Haluan 01 Februari 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

1 FEBRUARI 2017 / 4 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 112, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

KAPOLDA JANJI CEK KEBERADAAN BARESKRIM DI SUMBAR

Jaksa Garap 8 Saksi SPJ Fiktif “Soal berapa jumlah tersangkanya, tentu tidak bisa dipastikan. Semua tergantung bukti yang dimiliki.

Tapi, tidak tertutup kemungkinan, yang bertanggungjawab lebih dari satu orang,” DWI SAMUDJI Aspidsus Kejati Sumbar

PADANG, HALUAN — Kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif yang jumlahnya puluhan miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus bergulir di ranah hukum. Tidak hanya BPK RI dan Bareskrim Polri, proses penyelidikan juga dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar. Setidaknya, sudah delapan orang yang diperiksa petugas korps adhyaksa.

Turun tangannya tiga lembaga seakan menjadi sinyal kalau kasus ini tak bisa di pandang sebelah mata dan

Soal keberadaan personil Bareskrim di Sumbar, Saya sedang berada di Jakarta. Besok pulang, akan saya cek.

Nanti saya kasih informasi.”

bukan persoalan administrasi saja.

Ada aroma kongkalingkong yang membuat negara rugi puluhan miliar rupiah. Beberapa orang yang diduga tahu, ikut terlibat dan menikmati kecipratan, satu per satu bakal diperiksa. Semuanya hanya menunggu waktu.

Khusus di Kejati Sumbar, prosesnya dilakukan secara maraton. Penyelidikan sudah di mulai sejak BPK RI mencium kejanggalan. Diawali dari

BRIGJEN POL FAKHRIZAL Kapolda Sumbar

>> JAKSA hal 07

KABIRO HUMAS JASMAN RIZAL

Jangan Giring Nama Lain TERKAIT dengan kasus dugaan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif puluhan miliar rupiah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU dan PR), Pemprov Sumbar meminta agar tidak menggiring nama-nama lain dalam masalah ini. Mengingat kasus SPj fiktif ini tengah bergulir di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Humas Setdaprov Sumbar, Jasman Rizal, kepada Haluan kemarin di Padang. “Jangan meng-

Harus Diproses Secara Pidana MANTAN anggota Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sumbar Zulkifli Djaelani menyebutkan, kasus dugaan SPJ fiktif yang ditenggarai melibatkan banyak orang bukan ranah adiminstrasi, ZULKIFLI DJAELANI tapi masuk ke ranah pidana. Kasusnya harus ditangani oleh aparat penegak hukum, tak tidak bisa berhenti di BPK saja.

“Ini kasusnya pidana murni, ngapain ditarik-tarik ke ranah adiminstrasi. Prosesnya tidak cukup hanya perbaikan laporan atau pergantian kerugian negara, tapi juga

>> HARUS hal 02 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55

Maha Suci (Allah) yang jika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula) untukmu istana-istana.

(QS Alfurqaan ayat 10)

giring nama-nama lain dalam masalah ini. Mengingat sampai saat ini keterangan YSN dalam kasus ini, yang berbuat masih dia sendiri,” ujarnya.

Jasman juga meminta agar semua pihak jangan mendahului proses hukum. “Sekarang bersabar kita semua karena proses di BPK RI masih berlangsung,” harapnya.

Meski demikian ia memastikan tidak akan melindungi siapa pun dari Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Sumbar yang terbukti terlibat

>> JANGAN hal 07 advertorial

advertorial

Sawahlunto Terima Piala Payakumbuh 4 Kali WTN Kategori Lalulintas berturut-turut Raih WTN JAKARTA, HALUAN — Supremasi tertinggi di bidang perhubungan darat yaitu penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Lalulintas tahun 2016, akhirnya mampu diraih oleh Pemerintah Kota Sawahlunto. Dengan senyum yang tak lepas dari bibirnya, Wakil Walikota Sawahlunto Ismed, SH menerima piala WTN langsung dari Direk WAKIL Walikota Sawahlunto, Ismed saat menerima piala WTN Kategori alulintas tahun 2016 yang

>> SAWAHLUNTO hal 07 diserahkan oleh Dirjen Perhubungan Darat . IST

Mahyeldi Terima Penghargaan WTN Ke-3

advertorial

JAKARTA, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) kategori Wiratama dari Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, di Istana Wakil Presiden RI Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (31/1).

Ini merupakan WTN WiraWALIKOTA Padang Mahyeldi menerima penghargaan WTN Wiratama dari Menhub Budi Karya Sumadi HUMAS

>> MAHYELDI hal 07

JAKARTA, HALUAN — Empat tahun berturut-turut sejak 2013, Kota Payakumbuh berhasil mempertahankan peghargaan Wahana Tata Nugraha. Untuk 2016 ini, Piala WTN tersebut diterima langsung oleh Plt. Walikota Payakumbuh Priadi Syukur dari Menteri Perhubungan yang diwakili Dirjen Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar di Hotel Merlynn Park, Jakarta PLT WALIKOTA Payakumbuh Priadi Syukur foto bersama Kapolres AKBP. Kuswoto, SIK serta Kadis Perhubungan,

>> PAYAKUMBUH hal 07 Adrian usai menerima piala WTN, Selasa (31/1). HUMAS advertorial

TIGA TAHUN BERTURUT-TURUT

Solsel Raih Plakat WTN SOLOK SELATAN,HALUAN — Tiga kali mengikuti penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2013-2016, tiga tahun pula berturutturut Pemerintah Kabupaten Solok BUPATI Solsel H. Muzni Zakaria bersama Kapolres Solsel, AKBP Ahmad Basahil Selatan (Solsel) menerima pengberfoto bersama setelah menerima Plakat hargaan plakat WTN kategori kota WTN dari Kementerian Perhubungan RI di Jakarta, Selasa (31/1). IST

>> SOLSEL hal 07

advertorial

WALIKOTA Padang Panjang Hendri Arnis, foto bersama Kapolres AKBP Cepi Noval, Kadishub I Putu Venda, Kasat Lantas Y.Chainir dan jajaran personil Dishub usai menerima piala WTN, Selasa (31/1). HUMAS

Padang Panjang Raih Piala WTN PADANG PANJANG, HALUAN — Keseriusan Pemerintah Kota Padang Panjang bersama instansi terkait dalam mengelola lalu lintas, membuahkan anugerah Piala www.harianhaluan.com

Redaktur: ALMUDAZIR

Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan RI. Piala WTN Bidang Ketertiban Lalu

>> PADANG PANJANG hal 07 Layouter: IRVAND

2

UTAMA

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

Polisi Bongkar Makam Korban Aborsi PADANG, HALUAN—Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar melakukan pembongkaran makam HRM (23), untuk dilakukan outopsi, Selasa (31/1) di Balai Baru, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. HRM merupakan perempuan yang tewas saat ingin melakukan aborsi kandungannya yang berusia lima bulan.

KUNJUNGAN KERJA — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Barat (Sumbar) Diah Srikanti SH, MH berserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi beberapa waktu yang lalu. Rombongan mendapat sambutan langsung dari Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Istawari SH bersama jajarannya.

KABUR DENGAN TRUK SEMEN

Dua Napi Anak Akhirnya Dibekuk LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Dua hari menghirup udara bebas setelah berhasil kabur sejak Kamis, (26/1), dua tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota berinisial RS dan AW berhasil diamankan. Kedua tahanan dibekuk oleh Polres Limapuluh Kota dan tim LPKA. Kepala Pengawasan LPKA, Darisman mengungkapkan setelah kedua warga binaan ini berhasil kabur dari LP Anak Tanjung Pati, mereka menumpang mobil pikap dan turun ke kawasan Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur.

Sebelum kabur ke ke Padang menumpang dengan mobil truk semen, RS berhasil menghubungi keluarganya di Jorong Boncah, Batubalang dan minta dijemput di Ngalau, Koto Nan Ampek, Payakumbuh. Setelah

itu, kedua tahanan melanjutkan pelariannya ke Kota Padang.

“Sebelumnya, petugas LPKA Tanjung Pati bersama anggota Polres Limapuluh Kota dan Polres Kota Payakumbuh sudah mencari kedua tahanan yang kabur ke tempat yang dicurigai termasuk mengamati mobil umum yang melintas di jalan Payakumbuh-Pekanbaru. Namun, kedua berhasil kabur dengan menumpang mobil truk semen,” sebut Darisman.

Diungkapkan Darisman, setelah keduanya sampai di Pasa Usang, Kabupaten Padang Pariaman, AW menghubungi keluarganya dan untuk kemudian mereka menginap di salah rumah keluarga di Perumahan Palapa, Koto Tangah Padang. “Sebelumnya, kita sudah melakukan pendekatan kepada keluarga AW dan RS untuk tidak melindungi kedua tahanan yang

kabur itu. Dengan arti kata, agar menyerahkan kedua tahanan itu apabila pulang ke rumah keluarga. Terbukti, satu hari setelah AW dan RS menginap di rumah keluarganya di Koto Tangah Padang, RS menelpon keluarganya yang ada di Batubalang untuk menjemput dan menyerehkannya kembali ke LPKA Anak Tanjung Pati, dengan catatan jangan dibawa polisi untuk menangkapnya,” ujar Darisman.

Dikatakan Darisman, RS dijemput petugas LPKA didampingi keluarga, Jumat (27/6), sedangkan AW atas laporan kelaurganya ditangkap esoknya, Sabtu (28/1) ketika menginap di rumah orangtuanya di Taratak Paneh, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. “Kedua tahanan yang kabur itu telah melakukan kesalahan berat dan sebagai hukumannya selama satu tahun tidak

mendapatkan keringanan hukuman melalui remisi,” sebut Darisman.

Darisman juga mengakui kaburnya kedua tahanan warga binaan LPKA Tanjung Pati itu, selain disebabkan kurangnya tenaga di LPKA Tanjung Pati, juga karena sarana keamanan lingkungan LPKA Tanjung Pati juga perlu ditingkatkan kondisinya. “ Kedua tahanan itu kabur melalui kawat pengaman yang ada di belakang dapur, karena besi pengamannya kecil dan sangat mudah dirusak. Kemudian melalui dinding tembok yang ada di Pos Jaga 2 yang sudah rusak dan tidak ada petugas piketnya, kedua tahanan itu berhasil melompat dan untuk kemudian kabur. Kita berharap, fasilitas yang tidak mendukung ini segera mendapat perhatian dari pihak kompeten,” harapnya. (h/mg-ang)

Pembongkaran makan karyawati PT. HM Sampoerna Bukittinggi dilakukan atas izin keluarga dan bertujuan untuk melengkapi bukti-bukti untuk melakukan penyidikan kasus tersebut lebih lanjut.

Direskrimum Polda Sumbar Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago mengatakan, pihaknya sudah meminta izin kepada pihak keluarga untuk melakukan pembongkaran makam tersebut. Bahkan pihak keluarga meminta agar segera dilakukan agar fakta sebenarnya terungkap. “Pembongkaran sudah atas izin keluarga, karena keluarga berharap kasus tersebut segera terungkap, sehingga kami lakukan otopsi terhadap jenazah korban,” ungkapnya.

Lanjutnya, otopsi yang dilakukan tersebut untuk mencari jenis kandungan obat penggugur yang dikonsumsi oleh korban. Dari proses pembongkaran, sejumlah sampel organ tubuh bagian dalam korban dibawa ke laboratorium untuk diteliti. “Kami lakukan penelitian terhadap sampel terlebih dahulu, sehingga obat yang komsumsi korban sebelum meninggal dapat diketahui,” pungkasnya.

Sementara untuk hasil dari otopsi tersebut, pihaknya belum bisa menjelaskan, karena hasil sample dibawa ke Labfor Medan untuk diteliti. “Kita tunggu saja hasilnya. Setelah hasil laboratorium keluar,” katanya.

Kepala Bidang Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi menyatakan, hingga sejauh ini ada 21 saksi yang dipe-

riksa, termasuk pihak RSUD Adnaan WD Payakumbuh, dimana korban menghembuskan nafas terakhirnya.

“Sudah 21 saksi yang kami periksa. Sekarang kami masih menunggu hasil otopsi jenazah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut,” terang Syamsi Sebelumnya, pada 4 Januari 2017, HRM tewas setelah minum obat penggugur kandungan. Kasus kematian HRM terungkap setelah Nofrizal yang merupakan ayah korban melaporkan kasus tersebut ke SPKT Polda Sumbar karena merasa kematian anaknya tidak wajar. Hasil penyelidikan polisi diketahui, jika HRM dan M (32) merupakan kekasih korban secara bersama-sama bersepakat menggugurkan kandungan yang saat itu berusia 5 bulan, lantaran belum siap menikah.

Tindakan aborsi yang dilakukan korban bersama kekasihnya tersebut juga melibatkan MC (35) karyawan salah satu rumah sakit di Bukittinggi. Kemudian, korban mengkomsumsi obatobatan yang didapat dari MC, akibat dari percobaan pengguguran kandungan tersebut HRM tewas, dan hingga saat ini Polisi menetapkan dua orang tersangka yang merupakan kekasih korban sendiri M dan MC karyawan rumah sakit. Mereka dikenakan Pasal 347 KUHP atau 348 KUHP atau Pasal 349 KUHP atau Pasal 299 KUHP jo Pasal 75 (1) dan ayat (2) jo Pasal 194 Undang -Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009. (h/mg-ina)

BURU PRODUK MENGANDUNG BORAK

Sumbar Tak Butuh Daging Impor PADANG, HALUAN — Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumbar, meminta ketegasan Kementerian Perdagangan agar berlaku tegas pada distributor nakal membawa daging impor masuk, hal ini dilakukan agar tidak ada lagi masuk daging impor ilegal ke Sumbar.

Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri mengatakan, Sumbar tidak masuk sebagai wilayah pemasaran, tapi ditemukan daging impor masuk berarti itu adalah ilegal. Seperti beberapa waktu lalu, telah ditangkap pengirim daging impor illegal dan penanganannya diserahkan pada penegak hukum. “Kewenangan masalah daging impor ini ada di pusat, kita sudah lapor ke Kementerian Perdagangan. Makanya kami laporkan ke pusat,” ungkapnya, Selasa (31/1).

Laporan yang dilakukan tersebut guna mencegah masuknya daging impor ilegal ke Sumbar, dan untuk menjaga peredaran daging impor tersebut Disperindag juga melakukan pengawasan ketat dengan turun langsung ke pasarpasar. Sumbar tidak ditetapkan sebagai daerah pemasaran daging impor beku asal Australia maupun India, ditambah lagi produksi daging di Sumbar masih memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Kita tidak kekurangan pasokan daging.

Kalau daging impor itu masuk, aturannya harus ada izin daerah. Yang masuk dan ditangkap beberapa waktu lalu itu tidak berizin, bahkan dagingnya juga tidak higienis karena ketika dibawa tidak dalam suhu beku. Itu jelas tidak layak pangan,” ujarnya.

Ia juga menghimbau agar pedagang tidak berlaku nakal, dan mencari celah menguntungkan diri sendiri untuk mendatangkan daging impor ini ke Sumbar. Terlebih lagi bagi pedagang yang mencari keuntungan, dengan mengoplos daging impor tersebut dan dijual ke masyarakat. Ia juga mengingatkan, agar pedagang tidak hanya mencari keutungan namun juga memikirkan konsumen untuk mendapatkan daging yang layak.

“Di Sumbar harga daging relatif stabil. Mulai dari Rp100 hingga Rp 120 ribu rupiah per kilogram. Dengan harga itu, pedagang sudah untung, daya beli juga masih terjangkau. Tidak perlu rasanya bermain nakal mengoplos dengan daging impor untuk keuntungan lebih,” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya daging impor beku illegal yang akan diedarkan di Kota Padang berhasil diamankan. 5 ton daging beku impor asal India tanpa izin diamankan aparat kepolisan di Jalan Bypass Kota Padang, (21/ 1). Hal yang sama juga terjadi di Simpang Tarok, Kota Bukittinggi, 23/1). Aparat kepolisian setempat mengamankan 380 kilogram daging impor beku illegal dari kios distributor. (h/rin) www.harianhaluan.com

BBPOM Padang Razia Pasar Tradisional PADANG, HALUAN—Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, tidak main-main dalam tugasnya mengawasi obat dan makanan.

Tindakan tegas akan diberikan bagi pelaku usaha yang nekad tidak jujur dan masih menggunakan zat berbahaya dalam obat dan makanan yang dijual.

Target utama saat ini adalah menuntaskan masalah kerupuk nasi mengandung boraks. Hingga saat ini, kerupuk masih tersebut masih banyak beredar di pasaran dan juga laris manis sebagai jajanan. Salah satu cara yang dilakukan pihak BBPOM Padang dengan menggelar pemeriksaan rutin menggunakan mobil labor keliling, masuk ke pasar tradisional yang ada di seluruh kecamatan di Kota Padang.

“Pasar pertama yang sudah kami

datangi adalah Pasar Lubuk Buaya. Hasil pemeriksaan ditemukan kerupuk nasi yang dicurigasi mengandung boraks,” sebut Kepala BBPOM Padang, Zulkifli pada wartawan di kantornya Jalan Gajah Mada, Selasa (31/1).

Usai m enemukan kerupuk nasi mengandung boraks di Pasar Lubuk Buaya, petugas BBPOM Padang mencari tahu pabrik pembuatan kerupuk tersebut. Di sana, pemilik pabrik memperlihatkan bahan-bahan kerupuk yang mereka buat. Namun petugas tak menemukan bahan berbahaya. Hanya saja hasil pemeriksaan labor menunjukkan kerupuk buatan pabrik itu dicurigai mengandung boraks.

“Saat ini kami masih melakukan pengujian lebih dalam, pada kerupuk nasi itu. Sebab hasil lab tak bisa dibo-

hongi. Walau pun pemilik pabrik mengaku tidak menggunakan boraks pada kerupuk yang dia jual,” terang Zulkifli.

Dijelaskannya, boraks digunakan pengusaha makanan agar makanan yang mereka jual lebih tahan lama dibanding makanan tak menggunakan boraks. Padahal selain borak ada bahan lain, yang bisa dijadikan pengganti borak atau lebih dikenal pedagang dengan sebutan “blang”.

“Ada beberapa bahan yang jika diaduk dalam adonan, maka fungsinya sama dengan boraks. Namun bahan itu aman dikonsumsi jika dipakai untuk mengawetkan makanan,” terang Zulkifli.

Menurutnya, bahan pengganti boraks itu terdiri dari STPP, CMC,

garam dan air. Bahan ini sudah diuji coba oleh salah seorang pemilik prabrik kerupuk nasi di P adang Panjang. Hasilnya jauh lebih bagus jika dibanding menggunakan boraks. Produk yang dihasilkan aman dan layak konsumsi.

Lebih jauh dijelaskannya, saat ini bahan pengganti boraks yang dibuat pengusaha kerupuk nasi di Kota Serambi Mekkah itu diolah secara sederhana. Pihaknya berharap, pihak terkait bisa membinanya sehingga penggunaan bahan pengganti boraks ini dapat berkembang.

“Kami harapkan Pemda setempat dapat menjembatani pemilik pabrik.

Artinya jika mereka dibina, tentu hasil bahan pengganti boraks akan lebih terjamin,” terang dia. (h/vie)

Harus ......................................................................................... Dari Halaman. 1 harus diproses secara pidana. Siapa saja yang terlibat, atau menikmati uang hasil dugaan kejahatan itu juga harus siap menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya,” papar Zulkifli yang ditemui di kedai kopi, Jalan Juanda, Kota Padang, Selasa (31/1) sore.

Alasan Zulkifli menyebut kalau kasusnya murni pidana, dikarenakan sejak tahun 2012 sampai 2014, tidak ada temuan BPK menyangkut perkara yang merugikan negara miliaran tersebut. “Saya pastikan, tidak ada LHP menyangkut pembebasan lahan selama saya menjadi anggota DPRD Sumbar.

Kalau ada, pasti saya dan kawan-kawan di Komisi III DPRD Sumbar dulunya tahu. Ini tidak ada. Intinya, kalau tidak ada temuan BPK, LHP-nya tidak ada, mana mungkin bisa dibawa ke ranah adiminstrasi. Dasarnya pihak-pihak yang mengkerdilkan perkara ini sebatas administrasi, apa?” ungkap Zulkifli yang menjabat sebagai anggota DPRD Sumbar 2009 – 2014.

Zulkifli yang dulunya tergabung di Fraksi Gerindra DPRD Sumbar meyakini, audit investigasi dilakukan BPK setelah adanya permintaan dari penegak hukum. “Kalau pertanyannya, kenapa BPK melakukan audit investigasi, tentu ada yang memintanya.

Bisa jadi itu kepolisian, atau kejaksaan.

Tidak ujuk-ujuk melakukan investigasi saja,” papar lelaki yang sewaktu jadi wakil rakyat memang terkenal lantang bersuara.

Dia menyarankan agar penyelidik, baik di kepolisian atau kejaksaan, untuk terlebih dahulu mengkaji pidana umum terkait dugaan pemalsuan dokumen, hingga terjadinya proses

pembayaran. Katanya, berkas yang diajukan oleh pihak tertentulah yang menjadi dasar pencairan anggaran. YSN sebagai PPTK tidak mungkin bisa mencairkan anggaran tanpa persetujuan atasan, atau tim yang terlibat dalam pembebasan lahan. “Menurut saya, yang dikejar itu soal dugaan pemalsuan dokumennya. Dari situ jelas, siapa yang bermain, dan yang menandatangani berkas, sehingga uang bisa dicairkan.

Kalau begitu, berkemungkinan yang akan terjerat tidak hanya YSN sendiri, tapi banyak pejabat lainnya,” sebut Zul yang berlatar aktivis kaum tani.

Jika penegak hukum hanya menyelidiki dugaan korupsinya saja, menurut Zulkifli akan mengkerdilkan permasalahan, dan YSN berpotensi terjerat sendiri, sementara, pejabat yang terlibat lainnya bisa lepas tangan. Hal itu tidak baik untuk penegakan hukum dan keadilan. “Siapa yang terlibat harus bertanggungjawab,” tegas Zul, yang mengaku mengenal YSN walau tidak dekat.

Pendapat tak jauh berbeda juga disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Suharizal.

Dia menilai, kelemahan selama ini setiap kali ditemukan penyelewengan anggaran di pemerintahan, yang ditemukan inspektorat atau direkomendasikan kepada inspektorat, tidak pernah sampai ke meja penegak hukum.

Selama ini, untuk menyikapi temuan tersebut, Gubernur, Bupati, atau Walikota akan menyurati penyeleweng anggaran dan memerintahkan yang bersangkutan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut. Saat

penyeleweng anggaran tidak mengindahkan surat tersebut, dibentuklah Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) untuk mengupayakan pengembalian kerugian tersebut.

“Selama ini itu alatnya bagi kepala daerah. Hal itu memang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 59 sampai 67). Namun, yang kita harapkan bukan itu, melainkan setiap temuan itu hendaknya diteruskan ke penegak hukum, tapi itu pula yang selama ini tak pernah dilakukan,” kata Suharizal.

Kecendurangan selama ini, kata Sekretaris Program Studi S3 Ilmu Hukum Pascasarjana Unand itu, temuan-temuan yang telah sampai ke kepala daerah, selalu terkesan ditebang pilih, dan tidak semua proses administrasinya terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, sebaiknya temuan itu langsung diteruskan ke penegak hukum yang berwenang.

“Seharusnya kepala daerah tampil dan memberi kejelasan tentang temuan itu. Sebab, dalam hal ini tentu saja kepala daerah mendapat laporan dari inspektorat yang dibentuknya sendiri, dan tentu saja inspektorat mendapat rekomendasi soal temuan itu dari BPK. Apalagi untuk kasus YSN ini jumlahnya besar, tidak mungkin dilakukan satu orang, dan terjadinya di Dinas PU yang merupakan penyerap anggaran terbesar di pemerintahan,” katanya lagi.

Suharizal mengakui, penyelesaian kerugian keuangan negara memang dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu lewat ranah administrasi dan ranah Redaktur: Bhenz Maharajo

hukum. Namun, ia menilai, untuk kasus tertentu seperti dugaan penyelewengan anggaran, akan lebih efektif dengan menempuh proses hukum, sehingga kepala daerah harus melapor kepada penegak hukum.

Soal jabatan YSN yang selama ini dikenal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Suharizal menyebutkan bahwa posisi tersebut merupakan turunan dari pengguna anggaran (PA), dan bertanggung jawab langsung kepada PA tersebut.

“Untuk pengadaan tanah, pasti ada panitia pengadaan tanahnya. PPTK bertanggung jawab kepada atasannya sebagai PA, bisa jadi Kepala Dinas terkait. Namun, bagaimana pun, berdasarkan PP 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan negara, dengan tegas dikatakan bahwa kepala daerah adalah penanggung jawab dalam penggunaan keuangan daerah,” ucapnya lagi.

Mengenai pengakuan YSN soal tindakan penyelewengan yang dilakukannya seorang diri, sebagaimana dinyatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbar setelah memeriksa yang bersangkutan, Suharizal mengkritisi dengan ciri khas tindakan korupsi adalah tindakan yang tidak mungkin dilakukan seorang diri.

“Tentu ada atasan yang melonggarkan gerak-gerik bawahannya, sehingga bawahan bisa melakukan penyelewengan. Langkah penyelesaian administrasi yang ditempuh bisa jadi juga sebagai bentuk perlindungan, karena bukan tidak mungkin kasus ini akan meruyak (menyangkut) ke pejabatpejabat lain,” pungkasnya. (h/ben/isq) Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

3

LABORATORIUM KLINIK PRAMITA

Pelayanan Satu Atap PADANG, HALUAN—Jika Anda ingin memeriksakan kesehatan, datang saja ke Laboratorium Klinik Pramita. Untuk konsultasi dengan dokter, tidak dipungut biaya alias gratis. Selain itu, pelayanan yang diberikan berada pada satu atap untuk seluruh pemeriksaan kesehatan yang dilakukan.

“Pelayanan kita lakukan satu atap, sehingga pasien tidak perlu repot-repot lagi mencari tempat lain,” ujar Manager

Marketing Laboratorium Klinik Pramita, Handoko Gulo mengatakan.

Laboratorium yang berada

di Jalan Ahmad Yani, Kota Padang ini, melayani berbagai medical check-up mulai dari pemeriksaan hati, jantung, ginjal dan masih banyak lainnya. Pemeriksaan tersebut bisa dilakukan dalam bentuk paket dengan harga mulai Rp863 ribu hingga Rp7 jutaan, tergantung jenis pemeriksaan yang dilakukan.

“Biaya medical check up tergantung pemeriksaan yang

dilakukan,” kata Handoko.

Ditambahkan, ada paket blue yang merupakan pemeriksaan paling sederhana, ditujukan sebagai penyaring awal adanya gangguan pada organ vital tubuh. Pemeriksaan yang dilakukan berupa hematologi lengkap, mulai dari pemeriksaan sel-sel darah, kesehatan saluran kemih, fungsi hati, profil lemak, fungsi ginjal, fungsi asam urat, gula darah,

SEORANG terapis sedang memberikan perawatan totok aura pada pelanggannya, Selasa (31/ 1) di Bali Heritage Spa dan Salon dengan diskon hingga 70 persen. RAHMA UTAMI

Diskon 70 Persen untuk Tampil Cantik PADANG, HALUAN – Hampir semua orang sangat menyukai diskon saat berbelanja, tak terkecuali kaum wanita.

Apapun barang yang mereka beli, diharapkan ada potongan harga yang sangat membantu mereka dalam menghemat biaya, termasuk pelayanan di salon kecantikan.

Salah satunya Bali Haritage Spa dan Salon yang khusus melayani kaum wanita yang ingin tampil cantik. Saat ini Bali Heritage tengah memanjakan pelanggannya dengan memberikan diskon hingga 70 persen.

“Promo ini sengaja kita berikan agar semua kalangan bisa datang dan menikmati pelayanan salon,” ujar Prapti, pemilik Bali Heritage Spa dan Salon kepada Haluan, Selasa (31/1).

Untuk mendapatkan diskon ini, pelanggan harus membeli kumpulan voucher seharga Rp100 ribu kepada marketing salon.

“Pelanggan bisa menghubungi Ardi di nomor 082277152872. Dia adalah salah seorang marketing Bali Haritage karena voucher tersebut tidak ada di salon,” jelasnya.

Promo ini sangat menguntungkan pengunjung salon, karena menurut Prapti, mereka dapat menghemat biaya sekitar Rp5 juta jika menggunakan seluruh voucher yang dimiliki pelanggan. Voucher ini berlaku hingga 31 Desember tahun ini.

Salon yang berada di Jalan Veteran No.43, Padang ini, memberikan beberapa diskon untuk perawatan yang ditentukan.

Untuk diskon 70 persen, pelanggan bisa memilih paket colouring dan smoothing seharga Rp1,5 juta dan paket sekar wangi Rp200 ribu. Untuk dapat potongan harga ini pelanggan bisa menggunakan voucher A. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk diskon 50 persen di voucher B seperti, paket whitening seharga Rp570 ribu jadi Rp285 ribu, dan paket kemuning Rp500 ribu jadi Rp250 ribu. Sedangkan pada voucher C diskon 30 persen untuk paket srikandi seharga Rp425 ribu.

“Kebanyakan kaum hawa ingin kulit yang putih, makanya paket whitening yang paling banyak dipilih oleh mereka,” tuturnya.

Berbeda dengan beberapa salon lain, yang memberikan diskon hanya pada hari tertentu, di Bali Haritage voucher diskon ini bisa digunakan setiap hari. (h/mg-rma)

www.harianhaluan.com

MELAYANI PEMERIKSAAN - Laboratorium Klinik Pramita melayani pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan hati, jantung, ginjal dan lainnya. Menyambut Imlek kemarin, Klinik Pramita memberikan angpao untuk pelanggannya. MELATI OKTAWINA

jantung, dan paru-paru. Biaya yang dikenakan hanya Rp863 ribu.

Hampir sama dengan paket blue, paket silver dengan harga Rp1,4 juta, tetapi ditambah dengan pemeriksaaan hepatitis.

Untuk mendeteksi penyakit kanker disediakan paket gold baik untuk wanita maupun pria dengan biaya sekitar Rp3 jutaan.

“Paket gold ini dibarengi dengan pemeriksaan untuk deteksi tumor maupun kanker.

Pada pria berupa PSA dan wanita berupa pap smear dan HPV DNA,” ucapnya.

Handoko m engaku, jika harga yang ditawarkan Laboratorium Klinik Pramita mungkin terbilang agak mahal dibandingkan pemeriksaan di rumah sakit. Hal ini karena peralatan yang digunakan sudah canggih, serta lebih akurat. Dan waktu pemeriksaan yang cukup cepat dibandingkan tempat lain.

Selain itu juga didukung dengan peralatan terbaru. Semua pemeriksaan sudah terkomputerisasi sehingga hasil pemeriksaan bisa jauh lebih cepat diketahui pasien. Selain itu, bagi yang tidak bisa langsung datang ke tempat ini, Laboratorium Klinik Pramita menyediakan layanan jemput kerumah (home service).

“Daripada naik taksi ongkos lebih mahal, lebih baik menggunakan layanan home service hanya membayar sekitar Rp10 ribuan,” tutur Handoko. (h/mgmel)

Februari, BMP Berangkatkan 225 Jemaah Umrah PADANG, HALUAN—PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) Tour&Travel yang berlokasi di Jalan S Parman Nomor 179 Padang, kembali akan memberangkatkan ratusan jemaahnya ke tanah suci pada Februari 2017 ini. Sebelumnya pada Desember 2016, sebanyak 350 jemaah juga telah berangkat dengan delapan kali keberangkatan.

Distrik Manager Sumbar PT BMP Tour&Travel, Boy Hadi

Kurniawan mengatakan, untuk Februari ada sekitar 225 jemaah yang akan melaksanakan umrah dengan lima kali keberangkatan pada 11,19 22,26, dan 27.

Sedangkan pada Maret, berangkat lagi sekitar 450 jemaah ke tanah suci dengan.

“Biasanya untuk satu kali keberangkatan, membawa sekitar 45 jemaah umrah,” kata Ustad Boy Hadi saat ditemui Haluan di kantornya, Selasa (31/1).

Boy Hadi menuturkan, semenjak Mei lalu hingga Maret tahun ini, total PT BMP Tour&Travel memberangkatkan sebanyak 1.050 jemaah. Hal ini membuktikan bahwa PT BMP Tour&Travel saat ini telah menjadi pilihan warga Sumatera Barat sebagai biro perjalanan umrah.

“Kami selalu mencoba untuk menjadi biro perjalanan umrah yang amanah dan profesional,” ujar Boy. Terkait izin, saat ini PT BMP Tour&Travel hanya menunggu izin yang diberikan oleh Kementrian Agama RI yang dijadwalkan keluar Februari ini.

Izin Kanwil Kemenag Sumbar telah didapatkan 11 Oktober

lalu dengan nomor 1560/kw.

03/4-b/Hj.08/10/2016.

“Kami segera mendapakan izin Kementrian RI. Para calon jemaah umrah tidak perlu takut dan khawatir lagi,” ucapnya.

Untuk berangkat ke tanah suci, BMP Travel menyediakan paket promo umrah seharga Rp22 juta. Jemaah bisa menikmati fasilitas Hotel Hayatt (bintang 4) di Mekkah dan Hotel Olayan Ajyad (bintang 4) Madinah. Selain itu jemaah juga diantar dengan bus jika ingin berziarah ke berbagai tempat di tanah suci.

PT BMP Tour&Travel juga menawarkan umrah promo, umrah reguler, umrah VIP dan umrah plus Turki. Jemaah bisa

mendaftar langsung ke kantor BMP Travel di Jalan S. Parman No.179 Ulak Karang Padang atau d i kantor cabang dan kantor perwakilan di daerah masing-masing.

Sebelumnya PT BMP Tour &Travel menggelar manasik akbar di Asrama Haji Padang Sabtu, (28/1). Kegiatan ini berjalan lancar dan dihadiri sejumlah muthawwif serta perwakilan BMP dari berbagai daerah. Hadir pula Walikota Padang Mahyeldi Anshrullah.

Dikatakan, walikota Padang mendukung kehadiran PT BMP Tour&Travel karena BMP sangat membantu dan memudahkan calon jemaah umrah ke tanah suci. (h/mg-mel)

WALIKOTA Padang Mahyeldi Ansharullah bersama Distrik Manager Sumbar PT BMP Tour&Travel Boy Hadi Kurniawan usai manasik akbar. MELATI OKTAWINA

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Yohanes

EKONOMI

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

4

TABEL NILAI TUKAR RUPIAH Mata Uang Nilai

Kurs Jual

Kurs Beli 10,045.95

AUD

1.00

10,154.05

BND

1.00

9,450.98

9,353.25

CAD

1.00

10,241.33

10,137.45

CHF

1.00

13,493.66

13,346.74

CNY

1.00

1,955.15

1,935.62

DKK

1.00

1,931.00

1,911.43

EUR

1.00

14,363.45

14,215.94

GBP

1.00

16,785.30

16,616.24

HKD

1.00

1,728.61

JPY

100.00 11,833.75

11,714.46

KRW

1.00

11.51

11.39

KWD

1.00

43,981.63

43,485.10

LAK

1.00

1.64

1.62

YR

1.00

3,029.14

2,995.49

NOK

1.00

1,615.00

1,598.38

NZD

1.00

9,785.28

9,682.19

PGK

1.00

4,338.14

4,069.09

PHP

1.00

269.61

266.69

SAR

1.00

3,576.38

3,539.23

SEK

1.00

1,520.80

1,505.10

SGD

1.00

9,450.98

9,353.25

THB

1.00

381.29

377.27

USD

1.00

13,410.00

13,276.00

VND

1.00

0.59

0.59

1,711.11

TABEL HARGA BAHAN POKOK Komoditas

Harga

Beras

12.333

12.500

Kg

Gula

13.833

13.833

Kg

Minyak Goreng

11.500

11.500

Lt

Tepung Terigu

9.000

9.000

Kg

Daging Sapi

120.000 120.000 Kg

Daging Ayam

36.333

36.333

Kg

Telur Ayam

21.467

20.800

Kg

Bawang

20.000

19.333

Kg

Susu

10.000

10.000

Gr

Jagung

6.000

6.000

Kg

Ikan

60.000

60.000

Kg

Garam

8.000

8.000

Kg

Mie Instan

2.500

2.500

Bks

Kacang

23.000

21.333

Kg

Ketela Pohon

4.500

4.500

Kg

Terakhir 31 Januari 2017

DILER Toyota Intercom Padang di Jalan Purus II Nomor 8. Intercom akan menciptakan pasar baru untuk meningkatkan penjualan mobil. IST

STRATEGI PENJUALAN MOBIL 2017

Intercom Padang Akan Ciptakan Pasar Baru PADANG, HALUAN—Pada tahun Ayam Api ini Intercom Padang tidak mau hanya berebut “kue” pasar yang telah ada dengan diler dan merek mobil lain untuk menjual mobil. Salah satu diler resmi Toyota di Sumatra Barat (Sumbar) tersebut akan menciptakan pasar baru.

