E-MAGAZINE GLOBALINDO.CO EDISI 14

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

1

Fokus Ical -Agung Berebut Tiket Pilkada Perseteruan pengurus Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono kini meruncing pada kepentingan meraih tiket pilkada serentak tahun ini. Golkar kubu Ical yang ngotot merevisi Undang-Undang Partai Politik demi mengubah Peraturan KPU mendapat perlawanan keras dari Agung Laksono Cs.

2

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus

Saat ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) hanya mengakui partai yang telah melakukan Islah atau memiliki kekuatan hukum tetap. Sebelumnya, Panja DPR mendesak PKPU mengakui parpol yang berhak mengikuti pilkada adalah partai yang disahkan dalam putusan terakhir pengadilan.

Tidak lagi menunggu keluarnya putusan incraht dari Mahkamah Agung. Tetapi KPU menolak tegas permintaan itu.

Alhasil, kubu Ical pun gusar dengan kekukuhan KPU. Mereka pun mewacanakan revisi UU Pilkada dan UU Parpol melalui kekuatan fraksinya dan Koalisi Merah Putih di DPR. PKPU tersebut dapat diubah jika ada payung hukumnya.

Bendahara Umum Partai Golkar kubu Ical, Bambang Soesatyo, menegaskan, fraksinya di DPR akan ‘memaksa’ KPU mengubah peraturannya melalui UU Parpol yang akan direvisi.

“DPR segera akan revisi UU Parpol dan Pilkada sebagai payung hukum bagi KPU untuk parpol yang sudah punya keputusan pengadilan, namun belum inkrah karena ada upaya banding atau kasasi,” kata Bambang, saat dihubungi, Selasa (5/4).

Bambang mengatakan, kesepakatan untuk merevisi UU Parpol dan UU Pilkada itu sudah diambil dalam rapat bersama antara pimpinan DPR , Komisi II, KPU dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (4/5) kemarin.

KPU tidak mempunyai payung hukum

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

untuk mengizinkan putusan sementara pengadilan dapat mengikuti pilkada. Karena itu, payung hukum diciptakan dengan merevisi UU Parpol dan UU Pilkada.

“Terlalu dibesarkan jika dikatakan Golkar terancam tidak bisa ikut pilkada. Belanda masih jauh,” kata Sekretaris Fraksi Golkar kubu Ical itu.

Kengototan kubu Ical untuk merevisi UU Parpol dan Pilkada ini kontan mendapat penentangan dari Agung Laksono. Menurut Agung, pihaknya akan melawan pihak manapun yang ingin mengintervensi KPU melalui kekuatan parlemen.

“Siapapun akan kami lawan. Yang mencoba mengajak atau mendorong KPU untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan UU akan berhadapan dengan kami,” kata Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, Selasa (5/5).

Menurut Agung, di dalam UU Partai Politik dan UU Pilkada tidak diatur larangan bagi parpol yang sedang mengalami konflik internal untuk mengajukan calon kepala dan wakil kepala daerah.

Selain itu, lanjutnya, KPU tidak memiliki hak untuk melarang parpol yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti Pilkada.

“Kami yakin KPU akan menjunjung integritasnya,” tegas mantan Ketua DPR RI ini.

Pendapat senada dilontarkan Leo Nababan, Ketua DPP PArtai Golkar kubu Agung

Laksono. Ia menyebut, revisi UU Parpol dan Pilkada dipaksakan untuk mengakomodasi kepentingan kubu Aburizal dan Djan Faridz di PPP yang telah mengantongi Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk Golkar baru putusan sela) agar dapat mengikuti pesta lima tahunan itu.

“Jangan merevisi undang-undang karena kepentingan kelompok,” kata Ketua DPP Partai Golkar kubu Agung, Leo Nababan, di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (5/5).

Leo menjelaskan, DPR sebagai wakil rakyat haruslah bekerja berdasarkan kepentingan rakyat. Menurut dia, saat ini banyak UU yang berkaitan langsung dengan kehidupan rakyat yang harus direvisi.

“Apa kurang kerjaan DPR ini? Jangan merevisi UU sesuai kehendak sendiri,” ucap Leo. Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno‎ mengatakan, tidak menutup kemungkinan, Partai Golkar dan PPP absen dari pilkada serentak pada tahun ini. Hal tersebut akan terjadi bila konflik internal masih terjadi di dua partai tersebut.

“Aturannya memang demikian. Undangundang mengatakan tidak bisa mengikuti pilkada apabila masih terjadi perselisihan internal dalam partai,” kata Tedjo kepada wartawan saat ditemui di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5). (kc/gbi)

3

Fokus

Pilkada Serentak Potensi Tanpa Golkar-PPP Komisi Pemilihan Umum menolak desakan Panitia Kerja Komisi II DPR untuk mengacu pada putusan pengadilan terakhir dalam menentukan pengurus yang berhak mengikuti pilkada serentak 2015. Komisi penyelenggara pemilu itu bersikukuh akan menolak rekomendasi calon kepala daerah dari parpol yang masih bersengketa, sesuai Undang-Undang Partai Politik.

DPR sebagaimana poin 3 rekomendasi Panja, meminta agar acuan KPU adalah putusan pengadilan terakhir yang diterima KPU. Sebab jika merujuk putusan inkrah dari MA, maka hampir dipastikan dua parpol yang masih bersengketa di pengadilan yakni Golkar dan PPP tidak bisa mengikuti pilkada karena proses hukumnya masih cukup panjang.

4

Putusan pengadilan terakhir yang diinginkan panja jelas menguntungkan salah satu kubu di Golkar dan PPP yang kini masih bersengketa secara hukum. Di internal PPP, desakan Panja jelas menguntungkan kubu Djan Faridz yang memenangkan gugatan PTUN. Putusan PTUN yang membatalkan SK Menkumham kini masih dinaikkan ke

tingkat banding oleh Kemenkumam dan kubu Rommahurmuziy (Romi).

Adapun di tubuh Partai Golkar, belum ada putusan akhir dari PTUN. Namun dalam putusan sela, PTUN menunda pemberlakukan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol pimpinan Agung Laksono.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Fokus

Nah, KPU enggan menuangkan permintaan Panja DPR tadi ke dalam peraturan KPU yang meregulasi mekanisme pencalonan kepala daerah dan parpol pengusungnya. KPU tetap berpegang pada keputusannya bahwa dualisme kepengurusan parpol yang masih bersengketa di pengadilan akan ditolak keikutsertaannya dalam Pilkada.

“Kecuali ada islah atau putusan yang bersifat inkrah yag diekluarkan Mahkamah Agung,” kata komisioner KPU bidang hukum Ida Budhiati usai rapat di gedung DPR, Jakarta, Senin (3/5). ”Dalam pandangan kami, untuk poin ketiga ini sulit untuk bisa diterima sebagai sebuah norma dalam peraturan KPU karena yang kami pahami dalam UU bahwa putusan yang berkekuatan hukum tetaplah yang bisa dilaksanakan. Kalau sudah menjadi norma Undang-undang, maka hukum positif mengikat kepada semua

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

orang termasuk kepada KPU yang diberikan tugas (melaksanakan UU),” tegas Ida. Ida mengatakan, jika belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap sampai masa pendaftaran 26-28 Juli, maka kedua kubu yang bersengketa harus berdamai untuk menentukan satu kepengurusan.

“Kalau tidak ada inkrah dan perdamaian juga, maka KPU Provinsi dan Kab/kota tak dapat menerima (pendaftaran calon dari parpol yang bersangkutan),” ujarnya.

Soal kesepakatan DPR dalam rapat tadi untuk merevisi UU Pilkada dan UU Parpol untuk mengakomodir rekomendasi panja,‎ KPU menyatakan hal itu sepenuhnya kewenangan DPR. KPU akan mengikuti jika revisi itu terjadi.

“Apabila dalam perjalanan ada fatwa MA atau kemudian legislatif review, tentu KPU akan ikuti,” ucap mantan ketua KPU Jawa Tengah itu. (dt/gbi)

Jika belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap sampai masa pendaftaran 26-28 Juli, maka kedua kubu yang bersengketa harus berdamai untuk menentukan satu kepengurusan. Kalau tidak ada inkrah dan perdamaian juga, maka KPU Provinsi dan Kab/kota tak dapat menerima (pendaftaran calon dari parpol yang bersangkutan).

Ida Budhiati Komisioner KPU Bidang Hukum.

5

Fokus

Kapolri: Golkar dan PPP Bisa Picu Konflik di Pilkada Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai perselisihan kepengurusan dalam struktur organisasi Partai Golkar dan PPP sangat rentan memicu konflik horizontal terutama di tingkat akar rumput saat digelarnya pilkada serentak pada 9 Desember 2015. “Karenanya inventaris akan dilakukan terhadap karakter wilayah, partai politik, dan figur yang akan dicalonkan dalam pilkada karena bisa saja hal-hal seperti itu membawa konflik pada saat pelaksanaan pilkada,� katanya seusai acara rapat koordinasi persiapan pilkada serentak di Gedung Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).

Terkait dengan jaminan keamanan, Kapolri mengatakan telah siap dengan berbagai hal yang sifatnya antisipasi seperti operasi, pelatihan, dan persiapan distribusi personel di tiap daerah. “Secara umum kami siap,� ujarnya.

Sementara itu, daerah-daerah yang menjadi perhatian khusus pengamanan oleh Polri saat pelaksanaan pilkada serentak tersebut di antaranya adalah Aceh, Papua, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2015 di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Pilkada selanjutnya digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Pada Juni 2018, akan digelar pilkada di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota.

Sedangkan pilkada serentak secara nasional akan digelar pada 2027, di 541 daerah. Pelantikan gubernur terpilih akan dilakukan oleh Presiden secara bersamaan di Istana Negara.

Untuk bupati dan wali kota, pelantikannya akan tetap dilaksanakan dalam sidang paripurna DPRD kabupaten/kota. (gbi)

6

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Peristiwa

Modus Baru, Peredaran Narkoba Dikemas Bungkus Biskuit Unit Reskrim Polsek Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur, menangkap pengedar narkoba jenis sabu. Modus pengedaran kali ini tergolong baru yakni dikemas dalam bungkus biskuit dan diedarkan dalam bentuk ranjau. Sistem ranjau ini adalah ketika sabu-sabu tersebut dititipkan kepada seorang pemilik warung yang kemudian akan diambil oleh para pembeli.

Polisi telah menangkap seorang pelaku dengan barang bukti 3 paket sabu seberat 5 gram.

Unit Reskrim Polsek Dukuh Pakis, Senin (4/5) berhasil menangkap pengedar sabu dengan modus mengemas dan mencampurkannya dalam biskuit yang terbungkus snack biskuit di daerah Dukuh Kupang Surabaya.

Dalam pengungkapan tersebut diamankan tersangka bernama Iwan Santoso (48) warga Gubeng Klingsingan yang indekos di Jalan Dukuh Kupang Surabaya. Dalam pengakuannya kepada petugas, Iwan mengaku sudah mengedarkan 43 paket sabu dalam bungkus biskuit tersebut.

Kepolisian terus memburu pelaku pengedar sabu lainnya dengan modus berbungkus snack biskuit. Setelah pada Senin (4/5) yang

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

lalu, polisi berhasil menangkap Iwan Santoso (48) warga Gubeng Klingsingan yang indekos di Jalan Dukuh Kupang Surabaya.

“Dari pemeriksaan secara maraton terhadap tersangka, kami dapatkan tersangka lain sebagai pengecernya. Inisialnya H,” kata Kanit Reskrim Polsek Dukuh Pakis Iptu Sigit Susanto, mendampingi Kapolsek, Kompol Tommy Ferdian, Surabaya, Selasa (5/5).

Pihaknya mengaku cukup kesulitan mendeteksi arus distribusi sabu itu dan membutuhkan waktu pengintaian berharihari lamanya.

“Siang dan malam, kami sebar anggota ke

warung-warung untuk mencari tahu distribusi sabu itu,” ujarnya.

Untuk peran tersangka H sendiri, kata Sigit diduga bukan seorang bandar melainkan hanya sebatas kurir. “Dia hanya menaruh barang dan diambil oleh Iwan untuk dititipkan di minimarket,” jelasya Dari pengakuan tersangka, yang sangat memprihatinkan adalah sabu yang dicampur dan dibungkus snack biskuit tersebut tidak dijual eceran di warung-warung melainkan dititipkan di beberapa minimarket.

“Anggota lagi menyelidiki di minimarket mana saja yang dititipkan oleh tersangka dan komplotannya,” ucapnya.(sn)

7

politik Tantang SBY, Marzuki Alie dan Gede Pasek Belum Dapat Undangan Kongres Demokrat Sudah ada tiga calon yang digadang-gadang bakal maju di kongres Demokrat. Mereka yakni incumbent Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika.

Sayangnya dua penantang SBY itu hingga kini belum mendapat undangan kongres.

8

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik Marzuki mengaku tidak mengetahui alasan panitia yang sampai saat ini belum memberikan undangan. Dia mencoba berfikir positif jika undangan memang belum dikirim.

“Sampai saat ini belum ada undangan ke saya untuk hadir dalam kongres di Surabaya nanti. Saya tidak tahu apakah memang belum dikirim atau ada alasan lain kenapa saya belum mendapatkan undangannya sampai sekarang,” ujar Marzuki saat dihubungi, Selasa (5/5).

Marzuki juga mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penyelenggaraan kongres ini.

Meskipun diketahui, Marzuki saat ini masih menjabat sebagai wakil ketua majelis tinggi Partai Demokrat.

“Saya sebagai wakil ketua majelis tinggi sama sekali tidak dilibatkan. Dihubungi saja tidak berkaitan dengan kongres ini,” tutur dia.

Marzuki kembali berpikir ulang untuk maju di kongres jika tak mendapatkan undangan seperti saat ini. Dia juga merasa tidak perlu datang ke kongres jika tak diundang oleh panitia. “Yah kalau tidak diundang oleh panitia, apakah pantas saya hadir? Kita lihat saja nanti perkembangannya,” tegasnya.

Namun pendapat berbeda dilontarkan

Gede Pasek. Pasek yang sudah jauh hari menyatakan berani bersaing dengan SBY, berkomitmen akan tetap hadir di Surabaya.

Walaupun pada akhirnya nanti dirinya tidak diundang oleh panitia.

“Saya belum tahu apakah saya diundang atau tidak karena undanganya belum saya terima. Tapi saya tetap akan ke Surabaya untuk hadir dalam kongres,” ujar Pasek.

Namun Pasek tak mau menegaskan apakah jika nanti tidak diundang akan tetap maju sebagai calon ketua umum Demokrat bersama SBY dan Marzuki Alie. “Tidak ada komentar untuk itu,” tegasnya. (gbi)

Tidak Mengundang Golkar dan PPP Sejumlah petinggi partai politik diundang hadir dalam pembukaan Kongres Partai Demokrat di Surabaya, Senin (11/5).

Namun, Partai Golkar dan PPP dipastikan tidak diundang karena masih terjadi dualisme kepengurusan.

“PPP dan Golkar masih dualisme, jadi tidak kami undang keduanya,” kata Ketua DPD Partai

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Demokrat Jatim, Soekarwo, Senin (4/5) lalu.

Selain dua partai yang masih berkonflik itu, menurut Soekarwo, semua pimpinan partai politik dipastikan datang, termasuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Pak Presiden dan wakilnya sudah dipastikan datang,” ujar Gubernur Jatim itu.

Soekarwo memastikan, semua persiapan

kongres secara teknis sudah hampir 100 persen. Lokasi kongres dipusatkan di Hotel Shangri La. Salah satu rangkaian acara kongres, yakni jalan sehat bersama masyarakat Surabaya yang digelar pada Minggu (3/5). Nantinya dalam kongres akan dipilih ketua umum Demokrat yang baru. (gbi)

9

Politik

Pasek Tetap Akan Hadiri Kongres Demokrat Politikus Partai Demokrat Gede Pasek Suardika mengaku belum mendapat undangan kongres Partai Demokrat yang akan digelar di Surabaya pada 11-13 Mei 2015 mendatang.

Loyalis mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu tetap akan hadir ke arena kongres meskipun tidak diundang. Selama ini Pasek kerap mengkritik proses kongres partai berlambang mercy itu.

“Saya tetap akan ke Surabaya untuk hadir dalam kongres,” kata Pasek saat dihubungi wartawan, Selasa (5/5).

Pasek dari awal sudah menyatakan akan maju sebagai calon ketua umum Partai Demokrat dan akan bersaing dengan SBY. Pasek enggan menjelaskan kehadirannya ke Surabaya tetap akan maju atau tidak. ”Tidak ada komentar untuk itu,” kata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Bali ini.

Di sisi lain Marzuki yang rencananya akan maju sebagai calon ketua umum ini mengaku juga tidak pernah dilibatkan sama sekali mengenai kongres ini. Padahal, dia menjabat sebagai wakil ketua Majelis Tinggi.

“Sampai saat ini belum ada undangan ke saya untuk hadir dalam kongres di Surabaya nanti.

Saya tidak tahu apakah memang belum dikirim atau ada alasan lain kenapa saya belum mendapatkan undangannya sampai sekarang,” ujar Marzuki ketika dihubungi, Selasa (5/5).

“Saya sebagai wakil ketua Majelis Tinggi sama sekali tidak dilibatkan. Dihubungi saja tidak berkaitan dengan kongres ini,”

10

katanya.

Lalu apakah dirinya akan hadir dalam kongres meski tidak diundang nanti? Marzuki pun balik bertanya jika dia tidak diundang oleh panitia, apakah pantas hadir dalam suatu acara.

“Yah kalau tidak diundang oleh panitia, apakah pantas saya hadir? Kita lihat saja nanti perkembangannya,” imbuhnya.

Kongres akan Dibuka Presiden Jokowi Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan, mengaku sudah menyampaikan undangan itu kepada Presiden. “Kita harapkan beliau yang memberikan kata sambutan sekaligus membuka (Kongres),” ujarnya, Selasa (5/5).

Syarief memastikan, persiapan pelaksanaan kongres sudah mencapai seratus persen. Semua pemimpin partai politik dalam Koalisi Merah Putih (KMP) maupun Koalisi Indonesia Hebat (KIH) diundang dalam pembukaan.

Panitia penyelenggara juga sudah bertemu dengan Kepala Polri dan melaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Panitia diagendakan akan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam kongres itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diunggulkan menjadi calon Ketua Umum lagi. Tetapi ada dua kader yang bersiap bersaing dengan SBY, yakni Marzuki Alie dan Gede Pasek Suardika. Marzuki Alie adalah mantan Ketua DPR dan Gede Pasek Suardika mantan legislator Partai Demokrat yang kini menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah utusan Bali.(viv/sdn)

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Politik

Agus: SBY Bisa Terpilih Secara Aklamasi Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menilai Kongres III partainya nantinya akan berlangsung aklamasi dalam penentuan ketua umum. Kemungkinan itu merujuk besarnya dukungan yang diberikan daerah kepada Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Agus Hermanto menegaskan, aklamasi di Demokrat bukan diciptakan. Menurut dia, aklamasi datang sendiri manakala seluruh ketua DPC/DPD memberikan suaranya kepada SBY. Namun ia menepis adanya penggalangan dukungan yang dilakukan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat kepada daerah untuk SBY. Dukungan yang diberikan daerah kepada SBY berdasarkan kesadaran agar Partai Demokrat dapat memperoleh kembali kebesarannya.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

“Yang menginginkan itu para pemilik hak suara untuk meningkatkan elektibilitas di (pemilu) 2019, dan semua sepakat untuk dipimpin oleh SBY,� ungkap Agus hermanto, Senin (27/4) yang lalu.

