Haluan 02 Februari 2018

Harian Umum

EDISI: 108, TAHUN KE-70

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

16 Jumaidil Awal 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

KAPOLDA Sumbar Irjen Pol Fakhrizal memberikan masukan ke jajaran PLN Sumbar terkait proses penyambungan ulang instalasi listrik ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall, dalam kunjungannya, Kamis (1/2) siang. IRHAM

KETUA DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim dan Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal bermusyawarah dengan jajaran Basko Hotel dan Basko Grand Mall dan pihak PLN untuk mencarikan solusi agar hotel dan mal bisa segera beroperasi. IRHAM

USAI DITINJAU KAPOLDA DAN KETUA DPRD SUMBAR

Basko Hotel dan Mal Beroperasi Fadli Zon: Persoalan D Basko Juga Terkait UA minggu tanpa kejelasan, akhirnya persoalan operasional Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang terhenti pascaeksekusi menemui jalan penyelesaian. Dalam hitungan hari, dua pusat perekonomian itu akan beroperasi. Pasokan listrik yang jadi kendala teratasi setelah Kapolda Sumbar Irjen Fakhrizal dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim memberikan jaminan kepada PLN.

PADANG, HALUAN — Jaminan itu disampaikan Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim ketika meninjau Basko Hotel dan Basko Grand Mall, Kamis (1/2) siang. Langkah yang dilakukan dua pemimpin itu menjadi angin segar bagi seribuan karyawan yang menggantungkan hidup di dua usaha itu.

Setelah meninjau dua unit usaha milik H Basrizal Koto tersebut, yang juga dihadiri General Manajer (GM) PLN Wilayah Sumbar Bambang Yusuf, pucuk pimpinan tertinggi

>> BASKO hal 07 Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orangorang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

Kemanusiaan PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menilai langkah Kapolda Sumbar Irjen Pol Drs Fakhrizal bersama Ketua DPRD

Sumbar Hendra Irwan Rahim, yang meminta PLN menyambungkan kembali aliran listrik ke Basko Grand Mall dan Basko Hotel seba-

>> FADLI ZON: hal 07

KARYAWAN Basko Hotel menyalami Kapolda Sumbar usai mendapat kepastian akan nasib mereka dalam mencari nafkah. IRHAM

Doa-doa untuk Kapolda dan Ketua DPRD Sumbar Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall, Kamis (1/2), ibarat oase di padang terbuka bagi karyawan dua perusahaan di bawah payung Basko Group. Penyejuk saat mereka dirundung resah akan nasib yang tak jelas pascaputusnya aliran listrik ke tempat bekerja. Dua pemimpin itu datang membawa kepastian.

AKMAL SAPUTRA – PADANG

D

I luar lobi hotel, seratusan karyawan Basko Hotel dan Basko Grand Mall berdesakan menunggu Kapolda dan Ketua DPRD Sumbar keluar. Sejak pagi mereka sudah berkumpul, untuk mendengarkan keputusan lanjutan dari sejumlah negosiasi terkait operasional hotel dan mal, tempat mereka bekerja. “Tidak hanya kami

>> DOA-DOA hal 07

WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon meninjau bangunan Basko Hotel dan Basko Grand Mall yang rusak pascaeksekusi 18 Januari lalu. Fadli berjanji akan mendudukkan persoalan ini di DPR RI, terutama dengan komisi II dan III DPR. IRHAM

Mak Katik Diusulkan Jadi Maestro PADANG, HALUAN —Direktur Warisan dan Diplomasi Kebudayaan pada Kemendikbud, Nadjamuddin Ramly, meminta Dinas Kebudayaan Sumatera Barat untuk mengusulkan Musra Dahrizal (Mak Katik) (68) kepada Kemendikbud sebagai maestro seni tradisi Minang. Apabila telah ditetapkan sebagai maestro, Mak Katik akan mendapatkan uang kehormatan sebesar Rp25 juta setiap tahun sepanjang sisa hidupnya.

Nadjamuddin menyampaikan hal tersebut dalam seminar bertema “Media Massa dan Warisan Budaya

>> MAK KATIK hal 07 www.harianhaluan.com

MUSRA Dahrizal atau yang dikenal dengan nama Mak Katik sedang berkolaborasi dalam satu agenda kebudayaan beberapa waktu yang lalu. IST  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

Tim Saber Pungli Kota Solok Beraksi

Pensiunan Guru Dirampok BUKITTINGGI, HALUAN – Aksi pencurian dengan kekerasan kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah seorang wanita pensiunan guru bernama Faridah Ahmad (76) warga Kamang Mudiak Kab. Agam, Kamis (1/2) sekitar pukul 15,15 WIB. Akibatnya, korban mengalami kerugian sekitar Rp24 juta dengan rincian gelang emas murni 10 emas, cincin emas 3 emas dan uang tunai serta HP merek Samsung.

Menurut Faridah di SPK Polres Bukittinggi mengatakan kejadiannya berawal ketika ia siap mengambil uang tunai di Bank BTPN Bukittinggi di Aur Kuning. Usai mengambil uang Faridah bermaksud hendak ke Pasar Bawah dengan menunggu angkot 19.

Namun saat menunggu angkot 19 datang satu unit mobil yang ia sendiri tidak mengetahui jenis mobilnya. Tetapi ia ingat warna mobil tersebut warna silver.

Salah seorang penumpang mobil tersebut menawarkan jasa untuk mengantarkan korban ke Pasar Bawah. “Saya menolak naik mobil itu, tetapi orang tersebut terus membujuk saya agar naik,”katanya.

“Naiklah mak, saya juga akan ke Pasar Bawah juga,” lanjut Faridah menirukan ucapan salah seorang perampok tersebut.

Sampai di Pasar Bawah naik 2 orang kawan pelaku sehingga diatas mobil tersebut ada 4 orang pelaku. Karena curiga korban minta diturunkan namun pelaku tidak mau menurunkan korban.

Korban dibawa keliling Bukittinggi. Salah seorang pelaku menyekap mulut dan hidung sehingga hidung korban berdarah.

Usai perhiasan korban diambil pelaku, akhirnya korban diturunkan di pendakian Kantor Walikota Bukittinggi. Beberapa orang pelajar melihat korban berdarah sehingga mereka menolong korban.

Sementara itu, Kanit SPK Polres Bukittinggi Ipda Syafrian mengatakan kasus itu masih dalam penyelidikan, sedangkan mobil yang membawa pelaku belum diketahui jenisnya, namun menurut korban warna mobilnya silver. (h/ril)

Januari, 2 Korban DBD Meninggal Dunia PADANG,HALUAN — Sepanjang Januari 2018, dua orang warga Kota Padang meninggal akibat terserang penyakit DBD ( Demam Berdarah Dague). Dari dua orang tersebut, satu orang merupakan wanita dewasa dan seorang lainnya adalah balita.

Balita ini merupakan warga Kelurahan Lubuk Lintah yang meninggal 5 Januari 2018 dan seorang lagi, seorang wanita dewasa, Sabrina (28) yang meninggal 15 Januari 2018 di Tanjung Aur, Balai Gadang Lubuk Min turun.

Balita korban DBD warga Lubuk Lintah itu merupakan pasien yang tercatat di Puskesmas Ambacang. Bagian Survailen dan Pemegang Program DBD Puskesmas Ambacang Surya mengatakan pada awal tahun ini cukup banyak terjadi kasus DBD, dimana ada 12 kasus DBD berasal dari Kelurahan Pasar Ambacang ada satu kasus, Anduring satu kasus, dan sembilan kasus ada di kelurahan Lubuk Lintah.

Sambung Surya, dari 12 kasus DBD tersebut, pihak Puskesmas Ambacang segera melakukan pengasapan atau fogging untuk mengantisipasi semakin banyaknya kasus DBD. Menurutnya, pasien DBD ini sebanyak 95 persennya dirawat di Rumah Sakit Ibnu Sina. Saat ini kondisinya, delapan orang yang terkena DBD tersebut sudah dinyatakan sembuh.

Sedangkan tiga orang masih dirawat di h/mg-mel rumah sakit.(h/mg-mel h/mg-mel)

SOLOK, HALUAN - Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) di Solok Raya kembali bergerak.

Setelah sukses menguak aksi pungli di UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Solok, giliran tim dari Kota Solok yang beraksi. Mereka mengamankan dua pegawai Dinas Perhubungan yang melakukan pungli di pos TPR Terminal bareh Solok,Rabu (31/1).

Pegawai honorer Dinas Perhubungan Kota Solok,Jufri (20 th) dan Irsal (50 th) berstatus PNS dari Dinas Perhubungan ini ditangkap karena melakukan pungli dengan modus memungut setoran retribusi mobil angkutan barang tanpa menyerahkan kertas bukti setoran.

Ketua UPP Saber Pungli

Kota Solok Kompol Sumintak mengatakan, penangkapan pegawai Dinas Perhubungan ini berawal dari informasi masyarakat bahwa di Pos TPR Terminal Kota Solok terjadi dugaan pungli.

Kemudian petugas polisi melakukan penyelidikan dengan memberhentikan mobil

angkutan barang dan menanyakan kepada supir tentang kebenaran dugaan pungli tersebut. Dari lima supir yang diinterogasi,semuanya membenarkan adanya praktik pungli di pos TPR. Berdasarkan kesaksian para supir ini, petugas polisi melakukan pengintaian di Pos TPR, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku sedang melakukan pungli. Jufri dan Irsal tertangkap tangan memungut retribusi tanpa memberikan kertas bukti setoran.

Dalam pemeriksaan petugas, kedua tersangka ini mengakui telah memungut uang retribusi sejumlah Rp. 3.697.000,- (hasil

pungutan retribusi tgl 30 Jan 2018 s/d 31 Jan 2018 pukul 04.00 WIB), kemudian mengisi Blangko setoran dengan tulisan tangan dengan jumlah Rp. 2.700.000,- untuk disetorkan pada Bendahara Penerima beserta beserta 4 bundel sisa bukti pembayaran retribusi terminal.

Sedangkan sisa pungutan sebanyak Rp 997.000,- mereka bagi rata untuk pribadi.

“Tersangka sengaja mengisi blanko setoran senilai Rp. 2.

700.000 untuk diserahkan kepada bendahara penerima, Sedangkan sisanya yang dipungut tanpa karcis sebesar Rp 997.000,- akan dibagi rata oleh terduga tersangka untuk

keperluan pribadi,”ujarnya.

Kapolres Solo Kota, AKBP Donny Setiawan SIK MH mengatakan, tersangka sempat ditahan sementara untuk pemeriksaan di Mapolres Solok Kota, namun karena kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka dibawah lima juta rupiah, keduanya kemudian dilepaskan kembali.

Meskipun dilepas, bukan berarti mereka bebas, keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan dituntut sesuai UU RI No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(h/eri)

DIDUGA MENGANDUNG BABI

Viostin DS dan Enzyplex Ditarik

PERIKSA — Petugas dari tim Saber Pungli Kota Solok tengah melakukan pemeriksaan di TKP. Dua petugas dari Dinas Perhubungan Kota Solok harus menjalani pemeriksaan karena diduga terlibat dengan pungli bermodus setoran retribusi mobil angkutan barang. ERI SATRI

PADANG, HALUAN – Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menilai temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang suplemen Viostin DS dan Enzyplex yang diduga mengandung babi telah merugikan konsumen.

Menanggapi itu, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang Martin Suhendri menegaskan bahwa hal tersebut sudah ditindaklanjuti. Ia mengatakan, penertiban telah dilakukan pada Januari 2018 lalu.

“Sesuai intruksi kami sudah menertibkan dua suplemen makanan tersebut. Namun, secara relisnya kami belum bisa memberitahukan ka-

rena jumlahnya belum diketahui. Karena, saat ini kami masih bekerja. Namun, semacam him bauan sudah dilakukan supaya masyarakat waspada,” terangnya saat ditanyai Haluan, Kamis (1/2).

Dijelaskannya, dalam penertiban yang dilakukan BBPOM telah menarik barang tersebut dari peredaran. Selain itu, pihak produsen juga sudah diberitahukan untuk tidak mengedarkan barang tersebut.

“Kami terus melakukan pengawasan rutin terkait hal tersebut. Untuk kasus sekarang ini, BBPOM di Padang sudah melakukan pengawasan sesuai instruksi pusat dan produsen serta diatributor sudah melakukan recall terhadap produk tersebut,” tutur Martin.(h/win)

Indomobile Finance Dilaporkan ke Polisi PADANG, HALUAN – Seorang nasabah bernama M. Fakhri (39 t ahun) diduga menjadi korban pemalsuan identitas oleh pihak Indomobile finance.

Hal itu terkuak, saat korban yang merupakan warga Wisma Indah V Blok I, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, itu merasa saldo tabungannya berkurang secara tiba-tiba.

Saat korban mencoba konfirmasi ke pihak bank swasta tempat dia menabung ternyata pengurangan saldo tabungan berasal dari biaya kredit mobil yang tertera di Indomobile Finance. Lantas, pernyataan tersebut membuat heran kor ban karena merasa tidak pernah melakukan kredit mobil tersebut.

“Setelah dilakukan konfirmasi kepada pihak Indomobile Finance dan kemudian meminta data, karena saya merasa tidak ada kredit mobil. Ke-

mudian, ternyata data tersebut sama dengan yang nama saya, setelah diselidiki terungkap ada pemalsuan data di sini,” terang M. Fakhri kepada awak media, Kamis sore (1/2).

Fakhri menerangkan ketika mengetahui pada (30/11/2017) lalu, saldo kas ditabungannya berkurang sebanyak Rp. 4.389.000,00-, ternyata saat diminta print rekening transaksi kepada bank, peristiwa penarikan saldo itu terjadi pada (27/11/2017). “Saat saya melihat saldo saya berkurang, saya merasa ada yang aneh, saldo tabungan berkurang”. Terangnya.

Dengan insiden itu, kemudian M. Fakhri mencoba kembali konfirmasi ke pihak bank swasta tersebut atas pengurangan saldo dan meminta pertanggung-jawaban pihak bank untuk bisa mengembalikan dana tabungan yang hilang. Namun, langkah korban untuk meminta dana itu

kembali diarahkan ke pihak Indomobile Finance.

“Akan tetapi untuk minta untuk kembalikan dana itu, pihak bank malah mengatakan tergantung Indomobile Finance dan menyuruh kembali koordinasi. Nah setelah itu disuruh melengkapi data kembali dan dipersulit dan disuruh koordinasi kembali dengan pihak bank,” ulasnya.

Tidak terima dan merasa ada kejanggalan oleh pihak Indomobile Finance, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polresta Padang dan mengusut tuntas permasalahan tersebut. Laporan korban dengan LP/16/K/I/2018/SPKT Unit II tertanggal 3 Januari lalu diterima oleh Polresta Padang.

“Sebelumnya, saya sudah buat surat pernyataan dan memberikan waktu selama seminggu kepada pihak Indomobile Finance begitupun dengan pihak bank, tapi sudah

sebulan tidak ada perkembangan makanya kasus ini harus masuk dalam proses hukum,” tegas M. Fakhri.

Diungkapkannya, hingga kini kasus tersebut sudah masuk dalam penyelidikan. Bahkan, pihak Indomobile dan bank telah disurati oleh Polisi dan bahkan tekah menyurati kantor pusat untuk bertemu penyidik tapi hingga kini belum ada perkembangan.

“Kita sengaja publikasi kasis ini agar masyarakat tidak menjadi korban yang sama.

Dengan kasua ini, saya sangat menyayangkan sikap Indomobile dan bank atas pemotongan secara otomatis tanpa konfirmasi dengan data yang pasti dengan demikian berarti data bisa direkayasa,” cetusnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, terkait data yang dimiliki pihak Indomobile Finance atas kasus ini ternyata memiliki NIK

berbeda yang ada di KTP asli tapi tanda tangan sama. Sedangkan, buku tabungan Bank nomor rekening asli, dugaan eKTP haya foto kopi dan ditempel.

“Sedangkan alamat di KTP beda tapi tanda tangan sama, ditelusuri di alamat yang di KTP tidak ada, hanya fiktif.

Artinya ini penipuan berarti bisa direkayasa, sangat menyayangkan perbankan bank bisa jebol seperti ini,” sesalnya.

Sementara Maneger Indomobile Finance, Perdamaian, saat dikonfirmasi melalui via telepon oleh awak media enggan memberi statement terkait permasalah itu. Bahkan, dia meragukan penelpon merupakan wartawan sesungguhnya dan langsung mematikan telepon selulernya.

“Apa bukti anda wartawan, bisa saja anda mengaku sebagai wartawan,” katanya sembari menutup telepon. (h/mg-hkl)

RAJA PAGARUYUANGMANGKAT DUGAAN KORUPSI ISTRI WAKO PADANG PANJANG

Penasehat Hukum Sebut Dakwaan Jaksa Sumir PADANG, HALUAN – Sidang kasus dugaan korupsi anggaran lingkungan rumah dinas Wali Kota Padang Panjang tahun a nggaran 2014-2015, Kamis (1/2) kemarin berlanjut di PN Tipikor Padang. Kali ini mendengarkan Eksepsi dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Maria Feronika yang istri Wako Padang Panjang.

Dalam siding itu, PH Benny Muradi mengatakan bahwa surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) batal demi hukum karena dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat serta tidak lengkap.

“Setelah kami membaca, mempelajari dan menelaah dalam surat dakwaan JPU tidak diuraikan secara sistematis. Banyak sekali hal-hal yang secara yuridis materiil diabaikan tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga sangat tidak cermat dan tidak jelas sena tidak Iengkap (Obscuur Iibels) terhadap tindak pidana yang di www.harianhaluan.com

dakwakan Terdakwa ,” kata Benny Murdani saat membacakan eksepsinya.

Lebih lanjut dikatakan, perbutan yang didakwakan JPU terhadap terdakwa tidak tergambar dengan jelas dan dan lengkap kaitanya dengan kedudukan, kapasitas serta kewenangannya.

“Tidak ada kaitannya dengan Maria Feronika karena terdakwa tidak ada memiliki tugas, serta kewenangan untuk itu. Petugas kebersihan diterima, diverifikasi bagian sekretariat kota. Untuk gaji mereka, bendahara yang melakukan pencairannya,” ujar Benny.

Selanjutnya dikatakan juga, terkait dengan tindakan pencucian uang yang didakwakan kepada Maria Feronika tidak dijelaskan secara rinci, perbuatan apa yang dilakukan sehingga dinyatakan sebagai tindakan pencucian uang. ”Maka, pasal 3 undangundang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang adalah terlalu dini dan tidak memenuhi syarat yuridis baik formil maupun materil,” sambung Benny.

Untuk itu, ia meminta kepada majelis hakim untuk menerima secara penuh eksepsinya, menyatakan dakwaan JPU tidak dapat diterima dan perkara terdakwa Maria Feronika tidak dapat dilanjutkan.

Atas eksepsi yang diba-

Terdakwa Maria Feronika saat berada ruang ruang sidang beragendakan eksepsi.

YUHENDRA

cakan oleh tim Penasehat Hukum terdakwa Maria Feronika tersebut, tim JPU dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang juga akan mengajukan jawaban secara tertulis ke Pengadilan. ”Kami akan menjawab eksepsi tim penasehat hukum secara tertuli majelis. Untuk itu kami mohon waktu satu minggu untuk menyiapkanya,” kata JPU Syahrul.

Selanjunya, sidang yang dipimpin oleh R. Ari Muladi

dengan didampingi hakim anggota Sri Hartati dan Zaleka menunda siding hingga pekan depan.

“Untuk mempersiapkan jawaban dari JPU, kita tunda siding Kamis (8/2). Sedangkan untuk permohonan penangguhan penahanan Maria Feronika, belum bisa kami kabulkan. Untuk itu, diperintahkan terdakwa untuk kembali ke tahanan,” kata hakim ketua R. Ari Muladi. (h/mg-hen)

Nasib Gelar Adat Jokowi Belum Jelas PADANG, HALUAN – Kabar duka menyelimuti bumi Minangkabau, pasalnya Daulat Yang Dipertuan Raja Alam Minangkabau Pagaruyung Darul Qoror Sultan H. Muhammad Taufik Thaib Tuanku Maharajo Sakti tutup usia pada Kamis (1/2) pukul 20.00 WIB, di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) DR. M. Djamil, Padang.Padahal, almarhum dijadwalkan akan membe rikan gelar adat kepada Presiden Jokowi yang akan ke Sumbar.

Kabar meninggalnya Raja Pagaruyuang ini dibenarkan oleh adik Raja Pagaruyuang Puti Reno Rhauda Thaib setelah menjalani perawatan di rumah sakit selama 20 hari. Ia menambahkan Almarhum akan dikebumikan di Pagaruyuang.

Terpisah Kepala Biro Humas Sekda Provinsi Sumbar Jasman mengatakan kabar meninggalnya Raja Pagaruyuang adalah kabar duka bagi Ranah Minangkabau. Ada sejumlah agenda yang akan dijadwalkan untuk almarhum salah satu di antaranya pemberian gelar adat kepada Presiden Joko Widodo. Terkait kemungkinan pemberian gelar akan batal dengan meninggalnya Raja Pagaruyuang ini Jasman belum bisa memastikan. “Belum sampai ke sana pembicaraannya karena masih dalam suasana duka,”katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Taufik Efendi. “Belum bisa dipastikan apakah gelar adat kepada Presiden bisa dilanjutkan atau batal, kita serahkan ke pihak keluarga. Setahu saya Puti Reno Rhauda Thaib sudah menyurati Sekretariat Negara sebelumnya yang mengabarkan bahwa raja Pagaruyuang itu sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit,”ujarnya. (h/mg-hkl)

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Tarik Tamu, Emersia Hotel Kerja Sama dengan Biro Perjalanan TANAH DATAR, HALUAN — Emersia Hotel di Batusangkar menyelenggarakan pertemuan perusahaan biro perjalanan dan wisata di hotel tersebut, Batusangkar, Rabu (31/1) malam.

Emersia Hotel mengadakan kegiatan itu untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke Tanah Datar sehingga jumlah pengunjung hotel tersebut juga naik. Puluhan pengusaha biro perjalanan dan wisata dari Sumatra Barat dan Riau menghadiri acara tersebut.

Ketua Asita Sumbar, Yan Hanafian, mengatakan, banyak objek wisata di Tanah Datar yang bisa “dijual” untuk meningkatkan kunjungan wisata ke kabupaten tersebut. Karena itu, ia mengharapkan perusahaan biro perjalanan dan wisata memiliki program paket wisata ke Tanah Datar.

“Alhamdulillah, hotel ini megah sekali. Ini sangat mendukung pariwisata Tanah Datar ke depan. Di Sumbar, saat ini terdapat empat objek wisata yang bikin orang penasaran, yaitu Mandeh, Danau kembar, Pariangan, dan Kelok Sembilan. Mari pelan-pelan kita maksimalkan potensi daerah yang ada. Kami turut bangga dengan apa yang dilakukan Buk Meri. Kami harapkan wisatawan masuk ke Batusangkar,” tuturnya.

Sementara itu, Manager Direktur Emersia Hotel, Budi Rahman, menyebutkan, awalnya, pihaknya berencana mengadakan kegiatan tersebut pada September tahun lalu, tetapi baru terlaksana setelah tiga bulan hotel tersebut beroperasi.

“Kami ingin bersinergi dengan Bapak Ibu dari travel agent. Kami akan memberikan apa yang Bapak Itu mau.

Ini awal kalaborasi Emersia dengan travel agent untuk meningkatkan kunjungan ke Emersia,” tuturnya.

Manager Marketing Emersia Hotel, Rafizon Chaniago, memaparkan, ada berbagai fasilitas di hotel tersebut serta paket-paket wisata yang terdapat di Emersia Hotel saat ini. Ia juga menerangkan konsep budaya daerah yang diusung hotel bintang empat itu serta pegelaran kesenian daerah yang ditampilkan kepada pengunjung hotel membuat Emersia berbeda dengan hotel lain.

Sementara itu, Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Pariwitasa, Pemuda dan Olahraga Tanah Datar, Yendra Elfira, mengatakan, target angka kunjungan wisatawan di Tanah Datar pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.000.050 kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara.

“Kita memiliki 150 destinasi wisata dan 10 objek wisata unggulan, di antaranya, Pariangan, Istano Pagaruyung, Lembah Anai, dan Kincia Kamba Tigo. Kita sangat terbantu dan mengapresiasi kehadiran hotel ini karena bisa menampung pengunjung untuk kelas hotel bintang. Selama ini wisatawan hanya singgah sesaat. Saat ini, wisatawan sudah bisa bermalam,” tuturnya. (h/fma)

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

3

Besok, Datsun Cross Mulai Mengaspal di Sumbar PADANG, HALUAN — Jika tidak ada aral melintang, Sabtu (3/2) varian terbaru Datsun, yakni Datsun Cross, mulai mengaspal di Sumbar. Cross menjadi model ketiga sekaligus melengkapi lini produk Datsun Indonesia.

Terakhir, Datsun Indonesia meluncurkan Datsun Go Panca dan Go+ Panca 2014.

“Berbeda dengan dua produk sebelumnya, Cross hadir dengan gaya crossover. Bahkan diklaim ground clearance mobil ini mencapai 200 mm.

Datsun merancang Cross untuk memenuhi kebutuhan pasar otomotif,” sebut Branch Head Nissan Datsun Khatib Sulaiman, Padang, Edwar, kepada Haluan, Kamis (1/2).

Ia menerangkan, crossover mungil itu bakal dibekali dengan lampu proyector yang dikombinasikan dengan LED, foglamp yang terletak tepat di bawah headlamps, grill dengan model honeycomb khas Datsun, skid plate di depan dan belakang, side skirt, dan pelek palang berukuran 15 inci.

Datsun Cross, kata Edwar, merupakan mobil dengan kapasitas penumpang 5+2 yang merupakan crossover pertama Datsun yang kembali hadir di Indonesia pada 2014. Dari desainnya, Datsun Cross masih mengambil garis-garis milik Datsun Go+, tetapi lebih bergaya petualang dengan dimensi lebih besar.

Karakter itu bisa terlihat dari fog lamp yang diposisikan agak tinggi, bumper bernuansa agresif, dan disematkannya roof rail di atapnya. Kesamaan lain dengan Go+ adalah konfigurasi tempat duduk dengan tujuh penumpang, atau memakai istilah Datsun ‘5+2’,” tuturnya.

DATSUN CROSS — Salah seorang Sales Executive Datsun Khatib Sulaiman, Padang, memperlihatkan foto Datsun Cross di Diler Nissan Datsun Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (1/2). IST

Berbicara mengenai mesin, kata Edwar, Datsun Indonesia menyematkan unit berkapasitas 1.200 cc 3-silinder dengan pilihan transmisi manual dan otomatis.

“Datsun Cross merupakan model ke6 yang dijual secara global,” katanya.

Keunggulan lainnya, kata Edwar, Datsun Cross memiliki dual airbag yang berfungsi melindungi penumpang bagian depan saat benturan. Selain itu, Desain

modern yang melengkapi ketangguhan Datsun Cross untuk mempertajam gaya crossover di setiap sisi, memberikan gaya sporty dan tampil lebih tangguh, mampu mengangkut beban sampai dengan 30 kg.

Khusus untuk Sumbar, kata Edwar, Nissan Datsun akan mengadakan peluncuran Datsun Cross selama 5 hari di diler NissanDatsun Khatib Sulaiman mulai 3 Februari.

“Selama display launching berlang-

sung, bagi konsumen open indent varian Datsun Croos tersebut, kita berikan gratis kaca film V-Kool depan dan merchandise menarik lainya, dengan catatan DO maksimal April. Selain itu, kita juga berencana akan melakukan roadshow seSumbar dengan menggandeng d an mengajak konsumen lama serta Komunitas Datsun Indonesia (DGCI) Chapter Sumbar,” ucapnya. (h/hel)

Samsung Galaxy A8 dan A8+ Simbol Kekayaan Teknologi

GALAXY A8

GALAXY A8+

PADANG, HALUAN — Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan Galaxy A8 dan A8+ yang mengadaptasi keunggulan dengan teknologi Water and Dust Resistant yang menjadikannya dapat digunakan dalam setiap kondisi, bahkan saat berenang ataupun terkena air hujan.

Store Manager Samsung Store Jalan Damar, Haris, mengatakan, selain tahan air, Galaxy A8 dan A8+ memiliki keunggulan infinity display, dual front camera dengan fitur live focus, kamera belakang dengan F1.7, serta desain premium berlapis kaca dan metal, Kamis (1/2).

“Galaxy A8 (2018) dan A8+ (2018) menjadi andalan baru Samsung, disebut sebagai ponsel semipremium,” ujarnya.

Spesifikasi Galaxy A8 (2018) dan Galaxy A8 Plus (2018), kata Haris, sedikit banyak mencomot lini andalan Galaxy S8 dan Galaxy Note 8, antara lain, infinity display, asisten Bixby

Vision, dan kamera ganda alias dual-camera.

“Hanya saja, spesifikasi Galaxy A8 (2018) dan A8 Plus (2018) itu s edikit banyak menyesuaikan dengan kebutuhan anak muda kekinian yang energik dan mengikuti tren.

Misalnya, soal kamera ganda yang diletakan di sisi depan untuk selfie, berbeda dengan Galaxy S8 dan Galaxy Note 8 yang menyematkannya di sisi belakang,” tutur Haris.

Relationship Office Samsung Store, Cici, mengatakan, kalau kamera ganda pada Galaxy A8 dan Galaxy A8 Plus berfungsi membidik swafoto (selfie) dengan rentang lebar dan swafoto portret berefek bokeh yang mumpuni.

“Selain dari spesifikasi, harga Galaxy A8 (2018) dan Galaxy A8 Plus (2018) juga disesuaikan dengan sasarannya. Meski memiliki desain dan fitur premium, Samsung mematok harga Galaxy A8 Rp 6,5 juta dan Galaxy A8 Plus Rp8 jutaan,” tuturnya. (h/mg-rei)

Sambut HPN, 39 Perupa Sumbar Gelar Pameran PADANG, HALUAN — Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Sumatera Barat, kumpulan perupa dan seni kreatif Sumatera Barat bekerja sama dengan Dinas

www.harianhaluan.com

Kebudayaan menyelenggarakan pameran seni rupa dan seni kreatif. Sebanyak 39 perupa Sumbar mempersembahkan karya terbaik yang bertemakan kebudayan dan pariwisata Ranah

Minang.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, mengaprasiasi pameran seniman perupa dan kurator, serta pematung nasional, Yusman, dari Yogya, yang mengikuti pameran itu.

“Pameran ini merupakan kearifkam lokal memberikan pesan budaya ranah minang, sebagai kebanggaan dan jati diri masyarakat kita,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Irwan menyatakan, saat ini, dari hasil pencarian, ada lebih 600 macam pakaian bundo kanduang khas budaya Minang, yang sedang dikumpulkan dalam bentuk buku.

Selain itu, diketahui juga, ada ratusan jurus silat khas Minang yang hampir hilang karena banyak tokoh silatnya sudah tiada.

“Gerakan jurus-jurus silat itu akan kita dokumentasikan, divideokan dan dibukukan agar bisa menjadi pelajaran bai generasi masa depan.

Menurutnya, ragam seni budaya yang ada di tengahtengah masyarakat Minang ini menjadi kekayaan intelektual yang hebat sekaligus sebagai potensi budaya Sumbar.

“Kesemua itu perlu kita gali kembali untuk meles-

GUBERNUR Sumbar, Irwan Prayitno; Dirjen Kebudayaan, Hilmar Farid, dan Kepala Tambud Sumbar, Muasri, menabuh gendang tabuh saat meresmikan pembukaan pameran seni rupa dan seni kreatif di Galeri Tambud, Padang, Kamis (1/2). Pameran itu diadakan dalam rangka menyambut HPN 2018 di Padang. IST

tarikan dan memajukan budaya Ranah Minang sebagai jati diri peradabaan masyarakat Minang. Pembangunan gedung kebudayaan merupakan rumah milik seniman dan budayawan Sumbar yang dibangun untuk kebutuhan

dan kepentiang kemajuan kreasi dan kreatifitas untuk kemajuan seni dan budaya Sumbar. Pemprov Sumbar berkeinginan bagaimana mengimplementasikan budaya, adat istiadat sebagai jati diri dan untuk membangkit batang terandam,” ucapnya.

Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, menyampaikan, pihaknya sangat senang dengan pembangunan yang telah dilakukan Pemprov Sumbar dalam memajukan pembangunan daerah, termasuk gedung kebudayaan Sumbar yang cukup megah.

“Namun, kita tidak bisa mengabaikan pembanguan sumber daya dalam pengembangan kebudayaan sebagai pembangun karakter dan

martabat bangsa. Para seniman dan budayawan merupakan pelaku yang patut menjadi perhatian agar mereka dapat tumbuh dan berkreasi mengembangkan budaya itu sendiri dalam peradaban dunia saat ini,” katanya.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Wilayah Sumbar, Heranof, menyampaikan, ia bangga dan mengapresiasi pameran ini sebagai satu jiwa yang kuat antara wartawan dan seniman serta budayawan.

“Pelaksanaan pameran ini merupakan tendangan pertama pertanda dimulainya penyelenggaraan HPN 2018 di Sumbar dengan tema “Meminang Keindahan di Padang Kesejahteraan,” ujarnya. (h/ rel-mg-rei)

 Redaktur: Holy Adib  Layouter: Luther

4

EKONOMI

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

Pelaku E-Commerce Wajib Mendaftar JAKARTA, HALUAN — Pelaku usaha perdagangan elektronik (e-commerce) bakal diwajibkan untuk mendaftar ke pemerintah. Hal ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Rancangan PP (RPP) sendiri saat ini sudah berada di Sekretariat Negara (Setneg).

Direktur Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN), Kemdag, Tjahya Widayanti, mengatakan, pendaftaran tersebut untuk mengawasi perdagangan daring (online).

Selain itu, penyelenggara perlu mengetahui penjual

yang terdapat dalam toko onlinenya. Penyelenggara juga perlu mengetahui dari mana produk penjual tersebut berasal. Dengan pendataan itu, pemerintah dapat mengetahui barang yang beredar di sektor perdagangan daring tersebut.

“Ada kewajiban pelaku ritel jual barang produk Indonesia sebanyak 80 persen, nanti dalam online juga demikian,” ujar Tjahya seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis (1/2).

Mengenai pendataan juga ditekankan oleh Men-

teri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara. Dia menyebutkan, pihaknya akan selaraskan data untuk memudahkan pengusaha.

Pendataan mengenai penyelenggara perdagangan digital itu nantinya akan

dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Pendataan itu dilakukan oleh BPS, Kominfo dan Kementerian Perdagangan itu menyiapkan info yang dibutuhkan bersama dengan BPS,” tuturnya. (h/kcm)

30.000 Ton Jeruk Kino Pakistan Banjiri Indonesia JAKARTA, HALUAN — Pakistan dan Indonesia merealisasikan kerja sama impor jeruk jenis kino sebanyak 1.500 kontainer atau 30.000 ton pada kuartal pertama.

“Untuk periode JanuariApril sebanyak 1.000 hingga 1.500 kontainer jeruk kino diimpor dari P akistan ke Indonesia,” ujar Direktur PT Tunas Maju Mandiri, Adi Putra Prajitna, di Jakarta Kamis (1/2).

Ia menjelaskan Indonesia dan Pakistan menjalin kerja sama impor jeruk kino pada bidang perdagangan sekitar November 2017.

Adi mengungkapkan, PT Tunas Maju Mandiri menargetkan pemasaran jeruk kino Pakistan sebanyak 90 persen tersebar pada pasar modern dan tradisional di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Selain itu, PT Tunas Maju Mandiri menyasar retail pusat perbelanjaan seperti Transmart Carrefour sebanyak 180 toko pada 19 provinsi di Indonesia dengan harga promosi Rp1.790 per 100 gram dari harga normal Rp3.250 per kilogram.

Adi mengatakan bahwa pengiriman jeruk impor ke Indonesia terkait dengan perayaan Imlek pada 16 Februari 2018 sehingga perm intaan akan buah tersebut meningkat.

“Sebab, buah jeruk sangat identik dengan perayaan Imlek,” tutur Adi, seperti dikutip dari Okezone.com.

Jeruk kino asal Pakistan memiliki ciri berbeda dengan jeruk lokal, antara lain lebih berwarna, bulat dan lebih berair, serta harga murah.

Atase Komersial Kedutaan Besar Pakistan untuk Indonesia Usman menyebutkan bahwa jeruk kino merupakan salah satu komoditas andalan yang diekspor pada sejumlah negara.

Selain jeruk, Usman menuturkan Indonesia dan Pakistan menjalin kerja sama perdagangan, seperti beras dan kapas, sedangkan komoditas andalan Indonesia yang diekspor ke Pakistan yaitu minyak sawit.

Usman mengungkapkan bahwa Indonesia dan Pakistan membebaskan bea masuk impor jeruk kino dan minyak sawit. (h/okz)

JERUK KINO PAKISTAN — Warga melihat jeruk kino Pakistan di salah satu pusat berbelanjaan di Jakarta baru-baru ini. Sebanyak 30.000 jeruk kino Pakistan membanjiri pasar Indonesia pada Januari-April tahun ini. IST

OJK Luncurkan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah JAKARTA, HALUAN — Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan Layanan Informasi Penerbitan Obligasi Daerah. Akses informasi ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan penjelasan dan panduan terkait rencana penerbitan obligasi daerah.

“OJK mendorong penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota sebagai upaya pendalaman pasar keuangan

sekaligus sebagai alternatif pembiayaan pembangunan daerah,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen dalam pernyataan resmi, Kamis (1/2), seperti dikutip dari Kompas.com.

Layanan Informasi Obligasi Daerah diharapkan menjadi media penyampaian informasi mengenai penerbitan obligasi daerah yang mudah diakses, efektif, dan komprehensif. Masyarakat, khususnya Pemerintah

Daerah yang memerlukan informasi mengenai mekanisme, persyaratan dan tata cara penerbitan obligasi daerah melalui telepon 02129600150 dan email info.obda@ ojk.go.id.

Sebelumnya, OJK bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta pelaku pasar telah membentuk Tim Fasilitasi dan Pendampingan Obligasi Daerah yang bertugas meningkatkan kapasitas dan kesiapan Pemda untuk me-

nerbitkan obligasi daerah.

Tim tersebut dapat memberikan pendampingan kepada Pemda sejak awal proses persiapan yang meliputi hal-hal teknis seperti pemilihan dan penyiapan kegiatan atau proyek yang a kan didanai, penyiapan mekanisme penganggaran, penyiapan unit pengelola obligasi daerah, serta penyiapan pemenuhan persyaratan pernyataan pendaftaran dalam rangka penerbitan obligasi

daerah.

Untuk itu, di Kantor Bappeda Jawa Tengah di Semarang diselenggarakan pelatihan Pengelolaan Utang Daerah dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai Obligasi Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan daerah dan pelaksanaan implementasinya. Pelatihan diselengga-

rakan sejak 31 Januari hingga 2 Februari 2017 sebagai tindak lanjut penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu proyek percontohan Penerbitan Obligasi Daerah.

Pelatihan dihadiri perwakilan suku dinas di lingkungan Pemprov Jawa Tengah dan perwakilan dari 29 kabupaten serta 5 kota.