Kepala Cabang Intercom Padang, Tjen Imanuel, mengutarakan, pihaknya ingin menciptakan pasar baru karena melihat peluang pasar mobil dengan bagusnya perkembangan perkebunan, pariwisata, dan pembangunan di provinsi ini.

Untuk menciptakan pasar baru, pihaknya akan bekerja sama dengan rekanan, seperti perusahaan penyewaan (leasing) dan asuransi, untuk membuat rantai nilai (value chain).

“Pada tahun ini kami akan menciptakan pasar baru agar pasar bertumbuh. Untuk itu, kami harus menambah tim sebagai kebutuhan atas strategi.

Kami menggandeng sejumlah rekanan untuk membuat sejumlah program. Jadi, pasar yang dulu belum tergarap, akan kami garap,” ujar Tjen di diler Intercom Padang, Jalan Purus II Nomor 8, Selasa (31/1).

Selain menambah tim, Tjen juga terus mengembangkan sumber daya manusia (SDM)

timnya. Menurutnya, pengembangan SDM penting karena saat ini merupakan zaman teknologi. Karena itu, pelayanan harus ditingkatkan harus ditingkatkan dengan cara menyesuaikan dengan kebutuhan zaman.

“Untuk mengembangkan SDM, kami melakukan pelatihan penjualan dan purnajual kepada salesman dan mekanik.

Pelatihan ini sudah dilakukan sejak awal 2016 oleh Divisi Pelatihan Sumber Daya Manusia, divisi paling baru di Intercom,” tutur Tjen.

Penjualan Mengenai hasil penjualan mobil, kata Tjen, Intercom Padang menjual 2.466 mobil pada 2016 dari target 2.232

mobil. Hasil penjualan tersebut naik 13 persen dibandingkan dengan hasil penjualan pada 2015. Pada tahun ini, pihaknya memiliki target menjual 2.533 mobil atau 211 mobil sebulan yang akan dipasarkan oleh 76 penjaja/pemasar (salesman).

Target tersebut naik 11 persen daripada target penjualan 2016. Ia optimistis target tersebut tercapai karena selama ini pihaknya selalu mencapai target penjualan.

Program bengkel Selain merangkul masyarakat pada bidang penjualan, Tjen juga melakukan hal yang sama di bidang perbengkelan pada tahun ini. Pihaknya menggratiskan 4 liter oli bagi pengguna Toyota yang memesan

DPRD Sumbar Minta Dinas Koperasi Inovatif PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar menilai Dinas Koperasi dan UKM provinsi itu masih kurang berinovasi dalam melaksanakan program kerja. Hal itu terlihat dengan pelaksanaan program yang selalu sama setiap tahunnya.

“Dari tahun ke tahun program Dinas Koperasi itu ke itu saja. Tak ada peru-

www.harianhaluan.com

bahan, misal program “sadar koperasi” itu selalu ada setiap tahun. Kita berharap ke depan program yang diajukan yang lebih kreatif dan sesuai kondisi di lapangan,” ujar anggota Komisi III DPRD Sumbar, Marlis, saat rapat kerja dengan mitra komisi terkait, Selasa (31/1).

Marlis menilai, program tahunan yang diajukan Di-

nas Koperasi Sumbar umumnya hasilnya tidak terlalu terlihat. Program yang ada adalah program untuk menghabiskan anggaran, tetapi masyarakat atau koperasi yang dibina masih seperti itu-itu saja. Selain itu, koperasi yang sudah ada pun banyak yang tak sehat.

“Sebagai bukti, koperasi di Sumbar ini kita dengar masih

selalu kesulitan dana, minta bantuan dana terus ke pemerintah daerah. Tapi, keuntungan mereka tak ada. Jangan sampai ‘minyak abih samba ndak lamak’,” tutur Marlis.

Ia berpandangan, sejauh ini koperasi di daerah ini sudah cukup dimanjakan oleh pemerintah provinsi, apalagi dibandingkan dengan usaha swasta yang relatif kurang dapat perhatian.

Namun, hasil koperasi tetap tak terlalu baik. Karena itu, ia berharap, dengan sudah dipimpinnya Dinas Koperasi oleh kepala dinas yang baru, instansi tersebut bisa menunjukkan kinerja yang lebih baik. Program yang dilaksanakan hendaknya yang bisa memberikan manfaat.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis, meminta Dinas Koperasi agar bisa menghilangkan keluhan dan stigma negatif yang muncul dari masyarakat, terutama dalam hal keadilan dalam memberikan bantuan untuk koperasi-koperasi di

Sumbar. Hal itu karena ia mengaku beberapa kali mendapatkan laporan bahwa sejauh ini koperasi yang dibantu lebih banyak koperasi yang diurus oleh orang yang kenal dengan pejabat saja.

“Kita minta ini bisa jadi perhatian, diharapkan keluhan seperti ini tak muncul lagi,” kata Sitti.

Ketua Komisi III DPRD, Afrizal menuturkan, Dinas Koperasi adalah dinas yang dibentuk untuk memajukan dan memeratakan kemakmuran masyarakat. Namun, di Sumbar koperasi masih terbilang belum gemilang dibandingkan dengan daerah lain. Padahal, penggagas koperasi dari Sumbar, yakni Bung Hatta. Karena itu, ia berharap ada inovasi dan peningkatan kinerja dinas tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Zirma Yusri, mengatakan, koperasi tak bisa disamakan dengan usaha jenis lain. (h/len)

terlebih dahulu sebelum menyervis mobil di Intercom Padang. Oli 4 liter tersebut diperuntukkan bagi mobil yang perjalanannya di bawah 50 ribu kilometer. Program gratis 4 liter oli itu sudah dilakukannya sejak Oktober 2016.

Selain itu, pihaknya membuat program dengan segmen pengusaha penyewaan mobil dan agen perjalanan. Pada program tersebut Intercom Padang membuka waktu 24 jam untuk menyervis mobil segmen yang disebutkan di atas. Syaratnya, mereka harus memesan terlebih dahulu melalui telepon untuk menginformasikan waktu kedatangan mereka ke bengkel Intercom. (h/dib)

2016, Bank Nagari Berlaba Rp353 Miliar PADANG, HALUAN—Hingga akhir Desember 2016, Bank Nagari membukukan laba sebesar Rp353,542 miliar. Laba tersetbut meningkat Rp36 miliar atau sekitar 11 persen daripada 2015 yang sebesar Rp317,279 miliar.

Hal itu diungkapkan Direktur Keuangan Bank Nagari, M. Irsyad, di Padang, Selasa (31/1). Selain laba, kinerja Bank Nagari juga tumbuh cukup signifikan. Buktinya, bank kebanggan masyarakat Sumatra Barat tersebut menyalurkan Rp15,361 triliun kredit pada 2016. Jumlah tersebut naik daripada kredit yang disalurkan pada 2015 yang sebanyak Rp14,509 triliun. Kabar baik juga ada pada dana pihak ketiga (DPK). Bank Nagari mengumpulkan Rp15,669 triliun DPK pada 2016, naik daripada DPK pada 2015 yang sebesar Rp14,613 triliun.

Dari kinerja pada tahun lalu, aset Bank Nagari sampai 2016 berjumlah Rp20,745 triliun.

Sementara itu, kredit bermasalah (NPL) Bank Nagari pada 2016 sekitar 3 persen. Menurut Irsyad, dibandingkan dengan BPD lain se-Indonesia yang rata-rata NPL-nya 3,8 persen, Bank Nagari sudah cukup bagus, apalagi angka itu masih jauh di bawah toleransi BI sebesar 5 persen.

Menurut Irsyad, kinerja pada 2016 terbilang cukup menggembirakan pada situasi perekonomian sepanjang tahun tersebut. Meski demikian, Bank Nagari terus berupaya untuk meningkatkan daya saing dengan bank lain di Sumbar. Karena itu, sejumlah target untuk tahun ini sudah ditetapkan.

“Kami menargetkan laba pada tahun ini menjadi Rp401,5 miliar, DPK Rp17,16 triliun, aset Rp22, 26 triliun, dan kredit yang disalurkan Rp16,9 triliun,” ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan sejumlah program untuk kemajuan sudah dirancang untuk 2017. Beberapa program tersebut, antara lain menjaga aset dalam pertumbuhan normal dengan menjaga kualitas kredit, mengembangkan program dari sisi teknologi, dan diversifikasi produk tabungan . (h/atv)

Redaktur: Holy Adib

Layouter: Luther

OPINI Meraih Penghargaan Tanpa Beban

L

ebih separoh Kabupaten dan Kota di Indonesia, sepertiga dari jumlah provinsi di Indonesia, Selasa (31/ 1), menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) berbagai kategori dan tingkatan dari Pemerintah Republik Indonesia melalui kementrian Perhubungan.

Penghargaan bidang jasa transportasi dan lalu lintas serta angkutan jalan ini, diserhakan di dua tempat secara bersamaan. Di Istana Wakil Presiden yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi serta di Merlynn Park Hotel Jakarta yang diserahkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Puji Hartanto.

Sebenarnya, tidak yang luar biasa dari penghargaan ini. Meski penghargaan ini dianggap sebagai cerminan kesuksesan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penataan sistem berlalu lintas yang bekerjasama dengan kepolisian setempat, namun secara kasat mata, dari tahun ke tahun tak banyak perubahan yang terlihat. Khususnya dalam penataan sistem lalu lintas di sejumlah daerah. Yang terjadi dan dirasakan langsung oleh warga adalah munculnya simpul-simpul atau titik-titik macet baru, akibat penambahan kendaraan tak sebanding dengan penambahan dan pelebaran ruas jalan.

Sebenarnya, penilaian dan penghargaan WTN ini sudah berlangsung semenjak 1992.

Tahun 2016 ini, sebanyak 11 provinsi menerima WTN Wiratama, 2 kota meraih WTN Kencana, 47 kota penerima WTN, 5 kota meraih WTN Kategori Angkutan, 114 kota dan kabupaten meraih piala WTN Kategori Lalulintas dan 57 plakat WTN kategori angkutan serta penghargaan perusahaan angkutan umum orang, AKAP dan angkutan pariwisata.

Khusus untuk Sumbar, selain penghargaan WTN Bidang Wiratama yang diraih pemerintah provinsi, WTN kategori yang sama juga diperoleh oleh Pemeirntah Kota Padang. Sedangkan, WTN kategori Lalu Lintas yang diterima oleh Kota Payakumbuh, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman. Sedangkan Plakat WTN diterima oleh Kab. Solok Selatan.

Menhub Budi mengatakan, apresiasi melalui penghargaan WTN ini merupakan langkah awal pembinaan berkelanjutan adanya peningkatan pelayanan transportasi angkutan darat, dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk penilaian, dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan, termasuk komitmen dari pemerintah daerah dalam menciptakan transportasi publik yang baik mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya.

Secara positif, bagi kepala daerah, penghargaan WTN dijadikan ajang pembuktian kinerja pemerintahan yang dipimpinnya, selain kebanggaan atas prestasi yang diperoleh secara nasional. Padahal sebenarnya, penghargaan ini memunculkan kesan bahwa tak ada beban khusus bagi sejumlah kepala daerah dalam upaya meraih prestasi tersebut.

Tak ada pula terlihat upaya, program dan arahan khusus terhadap capaian penghargaan itu. Semuanya berjalan normatif sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing instansi. Dinas Perhubungan berjalan dengan tupoksinya sendiri, termasuk di jajaran kepolisian. Apalagi, lebih separuh dari kabupaten/kota yang menerima penghargaan itu. Dan satu hal, penghargaan ini belum mampu menghilangkan keluhan pengguna jalan akan kemacetan yang makin parah di mana-mana. Soal ini, memang harus jadi perhatian serius. ***

Jaksa Garap 8 Saksi SPJ Fiktif Sia nan ka dimakan saruang pak.......

Polisi bongkar makam korban aborsi Onde.. ibo wak.....

www.harianhaluan.com

RABU,27 1 FEBRUARI 2017 KAMIS, OKTOBER 2016 426Jumadilawal Muharram 1438 H

5

(Jangan) Bubarkan Mahkamah Konstitusi Oleh: BAYU DWI ANGGONO (Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) FH Unjem)

B

adai yang telah berlalu itu kini datang kembali, itulah perumpaan atas apa yang sedang menimpa lembaga yang dimuliakan dan diagungkan bangsa Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Ditangkap dan ditetapkannya sebagai tersangka Hakim Konstitusi Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa hari lalu karena sangkaan memperdagangkan putusan tidak saja mengagetkan, namun juga menjadi kado pahit bagi bangsa Indonesia yang tengah gencar-gencarnya mereformasi lembaga peradilan sebagai tempat para wakil Tuhan di muka bumi menjalankan tugas sucinya menegakkan hukum dan keadilan.

Berbeda dengan pendahulunya yaitu Akil Mochtar yang ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 karena memperdagangkan putusan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Patrialis Akbar disangka memperdagangkan putusan perkara pengujian UndangUndang (constitutional review) yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Atas perilaku Patrialis Akbar ini telah menimbulkan berbagai reaksi publik mulai dari rasa marah, keinginan membubarkan MK, prihatin, sampai harapan kejadian ini tidak terulang kembali.

Sekedar mengingatkan, pada waktu itu untuk mencegah tidak terulangnya peristiwa Akil Mochtar salah satu langkah MK adalah dengan mengamputasi kewenangan yang menjadi pangkal masalah adanya suap di MK yaitu kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Amputasi dilakukan pada 6 Maret 2014 melalui putusan Nomor 97/PUU-XI/ 2013 perihal pengujian Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimana MK menyatakan tidak berwenang lagi menangani sengketa hasil Pilkada, meskipun selang 1 tahun kemudian DPR dan Presiden melalui UndangUndang Pemilihan Kepala Daerah bersikeras menyerahkan kembali kepada MK wewenang untuk mengadili sengketa hasil Pilkada sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus.

Berbeda dengan peristiwa Akil Mochtar yang diselesaikan dengan jurus mengamputasi wewenang yang menjadi sumber masalah, dalam kejadian Patrialis Akbar ini langkah tersebut hampir tidak mungkin dilaksanakan. Hal

ini mengingat kewenangan menguji Undang-Undang adalah kewenangan orisinil yang membuat MK di banyak negara perlu didirikan. Artinya jika kita mengeluarkan kewenangan menguji Undang-Undang dari MK sama artinya dengan membubarkan MK. Logiskah kita harus membubarkan MK hanya karena perilaku tercela oknum seperti Patrialis Akbar? Padahal kita semua mengetahui putusan MK dengan segala kekurangan dan kelebihannya harus diakui telah banyak memberikan perlindungan konstitusional bagi warga negara dari tindakan sewenang-wenang pembentuk Undang-Undang.

MK dan Korupsi Legislasi MK Indonesia didirikan pada tanggal 13 Agustus 2003 sebagai reaksi atas keberadaan produk legislasi pada era sebelumnya yang menunjukkan karakter sewenang-wenang, melanggar HAM, bias kepentingan kelompok tertentu dan aroma korupsi dalam pembentukannya. Patrialis Akbar sendiri sebelum menjadi Hakim Konstitusi merupakan salah satu anggota MPR dari Fraksi Reformasi yang turut serta menggagas dan mendukung lahirnya MK. Bahkan Patrialis Akbar secara tegas dalam rapat Komisi A MPR yang membahas rancangan perubahan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk di dalamnya mengenai MK pada tanggal 6 November 2001 meminta agar anggota DPR ikhlas jika ada Undang-Undang yang dibatalkan oleh MK apabila memang terbukti tidak sesuai konstitusi.

Hal ini dikarenakan menurut Patrialis “DPR adalah sebagai lembaga politik yang juga kadang-kadang belum tentu memiliki kesinambungan antara pemahaman satu undang-undang yang ada dengan undangundang yang lain�.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi dalam pembentukan UndangUndang terkadang belum benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Bahkan tak jarang sejumlah oknum DPR r ela membarter pasal dalam Undang-Undang dengan imingiming sejumlah uang. Beberapa kasus yang menunjukkan adanya praktek korupsi legislasi ini diantaranya suap miliaran rupiah oleh pejabat Bank Indonesia kepada sejumlah oknum anggota DPR Periode 1999-2004 untuk melancarkan pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dimana atas korupsi legislasi ini sejumlah anggota DPR telah diputuskan bersalah oleh pengadilan (Detik.Com 7/01/2009).

Kasus lainnya adalah ketika pada Oktober 2009 RUU Kesehatan yang telah disetujui dalam Paripurna DPR dan ketika dikirimkan kepada Presiden ternyata terdapat satu ayat yang di dalamnya terkait tembakau dihilangkan. Atas hilangnya ayat tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh Badan Kehormatan DPR dinyatakan bukan karena kesalahan administratif. Sejumlah pihak menduga bahwa hilangnya ayat tersebut karena

ada faktor kesengajaan yang melibatkan oknum DPR atau pun dari oknum Departemen Kesehatan akibat menerima iming-iming uang dari pihak tertentu yang berkepentingan (Detik.Com, 27/01/2010).

Keberadaan MK sesungguhnya adalah untuk mencegah keberadaan UndangUndang yang dihasilkan dari proses yang koruptif di parlemen. Keberadaan MK akan membuat mafia jual beli pasal di DPR tidak dapat lagi leluasa menjalankan aksinya mengingat andaikata mereka dapat mempengaruhi oknum-oknum di DPR untuk membuat Undang-Undang sesuai kepentingan mereka, namun Undang-Undang tersebut tidak serta merta dijamin akan dapat berlaku mengingat masih ada MK yang akan menjaga kepentingan publik dari nafsu serakah pihak-pihak yang ingin mendapat keuntungan besar melalui pengaturan dalam Undang-Undang.

Seiring berjalannya waktu, mafia jual beli pasal ini nampaknya cepat melakukan adaptasi. Mereka tahu betul bahwa tidak cukup hanya berkolaborasi dengan oknum-oknum DPR jika ingin membuat dan memberlakukan Undang-Undang sesuai kepentingan mereka. Biaya besar yang mereka keluarkan untuk oknum-oknum DPR tidak akan berguna jika pada akhirnya UndangUndang tersebut dibatalkan oleh MK di kemudian hari.

Untuk itu baik oknum DPR maupun oknum hakim MK harus mereka kuasai. Atau malahan terdapat mafia jual beli pasal yang berpikir lebih pragmatis yaitu lebih murah biayanya langsung berkolaborasi dengan oknum hakim MK mengingat putusan MK adalah final dan mengikat, sehingga boleh saja UndangUndang yang dibentuk DPR tidak menguntungkan mereka, tetapi nantinya mereka dapat mengubahnya melalui oknum hakim MK yang telah mereka kuasai.

Perbaikan Rekruitmen dan Pengawasan Terkuaknya fakta bahwa mafia jual beli pasal telah berhasil menyusup ke MK melalui oknum hakim tertentu bukan berarti kemudian menjadi dasar pembenar kita untuk menghapus MK dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Harus diingat bahwa para perumus perubahan UUD 1945 saat memutuskan membentuk MK dengan segala kewenangannya yang super sesungguhnya sudah memberikan bekal vaksin agar nantinya para hakim MK mempunyai kekebalan dan tidak terkena godaan virus mafia jual beli pasal.

Vaksin yang dimaksudkan adalah ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 yang mengatur syarat kumulatif yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dapat menjadi hakim konstitusi yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Syarat negarawan oleh UUD 1945 hanya diberlakukan untuk hakim MK dan tidak diberlakukan kepada pejabat lembaga tinggi negara lainnya, bahkan untuk hakim agung MA sekalipun yang

sama-sama pelaku kekuasaan kehakiman.

Dilihat dari risalah perubahan UUD 1945, negarawan yang dimaksudkan setidaknya mengandung 4 unsur yaitu: (i) mempunyai keahlian; (ii) layak menjadi salah satu tumpuan menegakkan negara hukum; (iii) independen terhadap posisinya; (iv) bijak dan mampu mengambil jarak terhadap kepentingan sempit kelompok atau golongan.

Selain konstitusi, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pun sebenarnya sudah memberikan ramburambu kepada lembaga yang berwenang mengajukan hakim konstitusi yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung agar dapat menemukan hakim konstitusi sesuai yang dimaksud UUD 1945. Pasal 19 UndangUndang MK menyebutkan bahwa Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif yaitu calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan.

Persoalannya kemudian adalah atas dasar kepentingan pragmatis, lembaga yang berhak mengajukan hakim konstitusi kemudian tidak menjalankan amanat konstitusi dan Undang-Undang MK tersebut. Sebagaimana terjadi pada pengajuan Patrialis Akbar sebagai hakim MK oleh Presiden SBY pada waktu itu yang langsung menunjuk Patrialis Akbar tanpa melalui pembentukan Panitia Seleksi yang membuka pendaftaran secara luas atau menjaring calon hakim konstitusi dari figurfigur yang memenuhi persyaratan dan tanpa mempublikasikan ke media untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Tindakan sepihak Presiden SBY langsung mengangkat Patrialis Akbar sebagai Hakim Konstitusi setelah sebelumnya diberhentikan di tengah jalan sebagai Menteri Hukum dan HAM serta tanpa melalui mekanisme Pasal 19 Undang-Undang MK sesungguhnya telah memendam bom waktu yang kini terbukti telah meledak.

Menimbang bahwa Produk Undang-Undang yang dihasilkan DPR hingga saat ini belum benar-benar bebas dari kepentingan pragmatis di dalamnya, maka dengan demikian sesungguhnya MK masih dibutuhkan dalam rangka mengoreksi Undang-Undang yang bermasalah dan dalam rangka memberikan perlindungan konstitusional warga negara. Adapun mengenai upaya mencegah tidak terulangnya kejadian Akil Mochtar dan Patrialis Akbar maka salah satu letak permasalahannya adalah proses rekruitmennya yang sejak awal bermasalah.

Pilihan bijak yang bisa diambil bukanlah dengan membubarkan MK, melainkan sebaliknya justru mengarahkan agar MK benar-benar diisi oleh sosok negarawan yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Untuk itu perlu dilakukan sejumlah perbaikan melalui perbaikan UndangUndang MK.

„ Redaktur: Almudazir

Pertama, perbaikan masalah rekrutmen/pengangkatan hakim konstitusi dilakukan melalui perubahan UU MK yaitu dengan menambahkan pengaturan mengenai kewajiban bagi MA, DPR dan Presiden untuk masing-masing membentuk panel ahli (unsur akademisi senior, mantan hakim MK, tokoh masyarakat) dalam melakukan seleksi hakim konstitusi, meskipun putusan akhir pengajuan calon hakim konstitusi tetap ada di Pimpinan MA, Anggota DPR dan Presiden.

Kedua, perlu ditambahkan pengaturan dalam UU MK yang mengatur kewajiban bagi Mahkamah Agung, DPR dan Presiden untuk membuka pendaftaran dan menjaring seluasluasnya figur-figur yang memenuhi persyaratan sebagai hakim konstitusi. Ditambahkannya kewajiban untuk membuka pendaftaran bagi semua warga negara yang memenuhi persyaratan dikarenakan selama ini dalam prakteknya Pimpinan MA telah menafsirkan secara sepihak bahwa ketentuan dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan hakim MK diajukan 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung diartikan bahwa ketiga hakim MK yang diajukan oleh MA haruslah seorang hakim di lingkungan MA. Padahal Merujuk pada makna asli (orgininal meaning) pasal tersebut maka dapat diketahui meskipun diajukan oleh MA, DPR dan Presiden, bukanlah berarti yang dapat menjadi hakim konstitusi hanyalah hakim pengadilan di lingkungan MA yang diusulkan oleh MA untuk menjadi hakim konstitusi, anggota DPR yang diusulkan oleh DPR untuk menjadi hakim konstitusi, atau para pejabat di lingkungan kepresidenan yang diusulkan sebagai hakim konstitusi, melainkan siapa pun warga negara sepanjang memenuhi persyaratan maka dapat menjadi hakim konstitusi baik melalui jalur yang diusulkan oleh DPR, MA atau pun Presiden.

Ketiga, selain perbaikan proses rekruitmen, untuk menjaga hakim-hakim MK tetap dalam koridor sumpah/janji jabatannya maka pengawasan hakim MK juga perlu diperkuat. Upaya memperkuat MK adalah dengan mempermanenkan kedudukan Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam Perubahan UU MK. Dewan Etik yang bersifat tetap dan beranggotakan mantan hakim MK, guru besar ilmu hukum, dan tokoh masyarakat haruslah menjadi alat yang efektif untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi terkait dengan laporan dan/ atau informasi mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi tanpa mencampuri independesi hakim konstitusi.

Akhirnya MK adalah milik Bangsa Indonesia, jangan biarkan kerusakan yang diakibatkan oknum tertentu akan membuat kita merobohkan MK. Mengingat keberadaan MK telah menjadikan Indonesia tidak hanya sebagai negara demokrasi melainkan juga menjadi negara nomokrasi (hukum). Untuk itu mari kita jaga MK bersama.**

„ Layouter: Syamsul Hidayat

6

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

PARIWARA PEMKO SOLOK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Kota Solok Raih Piala WTN 2016 JAKARTA,HALUAN— Setelah melalui penilaian yang super ketat dari tim penilai yang berasal dari pemerintah pusat dan akademisi, akhirnya Kota Solok menjadi salah satu kota kecil di Indonesia yang memperoleh penghargaan Piala Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016 kategori lalulintas.

Piala WTN ini diterima langsung oleh Walikota solok H Zul Elfian SH MSi dari Direktur jendral Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Pudji Hartanto di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).

Jika dua tahun terakhir ini Kota Solok hanya berhasil meraih plakat, maka pada tahun ini, Kota Serambi Madinah berhasil memperbaiki peringkatnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KP. 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) untuk pemerintah kab/kota Tahun 2016, Kota Solok dinyatakan terpilih sebagai salah satu kota penerima Piala WTN 2016.

Walikota Solok,Zul Elfian SH MSi mengatakan, penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada kota-kota yang mampu menata tranportasi publik dengan baik. Penghargaan ini diberikan setiap tahun.

Penilaian dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil. Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan dan berbasis kepentingan public dan ramah

WALIKOTA Solok,Zul Elfian SH MSi memegang Piala WTN 2016.

lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam penilaiannya.

Keberhasilan Kota Solok meraih penghargaan ini tentunya tidak terlepas dari terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan didukung oleh TNI, Polri dan instansi terkait lainnya, yang telah bekerja keras dalam pengupayakan

mengubah wajah lalu lintas kota yang dijuluki kota beras serambi madinah ini.

Beberapa langkah yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam upaya meraih penghargaan bergengsi di bidang lalu lintas dan angkutan diantaranya adalah perbaikan sarana dan prasarana lalu lintas di sepanjang jalanjalan protokol, seperti marka jalan dan rambu lalu lintas.

Disamping itu juga dilakukan perbaikan sarana papan trayek jalan bagi angkutan kota yang ada di Kota Solok. ”Alhamdulillah, kita berhasil memperoleh Piala WTN kategori lalu lintas tahun 2016. Ini merupakan bukti kerja keras serta perbaikan yang terus menerus kita lakukan dalam tata kelola transportasi di kota solok,” ujar Zul Elfian.

Namun demikian katanya, piala WTN bukan menjadi tujuan akhir . Akan tetapi piala WTN harus mampu melahirkan semangat baru untuk memberikan pelayanan bidang perhubungan yang lebih baik kepada masyarakat. Karena pengharagaan yang sesungguhnya adalah rasa kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan perhubungan yang diberikan, sehingga pelayanan itu betulbetul dapat dirasakan dengan baik dan bermanfaat untuk orang banyak. (adv)

WALIKOTA Solok, Zul Elfian SH MSi memegang Piala WTN foto bersama Kapolres Solok Kota,AKBP Susmelawati Rosya yang memegang piagam WTN.

WALIKOTA Solok, Zul Elfian SH MSi menerima Piala WTN 2016 dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Pudji Hartanto.

WALIKOTA Solok, Zul Elfian SH MSi foto bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Solok,Fidlywendy Alphi dan Kapolres Solok Kota, AKBP Susmelawati Rosya.

WALIKOTA Solok foto bersama dengan kepala daerah lainnya di Indonesia yang berhasil meraih Piala WTN 2016.

LIPSUS PEMKAB SOLOK MOMENTUM UNTUK LEBIH BAIK

Kabupaten Solok Terima Anugerah Piala WTN 2016 Untuk ketiga kalinya, Pemerintah Kabupaten Solok meraih penghargaan tertinggi bidang manajemen transportasi umum dari Presiden RI Joko Widodo, yang diserahkan oleh Dirjen perhubungan Darat kemenhub RI Puji Hartanto. Sebelumnya, Kabupaten Solok juga mendapat penghargaan tertinggi dalam pengelolaan moda transportasi darat.

Lambang supremasi tata kelola lalu lintas berupa piala Wahana Tata Nugraha (WTN) 2016 itu diterima Bupati Solok H Gusmal SE MM bersama Kapolres Arosuka AKBP Reh Ngenana dan Kadis Perhubungan setempat Drs Dedi Permana, di Ballroom Hotel Marlynn Park Jakarta Selasa (31/1) di Jakarta.

Anugerah WTN terkait Tertib Lalu Lintas kategori daerah kota/kabupaten kecil se-Indonesia sekaligus membuktikan kesungguhan Pemkab Solok melalui Dinas Perhubungan dalam menciptakan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas di daerah penghasil beras itu.

Terkait penghargaan ini,

Bupati Solok Gusmal menyebutkan penilaian dan anugerah WTN adalah momentum bagi Kabupaten Solok untuk kemajuan nan lebih baik.

“Pemerintah daerah akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasaran lalu lintas maupun pelayanan publik di kabupaten Solok,” kata Gusmal.

Pihaknya serta merta mengapreasiasi kinerja Dishub, Polres Solok, Organda dan masyarakat Kabupaten Solok yang telah berupaya menciptakan sistem dan tata kelola transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pihaknya berharap, kemajuan di bidang transportasi tentunya juga berbanding lurus dengan kemajuan di sektor

lain. Dengan demikian upaya untuk mensejahterakan dan peningkatan pelayanan serta fasilitas publik, secara bertahap akan terus dipenuhi.

“Ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita masyarakat Kabupaten Solok. Betapa tidak sejak awal keikutsertaan pada penilaian WTN ini, pada tahun pertama kita memperoleh sertifikat, tahun kedua kita memperoleh plakat dan pada tahun ini kita mampu meraih penghargaan tertinggi berupa piala WTN,” kata Devi Kurnia.

Sementara itu, Kepala Dishub Kabupaten Solok Deddy Permana menerangkan, dalam penilaian tersebut, tim penilaiWTN melakukan pemantauan terhadap kelengkapan rambu-rambu lalu lintas.

Tim WTN ini juga memantau ketertiban berlalu lintas setiap angkutan pedesaan, halte, trotoar, zebracross dan kompenen lainnya yang berhubungan dengan lalu lintas.

Awalnya, lanjut Deddy, melihat keterbatasan dan memiliki kelengkapan lalu lintas

BUPATI Solok Gusmal bersama Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana Depari, jajaran Dishub, Kabag Humas Devi Pribadi dan kepala Kesbangpol Junaidi selepas menerima Piala WTN 2016. www.harianhaluan.com

BUPATI Solok Gusmal didampingi Kapolres Solok AKBP Reh Ngenana Depari dan Kadishub Drs Deddy Permana MM selepas penerimaan piala WTN.

TERIMA PIALA —Bupati Solok H Gusmal SE MM menerima Anugerah tertinggi dalam manajemen tatakelola transportasi darat berupa piala WTN tahun 2016 yang diserahkan oleh Dirjen Hubdar Pudji Hartanto di Ballroom Hotel Marlynn Park Jakarta, Selasa (31/1).

yang seadanya, Deddy merasa pesimis berhasil mampu meraih penghargaan berskala Nasional itu. “ Kalau kesadaran berlalu lintas masyarakat sudah baik, secara otomatis tertib

berlalu lintas itu akan terwujud.

Makanya, kami pihak Dishubkominfo lebih menggenjotkan sosialisasi sembari menyempurnakan kelengkapan lalu lintas,” kata Deddy Permana.

BUPATI Solok Gusmal bersama Wali Kota Solok Zul Elfian dan para kepala SKPD terkait di Kabupaten Solok usai menerima Piala WTN 2016.

Mendapat penghargaan berupa piala WTN Tertib Lalu Lintas itu tak lantas membuat pihak Dishubkominfo berpuas diri. Namun, capaian yang cukup baik ini dijadikan motivasi untuk mempertahankan, agar tatakelola transportasi di daerah itu semakin membaik dari waktu ke waktu. “Semua ini berkat dukungan Kepala Daerah, Masyarakat kab.

Solok dan pihak-pihak terkait lainnya. Ini adalah penghargaan tahun 2016, yang penyerahannya dilakukan di awal tahun 2017,” jelas Deddy.

Sementara itu, Kapolres Solok Arosuka AKBP Reh Ngenana Depari mengaku bersyukur atas anugerah yang di-

terima di awal tahun 2017 ini. Penghargaan ini kata dia merupakan milik masyarakat, yang memiliki andil demi kemajuan Kabupaten Solok. Dari segi infrastruktur, kata Kapolres, daerah ini diakui kurang memadai untuk kelancaran lalu lintas.

Tetapi dengan transportasi yang sekarang terus dilakukan pembenahan, kedepannya mungkin perkembangannya akan lebih baik.” Kita terus menggugah dan mengharapkan masyarakat sebagai pengguna jalan agar mematuhi segala peraturan dan tertib lalu lintas. Sehingga, dari tahun ke tahun kasus pelanggaran lalu lintas di daerah ini t erus menurun,” kata Nana. (adv)

BUPATI Solok Gusmal bersama para kepala daerah di Sumbar usai menerima Piala WTN 2016.

Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Luther

SAMBUNGAN

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

7

Payakumbuh................................ Dari Halaman. 1 Solsel ........................................... Dari Halaman. 1 Pusat, Selasa (31/1).

Untuk WTN 2016 ini, 5 kab/ kota menerima piala kategori Angkutan Jalan, 114 kab/kota kategori Lalu Lintas, dan 57 kab/ kota yang menerima Plakat. Kota Payakumbuh kembali mendapat piala di bidang Lalu Lintas.

Selain Payakumbuh, WTN kategori Lalu Lintas juga diterima oleh Kab. Pesisir Selatan, Kab. Solok, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kab. Sijunjung, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar, Kota Pariaman, Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pasaman.

Sedangkan Plakat WTN diterima oleh Kab. Solok Selatan.

Disampaikan Wako Priadi, keberhasilan mempertahankan WTN ini merupakan hasil kerja keras masyarakat Payakumbuh

bersama Pemko dan Instansi terkait dalam meningkatkan kualitas bi dang transportasi dan angkutan jalan. “Alhamdulillah, hari ini Payakumbuh kembali mempertahankan Piala WTN untuk 4 tahun berturut-turut,” ujar Wako yang juga didampingi Kapolres Payakumbuh, AKBP. Kuswoto, SIK serta Kadis Perhubungan, Adrian, SH, M.Si Ditambahkan Wako, dengan diterimanya piala WTN 2016 ini, berarti menambah pula deretan prestasi yang diterima oleh Kota Payakumbuh untuk tahun 2016.

“Warga Payakumbuh patut berbangga. Keberhasilan kota Payakumbuh dalam mencapai banyak prestasi Nasional di tahun 2016, merupakan hasil kerja keras dari warga. Kalau bukan dari

masyarakat, tentunya penghargaan demi penghargaan tidak dapat dicapai,” kata Wako Priadi lagi Disampaikan oleh Kadis Perhubungan Payakumbuh, Adrian, Pemko bersama Kepolisian berkomitmen dalam menata sistem transportasi dan angkutan jalan di Kota Payakumbuh. “Untuk tahun selanjutnya, kita menargetkan untuk meraih Piala dikategori angkutan. Kita ingin berlanjut karena masalah penataan transpotrasi di Payakumbuh telah menjadi program penting baik yang telah dilakukan maupun kedepannya “ ujar Adrian didampingi oleh Kabid. Keselamatan dan pengendalian operasional Joni Parlin, dan Kasi Pengendalian LLAJ Andi Malaway Yulhendri. (H/adv)

Jangan .........................................Dari Halaman. 1 dalam kasus SPj fiktif ini, karena ada ranah hukum yang a kan memrosesnya.

“Siapa pun ASN yang terlibat di di jajaran Pemprov Sumbar, tidak akan pernah dilindungi dan segala macamnya,” katanya.

Tanggapan Jasman ini sekaligus menjawab pernyataan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar yang menyebutkan kalau persoalan SPj fiktif ini bukan hanya kesalahan YSN semata.

Anggota DPRD Sumbar, Nofrizon mengatakan, dalam persoalan ini kesalahan tak bisa hanya dialamatkan pada YSN seorang. Namun ketua panitia lelang, dalam hal ini sekprov dinilai juga harus bertanggungjawab, termasuk gubernur.

Nofrizon meminta gubernur agar tidak diam saja dengan adanya penyelewengan dana tersebut.

Sebab kerugian negara dalam persolan ini tidaklah sedikit.

“Sebagai kepala daerah harus ada penjelasan dari gubernur.

Selama ini kalau kita lihat yang lebih

banyak bicara Sekda saja,” kata Nofrizon saat ditemui di gedung DPRD Sumbar, Senin (30/1).

Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menyebut, usulan untuk membentuk Pansus memang telah diterima pimpinan dari sejumlah anggota DPRD. Namun karena alat kelengkapan DPRD Sumbar baru disahkan pada Jumat (27/1) lalu, belum ada pembicaraan lebih jauh terkait itu.

“Tapi ini akan menjadi prioritas kita untuk dibicarakan dengan segera. Sebab, beberapa anggota memang meminta agar dibentuk Pansus, dan ingin terlibat melakukan penyelidikan secara langsung atas persoalan tersebut,” kata Hendra saat ditemui usai paripurna di gedung DPRD Sumbar di hari yang sama.

Sebelumnya, menghindari penyelewengan dana di APBD provinsi, anggota DPRD Sumbar, Aristo meminta setiap pimpinan SKPD agar meningkatkan pengawasan dan membaca dengan cermat setiap laporan yang masuk pada mereka.

“Tak hanya Eselon II, Eselon III dan IV juga harus meningkatkan pengawasan terhadap bawahannya. Baca setiap laporan yang masuk, jangan asal teken saja,” ucap Aristo yang tahun 2016 menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Sumbar tersebut.

Ditemui terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang (PUPR), Fathol Bari, mengatakan, belum bisa berkomentar banyak terkait dengan proyek Jalur II Pantai Padang dan Fly Over Duku, Padang Pariaman. Karena ia beralasan belum melihat dokumen yang ada tentang proyek ini.

“Saya belum melihat dokumen itu. Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Nanti bisa salah saya,” katanya waktu dikonfirmasi Haluan (26/1) lalu di Rumah Bagonjong Kantor Gubernur Sumbar.

Apalagi kata Fathol, kasus ini juga tengah dalam pemeriksaan BPK RI. Sehingga ia belum bisa memberikan keterangan apa pun.

“Kita tunggu dulu proses BPK,” katanya sembari berlalu menuju mobil dinasnya. (h/isr)

Jaksa ............................................ Dari Halaman. 1 pengumpulan bukti dan data, hingga melakukan klarifikasi ke pihak-pihak yang bersangkutan.

Setelah bukti dirasa cukup, status kasusnya dinaikkan jaksa ke tingkat penyelidikan. “Kasusnya sudah di tingkat penyelidikan.

Sekarang sedang jalan,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Dwi Samudji, Selasa (31/1) siang.

Dijelaskan Dwi, sudah delapan saksi yang diperiksa. Para saksi berasal dari internal Dinas Prasjaltarkim yang kini bernama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), pejabat Pemprov Sumbar dan masyarakat sipil. “Delapan orang yang diperiksa dianggap tahu terkait kasus yang sedang diselidiki,” ungkap Dwi. Pemeriksaan tidak akan berhenti sampai di delapan saksi saja. Sejumlah nama pejabat telah berada di daftar antrian untuk diperiksa. Jumlahnya, belasan, sampai puluhan orang. Namun, saat ditanya, siapa saja yang sudah diperiksa, Dwi tidak bisa merincikannya. Nan pasti, YSN sebagai salah satu orang yang dianggap bertanggungjawab, telah dimintai keterangan. “Banyak orang yang akan diperiksa dalam waktu dekat. Asalnya macam-macam.

Saya tidak ingat satu per satu.

Kalau YSN telah dimintai keterangan,” papar Dwi. Terkait kemungkinan penetapan tersangka, menurut Dwi tergantung hasil penyelidikan.

Dia juga tak bisa berandai-andai, berapa orang yang akan diseret.

“Kalau memang penyelidik mendapatkan bukti kuat, bukan tak mungkin statusnya dinaikkan ke tingkat penyidikan, dengan dibarengi penetapan tersangka. Soal berapa jumlah tersangkanya, tentu tidak bisa dipastikan. Semua tergantung bukti yang dimiliki. Tapi, tidak tertutup kemungkinan, yang bertanggungjawab lebih dari satu orang,” ungkap lelaki yang sudah bertahun-tahun menjabat Aspidsus Kejati Sumbar itu.

Selain memeriksa saksi, jaksa juga menelusuri, kemana saja uang hasil dugaan tindak pidana tersebut mengalir. Ada kemungkinan, YSN bukan penikmat tunggal. Ada orang lain yang ikut kecipratan uang haram tersebut.

Ibaratnya, YSN bertindak sebagai operator. “Kalau soal aliran dana, nanti akan terbuka seiring proses yang dilakukan. Pasti dilakukan karena bagian dari hal yang harus diungkap. Tunggu saja, nanti akan diberitahu perkembangannya. Proses kasus akan berjalan transparan,” tegas Dwi. Menilik LHP yang dikeluarkan BPK RI Perwakilan www.harianhaluan.com

Sumbar, jaksa tak akan terlalu bekerja keras dalam pengungkapan kasus ini. Di BPK, alur kasusnya sudah dijelaskan, walau tidak terlalu detail, dan sampai ke nama-nama orang yang menikmati aliran uang. “Laporan BPK juga menjadi landasan dalam melakukan proses hukum.

Sebagai lembaga negara, koordinasi telah dilakukan jauhjauh hari,” papar Aspidsus.

Aspidsus mengatakan, saat ini, tim yang dibentuk khusus untuk melakukan penyelidikan sedang bekerja keras mengumpulkan segala bukti dan keterangan.

Semuanya menunjukkan, kalau korps adhyaksa yang berkantor di Jalan Raden Saleh, Kota Padang tersebut, serius dalam melakukan penanganan kasus dugaan SPJ Fiktif ini.

Di BPK RI Perwakilan Sumbar, pemeriksaan sejumlah pihak juga t erus berlanjut. Setelah memeriksa YSN selama 12 jam, Senin (30/1), informasi yang berhasil dihimpun Haluan, Selasa (31/1), menyebutkan, akan ada pemeriksaan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Provinsi Sumbar, Ali Asmar, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD), Zaenuddin, Bendahara Pemprov Sumbar, Refdiamon, dan pihak lain yang terkait SPj fiktif ini pada Jumat (3/2) depan di Gedung BPK RI Perwakilan Sumbar di Jalan Khatib Sulaiman, Padang.

Kepala DPKD Sumbar, Zaenuddin, yang coba dikonfirmasi Haluan pada Selasa (31/1) malam mengaku belum tahu tentang jadwal pemeriksaan oleh BPK RI ini. Melalui pesan singkat yang dikirimnya Zaenuddin menyatakan hal tersebut. “Belum tau saya,” tulis Zaenuddin dalam pesan singkat yang diterima Haluan.

Untuk memastikan hal ini haluan pun mencoba menanyakan kepada Kepala Sub Bagian Humas, Rita Rianti. Rita pun mengaku tidak tahu mengingat untuk pemanggilan ini wewenang dari tim investigasi.

“Saya kurang tahu. Kalau masalah pemanggilan itu wewenang tim investigasi, kami gak tahu t entang itu,” paparnya kepada Haluan Selasa (31/1) di Padang.

Sekda, Ali Asmar, yang merupakan ketua tim penyelesaian SPj fiktif tersebut hingga berita ini diturunkan juga tidak menjawab SMS Haluan.

Kapolda Lakukan Kroscek Tidak hanya jaksa yang bergerak, kepolisian juga ikut melibatkan diri. Bahkan, yang melakukan penyelidikan adalah jajaran Bareskrim Polri.

Setidaknya, sudah 20 hari petugas Bareskrim berada di Sumbar, dan melakukan pengumpulan data dengan BPK pusat. Personil Bareskrim bekerja secara silent.

Data yang didapat lalu ditelaah, dan dijadikan landasan untuk melakukan proses pidana.

Kapolda Sumbar Brigjen Pol Fakhrizal yang sedang berada di Jakarta menyebutkan, dia akan melakukan kroscek soal keberadaan personil Bareskrim di Sumbar. “Saya sedang berada di Jakarta. Besok pulang, akan saya cek. Nanti saya kasih informasi,” ungkap Fakhrizal yang sebentar lagi akan menyandang dua bintang di pundaknya.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumbar jauh-jauh hari menyebutkan total kerugian n egara akibat Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif yang dilakukan YSN, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman Sumbar (kini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ PUPR), diperkirakan akan terus bertambah.

Bahkan jumlahnya lebih besar dari yang tercatat saat ini di angka Rp43 miliar. “Saya luruskan jumlah sementara itu Rp43 miliar, tidak seperti yang ada di media Rp46 miliar. Namun, karena penyelidikan masih terus berlangsung diperkirakan jumlah ini akan lebih besar dari yang ada saat ini. Tapi untuk besaran kenaikannya tunggu saja,” pungkas Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar, Eliza, Kamis (26/1) lalu.

Dijelaskan Eliza, bahwa penyelidikan terkait SPj fiktif ini di awalnya hanya pada tahun anggaran 2015 dan 2016. Namun, karena ditemukan kejanggalan akhirnya dirunut ke belakang dari tahun anggaran 2013 dan 2014, khususnya terkait dengan pembebasan lahan Jalan Samudera dan Junction flyover Padang Pariaman. Dimana ditemukan indikasi penyelewengan dana ganti rugi lahan oleh YSN. Dana yang telah dianggarkan untuk pembebasan lahan tidak dibayarkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Bahkan lanjutnya, setelah BPK turun melakukan cek ke lapangan dan ditemukan fakta terkait pembebasan lahan ini, masyarakat yang lahannya terkena dampak pembangunan hanya menerima satu kali pembayaran ganti ruginya. Anehnya, untuk tahun berikutnya tetap dianggarkan tapi tidak dibayarkan lagi. “Tapi laporannya itu ke pimpinannya dibayarkan,” kata Indria Syzinia. (h/ben/isr)

kecil. Ini prestasi yang luar biasa bagi Pemkab Solsel, dimana Padang Aro, sebagai ibukota Solsel sukses meraih penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut.

Setidaknya ada tiga aspek penilaian yakni, administrasi, sarana prasarana dan dukungan Pemkab Solsel menggunakan APBD terhadap lalu lintas. Adapun bantuan dari pemerintah pusat melalui APBN tahun 2016 seperti, warning light, guadril, delination, marka jalan, LPJU tenaga surya dan lainnya.

Penyerahan plakat kepada Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Puji Hartanto di Merlynn Park Hotel, Jakarta, Selasa (31/1).

Penilaian WTN merupakan aspek penataan transportasi yang berkelanjutan, dan berbasis kepentingan publik serta ramah lingkungan. Penilaian WTN ini

dilakukan oleh Tim dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang juga melibatkan sejumlah akademisi.

Bupati Solsel, H. Muzni Zakaria melalui Kadis Perhubungan Solsel, Armenses mengatakan, berhasilnya Solsel mendapat penghargaan terkait penataan transportasi publik kategori kota kecil, berkat dukungan dan kerjasama banyak pemangku kebijakan. Bahkan yang tidak kalah penting keberhasilan ini adalah berkat dukungan dari masyarakat Solsel secara umum, dukungan dari pengguna sarana jalan dan transportasi secara khusus. “Penghargaan ini dapat diraih, berkat peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mendukung penataan transportasi publik kategori kota kecil. Di antaranya jajaran Kepolisian, Organda, kelompok ormas pengguna kendaraan serta masyarakat pengguna jasa pelayaan,” jelasnya.

Menurutnya, penghargaan WTN adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia pada kota-kota yang mampu menata transportasi publik dengan baik. “Di Sumbar hanya 15 Kabupaten/Kota yang meraih plakat WTN,” katanya.

Kapolres Solsel AKBP Ahmad Basahil menyebutkan kedepan diharapkan bisa ditingkatkan menjadi piala penghargaan WTN. “Kita sebagai instansi terkait tetap menyokong hal ini. Terutama, penertiban lalu lintas, pengguna angkutan darat dan terkait fasilitas pendukung,” katanya.

Ia menjelaskan, kedepan pihaknya menargetkan mempunyai kawasan tertib lalu lintas dan taman lalu lintas. Hal ini telah di SK kan oleh Bupati Solsel. “Kita telah berhasil membawa nama baik Solsel. Disamping itu juga perlu dukungan anggaran sehingga target bisa tercapai,” tutupnya. (h/jef)

Mahyeldi......................................Dari Halaman. 1 tama ke-3 yang diraih Kota Padang secara berturut-turut dan dinilai sebagai salah satu kota yang berhasil mengelola lalu lintas dan transportasi publik.

Penghargaan WTN tahun 2016 ini, diterima oleh 11 provinsi dan 49 kab/kota se-Indonesia. Penghargaan WTN untuk Provinsi Sumatera Barat diserahkan oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla. Untuk kab/kota, penghargaan WTN diserahkan oleh Menteri Perhubungan.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menjelaskan, transportasi angkutan darat merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan, karena setiap aktivitas saat ini memerlukan transportasi. Oleh sebab itu, setiap daerah harus memperbaiki dan meningkatkan sistem angkutan darat.

“Baik buruknya sistem transportasi dilihat dari kelancaran dan keamanan dalam transportasi, baik kecepatan dan waktu tempuh, serta jumlah kecelakaan yang terjadi,” kata Jusuf Kalla.

Sistem transportasi darat juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk, peningkatan jumlah mobil sekitar 1 juta/tahun, sepeda motor sekitar 8 juta/tahun, serta pertumbuhan ekonomi yang membutuhkan penambahan ruas jalan, infrastruktur jalan yang baik dan didukung sistem pengelolaan lalu lintas.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan, penghargaan WTN Wiratama yang diraih Pemko Padang adalah berkat dukungan semua pihak, termasuk kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Ke depan, Pemko Padang akan terus meningkatkan dan melengkapi sarana dan prasarana jalan raya.

“Kita sangat mengapresiasi kerjasama yang terjalin sangat baik selama ini dengan kepolisian.

Hal itu akan terus kita tingkatkan agar masyarakat kita benar-benar tertib dalam berlalu lintas,” ujar Mahyeldi yang didampingi Kadishub Hendrizal Azhar, Sekdishub Yudi Indra Syani, Kabid Keselamatan dan Operasional Eri

Surya Jaya, Kabid Lalu Lintas Djunardi, Kabid Angkutan Yofi Satrios, Kasi Manajemen Lalu Lintas Dewi Martadewita dan Kasubag Publikasi Humas Kota Padang, Tafrizal.

Kapolres Kota Padang Kombes Chairul Aziz, S.I.K., M.Si yang juga hadir berharap, penghargaan WTN yang diraih Kota Padang ini bisa meningkatkan motivasi masyarakat untuk tertib dan taat aturan lalu lintas.

Disisi lain, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Hendrizal Azhar mengatakan, Kota Padang akan berusaha mempertahankan WTN Wiratama ini tahun mendatang. Jika Kota Padang meraih WTN Wiratama dua kali lagi, maka Kota Padang akan meraih WTN Kencana yang merupakan WTN kategori tertinggi.

Saat itu, Walikota Padang Mahyeldi juga menandatangani berita acara serah terima operasional 10 unit bus ukuran sedang BRT dari Kementrian Perhubungan untuk operasionalisasi Trans Padang. (h/adv)

Padang Panjang ......................... Dari Halaman. 1 Lintas, diterima langsung Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, BSBA bersama Kapolres Padang Panjang AKBP. Cepi Noval, SIK di Jakarta, Selasa (31/ 1) kemarin.

Wali Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengatakan, perolehan piala WTN itu setelah adanya penilaian yang dilakukan Tim Penilai Kementerian Perhubungan beberapa waktu lalu. Dari penilaian yang meliputi seluruh kategori itu, Kota Serambi Mekah ini mendapatkan nilai bagus.

“Pada kunjungan lapangan, tim penilai mengunjungi terminal Bukit Surungan, terminal mikrolet, sarana dan prasarana lalu lintas dan beberapa lokasi lainnya. Rata-rata dari seluruh lokasi yang dikunjungi, mereka puas dan memberikan pujian terhadap pelayanan kita,” ujar Hendri Arnis.

Hendri Arnis menyebutkan, pemko melalui Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Padang Panjang selalu memberikan pelayanan lalu lintas serta

memberikan sosialisasi untuk keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat, termasuk dengan melengkapi sarana dan prasarana.

“Kita semua mengetahui, Padang Panjang terletak di daerah persimpangan dengan kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi.

Sehingga, membutuhkan pelayanan yang cukup ekstra,” sebutnya.

Dari catatan Haluan, penghargaan dan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) kali ini, merupakan penghargaan WTN yang ke-15 di terima oleh Kota Padang panjang.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, I Putu Venda, mengatakan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Padang Panjang yang telah ikut peduli dalam kesadaran dan keselamatan berlalu lintas.

Sehingga, kota berjuluk Serambi Mekah itu kembali menerima penghargaan di bidang lalu lintas.

“Ini semua tidak terlepas dari kerjasama seluruh pihak, termasuk juga Satuan Lalu Lintas dari Polres Padang Panjang dan selu-

ruh masyarakat. Mudah-mudahan, piala ini bisa menjadi penambah semangat untuk meningkatkan kesadaran dalam berlalu lintas,” jelasnya.

Terpisah, Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Ampera Salim, saat di temui di ruangannya mengatakan, penghargaan ini di peruntukkan bagi seluruh masyarakat di Kota Padang Panjang.

Semoga dengan anugerah ini Kota Padang Pajang semakin jaya, dan masyarakatnya semakin kompak untuk meraih prestasi-prestasi di masa yang akan datang.

“Kita harapkan masyarakat bisa lebih meningkatkan kesadarannya dalam kesadaran berlalu lintas, meskipun dengan diterimanya anugerah WTN Bidang ketertiban lalu lintas telah membuktikan bahwasannya Kota Padang Panjang telah tergolong Kota yang tertib berlalu lintas.

Namun kesadaran masyarakat akan tertib berlalu lintas juga sangat diharapkan demi keselamatan kita bersama,” ujar Ampera Salim. (h/mg-pis)

Sawahlunto.................................. Dari Halaman. 1 torat Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Puji Hartanto di Merlynn Park Hotel Jakarta, Selasa (31/1).

Dikatakan Ismed, sejak awal keikutsertaan Sawahlunto pada ajang penilaian WTN tahun 2015 lalu, dimana waktu itu Sawahlunto baru mampu memperoleh penghargaan berupa plakat di bidang angkutan, maka pihaknya berasama-sama stakeholder yakni Polantas Polres Sawahlunto dan dinas terkait, berkomitmen untuk bisa lebih baik lagi.

“Komitmen, koordinasi dan upaya yang kita lakukan dapat menutupi apa yang menjadi kekurangan dalam penilaian tahun 2015 lalu, termasuk kesadaran masyarakat akan tertib lalulintas, sehingga pada penilaian WTN tahun ini kita dapat meraih Piala WTN 2016 . Alhamdulillah, berkat kerja keras dan komitmen itu, apa yang menjadi cita-cita kita untuk meraih piala WTN dikabulkan oleh Allah SWT ,” katanya.

Keberhasilan ini, ujar bapak dua anak itu, patut disambut dengan suka cita dan bersyukur kepadaNya. Kenapa tidak, tidak banyak kabupaten/kota di Indonesia yang dapat meraih penghargaan ini, karena harus melalui penilaian yang super ketat dari tim penilai yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Akademisi.

Lebih lanjut Ismed juga mengharapkan, sesungguhnya piala WTN bukan menjadi tujuan akhir

dalam melaksanakan tugas pengabdian di bidang perhubungan.

Akan tetapi piala WTN harus mampu melahirkan semangat baru untuk memberikan pelayanan bidang perhubungan yang lebih baik kepada masyarakat. “Karena, penghargaan yang sesungguhnya yakni rasa kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan perhubungan yang diberikan dapat benar-benar dirasakan dengan maksimal,” pungkasnya.

Untuk kedepannya, pemerintah kota akan terus menyatukan semangat memperbaiki dan meningkatkan semua sarana dan prasarana terkait dengan perhubungan, baik itu angkutan maupun lalulintas. Meski saat ini sebut Ismed, Sawahlunto sudah dinilai sangat baik oleh Kementrian Perhubungan khususnya Dirjen Perhubungan Darat dengan penganugerahan plakat kategori angkutan pada 2015 dan piala WTN Bidang Lalulintas 2016. Ini harus menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik lagi termasuk menggandeng masyarakat sebagai objek dan pelakunya untuk senantiasa patuh dan tertib berlalulintas.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI, Puji Hartanto mengungkapkan, Penghargaan Wahana Tata Nugraha adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia Redaktur: ALMUDAZIR

kepada pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten yang mampu menata transportasi publik dengan baik sehingga tercipta lalulintas yang tertib dan efisien.

Penghargaan ini diberikan setiap tahunnya.

“Penilaian dan Penghargaan WTN ini sudah berlangsung semenjak 1992, dimana tahun ini sebanyak 11 provinsi menerima WTN wiratama, 2 kota meraih WTN Kencana, 47 kota penerima WTN, 5 kota meraih WTN Kategori Angkutan, 114 kota dan kabupaten meraih piala WTN Kategori Lalulintas dan 57 plakat kategori angkutan serta penghargaan perusahaan angkutan umum orang, AKAP dan angkutan pariwisata,” ungkapnya.

Disebutkan Puji, apresiasi melalui penghargaan WTN ini merupakan langkah awal pembinaan berkelanjutan adanya peningkatan pelayanan transportasi angkutan darat, dalam memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Sedangkan untuk penilaian, lanjutnya dilakukan atas kategori kota metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil.

Aspek penataan transportasi yang berkelanjutan berbasis kepentingan publik dan ramah lingkungan termasuk komitmen dari pemerintah daerah dalam menciptakan transportasi publik yang baik mendapat pertimbangan terbesar dalam penilaiannya. (h/rki) Layouter: IRVAND

8

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

PENDIDIKAN

Lingkar

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RAHMA MAULIDYA

ENGGAN DITUDING PUNGLI

Sekolah Keberatan Sediakan LKS PADANG, HALUAN—Tudingan pemungutan liar (pungli) juga berdampak terdahap proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya, dengan pengadaan bahan ajar tambahan yang diadakan di sekolah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Haluan, Selasa (31/01) di beberapa sekolah yang ada di Kota Padang, pengadaan bahan ajar berupa Lembar Kerja Siswa (LKS), merupakan salah satu bentuk yang berpotensi ditiuding sebagai pungli. Dengan adanya perpektif seperti ini, membuat beberapa sekolah tidak lagi menyediakan LKS untuk siswa, sebagai sarana penunjang proses pembelajaran. Sehingga, hal ini beraktibat terhadap kelancaran dalam proses pembelajaran di sekolah.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius mengatakan, pengadaan bahan ajar tambahan di sekolah diperbolehkan. Asal tidak dilakukan transaksi jual beli antara siswa dan pihak sekolah. “Sekolah tidak boleh memungut apa pun dari siswa, kecuali menerima dalam bentuk sumbangan, dengan tujuan untuk mema jukan sekolah. Termasuk dengan penyediaan LKS atau bahan ajar lainnya yang harus me wajibkan siswa untuk membelinya.” katanya.

Barlius mengatakan, jika bahan ajar itu disediakan oleh guru bidang studi dalam rangka membantu proses belajar siswa, maka hal tersebut diperbolehkan. Asal pengadaannya disediakan oleh koperasi. Namun, jika guru langsung yang menyediakan LKS, maka hal tersebut harus dihindari, karena akan termasuk pungli.

Pasalnya, jika guru yang menyediakan langsung, maka mau tidak mau siswa harus membeli bahan ajar tersebut. Sehingga siswa merasa dibebankan dengan adanya biaya tambahan.Namun, jika bahan ajar tersebut disediakan sekolah tanpa memberatkan siswa, maka hal tersebut diperolehkan.

Selain itu, Barlius mengatakan, pihak Dinas Pendidikan akan melakukan penertiban ke sekolah-sekolah. Hal ini dilakukan, agar tidak memberatkan siswa dalam hal pembiyaan sekolah. Selain itu, juga memantau kondisi di lapangan mengenai kemajuan sekolah dan perkembangannya, seiring dengan adanya peraturan-peraturan baru yang berbeda dari tahapan sebelumnya. (h/ mg-eby)

Menghafal Quran Bikin Cedas DIUSIANYA yang masih relatif muda, Rahma Maulidya, siswa SMPN 18 Padang ini sudah menjadi penghafal Al-Quran. Sejauh ini ia sudah mampu menghafal 4 juz dari 30 juz yang ada di dalam pedoman hidup umat manusia ini. Siswa yang kerap disapa Rahma ini, bercita-cita ingin menjadi Hafizah— sebutan penghafal Al-Quran bagi perempuan—sejak ia masih duduk di sekolah dasar. Ia ingin menjadi anak yang dapat membanggakan kedua orangtuanya kelak sewaktu hari akhir nanti.

Anak pertama dari empat bersaudara ini mengatakan, untuk menjadi seorang Hafizah tidaklah mudah. Namun, berbekal kesungguhan dan ketekunannya dalam me ngulang bacaan yang telah dilafalkannya, ia mampu menaklukkan semua tantangan yang ia alami. “Awalnya memang sulit untuk menghafal ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, namun seiiring berjalan waktu, maka semuanya akan terasa mudah dan gampang untuk mengahafalnya,” kata siswa

yang berparas cantik ini.

Siswa kelas VIII1 ini menuturkan, banyak manfaat yang ia rasakan tatkala ia meman tapkan hatinya untuk menjadi hafizhah. Salah satunya, dimudahkan segala urusan yang terasa sulit untuk ia jalani.

Selain itu, Dia menjadi lebih mudah dalam mempelajari materi pembelajaran di sekolah. Hal ini disebabkan hatinya yang selalu damai dan tentram.

Jika ia sedang mersa gelisah, maka ia kembali membaca AlQuran, hingga ia kembai me-

rasa kedamaian dalam dirinya.

Berbagai prestasi berhasil diraih oleh siswa asal Kabupaten Agam. Ia keluar sebagai pemenang pertama dalam lomba tahfiz se-Kota Padang (2016) dan juara pertama Lomba Tartil se-Kabupaten Agam.

Pintar dalam bidang mengahafal Al-Quran itul;ah yang membuat Rahma juga piawai dalam bidang akademik.

Hal ini dibuktikannnya dengan selalu mendapat juara pertama di kelasnya. “Semua yang saya peroleh merupakan manfaat dari menghafal Al-Quran. Saya merasakan semua hal menjadi lebih mudah dilakukan, karena ketekunan itu sudah

saya bina sejak awal belajar mengahafal Al-Quran,” tutur nya.. (h/mg-eby)

RAHMA MAULIDYA

SMA 15 Padang Raih Akreditasi A PADANG, HALUAN — SMA 15 Padang berhasil meraih akreditasi A. Pencapaian ini membuat sekolah yang beralamat di Jl. Limau Manis, Limau Manis, Pauh, Kota Padang ini menyejajarkan diri dengan SMA negeri lainnya di Kota Padang yang telah berakreditasi A.”Alhamdulillah, terhitung sejak 25 Oktober 2016 hingga 25 Oktober 2021 seko lah kita menyandang akreditasi A. Sebelumnya, akreditasi kita B,” ujar Wakil Bidang Kuri kulum, Erman Siswadi, kepada Ha luan di ruangannya, Kamis (26/1).

Untuk bisa meraih akreditasi unggul ini, berbagai hal

dipersiapkan pihak sekolah.

Semua unit di sekolah melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi masing-masing. Selain itu, sekolah juga mengefektif kan proses pembelajaran.

Masyarakat yang peduli pendidikan juga dilibatkan dalam proses akreditasi ini.

Semua upaya tersebut me ngacu kepada delapan Standar Nasional Pendidikan, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. “Delapan stan-

Retno Sri Wahyuningsih

Erman Siswadi

dar tersebut sudah kita penuhi semuanya. Makanya sekolah kita bisa mendapat akreditasi A,” kata alumnus Program Magister (S-2) Prodi Biologi

Universitas Andalas ini.

Menurut Erman, nilai akreditasi mencerminkan kualitas pembelajaran di suatu sekolah.

Kualitas pembelajaran yang bagus akan membuat kualitas lulusan semakin baik. Hal itu juga akan berimbas pada masa depan siswa setelah tamat.

Peluang siswa untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN) juga akan semakin terbuka lebar karena sebanyak 50 persen siswa terbaik di sekolah berakreditasi A mendapat kesempatan m engikuti SNMPTN. “Dengan akreditasi A ini, SMA 15 Padang juga akan menjadi prioritas bagi calon

siswa untuk melanjutkan pendidikannya. Sekolah kita ten tunya akan mendapatkan siswa-siswa terbaik,” ujarnya.

Kepala SMA 15 Padang, Retno Sri Wahyuningsih, sangat bersyukur sekolahnya berhasil mendapatkan akreditasi unggul. Retno juga mengapresiasi setiap elemen di sekolah yang telah bekerja keras untuk mewujudkan pencapaian tersebut. “Ke depan, kita akan mempertahankan akreditasi A ini dan meningkatkan lagi kualitas sekolah.

Kekurangan-kekurangan yang ada akan kita lengkapi,” ujar Retno. (h/mg-sas)

PARIWARA PEMKAB PESSEL

Dirjend Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar.tif

Bupati Hendrajoni, Kapolres Pessel, Nuzirwan, MT.

AKBP Deni Yuhasdi, Kadishub, Ir Bupati dan Walikota Se Sumbar menerima WTN.

Pesisir Selatan Sukses Raih Piala WTN K

ABUPATEN Pesisir Selatan (Pessel) kembali meraih penghargaan nasional Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Pudji Hartanto Iskandar, bertempat di Hotel Merlyin Park, Jakarta.

Menurut Bupati Hendrajoni, penghargaan tersebut merupakan hadiah bagi masyarakat Pesisir Selatan dan semua pihak yang turut mendukung ketertiban berlalu lintas. “Kita memperoleh penghargaan Piala WTN kategori Lalu Lintas, ini merupakan kerja keras semua pihak, terutama Jajaran Polres Pessel dan Dinas Perhubungan dan menjadi kado awal tahun bagi masyarakat Pessel,” sebut Bupati, di Jakarta, Selasa, 31/ 01.

Penghargaan yang diraih sebutnya, agar terus dipertahankan dengan tetap menjaga kepatuhan dan disiplin berlalu lintas.”Karena Pessel sudah beberapa tahun www.harianhaluan.com

terakhir meraih penghargaan dari Kemenhub, maka perlu kiranya terus berupaya meningkatkan disiplin berlalu lintas, sehingga jadi budaya, disamping dampaknya, nanti kian berkurangnya angka kecelakaan,” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Pessel AKBP Deni Yuhasdi turut bangga dan memberikan apresiasi yang tinggi, khususnya kepada para petugas dilapangan yang telah bekerja dengan baik. “Para petugas baik jajaran Satlantas maupun Dishub telah memperlihatkan kinerja yang baik, untuk menegakkan disiplin be rlalu lintas” sambungnya .

Sementara itu Kepala Dishub Pessel, Ir Nuzirwan MT, mengaku turut gembira atas prestasi yang diperoleh, karenanya ia berharap kedepan prestasi ini dapat memacu instansinya untuk bekerja lebih giat.”

Kedepan semoga ini awal yang baik untuk bekerja lebih giat demi Pessel Maju,” ujarnya senang.

Turut hadir Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan, AKBP Deni Yuhasdi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, Ir Nuzirwan, MT, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setddakab, Wendi, SH., M.Hum, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat Dishub Pessel, Pris Derika Habdi, SH. Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

9

DIANGGARKAN RP14 MILIAR

Disparbud Bangun 8 Fasilitas Wisata Dua Pengedar Narkoba Diringkus PADANG, HALUAN— Dua tersangka yang diduga melakukan jual beli narkoba ditangkap oleh tim jajaran Unit Reserse Kriminal dan unit Intelkam Polsek Pauh, Senin (30/1) di sebuah rumah Koto Lalang RT 03 RW 08, Kelurahan Koto Lalang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Padang. Penangkapan yang dilakukan terhadap Jadonuardi (33) dan Mayurizal (30) terjadi sekitar pukul 21.00 WIB. Ketika itu anggota Intelkam Polsek Pauh mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya transaksi narkoba di wilayah tersebut, sehingga petugas melakukan penyelidikan dan didapatkan keterangan yang merujuk kepada dua orang tersangka diatas.

Setelah mendapatkan keterangan dan informasi yang cukuo kuat petugas langsung menuju lokasi untuk dilakukan penggerebekan, alhasil dua orang tersangka tersebut sedang berada di TKP. Bersamaan dengan mereka, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti, satu paket sedang sabu-sabu yang dibungkus plastik klep warna bening, satu set bong yang terbuat dari botol minuman yakult.

Selain itu, satu buah timbangan merk CHQ warna hitam, lima buah karet kompeng warna merah, satu buah kaca pizrex, satu gunting kertas, dan satu bungkus plastik yang diduga untuk bungkus sabu-sabu.

Kapolsekta Pauh Kompol Alwi Askar mengatakan, penangkapan tersebut bermula dari informasi masyarakat yang sudah resah dengan adanya trasaksi narkoba tersebut, sehingga beberapa personil melakukan penyelidikan.

Dari hasil penyelidikan tersebut, dua orang tersangka beserta barang bukti diamankan. Lebih lanjut dirinya menghimbau kepada masyarakat, agar menjauhi barang haram tersebut. (h/mg-ina)

PADANG, HALUAN — Selama tahun 2017 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Padang akan membangun beberapa kawasan pedestrian dan fasilitas wisata lainnya.

Kepala Disparbud Medi Iswandi menyampaikan pembangun ini dilakukan agar kawasan wisata di Kota Padang semakin tertata rapi. Serta pengunjung mendapatkan fasilitas yang layak di tempat wisata.

"Ada pembangunan yang merupakan lanjutan pada tahun 2016, seperti kelanjutan kawasan pedestrian di Pantai Padang," ujar Medi pada Haluan Selasa (31/1).

Medi menjelaskan ada beberapa pembangunan yang

akan dikerjakan tahun sekarang. Pertama, pedestrian di Pantai Muara Lasak. Kedua, pembangunan pedestrian di kawasan Pantai Muaro. Ketiga, pembangunan lapangan parkir dan taman di Pantai Air Manis.

Selanjutnya, keempat penataan dan perbaikan landscape di Gunung Padang.

Kelima, pembangunan masjid Pantai Padang. Dilanjutkan dengan pembuatan tagline di Gunung Padang.

Ketujuh, ditambah dengan perencanaan diorama loji di kaki Gunung Padang. Kemudian, delapan pembangunan landmark atau Plaza di Pantai Cimpago.

"Hanya pembangunan masjid di Pantai Padang tepatnya berada di Jalan Samudera yang tidak dikerjakan oleh Pemerintah Kota Padang karena anggaran berasal dari donatur tunggal, " ucap Medi.

Pembangunan ditargetkan

PASANG SEGEL — Petugas gabungan Satpol PP dan SK-4 saat memasang segel di salah satu kafe di Kota Padang, Selasa (31/1).

Penyegelan dilalukan terkait tidak adanya izin yang diurus oleh pemilik kafe HUDA PUTRA

harus selesai dalam tahun ini.

Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp14 Miliar.

"Untuk kesemua pembangunan akan menghabiskan anggaran sekitar Rp14 Miliar yang berasal dari APBD Kota Padang, " tutur Medi.

Total dana sekitar Rp14 Miliar paling banyak digunakan untuk pembangunan pedistrian. Medi berharap pembangunan infrastruktur ini akan menjadi daya tarik wisatawan ke Kota Padang.

"Harapan kami tentunya dapat menambah daya tarik Pantai Padang, dan tempat wisata lainnya. Dan juga menjadi bagian fasilitas ruang terbuka hijau bagi masyarakat Kota Padang," imbuhnya.

Setelah infrastruktur selesai dibangun. Medi berharap berharap masyarakat dapat ikut memelihara dan menjaga apa yang sudah di bangun pemerintah. "Karena percuma saja dibangun fasilitas yang bagus, namun masyarakat tidak bisa menjaganya, "tutur Medi.

Sementara itu, Fajri warga Air Tawar yang ditemui Haluan di Pantai Padang mengharapkan fasilitas di tempat wisata dapat memadai. Seperti tempat salat, parkir, dan tempat makan.

"Masih banyak fasilitas di tempat wisata yang belum memadai, " ujarnya.

Selain infrastruktur yang terus diperbaiki. Namun untuk masalah kenyaman pengunjung harus tetap terjaga dan diperhatikan.(h/mg-mel)

PEMILIK MERASA DIZALIMI

Delapan Kafe Tak Berizin Disegel PADANG, HALUAN — Tim Satuan Koordinasi, Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) yang t erdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang dan Polri-TNI menyegel 8 kafe dan restoran yang belum memiliki izin dan menyalahgunakan izin , Selasa (31/ 1) pagi.

Diantaranya Kafe Cindy di Jalan Hiligoo Nomor 4 G RT 01 RW 01, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Barbie Face Karaoke dan Resto, Jalan MH Thamrin Nomor 4, Kecamatan Padang Selatan, Kubik Koffie Jalan Olo Ladang No-

www.harianhaluan.com

mor 12, Kecamatan Padang Barat, Masterpiece atau yang t elah berganti nama menjadi Wapres Kafe, Jalan HOS Cokroaminoto nomor 84, Kecamatan Padang Barat, Den Hot Cafe Jalan Hangtuah Nomor 233 B, Kecamatan Padang Barat Kafe Om, Jalan Imam Bonjol Nomor 4, Kecamatan Padang Selatan, Bintang Kafe, Jalan Niaga Nomor 138, Kecamatan Padang Barat, dan Elye Kafe yang berada di Jalan HOS Cokroaminoto nomor 14.

Dari sejumlah kafe yang disegel oleh petugas Satpol PP Kota Padang, banyak kafe yang sedang dalam

keadaan tutup hingga akhirnya memancing respon Eldon Chaniago (50), salah seorang pemilik Kafe Cindy. Eldon yang tidak terima dengan penyegelan tersebut berusaha meminta penjelasan dan klarifikasi dari Kasatpol PP Kota Padang, Dian Fakri.

Kepada sejumlah awak media, Eldon menyebut bahwa dirinya merasa terzalimi dengan penyegelan tersebut. Pasalnya, dirinya mengaku telah mengurus sejumlah perizinan ke Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-

PTSP) sejak satu tahun yang lalu.

"Namun yang terjadi, ketika izin kami hendak dikeluarkan oleh instansi terkait dan masih dalam proses, tiba-tiba saja terjadi penyegelan oleh pihak Satpol PP Kota Padang.

Tentu saja kami tidak terima dengan hal tersebut.

Dari pihak BPMPTSP (sekarang berganti nama menjadi DPMPTSP, red) juga sudah mengeluarkan surat keterangan perizinan sementara dalam selembar kertas yang dikeluarkan pada 31 Januari 2017. Jika yang dipermasalahkan soal perizinan, saya sudah mengurus semua persyaratan

dan uang yang harus dikeluarkan. Tidak sedikit uang yang kami keluarkan, untuk izin dampak lingkungan saja, sekitar Rp16 juta kami kucurkan agar usaha saya ini bisa buka dan jalan. Pajak juga selalu saya bayar setiap bulannya dengan nominal Rp1.090.000 ribu," ucap Eldon.

Dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh DPMPTSP dengan nomor 4/16/DPMPTSP-1/2017 dengan nomor izin gangguan : 146.1.17/IG/DPMPTSP-1/2017 tanggal 17 Januari 2017 dijelaskan bahwa permohonan pemilik Kafe Cindy untuk perpanjangan pengurusan izin agar tidak disegel telah dikabulkan dan masih dalam proses. Surat tersebut berlaku tujuh hari kerja sejak tanggal surat keterangan dikeluarkan.

Surat tersebut ditanda-

tangani oleh Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Ekonomi dan Pembangunan, Heni Puspita pada tanggal 31 Januari 2017.

Sementara itu, Ka satpol PP Kota Padang, Dian Fakri menyebut bahwa dela pan k afe yang disegel karena belum memiliki izin, tidak memperpanjang izin dan belum mengurus izin baru.

"Seperti halnya di Kubik Koffie ini, izin barunya belum diurus karena sebelumnya, kafe ini berbentuk kontainer, namun sekarang sudah terdapat bangunan permanen," katanya.

Ia mengklaim bahwa sebelum pihaknya melakukan penyegelan kepada sejumlah kafe-kafe, pihaknya telah memfasilitasi dengan memberikan waktu mengurus perizinan dan rapat dalam waktu 25 hari.

"Karena operasional

Redaktur: Afrianita

jalan terus dan izin tidak ada, tentu itu melanggar.

Setelah kafe disegel, kami akan melakukan evaluasi dengan tim SK4 apa langkah yang akan dilakukan seterusnya pada tahap satu ini. Makna segel ini sebenarnya untuk mengingatkan agar pemi lik kafe segera mengurus izinnya.

Saya berharap semua kafe dan tempat hiburan ini memiliki izin," ucapnya.

Dijadwalkan, Satpol PP Kota Padang juga akan melakukan penyegelan kepada beberapa kafe dan tempat hiburan yang tidak memiliki izin, diantaranya Kafe 55, Karambia Kafe, J-Six Kafe, Nevves Kafe, Monik Kafe, Batavia, Kafe Kotak-kotak, Golden Kafe, Nong Kafe, Kafe Cinta Damai, dan Bewok Kafe pada Rabu (1/2) hingga Kamis (2/2) mendatang. (h/mg-adl)

Layouter: Rahmi

10

PADANG

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEDANG PROSES LELANG

Pengerjaan Drainase Dilanjutkan April Karang Taruna Nanggalo Terbentuk PADANG, HALUAN—Pemuda Kecamatan Nanggalo sekarang telah memiliki wadah guna menyalurkan gagasan dan kreatifitas. Menyusul terbentuknya Karang Taruna (KT) pada seluruh kelurahan di wilayah tersebut, setelah hampir sepuluh tahun mengalami kepasifan.

Camat Nanggalo Teddy Antonius mengapresiasi terbentuknya Karang Taruna pada 6 kelurahan yang ada di wilayah kecamatan yang dipimpinnya.

Ia terus memberikan dorongan agar pemuda yang diwadahi Karang Taruna senantiasa menjadi penggerak dalam berbagai kegiatan di masyarakat.

“Tanpa peran pemuda tidak banyak kegiatan kemasyarakatan yang bisa bergerak untuk percepatan pembangunan berbagai sektor, “ kata Camat Teddy di ruang kerjanya, Selasa (31/1/ 2017).

Ia mengungkapkan, dalam pembentukan Karang Taruna di tingkat kelurahan karena adanya perhatian serius Ketua Karang Taruna Kecamatan Nanggalo.

“Melalui koordinasi yang baik dengan pengurus Karang Taruna Kecamatan, pembentukan di tingkat kelurahan dapat diwujudkan, “ katanya.

Lebih lanjut, Teddy berjanji akan bersinergi dengan Karang Taruna dalam pembinaan pemuda.

“Bersama Karang Taruna, kita (kecamatan) akan mempersiapkan kegiatan-kegiatan positif bagi pemuda, “ ungkapnya.

Kegiatan positif tersebut, menurut Teddy lagi, akan menjauhkan pemuda dari pengaruh-pengaruh negatif, misalnya penyalahgunaan narkoba, tawuran dan tindak kriminalitas lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Karang Taruna Nanggalo, Abdillah mengatakan, para pemuda antusias dengan adanya wadah Karang Taruna.

Mereka dapat menyalurkan berbagai gagasan dan ajang kreatifitas.

“Eksistensi pemuda terwadahi melalui Karang Taruna,”sebutnya.

Sejak 2016, jelasnya, Karang Taruna Nanggalo sudah mulai menggelar berbagai kegiatan. Mulai turnamen sepak bola, aksi sosial dan pelatihan keterampilan. Kegiatan ini bekerjasama dengan instansi pemerintahan dan swasta serta menggandeng pihak ketiga selaku sponsor.

Menurut Abdillah, pada 2017 nanti sudah banyak agenda yang dipersiapkan Karang Taruna Nanggalo menyusul adanya dana Rp10 juta untuk kegiatan Karang Taruna Kelurahan.

“Dana tersebut akan dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna, “tukuknya. (h/rel)

PADANG, HALUAN — Pengerjaan drainase di Gunung Pangilun yang sempat terhenti akan dilanjutkan pada April 2017 dengan anggaran Rp1 miliar. Saat ini sedang proses lelang untuk persiapan pengerjaan.

Pantauan Haluan, Selasa (31/1) terlihat pengerjaan drainase terhenti. Timbunan masih terlihat belum rapi dan rata. Selain itu, jika sedang hujan maka kawasan tersebut

MENGECAT ULANG — Sejumlah nelayan tengah membersihkan karat dan mengecat ulang bagan kapal di Batang Arau, Padang, Selasa (31/1). Usai pulang melaut berminggu-minggu, melaut para nelayan menghabiskan waktu dengan memperbaiki kapal atau jaring milik mereka. HUDA PUTRA

Timbangan Pedagang Ditera Ulang PADANG, HALUAN — Dinas Perdagangan Kota Padang tera timbangan pedagang di Pasar Lubuk Buaya, Selasa (31/1).

Tera timbangan tersebut dilakukan perdana di Pasar Lubuk Buaya dan akan berlanjut di 16 pasar lainnya di Kota Padang.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal pada Haluan, mengatakan bahwa di Pasar Lubuk Buaya sekitar 100 timbangan pedagang yang ditera dalam sehari. Tera timbangan ini akan berlangsung selama tiga hari berturut-turut.

“Tera timbangan pedagang ini dilakukan tiga hari mulai Senin-Rabu (31/1-2/2). Pasar Lubuk Buaya adalah yang perdana dan akan kita upayakan di pasar pembantu lainnya dan pasar raya serta pasar inpres,”

ulas Endrizal.

Dijelaskannya, tera timbangan bertujuan untuk mencek keakuratan timbangan. Selain itu juga melihat tingkat kerusakan pada timbangan pedagang yang bisa saja masih difungsikan oleh pedagang untuk menimbang barang jualannya.

“Kita cek tingkat kerusakannya. Jika memang rusak kita tegaskan supaya diperbaiki dulu baru bisa digunakan. Namun bagi yang telah menera timbangannya dan dinyatakan sesuai maka akan diberikan cap bahwa telah ditera,” ujar Endrizal.

Lebih lanjut, pedagang yang menera timbangan tersebut dikenakan biaya Rp7.000. Biaya tersebut memang dibebankan

kepada pedagang dan demikian juga dengan perbaikan timbangannya.

“Semua pedagang di pasar wajib menera timbangannya dan tidak ada lagi permainan ataupun timbangan rusak masih digunakan,” tukasnya.

Salah seorang pedagang, Mar (45) mengatakan setuju dengan adanya tera timbangan.

Selain bisa memberikan kepercayaan kepada pelanggan, tera ini juga berfungsi memberikan standar timbangan yang akurat.

“Meskipun membayar kita tidak masalah karena keuntungannya bagi kita pedagang juga. Mudah-mudahan pelanggan bisa nyaman berbelanja karena setiap timbangan sudah ada tanda bahwa telah ditera,” kata Mar. (h/win)

AKHIR TAHUN SELESAI

Rusunawa di Pasia Nan Tigo Dibangun PADANG, HALUAN—Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP2) Kota Padang menargetkan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) selesai tahun ini sehingga pengoperasionalan bisa dilakukan pada awal tahun 2018.

Kepala DPRKP2 Kota Padang Afrizal BR melalui Kepala Bidang Perumahan Armi mengatakan, pembangunan rusunawa telah memasuki tahap struktural

www.harianhaluan.com

akan digenangi air dan macetpun tidak akan terelakkan.

Selain itu, pengerjaan drainase tersebut terlihat masih jauh dari rampung.

Kepala Dinas Pekerjaan

dibangun d i Kelurahan Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.

“Sudah mulai dikerjakan, strukturnya tengah dibangun,” ucap Armi.

Namun untuk pengerjaan, dan anggaran merupakan bantuan dari pusat.

Sedangkan DPRKP2 nantinya hanya akan menjalankan dan pengawasan terhadap ketertiban dan keamanan rusunawa.

“Setelah selesai dibangun, operasionalnya baru dikerjakan oleh DPRKP2,”

ujar Armi saat ditemui Haluan di kantornya, Selasa (31/1).

Rusunawa yang sedang dibangun nantinya akan memiliki empat lantai. Untuk lantai pertama, nantinya akan disediakan beberapa petak yang dipergunakan untuk kantor. Dan sebagian lagi kamar yang dikhususkan untuk orang tua yang lanjut usia.

Kemudian setiap lantai akan terdapat 24 petak kamar. Dimulai dari lantai dua hingga empat. Sehingga

total nantinya akan ada 72 unit, ditambah 3 unit dilantai satu.

“Total Rusunawa akan memiliki 75 unit kamar dengan bangunan empat lantai, “ ujar Armi.

Bangunan rusunawa memiliki lebar 30 meter dengan panjang 70 meter.

Serta lahan yang cukup luas untuk halaman. Hingga saat ini Pemerintah Kota Padang memiliki tiga rusunawa yang terdapat di Purus, Lubuk Buaya, dan yang sedang dibangun berada di Ke-

lurahan Pasia Nan Tigo.

“Saat ini Kota Padang sedang membangun pemukiman yang tidak banyak memakan lahan. Sehingga pembangunannya bertingkat ke atas. Lahan yang dipergunakan pun tidak terlalu luas,” ujar Armi.

Harga sewa rusunawa pun diusahakan dapat terjangkau oleh masyarakat disekitar yang kebanyakan nelayan.

“Kita harapkan nantinya yang menghuni rusunawa adalah warga sekitar,” ujar Armi. (h/mg-mel)

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Fatriamrman Noer melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Fadelan Fitra Masta mengatakan bahwa sebelumnya pengerjaan drainase di Gunung Pangilun mendapat anggaran Rp1,2 miliar. Pada tahun 2017 anggaran lanjutan drainase tersebut hanya Rp1 miliar. Pengerjaan akan tergantung dengan anggaran yang telah ditetapkan.

“Kita akan melanjutkan pengerjaan drainase di Gunung Pangilun tersebut dengan anggaran Rp1 miliar. Saat ini sedang proses tender dan pengumuman lelang akan dilakukan sekitar Maret, sehingga pengerjaan bisa dilajukan sekitar April,” ujarnya.

Terhentinya pengerjaan drainase tersebut karena tersangkut anggaran. Pada tahun 2016 anggaran yang dimiliki tidak mampu menyelesaikan pengerjaan. Namun pada tahun 2017 pengerjaan kembali dianggarkan Rp1 miliar.

“Mudah-mudahan dengan anggaran tersebut sudah bisa menjawab tanya masyarakat kenapa pengerjaan terhenti.

Kemudian, supaya khawasan tersebut tidak tergenang air lagi jika hujan,” terangnya.

Fadel menambahkan, untuk drainase secara umum sudah bisa berfungsi dengan baik. Namun, karena belum sepenuhnya selesai maka terjadi genangan air yang beberapa titik belum berfungsi dengan baik. (h/win)

CAMAT PADANG UTARA

Pelayanan Tak Terbatas di Kantor PADANG, HALUAN— Pelayanan publik di Kecamatan Padang Utara tidak terbatas hanya di kantor camat. Melalui pesan singkat seluler dan media sosial serta langsung ke lapangan dilakukan oleh camat Editiawarman beserta seluruh perangkatnya.

“Pelayanan publik di Padang Utara tidak tidak hanya di kantor, kita juga menjawab keluhan publik melalui media sosial dan turun langsung ke lapangan, “ujarnya.

Menurut camat yang telah hampir setahun memimpin kecamatan yang termasuk “etalase” di Kota Padang itu, pihaknya fokus dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Disamping melakukan koordinasi dengan semua stake holder terkait ketertiban umum dan fasilitas lingkungan.

“D alam pelayanan publik kita membangun juga koordinasi dengan seluruh stakeholder. Terutama dalam merespon keluhan warga terkait sarana dan ketertiban umum, “ungkap Editiawarman.

Lebih lanjut ia menyebut, untuk berbagai pengurusan administrasi kependudukan tidak menunggu lama bila sya-

Redaktur: Afrianita

ratnya lengkap. “Bahkan untuk surat keterangan kematian, sesuai Perwako, pihak kecamatan langsung mengantarkan ke alamat warga, “ulasnya.

Begitu juga untuk pelayanan ketertiban umum, koordinasi yang intensif dengan Forum Koordinasi Kecamatan (Forkopimka) selalu dibangun.

“Setiap laporan masyarakat terkait ketertiban umum langsung d itindaklanjuti Kasi Trantib bersama Binmas serta lurah, “ujarnya.

Sedangkan keluhan masyarakat terkait sarana, seperti banjir akibat mampetnya saluran air dan sebagainya, lanjut Editiawarman, ditindaklanjuti dengan kegiatan Fasilitas Lingkungan (Fasling).

“Dana Fasling yang dianggarkan Rp50 juta untuk setiap kelurahan bisa menanggulangi hal itu, “jelasnya.

Meskipun dana itu belum memadai, menurut Editiawarman lagi, dengan material senilai tersebut dapat mengatasi permaslahan infrastruktur lingkungan. “Tentunya untuk pengerjaannya didukung sepenuhnya dengan swadaya tenaga warga, “tukuknya. (h/rel)

Layouter: Rahmi

KAMPUS

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

11

ISI PADANG PANJANG

Maksimalkan Penggunaan Anggaran Lingkar

Danramil 02 Irup di SMPN 31 Andalas PADANG, HALUAN-Upacara Bendera hari senin pukul 07.00 WIB dilaksanakan di SMP Negeri 31 Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang, pada upacara tersebut yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Danramil 02/Padang Timur Kodim 0312/ Padang Mayor Inf Achmad Udin. Senin (30/ 01) Danramil 02/Padang Timur menekankan kepada adik-adik peserta upacara agar giatlah kalian dalam menuntut ilmu, belajar lah dengan baik dan sungguh sungguh, agar kelak kalian menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi generasi pengganti yang siap menerima tongkat estafet bagi kelangsungan negara ini.

Lebih lanjut disampaikan Danramil, hindarilah pola hidup yang sifatnya hura hura, jangan sampai terlibat tawuran, jangan sampai terpengaruh oleh pergaulan bebas, apalagi kalau sampai terlibat Narkoba, ujar Danramil.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Seko lah SMP Negeri 31 Andalas Kecamatan Pa dang Timur Kota Padang Dra Mardawati S.Pd menyampaikan ucapan terima kasih kepada Komandan Koramil 02/Padang Timur Kota Padang Kodim 0312/Padang yang sudah meluangkan waktu menjadi Inspektur upacara di sekolah kami, harapan kami selaku kepala sekolah kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan terus agar murid murid kami bisa terinspirasi untuk menjadi anggota TNI serta menjadi murid yang disiplin, harapan kepala sekolah.

Hadir pada kesempatan tersebut Kepala Sekolah beserta staf pengajar dan siswa-siswi SMP Negeri 31 Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang. Demikian Penrem 032 (h/*)

PADANG PANJANG, HALUAN— Sebagai salah satu upaya pemaksimakan penggunaan anggaran dan daya serap pada tahun 2017, Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang melaksanakan Rapat Kerja (Raker) tahun 2017 di sebuah Resort, Bukittinggi pada 28-29. Rapat kerja tahunan ini dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan ISI Padang Panjang.

Rektor ISI Padang Panjang Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS menyebutkan bahwa saat ini Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga(RKAKL) ISI Padang Panjang tahun 2017 telah disetujui oleh Kemenristekdikti, tetapi ada beberapa hal yang tidak masuk dalam perencanaan anggaran tersebut. Dalam hal ini, Rektor berharap Raker tahun2017 dapat menjadi pemecah masalah dan mencari solusi agar kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

Dalam pembahasan Raker tersebut, Rektor juga memaparkan total postur anggaran ISI 2017 sekitar Rp50 Miliar yang terdiri dari 56% RM gaji dan tunjangan sebesar Rp28 Miliar, 28% RM Operasional sebesar Rp14,5 Miliar, 5% BOPTN sebesar Rp2,5 Miliar

RAKER - Suasana Rapat Kerja (Raker) tahun 2017 Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjangpada 28-29 Januari.

dan 11% PNBP sebesar Rp5,5 Miliar.

Selain pembahasan postur anggaran untuk setiap unit, rektor juga menegaskan bahwa setiap unit dapat melakukan anggaran sehingga dapat digunakan secara maksimal hingga realisasi anggaran terserap dengan baik di setiap unit.

Setiap unit di ISI Padang Panjang, juga mempresentasikan berbagai program yang merujuk terhadap rencana strategis ISI Padang Panjang.

Dalam mempresentasikan tersebut Rektor mengharapkan setiap unit dapat secara mak-

simal dalam melakukan alokasi anggaran dan tentu saja sesuai dengan aturan d an perundang-undangan yang berlaku.

Selain pembahasan anggaran, pada Raker ini juga dibahas program Kemenristekdikti tentang Reformasi Birokrasi di Indonesia (RBI). Dalam program RBI tersebut, Rektor menyampaikan bahwa ada delapan perubahan reformasi birokrasi yaitumental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan pela-

yananan publik. “Dari delapan item tersebut, kita wajib melaksanakannya dalam waktu dekat. Kalau kita tidak melakukan reformasi dengan segera, tunjangan profesi, tunjangan kinerja dan sertifikasi tidak akan bisa dibayarkan dari pusat,” ingat Novesar.

Selain pembentukan panitia RBI, pada tahun 2017 ini ISI Padang Panjang juga akan membentuk panitia untuk pembuatan SOTK, Statuta, dan panitia pengembangan lahan baru kampus ISI Padang Panjang.

Untuk penjaminan mutu,

APIZ

Rektor dengan tegas menyebutkan bahwa pada tahun 2017 ini, Penjaminan mutu tidak lagi dalam taraf pelatihan-pelatihan, tetapi sudah masuk pada taraf pelaksanaan yang nantinya akan dilakukan perangkingan pada setiap Prodi s ebagai reward bagi Prodi dalam pelaksanaan PBM, untuk menjadikan mutu ISI Padang Panjang lebih baik.

“Kita berharap semua rencana yang akan kita kerjakan pada tahun ini terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tutupnya. (h/mg-pis)

111 Mahasiswi STIKes Fort de Kock Laksanakan PKL UPACARA Bendera hari Senin pukul 07.00 WIB dilaksanakan di SMP Negeri 31 Andalas Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

STAI-YDI Lubuk Sikaping Gelar Pelatihan Dosen LUBUK SIKAPING, HA LUAN - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI-YDI) Lubuk Sikaping melaksanakan berbagai rangkaian kegiatan guna mewujudkan cita- cita Tri Dharma Perguruan Tinggi antara lain, para civitas akademikia terutama dosen STAI Lubuk Sikaping diberikan pelatihan bimbingan skripsi sebagai wujud untuk lebih profesionalitasnya kemampuan dan kompetensi para dosen dalam melakukan pembimbingan skripsi terhadap mahasiswa.

Hal itu disebutkan oleh Ketua STAI-YDI Lubuk Sikaping Nasbin Panyahatan menjawab Haluan Selasa kemarin di Lubuk Sikaping.

Dikatakan, Nasbin Panyahan, sengaja program ini diluncurkan, guna menambah wawasan para dosen di STAI Lubuk Sikaping, agar semakin mantap dan dalam pelaksanaan bimbingan skripsi yang

langsung di menghadirkan nara sumber Dr. Yasrul Huda.

Dia berharap kedepannya, akan makin membaik dalam pembimbingan skripsi, dimana tuntutan sangat tinggi di era yang penuh kompetitif saat sekarang ini. oleh Ditambahkan lagi beberapa kegiatan yang telah berjalan seperti akan melaksanakan ujian semester ganjil serta belum lama ini telah melakukan kegiatan wisuda terhadap 78 orang mahasiswa.

Kegiatan itu sendiri terlaksana dan berjalan dengan baik, tertib dan lancar Sekolah Tinggi Agama Islam Lubuk Sikaping bernaung dibawah yayasan Dakwah Islamiyah ( YDI ) Kabupaten Pasaman Sumatera Barat perguruan Tinggi yang berorientasi Agama Islam saat ini mahasiswanya berjumlah sekitar 500 orang lebih selain itu STAI Lubuk Sikaping berdiri sekitar tahun 1990 lalu

dengan status Akreditasi B dan telah melepas dan mewisuda Mahasiswa nya sekitar 800 0rang lebih yang telah mengabdikan dirinya ditengahtengah Masyarakat baik sebagai Pegawai Negeri Sipil, pegawai Swasta, perusahaan , Guru dan lainnya .

Nasibin juga menambahkan, hubungan silaturahmi yang lebih erat lagi antara mahasiswa, pihak pengelola STAI, Dosen dan lingkungan Masyarakat, agar dalam kegiatan perkuliahan dapat berjalan sesuai dengan harapan tentunya secara bersama. “Semoga keberadaan STAI Lubuk Sikaping dimasa yang akan datang lebih berkembang menyongsong masa depan cerah yang lebih maju setiap rangkaian kegiatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk watak dan prilaku Mahasiswa yang berakhlak mulia,”tuturnya.( h/tos)

BUKITTINGGI, HALUAN – Terhitung mulai 1 Februari hingga 4 Maret 2017 mendatang, sebanyak 111 mahasiswi Program Studi (Prodi) DIII Kebidanan STIKes Fort de Kock Bukittinggi akan memulai praktik di sejumlah instansi bidang kesehatan di Sumbar selama empat minggu.

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua STIKes Fort de Kock Bukittinggi Nurh ayati, seusai acara pemasangan uniform dan pengucapan janji mahasiswi Prodi DIII Kebidanan STIKes Fort de Kock Bukittinggi di ruangan Sport Center STIKes Fort de Kock Bukittinggi, Senin(30/1). “Dari 111 mahasiswi itu, 70 diantaranya merupakan mahasiswi tingkat II dan 41 lainnya merupakan mahasiswi tingkat satu,” ungkapnya.

Untuk mahasiswi tingkat satu imbuh Nurhayati, mereka akan menjalani praktik kerja di beberapa rumah sakit dan Puskesmas di be berapa kota dan kabupaten yang ada di Sumbar, diantaranya di Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.

Untuk tingkat dua, akan berdinas di daerah binaan di kawasan Batu Taba Kabupaten Agam mulai 1 Februari 2017 hingga 15 Februari 2017, yang dilanjutkan ke berbagai Puskesmas di Kabupaten Agam pada 20 Februari 2017 hingga 4 Maret 2017. “Untuk tingkat tiga nantinya, mereka akan praktik kerja lapangan

SAMBUTANDewan Pembina Yayasan Fort de Kock Bukittinggi Zainal Abidin ketika memberikan sambutan pada acara pemasangan uniform dan pengucapan janji mahasiswi Prodi DIII Kebidanan STIKes Fort de Kock Bukittinggi di ruangan Sport Center STIKes Fort de Kock Bukittinggi, Senin(30/1). WETRIZON

terpadu di Kota Bukittinggi, sesuai harapan dari Pemerintah Kota Bukittinggi. Semuanya akan turun nanti. Namun t argetnya adalah Puskesmas yang mempunyai rawat inap, karena sesuai kompetensi ANC (Antenatal Care), INC (Intra Natal Care), PNC (Post Natal Care) dan yang lainnya,” ulas Nurhayati.

Selanjutnya, Nurhayati menginformasikan bahwa setiap mahasiswi kebidanan STIKes Fort de Kock Bukittinggi akan melakukan berbagai tahapan praktikum, mulai

ditempatkan di beberapa instansi di beberapa kabupaten dan kota pada semester satu, kemudian pada semester tiga dan pada semester akhir akan praktik di ruang lingkup yang lebih luas lagi.

“Praktik tiap tingkatannya bedabeda, sesuai kom petensi yang ingin dicapai. Saat ini STIKes Fort de Kock Bukittinggi telah bekerjasama dengan 79 insti tusi bidang kesehatan yang tak hanya di dalam Sumbar, tapi juga luar Sumbar,” tambahnya.(h/wet)

Pelantikan & Upgrading Pengurus Himafi Unand 2016/2017 PADANG, HALUAN- Himafi (Himpunan Mahasiswa Fisika ) Universitas Andalas mengadakan Pelantikan pengurus periode 2016/2017 di ruang seminar fisika, Unand, Sabtu (28/01). Kegiatan ini dihadiri 84 orang pengurus yang akan dilantik untuk menjalankan roda kepengurusan Himafi 1 tahun periode kedepan.

Himafi periode 2016/2017 diketuai oleh Anla Fet Hardi.

Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Andalas ini telah berdiri pada tanggal 24 Oktober 1996 dan merupakan salah satu wadah aktivitas mahasiswa Fisika FMI PA Universitas Andalas dan media untuk menjalin hubungan dengan lembaga lain.Tujuannya untuk menwww.harianhaluan.com

sosialisasikan dan mengembangkan potensi keprofesian anggotanya agar menjadi SDM yang berkualitas.

Melalui sambutanya, ketua Himafi periode sebelumnya Zulfikri Syafnur menyatakan, Himafi harus lebih maju kedepannya dengan menjalankan program kerja yang memberikan manfaat baik untuk mahasiswa maupun masyarakat serta berharap Himafi periode 2016/ 2017 dapat menghasilkan karya terbaiknya.

Acara puncak pelantikan ini, melalui Pembina Himafi 2016/2017 Dr. Rer.nat Muldarisnur membacakan surat keputusan dan meresmikan kepengurusan Hiamfi periode 2016/2017.

Ketua Himafi 2016/20-

17 mengusung grand desain kepengurusan yang memi liki motto “ Berkarya dan Menginspirasi Negri”. Pada kesempatan ini Anla juga menekankan tentang pergerakan himpunan satu tahun kedepan ini dengan menekankan kepada peningkatan prestasi dan publikasi, karena publikasi yang baik akan sebanding dengan prestasi yang diwujudkan melalui karya-karya hebat pengurus Himafi yang dapat menjadi inspirasi bagi himpunan lain. Iklim yang akan dibangun dihimpunan tentu berbeda dengan organisasi lain.

Himpunan bukan sekedar hanya menjalankan program kerja satu tahun, tapi sebagai langkah yang akan dilanjutkaan oleh kepengurusan

kedepan, harapnya.

Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Dekan III FMIPA Unand Dr. Tesri Mahendra yang berharap besar untuk satu periode ke depan ini Himafi agar dapat menorehkan prestasi dibidang PKM, Olimpiade, dan karya ilmiah di tingkat nasional karena hal ini menjadi salah satu penunjang mempertahankan akreditasi A jurusan Fisika Unand.

Pelantikan pengurus Himafi periode 2016/2017 ditutup dengan sesi upgrading oleh Ferdy Novri tentang manajemen informasi dan membangkitkan lagi semangat pengurus untuk kedepannya. Demikan disampaikan Departemen Informasi Himafi Unand. (h/dn/*)

FOTO BERSAMA pengurus dengan Wakil Dekan III FMIPA Unand dan motivator jelang Pelantikan & Upgrading Pengurus Himafi Unand. REL Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

12

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

JADI LOKASI PELECEHAN SEKSUAL

Kafé Cinta Fitri Diamuk Si Gulambai PAYAKUMBUH, HALUAN — Kafe Cinta Fitri di Kelurahan Talang, Payakumbuh, yang sempat jadi perhatian karena diduga sebagai kafe mesum, diamuk si gulambai, Selasa (31/1) dinihari. Tak menutup kemungkinan, kafe yang beberapa kali dibakar warga itu sengaja dibumihanguskan.

Kecamatan Payakumbuh Gelar Rakor KOTO BARU, HALUAN — Rakor Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, digelar, Selasa (31/1). Rakor itu dihadiri Niniak Mamak, KAN, Bundo Kanduang, pemuka masyarakat lainnya serta sejumlah undangan, dibuka oleh Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi di Kantor Camat Koto Baru Simalanggang.

Dalam sambutannya, Bupati Irfendi meminta semua unsur termasuk ninik mamak dan bundo kanduang jangan sampai ditinggalkan, harus diikutsertakan dalam kegiatan. Sebab, apapun yang terjadi di nagari semua harus tahu. Hal ini merupakan suatu bekerja bersama dalam meningkatkan hubungan bermasyarakat dan bernegara, ulasnya.

“Kalau masalah sudah mampu diselesaikan di nagari, berarti fungsi dari masing masing perangkat sudah tentu baik.

Karenanya rapat-rapat seperti ini, harus rutin diadakan. Sehingga kita dapat melihat perkembangan nagari dengan cepat. Jika berhasil tentu akan menjadi contoh bagi kecamatan yang lain,” ulasnya.

Dikatakan Irfendi, segala sesuatu tindakan yang diputuskan diharapkan melalui musyawarah dan mufakat.” Walau begitu, namun perlu juga dilihat aturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita,” tuturnya.

Pada bagian lain diingatkannya, sekarang ini masalah penyakit masyarakat termasuk penyalahgunaan narkoba bagi semua kalangan dituntut untuk dapat menantisipasi dan mencegah agar tidak ada kejadian di Limapuluh Kota, katanya dihadapan hadirin terdiri dari seluruh Camat, Kapolsek, Koramil, Wali Nagari, Kepala Jorong, Bamus, unsur masyarakat dan unsure Polri dan TNI (Polsek dan Dan Koramil). (h/zkf)

ILUSTRASI

MEMONITOR — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi memonitor pelaksanaan LPSE di kantor Komimfo Tanjung Pati, Selasa kemarin. ZULKIFLI

Lelang Barang dan Jasa Perlu Transparan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Limapulu Kota, melalui LPSE, perlu komitmen dan motivasi. Berdasarkan prinsip pengadaan barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kinerja.

Hal itu diungkapkan Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi di Kantor Kominfo Tanjung Pati, saat pelatihan pengentrian Sistem Informasi Rencana Umum

Pengadaan (Sirup) Versi 2.0 bagi Admin pengguna anggaran.

“Lelang barang dan jasa perlu transparansi, dilakukan perbaikan yang diawali pada Sirup Versi 2.0,” kata Bupati.

Diingatkan Irfendi, pelatihan harus betul-betul dapat terlaksana dengan baik yang diikuti oleh tenaga ahli di bidangnya.

“Karena ini teknis, kalau yang hobi dan yang menyenangi bidang ini, akan dapat menjawab tantangan ke depan. Selaku PA, ke depannya harus mengunakan

aplikasi untuk melakukan lelang secara elektronik,” kata Bupati.

SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web Based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP. “Mempermudah pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUPnya, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang/jasa secara nasional,” ujar Irfendi Arbi. (h/zkf)

18 Sekolah Bersiap Jelang UN PAYAKUMBUH, HALUAN — Jelang menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2016/2017, setidaknya sebanyak 18 sekolah di Kota Payakumbuh mulai mempersiapkan diri. 18 sekolah itu, terdiri dari 10 SMA dan 8 SMK. “Meski kewenangan SMA dan SMK ada pada provinsi tetapi kita di daerah tetap memantau seluruh sekolah

yang ada. Setidaknya ada 18 sekolah mempersiapkan diri menuju UN mendatang,” terang Hasan Basri, Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh pada Selasa (31/ 1) siang.

Dari 18 sekolah itu, 9 diantaranya merupakan sekolah berstatus negeri seperti 5 SMA dan 4 SMK. Sedangkan, sisanya 9 sekolah lainnya merupakan sekolah ber-

status swasta. Dikatakan Hasan Basri, ada sekitar 4000 peserta Ujian Nasional dari Kota Payakumbuh. “Ujian diperkirakan pada April mendatang, ada 4000 peserta ujian tingkat SMA dan SMK di Kota Payakumbuh,” ucapnya lagi.

UN tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, kata Hasan, UN dilakukan ber-

basis komputerisasi. “Sekarang tidak lagi ujian manual, melainkan menggunakan komputer,” katanya.

Ujian Nasional tahun ini, terang Kepala Dinas Pendidikan Payakumbuh dikenal dengan istilah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Dari 18 sekolah, hanya 1 sekolah yang tidak menerapkan UNBK tersebut.

Yakni SMAN 4 Payakumbuh.

“SMAN 4 Payakumbuh masih menerapkan ujian lama.

Sedangkan sekolah lainnya sudah berbasis komputer.

Karena itu, jauh-jauh hari sebelum ujian tiba, berbagai persiapan terus dikebut. Dari persiapan mental anak, fasilitas pendukung serta memperdalam materi yang akan ujian kepada anakanak,” terang Hasan Basri lagi. (h/ddg)

2020, Limapuluh Kota Surplus Padi TANJUNG PATI, HALUAN — Kabupaten Limapuluh Kota tiga tahun mendatang menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup besar. Upaya peningkatan produksi komoditi pangan perlu terus dilakukan. Data BPS 2013 jumlah penduduk Limapuluh Kota, menunjukkan sebanyak 361.597 jiwa. Pertumbuhan penduduk (2011-2013) mencapai 7.391 jiwa, rata rata pertumbuhan penduduk 2.464 jiwa pertahun, maka jumlah penduduk daerah ini www.harianhaluan.com

tahun 2020 diprediksi mencapai 378.845 jiwa.

Sekaitan dengan itu, pertumbuhan tanaman pangan khususnya padi rata rata mencapai 4.631 ton sejak tahun 2014. Bila daerah ini mampu mempertahankan pertumbuhan produksi padi yang berkelanjutan, maka produksi padi Limapuluh Kota, tahun 2020 diprediksi mencapai 255.166 ton gabah kering panen (GKP) atau setara dengan 142.892,96 ton beras.

Maka surplus beras akan tetap mampu dipertahankan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Limapuluh Kota, Edwar melalui Sekretarisnya, Gusdian Laora yang dihubungi di kantornya Tanjung Pati, Selasa kemarin menuturkan, kebutuhan beras pendud uk sebanyak 50.386.385 kg. (50,386) ton lebih. Dari asumsi kebutuhan penyediaan beras perkapita pertahun 133 kg, diperkirakan tahun 2020 masih terjadi kelebihan produksi sebanyak 92.506 kg beras pertahun,” ulasnya.

