federasi sepak bola yang menjadi anggotanya. “Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait dengan sikap mereka. Tapi suatu yang tak ada dalam statuta FIFA jika ada kesan intervensi dari pemerintah. Kalau benar Indonesia di-banned, sepak bola akan mati,” tuturnya. (kc/gbi)
Nyalla Mengadu, Puan Minta PSSI Tahan Diri Ketua Umum PSSI terpilih di KLB Surabaya, La Nyalla Matalitti dan sejumlah pengurusnya menemui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (21/4). Pertemuan itu untuk membahas nasib PSSI yang dibekukan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Menpora Imam Nahrawi membekukan PSSI melalui Peraturan Nomor 0137 Tahun
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
2015. Peraturan itu menegaskan bahwa Kemenpora tidak mengakui segala bentuk kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan atau diikuti PSSI. Selain membahas soal SK pembekuan, PSSI juga melaporkan hasil Kongres PSSI di Surabaya, Sabtu (19/4) lalu. Wakil Ketua Umum, Hinca Panjaitan usai pertemuan mengatakan, Puan akhirnya meminta PSSI untuk menahan diri terhadap SK Pembekuan Menpora.
“PSSI diundang Menko, kami melaporkan hasil kongres dengan baik dan memberikan data-data lengkap untuk dipelajari. Ibu menteri (Puan) juga meminta PSSI untuk menahan diri dulu,” terang HInca usai pertemuan. Sementara Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti memilih bungkam ketika awak media mencoba menanyakan perihal hasil pertemuannya dengan Menko PMK yang berlangsung selama 90 menit. (tb/gbi)
27
Global Sport
PSSI Siapkan Jurus Hadapi Menpora PSSI sudah menyiapkan beberapa jurus untuk menghadapi Kemenpora, diantaranya adalah menyusun tim lobi dan kuasa hukum guna mencabut surat pembekuan PSSI oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Hal itu disampaikan langsung oleh La Nyalla Mahmud Mattalitti selaku Ketua umum baru PSSI. “Kami sudah menyiapkan tim lobi dan hukum saat bertemu dengan Menpora besok,” terang La Nyalla, Minggu (19/4) yang lalu. Perseteruan PSSI dan Kemenpora semakin memanas setelah Kemenpora membuat keputusan yang mengejutkan pihak PSSI, Imam Nahrawi mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan PSSI, dimana surat itu muncul hanya berselang satu hari sebelum Kongres Luar Biasa (KLB) dengan agenda pemilihan Ketum, Waketum, dan anggota komite eksekutif PSSI. La Nyalla yang terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019, langsung menggelar rapat internal dengan kepengurusan baru. Dari hasil pertemuan, PSSI mengambil sikap dengan menyatakan akan menemui Menpora guna membahas nasib sepakbola Tanah Air. “Langkah awal, kita temui Menpora. Kita akan berusaha semaksimal mungkin supaya kita tetap eksis. Bila perlu Menpora pun juga mencabut pembekuan itu. Mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik,” jelas La Nyalla. Mengenai tugas kepengurusan yang baru. La Nyalla berkata bahwa akan segera menyusun program paling lambat satu bulan. “Soal kepengurusan saya akan menyusun kepengurusan dalam jangka waktu satu bulan baru akan saya selesaikan. Tapi yang jelas saya akan melangkah ke AFC dan FIFA terlebih dahulu,” tutupnya. Alasan PSSI Tak Balas Surat Teguran Kemenpora Djamal Aziz, anggota Komite Eksekutif PSSI, berpendapat, PSSI tak sempat membalas surat teguran kedua dan ketiga karena memiliki alasan tertentu. “Bagaimana kami mau membalas, surat kedua diajukan ke kantor PSSI pada, Rabu (15/4) pukul 18.40 WIB. Di jam tersebut kami sudah pulang dan paling hanya ada satpam atau office boy yang ada di kantor,” jelas Djamal. “Sementara itu, surat ketiga dilayangkan Kamis (16/4). Saat itu para pengurus sudah tidak ada di kantor karena sedang mempersiapkan KLB,” sambung mantan anggota DPR RI Komisi X itu. Bisa dibilang surat pembekuan itu turun karena adanya miscommunication antara Menpora dan PSSI. Tentu masyarakat sepakbola Indonesia berharap konflik ini dapat segera selesai. Agar kedua elemen itu bisa bersinergi dan memajukan sepakbola Indonesia jauh lebih berpestasi dibanding saat ini. (gbi/okz)
28
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Sport
Tanggung Jawab Penuh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Imam Nahrawi, siap mengambil tanggung jawab penuh atas pembekuan PSSI. Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenpora telah secara resmi membekukan PSSI melalui surat bernomor 0137 tahun 2015, yang ditandatangani Imam per 17 April 2015. Dalam surat itu juga dipaparkan untuk saat ini persiapan timnas Indonesia maupun kompetisi akan disupervisi oleh KONI dan KOI. Terkait dengan langkah lanjutan atau program apa yang akan dilakukan Kemenpora, Imam masih belum bisa menjawabnya secara rinci. “Saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Kemenpora akan melibatkan dan mengundang orang-orang yang berkompeten untuk duduk bersama, membicarakan mengapa prestasi sepakbola tidak kunjung membaik,� kata Imam, dalam sebuah wawancara dengan salah satu televisi swasta nasional. Di lain pihak, PSSI telah merampungkan Kongres Luar Biasa di hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (18/4). Pada KLB itu telah ditetapkan La Nyalla Mahmud Mattalitti sebagai ketua umum PSSI periode 2015-2019. Selain itu, juga telah dipilih dua waketum PSSI dan 12 anggota Komite Eksekutif PSSI yang baru.