“Pelatihan dan akses informasi ini akan meningkatkan pemahaman dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam menyiapkan langkah-langkah lanjutan dalam penerbitan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerahnya masingmasing,” tutur Hoesen. (h/ kcm)

DSN MUI-OJK Siapkan Fatwa Fintech Syariah JAKARTA, HALUAN — Dalam waktu dekat, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama In donesia (DSNMUI) bersama Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) bakal mengeluarkan fatwa mengenai financial technology ( fintech) pembiayaan berbasis syariah. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengawal perkembangan bisnis pinjam-meminjam di sektor digital tersebut.

Anggota DSN MUI, Adiwarman Karim, mengatakan, pihaknya sudah merangkum berbagai akad yang sesuai sebelum mengeluarkan fatwa. Hal ini dilakukan untuk menjadi landasan untuk transaksi fintech syariah.

Setelah bisnis fintech pinjam-meminjam konvensional meroket, kini fintech lending syariah juga turut meramaikan industri ini.

“Peminat fintech lending syariah bukan hanya muslim saja, tapi dari non-muslim pun tertarik, sehingga pangsa pasarnya masih luas sekali,” kata Adiwarman seperti dikutip dari Kompas.com, Kamis (1/2).

Saat ini, setidaknya sudah ada empat perusahaan fintech lending syariah yang sedang mengurus pendaftaran ke OJK. Khusus fintech syariah ini belum ada aturan yang bisa dirujuk oleh industri.

DSN MUI bersama OJK tengah membahas lebih lanjut mengenai fatwa tersebut.

Jika tak ada aral melintang, www.harianhaluan.com

dia berharap Februari ini fatwa tersebut bisa meluncur.

Rencana merilis fatwa ini juga menyusul hadirnya produk baru berbasis syariah yang ditelurkan oleh PT

Investree Radhika Jaya (Investree). Sejak dilakukan uji coba layanan pada November 2017, Investree sudah menyalurkan pembiayaan syariah sebanyak Rp2,7 mi-

liar.

Tahun ini, Investree membidik kontribusi syariah bisa mencapai 20 persen dari target keseluruhan sebesar Rp1 triliun. (h/kcm)

 Redaktur: Holy Adib

 Layouter: Luther

OPINI

K

HALUANISME  Tim Saber Pungli Kota Solok Beraksi  Kok tak jera-jera juga ya?  Pantai Padang Dilengkapi CCTV dan Mikrofon  Banyak gunanya itu, Cuma merawatnya siapkah?

www.harianhaluan.com

5

BI dan OJK vs Bitcoin

Daya Saing Warga ondisi perekonomian masyarakat sejak beberapa bulan terakhir terus memburuk. Harga barang hasil pertanian pada umumnya anjlok. Sebut saja kelapa sawit, karet, coklat, pinang dan lain sebagainya. Dulu ketika krisis ekonomi tahun 1998 yang kesusahan adalah para pelaku ekonomi menengah ke atas atau yang tinggal di perkotaan.

Sedangkan para petani yang di pedesaan malah tersenyum. Karena apa? Karena waktu itu nilai rupiah ambruk hingga Rp17.000 per USD, tetapi barang hasil pertanian di pasar dunia internasional harganya melejit dan permintaan tetap tinggi.

Sedangkan pada kisis ekonomi petani malah menangis, belum lagi wacana soal beras impor. Meskipun hasil panen kebun lumayan banyak, namun harga jual di pasar dunia anjlok, karena turun drastisnya permintaan dari Negara-negara pengimpor.

Sementara harga barang-barang kebutuhan yang lain naik meroket. Apalagi untuk barang-barang yang komponen atau bahan produksinya sebagian adalah barang impor.

Minyak sawit contohnya, permintaan Negara Cina dan India selaku pengimpor terbesar terus melorot, menyusul terjadinya krisis ekonomi di kedua Negara dan Negaranegara lainnya. Akibatnya harga sawit pada beberapa daerah di Sumbar dan Indonesia pada umumnya terjun bebas hingga titik terendah, yakni Rp300/kg.

Kondisi perekonomian masyarakat makin tertekan lagi menyusul rendahnya serapan anggaran yang berakibat sejumlah kegiatan proyek pemerintah tidak berjalan.

Akibatnya angka kemiskinan di Sumbar meningkat. Hal ini diperparah dengan perekonomian Indonesia yang masih lesu akibat tekanan global.

Naiknya angka kemiskinan di Sumbar akibat serapan anggaran yang rendah dan ditambah dengan melemahnya perekonomian nasional. Angka kemiskinan tersebut selalu berubah-ubah atau berfluktuatif. Dari data yang dikeluarkan BPS memang angka kemiskinan Sumbar menunjukan peningkatan. Tapi jumlah itu biasa berubah, karena disebabkan banyak faktor.

PBS menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yakni; 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m persegi per orang. 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/kayu murahan. 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.

4)Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.

Berikutnya, 8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.

9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10). Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari. 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik. 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. 14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dianggap tergo long miskin. (*)

JUMAT,272 OKTOBER FEBRUARI2016 2018 KAMIS, 1626 Jumaidil Awal1438 1439HH Muharram

RONNY P SASMITA

B

ank Indonesia (BI) mengingatkan supaya masyarakat t idak m enggunakan mata uang virtual (cryptocurrency) termasuk bitcoin Lantaran mata uang tersebut memiliki sejumlah risiko. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, telah melakukan penilaian terhadap perkembangan mata uang digital tersebut. Kepada media ia menuturkan, mata uang digital berisiko karena bukan regulator atau administrator yang mengaturnya. BI juga menilai mata uang digital tersebut berisiko dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lebih dari itu, Agus pun mengatakan, BI melarang perusahaan yang menyediakan sistem pembayaran melakukan transaksi dengan mata uang digital. “BI sebagai otoritas moneter sistem pembayaran memberikan larangan kepada semua perusahaan jasa sistem pembayaran yang ada di bawah supervisi di bawah BI untuk melakukan transaksi terkait bitcoin,” ungkap dia.

Beberapa waktu belakangan Bitcoin memang jadi pembicaraan h angat di pelataran ruang publik Dunia, tak terkecuali indonesia. Selain karena nilainya kian hari kian menggila, di Indonesia bitcoin menuai prokontra tersendiri lantaran posisinya dalam regulasi finansial Indonesia yang ambigu. OJK dan Bank Indonesia belum menemukan posisi yuridis yang pas untuk bitcoin.

Ambiguitas tersebut adalah akibat belum terjawabnya pertanyaan apakah bitcoin adalah alat pembayaran elektronik atau instrumen investasi.

Jika bitcoin adalah alat bayar yang bisa di-address ke mata uang tertentu, terutama mata uang Indonesia, maka wewenang dan regulasinya masuk ke ranah Bank Indonesia. Sementara itu, jika bitcoin adalah instrumen inves-

tasi di mana pemegangnya bisa mendapatkan keuntungan (gain) lantaran fluktuasi harganya yang sangat volatile, maka ranahnya ada di OJK. Atau jika Bitcoin adalah investasi yang bersifat perdagangan (futures trading) seperti komoditi dan foreign exchanges (futures forex), maka ranahnya ada di BBJ yang juga ada di bawah OJK, seperti di Amerika.

Posisi hukum bitcoin menjadi ambigu karena di satu sisi bisa dijadikan alat pembayaran pada gerai-gerai online tertentu, seperti amazon dan gamegame online dan di sisi lain bisa pula dijadikan instrumen investasi. Para pemegang bitcoin bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mentransaksikan bitcoin ke dalam perdagangan, yakni karena pergerakan nilainya yang tergolong sangat volatile. Lihat saja, para pemegang bitcoin yang membelinya saat harga masih rendah otomatis sudah mengantongi keuntungan yang sangat besar saat ini, tanpa harus memperdagangkannya.

Mengapa sulit untuk diakui sebagai alat pembayaran atau mata uang? Mari kita lihat definisi resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Menurut UU No. 7 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 1 , “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah.” Jika digabungkan dengan UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2, disebutkan bahwa “Uang rupiah adalah alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia”.

Nah, dari dua definisi tersebut cryptocurrency justru bisa dikatakan tidak resmi karena tidak dikeluarkan oleh NKRI dan bukan alat pembayaran yang sah. Karena itu lah, pada tataran kedaulatan, penggunaan Bitcoin secara masif tentu akan mengeliminir kedaulatan negara Indonesia dalam ranah moneter yang wewenangnya terletak di BI. Dengan eksistensinya yang ada di luar regulasi, tentu akan sangat merugikan sebuah negara, bahkan boleh jadi akan membangkrutkan otoritas moneter jika tidak ada regulasinya. Namun jika dilihat dari aturan di atas, larangan berlaku dari sisi penggunaan. Bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran, tapi tak ada larangan untuk memiliki.

Kendati demikian, cerita Bitcoin tampaknya tetap bergulir kencang. Apalagi sejak cerita seru terkait nilai bitcoin yang mendadak ambruk sekira 20 persen beberapa waktu lalu.

Dilaporkan Business Insider, Jumat (22/12/2017), nilai bitcoin sempat merosot tajam ke angka US$ 13.300 sebelum naik kembali ke level US$ 15.000. Jika dihitung, penurunan nilai bitcoin mencapai US$ 6.700 atau setara Rp 90 juta. Diukur dari level terendah yang disentuh beberapa waktu lalu, terhitung bitcoin telah kehilangan sepertiga dari nilainya.

Lantas makluk macam apakah bitcoin tersebut? Sangat penting untuk dimengerti bahwa bitcoin adalah mata uang semi-virtual dan bukan mata uang digital sepenuhnya. Bila berbicara tentang uang dalam ekonomi digital, maka kita berbicara tentang suatu komoditas ekonomi riil yang didigitalisasi. Misalnya, penggunaan kartu tapcash yang saldonya dihitung dalam rupiah.

Sementara uang virtual, lebih kepada bentuk uang yang tidak ada bentuk riilnya. Paling sering digunakan di belanja konten-konten permainan daring (game online).

Nah, oleh karena itu Bitcoin jelas bukan uang digital, namun tidak bisa juga dibilang virtual semata. Jika kita telisik sampai pada tahap branding awalnya, bahkan bitcoin benarbenar diberikan gratis sebagai reward seseorang dalam game online. Lama-kelamaan, bitcoin bisa untuk dibelanjakan secara sungguhan. Tak berbentuk riil, namun sudah mulai digunakan untuk belanja riil.

Di sini lah lucunya plus membingungkannya.

Sebenarnya, bitcoin dan semua jenis cryptocurrency (jenis mata uang digital) yang beredar saat ini berangkat dari ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara. Dalam cara pandang itu, negara terbukti berkali-kali lalai dalam mengelola sistem perbankan yang berujung pada krisis ekonomi. Bitcoin sendiri, diinisiasi setelah krisis ekonomi 2008, dengan gagasan desentralisasi keuangan sebesarbesarnya sampai pada level individu. Gagasan yang cukup anarki, jika boleh disebut demikian. Maka, untuk menciptakan anarko-individu yang merdeka dari sistem perbankan tradisional, bitcoin memberi kemampuan individu unt uk ‘mencetak’ uang sendiri. Istilahnya, ‘menambang’.

Sistem ‘penambangan’ tersebut mensyaratkan kemampuan algoritma yang mumpuni untuk memecahkan kode, di mana setiap kode yang tepat akan diberi reward sejumlah milicoin. Dengan ‘penambangan’ sebagai satu-satunya me

tode untuk memperoleh setiap keping bitcoin secara orisinil, maka ada suatu merit system (sistem yang mensyaratkan kecerdasan sebagai syarat kualifikasi) yang diinginkan. Hanya yang terbaik dan tercerdas yang dapat menjadi kaya. Karenanya, tak hanya anarki, seseorang pun harus menjadi cerdas untuk juara. Sebut saja mirip dengan survival of the fittest versi Darwinisme.

Tapi lama-kelamaan, selain ‘menambang’, fenomena jual beli atau ‘investasi’ dari uang riil yang dikonversikan ke dalam bitcoin semakin marak.

Dengan begitu, secara prinsipil bitcoin dianggap sudah menemukan nilai intrinsiknya yang semakin riil dengan investasi uang riil. Ada titik-titik penurunan ekonomi di dunia nyata, entah itu minyak atau moneter dunia, yang menyebabkan orang-orang beralih investasi ke ekonomi digital. Pun bila ingin ‘menambang’, kian hari teknologi komputer dengan modal mahal pun semakin dipakai. Ujung-ujungnya, ada uang riil yang digunakan untuk modal ‘menambang’.

Dengan posisi dan fungsinya yang membingungkan, tapi ada dan eksis, Bitcoin haruslah disikapi dengan bijaksana. Sebagai bagian dari perubahan pada era digital, bitcoin maupun cryptocurrency lainnya yang bisa saja masuk Indonesia, seperti ethereum atau litcoin, tidak bisa terus dihindari. Negara pada akhirnya harus beradaptasi. Cryptocurrency adalah satu bagian dari digitalisasi seluruh aspek hidup manusia. Karena penggunaannya telah masif dan tanpa diatur, bitcoin telah menjadi sumber masalah-masalah dunia maya yang baru. Tindak kejahatan dapat terjadi di sana, misalnya pencucian uang, transfer uang kasus korupsi, sampai perputaran uang kelompok teroris. Kasus yang sempat terjadi pada Paypal di awal kemunculannya, atau kasus E-gold yang menyebabkannya pailit, dapat menjadi pelajaran.

Karenanya, meregulasi sistem secara ketat sampai memberi pajak pada setiap transaksi bitcoin adalah kebijakan yang wajar untuk dilakukan pemerintah. Dengan cara itu, nilai anarki atau desentralisasi bitcoin memang akan sedikit terkikis. Namun, proses menuju digitalisasi dunia ekonomi dan integrasi keuangan dunia perlahan-lahan juga dapat tetap melangkah maju. Pada akhirnya, fenomena bitcoin memberi kita pelajaran. Secanggih dan se-mendobrak apapun suatu

teknologi, ia tetap ciptaan manusia. Perlu konsensus dan otoritas tertentu untuk menjaganya agar tetap dalam marwah kemaslahatan umat manusia Perdebatan tidak sekedar itu, risiko memegang Bitcoin juga diperkirakan tak kalah membingungkannya. Risiko pertama yang digadang-gadang oleh a nalis adalah ketidak jelasan sejarah pencipta Bitcoin. Satoshi Nakamoto adalah nama yang diklaim sebagai pengembang awal bitcoin.

Namun, sampai saat ini identitasnya tak pernah diketahui oleh publik. Konon ia sempat berkomunikasi dengan publik via blog, email, maupun forum daring, namun tiba-tiba ‘menghilang’.

Muncul teori-teori yang berusaha menjelaskan siapa dia. Mulai dari apakah dia benar-benar orang Jepang, atau sebenarnya sekelompok orang Amerika Serikat, atau malah dia sebenarnya tidak ada. Misteri tersebut akhirnya menjadi salah satu penyebab kengerian sejumlah pengguna bitcoin.

Tanpa m engenal identitas pendirinya dan motif dibalik pengembangan bitcoin itu sendiri, ada rasa tidak aman yang muncul, bilamana bitcoin tiba-tiba ambruk, atau sis temnya ditarik dari peredaran.

Risiko lainya adalah soal keraguan atas sistem kompu terisasi dan algoritma bitcoin karena sampai hari ini setiap rupiah uang nyata hanya akan mendapat uang virtual sebagai investasinya. Setiap rupiah itu akan masuk ke kantong pembuatnya. Dengan cara pandang itu, Bitcoin dianggap miripmirip Ponzi scheme, atau skema penipuan berkedok bisnis di mana investor terbesar (pendiri bitcoin) akan mengambil revenue dari para investor kecil (para pemburu investasi bit coin). Dan logika semacam ini tentu bertolak belakang dengan metode yang dipercaya dan dilakukan oleh para ‘penambang’ bitcoin sejauh ini.

Kondisi-kondisi riskan yang belum dapat dijelaskan seperti itu yang membuat sebagian orang dan otoritas negara tak merasa aman menggunakan bitcoin. Vietnam dan Korea Selatan adalah contoh negara yang telah melarang bitcoin sepenuhnya. AS dan Perancis adalah contoh yang memberi regulasi ketat bagi bitcoin. Sementara Jepang dan Tiongkok adalah pendukung utama dan telah mengintegrasikan bitcoin dalam sistem perbankan nasional.(*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia/ EconAct

Iklan di Pohon Apakah larangan memasang poster di pohon atau tiang listrik hanya untuk momen pilkada saja. bagaimana dengan iklan sedot WC dan iklan jasa angkutan pindah yang juga banyak dipasang, apakah tidak dilarang.

Terimakasih 08126684xxxx

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

POLITIK

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MENUJU PILKADA SERENTAK

Gerakan Mesin Partai Menentukan PADANG, HALUAN—Sejumlah pengamat politik menilai, kedua bakal calon walikota Padang (incumben) harus bisa menggerakkan mesin partai untuk mengelola dan memanfaatkan isu yang ada untuk menang pada pilkada Padang 2018 mendatang.

Bukan banyaknnya partai yang menentukan, melainkan bergerak tidaknya mesin politik partai.

“Keterampilan dalam mengelola isu juga sangat menentukan, makanya mesin politik paslon harus benar-benar bergerak untuk memainkan isu yang ada,” ungkap Pengamat Politik dari Universitas Andalas (Unand) Dr. Aidinil Zetra,S.IP M.A, Kamis (1/2).

Aidinil Zetra menilai, jika membaca potensi ketiga pasangan calon tentunya merujuk pada hasil survei.

Banyak lembaga survei, baik yang dibiayai oleh tim kesepakatan calon maupun lembaga survei independen lainnya.

Jika melihat mayoritas hasil survei, peluang incumben (Mahyeldi) cukup besar karena beberapa hasil survei menunjukkan seperti itu.

Namun demikian, dengan rentang waktu pilkada yang masih cukup lama juga men-

jadi peluang besar untuk Emzalmi mengejar posisi nomor satu karena berbagai kemungkinan bisa saja terjadi menjelang hari pemilihan.

“Dari berbagai usaha yang dilakukan mesin politik ketiga paslon juga akan sangat menentukan, apakah mereka akan mampu mengubah keputusan pemilih yang sudah menetapkan pilihan atau yang paling penting sekali adalah kemampuan dari mesin politik untuk pemilih yang belum menentukan pilihan (undecided voter) dan pemilih yang masih ragu (Swing Voter) yang cukup banyak,” jelasnya.

Selain itu, yang juga tidak kalah penting adalah kemampuan dari marketing figure (sosok) dari paslon yang ada khusnya paslon perseorangan yang terbilang

terlambat untuk melakukan namun masih ada waktu untuk memperjuangkannya.

“Calon perseorangan ini harus bekerja maksimal dan ekstra, karena munculnya terakhir dan masyarakat juga belum terlalu hafal,” ulas dosen Fisip Unand ini.

Berbeda dengan Bapaslon Emzalmi-Desri menurutnya, Bapaslon ini sudah mengantongi popularitas, tinggal lagi persoalah elektabilitas. Elektabilitas itu akan ditentukan oleh kemahiran (keterampilan) dari para pendukung (mesin politik), untuk memainkan isu.

Misalnya saja, jika keberhasilan yang terjadi saat ini ditunjukkan oleh Mahyeldi juga menjadi keberhasilan Emzalmi dan bisa dijadikan bahan saat s osialisasi ke masyarakat.

Keterampilan pasangan calon Mahyeldi dalam mempertahankan isu, kalau pasangan ini gagal mempertahankan isu didetik-detik terakhir maka potensi untuk gagal juga sangat besar.

Untuk wakilnya (Hendri Septa), jika dibandingkan dengan wakil Emzalmi (Desri Ayunda) juga kurang terkenal dan belum memiliki pengalaman yang jelas di

bidang pemerintahan. “Hal ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemilih nantinya, namundisisi lain pemilih juga akan melihat karena dia (Hendri) berpasangan dengan Mahyeldi yang sudah berpengalaman,” tambahnya.

Jadi, konfigurasi politik itu akan terus bergerak walaupun berat bagi pasangan Emzalmi-Desri untuk mengalahkan, namun peluang untuk menang akan tetap ada. Keunggulan dari pemilih Mahyeldi-Hendri, didukung oleh pemilih yang solid, dudukung oleh partai yang militan, kemudian men dukung kader sendiri.

“Kalau kedua paslon mampu mencari isu, terampil dalam mengelola isu yang muncul maka mereka bisa memenangkan suara mahyeldi. Pertarungan isu, kemampuan untuk mengelola isu akan mempengaruhi paslon karena pemilih akan melihat hal itu.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Padang Nora Eka Putri melihat Bapaslon incumbent (Mahyeldi dan Emzalmi) sama-sama memiliki modal yang lebih jika dibandingkan Bapaslo perseo-

rangan. Karena sama-sama memiliki nama, walaupun tidak bisa dikatakan popular namun masyarakat sudah mengenal mereka. Namun begitu, mengenal ini juga belum bisa dikatakan positif semuanya karena masyarakat meiliki penilaiannya masing-masing terhadap kedua incumbent.

“Kalau memang incumbent ini dianggap sudah memenuhi semua janji-janjinya pada masyarakat, maka mereka akan terpilih lagi.

Tapi dilihat juga siapa menu rut masyarakat yang bekerja apakah walikota atau wakilnya, nah ini akan menjadi pertimbangan juga,” ulasnya.

Namun juga tidak dipungkiri, akan ada sejumlah janji yang hingga kini masih belum tuntas direalisasikan oleh incumbent. Misalnya saja, persoalan terminal di Anak Aia, permasalahan tanah tanah, lapangan peker jaan yang dijanjikan, dan sejumlah janji-janji lainnya yang saat ini berhenti di tengah jalan (terbengkalai).

Untuk itu, tim kedua Bapaslon harus benar-benar bekerja untuk meyakinkan masyarakat apa penyebab dari belum terealisasinya janji tersebut. Selain itu,

Salingka ngka

www.harianhaluan.com

ungkap Nora.

Namun begitu, tidak tertutup juga kemungkinan untuk mendapatkan tempat di hati masyarakat karena kehadiran sosok baru. Misalnya saja, ada masyarakat yang pesimis dengan incumbent karena tidak terealisasinya janji-janji sebelumnya sehingga dengan kehadiran sosok baru ini membuat masyarakat memiliki harapan baru untuk membawa perubahan. “Pasangan ini harus bekerja keras, yang pertama sekali untuk mensosialisasikan ke masyarakat karena mereka tidak begitu dikenal. Selain itu, pengalaman dibidang pemerintahan juga belum Nampak oleh masyarakat.

Untuk itu, mereka harus membuat program kerja yang benar-benar mengena di hati masyarakat,” ujarnya.

Menurut Nora, saat ini belum begitu terlihat potensi kemenangan ke tiga Bapas lon karena ketiganya belum mensosialisasikan apa saja visi misi dan program kerja nya. “Kita hanya bisa melihat dari sisi popularnya saja baru, karena kan belum ba nyak sosialisasi program dan visi misnya,” pungkasnya. (h/rin)

Indonesia Butuh Pemimpin Baru

KPU Padang Rancang Dua Dapil PADANG, HALUAN— HALUAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang merancang dua alternatif komposisi kecamatan dalam satu daerah pemilihan (Dapil), untuk pemilu legislatif 2019 mendatang. Kedua rancangan Dapil ini, nantinya akan jalani proses uji publik sebelum ditetapkan KPU RI. Koordinator Divisi Teknis KPU Padang, Chandra Eka Putra mengatakan, Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Padang per Desember 2017 lalu sebanyak 883.767 jiwa.

Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, terang nya, tidak ada penambahan jumlah kursi atau masih tetap sebanyak 45 kursi seperti periode sebelumnya. “Walau tidak ada perubahan jumlah kursi, namun untuk Dapil, KPU Padang diberi kesempatan membuat rancangan perubahan.

Nanti, rancangan Dapil ini akan diuji publik dan disampaikan ke KPU provisi lalu akan diputuskan KPU RI,” jelas Chandra pada rapat koordinasi (Rakor) Penyusunan Dapil Kota Padang untuk Pemilu 2019, Rabu (31/1) di aula Lantai II KPU Padang.

Di antara dua rancangan dapil itu, salah satunya masih sama dengan Pemilu 2014. Yakni Dapil Padang I yang terdiri dari Kecamatan Koto Tangah (10 kursi), Dapil II (Kecamatan Kuranji dan Pauh, 10 kursi).

Kemudian, Dapil III (Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Lubuk Begalung dan Lubuk Kilangan, 10 kursi), Dapil IV (Kecamatan Padang Selatan dan Padang Timur, 7 kursi) dan Dapil V (Kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo, 8 kursi).

Rancangan Dapil yang kedua, terang Chan dra, yakni Dapil Padang I (Kecamatan Koto Tangah, 10 kursi), Dapil Padang II (Kecamatan Kuranji, 7 kursi), Dapil Padang III (Kecamatan Pauh dan Lubuk Kilangan, 6 kursi).

Selanjutnya, Dapil Padang IV (keca matan Bungus Teluk Kabung dan Lubuk Begalung, 7 kursi), Dapil Padang V (kecamatan Padang Timur dan Padang Selatan, 7 kursi) dan Dapil Padang VI (kecamatan Padang Barat, Padang Utara dan Nanggalo, 8 kursi. “Simulasi ini masih percobaan awal. Kami akan meminta masukan dari semua pihak dan nanti akan kita uji publik, lalu kita usulkan ke KPU Provinsi, kemudian KPU provinsi lah yang mengusulkan ke KPU RI,” terangnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Umum, Logistik dan Keuangan KPU Padang, Mahyu din dalam sambutannya saat membuka kegiatan ini mengatakan, diskusi ini jadi yang terakhir membahas komposisi kecamatan dalam satu Dapil di Kota Padang untuk Pemilu 2019, antara KPU dengan pimpinan partai politik se-Kota Padang serta stake holder.

“Sebenarnya, diskusi menyangkut Dapil ini sudah berlangsung tiga kali dilakukan KPU. Hal ini dilakukan, agar dalam pileg 2019 nanti semua parpol tidak merasa keberatan,” ujar Mahyudin.

Rakor dihadiri pimpinan partai politik (Parpol) se-Kota Padang, para stakholder, anggota Panwaslu Padang, perwakilan dari Polresta Padang, Dandim 0312 Padang dan utusan sejumlah media massa.

Dalam sesi diskusi, perwakilan PKB Padang, Syahrial Koto menilai, dari dua alternatif yang ditawarkan KPU Padang, PKB meminta direvisi ulang. Perbaikan itu berada pada alternatif I dengan lima Dapil.

Sementara, perwakilan Partai Golkar, Yosrizal Effendi menegaskan, hasil Focus Group Discus sion (FGD) yang digelar KPU Padang beberapa waktu lalu dengan perwakilan Parpol, adalah sudah sepantasnya disampaikan ke KPU RI. (h/ rin)

bapaslon juga mesti memperlihatkan visi misi yang jelas dan nyata pada masyarakat. Dengan program-program kerja yang logis dan benar-benar membawa perubahan untuk masyarakat.

“Misalnya saja dulu dijanjikan di awal lima tahun masa kerja, tapi saat ini sudah hampir habis masa kerjanya tapi realisasi janji maish ada yang belum jalan bahkan dijanjikan lagi untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Berbeda dengan incumbent, Bapaslon dari jalur perseorangan Syamsuar Syam-Misliza dinilai sosok baru yang hadir ditengahtengah incumbent yang tidak memiliki popularitas yang sama dengan incumbent. Namun demikian, tidak tertutup juga kemungkinan untuk pasangan suami istri ini mendapatkan tempat di hati masyarakat. “Ini pasangan yang unik ya, suami istri. Bisa saja beragam penilaian dari masyarakat, karena hubungan emosional keduanya yang berbeda dengan pasangan kepala daerah lainnya karena suami istri.

Bisa saja timbul kecemasan apakah bisa suami istri ini mengurus daerah, apakah bisa professional nantinya,”

LOLOS- Ketua DPD Golkar Dharmasraya Ir. H Adi Gunawan,MM, bersama pengurus mengikuti verifikasi faktual oleh KPU setempat. Partai Golkar Dharmasraya merupakan salah satu partai yang dinyatakan lolos vereifikasi. MARYADI

Golkar Dharmasraya Lolos Verifikasi DHARMASRAYA,HALUANSalah satu syarat untuk keikut sertaan partai dalam pemilu yang akan datang adalah wajib lolos dalam verifikasi faktual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), hal itu sesuai dengan regulasi yang ada.

Partai Golkar Dharmasraya sebagai salah satu kontestan partai peserta pemilu yang akan datang, wajib menyampaikan bukti bentuk dukungan kepada KPU.Dalam verifikasi faktual Partai Golkar ada dua persyaratan mutlak yang musti diserahkan diantaranya pertama Kartu Tanda Anggota(KTA) yang sesuai dengan KTP elektronik.

Selain data pribadi anggota atau pengurus partai, dalam verifikasi itu KPU juga meminta bukti surat kepemilikan

kantor dan surat keterangan domisili.

Partai Golkar Dharmasraya menyerahkan jumlah dukung an ke KPU sebanyak 898 orang kader, dan wajib membuktikan dukungan minimal 5 persen dari jumlah yang disampaikan.

Ketua DPD Golkar Dharmasraya Ir. H Adi Gunawan,MM, melaluai Ketua Harian, Mulyadi, S.Ag, mengatakan, verifikasi Partai Golkar yang dilakukan KPU hari ini, alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan kita dinyatakan lolos.

Dia mengatakan, dalam verifikasi yang dilakukan KPU, Partai Golkar Dharmasraya telah menyiapkan sebanyak 45 anggota yang menyebar di 11 kecamatan serta keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen.

“Diantara partai peserta

pemilu, barangkali partai kita yang paling banyak menyerahkan jumlah dukungan, dan alhamdulillah semuanya lolos.

Sedangkan untuk kantor partai kita sudah miliki sendiri dan tidak ngontrak lagi,”katanya.

Sementara itu, Komisioner KPU, Zinal Effendi, menngatakan, untuk verifikasi faktual Partai Golkar untuk sementara ini dinyatakan lengkap.” Un tuk sementra ini lengkap, kalau untuk yang putusannya tentu lewat rapat pleno KPU,” jelasnya.

Dikatakannya, keputusan lolos tidak lolos suatu partai dalam verifikasi faktual, akan diputuskan dalam pleno MPH, sedangkan batas dalam melengkapi semua kekurangan terkait verifikasi faktual, adalah Kamis tanggal 1 Februari.(h/mid)

JAKARTA, HALUAN - Wa kil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa bangsa Indonesia ke depan membutuhkan pemimpin baru. Karena itu dia mendorong kader-kader muda potensial di partai politik untuk maju dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, saat ini rakyat menghadapi berbagai masalah karena negeri ini dikelola dengan narasi yang gamang, seperti slogan ‘kerja, kerja, kerja’ tanpa perencanaan dan agenda yang jelas di masa depan. ”Kita seperti berjalan hanya untuk hari ini dan kepentingan jangka pendek. Pembangunan infrastruktur telah dijadikan simbol keberhasilan penguasa saat ini sehingga menghiraukan program keberhasilan yang telah dicapai penguasa sebelumnya,” katanya, Kamis (1/2).

Rakyat, menurut Fahri, telah diabaikan dan menjadi korban pencitraan. Di lain sisi, banyak oknum dan pihak-pihak tertentu mendapatkan jatah pengelolaan SDA yang melimpah.

“Rakyat telah m engeluh akan situasi hidup seharihari. Program Nawacita yang menjadi konsep dasar pembangunan dalam kampanye dan menjadi citacita mulia, mulai redup dari telinga kita,” ucapnya.

Bahkan, Fahri melihat kesenjangan ekonomi terjadi melebar dan terus melebar, termasuk, pembelahan

akibat pilihan politik pun terjadi yang ironisnya, negara menjadi aktor pemicu pembelahan. Isu radikalisme dan ekstrimisme adalah strategi kaum populis di pra-pertarungan elektoral Eropa dan Amerika sekarang ini akan diujicobakan.”Di Asia, juga Indonesia. rakyat menderita.

Maka itulah, rakyat hari ini butuh makan, sandang dan pangan. Juga butuh kepastian dan harapan, mereka ingin diperhatikan layaknya manusia yang beradab dan merdeka di negeri yang kaya raya ini,” katanya.

Karenanya, Fahri tidak memungkiri kalau rakyat ingin semua pemimpinnya bersatu dalam ikatan kebangsaan, juga butuh pemimpin yang dapat mewujudkan janji dan cita-cita kemerdekaan. “Pemimpin yang tahu tentang apa yang dirasakan dan merasakan apa yang diinginkan. Mereka ingin merdeka dari berbagai penderitaan dan tekanan berbagai dimensi kehidupan,” ujar Fahri.

Karena itu, Fahri Hamzah mendorong tokoh-tokoh mu da berpotensi yang ada di partai politik (parpol) atau anggota parpol agar mau maju menjadi calon presiden pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

“Kita tahu kombinasinya nanti cuma empat, maksimal kandidat. Tetapi, dengan mendorong mereka semua mau menjadi capres, itu arti nya kita mendorong mereka terbuka tentang rencana mere ka memimpin bangsa kita,” kata Fahri. (h/sam)

Data dan Syarat Lengkap, Hanura Solses Lolos Verifikasi SOLOK SELATAN, HALUAN - Hari kedua pelaksanaan verifikasi faktual partai politik (parpol), KPUD Solok Selatan (Solsel) lakukan verifikasi di kantor partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang berlokasi di jalan raya Jorong Timbulun, Padang Aro, Sangir pada Rabu (31/1) lalu.

Kegiatan verifikasi disekretariat Hanura dihadiri komisioner KPU dan diawasi Panwaslu Solsel, Ade Kurnia Zelly.

Kedatangan disambut, Ketua DPC Hanura, Marwan Effendi dan Sekrestaris, Afdal serta puluhan anggota dan simpatisan partai Hanura.

Ketua DPC Hanura Solsel, Marwan Effendi dalam jumpa persnya usai verifikasi mengatakan, pihaknya bersama pengurus, anggota dan simpatisan serta kader partai Hanura bersyukur dan bangga atas

lolosnya partai berlambangkan panah itu menjadi partai peserta pemilu 2019. “Suatu kebanggan bagi kami, banyaknya simpatisan dan kader-kader dari kaum perempuan sehingga keter wakilan perempuan untuk melaju kelegeslatif nanti sudah terpenuhi sebanyak 33 persen keterwakilan perempuan,” katanya.

Marwan menambahkan, partai Hanura lebih banyak diminati oleh kaum perempuan dan untuk keterwakilan itu, kami dari pengurus tidak pernah memberikan imbalan kepada mereka. “Bahkan dipartai Hanura ini jika ada kegiatan kegiatan kami mengganti uang transportasi mereka,” jelasnya.

Senada, Sekrestaris DPC Hanura Solsel, Afdal mengatakan target perolehan kursi dilegeslatif untuk 2019 sebanyak empat kursi. “Kami optimis karena dilihat dari perja-

lanan partai sangat didukung oleh masyarakat dan kerja kami nyata. Sejak partai Hanura ini dipimpin oleh DPD Provinsi

Sumatra Barat, Marzul Veri, partai Hanura ini lebih banyak kemajuan. Kedepan, bagaimana partai Hanura ini dapat

berkembang dan memberikan nilai plus ditengah masyarakat yang membawa perubahan kearah lebih baik,” tutupnya. (h/jef)

KETUA DPC Hanura Solsel, Marwan Efendi (kiri) dan Sekretaris Hanura Solsel, Afdal saat proses verifikasi faktual oleh KPU Solsel di kantor partai setempat. IST  Redaktur: Dodi Nurja   Layouter:Yohanes

UTAMA

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

7

Wakil Rakyat Kaji Kasus Tanah Maboet PADANG, HALUAN – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat Forum Nagari Tigo Sandiang di Aula Universitas Baitturahmah, Kamis (1/2). Kedatangan politisi Gerindra itu untuk mendengar langsung aspirasi dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang.

Persoalan saling klaim lahan ini sudah lama terjadi, dan jadi pemberitaan berbagai media. Beranjak dari itulah Fadli Zon akhirnya memutuskan untuk turun langsung ke Padang dan mendengarkan duduk persoalan dari masyarakat. “Saya menerima aspirasi dari masyarakat yang bergabung dalam Forum Nagari Tigo Sandiang terkait masalah tanah. Saya sudah mendengar kasus yang sudah merebak di media,” katanya.

Lebih lanjut Fadli menjelaskan, kasus tanah yang terjadi menimbulkan banyak pertanyaan, karena sudah lama. “Kasunya sendiri sudah lama, sudah didengar pemaparan kronologis bagaimana status tanah ini dari tahun 1931, 1954, dan 1982 dan melibatkan sebanyak 143 ribu masyarakat yang ada di sini,” jelasnya.

Pemaparan tokoh Forum Nagari Tigo

Sandiang, keputusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan untuk eksekusi, dan batas-batas tanah selalu berubah.

Menurut Fadli, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah dan aparat penegak hukum. “Kasus seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah. Aparat hukum juga harus berlaku adil. Kalau tidak akan menjadi masalah yang besar nantinya.

Di sini ada masalah hukum dan masalah sosial,” ulasnya.

Fadli berjanji akan mengkaji kasus ini di DPR dan akan menyerahkan ke komisi II dan komisi III. “Nanti, kami di DPR akan mengkaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak dan akan menyerahkan ke Komisi II dan Komisi III untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP),” terangnya.

Fadli menyatakan yang paling penting dari kasus ini bagaimana menjaga suasana yang kondusif dan menghindari tindakan yang melawan hukum dan bisa memicu konflik sosial. “Kita biarkan proses hukum ini selesai. Saya harap semua pihak bisa menahan diri,” tambahnya.

Ketua Umum Forum Nagari Tigo Sandiang Marzuki Onmar mengapresiasi kedatangan Wakil Ketua DPR-RI terse-

but. “Sangat kami apresiasi perhatian Wakil Ketua DPR ini. Masalah yang kami hadapi memang butuh pendampingan dan kejelasan,” katanya.

Marzuki menambahkan, pertemuan dengan Fadli Zon merupakan upaya menyampaikan harapan dari masyarakat.

“Pertemuan ini merupakan salah satu upaya menyampaikan harapan masyarakat yang ingin ketenangan, sampai ada kekuatan hukum tetap dalam persoalan yang terjadi,” tambahnya.

Saat ini upaya hukum yang dilakukan oleh Forum Nagari Tigo Sandiang berupa bantahan terhadap seluruh putusan pengadilan yang menginstruksikan pengukuran kepada BPN. Forum Nagari Tigo Sandiang menginginkan kembali kepada putusan 1931. “Ukurlah sesuai isi putusan 1931 ini yang batas-batanya sudah jelas,” tutupnya.

Sebelumnya, Jumat (26), warga memblokir Jalan Bypass, Kilometer 15, Kecamatan Koto Tangah. Emosi warga terpantik ketika mendengar akan adanya pengukuran lahan di tanah yang jadi objek sengketa oleh BPN Padang.

Mereka berkumpul, menentang kayu, menggelindingkan ban, membawa batu,

lalu membakarnya di tengah jalan. Siang itu di luar kendali.