Dikatakannya, kelebihan

stok beras dimaksud belum mempertimbangkan banyaknya beras yang dijual keluar daerah maupun beras yang masuk ke Limapuluh Kota dari luar daerah. Juga belum mempertimbangkan kemungkinan penurunan produksi akibat perubahan iklim dan serangan hama yang mengakibatkan terjadinya penurunan produksi.

Menurut Gusdian Laora, di Kabupaten Limapuluh Kota ketergantungan terhadap beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat masih

cukup tinggi dari tahun ketahun bahkan cendrung bertambah. Sedangkan anjuran konsumsi beras idiel berdasarkan pola pangan harapan (PPH) yakni sebanyak 97,1 kg perkapita pertahun.

Secara kualitas konsumsi pangan penduduk Limapuluh Kota, belum beragam dn bergizi seimbang yang tercermin dari capaian skor PPH 2015 sekitar 85,1, masih berada dibawah pencapaian target pola pangan harapan nasional sebesar 95,” ujarnya. (h/zkf)

Bangunan kafe yang menjadi lokasi pelecehan seksual terbakar saja tiba-tiba.

Api membesar. Bangunan utama yang sebelumnya tak kesampaian dibakar warga, malah hangus sebagian. Saat didatangi, Kafe Cinta Fitri bagian depan kafe ludes terbakar. Sedangkan bagian tengah dan belakang tidak tersentuh oleh api. Hanya saja, isi ruangan bangunan ini sudah berantakan dan lantai dipenuhi pecahan kaca.

Informasi yang diperoleh, api sudah berkobar sekitar pukul 01.00 WIB. Karena lokasi kafe jauh dari pemukiman, tidak banyak masyarakat yang turut membantu proses pemadaman api. Apalagi petugas pemadam kebakaran datang sekitar 30 menit setelah api membesar.

Lurah Talang, Gusmardi mengaku baru mengetahui kebakaran Kafe Cinta Fitri ini pukul 06.00 WIB dan langsung meninjau ke lokasi bersama warga dan ketua pemuda setempat. Saat di lokasi, ia melihat police line yang biasanya terpasang, putus dan tergeletak di tanah.

“Saya baru tahu pukul 06.00 WIB pagi tadi. Langsung bersama babinsa dan ketua pemuda ke lokasi. Saya sisir bangunan agar dapat petunjuk siapa yang membakar kafe. Namun, hanya kayu dan dinding yang telah gosong karena kebakaran

semalam. Disamping itu, police line yang biasa terpasang, sudah berantakan,” kata Gusmardi, Selasa (31/1).

Ia juga meminta kepada masyarakat untuk tenang dan tidak terprovokasi dengan terbakarnya Kafe Cinta Fitri. Pasalnya, pembakaran kali ini dipastikan bukan ulah masyarakat Kelurahan Talang karena sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antar warga, pemerintah dan kepolisian untuk menjaga bangunan Kafe Cinta Fitri untuk kepentingan kasus pelecehan seksual yang sebelumnya terjadi di kafe ini.

“Jika kafe ini sengaja dibakar, saya yakin ini bukan ulah masyarakat Talang. Soalnya kami sudah komit untuk menjaga bangunan ini sebagai barang bukti proses hukum pelecehan seksual yang terjadi di kafe ini dua minggu silam,” katanya.

Sementara itu, Kapolsek Kota Payakumbuh, Kompol Russirwan mengatakan pihaknya masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Pasalnya, sejak massa melakukan pembakaran dua minggu silam, kafe ini sudah tutup dan tidak ada lagi aktivitas. Sedangkan listrik sudah diputus oleh PLN. “Masih kami selidiki.

Apakah kafe itu sengaja dibakar atau terbakar. Jika sengaja dibakar, maka akan kami proses. Ini sudah pidana,” kata Kompol Russirwan. (h/mg-ang)

PKK dan Panwascam Diberi Pembekalan PAYAKUMBUH, HALUAN — Usai menuntaskan proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang akan digunakan pada Pilkada serentak Jilid II pada 15 Februari mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Bimbingan Tekhnis (Bimtek) bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) serta Panwaslih Kecamatan yang ada di Payakumbuh. Kegiatan yang diikuti sekitar 40 tersebut itu digelar di Aula BIB Propinsi Sumatera Barat Jalan Pahlawan, Senin Siang (30/1).

Ketua KPU Payakumbuh, M. Khadafi didampingi Komisioner KPU, Yuzalmon, menyebutkan bahwa Bimtek tersebut digelar untuk memberikan pemahaman kepada penyelenggara Pilkada, baik PPK maupun Panwascam agar betul-betul memahami aturan Tekhnis dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pilkada serentak Jilid II yang akan digelar pada 15 Februari mendatang.

“Dengan Pelaksanaan Bimtek t erpadu yang digelar, kita berharap pemahaman penyelenggara Pilkada terhadap aturan bisa sama, sehingga Pilkada yang kita gelar bisa berkualitas dan diterima semua pihak,” Sebut M Khadafi didampingi Komisioner KPU, Yuzalmon. Senin sore (30/1). Yuzalmon menambahkan, dalam kegiatan tersebut, KPU Kota Payakumbuh mendat angkan n arasumbe r dari Komisioner Divisi Tekhnis KPU Propinsi Sumbar, Mufti Syarfi.

Pilkada s erentak diikuti oleh tiga pasangan calon, mereka masing-masing Wendra YunaldiEnnaidi, dari jalur perseorangan (1), kemudian Riza Falepi-Erwin Yunaz (2), dari partai Politik dan terakhir Suwandel Muchtar-Fitrial Bahri (3), dari partai politik.

Sementara, terkait surat suara, pihak KPU mengatakan bahwa, Panwaslih disaksikan pihak kepolisian juga telah melakukan pengecekan terhadap ratusan surat suara yang dikategorikan rusak oleh petugas penyortir dan pelipat, namun KPU belum melakukan pleno untuk menetapkan jumlah pasti kerusakan itu. (h/mg-ang)

Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Syamsul Hidayat

AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Basamo Mako Manjadi

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

13

DITERIMA BUPATI DI ISTANA WAPRES RI

TP-PKK Agam Terima 9.000 Bibit Cabai Rawit

VITA INDRA CATRI

AGAM, HALUAN - TP-PKK Kabupaten Agam akan menerima sebanyak 9.000 bibit tanaman jenis cabe rawit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di Gubernuran Padang, hari ini, Rabu (1/2). Tanaman tesebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat.

Ketua TP-PKK Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri, Selasa (31/1) mengatakan, TPPKK Kabupaten Agam menjalin hubungan mitra kerja antara PKK dengan Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar. Salah satu dari bentuk kerjasama itu, adalah bantuan bibit cabai.

Ia menjelaskan, ketahanan pangan keluarga sangat dipengaruhi oleh kaum ibu.

Oleh sebab itu program ini sangat strategis, semoga bisa terealisasi dengan baik. Kerjasama ini juga ada MoU nya dan juga diikuti oleh TP-PKK kabupaten/kota lain di Sumbar.

“Kerjasama juga ada MoU nya, bertujuan untuk menggerakkan tanam cabe di setiap perkarangan rumah guna meningkatkan ketahanan pangan keluarga. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dengan banyak pihak termasuk pemerintah Provinsi.

Ia menambahkan, ke 9.000 bibit cabe yang akan diterima besok akan dibagikan ke seluruh nagari binaan PKK. Sekaitan dengan program tersebut, sebelumnya PKK bersama Pemerintah Kabupaten Agam juga sudah menggerakkan program tanam cabe malalui kader PKK di setiap Kelompok Dasawisma. (h/yat).

www.harianhaluan.com

Lubuk Basung Sukses Raih WTN Agam, Haluan- Pemerintah Kabupaten Agam berhasil memperoleh, penghargaan piala Wahana Tata Nugraha (WTN) , anugrah tersebut diperoleh setelah Lubuk Basung dinilai sangat layak mendapatkan anugrah tersebut untuk katagori kota kecil. Ini merupakan kali pertama setelah beberapa tahun belakangan Lubuk Basung hanya mendapatkan plakat WTN. WTN merupakan sebuah penghargaan yang diperoleh atas keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban berlalu lintas di perkotaan. Piala WTN itu baru bisa diraih apabila warga kota taat terhadap aturan berlalu lintas. Piala WTN ini dipersembahkan bagi warga kota Lubuk Basung yang merupakan buah manis dari perjuangan yang panjang.

Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, Selasa (31/1) di Jakarta.

Ini juga merupakan raihan yang sangat bagus pada awal tahun untuk memacu semangat OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Agam.

Bupati Agam, Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, mengatakan, dari tahun ke tahun Lubuk Basung terus bergerak kepada yang lebih baik, dan maju. Bupati atas nama pribadi

dan Pemerintah Kabupaten Agam mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak dan masyarakat.

Dikatakannya, kepedulian dan peran aktif masyarakat khususnya di kota Lubuk Ba sung dalam tertib berlalu lintas mulai dirasakan. Masyarakat pengguna jalan tidak lagi menyeberang disembarangan tempat. Peran aktif warga kota Lubuk Basung yang sudah semakin maju dan tertib dalam berlalu lintas patut diapresiasi.

Pejalan kaki pun dengan kesadaran sendiri dengan senang hati menggunakan trotoar yang sudah disediakan sebagai sarana. Parkir ken daraan tidak terliahat lagi disembarangan tempat, dan terminal pun mulai tertib dan bersih. “Apresiasi sekaligus menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya ucapkan kepada warga kota Lubuk Basung dan seluruh aparat

yang ikut ambil bagian dalam menjaga dan memelihara ketertiban berlalu lintas. saya merasa senang dan bangga dengan capaian prestasi yang diraih kota Lubuk Basung,” katanya.

Selain itu, yang tidak kalah penting, tidak kalah pentingnya, pengendara sepeda motor sudah mentaati aturan lalu lintas dengan selalu menggunakan helm tanpa harus dirazia oleh petugas lalu lintas dari kepolisian. Kondisi lalu lintas yang tertib tentunya akan membawa manfaat bagi banyak pihak. Perilaku berlalu lintas yang baik akan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi warga kota.

Ditambahkan Indra Catri, semua itu akan mendorong tumbuhanya keshalehan sosial, mereduksi kemungkinan konflik dan pertengkatan di jalan, mengurangi resiko kecelakaan dan lainnya. Kemudian kota Lubuk Basung yang relatif sejuk serta mulai hijau dengan tumbuh suburnya pohon dan bersih.

Ia menambahkan, kondisi tersebut dapat mendorong warga kota lebih senang berpergian dengan berjalan kaki atau naik sepeda menikmati keindahan kota Lubuk Basung. Indra catri juga mengajak semua warga agar selalu memper tahankan prestasi dalam tertib

Bupati Agam Indra Catri, bersama Kapolres Agam AKBP Eko Budi Purwoni dalam acara penganugrahan WTN di Israna Wapres RI, Selasa kemarin. HUMAS

berlalu lintas serta dijadikan sebagai modal untuk me-

wujud kan kota yang tertib, brsih dan indah. (h/yat)

Konsumsi Ikan Ditargetkan Capai 34 Kg Perkapita AGAM, HALUAN- Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam menargetkan konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Agam, Pada 2017 bisa mencapai angka 34,00 kilogram perkapita pertahun.

Sebelumnya tercatat konsumsi ikan pada 2016 mencapai 32 kilogram perkapita pertahun.

Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Ermanto, Selasa

(31/1), mengatakan, data kosumsi ikan pada 2016 cukup baik, hal ini bisa dilihat dari pe rbandi ngan tahun sebelumnya dimana ada kenaikan dari pada tahun 2015. “Kosumsi ikan ini meningkat sekitar 0,2 kilogram perkapita pertahun dibandingkan pada 2015 sebanyak 31,80 kilogram perkapita pertahun. Pada tahun ini kita juga berharap terjadi

kenaikan,” ungkapnya.

Pihaknya juga akan terus mendorong terus peningkatakan konsumsi ikan dengan beragam cara. Salah satu di antaranya, mengadakan lomba masak serba makan ikan antar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-kecamatan di Agam. Kemudian menyosialisasikan gemar memakan ikan ke siswa SD, SMP dan kemasyarakat.

Dikatakannya, Ikan mengandung omega tiga yang dapat mencerdaskan otak manusia dan memiliki gizi yang banyak. Ini yang telah dilakukan oleh negara maju seperti, Jepang, Korea Selatan dan negara-negara di benua Eropa. Apabila konsumsi ikan cukup dan baik tentunya akan berdampak kepada kecerdasan.

Ia menambahkan, Agam

Redaktur: Dodi Nurja

juga merupakan daerah penghasil ikan terbanyak di Sumbar. pihaknya optimis target kosumsi kosumsi ikan ini akan tercapai.

“Kita melakukan kerjasama dengan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Agam berupa sosialisasi dan lomba masak serba ikan ini, ini dinilai juga akan sangat efektif,”katanya. (h/yat).

Layouter: Yohanes

14

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

Bappeda Diminta Akomodasi Usulan Masyarakat SIJUNJUN G,HALUAN— nan daerah harus melalui tahapan DPRD Sijunjung meminta Badan dan proses mulai dari musrenbang Perencanaan Pembangunan Da- tingkat nagari sampai kepada erah (Bappeda) Sijunjung untuk musrenbang tingkat kabupaten dan mengakomodasi usulan masya- tahapan proses tersebut. Untuk itu, rakat melalui tahapan diminta kepada Bapdan proses, mulai mupeda untuk dapat syawarah rencana pemmengakomodir lagi bangunan (musrenusulan masyarakat mebang) tingkat nagari, lalui proses tahapan kecamatan, sampai ke tersebut, yang tidak tingkat kabupaten. tertampung ke dalam “Kami masih meRKPD,” tutur Politikus lihat antarSKPD saja PAN itu. belum mempunyai Dengan adanya hal konsep yang sama tersebut, Aprisal meAPRISAL dalam sistem perencangatakan, ketika pemnaan pembangunan,” ujar Aprisal bahasan anggaran mulai dari KebiPB, anggota DPRD Sijunjung saat jakan Umum Anggaran Prioritas menghadiri musrenbang di Nagari Plafon Anggaran Sementara (KUA Tanjung Gadang, Selasa (31/1).

PPAS) dengan Badan Anggaran Ia menyampaikan, konsep rapat komisi, dan rapat gabungan pembangunan yang dilaksanakan komisi, pihaknya mempunyai ruang saat ini belum sama antar SKPD kreasi yang luas. Dengan demikian, karena ada timpang tindih antara pihaknya yakin tidak ada lagi satu SKPD dengan SKPD lainnya. usulan yang tidak tertampung.

Untuk menyamakan persepsi itu, ia “Jangan sampai apa yang telah meminta Bappeda untuk meng- menjadi pembangunan prioritas di akomodasi usulan masyarakat. tiap kecamatan yang telah melalui Sesuai dengan Permendagri Nomor tahapan musrenbang tidak men32 Tahun 2011 yang telah diubah jadi perhatian dari program-promenjadi Permendagri Nomor 39 gram di SKPD, bahkan terkadang Tahun 2012 dan amanat Undang- SKPD seringkali melupakan Undang Nomor 23 Tahun 2014. program prioritas dari masyarakat “Di sana sudah dijelaskan yang diusulkan melalui musbahwa perencanaan pembangu- renbang,” katanya. (h/ogi)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KANTOR DPRD Sijunjung.

Hasil Kegiatan Reses Harus Diperjuangkan SIJUNJUNG, HALUAN—Reses merupakan saat tepat bagi anggota dewan untuk dapat bersantai dari aktivitas di kantor, tetapi bukan berarti santai tanpa makna.

Anggota dewan dapat memanfaatkan reses untuk bertemu konstituen dan menyerap aspirasinya. Hal itu diungkapkan Hendri Susanto, Anggota DPRD Sijunjung.

Menurutnya, pada reses, anggota dewan mendapatkan kembali momen kebersamaan dan berbagi dengan masyarakat. “Sebagai wakil masyarakat, anggota dewan harus selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi apa saja, mendengarkan keluhan, keinginan dan berbagai isi hati yang kemudian

dibundel dalam laporan reses,” ujarnya di Sijunjung, Sabtu (28/1).

Hasil kegiatan reses, kata Hendri, tidak hanya untuk dilaporkan, tetapi berbagai poin aspirasi itu kemudian diusahakan untuk diperjuangkan.

Perjuangan itulah yang kemudian menunjukkan kualitas seorang angota dewan, apakah layak dipercaya sebagai

wakil rakyat atau tidak.

“Keinginan warga agar setiap wakil rakyat rela meluangkan waktu untuk bertemu mereka HENDRI SUSANTO tidak hanya pada m asa reses, tetapi juga pada hari-hari biasa ketika konstituen membutuhkan kehadiran mereka,” tutur politikus PKS itu.

Terhadap berbagai aspirasi tersebut, Hendri mengatakan, semua

aspirasi akan diperjuangkan secara bertahap, tidak dapat tergesa-gesa.

“Demikian memang sebuah kegiatan reses, ada pertemuan, ada aspirasi, ada penyerap aspirasi, ada perjuangan dan janji-janji. Namun, tidak semua aspirasi terserap dan tidak semua janji-janji terbukti.

Perjalanan itu sangat berliku dan pantas untuk dimaknai,” ucapnya.

Bagi Hendri, kegiatan reses adalah sebuah rangkaian kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan, dikerjakan mendapatkan pahala, diniatkan berbuah kebaikan. Namun, satu yang pasti baginya: dengan kegiatan reses, ia mengerti kondisi rakyat yang sebenarnya. (h/ogi)

Pembangunan Daerah Mesti Diawali Perencanaan Akurat SIJUNJUNG, HALUAN—Anggota Komisi II DPRD Sijunjung, Aroni Basri, mengatakan, dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sukses dan berkualitas, pemda memerlukan perencanaan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mampu melakukan evaluasi.

“Perencanaan penting dilakukan karena merupakan bagian dari fungsi manajemen dan sangat berperan sebagai arahan dalam proses pembangunan. Dengan adanya perencanaan, proses pem-

bangunan akan terlaksana dengan baik sesuai dengan kebutuhan, karena sudah didasarkan pada berbagai pertimbangan,” ujar Aroni di Sijunjung di Gedung DPRD Sijunjung, baru-baru ini.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya juga akan bersungguh-sungguh melaksanakan tugas dan menjalakan wewenang yang diberikan undang-undang untuk melakukan pengawasan sehingga tidak ada penyimpangan yang mengakibatkan kualitas pembangunan tidak sesuai rencana. Karena itu,

Aroni mengajak pemda jawab terhadap keberbekerja sama dengan hasilan pembangunan DPRD dalam melaksatersebut sehingga fungsi nakan proses pembaDPRD dalam mengngunan dengan meliawasi proses pembabatkan masyarakat dan ngunan akan lebih mupihak-pihak berkependah. Pada dasarnya tingan yang mendukung pembangunan daerah dan berperan aktif. merupakan proses yang “Karena pembanguberkesinambungan yang nan yang dilakukan se- ARONI BASRI bertujuan meningkatkan cara bersama-sama taraf hidup masyarakat,” akan saling menunjang, saling tutur politikus PAN tersebut. Aroni mengisi, dan saling melengkapi, Aroni juga mengingatkan pemserta mempunyai rasa tangung da—sebagai pemberi tugas kepada

pemborong—benar-benar profesional dan bekerja sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, serta mampu mengarahkan pemborong menanggapi aturan-aturan yang berlaku. Ia memintapemda mendorong pemborong selaku pelaksanaan pembangunan untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas baik sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

“Keterlambatan dalam melaksanaan pembangunan akan mengakibatkan kerugian karena

tertundanya pemanfaatan pembangunan tersebut oleh pemerintah dan masyarakat. Memang kita menyadari dalam pelaksanaan pembangunan ada faktor yang terkadang menghambat, seperti faktor alam dan faktor ketersediaan bahan dan alat. Akan tetapi, sebagai wakil rakyat, kami akan terus memantau pemerintah daerah agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk kemajuan daerah menuju masyarakat yang adil dan makmur,” tuturnya. (h/ ogi)

INTERNASIONAL JALANI RITUAL MENUNGGU “KIAMAT”

5 Anggota Sekte Agama di Benin Tewas ADJARRA, HALUAN—Lima anggota sekte anti-Voodoo, sebuah sekte agama di Benin, Afrika Barat, tewas setelah menghirup asap dupa dalam ritual yang mereka sebut sebagai ritual menunggu “akhir dunia atau kiamat”. Sekte itu bagian dari komunitas “Gereja Sangat Kudus” dari Baname, Benin.

Selain lima orang tewas karena asfiksia, beberapa orang lainnya dirawat di rumah sakit di Kota Adjarra, Dekat Ibu Kota Porto Novo. Ritual itu berlangsung akhir pekan lalu.

“Dengan bantuan kain tua, kami menutup semua pintu keluar ke ruangan doa sebelum menggunakan arang pijar dan dupa untuk mempersiapkan turunnya roh kudus,” kata korban selamat, Yves Aboua, kepadaReuters, Selasa (31/1).

Ia menjelaskan, anggota komunitas gereja diberitahu untuk tinggal di kamar doa mereka sampai Minggu (29/1) sehingga “tidak ada yang harus bertanggung jawab” ketika dunia berakhir.

Sekte anti-Voodoo memiliki ribuan pengikut di Benin. Pemimpin sekte, Vicentia Chanvoukini, dianggap sebagai dewa oleh para anggota sekte.

Sekte ini menentang praktik ilmu hitam yang tersebar luas di Benin. Anggota gereja di Baname sering bentrok dengan para penganut agama lain di negara Afrika Barat, di mana sejumlah umat beragama di kawasan itu telah memasukkan beberapa praktik Voodoo dalam keyakinan mereka.

Negara ini memiliki liburan Voodoo nasional pada 10 Januari. Pada tanggal itu, orang-orang berkumpul di jalan-jalan untuk menyembelih hewan, berdoa dan mengunjungi lokasi sakral. (h/okz)

Iran Kembali Uji Coba Rudal, Israel Murka TEL AVIV, HALUAN—Iran diklaim kembali melakukan uji coba rudal di Semnan pada Minggu (29/1). Pengujian tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, murka atas pelanggaran tersebut.

SEKTE ANTI-VOODOO — Seorang pendeta Voodoo memimpin ritual di Ouidah, Benin. Lima anggota sekte anti-Voodoo di negara itu tewas saat ritual menunggu ‘kiamat’. IST

Netanyahu menyatakan, uji coba rudal Iran terang-terangan melanggar resolusi DK PBB. Politikus dari Partai Likud itu akan mendiskusikan sanksi baru yang layak dijatuhkan ke Iran bersama Presiden (AS, Donald Trump, saat keduanya bertemu pada Februari.

“Agresi Iran tidak boleh dibiarkan begitu saja,” tutur Netanyahu, mengutip dari BBC, Selasa (31/ 1). Sementara itu, Gedung Putih menyatakan sedang menyelidiki detail uji coba rudal tersebut.

Seorang pejabat AS yang namanya disembunyikan mengatakan rudal Iran berhasil terbang sejauh 965 km sebelum meledak. Belum diketahui dengan jelas tipe rudal yang diluncurkan serta apakah uji coba itu melanggar resolusi DK PBB atau tidak.

Resolusi tersebut mendesak Iran agar tidak melakukan aktivitas apa pun terkait rudal balistik yang dirancang memiliki kemampuan senjata nuklir.

Negeri Para Mullah diketahui beberapa kali melakukan uji coba rudal semenjak Perjanjian Nuklir Iran ditandatangani pada 2015, termasukrudal yang diberi nama “Israel Harus Lenyap”.

Perjanjian tersebut dicapai oleh Iran bersama lima negara kuat di dunia (AS, Inggris, Rusia, China, dan Prancis) di Jenewa, Swiss. Teheran diwajibkan untuk mengurangi program nuklir mereka dengan imbalan berupa pencabutan sejumlah sanksi, termasuk sanksi ekonomi yang dijatuhkan PBB. (h/ okz)

Korut Hanya Akan Luncurkan Rudal Jarak Menengah SEOUL, HALUAN—Korea Utara (Korut) diklaim hanya akan meluncurkan rudal balistik jarak menengah Musudan, bukan rudal balistik antarbenua (ICBM) seperti yang digembar-gemborkan. Pejabat militer Korea Selatan (Korsel) yakin Pyongyang masih belum memiliki teknologi untuk mewww.harianhaluan.com

luncurkan rudal ICBM tersebut.

“Tidak ada tanda-tanda nyata uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) oleh Korea Utara. Akan tetapi, kami terus memonitor dengan ketat segala aktivitas militer di negara tersebut. Sebab, mereka bisa saja sewaktu-waktu meluncurkan ICBM jika Pemimpin

Tertinggi Kim Jong-un memberi perintah,” ujar pejabat yang tidak diketahui namanya itu, seperti dimuat Yonhap, Selasa (31/1).

Sebagaimana diberitakan, Koru t menyombongkan diri akan menguji coba rudal balistik antarbenua. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kim Jong-un

dalam pidato awal tahun di Pyongyang. Pria berusia 33 tahun itu mengatakan negaranya tengah memasuki tahap akhir persiapan peluncuran. Pernyataan tersebut dijadikan bahan lelucon oleh Presiden AS, Donald Trump.

Seoul dan Washington berhasil memperoleh data dari citra satelit

bahwa Korut sudah menempatkan dua peluncur rudal balistik ICBM dalam posisi siap menembak. Namun, Korsel menganggap aksi itu adalah upaya Korut mengalihkan perhatian dari pemerintahan Donald Trump yang baru hitungan pekan.

Korut meluncurkan delapan rudal balistik Musudan sepanjang Redaktur: Holly Adib

April–Oktober 2016. Salah satu rudal bahkan mampu mencapai wilayah perairan Jepang. Uji coba tersebut membuat Jepang dan Korsel panik. Negeri Ginseng langsung menyepakati penempatan sistem pertahanan rudal THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) dengan Negeri Paman Sam. (h/oks) Layouter: Luther

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

15

TERPILIH SEBAGAI KETUA APPSI KORWIL SUMATERA

Gubri Jalin Sinergisitas Antarprovinsi Cabe Berformalin Beredar di Pekanbaru PEKANBARU, HALUIAN — Terkait beredar informasi bahwa cabe berformalin telah masuk dan diperjualbelikan di pasar Kota Pekanbaru, mendapat tanggapan serius Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

Agar bisa mematau kondisi ini dinas terkait diminta meninjau secara langsung dan bukan hanya medengar info dan tunggu laporan.

“Perlu ada tinjauan langsung, agar jelas sejauh mana kondisi yang sebenarnya.

Jika terbukti melihat secara benar maka lakukan tindakan, kan ada ciri-ciri barang yang telah kena pengawet. Untuk itu kepada Disperindag kita minta turun bersama tim ke lapangan untuk meman tau cabe yang dijual di pedagang,” ungkap Ang gota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Roem Diani Dewi, pada wartawan Senin (31/1).

Menurut Politisi PKS ini, jika dinas terkait hanya menunggu laporan saja, maka kebijakan ini dinilai sangat tidak tepat. Karena masyarakat awam akan enggan melapor karena dinilai hanya mengabiskan waktu saja dan mereka juga tidak mengetahui prosedur pelaporan seperti apa.

“Oke lah misalnya Disperindag menilai ini bukan kewenangan mereka, karena persoalan zat berbahaya ada pada BPOM, setidaknya Disperindag juga berperan untuk mengantisipasi agar komoditi yang sangat diperlukan ini tidak dirusak oleh oknum yang mencari keuntungan secara curang,” sebut Roem.

Untuk itu, Roem mengharapkan agar dinas terkait agar segera memantau peredaran cabe yang disebut berformalin ini, agar tidak sampai beredar di Kota Pekanbaru. Sebab, dampak kesehatan dalam jangka panjang sangat buruk atas keberadaan cabe berformalin jika dikosumsi manusia. (hr)

PEKANBARU, HALUAN - Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman mengatakan, pihaknya akan berupaya menjalin sinergisi tas antarprovinsi di Pulau Sumate ra. Diharapkan, dari sinergi itu akan lahir kerja sama yang saling menguntungkan bagi semua daerah.

Hal itu dilontarkannya setelah ditunjuk sebagai pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2015-20 19, sebagai koordinator wilayah Sumatera.

Pe nunjukan itu ditetapkan dalam rapat kerja na sional APPSI, di Hotel Lor In, Solo,

Senin (30/1).

“Kita harus meningkatkan kerjasama yang saling menguntungkan karena masing-masing provinsi punya keunggulan dan kekurangan. Khusus untuk wilayah Sumatera, banyak hal yang perlu disinergikan, termasuk menggesa pembangunan

trans sumatera. Kerjasama di bidang agriculture juga perlu ditingkatkan,” ujar Gubri.

Pada Rakernas APPSI tersebut, juga menyoroti banyak hal.

Salah satu yang paling menjadi pembahasan penting yakni persoalan pengalihan kewenangan guru-guru, SMA/SMK yang ada di kabupaten/kota, berpindah status jadi pegawai Provinsi. Sesuai UU No 23/ 2014 tentang Pemda.

Sayangnya, Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini menjadi sumber penggajian para tenaga pendidik itu tidak dialihkan dari kabupaten ke

untuk percepatan konektivitas wilayah Sumatera. Minimnya pasokan listrik untuk sebagian besar wilayah Sumatera. Riau, Sumatera Utara dan Jambi termasuk provinsi yang masih defisit pasokan listrik.

“Bea keluar CPO da r i Riau setiap tahun bisa mencapai Rp13 triliun. Sayangnya, tidak satu sen pun masuk ke kas Provinsi Riau.

S ebagai provinsi dengan perkebunan sawit terluas di Indonesia, seharusnya Riau bisa mendapatkan dana bagi hasil (DBH) lebih dari CPO ini,” tambahnya. (h/hr)

PILKADA PEKANBARU DAN KAMPAR

Polda Riau Siapkan Dua Ribu Personel

AMANKAN PILKADA — Polda Riau menurunkan dua ribu personil untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada Pekanbaru dan Kampar. GORIAU

PEKANBARU, Haluan - Kepala Biro Operasional Polda Riau, Kombes Abdul Hafidh Yuhas mengatakan, ada sekitar

3.119 sebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kam par. Untuk mengamankannya, dua

ribu lebih polisi diterjunkan.

Hal ini diungkapkan Kombes Abdul Hafidh Yuhas usai memberi pengarahan terkait

ASISTEN I MENGELAK DITANYA WARTAWAN

ASN Lakukan Pungli di Disdukcapil PEKANBARU, HALUANAsisten I, Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan Setdako Pekanbaru, Azwan, terkesan mengelak dikonfirmasi terkait persolan Pungutan Liar yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Padahal Azwan, juga ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Sapu Bersih Pungli yang baru saja dilantik belum lama ini.

“Saya minta cup dulu, saya mau berangkat. Ada Rapat Koordinasi,” singkat dia, di kantor walikota Pekanbaru, Senin,(30/1).

Sikap yang sama juga dilakukan Sekretaris Daerah Pekanbaru, HM.Noer, bahkan dia hanya mengeluarkan kata permohonan maaf menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya.”Maaf nanti dulu,” kata dia, sambil berlalu.

Terkait persoalan sebelumnya diketahui, Tim Saber pungli Pekanbaru berhasil melakukan Operasi Tangkap (OTT) terhadap seorang oknum ASN di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru, Inisial FH. melakukan transaksi pungli kepada dua orang warga yang akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kamis (25/1), kemarin.

Kapolresta Pekanbaru,

Provinsi. Akibatnya, banyak provinsi yang keberatan karena beban keuangan menjadi bertambah.

“Persoalan ini dikeluhkan banyak kepala daerah. Di Provinsi Riau misalnya, bahkan akibat pemindahan status guru dari kabupaten ke Provinsi.

Riau menjadi surplus alias kelebihan guru sebanyak 2.563 orang. Saya juga sudah membicarakan masalah ini dengan Menpan RB,” jelasnya.

Selain itu, Gubri juga membahas tentang perlunya menggesa pembangunan trans Sumatera baik tol maupun kereta api

Kombes Polisi Susanto, mem benarkan tim Saber pungli telah melakukan OTT dan mengamankan tiga orang, kasus tersebut sedang dalam penyelidikan. Berdasarkan hasil pemeriksaan oknum ASN menerima pembuatan KTP tanpa melalui prosesdur dengan syarat dan biaya sebesar Rp2 juta.

Dalam operandinya, FH dibantu seorang wanita yang

juga istrinya, inisial RT, dan bekerjasama dengan RM salah seorang petugas di UPTD untuk mengentri data ke komputer. Selain mengamankan pelaku pungli, tim Saber juga mengamankan barang bukti berupa, berkas tiga lembar Kartu Keluarga (KK) asli, fotokopi KK serta uang Rp2 juta.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,

Baharudin, dikonfirmasi, membenarkan, anak buahnya terjaring tim Saber Pungli.

Dalam kasus ini, pihaknya menyerahkan sepenuhnya

pengamanan Pilkada, Selasa (31/1) di Aula utama Brimobda Polda Riau. Ia merincikan, dari total 3.119 TPS, 1.796 diantaranya berada di Pekanbaru serta 1.323 TPS di Kampar.

“TPS itu kita bagi men jadi tiga kategori, pertama kategori Aman, Rawan I dan Rawan II. di Kampar yang masuk Rawan I sebanyak 846 TPS, kepada kepolisian untuk pro- Rawan II sebanyak 20 TPS ses hukum. “Kita mendukung dan Aman sebanyak 930 penuh tindakan yang dilakukan TPS,” ujarnya. tim Saber Pungli,” tandas Sedangkan di Bahar.(gr) Pekanbaru, TPS kategori

Redaktur: Heldi Satria

aman tercatat sebanyak 841, Rawan I berjumlah 463 TPS dan Rawan II sebanyak 19 TPS. “Masing-masing kita terapkan pola pengamanan yang berbeda-beda. Contoh, untuk kategori aman ada dua polisi, lima TPS dan 10 Linmas,” ulas Hafidh.

Kategori rawan ini dibagi menjadi tiga berdasarkan beberapa pertimbangan, salah satunya letak TPS dan kondisi geografisnya. “Jadi bukan berarti gangguan manusia saja, melainkan faktor alam, misalnya TPS-nya jauh, harus lewat sungai dan sebagainya, sehingga beresiko,” kata dia.

Sedangkan untuk jumlah personil, akan disiapkan 1.307 polisi buat mengamankan pemilihan di Kabupaten Kampar.

Untuk Kota Pekanbaru ada seba nyak 750-an petugas. “Ini khusus saat pencoblosan saja,” paparnya.

Belum lagi ditambah dengan perkuatan yang diturunkan Polda Riau secara khusus.

“Masih ada dari Polda kita BKO-kan, di Kampar kita bantuankan 260 personil dan Pekanbaru 100 personil. Sejauh ini segitu kekuatan yang kita siapkan,” sebutnya.

Seandainya saat pemilihan nanti terjadi gangguan keamanan Polda Riau sudah m enyiapkan antisipasinya. “Mengantisipasinya, ada satu dua Brimob kita siagakan, masingmasing di Kampar dan Riau,” pungkas Kepala Biro Operasi Polda Riau ini.(hl/gr)

Layouter: Yohanes

16

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

YULIAN EFI

Pilih Pulang dan Bangun Kampung Terbentuknya jati diri mulai ditanamkan sedari kecil berkat didikan dari orangtua dengan menanamkan sikap disiplin, kerja keras dan selalu bersyukur.

Begitulah prinsip yang selama ini diterapkan oleh Ir Yulian Efi MM, yang saat ini menjabat Sekretaris Daerah Solok Selatan (Solsel).

Dengan niat tulus dan ikhlas membangun kampung, pria penghobi offroad itu pulang kampung ke Solsel di 2004. Kendati menempati posisi strategis pada Humas Pemprov Sumbar sebagai pejabat eselon IV.

“Keinginan tidak muluk-muluk hanya dasar kecintaan terhadap kampung halaman dan ingin berdedikasi,” jelas pria kelahiran 1966 itu.

Dalam pergulatan birokrasi, pria yang akrab disapa Epi itu terbilang maestronya.

Pasalnya, semenjak lulus dari bangku kuliah di STMIK YPTK Padang tahun 1993 ia pertama bertugas

HAMISH DAUD

Hobi Masak AKTOR sekaligus presenter, Hamish Daud, mengaku punya hobi memasak. Pria berusia 36 tahun ini juga bahkan sering memasak untuk pesta yang digelar bersama teman-temannya.

Tapi, ternyata Hamish belum pernah masak makanan untuk kekasihnya, Raisa Andriana. Menurutnya, ia masih menunggu sebuah rumah yang memiliki dapur untuk memasak.

“Harus cari rumah dulu kalau di sini. Saya di sini

www.harianhaluan.com

masih kos-kosan, jadi enggak ada dapur,” ungkap Hamish yang ditemui di Senayan City, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2017).