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Berikut ini adalah isi surat pembekuan PSSI: 1. Pengenaan Sanksi Adminsitratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Adminsitratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui. 2. Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh Pemerintah, oleh karenanya setiap Keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait. 3. Dengan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA dan DIKTUM KEDUA, maka seluruh jajaran Pemerintahan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak dapat lagi memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada kepengurusan PSSI, dan seluruh kegiatan keolahragaannya. 4. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku: a. Pemerintah akan membentuk
Tim Transisi yang mengambil alih hak dan kewenangan PSSI sampai dengan terbentuknya kepengurusaan PSSI yang kompeten sesuai dengan mekanisme organisasi dan statuta FIFA; b. Demi kepentingan nasional, maka persiapan Tim Nasional Sepakbola Indonesia untuk menghadapi SEA Games 2015 harus terus berjalan, dalam hal ini Pemerintah bersama KONI dan KOI sepakat bahwa KONI dan KOI bersama Program Indonesia Emas (PRIMA) akan menjalankan persiapan Tim Nasional; c. Seluruh pertandingan Indonesia Super League/ ISL 2015, Divisi Utama, Divisi I, II, dan III tetap berjalan sebagaimana mestinya dengan supervisi KONI dan KOI bersama Asprov PSSI dan Klub setempat. 5. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Tim Transisi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT huruf a, bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga. 6. Biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2015. 7. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.(gbi/bbs)
29
Global Sport
Kronologi Pembekuan PSSI Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI telah resmi membekukan asosiasi sepak bola Indonesia (PSSI). Salinan surat yang ditandangani Menpora Imam Nahrawi pada Jumat, 17 April 2014 itu dipublikasi lewat situs resmi Kemenpora pada hari ini, Sabtu (18/4). Hal itu menjadi petir yang menyambar PSSI yang tengah melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih kepemimpinan baru di Surabaya pada hari yang sama ini. KLB itu sendiri mendapatkan penolakan dari para pendukung Persebaya 1927 alias Bonek. Berikut adalah kronologi polemik sepak bola Indonesia sejak Komite Eksekutif PSSI menyetujui penghentian sementara kompetisi Liga Super Indonesia atau QNB League 2015. n 9 April 2015: Komite Eksekutif (Exco) PSSI telah menyutujui usulan tentang penghentian sementara kompetisi QNB League akibat polemik dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI)/Kemenpora tentang keikutsertaan Persebaya Surabaya dan Arema Cronus yang tak lolos syarat verifikasi yaitu asas legalitas. Perwakilan 18 klub telah disampaikan opsi-opsi yang akan diambil dalam rapat Exco ketika dipanggil untuk berkumpul bersama PSSI dan PT Liga Indonesia di Jakarta pada sehari sebelumnya. n 11 April 2015: Beredar surat ancaman sanksi dari FIFA yang ditandatangani Sekretaris Jenderal
30
Jerome Valcke sehari sebelumnya, 10 April 2015. Dalam surat itu FIFA menilai BOPI telah menambah kriteria tentang keikutsertaan klub. FIFA meminta pemerintah membatasi urusan rumah tangga PSSI. n 12 April 2015: Seluruh pertandingan QNB League resmi dihentikan sementara oleh PT Liga Indonesia berdasarkan keputusan Exco. Pada saat yang sama Kemenpora merespon surat FIFA dan menyatakan tak ada penambahan kriteria yang dilakukan BOPI. Semua kriteria itu tertera dalam PSSI Club Licensing Regulation yang disetujui Exco PSSI pada rapat 28 September 2013. n 13 April 2015: Penghentian liga mulai mendapatkan korban. Persija Jakarta menunggak gaji pemain selama tiga bulan terakhir. Alasan yang dilontarkan manajemen Persija adalah dana sponsor yang tak turun akibat kompetisi berhenti. n 16 April 2015: Kemenpora mengirimkan surat peringatan ketiga (SP3) terhadap PSSI tentang pengabaian teguran dalam dua surat peringatan sebelumnya. Dalam surat peringatan ketiga tersebut Kemenpora memberi tenggat waktu 1 X 24 Jam terhadap PSSI sejak surat itu diterima pada pukul 18.40 WIB. Pada malam harinya terjadi penyerbuan dengan kekerasan oleh sekelompok orang ke diskusi tentang Persebaya Surabaya
