Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,
2 FEBRUARI 2017 / 5 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 113, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
KEJATI SUMBAR SEGERA KIRIM SPDP KE KPK
05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. (QS Yaa Siin Ayat 65)
Jaksa Periksa Tiga Saksi
P
ADA Rabu (1/2) siang, jaksa penyelidik Kejati Sumbar kembali pemeriksaan tiga saksi, yang bersangkutan dengan dugaan korupsi SPJ fiktif. Para saksi bukan berasal dari di Dinas PUPR. “Hari ini, ada tiga saksi yang direncanakan diperiksa oleh petugas. Ketiganya bukan berasal dari dinas PUPR,” tutur Aspidsus, tanpa mau menyebut identitas atau profesi tiga orang yang diperiksa. Hingga pukul 14.00 WIB kemarin, dari tiga orang yang dipanggil, baru satu yang hadir dan memberikan keterangan kepada penyelidik. Sementara, dua lainnya tidak menampakkan batang hidung di Kejati Sumbar yang beralamat di Jalan Raden Saleh, Kota Padang. “Sampai siang ini, baru tiga orang yang hadir. Dua lainnya belum hadir,” sebut Dwi. Itu berarti, sejak kasus di tingkat penyelidikan, sudah 11 orang yang diperiksa oleh jaksa. Semuanya berasal dari berbagai latar. Mulai dari pejabat Dinas PUPR, masyarakat yang tanahnya ikut dibebaskan, hingga sejumlah pihak yang diduga mengetahui alur kasus. Di BPK RI Perwakilan Sumbar,
ICW: Telusuri Aliran Dana SPj Fiktif “Kita lakukan penyelidikan, dan secepatnya ditingkatkan ke penyidikan. Kita akan segerakan pengiriman SPDPnya ke KPK. Tidak akan ditunda-tunda.”
“Perbuatannya sangat sistematis dan terorganisir. Tidak mungkin, hanya seseorang yang bermain. Itu yang harus didalami penyelidik di kejaksaan.” DONAL FARIZ Kordiv Korupsi dan Politik ICW
DWI SAMUDJI Aspidsus Kejati Sumbar PADANG, HALUAN — Perlahan, Penyelidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumbar mendapatkan titik terang dalam penanganan kasus dugaan korupsi Surat Pert a n g gung-
jawaban (SPj) Fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumbar. Dalam waktu dekat, Kejati Sumbar akan mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi yang diterima Haluan, penyelidik Kejati Sumbar sudah membuat draft SPDP, namun belum dikirim-
kan ke KPK. Penyampaian SPDP ke KPK yang memiliki fungsi koordinasi, merupakan kewajiban kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi. Aturan itu sesuai dengan yang tertera di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Secara khusus, aturan tersebut dijabarkan dalam Pasal 50. Selambat-lambatnya, pengiriman dilakukan 14 hari, terhitung sejak dimulainya penyidikan.
Belasan Rumah Retak SIJUNJUNG, HALUAN — Aktivitas seismik minyak dan gas oleh perusahaan GSI, yang merupakan sub kontraktor dari PT Rizki Bukit Barisan (RBB) di Kabupaten Sijunjung dikeluhkan masyarakat sekitar. Belasan rumah yang berada di areal eksplorasi mengalami kerusakan akibat ledakan menggunakan bahan peledak (dinamit). Wilayah eksplorasi terdapat di Jorong Sawah Tarok, Nagari Padang Laweh Selatan, Kecamatan Koto VII. Masyarakat setempat mengaku bahwa getaran yang ditimbulkan akibat ledakan tersebut berdampak besar, sehingga membuat rumah yang berada di sekitar lokasi blasting mengalami retak. Selain itu, banyak masyarakat juga mengeluhkan dan mempertanyakan standar operasional prosedur perusahaan dalam melakukan aktivitas eksplorasi tersebut. Pasalnya, tidak ada pemberitahuan terkait aktivitas seismik di daerah sekitar permukiman mereka, s ehingga menimbulkan kecemasan akibat getaran ledakan yang berlangsung sejak Sabtu, (14/1) yang lalu. Bahkan, warga sempat minta pengerjaan dihentikan sampai ada kejelasan ganti rugi dari pihak perusahaan. Dampak dan keluhan dari masyarakat terkait aktivitas eksplotasi migas di Sijunjung memang sudah beberapa kali terjadi, bahkan hampir di semua titik pengerjaan menimbulkan keluhan dari masyarakat setempat.