Polemik yang mengusik sisi hati liar ratusan warga itu sebenarnya masalah klasik, yang tak kunjung sudah kisahnya.

Tentang saling klaim lahan yang bermula tahun 1931 lalu. Dimana, tanah yang kini yang sudah berdiri rumah-rumah warga, dan sejumlah bangunan lainnya, diklaim sebagai kepunyaannya oleh Mamak Kepala Waris (MKW) Kaum Maboet yang bernama Lehar. Bermodal putusan Landraad Nomor 90 yang keluar 87 tahun lalu, mereka menyebut memiliki lahan seluas 675 hektare dan terbentang di empat kelurahan, yakni Kelurahan Bungo Pasang, Aie Pacah, Dadok Tunggul Hitam dan Koto Panjang Ikur Koto.

Putusan tersebut keluar setelah perusahaan Belanda waktu itu, Naamloze Veenotschap Expolitie Van Onrderen de Goe-deren menggugat Maboet dan Oesoes terkait kepemilikan tanah seluas 765 hektar e yang merupakan ulayat Eigendom Verponding 1794 dengan Surat Ukur 30/1917. Kala itu, pengadilan menolak gugatan Naamloze Vee-not-schap Expolitie Van Onrderen de Goederen dan membenarkan kalau

tanah itu milik Maboet dan Oesos. Sejak itulah polemik bergulir dan melibatkan banyak pihak, termasuk ribuan warga yang berdiam di atas tanah tersebut dan sudah memiliki sertifikat.

Sedangkan masyarakat Koto Tangah yang secara tiba-tiba tanahnya diklaim oleh Kaum Maboet sontak menolak. Bukti-bukti tentang proses hukum sejak tahun 1931 hingga 2016 dikumpulkan. Satu persatu, masyarakat mengaku mulai menemukan bukti yang tidak sinkron antara keputusan Pengadilan dengan bukti real yang ditemukan. Beranjak dari kepemilikan bukti itulah perlawanan mulai dilakukan.

Baik secara hukum, juga dengan aksi.

Pemblokiran Jalur II Bypass Aia Pacah kali ini adalah kejadian berulang. Sudah acap kali demikian. Namun sayang, sejauh ini tidak ada penyelesaian secara konkrit atas permasalahan yang terjadi.

Warga yang melawan, lalu membuat wadah untuk berhimpun dan dinamai Forum Nagari Tigo Sandiang. Lewat forum inilah perlawanan gencar dilakukan. Sejumlah tokoh masyarakat tergabung ke dalam forum dan menjadi simbol kekuatan bagi masyarakat setempat. (h/mg-hkl)

Doa-doa .......................................... Dari Halaman. 1 Mak Katik ....................................... Dari Halaman. 1 yang menunggu kepastian, tapi juga keluarga di rumah. Hidup kami bergantung di sini. Jika operasional berhenti, hidup kami tak beraturan jadinya,” papar sejumlah karyawan.

Saat Kapolda keluar, para karyawan mendekat. Mereka bersalaman. Salah satunya Septiani. Dia gemetar ketika mengulurkan tangannya ke Irjen Fakhrizal, jenderal bintang dua yang baru saja keluar dari lobi Basko Hotel. “Terima kasih pak,” tutur Septi. Air matanya tak tertahan.

Tapi bukan kesedihan yang dirasakan Guest Personal Officer Basko Hotel itu. Bulir bening yang mengalir di pipinya merupakan air mata bahagia.

Fakhrizal dengan sigap menyambut jabatan tangan Septiani.

“Sudah nak, besok sudah mulai bekerja. Kabarkan kepada keluarga jika semuanya baik-baik saja. Tadi telah dibuat suatu kepastian, agar operasional tempat bekerja ini bisa beroperasi,” ungkap Kapolda berdarah Minang tersebut. Ucapan putera Agam itu disambut ucapan amin, yang seolah bertaut-taut keluar dari mulut karyawan.

Hal yang sama diungkapkan Hendra Irwan Rahim yang turut disalami. “Apa yang saya lakukan dengan Kapolda, murni untuk kepentingan seluruh karyawan yang menggantungkan hidup di operasional mal dan hotel. Bukan tentang persoalan hukum, tapi terkait nasib seribuan orang yang mencari nafkah di hotel dan mal

ini,” tutur Hendra.

Kedatangan Irjen Fakhrizal dan Hendra Irwan Rahim sebagai jawaban dari banyak pertanyaan terkait hakikat seorang pemimpin. Dua-duanya membuktikan jika tanggung jawab sebagai pemimpin adalah mengayomi.

Juga harus hadir ketika ada pihakpihak yang terpapar penderitaan.

“Yang bekerja di Basko Hotel dan Grand Mall ini keponakan-keponakan saya, warga Sumbar yang bagaimanapun caranya mesti saya perjuangkan. Kapolda sebagai putera Minang juga memiliki visi yang sama,” ucap Hendra.

Ucapan Kapolda dan Ketua DPRD Sumbar adalah penentram.

Wajah sumringah terpancar dari setelah mendengar kabar bahwa tempat mereka bekerja sudah bisa beroperasional kembali. Hampir dua minggu memperjuangkan nasibnya, akhirnya mendapatkan kepastian juga. “Mendengar instruksi Kapolda kepada PLN terkait masalah kelistrikan, kami merasa benar-benar tentram. Betul-betul merasakan memiliki sosok pemimpin. Ucapan terima kasih yang kami ucapkan tidak akan mampu mewakili kebahagiaan,” sebut Septi.

Sejak eksekusi 18 Januari lalu, sudah banyak aksi yang dilakukan karyawan. Mulai dari longmarch ke DPRD Sumbar, berunjuk rasa ke Pengadilan Negeri Padang, PLN Sumbar hingga mengadu ke Walikota Padang sudah dilakukan. Namun, hasilnya tak nampak.

Kepastian nasib yang mereka

harapkan, tidak jua ada, hingga Kamis siang Kapolda dan ketua DPRD Sumbar datang. “Kami semua bisa kembali bekerja seperti semula, dan berharap tidak ada lagi permasalahan seperti ini lagi,” katanya.

Muhammad Iqbal Saputra, karyawan yang kurang lebih sudah 1 minggu dirumahkan juga menyambut baik kabar kalau hotel dan mal sudah bisa beroperasi kembali serta kabar kalau karyawan yang dirumahkan akan dipanggil untuk bekerja. “Kurang lebih sudah seminggu saya dirumahkan, banyak ketakutan yang saya rasakan ketika tidak dipanggil kembali. Kini semuanya sudah berakhir,” ujarnya.

Sama dengan Septi dan Iqbal, Wide Gandoria, juru masak Basko Hotel merasa sangat senang dan sangat bersyukur dengan kembali beroperasinya hotel. “Alhamdulillah setelah beberapa hari kami tidak mempunyai kejelasan dalam bekerja, tidak tahu apa yang akan dilakukan. Akhirnya Jumat ini bisa kembali beraktifitas. Saya sangat berharap tidak ada lagi kasus seperti ini, karena ini merupakan tempat kami untuk menyambung hidup dan menghidupi keluarga kami,” jelasnya.

Banyak harapan tertumpang untuk ke depannya. Banyak doa yang keluar dari mulut para karyawan. Di doa-doa itu terselip nama Irjen Fakhrizal dan Hendra Irwan Rahim. Keduanya didoakan atas kepastian yang diberikan. (*)

Fadli Zon: ....................................... Dari Halaman. 1 gai langkah yang tepat. Sebab, dua unit usaha tersebut menjadi hajat hidup ribuan masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu saat meninjau dampak kerusakan yang terjadi setelah Pengadilan Negeri (PN) Padang melakukan eksekusi yang menyebabkan putusnya aliran listrik dan tak beroperasinya kedua unit usahat tersebut. Lebih memilukan lagi, eksekusi itu menyebabkan ribuan karyawan terancam kehilangan mata pencarian.

“Kami sudah menerima informasi dan pengaduan, dalam hal ini baru dari pihak Basko, tentang apa yang terjadi di Basko Grand Mall dan Hotel. Di mana, telah dilakukan satu eksekusi lahan yang dianggap tidak adil, karena pada putusan pengadilan tidak dijelaskan batas-batasnya, tapi eksekusi tetap dilakukan sehingga mengakibatkan berhentinya operasional hotel dan mall ini.

Bahkan dilakukan pemadaman listrik yang menjadi yang sama saja dengan mematikan usaha,” kata Fadli.

Dalam kunjungan itu, Fadli Zon didampingi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra Andre Rosiade datang bersama rombongan, dan mulai meninjau dampak kerusakan yang dihasilkan oleh eksekusi tersebut.

Mulai dari manelusuri Basko Grand Mall yang gelap gulita, untuk sampai ke titik-titik bangunan yang dihancurkan oleh alat berat pada Kamis 18 Januari lalu.

Usai melihat reruntuhan bangunan di Basko Grand Mall, rombongan p un beranjak ke Basko Hotel untuk melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi, sambil terus berdiskusi dengan kuasa hukum dan manajemen Basko Grup, mengenai duduk persoalan yang terjadi. Dengan penerangan lampu senter seadanya, Fadli Zon, Andre Rosiade, dan www.harianhaluan.com

rombongan menelusuri titik per titik bangunan yang telah hancur.

“Saya pikir ini satu persoalan yang mesti didudukkan. Baik persoalan hukum dan persoalan usahanya.

Karena dua tempat ini jadi hajat hdiup orang banyak. Bayangkan, ada seribuan orang yang bekerja di sini, dan mereka butuh kepastian akan masa depan mereka bagaimana selanjutnya. Ini juga persoalan kemanusiaan,” imbuh Fadli.

Sepanjang informasi yang ia terima dan fakta lapangan yang ia temui, Fadli menilai pihak pengadilan dalam kasus ini terlalu mudah melakukan eksekusi terhadap bangunan usaha milik orang per orangan. Sementara, di kota besar seperti Jakarta, kasus reklamasi dengan pembangunan yang “seenaknya” seolah dibiarkan begitu saja. “S eharusnya sebelum jalan eksekusi, dipertimbangan dulu oleh pemerintah daerah dan aparat penegak hukum.

Karena menurut saya, ini bentuk ketidakadilan perlakuan yang mengusik hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Apalagi Basko menyatakan punya sertifikat, meskipun saya belum lihat langsung. Nanti dampaknya itu bisa memicu persoalan berikutnya,” sambungnya lagi.

Lebih Baik Bernegosiasi Fadli pun sebagai salah seorang pimpinan di DPR RI tegas membuka diri dan menunggu pihak Basko untuk menyampaikan dokumen-dokumen terkait persoalan ini, untuk ia pelajari secara seksama.

Bagi Fadli, persoalan hukum tetap dikembalikan ke dalam konteks hukum, tetapi jangan sampai m elampaui batas dan terkontaminasi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. “Kalau pihak Basko dan PT KAI masih bisa bernegosiasi karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak,

kenapa ini tidak dilakukan.

Sebagaimana bisa dijalin kerja sama dengan pihak lain. Saya kira masalah ini bisa diselesaikan asal bisa duduk, dan semua pihak diperlakukan dengan adil,” pungkasnya.

Senada dengan Fadli Zon, Wasekjen DPP Gerindra Andre Rosiade mengaku sepakat dengan langkah yang diambil oleh Kapolda Sumbar bersama Ketua DPRD Sumbar dalam melindungi hajat hidup karyawan yang bekerja di Basko Hotel dan Basko Grand Mall. “Pada intinya tentu berharap agar PLN segera menyambungkan listrik ke bangunan ini.

Listrik nyala, usaha dimulai kembali. Karyawan dan keluarga mereka di rumah juga tidak akan cemas lagi akan kehilangan pekerjaan,” kata Andre.

Dipaparkan Andre, kepentingan hajat hidup orang banyak harus di atas kepentingan lainnya, termasuk dalam eksekusi yang dilakukan PN Padang. “Negara wajib hadir dalam setiap kesusahan rakyatnya, termasuk dalam persoalan Basko – PT KAI ini.

Jangan lihat sisi hukumnya saja.

Jangan lihat siapa yang akan menang dan kalah semata. Tapi lihat juga sisi kemanusiaan yang akan terjadi jika upaya paksa dilakukan. Ribuan orang akan terlantar, kehilangan mata pencarian. Jangan sampai itu terjadi,” tutur Andre.

Dijelaskan Andre, upaya hukum boleh saja berjalan, di sisi lain, persoalan seribuan karyawan mesti dicarikan pula solusinya.

Upaya penyambungan listrik kembali, menurutnya sangat tepat.

“Artinya, ada sisi kemanusiaan yang dipikirkan. Jika listrik tidak dialirkan, operasional hotel dan mal terhenti, siapa yang mesti bertanggung jawab atas hidup orang banyak yang menggantungkan hidup di sini?” lanjut Andre. (h/isq)

dalam Rangka Mendukung Hari Pers Nasional 2018” dan Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di Grand Inna Padang, Kamis (1/2).

“Selama ini dia (Mak Katik) hanya mendapatkan Anugerah Kebudayaan Kategori Seni Tradisi.

Kalau mau mendapatkan uang kehormatan hingga akhir hayatnya, penghargaannya harus berubah menjadi Penghargaan Kategori Maestro Seni Tradisi. Tiap tahun ada yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Maestro Seni Tradisi.

Lima orang satu tahun. Ada juri untuk menilai siapa yang pantas diberikan penghargaan itu,” ujar Nadjamuddin.

Selain itu, Nadjamuddin mengusulkan pantun-pantun karya Mak Katik untuk dibukukan oleh Kemendikbud. Apabila dibukukan oleh Kemendikbud, buku pantun tersebut tidak boleh diperjualbelikan. Pihaknya pun tidak memberikan honor atau royalti kepada Mak Katik atas terbitnya buku tersebut. “Kemendikbud hanya memfasilitasi untuk membukukan pantun-pantunya,” ucapnya.

Sementara itu, Kasi Sejarah

dan Nilai-Nilai Tradisi Budaya pada Dinas Kebudayaan Sumbar, Defrizal, mengatakan, sebelum mengusulkan nama Mak Katik untuk mendapatkan Penghargaan Kategori Maestro Seni Tradisi, pihaknya akan mengumpulkan semua dokumen yang berkenaan dengan Mak Katik. Dokumen yang akan diki rimkan ke Kemendikbud bersama usulan tersebut berisi segal hal yang dilakukan oleh Mak Katik selama ini yang berkaitan dengan seni tradisi. Syar at pentingnya sudah terpenuhi, yakni mendapatkan Anugerah Seni Tadisi dari Kemendikbud. “Secepatnya kami usulkan karena prosesnya lama di Kemendikbud. Sebulan hingga dua bulan ini akan kami siapkan dokumen tersebut dan dikirimkan ke Kemendikbud. Biasanya, dari pusat turun surat kepada kami untuk mengusulkan lima nama untuk lima kategori calon penerima anugerah dari Kemendikbud,” katanya.

Pada diskusi tersebut, Mak Katik m enyampaikan kepada Direktur Warisan dan Diplomasi Kebudayaan pada Kemendikbud,

Nadjamuddin Ramly bahwa ia mendapatkan Anugerah Kebudayaan Kategori Seni Tradisi pada 2011 oleh Kemendikbud. Ketika itu, ia dijanjikan mendapatkan uang Rp2,5 juta setiap bulan, tetapi ia belum pernah menerima uang tersebut hingga kini. Soal pantun, kata Mak Katik, ia sudah membukukan lima ribu pantunnya. Saat ini, ia punya 14 ribu pantun yang belum dibukukan. Ia berharap Kemendikbud membukukan pantunnya itu.

Mak Katik dikenal sebagai budayawan dan seniman Sumatra Barat yang serba bisa. Ia dikenal sebagai seorang tokoh yang peduli pada masalah seni, budaya, dan adat Minangkabau. Karena penguasaan dan kepedulian tersebut, ia diundang untuk mengajar sebagai dosen di University of Hawaii, Manoa, Amerika Serikat, dan Akademi Seni Warisan Budaya Kebangsaan Malaysia. Sementara itu, di dalam negeri, ia mengajar mata kuliah Etnologi Minangkabau dan Falsafah Adat Minangkabau di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. (h/dib)

Basko .............................................. Dari Halaman. 1 di Korps Bhayangkara Sumbar dan di pimpinan lembaga legislatif Sumbar itu menyatakan, jaminan diberikan demi kepentingan hajat hidup masyarakat yang bekerja di dua unit usaha tersebut.

“Besok sudah hidup listrik di hotel dan mall ini. Kami sudah bicarakan itu dengan PLN, dan saya menjamin tersambungnya listrik besok hari agar kedua usaha ini bisa beroperasi lagi,” kata Fakhrizal di hadapan para wartawan.

Kapolda secara tegas juga menjelaskan, kebutuhan akan listrik di kedua usaha tersebut sangat mendesak, sehingga bagaimana pun listrik harus kembali diaktifkan agar tidak berdampak pada masyarakat, baik bagi pengunjung, terlebih lagi bagi karyawan dan keluarga yang menggantungkan hidup di dua unit usaha tersebut. “Pertimbangannya jelas, hampir 1.500 karyawan tidak bekerja karena pemutusan aliran listrik di dua unit usaha ini.

Belum lagi hotel, ini kita akan menyambut Hari Pers Nasional.

Hotel tentu akan kita pakai.

Makanya saya minta ini disambungkan segera. Besok. Kalau soal hukumnya kami tidak ikut campur. Tetap sebagaimana koridor hukum berlaku,” imbuhnya.

Senada dengan Kapolda, Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim mengatakan, dampak dari pemutusan aliran listik pasca eksekusi adalah ancaman munculnya pengangguran baru dari kedua unit usaha tersebut. Padahal di sisi lain, pemerintah dituntut bekerja keras membuka lapangan pekerjaan yang baru. “Jika tidak beroperasi sebagaimana mestinya, ada 1.000 lebih karyawan yang terancam menganggur.

Seharusnya yang dicari itu cara untuk memunculkan lapangan pekerjaan yang baru, bukan malah memunculkan pengangguran.

Makanya ini jadi perhatian kami,” kata Hendra.

S elain itu, lanjut Hendra, Sumbar akan segera menjadi tuan rumah dalam pesta HPN. Sementara dampak dari eksekusi dan pemutusan aliran listrik ke Basko Hotel adalah tidak bisa beroperasinya hotel tersebut untuk tempat beristirahat tamu yang datang. “Pesta pers segera datang.

Banyak wartawan dari luar datang ke sini, presiden pun akan datang

ke sini. Jika fasilitas hotel tidak mencukupi kan memalukan bagi Sumbar. Makanya (hotel) ini harus bisa dipergunakan dulu. Setelah itu, adakan pertemuan lagi agar bagaimana ini bisa terselesaikan, dan tidak masuk arena hukum,” sebutnya.

Atas jaminan dari Kapolda Sumbar, General Manajer (GM) PLN Wilayah Sumbar Bambang Yusuf mengatakan, p ihaknya segera memulai pekerjaan penyambungan kembali listrik ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Ia menjanjikan, penyambungan aliran tidak akan memakan waktu hingga 24 jam. “Sesuai permintaan Kapolda dengan pertimbangan kemanusiaan, Insyaallah besok sudah bisa nyala kembali. Mudah-mudahan lancar pengerjaannya. Kemarin itu kami harus hati-hati karena gardu yang akan disambung itu berada di lokasi bekas eksekusi. Pemindahan travo sendiri, sementara masih tetap di tempat yang lama.

Setelah sebulan baru dipikirkan lagi kemana posisi yang pas,” jelas Bambang.

Kabar Gembira Bagi Semua Sementara itu, General Manajer (GM) Basko Grand Mall Roby Wiryawan mengatakan, ia sangat bersyukur atas dukungan Kapolda dan Ketua DPRD Sumbar untuk disambungkannya kembali aliran listrik ke unit usaha Basko Hotel dan Basko Grand Mall. Terlebih pertimbangan yang dipakai oleh dua orang pimpinan tersebut adalah pertimbangan kemanusiaan. “Atas dasar kemanusiaan, demi karyawan yang totalnya 1.250 orang, ditambah supplier jadi sekitar 1.500 orang. Belum lagi anggota keluarga mereka. Sehingga kurang lebih 5.000 orang sangat bersyukur dan berterima kasih atas jaminan yang diberikan oleh Kapolda,” kata Roby.

Hingga saat ini, lanjut Roby, pihaknya dengan terpaksa merumahkan lebih dari 200 orang karyawan karena dampak dari eksekusi yang memutus aliran listrik ke Basko Grand Mall. Itu belum termasuk kerugian yang diderita sejak 18 Januari lalu (proses eksekusi) yang diperkirakan sudah mencapai Rp35 miliar.

“Matahari Dept Store sebagai

 Redaktur: Bhenz Maharajo

tenant terbesar di Grand Mall ini sehari perputaran uangnya sampai Rp700 juta. Foodmart itu Rp300 juta. Belum puluhan tenant atau gerai lain. Sehingga sehari itu kerugian bisa mencapai Rp2 miliar. Itu belum termasuk kerugian di hotel, dan kerugian bangunan yang dihancurkan saat eksekusi,” jelas Robby lagi.

Sementara itu, Advokat Legal Basko Grand Mall dan Basko Hotel, Feri Ardiansyah Siregar menegaskan, bahwa segala materi hukum sudah clear dan selesai sejak dikeluarkannya berita acara pelaksanaan putusan pengadilan oleh Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang. Sehingga, upayaupaya yang dilakukan kali ini adalah memperjuangkan nasib seribuan karyawan yang terkena dampak langsung dari eksekusi tersebut. “Setelah mediasi dengan PLN bersama Kapolda dan Ketua DPRD, besok listrik nyala kembali. Karyawan yang sudah dirumahkan tentu akan kami panggil kembali. Ini kabar gembira bagi mereka,” kata Feri.

Basko Group Siap Sambut HPN Dengan kepastian jaminan penyambungan kembali listrik ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall, Jajaran Direksi Basko Grup Bernando mengatakan, sejauh ini pihaknya telah menerima pesanan (booking) kamar dari beberapa tamu yang datang ke Sumbar untuk mengikuti rangkaian agenda HPN. “Sudah ada yang booking, seperti dari Aceh dan dari kementerian yang sudah kontak kita. Kalau listrik tidak nyala tentu mereka tidak bisa nginap di sini, karena mereka tidak akan nyaman. Kesan ketidaknyamanan itu bukan untuk Basko Hotel saja, tapi untuk Sumbar. Karena mereka tamu HPN, bukan tamu hotel ini saja,” ujar Bernando.

Namun, dengan telah jelasnya kepastian jaminan dari Kapolda Sumbar, Bernando mengaku bersyukur dan siap menyukseskan rangkaian penyelenggaraan HPN di Sumbar. “Sejauh ini kami sudah stanby-kan kamar untuk HPN ini lebih kurang 120 kamar, dan itu akan terus meningkat. Dengan listrik yang nyala, tentu kami siap memberi pelayanan maksimal untuk tamu HPN,” tutupnya. (h/isq/len)  Layouter: Irvand

8

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JELANG UNBK 2018

Guru Minta Pelajaran TIK Kembali Masuk Kurikulum JAKARTA, HALUAN — Ikatan Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mendesak agar pelajaran TIK kembali dimasukkan ke dalam kurikulum. TIK dianggap sudah menjadi hal yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan siswa.

“Kami mendesak agar pelajaran mengenai TIK ini kembali dimasukkan ke dalam kurikulum,” ujar Ketua Umum Ikatan Guru TIK Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Bambang Susetyanto, kemarin.

Bahkan, kata Bambang, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Harris Iskandar mengatakan bahwa guru-guru PAUD “haus” akan pendidikan TIK. Bambang juga meminta agar kemdikbud tidak menganaktirikan guru TIK. Sebelumnya, Kemdikbud melakukan penghapusan pelajaran TIK pada Kurikulum 2013 dengan alasan mengurangi mata pelajaran. “Kemdikbud jangan menganaktirikan guru TIK. Kami akan perjuangkan kembali masuk ke kurikulum.”

Sementara itu, pemerhati pendidikan Indra Charismiadji mengatakan bahwa ada perbedaan pandangan antara Kemdikbud mengenai pelajaran TIK tersebut. “Kemdikbud masih berpandangan bahwa pendidikan TIK itu masih sebatas belajar komputer dan jaringan. Padahal itu zaman lampau, zaman sekarang pelajaran TIK itu belajar sains komputer dan bisa mulai sejak dini,” kata Indra.

Pelajaran sains komputer atau ‘coding’ bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Anak diberikan kesempatan untuk berkreativitas dalam memecahkan persoalan yang ada. “Orientasinya tentu saja beda. Guru hanya berperan sebagai fasilitator saja, bukan sumber utama pengetahuan itu,” papar Indra.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidkan, Bambang Winardji, mengatakan pendidikan TIK sendiri sudah diwadahi Kemdikbud dan dimasukkan ke dalam muatan lokal.

“Untuk memenuhi beban kerja, tidak hanya mengajar tapi bisa juga melalui mempersiapkan, merencanakan dan menerapkan manajemen informasi di sekolah.

Jadi guru TIK bisa memenuhi beban kerjanya,” kata Bambang. (h/rol)

SMKN 6 Padang Butuh Tambahan Komputer PADANG, HALUAN — Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Padang menggelar simulasi kedua Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), selama dua hari pada Rabu (31/1) dan Kamis (1/2).

RESMIKAN AULA — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi meresmikan Aula SMPN 2 Payakumbuh, Selasa (30/ 1). IST

SMPN 2 DAN SMPN 4 PAYAKUMBUH

Pemko Payakumbuh Anggarkan Pembangunan Toilet PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemko Payakumbuh bakal menganggarkan dana untuk pembangunan toilet di SMPN 2 dan SMPN 4 Payakumbuh masingmasing lebih kurang Rp1 miliar.

Pemko menganggap keberadaan toilet yang bersih dan sehat sangat penting untuk kenyamanan siswa di sekolah.

“Khusus untuk toilet sekolah, saya anggarkan dana satu miliar untuk satu sekolah. Tahun ini, kita berikan kepada SMP 2 dan SMP 4. Silahkan dimanfaatkan, bikin toilet yang bagus dan layak buat anak anak kita,” kata Walikota Payakumbuh, Riza

Falepi ketika meresmikan Gedung Aula SMPN 2 Kota Payakumbuh pada Selasa (30/1).

Menurutnya, tidak zamannya lagi WC sekolah itu bau dan jorok. Sudah saatnya sekolahsekolah memiliki toilet yang representatif dan memadai. Seharusnya anak-anak sekolah harus dikasihani, karena terpaksa menahan bau tak sedap selama berada di WC sekolah.

“Paradigma WC jorok harus kita rubah. Idealnya, satu WC untuk 30 siswa, artinya jumlah WC sekolah harus ditambah dan disesuaikan dengan jumlah siswa,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, mantan Senator Sumbar itu juga menekankan keseriusan pemko dalam memajukan pendidikan di Payakumbuh. Di samping ketersediaan tenaga pendidik yang be r kualitas dan k uri kulum, penyediaan sarana dan prasarana yang baik juga menentukan keberhasilan proses pendidikan.

“Alhamdulillah, SMPN 2 telah berhasil membangun sebuah aula yang bagus dan representatif, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya untuk menunjang prestasi sekolah ke depan,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Pengurus DKD Kwarda 03 Pramuka Sumbar Dikukuhkan PADANG, HALUAN — Pengurus Dewan Kerja Daerah (DKD) Kwartir Daerah (Kwarda) 03 Gerakan Pramuka Sumbar masa bakti 20172022 telah terbentuk dan dikukuhkan oleh Ketua Kwarda 03 Sumbar, Nasrul Abit dengan Surat Keputusan (SK) nomor 12 tahun 2017 tertanggal 29 Desember 2017.

“Untuk pelantikannya menunggu waktu yang cocok. Diharapkan bisa secepatnya dilaksanakan dan tentunya dalam suatu kegiatan yang tak hanya khu-

www.harianhaluan.com

sus pelantikan Padang. Sesaja,” kata Ketua lanjutnya, tim Bidang Humas dan formatur deTe k n o l o g i ngan ketuanya Informatikan KwarZilal Dharma da 03 Sumbar, Wamelaksanakan hyudi Agus didamseleksi bebepingi stafnya Tarrapa hari unmizi kepada Haluan tuk memilih di kantornya, Kac a l o n mis (1/2). pengurus WAHYUDI AGUS Dikatakannya, DKD termakep e n gur us a n suk utusan daDKD merupakan hasil go- ri pramuka perguruan tinggi. dokan tim formatur yang DKD bertugas mengurus dipilih oleh muspanitera pramuka penegak dan panawal Desember 2017 lalu di dega usia16 sampai 25 tahun

di tingkat provinsi di bawah binaan orang dewasa. Pramuka penegak dan pandega inilah yang diharapkan sebagai generasi mewarisi bangsa dan negara bersama pemuda lainnya. Dalam kegiatan yang dilaksanakannya diharapkan mampu menempa kepribadian menjadi anak bangsa yang berkarakter.

Kepengurusan DKD Sumbar tersebut, Ketua Wahyu Wibisono, Wakil Ketua Afrima Yuni, Sekretaris I Dicky Maulana,

Sekretaris II Rahmi Umarefi, Bendahara Elvi Jonavi.

Kepengurusan dilengkapi dengan bidang-bidang, yakni Kajian Kepramukaan, Ketua Trisno, anggota Silfi Permata Sari. Ketua Bidang Kegiatan Rahmat Hidayat, anggota Wisesa Atha Raihan.

Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan, Riolin Putri Artiwi, anggota M Fikra Azaqi dan Ketua Bidang Penelitian dan Evaluasi Aulia Rahmi, anggota Fridy Sufeno. (h/aye)

Untuk pelaksanaannya, UNBK masih alami kendala lantaran komputer yang tersedia hanya 120 unit saja dan itu hanya sepertiga dari jumlah pelajar. Sehingga jumlah itu tidak sebanding dengan banyaknya pelajar kelas XII, sekitar 313 orang.

Kepala Sekolah SMKN 6 Padang melalui Wakil Kurikulum Deskurniati mengatakan, untuk tahun ini pihaknya sudah melakukan UNBK untuk kedua kalinya.

Berbagai persiapan akademik dan simulasi UNBK sudah ada yang dilaksanakan. Untuk gangguan selama UNBK yang dikhawatirkan adanya pemadaman listrik, akan tetapi pihak sekolah sudah menyediakan genset.

“Alhamdulillah, kami sudah mempersiapkan segala sesuatu, meski kekurangan ratusan unit kom-

puter dan terpaksa ujian dilaksanakan tiga sesi. Pada simulasi pertama, pernah terjadi pemadaman listrik, tetapi dengan tersedianya genset kendala itu segera teratasi dengan cepat,” katanya saat wawancara kepada Haluan, kemarin.

Lanjutnya, untuk penunjang pendidikan terutama pelaksanaan UNBK, tahun kemarin sudah mendapatkan 50 unit komputer dari Ditjen P SMK dan juga mengajukan proposal ke instansi lainnya untuk penambahan komputer lagi.

“Kami juga memperoleh 50 unit komputer bantuan dari Ditjen P SMK dan itu sangat membantu untuk menutupi kekurangan yang ada dan harapannya semoga juga dapat bantuan dari instansi lainnya,” tutupnya. (h/mg-vln)

2.500 Pelajar Ikuti SMAPSIC XIII+JR IX PADANG, HALUAN — Lebih kurang 2.500 pelajar SMP dan SMA se-Sumatera berlomba memperebutkan total hadiah sebesar Rp150 juta pada ajang SMAPSIC XIII+JR IX yang diselenggarakan oleh SMAN 1 Kota Padang. Dalam acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman dan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Iven akbar tahunan SMA N 1 Padang, SMAPSIC XIII+JR IX dimulai sejak Sabtu 27 hingga 28 Januari 2018. Dengan sembilan mata lomba olimpiade dan empat mata lomba untuk tingkat SMP sederajat se-Sumatera.

Kegiatan ini sebagai ajang kompetisi kemampuan siswa baik SMP maupun SMA. SMAPSIC tahun ini digelar untuk tahun yang ke-13 tingkat SMA dan tahun ke-9 untuk tingkat SMP. Untuk sembilan mata lomba olimpiade terdiri dari, matematika, kimia, fisika, biologi, astronomi, kebumian, ekonomi, komputer, geografi untuk tingkat SMA dan empat mata lomba untuk tingkat SMP, yaitu matematika, fisika, biologi, dan IPS. “SMAPSIC XIII+JR IX tahun ini diikuti lebih kurang 2.500 peserta dari sekolah di Provinsi Sumbar dan Pulau Sumatera,” kata Kepala SMAN 1 Padang, Nukman, kemarin.

Ia mengatakan, kegiatan ini sangat positif untuk diikuti oleh pelajar SMA dan SMP sederajat, karena selain untuk mengasah kemampuan dan pengetahuan juga menjadi ajang persiapan untuk olimpiade nasional nantinya.

“Target mencapai juara harus dimiliki oleh semua peserta, tetapi itu bukan makna utama dari kegiatan ini. Ketika siswa sudah mau untuk mengikuti sebuah lomba, artinya dia sudah mau untuk mempersiapkan dirinya dengan belajar se Redaktur: Nasrizal

baik mungkin untuk mendapatkan hasil yang maksimal,” jelasnya.

Selain itu, siswa juga akan optimal dalam belajar, akan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi siswa untuk ke depannya.

Dalam sambutan Kadisdik Sumbar, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan kegiatan ini. Artinya, pelajar SMA dan SMP sederajat sudah memiliki kemampuan untuk berkompetisi, agar mengetahui sejauhmana kemampuannya untuk sembilan mata lomba yang diolimpiadekan.

Adapun saat ini, pelajar SMA khususnya harus bersiap dan berbenah menghadapi Olimpiade Sains Nasional (OSN) yang pada bulan Juli tahun 2018, akan dilaksanakan di Kota Padang Provinsi Sumbar.

Diharapkan n antinya pada OSN, Kota Padang dan Provinsi Sumbar tidak hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga sukses meraih prestasi dengan meraih medali sebanyak-banyaknya. “Walikota Padang juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa dengan melaksanakan iven sebesar ini, maka siswa sudah belajar untuk berorganisasi dan mengemas sebuah acara.

Pengalaman ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga dan juga dapat membentuk karakter siswa, seperti kerja sama, disiplin, jiwa enterprenur dan sebagainya,” terangnya.

Pada SMAPSIC tahun 2018 ini memperebutkan total hadiah Rp150 juta.

Semua biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan ini didapatkan dari sponsor, yaitu Pemko Padang, Pemprov Sumbar, Semen Padang, Ganesha Operation, Nurul Fikri, Bank Nagari, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang dan Classy FM. (h/rin)  Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

9

BASEMEN BLOK II SEPI

Pedagang Minta PKL Ditertibkan Gerhana Tanda Kebesaran Allah SWT PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, umat Islam patut bersuyukur, atas kedatangan gerhana bulan total. Karena merupakan salah satu fenomena langka yang terjadi di bumi. ”Mari kita bersuyukur kepada Allah, dan juga meningkatkan ukuwah,”ucap Mahyeldi usai melaksanakan salat gerhana di Masjid Nurul Iman, Rabu (31/1).

Disebutkan Wako, berdasarkan kajian syar’i, fenomena gerhana merupakan bukti keagungan dan kebesaran Allah SWT. Sehingga jika terjadi gerhana disunahkan umat Islam untuk melaksanakan salat Gerhana. Kemudian memperbanyak istighfar, berzikir dan sedekah. ”Menurut data astronomi, Rabu (31/ 1) bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1439 H hampir di seluruh wilayah Indonesia akan terjadi gerhana bulan total. Gerhana membuktikan bahwa bumi ini ada yang mengatur,”ucap Mahyeldi.

Disampaikan Mahyeldi, jangan sampai fenomena terjadinya gerhana malah merusak akidah, akibat bermacam-macam pemahaman yang keliru. ”Kita harus menyampaikan kepada generasi muda mengenai fenomena ini dan apa yang akan harus dilakukan semestinya,”jelas Wako.

Penciptaan langit bumi, siang dan malam merupakan tanda kekuasaan Allah. Sebagai manusia hal ini sepatutnya dijadikan sebagai cara untuk meluruskan akidah keimanan, ibadah, dan sikap. ”Dengan kita melaksanakan salat gerhana bulan meluruskan anggapan dan pemahaman yang tidak tepat. Memberitahukan beginilah cara pelaksanaan salat gerhana. Ini yang harus kita amalkan. Mudah-mudahan Allah menunjuki jalan yang lurus bukan jalan yang h/mg-mel dimurkai,”harapnya. (h/mg-mel h/mg-mel)

PADANG,HALUAN — Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang menempati basemen atau lantai dasar di Blok II Pasar Raya Padang mengeluhkan sepinya pembeli akibat masih ada PKL yang berjualan di luar bangunan inpres Pasar Raya Padang.

Pantauan Haluan, di basemen Blok II masih sepi pedagang. Hanya ada belasan pedagang yang bertahan menggelar dagangannya hingga siang. Sebagian sayur milik pedagang mulai terlihat menguning, dan membusuk. Hampir dua jam Haluan di lokasi tak terlihat ada pembeli yang masuk untuk berbelanja.

Salah seorang pedagang di basemen Blok II, Leni (40) mengatakan, sudah hampir dua minggu ia berjualan di tempat tersebut. Namun, hasilnya sangat mengecewakan.

Pedagang kentang ini mengaku, omsetnya turun sangat drastis. Biasanya setiap hari ia bisa menjual lima karung kentang. Akan tetapi, saat ini satu minggu saja belum habis satu karung.

“Sekarang bawa uang pulang Rp50 ribu saja sudah Alhamdullilah. Saking sepinya,”ucap ibu tiga orang anak ini kepada Haluan, Kamis (1/2).

Leni meminta ketegasan Dinas Perdagangan Kota Padang untuk memasukan semua PKL ke dalam bangunan Inpres sehingga pembeli mau masuk ke dalam untuk berbelanja.

“Kalau masih ada PKL di luar bangunan, otomatis pembeli tidak akan mau masuk berbelanja ke dalam bangunan apalagi ke basement. Padahal kami sudah menuruti apa maunya dinas, untuk tidak berjualan di trotoar,”jelasnya.

PELABUHAN MUARO — Suasana Pelabuhan Muaro Kota Padang. Kapal nelayan tampak sedang berlabuh di pinggir muara setelah pulang melaut. IRHAM

Hal yang sama juga diungkapkan Maidelis (36). Pedagang bawang ini mengaku semenjak dipindahkan dari 20 Januari, belum ada pedagang umum yang membeli dagangannya.

“Hanya langganan yang membeli. Pembeli umum belum ada yang masuk kesini,”katanya.

Disampaikannya, jika hal ini terus dibiarkan maka pedagang akan merugi bahkan bisa gulung tikar akibat tidak ada jual beli.

“Kami harus membayar utang kepada pemilik barang. Ini saja tak berjual beli bagaimana cara membayarnya, belum lagi biaya untuk hidup,”sebutnya.

Ia berharap Dinas Perdagangan menempatkan personil Satpol PP di basement Inpres II, untuk mengawasi pedagang yang kembali berjualan di luar bangunan.

