Haluan 01 Maret 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 133, TAHUN KE-70

KAMIS, 1 MARET 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

13 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

DIPICU EKSEKUSI LAHAN

Polisi dan Petani Bentrok

E

KSEKUSI lahan perkebunan sawit di Kecamatan Lunang Silaut, Pessel berakhir ricuh, Rabu (28/2). Seratusan aparat kepolisian yang mengamankan jalannya eksekusi terlibat bentrok fisik dengan puluhan petani yang mencoba mempertahankan lahan yang digarapnya. Belasan petani terluka. Enam orang bahkan sempat ditahan.

MEMBEBANI APBD SAJA

Dua BUMD Sumbar Ditutup PADANG, HALUAN — Dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Sumbar, PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ) resmi ditutup. Penutupan menjadi opsi terakhir karena dua perusahaan itu tak kunjung menunjukkan perkembangan signifikan dan hanya membebani APBD saja. Penutupan dilakukan setelah Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar dari pendirian dua BUMD ini, yaitu Perda Nomor 13 dan Perda Nomor 15 Tahun 2007 dicabut melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Rabu (28/2). “Pencabutan pendirian PT ATS dan PT DSJ dilaku“Seluruh aset kan mengingat perusahaan, kondisi dua utang-piutang BUMD tersebut dan persoalan tidak memberilain, kan kontribusi terhadap pendahendaknyanya patan daerah. Tidiaudit dengan dak mampu meseksama. menuhi tujuan Dengan d i d i r i ka n ny a demikian tidak BUMD, dimana ada pihak yang salah satunya dirugikan dalam adalah untuk memberikan pelikuidasi,” masukan untuk daerah,” terang Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim saat membuka rapat paripurna. Untuk hal teknis terkait likuidasi ke dua BUMD, Hendra meminta Pemprov Sumbar melaksanakannya dengan baik sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. “Seluruh aset perusahaan, utangpiutang dan persoalan lain, hendaknyanya diaudit dengan seksama. Dengan demikian tidak ada pihak yang dirugikan dalam likuidasi,” papar Hendra. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD Provinsi Sumbar, Mochklasin menambahkan, pencabutan dua Perda dilakukan setelah melalui kajian yang dalam mengenai kinerja PT ATS dan DSJ. “Hasil kajian itu menyimpulkan kedua BUMD ini tidak menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun,” terang Mockhlasin. Kajian juga didukung oleh kinerja keuangan PT ATS dan PT DSJ yang selalu mendapat catatan dalam laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski sudah mendapat suntikan tambahan modal, PT ATS dan PT DSJ tetap tidak mampu memperbaiki kinerja dalam mengelola core bisnis masing-masing. “Kondisi itu mem-

>> DUA BUMD hal 07 Dalam hati mereka ada penyaki, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (QS Al Baqarah Ayat 10)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

ROKOK ILEGAL – Bea Cukai Wilayah Riau dan Sumatera Barat memusnahkan jutaan batang rokok ilegal yang disita dari sejumlah pengedar. Khusus Sumbar, peredaran rokok ilegal sudah sangat mengkhawatirkan. Rokok tanpa cukai ini dijual bebas di kedai-kedai pinggiran jalan. IST

>> POLISI hal 07

MINIM PENGAWASAN

Rokok Ilegal Dijual Bebas PADANG, HALUAN — Penyebaran rokok ilegal di Sumbar tidak hanya menyasar daerah-daerah pinggiran yang kurang termonitor aparat, tapi juga marak di kawasan kampus. Penjualannya pun dilakukan secara terang-terangan. Selain dipasok dari Jawa, rokok tanpa cukai itu banyak dipasok dari Batam, Kepri. Pantauan Haluan sepanjang Jalan M Yunus, tepatnya dekat Universitas Islam Negeri (UIN), dari enam toko yang didatangi, empat menjual rokok ilegal. Kondisi serupa juga ditemukan di kawasan sekitar Universitas Negeri Padang. Disasarnya kawasan sekitar kampus berkemungkinan dikarenakan banyak mahasiswa perokok, yang ingin tetap merokok d engan harga t erjangkau. Seorang mahasiswa berinisial NH, sejak dulu sebelum kuliah dia sudah terbiasa mengisap rokok merek Profil dan Luffman. Mahasiswa lainnya, RR menyebut, rokok ilegal banyak diminati masyarakat karena harganya murah dan rasanya yang tak kalah dengan rokok kebanyakan. “Sejak dulu saya sudah mengisap rokok ini, kalau

pulang kampung pasti saya beli hingga satu slof, sebab di kampung harganya lebih murah,” ungkap NH, mahasiswa asal Agam. Terkait penjualan rokok ilegal, seorang penjual di sekitaran Kampus UPI, Padang menyebut, sejauh ini tidak ada pelarangan penjualan rokok ilegal oleh pemerintah. Rokok tanpa bea cukai itu juga banyak diminati mahasiswa. “Selain masyarakat kelas ekonomi rendah, ada pula mahasiswa yang membeli rokok ini. Mahasiswa adalah konsumen terbanyak,” kata Murni sambil memperlihatkan rokok merek Luffman Mild dan Profil. Di kedai atau toko-toko yang menjajakan rokok tanpa bea cukai di banderol seharga Rp6.000 hingga Rp18.000 per bungkus. Kualitas rasa diakui narasumber lebih nikmat, bahkan yang lebih penting harganya lebih memanjakan kantong. Ambil Tindakan Tegas Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Komi Chaniago meminta selain tin-

