Haluan 04 Januari 2012

Harian Umum MEDIA GROUP

I klan 0751 4488700 Berlangganan 08116666333 Pengaduan 082388441221

JUMA JUMATT

4 JANUARI 2013 M / 22 SHAFAR 1434 H Harga Eceran Rp3.500/eks, Harga Langganan Rp78.000/bulan (Luar Kota Tambah Ongkos Kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.

(QS An Nuur ayat 6)

04.54

12.26

15.47

18.29

TERBIT 24 HALAMAN 091 TAHUN KE 65

19.39

KHAS

SOAL 46 IMIGRAN GELAP

Imigrasi Tunggu UHHCR PADANG, HALUAN — Kantor Imigrasi Padang tengah menunggu pihak United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam penanganan imigran Sri Lanka yang diselamatkan Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas) Kota Padang, Rabu (2/1).

Kepala Imigrasi Padang Elfinur

mengatakan, pihaknya tengah berupaya menghubungi UNHCR. “Apakah akan dideportasi atau bagaimananya tergantung NHCR. Saat ini kita belum bisa mengontak UNHCR, dan tengah kita upayakan,” katanya.

>> IMIGRASI TUNGGU hal 07

Escape Building, Malam yang Basah di Gubernuran BANGUNAN megah di samping gedung utama perkantoran Pemprov Sumbar di Jl Sudirman dibuat melengkung. Rencananya bangunan serupa juga akan didirikan di sayap kiri serta main building di tengah-tengahnya. Hanya karena anggarannya terbatas, baru yang disayap kanan (dilihat dari depan) yang sudah direalisasikan.

Escape Building, begitu nama yang diberikan pada gedung itu. Sementara ini biarlah kita tidak berdebat soal nama, tetapi bangunan yang dirancang untuk perkantoran Pemprov Sumbar juga dimaksudkan untuk tempat penyelematan dan evakuasi sementara apabila terjadi gempa besar yang diikuti tsunami di Kota Padang.

Rabu kemarin, gedung itu bersama sejumlah gedung lainnya yang dibangun dengan dana hibah bantuan gempa BNPB, diresmikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPB-RI) Syamsul Maarif.

>> ESCAPE BUILDING hal 07

DI SUMBAR

Hanya 11 Parpol Lolos Vertual PADANG, HALUAN — Rekapitulasi verifikasi faktual (vertual) terhadap 34 partai politik (parpol) di Sumbar, hanya meloloskan 11 parpol dan 23 parpol dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi syarat. Sebagian besar partai lolos ver11 PARTAI YANG yang tual adalah LOLOS VERTUAL partai-partai besar dan 1 Partai Amanat Nasional yang sudah (PAN) punya kursi di 2 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) legislatif.

3 Partai NasDem Vertual 4 Partai Golkar ini dilaksana5 Partai Demokrat kan dalam 6 Partai Bulan Bintang (PBB) dua tahapan.

7 Partai Keadilan Sejahtera Pertama, un(PKS) 8 Partai Persatuan tuk 16 parpol Pembangunan (PPP) yang dinya9 Partai Demokrasi takan lolos Indonesia Perjuangan verifikasi ad(PDI-P) ministrasi 10 Partai Kebangkitan oleh KPU RI. Bangsa (PKB) 11 Partai Gerindra Kedua, dilaksanakan untuk 18 parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi namun dinyatakan berhak mengikuti vertual oleh Dewan Kehormatan Penye

>> HANYA 11 hal 07

MENEMPATI TENDA — Sejumlah imigran menempati tenda penampungan dan mess Soeratno di Jalan Raden Saleh, Padang, Kamis (3/1). Saat ini 46 imigran tersebut meminta untuk tetap pergi ke Australia untuk mendapat suaka. RIVO SEPTI ANDRIES

LARANG DAERAH BANTU MADRASAH

SE Mendagri Dipalsukan SURAT Edaran Mendagri dipalsukan.

SE palsu itu menyebutkan adanya larangan bantuan APBD untuk sekolah Madrasah. Padahal, Mendagri Gamawan Fauzi tidak pernah mengeluarkan SE tersebut.

JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi merasa namanya dicatut, menyusul beredarnya Surat Edaran (SE) Mendagri palsu yang menyebutkan adanya larangan bantuan APBD untuk sekolah Madrasah.

Kepastian itu disam paikan Mendagri Gamawan Gauzi dalam surat resminya yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah menjelang akhir Desember 2012.

“Mendagri tidak pernah mengeluarkan surat edaran

GAMAWAN FAUZI tentang larangan pemberian bantuan yang bersumber dari APBD kepada Madrasah,” tegas Gamawan Fauzi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/1).

“Justru Pemda dapat mendanai kegiatan proses belajar mengajar pada sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat. Termasuk yang berbasis keagamaan seperti madrasah ibtidaiyah (tingkat SD), tsanawiyah (SMP) dan aliyah (SMA). Jadi tidak ada SE yang melarang hibah untuk madrasah,” tegasnya.

Gamawan mengatakan, Madrasah sebagai lembaga pendidikan pada prinsipnya dapat memperoleh bantuan

>> SE MENDAGRI hal 07

Oknum Polisi Bentrok dengan Oknum PDAM BUKITTINGGI, HALUAN — Baku hantam antara oknum Polsekta Bukittinggi dengan oknum Pegawai PDAM Bukittinggi pada Rabu (2/1) lalu ternyata berbuntut panjang. Merasa dianiaya oleh oknum polisi, Mulyono (48) yang berstatus Pegawai PDAM Bukittinggi melaporkan kasus tersebut ke Propam Polresta Bukittinggi, Kamis (3/1) dinihari.

Saat ditemui wartawan di Ruang Poli Bedah Rumah Sakit Achmad Mochtar pada Kamis siang kemarin, Mulyono memperlihatkan kondisi tubuhnya yang luka lebam pada bagian dada dan lengan, serta di beberapa bagian tubuh lainnya.

>> OKNUM POLISI hal 07

LIBURAN PANTAI CAROLINE — Wisatawan menggunakan perahu untuk pergi ke Pulau Pasir di Pantai Caroline, Bungus, Padang, Kamis (3/1). Musim liburan sejumlah objek wisata di Kota Padang ramai dikunjungi wisatawan. RIVO SEPTI ANDRIES

Perbup APBD Solok Selatan Cacat Hukum PADANG, HALUAN — Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan dengan peraturan daerah (perda).

Menurut ketentuan perundang-undangan, peraturan bupati atau perbup bisa saja ada, jika diperintah oleh perda atau peraturan lain SUHARIZAL yang lebih tinggi. Keluarnya perbup tanpa ada perintah perda bisa disebut cacat hukum.

Penegasan tersebut disampaikan pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Dr Suharizal SH MH, kepada Haluan, Kamis (03/1) di Padang, terkait persoalan dualisme penetapan APBD Solsel 2013 oleh DPRD Solsel dan oleh Bupati Solsel Muzni Zakaria lewat perbup. Tak ayal, persoalan tersebut telah membuat hubungan Pemkab Solsel dan DPRD Solsel memanas.

Suharizal menegaskan, hal-hal yang berkaitan dengan keuangan

>> PERBUP APBD hal 07

PERBURUAN ENAM TAHANAN

Mau Menyerah, Malah Kabur Masuk Hutan PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemburuan terhadap enam tahanan sel Mapolresta Payakumbuh yang kabur, Selasa (1/1) dinihari, terus dilakukan.

Meski sempat terjadi kejarkejaran dengan salah seorang tahanan tersebut, namun buruan polisi itu bisa me-

loloskan diri.

Awalnya, salah satu dari orang tua tahanan yang kabur berhasil membujuk anaknya, Dovit Roviko warga jalan Medan Lama, jorong Bukit Lurah, Nagari Tilatang Ka

>> MAU MENYERAH hal 07

Kemiskinan di Sumbar Makin Parah...............>> 02 Proyek Konservasi Penyu Tak Tuntas..............>> 04 Angie Hampir Bunuh Diri................................. >> 21 >> Editor : Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal

>> Penata Halaman : David Fernanda

2 UTAMA

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Pemprov Sayangkan Polemik APBD Solsel PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumbar menyayangkan timbulnya perselisihan antara Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solok Selatan terkait penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah ini.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Ali Asmar mengatakan langkah yang diambil Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dengan mengeluarkan Peraturan Bupati tentang APBD Solsel 2013 merupakan langkah tepat. “Ini adalah langkah terakhir yang ditempuh jika kesepakatan tidak bisa dicapai. Ini tidak menyalahi aturan,” jelas Sekda.

Sekda menjelaskan, konsep penyusunan anggaran melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badang Anggaran adalah salah satu proses yang harus dilalui.

“Namun jika proses ini tidak bisa dilewati dengan baik, maka kita kembalikan ke aturan. Aturan menyatakan yang mengajukan anggaran adalah eksekutif atau pemkab,” jelasnya lagi.

Pemerintah Provinsi, dalam hal ini, lanjut Sekda akan menerima dua versi anggaran yang diajukan oleh Pemkab dan DPRD Solsel. “Kita akan mempelajari keduanya. Kita juga akan pedomani anggaran yang diajukan pemkab, karena menurut aturan pengajuan anggaran memang kewenangan pemkab,” katanya lagi.

Kondisi yang sama, terang Sekda, hampir saja terjadi pada Pemprov Sumbar dan DPRD Sumbar dalam penetapan anggaran akhir 2012 lalu.

“Ini bisa saja terjadi di daerah lain bahkan di provinsi. Namun bagaimana kita menyikapinya agar jangan sampai masalah ini berlarut-larut sehingga merugikan masyarakat,” katanya lagi.

Ke depan, Sekda berharap baik eksekutif maupun legislatif dapat meninjau kembali tugas dan fungsi lembaga masing-masing. “DPRD harus kembali ke tiga fungsi dasarnya yakni pengawasan, budgeting dan legislasi.

Jangan sampai terbalik eksekutif yang mengawasi legislatif,” tegasnya.

Namun, tegasnya, meskipun DPRD memiliki fungsi budgeting ada kewenangan tertentu baik eksekutif maupun legislatif dalam menentukan anggaran. Ditambahkan Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah, Zainudin mengatakan sistem penyusunan anggaran, menurut Peraturan Menteri Keuangan, sarat akan nilai reward dan punishment. Reward, katanya, akan diberikan kepada daerah yang memberikan rancangan anggaran tepat waktu tiga kali berturut-turut. Sementara punishment akan diberikan kepada daerah yang terlambat memberikan rancangan anggaran.

Tahun lalu, menurut Zainudin, Pemkab Solsel juga terlambat memberikan APBD tahun 2012. “Sanksi untuk hal ini bisa jadi penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU). Namun Solsel belum mengalami hal ini, mungkin karena pertimbangan DAU akan sangat berpengaruh pada kelancaran program karena juga mencakup belanja pegawai,” terangnya.

Terkait hal ini, sejumlah anggota DPRD Solsel datang menemui Gubernur Sumbar Kamis (3/1) kemarin. Menurut informasi yang didapat Haluan, pertemuan tertutup tersebut diikuti oleh Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim. (h/dla)

PERILAKU MESUM MAKAN KORBAN

PKB Sumbar Copot Jendri Padang, HALUAN — Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Sumatera Barat sepakat memberhentikan atau mencopot Jendri, anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, dari kursi Ketua DPC PKB Kabupaten Pasaman Barat.

SATYA LENCANA KARYA SATYA — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyalami penerima Satya Lencana Karya Satya tahun 2012 dari jajaran Kementerian Agama Sumbar, usai upacara Peringatan HAB ke-67 di Lapangan Imam Bonjol Padang. KEMENAG SUMBAR

HAB KE-67 KEMENAG SUMBAR

Tingkatkan Profesionalitas dan Integritas Aparatur PADANG, HALUAN — Hari Kamis (3/1), merupakan hari yang paling menggembirakan bagi jajaran Kemenag Sumbar. Betapa tidak, mereka tengah merayakan lahirnya Kementerian Agama RI atau biasa disebut Hari Amal Bhakti (HAB) yang ke-67.

Seluruh instansi yang bernaung di bawah Kemenag, seperti IAIN Imam Bonjol Padang, Balai Diklat Keagamaan, Kemenag Kabupaten Mentawai dan Kemenag Kota Padang serta pelajar dari seluruh madrasah di Kota Padang, tumpah ruah di lapangan Imam Bonjol Padang mengikuti upacara. Gubernur Sumbar Irwan Prayinto menjadi inspektur upacara.

Menteri Agama RI dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno meminta, agar segenap jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian Agama dapat mempelajari wawasan sejarah Kementerian Agama, menggali pemikiran besar para tokohnya serta mengkaji perubahan masyarakat yang terjadi dengan cepat, dalam rangka memberi bobot dan makna terhadap peran aktual Kementerian Agama di tengah pusaran kehidupan bangsa.

Sejalan dengan tema yang

diusung pada HAB kali ini, yaitu Meningkatkan Kinerja Kementerian Agama dengan Profesionalitas dan Integritas, maka pihaknya juga meminta komitmen seluruh jajaran aparatur Kementerian Agama agar bekerja secara profesional dan memiliki integritas.

“Profesionalitas tanpa integritas akan membawa kerugian dan kehancuran. Sedangkan integritas tanpa profesionalitas akan menyebabkan kita jalan di tempat di tengah dunia yang kompetitif ini.

Profesionalitas dan integritas sengaja kita jadikan sebagai kata kunci peningkatan kinerja Kementerian Agama,” katanya.

Hal itu bersumber dari kaidah dalam agama yang menyatakan, bila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi Kementerian Agama.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kakanwil Kemenag Sumbar Ismail Usman, Rektor IAIN Imam Bonjol Padang, Kepala Balai Diklat Keagamaan menyematkan Satya Lancana Karya Satya kepada

43 orang pegawai Kemenag Sumbar, IAIN Imam Bonjol Padang dan Kemenag Kota Padang.

Usai upacara, juga diserahkan berbagai hadiah bagi pemenag lomba, diantaranya Juara Masjid Terbaik, Perpustakaan Masjid, Penyuluh Teladan, Tenaga Pendidik Berprestasi Tingkat MI, MTs dan MA serta Penulis Berita Majalah PAB dan Website Kemenag.

Manteri Agama RI Hadir Resepsi HAB Peringatan HAB ke-67 ini mendapat penghormatan yang luar biasa, karena Menteri Agama RI Suryadharma Ali bakal hadir pada resepsi yang digelar Minggu (6/1), di Pangeran Beach Hotel.

Menteri Agama diagendakan akan menyerahkan penghargaan bagi 7 bupati/walikota yang dinilai sukses menggaungkan Program Gemmar Mengaji di desa binaan sehingga desa tersebut Bebas Buta Huruf Alquran. Selain itu, juga penyerahan penghargaan untuk Hj.Hasniati yang peduli dengan kegiataan Kemenag di Agam, yang menyediakan 16 unit sepeda motor untuk para penghulu di Agam, membiayai umroh penyuluh dan bantuan uang tunai Rp60 juta untuk operasional KUA di kecamatan tertinggal. (h/vie)

MENGEMAS PARIWISATA SUMBAR (BAGIAN 3/HABIS)

Gugah Kesadaran Masyarakat Lestarikan Adat Budaya OLEH : EMKA

ADA beberapa anggapan, bahwa adanya aturan dan komitmen serta perda yang mengatur tata kelola pariwisata dalam segala aspek pengembangannya adalah suatu pembatasan dalam pengembangan kreatifitas dan pengebirian terhadap hak warga negara. Terutama bagi daerah-daerah yang masih kental menerapkan filosofi adat dan agamanya.

Namun apabila kita telisik lebih jauh, bukankah setiap warga negara dan masyarakat harus bertanggung jawab dan berkewajiban memelihara kelestarian cagar budaya, peninggalan sejarah, dan

memeliharanya sehingga nantinya juga bisa nikmati oleh anak cucu dan menjadi sebuah perlambang persatuan dan kesatuan bagi sebuah daerah.

Itulah yang sebenarnya tujuan dari dibuatnya sebuah aturan, komitmen serta perda yang akan mengatur tata kelola pengembangan kepariwisataan di sebuah daerah.

Dengan adanya pembatasan serta aturan, secara jelas nantinya akan membatasi dan melindungi serta mewujudkan kesejahteraan, keharmonisan, keselarasan yang sudah mengakar turun temurun dan telah hidup subur di tengah masyarakat serta tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman.

Menumbuh kembangkan kreatifitas masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan adalah sebuah keniscayaan.

Namun perlu ada kesepakatan dan aturan. Harus ada peraturan daerah yang mengatur, sehingga pengembangan kepariwisataan tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah.

Apalagi beberapa tahun ke depan Indonesia akan memasuki integrasi pasar ASEAN

atau AEC (Asean Economic Community) sebagai kelanjutan dari Asean Free Trade. Dimana dalam salah satu kebijakan AEC tersebut memuat ketentuan soal kebebasan perdagangan antar negaranegara ASEAN. Namun tidak hanya barang dan komoditas yang akan diimpor masuk ke Indonesia, tetapi juga tenaga kerja yang bergerak dibidang-bidang jasa tertentu. Untuk itu perlu kesiapan dari kita untuk dapat berkembang, berkreasi dan berinovasi untuk bisa menciptakan sebuah potensi yang dapat menjual dan dijual ke dunia luar. Hapus segala anggapan bahwa barangbarang produk impor selalu lebih baik dari barang-barang produk lokal, serta tenaga kerja asing dianggap lebih pintar dan profesional dari pada tenaga kerja kita. Tanamkan kepercayaan diri, suka bekerja keras, pantang menyerah serta terus belajar meningkatkan kreativitas dan inovasi.

Bagaimanapun juga pengembangan kepariwisataan adalah sebuah keharusan, mengingat semakin langkanya sumber daya alam, seperti batu bara, minyak bumi, serta

galian tambang. Dalam era pasar bebas dan globalisasi ini, banyak negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, beralih dengan mulai mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif mereka. Seperti kepariwisataan yang justru semakin maju dan pesat perkembangan ekonominya, seperti Jepang, Korea, dan beberapa negara ASEAN, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Kemudian apabila tingkat kepariwisataan mereka maju, wisatawan banyak yang datang, maka negara tersebut akan dikategorikan sebagai negara yang aman , tenteram dan nyaman untuk ditinggali dan dikunjungi. Ini juga akan berdampak baik bagi negara tersebut, karena selain wisman banyak yang berkunjung, para investorinvestor asing juga akan berlomba-lomba menanamkan modalnya di negara tersebut.

Karena mereka telah mempunyai garansi keamanan melalui tingkat kepariwisataannya yang maju.

Kegiatan pariwisata sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat kita, mulai dari orang kota sampai orang

desa. Pariwisata telah menjadi salah satu industri di dunia, dan merupakan andalan utama dalam menghasilkan devisa di berbagai negara.

Dengan pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi diberbagai negara, pariwisata sering disebut sebagai passport of development, kind of sugar, tool for regional development,invisible export, non-polluting industry, dan sebagainya (Pitana,2002:13), atau kunci dari pembangunan, peralatan bagi pembangunan daerah, dan industri yang tidak berpolusi.

Oleh karena itu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif harus cepat diwujudkan dengan segala daya dan upaya. Karena muaranya pasti adalah untuk memajukan ekonomi suatu bangsa dan menyejahterakan masyarakatnya. Tetapi tentu hal tersebut harus tetap berada dalam norma-norma adat dan agama serta tatanan sosial ketimuran yang berada di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan kata lain, harkat, martabat serta kedaulatan bangsa dan negara harus tetap berada di atas segalanya. (*)

Kesepakatan itu diputuskan setelah melihat kinerja Jendri belakangan ini memimpin PKB Pasaman Barat.

Terutama dalam proses verifikasi partai beberapa waktu lalu.

Keputusan tersebut merupakan hasil rapat DPW PKB Sumbar, Kamis (03/1), di kantor DPW PKB, Jalan Sudirman No. 16 B Padang.

Rapat yang menentukan berakhirnya kisah hidup Jendri sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Pasaman Barat tersebut dihadiri Ketua Syura Akmul DS, S.PdI Datuk Rajo Bagindo, Ketua Tanfidz H. Febby Datuak Bangso Nan Putiah, Sekretaris Drs. Azwar Abbas, dan sejumlah pengurus DPW PKB Sumbar lainnya.

Menurut Ketua Dewan Syura Akmul, terkait dengan masalah yang dihadapi Jendri sebagaimana diberitakan media massa beberapa hari belakangan ini, dimana Jendri diduga telah berbuat tidak senonoh dengan seorang perempuan, maka DPW PKB Sumbar tentu akan menyikapinya dengan arif dan bijaksana.

“Kalau memang ia terbukti secara hukum berbuat seperti yang diberitakan media massa seperti keterangan saksi Maiky (28), DPW PKB secara tegas akan merekomendasikan kepada DPP PKB untuk menindak dan memberhentikannya dari PKB. Konsekwensinya tentu juga sebagai anggota DPRD Ka-

bupaten Pasaman Barat diberhentikan,” tegas Akmul.

Namun, Akmul menambahkan, perlu dilakukan tabayyun (klarifikasi) dengan membentuk tim investigasi oleh DPW PKB Sumbar. Sehingga diketahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika yang bersangkutan tidak terbukti berbuat seperti yang dituduhkan, tentu hak politiknya akan dikembalikan.

Akmul juga menegaskan, sebagai partai yang dilahirkan oleh ulama, PKB akan memberikan sanksi dan tindakan tegas, jika ada kadernya yang terbukti melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Ketua Dewan Tanfizd Febby menambahkan, dengan diberhentikannya Jendri sebagai Ketua DPC PKB Pasaman Barat, maka ketua PKB Pasaman Barat terhitung hari ini dijabat caretaker yang dipimpin oleh H. Aminullah, SH, M.Si. “Tim investigasi yang dibentuk DPW PKB terdiri dari unsur ulama, Lakumham DPW PKB , Garda Bangsa dan Pergerakan Perempuan Kebangkitan Bangsa (PPKB) dan Gerakan Mahasiswa Kebangkitan Bangsa (Gemasaba). Tim investigasi segera bekerja untuk mencari kebenarannya,” kata Wakil Ketua DPW PKB Sumbar Mhd. Husni Nahar. (h/zal/rel)

Kemiskinan di Sumbar Makin Parah PADANG,HALUAN—Meskipun laju pertumbuhan perekonomian sedang dalam kondisi yang bagus pada triwulan III serta jumlah penduduk miskin di Sumbar posisi September 2012 turun sebesar 0,18 persen dari posisi Maret 2012. Tapi, Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik.

Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 1,129 persen pada Maret 2012 menjadi 1,235 persen pada September tahun 2012. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan dari 0,293 persen pada periode yang sama. “Hal ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin relatif terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin mengalami kenaikan,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik Sumbar, Muchsin Ayub dalam jumpa pers, di Padang, Rabu (2/1).

Pada September 2012, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 397.855 jiwa (8.00 persen), berkurang 0,18 persen dari periode Maret 2012. Lebih dari dua per tiga, tepatnya 68,77 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan.

Jadi sekitar kurang dari 32 persen penduduk miskin tinggal di perkotaan.

Konsentrasi penduduk miskin masih berada di perdesaan dengan persentase penduduk miskin lebih tinggi dibanding daerah perkotaan yaitu sekitar 8,99 persen.

Sementara itu, untuk daerah perkotaan, 6,45 persen dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah penduduk miskin antara lain tekanan laju inflasi relatif rendah, serta pertumbuhan ekonomi selama Triwulan III 2012 mengalami kenaikan sebesar 6,07 persen.

Maret hingga September 2012 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sebanyak 3,6 ribu jiwa. Seiring dengan jumlah penduduk miskin juga mengalami penu>> Editor : Syamsu Rizal

runan sebanyak 3,3 ribu jiwa.

Perubahan tersebut mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Sumbar mengalami penurunan sebanyak 69 ribu jiwa ke posisi September 2012.

Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2012 adalah Rp292.052 (Rp/ kapita/bulan). Peran komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditas non makanan.

Terpisah Sekdaprov Sumbar, Ali Asmar mengatakan Pemprov Sumbar berupaya untuk membantu masyarakat miskin dari sisi pangan, papan dan pendidikan.

Untuk pangan, akan dibantu dengan pemberian beras miskin (raskin). Alokasi raskin pada tahun 2013, Sumbar memiliki jumlah sasaran sebesar 275.431 Rumah Tangga Sasaran (RTS). Bantuan ini diberikan masing-masingnya sebanyak 15 kg selama 12 bulan.

Untuk papan (perumahan), masyarakat miskin akan dibantu dengan perbaikan tempat tinggal agar tidak terlunta-lunta dengan anggaran Rp6 juta/rumah untuk bedah rumah tidak layak huni.

Untuk pendidikan akan dibantu dengan pemberian bantuan beasiswa.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Martias Tanjung mengatakan penurunan jumlah masyarakat miskin ataupun masyarakat yang terancam miskin bukan berarti suatu hal yang menggembirakan.

Bisa kita lihat dari tata kelola pemerintah yang belum berpihak kepada masyarakat miskin. Sangat banyak stimulus bantuan yang diarahkan kepada akses individu dan infrastruktur masyarakat yang harus ditanyakan keakuratannya.

Pemerintah seharusnya lebih menitikberatkan kepada pembinaan terpadu, serta pola pendampingan gaya hidup konsumtif masyarakat yang lebih diarahkan kepada gaya hidup produktif. Selanjutnya stimulus bantuan dari pemerintah harus diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran. (h/cw-dra) >> Penata Halaman : Syahrizal

SUMBAR 3

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

LINGKAR

Syamsul Maarif Kunjungi Makam Syekh Burhanuddin PARIAMAN, HALUAN— Kegiatan prosesi basyafa di makam guru Syech Burhanuddin, merupakan kegiatan panggilan keagamaan, sebagai kegiatan amal ibadah dan nilai-nilai Islam yang dikembangkan Syech Burhanuddin pertama kali di Sumatera Barat.

NYARIS GOSONG Sebuah rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya di kawasan Guguk Malintang, nyaris gosong dilalap si gulambai, Kamis (3/1).

Rumah Kosong Nyaris Gosong PADANG PANJANG, HALUAN- Sebuah rumah semi permanen yang sudah lama ditinggal pemiliknya di kawasan RT I Kel Guguk Malintang Padang Panjang Timur, nyaris jadi abu. Meski tidak dilaporkan adanya korban jiwa, namun peristiwa yang terjadi Kamis (3/1) sekitar pukul 13.30 WIB itu, membuat warga sekitar panik.

Ketua RT I Kel Guguk Malintang, Khairul mengatakan, rumah kosong yang sebagian besar bangunannya berbahan kayu tersebut, memang sudah lama ditinggal pemiliknya Hanifah, yang meninggal dunia beberapa waktu lalu.

“Sejak beliau (Hanifah) meninggal, rumah itu memang tidak ada lagi yang menempati,” kata Khairul.

Kasatpol PP Kota Padang Panjang Sukma yang kebetulan berada di lokasi kepada Haluan mengatakan, sejauh ini belum diketahui penyebab pasti musibah kebakaran tersebut.

Namun yang jelas, peristiwa itu tidak sampai menimbulkan korban dalam jumlah besar, karena beruntung api dapat segera dipadamkan.

“Selain dibantu warga, upaya pemadaman juga melibatkan tiga unit armada pemadam kebakaran Pemko Padang Panjang. Disamping itu, pihak kepolisian juga sudah melakukan olah TKP, guna mengetahui penyebab kebakaran tersebut,” ujar Sukma.(h/yan)

Direksi LKPD Segera Dijaring PADANG, HALUAN- Asisten II Pemprov Sumbar Syafrial mengatakan, dalam waktu dekat akan segera dilakukan penjaringan untuk calon Dewan Direksi Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) Sumbar.

Lembaga yang baru saja direstui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumbar ini akan memiliki maksimal tiga orang Direksi yang terdiri dari berbagai elemen.

“Penjaringan akan dilakukan dengan mengumpulkan calon dari perwakilan Perguruan Tinggi, Jamkrindo, Askrindo, dan Perbankan. Anggota Direksi ini harus professional,” tegas Syafrial kepada wartawan, Kamis (3/1).

Proses penjaringan ini, katanya akan diumumkan secara terbuka dibeberapa media harian di Kota Padang.

Lembaga ini, lanjutnya akan berbentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah Kementerian Keuangan dengan modal awal yang dianggarkan Rp25 miliar.

Saat ini, lanjut Syafrial, Pemprov Sumbar tengah mengurus administrasi untuk keperluan perizinan LPKD ini ke Kementerian Keuangan.

“Setelah perizinan selesai operasional lembaga ini akan menjadi tanggungjawab Direksi. Diharapkan setelah Direksi terpilih, pada triwulan pertama 2013 sudah dapat beroperasi,” katanya.

Sebelumnya Gubernur Sumbar, H. Irwan Prayitno menyatakan, kehadiran LKPD ini sangat penting sebagai upaya membantu masyarakat Sumbar yang mayoritas pedagang.

“Sebanyak 99 persen usaha di Sumbar adalah mikro kecil, sangat sedikit sekali menengah, dan besar tidak ada. Dari jumlah tersebut, 87 persen diantaranya membutuhkan pendanaan.

Memang diakuinya ada KUR. Namun pembiayaannya hanya di bawah Rp20 juta.

Sedangkan untuk pengembangan, UMKM ini butuh dana di atas Rp20 juta. Jadi LKPD ini perlu sebagai penjamin, sedangkan pembiayaan tetap dari dana bank dan prosedurnya diserahkan secara profesional oleh perbankan,” ulasnya.

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) ini sempat ditolak sejumlah fraksi di DPRD Sumbar pada tahun 2011 lalu mengingat tingginya resiko kerugian lembaga ini. (h/dla)

KUNJUNGI— Kepala BNPB Syamsul Maarif bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernir Sumbar Muslim Kasim saat mengunjungi makan Syekh Burhanuddin, Kamis (3/1). HUMAS

Yatna Yuana Sumardi Raih Gelar Sarjana PADANG, HALUAN—Di kalangan seniman dan budayawan Riau, Yatna Yuana Sumardi sudah dikenal sejak lama. Selain menjadi dosen, ia aktif di berbagai organisasi sosil budaya. Tak hanya itu, ternyata dosen Universitas Islam Riau (UIR) itu juga terus menambah ilmunya.

Dan hasilnya, kini Yatna berhak menyandang gelar doktor (Dr) Pendidikan setelah lulus ujian terbuka Program Doktor Ilmu Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (3/ 1) di Gedung Serbaguna Fakultas Teknik UNP. Dosen tetap UIR itu berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Nilai-nilai Pendidikan Dalam Pertunjukan Topeng Mak Yong”,

dengan yudisium sangat memuaskan.

Yatna berhasil meyakinkan para dewan penguji yang terdiri dari Prof Dr Mukhaiyar, Prof Dr Gusril, Prof Dr Azwar Ananda , Prof Dr Abizar, Prof Jalius Jama, dan Prof Dr Daryusti.

“Dewan penguji sepakat, Yatna lulus dengan yudisium sangat memuaskan.

Dengan demikian saudara Yatna sudah bisa menggunakan gelar doktor didepan namanya mulai saat ini. Ini adalah doktor ke 70 tamatan UNP,” ujar Prof Dr Mukhaiyar yang juga Direktur Program Pascasarjana UNP usai penyerahan ijazah tanda kelulusan ujian doktor kepada Yatna.

Yatna pun tak kuasa menyembunyikan keha-

ruannya di hadapan sejumlah anggota keluarga dan karib kerabat yang memang sengaja hadir untuk melihat secara langsung ujian terbuka tersebut.

Menurut pria asal Palembang ini, untuk merampungkan disertasi tersebut, dirinya sengaja mengambil sampel atau studi kasus pada masyarakat Mantang Arang, Kecamatan Bintan Timur, Kepulauan Riau.

Lebih kurang 7 bulan waktu yang harus dihabiskannya hanya untuk mendapatkan data-data saja.

Selama 7 bulan tersebut, dia berkutat langsung dengan kelompok-kelompok Mak Yong di Mantang Arang. Bagi orang yang sudah tak asing dengan seni, tentu itu bukanlah hal yang berat bagi dia untuk bersosiali-

Seniman dan budayawan Riau, Yatna Yuana Sumardi berhasil mempertahankan disertasinya pada ujian meraih gelar doctor di UNP Kamis (3/1). Prof Dr Mukhaiyar, salah seorang penguji yang juga Direktur Program Pascasarjana UNP menyerahkan ijazah tanda kelulusan ujian doktor kepada Yatna. IST

sasi dengan para kelompok seni Mak Yong.

Seni peran topeng Mak Yong merupakan seni pertunjukan teater semasa jayanya pemerintahan rajaraja Melayu yang berpusat di Pulau Penyengat Indera Sakti. Seni peran Mak Yong itu, kemudian berkembang di Pulau Bintan dan berpusat di Mantang Kayu Arang.

Dipilihnya disertasi tersebut, kata pria bertubuh gempal itu, dilatarbelakangi tingginya estetika yang dimiliki oleh orang Mantang Arang.

Orang Mantang Arang, sangat baik kekerabatannya, punya nilai-nilai karakter yang kuat.

“Hal itu tergambar dari seni topeng Mak Yong yang menggambarkan ketinggian estetika dari orang Mantang Arang,” kata bapak dua orang anak tersebut.

Sebagai doktor pendidikan, Yatna bangga dan sangat serius menjaga kelestarian seni topeng Mak Yong. Dia berjanji kedepan, hasil penelitian itu akan disumbangkan untuk pendidikan. “Nanti ini (disertasi, red) akan saya sumbangkan untuk pendidikan,” ujarnya.

Bahkan, di pikiran saat ini sudah ada programprogram yang diancangancang kedepan. Gunanya tentu tak lain untuk melestarikan seni topeng Mak Yong tersebut.

Program itu, katanya, akan dilakukan dengan merubah bentuk-bentuk pertujukan Mak Yong tradisional, dengan cara menonjolkan pertunjukan Mak Yong yang apik, dipadukan secara kontemporer. (h/vie)

Ini bukan wisata agama, akan tetapi ibadah yang mesti kita hormati dalam melestarikan budaya dan tradisi yang tentu dapat menjadi pelajaran dan pendidikan anak bangsa.

Ini disampaikan Kepala BNPB DR.H.Syamsul Maarif ketika melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Rabu malam (2/ 1). Hadir dalam kesempatan tersebut, Gubernur Irwan Prayitno, Wakil Gubernur Muslim Kasim yang juga Ketua LKAAM Kabupaten Padang Pariaman, Sekut Ir. Fatul Hadi, Deputy Ir. Dody Ruswandi,MSc. Bupati Ali Mukni, Wabup, Damsuar, Ketua LKAAM, MUI, Kepala SKPD terkait baik dilingkungan pemprov maupun dilingkungan pemkab Padang Pariaman.

Lebih lanjut Syamsul Maarif menekankan, kebanyakan warga kurang tahu bagaimana pahit getirnya Syech Burhanuddin dalam pengembangan agama Islam di Minangkabau ini. Apa yang kita lihat hari ini, pengikut yang luar biasa adalah buah dari keberhasilan dari perjuangan panjang.

“Tentu ada nilai-nilai, kepribadian, karakter yang terpatri bagi murid-murid beliau menjadikan pedoman dalam menekuni paham keagaamaan.

Nilai-nilai yang terkandung didalam ajaran ini tentu dapat menjadikan, kelompok ini kebaikan yang patut kita hargai sebagai salah satu budaya dan tradisi di daerah ini,” ujarnya.

Syamsul Maarif juga menyampaikan, saat ini kita tengah melakukan silaturrahmi, kemudian silaturfikir, berfikir mencari yang terbaik dan memberi solusi jika ada persoalan yang terjadi.

Selanjut silaturamal, dimana kita beramal dalam kegiatankekhusukan ibadah dan silaturrezky.

“Pada silaturrezeky, kita diharuskan memiliki kemauan untuk berbagi-bagi atas sesama dan kebutuhan orang banyak,” katanya.

Di tahun 2013 lokasi makam Syech Burhanuddin ini juga akan dilakukan pembangunan shelter dan bangunan lain yang mendukung penyelematan makam ini. Karena itu dukungan peran serta masyarakat agar ikut serta dalam kesuksesan pembangunan ini.

Oleh karena itu buatlah disain yang melambangkan, tiga tungku sajarangan, nilai-nilai keagamaan Islam, sehingga menjadikan lokasi ini menjadi kawasan keagamaan, budaya sekaligus tempat penyelematan jika terjadi bencana tsunami.

“Keberhasilan pembangunan di Shelter dan lainlain dalam pelaksanaan pembangunan kebencanaan Sumatera Barat menjadi contoh, penjuru bagi kegiatan penanggulangan kebencanaan di Indonesia,” ungkapnya.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno juga menyampaikan, lokasi makam Syech Burhanuddin merupakan tempat bersejarah, pondok pesantren pertama dalam pengembangan Islam di Minangkabau. Kegiatan ini sini memperlihatan kegiatan kesolehan, sosial, ibadah yang juga ikut mendukung kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Lokasi ini juga salah satu destinasi wisata regelius, yang memiliki potensi kunjungan yang amat besar dari berbagai daerah bahkan beberapa negera di asia tenggara. Kegiatan “Ba Syafa” ini dapat menjadi unggulan perkembangan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Padang Pariaman.

Wakil Gubernur Muslim Kasim selaku Ketua LKAAM Pd. Pariaman juga menyampaikan, pembangunan Masjid Agung Syech Burhanuddin merupakan salah upaya untuk melestarikan budaya dan tradisi keagaman yang diajarkan Syech Burhanuddin dalam pengembangan Islam di Minangkabau.

Dalam catatan sejarah Minangkabau, “ Adat manurun, Syarak mandaki “, dimana adat datang dari darek ( daratan), agama datang dari ranah pasisie ( pesisir pantai ).

Pengembangan kawasan Syech Burhanuddin, meneruskan dan melestarikan ketelandanan yang dapat kita serap dari ajaran Syech Burhanuddin.

Ba Syafa saat ini merupakan kegiatan ziarah mengenang wafatnya Syech Burhanuddin yang telah mengabdikan dirinya demi pengembangan ajaran dan siar Islam di Minangkabau. (h/rel)

Lansek Manih FM (LANIS FM) Frequensi (FM) 93,6 MHz (FM) Power Suport 1000 Watt ( Blues 30 NV) Alamat Studio/Office : Jl.Sudirman No.191 Muaro Sijunjung, Kabupaten Sijunjung.

Telp. ( 0754) 20173-20553 Fax. 0754.20158 Email : lansekmanihfm@yahoo.co.id LANSEK MANIH FM “ Penyampai Informasi Pembangunan dan Penyejuk Hati Anak Nagari” >> Editor : Meidella Syahni

>> Penata Halaman : Jefli

4 SUMBAR LINGKAR Sidang Dugaan Pengrusakan Aset PT KAI Ditunda PADANG, HALUAN — Sidang lanjutan kasus pengrusakan aset PT KAI oleh tiga orang security PT Basko masing-masingnya Rionaldi, Sofyan dan Taruna yang seharusnya dijadwalkan pada hari Kamis (3/1) dengan agenda keterangan saksi terpaksa ditunda. Pasalnya, majelis hakim yang menangani kasus ini sedang berada di Padang Panjang dalam rangka Pelantikan Hakim Fahmiron (salah satu hakim di PN Padang) sebagai wakil ketua PN Padang Panjang. Sidang lanjutan pengrusakan aset PT KAI ini kemudian dijadwalkan akan dilakukan pada hari Selasa (8/1) mendatang.

“Seharusnya hari ini agenda sidang kasus dugaan pengrusakan aset PT KAI ini adalah pengambilan keterangan saksi dari Badan Pertanahan Negara (BPN), namun karena majelis hakim ada acara, sidang akhirnya ditunda pada hari Selasa depan,” kata Guntur, salah seorang tim Penasehat Hukum terdakwa kepada Haluan kemarin.

Saksi tersebut, dikatakan Guntur lagi adalah saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Rencananya, pas sidang nanti, kita akan mengajukan surat permintaan penangguhan penahanan kepada majelis hakim, numun karena sidang ditunda, terpaksa minggu depan surat itu kami sampaikan,” ungkap pengacara muda yang tergabung dalam Samaratul Fuad and Partener, yang menjadi tim kuasa hukum terdakwa.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sidangsidang yang lainnya. Hampir seluruh sidang di PN Padangy ang akan digelar pada hari Kamis (3/1) juga terpaksa ditunda.

Sebagaimana diketahui pada surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Jarot Faisal dan Zulrahimah pada sidang sebelumnya, diketahui bahwa kasus ini terjadi pada hari Kamis, 1 November 2012 lalu sekitar pukul 10. 00 wib bertempat di batas tanah PT KAI Sumbar di dekat Basko Hotel jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat kecamatan Padang Utara. Untuk mengetahui batas tanah antara PT KAI dengan pihak Basko, pada tanggal 1 November 2012 sekitar pukul 10.00 Wib, PT KAI memasang pagar yang terdiri dari 17 batang besi rel dan mendirikan juga plang nama dan kemudian di cor dengan semen. Maksud pemasangan pagar ini adalah untuk memperjelas batas antara PT KAI Sumbar dengan pihak Basko.

Namun ternyata sore harinya, pagar yang baru dipasang PT KAI Sumbar tersebut ternyata sudah tidak ada lagi alias sudah dibongkar.

Akibat pembongkaran ini, PT KAI mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 Milyar rupiah.(h/hel)

IMBAUAN WABUP

Kemenag Harus Jadi Penyejuk Umat PASBAR, HALUAN — Wakil Bupati Pasaman Barat, Syahrul Dt. Marajo ingatkan setiap aparatur pemerintah, seperti di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat, agar selalu meningkatkan kualitas, kuantitas pengabdian sekaligus memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Kementerian Agama, katanya, bukan hanya sebatas satu dari sekian jumlah lembaga pemerintah di tanah air, tapi memiliki peranan penting di tengah umat. Banyak kegiatan yang ditumpukan kepada Kementerian Agama bersama keluarga besar institusinya.

Penegasan sekaligus harapan ini disampaikan Syahrul Dt. Marajo, pada puncak peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-67 tingkat Pasaman Barat di komplek lembaga pemerintah itu, Jalan M. Natsir Simpang Ampek, Kamis (3/12) kemarin.

“Kita tidak menyangkal, di tengah kemajuan arus informasi, keterbukaan dan dampak reformasi saat ini, cukup banyak kritikan, pandangan, dan pernyataan dari berbagai pihak. Di sisi lain, Kementerian Agama melalui berbagai program kerjanya dan kegiatannya cukup banyak memberikan bantuan, saran dan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa”, katanya.

Sejalan dengan hal itu, ulas Syahrul lagi, apalagi hari ini seluruh keluarga besar Kementerian Agama secara nasional merayakan peringatan hari lahir ulang tahun ke 6.

Peringatan hari kelahiran Departemen Agama di masa lalu harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pengabdian setiap warga Kementerian Agama, terutama di Pasaman Barat ke depan.

Hj. Suatri, pensiunan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas pada kesempatan itu menyampaikan, yang patut menjadi komitmen bagi segenap aparatur Kementerian Agama Pasaman Barat ke depan adalah, sejauh mana mereka bisa meningkatkan kualitas pengabdian dan melaksanakan tugasnya secara maksimal sekaligus profesional.

Sejalan terjadinya pergantian tahun, sekitar dua bulan lalu umat Islam memperingati hari lahirnya tahun hijriyah, dan tanggal 31 Desember 2012 lalu, warga negara di berbagai penjuru negeri merayakan pergantian tahun, dari tahun 2012 menjadi 2013.

Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Abdel Haq, didampingi Ketua Pelaksana HAB, Wafda menyampaikan, peringatan hari lahirnya kementerian agama tahun ini, selama beberapa hari terakhius telah dilaksanakan beberapa jenis lomba, mulai kegiatan siswa, guru, antar madrasah dan antar kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Pasaman Barat.

Tanggal 29 dan 30 Desember 2012 lalu, Kementerian Agama Pasaman Barat melalui Dharmawanita Persatuan unit Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lembah Melintang diutus mengikuti festival qasidah rebana tingkat provinsi di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Padang. (h/gmz)

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Proyek Konservasi Penyu Tak Tuntas PARIAMAN, HALUAN— Pelaksanaan pembangunan sejumlah proyek fisik di Konservasi Penyu Dinas Kelautan Perikanan Kota Pariaman tahun 2012 dengan dana DAK tahun 2012, tak tuntas dikerjakan.

PENGOBATAN GRATIS — Petugas memeriksa warga di tenda pengobatan gratis di Pantai Bungus, Padang, Kamis (3/1). Pengobatan tersebut diadakan oleh TNI dan gabungan dari sejumlah pihak lainnya. RIVO SEPTI ANDRIES

TRAVEL LIAR MARAK

Terminal Sago Sepi PAINAN, HALUAN — Kendaraan angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) di Pessel tidak lagi menjadi idola masyarakat karena kalah bersaing dengan travel liar, pasalnya kendaraan bus sudah banyak yang tidak layak pakai karena sudah tua, sebagian masyarakat merasa kuatir akan keselamatan mereka di perjalanan.

Rendahnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum bus sebagai alat transportasi, kondisi tersebut memberikan imbas terhadap terminal Bus Sago sepi pengunjung, padahal terminal yang cukup besar dan luas tersebut nyaris tidak ada kendaran yang masuk, meskipun ada hanya untuk sekedar parkir kendaraan saja.

Maraknya travel liar yang beroperasi di Pessel tidak saja untuk jurusan Painan-Padang, kendaraan tersebut juga mengambil trayek berbagai daerah diluar Sumbar yaitu, Pekanbaru, Jambi dan Bengkulu, meskipun biayanya agak tinggi namun tetap dipilih oleh masyarakat Ironisnya, tingginya minat masya-

rakat mengunakan travel liar tidak terlepas dari pelayanan yang prima yaitu, antar jemput penumpang sampai kealamat yang dituju, padahal kendaraan tersebut sering terjebak rahazia karena tidak ada izin untuk membawa penumpang, operasi yang dilancarkan petugas tidak membuat pemilik kendaraan merasa jera, melainkan semakin hari travel liar terus bertambah.

Alisma 35 th warga Painan mengatakan, mengunakan travel lebih efesien dan urusannya cepat karena tidak perlu antri di terminal namun cukup menunggu dipinggir jalan saja, apalagi di Pessel saat ini terdapat ratusan kendaraan Tarvel yang lalulalang.

Kepala Dinas Perhubungan Pessel H Yunasri mengatakan, pihaknya telah meminta perusahaan anggutan umum untuk dapat meremajakan kendaraan sesuai dengan kondisi saat ini agar tidak kalah bersaing, namun mereka tidak melakukannya akhirnya kalah bersaing dengan travel liar bahkan banyak pengusaha bus yang gulung tikar. (h/mjn)

SESUDUT Terminal Sago Painan sepi oleh kendaraan angkutan umum. M JONI

Proyek tersebut yakni pembangunan kolam tempat pemeliharaan/bermain penyu besar 2 unit, masing-masing berukuran 178,81 meter persegi dan 603,14 meter persegi terselesaikan 31,04 persen dan pembangunan instalasi air laut 59 persen.

Kepala Dinas Kelautan Perikanan Kota Pariaman, Yanrileza kepada Haluan, Kamis (3/1) membenarkan adanya keterlambatan dari pelaksanaan proyek fisik di lokasi konservasi penyu tersebut. Hanya dua item pekerjaan tersebut yang tak mencapai sasaran dari lima item pembangunan yang dikerjakan di konservasi penyu.

Lima item pekerjaan di lokasi konservasi penyu yaitu pembangunan dua unit kolam berukuran besar sebagai tempat pemeliharaan/bermain

penyu besar. Pembangunan sarana fisik untuk instalasi air laut, pembuatan gazebo dan rumah jaga serta pengadaan kendaraan dinas dan gerbang untuk memasuki kawasan konservasi penyu arah Manggung.

Sesuai dengan kehadiran konservasi penyu di Kota Pariaman, tempat ini berfungsi selain sebagai tempat penangkaran penyu, terutama penyu-penyu langka, juga berfungsi sebagai tempat pembelajaran tentang penyu dan wisata. Tapi karena ada sejumlah item pekerjaan belum selesai, secara praktis fungsinya tentu masih kurang maksimal.

Pelaksanaan proyek fisik yang terfokus di areal konservasi penyu itu, dananya hampir Rp2,9 miliar. Tapi tersandung pembangunan fisik yang tak terselesaikan, dana yang kembali ke kas daerah besaranya hampir Rp1 miliar.

Pekerjaan yang tak tuntas itu akan dilanjutkan tahun 2013 ini, kata Yanrileza.

Konservasi penyu sudah menjadi salah satu ikon kota Pariaman. Lokasi penangkaran untuk penyu-penyu langka di dunia itu, sering menjadi ajang kunjungan bagi tamu-tamu daerah yang berkunjung ke Kota Pariaman, disamping itu juga sebagai tempat penelitian dan pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa tentang penyu.(h/tri)

Kejaksaan Didesak Usut Kasus Penilapan Bantuan Sapi BATUSANGKAR, HALUAN — Ketua Umum DPD Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Sumatera Barat Erdison Mansur mendesak Kejaksaan Negeri Batusangkar memburu penguna anggaran pada proyek bantuan sosial pada Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Budi Daya Sapi Perah di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

“Kejaksaan harus segera memejahijaukan ketua kelompok tani yang telah jelas– jelas mengelapkan dana bantuan sapi tersebut. Ini harus dipertanggung jawabkannya selaku orang yang mengunakan anggaran,” kata Erdison kepada Haluan (4/1) di kediamannya.

Katanya, jika dilihat dari kronologis kejadian, apa yang dilakukan ketua kelompok tani sebagai pelaksana anggaran jelas sebagai tindakan pidana murni mengelapkan dana yang diperbantukan untuk pengadaan sapi ini.

Erdison yang juga tokoh masyarakat Luak Nan Tuo ini menyebutkan, sebagai lembaga yang membawahi usaha peternakan sapi dan kerbau, PPSKI juga berhak mengetahui tentang bantuan sosial yang diturunkan oleh pusat kepada kelompok tani

yang sesuai dengan ketentuan undang – undang.

“Ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pihak Dinas Peternakan setempat, sebagai pengawas anggaran tidak meneliti tentang dokumen pencairan dana oleh kelompok tani.

Apalagi dinas setempat tidak melaksanakan petunjuk pelaksana (Juklak) yang telah diaturkan pemerintah pusat,” ungkap putra Lubuk Jantan ini.

Sebutnya, dinas terkait juga harus ikut bertanggung jawab dengan permasalahan ini karena mereka berfungsi sebagai pengawas penguna anggaran yang telah ditunjuk.

Dan PPSKI tetap akan memantau bantuan negara tentang pengadaan sapi dan kerbau ini di Sumatera Barat.

