EDISI : 171 TAHUN LXIII
SELASA 1 NOVEMBER 2011 M / 4 DZULHIJAH 1432 H
HARGA ECERAN
Rp2500
HARI INI TERBIT 24 HALAMAN
SEJARAH MENCATAT, HALUAN TERBIT SEJAK 1948 DAN MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
UMP Sumbar Tahun 2012 Naik
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orangorang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al Baqarah 2:218)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGHRIB ISHA
04.40 12.01 15.21 18.04 19.15
WIB WIB WIB WIB WIB
http://www.pkpu.or.id
REFLEKSI
APBD Seharusnya untuk Rakyat
PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2012 sebesar Rp1.150.000 per bulan atau naik Rp95.000 dari UMP sebelumnya. UMP itu ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumbar Nomor 840 tahun 2011 tertanggal 26 Oktober 2011. Ketetapan tersebut akan diberlakukan awal Januari 2012. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Sumbar,Syofyan menyebutkan, keputusan yang diambil Gubernur Sumbar itu sebagai jalan tengah setelah beberapa pihak pengusaha dan pekerja, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumbar dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) tidak menemukan kata sepakat dalam pembahasan UMP hingga dilakukannya tiga kali perundingan. Dalam pembahasan tersebut, pihak Apindo mengusulkan UMP per bulannya sekitar Rp1.126.000. Sedangkan tawaran yang diajukan pihak SPSI jauh lebih tinggi yakni senilai Rp1.174.000 per bulan.
ANTARA
DUA MANTAN MENDAGRI — Dua mantan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto (kiri) dan Hari Sabarno (kanan) bersalaman saat sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (31/10). Mardiyanto yang juga mantan Guberner Jateng itu menjadi saksi bagi terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran, Hari Sabarno.
Bersambung ke Halaman 11
OLEH: IDRAL
OPTIMISME DPR
ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selalu menjadi sorotan berbagai pihak.
Bersambung ke Halaman 11
KTP Elektronik Tepat Waktu
PELAKSANAAN KTP elektronik bisa diselesaikan tepat waktu. Masalah teknis yang ditemui di lapangan akan dapat diatasi.
JAKARTA, HALUAN — Komisi II DPR optimistis jika implementasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik bisa
BERPOTENSI RUGI
DPRD Tolak Ranperda PT PKP
PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar menolak rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang pendirian Perseroan Terbatas (PT) Penjaminan Kredit Daerah untuk dijadikan peraturan daerah di Sumatera Barat. Gagasan A DAMHOERI di ruang perpustakaannya. Semasa hidupnya, ia memiliki koleksi buku yang cukup banyak yang kini berada di rumahnya Nagari Batu Payuang.
MAKAM pengarang Angkatan Balai Pustaka itu, sekonyong-konyong ramai. Semasa Balai Pustaka terang menderang di eranya, sosok A Damhoeri, yang terkenal dengan novelnya
Bersambung ke Halaman 11
Bersambung ke Halaman 11
D
Laporan: Andika Destika Khagen
UNIA telah berpenduduk tujuh miliar pada 31 Oktober 2011. PBB mencatat telah lahir 267 bayi, 51 di antaranya lahir di India. Di Kota Padang, belum ada rekap data pasti. Namun, bayi dari anak pertama Ismayzar (37) dan Mulyana (36) adalah salah satu dari bayi-bayi dalam angka tujuh miliar tersebut.
WAGUB SUMBAR
Ketersediaan Pangan Mencukupi PADANG, HALUAN — Harga pangan yang cenderung naik merupakan ancaman besar bagi keamanan pangan di negaranegara berkembang, termasuk Indonesia. Meski demikian, ketersediaan pangan di Sumbar mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Krisis pangan yang terjadi hanya pada titik-titik tertentu dan jumlahnya sangat kecil, seperti di Mentawai dan sebagian kecil Pesisir Selatan (kawasan Lunang Silaut). Penyebabnya terkendala akses transportasi yang tidak lancar terutama daerah terisolir, sehingga distri-
fraksi yang ada di DPRD Sumbar menyatakan ketidaksetujuan mereka untuk menjadikan ranperda ini sebagai peraturan daerah.
Selamat Datang Bayi Ketujuh Miliar
DOK
Ziarah Mengenang Sastrawan A Damhoeri
Gubernur Sumbar ini dikhawatirkan akan menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) karena berpotensi untuk rugi. Putusan penolakan ini diambil setelah enam dari delapan
diselesaikan sesuai jadwal. Keyakinan itu dikatakan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Hanura Akbar Faisal dan anggota Komisi II dari Fraksi Golkar Nurul Arifindi Jakarta, Senin (31/10). Namun pelaksanaan KTP elektronik Tahap I pada 9 kabupaten/kota di Sumbar dikhawatirkan tidak akan tercapai sesuai target yang ditetapkan semula, tuntas akhir Desember 2011. Keterlambatan mobilisasi peralatan pendukung pelaksanaan KTP elektronik menjadi salah satu penyebabnya. Akbar Faisal mengapresiasi komitmen Gamawam Fauzi untuk merealisasikan KTP elek-
busi pangan menjadi tersendat. Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim didampingi Kepala Badan Ketahanan Pangan Sumbar Syahrial Syam kepada wartawan Senin (31/10), usai Peringatan Hari Pangan Sedunia ke-31 Tingkat Sumbar di Padang menjelaskan, meski harga pangan cendrung naik namun masyarakat masih mampu membelinya. Hal ini tak terlepas dari penetapan Upah Minimum Regional (UMR) bagi para pekerja ditetapkan berdasarkan standar hidup layak. Bersambung ke Halaman 10
Bayi yang lahir lewat operasi cesar di Rumah Bersalin Bunda itu belum diberi nama. Menurut Ismayzar, ia lahir 15 menit sebelum pukul 12.00 WIB. “Ini anak pertama saya,” kata pengusaha rangka baja ringan ini. Bayi tersebut berberat 3,1 kilo. Harapan terbesarnya, bayi perempuannya itu berguna bagi nusa dan bangsa. Bersambung ke Halaman 11
Ilustrasi
tronik. Optimisme itu bisa digaransi melalui pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawam Fauzi akan mundur apabila KTP elektronik tak selesai hingga 2012. Ia mengharapkan KTP elektronik membawa manfaat besar bagi masyarakat, termasuk penataan pembangunan di Tanah Air. Karena itu, DPR melalui Komisi II akan intensif mengawasi pelaksanaan KTP elektronik. Implementasi KTP elektronik jangan sampai kendor akibat persoalan yang terjadi di lapangan. Bersambung ke Halaman 11