>> ROKOK hal 07

Mantan Bupati Dharmasraya Segera Dieksekusi

MANTAN Bupati Dharmasraya Marlon Martua ketika menjalani sidang di Pengadilan Negeri Padang, tahun 2015 yang lalu. Sempat bebas, Marlon dalam waktu dekat akan kembali dijebloskan ke sel tahanan oleh jaksa eksekutor. IST www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Data yang dikumpulkan Haluan, dari belasan yang terluka, lima orang petani sempat dilarikan ke rumah sakit karena terluka saat terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian dari Polres Pessel. Polisi mengaku terpaksa mengambil langkah tegas untuk membubarkan puluhan petani yang mencoba menghalangi eksekusi tersebut. Perwakilan para petani, Suardi Nike menyebutkan, lima orang yang dilarikan ke rumah sakit, hanya sebagian kecil dari jumlah korban. “Banyak para petani yang juga kena pukul oleh petugas kepolisian, namun tidak dilarikan ke rumah sakit, karena hanya menderita luka ringan. Kalau untuk yang lima orang ini, lukanya berbekas dan cukup parah, makanya butuh penanganan medis,” terang Suardi Nike kepada Haluan, Rabu (28/2) malam. Dituturkan Suardi, petani sebenarnya hanya ingin memperjuangkan lahan yang sudah bertahun-tahun mereka garap, dan kemudian diklaim sebagai milik PT Sukses Jaya Wood. Upaya menghadang eksekusi dianggap menjadi bagian dari cara untuk mempertahankan lahan mereka. “Petani itu hanya ingin mempertahankan tanah yang sudah mereka garap bertahun-tahun, kenapa dilawan dengan kekerasan? Ini yang memantik kericuhan. Polisi bertindak agresif kepada masyarakat yang sama sekali tidak membekali dirinya dengan senjata,” papar Suardi. Sebagai aparat negara, menurut Suardi

PADANG, HALUAN — Jaksa eksekutor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar segera menjadwalkan eksekusi terhadap Marlon Martua. Mantan Bupati Dharmasraya yang tersandung kasus pengadaan lahan pembangunan RSUD Sungai Dareh kini tengah ditelusuri keberadaannya. Marlon divonis enam tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Vonis itu jauh lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Padang tahun 2015, yang hanya menjatuhkan hukuman setahun penjara padanya. “Jaksa yang menangani kasus ini sudah dipanggil dan diperintahkan untuk segera mela-

>> MANTAN hal 07

advertorial DIRUT Bank Nagari Dedy Ihsan (berbatik coklat), saat penyerahan bantuan 12 betor online untuk wisata, Rabu (28/2) di Kantor Pusat Bank Nagari Jl. Pemuda No.21 Padang. Hadir juga Direktur Operasional Bank Nagari Syafrizal, Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Mardiah, Kepala Dinas Pariwisata Padang, Medi Iswandi dan salah satu pencipta aplikasi Go on Bike, Zaqrona Samran. IST

DUKUNG KEMAJUAN PARIWISATA

Bank Nagari Bantu 12 Betor Online PADANG, HALUAN – PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari ikut mendukung kemajuan pariwisata di Padang dengan pemberian bantuan 12 becak motor (betor) online untuk wisata, Rabu (28/ 2) di Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan

Pemuda Nomor 21 Padang. Kehadiran becak motor online ini merupakan sebuah terobosan baru bagi dunia pariwisata Padang, di samping transportasi lainnya seperti

>> BANK NAGARI hal 07

Pengembalian Uang Korupsi Bisa Hapus Pidana JAKARTA, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) menandatangani kesepakatan bersama dalam penanganan aduan korupsi di daerah. Salah satu poinnya terkait bisa dihentikannya penyelidikan perkara korupsi jika oknum pejabat yang terlibat mengembalikan uang yang dikorupsinya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto mengungkapkan, dalam kesepakatan tersebut, oknum pejabat pemerintahan daerah yang terindikasi melakukan korupsi bisa dihentikan perkaranya jika mengembalikan u ang yang dikorupsinya. “Kalau masih penyelidikan kemudian si tersangka mengembalikan uang-

nya, kami lihat mungkin persoalan ini tidak kita lanjutkan ke penyidikan,” kata Ari di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (28/2). Namun demikian, penghentian perkara dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah disepakati. Polri atau Kejaksaan Agung terlebih dahulu berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan penelitian di internal pemerintahan daerah yang terindikasi korupsi. Jika APIP hanya menemukan in dikasi pelanggaran administrasi maka akan ditangani di internal kelembagaan. Sebaliknya, apabila ditemukan unsur tindak pidana, maka aparat hukum menindaklanjutinya. “Kalau memang itu

 Redaktur: Bhenz Maharajo

>> PENGEMBALIAN hal 07  Layouter: Irvand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Haluan 01 Maret 2018 by Harian Haluan - Issuu