>> BELASAN hal 07
>> ICW: TELUSURI hal 07
JALAN SAMUDERA — Inilah kondisi jalan Samudera Padang yang sebagian lahannya sudah diganti rugi namun masih menyisakan sejumlah masalah. Rencananya jalan ini akan dijadikan jalur dua sebagai jalur wisata pantai dan jalur alternatif menuju Bandara Internasional Minangkabau. HUDA
>> JAKSA hal 07
SEISMIK DI SIJUNJUNG
Pengiriman SPDP dibenarkan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Dwi Samudji. Menurut Dwi, semuanya sesuai dengan regulasi yang sudah disepakati dan diatur undangundang. “Tentulah SPDP-nya dikirim ke KPK. Jika kasus sudah masuk ke tahap
CAMAT NGAKU TANDA TANGANNYA DIPALSUKAN
Ganti Rugi Rp9 Juta di Kuitansi Rp309 Juta
advertorial
WARGA Kelurahan Olo memperlihatkan ATM Bank Mandiri untuk meneiruma ganti rugi tanahy miliknya. ISHAQ
TERNYATA, pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman warga di sekitar Jalan Samudera, Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, dari awal sudah menimbulkan banyak masalah dan intrik. Selain angka ganti rugi taksiran pemerintah dinilai terlalu rendah, juga ada warga yang m erasa diintimidasi oleh pihak-pihak tertentu agar mau menerima harga yang ditetapkan pemerintah. Belum lagi adanya temuan Camat Padang Barat soal berbedanya nilai uang yang diterima warga dengan angka yang tertera di kuitansi pembayaran ganti rugi. Berdasarkan penelusuran Haluan ke sejumlah
warga yang terkait dengan ganti rugi lahan di Jalan Samudera ini, diperoleh informasi terkait kisruh pembayaran ganti rugi lahan tersebut. Beberapa warga penerima ganti rugi bangunan dan tanaman dalam pembebasan lahan Jalan Samudera, mengaku telah menerima ganti rugi pada 2013. Sedangkan beberapa warga lain, mengaku sama sekali belum pernah menerima ganti rugi karena tidak menyetujui angka ganti rugi yang ditetapkan pemerintah. Mira, warga RT 05 RW 03, mengatakan, ia
>> GANTI RUGI hal 07
JELANG PILKADA KOTA PADANG 2018
Tokoh Muda Mulai Unjuk Gigi PADANG, HALUAN — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang memang akan berlangsung 2018 mendatang. Namun, jangan dikira suhu politik perebutan kekuasaan di kota tercinta ini adem-adem saja. Penggalangan massa serta lobi-
lobi partai justru sudah terjadi. Sejumlah tokoh muda bahkan mulai unjuk gigi dan membangun komunikasi di lintas organisasi. Seperti halnya yang dilakukan tokoh muda Padang Andre Rosiade (AR). Politikus Partai
Gerindra ini siap turun gunung untuk bertarung di Pilkada Padang 2018. “AR termasuk yang sering disebut, warga ingin merasakan kepemimpinan anak muda di
DIRJEN Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar menyerahkan piala WTN ke-5 kepada Kadishub Pasaman Asril Amir dan Kapolres Pasaman, AKBP Reko Indro Sasongko. IST
Pasaman Raih WTN Kelima Kali PASAMAN, HALUAN — Pemerint ah Kabupaten Pasaman, kembali meraih penghargaan berskala nasional di bidang lalu lintas. Kali ini, penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) tahun 2016, diraih untuk kelima kali secara berturut turut. Penghargaan bergengsi itu diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasaman, Asril Amir, didampingi Kapolres Pasaman, AKBP Reko Indro Sasongko dan Kasatlantas Iptu Fion Jonni Hayes, di ýMerlynn Park Hotel Jakarta,
>> TOKOH hal 07
>> PASAMAN hal 07
Tuntutan Irman Tak Sesuai Fakta Persidangan JAKARTA, HALUAN — Pengacara mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Maqdir Ismail merasa tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya terlalu berlebihan. Menurut Maqdir, tuntutan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Apalagi tuntutan untuk mencabut hak politik Irman, dinilai Maqdir sebagai pelanggaran HAM. “Saya kira tuntutan ini terlalu tinggi, dan menurut kami ini tuntutan yang berlebihan,” ujar Maqdir di Pengadilan Tipikor Jakarta, seperti dilansir kompascom, Rabu (1/2). Menurut Maqdir, dalam surat tuntutan, jaksa mengwww.harianhaluan.com
gunakan keterangan Irman saat diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan di KPK. Dalam pemeriksaan tersebut Irman pernah mengakui adanya perjanjian kerja sama dengan pemilik CV
>> TUNTUTAN hal 07
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND