Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,
3 FEBRUARI 2017 / 6 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 114, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
PENANGANAN KASUS SPJ FIKTIF PULUHAN MILIAR DI DINAS PUPR SUMBAR
KPK Siap Bantu Kejaksaan “Intinya, KPK akan turun tangan dan membantu kalau proses hukumnya mandek, atau tidak berjalan dengan semestinya. KPK punya kewenangan untuk ikut terlibat.” FEBRI DIANSYAH Kabiro Humas KPK
PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI siap turun tangan d an membantu Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar, jika proses hukum dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) Fiktif mandek. Saat ini, KPK bersifat pasif dan sedang menunggu Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Kejati Sumbar. Keikutsertaan KPK memang diharapkan banyak pihak, karena kasus SPj fiktif diduga melibatkan banyak orang dan diramalkan cukup pelik, terutama dalam menelusuri aliran uang puluhan miliar. Sejumlah aktivis dan praktisi hukum menduga, uang itu mengalir kemana-
mana. Masuk kantong orang-orang tertentu, dan dipergunakan juga untuk kegiatan yang tak bersinggungan dengan kebirokrasian. Setidaknya, KPK diminta koordinasi secara aktif d engan jajaran Kejati Sumbar, atau Bareskrim Polri, yang ikut menangani perkara tersebut. Dengan begitu, siapa yang terlibat atau menikmati uang hasil dugaan korupsi, bisa terungkap secara utuh. Tidak setengah-setengah, atau dibebankan ke satu orang saja. Juru Bicara (Jubir) KPK RI, Febri Diansyah menyebut, lembaga anti rasuah yang bermarkas
>> KPK SIAP hal 07
YSN KEMBALI INGKAR
Pemprov Terkecoh Janji Rp20 Miliar PADANG, HALUAN — YSN, aktor Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar, kembali berulah. Kali ini Pemprov Sumbar dibohongi dengan janji manisnya yang akan membayar ganti kerugian daerah, dengan angsuran pertama sebesar Rp20 miliar. Namun, hingga Kamis (2/2), janji itu tidak pernah terwujud. “Bohong saja itu. Kemarin dia berjanji untuk angsuran pertama akan bayar Rp20 miliar. Tapi tidak juga ada. Baru Rp500 juta yang lama, Itu ada buktinya,” kata Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, Zaenuddin, saat ditemui Haluan di ruang kerjanya Kamis (2/2), siang.
>> PEMPROV hal 07
JALUR DUA BYPASS — Pengerjaan jalur dua Bypass yang sempat terhenti, kini kembali dilanjutkan. Terlihat, sebuah eskavator bekerja menggali tanah untuk pembangunan jalan Bypass di kawasan, Kuranji Padang, Kamis (2/2). Pengerjaan jalur dua bypass ini kembali dikebut mengingat kontrak kerjanya akan berakhir pada 27 Februari mendatang. HUDA PUTRA
Jadi Pintu Masuk Kasus Lain
A
HLI Hukum Tata Negara Universitas Andalas (Unand) Charles Simabura, berharap agar aparat penegak hukum melakukan yang terbaik dalam penanganan kasus SPj fiktif di Disprasjaltarkim (kini Dinas PUPR). Temuan BPK RI dianggap berpotensi sebagai pintu masuk untuk kasus lain, serta keterlibatan pelaku selain YSN. “Soal pelaku tunggal seperti yang Pernyataan dikatakan Sekda Pemprov Provinsi, ya tersesoal rah saja. Namun, pelaku tunggal secara logika tidak patut dicurigai. Ini mungkin bisa diada apa? percaya begitu saja. Pernyataan itu Poinnya, jangan menimbulkan sampai penegak hukeyakinan bahwa kum menyimpulitu upaya kan hal yang sama, melindungi pelakuatau tergiring isu pelaku di kelas atas.” tersebut. Tidak mungkin SPj fiktif ERA PURNAMA dalam pengadaan SARI tanah dilakukan satu Direktur LBH orang,” kata Charles. Padang Dalam pengadaan tanah, lanjut Charles, seperti proyek pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Samudera dimana YSN menjadi aktor lapangannya, pasti terdapat
>> JADI PINTU hal 07
TEMUAN BPKP
Tadbir Al Khafi OLEH: DUSKI SAMAD Ketua MUI Kota Padang