“Ini seperti main kucingkucingan. Saat tak ada petugas Pol PP pedagang sayur itu pindah kembali keluar. Kalau saya bagaimana mau ikut pin-

dah, barang dagangan saya berat,”sebut Maidelis.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengaku, penataan PKL memang membutuhkan waktu. PKL yang sudah dimasukan ke dalam bangunan blok, sering kali kembali keluar untuk berdagangan saat petugas tidak ada yang mengawasi.

“PKL itu ditinggal sebentar oleh petugas, langsung keluar lagi. Butuh waktu dan kesabaran untuk menata PKL ini,”jelas Endrizal.

Disebutkan Endrizal, untuk basement Inpres II bisa menampung sekitar 200an lebih pedagang. Namun saat ini masih dihuni sekitar 50-an pedagang.

Ia meminta PKL yang sudah berada di dalam bangunan Blok untuk bersabar. Nantinya pembeli akan mulai ramai kalau PKL semuanya sudah ada didalam.

“Kami berjanji hingga Akhir Februari ini penataan PKL bisa diselesaikan,”tutur mantan Kepala Dinas Pasar ini. (h/mg-mel)

FASILITAS PANTAI PADANG DITINGKATKAN

Dilengkapi CCTV dan Mikrofon PADANG, HALUAN — Selain dilengkapi CCTV dari berbagai sudut, Pantai Padang tahun ini akan dilengkapi mikrofon untuk memberikan imbauan dan teguran kepada pedagang dan pengunjung. Rencana tersebut dirancang supaya suasana pantai benar-benar nyaman baik dari tindak pungli maupun tindak asusila.

PANTAI Padang saat ramai di kunjungi wisatawan.

IST

www.harianhaluan.com

Kepala Dinas Pariwisata Medi Iswandi menyampaikan, saat ini rekaman CCTV di Pantai Padang bisa dipantau 24 jam dari HP pribadi.

Apapun kegiatan dan melakukan pedagang maupun pengunjung dapat dipantau dan direkam serta disimpan untuk barang bukti.

“Jika saat ini CCTV sudah bisa kita mainkan, ke

depan akan kita lengkapi dengan mic yang langsung menegur siapa saja yang melanggar aturan dan asusila. Kita tidak hanya menegur pedagang saja, namun juga pengunjung yang seenaknya berbuat asusila di pantai,” terangnya pada Haluan, Rabu (31/1).

Dijelaskannya, tindakan tersebut semata-mata untuk

menertibkan dan menjadikan lokasi wisata bersih dari tindakan tidak bermoral.

Petugas akan memantau dan langsung menegur menggunakan mikrofon jika ada kedapatan berbuat sesuatu yang mencurigakan.

“Kita sengaja berikan teguran bagi pelaku supaya malu dan tidak mengulangi lagi. Selain itu tentu saja akan memberikan efek jera juga bagi pelaku lainnya dan menjadi pelajaran bagi pengunjung yang datang,” tutur Medi.

Tidak hanya itu, Medi menegaskan bahwa jika pelaku melakukan berkali-kali tindakan terlarang maka akan diumumkan melalui media dan dipampangkan fotonya di papan reklame.

“Jadi kita saat ini harus melihat dari dua sisi. Sebenarnya jika pengunjung bisa sadar diri maka pedagang pun pasti akan memikirkan jalan terbaik selanjutnya. Itu adalah target kita ke depan,” pungkasnya. (h/win)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

SELAMA TAHUN 2017

168 Santunan Kematian Dicairkan PADANG,HALUAN—Pemerintah Kota Padang membantah santunan kematian berhenti diberikan. Santunan kematian tetap ada, tetapi tidak semua warga Kota Padang yang meninggal akan mendapatkan santunan kematian.

BERSIHKAN SAMPAH — Beberapa petugas dari Dispora Kota Padang sedang melakukan pembersihan sampah di sekeliling GOR H Agus Salim.

Pembersihan dilakukan karena sampah terus menerus berserakan di sekeliling Stadion yang berasal dari pengunjung GOR tersebut. IRHAM

IMBAUAN DINAS PARIWISATA

Warga Tak Tahu Kapan Pilkada PADANG, HALUAN — banyak warga belum tahu dan mengenal kandidat wali kota yang maju dalam pilkada.

Rosna (55) warga RT04/RW04 Kelurahan Gunung Sarik Kuranji Rabu (31/ 1) mengeluhkan minimnya sosialisasi dari penyelenggara pilkada maupun aparat setempat.

Selama ini belum ada sosialisasi, apalagi spanduk-panduk, nggak ada pemberitahuan dan penerangan dari pihak terkait.

“Mungkinkah karena daerah kami, termasuk wilayah pinggiran sehingga kurang sosialisasi ke daerah kami,” ujar penjual lontong ini.

Bahkan, ia sama sekali tidak tahu siapa calon dan berapa jumlah kepala daerah yang maju pada pilkada daerahnya.

Warga Taruko III Kuranji Murni (50) mengaku, tidak mengetahui siapa calon wali kota padang yang maju pada pilkada nanti.

Ibu rumah tangga itu, hanya tahu calon wali kota yang lama maju lagi. Dua calon lainnya, tidak tahu sama sekali.

“Ya, yang penting datang ke TPS saja,” kata ibu tiga anak ini.

Ia merasakan, pilkada serentak kali ini berbeda dengan pilkada atau pemilihan presiden. Nama dan kandidat, pada pemilihan presiden jelas dan sering ada gambar yang menempel di pinggir jalan.

Idam (56) tukang becak, juga tidak tahu siapa orang yang akan dipilihnya.

“Saya tidak tahu siapa saja dan berapa orang yang maju pilkada tahun ini. Saya tahunya cuma ada Pilkada,” katanya.

Menurutnya, peserta pilkada kotanya kurang sosialisasi sampai ke pemukimanpemukiman penduduk. Akibatnya, banyak warga tidak mengenal orang yang maju pilkada, apalagi ingin memilihnya. “Saya saja h/ade) tidak tahu siapa orangnya,” katanya. (h/ade)

BPKB BA 1959 LU a.n KOPAJAG. Hilang disekitar Samsat Bukittinggi. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

DIJUAL Usaha Toko Mainan Anak-anak (Toys). Tanah luas 300 m. Berada di Kubu Dalam Andalas Padang.

Hubungi 0821 7213 5962

www.harianhaluan.com

Laporkan Jika Ada Pungli PADANG,HALUAN — Menjelang pelaksanaan Hari Pers Nasional (HPN) 2018, Pemerintah Kota Padang akan melakukan pengawasan lebih intensif terhadap pungutan liar (pungli) di tempat wisata.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang Medi Iswandi mengakui, memang masih ada tempat wisata yang melakukan aksi pungli. Contohnya saja, Pantai Air Manis, banyak pengunjung yang mengeluhkan biaya yang harus dikeluarkan untuk melihat objek wisata batu Malin Kundang itu. “ Kita akan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap aksi pungli di sejumlah lokasi wisata sehingga wisatawan yang berkunjung merasa nyaman,”ucap Medi kepada Haluan, Kamis (1/2).

Sambung Medi, jika pengunjung merasa dirugikan akibat pungli, ia mengimbau agar melaporkan kepada pihak kepolisian. Sehingga, pelaku pungli di sekitar objek wisata

menjadi jera.

“Persoalannya selama ini, pengunjung tidak mau melaporkan aksi pungli kepada pihak kepolisian.

Hal ini membuat pelaku pungli menjadi tidak takut atas apa yang dilakukannya,”jelas Medi.

Ia berjanji pihaknya akan mengganti kerugian yang dialami wisatawan di tempat wisata. Dengan syarat korban bersedia membuat laporan kepolisian.

Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah bekerja sama dengan pihak terkait seperti Satpol PP dan kepolisian.

“Kami rutin menempatkan petugas Pol PP di objek wisata untuk meminimalisir pungli ini. Namun masih belum bisa mengatasi pungli,”sebut Medi.

Ditambahkan Medi, pada saat HPN Kota Padang akan dikunjungi sekitar 3.000 ribu hingga 4.000an jurnalis dari Indonesia. Untuk itu, ia mengingatkan kepada para pe-

dagang di tempat wisata untuk mengutamakan pelayanan.

Selain itu, pedagang pun diminta untuk tidak menaikan harga atau “main pakuak” sebab hal ini akan membawa buruk nama Kota Padang.

“Layanilah setiap tamu dengan baik. Serta harus menyediakan daftar harga dan menjaga kebersihan barang dagangan,” jelasnya.

Untuk tempat wisata yang akan ditawarkan Pemko kepada peserta HPN, Medi menyebut ada banyak tempat yang bisa dikunjungi. Mulai dari Pantai Padang, Pantai Air Manis, Gunung Padang, dan ada wisata pulau.

Pengunjung Pantai Air Manis, Rahmat berharap Pemko serius membenahi pariwisata Kota Padang dengan menangkap pelaku pungli.

Selain itu, objek wisata yang belum terkelola, harus segera dibenahi.

“Saya mengeluarkan uang Rp13 ribu untuk bisa masuk ke Pantai Air Manis,”sebutnya. (h/mg-mel)

“Tidak benar jika ada informasi bahwa santunan kematian tidak lagi diberikan,”ucap Kepala Bagian Kesra Kota Padang Jamilus di Media Center, Balai Kota, Rabu (31/1). Disebutkan Jamilus, memberikan santunan kematian merupakan salah satu dari 10 program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang yakni sebesar Rp1 juta perorang.

Namun, terhitung mulai 21 Mei 2015 tidak semua warga Kota Padang yang meninggal mendapatkan santunan kematian. “Karena ini termasuk kedalam bantuan sosial (bansos), maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenui,”tutur Jamilus.

Dijelaskan Jamilus, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi yang ingin mendapatkan santunan kematian. Diantaranya, masyarakat Kota Padang yang mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) atau Jamkesda. Kemudian, melaporkan kematian paling lambat 30 hari semenjak tanggal kematian.

“Kalau dulu pada tahun 2014, persyaratan bagi yang mendapatkan santunan yang terpenting warga Kota Padang. Meskipun mereka kaya, tetap mendapatkan. Namun sejak 2015 disesuaikan dengan perwako dan peraturan menteri dalam negeri bahwa yang bisa mendapatkan santunan hanya warga yang tidak mampu, “ujarnya kepada Haluan.

Ditambahkannya, persyaratan yang harus dibawa yakni surat permohonan dari ahli waris, kartu keluarga (KK) dan KTP yang meninggal.

Kemudian, KK dan KTP ahli waris, surat keterangan kematian dari lurah, dokter dan rumah sakit. Lalu, surat keterangan miskin dan surat keterangan ahli waris dari lurah.

“Surat keterangan ahli waris dari lurah diperlukan, untuk mengantisipasi pertengkaran jika ada keluarga lain yang mengklaim bahwa dirinya juga ahli waris, “jelas Jamilus.

Menurutnya, untuk proses pencairan tidak begitu lama apabila semua berkas lengkap.

Namun, untuk pencarian tidak berada di bagian Kesra, melainkan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pada tahun 2015 ada sebanyak 93 orang yang mendapatkan santunan kematian. Pada 2016 sebanyak 165 orang. Sedangkan di tahun 2017 ada 168 orang. “Paling banyak tahun 2014 sekitar 1.000 lebih yang mengajukan, realisasinya hanya 800an orang,”sebut Jamilus.

Semenjak adanya aturan itu, sudah tidak banyak lagi yang mendapatkan dan mengajukan santunan kematian. (h/mg-mel)

Rumah Tahfiz Makin Banyak PADANG, HALUAN — Keberadaan rumah tahfiz Al Quran semakin banyak di Kota Padang. Tidak saja di permukiman penduduk saja, tetapi juga di kompleks perumahan.

Seperti di Kompleks Cendana Andalas, Padang Timur. Di

sini terdapat sebuah rumah tahfiz yang diberi nama As Syakinah.

“Alhamdulillah, di sini sudah berdiri rumah tahfiz, “ ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo saat meresmikan rumah tahfiz tersebut, Rabu (31/1) malam.

Rumah tahfiz tersebut cukup besar. Mampu menampung calon penghafal Al Quran. Tidak saja penghafal dari dalam kompleks perumahan itu sendiri, tetapi juga dari luar kompleks.

Mahyeldi menuturkan, dengan telah dibangun dan dires-

mikannya rumah tahfiz, artinya Kompleks Cendana sudah menyiapkan calon penghuni syurga. Walikota berharap nantinya rumah tahfiz akan ramai.

“Allah telah menjamin, api neraka diharamkan dari para penghafal Al Quran, “ ungkap

walikota.

Dalam peresmian tersebut nampak hadir sejumlah warga kompleks, termasuk tokoh masyarakat setempat. Juga terlihat hadir wartawan senior, Wiztian “Cici” Yoetri, dan lainnya.(h/rel)

40 Kusir Bendi Tergabung di Pokdarwis PADANG, HALUAN — Kemajuan dunia informasi teknologi dibidang transportasi terus berkembang memanfaatkan aplikasi tersendiri seperti gojek, gokar dan lain sebagainya. Di sisi lain, berimbas menyulitkan perekonomian para kusir bendi sebagai sarana transportasi tradisional di Kota Padang.

Mereka para kusir bendi dirudung kesusahan, jangankan untuk membeli beras, menyediakan rumput dan sagu untuk makan kuda tak bisa.

Itulah kondisi yang dialami para kusir bendi pada zaman modern saat ini.

Mereka para kusir bendi tersebut harus diselamatkan.

Hal ini disampaikan kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Padang Medi Iswandi didampingi Swesti Faloni Kabid KSP, Rabu (31/1).

Jadi, berdasarkan kedaan tersebut, kita menyelamatkannya. “Kami kumpulkan 40 kusir bendi dan dimasukan dalam kelompok sadar wisata (pokdarwis).

Pemanfaatan bendi ini untuk mendukung dan menunjang pengembangan pariwisata sekaligus bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tarif bendi Rp50.000 per 30 menit. Trayek bendi keliling kota, terutama di kawasan Pantai Padang. Kusir yang nakal menaikkan tarif, maka dileluarkan dalam ke-

lompok sadar wisata (pokdarwis “ sebut Medi Iswandi.

Kesepakatan dan syarat yang harus dipatuhi para kusir bendi wisata ini adalah, tidak boleh merokok, kotoran kuda harus ditampung dan tidak boleh berserakan. Harus ramah melayani tamu atau penumpang. Sehingga para wisatawan yang memanfaatkan dan menikmati transpotasi bendi merasakan suguhan yang menyenangkan.

Sejalan dengan itu, kata Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Medi Iswandi , keberadaan bendiwisata itu sudah dipromosikan paket wisata keliling kota dengan bendi ini ke hotelhotel dan perusahaan travel.

BEBERAPA kuda bendi yang sedang menunggu penumpang di Pasar Raya Padang. IRHAM

Promosi juga dilakukan melalui brosur yang disebarkan melalui biro perjalanan, dan sosialisasi paket wisata tersebut kepada masyarakat.

 Redaktur: Afrianita

“Alhamdulillah, mereka telah mulai memperoleh pendapatan dan keluar dari masalah yang dialaminya,” tutup Medi. (h/ita)

 Layouter: Syamsul Hidayat

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 3 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

11 11

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Perempuan Minang Miliki 800 Jenis Pakaian Adat PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil mengidentifikasi seluruh pakaian adat perempuan Minangkabau. Menakjubkan, ternyata seluruhnya ada 800 jenis pakaian adat.

“Temuan tentang pakaian adat perempuan di Minangkabau ini sangat mencengangkan,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi di Padang, pekan lalu.

Upaya pendokumentasian tersebut adalah bagian dari gerakan melestarikan warisan tradisi.

Menurutnya jumlah yang cukup fantastis itu disebabkan masing-masing nagari di Sumbar memiliki jenisnya sendiri. “Bahkan dalam satu nagari, namun berbeda suku juga terdapat perbedaan.”

Perbedaan itu diantaranya terletak pada ornamen dan pernik yang digunakan. Hal lainnya adalah dalam hal perlengkapan lain seperti suntiang (hiasan kepala).

Saat ini pemeirntah setempat telah mendokumentasian 234 jenis pakain. Dan upaya itu terus dilanjutkan sesuai anggaran yang tersedia. Diharapkan dalam dua atau tiga tahun ke depan, proses pendokumentasian telah tuntas.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno mendukung upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan tersebut. Hal ini, menurut dia, bisa menjadi aspek pariwisata yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pernak-pernik pakaian adat perempuan Minang yang rumit itu akan sangat menarik bagi wisatawan. “Terutama untuk kaum hawa yang ingin mencobanya.”

Selain pakaian ia juga mendorong dinas kebudayaan untuk membantu pelestarian tradisi silat Minang yang dinilainya makin menghilang.”Hilang guru hilang pula jurusnya. Hal ini jangan sampai terjadi karena ini adalah kekayaan masyarakat Minangkabau.” (h/ans)

DEMI PERTAHANKAN JUARA UMUM MTQ TINGKAT KABUPATEN

Lima Kaum Gelar Seleksi MTQ TANAH DATAR, HALUAN—Guna mempertahankan status juara umum pada MTQ nasional tingkat Kabupaten Tanah Datar, Kecamatan Lima Kaum melakukan seleksi terhadap para Qori-qoriah yang akan menjadi utusan dari Kecamatan setempat. Seleksi tersebut dilaksanakan Rabu, (31/1) malam di Aula Kantor Camat Lima Kaum.

Dari pantauan Haluan di lokasi, acara tersebut diikuti puluhan peserta yang berasal dari TPA dan TPSA se-Kecamatan Lima Kaum kurang lebih sebanyak 500 orang.

Kepada Haluan Camat Lima Kaum, Afrizal didampingi Sekcam Yuskal mengungkapkan, seleksi ini sebagai tahapan untuk mencari qori-qoriah yang akan mewakili Kecamatan Lima Kaum di MTQ Nasional tingkat Kabupaten Tanah Datar pada tahun ini. Ia juga mengatakan, sebelumnya, Kecamatan Lima Kaum, pada pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten sebelumnya sudah 2 kali berturut turut menjadi juara umum, dan ini akan tetap dipertahankan pada ajang MTQ yang ke 40 di Kecamatan Lintau Buo yang akan dilaksanakan tahun ini.

“Kami pihak kecamatan akan berusahan mempertahankan gelar juara yang selama ini diraih,” ujar Afrizal.

Disampaikannya lagi, demi mewujudkan tekat mempertahankan gelar juara umum pada MTQ tingkat kabupaten, Lima Kaum menjaring qori dan qoriah terbaik yang tersebar di lima nagari disamping hasil MTQN Kecamatan Lima yang telah digelar baru-baru ini. “Kami yakin, dengan melahirkan bibit qori dan qoriah terbaik kecamatan Lima SELEKSI MTQ — Camat Lima Kaum bersama tim sesudah seleksi kalifah, Rabu (30/1). Khairul Kaum mampu mempertahankan juara umum untuk ketiga kalinya sebagai tolak ukur perkem- banyaknya peserta yang me- gubernur Simkah ini. di Kecamatan Lintau Buo men- bangan TPA dan TPSA yang ada ngikuti seleksi ini, berarti TPA/ Lebih lanjut Syafrizal medatang,” ucapnya. di Kecamatn ini.

TPSA di Lima Kaum ini cukup nyatakan keoptimisannya bahSementara itu Kakan KUA “Kita tidak kaku dalam berkembang, bahkan terjadi wa Kecamatan Lima Kaum Lima Kaum Syafrizal meng- mencari yang terbaik, namun persaingan yang ketat diantara akan mampu mempertahankan ungkapkan, disamping men- sebagai evaluasi dari perkem- peserta sehingga juripun cukup prediket juara umum yang telah cari qori-qoriah yang akan bangan pendidikan yang te- kewalahan untuk menentukan disandang mereka sebanyak menjadi utusan Kecamatan rapkan oleh TPA/ TPSA ini, pemenangnya,” Terang Syaf- dua kali berturut-turut,Insya Lima Kaum kegiatan ini juga Alhamdullilah melihat begitu rizal yang juga dikenal dengan llah. (h/mg-rul)

GSB KE-9 TAHUN 2018

Tanah Datar Buat Gerakan Wakaf

Bakal Digelar di Pagaruyung TANAH DATAR, HALUAN—Ketua IPSI Tanah Datar, serahkan Surat Keputusan (SK) tentang pelaksanaan iven Gelanggang Siliah Baganti (GSB) yang ke-9 pada tahun ini Nagari Pagaruyung, Rabu (30/1). Penyerahan SK tersebut, berdasarkan permintaan Wali Nagari Pagaruyung, yang menginginkan Nagarinya menjadi tuan rumah pada Iven GSB 2018 ini.

Kepada Haluan Afrizal Ketua harian IPSI Tanah Datar, mengatakan Ikatan Pecak Silat Tanah Datar (IPSI), telah menyerahkan SK, tentang penyelenggaraan GSB yang ke-9 di Nagari Pagaruyung. Hal ini menyusul tanggapan dari permintaan Wali Nagari Pagaruyung, yang memintak agar pelaksanaan GSB di tahun 2018 ini di pusatkan di Nagari Pagaruyung sebagai tuan rumah.

“Kami pengurus IPSI Tanah Datar, menyambut

www.harianhaluan.com

baik, inisiatif Nagari Pagaruyung yang ingin menjadi pelaksana GSB ke-9 di tahun ini,” ujarnya.

Afrizal juga melanjutkan, GSB merupakan, Ag enda tahunan yang selalu diselenggarakan IPSI Tanah Datar, yang kali ini rencananya dilaksanakan pada bulan Juli mendatang.

Berdasarkan pertimbangan bersama ketua Umum IPSI Tanah Datar, Zuldafri Darma memutuskan memilih Nagari Pagaruyung, sebagai tuan rumah dalam pelaksanaanya. “Kami bersama Ketua IPSI Tanah Datar, menunjuk Nagari Pagaruyung untuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan iven GSB yang ke delapan,” ujarnya.

Afrizal juga mengatakan, pengurus IPSI memperkirakan GSB yang ke-9 ini, akan diikuti sebanyak 1000 orang peserta. Seluruh peserta akan diikuti dari beberapa sasaran atau perguruan silat yang tersebar

di Kabupaten Tanah Datar.

“Kami sengaja memilih hari libur dalam penyelenggaraan GSB kali ini, pasalnya peserta yang akan berlaga di iven ini pada umumnya para pelajar,” tambahnya.

Afrizal juga menambahkan, bahwa pengurus IPSI Tanah Datar, sangat percaya dengan Nagari Pagaruyung, sebagai tuan rumah nantinya. Tidak lupa ia juga menginggatkan bahwa pelaksanaan GSB hendaknya dilaksanakan di tengah lapangan atau di ruangan terbuka. Pasalnya, GSB diharapkan dapat menjadi tontonan bagi seluruh masyarakat Tanah Datar, khususnya Nagari Pagaruyung.

“Saya harapkan nantinya penetia di Nagari Pagaruyung bisa m eyelenggarakan GSB di ruangan terbuka,” tambahnya lagi.

Hal senada juga diutarakan Ketua IPSI Tanah

Datar, Zuldafri Darma, ditempat yang terpisah mengatakan, bahwa GSB yang ke-9 ini akan diselenggarakan di Nagari Pagaruyung nantinya. Mengenai waktu peyelenggaraan GSB, rencananya IPSI Tanah Datar, memilih bulqn Juli 2018 nantinya.

“Saya harapkan penetia yang terpilih nanti dapat bekerja dengan baik, sehingga acara GSB berjalan dengan sukses,” ujarnya lagi.

Sementara itu, ST Sati mengatakan, bahwa dalam penyelenggaraan GSB dirinya mengaku belum berpengalaman. Pasalnya, dirinya baru kali ini ditunjuk sebagai penyelenggara GSB tingkat Kabupaten Tanah Datar.

“Saya sanggat mengharapkan sekali arahan dan bantuan dari pengurus IPSI Kabupaten Tanah Datar, terkait peyelenggaraan GBS nanti,” ujarnya. (h/ mg-rul)

TANAH DATAR, HALUAN — Pemda bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Datar serta beberapa organisasi kemasyarakatan setempat sepakat melakukan gerakan wakaf uang untuk menumbuhkan semangat berwakaf di tengah masyarakat. Kesepakatan ini dinyatakan dengan penandatanganan ikrar bersama.

Ketua MUI Tanah Datar, Syukri Iska kepada Haluan, Rabu (31/1) mengatakan bahwa wakaf secara fiqh merupakan salah satu amalan kebaikan yg sangat dianjurkan berdasarkan Alquran dan sunnah. “Begitu juga secara historis praktek wakaf termasuk wakaf uang dapat menjadi salah satu sumber dan kekuatan ekonomi umat, amalan wakaf uang menjadi perhatian dan kajian yang serius sebagai salah satu alternatif potensi ekonomi umat, baik secara nasional maupun internasional,” ujar Syukri.

“Sudah saatnya orang yang ingin berwakaf tidak menunda-nundanya, bahkan

tidak mesti menunggu menjadi kaya terlebih dahulu, berapa pun uang yang dimilikinya maka dia sudah bisa menjadi wakif atau orang yang berwakaf kapan dan dimanapun ia berada,” tutur Syukri Dikatakan, dana yang diwakaf kan, sepeser pun tidak akan berkurang jumlahnya, justru sebaliknya, dana wakaf yang terhimpun tersebut akan berkembang dan diproduktifkan melalui pengelolaan dan investasi yang terjamin. Hasil investasi dana itulah yang akan dimanfaatkan dan didayagunakan untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan berbagai kemaslahatan umat lainnya, ujar Syukri sang penggagas gerakaf wakaf di Tanah Datar didampingi Ketua Komisi Ekonomi Islam Eficandra.

Syukri juga menambahkan, manfaat yang berlipat itu diharapkan dapat menjadi pahala bagi wakif yang senantiasa terus mengalir, meskipun ia sudah mening-

 Redaktur: Atviarni

gal, ujar Direktur Pascasarjana IAIN Batusangkar itu.

Turut serta dalam muzakarah tersebut Ketua UPP Pungli yang juga Wakapolres Tanah Datar, Hendra Syamri, ia menegaskan bahwa wakaf uang tidaklah termasuk kriteria pungli sebagaimana yang dimaksudkan dalam peraturan yang ada, sebab wakaf merupakan amalan atau anjuran serta aturan agama, tidak ada paksaan, berlandaskan keikhlasan, untuk kemaslahatan bersama dan tidak untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Diantara pihak-pihak yang telah melakukan muzakarah serta melakukan penandatanganan ikrar bersama tersebut diantaranya Pemkab Tanah Datar, diwakili Sekda Hardiman, MUI, Ketua tim UPP Pungli yang juga Wakapolres Tanah Datar, Kemenag Tanah Datar, Badan Keuangan Daerah, Perwakilan Ormas, BWI, Baznas, Pimpinan sekolah/Madrasah, akademisi, alim ulama, ninik mamak serta tokoh masyarakat Tanah Datar. (h/fma)

 Layouter: Rahmi

12

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

BPOM Buka Kantor di Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN — Balai BPOM Sumatera Barat, bakal punya kantor di Kota Payakumbuh. Sehingga pengawasan terhadap makanan dan minuman di kota ini semakin cepat ditanggulangi. Begitu juga bila ditemukan obat yang kedaluwarsa atau rusak, maka produk tersebut harus ditarik dan tidak boleh dijual kepada masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Elzadaswarman dalam percakapan dengan Haluan di ruang kerjanya kemarin mengatakan, selain makanan dan minuman, pengawasan terhadap obat kedaluwarsa juga sangat penting dilakukan, karena obat kedaluwarsa atau rusak berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Karena itu, Balai Besar POM Sumbar dalam waktu dekat mulai berkantor di Kota Payakumbuh. Untuk menindaklanjuti hal tersebut Kepala Balai BPOM, Drs Martin sudah bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan Payakumbuh, Elzadaswarman, Selasa lalu di ruang kerjanya.

Ia menuturkan lagi, untuk merangkul BPOM supaya berkantor di Kota Payakumbuh, tidak mudah. Sebelumnya Pemko Payakumbuh mengajukan profosal permintaan kepada Balai Besar POM Sumbar, supaya membuka kantor baru, letaknya di Kota Payakumbuh. “Supaya lebih dekat untuk menguji makanan minuman yang dicurigai kadaluarsa,” ulas Elzadaswarman.

Jika ada temuan, lanjutnya, baik makanan minuman, obat dan lain ada pihak BPOM yang akan melakukan langkahlangkah yang dapat meminimalisir kejahatan kemanusian di bidang obat dan makanan dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pengawasan obat dan makanan yang dilakukan BPOM akan berkoordinasi dengan semua komponen yang melakukan pengawasan, termasuk Pemko Payakumbuh, melalui Dinas Kesehatan setempat. Sebagai perwujudan komitmen BPOM dalam perbaikan tata kelola yang bersih, efektif, transparan dan terpercaya juga dalam mendukung peningkatan daya saing industri dan UMKM obat dan makanan, utamanya di Kota Payakumbuh.

Lagipula Kota Payakumbuh, sebagai pintu gerbang Sumatera Barat bagian Timur yang berpotensi masuknya barang-barang dari luar yang tidak memiliki izin dari BPOM. “Kita khawatir berang barang yang masuk tersebut, belum tentu layak untuk dikonsumsi masyarakat kota ini,” tutur Elzadaswarman. (h/zkf)

45 Santri Masjid Mukhlishin Diwisuda MANGGIILANG, HALUAN — Sebanyak 45 anak tanfiz Masjid Mukhlishin di Nagari Manggilang, Kacamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Limapuluh Kota sudah diwisuda. Mayarakat Nagari Manggilang, behu membahu bersama jamaah Masjid Mukhlishin, bagi mereka yang sudah mampu menghafar Alquran satu juz.

Walinagari Manggilang, Ridwan kemarin melalui telepon selularnya menginformasikan, prosesi acara yang digelar beberapa hari yang lalu itu, berlangsung meriah dan lancar. Lagipula kebersamaan masyarakat terlihat pada acara wisuda wisudawati bagi penghafal Alquran satu juz tersebut.

“Kebersamaan itu diharapkan kedepan tetap kita pupuk, sehingga bakal mampu meningkatkan hubungan silaturrahmi antar warga yang lebih erat lagi. Sehingga akan tercipta juga rasa ke gotongroyongan di kalangan masyarakat, utamanya di Nagari Manggilang ini,” ulas Ridwan.

Kabag Kesra Setkab Limapuluh Kota, Arwital yang juga hadir di acara wisuda tersebut, mengapresiasi masyarakat Manggilang yang telah peduli dalam pendidikan agama terhadap putra putri mereka, utamanya penghafal Alquran. Tak lupa diucapkannya terima kasih kepada tokoh agama, pengurus masjid, guru TPA dan orang tua murid yang telah mendukung kegiatan ini.

“Kita bersyukur acara wisuda berlangsung aman dan lancar, diharapkan dimasa masa mendatang semakin banyak warga yang hafal Alquran di nagari yang dilewati jalan negara Sumbar-Riau itu,” pungkas Arwital.

Pihaknya yakin dengan kesungguhan pemerintahan nagari, bamus, tokoh agama, ninik mamak, diyakini penghafal Alquran semakin meningkat. “Minimal satu orang dalam satu rumah menjadi orang yang hafal Alquran. Jika hal itu menjadi kenyataan, Nagari Manggilang akan menjadi contoh bagi nagari lain yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota ini,” imbuhnya. (h/zkf)

WALI nagari Manggilang, Ridwan dan Kabag Kesra Setkab Limapuluh Kota, Arwital foto bersama dengan wisudawan wisudawati penghafar Alquran di nagari setempat. ZUL www.harianhaluan.com

NORMALISASI BATANG LAMPASI SISAKAN MASALAH

Gugatan Warga ke Pemko Payakumbuh Berlanjut PAYAKUMBUH, HALUAN — Warga Kelurahan Ompang Tanah Sirah yang tanahnya terdampak pembangunan Normalisasi Batang Lampasi mengaku tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Pemko Payakumbuh. Warga mengatakan hanya diberikan ganti rugi atas tanaman pada kwartal pertama 2013 dulu.

FOTO BERSAMA — Pengurus parpol DPC PDIP Limapuluh Kota, foto bersama usai verifikasi partai tersebut, Kamis (1/2). ZUL

Verifikasi Faktual PDIP Limapuluh Kota Lancar LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Verifikasi faktual Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Limapuluh Kota lancar.

Selain dihadiri para pengurus inti tingkat Kabupaten Limapuluh Kota, pengecekan berbagai persyaratan partai berlogo Banteng Moncong Putih itu, juga dipadati ratusan pengurus dan kader.

Proses verifikasi tersebut dilakukan tim Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota yang diawasi pihak Panwaslu di kantor DPC PDIP kabupaten setempat di Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Selasa (30/1).

Sekretaris DPC PDIP Limapuluh Kota, Darlius mengatakan, partainya sudah memenuhi seluruh persyaratan verifikasi faktual. Termasuk syarat minimum keterwakilan perempuan 30 persen. “Kita optimis telah mampu meram-

pungkan semua proses verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu tahun 2019 sesuai aturan yang berlaku, ujarnya.

“Alhamdulillah, seluruh dokumen dan persyaratan yang ditetapkan KPU, termasuk soal keterwakilan perempuan 30 persen, kepengurusan dan keberadaan kantor, serta persyaratan lainnya seperti dokumen atau SK kepengurusan dan lainnya sudah kita penuhi,” tutur H. Darlius menjawab pertanyaan wartawan.

Menurut dia, pihaknya sudah melewati seluruh persyaratan dalam verifikasi faktual tersebut dengan tuntas.

Artinya, PDIP di daerah ini dianggap sudah lolos dan tidak ada lagi kekurangan yang harus diperbaiki.

“Kita sudah lolas verifikasi faktual yang dilakukan KPU kemarin. Semua persyaratan sudah tuntas dan tidak ada lagi yang harus diperbaiki,”

sebut Darlius meyakinkan.

Lebih lanjut Darlius yang juga anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota ini menuturkan, sesuai tugas yang diberikan pengurus pusat atau DPP PDIP, pihaknya menargetkan satu kursi setiap Daerah Pemilihan (Dapil).

Dengan begitu partai ini juga menargetkan akan mengambil kursi pimpinan di DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

“Target kami satu kursi di setiap Dapil. Ini sesuai dengan perintah dari pengurus pusat,” ujar Darlius. Terpisah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu, Akmal senada menyebut, partainya sudah memenuhi segala persyaratan yang diminta KPU. Dengan sudah tuntas verifikasi faktual, pihaknya siap untuk mengikuti Pemilu 2019. “Kita sudah siap untuk mengikuti Pemilu 2019 dan merebut kursi disetiap daerah pemilihan,” pungkasnya. (h/zkf)

Pengurus Pedagang Sayur Payakumbuh Dikukuhkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi m elantik dan mengukuhkan pengurus Perkumpulan Petani Pedagang Sayur Mayur (P3SM) untuk masa bakti 3 tahun mendatang (2018-2021), di Aula Lantai III Balaikota di Bukik Sibaluik, Kamis (1/2).Pelantikan dihadiri Kadis Pertanian Syahril, sejumlah pimpinan OPD, Camat, Lurah dan sejumlah tokoh masyarakat pendiri organisasi P3SM. Wali Kota Riza Falepi memberikan selamat dan apresiasi dengan keberadaan perkumpulan pedagang sayuran. Dengan lahirnya organisasi ini, diharapkan mampu mewarnai dan memajukan perekonomian di Payakumbuh. “Selamat kepada pengurus yang baru saja dilantik, semoga bisa berkarya, berprestasi, dan memajukan perekonomian Kota Payakumbuh,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu Wako Riza memberikan dukungan dengan keberadaan P3SM. Sebab majunya perekonomian sebuah daerah sangat ditentukan dengan saling bersinerginya program Pemerintah Daerah dengan para pelaku usaha, pebisnis dan masyarakat itu sendiri, tuturnya.

“Sinergitas antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memanfaatkan kesempatan menjadi peluang yang bernilai ekonomi dan nilai tambah pendapatan masyarakat, diyakini bakal mampu mengangkat perekomomian suatu daerah. Kepada seluruh pe-

WAKO Payakumbuh, Riza Falepi saat melantik kepengurusan Persatuan Petani Pedagang Sayur Mayur Kota Payakumbuh, Kamis (1/2). ZUL

ngurus, selamat bekerja dan berkarya demi kemajuan Payakumbuh nantinya,” sebut Riza.

Salah seorang pendiri P3SM, Manggul Abdul Malik, menyampaikan, keberadaan organisasinya adalah dalam rangka ikut memajukan perekonomian masyarakat Payakumbuh dan berkontribusi dalam mengisi pembangunan, serta ingin mengaplikasikan sistem ekonomi Syariah.

“Pada awalnya, saya sedih melihat sejumlah pedagang asongan seperti garendong, yang memulai usahanya harus dengan pinjaman dengan sistem renten yang mencekik. Sementara pedagang ini harus berdagang dari pagi sampai malam hari dan hanya menghasilkan keuntungan rata-rata Rp50ribu per hari,”

sebut Manggul Abdul Malik.

Perkumpulan Pertanian Pedagang Sayur Mayur (P3SM) didirikan sejumlah praktisi yang telah lama berkecimpung di dunia pertanian dan perdagangan, diantaranya Manggul A. Malik, Imam Ike Sentosa, Toa Libra, Ahmad Ridha, Marnidaswati, Yose Ade Yanto, dan ZK Dt. Rajo Lelo.

Organisasi ini diketuai oleh Imam Ike Sentosa, dibantu empat wakil ketua, FU, Dt. Tuah Nan Basango, Toa Libra, Nofyan Yunaz, dan Syafrizal. Sementara Sekretaris dijabat Yose Ade Yanto dengan wakilnya Ahmad Ghani. Bendahara dipegang Rosi Susmiati dibantu dua orang wakil bendahara yaitu Wempi Sampono dan Elimisnar Halim. (h/zkf)

“Saya tak habis pikir mengapa Pemko masih bersikukuh tidak membayar ganti rugi tanah itu kepada kami. Padahal kami tak pernah menghibahkan tanah tersebut kepada Pemko,” ujar Fiki Irza (36), salah satu warga penggugat kepada Haluan setelah sidang lanjutan gugatan terhadap Pemko Payakumbuh, di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kamis (01/02).

Fiki mengaku yang menandatangani dulu adalah ayahnya yang diduga dikelabui oleh oknum Pemko untuk menandatangani surat tanda hibah. Ia mengatakan petugas dari Pemko tersebut datang waktu maghrib dan menyuruh ayahnya untuk meneken sebuah surat.

“Ayah saya tak tahu tentang hibah tersebut. Lagipula tanah tersebut ada sertifikatnya atas nama saya.

Yang berhak menandatangani adalah saya. Bukan ayah saya, kecuali ada surat kuasa dari saya,” ujar Fiki.

Fiki mengaku heran dengan sikap Pemko yang kukuh tak mau mengganti rugi atas tanahnya itu. “Untuk normalisasi Batang Agam di Payakumbuh Barat, Pemko mau menggantinya. Kenapa kepada kami tidak,” ujarnya.

Senada dengan Fiki, Kuasa hukum warga yang menggugat, Arif Lubis mengatakan Pemko Payakumbuh baru mengganti tanaman yang tumbuh di atas tanah yang dipakai untuk normalisasi sedangkan tanahnya belum ada ganti rugi.