“Seharusnya, sebagai pengawas pihak Dinas Peternakan harus teliti dan jeli terhadap dokumen – dokumen pencairan dana. Kalau sudah terjadi ini yang bertanggung jawab siapa? Kuncinya penanggung jawab pemakai dana anggaran harus dihadirkan di kejaksaan,” tambah Erdison.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Batusangkar Mardanos yang ditemui Haluan di ruang kerjanya mengatakan, jika kasus dugaan penyelewengan dana bantuan sosial pada

Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Budi Daya Sapi Perah Kelompok Tani Mitra Umega Nagari Tanjung Bonai ini sudah masuk kepada tahap penyelidikan.

“Untuk saat ini kejaksaan sudah memasuki tahap penyelidikan setelah memeriksa beberapa orang saksi, termasuk Kepala Dinas Peternakan Tanah Datar selaku pengawas penguna anggaran,” kata Mardanos.

Ia juga mengakui, untuk masuk ketahap penyelidikan ini, pihaknya akan memanggil beberapa orang saksi lagi termasuk Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat.

“Suratnya baru akan kita kirim, dan informasi yang kita dapat beliau akan memenuhi panggilan kami,” jelas Kasi Pidsus.

Dugaan pengelapan dana bantuan sapi pada Kelompok Tani Mitra Umega Nagari Tanjung Bonai terkuak setelah adanya laporan masyarakat kepada Kejaksaan Negeri Batusangkar.

Dimana, setelah adanya kucuran dana sebesar Rp232 juta kepada kelompok tani, namun sapi yang diharapkan oleh anggota kelompok tidak kunjung tiba. Diduga, dana tersebut di ambil oleh Ketua Kelompok Tani. (h/doy)

Polres Pessel Gelar Rekonstruksi Perampokan Bersenjata PAINAN, HALUAN — Polres Pessel menggelar rekontruksi perampokan terhadap Surya Hamzah (almarhum) oleh tiga orang tersangka. Rekonstruksi berlangsung di halaman Mapolres Pessel Kamis (3/1). Ketiga tersangka itu adalah Ucik, Arhan dan Irwanto.

Kapolres Pessel AKBP Hariyanto Syarifudin melalui Kanit Resum Aiptu Rasman menyebutkan, rekonstruksi diawali ketika Irwanto bersama rekannya Antonius telah bersiap siap di depan Bank BRI Unit Tapan.

Jarak pelaku lebih kurang delapan meter dari BRI. Keduanya berada di dalam mobil Suzuki APV warna biru metalik bernomor polisi B 1834-EVD. Sementara itu, Muhamad Ucik dan Arhan stand by dari arah Tapan dengan kendaraan

roda dua merek Honda Revo warna hitam kiombinasi silver bernomor polisi BH-4156-CG. Keduanya menunggu informasi perintah dari Irwanto dan Anton.

Selanjutnya Surya Hamzah (korban) keluar dari BRI Cabang Tapan setelah mengambil sejumlah uang. Uang itu dibungkusnya dengan kertas kacang warna kuning. Lalu korban menyimpan di dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna merah.

Setelah melihat target berjalan, Irwanto segera menghubungi Arhan dan Ucik via handphone.

“Ada orang bawa uang, motornya vario warna merah, duitnya di simpan didalam jok sepeda motor arah Padang, “ kata Irwanto dalam rekonstruksi itu.

Keduanya segera datang ke depan BRI. Ketika korban be-

rangkat, Ucik dan Arhan membuntuti korban. Irwanto dan Antonius juga memutar APV ke arah Padang meninggalkan BRI tersebut.

Korban yang dibuntuti, sempat singgah di sebuah kedai. Arhan dan Ucik juga berhenti di warung lain yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari kedai tempat korban berhenti. Keduanya tetap mengawasi gerak gerik korban.

Sepuluh menit kemudian, korban kembali melanjutkan perjalan menuju rumahnya dan kedua tersangka dengan sepeda motornya juga terus membuntutinya.

Surya Hamzah sampai depan rumahnya yang beralamat di Sasok Bakir, Tapan. Ia membuka jok motor dan mengambil uangnya. Kemudian Ucik beraksi. Ia turun dari motor dengan membawa sepucuk senjata api merek

Sig Saver P26 Cal 9 MM Made In Germany warna silver. Sedangkan Arhan menunggu diatas motor dengan jarak hanya 2 meter dari korban.

Ucik, meminta uang itu kepada korban dengan posisi saling berhadapan. Korban sempat menyembuyikan uang kebelakang badanya dengan tangan kirinya, dan tangan kanan nya bersiap melawan dengan mengempalkan tinju.

Karena korban tidak mau menyerahkan uang tersebut, maka Ucik langsung menembak korban mengunakan tangan kananya, hingga membuat korban jatuh kebelakang dan tersandar di pagar rumahnya. Dan uang itu dirampasnya dari korban. Setelah menembak dan merampas uang korban, Ucik bergegas menuju motor.

Yandra Maida (istri korban) segera keluar ketika mendengar suara tembakan dan melihat Ucik yang telah menembak suaminya.

Melihat suaminya tertembak, Yandra berteriak minta tolong.

Melihat dan mendengar teriakan istri korban Ucik dan Arhan kabur menuju jalan raya.

Setelah sampai di jalan raya, Ucik dan Arhan memberikan informasi kepada Irwanto dan Antonius terkait aksi mereka.

Jarak Irwanto dan Antonius kira kira lima kilometer dari TKP. Sesampai di tempat Irwanto dan Antonius Ucik dan Arhan pindah ke mobil APV yang tengah stand by itu.

Sedangkan Antonius (DPO) Polres Pessel ini turun, menuju motor. Tersangka Ucik, Arhan dan Irwanto membawa uang dan senjata api arah Padang.(h/har)

>> Editor : Della Syahni

>> Penata Halaman:Rahmi

OPINI 5

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

REFLEKSI DUSTA DAN PEMIMPIN

Mengurai Macet Koto Baru Sekarang atau tak Pernah!

BERITA Harian Haluan edisi kemarin seputar kemacetan pada hari pasar atau hari Senin di Pasar Koto Baru Kabupaten Tanah Datar menyorot kondisi yang seperti tak kunjung terselesaikan bertahun-tahun. Pasar tumpah di Koto Baru dan kemudian dilanjutkan pula di Padang Luar menjelang masuk Kota Bukittinggi, sungguh membuat perlalulintasan Padang Panjang – Bukittinggi yang merupakan jalan nasional sungguh tidak nyaman.

Pada hari-hari tertentu, kemacetan di kedua tempat itu membuat antrean kendaraan dari arah Kota Padang dan arah Kota Bukittinggi mencapai 3 kilometer, yang terjadi dari pagi hingga sore.

Tak pandang bulu lagi yang jadi korban macet berjam-jam.

Mobil ambulans yang harus mengantarkan pasien untuk mendapatkan pertolongan ke rumah sakit di Bukittinggi atau yang mesti dirujuk dari Bukittinggi ke Padang dengan cepat, akhirnya ikut terjebak macet. Sejauh ini memang belum ada kasus yang terdengar bahwa akhirnya pasien meninggal di jalan karena terlambat sampai di rumah sakit.

Dari satu gubernur ke gubernur di Sumatera Barat sejak zaman Hasan Basri Durin, masalah itu sudah diapungkan untuk segera diselesaikan. Tetapi bottleneck antara Aie Angek, Kecamatan X Koto, Tanah Datar sampai ke Jambu Aie Bukittinggi sungguh terlalu panjang untuk disebut bottleneck.

Solusi yang ada saat ini adalah mengalihkan sebagian pengendara ke Batu Palano – Sungai Puar – Aua Kuniang yang dari arah Padang Panjang. Tetapi jalan alternatif satu-satunya itu adalah jalan kabupaten yang kondisi dan kualitasnya tidak memadai untuk semua jenis kendaraan. Dalam kondisi darurat kendaraan bertonase tinggi juga sering ‘mencuri jalan’ ke jalur alternatif itu. Akibatnya kemacetan baru tak terhindarkan di kawasan lereng Gunung Merapi tersebut.

Gamawan Fauzi, gubernur yang hanya empat tahun saja memimpin Sumbar lalu mencari alternatif dengan merealisasikan gagasan lama yang dibuat sejak zaman Hasan Basri Durin, yakni membuka jalur Sicincin – Malalak.

Ruas jalan ini dimaksudkan untuk mengurangi arus dari Padang yang melewati Padang Panjang menuju Bukittinggi atau Payakumbuh. Meskipun belum tentu bisa mengurangi kemacetan, tetapi setidaknya alternatif ini perlu diteruskan mengingat pertumbuhan kendaraan sangat tidak bisa dikontrol oleh pemerintah daerah. Tapi sebagai sebuah opsi untuk mengalihkan kepadatan arus lalu-lintas Padang – Bukittinggi via Padang Panjang atau Solok – Bukittinggi via Padang Panjang dan sebaliknya, ruas Sicincin Malalak membuka juga pusat-pusat pertumbuhan baru di lereng Gunung Singgalang.

Sementara jalan Sicincin Malalak masih dalam tahap penyempurnaan (kini sejumlah jembatan dan pembebasan lahan masih mengendala) maka bagaimana mengurai pusat kemacetan di Koto Baru dan Padang Luar sudah waktunya jadi pembahasan serius Pemprov Sumbar, Pemkab Tanah Datar dan Pemkab Agam.

Pasar Koto Baru dan Padang Luar sudah menjadi pusat grosir hortikultura di Sumatera Tengah. Produk pertanian di sekeliling Merapi dan Singgalang memang diangkut ke pasar itu untuk kemudian dibawa oleh para pedagang grosir ke kota-kota lain di Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Menilik kepada keseharian di Koto Baru dan Padang Luar itu, ternyata tidak bisa disalahkan para pedagang sayur mayur itu apalagi petani yang membawa hasil taninya sebagai sumber kemacetan.

Para petani pembawa sayur mayur dari berbagai nagari di sekeliling pasar tradisional itu, terlihat tidak banyak terlibat dalam masalah kemacetan itu. Begitu pula tidak seorang pedagangpun yang melakukan tawar menawar di badan jalan. Mereka bertransaksi tanpa menyentuh aspal jalan. Justru, truk dan kendaraan pengangkut barang yang disewa pembeli yang paling banyak menyumbang kemacetan terbesar di lokasi itu. Betapa tidak, puluhan kendaraan pengangkut barang dari Riau, Jambi, Kota Payakumbuh dan daerah lainnya di Sumbar sengaja memarkirkan kendaraannya di sepanjang jalan, kiri kanan. Inilah pangkal balanya. Para sopir truk pun berputar arah kadang di jalan yang sempit itu pula karena memang tidak ada tempat lapang untuk berputar arah.

Deretan kendaraan inilah yang memicu macet. Selain itu, aktivitas pembeli dan penyedia jasa pengangkut barang yang tidak putusputusnya menyeberang jalan secara silih berganti, juga menghambat arus lalu lintas. Seperti juga di Jakarta, polisi pun tidak bisa berbuat banyak apabila macet sudah mencapai tiga kilometer. Tak ada yang bisa dilakukan oleh polisi lalu lintas selain menggeleng-gelengkan kepala sebab mereka tidak bisa ‘membuang’ sebagian arus kendaraan itu ke jalan lain.

Oleh karena ini sudah jadi masalah menahun, seyogianya ada pembicaraan serius antardaerah dan antardinas yang dapat memecahkan masalah ini. Kalau tidak, dari hari ke hari kemacetan ini akan semakin mengular. Dan bukannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan membuat pemerosotan ekonomi karena akan sampai pada situasi ekonomi biaya tinggi.

Antara lain yang bisa dikedepankan adalah membebaskan bangunan di samping stasiun KA Kotobaru. Mesti ada pembicaraan yang mendalam antara Pemprov Sumbar dengan Kementerian Perhubungan dan pihak PT KAI. Andai bangunan eks stasiun yang kini disewakan kepada masyarakat itu dibebaskan, maka jalan di Kotobaru itu bisa diperlebar.

Ini memerlukan keberanian gubernur untuk ‘menjemput bola’ bersamasama Bupati Tanah Datar dan Bupati Agam. Kemacetan di Padang Luar mungkin bisa diurai dengan meningkatkan kelas jalan Kotobaru – Batu Palano – Aur Kuning – Tanjung Alam menjadi jalan kelas III. Atau mencarikan lahan untuk relokasi Pasar Padang Luar. Jika pasar itu direlokasi dan disediakan sebuah terminal truk, maka kawasan itu akan terbebas dari kemacetan menahun.

Masalahnya, apakah harus kita tunggu setahun, dua tahun atau bertahun-tahun lagi?

Angie mengaku jadi korban dari justice collaborator Atau justice calculator?

PPATK siap usut rekening gendut anggota Banggar DPR Yang dibanggar siap-siap diet ya…

PEMBERITAHUAN SETIAP artikel/opini yang dikirim ke Redaksi Haluan, panjang tulisan minimal 1.000 words (kata) dan maksimal 1.350 words (kata).

Hendaknya artikel tak dikirim secara bersamaan ke media lain yang terbit di Kota Padang. Setelah 15 hari jika artikel tak dimuat, maka tulisan tersebut kami nilai tak layak muat. Terima kasih.

Terbit Sejak 1948 Pendiri H. Kasoema

Penerbit: PT Haluan Sumbar Mandiri (Haluan Media Group). SIUPP No 014.SK.Menpen.SIUPP A.7 1985 tanggal 19 November 1985.

Dusta Versus Pemimpin Oleh:Zulhendri Hasan,SH,MH. Praktisi Hukum & Ketua LKBH (Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (LKBH BPP HIPMI)

M

ENURUT agama Islam setiap orang adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban, mulai pemimpin dari kepala keluarga sampai kepala negara.

James Madison mengatakan: “The truth is that, all men having power ought to be mistrusted (James Madison 1751-1836)” James mengatakan kepada bangsanya dan kepada dirinya untuk tidak mudah percaya kepada orang yang sedang berkuasa yaitu pemimpin.

Karena enaknya berkuasa, seseorang pemimpin tak segan dan tak malu lagi untuk berdusta. Padahal dusta pemimpin adalah awal dari malapetaka. Sekali seorang pemimpin berdusta, dia akan terus berdusta untuk menutupi dusta berikutnya. Gengsi dan sombong menghalanginya untuk mengakui kekhilafannya.

Runtuhnya Uni Sovyet dan negara-negara komunis di Eropa Timur menjelang akhir abad XX, termasuk jatuhnya Presiden Tunisia-Zine elAbidine Ben Ali 14 Januari 2011 dan Presiden Mesir Husni Mubarak, 11 Februari 2011 yang lalu, karena mereka selaku pemimpin bergelimang dusta.

Agar para pemimpin negeri ini tidak menjadi pendusta permanen, maka dengan berlalu tahun 2012 dan mengawal tahun baru 2013, sebagai insan berakal sudah pada tempatnya para pemimpin negeri ini merefleksikan apa yang telah mereka buat selama ini, karena manusia pada dasarnya tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.

Sabda Rasulullah SAW: “Tidak ada yang dapat menolak taqdir Allah ta’ala, selain do’a. Tidak ada yang dapat menambah umur seseorang selain perbuatan baik.”

(HR Tirmidzi 2065) Untuk merefleksikan diri kearah yang lebih baik lagi, hendaknya para pemimpin negeri ini menginsyafi 4 hal, Pertama, apakah selama ini perkataan dan perbuatan sudah seiring, sebagaimana, firman Allah SWT “Hai orangorang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu perbuat?”

Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apaapa yang tidak kamu kerjakan (Ash-Shaff 2-3).

Seorang pemimpin memang harus bicara dan bersikap tegas karena kebenaran dan bukan kepentingan.

Sebagaimana sebaliknya yang pernah dilakukan Ronald Reagen, yang sering dikatakan “I said what I thought,

and I did what I said” dimana tindakannya yang mengintervensi urusan dalam negeri negara-negara Timur Tengah (dikenal juga dengan Iran Gate) adalah sebuah “blunder” yang menuai kecaman dari manamana. Prinsip punya tapi sayang penerapannya tidak berdasarkan kebenaran atau kepatutan.

Kedua, menegakan dan menjunjung tinggi kebenaran

dan keadilan, falsafah Minang mengatakan “Kemenakan beraja kepada mamak, Mamak beraja kepada penghulu, Penghulu beraja kepada mufakat, Mufakat beraja kepada kebenaran dan kebenaran tegak dengan sendirinya”.

Sesungguhnya kebenaran ada pada falsafah setiap bangsa dan agama. Kebenaran terletak di sanubari manusia yang bersih, yang akan selalu

berontak melawan kebathilan dan kezhaliman, sekalipun dirinya sendiri yang melakukan. Sanubari seseorang pasti akan meragukan kemampuan dan kejujuran pemimpin, jika sang pemimpin “tidak tahu apa yang benar dan tidak tahu apa yang adil” lagi-lagi ditemukan dalam falsafah Minang “tiba di perut dikempeskan, tiba di mata dipicingkan, tiba di dada dibusungkan” konsekuensinya yang dapat dipahami bak bunyi pantun “setali pembeli kemenyan, sekupang pembeli ketaya, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya.”