Sementara itu, pria yang pernah dekat dengan Nadine Chandrawinata ini mengaku lebih suka memasak sesuatu yang mudah, seperti pasta dan salad. Sedangkan untuk masakan Indonesia, Hamish mengaku tidak sabar. “(Masakan Indonesia) Itu yang susah loh, enggak gampang. (h/okz)

sebagai abdi negara di Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sumbar dan hingga sekarang menjabat Sekda Solsel.

Pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan Solsel, pada 2009 Epi berhasil merelokasi pasar tradisional Muara Labuh ke lokasi yang lebih respresentatif. “Perjuangan serta rintangan dihadapi sehingga bisa terealisasi. D isaat genting kita harus mampu mengambil keputusan,” jelasnya.

Semasa kuliah, Epi juga bekerja sebagai tenaga harian lepas di Dinas PU Sumbar

untuk membantu ekonomi keluarga. “Alhamdulilah, semasa menimba ilmu di bangku perkuliahan saya bisa membantu biaya kuliah sehingga tidak memberatkan orangtua,” ucap Ketua Tenis Solsel ini.

Saat ini, Epi memiliki dua orang putri dan satu orang istri yang setia menemani dan memberikan dukungan dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. “Semenjak menikah dari 1995 kami telah dikarunia dua orang putri,” jelasnya. (h/jef)

Dian Pelangi Ingin Buka Lembaran Baru DIAN Pelangi mulai bicara soal perceraian. Dian mengaku telah melewati masa-masa keterpurukan karena masalah pernikahannya.

Selama 2016, desainer busana muslim itu mengaku merasa benarbenar ‘jatuh’ . Bahkan hal tersebut sampai mengganggu aktivitasnya sebagai desainer.

Setelah melalui masa terburuk dalam hidupnya, Dian ingin mulai membuka lembaran baru. Ia tidak ingin terus merasa sedih karena wanita 26 tahun itu menyadari masih banyak orang yang menyayangi dan mendukungnya. Oleh karena itu, Dian berusaha bangkit dengan lebih fokus terhadap dirinya.

Dian saat ini lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurus diri sendiri. Ia memilih menghabiskan waktu dengan rutin berolahraga dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan.

“Aku pengen ngurus diri sendiri dulu biar lebih spiritual. Pengen dibenarkan dulu salatnya, salat sunnah dijalani. Aku juga lebih menjaga tubuh sekarang dengan rutin olahraga, asupan makan juga dijaga, nggak sembarangan,” papar Dian, di Jakarta Selatan, Senin (30/1/2017).

Wanita berdarah Palembang ini mengaku melakukan yoga hampir setiap minggu. Ia tidak mengikuti kelas di rumah kebugaran tapi memilih mempraktekkannya sendiri di rumah. Ia merasa lebih nyaman berolahraga di rumah sendiri. (h/dtc)

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

MADRID, HALUAN— Sebuah ‘Final Dini’ kembali terselenggara di ajang Copa Del Rey musim ini. Dua tim unggulan Juara, Atletico Madrid dan Barcelona harus bertemu di leg pertama Semi Final Copa Del Rey 2016/2017 yang digelar di Vicente Calderon pada hari Kamis (2/2) pukul 03.00 WIB. Pertandingan leg pertama Semifinal Copa Del Rey ini menjadi laga yang krusial bagi kedua tim. Pasalnya menang pada laga ini akan memudahkan langkah mereka di leg kedua nantinya, sehingga meraih kekalahan bu-

kan pilihan bagi kedua tim pada laga ini.

Undian semi final Copa Del Rey musim ini memang disesalkan banyak pihak, mengingat Atletico Madri d d an Bar celona yang notabene unggulan juara harus bertemu lebih awal. Di pertandingan lainnya Celta Vigo akan berhadapan dengan Deportivo Alaves, sehingga Final ideal tidak bisa terwujud musim ini. Namun itu semua sudah terjadi sehingga kedua klub ini harus berjuang untuk meraih satu tiket ke partai Final Copa Del Rey musim ini.

Barcelona sendiri benar-benar berambisi untuk mencapai babak final. Mereka ingin memainkan partai final Copa Del Rey ke-4 beruntun sekaligus untuk mempertahankan gelar juara mereka. Sedangkan bagi Atletico Madrid, trofi juara Copa Del Rey ini menjadi trofi yang cukup realistis untuk mereka raih musim ini, mengingat posisi mereka di klasemen La Liga saat ini tertinggal 10 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid.

Untuk itu Los Rojib lancos akan berusaha keras untuk memastikan kemenangan di depan pendukung mereka sendiri pada tengah pekan nanti.

Pertemuan ini merupakan pert emuan kedua Bar celona d an Atletico Madrid musim ini.

Pertemuan perdana mereka musim ini terjadi pada ajang La Liga, di mana Atletico Madrid menahan imbang Barcelona dengan skor 11. Oleh karenanya laga ini bisa menjadi ajang yang tepat unt uk

17

membuktikan siapa yang terbaik di antara mereka.

Jelang laga yang krusial ini, pelatih Diego Simeone dipastikan masih tidak bisa memainkan Jan Oblak, Tiago dan Augusto Fernandez yang mengalami cedera. Thomas Partey juga belum bisa diturunkan karena masih bermain di Piala Afrika 2017.

Mengingat laga ini sangat penting, Simeone diprediksi akan menurunkan kekuatan terbaik mereka. Dengan skema 4-4-2 duet Antoine Griezmann dan Kevin Gameiro akan diturunkan sebagai juru gedor mereka pada laga ini. Yannick Carrasco dan Nicolas Gaitan akan membantu serangan dari sektor sayap, sedangkan duet Diego Godin dan Stefan Savic yang akan bertugas meredam lini serang Barcelona.

Di kubu tim tamu, Pelatih Luis Enrique mengalami sejumlah masalah cedera terutama untuk lini tengahnya.

Tercatat Sergio Busquets, Rafinha, dan Andres Iniesta dipastikan harus absen karena mengalami cedera.

Dengan kondisi tersebut, Enrique sendiri kemungkinan akan kembali memainkan skema 4-3-3 dengan sejumlah penyesuaian, seperti Jasper Cillessen yang akan masuk sebagai penjaga gawang mereka pada laga ini.

Untuk lini tengah, Enrique kemungkinan akan memainkan Trio Arda Turan, Denis Suarez dan Ivan Rakitic yang akan mengatur aliran Bola El Blaugrana, sedangkan Trio MSN masih menjadi andalan untuk menggempur pertahanan Atletico Madrid pada laga ini.

Kondisi kedua tim sejatinya tidak jauh berbeda jelang laga ini, di mana keduanya sama-sama meraih hasil imbang pada akhir pekan kemarin.

Namun faktor tuan rumah dan cederanya sejumlah pilar utama lini tengah Barcelona membuat Atletico Madrid sedikit lebih diunggulkan daripada Barcelona pada leg pertama ini. (h/net)

PARIWARA DINAS KOPERASI PERDAGANGAN INDUSTRI DAN UKM PASBAR

Pasbar Komitmen Majukan Industri UMKM

SYAHIRAN

ALI ZAMAR

AHLAN NAZIR

Bupati Pasaman Barat

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat

Sekretaris Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat

nya,”kata Jonni Afrizon di hadapan Bupati Pasbar dan pelaku UMKM di Pasbar.

Ia menambahkan, BDI memiliki program Three In One yakni pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja.

Program inilah nantinya yang memberikan jaminan kepada tenaga kerja sehingga terjamin mutu dan kualitas.

“Mutu dan kualitas ini tidak bisa diucapkan begitu saja. Butuh sertifikat dan standarisasinya sehingga tenaga kerja kita memiliki skill. Tentunya akan bermuara kepada gaji atau pendapatan yang layak, ”pungkas Jonni.

Untuk tahun ini, tambah Jonni Afrizon BDI Padang akan menambah skema pelatihan yakni di bidang batik, tenun serta kostum mode. Apalagi, ketiga dunia itu saat ini sudah merambah ke pangsa pasar yang tidak terlalu sulit untum dijangkau oleh pelaku industri.

“Untuk di Pasbar sudah nampak komitmen Pemdanya dalam menggalakkan ini. Tinggal lagi kepada masyarakat yang benar dan ingin m engasah kemampuan. Tentunya dengan adanya MoU ini kita semakin yakin Pasbar dengan BDI bisa menghasilkan skil yang siap tempur serta icon Pasbar seperti Sulaman Benang Emas bisa menasional nantinya,”kata Jonni Afrizon.

Kemudian, dalam waktu dekat BDI memberikan peluang kepada masyarakat Pasbar untuk ikut pelatihan di Padang. Dengan catatan peserta yang dikirim harus orang yang benar-benar ingin belajar.

Sementara itu, Bupati Pasbar Syahiran mengakui komitmen Pemda Pasbar dalam menggalakkan industri UMKM tidak terlepas dari kemauan masyarakat itu sendiri. Apalagi, Pasbar sudah memiliki Sulaman Be-

K

abupaten Pasaman Barat (Pasbar) membuktikan komitmennya untuk memajukan industri UMKM. Hal ini dinyatakan dalam Memorandum of Understanding (MoU) dengan Balai Diklat Industri Padang, kemarin (31/1) di Balkon kantor bupati setempat.

Kepala Balai Diklat Industri Padang Kementerian Perindustrian Jonni Afrizon menyampaikan, Kabupaten Pasbar memiliki komitmen yang bagus untuk mensejahterakan masyarakat terutama di bidang keterampilan.

Selain itu, Balai Diklat Industri (BDI) memiliki tugas dalam membentuk keterampilan terutama di bidang fashion dan bordir.

“Ini sudah menjadi program utama kita dalam menciptakan skil yang andal, sehingga melahirkan tenaga kerja yang unggul nantiwww.harianhaluan.com

nang Emas di Pasbar.

Syahiran memiliki target Sulaman Benang Emas akan bisa dipasarkan paling tidak di Sumbar. Namun, setelah melalui perbaikan dari segala sisi terutama kualitas. “Pelatihan yang akan diadakan oleh BDI Padang selama 18 hari itu merupakan kesempatan emas bagi masyarakat kita. BDI telah menyiapkan segala sesuatu dengan baik, seperti penginapan, uang makan dan uang saku. Saya kira banyak masyarakat yang akan ikut. Untuk itu, dinas terkait akan melakukan seleksi, sehingga pihak yang kita kirim juga tidak membuat kita malu. Artinya orang yang benar-benar ingin belajar,” katanya.

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Kabupaten Pasaman

Barat Alizamar didampinggi Sekretarisnya Ahlan Nazir mengatakan, program untuk UMKM yang telah dirancang ini akan kita realisasikan tahun ini, salah satunya MoU dengan BDI yang dilakukan.

“Kita bersyukur sekali dengan BDI Padang yang telah mau bekerja sama dengan kita. Ini sebenarnya untuk kepentingan kita juga, terutama mengembangkan kerajinan yang ada di Pasbar” katanya Ia menambahkan Apa yang telah d isampaikan oleh Kepala BDI dan Bupati Pasbar Syahiran akan direalisasikan. salah satunya dengan cara meanggarkan pendampingan-pendamping UMKM yang berada di Pasbar kedepan, sebutnya. (h/idn)

BUPATI Pasaman Barat Syahiran bersama Kepala Diklat Industri Padang foto bersama setelah penandatanganan MoU.

PENANDA tanganan MoU Bupati Pasaman Barat Syahiran dengan Pihak BDI Padang yang di saksikan Sekretaris Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Ahlan Nazir.

BUPATI Pasaman Barat Syahiran, Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat dan BDI Padang Gelar Pendapat dengan UMKM-UMKM yang berada di Pasaman Barat.

SEKRETARIS Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat Ahlan Nazir foto Bersama Dengan Kepala BDI Padang usai Penandataganan MoU.

DALAM Meningkatkan Kinerja, Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Industri dan UKM Pasaman Barat Ali Zamar Ajak semua unsur sukseskan program kedepan.

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Syamsul Hidayat

18

OLAHRAGA

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

JELANG PIALA PRESIDEN

Persiapan SPFC Sudah 95 Persen PADANG, HALUAN — Direktur Umum PT Kabau Sirah Semen Padang (PT KSSP) Rinold Thamrim mengatakan persiapan Semen Padang FC untuk menghadapi turnamen pra musim Piala Presiden sudah mencapai 95 persen. Saat ini Semen Padang hanya menunggu satu atau dua pemain lagi.

Timnas U-22 Gelar Latihan Maret JAKARTA, HALUAN — Timnas Indonesia U-22 yang ditangani pelatih asal Spanyol, Luis Milla, rencananya akan memulai pemusatan latihan di Sekolah Pelita Harapan Karawaci, Tangerang, pada Maret. Luis Milla akan kembali ke Indonesia pada 8 Februari dan melakukan pemantauan pemain selama Piala Presiden 2017 berlangsung.

Luis Milla dijadwalkan tiba di Indonesia pada 7 Februari 2017 malam dan akan langsung berkoordinasi dengan Direktur Teknik PSSI serta jajaran staf pelatih Timnas Indonesia untuk memulai semua persiapan menangani Timnas Indonesia U-22 yang akan berlaga di SEA Games 2017 di Kuala Lumpur. Piala Presiden 2017 akan menjadi ajang pemantauan pemain yang dilakukan Luis Milla.

Setelah melakukan pemantauan selama kurang lebih satu bulan di Piala Presiden 2017, dengan adanya rekomendasi 45 sampai 50 pemain yang disiapkan PSSI, Luis Milla akan memimpin seleksi dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia yang rencananya digelar di Sekolah Pelita Harapan Karawaci pada Maret 2017 dan di luar negeri mulai Mei 2017. Spanyol jadi opsi utama untuk TC di luar negeri.

“Luis Milla akan melakukan pemantauan saat Piala Presiden berlangsung. Ia datang 7 Februari dan akan langsung bertemu dengan Danurwindo, Bima Sakti, dan staf kepelatihan lain. Untuk pemusatan latihan akan digelar Maret usai Piala Presiden. Rencananya di SPH Karawaci.

Sementara TC di luar negeri akan digelar pada Mei dengan tiga negara menjadi tempat latihan. Namun, sampai saat ini baru Spanyol yang paling mungkin,” ujar Direktur Media, Hanif Thamrin, Selasa (31/1).

Sementara untuk 45 hingga 50 pemain yang rencananya direkomendasikan, PSSI mengaku tidak ada rencana untuk merilis kepada publik. Sekjen PSSI, Ade Wellington, menegaskan jumlah pemain yang direkomendasikan itu akan digabung dengan hasil pantauan langsung Luis Milla selama Piala Presiden 2017 dan kemudian dibawa ke pemusatan latihan di Karawaci.

“Kami tidak ada rencana untuk merilis nama-nama pemain itu. Jumlahnya banyak dan itu hanya bagian dari bantuan kami kepada Luis Milla untuk mendapatkan gambaran pemain-pemain yang dimiliki.

Luis Milla akan memantau langsung pemain untuk Timnas Indonesia U-22 bersama coach Danurwindo dan yang lain. Namanama itu juga jadi modal untuk pemantauan Luis Milla selama Piala Presiden 2017,” ujar Ade Wellington di tempat yang sama. (h/bln)

LEWATI HADANGAN — Pemain Semen Padang Syamsul Bahri (kanan) saat melewati hadangan pemain PS GAS Sawahlunto dalam laga uji coba beberapa waktu lalu. Uji coba ini sebagai persiapan menghadapi Piala Presiden. HUDA PUTRA.

Kunango Jantan Sponsor Terbaru Semen Padang

DIREKTUR Kunango Jantan Gita Ariesta (tengah) dan Direktur Umum PT KSSP Rinold Thamrim saat memperlihat jersey bertuliskan Kunango Jantan.IST

PADANG, HALUAN — PT Kunango Jantan resmi menjadi salah satu sponsor Semen Padang FC dalam mengarungi Liga 1 Indonesia 2017. Kepastian tersebut terjadi setelah penandatangan kontrak oleh Direktur Umum PT Kabau Sirah Semen Padang Rinold Thamrin dengan direktur PT Kunango Jantan Gita Ariesta, Selasa (31/1) di kantor PT KSSP. “Kami sangat berterima kasih terhadap pengusaha daerah yang

mensuport Semen Padang dalam menghadapi musim 2017 ini. PT Kunango Jantan merupakan sponsor yang ketujuh,” ujar Rinold Thamrin.

Rinold mengatakan masih ada beberapa perusahaan lagi yang akan menjadi sponsor bagi Semen Padang FC. “Logo Kunago Jantan akan berada di atas nama pemain.

Kerja sama dengan Kunango Jantan ini merupakan lanjutan dari musim lalu,” jelasnya.

PT Kunango Jantan bergerak

di bidang manufacture dan memiliki pabrik galvanis terbesar di Pulau Sumatera dengan area penjualan sampai ke Pulau Kalimantan. “Salah satu tujuan kami bekerja sama dengan Semen Padang FC ini adalah untuk mempromosikan perusahaan kami,” ujar Direktur PT Kunango Jantan Gita Ariesta yang saat itu didampingi staffnya Rudi Haryanto Putra.

Dengan demikian Kunango Jantan merupakan sponsor ketujuh yang resmi menjalin kerjasama dengan Semen Padang FC. Sebelum ini, manajemen tim juga telah mengikat enam perusahaan dalam menyokong pendanaan tim yang akan mengarungi kompetisi musim 2017.

Disamping PT. Semen Padang, penyandang dana utama.

Lainnya adalah appearel Mizuno, OXYGEN, G-Sport Center, AYIA dan COVESIA. “KSSP masih terus membuka kesempatan bagi perusahaan lain yang akan menjadi sponsorship bagi Semen Padang. Baik lokal, nasional maupun internasional,”ujar Rinold. (h/san).

TES MOTOGP SEPANG

Iannone Puncaki Hari Kedua

SEPANG, HALUAN — Pebalap Suzuki Ecstar, Andrea Iannone, mendapat kepercayaan diri tinggi usai keluar sebagai yang tercepat pada tes pramusim MotoGP hari

kedua di Sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa (31/1). Rider berjuluk The Maniac tersebut menyebut hasil positif yang diraihnya merupakan hasil dari kerja keras

seluruh anggota tim.

Pebalap asal Italia tersebut melahap 40 lap dengan waktu tercepat 1 menit 59,452 detik. Iannone mampu tampil lebih cepat dari Maverick Vinales yang berada di posisi kedua, dengan keunggulan 0,406 detik.

Posisi tiga ditempati pebalap Aspar Ducati, Alvaro Bautista, dengan waktu terbaik dua menit 0,219 detik.

Valentino Rossi dan Johann Zarco melengkapi lima besar, sekaligus menunjukkan catatan bagus Yamaha di hari ini dengan menempatkan tiga pebalap di lima teratas.

Sementara itu pebalap Ducati Jorge Lorenzo menunjukkan peningkatan pe-

sat dengan menempati urutan delapan, setelah kemarin ada di posisi 17. Juara bertahan MotoGP yang membela Repsol Honda, Marc Marquez, ada di posusu 10.

“Hasil hari ini membuktikan kami telah berkembang jauh lebih baik dari kemarin.

Hal ini penting bagi kami karena bisa memberikan kepercayaan diri kepada tim untuk melakuan pengembangan lebih baik lagi,” ujar Iannone dikutip dari situs resmi MotoGP, Selasa (31/1).

“Kami telah bekerja dengan sangat baik, saya memiliki perasaan yang sangat luar biasa, mereka telah bekerja dengan sangat keras dan ini memberik saya kepercayaan

diri lebih untuk menatap musim depan,” sambungnya.

Dalam empat musim terakhir di MotoGP, Andrea Iannone menghabiskan kariernya di Ducati. Pebalap asal Italia itu memang kesulitan dalam mengeluarkan kemampuan terbaiknya karena tak mampu menjinakkan motor Desmosedici.

Kini bersama Suzuki Ecstar Andrea Iannone mungkin saja bisa meramaikan perburuan gelar juara dunia MotoGP 2018. Namun, Iannone harus bersiap menghadapi rival-rival berat seperti Valentino Rossi, Marc Marquez, Jorge Lorenzo, dan Maverick jika ingin menjadi juara dunia musim depan. (h/net)

Indra Sjafri Tidak Akan Blusukan Lagi JAKARTA, HALUAN — Pelatih timnas U-19 Indra Sjafri menegaskan takkan blusukan lagi dalam menjaring pemain, seperti pernah ia lakukan sebelumnya. Indra dikenal sebagai pelatih yang senang melakukan blusukan. Hal itu dia jalani saat mempersiapkan timnas U-19 untuk Piala AFF 2013 lalu.

Dari hasil blusukannya mencari pemain tersebut, Indra sukses menemukan pemain-pemain seperti Ilham Udin, Evan Dimas, dan Zulfiandi. Indr a bahkan sukses m embawa timnas Indonesia juara Piala AFF U19 di tahun 2013. www.harianhaluan.com

Namun demikian, program bluskan tersebut tak akan dilakukannya di timnas U-19 kali ini. Dia memilih memanfaatkan data-data pemain yang saat ini mudah didapatkan.”Jadi blusukan itu bukan hal yang harus dipopulerkan, karena saat itu kompetisi dan tim scouting kami tidak berjalan dengan baik,” ujar In dra, Selasa (31/1).

Indra mengatakan dengan banyaknya turn amen sepakbola yang digelar diberbagai daerah sangat membantunya dalam mencari bibit pemain. “Tapi sekarang dengan banyaknya turnamen-turnamen yang di-

ikuti tim-tim dan ada turnamen Piala Suratin dan antar diklat, Alhamdulillah teman-teman dari tim teknis sudah mengumpulkan beberapa pemain dan juga dulu saya punya kontak person di daerah jadi saya tetap mengapresiasi dia kalau memang pantas untuk kami seleksi, maka kami akan seleksi.

Para pemain nantinya dipilih tidak hanya berasal dari sebagian daerah atau pulau saja, namun keseluruh daerah di Indonesia. “Metodenya bagaimana yang jelas timnas kami bisa memperlihatkan ke-In donesia-an dan orang-orang benar-be-

nar memiliki rasa keIndonesiaan dengan memberikan scouting kepada semua anak dari Sabang sampai Merauke,” katanya.

Indra Sjafri akan mulai bekerja sebagai pelatih tim nasional Indonesia U-19 pada bulan Februari, segera setelah menandatangani kontrak dengan PSSI. PSSI telah memilih Indra Sjafri sebagai pelatih timnas U-19.

Sejauh ini PSSI dan Indra terus melakukan pembicaraan secara intensif, kendatipun tanda tangan kontrak baru akan dilakukan pada bulan Februari.

“Sebentar lagi saya akan menandatangani kontrak

dengan PSSI. Jadi mulai Februari saya akan mulai bekerja di timnas U-19 nanti akan saya siapkan apa saja (program) selama satu tahun ke depan,” ujar Indra.

Untuk langkah pertama pelatih Bali United itu menyebut akan mencari pemain lebih dulu.”Diperkirakan akan mulai Maret dan saya juga akan menyesuaikan dengan kalender PSSI. Kalau ada turnamen yang diikuti kelahiran 2000 dan dia dipanggil ke timnas U-19, saya akan berikan jam bermain di klub dia, bagaimana pun klub punya otoritas untuk memainkan pemain tersebut,” tuturnya. (h/dtc)

“Kami menargetkan untuk meraih juara pada Piala Presiden 2017. Saat ini persiapan tim sudah mencapai 95 persen. Tim pelatih hanya membutuhkan satu atau pemain lagi untuk melengkapi tim,” bebernya, Selasa (31/1).

Lebih jauh dirinya mengatakan kalau pemain yang akan didaftarkan untuk menghadapi Piala Presiden ini adalah 23 sampai 25 orang.

“Melalui turnamen ini kami juga melakukan seleksi bagi pemain yang melakukan trial. Jika mereka mampu bermain bagus, maka mereka bisa kami kontrak nantinya,” tuturnya.

Setelah pergelaran Piala Presiden ini tim manajemen akan m elakukan evaluasi terhadap tim. “Nanti kami akan melihat dimana masih kurangnya tim. Bisa jadi kami akan mendatangkan pemain baru untuk mengatasi permasalahan tersebut,” jelasnya.

Rinol juga menjelaskan tidak akan melakukan pemecatan pelatih jika Semen Padang mendapatkan hasil yang kurang memuaskan saat Piala Presiden nanti.

Semen Padang pernah melakukan pemecatan pelatih saat pertandingan pra musim.

Pemecatan tersebut dilakukan kepada Jafri Sastra yang saat itu gagak memberikan hasil yang memuaskan dalam turnamen pra musim SCM Cup pada tahun 2015 lalu.

“Tentunya kami mempersiapkan tim untuk jangka panjang. Kesalahan dalam sebuah tim bukan kesalahan satu orang,” urainya.

Semen Padang sendiri sudah memiliki 20 pemain.

Manajemen Semen Padang berencana mengontrak 23 pemain untuk menghadapi Liga 1 Indonesia musim 2017. Dari tiga slot yang tersisa, satu slot akan menjadi pemain U-23, pemain yang sedang m enjadi incaran tim pelatih dan satu lagi menjadi milik pemain asing Asia.

Pemain yang sudah di kontrak Semen Padang adalah Jandia Eka Putra, Rendy Oscario, Hengki Ardiles, Cassio, Fandri Imbiry, Handi Ramdan, Agung Prasetyo, Novrianto, Novan Setya Sasongko, Riko Simanjuntak, Mofu, Adi Nugroho, Irsyad Maulana, Rudi Doang, Marcel Scramento, Tambun Naibaho, Syamsul Bahri, Muhammad Ridwan, Boas Artaruri dan Finno Andrianas. (h/san)

Surfing Sudah 90 Persen Masuk Asian Games JAKARTA, HALUAN — Persatuan Selancar Ombak Indonesia (PSOI) masih berupaya agar cabang olahraga surfing bisa dipertandingkan di Asian Games 2018. Ketua PSOI Arya Subiakto mengatakan sejauh ini persiapan masuknya surfing menjadi cabor Asian Games 2018 sudah mencapai 90 persen. Saat ini tinggal menunggu keputusan Olympic Council of Asia (OCA) dan Panitia Penyelenggaran Asian Games (INASGOC).

“Sejauh ini sudah 90 persen. Tinggal lokasinya mungkin karena saat itu kan muncul usulan antara di Pantai Cimaja, Jawa Barat atau di Lampung. Tetapi melihat kedekatan jarak dengan Jakarta, 130 km, menurut saya Cimaja paling tepat untuk dipilih. Apalagi ombak di sana bagus,” kata Arya, Selasa (31/1).

Selain ombak, masalah akomodasi t empat penginapan atlet serta kelayakan venue dinilai dia sudah mumpuni. “Cimaja itu sering dijadikan venue untuk event internasional. Terakhir, Kejuaraan Asia Surfing 2014. Apalagi olahraga surfing sendiri mulai Olimpiade 2020 Tokyo juga mulai dipertandingkan.

Alangkah baiknya jika surfing juga dipertandingkan di Asian Games tahun depan. Di mana Indonesia jadi tuan rumahnya,” ungkap dia.

Tak cuma kelengkapan venue, PSOI juga sudah menyiapkan sembilan atlet untuk masuk dalam pelatnas Prima, berikut cadangannya. Sebab, di ajang itu rencananya hanya t iga nomor yang akan dipertandingkan, men short board, women short board, dan men long board. Masing-masing setiap negara hanya memperbolehkan dua atlet yang bertandingan.

“Kita sudah menyiapkan sembilan atlet berikut cadangannya. Empat atlet untuk kelas putra di papan pendek, tiga untuk putri papan pendek, dan dua atlet putra papan panjang,” sebutnya.

Sebagai gambaran, pada rapat Koordinasi Komite yang berlangsung 14-15 Desember lalu, OCA bersama INASGOC telah memutuskan 41 cabang olahraga untuk dipertandingkan di Asian Games tahun depan.

Rinciannya, 32 cabang olahraga olimpiade, enam nonolimpiade, dan tiga cabor pilihan Indonesia. Surfing optimistis bisa masuk menjadi cabor terakhir karena kerap ikut rapat pembuatan technikal handbook.

“Karena itu, nanti keputusannya mungkin satu bulan lagi (saat rapat Koordinasi Komite, Maret 2017) karena finalnya masih menunggu INASGOC dan OCA. Sebab, ternyata sudah ada lobi–lobi di dalam, yang tidak saya tahu. Kami pun sering diajak rapat bersama cabor lain untuk membuat technikal handbook. Tetapi kalau Surfing Masih Diupayakan Tanding di Asian Games 2018pun cabor surfing masuk, saya tidak tahu apa yang bakal di-drop,” pungkas Arya. (h/dtc)

ILUSTRASI Redaktur: Arda Sani

Layouter: Syamsul Hidayat

NASIONAL

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

19

Lingkar BERANTAS BERITA BOHONG DI MEDSOS

Menkominfo Konsultasi dengan MUI JAKARTA, HALUAN—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, pemerintah berupaya melawan berita bohong (hoax) di media sosial.

Untuk itu pemerintah melakukan komunikasi dengan berbagai organisasi di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Minggu lalu saya ke MUI bahkan lakukan halakoh,” kata Rudiantara di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Selasa (31/1).

Ia menjelaskan, dalam pertemuan tersebut dirinya bersama para ulama membahas mengenai berbagai hal terkait informasi di media sosial.

“Kita bicara tentang bagaimana nanti umumnya umat Islam bermedia sosial,” ujarnya.

Selain itu, Kemenkominfo juga telah bekerja sama dengan berbagai komunitas media sosial untuk melawan berita hoax.

Namun, ia tidak menyebutkan komunitas apa saja yang telah diajak untuk memerangi informasi bohong di media sosial.

“Yang penting bagaimana kita coba membersihan hoax, dan tentunya kita juga perlu bekerja sama dengan masyarakat dan komunitas-komunitas,” ujarnya.

Menkominfo menambahkan, pemerintah juga akan bekerjasama dengan perusahaan penyedia jasa media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Google untuk melawan berita bohonh.

“Kita mau minta kerja sama yang lebih optimal dalam rangka menangani hoax.

Bagaimana membersihkan, agar media-media sudah terima yang bersih,” ucapnya. (h/vvn)

DPR Setujui Draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual JAKARTA, HALUAN—Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Wakil Ketua Baleg, Totok Daryanto, mengatakan, proses selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR. “Nanti dibawa ke Rapat Paripurna lalu resmi menjadi inisiatif usulan DPR. Siapa yang membahas tergantung dari Pimpinan DPR, setelah Rapat Paripurna ada Badan Musyawarah yang memutuskan,” ujarnya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa (31/1).

Ia menjelaskan, isi RUU PKS itu memberikan perlindungan pada masyarakat terhadap tindak kekerasan seksual karena bisa terjadi kepada siapapun. Ia berpandangan, RUU PKS lebih lengkap daripada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, tetapi muatannya lebih memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

“Lebih spesifik terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Sanksi yang diberikan disamakan dengan KUHP,” ucapnya.

Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, mengatakan, saat ini kekerasan seksual sudah terjadi dimana-mana dan meresahkan masyarakat sehingga perlu ada pengaturan dalam regulasi yang memberikan efek jera. Ia berpendapat, efek jera itu bukan hanya sanksi pidana, namun ganti materi yang ditimbulkan akibat kekerasan seksual.

“Mengatur kekerasan seksual karena kelainan jiwa, ada laki-perempuan yang melakukan seksual dengan kekerasan,” katanya.

Ia menargetkan pembahasan RUU PKS selesai pada tahun 2017 karena tidak bisa membiarkan para pelaku melakukan kejahatan seksual dengan bebas.

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PAN yang juga pengusul RUU PKS, Ammy Amalia Fatma, berharap RUU PKS dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak korban. Diharapkan UU tersebut tidak hanya memberikan penindakan yang berat terhadap pelaku, tetapi memberikan hak korban, pemulihan, dan kepedulian terhadap keluarga korban. (h/tco)

HUKUMAN PENELANTAR ANAK — Kak Seto berbincang dengan anak-anak. Kak Seto meminta kepolisian menjeret orang yang menelantarkan anak-anak dengan pasal berlapis dan dihukum seberat-beratnya. IST

Penelantar Anak Diminta Dihukum Berat PEKANBARU, HALUAN—Psikolog dan pemerhati anak, Seto “Kak Seto” Mulyadi meminta Kepolisian Resor Kota Pekanbaru menjerat pemilik panti asuhan Yayasan Tunas Bangsa dengan pasal berlapis dan dihukum seberat-beratnya.

“Kalau itu betul-betul rawan pelanggaran hak anak, dan itu dilakukan dengan sengaja, maka mohon dijerat dengan pasal berlapis,” ujar Kak Seto di Pekanbaru, Selasa (31/1).

Penyidik Polresta Pekanbaru pada hari ini menetapkan pemilik Yayasan

Tunas Bangsa, Lili Nurhayati (49) sebagai tersangka.

Dalam perkara ini, penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 80 ayat 2 dan ayat 3 Juncto Pasal 76 C UndangUndang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan

hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Tersangka diduga sengaja melakukan tindak kekerasan kepada anak-anak di panti asuhan pimpinannya hingga berujung meninggalnya bayi berusia 1,8 tahun bernama M Zikli.

Meninggalnya bayi itu seperti menjadi pembuka seluruh kedok yang dilakukan oleh tersangka. Mulai dari ditemukannya lima anak hingga puluhan orang dewasa dan lansia dengan gangguan jiwa dan dua panti lainnya yang tidak terurus.

Menurut Kak Seto, hukuman berat harus diterapkan agar kejadian yang sama tidak kembali terulang. Selain itu, dia juga menduga banyak pelanggaran hak anak yang dilakukan tersangka sehingga pasal berlapis pantas diterapkan.

“Kasus ini harus dapat diusut hingga tuntas,” harapnya.

Kak Seto juga mengimbau kepada masyarakat untuk dapat bersama menjaga anak-anak dari eksploitasi dan penelantaran. (h/ant)

BONGKAR BRANKAS PERUSAHAAN PENYUAP PATRIALIS

KPK Temukan 28 Stempel Kementerian JAKARTA, HALUAN— Penyidik KPK berhasil membongkar brankas PT Sumber Laut Perkasa yang merupakan kantor dari Basuki Hariman, penyuap Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Patrialis Akbar.

Dalam penggeledahan brankas di kantor tersebut, KPK menemukan 28 stempel kementerian, yang di antaranya terdapat stempel Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Sebanyak 28 stempel tersebut diperoleh satgas KPK

saat menggeledah kantor PT Sumber Laut Perkasa di Jakarta Utara.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief, menyebutkan, Basuki Hariman merupakan kartel daging di Indonesia. “Iya, dia (Basuki Hariman) itu kartel.

Lihat saja, kita dapatkan 28 stampel di perusahaannya itu.

Jadi itu mereka penguasa daging sapi,” ujar Laode di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Selasa (31/1) malam.

Terkait dengan adanya permainan kotor di Perum Bulog, Laode menjelaskan Basuki

sebagai salah satu orang yang ingin memonopoli daging di Indonesia.

“Sehingga dengan adanya impor dari Bulog itu merasa tersaingin dan tidak bisa jual lebih mahal. Makanya mereka meminta judicial review supaya jangan dibolehkan Bulog untuk mengimpor dari negara yang dianggap belum 100 persen,” tuturnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan ýskandal suap pemulusan uji materiil UU No.

41/ 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Sita Uang SGD11.300 Selain itu, penyidik juga menyita uang s ebesar SGD11.300. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menyatakan, uang itu diduga berkaitan dengan suap pemulusan uji materiil (judicial review) UU No. 41/2014.

“Setelah dibuka (brankasnya) ditemukan uang SGD11.300. Uang ini diduga terkait perkara yang sedang disidik KPK saat ini,” ujar Febri.

Uang itu ditemukan bersamaan dengan temuan dokumen dan 28 stempel yang di antaranya terdapat stempel dua kementeriaan. Namun, Febri masih enggan merincikan lebih detail dokumen serta uang dolar singapura yang berhasil disita saat melakukan penggeledahan di salah satu kantor Basuki Hariman itu.

“Kita enggak bisa sampaikan secara rinci tapi ada dokumen keuangan yang lebih lengkap disana. Informasinya cukup berharga dokumen itu,” ucapnya. (h/okz)

KABULKAN GRASI ANTASARI AZHAR

Pemerintah Diminta Jelaskan Alasannya JAKARTA, HALUAN—Dikabulkannya grasi mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, oleh Presiden, Jokowi,ý dinilai agar bisa mendapatkan status bebas murni sekaligus peluang diperolehnya hak rehabilitasi.

Menurut pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitn o, tentunya ýgrasi tersebut diberikan karena pertimbangan hukum, bukan pertimbangan kepentingan politik

semata.

“Pemerintah harus menjelaskan secara transparan alasan penerimaan grasi untuk menghindari spekulasi liar di masyakaratý,” ujar Adi, Selasa (31/1).

Ia menilai, pemerintah perlu menjelaskan alasan yang sebenarnya tentang pemberian grasi tersebut. Apalagi, grasi diberikan di tengah situasi politik yang dianggap kurang stabil dan ‘saling menjegal’.

“Apalagi, dalam waktu berdekatan,

Antasari terlihat mesra dengan presiden dan dikabarkan akan segera bergabung dengan PDIP,” ujarnya.

Hal itu masih ditambah pernyataan Antasari yang belakangan secara blakblakan melabuhkan dukungannya kepada calon pasangan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat usai menyaksikan debat kandidat beberapa waktu lalu.

Bahkan, Adi mengaku mendengar kabar bahwa Antasari digadang-gadang

akan dicalonkan sebagai Gubernur Sumatera Utara dari PDIP tahun depan.

Menurutnya, fakta-fakta itulah yang dikhawatirkan publik bahwa pemberian grasi bukan atas dasar pertimbangan hukum, melainkan politik.ý ý “Jika boleh jujur, sebenarnya publik berharap Antasari fokus pada pemulihan kasus hukumnya. Tidak kemudian buru-buru terjun langsung ke gelanggang politiký,” tuturnya. (h/okz)

Kebijakan Trump Langgar HAM dan Diskriminatif JAKARTA, HALUAN—Anggota DPR menyoroti kebijakan Presiden AS, Donald Trump, yang melarang warga dari tujuh negara muslim, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria, dan Yaman, masuk ke negera Paman Sam itu.

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai, kebijakan Trump tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak azasi manusia (HAM) karena dalam konvensi internasional tentang kebebasan transportasi telah dijelaskan bahwa tidak boleh ada negara yang menghambat warga negara manapun untuk masuk ke negara lain selama seseorang itu memiliki dokumen yang lengkap.

“Itu yang diadopsi dalam UU Imigrasi. Jadi, tidak boleh ada negara yang melarang satu warga masuk ke negara lain hanya karena terkait negara dan apalagi agamanya.

Kebijakan tersebut sebagai bentuk kegelisahan Trump. Amerika sebagai negara demokrasi yang dulu www.harianhaluan.com

terlihat tenang, kini malah terguncang akibat kebijakan Trump,” tutur Fahri Hamzah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (31/1).

Pelarangan tersebut lanjut Fahri, sebagai bentuk kegelisahan yang sudah tidak bisa disembunyikan. “Itu artinya kegelisahan tidak bisa disembunyikan. Sekarang caranya adalah secara resmi Trump telah melakukan pelanggaran HAM. Kebijakan Trump baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada negara-negara lain, tak terkecuali Indonesia,” ujar Politikus PKS itu.

Terlebih lagi, kata Fahri, pelarangan itu diberlakukan bagi negara-negara Islam. Sementara itu, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia. “Kita tahu, Amerika negara yang militernya paling kuat, ekonominya paling kuat. Pasti dampaknya ke manamana, baik langsung atau tidak langsung. Sayang, kebijakan itu

bukan soal negaranya, tapi agama,” ucapnya.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR (membidangi luar negeri), Arwani Thomafi, juga menilai kebijakan Trump melanggar prinsip-prinsip deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM), pasal 2 tentang larangan diskriminasi khususnya terkait perbedaan agama serta Pasal 14 tentang Hak untuk Mencari Suaka.

“Karena setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negara-negara lain untuk melindungi diri dari pengejaran. Tujuh negara yang dilarang masuk warga negaranya di AS tidak terlepas dari situasi dan kondisi di masingmasing domestik negara tersebut,” kata Arwani, dalam rilisnya,Selasa (31/01).

Politikus F-PPP itu mengutarakan, kebijakan itu juga akan menjadi persoalan baru dalam relasi negara-negara Islam dengan AS. Pasalnya, atas nama melawan

terorisme, Trump justru membuat kebijakan yang menebar kekhawatiran dan teror baru bagi dunia khususnya negara-negara Islam.

Namun, kata Arwani, meski tidak memberi imbas secara langsung terhadap Indonesia maupun warga negara Indonesia di AS, posisi Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, sebaiknya melakukan langkah-langkah konkret melalui jalur-jalur diplomasi untuk mengurangi dampak paska kebijakan tersebut.

“Misalnya memanfaatkan posisi Indonesia sebagai anggota dalam perkumpulan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Langkah ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 bahwa Indonesia turut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” tutur Arwani.

Ketua Komisi I, Abdul Kharis Almasyhari, menilai, kebijakan

Trump sangat diskriminatif. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, disarankannya untuk mengambil sikap terkait kebijakan Trump tersebut.

“Saya berharap Pemerintah Indonesia dapat bersikap sebagaimana Turki dan negara Islam lainnya. Kebijakan Trump itu jelasjelas diskriminatif dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Abdul Kharis di Jakarta, Senin, (31/1).

Ia mengakui bahwa kebijakan Trump itu membuat risau negaranegara yang berpenduduk muslim seperti Indonesia. “Meski tidak termasuk ketujuh negara tersebut, kebijakan ini membuat risau sejumlah negara yang mayoritas berpenduduk muslim, khususnya Indonesia baik yang sudah menetap maupun yang akan berkunjung ke AS,” ucapnya.

Politikus PKS itu menilai, kebijakan Trump yang melarang tujuh negara muslim datang ke Redaktur: Holy Adib

Amerika terkesan membuat stereotip bahwa tiap warga yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris sehingga ini bisa membuat semangat anti Islam di AS. “Dengan menyebut pelarangan negara Islam datang ke AS, kebijakan tersebut terkesan membuat labeling bahwa seseorang yang berasal dari tujuh negara tersebut sudah pasti teroris dan dapat mengganggu keamanan AS. Hal ini bisa saja membangkitkan antiIslam di negara tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pelarangan itu tidak hanya berdampak pada tujuh negara muslim yang dilarang, tetapi juga akan berdampak kepada semua negara muslim di dunia, salah satunya Indonesia.

“Tidak hanya tujuh negara itu, tetapi bisa saja terhadap keberadaan warga negara lainnya yang mayoritas muslim dan sudah menetap di AS, termasuk indonesia,” kata Abdul Kharis. (h/sam) Layouter: Luther

20

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

KOTA PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Produksi GKG Petani Terus Naik PARIAMAN, HALUAN — Produksi gabah kering giling(GKG) oleh petani di Kota Pariaman dalam MT tahun 2016 terus meningkat.

Produksi MT 1 sebanyak 5,5 ton per hektare, MT 2 sebanyak 5,6 ton per hektare dan MT 3 sebanyak 6,2 ton per hektare.

BERDIALOG — Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar sedang mendampingi Kepala Dinas Pariwisata Efendi Jamal ketika sedang berdialog dengan Kadis Pariwisata Natuna di Pariaman, Senin kemarin. TRISNALDI

“Perkembangan produksi gabah hasil produksi padi di Kota Pariaman cukup menggembirakan dan itu tercermin dari hitungan per hektare yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Pariaman,” sebut Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman, Agus Riatman kepada Haluan, kemarin.

Untuk menggalang pertanian yang baik, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Di sisi lain petani terus disupor untuk menjaga kebersihan lingkungan area pertanian, bercocok tanam pada waktu yang tepat dan pola serentak.

Begitupun dengan pengendalian hama perusak tanaman padi, seperti hama wereng dan tikus, selalu dilakukan kegiatan pengendalian hama tercara terpadu.

Kegiatan ini didampingi Koramil 01 Pariaman.

Akhir-akhir ini, serangan hama terhadap tanaman padi

petani telah jauh berkurang.

Dalam melakukan kegiatan tanam yang perlu diperhatikan adalah menjaga kebersihan lingkungan lahan dan pemupukan pada waktu yang tepat.

Agus juga menyebutkan soal irigasi teknis pertanian, khususnya tanam padi sawah.

Areal tanam di berbagai kawasan sudah banyak diairi irigasi teknis.

“Sungguhpun demikian, kita akan terus benahi irigasi ini secara lebih baik sehingga petani dalam bercocok tanam padi selalu mendapatkan produksi yang berlimpah,” kata Agus.

Namun dia mengingatkan, dalam bercocok tanam padi selalulah bekerja sama tidak hanya sesama petani tetapi juga petugas pertanian yang ada di lapangan sehingga kesulitan yang terjadi di lapangan dapat segera diatasi. (h/tri).

KELOLA PARIWISATA

Bidang Perikanan Budidaya Gelar Restocking PARIAMAN, HALUAN — Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan Perikanan Kota Pariaman tahun ini melaksanakan kegiatan restocking melalui kelompokkelompok pengawas masyarakat di desa dan kelurahan di kota tersebut.

Kepala bidang, Ferialdi kepada Haluan, Selasa (31/1), menjelaskan, kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penambahan ikan di perairan umum sehingga ikan-ikan dasar yang ada lebih tumbuh dan berkembang.

Ada 14 kelompok masyarakat pengawas yang masuk ke bidang untuk menunjang kegiatan ini, tetapi tentu diidentifikasi lagi, dan di minggu pertama Februari ini dilakukan identifikasi tersebut.

Jumlah benih untuk kegiatan restocking, sebanyak 56 ribu ekor, terdiri dari benih ikan mas, nila dengan ukuran 8-12 cm atau berat 100 gram.

Dengan restocking, sungai terbedayakan dan plasma nutfah yang ada di perairan diharapkan tumbuh pesat termasuk ikanikan spesifik yang ada di perairan tersebut.

Menurut Ferialdi, kondisi terakhir dari survei yang dilakukan, ikan-ikan spesifik sudah banyak yang tak ada lagi, dalam arti kata populasinya sudah jauh menurun.

Hal itu bisa disebabkan teknologi untuk pengembangan masih belum terkuasai dan diharapkan dengan kegiatan restocking ikan-ikan ini kembali tumbuh dan berkembang. (h/tri).

Pemerintah Natuna Belajar ke Pariaman PARIAMAN, HALUAN — Kepala Dinas Pariwisata Natuna, H. Erson GA, dua hari berada di Kota Pariaman, setelah t iba Minggu (29/1) malam. Kunjungan kepala d inas tersebut melihat secara dekat pengelolaan pariwisata di kota tabuik ini.

Rombongan melihat-lihat objek wisata, sejak dari Pantai Gandoriah sampai ke Pulau Angso, alam wisata yang indah dan memikat, Senin (30/1).

“Suasana pantai Pariaman memang indah, dengan hamparan pulau yang berjejer di depan pantai, cukup indah. Wajar bila potensi ini dikelola secara baik oleh pemerintahan di sini,” katanya.

Namun, lanjut Erson, dirinya lebih tertarik lagi, bahwa dalam pengembangan objek wisata yang

ada dilaksanakan secara bersamasama oleh dinas instansi terkait, satu sama lain saling mendukung.

Contoh, untuk pengembangan sarana infrastruktur, dari Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan juga demikian terlibat dalam pengurusan wisata ke pulau melalui pelayarannya.

“Banyak yang saya dapat setelah melihat dan bertanya kepada Wakil Walikota Pariaman Genius Umar yang medampingi selama di sini,” kata Erson GA. Pariwisata di Natuna, memang masih perlu dikembangkan lagi, tentu dengan tetap melibatkan masyarakatnya.

“Kita tidak mau, pariwisata berkembang, tetapi masyarakatnya tidak menikmati hasil per-

KSAL Akan Resmikan Monumen Perjuangan TNI AL

GOR Rawang Segera Dibenahi PARIAMAN, HALUAN — GOR Rawang di Kota Pariaman masih perlu pembenahan agar tampak lebih baik, karena gelanggang olah raga itu sampai kini masih digunakan masyarakat sebagai tempat berolahraga.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman Kanderi, yang dihubungi Haluan, Selasa (31/1), terkait pembenahan GOR Rawang, menjelaskan, GOR tersebut memang sudah menjadi aset pemrintah Kota Pariaman sejak diserahkan beberapa tahun yang lalu dari Kabupaten Padang Pariaman.

Memang, kata Kanderi, GOR sudah menjadi tanggung jawab pemerintah kota dan berada di bawah dinasnya, tetapi pihaknya belum bisa menganggarkan untuk rehabilitasi gelanggang olahraga itu kini karena masih dalam kajian peruntukkannya.

“Peruntukkannya sedang kita kaji, biar lebih pas penggunaannya,” sebut Kanderi.

Berkaca dari perkembangan yang ada, kalau namanya gelanggang olahraga pastilah sarprasnya lengkap, ada tempat parkir yang memadai dan yang jelas punya areal yang luas.

“Kalau GOR Rawang dulunya memang cocok, tapi kalau sekarang, tentulah agak terdesak dengan kondisi yang ada. Lapangan bisa digunakan untuk sepak bola dan atletik. Lalu kalau untuk olahraga besar dilaksanakan di sini, areal parkir dan sarpras yang dibutuhkan lainnya tentulah terasa sangat sempit kurang memadai.

Kajian-kajian peruntukkan yang lebih pas sedang kita lakukan,” kata Kanderi lagi.

Namun gelanggang olahraga itu kini tetap digunakan oleh masyarakat sebagai tempat olahraga, terutama bagi pelajar.

Kalau kajian peruntukkan sudah kelar, tentulah pembenahan besar-besaran akan dilakukan. (h/tri). www.harianhaluan.com

kembangan itu. Di Natuna, perkembangan pariwisata tetap melibatkan masyarakat, sehingga di tengah pariwisata yang berkembang, ekonomi masyarakat terus membaik,” tambah Erson lagi.

Menurut dia, Pariaman cukup baik dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Wisata berkembang, masyarakatnya dapat menikmati hasil perkembangan itu, tumbuh banyak usaha yang dikelola seperti kuliner, kerajinan yang dapat dinikmati dan dibawa sebagai buah tangan oleh pengunjung wisata.

“Kita akan ambil mana yang cocok untuk pengembangan wisata di Natuna, dari Kota Pariaman ini,” kata Kepala Dinas Pariwisata Erson GA, mengakhiri. (h/tri).

SEKDA Kota Pariaman Indra Sakti ketika memimpin rapat persiapan peresmian monumen perjuangan TNI AL di Pariaman. TRISNALDI

PARIAMAN, HALUAN — Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi menurut rencana akan meresmikan tugu Monumen Perjuangan TNI Angkatan Laut, di ujung Muaro Pantai Gandoriah, Kota Pariaman. Peresmian itu rencananya dilaksanakan Rabu (8/3).

Hal tersebut disampaikan ketua panitia peresmian monumen perjuangan TNI AL Pariaman Kolonel Laut Nanang W, dalam rapat persiapan di Ruang Rapat Walikota Pariaman, Jumat (27/1).

Dia mengatakan, kedatangan

KSAL ke Kota Pariaman perlu persiapan yang matang bersama Pemerintah Kota Pariaman sehingga waktu yang singkat tersebut dapat digunakan dengan efektif.

“Kalau tak ada perubahan, KSAL Laksamana Ade Supandi akan datang pada acara peresmian itu, namun pastinya setelah Walikota Pariaman Mukhlis R bertemu dengan Bapak KSAL di Jakarta,” jelasnya.

Rapat koordinasi persiapan peresmian monumen tersebut dipimpin langsung oleh Sekdako Pariaman Indra sakti, dihadiri oleh Asisten III Lanefi, Kepala

SOPD dan Pejabat Struktural Lantamal II, bertujuan untuk menyatukan pandangan dan konsep pelaksanaan kegiatan kedatangan KSAL. “Untuk random acara yang ditawarkan sebagian besar sama dengan konsep pemko, namun khusus untuk pemberian gelar kehormatan (Datuak) pada KSAL perlu dibicarakan dahulu dengan LKAAM sesuai dengan ketentuan adat,” sebut Sekdako Pariaman Indra sakti.

Dalam random acara pada hari “H” direncanakan KSAL Ade Supandi akan sampai di BIM pada pukul 10.00 dan disambut langsung oleh gubernur, Forkopimda Provinsi, Walikota Pariaman dan sampai di Pariaman jam 11.00 disambut oleh Wakil Walikota Genius Umar bersama unsur terkait.

Jam 11.40 pengukuhan gelar adat (bila dibolehkan oleh ketentuan adat) dan makan bajamba, pada jam 14.00 peresmian monumen oleh KSAL, dan pada jam15.40 menuju jalan dan jembatan yang baru selesai dibangun Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2016 dan rencananya akan diberi nama jalan Jalesveva Jayamahe. (h/tri).

LELE MUTIARA

BBI Mulai Produksi Lele Mutiara PARIAMAN, HALUAN — Setelah sukses memproduksi calon induk lele sangkuriang, Balai Benih Ikan (BBI) Kota Pariaman mengusung produksi ikan lele mutiara dan sejumlah ikan hias tahun 2017 ini.

Kepala BBI Hawari Vebrianto menjawab Haluan, Selasa (31/1), menjelaskan, untuk produksi calon induk ikan lele mutiara, sarprasnya sudah mulai disiapkan dan sudah dipesan larvanya sebanyak 500 ribu ekor ke Balai Penelitian Pemeliharaan Pemuliaan Ikan di Sukamadi Jawa Barat.

Ikan lele mutiara punya keunggulan tersendiri, seperti lebih tahan akan hama penyakit dan dari sisi produksi larva lebih banyak dari lele biasa.

“Bulan Maret kita laksanakan kegiatan ini, sekarang lagi persiapan-persiapan perencanaan,” kata Hawari di pinggir kolam BBI Dinas Kelautan Perikanan Kota Pariaman. Lele mutiara, kini mulai tren di kalangan pembudidaya perikanan darat.

Selain produksi calon induk lele mutiara, BBI juga mengembangkan sejumlah ikan hias dan konsumsi lainnya dalam mendongkrak PAD. Sebut saja ikan hias, koi, kini sudah ada, dan siap pasar, begitupun dengan ragam ikan hias lainnya, juga sudah tersedia, dan gurami batang hari sebagai ikan konsumsi juga ada dan masih dalam tahun ini tahun ini dikembangkan ikan gurami batang hari, termasuk ikan mas sago.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Kota Pariaman, Dasril ketika dihubungi membenarkan sejumlah program kegiatan perikanan tersebut.

“Kita berharap dengan adanya terobosan-terobosan yang di buat, tentu akan lebih membuat BBI bisa menjadi tren pasar dengan produksi yang dihasilkannya,” sebut Dasril.

Memang BBI suatu wadah yang bisa digunakan sebagai tempat pelatihan bagi siswa dalam budaya perikanan darat, karena sesuai fungsi sosialnya.

“Tapi sebagai pencari PAD, jelas kita harus punya produksi unggulan yang tren di pasar, dan berdasarkan itulah, perencanaan program dibuat dan dilaksanakan,” katanya. (h/tri).

Walikota Ajak Hidupkan Kembali Permainan Tradisional Anak PARIAMAN, HALUAN — Galakkan kembali permainan tradisional untuk anak, karena permainan tersebut banyak manfaat positif mulai dari interaksi sosial, kerja sama, sportivitas dan bisa juga untuk berolahraga.

Hal itu diingatkan Walikota Pariaman Mukhlis R, ketika menutup rangkaian Capacity Building (Pengembangan Kapasitas) Forum Anak Kota Pariaman di SDN 19 Kampung baru Kota Pariaman, Kamis (26/1).

Rangkaian Capacity Building Forum Anak Kota Pariaman, dimulai tanggal (24/1), dengan sejumlah permainan

tradisional yang dimainkan oleh anak, seperti tangkelek, balapan tampurung, tarik batang kelapa, engrang, patok lele, joli-joli, kuciang-kuciang, congklak, pacah piring, main batu, lompat karet, main ketapel, dan lainnya.

Selama permainan itu berlangsung suasana jadi riuh gembira dan mengundang gelak tawa pengunjung. Dan anakanak tampak bermain dengan gembira ria.

“Dengan digalakkannya kembali permainan tradisional di kalangan anak-anak SD ini, diharapkan mereka tidak terlalu ketergantungan dengan gadget yang selama ini menjadi mainan modern

yang tiap hari mereka mainkan,” jelas Walikota Mukhlis R. “Mari lestarikan permainan tradisional yang ada di daerah kita, jangan sampai permainan ini hilang ditelan zaman, berganti dengan gadget yang hanya dimainkan oleh individual saja.

Karena itu, tema acara kali ini, “Ayo simpan gadgetmu, mari bermain tradisional”,” ajak Mukhlis R. Kota Pariaman saat ini telah meraih predikat Kota Layak Anak (KLA) berkategori madya. Dengan aktifnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Anak Kota Pariaman, tentu saja walikota atas nama peme-

WALIKOTA Pariaman Mukhlis R dan Ketua TP PKK Kota Pariaman sedang menyalami murid SDN 19 Kampung Baru sebelum pelaksanaan permainan tradisional oleh Forum Anak Kota Pariaman. TRISNALDI

rintah daerah menyampaikan apresiasi atas upaya menum Redaktur: Nova Anggraini

buhkan kembali permainan tradisional. (h/tri).

Layouter: Syamsul Hidayat

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

21

Remaja Dilatih Membuat Sulaman SIJUNJUNG, HALUAN — Puluhan remaja usia produktif dari berbagai nagari di Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung mengikuti diklat 3 in 1 pembuatan busana sulaman bayang.

“Ada 70 peserta mengikuti diklat ini.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Balai Dilat Indistri (BDI) Padang dengan Bunda Sulaman Bordir Tanjung Gadang,” kata pemilik Bunda Sulaman Bordir, Miswarti kepada Haluan di Muaro Sijunjung, Selasa (31/1).

Menurut Miswarti, diklat pembuatan busana sulaman bayang ini merupakan kerja sama dengan BDI Padang. Kegiatan itu, sambung dia, untuk meningkatkan keterampilan remaja dan sekaligus mengurangi angka pengangguran masyarakat Sijunjung.

Selain meningkatkan keterampilan dan mengurangi angka pengangguran remaja, sambung dia, kegiatan yang digelar selama 18 hari kerja itu juga dimaksud untuk membangkitkan kerajinan sulaman bayang yang kini banyak diminati, baik untuk baju maupun mukena.

Dekranasda Kabupaten Sijunjung sendiri, lanjut Miswarni, menetapkan kawasan Tanjung Gadang sebagai sentra sulaman bayang. Karena itu dia berharap, dengan adanya pelatihan sulaman bayang melahirkan pengrajin sulaman yang ternama.

Soalnya, peserta yang dilatih ini berusia antara 18-35 tahun dan sekaligus diharapkan mereka bisa menjadi pelatih bagi remaja usia produktif lainnya, baik di nagari mereka sendiri maupun di nagari tetangga lainnya.

“Kita berharap, setelah mengikuti pelatihan ini, lahir pengrajin sulaman ternama dari Kecamatan Tanjung Gadang dan sekaligus meningkatkan ekonomi keluarga,” ucapnya.(h/azn)

Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu Dibahas SIJUNJUNG, HALUAN— Forum Komunikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Nagari (FKPHBMN) Sumatera Barat merajut komunikasi guna membahas pengelolaan sumber daya alam (SDA), khusus hasil hutan bukan kayu.

Puluhan kelompok yang telah mengantongi Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang pengelola hutan berbasis masyarakat (KHBM) di Sumatera Barat mengikuti kegiatan tersebut.

“Kegiatan ini, sudah delapan kali kami lakukan. Sebelumnya, kegiatan yang sama juga telah kami lakukan di beberapa nagari lain,” kata Ketua FKPHBMN Sumbar, JW Dt Rajo Panghulu di Nagari Paru Kecamatan Sijunjung.

Kegiatan yang mengangkat tema “merajut jaringan komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat” berlangsung selama dua hari ( 30-31 Januari).

“Selain membahas pengelolaan hutan berbasis masyarakat, kami juga menampilkan aneka kuliner dan hasil hutan non kayu,” ucap Ketua FKPHBMN. Manager Advokasi dan Kebijakan KKI Warsi Sumbar, Rainal Daus mengatakan, pertemuan ini untuk memperkuat kelembagaan FKPHBMN. Selain memperkuat kelembagaan FKPHBMN, kegiatan tersebut juga dimaksud menyusun rencana kerja tahun 2017.

Warsi sendiri sebagai salah satu lembaga sosial yang selalu konsen melakukan pemberdayaan masyarakat, siap memberikan pendampingan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

“Kami siap membantu dan memberikan pendampingan.Dan itu sebagai bentuk komitmen kami mendukung kegiatan tersebut,” ujar Raonal Daus.

Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy, mengapresiasi kegiatan FKPHBMN. Soalnya, kegiatan yang digelar FKPHBMN sangat bermanfaat dalam menjaga kelestarian hutan di masing-masing daerah.

“Terima kasih, forum ini sangat bermanfaat dalam menyatukan konsep dan melahirkan keputusan, baik dalam pengelolaan hasil hutan maupun kelestarian hutan,” ucap orang nomor dua di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih. (h/azn)

TAK hanya di kantor, di atas kap mobil pun Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mau menandatangi surat yang disodorkan stafnya setelah melihat paraf dan tandatangan pejabat yang bersangkutan sudah lengkap. Seperti terlihat pada gambar atas Wakil Ketua DPD Walbardi melihat orang nomor satu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih menandatangani surat di atas kap mobil. AZNELDI www.harianhaluan.com

ANEKA KULINER — Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy melihat aneka kuliner dan kerajinan hasil hutan non kayu pada kegiatan FKPHBMN di Nagari Paru, Senin (30/1). AZNELDI

Posko Saber Pungli Tunggu Pengaduan Masyarakat SIJUNJUNG, HALUAN — Tim Satgas Saber Pungli Kabupaten Sijunjung yang dikukuhkan Jumat 20 Januari lalu, telah mendirikan posko pengaduan. Masyarakat yang menemukan praktik dugaan pungli diminta segera melaporkan ke Posko Satgas Saber Pungli.

“Bagi masyarakat yang menemukan dugaan praktik pungli, silahkan melapor ke posko Satgas Saber Pungli di Inspektorat Daerah Kabupaten Sijunjung,” kata Wakil Ketua I Tim Satgas saber Pungli Kabupaten Sijunjung, Endi Nazir kepada Haluan melalui telepon selular, Selasa (31/1).

Endi Nazir mengatakan, para pelapor pungli akan dija-

min kerahasiaannya. Identitasnya juga tidak dibuka ke publik. “Semua laporan yang masuk akan ditindaklanjuti dan identitas pelapor dijamin,” tegasnya.

Ia mengatakan, tim Satgas Saber Pungli berkomitmen memberantas pungli di instansi pemerintah di Kabupaten Sijunjung. Bahkan, sebut dia, tim Satgas Saber Pungli dalam

waktu dekat ini akan segera menggelar rapat.

Seperti diberitakan, tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saberpungli) di Kabupaten Sijunjung dikukuhkan oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin di Balairung Lansek Manih, Jumat (20/1).

Satgas Saber Pungli di Kabupaten Sijunjung ini, terdiri dari unsur pemerintah daerah, kepolisian, Kejaksaan TNI AD. Tim Satgas Saber Pungli ini dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/19/KPTS-BPT2017 tertanggal 18 Januari 2017.

Tim Satgas Saberpungli beranggotakan 47 orang, dike-

Kejuaraan Catur Meriahkan HJK SIJUNJUNG, HALUAN — Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten (HJK) ke-68, Pemerintah Kabupaten Sijunjung bekerja sama dengan Pengurus Kabupaten (Pengkab) Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) menggelar kejuraan catur terbuka Bupati Sijunjung Cup III. Kejuaraan catur terbuka non master tersebut digelar mulai tanggal 11 – 12 Februari 2017 di GOR Sibinuang Sakti dan Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung.

Ketua Pengkab Percasi Sijunjung Yulizar, mengatakan, kejuaraan catur terbuka Bupati Sijunjung Cup III ini akan mempertandingkan sejumlah kategori seperti catur senior, SLTA, SLTP dan kategori SD putera dan puteri.

“Kejuaraan catur cepat 25 menit ini memperebutkan total hadiah sebesar Rp63 juta,” kata Yulizar kepada Haluan, baru-baru ini.

Untuk pendaftaran, dibagi dua kategori. Kategori senior biaya pendaftaran sebesar Rp50 ribu per peserta, sementara kategori pelajar Rp30 per peserta. Para pemenang akan mendapatkan uang pembinaan, baik juara pertama, kedua, ketiga maupun juara harapan.

“Khusus juara pertama, kedua dan ketiga selain mendapatkan uang pembinaan juga diberikan medali,” jelasnya.

Juara pertama kategori senior putera, akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp5 juta plus medali, juara kedua sebesar Rp3 juta plus medali dan juara ketiga Rp2 juta plus medali, peringkat

IV Rp1,5 juta dan peringkat V sebesar Rp1 juta.

Sedangkan, peringkat 6 – 10 putera menerima uang pembinaan sebesar Rp500 ribu, peringkat 11 – 20 Rp300 ribu, peringkat 21 – 30 Rp200 ribu, peringkat 31 – 40 Rp150 ribu dan peringkat 41 – 60 sebesar Rp100 ribu.

Sementara kategori senior puteri, juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp3 juta ditambah medali, juar a kedua sebesar Rp2 juta ditambah medali dan juara ketiga Rp1 juta ditambah medali, peringkat IV Rp700 ribu dan peringkat V sebesar Rp600 ribu.

Kategori pelajar SLTA putera dan puteri, juara pertama sebesar Rp1,5 juta plus medali, juara kedua Rp1,25 juta plus medali dan juara ketiga sebesar Rp1 juta plus medali. Peringkat IV sebesar Rp400 ribu, peringkat V Rp300 ribu, peringkat 6 -10 Rp200 ribu dan peringkat 11 – 20 sebesar Rp100 ribu.

Kategori pelajar SLTP putera dan puteri, juara pertama akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp1,25 juta plus medali, juara kedua Rp750 ribu plus medali dan juara ketiga Rp500 ribu plus medali, peringkat IV Rp400 ribu, peringkat V Rp300 ribu, peringkat 6 – 10 Rp150 ribu, peringkat 11 – 15 Rp100 ribu dan peringkat 16 – 20 sebesar Rp50 ribu.

Selanjutnya, kategori pelajar SD kelas I – III putera dan puteri, juara pertama mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500 ribu ditambah medali, juara kedua Rp400 ribu ditambah medali dan juara ketiga Rp300 ribu.(h/azn)

tuai Waka Polres Sijunjung, Kompol TM Simanungkalit, Wakil Ketua I, Inspektur Daerah Kabupaten Sijunjung Drs Endi Nazir, Wakil Ketua II Kasi Intel Kejari Sijunjung Ariyanto, SH. Kemudian Sekretaris, Sekretaris Inspektorat Daerah, Adlim Abbas, SE, Wakil Sekretaris I KBO Intelkam Polres Sijunjung, Iptu Adisman, Wakil Sekretaris II, Jaksa Fungsional Bidang Intel, Abdul Hadi, SH. Dalam menjalankan tugas, tim Satgas Saber Pungli ini dibantu empat Pokja, yakni Pokja Intelijen, diketuai Kepala Kantor Kesbangpol, Yunani, SE, M.Si, Pokja Pencegahan, Kabag Humas dan

Protokoler Setdakab, Henri Chaniago, S.Sos, Pokja Penindakan, Kadis Sat Pol PP dan Damkar dan Pokja Yustisi diketuai Kasi Pidsus Kejari Sijunjung, Devitra Romiza, SH. Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan, pembentukan Satgas Saber Pungli ini menindaklanjuti Perpres Nomor 87 tahun 2016 tentang satuan tugas sapu bersih pungutan liar.

“Dengan adanya tim satgas saber pungli ini tidak ada lagi celah untuk melakukan pungutan liar terhadap pelayanan masyarakat,” tegas orang nomor satu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih.(h/azn)

PROMOSIKAN PARIWISATA

Dinas Parpora Datangkan Artis Ibukota SIJUNJUNG, HALUAN — Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Parpora) Kabupaten Sijunjung melakukan berbagai terobosan promosi untuk memperkenalkan potensi pariwisata yang dimiliki ke wisatawan domestik maupun mancanegara.

Salah satu terobosan promosi yang dilakukan Dinas Parpora Sijunjung adalah mengundang artis dan penyanyi ke beberapa objek wisata yang dimiliki kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih.

Seperti, Senin (30/1) kemarin, dinas yang dipimpin Yofritas mengundang artis layar lebar, Yuki Kato dan penyanyi Megi Dievo melihat objek wisata Pasir Putih Silokek dan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung.

“Perjalanan dua artis ini diharapkan objek wisata yang kita miliki dapat dikenal wisatawan domestik maupun mancanegara,” kata Kepala Dinas Parpora Kabupaten Sijunjung Yofritas kepada Haluan di kantor bupati setempat.

Yofritas sendiri mengaku optimis, Yuki Kato dan Megi Dievo mampu memperkenalkan potensi pariwisata Sijunjung melalui media sosial. Dengan begitu jutaan pengemarnya akan tertarik dan tergerak untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Kabupaten Sijunjung.

BUPATI Sijunjung Yuswir Arifin didampingi Wabup Arrival Boy mempromosikan hasil kerajinan songket warga Sinyamu kepada artis ibu kota Yuki Kato dan Megi Dievo di ruang lobi kantor bupati setempat, Senin (30/1). AZNELDI

Sebelum melakukan perjalanan ke dua objek wisata itu, Yuki Kato dan Megi Dievo dijamu Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Wabup Arrival Boy, Sekdakab AT Rohendi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Febrizal Ansori di ruang lobi kantor bupati setempat.

Banyak yang disampaikan Bupati Yuswir Arifin dan Wabup Arrival Boy kepada Yuki Kato dan Megi Dievo.

“Kabupaten Sijunjung ini memiliki banyak objek wisata, baik wisata alam, sejarah dan budaya,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Sijunjung.

Seperti, objek wisata pasir putih Silokek. Objek wisata alam yang terletak di Nagari Silokek ini tidak asing di telinga masyarakat Redaktur: Nova Anggraini

Sijunjung. Objek wisata pasir putih ini berjarak 12 kilometer di ibu kabupaten.

Pemkab Sijunjung sendiri, sebut Bupati Yuswir Arifin, telah membangun berbagai fasilitas pendukung, seperti musala dan tempat istirahat yang diperuntukkan secara khusus bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan alam.

“Untuk menarik minat wisatawan, kita telah melengkapi berbagai fasilitas,” katanya.

Begitu juga perkampungan adat yang terletak di Nagari Sijunjung. Perkampungan adat ini memiliki 76 rumah gadang dengan memiliki keunikan dari segi budaya dan adat. Bahkan, dalam persentasi warisan dunia (Unesco), perkampungan adat Nagari Sijunjung masuk nominasi tiga besar nasional. (h/azn) Layouter: Rahmi

22

RABU, 1 FEBRUARI 2017 / 4 Jumadilawal 1438 H

RAJANG CAMPAGO TAK KUNJUNG DIPERBAIKI

Siswa Seberangi Sungai ke Sekolah PADANG PARIAMAN, HALUAN — Tebing Batang Nareh di Nagari Campago Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman kondisinya kian parah akibat terus terkikis air.

Sejumlah lahan pertanian dan perkebunan warga yang lokasinya berdekatan dengan aliran sungai perlahan lahan mulai terjun masuk sungai.

Termasuk Rajang atau jembatan gantung yang selama ini menjadi sarana lalu lintas warga di sekitar aliran Batang Nareh, sebagai penghubung antara Campago dengan Campago Barat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam ikut ambruk ke dalam sungai.

Plt Walinagari Campago

Barat, Evi Darnis yang dihubungi Haluan Selasa (31/1) terkiskisnya tebing Batang Nareh ini menyebut, pihaknya telah mengajukan permohonan perbaikan rajang dan normalisasi Batang Nareh ini kepihak Pemerintah Kabupaten Pariaman.

“Surat permohonannya sudah kita sampaikan. Saat ini kita tinggal menunggu realisasinya saja. Mudahmudahan dalam waktu dekat permohonan kita ini bisa dilaksanakan,” harapnya.

Infrastruktur Saruaso Harus Dibenahi TANAH DATAR, HALUAN — Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat nagari, Selasa (31/1). Pada kesempatan ini, Ketua DPRD Tanah Datar mengharapkan Pemerintahan Nagari untuk membenahi infrastruktur karena daerah itu sebagai nagari penopang pusat pemerintahan kabupaten yang berada di Nagari Pagaruyung dan merupakan tetangga Saruaso.

“Saruaso sebagai nagari penopang pusat pemerintahan Kabupaten Tanah Datar di Kecamatan Tanjung Emas, harus dibenahi infrastrukturnya seperti jalan, jembatan, gedung pemerintahan atau tempat fasiltas umum,” ungkap Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra yang langsung menghadiri Musrenbang tersebut.

Dikatakan, seluruh pembangunan di nagari yang menggunakan APBD kabupaten, provinsi, ataupun pusat, harus berdasarkan hasil Musrenbang.

Ia menjelaskan, melalui pokok-pokok pikiran DPRD dapat membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, tetapi juga harus berdasarkan hasil Musrenbang Nagari.

Sementara, Pj Walinagari Saruaso Herman Yahya mengharapkan melalui Musrenbang nagari ini dapat mewujudkan perencanaan pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan yang mendesak untuk kesejahteraan masyarakat. (h/fma)

SAWAHLUNTO, HALUAN — Sembilan desa di Kota Sawahlunto dipastikan akan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pada 27 April mendatang. Pendaftaran bakal calon dibuka selama sembilan hari dimulai tanggal 15 Februari 2017.