“Tanaman diganti, tapi tanah tidak. Ternyata dalam perjalanannya, Pemko menganggap masyarakat telah memberikan tanah itu secara hibah. Sementara masyarakat mengatakan tidak pernah menghibahkannya. Ada apa ini?” ujar Arif Lubis mempertanyakan.

Advokat dari Khairus Associates itu mengatakan ada indikasi perampasan tanah dengan cara membuat skenario berupa upaya pembodohan dan merekayasa pola administrasi dalam proses pembayaran ganti rugi tanaman. Keadaan diciptakan seolah-olah warga menyetujui atau merelakan tanahnya digunakan untuk pembangunan normalisasi.

“Ada kroninya yang menyodorkan surat untuk ditandatangani masyarakat, seolah-olah itu surat penerimaan uang atas ganti rugi, padahal di atasnya tertulis hibah. Masyarakat tidak tahu itu,” ucapnya.

Ia menyampaikan memang secara yuridis formil, Pemko Payakumbuh mempunyai surat bukti tentang hibah tersebut. Namun secara fakta hukum, ia mempertanyakan cara Pemko memperoleh surat tersebut.

“Apakah mungkin orang sakit, sudah tua, dan tak bisa baca tulis disuruh tanda tangan. Pas mau maghrib dan mandi lagi. Ini kan bisa dikatakan pembodohan,” pungkasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Payakumbuh Muslim ketika dihubungi Haluan mengatakan, pihak Pemko Payakumbuh menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Pemko pun sudah meminta bantuan hukum kepada pengacara n egara untuk menghadapi gugatan tersebut.

Terkait perkara gugatan, Muslim menyampaikan sebenarnya dari awal masyarakat sudah sepakat dan bersedia untuk menyerahkan tanahnya dan itu dibuktikan dengan adanya Berita Acara Kesepakatan secara tertulis dan diganti tanamannya.

“Jadi Pemko mengganti biaya tanaman dengan kompensasi tanahnya juga dihibahkan. Itu ada berita acaranya. Termasuk notulensi-notulensi rapat yang beberapa kali dilakukan.

Kalau itu tidak ada, mana berani Pemko untuk membangunnya,” katanya sembari bertanya.

Muslim menuturkan, kalau sekarang warga berubah sikap untuk meminta ganti tanah setelah sekian tahun pembangunan, tentu pihak Pemko tidak bisa serta merta menggantinya begitu saja namun harus diperiksa melalui pengadilan.

“Pemko menganggap warga sudah menghibahkannya sesuai dengan kesepakatan awal. Pengalihan hak itu kan bisa dengan jual beli, tukar guling, dan hibah.

Jadi hibah itu dibenarkan oleh Undang-Undang Pertanahan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Kota Payakumbuh Cq Wali Kota Payakumbuh digugat secara perdata oleh warganya sendiri terkait ganti rugi tanah untuk pembangunan Normalisasi Batang Lampasi.

Zuraini dan kawan-kawan yang berjumlah 14 orang menuntut Pemko agar membayar ganti rugi dengan total lebih kurang Rp47 miliar atas pemakaian tanah untuk pelebaran jalan dan normalisasi Batang Lampasi di Kelurahan Payonibung dan Kelurahan Talawi, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

Saat ini perkara sudah memasuki dua kali sidang yakni sidang pertama, Kamis (18/01), sedangkan sidang kedua kemarin, Kamis (01/ 02). Sidang dipimpin Hakim Ketua Jarot Widiyatmono, Hakim Anggota Neli Gusti Ade dan Agung Darmawan, serta Panitera Pengganti Ade Wahyuni. Sedangkan 14 orang warga yang mengajukan gugatan adalah Zuraini (72), Fiki Irza (36), Eridasni (51), Nur Hayati (57), Khairul Salim (59), Ratnah (87), Ismail Muchtar (51), Jasniati (57), Yurida Yasni (52), Nurlianis (75), Heliya Rova (51), Khainar (78), Musriani (66), dan Yeti Warnis (55). (h/mg-ari)

PEMBANGUNAN normalisasi Batang Lampasi yang selesai 2014 menyisakan gugatan perdata warga Ompang Tanah Sirah terhadap Pemko Payakumbuh. ARI  Redaktur: Heldi Satria

     Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM & BUKITTINGGI

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

13

GERHANA BULAN DI BUKITTINGGI

Jam Gadang Dipadati Pengunjung BUKITTINGGI, HALUAN — Ratusan warga dan pengunjung di Kota Bukittinggi, memadatati Pelataran Jam Gadang Bukittnggi untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan total di Kota Bukittinggi, Rabu (31/1) malam.

Ketika gerhana bulan itu terjadi, warga dan pengunjung dapat melihat secara dekat proses terjadinya gerhana bulan m elalui layar infokur yang dipasang oleh Badan Meteoroligi, Kli-

matologi dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang ketika melakukan penagamatan fenomena gerhana bulan tersebut di Pelataran Jam Gadang.

Kepala BMKG Padang

GERHANA BULAN — BMKG Padang Panjang memasang layar infokus ketika melakukan pengamatan gerhana bulan di Poelataran Jam Gadang Bukittinggi, Rabu (31/1) malam. GATOT.

Agam Bangun Perkantoran Baru AGAM, HALUAN — Pembangunan Perkantoran Pemkab Agam tahun 2018 dimulai.

Pekerjaan pembangunan perdana diawali dengan pembangunan kantor Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dalduk KB PP dan PA).

Pekerjaan itu ditandai dengan peletakan batu pertama, Rabu (31/1), oleh Bupati Agam H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, diiringi Wakil Bupati Agam, H. Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah, serta seluruh unsur Forkopimda Agam.

Pembangunan Kantor Dalduk KB PP dan PA di Komplek GOR Padang Baru Lubuk Basung tersebut, memanfaatkan Dana Insentif Daerah (DID) 2018, Rp3,2 miliar.

Sesuai dengan kontrak pengerjaan, pembangunan gedung itu dilaksanakan selama 180 hari kalender hingga akhir Juli 2018, yang dikerjakan PT. Wahana Bhakti Serumpun.

Menurut Bupati, selain kantor Dalduk KB PP dan PA, masih ada beberapa kantor lainnya yang akan dibangun di tahun 2018. Di antaranya kantor Camat Kamang Magek, kantor Camat Banuhampu, Puskesmas h/amc) Magek, dan Puskesmas Palembayan. (h/amc)

Bupati lantik Camat Palembayan AGAM,HALUAN — Bupati Agam Indra Catri melantik Ridwan menjadi camat Palembayan menggantikan camat lama Ade Harlien Kamis (1/2).

Pada acara pelantikan di kantor camat setempat bupati mengatakan, camat jangan hanya duduk di kantor tetapi harus turun ke lapangan melihat kondisi masyarakat dari dekat.

“Kemudian jangan gagap teknologi, harus manfaatkan teknogi yang ada guna melakukan terobosan inovatif dan solutif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat”kata Indra Catri.

Juga dikatakanya Palembayan memiliki banyak potensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat, diantaranya potensi pertanian dan perikanan.

Sementara itu tokoh masyarakat Palembayan yang juga anggota DPRD Agam AR Yutinof berharap camat dapat membawa perubahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

“Tugas dan tanggung jawab camat cukup berat, dan memerlukan kesabaran dalam membina masyarakat. Untuk itu, sangat diperlukan keahlian dalam menjalin komunikasi dengan bawahan maupun masyarakat yang diayomi, sekaligus menjadi pembina bagi seluruh aparat nagari. Harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat yang ada, sehingga apabila ada persoalan yang terjadi, h/ks) akan dapat diselesaikan dengan baik. (h/ks)

Panjang Rahmat Triyono mengatakan, pengamatan gerhana bulan yang dilakukan BMKG menggunakan satu buah teropong bintang yang kemudian disambungkan kelayar infokus, sehingga warga dan pengunjung dapat melihat secara langsung proses terjadinya gerhana bulan tersebut.

Pengamatan yang dilakukan di Pelataran Jam Gadang, tidak hanya sebagai tugas dari BMKG, tetapi BMKG juga untuk memberikan edukasi kepada warga tentang proses gerhana bulan tersebut. “Untuk pemasangan alat pengamatan dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB. Sedangkan proses gerhana Bulan mulai terpantau sekitar pukul 17.49 WIB,” kata Rahmat Triyono.

Menurutnya, proses gerhana bulan terjadi mulai pukul 19.51 WIB. Puncak gerhana bulan total terjadi pada pukul 20.29 WIB dan selesai 21.08 WIB. Sedangkan pada pada pukul

23.15 WIB, bulan sudah tampak sempurna kembali, dengan durasi keseluruhan mencapai lima jam.

Namun demikian untuk Gerhana Bulan total sambung terjadi lebih kurang selama 1 jam 16 menit, sehingga menjadikan fenomena gerhana bulan kali ini menjadi Gerhana Bulan total terlama dalam satu abad belakangan.

“Saat Gerhana Bulan posisi matahari dengan bulan dan bumi sebanding atau sejajar, dan kejadian ini merupakan fenomena langka yang patut diketahui masyarakat apalagi para pelajar,” terangnya.

Sementara itu Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, yang juga turut hadir di Pelataran Jam Gadang besama unsur Forkopimda dan SOPD usai pelaksanaan shalat sunat Khusuf atau shalat Gerhana di Masjid Agung Tangah Sawah mengatakan, pengamatan gerhana bulan yang dilakukan BMKG ini sekaligus menjadi

wisata edukasi bagi warga dan pengunjung, dan menjadikan fenomena ini untuk selalu mensyukuri kuasa ilahi.

“Sebelumnya Pemko Bukittinggi mengimbau kepada warga untuk melakukan shalat Gerhana di setiap Masjid. Karna fenomena Ini adalah kekuasan tuhan yang tidak bisa diukur dengan sekedar sisi ilmiah. Alhamdulillah, ketika gerhana bulan itu terjadi, hampir semua Masjid di Bukittinggi ikut melaksanakan shalat sunat Gerhana termasuk di Masjid Agung ATTS yang jemaahnya penuh untuk mengikuti shalat gerhana tersebut,” kata Ramlan.

Ia juga mengapresiasi jajaran BMKG Padang Panjang yang sudah menyediakan peralatan untuk pengamatan gerhana bulan, sehingga dapat dilihat langsung oleh masyarakat yang datang ke Pelataran Jam Gadang Bukittinggi. (h/tot/ ril)

Bupati Canangkan Kabupaten Peduli

BUPATI Agam pasangkan pin Aku Peduli secara simbolis

AGAM, HALUAN — Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, mencanangkan tahun 2018 sebagai kabupaten

peduli, dengan slogan “Aku Peduli.” Hal itu ditegaskannya kepada seluruh aparatur sipil negara yang berada di

lingkungan Pemkab Agam.

Pencanangan itu ditandai dengan pemasangan Pin “Aku Peduli” secara simbolis, yang

dipasangkan Bupati Agam kepada Sekda Agam, Kepala BKPSDM Agam, Kepala DPMN Agam, Kemenag Agam, Bagian Umum Setda Agam, dan Wali Nagari Lubuk Basung, di sela kegiatan peresmian kantor pemerintahan, di komplek Blok Pertanian Padang Baru, Rabu (31/1).

“Tahun peduli itu, di mana seluruh kita benar-benar peduli terhadap apa yang sudah ada.

Selama ini kita tidak banyak yang peduli satu sama lain.

Tidak peduli kebersihkan, pemeliharaan kantor, terhadap teman, staf, dan bahkan LGBT sudah berkembang, kita tidak ada yang peduli,” ujar bupati.

Untuk itu, Bupati Agam mencanangkan “Aku Peduli”, agar ASN bisa peduli, dan menjaga silaturrahim dengan baik, s erta bagaimana memelihara apa yang sudah ada.

Tidak hanya terhadap ASN, kepedulian juga diharapkan

dapat tumbuh, dan berkembang di tengah masyarakat, baik dalam hal berpakaian, perilaku atau pergaualan, serta peduli terhadap seluruh kebijakan yang dibentuk kepala daerah.

“Kepedulian dalam Islam juga diajarkan. Seperti yang diketahui, bahwa Umat Islam adalah umat yang peduli, dan bersaudara, sehingga bisa terwujud rahmatan lill’alamin,” ujar bupati lagi.

Bupati berharap, rasa kepedulian itu ke depan benarbenar dapat ditingkatkan, karena kepedulian akan memberikan manfaat yang banyak.

“Di samping memudahkan dalam bekerja, Allah pun juga bertambah sayang kepada kita.

Kalau tidak peduli, kita akan memiliki banyak musuh, dan hal itu akan berdampak pada pekerjaan, apa pun pekerjaan yang dilakukan tidak akan enak dikerjakan,” ujarnya pula. (h/ks)

Gertakin Berharap Dukungan Pemerintah BUKITTINGGI, HALUAN — Komonitas Gerakan kesejahteraan tuna rungu Indonesia (Gerkatin) Kota Bukittinggi, melakukan udiensi dengan jajaran Pemko Bukittinggi, Rabu (31/1). Kedatangan Gerkatin yang berjumlah 10 orang tersebut, diterima oleh Asisten I Setdako Noverdi di ruang kerjanya.

Dalam audiensi yang dilakukan, salah satu penggiat Umbrella Deaf Project (UDP) sebuah gerakan yang konsern menyuarakan hak kaum disabiltas, Robert Nino menyampaikan, kepengurusan Gerkatin Kota Bukittinggi baru saja terbentuk dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang. Saat ini Gertakin tengah melakukan tahapan konsolidasi organisasi Gertakin yang beranggotakan penyandang disabilitas tuna rungu ini terbentuk dengan visi memperjuangkan pemenuhan hak –hak anggota, agar memperoleh kesamaan dan kesempatan dalam seluruh aspek kehidupan dan penghidupan.

Diakuinya, tidak dipungkiri bahwasanya belum seluruh pihak mau menerima keberadaan kaum disabilitas ter-

masuk para penyandang tuna rungu. Hal ini terbukti dengan masih minimnya kesempatan kerja formal dan informal yang tersedia bagi mereka.

Dengan keadaan yang demikian ujarnya, maka berdampak bagi perkembangan mental penyandang disabilitas.

Mereka jadi cenderung menutup diri dan enggan untuk menungkapkan keberadaan mereka di tengah lingkungan masyarakat.

“Hal inilah yang akan dicegah dengan terbentuknya Gerkatin Bukittinggi. Kita berharap dengan adanya wadah untuk tempat mereka berkumpul dan saling berinteraksi ini, maka akan menumbuhkan percaya diri bagi mereka untuk terjun ke tengah masyarakat dan memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dengan anggota masyarakat lainnya”, harap Robert.

Kedepan ulasnya, Gertakin berharap supaya komunitas ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah daerah dan stakeholder terkaid. Karena dengan adanya dukungan dari pemangku kepentingan, maka organisasi ini akan lebih mudah menjalankan dan me-

GERKATIN Kota Bukittinggi foto bersama dengan Asisten I Setdako usai melakukan udiensi di Balaikota. GATOT.

ngembangkan roda organisasi ke depannya.

Menanggapi hal tersebut, Asisten I Setdako Noverdi menyambut baik apa yang menjadi harapan Gertakin tersebut. Menurutnya, harapan yang disampaikan itu menjadi kewajiban bagi daerah untuk mendukung seluruh aktifitas positif yang dilakukan Gertakin, termasuk dengan keberadaan gerakan kesejahteraan tunarungu ini.

Diakuinya, dengan adanya komonitas Gertakin, tentun Pemko Bukittinggi tidak akan tinggal diam. Kedepan kegiatan-kegiatan dari SKPD teknis dapat diintegrasikan dengan kegiatan organisasi terutama untuk meningkatkan kualitas SDM anggota. Seperti adanya pelatihan keterampilan dan kecakapan hidup. Sehingga anggota Gerkatin nantinya memiliki modal untuk dapat mandiri serta mampu mening-

katkan ekonomi keluarga “Kita mengapresiasi para relawan dari UDP yang telah berkorban baik dalam hal waktu maupun tenaga untuk mendampingi penyandang disabilitas di Kota Bukittinggi.

Kita berharap UDP akan terus ada dan tetap menyuarakan kaum disabilitas mendapatkan hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya sesuai dengan amanat UU 8 Tahun 2016,” pungkasnya. (h/tot)

STNK BA. 4828 RD a/n Gusrizal.

Hilang sekitar Kota Padang, Mohon antar ke Pos Polisi terdekat.

STNK Sepeda Motor Honda BA 6402 MZ A/n Pemerintahan Nagari Mungo, Kec. Luak Bagi yg menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat www.harianhaluan.com

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Rahmi

14

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

PENDIDIKAN PADANG PARIAMAN KELAS TAK BERLOTENG

Murid-murid SD 29 Kepanasan Murid SD Dianjurkan Ikuti Didikan Subuh PADANG PARIAMAN, HALUAN — Para murid sekolah dasar negeri (SDN) 06 Kecamatan V Koto Kampung Dalam, dianjurkan untuk mengikuti didikan subuh yang dilaksanakan pada masjid atau musala di mana siswa tersebut tinggal. “Anjuran untuk mengikuti didikan subuh ini, salah satu bentuk kami mendukung program Kampung Dalam sebagai “Kampung Alquran””, ujar Kepala SDN 06 Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Daswar pada Haluan, Kamis (1/2), di Kampung Dalam.

Menurut Daswar, program didikan subuh yang dilaksanakan di seluruh korongkorong yang ada di Kampung Dalam, sangat membantu sekali dalam membentuk karakter anak didik.

“Oleh sebab itu, kami para guru sepakat untuk menganjurkan para siswa untuk ikut didikan subuh tersebut,” terang Daswar. Para siswa yang dianjurkan didikan subuh tersebut, yakni para siswa kelas tiga hingga kelas VI. Diungkapkan Daswar, bahwa program yang digagas oleh tokoh rantau H. Arisal Azis untuk Kampung Dalam merupakan gagasan yang sangat baik dalam menghadapi tantang generasi yang akan datang.

“Hal ini harus didukung oleh seluruh stakeholders dan seluruh lapisan masyarakat,” katanya. Dikatakan Daswar, menganjurkan siswa siswanya untuk didikan subuh pada masjid dan musala terdekat merupakan salah satu bentuk dukungan tersebut.

Disamping itu, Daswar juga menerapkan wajib baca Alquran bagi anak didiknya sebelum proses belajar dan mengajar dimulai.

“Pada masuknya waktu salat Zuhur, siswa dan siswi juga diwajibkan salat berjamaah pada masjid yang berada pada samping sekolah. Mudah-mudahan ke depan akan terbentuk generasi yang qurani,” harapannya. ( h/ded).

178 Siswa Ikuti NLP di Rumah Tahfidz Al-Ma’arij PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebanyak 178 orang anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), mahasiswa dan umum mengikuti Diklat Neuro Linguistic Programming (NLP).

Kegiatan tersebut diadakan di Rumah Tahfidz Al-Ma’arij, untuk terus mengembangkan para santriwan dan santriwatinya untuk menghafal kitab suci umat Islam tersebut. Selama dua hari, Sabtu dan Minggu (20-21/1) lalu.

“Alhamdulillah, peserta melebihi target yang telah kita perhitungkan sebelumnya.

Diklat kita adakan di ruangan serbaguna GCC (Garin Convention Centre) kompleks SMK Maritim Nusantara,” kata AS Edi kepada wartawan, Senin (22/1) pekan lalu.

AS Edi yang merupakan pembina SMK Maritim Nusantara yang telah melahirkan Rumah Tahfidz Al-Maarij tersebut menilai, sekolah yang dia dirikan merupakan berbasis pesantren. Terletak di Sungai Limau, tepatnya di bagian ketinggian Padang Bintungan.

Dia menjelaskan, NLP itu merupakan suatu metodologi yang dikembangkan oleh John Grinder bersama Richard Bandler pada tahun 1970-an.

NLP adalah pemahaman tentang bagaimana individu dapat melakukan seluruh aktivitasnya secara sempurna, dengan mempelajari model human excellence.

NLP mengidentifikasi dan menentukan proses dan pola pikir dari setiap top performance untuk menemukan perbedaan antara kompetensi dan kesempurnaan.

Berbekalkan instruktur hebat, ahli dalam hafiz Quran, yakni Ustaz Ali Udin dari Aceh dan Jumaidil Akmal dari Bandung, lulusan Madinah. Para peserta Diklat NLP diharapkan bisa jadi yang terbaik.

“NLP dapat diuraikan menjadi tiga bagian. Neuro merujuk pada proses neurologis dari melihat, mendengar, merasakan, menghirup dan perabaan, yang kemudian membentuk pengalaman,” kata AS Edi. Dijelaskan, liguistic merujuk pada cara manusia menggunakan bahasa untuk merepresentasikan, mengorganisasikan pengalaman dan mengkomunikasikannya dengan orang lain. Sedangkan, programming merujuk pada strategi dan teknik yang digunakan untuk mengorganisasikan proses internal yang pada akhirnya akan membawa hasil akhir.

Seperti penjelasan Ustaz Jumaidil Akmal, sebut AS Edi, perilaku seseorang hal ini adalah ingin sukses, sangat ditentukan oleh syaraf otaknya (neuro) dalam memogram diri (otak) atau mempersepsikan diri terhadap setiap h/bus) stimulus dari luar. (h/bus) www.harianhaluan.com

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sekolah dasar negeri (SDN) 29 Kecamatan V Koto Kampung Dalam, masih belum memiliki loteng, sehingga guru dan para siswa kepanasan saat mengikuti proses belajar dan mengajar.

Kondisi sekolah tersebut dibenarkan oleh Kepala SDN 29 Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Yusniati pada

Haluan baru-baru ini, di Kantor Dinas Pendidikan Padang Pariaman. “Memang ada dua ruang belajar yang belum

memiliki loteng,” ujarnya.

Dikatakan, saat musim kemarau saat ini sangat terasa sekali hawa panas dalam kelas yang tidak berloteng tersebut, sehingga anak- anak ti dak fokus mengikuti pelajaran. “ Kondisi sekolah i ni telah kami sampaikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P adang Pariaman,”

terangnya. Di samping menyampaikan kondisi sekolah, menurutnya, juga diharapkan penganggaran pemasangan loteng tersebut.

Akibat belum adanya loteng tersebut bukan saja mengganggu proses belajar dan mengajar, tetapi juga kesulitan menjaga kebersihan pada dua ruangan kelas tersebut.

“Untuk itu saya atas nama pengelola sekolah dan masyarakat, mengharapkan pemasangan loteng ini secepatnya,” pinta Yusniati. Pada kesempatan itu diungkapkan, bahwa sekolah yang dia pimpin memiliki 6 ruang kelas. Empat ruangan telah diloteng sedangkan dua lagi belum memiliki loteng. (h/ded)

TAMPAK MEGAH — Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTSN) 4 Padang Pariaman di Tandikek tampak megah dari pinggir jalan, tapi masih ada lokal yang rusak dipakai untuk proses belajar mengajar. BUSTANUL ARIFIN.

MTsN 4 di Tandikek Butuh Bantuan Rehab Bangunan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Hingga saat ini siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 4 Padang Pariaman yang terletak di Tandikek masih belajar dalam enam lokal darurat, dan lokal darurat itu harus dilakukan rehab total karena lokal tersebut dibangun semenjak tahun 1994 yang silam, sampai saat ini belum dilakukan rehabnya.

Hal itu disampaikan oleh Kepala MTsN 4 Padang Pariaman, Muzakar kepada Haluan, Rabu (31/1), di ruang kerjanya.

Katanya, di sekolah itu ada sebanyak 14 rombongan belajar (rombel), dan ruangan belajar yang ada hanya 12 lokal, tentu sekolah ini masih membutuhkan dua ruangan belajar lagi. “Untuk kegiatan belajar mengajar, kami me-

makai ruangan pustaka dan labor, karena lokal yang ada hanya 12 ruangan sementara di MTsN ini ada 14 rombel,” ujar Muzakar.

Dia menjelaskan, dari 12 lokal yang ada itu enam lokal diantaranya harus dilakukan perombakan ulang atau direhab total, karena bangunan tersebut sudah tidak layak digunakan untuk belajar.

“Dengan keterbatasan lokal, maka kita tetap memakai enam ruangan yang sudah mulai rusak itu untuk kegiatan belajar mengajar, dan sekarang ini MTsN ini memiliki 451 siswa dan siswi,” terangnya.

Dan lagi katanya, musala sekolah juga harus direhab lagi, karena kondisi musala itu sudah mulai rusak dan semenjak dibangun belum ada

dilakukan rehab ulang.

“Musala ini sangat dibutuhkan pula oleh pihak sekolah, karena di musala itu juga dilakukan salat zuhur berjamaah. Setiap hari selalu dilaksanakan salat zuhur bersama secara bergiliran, masing-masing dua lokal setiap hari selalu melakukan salat berjamaah,” ulas Muzakar. (h/bus)

Prestasi Siswa SMAN 1 Patamuan Capai Tingkat Provinsi PADANG PARIAMAN, HALUAN — Meski Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Patamuan termasuk sekolah baru, tapi siswa dan siswinya sudah banyak yang menoreh prestasi, baik itu tingkat kecamatan maupun kabupaten, bahkan sudah ada masuk untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Dan pada tahun 2018 sekarang ini ada sepuluh orang siswa dan siswinya SMAN 1 Patamuan yang akan mengikuti olimpiade sain di SMAN Enam Lingkuang.

Kepala SMAN 1 Patamuan, Zulherman kepada Haluan, Rabu (31/1), di ruang kerjanya menyebutkan, memang sekolah ini baru berdiri dua tahun yang lalu, tapi sudah ada siswa dan siswi yang menoreh prestasi setiap mengikuti lomba.

“Pada tahun 2017 yang lalu sudah masuk 50 besar lomba matematika tingkat Sumatera Barat di STKIP PGRI,” ujar Ujang sapaan akrab Zulherman ini.

Dia menjelaskan, dengan sudah ada bukti ini tentu pada olimpiade sain yang akan diikuti nanti tentu pihaknya optimistis bisa mendapatkan prestasi meski belum seluruh mata pelajaran yang dilombakan bisa diikuti.

“Untuk lomba olimpiade sain yang akan diikuti nanti di SMAN Enam Lingkuang, belum semua mata pelajaran yang dilombakan diikuti oleh siswa dan siswi SMAN 1 Patamuan,” terang Ujang.

Katanya, seharusnya pihaknya mengirim 27 peserta pada olimpiade sain itu, tapi SMAN

1 Patamuan hanya mengirim 10 orang siswa dan siswi, diantaranya Rina Afrina kelas X mengikuti lomba bidang studi Kimia, Wita Handayani kelas XI IPA mengikuti lomba bidang studi Kimia, Dwi Suci Febrika kelas XI IPA mengikuti lomba bidang studi Biologi, Anisa Zalianti kelas X mengikuti lomba bidang studi Biologi, Ringgo Yudha Sakti kelas X mengikuti lomba bidang studi Fisika.

Berikutnya, Wisma Indah kelas XI IPA mengikuti lomba bidang studi Fisika, Dwi Sharma Neza kelas X mengikuti lomba bidang studi Matematika, Putri Altifah kelas XI IPA mengikuti lomba bidang studi Matematika, Helena Marbela Sulastri kelas XI IPS mengikuti lomba bi dang studi Ekonomi dan Syafrinur Alfaniah kelas XI IPS juga mengikuti lomba bidang studi Ekonomi.

Semua siswa dan siswi yang akan mengikuti lomba olimpiade sain itu terus dilakukan pembinaan, dan ini bertujuan untuk bisa menjadi yang terbaik.

“Sekarang ini, semua peserta yang ikut bertanding itu dilakukan pembinaan khusus, ada dua kali seminggu dilakukan pembinaan oleh guru mata pelajarang masingmasing,” katanya.

Untuk itu, katanya, dari pihak sekolah meminta kepada semua peserta yang ikuti berlomba nanti agar harus rajis belajar dari sekarang. Sekolah tentu mengharapkan semua anak-anak bisa menjadi yang terbaik. (h/bus)

PENDIRI Yayasan Arisal Azis, H. Arisal Azis menyampaikan cita-cita untuk membangun ponpes anak yatim dan mualaf pada masyarakat Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman. DEDI SALIM

Masyarakat Sikucua Dukung Pembangunan Ponpes PADANG PARIAMAN, HALUAN — Masyarakat Nagari Sikucua Barat Kecamatan V Koto Kampung Dalam Padang Pariaman, mendukung penuh pembangunan pondok pesantren oleh Yayasan Arisal Azis di Korong Alahantabek.

Dukungan tersebut langsung disampaikan oleh Walinagari Sikucua Barat, Nursal dan pucuak adat Nagari Sikucua, Zulkifli Rangkayo Basa, Rabu kemarin pada acara silaturahim masyarakat dengan pendiri yayasan H.Arisal Azis di Masjid Raya Alahantabek.

Menurut Walinagari Sikucua Barat Nursal, rencana pendirian ponpes ini sangat dinanti oleh masyarakat, karena hal ini merupakan dambaan masyarakat.

“Sangat langka ada putra daerah yang mau berinvestasi yang cukup besar untuk

kampung ini,” ujar Nursal, seraya menyatakan dukungan penuh untuk pembangunan tersebut.

Dukungan tersebut juga disampaikan oleh Pucuak Adat Nagari Sikucua, Zulkifli Rangkayo Basa. “Setelah adanya dukungan dan kesepakatan untuk ponpes ini, nantinya jangan ada warga yang menentang pembangunan ini,” ajak Rangkayo Basa. Menurut Rangkayo Basa, tanah yang disediakan oleh masyarakat untuk ponpes ini seluas 15,5 hektare.

Ketua Yayasan Arisal Azis, H. Amir Azli mengungkapkan, bahwa rencana pembangunan ponpes ini merupakan ibadah dari H.Arisal Azis dan bagi kita semua yang berpartisipasi untuk pembangunan ini.

“Pahala yang paling besar terletak pada para pe-

milik tanah untuk pembangunan ponpes ini,” ujarnya.

Pendiri Yayasan Arisal Azis, H. Arisal Azis, bahwa pembangunan ponpes merupakan cita-cita untuk kemaslahatan umat.

“Mudah-mudahan hal ini menjadi ibadah bagi kta semua,” katanya. Menurut Arisal Azis, bahwa ponpes yang akan dibangun merupakan ponpes untuk anak yatim yang biayanya gratis .

“Mari kita jadikan pembangunan ini jadi ladang amal kita bersama,” ajaknya.

Pada lokasi ini Arisal juga ber keinginan untuk membangun pesantren mualaf, karena banyak orang yang baru masuk Islam kembali pada agamanya semula.

“Untuk itu saya sangat berharap dukungan dari selur uh masyarakat,” pintanya. (h/ded)

 Redaktur: Nova Anggraini   Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU & KEPRI

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

15

TINGKATKAN RETRIBUSI KENDARAAN BERMOTOR

Kepri “Putihkan” Denda Pajak TANJUNGPINANG, HALUAN — Kabar gembira bagi warga Provinsi Kepri yang memiliki mobil atau motor tapi belum melunasi pajak kendaraan bermotor (PKB).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri berencana akan kembali melakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018 ini.

Bawa Sabu, Warga NTB Ditangkap KARIMUN, HALUAN — Penyelundupan narkoba dari Malaysia tak pernah berhenti.

Pada Selasa (30/1) pagi, petugas Bea Cukai Karimun kembali mengamankan warga Sumbawa berinisial ADMZ (50) karena membawa 3 paket sabu-sabu seberat 178 gram.

Kepala KPPBC Karimun Bernhard Sibarani melalui Pelaksana Harian Bastian mengatakan, pria kelahiran Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diamankan saat menjalani pemeriksaan di terminal kedatangan pelabuhan internasional Karimun. Dia datang ke Karimun menggunakan kapal ferry MV Putra Maju 08.

Kata Bastian, penangkapan tersangka karena gerak- geriknya mencurigakan saat turun dari kapal MV Putra Maju dari Johor Bahru, Malaysia. Dia berjalan seperti orang bingung. Apalagi, ketika hendak melewati mesin pemindai X-Ray, tingkah pelaku semakin tak karuan. Makanya, petugas kemudian menggiringnya ke ruang pemeriksaan.

“Saat menjalani pemeriksaan petugas kami di lapangan, kami menemukan narkoba golongan satu jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 178 gram yang disimpan dalam anusnya yang dibungkus menggunakan tiga plastik kondom. Tersangka juga mengakui menyimpan barang haram itu,” ungkap Bastian, kemarin. Menurut dia, berdasarkan pengakuan lebih lanjut dengan melakukan ujicoba narcotest makin jelas diketahui kalau serbuk putih tersebut adalah narkotika jenis sabusabu. Berdasarkan pengakuan tersangka, barang haram itu dititipkan oleh seseorang di Malaysia untuk diedarkan di Indonesia.

Bastian menyebut, setelah melakukan penyelidikan, kasus tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Karimun. Saat ini, penyidik Satresnarkoba Polres Karimun masih terus mengembangkan kasus itu untuk membongkar sindikat sabu-sabu dengan menelusuri kemana peredaran barang haram itu di Karimun.

Tersangka ADMZ kepada wartawan mengatakan, sabu-sabu itu rencananya akan diedarkan di Indonesia. Dia mengaku memperoleh barang haram itu dari seseorang yang dikenalnya di Malaysia. Pria paruh baya ini mengaku jika berhasil mengantarkan barang ini ke Indonesia, maka dia diberi upah sebesar Rp10 juta.

“Barang ini milik seseorang di Malaysia.

Saya diupah sebesar Rp10 juta jika berhasil membawa sabu-sabu ini. Namun, upah itu sampai sekarang belum saya terima. Saya baru pertama kali melakukan ini.

Untuk sampai ke sini, terpaksa barang ini saya masukkan ke anus saya pakai kondom,” tuturnya. Dandim 0317 Tanjungbalai Karimun Letkol ARM Rizal Analdie yang turut hadir memberikan apresiasi kepada petugas KPPBC Tanjungbalai Karimun yang telah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 paket sabu-sabu dari Malaysia tersebut. Sehingga, bisa menyelamatkan generasi muda dari penggunaan narkoba. (h/hk)

Warga Diresahkan Tabung Gas Palsu SAGULUNG, HALUAN — Sejumlah warga Sagulung, khususnya yang tinggal di Perumahan Griya Permai atau yang lebih dikenal dengan Perumnas Sagulung mengaku resah dengan beredarnya karet tabung gas melon yang diduga palsu.

Warga resah, karena hingga kini belum ada penjelasan terkait mana sebenarnya karet yang bagus dan yang mana tak bisa dipakai. Terlebih keberadaan karet tersebut sudah beredar di sejumlah supermarket Sagulung dan sekitarnya.

Warga juga mempertanyakan apakah karet tabung gas tersebut diperjual belikan atau tidak. Karena menurut lazimnya karet bersama tabungnya sudah satu paket dari Pertamina Batam. Karenanya warga meminta Pertamina agar melakukan tindakan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Chandra, salah satu pemilik pangkalan gas melon mengakui jika peredaran karet tersebut sudah banyak ditemukan Sagulung, bahkan katanya sudah bebas dijual di supermarket dengan harga yang cukup murah, yakni hanya seribu rupiah sebiji.

“Setahu saya kalo karetnya itu sudah sepaket dengan tabungnya. Ini malah dijual bebas diperjualbelikan di supermarket, apa sebenarnya ini dari Pertamina, kok bisa dijual bebas,” katanya sembari diliputi sejumlah tanya, Rabu (31/1) pagi.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan, tabung gas melon juga sudah banyak dijual di supermarket dengan harga murah ketimbang harga di pangkalan atau agen gas.

Disana dijual seharga Rp120 ribu, sedangkan harga di pangkalan Rp170 ribu plus isinya.

“Kemarin itu saya sudah sampaikan kepada pemerintah terkait beredarnya karet tersebut. Dan belum ada tindakannya.

Bahkan masalah tabungnya. Karena saya rasa cuma dari Pertamina itu yang bagus, kalo yang dijual bebas itu tak bisa dijamin,” ujarnya kembali. (h/hk) www.harianhaluan.com

PANTAI NONGSA — Pantai Nongsa memiliki pasir putih yang membentang di sepanjang garis pantainya dengan air laut yang jernih hingga biota laut dan terumbu karang bisa dilihat langsung dengan mata telanjang. Letaknya yang begitu dekat dengan Singapura akan memanjakan mata dengan pemandangan kota Singapura pada waktu malam hari. IST

912 Pecandu Narkoba Direhabilitasi NONGSA, HALUAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepri sudah merehabilitasi sebanyak 912 orang pecandu serta penyalahguna narkotika maupun bahan obat berbahaya selama 2017. Baik melalui Balai Rehabilitasi maupun di dalam lembaga pemasyarakatan (Lapas), di seluruh Kepri.

Selain itu, BNNP Kepri juga telah memberikan pelayanan pasca rehabilitasi kepada mantan penyalahguna narkoba tersebut, dalam kurun waktu 2 hingga 3 bulan. Itu merupakan aspek penting dalam pemantauan dan pengawasan.

Kepala BNNP Kepri, Brigjen Pol Drs Richard Nainggolan mengatakan, rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba merupakan salah satu upaya menyelamatkan para pengguna dari belenggu narkoba. Sehingga, harus ada perhatian khusus dari pihak keluarganya, agar tidak terjangkit kembali.

“Langkah dan upaya rehabilitasi ini merupakan langkah penyelamatan terhadap si pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Hal ini sesuai atas amanat dan ketentuan UU,” kata Brigjen Pol Drs Richard Naingolan, baru-baru ini, di Kantor BNNP Kepri.

Menurut Richard, ada 5 tempat untuk melakukan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yang dilakukan di Provinsi Kepri.

“Pertama, di lembaga instansi pemerintah seperti di BNN. Kemudian ada di lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat untuk rawat jalan, lembaga milik instansi pemerintah yang dikuatkan, serta di Rumah Pendamping,” sebut Richard.

Terhadap para penyalahguna

yang telah melewati masa rehabilitasi primer, lanjutnya, dianjurkan mengikuti program rehabilitasi lanjutan yang ada dan dilakukan di rumah damping (RD).

“Untuk tahun 2017, ada sebanyak 192 orang di tangani di rumah dampingan itu. Sebab, RD dibangun dengan tujuan agar dapat membawa mantan para penyalahguna, hingga titik total abstinen. Sehingga dapat menurunkan angka kekambuhan yang telah biasa dialami mantan penyalahguna narkoba secara perlahan lahan,” ujar Richard.

Di rumah RD, ucapnya, mantan penyalahguna narkotika dibekali dengan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup, serta membuka peluang usaha baru bagi mereka, agar mereka bisa kembali produktif seperti sedia kala.

“Tujuan dan sasaran kita, agar mereka dapat lebih mandiri.

Sehingga mereka siap kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat,” ujar Richard.

“Selain memberikan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, BNNP ini juga tengah melakukan pengembangan terhadap lembaga dan Balai Besar Rehabilitasi di Kepri ini,” tambahnya.

Sebagai langkah awal, kata Richard, BNNP melalui Deputi bidang Rehabilitasi juga telah membuat peta jalan (road map) pengembangan, analisa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi.

“Selanjutnya di tahun tahun mendatang akan dilakukan seluruh program serta upaya untuk pengembangan di maksud. Sehingga, mantan dan para pencandu narkotika dapat ditangani di sebuah tempat yang

sudah terprogram dan memiliki fasilitas yang telah memadai,” papar Richard.

