Haluan 03 November 2016

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

Bersama Membangun Negeri

3 NOVEMBER 2016 / 3 Safar 1438 H / Edisi: 033, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membedabedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An Nisaa’ ayat 52)

Kenaikan Harga Cabai Picu Inflasi PADANG, HALUAN – Kenaikan harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Sumbar sejak beberapa hari terakhir, diprediksi akan menjadi penyumbang inflasi di daerah dalam beberapa bulan ke depanini. Pantauan hingga Rabu (2/11), harga cabai merah di pasaran menembus angka Rp80 hingga Rp90 ribu per kilogramnya. “Cabai merah kembali menjadi komoditas utama penyumbang inflasi di Sumbar. Tingginya curah hujan menjadi penyebab sejumlah sentra produksi cabai merah khususnya di Jawa mengalami gagal panen. Produksi cabai lokal yang terbatas disertai ga n g gu a n cuaca, turut memengaruhi ketersediaan jumlah pasokan komoditas strategis

>> KENAIKAN hal 07

PUJI ATMOKO

Kapolda: Jangan Terpancing Aksi Anarkis PADANG, HALUAN—Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Brigjend Pol Drs. Basarudin melalui Kabid Humas, AKBP Syamsi menyebut, bahwa Kapolda tidak ada melepas keberangkatan organisasi masyarakat (ormas) Islam ke DKI Jakarta untuk melaksanakan demo terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI non aktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Jumat (4/ 11) besok. Syam si menj elaskan, Kapolda hanya m emberikan sedikit arahan kepada 70 orang yang tergabung dalam berbagai ormas Islam yang ada di Kota Padang di Hotel Nabawy Syariah, milik Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam MinangkaDRS. BASARUDIN >> KAPOLDA: hal 07

PRAPERADILAN GUGUR — Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan praperadilan Irman Gusman. Tampak, pengacara Irman, Bagindo Fachmi menyalami hakim I Wayan usai sidang, Rabu (2/11). ANTARA

BERKAS DILIMPAHKAN KPK KE PENGADILAN TIPIKOR

Praperadilan Irman Gugur Sampai juga niat KPK menggugurkan praperadilan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman. Percepatan pelimpahan berkas oleh KPK disaat gugatan praperadilan sedang berjalan, menjadi pertimbangan utama oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada indikasi, hal ini ada skenario hukum pihak tertentu. JAKARTA, HALUAN — Apa yang ditakutkan tim

pengacara Irman Gusman akhirnya terjadi juga. Hakim tung-

gal praperadilan I Wayan Karya menganggap permohonan praperadilan mantan Ketua DPD RI itu gugur lantaran berkas perkaranya di KPK telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Dengan adanya pelimpahan perkara a quo atas nama Irman Gusman tersebut maka hakim

>> PRAPERADILAN hal 07

UKM PHP Laporkan Unand ke Komnas HAM PADANG, HALUAN — Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pengenalan Hukum dan Politik (PHP) melaporkan Universitas Andalas (Unand) ke Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat, Rabu (2/11). Laporan tersebut masih terkait dengan keprihatinan mahasiswa terh adap keamanan di lingkungan kampus. Ketua UKM PHM, Muhammad Ridho me-

ngungkapkan bahwa langkah tersebut diambil karena UKM PHP merasa hak asasi mahasiswa untuk mendapatkan rasa aman telah dilanggar. Berdasarkan catatan Polsek Pauh, sejak 2013— Oktober 2016, telah terjadi sebanyak 173 kasus pencurian sepeda motor di Unand.

>> UKM PHP hal 07

SIDANG DUGAAN KORUPSI TANAH IAIN IB PADANG

Ahli: Notaris Tak Bisa Dipidana PADANG, HALUAN – Guru besar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Profesor Mudzakir, menerangkan bahwa pekerjaan seorang notaris diatur oleh undang-undang (UU) untuk melakukan pekerjaan dalam perundangundangan tertentu. Sehingga notaris tidak bisa dipidanakan jika ia bekerja sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Hal itu disampaikan Mudzakir saat memberikan keterangan sebagai ahli,

>> AHLI: hal 07

Hakim Abaikan Poin Keberatan

P

ENGACARA mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman, Tommy Singh menganggap hakim tak mempertimbangkan poin-poin keberatan dalam gugatan praperadilan yang diajukan kliennya. Hakim dianggap hanya memperhatikan pelimpahan perkara pokok Irman ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sehingga menggugurkan gugatan. “Disayangkan pertimbangan hakim tidak menyangkut keberatan-keberatan praperadilan. Itu murni menyangkut teknis pelimpahan,” ujar Tommy d i Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (2/11). Hakim mengugurkan gugatan praperadilan Irman karena berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan pada 28 Oktober 2016. Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menyebutkan, dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Namun, kata Tommy, putusan tersebut dianggap tak adil karena hanya mempertimbangkan satu aspek. Terlebih lagi, hakim dianggap tak memahami maksud dari “pemeriksaan perkara” di pengadilan. Semestinya, kata Tommy, memeriksa perkara dalam arti sidang tersebut sudah dimulai dengan pembacaan dakwaan. “Tapi hakim mempertimbangkan sudah diberi nomor perkara, maka sudah dimulai pemeriksaan. Kita sangat menyesalkan. Ini seperti ada konspirasi,” kata Tommy. Tommy juga menganggap KPK sengaja mempercepat pelimpahan perkara ke pengadilan agar praperadilan gugur. Semestinya KPK menghormati praperadilan yang tengah berjalan hingga selesai. Yang lebih disayangkan, kata dia, poin keberatannya tak dikabulkan karena gugur, bukan karena dalil permohonannya tak bisa

>> HAKIM ABAIKAN hal 07

Mantan Kajati Jadi Saksi PROFESOR Mudzakir, ahli hukum pidana UII Yogyakarta, memberi keterangan sebagai ahli dalam kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk Bangunan Kampus III IAIN IB Padang, Rabu (2/ 11). ISHAQ

JAKARTA, HALUAN — Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumbar Widodo Supriadi dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Padang Syamsul Bahri, diperiksa sebagai saksi oleh penyi dik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (2/11) siang. Keduanya dicecar pertanyaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap terkait kasus penjualan gula tanpa Standard Nasional Indonesia (SNI) di Pengadilan Negeri Padang. Pelaksana Tugas (Plt) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati menyebutkan, keduanya hanya berstatus saksi. “Widodo Supriadi diperiksa untuk tersangka Farizal. Keduanya hanya sebatas saksi,” kata Yuyuk Andriati di Jakarta, Rabu (2/11/2016). Selain Widodo dan Syamsul Bahri, KPK juga memanggil Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumbar Bambang Supriyambodo, Staf Pidana Khusus Kejati Sumbar Ridwan Syamza serta seorang jaksa penuntut umum bernama Rikhi Benindo Maghaz. “Statusnya sama, saksi,” kata Yuyuk. Kasus ini diawali dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi pada Sabtu, 16 September 2016 dini hari terhadap empat orang yaitu Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto, istrinya Memi, adik Xaveriandy dan Ketua DPD, Irman Gusman di rumah Irman di Jakarta. Kedatangan Xaveriandy dan Memi adalah untuk memberikan Rp100 juta kepada Irman yang diduga sebagai ucapan terima kasih karena Irman memberikan rekomendasi kepada Bulog agar Xaverius dapat mendapatkan jatah untuk impor tersebut. Irman Gusman disangkakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999

>> MANTAN KAJATI hal 07 www.harianhaluan.com

Redaktur: RYAN SYAIR

Layouter: IRVAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.