yang disiarkan langsung pada malam hari di stasiun televisi lokal, Gedung Graha Pena, Surabaya. n 17 April 2015: Bonek alias suporter sepak bola Persebaya 1927 menolak rencana KLB PSSI di kota tersebut. Mereka menuntut Persebaya dikembalikan seperti semula. Ribuan bonek pun menyatakan akan melakuakn long march untuk menuntut pendapat mereka. n 18 April 2015: Sebanyak 1450 personel aparat keamanan gabungan mengamankan KLB PSSI yang berlangsung di Hotel JW Marriott, Surabaya. Sekitar 300 meter jalan Embong dari lokasi JW Marriott disterilkan polisi dengan barikade empat lapis hingga lokasi hotel. Ribuan bonek telah memadati area sekitar jalan Embong sejak pagi hari. Tengah hari, Kemenpora memublikasikan surat pembekuan PSSI yang ditandatangani Menpora Imam Nahrawi. Dalam surat tersebut dinyatakan persiapan timnas untuk ikut Sea Games 2015 akan diambil alih KONI dan KOI. Beberapa saat setelahnya KLB PSSI menghasilkan La Nyalla Mahmud Mattalitti akan menjad ketua umum organisasi tersebut menggantikan Djohar Arifin. Djohar dan Sekretaris Jenderal PSSI Joko Driyono mundur dari pencalonan mereka menjadi Ketua Umum organisasi itu. La Nyalla terpilih dengan perolehan 92 suara dari total 106 pemilik hak suara. (gbi/cnn)
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Global Sport
Nurdin: Keputusan Menpora Sudah Tepat
Mantan Ketua Umum PSSI, Nurdin Halid, melontarkan dukungan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Menurut Nurdin, organisasi yang pernah dipimpinnya, patut disalahkan terkait kisruh sepak bola nasional satu pekan terakhir. Dalam satu pekan terakhir, Menpora sudah menerbitkan tiga surat peringatan kepada PSSI. PSSI diminta memerintahkan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya agar memenuhi syarat legalitas. Tetapi, PSSI dianggap bergeming. Puncaknya pada Jumat (17/4) yang menjadi tenggat waktu untuk surat peringatan ketiga. Akibat pengabaian, PSSI dibekukan oleh Menpora. Sebagai konsekuensi, hasil Kongres Luar Biasa di Surabaya, Sabtu (18/4), diragukan keabsahanya. “Itu kesalahan PSSI sendiri. Niatnya Menpora itu bagus dan sudah benar sebagai sebuah masukan. Dalam hal ini saya
mendukung Menpora, ada oknum di PSSI yang tidak paham pengelolaan sepak bola profesional,” ucap Nurdin. “Saya dulu telah meletakkan fondasi klub profesional di antaranya, harus membayar gaji pemain, membayar pajak, dan lain sebagainya, tapi semua itu banyak yang dilanggar sekarang. Atas dasar itu saya mendukung Menpora,” lanjut politisi Partai Golkar ini. Sejatinya, perseteruan PSSI vs Menpora bukanlah kali pertama terjadi. Ini merupakan repetisi dari 2011, saat Nurdin berperang urat syaraf dengan Andi Mallarangeng yang menjabat sebagai Menpora. “Kalau di era saya itu memang intervensi dan itu harus dilawan, tapi yang sekarang situasinya berbeda dengan masalah yang juga berbeda. Ini bukan intervensi sebab PSSI yang salah dan tujuan Menpora benar,” tandasnya.(gbi)
Itu kesalahan PSSI sendiri. Niatnya Menpora itu bagus dan sudah benar sebagai sebuah masukan. Dalam hal ini saya mendukung Menpora, ada oknum di PSSI yang tidak paham pengelolaan sepak bola profesional. Nurdin Halid Mantan Ketua Umum PSSI,
Joko Driyono: PSSI Tak Perlu Buru-buru MeRespons Ini penting. Biarkan Exco terpilih melakukan rapat pertama, koordinasi, dan konsolidasi untuk memecahkan masalah. Kami tidak dalam kondisi buru-buru sehingga hasil akhirnya sesuai dengan harapan. Joko Driyono CEO PT Liga Indonesia.