Ia menambahkan, peredaran serta masuknya narkotika di di Batam dan Kepri, tak terlepas dari tingginya permintaan para bandar dan mafia itu melalui jaringan internasional.

“Nyatanya apa, barang haram narkotika terus ditemukan di pintu pintu pemeriksaan,” katanya. Richard menyebut, 90 persen barang haram narkotika itu berasal dari Malaysia. Sedangkan 10 persennya lagi dari Thailand dan Vietnam.

“Negara jiran juga mengetahui dan menyadari, akan hal tersebut. Tetapi, mereka juga sudah berupaya untuk bisa menangkalnya. Makanya, kita selalu berkoordinasi serta berkomunikasi” paparnya lagi.

Selama tahun 2017 lalu, lanjut Richar d, BNNP sudah mengungkap sebanyak 55 kasus narkoba dengan jumlah tersangka 92 orang. Terkait upaya dan langkah penegakan hukum, pengawasan serta pembinaan ke masyarakat, pihak BNNP Kepri terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait dan pemerintah daerah.

“Tapi, untuk penanggulangan dan penanganan yang lebih maksimal kita harus berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat. Sehingga, masyarakat juga dilibatkan untuk pengawasan yang lebih maksimal,” ungkap polisi bintang satu ini.

Tercatat dalam program P2M BNNP Kepri, ada sebanyak 46.648 orang, yang telah dilibatkan dalam melakukan sosialisasi anti narkoba. Sedangkan untuk relawan, kader, dan penggiat sebanyak 1.332 orang. (h/hk)

Pemutihan denda pajak kendaraan bermotor ini dilakukan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam sektor retribusi kendaraan bermotor.

Hal ini disampaikan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun di Tanjungpinang, baru-baru ini.

“Nanti akan ada pemutihan denda pajak kendaraan bermotor. Dengan pemutihan denda pajak kendaraan ini, kami menghimbau masyarakat untuk dapat membayarkan pajak kendaraannya,” ujar Nurdin.

Menurut Nurdin, penghapusan denda pajak kendaraan bermotor ini dilakukan dengan batas dibawah lima tahun. Sehingga wajib pajak hanya membayar pajak kendaraan sesuai yang tertera pada STNK, tanpa perlu membayar tunggakan pajak dan dendanya.

“Untuk itu, kami memohon bagi masyarakat yang belum membayar pajak kendaraannya, dapat membayar pajaknya d engan adanya pemutihan ini,” ujarnya.

Tak hanya itu, Nurdin juga mengatakan dalam upa-

ya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan bermotor ini, Pemprov Kepri juga akan mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat yang ada di pulau-pulau.

“Selama ini kesadaran membayar pajak kendaraan bermotor pada masyarakat di pulau-pulau masih rendah.

Karena itu Pemprov Kepri akan membangun system pembayaran pajak online, bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia,” sebut Nurdin.

Sebelumnya, PAD Pemprov Kepri dari pajak kendaraan bermotor cukup besar.

Tercatat berdasarkan Sistem Informasi Pajak Kendaraan Bermotor (SiPAMOR) pada 2014 lalu terkumpul lebih dari Rp62,726 miliar dari pajak kendaraan bermotor.

Pada 2015 meningkat pesat menjadi Rp612,072 miliar. Sedangkan pada 2016 dan 2017 masing-masing Rp607,792 miliar dan Rp600,601 miliar. Selama Januari 2018 ini telah terkumpul Rp57,369 miliar dari pajak kendaraan bermotor. (h/hk)

Bintan Bekali SDM Pencaker BINTAN, HALUAN —Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, berencana akan membekali sumber daya manusia (SDM) para pencari kerja (pencaker) dengan menggelar pelatihan operator excavator/backhoe loader secara gratis.

Pelatihan ini dikhususkan bagi masyarakat Kabupaten Bintan diadakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (PMPTSPTK) Bintan.

“Jadi pelatihan ini dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki KTP Bintan dengan rentang usia 18 sampai 45 tahun. Pendaftaran dilakukan di Kantor Dinas PMPTSPTK hingga 19 Februari mendatang. Pelatihan ini juga diberikan secara gratis dan akan memperoleh sertifikat nantinya “ ujar Kepala Dinas PMPTSPTK Kabupaten Bintan Hasfarizal Handra saat ditemui di Kantor Dinas PMPTSPTK Kabupaten Bintan, Bintan Buyu, Rabu (31/1).

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi, saat menghadiri agenda Sembahyang Keselamatan Vihara Bhakti Sasana di jalan Pasar Berdikari, Kota Kijang, Selasa (30/1) malam lalu menuturkan, bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Bintan sedang menuntaskan beberapa permasalahan di sektor lapangan kerja.

Menurutnya, sektor lapangan kerja memang menjadi

pekerjaan rumah tersendiri hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bintan sendiri telah berupaya memaksimalkan beberapa potensi yang akan menyerap ribuan tenaga kerja nantinya, seperti halnya pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Galang Batang.

Namun menurutnya hal tersebut tidaklah cukup, dirinya secara tegas menuturkan bahwa terbukanya sektor lapangan kerja juga harus dibarengi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. “Pelatihan tersebut dibuat untuk memenuhi Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian khusus. Hal ini, agar kita memiliki bekal dan peluang di seluruh sektor lapangan kerja “ ujarnya.

Selain hal tersebut, guna mengatasi sektor lapangan kerja, Apri juga telah menginstruksikan kepada seluruh desa agar melaksanakan pembangunan desa dilakukan melalui swadaya masyarakat desa.

Dikatakannya juga, bahwa masyarakat desa yang bekerja dan terlibat langsung dalam pembangunan desa nantinya akan mendapatkan upah yang bersumber dari dana desa, sehingga akan membantu peyerapan sektor lapangan kerja.

“Penuntasan sektor lapangan kerja, juga kita harapkan melalui pembangunan infrastruktur desa yang dikelola secara swadaya dan melibatkan masyarakat desa. (h/hk)

 Redaktur: Afrianita   Layouter: Syamsul Hidayat

16

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BRITNEY SPEARS

Tiket Konser Laris Tiket konser Britney Spears di London, Inggris laris manis diborong calon penonton. Bahkan penjualan berhenti hanya dalam waktu 2 menit!

Dari laporan Pop Crave, tiket tersebut langsung diburu penggemar Britney Spears sesaat setelah dibuka transaksinya. Padahal konser itu akan digelar di The O2 Arena, venue besar berkapasitas sekitar 20 ribu penonton.

Ketika tiket sudah tidak bisa lagi didapatkan, penggemar langsung meminta tambahan kuota kepada promotor. Menakjubkan, tiket kembali ludes dalam waktu 10 menit.

Rencananya, Britney Spears akan menggelar konsernya di London pada 24 Agustus 2018. Konser itu adalah bagian dari rangkaian turnya di Inggris dan beberapa negara lainnya di Eropa serta Amerika Serikat.

Oleh karena banyaknya penggemar di London yang belum kebagian tiket, Britney Spears akhirnya menambah jadwal di kota yang sama. London kebagian konsernya dua kali, yaitu pada 24 dan 25 Agustus 2018. (h/dtc)

RADJA

Rilis Malaikat Cinta G

rup musik Radja merilis single baru berjudul “Malaikat Cinta”.

Lagu itu dipersembahkan Ian Kasela Cs kepada para penggemarnya untuk menyambut Hari Valentine yang jatuh pada 14 Februari mendatang. “‘Malaikat Cinta’ ini mengangkat tema tentang penggambaran makna cinta yang begitu berari dalam kehidupan kita di bumi ini,” kata Moldy sang gitaris dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/1).

Lagu tersebut juga menjadi bukti eksistensi band yang kini beranggotakan Moldy (gitar), Ian Kasela (vokal), Seno (drum) dan Indra (bass). Tahun ini, Radja memasuki usia 17 tahun dalam berkarya di blantika musik Tanah Air. Tepatnya

pada 17 Maret mendatang.

“Kami mungkin memang jarang tampil di televisi, tapi itu karena memang kondisi pertelevisian kita memang lagi sulit untuk

acara musik. Tapi di luar itu kami masih aktif manggung, bikin lagu dan rekaman.

Semoga rilis lagu ‘Malaikat Cinta’ enggak a da hambatan,” ujar Ian Kasela.

Radja juga telah merampungkan video klip lagu “Malaikat Cinta” yang mengambil lokasi di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. (h/inl)

FENTITA ARIE

Banyak Berubah S

ejak awal tahun 2018, presenter cantik Fenita Arie memutuskan untuk berhijab. Berbagai perubahan pun ia alami ketika memutuskan berhijrah. Walau demikian Fenita tidak bern iat untuk meninggalkan dunia entertainment.

“Masih di entertain. Karena baru berhijab jadi aku masih banyak pelajari ilmu-ilmu jadi sering datang ke kajiankajian bertemu Ustaz,” ujar Fenita di Balai Resital Kertanegara, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Jika dulu Fenita membawakan acara gosip Insert, maka kini ia bakal membawakan acara lain yang lebih Islami. Di sisi lain karena baru berhijab, Fenita saat ini kerap harus pilih-pilih busana yang belum biasa ia kenakan.

“Mama kalo malam-malam suka bingung mau pakai hijab yang mana,” ujar Khaila putri Fenita. “Karena kan

pakai hijab itu masih baru dan bajunya masih terbatas kalau ada acara gitu ya jadi heboh coba-coba baju dan anak-anak biasanya jadi penilai, juri,” ujar Fenita.

Dengan mengenakan hijab Fenita merasa lebih mudah dalam beraktivitas karena tak perlu bingung dengan tatanan rambut ketika tampil. Selain itu dengan berhijab ia merasa ada tameng untuk men jaga diri. Saat ini ibu tiga orang anak ini berusaha untuk bisa istiqomah dalam berhijrah.

“Yang ditakutkan kan bukan cuma mengubah penampilan aja tapi ujian untuk istiqomah itu yang mungkin akan berat nantinya. Sekarng akukan ngerasa banyak pujian dan dukungan di media sosial tapi itu justru yang buat aku jadi takut salah tanggep dan selalu baca bismilah sebelum menjawab komentar komentar orang-orang di sosial media,” tandasnya. (h/kpl)

JURASSIC WORLD

Fallen Kingdom

Owen (Chris Pratt) dan Claire (Bryce Dallas Howard) kembali ke resor Jurassic World di Kosta Rika. Mereka punya misi untuk menyelamatkan para dinosaurus dari ancaman gunung meletus. Misi mulia ini bukan tanpa risiko. Mereka harus kembali berhadapan dengan dinosaurus yang jinak sampai yang ganas di sana. Nyawa taruhannya.

Simak trailernya dan tunggu filmnya dirilis pertengahan tahun depan. (h/ kpl)

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KUNJUNGAN TOKOH SUMBAR KE BASKO HOTEL DAN GRAND MALL

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

17

D

UA pekan berlalu sejak 18 Januari 2018 lalu. Hari yang jatuh pada Kamis itu menjadi kenangan yang sukar dilupakan oleh H. Basrizal Koto dan segenap karyawan yang ia pekerjakan di bawah naungan Basko Group.

Betapa tidak demikian, pengusaha yang diundang oleh Gubernur Sumbar pada 1992 lalu, untuk berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga Sumbar, harus rela melihat dua unit usahanya, Basko Grand Mall dan Basko Hotel, digasak oleh alat berat, sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan atas perkara wanprestasi yang dimenangkan oleh PT KAI atas PT Basko Minang Plaza. Perkara yang hingga kini masih samar

www.harianhaluan.com

duduk tegaknya.

Saat itu, dua unit alat berat dikawal oleh ratusan pihak keamanan untuk mencongkel dinding bangunan Basko yang berdiri di atas lahan bersertifikat atas nama dirinya s endiri. Apa mau dikata, H. Basrizal Koto saat itu terpaksa menelan dengan rela pelaksanaan eksekusi itu, di antara pekik tertahan ribuan karyawannya yang nyaris kehilangan mata pencarian. Karena pascaeksekusi, mall dan hotel itu gelap gulita karena listrik pudurpadam.

Dua pekan berselang, Kamis 1 Februari 2018, setelah ke sana ke mari mencari keadilan dan memperjuangkan nasib karyawannya yang sebagian telah dirumahkan, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal dan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim berkunjung ke lokasi itu untuk melihat dampak kerusakan yang terjadi pascaeksekusi. Melihat ratusan karyawan terduduk lesu di depan gerai mall yang tutup, Keduanya tegas meminta GM PLN Sumbar Bambang Yusuf untuk mengalirkan lagi listrik ke dua bangunan tersebut. Kapolda yang menjamin sendiri hal itu dilakukan segera.

Malam harinya, Wakil Ketua DPR RI yang mengkoordinatori Bidang Politik dan Keamanan Fadli Zon, Tokoh Nasional asal Sumbar Andre Rosiade, beserta rombongan, juga meninjau kondisi memilukan di Basko Grand Mall dan Basko Hotel.

Mereka pun tegas menyatakan, demi hajat hidup masyarakat, listrik harus dialirkan lagi ke dua unit usaha itu.

Agar denyut ekonomi dari kawasan Air Tawar, Kota Padang itu kembali berjalan.

Demi Masyarakat, Bukan Yang Lain. (h/isq)

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

18

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

OLAHRAGA ASIAN GAMES DI JAKARTA

Skater Sumbar Bela Indonesia PADANG, HALUAN — Skater asal Sumbar, Aldy Agustino akan membela Indonesia di ajang Asian Games di JakartaPalembang pada bulan November mendatang. Aldy akan mewakili Indonesia bersama 7 skater Indonesia lainya.

“Tentunya saya sangat bersyukur dengan terpilihnya salah satu skater asal Sumbar untuk membela Indonesia di ajang Asian Games,” ungkap Ketua Perserosi Sumbar, Alfroki Martha, kemarin.

Aldy berhasil menjadi

salah satu wakil Indonesia setelah lolos dari seleksi nasional yang diadakan Pengurus Besar Persatuan Sepatu Roda Indonesia (PB Perserosi) di BSD Xtreme Park, Tangerang, Selasa (30/1).

“Sebenarnya ada tiga

orang skater asal Sumbar yang saya rekomendasikan dan mengikuti seleksi. Tapi, hanya Aldy yang bisa lolos untuk bergabung dengan Pelatnas Perserosi,” katanya.

Alfroki mengatakan, saat ini Aldy sedang berkuliah di salah satu perguruan tinggi di Bali.

“Sekarang ia melakukan latihan di Bali karena ia memang sedang berkuliah disana serta karena tidak adanya tempat di Sumbar yang bisa dipakai untuk latihan,” katanya.

Meski tidak berada di

Sumbar, komunikasi Perserosi Sumbar dengan Aldy tetap berjalan dengan baik. “Walaupun Aldy tidak berlatih di Sumbar, tapi kami masih tetap melaksakan komunikasi dengannya. Karena saat ini semua atlet memang harus berlatih di daerah lain seperti Bandung dan Jakarta,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia berharap dengan terpanggilnya Aldy bisa meningkatkan motivasi untuk skater Sumbar lainya.

“Saya berharap ini bisa menimbulkan semangat untuk

atlet yang lain. Serta menambah perhatian dari pemerintah daerah untuk olahraga skateboard dan sepatu roda agar bisa menyiapkan sarana dan prasarana untuk olahraga ini,” ujarnya.

Asian Games 2018 ini merupakan pertama kalinya olahraga skateboard dipertandingkan di ajang multi iven terbesar di Asia ini.

“Tentunya saya berharap yang terbaik untuk Aldy agar bisa mengharumkan nama Indonesia ditingkat asia,”

ungkapnya.

Alforki berharap olahraga skateboard di Sumbar bisa berkembang pesat. ”Mudah-mudahan kedepanya lebih b anyak atlet skateboard dan sepatu roda dari Sumbar yang bisa lolos seleksi masuk pelatnas dan mengharumkan nama Sumbar dan Indonesia,” ungkapnya.

Tujuh skater lainya yang akan membela Indonesia di ajang Asian Games 2018 yaitu Sanggoe Darma Tanjung (Bali), Gregorius Ald-

win (Jawa Timur), Pevi Permana Putra (Jawa Barat), Ahlan Rachmat Karim (Kalimantan Timur), Fachrell Ardhaffa Putra (Banten, Mario Kevin Palandeng (Bali), Wanda Septiadi (Jawa Barat).

Alfroki mengatakan, akan ada 4 nomor yang dipertandingkan di Asian Games 2018 yakni Street, Game of Skate, Best of Trick, dan Park.

“Dari atlet yang akan bertanding, PB Perserosi menargetkan bisa mendapatkan 2 medali emas,” tutupnya. (h/mg-mal)

MANCHESTER CITY VS WEST BROMWICH 3-0

Torehkan Catatan Spesial

SAMBUT HPN

Dispora Sumbar Gelar Empat Kegiatan Olahraga PADANG, HALUAN — Dalam rangka memeriahkan Hari Pers Nasional (HPN) 9 Februari mendatang, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat bakal menggelar empat kegiatan olahraga. HPN 2018 ini Sumatera Barat menjadi tuan rumah.

“Setiap dinas diminta untuk berpartisipasi dalam kegiatan HPN. Kami dari Dispora akan menggelar empat kegiatan olahraga dalam memeriahkan kegiatan HPN tersebut,” ujar Kabid Olahraga Dispora Sumbar Rasydi Sumetri, kemarin.

Empat kegiatan olahraga tersebut adalah senam masal, sepeda santai, jalan santai dan sepakbola eksekutif. Sepeda santai akan digelar pada 3 Februari dengan start di kantor Gubernur lalu, Rasuna Said, Khatib Sulaiman, Jhoni Anwar, Ulak Karang, Lolong, Samudra, Olo Ladang, A Yani Dan Kembali Ke Kantor Gubernur.

“Sedangkan rute jalan santai adalah Kantor Gubernur, Ujung Gurun, Veteran, Hotel Mercure, Tugu Perdamaian, Hotel Pangeran, Raden Saleh, Rasuna Said dan kembali ke Kantor Gubernur.

Jalan santai akan digelar pada 11 Februari. Baik sepeda santai dan jalan santai akan dimulai dengan senam masal terlebih dahulu,” bebernya.

Para peserta jalan santai dan sepeda santai akan mendapatkan doorprize. “Kegiatan tersebut gratis untuk umum. Selain itu berbagai hadiah menarik kami sediakan seperti sepeda, kulkas, TV, handphone dan berbagai hadiah menarik lainnya,” jelasnya.

Sedangkan sepakbola eksekutif rencananya akan digelar pada tanggal 7-8 Februari di Stadion H. Agus Salim Padang. “Rencananya pak Presiden Jokowi akan ikut main dalam pertandingan sepakbola eksekutif tersebut. Nanti dalan sepakbola eksekutif itu akan ada sekitar empat tim. Yaitu Forkompinda, PWI daerah, PWI Pusat dan tim gabungan dari dinas-dina yang ada,” urainya.

Mengenai sistem pertandingan sendiri, Rasidy mengatakan berbeda dengan pertandingan sepakbola biasanya. “Karena mereka yang main sudah memiliki umur, makanya kami mensiati aturannya. Waktu pertandingan 2x30 menit. Serta pergantian pemain bebas,” bebernya.

Mengenai persiapan sendiri secara umum sudah tidak ada masalah. “Kami sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk keamanan nanti. Secara umum persiapan sudah matang dan tinggal pelaksanaan saja lagi,” tuturnya. (h/san)

M A NCHE STER, HALUAN — Kemenangan 3-0 a tas West Bromwich Albion menyisakan catatan spesial untuk Manchester City. Mereka kini sudah mencetak lebih dari 100 gol di musim ini. Berkat kemenangan atas West Brom, City yang mengumpulkan 68 poin kini unggul 15 angka dari Manchester United.‘ City m enang 3-0 saat menjamu West Brom di Etihad Stadium dalam lanjutan Premier League, Kamis (1/2).

Ketiga gol City dibuat oleh Fernandinho, Kevin De Bruyne, dan Sergio Aguero. Dengan tambahan tiga gol dari laga tersebut, City kini tercatat sudah mencetak 101 gol di semua kompetisi musim ini. Mereka pun menjadi tim Premier League pertama yang melewati 100 gol di musim ini.

Di Premier League, City memang menjadi tim paling produktif dengan total 73 gol.

Pep Guardiola pun senang dengan performa yang ditampilkan anak-anak didiknya itu.

“Ketika melihat angkanya (101 gol di semua kompetisi), Anda pikir itu tidak mungkin.

Tapi kami menghasilkan begitu banyak. Sangat menyenangkan bisa menyaksikannya,” Guardiola mengatakan seperti dikutip situs resmi klub.

SELEBRASI GOL — Pemain Manchester City melakukan selebrasi usai menjebol gawang West Bromwic. Manchester City yang meraih kemenangan semakin kokoh di puncak klasemen sementara. NET

Meski demikian, Guardiola m enilai City masih kurang ‘kejam’ di depan gawang. Aspek itulah yang menurutnya masih harus diasah oleh Sergio Aguero dkk.

“Saya senang karena saya rasa

ini adalah salah satu penampilan terbaik di musim ini.

Bermain lebih baik cukup sulit, tapi di laga knockout, atau final yang penting, kami harus lebih tajam atau kami akan ada dalam masalah,”

Guardiola menyatakan seperti diwartakan di ESPN FC. Guardiola mengatakan penyelesaian akhir para pemainnya masih kurang. Seharusnya masih bisa lebih banyak gol lagi yang diciptakan.

“Kami menciptakan permainan luar biasa, sangat menyenangkan ditonton, tapi kami melewatkan banyak peluang dan melawan tim top itu akan jadi masalah jika kami tidak memperbaikinya,” bebernya. (h/dtc)

Tottenham Ramaikan Persaingan Empat Besar LONDON, HALUAN — Tottenham Hotspur menundukkan Manchester United di lanjutan Liga Inggris. The Lilywhites menang 2-0 saat menjamu The Red Devils di Wembley, Kamis (1/2). Dengan tambahan tiga poin ini, Spurs ada di posisi kelima klasemen dengan raihan 48 poin dan meramaikan persaingan empat besar. Sementara itu, MU tetap menghuni peringkat kedua dengan raihan 53 angka.

Spurs tampil dominan. Mereka mampu sedikit menguasai jalannya pertandingan dengan catatan penguasaan bola 52,4 persen dalam data yang dilansir situs resmi turnamen.

Ada sebanyak 22 tembakan yang dilepaskan oleh tim asuhan Mauricio Pochettino itu, enam mencapai

sasaran. Sementara itu, MU, yang kesulitan m enembus pertahanan Spurs, cuma enam kali melepaskan tembakan. Ada tiga yang mencapai sasaran, tak ada yang menjadi gol.

Gol dari Christian Eriksen pada menit pertama dan gol bunuh diri Phil Jones pada menit ke-28 menjadi pembeda hasil pertandingan.

Pelatih Spurs Pochettino merasa amat senang dengan hasil akhir yang didapat. Dia menyebut penampilan Spurs luar biasa.”Sungguh ruang ganti yang fantastis setelah performa yang fantastis juga. Performanya luar biasa dan saya menyelamati para pemain karena mereka layak mendapatkan pujian. Gol pertama sungguh fantastis. Christian Eriksen percaya bahwa itu akan datang dalam situasi seperti ini. Kami bilang pada pemain

muda agar selalu mengantisipasi,” kata Pochettino di BBC. “Saya sangat senang bahwa kami kembali ke persaingan empat besar.

Masih ada banyak pertandingan yang harus dimainkan dan itulah mengapa kami harus tetap fokus. Gol cepat cepat sangat bagus, jadi kami bisa mendominasi pertandingan. Gol itu memberi kami kepercayaan diri dan keyakinan lebih,” dia menambahkan.

Manajer Manchester United, Jose Mourinho, menyesalkan dua gol Tottenham Hotspur yang bersarang di gawang timnya. Menurut Mourinho, dua gol itu menggelikan. “Ini adalah performa yang dimulai dengan sebuah gol menggelikan. Gol yang terjadi setelah beberapa detik itu punya pengaruh besar ke pertandi-

ngan karena Tottenham bisa bermain sesuai kemauan mereka. Pada akhirnya, kami bermain melawan sebuah tim yang sangat bagus,” ujar Mourinho kepada BBC Sport dan BT Sport.

“Kedua gol itu adalah gol-gol menggelikan, gol yang kedua juga karena ketidakberuntungan. Gol pertama adalah akumulasi kesalahankesalahan, terlepas dari segalanya terjadi begitu cepat. Para pemain saya sudah sering melihat kick-off Tottenham. Mereka tahu cara mereka (Spurs) melakukannya dan mereka juga tahu Kane biasanya memulai di posisi di depan garis pertahanan agar unggul beberapa meter. Kami tak mengontrolnya, kehilangan bola kedua, dan itu adalah gol yang benarbenar buruk,” kata Mourinho. (h/dtc)

Chelsea Babak Belur di Kandang LONDON, HALUAN — Chelsea babak belur saat menjamu Bournemouth di lanjutan Premier League.

Bermain di kandang sendiri, di Stamford Bridge, Kamis (1/2). Chelsea justru dihajar 0-3 oleh tim tamu. Akibat kekalahan ini, Chelsea turun ke peringkat empat klasemen dengan 50 poin dari 25 pertandingan. Sementara Bournemouth naik ke posisi ke-10 dengan 28 poin.

Dalam pertandingan tersebut, yang digelar beberapa jam setelah kedatangan Olivier Giroud, Chelsea tampil tanpa striker murni. Ketiadaan Alvaro Morata dan Willian yang cedera membuat Conte mengandalkan Eden Hazard dan Pedro di lini serang.

Chelsea pun kesulitan menciptakan peluang bersih. Meski mendominasi permainan, tim tuan rumah tak banyak mengancam gawang Bournemouth.

Sebaliknya, Bournemouth tampil lebih efisien.

Skor 0-0 menutup 45 menit pertama. Di paruh kedua, Chelsea masih kesulitan menciptakan peluang bersih. Sementara itu, Bournemouth tampil lebih efisien.

Tiga gol digelontorkan tim www.harianhaluan.com

PEMAIN Chelsea kecewa usai dikalahkan Bournemouth. NET

tamu ke gawang Thibaout Courtois. Callum Wilson membuka keunggulan lewat golnya di menit ke-51 dan diikuti oleh Junior Stanislas (64) dan Nathan Ake (67).

Tak mau beralasan, Antonio Conte mengakui kalau Bournemouth memang pantas menang. “Saya kira mere-

ka pantas menang dan saya tidak salah mengatakan ini, mereka pantas menang dan kami mencoba melakukan seuatu tapi hari ini sangat sulit bagi kami semua. Bahkan ketika babak pertama berakhir 0-0, saya pikir kami sangat kesulitan,” Conte mengatakan kepada BBC.

“Kami kesulitan karena banyak alasan, tapi tidak penting bicara soal dalih.

Mereka pantas menang dan kami harus mulai bekerja lagi dan melakukan yang terbaik.

Kami harus menerima ini adalah hasil yang buruk dan memahami bahwa kami harus memperjuangkan musim

ini. Jika seseorang tidak memahami ini, mereka tidak memahami sepakbola. Sepakbola tidak sederhana,” dia menambahkan.

Conte mengira dirinya sudah memaksimalkan skuat Chelsea. Namun, dia tidak memungkiri merasakan tekanan besar. ”Saya pikir tentang tekanan, wajar saja. Wajar bagi seorang pelatih, bagi seorang manajer. Wajar kalau Anda adalah pelatih Chelsea,” ungkap dia yang diwartakan Standard Sport.

“Setelah pertandingan pertama musim ini (Chelsea kalah melawan Burnley) media mencoba menaruh tekanan pada pekerjaan saya. Tapi saya mencoba yang terbaik.

Saya ulangi, kami sedang melakukan segalanya, kami sedang melakukan 120%.

Saya mengeksploitasi skuat ini ke level maksimal. Tapi kalau seseorang tidak setuju dengan ini, saya di sini. Saya harus menerima setiap situasi. Saya sangat santai tentang ini. Saya tahu saya sudah melakukan pekerjaan dengan baik, pekerjaan yang besar, saya dan para staf serta para pemain,” bebernya. (h/dtc)  Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL & INTERNASIONAL

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

19

GUBERNUR JAMBI DIKABARKAN TERSANGKA

Panti Sosial Meledak dan Terbakar JEPANG, HALUAN — Sebelas orang tewas dalam ledakan berujung kebakaran hebat di fasilitas panti sosial bagi orang-orang yang telantar dan miskin di Jepang. Petugas pemadam berjibaku memadamkan api dan memastikan tak ada lagi ledakan yang bisa memicu api lebih besar.

Dilansir laman BBC, Kamis (1/2), kebakaran besar itu menghanguskan bangunan pada Rabu (31/1) malam waktu setempat.

Dari 16 orang yang tinggal di rumah panti itu, lima orang berhasil diselamatkan.

Panti tersebut menjadi tempat penampungan yang paling banyak menerima lansia.

Rumah itu dikelola oleh sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan kesejahteraan sebagaimana dilaporkan NHK. Otoritas kini sedang menyelidiki penyebab kebakaran besar itu. Diketahui pada tahun 2010, kebakaran rumah panti juga terjadi di Sapporo yang juga merupakan panti jompo bagi banyak orang dengan usia lanjut. (h/vvc)

Mendagri Tunggu Keputusan Resmi KPK JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menunggu keputusan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018.

Dewan Protes Rencana Pemerintah JAKARTA, HALUAN -- Anggota Komisi IX DPR RI, Okky Asokawati memprotes rencana pemerintah membuat regulasi baru yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia. Karena menurut dia, rencana itu akan menimbulkan polemik di masyarakat.

“Harus hati-hati dan memperhatikan sensitivitas publik. Rencana tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di tengah publik. Saya menilai kegaduhan ini tentu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi. Kami sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pemerintah dalam koridor kemaslahatan publik sebagaimana garis besar Nawacita Presiden Jokowi,” terang Okky dalam rilisnya, Kamis (1/2).

Menurut dia, adanya keluhan sulitnya masuk TKA ke tanah air, tentu tidaklah beralasan. Karena berbagai regulasi yang tersedia justru memberi ruang masuknya TKA ke Indoensia. Seperti Pasal 42 ayat (4) UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA. “Regulasi tersebut memberi ruang masuknya TKA ke tanah air, namun untuk jabatan dan waktu tertentu. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik,” jelasnya. Karena itu, dia mempertanyakan letak sulitnya TKA masuk ke tanah air. Bahwa norma tersebut memuat aturan dan batasanbatasan. “Tentu membacanya harus dengan perspektif penguatan SDM domestik dan spirit proteksi tenaga kerja dalam negeri,” jelas Okky.

Politisi PPP ini menyarankan ada baiknya pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia dan memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja.

“Kami juga menyarankan pemerintah agar memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke tanah air, agar berkarya di Indonesia.

Langkah ini jauh lebih penting daripada mewacanakan meregulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia,” tutupnya. (h/sam)

Kapolres Aceh Utara Diperiksa Propam JAKARTA, HALUAN -- Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Aceh melakukan pemeriksaan terhadap Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Sangaji menyusul adanya penangkapan 12 waria beberapa waktu lalu. “Sampai saat ini sedang dilakukan pemeriksaan. Polda Aceh akan back up Polres,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (1/2).

Menurut Iqbal, pemeriksaan investigasi internal itu dilakukan untuk mendalami apakah ada kesalahan prosedur dari Untung Sangaji saat melakukan penangkapan terhadap belasan waria tersebut.

Mengingat, penangkapan waria itu dilakukan saat polisi melakukan razia di sejumlah salon yang ada di Aceh Utara. Apalagi, setelah ditangkap, polisi langsung mencukur rambut mereka setelah dilakukan pembinaan.

Aksi tersebut menarik perhatian sejumlah LSM yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Pasalnya, penangkapan itu telah mengesampingkan rasa kemanusiaan.

“Jadi gini, tindakan yang dilakukan Polres Aceh Utara sedang didalami gunanya mengklarifikasi apakah tindakan petugas kami itu benar atau tidak,” tutur dia.

Iqbal menekankan, apabila memang terbukti melakukan pelanggaran atau kesalahan prosedur dalam bertindak, maka sangsi akan diberikan kepada Untung Sangaji.

“Mekanisme sudah jelas ketika ditemukan kesalahan prosedur kami akan periksa. Ada tindakan disiplin dan kode etik profesi. Bila tidak ditemukan akan di clearkan. Tentunya upaya-upaya komunikasi berbagai pihak akan dilakukan,” tutup Iqbal. (h/okz) www.harianhaluan.com

BERTABRAKAN — Kereta api pengangkut para anggota Kongres AS dari Partai Republik bertabrakan dengan truk sampah di Virginia, Rabu (31/1). IST

BERISI ANGGOTA KONGRES PARTAI REPUBLIK AS

Kereta Tabrak Truk, Satu Tewas WEST VIRGINIA, HALUAN — Sebuah kereta yang membawa beberapa anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat (AS) menabrak truk sampah di Virgina.

Satu orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

Reuters, Kamis (1/2) melaporkan, kereta itu merupakan unit yang disewa dari perusahaan layanan kereta api, Amtrak. Kereta dalam perjalanan ke tempat tetirah di White Sulphur Springs di West Virginia, dari Washington DC. Menurut keterangan Amtrak, kecelakaan terjadi pada Rabu 31 Januari pukul 11.20 di Crozet, kota kecil di antara Charlo ttesville, Virginia, dan Wh ite Sulphur Springs.

Sementara itu, menurut informasi Departemen Transportasi AS, para anggota Kongres dan staf mereka tidak mengalami cidera

serius. Korban meninggal dunia adalah penumpang di truk.

Juru bicara Amtrak menjelaskan, dua kru mereka yang mengoperasikan kereta tersebut serta dua penumpang dirawat di rumah sakit setelah kecelakaan. Satu anggota kongres, Jason Lewis, diperiksa karena diduga menderita gegar otak.

“Saya baik-baik saja, mengingat nasib tragis yang dialami pengemudi truk. Terima kasih kepada para dokter dan petugas darurat yang menolong kami. Doa dan pikiran saya bersama keluarga pengemudi truk yang meninggal dunia,” ujar Lewis kepada Reuters.

Senator Bill Cassidy, yang merupakan seorang dokter, menyebut, ia bersama para anggota kongres lain yang pernah menjalani pelatihan medis merawat korban luka hingga paramedis tiba di lokasi kecelakaan.

Amtrak menjelaskan, truk sampah tersebut berada di perlintasan kereta api hingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan. Rekaman video dari lokasi memperlihatkan truk yang hancur beserta sampah yang berserakan.

“Kami sedang dalam perjalanan ke Virginia tanpa hambatan. Tibatiba, kami merasakan tubrukan dan mendengar suara yang amat keras.

Sebagian besar dari kami terlonjak sedikit dari kursi, dan mereka yang sedang berdiri benar-benar terlempar,” ujar Senator Jeff Flake dalam keterangan resminya.

Istri dan anak-anak para anggota kongres dari Partai Republik juga menjadi penumpang kereta tersebut.

Ketua DPR AS, Paul Ryan juga berada di kereta yang sama, namun Pemimpin Mayoritas Senat, Mitch McConnell tidak ikut dalam rombongan, kata para anggota Kongres. (h/okz)

Pemimpin Hamas Masuk Daftar Teroris GAZA, HALUAN — Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) pada Rabu waktu setempat memasukan salah satu Pemimpin Militan Hamas Ismail Haniya dalam daftar hitam atau blacklist teroris yang diincar AS. Dilansir dari Al Arabiya, Kamis (1/2), Ismail dinilai mempunyai peran yang besar dalam sayap militer Hamas. Dia pun mendukung perjuangan bersenjata dan mendorong warga sipil untuk ikut di dalamnya.

“Dia dilaporkan telah terlibat dalam serangan teroris terhadap warga Israel. Hamas telah bertanggungjawab atas tewasnya 17 warga AS dalam serangan teroris,” ujarnya.

AS akan membekukan segala asetnya yang dimiliki Ismail di negara paman sam tersebut. Dia juga dilarang untuk berhubungan dan berbisnis dengan warga negara AS. Pemerintah AS juga memberikan sanksi kepada Harakat Al Sabireen, sebuah kelompok militan kecil yang

dekat dengan Iran dan beroperasi di Gaza. Kemudian dua kelompok lainnya yang aktif di Mesir yaitu Liwa Al Thawra dan HASM. “AS menargetkan kelompok dan pemimpin teroris kunci, termasuk dua yang disponsori dan diarahkan oleh Iran yang mengancam stabilitas Timur Tengah, merongrong proses perdamaian, dan menyerang sekutu kita,” Sekretaris Negara Rex Tillerson mengatakan dalam sebuah pernyataan. (h/vvc)

“Terkait berita tersangka kepada kepala daerah, gubernur dan bupati, prinsipnya saya menunggu keputusan resminya dulu oleh KPK,” kata Tjahjo kepada wartawan, Kamis (1/2). Politikus PDI Perjuangan itu berujar, asas praduga tidak bersalah harus tetap diTJAHJO KUMOLO kedepankan dalam melihat kasus dugaan korupsi.

Sementara itu, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan, kasus dugaan korupsi mulai menjangkiti kepala daerah, sehingga kerja keras pemberantasan korupsi semakin efektif. “Itu artinya pemberantasan korupsi efektif, sekarang beralih ke daerah. Umumnya kan (dugaan korupsi) di daerah sekarang. Itu lah kerja KPK untuk mengatasi,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Kamis (1/2).

Kalla juga memberi tanggapannya soal kabar penetapan tersangka Gubernur Jambi, Zumi Zola oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengesahan (RAPBD) Provinsi Jambi 2018.

“Belum resmi dinyatakan kan. Kalau dicekal iya,” jelas politikus senior Golkar itu.

Sekadar informasi, Gubernur Jambi, Zumi Zola dikabarkan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi 2018 oleh lembaga antirasuah.

Namun, hal ini belum mendapat keterangan resmi dari KPK. Rumah dinas Zumi Sola sendiri telah digeledah oleh KPK. Penyidik tampak membawa sejumlah berkas yang diduga berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah. Zumi sendiri pasrah terhadap keputusan KPK. Ia mengaku bakal menghormati prosedur hukum yang berlaku.

Selain itu, Zumi sendiri telah dicegah bepergian ke luar negeri selama enam bulan.

Surat pencegahan ke LN itu resmi diterima oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM pada Kamis (25/1). Sejauh ini, KPK telah resmi menetapkan empat orang tersangka terkait kasus dugaan suap pembahasan dan pengesahan RAPBD Provinsi Jambi, tahun anggaran 2018. Keempatnya ditetapkan tersangka setelah tertangkap tangan oleh tim satgas KPK. Keempat tersangka tersebut yakni, anggota DPRD Jambi, Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi, Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi, Arfan dan Asisten III Bidang Administrasi (Asda) ataýu bagian umum Pemprov Jambi, Saifuddin.

KPK sendiri telah berhasil menyita uang sebesar Rp4,7 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT). Uang yang disita tersebut diduga bagian dari komitmen fee suap sebesar Rp6 miliar yang dijanjikan Pemprov Jambi untuk anggota DPRD. (h/okz)

PERBUATAN KEJAHATAN

IHW Minta BPOM Gandeng Polri JAKARTA, HALUAN — Indonesia Halal Watch (IHW) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan pengawasan secara ketat terhadap makanan, minuman, obat-obatan yang beredar di masyarakat.

Langkah ini menyusul adanya penarikan produk Viostin DS yang di produksi oleh PT Pharos Indonesia dan produk Enzyplex tablet produksi PT Medifarma Laboratories yang terindikasi positif mengandung DNA babi.

Direktur Eksekutif IHW, Ikhsan Abdullah menyarankan BPOM menggandeng aparatur Polri guna melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.

“Peristiwa ini memberikan kesadaran kepada kita semua, agar mandatory sertifikasi halal terhadap obat dan farmasi segera dilakukan, menjadi penting demi memberikan kenyamanan bagi masyarakat konsumen,” ujarnya, Kamis (1/2).

Ia menyebutkan, tindakan PT Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories yang memproduksi obat dan terdeteksi positif mengandung DNA babi adalah perbuatan kejahatan dan diancam pidana yang dilakukan korporasi atau produsen sesuai undang-undang.

Dijelaskannya, tindakan

itu bisa diancam pidana yang dilakukan korporasi atau produsen, sesuai undang-undang dengan Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan jo Pasal 6 huruf i Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang pada intinya bahwa pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

“Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk. Sangat besar kemungkinan kontaminasi DNA babi untuk semua produk obatobatan yang diproduksi oleh PT Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories, mengingat pengolahan dan prosesnya menggunakan tempat dan alat-alat yang sama,” jelasnya.

Oleh karena itu, PT Pharos Indonesia dan PT Medifarma Laboratories wajib menarik semua produknya yang telah beredar di pasar tidak terbatas pada NIE POM SD.051523771 nomor bets BN C6K994H dan NIE DBL7214704016A1 nomor bets 16185101.

Sementara itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obatobatan dan Kosmetika (LP-

POM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatakan, kejadian ini membuktikan pentingnya mewajibkan sertifikasi halal.

“Saya belum mendapatkan informasi resmi dari BPOM tentang peredaran produk yang mengandung lemak babi (DNA babi-Red) itu,” kata Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

Lukmanul mengatakan, kalau produk tersebut benar mengandung babi, maka otomatis produk tersebut tidak halal.

Kalau BPOM sudah mengatakan produk yang dimaksud benar mengandung babi, karena prosedur perizinan (izin edar) adanya di awal, maka izin edar harus semakin ketat.

Lukmanul juga mempertanyakan, berdasarkan data dari izin edar yang pertama, ditemukan mengandung babi atau tidak? “LPPOM MUI ingin tahu itu. Tapi, kalau izin edar tidak ada, artinya ada sebuah pelanggaran. Maka, kedua belah pihak harus dimintai klarifikasi,” tegasnya.

Sekarang setelah beredar baru ditemukan mengandung DNA babi, menurutnya, kalau sudah begini artinya ada yang dirugikan. Kalau benar produk tersebut mengandung babi, bukan hanya sekedar dilakukan

nanganan itu dipenarikan saja. Pemulai dari penarinarikan saja tidak kan bets produk cukup karena dalam yang diduga terkonteks ini sudah kontaminasi, meada konsumen yang nghentikan prodirugikan. duksi. dan penLukmanul menjualan produk jelaskan, menurut Viostin DS. keyakinan umat Is“Itu sebagai lam, tidak boleh sebentuk tanggung orang Muslim mengonsumsi makanan IKHSAN ABDULLAH jawab selaku produsen. Kami beruyang mengandung babi kecuali dalam keadaan paya menarik seluruh produk darurat. Artinya, ada konsumen Viostin DS dari berbagai wilaMuslim yang dirugikan. Ini yah di Indonesia,” kata Corporate Communications Direcyang harus ditindaklanjuti.

Terpisah, Produsen Viostin tor PT Pharos Indonesia, Ida DS PT Pharos Indonesia (PI) tak Nurtika, kemarin. menyangkal temuan BPOM Untuk itu, pihaknya telah yang menyebutkan produknya menyiapkan alternatif pemengandung DNA Babi. Ber- masok bahan baku dari negara dasarkan hasil penelusuran lain yang telah bersertifikat internal, PT Pharos menemu- halal di negara asalnya dan kan salah satu bahan baku telah lulus uji PCR (Polypembuatan Viostin DS yakni merase Chain Reaction). MeChondroitin Sulfat, yang di- nurutnya, secara internal, PT datangkan dari pemasok luar Pharos juga secara aktif melanegeri dan digunakan untuk kukan penelusuran sumber produksi bets tertentu, bela- dugaan kontaminasi terhadap kangan diketahui mengandung bahan baku yang digunakan kontaminan. dan produk jadi.

Karena itu, ketika ada teItu dimulai dari tempat promuan indikasi kontaminasi duksi produk jadi, kualitas bahan oleh Badan POM pada akhir baku, tempat penyimpanan baNovember 2017 lalu, PT Phors han baku, produsen bahan baku, Indonesia melakukan upaya dan juga di tempat-tempat lain penanganan sesuai dengan yang memungkinkan terjadinya arahan Badan POM. Pe- kontaminasi. (h/rol)  Redaktur: Nasrizal        Layouter:Syamsul Hidayat

20

KOTA SOLOK

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

3 Kelurahan Krisis Air Bersih SOLOK, HALUAN — Direktur PDAM Kota Solok, Ridwan, mengatakan, tiga kelurahan di Kota Solok, yakni Kelurahan Kampung Jawa, Nan Balimo, dan Laing, mengalami krisis air bersih.

Hal itu terjadi karena letak geografis ketiga kelurahan itu kurang menguntungkan dibandingkan dengan kelurahan lainnya.

Kendati demikian, kondisi itu tidak akan berlangsung lama karena sudah ada solusinya sehingga air bersih bisa dinikmati selama 24 jam

Ridwan menjelaskan, PDAM sangat ingin memberikan pelayanan air bersih selama 24 jam terhadap tiga kelurahan itu. Namun, kondisi geografis ketiga kelurahan tersebut memiliki ketinggian yang berbeda dengan kelurahan lainnya.

Kelurahan lainnya berada

350 meter di atas permukaan laut, sedangkan ketiga kelurahan itu berada 450 meter di atas permukaan laut.

Akibat terjadinya perbedaan ketinggian tempat, kata Ridwan, air yang dipasok dari sumbernya memiliki kekurangan tekanan walaupun sudah dibangun reservoir.

Karena itu, tidak heran tingkat pelayanan akan air bersih sering terganggu. Kadangkala air hanya bisa dinikmati 3 hari sekali, itupun hidupnya malam hari dan tidak rutin setiap hari. Atas kondisi itu, pelanggannya juga me-

RIDWAN Direktur PDAM Kota Solok,

mak lumi dan untuk mengantisipasi, banyak pelanggan yang membuat bak penampungan di rumah dengan

kapasitas 1-2/m3.

"Untuk menyikapi hal itu, saat ini sudah dibangun Sistim Pengadaan Air Minum (SPAM) di Gurun Bagan, Kelurahan VI Suku,.

SPAM itu memiliki kapasitas 40 liter/detik melalui pengolahan air Batang Lembang.

Dari SPAM itu air dipompakan ke reservoir yang juga dibangun di Kelurahan Laing yang memiliki ketinggian tempat 500 meter di atas permukaan laut. Dari reservoir baru didistribusikan ke rumah-rumah pelanggan," ujar Ridwan di kantornya.

Ia menyebutkan, di tiga kelurahan itu terdapat 3.500 rumah. Untuk pelayanan air bersih didistribusikan dari sumber air Sungai Guntung.

Di sisi lain, kapasitas sumber air Sungai Guntung hanya mampu m elayani untuk 2.600 rumah karena debitnya hanya 38 liter/detik.

Karena keterbatasan debit air itu terjadi krisis air bersih dan tingkat pelayanan tidak bisa 24 jam. Maunya PDA, begitu kran air dibuka, air langsung menetes. Akan tetapi, apa hendak dikata, letak geografis sangat ber-

pengaruh besar.

Ketika ditanya kondisi sumber air yang dimiliki, Ridwan mengatakan, dari enam sumber air yang dikelolanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Solok tidak semuanya memberikan harapan yang cerah.

Beberapa sumber air sudah mulai menyusut seperti sumber air di Tabik, Tabek Puyuh, dan Pincuran Gadang.

Penyusutan debit air itu disebabkan faktor alam, bahkan juga kemungkinan penebangan liar di daerah hulunya. (h/alf)

Harga Cabai di Solok Mulai Naik SOLOK, HALUAN — Sejak tiga minggu terakhir ini, petani cabai di Solok mulai tersenyum. Mereka mulai bergairah karena harga cabai di pasaran mulai naik. Saat ini, harga cabai di sana mencapai Rp48.000 sampai Rp50.000 per kg.

Pantauan Haluan di pasar sayur Terminal Bareh Solok pada Selasa (30/1), harga cabai merah naik karena berkurangnya pasokan cabai dari daerahh sentra produksi cabai.

Biasanya, cabai didatangkan dari Sungai Lasi, Muaro Paneh, Salayo, Kecamatan X Koto Diatas dan Kecamatan Gunung Talang.

Namun, di daerah sentra itu, tidak banyak petani membudidayakan cabai merah.

Kendati harga cabai merah melonjak dari Rp 30.000 per kg menjadi Rp 48.000 sampai Rp 50.000 per kg, harga bawang merah bertahan. Di pasar sayur Terminal Bareh Solok, harga bawang merah super hanya Rp15.000 per kg, sedangkan yang berkualitas sedang sebesar Rp14.000 per kg.

Bertahannya harga bumbu masak itu sejak tiga bulan terakhir ini lantaran banyak petani melaksanakan budi daya bawang merah.

Beberapa petani cabai yang dijumpai Haluan di pasar sayur Terminal Bareh Solok mengkui sangat gembira dengan kenaikan harga cabai. Mereka berharap harga itu bertahan jika harga tidak akan naik ke level Rp60.000 per kg. Dengan harga sebesar itu, petani sudah bisa beruntung.

"Kalau saja harga cabai terus bertahan Rp48.000 per kg bisa mengobati jerih payah dalam pemeliharaan selama tiga bulan," tutur Bujang, petani cabai.

Budi daya cabai merah, kata Bujang, memang membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pengolahan lahan, pembelian mulsa plastik, pembelian insektisida dan pupuk. Pupuk untuk cabai merah sering digunakan pupuk lengkap berupa NPK. Pupuk lengkap itu bukan pupuk bersubsidi, makanya biaya produksi cabai merah agak besar dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Sementara itu, pedagang di pasar sayur Kota Solok menyebutkan, naiknya harga cabai, sementara bawang merah masih bertahan harganya karena banyak petani cabai beralih ke bawang merah.

"Bawang merah tidak membutuhkan perawatan besar. Lagi pula umur dua bulan sudah bisa dijual dan uang penjualan bisa dinikmati. Berbeda dengan cabai merah.

Umur tiga bulan baru panen pertama," ujar salah seorang pedagang di sana.

Menurut Kepala Dinas Pangan Kota Solok, Ihkvan Marosa, harga cabai bisa turun ke level Rp25.000 per kg asalkan kaum ibu di rumah masing-masing bisa memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai merah. Kenyataan di lapangan, kaum ibu hanya mau menanam cabai jika ada bantuan dari pemerintah.

Pada tahun ini, kata Ihkvan Marosa, ada 16 kelompok Dasawisma yang dibantu memanfaatkan lahan pekarangan. Bantuan yang diberikan berupa bibit tanaman cabai, terong, kacang-kacangan dan bibit sayuran lainnya. Meski demikian, ia mengharapkan kaum ibu bisa memulai memanfaatkan lahan pekarangan secara kontiniu tanpa melihat bantuan dari pemerintah. (h/alf)

SPBU di Koto Baru Solok KM 3 tidak beroperasi beberapa waktu belakangan karena pembenahan menajemen.

Dalam waktu dekat, SPBU itu segera beroperasi setelah mendapatkan suntikan dana.

ALFIAN

www.harianhaluan.com

TERMINAL BAYANGAN — Sejumlah bus parkir di terminal bayangan di Kota Solok, baru-baru ini. Kendati pengelolaan terminal Bareh Solok Kota Solok diserahkan ke Kementerian Perhubungan untuk menghapus terminal bayangan, kenyataannya, terminal bayangan masih ada walau penyerahan terminal tipe A itu setahun lalu. ALFIAN

SD 07 Kampung Jawa Bina 3 SD di Kota Solok SOLOK, HALUAN — SD 07 Kelurahan Kampung Jawa, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, ditunjuk untuk membina 3 SD di Kota Solok pada bidang adiwiyata sehingga SD itu bisa menduduki posisi terbaik tingkat Kota Solok.

Ditetapkannya SD 07 sebagai Pembina adiwiyata karena sekolah tersebut berhasil memperoleh predikat terbaik tingkat nasional pada penilaian yang dilaksanakan pada November 2017. Atas prestasi itu, SD 07 diberikan piagam penghargaan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian

Lingkungan Hidup.

Kepala SD N 07 Kelurahan Kampung Jawa, Lucila Sri Elmiati, mengatakan, setelah sekolah yang ia pimpin memperoleh prestasi baik pada tingkat nasional bidang adiwiyata, ke depannya, SD N 07 harus bisa menjadi contoh bagi SD lainnya di Kota Solok.

Kendati tanpa ada yang membina maupun suntikan dana, diharapkan SD N 07 bisa mandiri karena rekngking terbaik itu hanya untuk satu periode saja.

Pengalaman dalam memperoleh prestasi itu hendaknya bisa ditularkan pada sekolah

lain, sebagai perwujudannya, SD N 07 diberikan beban untuk membina dan membimbing tiga SD di Kota Solok masingmasing SD N 13 Kampung Jawa, SD N 22 Kelurahan Nan Balimo, dan SD N 05 Kampung Jawa. Ketiga SD itu sudah mulai dilakukan koordinasi dengan kepala sekolah bersangkutan agar bisa berbenah diri dalam menghadapi penilaian tingkat Kota Solok bulan depan.

“Saya sudah bertatap muka dengan tiap-tiap kepala sekolah dan guru-gurunya untuk berbenah diri dalam menghadapi peniaian tingkat Kota

Solok. Beberapa petunjuk dan kesiapan masing-masing sekolah sudah diarahkan. Ketiga sekolah bersangkutan harus bekerja keras menjadikan sekolahnya sejuk dan nyaman.

Kebersihan sekolah juga harus dikendalikan karena berdasarkan pantauan di lapangan, masih banyak yang harus dilengkapi pihak sekolah,” tuturnya, Selasa (30/1).

Pada dasarnya, kata Lucila Sri Elmiati, ketiga sekolah itu sudah memiliki pohon pelindung, sudah menanam apotek hidup.

Namun, sekolah itu perlu dilengkapi karena untuk

memenuhi standar penilaian, hal itu belum maksiml. Bukan hanya itu, sanitasi lingkungan yang menjadi target penilaian dan punya bobot yang tinggi harus menjadi perhatian pihak sekolah.

“Penerapan adiwiyata di sekolah-sekolah memang sudah merupakan suatu kebutuhan karena semua pihak tidak menginginkan adanya sekolah yang gersang, sebuah sekolah itu harus punya daya tarik apalagi bagi murid-muridnya sehingga jika suatu sekolah ada kesejukan sudah jelas murid dan guru betah berada di sekolah,” ucapnya. (h/alf)

PLN Tak Terima Lagi Sambungan Baru Listrik Pascabayar SOLOK, HALUAN — Penyambungan baru listrik ke rumah konsumen tidak lagi menggunakan meteran pascabayar karena pengadaan meteran tersebut tidak ada lagi. Semua meteran bagi konsumen baru menggunakan meteran

prabayar.

Demikian disampaikan Manajer PLN Rayon Solok, Randi Kosiwa, kepada Haluan di Kota Solok pada awal minggu lalu.

Ia menjelaskan, sejak adanya pro-

gram meteran prabayar, pengadaan meteran listrik pascabayar terhenti.

Kalau masih ada meteran pascabayar, hal itu karena meteran yang sudah terpakai setelah adanya migrasi dari pascabayar ke prabayar, yang tergantung stok digudang. meski demikian, sesuai dengan peraturan, PLN tidak lagi melayani meteran pascabayar.

Randi Kosewa mengakui kecenderungan masyarakat menggunakan meteran pascabayar masih tinggi karena belum memahami asas manfaat meteran prabayar. PLN selalu menjelaskan manfaat meteran prabayar.

Manfaat meteran prabayar adalah, di antaranya, tidak lagi dikenakan biaya beban, tingat kesalahan dalam pemakaian listrik lebih akurat. Sementara itu, meteran pascabayar masih terjadi selisih pemakaian arus listrik karena ada kekilafan saat mencatat meteran.

"Berbeda dengan meteran prabayar, keakuratan dalam pemakain listrik terjamin, apalagi bagi rumah-rumah kos atau kontrakan sangat besar manfaatnya karena pemilik rumah tidak lagi dibebani biaya listrik. Pemakaian listrik ditanggung oleh pengontrak.

Berapapun kebutuhan listrik yang terpakai tanggung jawab pengontrak," tuturnya.

Ketika ditanyakan jumlah pemakain listrik prabayar di wilayah PLN

Rayon Solok, Randi Kosiwa mengutarakan, baru 1/3 dari total pelanggannya yang menggunakan listrik prabayar. Sementara itu, 2/3 dari 6.000 pelanggannya masih menggunakan meteran pascabayar karena sejak awal menggunakan meteran pascabayar.

Pihaknya menerapkan m eteran prabayar dalam enam tahun terakhir ini.

"Kelemahan dalam pemakaian meteran pascabayar, kamu masih menjumpai konsumen yang menunggak dalam pembayaran rekening listrik. Namun, pelanggan yang menunggak itu tidak terlalu lama, hanya 1 bulan sudah dilunasi kembali.

PLN Rayon Solok memang sudah bertegas-tegas kepada pelanggan untuk bisa membayar rekening listrik sesuai dengan jadwal, yakni dari tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulan," ujarnya.

Konsumen yang melewati dari batas waktu yang diberikan, kata Randi Kosiwa, dikenakan denda sesuai dengan aturan. Jika masih lalai, konsumen diberi peringatan melalui surat oleh PLN. Jika konsumen tidak menghiraukan surat peringatan dalam dua bulan, PLN Rayon Solok langsung memutus aliran listrik dan membongkar meteran di rumah konsumen. (h/alf)

 Redaktur: Nova Anggraini

 Layouter: Irvand

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Salingka ngka

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

PENGURANGAN PERGURUAN TINGGI

Perkembangan Kuliah Daring Cukup Pesat PADANG, HALUAN— Koordinator Kopertis wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepulauan Riau, Prof Herri mengatakan perkembangan sistem kuliah secara dalam jaringan (daring), telekonferensi dan kelas jarak jauh di dunia cukup pesat.

“Sistem yang dibahasa Inggriskan ‘blended learning’ ini telah menjadi salah satu tolok ukur pengembangan pendidikan tinggi di masa depan, “ ujarnya seperti dilansir antarasumbar.

Menurutnya di beberapa negara yang menganut kebebasan dalam kuliah, sistem ini cukup menunjang keberhasilan mahasiswa meraih gelar dan capaian lainnya.

Dengan sistem sosial telekonferensi atau melalui sosial media, batas antara pengajar dan mahasiswa jadi lebih dekat.

Kemudian tanpa harus tatap muka mahasiswa bisa melaksanakan kuliah dan menyelesaikan tugas kampus di berbagai tempat. Dalam hal ini dosen juga tidak disibukkan dengan kegiatan tidak efisien seperti mem berikan penilaian ujian dengan mengum pulkan kertas.

Sebab hanya melalui komputerisasi, kegiatan kuliah seperti kuis, atau ujian semester dapat dilaksanakan. “Saat ini Kemenristekdikti tengah menyiapkan paket untuk kampus terkait blended learning tersebut, “ ujarnya.

Terhitung tahun ini ada 400 an paket yang akan diluncurkan kepada kampus yang ingin mengajukan sistem tersebut.

Untuk di Kopertis X sendiri sejauh ini baru Universitas Dharma Andalas Padang yang tengah mempelajari sistem tersebut.

Herri menambahkan meski dinilai efisien ada beberapa implikasi akibat sistem kuliah secara daring itu.

Salah satunya akan ada pengurangan jumlah dosen, artinya dosen yang tidak mahir teknologi akan kehilangan pekerjaannya dan yang ahli akan menguasai.

Sementara itu pengamat bidang pendidi kan tinggi dari Universitas Andalas Padang, Dr Ade Djulardi menilai sistem kuliah daring itu harus dipertimbangkan unsur sosialnya.

Sebab selama ini dosen tidak hanya melakukan pertemuan untuk mengajar saja namun juga melihat sikap dan perilaku dari mahasiswa.

Kesemua aspek itu menjadi pertimbangan dosen dalam memberikan nilai.

Mungkin sistem ini tepat digunakan di kampus yang memiliki mahasiswa dengan jarak jauh serta kondisi alam yang sulit. Atau ada pengecualian tertentu misalnya bagi yang bekerja dan berkarier. (h/dn/*)

Kemenristekdikti Harus Lakukan Kajian Mendalam PADANG, HALUANAnggota Komisi X DPR RI asal Aceh Muslim menilai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) perlu melakukan kajian sebelum mengurangi jumlah perguruan tinggi di Indonesia.

BERSAMA-Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P foto bersama peserta acara silaturahmi, Kamis. REL

Danrem: Mahasiswa Berperan Bantu Pembangunan PADANG, HALUAN - Untuk mempererat tali silaturahmi yang telah terjalin selama ini antara Korem 032/Wirabraja dengan mahasiswa perguruan tinggi yang ada di wilayah sumatera barat, Danrem 032/ Wbr Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P. adakan acara silaturahmi dengan para ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di wilayah Sumatera Barat, Kamis (1/2) Dalam sambutannya Danrem 032/Wbr Brigjen TNI Mir za Agus, S.I.P mengatakan, mahasiswa merupakan kaum intelektual, yang kritis dan

memiliki semangat yang kuat, memiliki wawasan yang luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta memahami dengan benar tentang konsep wawasan kebangsaan dan bela Negara, diharapkan di tangan mahasiswa ini akan muncul pemimpin bangsa yang baik, jujur, adil dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat.

“Mahasiswa mempunyai peran penting dalam membantu pembangunan daerah, dalam hal ini peran mahasiswa sebagai aktor intelektual sangat diperlukan baik dalam pemecahan masalah dan so-

lusi yang konkrit, aplikatif dan bermutu untuk tercapainya kesejahteraan masyatakat dan sebagai kalangan akademis juga diharapkan menjadi motor penggerak bangsa dalam membangun jati diri dan karakter bangsa,” tegasnya.

“Mari kita hadapi kemajuan teknologi jaman yang serba cepat, adik-adik BEM harus bisa mengantisipasi ini dan ikut kemajuan jaman, jangan larut saja dan harus bisa meningkatkan prestasi, 10 atau 20 tahun kedepan adikadik mahasiswa yang akan menjadi motor penggerak

Sumatera Barat” pesan Dan rem 032/Wbr. Tujuan kegiatan ini untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi yang telah terjalin selama ini antara Korem 032/ Wirabraja dengan Mahasiswa sebagai bagian komponen masyarakat, dalam upaya untuk memajukan bangsa dan negara khususnya di wilayah Sumatera barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Para Kasi Korem 032/ Wbr dan 50 orang Mahasiswa BEM Wilayah Sumatera Barat.Demikian disampaikan Penrem 032/Wbr. (h/dn/*)

DPR Bahas Program Dikti di Kopertis X PADANG,HALUAN - Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI melakukan pembahasan sekaligus berdiskusi dengan pimpinan kampus pada lingkungan Kopertis X dan perguruan tinggi negeri di Sumbar Kamis.

“Tujuan kami datang ke Padang untuk mengkaji ulang rencana strategi dari program Kemenristekdikti sekaligus memberikan arahan ke depan,” kata Ketua Panja Komisi X DPR RI Ferdiansyah saat memberikan sambutannya di Padang.

Dia menyebutkan beberapa hal yang menjadi pembahasan antara lain terkait Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Dalam hal ini diarahkan RPL digunakan untuk kampus yang memiliki kekurangan dosen.

Kemudian berkaitan dengan masih adanya kampus yang belum terakred itasi juga jad i topik

21

pembahasan kali ini. Lalu kualitas pembelajaran mahasiswa serta upaya meningkatkan prestasi serta potensi usaha setelah lulus.

Hal lain yang menjadi pembicaraan terkait masih kurangnya kerja sama antara perguruan tinggi dan industri.

Dalam hal ini akan diarahkan agar industri mendukung perkembangan pen didikan tinggi serta sebaliknya. Termasuk masih lemahnya inovasi dan karya paten di perguruan tinggi.

“Diskusi ini penting mengingat masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kuliah, “ ujar dia.

Sebagai gambaran dari 24 juta jiwa usia pantas kuliah 18 hingga 24 tahun, hanya 7 juta jiwa yang kuliah tersebar di S1, S2 dan S3.

Artinya masih ada persoalan yang mendasari sulitnya masyarakat mengenyam pendidikan tinggi.

Hal lain yang dibahas

berkaitan dengan upaya menghilangkan disparitas antara kampus swasta dan negeri. “Pemilihan Kopertis X menjadi pertama bagi tim Panja biasanya dilakukan di kampus negeri seperti Unand dan UNP,”

kata dia.

Hal ini mengindikasikan pentingnya pengembangan kampus swasta di Indonesia.

Kegiatan ini berupa tanya jawab dengan belasan pimpinan perguruan tinggi

terkait berbagai persoalan.

Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri berharap aspirasi dari pimpinan PTS tersebut dapat dibahas dan segera diupayakan solusinya.

“Sebab dukungan dari

DPR ini akan membantu penguatan kampus di lingkungan Kopertis X. Seperti penambahan beasiswa bidikmisi di kampus swasta diharapkan dapat diwujudkan,” kata dia dilansir antarasumbar. (h/dn/*)

TIM Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi Komisi X DPR RI sedang berdiskusi dengan belasan pimpinan perguruan tinggi di Sumbar dan Koordinator Kopertis X, di Padang, Kamis. ANT

“Harus ada mekanisme dalam melakukan penutupan atau merger perguruan tinggi, ini akan dievaluasi, “ katanya saat melakukan kunjungan kerja bersama Tim Panja Evaluasi Pendididikan Tinggi di Padang, seperti dilansir laman antarasumbar, Kamis.

Menurutnya saat perguruan tinggi ditutup atau dimergerkan akan ada dampak yang terjadi, ini perlu dievaluasi. Sebagai gambaran saat penutupan perguruan tinggi beberapa tahun lalu menyebabkan mahasiswa yang kuliah di dalamnya menjadi kebingungan.

Akibatnya partisipasi mahasiswa untuk pendidikan tinggi di Indonesia menjadi berkurang.

Bila memang perlu dilakukan, imbuhnya harus dilaksanakan secara bertahap dan mempertimbangkan berbagai aspek.

Dalam hal ini perlu juga dilakukan evaluasi dan mengidentifikasi kampus yang memang pantas disusutkan. Misalnya kampus yang kuliah hanya sabtu minggu, atau hanya berorientasi pada raihan ijazah semata.

Hal ini penting untuk mencegah munculnya sumber daya tidak kompeten dari kampus.

“Jangan sampai nantinya ada lulusan bergelar sarjana namun tidak mampu menguasai ilmu dan mengaplikasikannya, “ kata Muslim.

Kemenristekdikti justru harus meihat upaya pemerataan kualitas pendidikan tinggi di semua daerah Indonesia sebab kampus berkategori lemah seperti itu masih banyak.

Pihaknya terus mendorong pemerintah dalam hal kebijakan untuk kampus tersebut.

Sementara itu Koordinator Kopertis X Prof Herri menilai tahun ini pemerintah menargetkan 1.000 kampus akan disusutkan untuk dimergerkan dan ditutup.

Meskipun demikian hal ini akan dilakukan secara bertahap dan sesuai tujuan pemerataan pendidikan tinggi.

Sebaliknya pada daerah terpencil atau terluar didorong untuk mendirikan perguruan tinggi sebagai upaya pemerataan tersebut.

Sementara itu dalam Kunjungan Kerja ke Kopertis X, selain Muslim, hadir juga Ferdiansyah sebagai ketua Panja Evaluasi, Arzetti Bilbina, Endre Saifoel, Popong Oce Djunjunan, Anas Tahir, Mustafa Kamal dan Iwan Kurniawan.

Kegiatan itu juga dihadiri be lasan Rektor Kampus Swasta dan Negeri yang ada di Sumbar serta perwakilan Kemenristek dikti dan pemda Sumbar. (h/dn/*)

Mempertanyakan Keseriusan Pemerintah Soal Impor Beras FAIZIL PUTRA (Koordinator Pusat Aliansi BEM Se-Sumatera Barat)

M

asih pekat dalam ingatan, 2014 kemarin, Pasangan Joko Widodo dan www.harianhaluan.com

Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita.

Nawacita dihadirkan sebagai gambaran prioritas dalam perubahan Indonesia menuju negara yang berdaulat, baik secara politik & ekonomi.

Menarik untuk mencermati poin ketujuh, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Jika kita jabarkan, maka beberapa program diantaranya adalah : membangun kedaulatan pangan; mewujudkan kedaulatan energi; mewujudkan kedaulatan keuangan; mendirikan bank petani/nelayan dan UKMM termasuk gudang dengan fasi-

litas pengolahan pasca-panen di tiap sentra produksi tani/nelayan; dan mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional.

Nawacita ini menjadi kontras ketika kebijakan kontroversial Pemerintah untuk melakukan impor beras. Terlebih lagi impor dilaksanakan disaat mendekati fase panen raya. Kesimpulannya Sederhana sekali, ketika impor masuk, harga beras lokal tentu akan jatuh. Stabilisasi harga jadi terganggu. Ini menjadi polemik yang tentu merugikan petani Meski Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, pernah berdalih hanya akan mengimpor beras jenis khusus yang tidak ditanam di indonesia. Tapi pada faktanya, Tetap saja yang diim-

por adalah jenis medium yang biasa dikonsumsi masyarakat.

Nah, Ada apa? Dari sini, kami sebagai mahasiswa memandang ada ketidak beresan.

Kecurigaan kita makin menguat, saat Ombudsman mengendus mal administrasi yang terjadi pada instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan impor beras, PPI (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia) oleh Kemenperindag, Ombudsman menilai, Impor oleh PPI sangat potensial melanggar amanat Perpres No.48 Tahun 2016 Pasal 3 ayat 2, Karena sejatinya, instansi yang bertanggung jawab atas impor ini adalah Perum Bulog.

Hal yang kian meresahkan adalah ketika kami mendengar ada selisih pendapat atas keter-

sediaan stok beras yang disampaikan oleh Kementan dan kemenperindag. Di satu sisi, Kementan bilang stok beras cukup. Tapi Kemenperindag justru bilang langka sehingga perlu impor. Mana yang benar ?

Akhirny kemarin, mewakili Aliansi BEM Sumbar. BEM KM Unand kami mengunjungi Bulog Sumbar.

Kasi Persediaan Bulog Sumbar, Pak Fem. mempertegas bahwa sumbar dengan 12.000 ton stok beras akan menjamin hingga 3 bulan mendatang.

Hanya saja kami menyayangkan sebab Bulog Sumbar belum berani menjawab kecukupan beras dalam skala nasional, karena perbedaan data tadi.

Ada motif apa sebenarnya?

Kementan sebaiknya lakukan

pemutakhiran data agar publik bisa menilai kebijakan impor sudah layak atau belum.

Sebagaimana Pemerintah yang memilki peran dalam menyejaterakan rakyatnya. Kami harap pemerintah serius dalam penunaian nawacitanya. Pun mahasiswa punya peran, dalam hal ini sebagai mitra kritis pemeritah. Bila kebijakan itu menguntungkan rakyat, kami akan berdiri mendukungnya.

Sebaliknya, bila ada yang tidak beres, kami siap pasang badan mengawalnya. Budaya kajian ilmiah akan isu strategis akan terus kita lanjutkan. Tapi bila aspirasi kami diabaikan, aksi damai di jalanan akan tetap kita lakukan.

Hidup Mahasiswa!

Hidup rakyat Indonesia! (*)

 Redaktur: Juli Ishaq Putra

 Layouter: Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22 20 Pemuda Tarantang Ikuti Pelatihan di Semarang TARANTANG, HALUAN- Sebanyak 20 orang pemuda Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, bakal mendapat pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Pelatihan tersebut bakal dilaksanakan 19 Februari mendatang, untuk bisnis manajemen keuangan dalam mengelola dana desa maupun keuangan BUMnag.

Walinagari Tarantang, Sudahri, yang dihubungi Haluan di ruang kerjanya beberapa hari yang lalu menyebutkan, peserta pelatihan diseluruh nagari di Kacamatan Harau, tercatat sebanyak 48 orang, terbanyak dari pemuda pemudi Nagari Tarantang 20 orang. Sedangkan 7 nagari lainnya kebagian 3 hingga 4 orang.

“Mudah-mudahan platihan tersebut berjalan dengan lancar, sehingga dana desa tahun 2018 ini yang akan digunakan untuk pembangunan, diharapkan sudah dapat ditangani TPK (Tim Pengelola Keuangan) yang dilatih tersebut, untuk membangun nagari, ujarnya.

Pada bagian lain dikatakannya, untuk persiapannya Tim BBPLK Semarang, yang dipimpin Edi Susanto itu sudah bekunjung ke Nagari Tarantang belum lama ini. Tim didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Industri, Irvan AM dan Walinagari Tarantang Sudahri, guna menguji kesiapan keberangkatan pemuda pemudi tersebut, jelasnya.

Menurut Sudahri, selama menunggu keberangkaan ke Semarang, mereka dipersiapkan sematang mungkin, baik mental maupun moral. Sehingga di Semarang nanti bisa membaur dengan sesama peserta pelatihan dari daerah lain, sambil bertukar pikiran tentang pengelolaan keuangan dana desa dan BUMnag tersebut.

Pada bagian lain diinformasikannya, bahwa objek waisata Lembah Harau, termasuk sebagian kewilayah Nagari Tarantang, seperti Objek wisata Sarasah Bunta dengan 4 air terjunnya, kemudian Sarasah Tolang dan objek wisata Padang Berangin di Lubuak Limpato serta objek wisata lainnya.

Menurut sosok yang dekat dengan masyarakat itu, ojek wisata juga berada di wilayah Nagari Harau seperti Sarasah Akabarayun dan sarasah lainnya. Kemudian objek wisata yang berada di Nagari Sarilamak yang terkenal dengan objek wisata Sarasah Tanggo, persis berada dibelakang gedung DPRD di Bukik Limau Sarilamak, ungkap mantan wartawan haluan iu.

Dikatakan Sudahri, luas wilayah Nagari Tarantang sekitar 22,63 km persegi, terdiri dari 2 jorong, yakni Jorong Tarantang dan Jorong Lubuak Limpato dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Jorong Harau Nagari Harau, sebelah Selatan dengan Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak, sebelah Timur dengan Jorong Ketinggian Sarilamak, sebelah Barat dengan Jorong Solok Dalam Nagari Solok Bio – Bio. “Kita tahun ini di Nagari Tarantang ini masih pokus untuk melakukan pembangunan nagari di segala sektor baik yang dibiayai dengan dana desa maupun APBD Limapuluh Kota, utamanya jalan nagari dan irigasi untuk meminimalkan warga miskin yang ada serta memberantas pengangguran, “ujar mantan anggota DPRD Limapuluh Kota itu..

Lebih jauh disampaikan Sudahri, saat ini Warga Tarantang sebagian besar masih mengandalkan mata pencarian mereka sebagai petani sawah dan kebun. Karena itu, pembangunan kedepan, diharapkan selain jalan tani, juga saluran irigasi sangat penting dilakukan. “Supaya para petani kita mampu panen padi minimal 2 kali dalam setahunnya, sebut pemuda yang banyak ide itu. (h/zkf)

Harian Umum

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 / 16 Jumaidil Awal 1439 H Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

WARGA BERHARAP SUMBER AIR BERSIH

Tanjung Barulak Helat Musrenbang TANAH DATAR, HA LUAN - Nagari Tanjuang Barulak, Kecamatan Tanjung Emas melaksa nakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk mengangkat kepentingan pembangunan. Masyarakat berharap mendapat kan air bersih dengan memaksimalkan PDAM.

MASUKAN - Wabup Zuldafri Darma memberikan masukan pada Musrenbang Nagari Tanjung Barulak.

FERI MAULANA

NAGARI MUNGKA BERTABUR PRESTASI

Pembangunan Nagari Diresmikan Bupati MUNGKA, HALUAN- Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meresmikan realisasi pembangunan dana desa di Kenagarian Mungka, Kecamatan Mungka. Hal ini ditandai dengan penguntingan pita sekaligus penerbangan balon ke udara yang berlangsung di kenagarian setempat, Selasa sore.

Ikut hadir, Ketua PKK Limapuluh Kota, Monalisa Irfendi Arbi, Kadisparpora, Nengsih, plt Dinas Pendidikan, Indrawati Munir, Camat Mungka, Harman, walinagari Mungka, Irfan Syaikani, tokoh masyarakat, Niniak mamak, beserta masyarakat se Kenagarian Mungka.

Walinagari Mungka, Irfan Syaikani dalam meresmikan pembangunan Mungka mengatakan, realisasi pembangunan tersebut diantaranya, pembangunan jalan rabat beton dari jorong Padang

Koto Tuo ke Baruah Koto Alam dengan pagu dana Rp 138.998.720 dari Alokasi Dana Desa (ADD), Kemudian rehap lapangan bola kaki Kayu Nan Tigo Rp 50.000.000 dari (DAKN).

Pembangunan Kantor Jorong Koto Tuo Rp 30.000.000 (DAKN), Rehap kantor wali nagari Rp 70.996.600 (DAUN). Selanjutnya, pembangunan Rabat Benton jalan dari Tanjung ke Ujung Koto Tuo, Rp 207.620.140, (Dana Desa), pembangunan kantor jorong Padang Harapan, Rp 20.000.

000,- (DAKN).

Sementara pembangunan rapat beton jalan Picancang ke Tanjuang sebesar Rp. 35.

325.000,- (DAUN), pembangunan Jl Mushalla Al Muttaqin Rp 75.000.000,- (DAKN). Ditambah lagi dengan pembukaan jalan lingkar dari Guci ke Tobek Godang, Rp 248.466.200,- (Dana Desa).

Pembangunan Drainase Jo rong Padang Koto Tuo, Rp 187.642.590,-(Dana Desa), Re hap KUD unit Mungka Rp 10.000.000,pembangunan kantor Jorong Mungka Tengah, Rp 47.545.250,-(DAUN).

Patut disyukuri, sebab tahun anggaran 2017 semua pekerjaan telah rampung 100 persen, mudah-mudahan pem bangunan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Pembangunan realaisasi dana nagari tahun 2017 ini dikonsepkan secara berkelanjutan, sehingga terjadi pemerataan pembangunan di masingmasing jorong di kenagarian tersebut, jelas Irfan.

