Harian Umum
I klan Berlangganan Pengaduan
MEDIA GROUP
MINGGU
0751 0751 0751
4488700 9559333 4488702
TERBIT 24 HALAMAN NOMOR 318 TAHUN KE 63
1 APRIL 2012 M/3 JUMADIL AWAL 1433 H
Harga Eceran Rp2.500/eks, Harga Langganan Rp57.000/bulan
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
RIRIN EMILIA
Karya Perancang Makin Agressive dan Sumbar Meriahkan Stylish BRI Sunday Fest
TOYOTA NEW YARIS ‘MINOR CHANGE’
Demo Jangan Anarkis SOBAT 22-23
OTOMOTIF 15
ELOK 13 TERSANGKA
Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan.
SUDAH 18 ORANG
LAPORAN UT AMA UTAMA
Penimbun BBM Jadi Buntung
Mengejar Rp1 Miliar, Mangancam Nagari
PADANG, HALUAN— Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) direncanakan mulai 1 April 2012 ternyata ditunda. Sementara masyarakat yang ingin mendapat untung besar melalui jalan pintas dengan menimbun BBM akhirnya jadi buntung. Selain jadi tersangka, BBM yang mereka timbun dan selewengkan pun disita untuk barang bukti. Hingga kini, Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat sudah mengungkap delapan kasus penimbunan maupun penyelewengan BBM dengan 18 orang tersangka. Penangkapan dilakukan di berbagai daerah di antaranya di Kabupaten
(QS Al Mujaadilah Ayat 9) 05.05 WIB
12. 25WIB
15.35 WIB
18. 28 WIB
19.37WIB
JANJI pemerintah pusat untuk membagikan dana Rp1 miliar kepada seluruh desa di Indonesia membuat “goyah iman” Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Berupaya menyetarakan jorong dalam nagari dengan desa-desa di Jawa. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mengajukan permohonan ke pemerintah pusat agar pengalokasikan dana alokasi umum (DAU) bagi pemerintahan terendah khusus di Sumbar hendaknya tidak berdasarkan jumlah nagari, tetapi berdasarkan jumlah jorong yang ada. Tetapi dalam pembahasan RUU Pemerintahan Desa, seluruh stakeholder yang terlibat dalam pembahasan tetap mempedomani penyaluran DAU berdasarkan jumlah nagari sebagai pemerintahan terendah. Kepala Bidang Pemerintahan Nagari dan Kelurahan, Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, M. Yani kepada Haluan menjelaskan, Pemprov Sumbar memahami bahwa daerah ini akan dirugikan bila pengalokasikan DAU berdasarkan jumlah nagari atau pemerintahan rendah. Jumlah nagari di Sumbar hanya 642 nagari, sedangkan kelurahan sebanyak 259 dan sekitar 126 desa, atau totalnya 1.027. Karena itu, dalam pembahasan RUU Pemerintahan Desa diusulkan supaya dibuat sebuah ketentuan khusus yang diakomodir dalam salah satu pasalnya, sebagai pengecualian bagi Sumbar bantuan untuk desa itu berdasarkan jumlah jorong.
EARTH HOUR —Sejumlah pemuda menyalakan lilin di Bundaran HI dalam aksi ‘Earth Hour’, Jakarta, Sabtu (31/3). Sebanyak 26 kota berpartisipasi dalam aksi Earth Hour yang mengangkat tema “Ini Aksiku! Mana Aksimu?”, meningkat dari tahun lalu dimana hanya 6 kota yang ikut berpartisipasi. Sementara Kota Padang tak ada terpantau aktivitas aksi Earth Hour. ANTARA
>> PENIMBUN hal 11
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
BBMTetapAkanDinaikkan PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono memastikan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi di waktu-waktu mendatang jika terpaksa. JAKARTA, HALUAN — Demikian dikatakan Presiden di Istana Merdeka, Sabtu (31/3) malam, menyikapi hasil rapat paripurna DPR mengenai APBNP 2012. “Kenaikan harga BBM akan dilakukan jika benar-benar terpaksa. Dan jika kebijakan itu diambil,
akan ada bantuan dan perlindungan kepada masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Presiden SBY. Kebijakan itu diambil sesuai Pasal 7 ayat 6a UU No 22 Tahun
>> BBM TETAP hal 11
RAPI Tanah Datar Berbasis Nagari PADANG PANJANG, HALUAN—Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) bukan lagi organisasi elit. Kini RAPI justru menjadi organisasi komunikasi berbasis nagari. Artinya menjadi sarana komunikasi antar wali nagari, wali jorong sebagai sarana komunikasi termasuk dalam penanggulangan bencana alam apalagi Kabupaten Tanah Datar dengan topografi rawan bencana. Makanya RAPI memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana yang terjadi. Hal itu diungkapkan wakil Bupati Tanah Datar Hendri Arnis( JZ 03 RFS) usai acara pelantikan pengurus RAPI (JZ 03 ZWI) Kabupaten Tanah Datar periode 2012-2015 di aula kantor Wali Nagari Koto Laweh X Koto, Sabtu (31/3). WAKIL BUPATI Tanah Datar Hendri Arnis resmi menjadi anggota RAPI Tanah Datar Pengurus RAPI Tanah Datar yang dilantik masing dengan callsign JZ 03 RFS yang diserahkan ketua RAPI Sumbar Aim Zain dalam acara >> RAPI hal 11 pelantikan Pengurus RAPI Tanah Datar di Koto laweh, Sabtu (31/3) kemarin . IWAN DN
PEMAIN Sunderland Nicklas Bendtner berebut bola dengan pemain Manchester City Kolo Toure yang berkesudahan imbang 3 - 3 . DAYLIFE
LIGA PRIMER INGGRIS
Dramatis di Zona Champions MANCHESTER, HALUAN – Tujuh pertandingan di Liga Primer Inggris menyajikan partai-partai yang dramatis. Pertarungan di zona champions yang tersisa (posisi tiga dan empat) makin menarik seiring kemenangan Chelsea dan kekalahan Arsenal.
Posisi 1-2 yang otomatis ke Liga Champions mendatang seperti sulit dielakkan dari Manc. United dan Manc. City. Kedua kini sibuk berebut tampuk juara Liga
>> DRAMATIS hal 11
PENUNDAAN KENAIKAN BBM DIGUGAT
Putusan DPR Menabarak UUD JAKARTA, HALUAN — Mantan Menkum-HAM dan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mehendra akan mengajukan uji materi pasal 7 ayat 6a UU APBN-Perubahan 2012, yang memberi keleluasan bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat, yang dihasilkan rapat paripurna DPR, Sabtu (31/3) dini hari itu. Yusril yang beberapa kali ‘menang’ saat uji materi sejumlah pasal di MK, kali ini juga mengatakan bahwa pasal 7 ayat 6a menabrak UUD 1945.
“Saya sudah telaah, pasal 7 ayat 6a RUU APBN-P yang telah disepakati oleh DPR dan siap disahkan dan diundangkan oleh pemerintah, menabrak pasal 33 UUD 1945, seperti ditafsirkan oleh MK,” kata Yusril dalam siaran persnya, Sabtu (31/3). Menurut Yusril, pengujian tidak hanya secara materiil karena bertentangan dengan pasal 33 dan 28D ayat (1) UUD 1945, tapi juga formil. Sebab, pengesahan RUU APBN-P 2012 di DPR
>> PUTUSAN hal 11