ETIKA situasi sudah pada taraf mencemaskan dan suasana dibangun dengan kekhawatiran maka diperlukan pengat uran strat egi yang tidak saja terbuka, akan tetapi juga dilaksanakan pengaturan yang tertutup. Strategi tertutup itu dinamakan dengan tadbir al khafi. Tadbir al khafi adalah me
K
>> TADBIR hal 07 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. (QS Yaasiin 36:11)
www.harianhaluan.com
Banyak Pemda yang Boros JAKARTA, HALUAN — Kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota dalam menggunakan anggaran disinyalir masih buruk. Kinerja tersebut bisa diketahui dari potensi pemborosan anggaran yang dilakukan kementerian/lembaga, atau pemerintah daerah, kabupaten/kota. Berdasarkan data Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), masih ada 50 kementerian dan lembaga, 24 provinsi, 456 kabupaten/kota yang boros. “Dari hasil kajian BPKP 2015/2016, itu ada potensi inefesiensi yang mereka lakukan,” kata Kepala Biro Manajemen
Kerja, Organisasi dan Kerja Sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamaruddin AK, di sela- sela Rapat Koordinasi Nasional Ketenagakerjaan 2017 di Jakarta, seperti dilansir kompascom, Kamis (2/2). Kamaruddin tidak merinci kementerian/ lembaga, pemerintah daerah yang dimaksud. Dia hanya mengatakan, inefesiensi tersebut banyak dilakukan karena faktor perencanaan yang buruk. Kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, kabupaten/kota disebut sering membuat peren-
>> BANYAK hal 07
KISAH JANDA TANGGUH ASNIMAR
Memulung untuk Menghidupi 7 Anak PADANGPARIAMAN, HALUAN — Ketegaran terlihat jelas dari raut wajah Asnimar (36) warga asli Korong Duku Banyak, Nagari Balah Aia, Kecamatan VII Koto Sei Sariak, Kabupaten Padang Pariaman. Ditinggal mati suaminya sejak dua tahun lalu, tak mematahkan semangatnya untuk terus berjuang menghidupi 7 anaknya yang semuanya masih kecil-kecil. Meski hanya mencari nafkah dari memulung, Asnimar tetap men
>> MEMULUNG hal 07
NIWEN sedang diproses administrasi ke LP Perempuan dan Anak Pekanbaru untuk menjalani masa pidana 10 tahun, Kamis (2/2).
Ratu Penyelundup BBM Miliki Rekening Rp1,2 T PEKANBARU, HALUAN — Jaksa akhirnya menangkap PNS ‘Ratu Penyelundup BBM’ Niwen Khairiah dan mengeksekusinya ke Lapas Anak dan Perempuan Pekanbaru, Riau. Niwen memiliki rekening gendut hingga Rp 1,2 triliun dari bisnis hitam penyelundupan BBM ke Malaysia-Singapura. “Niwen, terdakwa kasus pencucian uang, ketangkap di Jakarta oleh tim Kejati Riau. Dari Jakarta, ia dibawa pukul 13.00 WIB ke Pekanbaru. Sampai di sini sekitar jam 16.00 WIB, langsung dilakukan pemeriksaan sebentar dan langsung dititipkan ke Lapas Anak dan Perempuan Pekanbaru,” kata Asisten Pidsus Kejati Riau Sugeng Riyanto seperti dilansir detikcom, Kamis (2/2). Niwen adalah PNS Pemkot Batam yang awalnya diselidiki dalam kasus rekening gendut Rp 1,2 triliun. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata transaksi uang sebanyak itu adalah pencucian uang dari kasus penyelundupan BBM yang melibatkan Abob dkk. Dalam persidangannya di PN Pekanbaru, Niwen diputus bebas. Jaksa mengajukan permohonan kasasi dan pada Februari 2016 MA menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp3 miliar subsider 1 tahun serta uang pengganti Rp 6,6 miliar subsider 5 tahun penjara. Ketika divonis bebas, Niwen keluar dari sel tahanan dan menghilang. Saat putusan MA keluar, Niwen tidak mau menyerahkan diri. “Dalam pemantauan kita 10 hari terakhir, kita mengetahui Niwen berada di seputar Jakarta dan baru tadi siang setelah tertangkap dibawa ke Pekanbaru,” ujar Sugeng. Dalam kasus ini, kata Sugeng, pihak kejaksaan sudah menyita sejumlah harta milik terdakwa, di antaranya sembilan rumah dan tanah serta mobil. Di sisi lain, nama ketua majelis h akim yang membebaskan Niwen di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, sedang diajukan MA ke Presiden Joko Widodo untuk menjadi Sekretaris MA. Selain Pudjoharsoyo, MA menyodorkan nama Aco Nur dan Imron Rosyadi. (h/ald)
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND