Haluan 03 November 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

3 November 2017 / 14 Safar 1439 H / Edisi: 031, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Pemilik Lahan Tol Segera Terima Ganti Rugi PADANG, HALUAN – Pemerintah Provinsi Sumbar memastikan lahan masyarakat yang terkena imbas pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan diberikan ganti kerugian, sesuai harga yang ditetapkan tim penilai (appraisal). Masyarakat yang sudah menghibahkan tanahnya juga akan mendapat ganti rugi. “Termasuk lahan masyarakat Padang Pariaman yang semula dihibahkan. Akan dihitung kembali nilainya oleh tim independen dan akan diberikan ganti kerugian,” kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit di Padang, Kamis (2/11). Ganti kerugian lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan tol, memiliki payung hukum. Karena itu, masyarakat yang terlanjur menyerahkan tanah dengan sistem hibah, bisa kembali mendapatkan ganti kerugian atas lahannya. “Tol ini jalan khusus yang komersial dan memiliki aturan sendiri. Masyarakat sekitar tidak bisa memanfaatkannya untuk berjualan di pinggir jalan, kecuali pada rest area yang disediakan. Karena itu, lahan yang diguna

>> PEMILIK hal 07

DIKAWAL KETAT — Tiga tersangka penyelundupan ratusan pil ekstasi dari Belanda ke Padang dikawal ketat petugas bersenjata lengkap saat dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolda Sumbar, Kamis (2/11). Dua pelaku tercatat sebagai napi narkoba di Lapas Klas II B Pariaman, sedangkan satu orang lagi bertindak sebagai kurir yang menjemput barang di pelataran rumah sakit, kawasan Bypass Aia Pacah, Koto Tangah, Padang. Ketiganya terancam hukuman mati. HUDA PUTRA

DIPESAN NAPI, DIRACIK ULANG SEBELUM DIEDARKAN

Narkoba Belanda Masuk Sumbar Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong. (QS AL BAQARAH AYAT 86)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.04 15.23 18.08 19.19

WIB WIB WIB WIB WIB

MEREKA akan membuat narkoba jenis lain dengan menggunakan bahan ekstasi asal Belanda itu. Artinya, mereka pemain internasional yang mahir dan mampu meracik narkoba. Ini sangat berbahaya” KOMBES KUMBUL KS Direktur Resnarkoba Polda Sumbar

PADANG, HALUAN — Sumbar benar-benar jadi sasaran empuk para bandar narkoba. Tidak hanya bandar lokal, bandar internasional juga ikut bermain di Ranah Minang. Belum genap sebulan pengungkapan 2,7 kilogram sabu asal China, teranyar, masuk lagi ratusan butir ekstasi asal Belanda. Parahnya, ekstasi itu dipesan oleh

dua orang narapidana yang kini mendekam Lapas Klas II B Kota Pariaman. Sebelum barang haram itu sampai ke tangah para pemakai, Polda Sumbar terlebih dahulu mengamankannya dari tangan seorang kurir yang sedang berada di depan rumah sakit swasta, kawasan Bypass Aia Pacah, Keca-

matan Koto Tangah, Padang. “Ratusan butir ekstasi itu dari belanda. Sudah kami amankan,” terang Direktur Reserse Narkoba Polda Sumbar Kombes Pol Kumbul KS, dalam jumpa pers di Mapolda Sumbar, Kamis (2/11) siang. Kurir berinisial Y (28) ditang-

>> NARKOBA hal 07

ADVETORIAL

HARAPAN DPRD SUMBAR

Bupati dan Wabup 50 Kota Berdamailah KETUA DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim foto bersama mahasiswa Jurusan Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar di DPRD Sumbar, Kamis (2/11). IST

DIKUNJUNGI MAHASISWA IAIN BATUSANGKAR

Ketua DPRD Sumbar Jelaskan Peran dan Fungsi Kedewanan PADANG, HALUAN — Mahasiswa Jurusan Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Batusangkar bertamu ke DPRD Sumbar, Kamis (2/10). Kedatangan mahasiswa IAIN Batusangkar disambut langsung oleh Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD, Raflis. Dalam pertemuan itu, Hendra menyebut, peran mahasiswa dibutuhkan da-

lam pembangunan daerah. Begitu juga kritikan mahasiswa akan kinerja legislatif dan eksekutif, dinilai sangat dibutuhkan. Hendra menjelaskan bahwa optimalisasi peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dia menyebut, gerakan reformasi merupakan pengaruh yang dahsyat dalam membentuk kesadaran rakyat untuk lebih peduli ter-

hadap integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 57 UU Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki hubungan

>> KETUA hal 07

PADANG, HALUAN — Kisruh tidak berkesudahan yang dipertontonkan Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi dan Wakil Bupati Ferizal Ridwan sudah membuat geram banyak pihak. Anggota DPRD Sumbar bahkan ramai-ramai mendesak keduanya untuk mundur atau diberhentikan jika tidak mau berdamai. DPRD Sumbar sebenarnya tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan pemberhentian kedua pemimpin yang dipilih langsung lewat sistem Pemilu itu. Mereka hanya bisa memberi usul kepada DPRD Limapuluh Kota, yang menjadi wakil rakyat Limapuluh Kota . “DPRD Limapuluh Kota punya fungsi pengawasan. Jika dalam penggunaan hak itu ternyata harus diajukan pemberhentian untuk mereka berdua, ajukan saja. Dari pada bikin gaduh berkepanjangan,” tegas Darman Sahladi, anggota DPRD Sumbar asal Dapil Payakumbuh – Limapuluh Kota, Kamis (2/11) siang. Permintaan pemberhentian oleh DPRD menurut Darman adalah opsi terakhir, melihat konflik cukup sulit dihentikan walau sudah coba ditengahi Gubernur Sumbar. Bahkan, muncul gejolak baru karena Ferizal Ridwan ingin menggugat Bupati Limapuluh Kota ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, karena menganggap kewenangannya sudah dipangkas. “Tak kunjung selesai, kalau begini saya lihat sepertinya sudah berhubungan dengan

>> BUPATI hal 07

RATUSAN pedagang yang menempati Pusat Pertokohan Pasar Atas dan Pedagang Kreatif Lapangan, mendatangi kantor DPRD Bukittinggi, Kamis (2/10). Mereka meminta Pemko Bukittinggi agar direlokasi di seputaran Pasar Atas Bukittinggi. Gatot.

Pedagang Pasar Atas Mengadu ke DPRD BUKITTINGGI, HALUAN — Tidak terima direlokasi ke Jalan Perintis Kemerdekaan, ratusan pedagang yang menempati Pusat Pertokohan Pasar Atas dan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang terdampak akibat kebakaran, mendatangi kantor DPRD Bukittinggi, Kamis (2/11). Kedatangan mereka ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan menolak rencana dari pemerintah daerah untuk merelokasi pedagang ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Mereka menilai,

recana pemerintah untuk membangun tempat relokasi atau penampungan di Jalan Perintis Kemerdekaan hanya sia-sia dan menghabiskan uang saja, karena pedagang tidak mau direlokasi ke tempat tersebut. “Kami menilai, keputusan Walikota yang ingin menjadikan Jalan Perintis Kemerdekaan sebagai lokasi penampungan merupakan keputusan sepihak dan memaksakan kehendak, tanpa

>> PEDAGANG hal 07

RAKOR BERSAMA GUBERNUR

Relokasi Butuh Dana Rp13 Miliar PADANG, HALUAN — Agar para pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi tak menanggung kerugian terlalu lama, pembangunan pasar penampungan sementara perlu diwujudkan sesegera mungkin. Namun, taksiran biaya pembangunan lokasi penampungan yang mencapai Rp13 miliar menjadi kendala. Wali Kota Bukittinggi www.harianhaluan.com

Redaktur: Bhenz Maharajo

Ramlan Nurmatias, dalam rapat koordinasi (rakor) penanganan bencana kebakaran Pasar Atas Bukittinggi bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Gubernuran mengatakan, perkiraan biaya pembangunan tersebut dinilai tidak mampu terpenuhi jika hanya bergantung pada Anggaran

>> RELOKASI hal 07 Layouter: Ir_v@nd


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Haluan 03 November 2017 by Harian Haluan - Issuu