Wakil ketua DPR ini menekankan aklamasi masih menjadi hasil dari berjalannya proses demokrasi dalam proses pengambilan suara.

Namun, proses voting bisa saja terjadi dalam kongres apabila memang tidak tercapainya aklamasi atau musyawarah dan mufakat. “Aklamasi tidak boleh dipermasalahkan.

Kalau memang tidak tercapai, maka akan dilakukan voting,� tuturnya.

Partai Demokrat akan menggelar Kongres di Surabaya pada 11-13 Mei mendatang. Polemik jelang kongres pun mulai terjadi. Dari pernyataan kesiapan untuk maju menjadi calon ketua umum, hingga klaim dukungan

suara.

Sampai saat ini, SBY memang menjadi calon kuat ketua umum. Baik DPP, daerah, dan kader muda Demokrat siap untuk mengawal dan mendukung SBY untuk memimpin kembali partai berlambang Mercy itu.

Kendati demikian, masih ada Marzuki Alie dan I Gede Pasek Suardika yang juga mencoba maju sebagai calon ketua umum.

Marzuki mengatakan, adanya suara di daerah yang lebih menginginkan SBY menjabat sebagai Majelis Tinggi Partai atau Dewan Pertimbangan Partai.

Sedangkan, Gede Pasek menyatakan maju dalam bursa pemilihan ketua umum karena menginginkan proses demokrasi terjadi dalam Partai Demokrat. Selain itu, juga ingin menunjukkan bahwa Partai Demokrat bukan partai keluarga.(gbi)

11

Politik

SBY “Diingatkan” Tidak Maju Dalam Kongres Kabar bakal kembali majunya Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Kongres III Partai Demokrat mendapat tanggapan dari Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro.

Siti Zuhro menilai, SBY telah berada di puncak karier sehingga maju sebagai calon ketua umum sama saja menurunkan kelasnya. Menurutnya, SBY telah berada di puncak karier setelah berhasil memimpin partai, berhasil mendongkrak perolehan suara dalam Pemilu 2014, dan berhasil menyelesaikan masa jabatan sebagai Presiden selama dua periode.

Atas dasar itu, Siti menyarankan SBY menjadi figur panutan di internal Demokrat dan memastikan partainya tetap solid. “Saya bilang, SBY sudah ada di puncak karier sebagai politisi, jangan down grade dengan maju sebagai calon (ketua umum) lagi,” kata Siti Zuhro, Senin (27/4) yang lalu.

Mengingat ketokohan dan kultur Partai Demokrat yang masih membutuhkan SBY sebagai figur penting yang mampu menjaga soliditas, menudut dia, SBY bisa mengambil peran di Partai Demokrat dengan jabatan dewan pembina atau majelis tinggi.

“SBY cukup menyaksikan semuanya

berjalan baik,” tegasnya.

Siti menambahkan, ada dua kemungkinan yang membuat SBY bersedia maju kembali sebagai ketua umum Demokrat. Dua alasan itu adalah karena SBY menganut kultur ingin tetap berkuasa melalui partai politik, atau karena SBY merasa sebagai pemilik penuh Partai Demokrat.

“Merasa memiliki penuh partainya sehingga partai dianggap rumah tangganya. Jangan ada kecenderungan salah seperti itu,” ungkap Siti.

Karena itu, Siti mendorong agar Kongres III Demokrat digelar adil dan demokratis. Peluang bagi kader yang memenuhi syarat sebagai calon ketua umum harus dibuka lebar dan jangan ada skenario aklamasi sebelum kongres berlangsung.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Tinggi Demokrat Marzuki Alie menyarankan agar SBY tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum. Menurut Marzuki, ketokohan SBY lebih diperlukan sebagai pemersatu internal dan pembimbing partai.

Namun jauh-jauh hari SBY telah menyatakan bersedia kembali menjabat ketum jika didukung mayoritas kader Demokrat. Meski sebenarnya, ia ingin menyerahkan posisi ketua umum Demokrat selanjutnya kepada kader Demokrat lainnya.(gbi)

SBY sudah ada di puncak karier sebagai politisi, jangan down grade dengan maju sebagai calon (ketua umum) lagi.

Siti Zuhro Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),

12

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Panggung Aspirasi

Komisi D Minta Ijin Klinik dan Rumah Sakit Swasta Ditinjau Sejumlah anggota Komisi D (pendidikan dan kesra) DPRD Surabaya meminta pemkot Surabaya segera meninjau ulang perijinan sejumlah klinik dan rumah sakit swasta yang masih enggan bekerjasama dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Anugerah Aryadi

Jika anggota dewan saja sangat sulit mendapatkan pelayanan BPJS, apalagi masyarakat biasa.

Padahal kita selama ini sudah membayar lewat potongan gaji.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Menurut Anugerah, pihaknya sangat kecewa dengan pelayanan BPJS di sejumlah tempat layanan kesehatan (klinik dan rumah sakit). Bahkan ia berniat akan mengembalikan kartu layanan kelas satu yang didapatnya karena dianggap tidak membantu.

“Jika anggota dewan saja sangat sulit mendapatkan pelayanan BPJS, apalagi masyarakat biasa. Padahal kita selama ini sudah membayar lewat potongan gaji,” sesal Anugerah Aryadi, saat hearing di Komisi D, Senin (4/5) yang lalu.

Tidak hanya itu, anggota dewan juga kebingungan harus merujuk ke tempat layanan kesehatan ketika kondisinya emergency seperti pada hari libur. Pengalaman selama ini, tidak ada satupun tempat layanan kesehatan rujukan BPJS yang bisa menerima.

“Tempat layanan yang tertulis di kartu saya ternyata hanya sebuah klinik berobat milik PT KAI dan tutup. Kami ini bayar loh, tidak gratis. Kami butuh kejelasan soal ini,” tegasnya.

Sementara wakil ketua Komisi D Juanedi meminta agar sejumlah tempat layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik atau tempat yang lain, yang hingga saat ini belum bersedia bekerjasama

dengan BPJS ditinjau ulang.

Ia tidak bisa menerima alasan jika rumah sakit swasta merasa belum siap. Mengingat program BPJS ini sudah lama dilaunching oleh pemerintah. “Jika tidak mau bekerjasama dengan BPJS, kami minta Pemkot Surabaya untuk meninjau ulang perijinannya, bila perlu ditutup dulu untuk sementara,” ancamnya.

Kritikan pedas juga keluar dari Sekretaris Komisi D Fatchul Muid. Dirinya menilai, pelayanan kesehatan BPJS tidak jauh berbeda dengan perusahaan asuransi jiwa swasta lainnya yang hanya berorientasi keuntungan, bahkan lebih buruk.

“Saya mendapat kesan jika BPJS sengaja mencari keuntungan dengan cara membuat stres pasien dengan terpaksan mengambil solusi jalur berobat yang tetap membayar, dengan demikian BPJS lolos dari klim,” tandasnya.

Muid meminta agar rumkit baik pemerintah maupun swasta lebih mendahulukan rasa kemanusiaan dari pada mementingkan keuntungan. Karena banyak kasus pasien harus membayar dulu sebelum mendapatkan pelayanan BPJS. “Itu yang saya alami sendiri,” pungkasnya.(bmb/adv)

13

GLOBAL Justice

1 Rupiah

Gugatan Novel Ke Bareskrim

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan menuntut Bareskrim membayar ganti rugi Rp 1 dalam gugatan praperadilan yang dia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/5) lalu. Selain itu, Novel melalui kuasa hukumnya juga mendesak Kepala Polri, Jenderal Badrodin Haiti mengaudit Bareskrim.

14

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice

Novel Baswedan (kiri) bersama Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP (tengah) dan kuasa hukumnya saat memberikan keterangan pers di Gedung KPK.

Kuasa hukum Novel, Muhammad Isnur mengatakan, tuntutan kepada Bareskrim memang tidak bertujuan mengeruk keuntungan. Namun hanya sebagai upaya untuk mencari keadilan sekaligus sindiran kepada Bareskrim.

“Kalau suruh bayar Rp 1 miliar gampang buat polisi. Cari Rp 1 yang pusing,” kata Isnur.

Selain itu, Novel juga menuntut permohonan maaf dari kepolisian pada dirinya dan keluarga. Permohonan maaf harus ditulis melalui baliho bertuliskan ‘Kepolisian RI memohon maaf kepada Novel Baswedan dan keluarganya atas penangkapan dan penahanan yang tidak sah.’

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, resmi mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan Badan Reserse

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Kriminal Markas Besar Kepolisian RI. Berkas gugatan diajukan tim kuasa hukum Novel ke PN Jaksel, Senin (4/5).

Polisi sempat menahan Novel untuk proses pemeriksaan serta rekonstruksi kasus di Bengkulu. Namun Presiden Joko Widodo meminta polisi untuk membebaskan Novel.

Kuasa hukum Novel yang lain, Asfinawati mengatakan, pihaknya meminta majelis hakim praperadilan menyatakan penangkapan dan penahanan terhadap Novel tak sah. Selain itu, ia juga meminta Kepala Kepolisian RI melakukan audit kinerja terhadap Bareskrim Polri dalam menyelidiki kasus Novel.

“Kami perlu mempertanyakan ada apa di balik ini semua. Siapa yang didengarkan para penyidik? Kapolri, Wakapolri, Kepala Bareskrim, atau siapa?,” tanya Asfinawati.

Bareskrim Mabes Polri menciduk Novel di rumahnya, Jumat (1/5), pekan lalu. Pen-

angkapan Novel terkait kasus penganiayaan terhadap tersangka pencurian sarang burung walet yang dituduhkan kepadanya. Saat kejadian itu tahun 2004 silam, Novel masih menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bengkulu pada 2004.

Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kasus ini sempat dibekukan lantaran ada gesekan antara Polri dan KPK akibat penanganan kasus simulator SIM yang melibatkan Inspektur Jenderal Djoko Susilo.

Kasus Novel dihidupkan kembali setelah KPK menyidik kasus korupsi yang melibatkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polisi memprioritaskan kasus tersebut dengan mempercepat proses pemberkasan. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan kasus Novel bakal dilanjutkan hingga ke pengadilan.(tp/gbi)

15

Global Justice

5 Argumen Pihak Novel terkait Penangkapannya

Tim kuasa hukum Novel Baswedan akan mendaftarkan gugatan praperadilan atas proses penangkapan dan penahanan terhadap sang penyidik KPK. Ada sejumlah argumen yang mendasari gugatan itu.

“Tim Anti Kriminalisasi sebagai kuasa hukum Novel Baswedan mengajukan praperadilan atas penangkapan dan penahanan yang dilakukan Kepolisian RI pada tanggal 1 Mei 2015,” ujar salah satu kuasa hukum Novel, M Isnur, dalam pernyataan tertulis, Senin (4/5).

Berikut Argumen-argumen dari Pihak Novel Baswedan: 1. Penangkapan dan penahanan didasarkan atas kasus yang disangkakan kepada Novel Baswedan atas nama korban Mulya Johani alias Aan dengan sangkaan Pasal 351 ayat (1) dan (3). Namun yang dijadikan dasar dalam melakukan penangkapan

justru Surat Perintah Penyidikan lain yang memuat Pasal yang berbeda yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 Jo. Pasal 52 KUHP.

2. Dasar dikeluarkannya surat perintah penangkapan dan penahanan salah satunya adalah Surat Perintah Kabareskrim No. Sprin/1432/Um/IV/2015/Bareskrim tertanggal 20 April 2015. Hal ini tidak lazim karena dasar menangkap-menahan adalah Surat Perintah Penyidikan. Kabareskrim bukan bagian dari penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan.

3. Terdapat serangkaian pernyataan kebohongan dari Mabes Polri kepada publik yang menutup-nutupi fakta sebenarnya terkait penangkapan dan penahanan.

Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas

dalam setiap proses penyidikan.

4. Perbedaan antara perintah Presiden dan pernyataan Kapolri tentang tidak adanya penahanan dengan fakta penahanan Novel mungkin berarti Tidak ada koordinasi di antara Kapolri dengan Kabareskrim, Kabareskrim melawan perintah Kapolri dan Presiden, Direktur Tindak Pidana Umum yang membawahi penyidik lebih mendengarkan perintah Kabareskrim dibandingkan Kapolri dan Presiden.

5 Selain hal-hal di atas, praperadilan ini didasarkan atas alasan penangkapan tidak sesuai prosedur, surat perintah penangkapan kadaluarsa, penahanan dilakukan tanpa memenuhi syarat subyektif penahanan dan tidak sesuai prosedur, penangkapan dan penahanan dilakukan dengan disertai berbagai pelanggaran ketentuan hukum.(dtn)

JK Dukung Novel Gugat Kepolisian

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung langkah penyidik KPK Novel Baswedan untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penangkapannya oleh kepolisian. “Bagus langkah itu memang harus begitu, supaya terbuka dan jelas semuanya,” kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Senin (4/5) lalu.

JK menambahkan melalui sidang praperadilan maka kasus yang selama ini menyeret nama Novel bisa terbuka dan jelas duduk

16

perkara atau masalahnya.

Pada kesempatan yang sama JK juga menampik bahwa pernyataan yang dia lontarkan sebelumnya merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penahanan Novel. “Kan yang Saya minta itu transparan, kriminalisasi itu kan kalau kasus-nya mengada-ada,” katanya menjelaskan.

Kala itu, JK dikritik karena tanggapannya yang berbeda jauh dengan pasangan-

nya, Presiden Jokowi. Jika Jokowi meminta Polisi untuk tak menahan Novel, JK meminta masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Polri untuk menuntaskan kasus Novel.

“Ini perkara biasa. Tidak mungkin ada masalah yang dibiarkan begitu saja. Salah polisi. Kalau ada kasus yang diperiksa, polisi jangan disalahkan pula,” ujar JK. Kendati demikian, kini JK tetap mendukung sidang praperadilan Novel Baswedan. (cnn)

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Justice

Buwas Bantah Beri Surat Perintah Pangkapan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Budi Waseso (Buwas) membantah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Novel Baswedan. Ia mengaku mengetahui penangkapan Novel dari penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum.

Buwas menegaskan penangkapan hingga penahanan adalah kewenangan penyidik dan tidak bisa diintervensi.

Menurutnya sampai saat ini tidak ada ganjalan terkait penanganan kasus yang melibatkan para personel KPK. “Tidak ada surat perintah dari saya.

Yang ada tim menyampaikan ke saya bahwa akan ada penangkapan,” ujarnya di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (4/5) lalu.

Kuasa hukum Novel, Muhamad Isnur, mempertanyakan salah satu dasar penangkapan kliennya. Salah satu dasar penangkapan, menurut Isnur, adalah Surat Perintah Kabareskrim Polri Nomor Sprin/4132/Um/IV/2015/Bareskrim tanggal 20 April 2015.

“Masak dasar penangkapan Novel Baswedan atas perintah Kabareskrim?

Mana ada itu? Ini menyiratkan bahwa peran subyektif pimpinan mengintervensi jalannya penyidikan di Polri,” kata Isnur.

Novel Baswedan ‘dijemput’ penyidik Bareskrim Polri di kediamannya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat 1 Mei 2015 sekitar pukul 00.00 WIB. Tindakan ini didasarkan pada status Novel yang

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 1 Oktober 2012.

Kepolisian menyangka Novel Baswedan telah melakukan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet ketika bertugas di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bengkulu pada 18 Februari 2004. Kala itu Novel masih berstatus sebagai anggota Polri aktif berpangkat inspektur satu dan menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bengkulu.

Alasan Kabareskrim Bebaskan Novel Kepala Badan Reserse dan Kriminal, Brigjen Pol Budi Waseso menyatakan, penundaan penahanan terhadapa Novel Baswedan dilakukan karena situasi politik belum kondusif.

“Beliau bukan dihentikan. Untuk penahanan segala macam ditunda atau tidak dilakukan, karena ini kepentingan situasi.

Itu bagus saja, Presiden Joko Widodo telah menginstruksi kepada Kapolri Jendral Badrodin Haiti, agar tak menahan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan,” ujar Budi Waseso.

Budi menuturkan, penahanan Novel akan tetap dilakukan di waktu yang tepat.

“Mungkin situasi, karena yang menyangkut Novel kan booming. Kasusnya penegakan hukum biasa. Tapi karena jadi resistensi maka yang dikatakan presiden kita ikuti saja. Ini demi kebaikan,” tuturnya.(viv/l6)

17

GLOBAL JATIM ISL Dihentikan, Klub Asal Jatim Terancam Gulung Tikar Sejumlah klub asal Jawa Timur merasakan dampak buruk akibat dihentikannya kompetisi Indonesia Super League 2015 oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia. Manajemen klub harus memutar otak agar penghentian kompetisi tersebut tidak membuat mereka gulung tikar.

18

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim

Pihak menajemen mengaku tidak bisa berbuat apapun untuk menyelamatkan tim selain melakukan efisiensi biaya dan renegosiasi dengan pihak sponsor maupun pemain. Klub yang terancam bubar misalnya, Persatuan Sepakbola Lamongan (Persela).

Manajemen Persela terpaksa memutus kontrak dan membayar gaji para pemainnya hanya tiga bulan.

“Persela akan membayar gaji para pemain sesuai kontrak, yakni sampai kompetisi berakhir (dihentikannya kompetisi),” tutur Manajer Persela Lamongan, Yunan Achmadi, Senin (4/5). Dengan begitu, maka para pemain mendapatkan gaji selama tiga bulan, terhitung sejak kontrak ditandatangani pemain pada Januari 2015 hingga April ini.

Selanjutnya, manajemen Persela memutus kontrak sesuai dengan surat keputusan PSSI dan PT Liga Indonesia yang diterima tim. Dalam surat resmi yang diterima Minggu (3/5) kemarin, PSSI mengakhiri kompetisi dengan alasan force majeure.

“Klausul force majeure juga ada dalam kontrak, sehingga pemberian gaji akan diberikan sampai dengan keputusan PSSI mengakhiri kompetisi,” terang Yunan.

Kondisi merugi akibat penhentian kompetisi dialami manajemen Arema Malang.

Klub kebanggaan warga Malang itu menyatakan kehilangan potensi pendapatan Rp 15 miliar akibat dihentikannya kompetisi.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

“Pendapatan dari sponsor pasti terganggu. Kalau tidak ada pertandingan, otomatis semua kan akan ditinjau ulang,” kata Media Officer Arema, Sudarmaji.

Menurut Sudarmaji, hilangnya pendapatan tersebut karena tidak ada pemasukan dari penjualan tiket pertandingan maupun sponsor yang seharusnya terus mengalir jika pertandingan berlangsung. Piihaknya juga tidak bisa berbuat apapun terkait kondisi ini selai menunggu keputusan PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga selanjutnya.

“Dalam kompetisi ini kami menyerap sekitar Rp 45 miliar, jika dihitung 30 persennya berarti potensi yang bisa hilang dari sponsor sekitar Rp 15 miliar,” sebut Sudarmaji.

Terkait nasib pemain, Sudarmaji mengaku manajemen terpaksa ‘merumahkan’ (libur) hingga ada keputusn resmi dari induk organisasi sepakbola nasional maupun Kemenpora.

Seperti diberitakan, saat ini pihak manajemen memilih menunggu surat resmi dari PSSI sebelum memulai langkah. Bukan hanya langkah untuk menghadapi pihak sponsorship, manajemen juga memilih menunggu sebelum menghadapi kondisi internal pelatih dan pemain.

“Kami belum melakukan koordinasi dengan pemain, kan suratnya PSSI belum kami terima. Kalau sudah ada surat baru bukti surat itu bisa kami jadikan bahan diskusi,”

terang Sudarmaji.

Langkah berbeda diambil klub Persebaya Surabaya. Klub yang tengah dilanda dualisme ini tetap berlatih, meski para pemain belum mendapat kejelasan masa depannya.

“Saat tim diliburkan, kami telah menyampaikan jika pemain kembali berkumpul untuk latihan. Jadi kami tetap latihan seperti biasa.

Sesuai jadwal,” kata Pelatih Persebaya, Ibnu Grahan.

Menurut Ibnu, timnya tetap akan berlatih kembali sambil menunggu perkembangan.

Namun lokasi berlatih, masih belum dipastikan.

Kemungkinan Persebaya akan berlatih di Lapangan Brigif 1 Gedangan Sidoarjo atau Lapangan SIER, Rungkut, Surabaya.

“Saya terlah koordinasi dengan Pak Gede (Gede Widiade, CEO Persebaya), dan mengatakan latihan tetap jalan terus,” kata Ibnu.

Pelatih dan manajemen rencananya akan membahas masa depan tim pada Kamis, 7 Mei nanti. Dalam pertemuan itulah nanti akan ditentukan langkah Persebaya selanjutnya.

Sektretaris Persebaya, Rahmad Sumanjaya mengatakan, pihaknya akan melakukan pertemuan internal, ketika semua pemain berkumpul kembali.

“Akan ada pertemuan internal, untuk membahas kompetisi yang selesai tidak tepat waktu ini,” kata Rahmad. (sc/gbi)

19

Global Jatim

Gus Ipul Sesalkan Penghentian Kompetisi Kepetusuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menghentikan kompetisi disesalkan Wakil Gubernur Jawa Timur, Syifullah Yusuf. Pria yang akrab Gus Ipul itu menilai dihentikannya seluruh laga sepakbola sangat merugikan masyarakat.

“Masyarakat kehilangan hiburan dari menonton pertandingan sepak bola,” kata Gus Ipul, Minggu (3/5) yang lalu.

Menurut Gus Ipul, para penggemar sepak bola, khusunya masyarakat Jawa Timur, akan kebingungan melihat perkembangan tim kebanggaannya. Apalagi Jawa Timur merupakan salah satu basis sepak bola di Indonesia dengan suporternya yang fanatik.

“Sebagai salah satu penggemar sepak bola saya merasa prihatin dan sedih. Sebab sepak bola merupakan tontonan yang sangat disenangi oleh seluruh masyarakat Indonesia,” sesalnya.

Gus Ipul menyarankan baik PSSI maupun Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang permasalahan sepak bola dari banyak sisi. Dengan harapan kompetisi yang saat ini berhenti dapat kembali dilanjutkan. “Pemerintah harus hadir untuk memberikan solusi,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, PSSI memutuskan secara resmi menghentikan semua kompetisi sepak bola musim 2015. Keputusan itu diambil dalam rapat komite eksekutif PSSI, yang berlangsung di kantor PSSI, Senayan, Sabtu, 2 Mei 2015.

Alasan penghentian adalah pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, dan tidak terbitnya izin kepolisian untuk menggelar semua pertandingan ISL, yang sekarang bernama Qatar National Bank League.(gbi)

20

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Jatim

Bonek Akan Serbu Kemenpora Kelompok suporter Persebaya yang bertanding di kompetisi QNB League 2015, Bonek sedang menggalang kekuatan untuk datang ke Jakarta. Tujuan mereka adalah menyerbu kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Pendukung Persebaya ISL, Bonek meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk bertanggungjawab atas buyarnya kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015. Mereka pun berencana mendatangi kantor Kemenpora.

Salah satu pentolan Bonek, Devara Nou-

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

manto mengatakan, Menpora Imam Nahrawi adalah pihak yang paling bertanggungjawab atas situasi sepakbola Indonesia. Termasuk masalah kompetisi ISL 2015 yang telah berhenti total.

“Menpora harus dan wajib bertanggungjawab,” tutur pria yang akrab disapa Sinyo.

Menurut bapak dua putra ini, Menpora Imam Nahrawi dan keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI), adalah penyebab sepakbola Indonesia menjadi kacau balau.

Sehingga banyak menelan korban, seperti pemain, pengurus hingga kaangan bisnis.

“Berapa juta korban yang sudah dimatikan, baik sebagai hiburan, bisnis maupun prestasi,” sambung Sinyo Devara. Untuk itu, mereka berencana terbang ke Jakarta untuk menyerbu kantor Kemenpora.

“Bonek siap minta pertanggungjawaban ke kantor Kemenpora. Secepatnya kami akan datang ke Jakarta,” tegas mantan manajer band beraliran metal di Surabaya ini. Sinyo juga menggalang dukungan dari rekan-rekannya sesama Bonek “Siapkan jersey Timnas kalian, Rek. Kita merahkan Jakarta,” serunya. (bnet/bj)

21

Kolom

Surat terbuka untuk mbak Anggun C Sasmi Oleh: Ephie Craze (Mantan Istri Pencandu Narkoba) Saya hanyalah ibu rumah tangga biasa, mbak. Yang hanya menyimak berita di layar kaca dan layar hp saya. Sampai pada hari ini, anak saya mengomentari keikutsertaan mbak mendemo pemerintah Indonesia yang memutuskan hukuman mati warga negara Prancis yang menjadi pengedar narkoba di Indonesia. Anak saya berkata, “Orang salah kok dibela?�, ini yang membuat saya pilu.

Oleh sebab itu, saya menulis surat terbuka ini untuk mbak renungkan. Apakah mbak tahu apa saja akibat buruk narkoba? Saya rasa sebagai wanita cerdas yang sudah melanglang buana pasti mbak tahu akan hal itu. Tapi apakah mbak tahu akibatnya bagi orang-orang terdekat yang mencintai orangorang yang terlibat dengan narkoba? Saya rasa mbak tak memahami hal itu.

Saya adalah mantan istri dari seorang pecandu narkoba. Saya seorang ibu dari dua anak. Apakah mbak tahu rasanya saat menangis memohon kepada suami mbak untuk berhenti mengonsumsi narkoba? Saya ketakutan mbak! Anak saya masih kecil waktu itu, 5,5 tahun dan bayi 4 bulan.

Apakah mbak tahu rasanya saat saya dicemooh orang saat suami yang seorang aparat negara dijebloskan ke sel tahanan karena kasus narkoba dan kehilangan pekerjaan selama 15 tahun dijalaninya? Saya rasa mbak tidak tahu.

Apakah mbak tahu rasanya setiap hari besuk ke penjara atau menghadiri persidangan yang menguras emosi dengan menggandeng balita dan menggendong bayi di tengah tatapan iba, dan bahkan mengejek orang-orang sekitar? Saya rasa mbak tidak tahu itu.

Apakah mbak pernah menghitung berapa biaya yang saya habiskan setiap hari untuk membeli 4 pak rokok untuk para petugas dan napi jaga saat saya membesuk suami?

Apa mbak bisa menghitung berapa biaya mengirim makanan dan uang transportasi ke penjara setiap hari bagi masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah seperti kami?

Apa mbak tahu sedihnya saya saat bayi saya terkena tifus di rumah sakit, sementara suami saya di penjara? Apa mbak tahu berapa biaya rumah sakit yang saya keluarkan

22

setiap kali suami OD (over dosis)? Apa mbak tahu rasanya dijauhi sanak famili karena saya mempertahankan suami saya?

Apa mbak tahu perasaan anak-anak saya saat mereka melihat suami menghajar saya di depan mereka? Apa mbak tahu rasanya saat suami memandang istrinya bagai musuh dan selalu mengancam membunuh?

Apa mbak tahu rasanya kehilangan rumah, kendaraan, properti yang saya tabung dari kerja keras, bahkan sejak sebelum saya menikah? Apakah mbak tahu rasanya saat suami berpesta pora narkoba sana sini tanpa peduli tak ada makanan untuk anak istrinya di rumah?

Apakah mbak tahu rasanya dicurigai dan dituduh setiap hari oleh suami yang paranoid? Apakah mbak tahu rasanya diselingkuhi berkali-kali hanya karena mengejar kepuasan memakai narkoba?

Apa mbak tahu rasanya saat anak menggigil ketakutan dalam pelukan saya? Apa mbak tahu rasanya mendengar anak saya bercerita dengan detail bagaimana suami saya menyiapkan peralatan untuk memakai narkoba?

Itu mimpi buruk di kehidupan saya, mbak!

Itu hanya contoh- contoh kecil, mbak. Itu bukan skenario sinetron di layar kaca. Bukan juga cuma satu atau dua hari saja. Tapi saya mencoba bersabar dalam tujuh tahun!

Bahkan dengan keadaan seperti itu saya masih bersyukur karena masih bisa mempertahankan kewarasan saya dan melindungi anak-anak saya. Saya masih bersyukur karena bisa menutup mata, menulikan telinga, dan membungkam mulut demi anak-anak saya. Saya bersyukur masih bisa mengusap air mata dan mulai bekerja lagi. Butuh bertahun-tahun bagi saya untuk merehabilitasi mental dan moral saya dan anak-anak saya.

Janganlah mbak berpikir saya adalah orang yang kolot dan tak tahu perkembangan dunia. Saya tahu itu. Di Bali sudah terlalu sering saya melihat klien-klien saya berpesta apapun, di sebuah pulau di Indonesia dan di Amsterdam saya melihat muda- mudi menghisap ganja di tempat umum. Saya tahu itu.

Tapi hal itu bukan menjadi hal yang membuat saya akan menerima dan memakluminya. Saya muak melihat Freddy si gembong narkoba berbicara dengan santainya dan menjelaskan bahwa dia masih menjalankan bisnis narkoba dari balik tembok penjara.

Saya muak mendengar bahwa para sipir terlibat dalam hal ini.

Dan terlebih lagi, saya muak membaca surat mbak kepada Presiden Indonesia untuk menentang hukuman mati kepada warga negara Prancis itu, Serge Atlaoui, dan bahkan mbak menyebut dia tulus dan jujur. Apa maksud mbak sebenarnya?

Dan sekarang, saya lebih muak lagi melihat mbak berdemo bersama mereka. Bahkan menyebut kami kuno. Tapi bagi saya, modernisasi bukanlah seperti yang mbak pikir.

Mbak memang hebat, punya prestasi luar biasa sebagai artis internasional.

Dulu, saya sangat bangga memandang mbak di layar televisi, seorang wanita dari Indonesia yang bisa ke luar negeri, bisa berbahasa Inggris dan Prancis dengan fasih, dan menghasilkan album lagu dengan suara merdu mbak.

Saat mbak memutuskan menjadi warga negara Prancis, saya mencoba mengerti.

Tapi yang saya tidak mengerti, untuk apa mbak menyurati presiden kami dengan sepenggal bahasa jawa dengan permintaan seperti itu?

Sekali saja pemerintah kami membatalkan hukuman mati itu, tak akan ada lagi negara lain yang menghormati hukum di negara kami. Jangan masuk dengan narkoba ke negara kami kalau masih takut mati.

Sudahlah mbak, mbak sudah warga negara asing sekarang, sudah kehilangan nasionalisme dengan menentang UU negara kami. Silakan mbak berkoar-koar di negara mbak. Biarkan kami melindungi negara kami.

Melindungi anak cucu kami. Mungkin saat mbak mempunyai anak nanti, barulah mbak bisa menyadari ketakutan kami.

Bagi saya, hukuman mati untuk dia akan menyelamatkan hidup banyak orang. Salam dari Indonesia, yang dulunya negara mbak.

Matur sewu sembah nuwun...

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Jelajah

Eksotisnya Pantai Bandealit

Terletak di kawasan Taman Nasional Meru Betiri, pantai Bandealit menawarkan panorama yang mempesona dan indah untuk dikunjungi. Pantai ini terletak di sebelah selatan kota Jember, sekitar 35 Km dari pusat kota. Pantai Bandealit terletak bersebelahan dengan pantai Sukamade dan memiliki ombak yang tenang dan berpadu dengan keindahan alam yang hijau.

Walaupun memiliki ombak yang tenang, di pantai ini pengunjung bisa melakukan kegiatan olah raga air seperti selancar angin, memancing dan berenang, karena pantai Bandealit merupakan teluk yang banyak akan ikan, makan memancing di obyek wisata ini akan sangat menyenangkan untuk dilakukan dikala senggang.

Pengunjung dapat bermain bodysurfing yang alatnya telah disediakan di sana. Permainan ini cukup aman bagi pemula, karena ombaknya yang teratur dan tidak terlalu besar.

Banyak perahu nelayan yang bersandar di

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

pantai Bandealit ini, sehingga bagi pengunjung yang ingin merasakan ikan bakar segar dapat langsung pesan di nelayan lokal.

Sebelah timur pantai Bandealit terdapat muara sungai yang luas menyerupai danau.

Muara sungai ini ditumbuhi vegetasi mangrove dengan dominasi jenis Pedada (Sonneratia caseolaris). Tepi muara ini terdapat pondok wisata. Lokasi penginapan di Bandealit ini cukup menarik karena menghadap ke hutan mangrove dan berada di atas danau Bandealit. Walaupun dekat pantai tetapi air di penginapan ini tawar karena diambil dari mata air pegunungan.

Di muara sungai bagian timur pengunjung dapat melakukan aktifitas pengamatan burung, berkano atau menyusuri sungai menggunakan speedboat. Kondisi muara sungai bandealit ini cukup aneh, karena hanya pada musim kemarau banyak airnya dan menggenang menjadi danau, tetapi pada musim penghujan justru airnya kering yang tidak bisa untuk bermain kano dan speedboat.

Formasi hutan mangrove di muara sungai ini cukup luas, yaitu sekitar 8 ha. Muara sungai ini berair payau karena dipengaruhi pasang surut air laut.(gbi)

23

Global Bisnis

Joko widodo: Utang Indonesia Masih Rp 2.600 T Presiden Joko Widodo menyebut bahwa utang Indonesia saat ini masih sebesar Rp 2.600 triliun, baik utang bilateral ke negara-negara lain maupun ke Bank Dunia, serta Asian Development Bank (ADB).

“Ya kita blak-blakan saja, memang itu. Yang paling penting dihitung. Sebetulnya, utang itu juga tidak apa-apa kok, jangan terus kita alergi utang, nggak. Utang itu tidak apa-apa, asal dipakai untuk produktivitas, untuk hal-hal yang produktif,” kata Jokowi.

Menurut Jokowi, utang untuk membangun jalan boleh, untuk membangun jembatan boleh, untuk membangun perumahan boleh, untuk membangun pelabuhan, membangun airport boleh, itu produktif.

“Tetapi, kalau kita pinjam, kemudian untuk subsidi BBM itu yang saya tidak, tidak, keliru kalau itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan bahwa tahun ini juga akan dimulai pembangunan kereta api cepat, yang selama ini hanya ada di Eropa, Jepang dan China.

Namun, mantan wali kota Solo tersebut, masih belum membuka jalur mana yang akan dibangun kereta api cepat itu.

“Nanti, kalau sudah pancangnya dipasang baru. Nah ini, dari sini ke sini, baru. Ini baru kita urus supaya betulbetul. Saya nanti dipikir, omang-omong terus nggak, mulai saja belum. Ya, dilihat saja nanti,” tuturnya.

Terkait hal itu, Jokowi meminta kepada seluruh rakyat harus mempunyai rasa optimisme bahwa Indonesia ini adalah negara besar, mempunyai potensi, dan kekuatan yang besar baik alam maupun rakyatnya.

“Jangan sekali-kali kita punya pandangan negatif terhadap diri kita sendiri dan mempunyai rasa pesimisme.

Itu harus dibuang, mulai dibuang,” tegasnya.

Bukti bahwa Indonesia adalah negara besar, Presiden Jokowi menunjuk penduduk muslimnya terbesar di dunia, dimana penduduknya menjadi nomor empat di dunia, ekonomi juga masuk G20.

Saat penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) ke-60 yang baru dilaksanakan pekan lalu, di Jakarta dan Bandung pun, menurut Jokowi, sejumlah negara peserta juga memandang Indonesia sebagai negara besar.

“Mereka memandang kita, kok kita malah pesimis sendiri, ndingkluk, ndingkluk sendiri. Rendah hati tidak apa-apa, rendah hati itu penting. Tetapi, kadang-kadang kita juga harus sombong, begitu loh. Ini loh Indonesia.

Tidak usah takut-takut,” tambah Jokowi. (viv)

24

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Teknologi

Samsung Rajai Penjualan Smartphone Samsung Electronics Co Ltd menyalip Apple Inc untuk merebut kembali gelar pembuat “smartphone” teratas dunia berdasarkan volume pada kuartal pertama 2015, demikian hasil riset Strategy Analytics.

“Samsung terus menghadapi tantangan di Asia dan di tempat lain, tapi kinerja global telah stabil, cukup baik pada kuartal ini untuk menyalip Apple,” kata Direktur Eksekutif Strategy Analytics Neil Mawston seperti dikutip Reuters.

Neil mengatakan, Samsung telah merebut kembali posisi pertama sebagai vendor “smartphone” terbesar di dunia berdasarkan volume dengan mendistribusikan 83.2 juta “smartphone” ke seluruh dunia dan merebut 24 persen pangsa pasar produk ini pada kuartal itu.

Pangsa pasar tersebut memang turun dari 31 persen pada periode sama tahun sebelumnya, namun tetap lebih baik dibandingkan dengan Apple yang menguasai pangsa pasar 18 persen.

Riset Strategy Analytics menyebutkan pengiriman ponsel pintar pada kuartal I 2015 tumbuh 21 persen atau mencapai 345 juta unit. Samsung tercatat mampu mengirimkan 83,2 juta unit ponsel pin-

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

tar ke seluruh dunia dan mencaplok 24 persen pangsa pasar global.

Namun, Samsung menghadapi tantangan persaingan serius di pasar Asia dan lainnya karena Apple pada kuartal IV/2014 pernah menduduki posisi pertama berdasarkan volume pengiriman.

“Apple mengirimkan 61,2 juta unit ponsel dan memiliki pangsa pasar sebesar 18 persen pada kuartal I 2015, naik dari 15 persen pada periode yang sama tahun lalu,” tulis riset Strategy Analytics yang dipublikasikan Rabu, 29 April 2015.

Strategy Analytics menyebutkan ponsel anyar Apple iPhone 6 dan 6 Plus sangat populer di pasar Cina dan global karena konsumen beralih untuk memiliki ponsel dengan layar lebih lebar.

Adapun, di posisi ketiga ditempati oleh Lenovo yang memiliki 5 persen pangsa pasar berkat kinerja pengiriman ponsel yang mencapai 18,8 juta pada kuartal I 2015. (tmp)

25

GLOBAL Sport

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melakukan rapat tertutup dengan anggota Komite Eksekutif (Exco) di kantor PSSI, Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (2/5) yang lalu. “Agendanya membicarakan masalah kompetisi dan pembekuan PSSI,� kata Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mattalitti saat tiba di kantor PSSI.