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co
Tepatnya Jumat (17/4) yang lalu, Kemenpora menerbitkan surat pembekuan PSSI. Mengacu kepada surat tersebut, Pemerintah tidak akan mengakui seluruh kegiatan keolahragaan PSSI. Joko Driyono, yang menjabat sebagai CEO PT Liga Indonesia, merasa PSSI tak perlu buru-buru mengambil sikap terhadap keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Besar kemungkinan, keputusan Menpora ini memicu sanksi dari FIFA untuk Indonesia. Pasalnya, FIFA sebelumnya sudah mengultimatum Menpora untuk menghentikan intervensi terhadap PSSI.
Ketika ditanyakan terkait potensi sanksi FIFA, Joko menjawab, “Silakan tanyakan ke FIFA. Saya tidak dalam kapasitas untuk menjawabnya. Tetapi, biarkan ini menjadi tugas pertama Exco.” Masalah pembekuan PSSI ini akan menjadi tugas pertama untuk anggota Komite Eksekutif yang terpilih di Kongres Luar Biasa. “Ini penting. Biarkan Exco terpilih melakukan rapat pertama, koordinasi, dan konsolidasi untuk memecahkan masalah. Kami tidak dalam kondisi buru-buru sehingga hasil akhirnya sesuai dengan harapan.” (gbi/kmp)
31
GLOBALTainment Pamela ‘Duo Serigala’
Akui Foto Semi Bugilnya Beredar di Instagram Personel grup dangdut, Duo Serigala, Pamela Safitri mengakui foto vulgar yang beredar di akun instagram-nya adalah dirinya. Meski begitu, Pamela sempat syok saat pertama melihat foto topless-nya beredar di media sosial. Pamela mengaku kaget saat bangun tidur sudah melihat foto semi bugilnya terpampang di akun instagram miliknya. Pasalnya, ia menyatakan tak pernah mengunggah foto itu. “Aku kaget banget begitu bangun tidur pukul 06.00, lihat Instagram sudah ada foto begitu,” ujar Pamela di Mapolda Metro Jaya, (13/4). Kendati ia mengakui foto-foto yang beredar di media sosial itu adalah foto lamanya. “Itu memang foto-foto lama, aku sendiri enggak nyimpen lagi. Aku juga bingung kenapa masih ada itu ya,” tutur Pamela. Dalam gambar itu, Pamela nampak mempertontonkan buah dadanya yang berukuran jumbo. Pamela langsung menangis seharian usai melihat foto toplesnya beredar di medsos, (10/4). Ia menduga akunnya itu diretas dan pelakunya adalah orang dekat. ”Sepertinya sih orang dekat, tetapi aku enggak mau menduga-duga ya, biar polisi saja,” imbuh perempuan bertubuh bongsor ini. Wanita berambut panjang itu juga kaget saat akun Instagram-nya tidak bisa diakses lagi. Ia menduga, peretas akun tersebut mengubah kata sandi akunnya sehingga ia tidak dapat mengaksesnya lagi. Selain Instagram, akun-akun media sosial Pamela lainnya juga tidak dapat diakses. Didit Dada dari manajemen Pelangi Record, label yang membawahi Duo Serigala, mengaku kedatangannya ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Metro Jaya adalah untuk melaporkan tindak pidana pornografi yang dialami Pamela. “Saat ini belum ada yang dilaporkan, makanya kami lapor biar cepat terungkap siapa yang mengunggah,” kata Didit. Laporan tersebut dibuat dengan nomor TBL/1398/IV/2015/PMJ/Ditreskrimsus. Laporan dibuat dengan Pasal 282 KUHP Juncto Pasal 27 ayat 1 Juncto 45 (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang ITE. (gbi)
32
Edisi 12/April 2015 | E-Magazine globalindo.co