“Minimal dua bakal calon yang mendaftarkan diri untuk satu desa. Jika kurang dari dua, pendaftaran akan kembali dibuka,” ujar Plt Kepala Dinas Sosial

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Salah satu program yang jitu dilaksanakan Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman untuk memberdayakan generasi mudanya adalah dengan melakukan aktifitas Kelompok Pemuda Pakandangan Pintar.

Dimana Kelompok pemuda ini diberikan bekal belajar Bahasa Inggris, baik itu conversation dan toefl.

“Iya program ini sengaja dibuat agar generasi muda di daerah Pakandangan ada ak-

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi.

Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase.

Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

Dijual ruko permanen 2011 dg harga murah tiga lantai yang berada di pusat kota. Luas tanah 335 M2, luas bangunan 400 M2 (Lt 1 : 9 x16 M, Lt II : 10x19 M, Lt III :8x10 M. Pondasi sumuran, struktur besi ulir dan interior modern. Lokasi Labuah Basilang, Payakumbuh dekat kampus Unand II, 200 M dari Rumdis Walikota.Cocok utk kantor, hunian, toko dan kos-kosan.

Serius, Hub : 083287052018. www.harianhaluan.com

JEMBATAN RUSAK — Bagian tebing Batang Naras yang digerogoti air serta bentangan rajang atau jembatan gantung yang roboh di Nagari Campago Barat. TRISNALDI

Pemberdayaan Masyarakat Desa Perempuan dan Perlindungan Anak Sawahlunto, Adriyusman kepada Haluan, Selasa (31/1).

Jika bakal calon melebihi li ma o rang, lanj ut Adri yusman, akan dilaksanakan seleksi oleh panitia di tingkat kota, yang m engkoordinir seluruh pelaksanaan Pilkades serentak 2017.

Kepala Bidang Pemberdayaan Desa, Irma Mulyadi mengungkapkan, pelaksanaan

Pilkades dilakukan di Desa Taratak Bancah, Desa Silungkang Oso, Silungkang Tigo, Desa Pasar Kubang, Desa Kubang Utara Sikabu, Talawi Hilir, Desa Salak, hingga Desa Sikalang, dan Desa Tumpuk Tangah.

Meski pendaftaran bakal calon kepala desa dibuka mulai dua pekan ke depan, di Desa Silungkang Tigo Kecamatan Silungkang, sudah mulai ada bakal calon melengkapi persyaratan.

“Sudah ada yang melengkapi persyaratan, namun pendaftaran belum dibuka. Masih menunggu panitia yang akan menerima pendaftaran,” ujar Kepala Desa Silungkang Tigo, Andri Wijaya.

Di Silungkang Tigo sendiri, pemilihan kepala desa untuk masa kepemimpinan enam tahun ke depan itu, memiliki banyak peminat. Setidaknya sudah terdapat empat nama yang berkembang di tengah

masyarakat.

Andri Wijaya sendiri, yang telah dua periode memimpin Silungkang Tigo, yakn i periode 2005 – 2011 dan 2011 hingga 2017, mengaku belum memastikan diri untuk maju kembali.

“Saya lihat situasi dulu. Jika memungkinkan untuk dipilih kembali saja akan maju. Tetapi kita lihatlah nanti bagaimana perkembangannya,” terang Andri. (h/nto)

Pemuda Pakandangan Dibekali Bahasa Inggris

DIKONTRAKKAN: Paviliun di Jl. Surabaya Blok D/10 Ulak Karang Selatan Asratek.

Cocok untuk keluarga baru.

Hub: 082384180011

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Kenagarian Campago, Kecamatan V Koto, Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman ini roboh ke dalam sungai Batang Nateh, Minggu (20/11) menjelang Magrib.

Hal ini salah satunya dipicu karena tingginya curah hujan hingga mengakibatkan me-ning-katnya volume air di Batang Nareh.

Saat itu, Kaur Pembangunan Nagari, Gusriadi kepada Haluan menyebutkan, pihak Pemerintah Nagari sudah pernah melayangkan surat proposal kepada Pemerintah Kabupaten Pariaman, melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan BPBD tanggal 26 Septermber 2016 dengan nomor 085/SKL/ WNC 2016. (h/tri/hel)

Sembilan Desa Pilkades Serentak

RUMAH DIJUAL/DIKONTRAKKAN

Komplek Permata Mas-Lubuk Buaya (+200m dari Jalan Utama) Type 36, Lt. Keramik, 2 Kamar. Harga 150 jt (Nego).

Hub : RIL / ALI HP. 085365655605. (Tanpa Perantara)

Rajang yang roboh tersebut, dikatakan Evi Darnis, dibangun melalui kegiatan PNPM Desa Mandiri tahun 2012 lalu. Setelah empat tahun, tepatnya pada bulan November 2016 lalu, rajang ini terkikis air dan masuk ke dalam Batang Naras.

“Sejak rajang a tau jembatan gantung itu rusak, anak-anak terpaksa harus melintasi sungai untuk bisa sampai ke sekolah. Tak hanya itu, warga setempat juga terpaksa harus memutar jalan saat membawa hasil pertanian untuk dijual,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, jembatan gantung atau biasa disebut rajang di Korong Padang Manih,

1 (satu) bidang tanah Hak milik, luas 1.125 m2, lokasi dekat masjid dan perumahan dekat pusat kota, kel.

Anduringt, Kec. Kuranji. Harga Nego & 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, luas 1.000 m2, Kel. korong Gadang, Kec. Kuranji.

Minat Hub.0813 6358 0062

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014. Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

tifitasnya, dan bisa berguna buat mereka kedepan dalam menggapai cita-cita, sebab saat sekarang ini Bahasa Inggris sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, apalagi untuk bekerja di dalam negeri maupun ke luar negeri,” ucap Walinagari Pakandangan, Nasyaruddin kepada wartawan Minggu (29/1) kemarin.

Dia menjelaskan, kegiatan ini sudah berjalan empat bulan, nampak antusias peserta dalam mengikutinya, bayangkan sebelumnya generasi muda di daerah ini, hanya di rumah, dan

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 S TOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

mereka hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, dengan adanya program ini mereka jadi ada kegiatan yang positif dilakukan.

“Sasaran program ini kita cari anak-anak SMP, SMA, yang sedang kuliah dan yang sudah tamat kuliah. Kalau untuk SMP materi diberikan conversation, sedangkan untuk SMA dan Sarjana diberikan toefl. Belajarnya ada malam dan siang. Materi English Religion juga ada kita berikan, tujuannya agar mereka lebih faham juga tentang Islam,

OLISINDO SERVICE, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading.

H P. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp.

(0751) 447592, 0813 74100 3070812 76123 679

BARCELONA CAFE, Nobar, Jajanan Bofet Della ( Nasi Goreng, Aneka Jus, Sup Darek dll) Menyediakan tempat acara ultah, makan bersama, buka 24 jam. Jln Dr. Wahidin No.1 (depan Kantor PLN Sawahan. Hub. 0823 8846 7417

program ini kelanjutan tahun 2016 dan Insya Allah bulan Feberuari ini akan kita Grand Opening,” tambah Nasyaruddin.

Sementara itu salah seorang peserta Kelompok Pemuda Pakandangan Pintar (PPP), Renty Prima mengatakan, asyik juga dengan adanya program seperti ini, ilmu bertambah, mengingat kembali vocabulary yang telah lama tidak di praktekan.

“Manfaat pr ogr am ini, membuat pemuda ada kesibukan d an akt ifi tasnya ,

harapan kami ke depan dengan adanya program ini bisa memberikan peluang kerja, baik dalam negeri maupun luar negeri. Beban berat bagi pihak Nagari Pakandangan untuk mengusahakan pemuda-pemuda di daerah ini bisa maju dan berkembang, sebab peluang kerja saat ini sulit.

Ditambah lagi dengan perekonomian masyarakat yang rendah,” harap Renty Prima didampingi teman lainnya Chin, Ade Anggriawan, Naila Putri, Jeri, Vivian, Sultan dan Silvia. (h/bus)

DIJUAL RUMAH ONE PIECE VARIASI, Masang Kaca film, stiker, branding, dll. Jl. ST. Syahrir.

No. Hp. 081374315278 AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

Dijual Mobil Timur Enjeksi tn 1997. Harga 25 jt pas, bisa dilihat di RSUP M. Djamil.

Hubungi : 0823 7827 7059 SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 07517814716 Dijual CEPAT SUZUKI ESCUDO TAHUN 2000, PAKAI SENDIRI, TERAWAT, WARNA KUNING METALIK MINAT HUB. 071266096689 DAN 085263801756

PT. BUNDA WISATA NUSANTARA, melayani penjualan tiket pesawat semua maskapai. Harga bersahabat. Jl. Raya Pitameh No. 1 Telp. 075174154, Hp. 08126772460081374809222 Padang

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang.

Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420 DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego).

Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

LOWONGAN Healthy Life butuh karyawan/ti, siap ditempatkan di Jakarta Barat (gapok, komisi, uang makan, transportasi, mess). Usia max. 28 th. Interview di Hotel The Sriwijaya Jl. Veteran No. 25 Purus Padang Barat. Selasa - Rabu, tgl 31 Jan - 1 Feb 2017 (Pkl. 09.0016.00 WIB). Tidak dipungut biaya. Hub. Bapak Roy 082112832708 (Ongkos dari Padang ke Jakarta di tanggung perusahaan)

Luas tanah 352 M dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di jalan medan B1 No. 5 Wisma Indah Siteba. Sertifikat Hak Milik. yang berminat hubungi HP. 0812 8125 843

DIJUAL TANAH Di Jual Tanah seluas 41.000M2, 4HA, Sertifikat, Kec. Tabir Lintas Depan Pasar Baru Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Pinggir jalan Lingkungan Tata Kota Provinsi Jambi. Yang berminat Hub. Hp. 081213847669 Dijual Rumah Luas tanah 360 m2Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam.

Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090

DIKONTRAKKAN Rumah. Lokasi Komp. Filano Jaya II BB3 No.12. Rumah 2 Lantai, 5 Kamar (1 Kamar Pembantu), Kamar Mandi 4, Garasi Luar Dalam, Pagar Terali Besi. Hub. 0813 74 40 4476 Redaktur: Heldi satria

Layouter: Rahmi

SUMBAR

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

23

APBD PASBAR TURUN 4,44 PERSEN

Program 4 × Seribu Tetap Prioritas PASBAR, HALUAN — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat sudah disahkan pada akhir November lalu. APBD Pasbar turun mencapai 4,44 persen jika dibandingkan tahun 2016 lalu. Namun, program prioritas dengan nama 4 × seribu tetap dijalankan.

APBD Pemkab Pasbar tahun 2017 yakni Rp1.170.349.594.385, defisit sebesar Rp 117.456.362.256, sementara pendapatan daerah tahun 2017 Rp1.052.893.232.129.

Jika dibandingkan, APBD Pemkab Pasbar tahun 2017 ini turun dari tahun 2016 lalu sebesar 4,44 persen. Kalau tahun 2016 APBD Pasbar yakni sebesar Rp1.224.756.551.518.

Bupati Pasbar, H Syahiran menyampaikan, program 4 × seribu mencakup seribu jamban, seribu Rumah Layak Huni (RLH), seribu sambungan listrik serta seribu buah lokal.

Program ini untuk percepatan pembangunan agar Pasbar keluar dari daerah tertinggal.

“Anggaran untuk pembangunan program tersebut kita sebar dibeberapa SOPD yang muaranya ke pemberantasan kemiskinan,” papar

Syahiran.

Namun, pemberantasan kemiskinan dengan program 4 × seribu itu merupakan program keroyokan ditiap SOPD. Untuk menjalankan program tersebut Pemda juga menggandeng PLN, TNI sehingga program yang sudah dirancang tahun bisa berjalan dengan baik.

“Program 4 × seribu ini kita tuntaskan selama masa kepemimpinan H Syahiran bersama H Yulianto. Tentunya dukungan semua

pihak perlu bagi kita untuk mempercepatnya,” pinta Syahiran.

Kadis PU dan Tata Ruang Pasbar, Rafaan menyampaikan, untuk infrastruktur seperti pembangunan jembatan, jalan serta pengelolaan sumber daya air mencapai Rp135 miliar. Anggaran yang sebanyak itu akan digunakan untuk pembangunan fisik.

“Pembangunan jembatan, jalan serta pengelolaan sumber daya air pada tahun

ini kita sudah anggarkan.

Sedangkan untuk jalan kabupaten sudah kita inventaris mana saja yang masih perlu perbaikan,” pungkas Rafaan.

Ia menambahkan, program prioritas tahun ini tetap mempercepat pembangunan di daerah tertinggal. Pembangunan Teluk Tapang sudah menjadi kewenangan provinsi, jalan Talu-Lubuk Sikaping sudah menjadi kewenangan provinsi.

S elain pembangunan

fisik, Pasbar juga akan membangunan pengembangan objek wisata yakni pengembangan wisata Air Bangis.

Kadis Wisata Pasbar Armen sudah merancang DED untuk pengembangan objek wisata tersebut.

“Itu sudah kita rancang tentang objek wisata tahun ini. Tinggal lagi pengembangan ke depan, namun secara berlahan kita akan kembangkan objek wisata sesuai dengan APBD kita,” papar Armen. (h/ows)

Wirid Yasin Pasbar Akan Hadir di Indosiar Lima Perwira Kodim 0307 Masuki Masa Purna Tugas TANAH DATAR, HALUAN — Lima perwira Kodim 0307 Tanah Datar memasuki masa purna tugas tahun ini. Sementara dua perwira juga akan menjalani pindah tugas dan rotasi di lapangan Makodim, Selasa (31/1).

Pelepasan perwira purna tugas yang pertama dilakukan kepada Danramil 05 X Koto, Kapten Inf Syafrialis yang akan menjalani purna tugas selama satu tahun hingga 1 Februari 2018 Pelepasan tersebut dihadiri oleh semua perwira, bintara, tamtama, PNS Kodim serta siswa-siswi asuh dan kepala sekolah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Salimpaung Saat itu juga dilakukan pemberian cenderamata dan penyerahan CD peserta kegiatan nusantara bersatu di Mabes TNI Cilangkap yang telah digelar tahun ini kepada siswa-siswi MAS Salimpaung.

Dandim 0307 Tanah Datar, Letkol Inf Nandang Dimyati mengatakan, satu orang perwira Kodim dilepas untuk memasuki masa purna tugas, yakni Kapten Inf Syafrialis.

“Pengabdiannya terhadap nusa dan bangsa selama puluhan tahun tidak diragukan lagi, dan telah memberikan sumbangsih bagi kemajuan negara. Sudah selayaknya kita memberikan penghormatan kepada yang bersangkutan,” sebut Dandim Nandang.

Dikatakan, agenda penghormatan tidak sekadar seremonial belaka, sebab dibalik itu ada nilai lebih, dimana kinerja positif Kapten Inf Syafrialis diharapkan bisa menjadi pelecut semangat bagi anggota aktif untuk lebih baik secara kinerja.

“Selain itu, bagi angggota yang sudah memasuki purna tugas juga akan bangga atau merasa dihormati, sehingga memasuki pensiun dengan rasa bahagia dan tidak ada post power syndrome,” ungkap Dandim. (h/fma)

Bupati Dharmasraya Silaturahmi dengan Tokoh Masyarakat DHARMASRAYA, HALUAN — Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan temu ramah dengan tokoh masyarakat seKabupaten Dharmasraya. Temu ramah ini diadakan untuk terjalinnya silaturahmi yang erat terhadap masyarakat serta tokoh masyarakat se-Kabupaten mekar itu.

“Mari kita saling bekerja sama untuk membangun Dharmasraya. Mudah-mudahan Dharmasraya bisa semakin berkembang ke depannya,” ucap bupati saat temu ramah di kediaman Camat Pulau Punjung, Lasmita, di Jorong Padang Duri, Kenagarian IV Koto Pulau Punjung, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Senin (30/1).

Sementara, salah seorang tokoh masyarakat Kanagarian IV Koto, Abdul Haris Tuanku Sati mewakili masyarakat menyebut akan terus mendukung semua program yang telah disusun oleh bupati demi kesejahteraan masyarakat ke depannya.

“Sebagai tokoh masyarakat Kanagarian IV Koto, kita siap mendukung semua kebijakan bupati. Semoga seluruh unsur lapisan masyarakat dapat menjaga bagaimana agar bisa membantu pembangunan ke depannya,” ujar Abdul Haris.

Sementara itu, Walinagari IV Koto Pulau Punjung, Dapit Iskan mengapresiasi pertemuan bupati dengan tokoh masyarakat saat ini.

“Patut kiranya kita acungkan jempol untuk bupati, karena ia telah transparan dengan masyarakat dalam membangun Kabupaten Dharmasraya lebih baik dan maju ke depannya,” ungkapnya.

BUPATI Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan disambut tari pasambahan oleh masyarakat IV Koto. BADRI www.harianhaluan.com

PASBAR, HALUAN — Persatuan wirid yasin Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) pada Maret 2017 mendatang akan tampil di Indosiar dalam acara ceramah agama Mamah Dedeh.

Undangan keberangkatan serta jadwal syuting juga sudah diterima oleh jemaah wirid yasin.

Ketua Wirid Yasin Pasbar, Hj Husni, Selasa (31/1) di Masjid Raya Muara Kiawai dalam wirid bulanan yang sekaligus dihadiri oleh Bupati Syahiran menyampaikan, membenarkan jika wirid yasin di nagari penghasil sawit itu sudah m endapatkan jadwal untuk syuting.

Jika tidak ada aral melintang, pada tanggal 17 Maret mendatang, wirid yasin Pasbar diundang oleh pihak Indosiar ke Jakarta.

“Dalam undangan tersebut ada 100 orang wirid yasin yang bakal berangkat ke Indosiar.

Untuk itu, pendaftaran sudah kita terima dari ibu-ibu wirid yasin mulai hari Rabu (31/1).

Pendaftarannya bisa langsung melalui saya,” ulas Hj Husni.

Ia menambahkan, biaya keberangkatan ditanggung oleh masing-masing jemaah wirid yasin. Diperkirakan biayanya tidak lebih dari Rp3 juta. Selain itu, jemaah wirid yasin bisa menanyakan banyak persoalan keagamaan kepada Mamah Dedeh.

“Dalam hal ini kita pergi untuk melaksanakan wisata religi. Akan banyak pengalaman yang akan kita dapatkan.

Ini peluang besar bagi peserta wirid yasin di Pasbar, ambil peluang tersebut,” imbau Hj Husni.

Sementara Bupati Pasbar, H Syahiran menyambut baik apa yang akan dikerjakan oleh wirid yasin di Pasbar. Jemaah wirid yasin memiliki peluang

WIRID YASIN — Bupati Pasbar, H Syahiran minta dukungan kepada jemaah wirid yasin di Pasbar untuk mensukseskan program keagamaan.

OSNIWATI

yang besar untuk membentuk umat. Melalui jemaah wirid yasin inilah program Pemda bisa sejalan, salah satunya dalam mengontrol prilaku generasi muda.

“Kepada ibu-ibu jemaah wirid yasin ini tertumpang

harapan besar kita semua.

Jemaah wirid yasin bisa menjadi pelopor dalam pemberantasan narkoba. Membantu program Pemda dalam memberantas narkoba. Apalagi, Pasbar sudah menjadi perlintasan narkoba dan itu menjadi

musuh bersama kita,” pinta Syahiran.

Program Pemda lainnya yang bisa didorong oleh jemaah wirid yasin adalah semarak Subuh. Ibu wirid yasin bisa menyuruh suami dan anak laki-lakinya untuk kembali

berjemaah di masjid dan secara tidak langsung menyemarakkan masjid.

“Itu juga program keagamaan kita sekarang. Tentunya dukungan dari ibu wirid yasin sangat membantu,” ulas Syahiran. (h/ows)

Peserta JKN-KIS Solok Meningkat SOLOK,HALUAN — Kerja keras dan komitmen BPJS Kesehatan Cabang Solok untuk mewujudkan Universal Health Couverage (UHC) 2019 mulai menunjukan titik terang. Ini ditandai dengan semakin meningkatnya peserta JKN-KIS sejak enam bulan terakhir.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Solok, Ardiansyah, Selasa (31/1) mengatakan, peserta JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang

Solok per Desember 2016 sebanyak 687.254 orang. Ini meningkat jika dibandingkan dengan data per Juli 2016 yang hanya 675.206.

“Meskipun kepesertaan JKN-KIS mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun kepesertaan JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok hanya 62%. Ini artinya dibutuhkan kerja lebih keras lagi untuk mewujudkan kepesertaan JKN-KIS 100%

pada tahun 2019 mendatang,” ujar Ardiansyah.

Untuk mewujudkan kepesertaan 100%, kata Ardiansyah, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dalam membayar iuran. Karena salah satu penyebab kepesertaan JKN-KIS di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok belum mencapai angka 100% adalah kerena masih adanya badan usaha yang belum patuh melaksanakan kewajibannya

untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kerena itu,kita harapkan pada t ahun 2017 selur uh Badan Usaha yang berada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Solok mau melaksanakan amanat dari undangundang dengan mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS. Senada dengan Ardiansyah, Kepla Unit Hukum, Komu-

nikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Cabang Solok, Theo Suwanda mengatakan, berbagai upaya akan dilaksanakan jajaran BPJS Cabang Solok untuk meningkatkan kepesertaan menjadi 100%.

“Mari kita bahu membahu mewujudkan Indonesia yang sehat dan mencapai cakupan semesta tahun 2019, dengan gotong-royong semua tertolong,” kata Theo Suwanda. (h/ eri)

Waspadai Gerakan Komunis Gaya Baru di Indonesia PADANG, HALUAN — Gerakan ideologi komunis gaya baru di Indonesia saat ini mulai terlihat baik melalui gerakan radikalisme, proxy warr atau perang media sosial dan lainnya. Untuk itu, masyarakat diminta mengokohkan kepercayaan kepada bela negara. Karena, tanpa adanya semangat nasionalisme dan bela negara, keutuhan NKRI dapat terancam dan terkikis.

Hal ini disampaikan Hendra Naldi, Wakil Dekan Rektor III UNP saat membuka acara Diskusi Panel bertema “Waspada Komunis Bangkit Lagi dan Ancamannya Bagi NKRI”, Selasa (31/1) di Aula Imam Bonjol UNP. Dalam diskusi kali ini, turut hadir sebagai narasumber Kolonel Purn Amir Syarifuddin (Pelaku Sejarah), Dr Ahmad Kosasih (Tokoh Islam Sumbar) dan Irhas Fansuri Mursal (Tokoh Muda Sumbar).

Kolonel Purn Amir Syarifuddin mengatakan, saat ini,

gaya gerakan komunis baru di Indonesia yang dilakukan baik dari pihak luar negeri maupun dalam negeri mulai merambah dalam tantanan legesilatif dan yudikatif. “Gerakan komunisme juga mulai terlihat mencoba memecah belah keutuhan bangsa, salah satu contohnya adalah kasus Ahok,” sebutnya.

Ia menjelaskan, kasus Ahok adalah contoh gaya komunis baru dengan cara mengadu domba dan memecah belah keutuhan NKRI atau bangsa Indonesia.

“Untuk itu, kita berharap agar mahasiswa atau generasi muda bisa meningkatkan nilainilai Pancasila dan paham bahaya sejarah gaya komunis.

Karena paham komunis saat ini mulai memasuki dan mengikis keutuhan bangsa Indonesia,” harapnya.

Hal senada juga disampaikan Dr Ahmad Kosasih.

Menurutnya, paham ideologi komunis dan komunisme dalam perpektif Islam sangatlah

bertentangan dengan ajaran Islam. Karena paham komunis tersebut tidak mempercayai atau menyakini adanya Allah.

“Paham komunisme di Indonesia saat ini sudah mulai terlihat. Contohnya penyebaran berita hoax yang dapat mempengaruhi orang,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, paham komunisme di Indonesia juga mulai dilakukan dengan cara memutar balikan sejarah tentang pembantaian kelompok PKI dan meminta pemerintah RI agar minta maaf kepada anak-anak PKI, serta adanya perubahan TAP MPR/ PESERTA diskusi panel di Aula Imam Bonjol UNP, Selasa (31/1) foto DPR. bersama. IST “Kita berharap agar mahasiswa maupun generasi komunis atau PKI saat ini dengan deklarasi bersama muda Indonesia tidak mudah mulai timbul di Indonesia dengan menyatakan, Kami mempercayai berita-berita yang dengan gaya gerakan baru yang Pemuda Pemudi Minangkabau belum tentu kebenarannya dan sering disebut oleh anak muda siap menjadi garda ter depan mewaspadai ideologi paham yaitu gerakan kelompok kiri. dalam melawan komunisme komunisme, guna memperkuat Gerakan kelompok kiri meru- beserta organisasinya yang keutuhan NKRI,” pintanya. pakan gagasan untuk meng- bertentangan dengan pancasila Senada dengan itu, Irhas hapuskan hak-hak sosial. dan UUD1945 karena menganFansuri Mursal mengatakan, Diskusi panel ini diakhiri cam kedaulatan NKRI. (h/hel) Redaktur: Heldi satria

Layouter: Rahmi

24

SUMBAR

RABU, 1 FEBRUARI 2017 4 Jumadilawal 1438 H

Hendrajoni: Walinagari Terlibat Pungli Akan Diproses PAINAN, HALUAN—Walinagari yang terlibat memungut biaya pembuatan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) di luar aturan dan prosedur harus siap-siap diseret ke Tipikor.

“Banyak masyarakat yang lapor pada saya.

Nanti kalau kedapatan yang berbuat demikian dan terindikasi pidana, saya sendiri yang akan menyerahkan mereka ke penyidik tipikor,” tegas Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Selasa (31/1).

Dijelaskannya, semua walinagari harus paham dan mengerti aturan agar lebih bijaksana dalam menyikapi pelayanan yang diterapkan kepada masyarakat. Walinagari tidak boleh melakukan pemungutan tanpa aturan yang jelas, karena bisa dikategorikan dalam pungutan liar (pungli) dan melanggar aturan hukum yang berlaku.

“Kepada walinagari beserta perangkatnya saya ingatkan kembali untuk bisa lebih paham dengan aturan. Pungutan dengan alasan yang tidak jelas dapat menyeret ke ranah hukum.

Apalagi sekarang sudah dibentuk tim Saber Pungli di Kabupaten kita,” ingat bupati.

Menurutnya, jika ada masyarakat yang merasa dirugikan terhadap pelayanan di setiap pemerintah nagari atau daerah, diminta untuk langsung melaporkan kepadanya agar bisa segera ditindak lanjuti.

“Kalau ada indikasi pungutan yang di luar aturan dan sangat merugikan masyarakat, silahkan kirim surat atau telpon saya langsung.Yang bersangkutan akan langsung diperiksa,” ujarnya.

Seperti diketahui, pada tahun 2016 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan pengadaan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebanyak 1.650 sertifikat bidang tanah. Hal itu sebelumnya diungkapkan Kepala BPN Pessel, Dedy Pahlefi. Ia mengatakan, untuk tanggungan biaya sertifikat PRONA tidak dibebankan kepada masyarakat, hal itu menjadi tanggung jawab penuh BPN. “Untuk pengurusan sertifikat PRONA ke BPN tidak ada biaya. Namun, untuk mengurus segala persyaratannya itu menjadi tanggung jawab pemohon,” tutupnya. (h/mg-kis)

Kaji Ulang Pembangunan RSUD M. Zein PAINAN, HALUAN Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), periode 2009-2014 Mardinas N Syair dorong aparat penegak hukum untuk tuntaskan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein yang saat ini dihentikan pengerjaannya.

Kepada wartawan ia mengatakan, rumah sakit yang didirikan di Puncak Bukit Kabun Taranak, Kecamatan IV Jurai dengan anggaran sebesar Rp96 miliar itu, hingga saat ini dihentikan pengerjaannya karena tidak mengantongi izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

“Informasi yang saya dapat, bangunan RSUD M Zein itu sudah 80 persen. Namun, Amdalnya tidak ada, ini aneh kan,” ungkapnya di Painan, Selasa (31/1).

Menurutnya, agar persoalan tersebut tidak menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat, maka ia sebagai putra daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), meminta kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk mencari kejelasan dan solusi terkait permasalahan tersebut.

“Baik pihak kepolisian mau-

RSUD M ZEIN — Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Zein pengerjaannya masih terbengkalai.

pun kejaksaan agar turun tangan menyoroti permasalahan tersebut. Mereka sebagai pihak berwenang, tentu sangat mengetahui apa yang sedang terjadi terkait kelanjutan pembangunan RSUD M Zein itu,” sebutnya saat itu.

Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Painan, Yeni Puspita mengatakan, terkait kelanjutan pembangunan RSUD M Zein tersebut, pihaknya masih mengkaji lebih dalam terkait apa saja yang saat ini menjadi kekeliruan.

“Ya, pihak kita masih meng-

kaji lebih dalam lagi terkait kelanjutan pembangunan RSUD tersebut. Namun, hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke pihak kita,” terang dia.

Lebih lanjut kata dia, demi keterbukaan informasi publik, ia akan menerima setiap laporan yang masuk ke pihaknya, baik itu dari masyarakat maupun LSM terkait kelanjutan pembangunan RSUD M Zein tersebut.

“Kalau ada indikasi penyimpangan terkait pembangunan RSUD M Zein tersebut, silahkan laporkan kepada pihak kita. Secepat akan kita proses

Maret, Pasar Grosir Kasang Mulai Beroperasi PADANG PARIAMAN, HALUAN—Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni menargetkan akhir bulan Maret 2017 mendatang Pasar Grosir Kasang, Kecamatan Batang Anai akan dioperasikan kembali. Tentunya hal ini mengharapkan ridho Allah SWT dan d engan kerjasama semua sektor terutama tokohtokoh masyarakat Nagari Kasang.

“Kita mengharapkan kerjasama dari camat, walinagari, wali korong, tokoh tokoh masyarakat untuk bersinergi membangun Nagari Kasang terutama mengoptimalkan kembali Pasar Kasang,” kata Ali Mukhni saat rapat dengan pemangku kepentingan di Pasar Grosir Kasang, Selasa (31/01).

Dia menjelaskan, dengan pengoptimalan kembali Pasar Grosir Kasang akan tercipta multi flier effek ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Disamping itu dapat menghindari kondisi pasar kasang dari statement buruk yang selama ini berkembang di masyarakat.

Kepada para pedagang nantinya, Ali Mukhni berpesan untuk tetap menjaga kebersihan. Sejalan dengan semangat pemerintah

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

ga bus tersebut tidak hanya numpang lewat saja di Pasar Grosir Kasang.

Terkait dengan itu, Dishub Padang Pariaman mengapresiasi keberadaan terminal. Pihaknya akan segera melakukan kajian sehingga nantinya sesuai dengan

luas 12 ribu meter bujur sangkar itu, harus dilengkapi dengan Amdal sebelum didirikan bangunan. Namun kenyataan, RSUD M.Zein tersebut, dibangun dulu, baru setelah itu izin Amdal-nya diurus.

“Apabila izin amdal keluar, maka kita tidak mungkin menghentikan pembangunan RSUD M Zein tersebut. Terkait hal ini, semua pihak harus memahami bahwa saya tidak menghalangi pembangunan rumah sakit tersebut, yang menjadi penghalang adalah karena tidak adanya amdal,” tegasnya saat itu. (h/mg-kis)

sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Seperti diketahui, RSUD M Zein Painan tersebut, dibangun pada masa kepemimpinan Bupati Nasrul Abit (2010-2015) dan pada wawancara sebelumnya ia mengaku tidak bisa berkomentar terkait kelanjutan pembangunan RSUD itu.

Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menegaskan, pembangunan RSUD M Zein itu dihentikan karena jelas tidak sesuai dengan peraturan.

Menurutnya bangunan se-

APBD SOLSEL MENGGANTUNG

DPRD Akan Konsultasi dengan Pemprov

BUPATI Padang Pariaman, Ali Mukhni saat berdialog dengan tokoh masyarakat Nagari Kasang, Batang Anai, Selasa (31/1). BUSTANUL ARIFIN

kabupaten mencanangkan Padang Pariaman bersih tahun 2017.

Sementara itu, kadis perdagangan tenaga kerja koperasi dan UKM, Nurhelmi merencanakan nantinya akan ada terminal yang menampung bus sehing-

OKIS

tujuan dan harapan masyarakat.

Sejalan dengan itu, untuk kenyamanan dan keselamatan kondisi Pasar Nagari Kasang, satpol PP akan menugaskan dan menempatkan beberapa orang personel untuk berjaga-jaga. (h/ bus)

SOLOK SELATAN, HALUAN — Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 Solok Selatan (Solsel) saat ini masih menggantung akibat belum adanya kesepakatan antara pihak legislatif dan eksekutif. Dikhawatirkan, jika hal ini berlarut terlalu lama, maka roda pemerintahan dan pembangunan tidak bisa bergerak.

Sekretaris Dewan DPRD Solsel, Mardiana, terkait kelanjutan mengenai pembahasan itu menyebut, pihak legislatif saat ini tengah melakukan konsultasi dengan pihak Pemprov Sumbar dalam hal ini gubernur Sumbar. ”Pimpinan saat ini tengah melakukan konsultasi terkait belum disahkannya APBD 2017 Solsel dengan gubernur. Untuk agenda Bamus masih menunggu perintah pimpinan,” terangnya Selasa, (31/1).

Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan menyebutkan, dalam menyikapi hal ini sebaik-

nya anatara pihak eksekutif dan legislatif tidak mengedepankan ego masing-masing.

“Bupati berkeinginan program prioritas sesuai visi dan misi bisa berjalan dengan baik. Namun saat ini ternyata belum terakomodir secara maksimal, seperti pembangunan Masjid Agung Solsel yang anggarannya berkurang dari yang diusulkan.

Belum lagi mengenai penyediaan bus untuk majelis taklim,” katanya.

Sementar a, Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman menyebut kalau saat ini pihaknya masih menunggu jadwal ulang Bamus dari DPRD Solsel. “Sebetulnya pembahasan APBD 2017 sudah hampir rampung. Cuma ada beberapa hal yang tidak masuk dalam anggaran seperti kelanjutan pembangunan ruang terbuka di Padang Aro dan pembangunan drainase di simpang tiga Padang Aro,” jelasnya. (h/ jef)

OPD Wajib Kelola Arsip dengan Baik SOLOK, HALUAN — Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal menyebutkan, diera serba digital saat ini, Pemkab Solok membutuhkan sistem teknologi komputerisasi dalam hal pengelolaan arsip. Hal ini diyakini mampu mempermudah proses pengumpulan dokumen arsip daerah.

Selama ini, kata Hardinalis, keberadaan arsip dan dokumen pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seringkali dianggap sebelah mata dan cenderung bukan menjadi sebuah bagian yang urgen. Akibatnya, sampai hari ini mayoritas seluruh arsip maupun surat-menyurat instansi di lingkup Pemkab Solok disimpan secara manual. Kondisi ini kerap kali membuat pi-

www.harianhaluan.com

hak instansi kocar-kacir mencari berkas yang akan ditunjukkan saat berlangsung suatu pemeriksaan. Ataupun ketika masyarakat membutuhkan arasip ketika berurusan.

“Kalau dikelola secara profesional dengan sistem komputerisasi yang bagus, tentu tidak merepotkan petugas saat sebuah dokumen itu diperlukan. Intinya, jangan sepelekan dokumen negara,” terang Hardinalis, Selasa (31/1).

Terkait itu, Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Solok, Zulfadli tak menampik pernyataan yang disampaikan oleh Ketua DPRD tersebut. Menurutnya, selama ini, selain dikelola dengan manual, keberadaan arsip memang tidak terlalu diperhatikan.

“Seperti halnya arsip surat

menyurat tanah, pegawai ditumpuk dan kurang tertata rapi. Ini yang membuat masing-masing OPD kocar-kacir saat membutuhkan arsip,” terang Zulfadli.

Seharusnya, masing-masing OPD memiliki seorang arsipari atau seorang staf yang dilatih khusus mengurus arsip.

Sehingga semua keperluan arsip yang bersifat dinamis, seperti surat-menyurat instansi dan sebagainya. “Berkaca kepada pengalaman selama ini, tidak pernah ada pengurus arsip di masing-masing OPD. Sehingga, saat diperlukan, petugas harus bongkar gudang penyimpanan arsip dulu mencari surat menyurat yang dibutuhkan,” sebut Zulfadli.

Hal ini yang menjadi landasan pihaknya untuk meng-

Redaktur: Heldi Satria

gagas pengelolaan arsip di masing-masing OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Solok.

Menurutnya, meskipun dikelola secara manual, namun ketika pengelolaannya ditata dengan rapi, jelas dan ada satu petugas yang paham dengan data-data arsip tersebut. Ke depan pihaknya akan mengupayakan kelak pelayanan dengan cara komputerisasi. ”Kita akan gencarkan program tersebut di tahun 2017 ini,” kata Zulfadli.

Rencana tersebut juga mendapat dukungan Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo.

Menurutnya, gagasan itu adalah sebuah kreatifitas dinas terkait. Namun demikian, kata bupati, program tersebut jangan hanya sekedar menjadi wacana saja tanpa pengelolaan yang maksimal. (h/ndi)

Layouter: Luther