26

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Ada satu kekuatan yang luar biasa melakukan intervensi terhadap PSSI yang mengakibatkan suasana menjadi gaduh sampai sekarang.

Hinca Panjaitan Wakil Ketua Umum PSSI.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Selain La Nyalla, tampak hadir dalam rapat tersebut antara lain Wakil Ketua Umum PSSI, Erwin Dwi Budiawan dan Hinca Panjaitan, Pucuk Pimpinan Manajemen PT Liga Indonesia, Joko Driyono, dan seluruh anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI kecuali Dodi Alex Reza Noerdin yang tidak tampak hadir dalam rapat tersebut.

PSSI akhirnya memutuskan menghentikan seluruh kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2015 setelah PSSI menyatakan keadaan “”Force Majuere”.

“Menurut regulasi kompetisi, maka dianggap seluruh kompetisi ISL 2015 tidak ada atau selesai tetapi tidak tuntas,” kata Pucuk Pimpinan Manajemen PT Liga Indonesia, Joko Driyono setelah rapat dengan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Menurut Joko, keputusan tersebut akan ditindaklanjuti kepada seluruh klub dalam rapat direksi PT Liga Indonesia.

“Karena akan memiliki dampak terhadap hubungan liga dengan klub, liga dengan “partner”, dan klub dengan pemain,” katanya.

Sementara itu, PSSI menyatakan keadaan “Force Majuere” sehingga menyebabkan kompetisi ISL 2015 dihentikan.

“Ada satu kekuatan yang luar biasa melakukan intervensi terhadap PSSI yang mengakibatkan suasana menjadi gaduh sampai sekarang,” kata Wakil Ketua Umum PSSI, Hinca Panjaitan.

Ketua Umum PSSI, La Nyalla Mahmud Mattalitti berpendapat penghentian kompetisi oleh PSSI adalah tindakan yang tepat. La Nyalla menegaskan, bagi PSSI, klub sudah menderita banyak kerugian akibat ulah kemenpora melarang kompetisi itu dijalankan PSSI. Semua aktivitas yang dilakukan PSSI, jadi terhambat. Apalagi surat kemenpora ke Kapolri telah membuat kompetisi kehilangan harapan untuk dijalankan kembali. Padahal, klub sudah mengeluarkan banyak biaya untuk membayar pemain dalam negeri dan luar negeri.

“Kepalang tangung. Biar tidak terlalu rugi, PSSI harus hentikan kompetisi,” ujar La Nyalla Mattalitti.

Hinca juga menyatakan keputusan PSSI yang telah menghentikan kompetisi ISL 2015 tidak hanya mengikat kepada PT Liga Indonesia tetapi juga untuk semua klub di bawah naungan PSSI. “Ini juga berlaku untuk seluruh perangkat pertandingan dan semua “stakeholder” yang terlibat dengan PSSI,” katanya.

Menurut Hinca, apabila mereka melanggar kewajibannya sebagai anggota PSSI atas keputusan tersebut, maka tentu saja ada sanksi yang akan diterima.

“Konsekuensinya sama dengan PSSI, jika melanggar kewajibannya sebagai anggota AFC dan FIFA tentu dihukum,” tuturnya.

27

Global Sport Selain itu, Hinca juga menyatakan Kemenpora tetap tidak bisa menjalankan kompetisi ISL 2015 walaupun PSSI secara resmi telah menghentikannya.

“Kalau Kemenpora mau mengambil dan menjalankan kompetisi, kami pastikan tidak bisa karena kami sudah perintahkan PT Liga Indonesia untuk tidak menjalankan kompetisi ISL,” kata Hinca.

Menurut Hinca, tidak ada satu kompetisi di mana pun yang bisa berlangsung tanpa induk organisasinya seperti kompetisi ISL yang harus dijalankan dan melibatkan PSSI. “Kami sebenarnya secara statuta sudah tunduk kepada FIFA dan AFC sehingga berhasil menjalankan Kongres Luar Biasa (KLB) 2015 di Surabaya. Namun, apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini, menyebabkan kami memutuskan penghentian kompetisi,” ujarnya.

Timnas Tetap Berjalan Di sisi lain PSSI tetap mempersiapkan timnas U-23 untuk menghadapi SEA Games 2015 Juni mendatang di Singapura meski kompetisi ISL telah dihentikan.

“Selain SEA Games, timnas tetap berjalan untuk menghadapi event-event yang ada karena tidak terganggu dengan kompetisi ISL tetapi sepanjang nanti FIFA tidak memberi putusan terhadap kami yang telah menghentikan kompetisi ISL,” kata Hinca.

Ia juga menyatakan, semua programprogram kerja PSSI, misalnya Indonesia Millennium Football Development (IMFD) maupun pengembangan di daereah-daerah, seluruhnya tetap berjalan.

“PSSI tetap menjalankan seluruh agendanya sesuai dengan amanat Kongres Luar Biasa (KLB) 2015. Oleh karena itu, tidak ada

satupun yang kami abaikan kecuali penghentian kompetisi ISL,” tuturnya.

Sementara itu, Persib Bandung dan Persipura Jayapura yang tengah mengikuti kejuaraan AFC Cup dinyatakan juga tetap melanjutkan kompetisi tersebut.

“Persib dan Persipura tetap bermain di AFC Cup karena kami sudah meregistrasi Persib dan Persipura sebagai juara kompetisi ISL tahun sebelumnya,” kata Joko Driyono.

Selain itu, Hinca juga menegaskan klub asal Bandung dan Jayapura tersebut tetap melanjutkan kompetisi di AFC Cup selama PSSI belum diberi sanksi oleh FIFA. “Mereka masih lanjut, sepanjang belum jatuh sanksi dari FIFA,” kata Hinca.

Persib dan Persipura yang tengah berjuang di babak penyisihan grup AFC Cup memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar.(bi/rep)

La Nyalla: Tak Akan Ada Klub yang Ikut Kompetisi Kemenpora La Nyalla Mattaliti memastikan klub akan meminta ganti rugi kepada Kemenpora.

Karena ulah dialah klub-klub sepakbola di bawah naungan PSSI menderita banyak kerugian.

“Perlahan-lahan dan satu-persatu klub akan datangi kemenpora untuk ganti rugi itu. Mau atau tidak, Kemenpora harus bertanggung jawab,” ujarnya, Minggu (3/5) yang lalu.

“Saya tidak tahu pasti kapan klub akan menuntut ganti rugi. Namun yang jelas, Persija, Persiba, Arema dan Persebaya sudah

28

memastikan diri untuk meminta ganti rugi,” kata La Nyalla.

Tapi, La Nyalla malah menutup kemungkinan ketika kompetisi ISL 2015 akan dijalankan kemenpora. La Nyalla mengancam, klub yang ikut kompetisi di bawah naungan kemenpora dianggap keluar dari keanggotaan PSSI. Sebab dalam statuta dijelaskan klub yang mengikuti kompetisi di luar PSSI dianggap keluar dari PSSI. Bagi La Nyalla itu adalah konsekuensi yang diterima klub ketika ikut kompetisi lain selain kompetisi yang dijalankan PSSI. Hal ini

pernah terjadi saat dualisme Liga antara IPL dengan ISL. Klub yang bermain di kompetisi IPL memang berakhir keluar dari keanggotaan PSSI. Namun, La Nyalla tidak akan melarang ketika kompetisi berjalan di bawah naungan kemenpora. Ia mempersilahkan merekrut klub anggota PSSI untuk ikut kompetisinya.

Tapi, La Nyalla merasa tidak akan ada satupun klub yang mau ikut kompetisi itu. Sebab klub, kata dia, sudah tahu Kemenpora hanya membuat mereka menelan kerugian cukup banyak.(rep)

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

PSSI Salah Tafsirkan Force Majeure Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menganggap PSSI membuat terminologi sendiri terkait kondisi force majeure. Deputi V Kemenpora Gatot S Dewobroto menyebutkan, force majeure ditulis jelas di statuta PSSI terkait kondisi yang benar-benar luar biasa.

Tapi, untuk kasus PSSI, force majeure yang mereka nyatakan, sejatinya bisa dihindari.

“Kondisi itu ya jelas disebut perang, bencana alam, dan sejenisnya. Jangan di balik, kondisi itu sebenarnya karena PSSI sendiri.

Itu bisa dihindari, tapi PSSI memilih mengkondisikan dirinya seperti itu. Logikanya jangan di balik,” katanya, Minggu (3/5).

Kemenpora paham betul kondisi ini memang dibuat sedemikian rupa oleh PSSI agar pihak pemerintah dianggap salah. Strategi yang diterapkan PSSI sejauh ini mampu membenturkan pemerintah dengan klub, pemain dan suporter.

“PSSI lebih memilih menghentikan kompetisi. Menganggap kompetisi posisinya kalah penting dengan Arema Cronus dan

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Persebaya,” terangnya.

Memang, PSSI ngotot memainkan Arema Cronus dan Persebaya meskipun keduanya masih bermasalah dari sisi legalitas. Ulah itu akhirnya membuat PSSI diperingatkan. Sayang, mereka tak menggubris dan abai sampai akhirnya muncul pembekuan kegiatan PSSI Memainkan Strategi Brilian Menanggapi situasi itu, pengamat sepak bola Akmal Marhali menilai itu merupakan strategi cerdik PSSI. Dengan kata lain, PSSI sedang menunggu apakah Tim Transisi bentukan Kemenpora bakal mampu menjalankan roda kompetisi.

“Saya melihat PSSI sedang memainkan strategi yang brilian yang menepuk air berharap percikan semuanya kena, semangat yang dipakai, daripada yang mati Persebaya dan Arema, lebih baik semuanya,” ujar Akmal.