Ketiga menjadi pelayan, pemimpin wajib memegang teguh amanah artinya seorang pemimpin harus meletakkan sesuatu pada tempatnya, profesional, proporsional dan bertanggung jawab atas jabatannya (Who is doing what, where, when and how).

Dan yang terakhir atau keempat, setiap pemimpin mempunyai kewajiban berperan sebagai pendidik atau suri teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya, termasuk berkewajiban mencerdaskan dan membuat orang-orang menjadi baik, sehingga kesalahan dalam memimpin dapat diminimalkan, mudah-mudahan para pemimpin kita dapat mengamalkan keempat hal tersebut, sehingga terhindar dari kebohongan yang terus menerus.

Seandainya akan berbohong juga maka berbohonglah seperti kata Bung Hatta “istri saya adalah perempuan yang tercantik di dunia”.

082390765000

Pembayaran Insentif Guru Mengaji di Pessel Bermasalah Yth Bapak Bupati Pessel. Kami ingin sampaikan keluhan kami guru mengaji. Karena kami sudah dirugikan pihak kantor Camat dan kantor KUA Lengayang. Nama kami ada di daftar nama penerima insentif. Tapi undangan/panggilan tidak dibuat untuk kami agar kami tidak thau. Ini banyak terjadi pada kawan-kawan kami. Ada yang tidak guru mengaji tapi dapat insentif. Ini bukan fitnah. Silahkan bapak cek ke lapangan.

Satu lagi pak, apakah dana yang tidak sampai pada kami itu kembali ke kabupaten atau habis “dimakan” pihak kantor camat dan KUA Lengayang? Ini harus ditertibkan supaya kami tidak dirugikan lagi. Kami tidak sudi punya pemimpin yang rakus. Rakyat kecil jangan dibodohi terus. +6285364914***

Enyahkan Korupsi dari Bumi Indonesia MENGAMATI proses persidangan Angelina Sondakh membuat kita makin menyadari betapa beratnya persoalan yang dihadapi bangsa ini. Kita hanya bisa berharap, Angie mau memberi kesaksian secara jujur dan membuka semua persoalan yang diketahuinya sehingga kasus korupsi bisa dienyahkan dari Tanah Air tercinta. +6285376151***

Eksekutif dan Legislatif tak Taat Tugas, APBD Bermasalah Pantas, APBD Solsel gagal ditetapkan. Legislatif dan eksekutifnya banyak tidak taat tugas. Kareka banyak berorientasi dan berupaya bagaimana bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pribadi.

Pembelian barang kantor di mark-up. Perjalanan dinas dibuat fiktif. Uang diterima, tapi yang bersangkutan tidak pergi. Anggota DPRD sibuk reses atau jadi donatur tambang. Tiada orientasi mengejar ketertinggalan dari daerah pemekaran lain. +6281363123***

Kenapa jalur TdS di Dharmasraya Belum Diperbaiki?

Yth, Bapak Bupati Dharmasraya. Kenapa jalur Tour de Singkarak (TdS) yang akan melewati jalur lingkar Dharmasraya belum juga diperbaiki? Contohnya jalur dari Ampalu ke Sungai Rumbai yang lebih bagus untuk ditanam padi. +6282170900***

Baznas Agam Terbitkan Jadwal Salat yang Salah Yth. Ketua Baznas Agam. Tahun 2012 yang lalu jadwal salatnya salah.

Tahun 2013 ini jadwal salat yang tertera pada kalender Baz Agam juga salah. Waktunya lebih cepat 10 menit dibanding jadwal salat yang dicetak lembaga lain. Beda 10 menit untuk mengumandangkan azan bukanlah sebentar. Kalender dengan jadwal salat salah ini sudah tersebar di masjidmasjid di Kabupaten Agam. Apa maksudnya? +6281374234***

Kasus Kecelakaan Anak Hatta Rajasa Ada beberapa TV yang menyiarkan berita tentang kasus kecelakaan lalulintas anak bungsu Bapak Hatta Rajasa berkali-kali dengan berita yang sama. Disini terkesan sepertinya ada unsur kebencian terhadap keluraga Bapak Hatta Rajasa. Kalau saja isi beritanya berbeda, bisa masuk akal. Tetapi ceritanya itu ke itu juga.

Jadi seperti orang benci dan mengutik-utik terus kelemahan orang.

Coba beritakan juga kasus yang sama, tetapi dari isi atau uraian yang lain. Jadi kelihatan objektif. Jangan itu ke itu terus sampai berkali-kali. Masyarakatpun bosan mendengarnya. Terkesan TV nya tidak punya bahan berita alias pemalas dan asal-asalan. Demikian semoga mendapat perhatian dan jangan menyusahkan orang yang sedang susah. +6281266844***

Pemimpin Umum: H. Basrizal Koto, Wakil Pemimpin Umum/Penanggungjawab: Zul Effendi, Pemimpin Redaksi: Yon Erizon, Pemimpin Perusahaan: Syafarudin Ariansyah. Dewan Redaksi : H. Basrizal Koto, H. Desfandri, H. Hasril Chaniago, Zul Effendi, Yon Erizon, Syafarudin Ariansyah, Ismet Fanany MD, Eko Yanche Edrie, Syamsu Rizal, Redaktur Pelaksana: Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal, Koordinator Minggu: David Ramadian, Litbang dan Online Media: Eko Yanche Edrie, Sekretaris Redaksi: Silvia Oktarice, Koordinator Liputan: Rudi Antono, Redaktur: Afrianita, Atviarni, Dodi Nurja, Nova Anggraini, Rahmatul Akbar. Asisten Redaktur: Devi Diani, Meidella Syahni, Reporter Padang: Ade Budi Kurniati, Nasrizal, Perwakilan Bukittinggi: Haswandi (Plt Kepala) Jon Indra (Non-Aktif), Syamsuardi S, Ridwan, Pariaman/Padang Pariaman: Dedi Salim, Trisnaldi, Payakumbuh/Limapuluh Kota: Zulkifli, Syafril Nita, Sri Mulyati, M Siebert, Pasaman:Atos Indria, Ahdi Susanto, Welina, Agam: Miazuddin, Kasra Scorpi, Padang Panjang: Iwan DN, Rian Syair, Tanah Datar: Yuldaveri, Emrizal, Aldoys, Pasaman Barat: M. Junir, Gusmizar, Pesisir Selatan: Sabrul Bayang, M. Joni, Haridman, Kabupaten Solok/Kota Solok: Syamsuardi Hasan, Riswan Jaya, Alfian, Almito, Marnus Chaniago, Solok Selatan: Icol Dianto, Sawahlunto: Fadilla Jusman, Sijunjung: Azneldi, Dharmasraya: Maryadi, Ferry Maulana, Biro Jakarta: Syafril Amir, Jamalis Jamin, Surya, Biro Riau: Moralis, Biro Kepri: M Sahdan Tim Kerja Usaha: Efri Hanter (Kabag Sirkulasi), Yursil Masri (Manajer Keuangan), Andiyanto (Koord Asongan), Yunasbi (Kabag Iklan), Tata Letak/Desain: David Fernanda, Nurfandri, Rahmi, Syamsul Hidayat, Jefli, HRD : Desmasari, Umum : Nurmi, Kasir : Desy, TI : Teguh. Manajer Cetak: Mardius Caniago, Pra Cetak : Sawal Marjuni HRP, Mai Hendri, Cetak : Mardianto (Koordinator), Afandi, Rudi Kurniawan, Jecky Jekcson.

Haluan Media Group: CEO H.Basrizal Koto, Direktur: H Desfandri. Kantor Jakarta: Graha Basko, Jln. Kebun Kacang XXIX No.2A Jakarta Pusat 10240. Telp. (021) 3161472, 3161056 Fax. (021) 3915790, Iklan dan Sirkulasi: (0751) 4488700, Alamat Redaksi/Bisnis: Komplek Bandara Tabing, Jl Hamka Padang. Telp. (0751)4488700, 4488701, 4488702, 4488703, Fax (0751) 4488704 Email: haluanpadang@gmail.com, redaksi_haluan@yahoo.com, website: http/harianhaluan.com, Harga Langganan/iklan: Harga langganan bulanan dalam kota Padang Rp57.000, Harga eceran Rp2.500,- Tarif iklan: Tarif Iklan: Display FC halaman satu: Rp50.000/mm kolom, Display BW halaman satu: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam FC: Rp35.000/mm kolom, Display halaman dalam BW: Rp17.500/mm kolom, Iklan SC :Rp25.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat FC: Rp15.000/mm kolom, Sosial/Ucapan Selamat BW: Rp10.000/mm kolom, Dukacita: Rp10.000/mm kolom, Iklan kolom (maks 300 mmk) FC: Rp15.000, Iklan Kolom (maks 300 mmk) BW: Rp10.000, Advertorial FC: Rp40.000/mm kolom, Advertorial BW: Rp25.000/mm kolom Bank: BRI Cabang Padang Rek No: 0058-01-001430-30-8, Bank Nagari Cabang Utama Padang Rek No: 1008.0103.00009.1 PT Haluan Sumbar Mandiri Dicetak oleh Unit Percetakan PT Haluan Sumbar Mandiri Padang. Klik http://www.harianhaluan.com >> Editor : Syamsu Rizal

>> Penata Halaman : Jefli

6 NASIONAL

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

NOTES

BANJIR DKI — Warga menyelamatkan keluarga mereka saat banjir merendam rumah mereka di Kampung Poncol,Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,Jakarta Selatan,Senin.

Rizky Muhammad PADA 4 Janurai 1998, Teuku Rizky Muhammad dilahirkan di Jakarta. Dia merupakan aktor dan penyanyi berkebangsaan Indonesia Kariernya dalam dunia entertainment diawali dalam film Musikal Laskar Pelangi pada tahun 2010-2011. Di tahun 2011 Rizky mulai bermain di layar lebar yang berjudul “5 Elang” sebagai Anton. Dia juga merupakan anggota grup boy band Coboy Junior. Saat ini Rizky sedang terlibat dengan sinetron Hanya Kamu. (h/wki)

LINGKAR Angie: Saya Cuma Disuruh JAKARTA, HALUAN — Angelina Sondakh menjelaskan perannya sebagai koordinator pokja anggaran di Kemenpora dan Kemendikbud, tidak memiliki wewenang mengubah atau mengganti atau menambah apa yang diputuskan dalam rapat dengar pendapat (RDP).

Pernyataan terdakwa kasus korupsi Wisma Atlet itu disampaikan saat membacakan pleidoi atau nota pembelaan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1). “Saya hanya sebagai pembawa berita, tukang suruh, tukang lapor keputusan rapat,” kata Angelina, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (3/1).

Wanita yang akrab disapa Angie itu melanjutkan, “Dalam tugas saya sama seperti tugas anggota pokja lain untuk mewakili seluruh anggota Komisi X, semua keputusan dalam RDP dan harus disetujui pemerintah dan DPR,” tukas Angie. Angie dituntut pidana penjara selama 12 tahun, ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan penjara serta membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan 2,35 juta dolar AS. Angie dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai anggota badan anggaran dalam proses penggiringan anggaran dari Grup Permai untuk proyek Wisma Atlet di Kemenpora dan pengadaaan sarana di Kemendiknas. (h/rol)

Bolos, Puluhan PNS Dijemur JAKARTA, HALUAN —Ini peringatan bagi Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemerintah yang malas. Sebanyak 26 PNS dijemur di bawah terik matahari dan dilarang mengenakan topi gara-gara membolos di awal kerja kemarin.

Puluhan aparat pemerintah ini diciduk dari tempat kerja masing-masing oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja. Nama mereka telah terinventarisir Badan Kepegawaian Daerah sehari sebelumnya saat kedapatan memperpanjang libur tanpa ijin atasan di awal kerja Rabu, 2 Januari 2012. “Ini memalukan korps pegawai,” kata Ketua Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar Trinanda, Kamis (3/1).

Puluhan pegawai ini digiring keluar sekitar pukul 12.00 WIB. Mereka berjajar di halaman tanpa pelindung muka. Sesekali pegawai pemerintah ini diminta berbaris layaknya peserta gerak jalan.

Selain menahan panas selama satu jam, mereka juga harus menahan malu karena menjadi tontonan pegawai lainnya dari dalam kantor. Beberapa pegawai bahkan berceletuk nyinyir menyaksikan rekan-rekannya dihukum.

“Biar tahu rasa, kawannya kerja malah enakenakkan di rumah,” kata seorang staf pegawai.

Trinanda sendiri menyebut ulah para pegawai ini keterlaluan. Sebab setelah menikmati libur akhir tahun dan cuti bersama, mereka masih menambah jadwal libur di rumah.

Hukuman dijemur dianggap tepat untuk melengkapi catatan sanksi kepegawaian yang diberikan.

Para pegawai itu, menurut Trinanda berasal dari sejumlah instansi. Diantaranya adalah Dinas Pendidikan, Dinas Catatan Sipil, dan Dinas Komunikasi Informasi dan Pariwisata Daerah. Mereka tercatat saat BKD melakukan pemeriksaan presensi di hari pertama kerja kemarin.

Trinanda menegaskan hukuman bagi para PNS nakal ini cukup berat. Sebab mereka juga dipastikan menerima sanksi dari Inspektorat berupa penundaan kenaikan pangkat dan mutasi sesuai Peraturan Pemerinah Nomor 53 tahun 2012 tentang Disiplin Kepegawaian. (h/tmp)

ROL

TEMUAN PPATK DI HAMBALANG

Ada yang Terima Duit Miliaran JAKARTA, HALUAN-Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) telah menelusuri harta tersangka maupun saksi yang dicegah ke luar negeri dalam kasus korupsi pembangunan sarana olahraga di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor.

Ketua Pusat Pelaporan, M. Yusuf, mengatakan, satu orang yang dicegah ke luar negeri diduga ikut menerima sejumlah uang dalam bentuk tunai maupun surat berharga. “Jumlahnya sampai miliaran rupiah,” kata Yusuf di kantornya, kemarin.

Yusuf menolak menyebutkan identitas tercegah kasus Hambalang tersebut. Ia tak membantah

atau membenarkan jika yang dimaksud adalah Andi Zulkarnain Mallarangeng, adik mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng. Tapi, Yusuf memastikan harta Zulkarnain telah diselisik.

Kasus Hambalang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng dan pejabat pembuat

komitmen proyek Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Keduanya diduga menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan proyek berbiaya Rp 1,007 triliun tersebut.

Dalam surat pencegahan ke luar negeri Komisi Pemberantasan Korupsi tertanggal 3 Desember 2012, tercantum nama Zulkarnain alias Choel Mallarangeng dan M. Arief Taufiqurrahman, mantan Direktur Operasional PT Adhi Karya.

Pusat Pelaporan, kata Yusuf, baru menemukan penerimaan duit tunai dan surat berharga.

Data itu telah diserahkan ke KPK. Ia menegaskan lembaganya siap bekerja sama dengan KPK untuk mengusut hubungan transaksi tersebut dengan proyek Hambalang. “Kami belum mene-

mukan asal-usul uang itu maupun surat berharganya. Itu tugas KPK untuk mendalami,” ujarnya.

Pusat Pelaporan juga mengirimkan sepuluh hasil analisis transaksi mencurigakan sejumlah pejabat, kontraktor, dan subkontraktor proyek Hambalang.

“Di antaranya ada yang menerima upeti,” kata Yusuf.

Proyek Hambalang dikerjakan PT Adhi Karya dan Wijaya Karya. Proyek ini lantas memiliki puluhan subkontraktor. Kontraktor tersebut di antaranya PT Dutasari Citralaras. Athiyyah Laila, istri Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, menjadi komisaris Dutasari. Mantan Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin, berkali-kali mengatakan Anas terlibat proyek

Penyelewengan Dana Haji Sudah Semakin Terang JAKARTA, HALUAN — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyambut baik temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang melaporkan kepada KPK terkait adanya dugaan penyalahgunaan Dana Ibadah Haji di Kementerian Agama.

Pihaknya menganggap temuan PPATK makin menguatkan temuan mereka sebelumnya yang sudah cukup lama dilaporkan kepada KPK. Wakil Koordinator ICW Ade Irawan mengatakan dengan adanya temuan PPATK belum lama ini makin menguatkan dugaan bahwa benar telah terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana ibadah haji selama ini. “Bagi ICW ini sudah terendus sejak lama dan beberapa temuan kami sudah kami serahkan kepada KPK, tapi tidak pernah ditindaklanjuti sampai sekarang. Nah dengan adanya temuan PPATK ini tentu makin menguatkan dugaan kami bahwa memang terjadi penyelewengan dalam pengelolaan dana-dana haji tersebut,” ujar Ade saat dihubungi di Jakarta, Kamis (3/1).

Menurut dia beberapa hal yang patut dicurigai antara lain mahalnya biaya haji yang menurut ICW disebabkan karena tidak optimalnya pengelolaan dana setoran awal dari calon jamaah haji yang bila dikelola dengan baik, dana awal ini bisa menjadi pengurang komponen biaya penyelenggaraan haji yang harus ditanggung jamaah.