“Selama tahun 2017 ini, proyek pembangunan yang dija lankan di nagari Mungka, secara bersamaan dan berke lanjutan, mudah-mudahan untuk pem bangu nan di tahun 2018 bisa berjalan lebih baik lagi,”sebutnya menambah kan.

Sementara itu, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dalam sambutannya mengapresiasi pembangunan yang dilaksanakan walinagari. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan ini akan menjadikan pembangunan yang terstruktur. “Kita harap apa yang telah dibangun ini dimanfaatkan sebaiknya-baiknya. Walau begitu, masyarakat bisa menjaga dan mencintai apa yang telah dibangun sehingga bisa bertahan lama.

Bupati juga mengapresiasi tranparansi yang dilakukan perangkat nagari dalam mengelola dana desa. Dengan begitu, masyarakat tahu berapa anggaran realisasi pembangunan dana nagari yang dilakukan. “Kita merasa bang ga dengan kinerja yang dila kukan perangkat Nagari Mungka terutama terkait transparansi anggaran selama ini,” ungkap Irfendi. (h/zkf)

Karcis Masuk Objek Wisata Bakal Dikelola Nagari LIMAPULUH KOTA, HALUAN- Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Yanuar Spd, Dt. Sinaro Panjang menegaskan, pemerintahan nagari Tarantang, bakal ikut mengelola karcis masuk ke objek wisata Lembah Harau. Namun penjualan karcis yang dikelola nagari tersebut waktunya terbatas.

“Kegiat an kami hanya sekitar pukul 6 hingga 9 wib pagi dan 4.30 sore sampai sebelum Magrib, sehingga tidak mengganggu kegiatan

Dinas Pariwisata pada jam kerja. Sebab pada jam kerja penjualan karcis masuk ke ob jek wisata tersebut, tetap sepe ri biasa,”ungkap Ketua Bamus setempat, yanuar yang dihu bungi haluan di Taran tang kemarin.

Menurut dia, sekaitan dengan pengelolaan karcis diprakarsai Walinagari Sudahri, Bamus hanya mendukung sepenuhnya kegiatan pemerintahan nagari tersebut. Sebab kegiatan itu akan mampu jadi pemasukan ke nagari yang akan menjadi pendapatan asli

nagari yang akan dapat dimanfaatkan untuk kegiaan sosial di nagaritarantang, jelasnya.

Wali nagari Tarantang, Sudahri terpisah mengakui akan ada pengelolaan karcis yang akan dilaksanakan peme rintahan nagari. Kegiatannya, menjual karcis masuk ke objek wisata lembah Harau, rencananya mulai pukul 6 hingga pukul 9 wib pagi, sedangkan sorenya dimulai pukul 4.30 wib sampai selesai.

“Untuk pengamanannya kita bakal menempatkan di pintu masuk petugas dari Na

gari Harau dan Tarantang.

Petugas tersebut, bakal didam pingi 2 Babinsa dan satu orang Kamtibmas. Sehingga penjualan karcis bisa dipan tau dan dilakukan transparan “jelas Sudahri menambahkan.

Dikatakan, uang yang diperoleh dari hasil menjual karcis tersebut, akan dijadi kan untuk kegiatan sosial, membantu anak yatim, fakir miskin serta menciptakan lapangan kerja baru untuk warga yang masih meng anggur, tutur mantan anggota dewan Limapuluh Kota itu. (h/ zkf)

Potensi yang sudah dilaksanakan masyarakat selama ini adalah pertanian, perkebunan dan peternakan. Namun untuk pengairan, saat ini mengalami persoalan yang mesti dicarikan solusinya. “Terdapat beberapa hektar areal persawahan yang diairi menggunakan waduk pancasila. Namun kita akan terus berusaha mencari jalan keluar sehingga potensi irigasi bisa maksimal untuk mengairi sawah-sawah di Na gari Tanjung Barulak,” sebut Wabup Tanah Datar Zuldafri Darma saat pembukaan Musrembang Nagari Tanjung Barulak di aula kantor Wali Nagari setempat, Kamis (1/2) kemaren.

Dikatakan Wabup, untuk meningkatkan potensi irigasi sudah pernah diupayakan pemimpin terdahulu Tanah Datar. Kedepan, untuk memacu berbagai pembangunan, kita harus menggalang anggota DPRD yang ada saat ini.

“Kita rapatkan barisan untu kepentingan nagari sekaligus kita tentukan Caleg untuk mewakili nagarinya ditingkat kabupaten, provinsi dan pusat,” tutur Wabup.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar Syamsul Bahri Oesoer, anggota DPRD Heri Hendri, Istiqlal, John Konedi dan Jasmadi samasama mengharapkan masyarakat Tanjung Barulak untuk dapat bersatu padu merapatkan barisan menghadapi Pilka da, Pileg dan Pilpres mendatang.

Musrenbang berlangsung tertib dan dihadiri Forkopimca Tanjung Emas, ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, Walinagari Tanjung Barulak, Irsadunnas, perantau dan undangan lain.

Wali nagari Irsadunnas juga berharap agar usulan masyarakat untuk menda patkan air bersih dengan memaksimal kan PDAM, mengingat saat ini baru 600 sambu ngan ke rumah masyarakat, hal tersebut terkendala lantaran kecil nya pipa yang mengaliri air PDAM ke Nagari Tanjung Barulak.

Diharapkan Wali Nagari agar pipa PDAM tersebut bisa dimaksi malkan agar dapat mengaliri air yang lebih besar lagi. (h/fma)

Jaga Kelestarian, Jangan Bakar Hutan untuk Perladangan PAINAN, HALUAN - Sampai saat ini, pembukaan lahan perkebunan dengan cara membakar, masih kerap dilakukan sebagian masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel). Kebiasaan buruk tersebut, dianggap cara paling mudah membersihkan lahan dari semak belukar. Namun sayang, cara tradisional tersebut bisa membahayakan keselamatan jiwa masyarakat dan ekosistem yang ada dalam kawasan hutan.

Baru-baru ini, kebakaran lahan kembali terjadi di kawasan Bukit Cakua, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Pessel.

Zoni Eldo, selaku Camat setempat mengatakan, kejadian tersebut diduga disengaja oleh masyarakat dikarenakan ingin membuka ladang Gambir. “Benar, kebakaran terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, Rabu (31/ 1). Karena lokasi titik api jauh dari pemukiman, kami bersama petugas terkait tidak dapat menyisiri lokasi kejadian. Api baru padam sekitar pukul 00.00 WIB, berapa luas lahan yang terbakar, kami belum bisa memastikannya,” sebut Eldo, saat dihubungi Haluan di Paiwww.harianhaluan.com

nan. Kamis (1/2).

Dikatakannya, pihaknya jelas melarang warga membuka lahan perkebunan baru, dengan cara membakar hutan. Bahkan, secara tegas Pemkab Pessel sudah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat yang tersebar pada 15 kecamatan, termasuk kepada 182 nagari untuk memantau geliat masyarakat pada kawasan hutan.”Terkait larangan membakar hutan ini, jauh hari sebelumnya, pihak kita sudah memberikan surat himbauan kepada Walinagari untuk diteruskan kepada masyarakat. Namun, masih saja kita melihat titik api dilereng perbukitan yang sengaja dibakar oleh tangan yang tidak bertanggung jawab,” ungkapnya.

Menurutnya, pada musim kemarau sangat rawan terjadi kebakaran, sehingga peran dan kewaspadaan dari seluruh lapisan masyarakat harus benar-benar ditingkatkan. Begitu juga halnya, kepada para ibu rumah tangga diingatkan agar mematikan api kompor sebelum bepergian atau meninggalkan rumah. “Terkait upaya pencegahan, pihak kita bersama nagari (Muspika), akan melakukan sosialisasi

kepada masyarakat terkait bahayanya membuka lahan dengan cara membakar,” katanya.

Dihubungi terpisah, Kapolres Pessel AKBP Fery Herlambang, meminta kepada masyarakat, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. “Masyarakat harus hati-hati, jangan sampai kegiatan membuka atau membersihkan lahan menyebabkan kebakaran hutan,” tegas Kapolres.

Selain itu, pihaknya meminta agar masyarakat selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian, jika mengetahui adanya titik api atau sumber kebakaran. Tujuannya, agar upaya pencegahan atau pemadaman api cepat dilakukan oleh pihak terkait sebelum meluas.”Jika masyarakat mengetahui telah terjadi kebakaran lahan atau hutan disuatu tempat, maka segera lapor kepihak terkait agar kebakaran dapat diminimalisir secepatnya,” tutupnya.

Untuk diketahui, aturan membuka lahan dengan cara membakar, merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h UU PPLH yang

berbunyi, Setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Namun, dalam artian pem bukaan lahan dengan cara membakar ini harus memperhatikan dengan sungguhsungguh kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Artinya, membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan, namun dengan persyaratan tertentu.

Adapun ancaman pidana bagi yang melakukan pembakaran lahan adalah penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 10 tahun serta denda antara Rp3 miliar hingga Rp10 miliar.

Sementara, UU Perkebunan mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar, dapat ditemukan dalam Pasal 26 Undang-Undang nomor

18 tahun 2004 tentang perkebunan.

Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Sementara itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup sejalan dengan UU PPLH dan UU Perkebunan, aturan lain soal membuka lahan dengan cara membakar dapat kita lihat dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang meka nisme pencegahan pencema ran dan atau kerusakan ling kungan hidup yang berkai tan dengan kebakaran hutan atau lahan (Permen LH 10/

2010).

Pada Pasal 4 ayat (1) Permen LH 10/2010 dijelas kan,Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib mem beritahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di ba wah normal, kemarau panjang, dan atau iklim kering. (h/kis)

KEBAKARAN lahan terjadi di kawasan Bukit Cakua, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas, Pessel. Rabu (31/1) sekitar pukul 16.00 WIB.  Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar Jurnalis Sawahlunto Sambangi Dewan Pers SAWAHLUNTO, HALUAN - Rombongan Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto bersama sejumlah jurnalis yang bertugas di ‘Kota Arang’ menyambangi Dewan Pers Di Jakarta, Selasa (30/1). Rombongan yang diketuai Asisten Pemerintahan Dedi Ardona dan Kabag Komemper Humas, Dodi Febrizal itu melakukan studi komparatif yang disambut langsung oleh Ratna Komala Ketua Komisis Pendataan Media Dewan Pers.

“Sebagai mitra Pemko dalam naungan Humas, sangat penting rasanya memberikan penyegaran bagi rekan rekan pers yang bertugas dikota ini, harapannya terjadi sinergitas untuk bersama membangun Sawahlunto melalui pemberitaanya,” sebut Dedi.

Selain itu lanjutnya, perjalanan jurnalistik ini juga sebagai bentuk reward bagi insan pers yang bertugas dikota ini sekaligus bentuk upaya mempererat jalinan komunikasi antar mitra.

Ditambahkan Dodi Febrizal, sengaja dipilih berkunjung ke Dewan Pers untuk berkonsultasi sekaitan dengan aturan terkait kerjasama pers dengan pemerintah daerah.

Sebelumnya sebut Dodi, sering terjadi temuan dari KPK terkait transaksi keuangan yang melibatkan kerjasama antara pemko dengan perusahaan pers atau media.

“Semua hal yang terkait bentuk kerjasama dengan perusahaan pers tentu kita ingin mendapat masukan dan rekomendasi dari pihak yang berwenang dalam hal ini Dewan Pers, sehingga tidak terjadi hal yang akan merugikan baik pemko maupun mitra humas dalam setiap kerjasama,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi Pendataan Dewan Pers, Ratna Komala mengungkapkan, dewan pers saat ini terus melakukan pendataan media atau perusahaan pers dengan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

“Dewan Pers mendorong perusahaan pers untuk menjadi profesional, salah satunya berbadan hukum, melindungi wartawannya baik fisik maupun kesejahteraan wartawannya, menegakkan kode etik jurnalistik, wartawan harus disertivikasi, dan untuk sertivikasi dewan pers telah menunjuk tiga organisasi profesi untuk Uji Kompetensi Wartawan (UKW),” kata Ratna.

Ratna menilai, saat ini banyak bermunculan media masa yang dengan mudahnya menerbitkan suatu penerbitan berita. Termasuk mudahnya seseorang untuk mendapatkan kartu pers.

Padahal lanjutnya, tugas wartawan sangat mulia yakni menyampaikan kebenaran ke khalayak umum, masyarakat berhak men dapat berita yang benar dan wartawan juga dibekali dengan undang undang untuk mendapatkan informasi.

“Verifikasi yang dilakukan terhadap media juga sebagai bentuk menertibkan oknum oknum wartawan dan media yang notabene nya cuma mencari cari kesalahan dan mengambil keuntungan dari setiap permasalahan itu,” ungkapnya. (h/mg-rki)

Bansos Rastra Diberikan Tanpa Uang Tebus SIJUNJUNG, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Sijunjung lounching bantuan sosial beras sejahtera (Bansos Rastra) untuk 10.799 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Peluncuran tersebut ditandai dengan pelepasan balon oleh Bupati Yuswir Arifin dan Wakil Bupati Arrival Boy, bersama Ketua DPRD Yusnidarti, unsur forkopimda, Kamis (2/1) di lapangan Prof M Yamin Muaro Sijunjung.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, Ahmatullah mengatakan, Bansos Rastra tanpa uang tebus tersebut diberikan untuk 10.799 keluarga yang tergolong miskin di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih ini.

Para penerima bansos rastra ini,tambahnya tersebar diseluruh nagari dalam wilayah Kabupaten Sijunjung.

“Bansos Rastra ini diberikan tanpa uang tebus. Setiap keluarga menerima sebanyak 10 kg/KPM,” kata Ahmatullah usai peluncuran.

Menyinggung penyaluran bansos rastra tersebut, menurut Ahmatullah, beras untuk keluarga miskin itu telah disalurkan. Penyaluran dilakukan di kantor-kantor wali nagari atau jorong setempat. “Penyaluran bansos rastra disertai berita acara serah terima,” tuturnya. (h/ogi/azn)

BUPATI Yuswir Arifin dan Wakil Bupati Arrival Boy, bersama Ketua DPRD Yusnidarti, unsur forkopimda, Kamis (2/1) melepas balon saat peluncuran Rastra di Kabupaten Sijunjung, Kamis (1/2). OGI www.harianhaluan.com

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

23

Utang Raskin Pasbar Capai Ratusan Juta Rupiah PASBAR, HALUAN - Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat mencatat, utang beras sejahtera (Rastra) atau Raskin pada tahun 2017 mencapai ratusan juta rupiah yang terdapat dienam kecamatan. Padahal, masyarakat setiap mengambil beras sejahtera selalu memberikan uang tebusan kepada jorong atau petugas penyalur raskin tersebut.

Hal ini terungkap ketika Sosialisasi Bansos Rastra tahun 2018 di Gedung Pemda, kemarin (1/2). Hadir dalam sosia-

lisasi pihak Bulog Kasubdit Divisi Regional Bukittinggi Sultani. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat,

Manus Handri mengatakan, tunggakan pembayaran Rastra yang ada dienam kecamatan harus dibayarkan oleh pihak yang bersangkutan, apakah itu jorong atau walinagari serta camat. Sebab, masyarakat sudah menebus beras tersebut sebelum membawanya pulang, sehingga kuat dugaan uang tersebut tersangkut di jorong.

“Ada 6 kecamatan yang tercatat masing menunggak pembayaran yakni Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan

Gunung Tuleh, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali dan kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Total keseluruhan tunggakan tersebut mencapai Rp154 juta,” jelas Manus Handri.

Ia menambahkan, pihaknya akan berusaha menggandeng inspektorat s erta kejaksaan untuk menelusuri keberadaan uang tersebut. Namun, sebelum tindakan tersebut diambil pihaknya berharap kecamatan

ATRAKSI PRAJA IPDN - Drumband Gita Abdi Praja IPDN SUMBAR unjuk kebolehan saat tampil dalam acara Apel Akbar HJK Sijunjung ke-69, Kamis (1/2). OGI

Apel Akbar HUT Sijunjung ke-69 Semarak SIJUNJUNG, HALUAN - Apel akbar Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-69 yang digelar di lapangan Prof M. Yamin, Muaro Sijunjung, Kamis (1/2) dimeriahkan dengan pertunjukan drumband Gita Abdi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Regional Bukittinggi.

Kontan saja, penampilan personil drumband Gita Abdi Praja IPDN Bukittinggi menda-

pat apresiasi dari peserta apel akbar, termasuk Bupati Yuswir Arifin, wakil Bupati Arrival Boy, Ketua DPRD Yusnidarti, unsur for kopimda, Sekdakab, Zefnihan dan Kepala OPD dilingkup Pemkab Sijunjung.

Aksi anggota drumband Gita Abdi Praja disela apel akbar tampak memukau peserta apel.Begitu juga ketika melakukan parade keliling dari

lapangan Prof.M.Yamin menuju Pasar Jumat, kehadiran drumband Gita Abdi Praja sudah ditunggu masyarakat.

“Weeww keren,” kata penonton saat personil praja melakukan atraksi disepanjang jalan menuju Pasar Jumat.

Sekedar diketahui, drumband Gita Abdi Praja IPDN Bukittinggi merupakan satuan corp music kebanggaan praja IPDN Sumatera Barat. Corp

Warga Pessel Diingatkan Agar Tak Mudah Tertipu

AKBP FERY HERLAMBANG

PAINAN, HALUAN - Polisi Resort Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih jeli menyikapi setiap modus penipuan yang menjanjikan hadiah atau imbalan berupa uang diwilayah hukumnya.

“Seperti kejadian modus penipuan yang dilakukan atas nama United National World Trust Internasional Orbit (UN Swissindo) baru-baru ini.

Padahal sudah jelas tidak diakui keberadaannya secara hukum, namun masyarakat masih saja bisa tertipu. Dan terkait modus seperti ini, saya meminta agar masyarakat jangan mudah terpengaruh,” tegas Kapolres AKBP Fery Herlambang, saat ditemui di ruangannya. Rabu (31/1).

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengantisipasi persoalan tersebut, pihaknya tetap akan melakukan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat. Ia meminta kepada masingmasing personil yang ber-

tugas disetiap kecamatan agar selalu melaporkan setiap kejadian di lapangan.

“Saat ini seluruh personil yang ada di bawah jajaran Polres Pessel sebanyak 480 ditambah PNS 10 orang. Kita akui wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sangat memanjang dan memiliki penduduk lebih kurang 451.553 jiwa. Jadi, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat kita harus memiliki personil, idealnya s ebanyak 1.000 anggota,” jelasnya.

Menurut Kapolres, selama ini pihaknya bekerja tetap mengacu sesuai dengan standar prosedur berdasarkan daftar susunan personel dan perlengkapan (DSPP). Namun, demi menciptakan suasana yang kondusif pada masing-masing wilayah, pihaknya tetap menjalin kemitraan dengan masyarakat wali nagari dan camat.

“Jadi, pada dasarnya tidak semua persoalan

selalu kita larikan ke penegakkan hukum. Jika suatu persoalan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka pihak kita tetap akan menghargainya. Seperti kasus masalah alat tangkap hingga pembakaran kapal dan aksi lempar batu yang terjadi baru-baru ini di Nagari Muaro Kandis Punggasan.

Dalam artian setiap persoalan yang terjadi kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Namun, jika ada yang melapor, ya tetap kita proses,” sebutnya.

Selain kekurangan personil, lanjut Kapolres, pihaknya juga mengaku kekurangan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) di 15 kecamatan yang tersebar pada 182 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Terkait kondisi itu, personil Babinsa saat ini harus melayani tiga nagari seka ligus, yang idealnya adalah satu Babinsa melayani satu nagari pula.

“Saat ini, kita sedang merencanakan penambahan Polsek pada empat kecamatan di Pessel, yakni Kecamatan Bayang Utara (Bayu), Kecamatan Air Pura, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan dan Kecamatan Silaut. Sebab, saat ini baru ada 11 Ma polsek. Sebelumnya sudah kita usulkan secara lisan ke DPRD. Dan saat ini kita masih persiapan mencari lahan yang kosong untuk dijadikan kantor Polsek,” ucapnya seraya meng akhiri. (h/mg-kis)

music di bawah bimbingan DR H Abdul Malik telah banyak berpartisipasi dalam berbagai iven dan kegiatan.

Diantaranya, tampilan display dan deville pembukaan MTQ Provinsi Sumatera Barat di Pasaman dan beberapa acara HUT kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Termasuk pada peringatan HUT Kota Jambi ke-70 tahun 2016 lalu. (h/ogi-azn)

dan nagari bertekad untuk menyelesaikan kondisi tersebut dalam waktu dekat. Jika tidak kunjung juga, maka dia bersama tim akan turun ke bawah menelusuri dimana uang tersebut tersangkutnya.

Sebab, menurut UU 1945 pasal 34 dinyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara tambah Manus Handri. Jaminan kesejahteraan sosial merupakan hak azazi manusia yang berlaku universal untuk seluruh warga negara Indonesia. Berbagai program dan bantuan telah diluncurkan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin. Salah satu programnya adalah program raskin, dimana pada tahun 2018 ini dilanjutkan dengan program Bansos Rastra (Beras Sejahtera).

“Untuk tahun 2018 penyaluran bantuan pangan Rastra yang disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebanyak 10 kg per bulan dengan kualitas mediaum tanpa biaya tebus. Penetapan penerima bansos rastra tahun 2018 diambil dari data terpadu program penanganan fakis miskin tahun 2018 serta sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan SIKS-NG. Jumlah KPM rastra Kabupaten Pasbar tahun 2018 dari kementerian sosial RI sebanyak 23.987 KK,” ucap Manus Handri.

Sementara itu, Kasubdit Divisi Regional Bulog Bukittinggi Sultani mengatakan terkait dengan tunggakan pembayaran raskin tahum 2017 diharapkan ada kerjasama semua pihak untuk membayar.

Karena, saat ini berlum terbaca oleh pemerintah pusat jika ada tunggakan tersebut.

“Sebenarnya menurut aturan tidak boleh menyalurkan raskin jika masih ada tunggakan. Namun, Bulog percaya jika Pasbar akan membayar tunggakan tersebut. Makanya kami melakukan launching kemakin di Gunung Tuleh,” tutur Sul tani. (h/ows)

8.609 KPM Dharmasraya Siap Menerima Rastra DHARMASRAYA, HALUAN – Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) Kabupaten Dharmasraya tahun 2018 resmi diluncurkan oleh Plt Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya, Leli Arni di Halaman Kantor Bupati Dharmasraya, Kamis (1/2). Tampak hadir Kepala Bulog Sub Divre Solok, Zafilus, Camat, Wali Nagari, TKSK dan sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra.

Kepala Dinas Sosial P3APPKB, Bobi Pradana Riza menyebut, peluncuran Rastra ini mengalami sedikit keterlambatan dari jadwal semes tinya, yaitu tanggal 25 Januari.

“Karena beberapa hal terpaksa ditunda dan baru bisa dilaksanakan hari ini,” ujar Bobi.

Namun demikian, sambung Bobi, kegiatan distribusi Rastra sudah dilaksanakan sejak beberapa hari lalu.

“Setidaknya, distribusi sudah mulai dilaksanakan ditiga kecamatan, diantaranya Kecamatan Asam Jujuhan, Koto Salak dan Tiumang. Sementara untuk kecamatan lainnya akan segera menyusul,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bobi juga berharap kerjasama dari camat dan wali nagari se-Kabupaten Dharmasraya dalam hal pendistribusian Rastra kepada 8.609 KPM yang tersebar di 52 nagari yang ada.

“Jika ada permasalahan-permasalahan di lapangan dalam pendistribusian Rastra, mohon segera dilaporkan kepada kami, Dinas Sosial P3APPKB, agar bisa segera ditindaklanjuti,” harap Bobi.

Guna menampung informasi berkaitan dengan masalah pendistribusian Rastra ini, sambung Bobi, pihak Dinas Sosial P3APPKB juga telah membuat grup WhatsApp. “Setiap camat dan wali nagari akan kita masukkan ke dalam grup ini. Sehingga, jika ada masalah  Redaktur: Heldi Satria

dalam pendistribusian, camat dan wali nagari bisa segera mengirim laporan kepada kami via WhatsApp. Dengan demikian kita berharap, permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan bisa segera kita tindaklanjuti,” tukas Bobi.

Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Solok, Zafilus, dalam kesempatan yang sama menyampaikan, pendistribusian Rastra yang sebelumnya dikenal dengan Raskin ini ditujukan untuk mengurangi beban keluarga kurang mampu dan juga sebagai upaya antisipasi terjadinya inflasi.

Rastra ini, sambung Zafilus, mempunyai perbedaan dengan Raskin. Ia menjelaskan, dulu setiap KPM menerima bantuan sosial Raskin sebanyak 15 Kg dengan harga tebus Rp1.600 per kilogram.

Namun di tahun 2018 ini, Rastra didistribusikan 10 Kg untuk setiap KPM. “Tetapi, meskipun mengalami penurunan dalam hal jumlah, untuk mendapatkan Rastra ini KPM tidak perlu lagi mengeluarkan harga tebus, karena Rastra ini didistribusikan secara gratis,” terangnya.

Sementara, Plt Sekda Kabupaten Dharmasraya, Leli Arni dalam sambutan dan arahannya mengimbau kepada seluruh camat dan wali nagari untuk mengawal pendistribusian beras sampai ke masyarakat yang dituju.

“Jangan ada masyarakat yang masih membayar untuk pengambilan beras, jangan ada lagi pungutan masyarakat, karena program ini dibuat bertujuan untuk membantu masyarakat ekonomi lemah,” tegas Leli.

Leli juga berharap, agar pendistribusian Bansos Rastra ini bisa langsung ke penerima manfaat, agar tidak muncul hal-hal yang tidak diinginkan. (h/mg-bdr)  Layouter: Yohanes

24

SUMBAR

JUMAT, 2 FEBRUARI 2018 16 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Krisis Air Bersih Sungai Raya Teratasi PASAMAN, HALUAN — Masyarakat di Kejorongan Sungai Raya, Nagari Padang Mentinggi, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, setidaknya boleh berbangga, karena mereka tidak kesulitan lagi untuk mendapatkan pasokan air bersih.

Jika selama ini, mereka memanfaatkan air sungai Batang Sibinail di wilayah

tersebut, untuk kebutuhan minum, mandi, cuci dan kakusnya, kini tidak lagi.

Sejak sebulan lalu, pasokan air bersih sudah mengalir deras sampai ke rumah mereka. Itu berkat program Penyediaan Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dari pemerintah.

Pasokan air bersih ini sudah mereka dambakan sejak sekian puluh tahun lalu. Namun, harapan itu

baru terjawab sekarang.

Tokoh masyarakat setempat, Syahnan (48) menyampaikan rasa syukurnya, bahwa kampungnya yang sudah berusia puluhan tahun, kini tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan sumber air bersih. Itu seiring dengan kehadiran Pamsimas di kampung tersebut.

PROGRAM PAMSIMAS — Bupati Pasaman Yusuf Lubis (tengah) di dampingi Camat Rao, Awaluddin (kanan) saat uji coba air bersih Pamsimas di Jorong Sungai Raya. YUDI LUBIS

DPRD Solsel Siapkan 10 Kader Perempuan

ALI SABRI ABBAS SOLOK SELATAN, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Solok Selatan (Solsel), Ali Sabri Abbas mengatakan, periode 2014-2019 di lembaga DPRD Solsel tidak satupun keterwakilan perempuan yang mampu merebut satu kursipun. Untuk itu, pihaknya selaku Ketua DPD PAN Solsel, sudah menyiapkan 10 kader perempuan yang layak mengisi kursi DPRD nantinya.

Sesuai azas profesional, elitabilitas, skil, punya

massa, dan akuntabel dalam persaingan di Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif di 2019. “Sebanyak, 10 kader perempuan dari 25 caleg yang kita siapkan, sudah teruji kemampuan lapangan.

Sesuai hasil pertimbangan dan survei dari DPD PAN Solsel,” ungkap Ali Sabri Abbas, Kamis (1/2).

Ali menyebutkan, lewat keterwakilan perempuan nantinya dapat mengenjot tambahan kursi di DPRD. Minimal tujuh kursi sesuai target yang ditetapkannya selaku Ketua DPD. “Yang jelas di 2019, DPRD mesti harus ada keterwakilan perempuan yang cakap dan terampil.

Juga teruji kemampuannya,” katanya.

Ali Sabri Abbas didampingi Yendri Susanto me-

nyatakan, PAN Solsel telah memiliki calon anggota legislatif (caleg) yang bakal duduk dikursi DPRD Solsel. Pada priode 2014 2019 PAN sudah mendapatkan kursi di DPRD sebanyak empat kursi dan untuk pemilu 2019 minimal meraih tujuh kursi dilegislatif.

“Untuk 2019 ini, sebanyak 25 orang caleg siap bertarung dan sebagai penggerak motor partai.

Dari 25 caleg itu tersebar di tiga daerah pemilihan (dapil) dan 10 orang diantaranya adalah perempuan.

Artinya, keterwakilan perempuan sudah melebihi kuota yang ditetapkan KPU. Di dapil satu ada tiga caleg perempuan, dapil dua ada empat dan di dapil tiga ada tiga caleg perem-

puan,” ungkap Ali. Menurut Ali Sabri Abbas, caleg PAN Solsel tidak ada mengenal yang namanya mahar politik.

“Sejak PAN ada di Solsel, partai tidak pernah meminta uang mahar kepada caleg maupun kandidat dan simpatisan partai. Semua, berdasarkan penjaringan yang semuanya memiliki potensi memadai,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPW PAN Sumbar, Ali Mukhni menuturkan semua dokumen yang diminta untuk kelengkapan verifikasi telah dipenuhi oleh DPW PAN Sumbar. “Kita mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Dengan ini, DPW PAN telah siap menghadapi pemilu 2019,” papar Ali Mukhni. (h/jef)

Seleksi JPT Pratama Pessel Resmi Dibuka PAINAN, HALUAN — Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melalui Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM), membuka secara resmi penerimaan seleksi pengisian posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemkab Pessel 2018.

Kepala BKSDM Pessel Ahda Yanuar mengatakan, dalam rangka pengisian JPT tersebut, sudah sesuai dengan peraturan Undangundang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Jadi, dengan ini kami mengundang para PNS atau ASN di lingkungan Pemkab Pessel, bagi yang berminat silahkan mengikuti seleksi terbuka pada posisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama sesuai dengan prosedur dan persyaratan,” sebutnya, saat ditemui di ruangannya. Kamis (1/2).

Lebih lanjut dijelaskan Ahda, adapun posisi yang akan diisi nantinya, yakni Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Dinas Pangan, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

“Mereka sekurang-kuwww.harianhaluan.com

rangnya harus memililiki pangkat pembina (IV A) dan berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemprov Sumbar. Serta pernah menduduki jabatan eselon II B dan tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin, bersih dari Narkoba yang nantinya akan dibuktikan secara langsung dari surat RSUD dan Kepolisian. Dan telah menyerahkan SPT tahun terakhir,” terangnya.

Dikatakannya, pengumuman seleksi terbuka JPT Pr atama di lingkungan Pemkab Pessel sudah dilakukan mulai tanggal 16 Januari 2018 kemarin, melalui website www.pesisirselatankab.go.id dan juga lewat papan pengumuman yang terpampang di kantor BKSDM Pessel.

“Nanti berkas pendaftaran dapat disampaikan secara langsung atau melalui biro jasa pengiriman dan ditujukan kepada Panitia S eleksi (Pansel) melalui BKSDM, beralamat di Jalan Ilyas Yacub Painan, Telpon (0756) 22245,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa pihaknya s elaku panitia hanya menerima berkas mulai tanggal 16 Januari 2018 dan diterima selambat-lambatnya hari ini Kamis, (1 Februari 2018) sampai pukul 16.00 WIB. Dan termasuk hari Sabtu tanggal 20 dan 27 yang dimulai dari pukul 08.30 sampai 13.00 WIB. “Nanti berkas yang sudah dikirimkan sepenuhnya menjadi milik panitia

dan tidak dapat dikembalikan. Dan jadwal seleksi administrasi dari tanggal 16 Januari sampai 2 Februari, pengumuman hasil seleksi administrasi pada 5 Februari, asessment dan tes psikologi 8 Februari, tes kompetensi bidang dan rekam jejak tanggal 14 sampai 15 Februari, terakhir pengumuman hasil pada tanggal 26 Februari 2018,” sebutnya saat itu.

Menuru tnya, adapun ketentuan lain yang perlu diperhatikan oleh peserta adalah, bahwa dalam seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama dilingkungan Pemkab Pessel 2018.

Seluruh pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun. (h/ mg-kis)

“Di Sungai Raya, selama ini kami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Namanya saja Sungai Raya, tapi air sulit di dapat disini. Tapi kini, dengan Pamsimas, kami bisa menikmati air bersih di rumah,” kata Syahnan dalam acara peresmian dan serahterima program Pamsimas III tahun 2017, Rabu kemarin.

Dulu, kata dia, sumber air satu-satunya bagi warga setempat hanya memanfaatkan air sungai Batang Sibinail yang mengalir melintasi perkampung tersebut.

Air sungai yang jauh dari higienies itu digunakan untuk minum, mandi dan buang air besar (BAB).

“Tapi itu dulu pak Bupati. Sekarang, untuk minum cukup hidupkan kran saja. Untuk BAB, pun demikian, kami tidak perlu lagi jauh-jauh ke sungai,” katanya.

Sementara, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis meminta, masyarakat setempat menjaga dan memelihara dengan baik sistem penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat, agar tidak cepat rusak.

“Tolong, tolong, sarana air bersih dari Pamsimas ini dijaga, dikelola serta dipelihara dengan baik. Ini, bu-

kan saja jadi tanggung jawab BPSpam, melainkan masyarakat juga harus memiliki tanggungjawab dan rasa memiliki,” tukas Yusuf Lubis.

Dikatakan, bahwa program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi ditengah masyarakat.

“Program Pamsimas di Pasaman saat ini telah memasuki periode ketiga. Untuk 2017, program Pamsimas menyasar sebanyak 20 lokasi, itu tersebar di 11 kecamatan. Dikhususkan, bagi kampung yang belum dilalui jaringan PDAM,” katanya.

Ia menyebutkan, program itu tidak akan terwujud tanpa partisipasi dari seluruh pihak. Selain itu, kata dia, dibutuhkan koordinasi dan sinergitas dalam penyediaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi untuk masyarakat ini.

“Diperlukan koordinasi dan sinergitas perencanaan dan pembangunan yang melibatkan semua stakeholder terkait, baik di pusat, provinsi maupun di kabupaten demikian pula dengan pihak

penyelenggara,” katanya.

Lanjut Bupati, penyediaan air minum dan sanitasi di Jorong Sei Raya itu dilaksanakan melalui program hibah khusus Pamsimas dengan memanfaatkan sumber air yang disediakan melalui transmisi PDAM. “Untuk pegelolaan distribusinya dilaksanakan oleh Badan Pengelola sistem penyedia air minum (BPSpam) Jorong Sei Raya. Ini adalah yang pertama kalinya dilaksanakan di Kabupaten Pasaman,” katanya.

Sebanyak 20 lokasi program Pamsimas di 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman diserahterimakan kepada masyarakat. Peresmian dan serah terima program Pamsimas tahap III tahun 2017 ini dipimpin langsung oleh Bupati Pasaman, Yusuf Lubis, di Jorong Sungai Raya.

Ke-20 lokasi Pamsimas itu, bersumber dari dana APBN sebanyak 13 lokasi, dana APBD empat lokasi dan tiga lokasi bersumber dari HKP. Sementara pada 2018 ini, program Pamsimas akan menyasar 18 lokasi.

Dikhususkan bagi nagari yang belum memiliki sarana air bersih dan juga sanitasi. (h/mg-yud)

236 Paket Infrastruktur Solsel Siap Dilelang SOLOK SELATAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) siap laksanakan lelang pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sebanyak 236 paket dengan total alokasi anggaran Rp117 miliar di 2018 ini. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga, Dinas P ekerjaan Umum Tata Ruang dan Pemukiman Solok Selatan, Adwisd Patris Bimbe, Kamis (1/2).

Dari 236 paket itu, kata dia, 229 paket bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan 5 paket bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) serta 3 paket pekerjaan merupakan paket pengawasan. “Dari total Rp117 miliar itu termasuk DAK Rp23 miliar dan kegiatan belanja rutin serta belanja langsung. Adapun item atau jenis kegiatan pembanunan Infrastruktur adalah, pembangunan jembatan, jalan kabupaten serta kegiatan pembangunan jalan dan jembatan pedesaan,” tutur Adwisd pada Haluan di ruang kerjanya.

Salah satu kegiatan penunjang pariwisata, juga bakal dibangun pengerjaan jembatan wisata di kawasan wisata Saribu Rumah

Gadang (SRG). “Jembatan wisata ini menghubungkan Jorong Batang Labuah dengan Koto Baru yang dipisahkan aliran Batang Bangko. Jembatan wisata ini dialokasikan kisaran Rp6,5 miliar. Nantinya, diprioritaskan untuk pejalan kaki dan kendaraan roda empat jenis kendaraan pribadi atau bukan kendaraan angkutan.

Diperkirakan, jembatan wisata ini memiliki lebar 2,4 meter yang dihiasi lampu dan ornamen lainnya,” lanjutnya.

Kemudian, dalam memenuhi harapan warga jorong Tandai, 2018 ini kembali dialokasikan anggaran sebesar Rp1 miliar bersumber dari APBD Solsel. Alokasi itu dikuncurkan untuk perbaikan infrastruktur jalan lingkar Tandai di Nagari Lubuk Gadang Tenggara, Kecamatan Sangir.

“Infrastruktur jalan lingkar Tandai tahun ini diperbaiki, sehingga warga daerah itu dengan mudah dapat menjangkau pusat kabupaten. Selain itu, lanjutan peningkatan jalan Taluak Airputih-Simpang PB melewati Tandai juga dijatah DAK sebesar Rp6,8 miliar.

Khusus jalan lingkar Tandai di anggarkan di APBD Solsel Rp1 miliar dan Rp6,8 miliar

 Redaktur: Heldi Satria

DAK lanjutan peningkatan hotmix jalan Taluak Airputih-Simpang PB melewati Tandai,” jelasnya.

Ia berharap, dengan adanya kuncuran dana perbaikan infrastruktur jalan Tandai, sehingga keluhan warga terkait akses jalan berlumpur di saat musim hujan sudah dapat di atasi. Begitu juga akses anak sekolah dan tenaga pendidik. “Akses tersebut berjarak sekitar 17 Km dari Padang Aro, jadi dengan ada perbaikan. Maka, warga Tandai mudah jangkau Padang Aro. Baik menuju pasar, rumah sakit, maupun jalur perdagangan,” sebutnya.

Kemudian, diharapkan juga untuk kontraktor pemenang tender nantinya.

Perlu menjaga kualitas dan kuantitas jalan sehingga tidak terjadi persoalan dalam pembangunan. Dikarenakan, masyarakat setempat sudah sangat berharap adanya perbaikan jalan.

“Maka justru itu, jangan kecewakan masyarakat setempat dengan pekerjaan buruk. Kita tekankan kepada pihak rekanan pemenang tender akses Tandai, haruslah mengutamakan kualitas jalan. Jangan asal diperbaiki saja,” harapnya. (h/jef)

 Layouter: Rahmi