“Ini kan karena kepengurusan PSSI di bawah La Nyalla tak diakui, kemudian pemerintah, dalam hal ini Menpora meminta

supaya kompetisi tetap jalan di bawah PT Liga, sementara PT Liga berada di bawah PSSI, jadi mereka instruksikan selesaikan saja kompetisi sekarang,” sambungnya.

Akmal juga menambahkan, keputusan Kemenpora yang akan membentuk Tim Transisi yang bertugas mengambil alih wewenang PSSI akan menemui ancaman.

“Di sisi lain, ada tantangan sekaligus ancaman bagi keputusan yang diambil oleh Menpora. Kondisi klub-klub ini sedang bebas, Menpora yang akan membentuk tim transisi harus bisa bagaimana mengajak klub-klub tersebut berkompetisi,” papar Akmal.

“Tim transisi yang dibentuk Kemenpora ini harus bisa meyakinkan klub-klub yang ada untuk berkompetisi. Masalah dari klub-klub ini kan kebanyakan finansial, kalau seandainya tim transisi bisa menjanjikan sebuah finansial yang sehat, PSSI akan terpukul dengan sendiri, tapi kalau tidak bisa, dengan sendirinya Kemenpora yang akan dipukul balik oleh klub-klub tersebut,” tandasnya.(mtr/jpn)

29

Global Sport

Kemenpora Janjikan PSSI Baru Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, mengatakan jika Tim Transisi memiliki tugas berat. Sehingga, tidak ingin terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan. Ia menjanjikan PSSI yang batu nanti akan sesuai dengan organisasi dan statuta FIFA. Tim Transisi akan mengambil alih peran PSSI yang telah dibekukan sejak bulan April lalu. Karena itu, Tim Transisi harus diperkuat orang yang mempunyai dedikasi dan kredibilitas membenahi sepak bola.

Sehingga, Tim Transisi bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan, menjadi babak penting dalam proses pembenahan sepak bola nasional.

Hal tersebut, bakal berlangsung sampai terbentuknya PSSI baru yang bersih dan kompeten sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA. “Setidaknya, Tim Transisi akan diisi oleh 15 hingga 17 orang. Dengan tugas sesuai dengan posisi-posisi yang ada di PSSI, termasuk menggulirkan dan mengawasi kompetisi yang fair,” tuturnya.

Imam Nahrawi sudah menerima banyak usulan nama dan sedang mempertimbangkan siapa saja yang akan masuk sebagai tim transisi yang bertugas mengambil alih hak dan kewenangan PSSI. Meski harus berhati-hati agar yang terpilih benar-benar memiliki integritas dan moralitas yang bisa dipertanggungjawabkan, Menpora menyebut bahwa para penggawa tim transisi yang akan diumumkan bakal diwarnai dengan banyak kejutan.

“Semula tim transisi kita rencanakan sesegera mungkin diumumkan, namun karena saya ingin tim ini diperkuat oleh orang-orang benar-benar siap memahi membenahi sepak bola, jadi saya terus melakukan diskusi dan berkomunikasi dengan banyak pihak. Banyak nama masuk dalam daftar kandidat, dan sepertinya sebagian akan menjadi kejutan

30

saat diumumkan pekan depan,” kata Menpora Imam Nahrawi mengakui sebagian nama yang nantinya masuk ke tim transisi sudah cukup populer dan familier di mata publik. Sebagian nama tim transisi juga sudah beredar di masyarakat, meski ada yang hanya sebatas isu dan ada yang baru sebatas usulan.

“Sabar saja, susunan tim sedang kami matangkan, sambil saya solat istikhoroh dulu. Tunggu saja kejutannya pekan depan,” ujarnya.

Menpora menjelaskan, karena tim transisi ini mengambil alih peran PSSI yang telah dibekukan 17 April lalu, maka tim harus diperkuat oleh orang yang mempunyai dedikasi dan kredibilitas membenahi sepakbola, dari bidang apapun latar belakangnya. Sehingga tim ini bisa menghadirkan perubahan dan perbaikan sehingga menjadi babak penting dalam proses pembenahan sepakbola nasional sampai terbentuknya PSSI baru yang bersih dan kompeten sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Setidaknya, tim transisi akan diisi oleh 15 hingga 17 orang. Dengan tugas sesuai dengan posisi-posisi yang ada di PSSI, termasuk menggulirkan dan mengawasi kompetisi yang fair.

“Ini merupakan momentum dan babak penting bagi kita untuk membenahi sepakbola. Mudah-mudahan FIFA memahami niat dan tekat kami memperbaiki prestasi sepakbola Merah Putih. Klub-klub sepakbola di Tanah Air juga mau bekerja dan bergerak bersama menuju perbaikan,” tuturnya.

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

Global Sport

Menurut Menpora, sudah saatnya sepakbola nasional ditangani oleh orang-orang yang bersih dan kredibel serta dikelola secara profesional. Dengan demikian, ada harapan dan kepercayaan diri yang tumbuh, dari pemain hingga masyarkat, bahwa kelak Timnas bisa berbicara di kancah Asia hingga Dunia, seperti yang pernah ditorehkan di masa lalu. Tidak seperti saat ini untuk menjadi juara SEA Games saja, tak kunjung terpenuhi.

“Saya tahu pembinaan olahraga tidak bisa instan, memperbaiki prestasi tidak seperti membalikan telapak tangan. Butuh waktu, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk mengejar ketertinggalan dari negaranegara lain.

Pengelolaan sepakbola harus benar dan memberikan harapan. Singkirkan mereka yang telah mengelola sistem dan pola pembinaan dengan kelakar bahwa mendatangkan malaikat pun sepakbola nasional tidak akan berprestasi. Bangsa ini harus punya visi dan

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co

optimisme. Saatnya sepakbola dikelola oleh orang-orang yang menempatkan prestasi sepakbola Merah Putih di atas segalanya,” tandas Cak Imam.

Mudah-Mudahan FIFA Memahami Niat dan Tekad Kami Semangat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahhrawi, membentuk Tim Transisi semakin membara. Sebab dikatakannya, sudah saatnya sepak bola nasional ditangani oleh orang-orang yang bersih dan kredibel serta dikelola secara profesional.

“Ini merupakan momentum dan babak penting bagi kita untuk membenahi sepak bola. Mudah-mudahan FIFA memahami niat dan tekad kami memperbaiki prestasi sepak bola Merah Putih. Klub-klub sepak bola di Tanah Air juga mau bekerja dan bergerak bersama menuju perbaikan,” tuturnya.

Dengan demikian, ada harapan dan kepercayaan diri yang tumbuh, dari pemain

hingga masyarkat. Sebab diutarakannya, bahwa kelak tim nasional Indonesia bisa berbicara di kancah Asia hingga Dunia, seperti yang pernah ditorehkan di masa lalu.

Tidak seperti saat ini, untuk menjadi juara SEA Games saja, tidak kunjung terpenuhi.

“Saya tahu, pembinaan olahraga tidak bisa instan. Bahkan memperbaiki prestasi, tidak seperti membalikkan telapak tangan.

Butuh waktu, kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain,” tukas Cak Imamsapaan Menpora Imam Nahrawi.

“Pengelolaan sepak bola harus benar dan memberikan harapan. Singkirkan mereka yang telah mengelola sistem dan pola pembinaan dengan kelakar bahwa mendatangkan malaikat pun sepak bola nasional tidak akan berprestasi. Bangsa ini harus punya visi dan optimisme. Saatnya sepak bola dikelola oleh orang-orang yang menempatkan prestasi sepak bola Merah-Putih di atas segalanya,” pungkasnya. (bnet/l6)

31

GLOBALTainment Anggun C Sasmi Makin Agresif Protes Hukuman Mati Penyanyi internasional kelahiran Indonesia, yang kini bermukim di Perancis, Anggun C Sasmi, kembali menuliskan surat terbuka terkait dengan penolakan dirinya terhadap eksekusi mati yang dilakukan Indonesia terhadap terpidana mati kasus narkotika asal Perancis, Serge Atlaoui.

Semula Anggun melakukan orasi di depan pengunjuk rasa di Paris, Perancis.

Dalam orasinya, Anggun menyebut Indonesia kuno lantaran masih memberlakukan

32

hukuman mati. Tak puas dengan aksinya, kali ini Anggun kembali menjadi pergunjingan di tengah-tengah masyarakat.

Anggun menyadari bahwa surat terbukanya kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu sebelum eksekusi mati terhadap paara terpidana mati kasus narkoba dilakukan, menjadi kontroversi pada netizen.

Bahkan ada dua orang yang melayangkan surat protes atas pernyataan Anggun.

Mereka adalah blogger Kompasiana, Ayu Utami, dan istri mantan pecandu narkoba Ephie Craze.

Dalam surat keduanya yang ditujukan kepada rakyat Indonesia, Anggun tetap pada argumentasinya bahwa ia sangat membenci kejatahan narkoba dan korupsi merupakan.

Namun hukuman mati dinilainya tidak manusiawi. Berikut isi lengkap surat kedua Anggun C Sasmi.

Entah apa yang ada dibenak Anggun yang terus bersikeras membela Atlaoui. Padahal atas sikapnya itu, Anggun mendapat kritikan keras dari warga Indonesia.

Menurut mereka, tidak pantas Anggun meminta Jokowi untuk memberikan grasi, karena dirinya tidak tahu bagaimana kondisi peredaran narkotika di Indonesia yang telah masuk dalam kategori darurat. Menanggapi kritikan masyarakat Indonesia, Anggun mencoba menjelaskan isi surat yang dibuatnya. “Untuk yang tidak mengerti, 2 poin penting di surat terbuka saya adalah saya anti Narkoba dan saya anti hukuman mati. Jika anda tidak setuju percuma memaki saya karena anda tidak akan mengubah opini saya se-agresif apa pun serangan anda,� tulis Anggun di salah satu akun jejaring sosialnya.(mer/tri)

Edisi 14/Mei 2015 | E-Magazine globalindo.co