Selain itu mahalnya biaya haji karena tidak jelasnya pembagian komponen biaya yang harus ditanggung jamaah dan biaya penyelenggaraan yang dibayar pemerintah melalui APBN dan APBD. “Sering dijumpai, biaya penyelenggaraan seperti administrasi, transportasi dan honor petugas penyelenggara haji, masih disubsidi oleh jamaah.

Ini menyebabkan biaya haji menjadi semakin tinggi,” jelas Ade lagi.

Belum lagi dalam praktik ditemukan pemborosan atau markup harga-harga barang dan jasa untuk keperluan ibadah haji.

“Harga yang dibayarkan untuk transportasi, akomodasi, pemondokan dan katering tidak wajar, cenderung lebih tinggi dari harga normal,” imbuh Ade. Selain itu menurut Ade dugaan penyelewengan juga terjadi dalam pengelolaan Dana Tabungan Haji, yang masih membuka celah kecurangan. Sistem antrean yang awalnya ditentukan berdasarkan masuknya setoran awal calon jamaah, bisa saja diserobot oleh oknum tertentu yang bersedia membayar sejumlah uang, atau oknum pejabat yang ingin didahulukan.

Karena itu, ICW mendorong KPK untuk segera mengambil langkah penindakan untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. “KPK tidak bisa lagi hanya fokus pada pencegahan saja, tetapi terutama penindakan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa ke depannya,”

pungkas Ade.

Hambalang Anas selalu menyangkal tudingan Nazaruddin.

Juru bicara KPK Johan Budi S.P. enggan menanggapi temuan Pusat Pelaporan. “Itu sudah materi perkara,” katanya. Menurut Johan, lembaganya pasti menindaklanjuti setiap laporan dari Pusat Pelaporan. Tapi, KPK belum bisa memutuskan keterlibatan Choel dalam kasus Hambalang Komisi antikorupsi ini masih membutuhkan waktu untuk mendalami peran Choel.

“Kemungkinan minggu ketiga Januari, Choel akan diperiksa,” katanya.

Keluarga Mallarangeng belum mau menanggapi temuan Pusat Pelaporan. Dalam beberapa kesempatan, Choel membantah terlibat kasus Hambalang. (h/dn/tmp)

Putra Hatta Rajasa tidak Ditahan

Sudah Lama Terpisah, politisi PKS yang kini duduk di Komisi VIII DPR RI, Naaser Djamil, Kamis (3/1), menyatakan temuan PPATK terkait adanya penyelewengan dana penyelenggaraan ibadah haji patut menjadi pintu masuk yang baik bagi KPK untuk membongkar seluruh praktik bancakan anggaran haji yang sudah berlangsung lama dan dilakukan secara sangat rapih serta melibatkan banyak pihak secara bersamaan. Itu dilakukan baik di internal Kementerian Agama maupun pihak luar.

Menurut dia, korupsi dana haji adalah praktek lama yang sudah jadi rahasia umum di masyarakat yang dilakukan secara sangat rapih dan sistematis serta berjaamaah.

“Maka itu saya bilang bagus kalau PPATK yang menyatakan ini.

Sebagai pintu masuk untuk diusut.

Karena ini praktek lama yang dilakukan secara berjamaah dan dibungkus denhgan sangat rapih oleh mereka yang diuntungkan dengan dana haji ini,” ujar Naser.

Ia bahkan menemukan bagaimana dana haji ini menjadi bancakan banyak pihak baik di internal Kementerian Agama maupun di luar yang diajak bekerja sama. “Jadi sebagai praktek lama yang jarang sekali disentuh, baik sekali temuan PPATK ini ditindaklanjuti oleh KPK agar praktek ini segera berakhir,” jelas dia. (h/mtv)

JAKARTA, HALUAN — Meski berstatus sebagai tersangka, namun penyidik enggan melakukan penahanan maupun mencekal Rasyid Amrullah Rajasa, 22. “Tidak semua yang berstatus tersangka langsung ditahan. Penahanan itu subyektif dan tergantung penyidik,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto, Kamis (3/1).

Putera bungsu Menteri Kordinator Perekonomian Hatta Rajasa ini diketahui masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan. Tersangka akan kembali diperiksa setelah kesehatannya pulih.

Kata dia, pemeriksaan lanjutan terhadap tersangka sepenuhnya kewenangan penyidik dan nantinya hasil keterangan yang dihimpun akan menentukan proses hukum selanjutnya. “Ini masalah penyidikan, kita tunggu saja nanti,” katanya.

Pihaknya juga tidak mencekal Rasyid mengingat keluarga tersangka sudah memastikan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. “(Pencekalan) tidak sampai sejauh itu. Kan keluarga tersangka sudah menyerahkan semuanya kepada polisi,” jelas Rikwanto.

Diskriminatif Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Laode Ida, Jakarta, Kamis, aparat penegak hukum dinilai berkontribusi besar dalam menciptakan diskriminasi dalam penegakan hukum.

Semakin tinggi jabatan atau kekuatan finansial seseorang yang terlibat masalah hukum, semakin istimewa pula perlakuannya oleh aparat. Namun sebaliknya, rakyat jelata apalagi miskin, pasti akan disepelekan dan atau diberi sanksi berat. “Kasus penabrakan di jalan tol Jagorawi dua hari silam yang melibatkan putra Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa merupakan kasus terbaru yang jadi bukti tak terbantahkan untuk meyakinkan pernyataan di atas,” kata dia Dalam kecelakaan tersebut, dua orang yakni Harun, 58, dan Raihan, 14 bulan, tewas. Selain itu ada korban yang menderita luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Laode tetap mengapresiasi respon Hatta Rajasa yang berterus terang atas keterlibatan putranya sebagai pelaku penabrakan. Ia lantas menyambangi langsung rumah dan keluarga korban. “Kita pun perlu beri apresiasi pada Pak Hatta atas sikapnya itu. Jika tidak, mungkin pihak polisi akan terus menutup-nutupi kejadian itu,” tukasnya. (h/mtv)

Perempuan Dilarang Duduk Ngangkang JAKARTA, HALUAN — Pemerintah Kota Lhokseumawe secara resmi mengeluarkan peraturan melarang duduk ngangkang bagi perempuan yang berboncengan di atas sepeda motor. Pelaksanaan itu untuk diklaim sebagai visimisi Wali Kota Lhokseumawe dalam menegakkan syariah Islam kafah di kota itu. “Kalau bicara

kafah, itu kan harus dalam semua dimensi kehidupan, baik adat, ibadahnya, maupun muamalahnya,” ujar Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Dasni Yuzar, Kamis kemaren.

Dia juga menambahkan, pelaksanaan itu adalah bagian dari perintah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keisti-

mewaan Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), dan Qanun (Perda) Nomor 14 tahun 2003 tentang Syariah Islam di Aceh. “Rujukan hukum jelas, tidak ada kendala di Aceh.

Syariah Islam di Aceh bersamaan dengan adat istiadat Aceh,” katanya. Dasni lalu menunjuk

beberapa kebiasaan, seperti menutup toko menjelang Jumat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan Qanun Nomor 14 Tahun 2003.

Alasan pelarangan ini, kata Dasni, sederhana. Selama ini, seorang perempuan yang duduk ngangkang di atas sepeda motor cenderung memperlihatkan ben>> Editor : Dodi Nurja

tuk tubuh bagian belakangnya kepada umum. Apalagi, kata dia, jika perempuan itu mengenakan celana ketat. “Pengendara di belakang perempuan itu jadi ikut berdosa karena dia membayangkan lekuk tubuh perempuan di depannya,” kata Dasni lagi.

DPR sudah menyesalkan adanya peraturan itu. (h/tmp) >> Penata Halaman : Irvand

SAMBUNGAN 7

JUMAT, 4 JANUARI 2013 22 SHAFAR 1434 H

Mau Menyerah ................ Dari Halaman. 1 mang, Kabu-paten Agam, untuk menyerahkan diri secara baik-baik kepada polisi terdekat.

Ajakan itu diterima Dovit Roviko. Sebelum eksekusi penyerahan diri laksanakan, Dovit Roviko dan orang tuanya membuat kesepakatan agar dirinya dipertemukan di kawasan Panorama Baru, Kota Buktinggi. Dovit Roviko meminta hanya 2 anggota polisi yang boleh menjemput dirinya.

“Dovit Roviko rencananya akan menyerahkan diri setelah dibujuk orang tuanya, tetapi saat proses penyerahan diri berlangsung, Dovit Roviko malah kabur lagi dan sempat terjadi kejar-kejaran dengan petugas kepolisian,” ungkap AKP Jeffrizal Jarrun kepada Haluan, Kamis (3/1) sore.

Dovit Roviko kabur memasuki hutan yang berada di kawasan

Panorama baru Kota Bukitinggi.

Petugas kepolisian yang dibantu Polsek Tilatang Kamang berusaha memburu jejak Dovit Roviko dengan menelusuri kawasan hutan Panorama Baru itu, tetapi Dovit Roviko tidak ditemukan.

“Hingga kini, petugas kita masih berada di lapangan untuk memburu para tahanan yang kabur itu. Dan berbagai informasi pun telah banyak kami terima dari warga yang mengatakan ada sekelompok orang yang menelusuri hutan. Setelah informasi ditelusuri ternyata hasilnya masih nihil. Sampai kapan pun kita tetap memburu keenam tahanan yang kabur itu,” ungkap Jeffrizal Jarrun, kapten pemburuan tahanan itu.

Jeffrizal Jarrun mensinyalir keenam tahanan itu melarikan menuju hutan Gunung Sago, persisnya kawasan Kecamatan Situjuah

Limo Nagari, kabupaten Limapuluh Kota. Sebab, pihaknya pernah menerima laporan dari masyarakat, terkait sejumlah orang yang dicurigai memasuki kawasan tersebut. ”Kemarin kita juga menerima laporan dari warga, bahwa ada salah seorang yang dicurigai menyewa ojek dari kawasan sepi penduduk di kawasan Situjuah. Anggota pun telah berusaha mengikuti jejak orang tersebut. Tetapi ketika sampai di persimpangan, petugas gagal mengikutinya,” imbuhnya lagi.

Sejumlah anggota kepolisian pun telah berpencar memasuki hutan di kawasan Situjuah, namun hingga kini pemburuan belum menemukan titik terang. Jeffrizal Jarrun menduga, sesampainya di kawasan hutan, keenam tahanan itu memisahkan diri untuk pelarian dari kejaran petugas kepolisian. (h/ddg)

Hanya 11 ...................... Dari Halaman. 1 lenggara Pemilihan Umum (DKPP).

Pengumuman terhadap 16 parpol dilaksanakan Senin (24/12) lalu oleh KPU Sumbar, sedangkan untuk 18 parpol diumumkan Kamis (3/12) kemarin.

11 parpol yang lolos adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat. Selanjutnya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra.

“Untuk dinyatakan lolos, parpol yang bersangkutan harus lolos minimal di 14 kabupaten dan kota di Sumbar,” ujar anggota KPU Sumbar Divisi Teknis Mufti Syarfie, Kamis (3/1) kemarin.

Vertual yang dilakukan terhadap parpol ini meliputi pengurus, pengurus perempuan, domisili kantor, dan keanggotaan. Bagi parpol yang tidak memenuhi satu pun dari persyaratan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat, alias tidak lolos.

Terkait vertual yang dilakukan terhadap 18 parpol, tidak satupun

memenuhi syarat. 9 parpol diantaranya, sama sekali tidak lolos di 19 kabupaten dan kota. Yaitu Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Kongres, Partai Karya Republik (Pakar), Partai Republika Nusantara (Republikan) Partai Nasional Indonesia Marhenisme (PNIM), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Republik, Partai Bhinneka Indonesia (PBI), dan Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI).

Sementara 9 partai lagi, hanya lolos di beberapa kabupaten dan kota namun tidak lolos untuk tingkatan provinsi. Yaitu Partai Damai Sejahtera (PDS) yang lolos di dua daerah yaitu Kabupaten Mentawai dan Kota Padang, Partai Buruh lolos di 3 daerah yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang, dan Kota Pariaman, Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) lolos di 3 daerah yaitu Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, dan Kota Pariaman.

Sementara Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) lolos di 7 daerah yaitu Kabupaten Sijunjung, Kabupten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Solok, Kota Sawahlunto,

Payakumbuh dan Pariaman.

Lalu, Partai Kedaulatan lolos di 3 daerah, yaitu Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Bukittinggi, diikuti Partai Nasional Republik (Nasrep) yang lolos di 12 kota yaitu di Kabupaten 50 Kota, Pasaman, Solok Selatan, Pasaman Barat, dan Kota Padang, Solok, Sawahlunto, Padang Panjang, Bukittinggi, dan Payakumbuh.

Sementara Partai Pengusaha Pekerja Indonesia (PPPI) lolos di Kabupaten 50 Kota, Solok Selatan, Kota Padang, Payakumbuh, dan Bukittinggi. Sementara Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) lolos di 4 daerah yaitu Kabupaten Solok Selatan, Kota Padang, Padang Panjang, dan Payakumbuh.

Menurut Mufti, hasil ini akan dikirim ke KPU RI mulai 6-8 Januari. Dengan demikian parpol yang lolos sebagai peserta pemilu 2014 bisa diketahui 9-11 Januari mendatang. Untuk kampanye sendiri, sudah bisa dimulai 11 Januari 20135 April 2014, baik berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. (h/cw-eni)

Escape Building ............... Dari Halaman. 1 Gedung di komplek kantor Gubernur itu boleh dibilang istimewa. Karena ia dirancang khusus dengan konstruksi khusus. Hanya escape building itu dan gedung Dinas Prasjal Tarkim di Padang Baru yang menggunakan konstruksi khusus ini. Harap dicatat pula bahwa kedua gedung itu merupakan gedung ramah gempa berteknologi tinggi pertama di Indonesia.

Tapi bagaimana gedung itu bisa ada? Ini cerita yang luput dari kemeriahan peresmian dan tepuk tangan para hadirin. Agaknya Ketua DPRD Sumbar Yul Tekhnil dan Deputy Kepala BNPB Dody Ruswandi yang diam-diam menganggukangguk kecil sambil mengenang betapa gegap gempitanya resistensi atas kepergian mereka ke Jepang pertengahan Februari 2010.

Gubernur Marlis Rahman yang baru saja dilantik sebulan (dilantik 7 Desember 2009) harus melanjutkan sendiri kepemimpinan di Sumatera Barat selepas Gamawan Fauzi dilantik jadi Mendagri oleh Presiden Yudhoyono. Program recovery setelah daerah ini luluh lantak diguncang gempa adalah program yang menghendaki perencanaan matang. “Tak mungkin kita asal bangun saja.

Saya tak mau dicatat sejarah hanya meletakkan fondasi bangunan hasil rehab rekon yang tidak memberi rasa nyaman pengguna gedung di masa berikutnya,” kata Marlis Rahman ketika itu.

Karena itulah, malam yang basah karena hujan turun sejak siang di Kota Padang, Marlis memanggil Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Pemukiman, Ir. Dody Ruswandi ke gubernuran.

Dody datang, dan keduanya menikmati teh hangat yang disuguhkan petugas pantry gubernuran.

Marlis mengatakan kepada Dody bahwa program recovery harus dibuat sedemikian rupa agar berhasilguna dan berdayaguna.

Marlis kemudian menanyakan kepada Dody, jika harus dibangun kembali gedung-gedung yang runtuh maka agar ia tahan gempa, apa yang harus dilakukan. “Saya rasa teknologinya ada di Jepang Pak, karena di sana sering terjadi gempa,” kata Dody.

Sejurus kemudian Marlis mengangguk-angguk. “Oke, saya mau gedung yang akan jadi contoh untuk generasi setelah kita nanti mengingat daerah kita adalah daerah gempa, kita cari teknologinya sekalipun ke Jepang,” kata Marlis Rahman.

Beberapa waktu kemudian, rencana perjalanan ke Kobe Jepang dipersiapkan. Bersama Marlis dan Dody juga ikut Ketua DPRD Yultek-

nil, Kepala Bappeda Bambang Istijono dan perwakilan BNPB Sugimin Pranoto.

Karena soal ke luar negeri adalah soal yang sangat sensitif, maka karuan saja media-media bereaksi.

Resistensi terhadap kepergian ke Jepang itu muncul. Perjalana n ke Jepang dituding sebagai kepergian yang tidak memiliki rasa keadilan.

Sumatera Barat sedang berduka tetapi pemimpinnya raun-raun ke Jepang (bahkan kemudian diteruskan ke San Francisco AS sebagai daerah yang sama-sama memiliki ancaman gempa) Selama berada di Jepang sejak 15-23 Februari 2010 didampingi perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA) Marlis, Yulteknil, Bambang dan Dody serta Sugimin mengunjungi beberapa kota yang konstruksi bangunannya sudah standar aman gempa.

Bahkan, melihat langsung sistem “retrofitting” atau penguatan dasar bangunan gedung-gedung pelayanan publik antara lain Kantor Walikota dan Kantor Polisi di Kota Toshima. Jepang menerapkan konstruksi perbaikan bangunan atau retrofitting, dimana struktur dasar dalam tanah digali, kemudian dipotong tiang dasar atau dibuat pondasi baru yang ditambah karet dalam bentuk bulat.

“Jika terjadi gempa berkekuatan di atas 8 Skala Richter (SR), bangunan tidak akan begitu terpengaruh karena konstruksi akan mampu mengikuti guncangan gempa karena pondasi dasarnya terlindungi karet. Kota Kobe yang pernah dilanda gempa 7,2 SR pada 15 Januari 1995 ternyata bangunan yang sudah diberi penguatan tidak banyak mengalami kerusakan,” kata Dody Ruswandi yang kini jadi Deputy di BNPB. Bangunan fasilitas umum di Jepang, seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan dan mall sudah memenuhi standar aman gempa.

Secara teknis dapat dijelaskan bahwa gedung ramah gempa itu menggunakan teknologi yang disebut Seismic Base Isolator (SBI). Teknologi yang dipakai pada escape building di Padang ini yang pertama kali diterapkan di Indonesia.

Struktur baja dan bantalan karet yang menopang pada bagian bawah fondasi struktur bangunan menjadi inti rancang bangun teknologi tersebut.

Ibarat mobil, maka sistem ini adalah shock breaker yang akan menenangkan konstruksi di atasnya.

Jika ada guncangan maka pada kendaraan yang berguncang keras hanya roda dan shock breaker nya

saja. Begitu juga dengan bangunan berteknologi SBI ini.

Dengan seismic base isolator, gedung yang dibangun tersebut akan relatif menjadi lebih tahan menghadapi guncangan gempa. Adapun gedung tersebut juga disiapkan sebagai lokasi pengungsian darurat bilamana bencana tsunami terjadi sewaktu-waktu.

Begitulah, dengan disambut juga oleh sinisme public ketika Marlis Rahman dan Dody serta Ketua DPRD pulang dari melawat ke Jepang itu proses perencanaan dilakukan segera. “Pak Marlis minta ini jadi prioritas dalam rehab rekon. Jika tidak mungkin semua gedung, maka minimal gedunggedung utama yang akan jadi contoh,” kata Dody mengenang.

Marlis kemudian mempertaruhkan jabatan untuk keperluan ke Jepang guna mencari teknologi SBI itu. Ia tak peduli benar kalau resistensi berbagai kalangan itu akan menjadi bahan guna menyerang dirinya. Apalagi waktu itu ia tengah bersiap-siap menghadapi kampanye Pemilu Kepala Daerah.

Musim kampanye berlangsung, Pilkada pun berlalu, tetapi pembangunan escape building berteknologi SBI it uterus berlangsung. Ketika gubernur baru sudah terpilih dan sejumlah pegawai kantor gubernur pun menempati ruang kerja yang di atasnya ada helipad itu, mereka yang mencari SBI sampai ke Kobe pun juga sudah berlalu. Marlis kembali ke kampus, Bambang Istijono mutasi ke Unand untuk jadi dosen, Dody Ruswandi promosi ke Jakarta, Yul Teknil kembali sibuk dengan tugas legislatif.

Tentu tak ada garansi 100 persen bagi escape building itu untuk aman total dari gempa di atas 8 SR. Sebab selain ujiannya adalah gempa (yang tidak diharapkan oleh siapapun) maka bagaimana akhirnya hanya Tuhan yang tahu.

Menurut Dody Ruswandi, ini adalah hal monumental yang ditinggalkan Gubernur Marlis Rahman. Semestinya semua gedung apapun di sepanjang pesisir barat Sumatera Barat harus mengadopsi teknologi SBI ini untuk meminimalkan korban gempa dan tsunami. “Tapi yang penting sudah ada dua contoh yang dibangun, tinggal melanjutkan lagi,” kata Dody.

Meski tidak ada uraian sejarah oleh panitia saat peresmian tentang bagaimana gedung megah itu bisa dibangun, tetapi semua generasi pascagempa akan mencatat mereka-mereka yang jadi ‘tukang batu biasa’ untuk escape building itu. (Eko Yanche Edrie)

Polisi Bidik Terduga Teroris JAKARTA, HALUAN — Kepolisian saat ini tengah membidik sedikitnya lima terduga teroris Poso, Sulawesi Tengah yang terlibat penembakan polisi Poso. Pada kelimanya kini masih dalam pengejaran oleh tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

“Sekitar 5 masih diburu yang terkait penembakan kemarin, termasuk Santoso,” terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan,

Kamis (3/1/).

Boy mengatakan, pihaknya belum dapat mengungkap inisial kelimanya.

Namun salah satunya adalah Santoso, teroris yang selama ini menjadi buronan paling dicari oleh pihak kepolisian. Santoso diduga terlibat aksi teror di Poso dan pimpinan pelatihan teror. Boy menjelaskan, kelima orang tersebut tidak semua penduduk asli Poso. Jumlah terduga teroris yang masih dicari tersebut pun masih bisa bertambah.

“Dari lima ini bisa berkem-

bang,” ujarnya.

Seperti diketahui, sepanjang tahun 2012, enam polisi tewas di Poso akibat serangan teror. Aksi teror di Poso juga terjadi pada Hari Raya Natal Selasa (25/12) lalu.

Bom rakitan ditemukan di Pos Terpadu Polisi di Pasar Sentral Poso, pukul 06.15 WITA. Bom tersebut ternyata bom waktu yang diatur meledak pada pukul 08.00.

Beruntung Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana mengagalkan peledakan bom tersebut. (h/kcm)

Perbup APBD ................. Dari Halaman. 1 daerah, tidak bisa ditetapkan dengan perbup. Ia lalu mengemukakan sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan. Mulai dari UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah dan juga UU No 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sementara secara teknis, ketentuan tersebut diatur dalam PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dan lebih teknis lagi diatur lewat Permendagri No 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

APBD Tahun 2013. “Intinya, penetapan APBD harus dilakukan dengan perda,” tegas Suharizal.

Andai terjadi kondisi terburuk, umpamanya APBD tidak bisa ditetapkan, maka sesuai ketentuan PP No 16 Tahun 2011, APBD yang digunakan adalah APBD tahun lalu.

Dalam pengamatan Suharizal, perda yang ditetapkan oleh DPRD Solsel telah melewati proses normal.

Saat paripurna digelar, kourum terpenuhi. Pembahasan juga telah dilakukan sebagaimana mestinya, mulai dari pembahasan tahap 1 dan tahap 2. Soal ketidakhadiran Bupati Solsesl dan jajaran saat

paripurna penetapan ranperda APBD menjadi perda dilakukan, Suharizal menyatakan bahwa kewenangan penetapan APBD adalah kewenangan pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Solsel.

Menjawab kemungkinan tidak ditandatanganinya Perda APBD Solsel Tahun 2013 oleh Bupati Solsel Muzni Zakaria, Suharizal menegaskan, sesuai ketentuan UU No 12 Tahun 2011, jika ada ranperda yang tidak ditandatangani atau disetujui oleh bupati, maka setelah 30 hari pascaparipurna dilaksanakan, otomatis perda tersebut dinyatakan berlaku. (h/zal)

Imigrasi Tunggu .............. Dari Halaman. 1 Untuk sementara 46 imigran tersebut ditempatkan di Wisma Suratno, Jalan Raden Saleh, Padang.

Sebelumnya, Rabu (2/1) Basarnas Padang menyelamatkan 46 imigran gelap asal Sri Lanka yang terombang ambing di Perairan laut Hindia, sekitar Kepulauan Mentawai, setelah mesin kapal yang ditumpanginnya mengalami kerusakan sejak 23 Desember 2012 lalu.

Mereka terdiri dari 38 laki-laki dewasa, lima perempuan dewasa, dan tiga anak-anak.

Untuk memenuhi kebutuhan imigran tersebut, pihak Imigrasi mendapat bantuan dari International Organization for Migration (IOM).

Setiap imigran membutuhkan dana

Rp35 ribu setiap harinya.

Pihak Imigrasi berharap UNHCR dapat segera melakukan pendataan terhadap para imgran tersebut, dan saat ini terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Rencannya para imigran Srilanka tersebut akan ditempatkan di penginapan hingga satu minggu ke depan dan selanjutnya akan dikirim ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, Kepulauan Riau. ”Kita akan menunggu UNHCR, dan berharap mereka segera melakukan pendataan, dan mengambil tindakan lebih lanjut. Selain itu, kemungkinan imigran ini juga akan kita kirim ke Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang,

Kepulauan Riau,” ujarnya.

Elfinur menambahkan, imigran ini diduga akan mencari suaka politik ke Australia, karena konflik yang terjadi di negara mereka.

Sebelumnya, salah seorang imigran asal Sri Lanka R Yubitan, menjelaskan, tujuan mereka sebenarnya adalah Australia, sebab di sana banyak masyarakat yang memiliki budaya seperti mereka, dan lebih mudah mencari pekerjaan, apalagi di Sri Lanka sedang ada konflik. ”Kami berterima kasih pada tim SAR Indonesia yang telah menyelamatkan kami saat hampir tiga hari tidak makan di kapal, saat terombang ambing di laut,” jelasnya.(h/nas)

Oknum Polisi .................. Dari Halaman. 1 Kepada wartawan Mulyono mengaku dianiaya oleh oknum polisi saat Ia sedang menjaga toilet di kawasan Janjang Gudang Bukittinggi. Ia menceritakan, sekitar pukul 17.30 WIB pada Rabu (2/ 1) lalu, Ia didatangi oleh seorang oknum polisi dari Polsekta Bukittinggi, dan meminta dirinya hengkang, dengan alasan pengelolaan toilet tersebut telah diambil alih Polsekta Bukittinggi.

Mulyono mengatakan, selama ini pengelolaan toilet di Janjang Gudang dilakukan oleh adik iparnya. Namun sore itu, Ia diminta adik iparnya untuk menjaga toilet, karena adik iparnya ada kepentingan lain. Untuk menjaga usaha layanan jasa adik iparnya itu, Mulyono tidak tinggal diam jika pengelolaan toilet diambil alih oleh polisi.

“Awalnya seorang polisi tiba, lalu muncul lagi dua orang lagi.

Saya dibilangnya mabuk lalu dianiaya. Bahkan ketika di dalam mobil saat diangkut ke Polsekta Bukittinggi, saya masih dianiaya.

Di Kantor polisi, saya dipaksa menandatangani surat perjanjian yang intinya berisikan agar saya tidak lagi berbuat onar,” ujar Mulyono.

Bertolak belakang dengan pernyataan Mulyono, Kapolsekta Bukittinggi Kompol Edi Warman

menjelaskan, anggotanya tidak melakukan penganiayaan dengan Mulyono, tapi diakuinya bahwa anggotanya itu terlibat perkelahian dengan Mulyono.

“Sore itu, saya dapat laporan dari masyarakat adanya orang mabuk di Janjang Gudang. Saya lalu telepon salah seorang anggota untuk mengeceknya. Setelah itu saya telepon lagi anggota lainnya untuk ikut mengecek ke lokasi,” ujar Edi Warman.

Edi Warman melanjutkan, ketika tiba di Mapolsekta Bukittinggi, Mulyono meminta maaf kepada anggota polisi, serta berjanji untuk tidak berbuat onar, yang diperkuat dengan surat tertulis yang ditandatangani. “Saya kira masalah itu selesai sampai di sana, eh taunya saya dapat kabar Mulyono melaporkan kasus penganiayaan ke Propam,” kata Edi Warman.

Terkait pernyataan Mulyono tentang pengambil alihan pengelolaan toilet di Janjang Gudang, Edi Warman mengakui, bahwa dirinya secara pribadi memang telah mengajukan surat permohonan kepada Walikota Bukittinggi untuk mengelola toilet Janjang Gudang.

“Saya mengajukan permohonan secara pribadi, bukan institusi.

Permohonan saya telah di setujui walikota dan suratnya ada di tangan

saya. Ini resmi dari pemerintahan.

Lagian pula, kontrak dengan pengelola lama juga telah berakhir, makanya saya mengajukan permohonan untuk mengelolanya,” tambah Edi Warman.

Wakapolresta Bukittinggi Kompol Arief Budiman memperkuat, bahwa anggota polisi tidak melakukan penganiayaan, hanya saja terlibat perkelahian dengan orang mabuk bernama Mulyono.

“Ini bukan penganiayaan, tapi perkelahian. Petugas sempat emosi, karena Mulyono terang-terangan menantang petugas. Lebam yang dialami Mulyono memang akibat perkelahian, karena kedua belah pihak sempat terguling di Janjang Gudang. Informasi orang mabuk bernama Mulyono ini juga memang dilaporkan masyarakat, dan pelapornya jelas, ada identitasnya,” ujar Arief.

Arief menambahkan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi untuk diminati keterangan. Namun Ia belum bisa menyimpulkan permasalahan utama yang terjadi, karena masih dirangkum penyidik.

Namun jika memang ada anggotanya yang terindikasi bersalah, Polresta Bukittinggi siap memberikan sanksi dan memprosesnya sesuai hukum dan aturan yang berlaku. (h/wan)

SE Mendagri .................. Dari Halaman. 1 pendanaan dari pemerintah daerah.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 2 ayat 1 PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kedua regulasi itu menyatakan pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Gamawan menuturkan, Surat Edaran Mendagri sebelumnya yakni SE Nomor 903/210/BAKD tertanggal 27 Februari 2006 tentang Dukungan Dana APBD juga menyatakan pemerintah daerah dapat mendanai kegiatan proses belajar-mengajar pada sekolah-sekolah yang dikelola oleh masyarakat, termasuk yang berbasis keagamaan, seperti Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah.

“Demikian juga SE Mendagri Nomor 900/2677/SJ tertanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah tidak melarang pemberian hibah kepada madrasah,” katanya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat ini menambahkan, Permendagri Nomor 32/2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah

diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 juga tidak melarang pemberian hibah kepada madrasah.

Sebelumnya, berbagai kritikan dari sejumlah kalangan, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempertanyakan SE Mendagri terkait pelarangan pemberian bantuan untuk Madrasah.

Sekretaris Jenderal PKB Imam Nachrawi bahkan mendesak Mendagri untuk meninjau ulang SE tersebut. Mereka berharap Mendagri tidak menutup mata atas realitas pendidikan agama di Indonesia karena madrasah adalah salah satu soko guru pendidikan nasional yang usianya paling tua.

Sejumlah daerah yang tengah menyusun RAPBD 2013, mengeluhkan kebijakan Mendagri yang disebut dalam bentuk SE itu.

Bahkan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali meminta agar daerah mengabaikan SE Mendagri, yang kini ternyata palsu.

Tegur Jokowi Sementara itu Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegur tiga kepala daerah lantaran belum merampungkan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD 2013. Ketiga kepala daerah itu, yakni Gubernur >> Editor : Ismet Fanany MD, Syamsu Rizal

DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi), Gubernur Papua Barat Octovianus Atururi, dan Gubernur Aceh Zaini Abdullah.

Gamawan mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda APBD seharusnya sudah disahkan paling lambat Desember.

Namun, kata dia, ketiga daerah itu belum merampungkan Perda.

“Risikonya kan pencairan dana bisa terlambat nanti. Akibatnya hanya yang wajib yang boleh dibayar seperti gaji pegawai. Sementara yang lain belum bisa dipakai anggarannya. Kita khawatirkan penyerapan anggaran akhir tahun jadi rendah. Bukan hanya gubernurnya yang saya ingatkan, DPRDnya juga saya ingatkan,” kata Gamawan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

Informasi yang Gamawan terima, para kepala daerah berjanji merampungkan Perda ABPD pada bulan Februari 2013. Terkait hal ini, Gamawan mempertanyakan kapan tender seluruh proyek dijalankan. “Bentuk tim segala macam baru bulan apa? April nanti? Tender kapan? Bisa lambat lagi,” pungkas Gamawan. (h/dn/snd) >> Penata Halaman : David Fernanda

8

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

PEMBANGUNAN PASCABENCANA DARI STRUKTUR HINGGA KULTUR

Kepala BNPB Resmikan Escape Building epala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Syamsul Maarif mengatakan berdasarkan koordinator TPT Rehab-rekon, pemerintah telah membantu pembangunan pada lima sektor pasca gempa 30 September di Sumbar. Prinsip dari rehabilitasi dan rekonstruksi adalah build back better.

Artinya membangun yang lebih baik. Bukan hanya bangunannya saja yang lebih baik, tetapi mental spiritual dalam kesiagaan mengantisipasi bencana juga harus lebih baik.

“Kesiagapan masyarakat, bukan hanya aspek strukturnya saja, tetapi aspek kultur masyarakat juga jauh lebih penting. Dalam penanggulangan bencana berasal dari manusia ke manusia. Intinya adalah bagaimana kita menyelamatkan manusia dari ancaman bencana,” ujar Kepala BNPB Syamsul Maarif dalam sambutannya saat meresmikan escape building, salah satu gedung Pemerintahan Provinsi Sumbar yang dibangun pascagempa September 2009.

Pembangunan Shelter akan diteruskan pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan perintah presiden kepada BNPB yang juga sejalan dengan pengurangan resiko bencana tsunami.

Dimana terdapat empat program prioritas diantaranya penguatan rantai peringatan dini tsunami, pembangunan dan pengembangan Tempat Evakuasi Sementara (TES).

Penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana dan pembangunan industri kebencanaan baik ditingkat UKM maupun indutri strategis.

“Untuk itu, kita tidak boleh berhenti sampai disini. Justru kita harus tidak henti-hentinya untuk terus mengadakan sosialisasi dan gladi lapang terhadap pemanfaatan bangu-

K

nan yang dilengkapi dengan tempat evakuasi,” katanya.

Tujuh kabupaten dan kota di Sumbar, lanjutnya akan dibangun secara bersamasama. Anggaran juga telah disiapkan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Untuk Sumbar saja usulannya mencapai Rp1,4 triliun. Sementara itu, anggaran oleh pemerintah untuk seluruh Indonesia hanya berkisar Rp1 triliun untuk meng-cover seluruh Indonesia.

Tahun depan BNPB akan mulai aksi. Penanggulangan bencana adalah urusan bersama. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keberhasilan rehab-rekon pasca gempa 30 Sepetember 2009,” paparnya.

Peresmian rehabilitasi dan rekontruksi pasca gempa 30 Spetember ditandai dengan peresmian beberapa infrastruktur yang telah selesai pengerjaannya. Diantaranya bangunan Escape Building kantor Gubernur dan beberapa gedung lain di kota Padang.

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi (rehab-rekon) di Sumatera Barat (Sumbar) telah dilaksanakan sesuai dengan rencana aksi yang disusun pasca gempa 30 September 2009 lalu. Bahkan pembangunan melebihi dari apa yang telah direncanakan pada saat sebelumnya. Per e s m i a n g e d u n g escape building dihadiri langsung oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (BNPBRI) Selasa (2/1). Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, ketua DPRD Sumbar Yultekhnil serta bupati dan walikota yang ada di Sumbar.

Pada laporannya, Kepala Tim Pendukung Teknis (TPTBNPB) Sugiming Pranoto melaporkan bahwa BNPB

PILKADA PADANG

telah membentuk (TPT-BNPB) yang telah bekerja selama tiga tahun dari tahun 2010 hingga tahun 2012. BNPB juga telah menyalurkan dana bantuan rehabilitasi dan rekontruksi pada sektor-sektor lain yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa ini. Rehabrekon ini dilaksanakan dalam beberapa tahap.

Adapun sektor sasaran dan dana yang telah dikeluarkan untuk rehab-rekon ini diantaranya untuk sektor perumahan sebesar Rp2,7 triliun, sementara itu, untuk sektor infrastruktur sebesar Rp163 miliar. Sektor social sebesar Rp 70 miliar dan sektor ekonomi produktif sebesar Rp108 miliar.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan escape building kantor gubernur yang telah mencapai tahap dua.

Sehingga ketika diakumulasikan, total dana rehab-rekon tersebut mencapai Rp 4,8 triliun.

Sementara itu, Kepala Dinas Prasjal Tarkim Provinsi Sumbar mengatakan bahwa bangunan escape building ini merupakan bangunan pertama yang ada di Sumbar yang berfungsi sebagai shelter atau tempat evakuasi sementara jika terjadi tsunami. Bangunan yang dibangun dengan teknologi ramah gempa ini merupakan terapan teknologi dari Jepang. Bangunan ini dilengkapi dengan fasilitas pendaratan helicopter dan tangga khusus yang dapat dengan mudah dijangkau oleh pegawai pemda dan masyarakat sekitar.

Dari empat gedung pemerintahan yang telah dilaksanakan pembangunannya, terdapat empat gedung yang dapat dimanfaatkan diantaranya escape building kantor gubernur, kantor BAPPEDA, kantor kejati, serta poliklinik rawat jalan RSUP M. Jamil Padang. (adv)

KEPALA BNPB Syamsul Maarif menandatangani serah terima bantuan rehab rekon dari BNPB pada Pemprov Sumbar didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Wakil Gubernur Sumbar Muslim Kasim.

KEPALA Dinas Prasjal Tarkim Sumbar Suprapto menunjukkan maket escape building.

KEPALA BNPB Syamsul Maarif bersama Gubernur Sumbar dan Wakil Gubernur Muslim Kasim meninjau shelter di lantai IV escape building.

KEPALA BNPB Syamsul Maarif menerima siriah carano dalam peresmian Escape Building, salah satu gedung pemerintahan Provinsi Sumbar yang dibangun pascagempa 2009 lalu.

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno didampingi Kepala BNPB Syamsul Maarif memotong pita peresmian escape building kantor Gubernur Sumbar.

PAW ANGGOTA DPRD SIJUNJUNG

Feriyanto Gani Dapat Dukungan PADANG, HALUAN — Sejumlah tokoh masyarakat Kota Padang mendukung pengusaha Ferianto Gani maju pada pemilihan Walikota Padang yang digelar jelang akhir tahun nanti.

“Kami, dari tokoh masyarakat kota Padang mendukung Bapak Feriyanto Gani maju sebagai walikota Padang agar pembangunan masyarakat lebih merata,” ujar salah seorang tokoh masyarakat, Yusman Rajo Mudo Dukungan kepada Haluan di kedai Nan Iyo Baru Pondok, Rabu (2/1).

Mantan Deputy Manager Humas PLN Wilayah Sumbar ini mengatakan, saat ini, birokrasi pemerintahan kota Padang sangat jauh dari yang diharapkan. “Sebaiknya yang menjadi pemimpin kota Padang kedepan berasal dari kalangan pengusaha seperti Bapak Feriyanto Gani ini. Sebab ia akan berbuat sesuatu untuk masyarakat Kota Padang ini, buktikan saja nanti,” katanya lagi.

Hal senada juga dikatakan oleh Marah Yulius, tokoh adat Delapan Suku ini menga takan, meskipun Feriyanto Gani merupakan warga keturunan etnis Tionghoa, namun darah Minangnya sama pekatnya dengan warga Minangkabau lainnya.“Beberapa waktu lalu, Ferianto Gani juga telah diberikan gelar Sutan Rangkayo Nan Mudo oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Delapan Suku Padang. (h/hel)

Iraddatillah Gantikan Bakri SIJUNJUNG, HALUAN — H. Iraddatillah, S.Pt resmi menjadi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Wakil Ketua DPW PPP Sumbar ini dilantik Ketua DPRD, Mukhlis R dalam rapat paripurna istimewa Pengganti Antar Waktu (PAW) di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (3/1).

SELAMAT— Bupati Sijunjung Yuswir Arifin memberikan selamat kepada Iraddatillah usai pengucapan sumpah janji anggota DPRD yang dipandu Ketua DPRD, Mukhlis R, di ruang sidang utama DPRD setempat, Kamis (3/1). AZNELDI

Calon Presiden Idaman Versi Muhammadiyah JAKARTA, HALUAN — Tak terasa pesta demokrasi pemilihan presiden 2014 makin dekat. Suhu politik jelang Pilpres pun makin memanas, baik di kalangan partai politik maupun dari organisasi masyarakat.

Seperti halnya Pengurus Pusat Muhammadiyah mengisyarakatkan kriteria calon presiden yang diidamkan dalam pemilihan umum 2014. Menurut PP Muhammadiyah, calon presiden pada 2014 mendatang harus memiliki empat kriteria. Hal tersebut juga termuat dalam hasil muktamar PP Muhammadiyah

yang digelar di Yogyakarta beberapa tahun yang lalu.

Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, di Gedung PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Kamis (3/1) mengungkapkan, Kriteria pertama adalah problem solver. Sosok pemimpin harus mampu menyelesaiakan masalah, bukan malah lari dari tanggung jawab. “Jangan sampai pemimpin justru sebagai pembuat masalah,” kata Din. Kriteria kedua solidarity maker. Pemimpin harus mengayomi semua elemen masyarakat. Bukan hanya mengayomi

golongan tertentu saja. “Jangan justru mementingkan partainya, golongannya bahkan keluarganya sendiri,” kata dia.

Kriteria ketiga risk taker.

Din mengatakan, seorang pemimpin harus berani mengambil risiko dalam setiap kebijakan yang diambil. “Orang yang suka menyalahkan orang lain karena kebijakan yang dibuat itu bukan pemimpin dengan figur risk taker,” katanya.

Sementara, kriteria keempat adalah moral commited. Pemimpin harus punya komitmen moral kepada masyarakat,

terutama berkomitmen memberantas korupsi yang semakin memprihatinkan. “Jangan sampai punya komitmen pemberantasan korupsi namun justru membiarkan korupsi merajalela,” ujar dia.

Tetap netral Meski memiliki sejumlah kriteria calon presiden, Din mengatakan Muhammadiyah akan tetap bersikap netral pada pemilu 2014. “Muhammdiyah tetap akan pada khittah-nya. Tidak akan men dukung calon-calon tertentu dan akan tetap netral.”

Muhammadiyah hanya akan berbicara dalam pembaharuan

moral saja, karena pembaharu struktural ada di tangan partai politik. “Jadi, kalau ada kader yang maju menjadi capres, silakan maju. Terpilih atau tidak, itu bukan urusan Muhammadiyah,” kata Din. Menurut dia, Muhammadiyah bukan pada posisi mencari kekuasaan. Muhammadiyah memposisikan diri sebagai gerakan masyarakat madani, sehingga hanya mendorong dan mengingatkan agar sistem suksesi kepimpinan nasional benar-benar disiapkan dan dapat digunakan dari waktu ke waktu. (h/vid/vvn)

Hadir pada pengucapan sumpah/janji itu, Bupati Yuswir Arifin, Wakil Bupati Muchlis Anwar, Pimpinan dan segenap anggota dewan, Muspida, Sekdakab Sijunjung, kepala SKPD dan undangan lainnya.

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini dilantik mengantikan posisi anggota sebelumnya, Bakri yang mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Ketua DPRD Sijunjung, Mukhlis R mengatakan, pelantikan Iraddatillah sebagai anggota DPRD berdasarkan Kepu tusan Gubernur Sumbar No.171–742-2012 tentang peresmian pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Sijunjung Pengganti Antar Waktu (PAW).

Mengawali sambutannya, Mukhlis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bakri atas kontribusi serta dedikasi selama menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

Dia juga mengucapkan selamat datang kepada Iraddatillah. “Kepada saudara >> Editor : David Ramadian

Iraddatillah, saya ucapkan selamat datang di gedung dewan dan mengharapkan yang bersangkutan dapat bekerjasama secara optimal dengan penuh rasa tanggung jawab serta dapat mencurahkan segala kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung,” ucap Mukhlis.

Senada dengan Mukhlis, Bupati Sijunjung Yuswir Arifin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bakri atas jasa dan pengabdian selama mengabdi anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.

Dia juga mengucapkan selamat datang kepada Iraddatilah serta mengharapkan kontribusi demi kemajuan Kabupaten Sijunjung.

Selain itu, mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Sijunjung ini juga pernah sebagai calon Wakil Bupati Sijunjung tahun 2010 lalu yang berpasangan dengan Hasrul Piliang. Pria kelahiran Pematang Panjang ini akan bertugas hingga tahun 2014 mendatang dan akan menempati Komisi I bidang Pemerintahan, Politik dan Keamanan. (h/azn) >> Penata Halaman : Syamsul Hidayat

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

9

8.400 Sambungan PDAM untuk Masyarakat Miskin PADANG, HALUAN — Dalam memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat Kota Padang yang semakin tinggi, tahun 2013 ini, Perusahaan Air Minum (PDAM) Kota Padang, terus melakukan berbagai pembenahan.

Pembenahan itu mulai dari penambahan pintu air atau intake, sampai dengan penggantian saluran pipa air bersih.

“Pembenahan yang dilakukan itu, untuk memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan PDAM. Karena, saat ini PDAM telah mencapai 85 ribu pelanggan, hal itu ditambah dengan permintaan pelanggan baru yang mencapai 10 ribu pertahunnya,” ujar Direktur PDAM diwakili Kepala Humas PDAM Alfitra, Kamis (03/01).

Dikatakan, terkait dengan

banyaknya pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap kelancaran air bersih. Ia mengatakan, pada tahu 2013 ini, gangguan tersebut, bisa segera di tanggulangi. Karena daerah PDAM yang paling banyak mengalami gangguan, berada di wilayah pelayanan bagian utara, yaitu intake Lubuk Minturun, dan bagian selatan intake Lubuk Kilangan.

“Untuk wilayah utara, saat

ini PDAM telah membuat intake baru yang terletak di daerah kolam ABG Lubuk Minturun, dan untuk daerah selatan, kami telah melakukan penambahan intake sebesar 200 liter per detik yang terletak di Lubuk Paraku. Dengan penambahan intake itu, PDAM akan memiliki cadangan air sekitar 500 liter per detik setiap hari.

Karena ideal untuk penggunaan air bersih hanya 1 liter per detik untuk 100 pelanggan,” ungkapnya lagi.

Ditambahkan, selain memberikan pelayanan prima, tahun 2013 ini, PDAM juga akan memberikan sebanyak 8.400 sambungan murah untuk masyarakat miskin. “Ya, sambungan murah itu, akan kami berikan setelah petugas melakukan pendataan kepada warga-warga yang kurang mampu nantinya,” tukasnya. (h/cw-wis)

BANTUAN — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Suirpen Suib S Sos menyerahkan bantuan bagi masyarakat Kampung Dalam, Binuang, Kecamatan Pauh, diwakili Ninik Mamak Binuang, Ilyas Yakup, Rabu (03/01) malam.

PARWIS

ANGGOTA DPRD SUMBAR SUIRPEN SUIB

Bantuan untuk Tingkat Ekonomi PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesejahteraan Masyarakat DPRD Sumbar, dari Fraksi Partai Demokrat Suirpen Suib S Sos, memberikan berbagai macam bantuan kepada ratusan warga RT O6 RW 02 Kampung Dalam, Kelurahan Binuang, Kecamatan Pauh, Rabu (03/01) malam.

Pada kesempatan itu, Suirpen Suib juga memberikan bantuan berupa uang sejumlah Rp10 juta untuk pembangunan Masjid Istigfar, uang sebesar Rp5 juta untuk anggota majelis taklim, mesin bajak, dan 20 ribu bibit ikan lele kepada kelompok tani, serta satu unit televisi dan karaoke untuk mendukung sarana Kantor Balai Pemuda Binuang.

“Bantuan yang kami berikan ini, untuk memacu minat warga untuk meningkatkan perekonomian. Sehingga kesejahteraan mereka bisa terangkat dengan cepat. Selain itu, bantuan ini, sebagai ucapan terimakasih atas dukungan masyarakat Binuang. Karena, tanpa dukungan mereka, saya tidak

akan sampai ke DPRD Sumbar ini,” ujarnya.

Dikatakan, sebagai wakil yang rakyat, ia harus selalu memperhatikan berbagai keperluan masyarakat. Karena, sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang belum terperhatikan, seperti belum adanya Jamkesda, Jampersal, dan Jamkesmas.

“Saya berharap, kepada masyarakat yang belum ada jaminan kesehatan, dan kesejahteraan, agar melaporkan dan, memberikan datanya kepada petugas, seperti petugas kelurahan setempat. Gunanya agar, program pemerintah yang menghabiskan banyak biaya itu, bisa terlaksana dengan baik, dan maksimal. Khusus untuk masyarakat yang masih banyak kekurangan modal, saat ini, pemerintah telah membuat semacam koperasi simpan pinjam. Saya berharap, koperasi itu, bisa dimanfaatkan masyarakat dengan baik,” tukasnya lagi.

Sementara itu, Ketua Pemuda

Binuang Dasman mengatakan, Suirpen Suib adalah salah seorang wakil rakyat yang berjiwa sosial tinggi.

Karena, dalam masa jabatannya, ia selalu memberikan berbagai bantuan kepada masyakat, khususnya masyarakat kecil yang berekonomi rendah.

“Tidak sia-sia kami memberikan dukungan kepada beliau (Sirpen Suib).

Meskipun ia tidak asli pendudk Pauh, namun hatinya selalu untuk masyarakat Pauh,” ungkapnya.

Begitu juga dengan penjelasan Ninik Mamak Binuang, Ilyas Yakup mengatakan, kebaikan anggota dewan ini sudah banyak untuk masyarakat Binuang. Dukungan pun diberikan untuknya pada pada pemilu 2014 nanti.

“Sebagai makhluk sosial, kami tidak akan melupakan budi yang beliau berikan kepada kami. Untuk itu, tanpa ada sarat apapun, kami atas nama masyarakat Binuang akan mendukungnya pada pemilu mendatang,” katanya. (h/cw-wis)

>> Editor : Devi Diany

>> Penata Halaman : Irvand

10 PADANG

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

DPRD KELUHKAN KERJA KPUD

Tahapan Pilkada Belum Disusun Jaga Silaturahmi dengan Masyarakat PADANG, HALUAN — Setiap pergantian pejabat selalu dibarengi dengan pisah sambut, menunjukan diri seorang pemimpin dicintai warganya. Hal itu pula yang tengah berlangsung Kamis (3/1), acara pisah sambut Camat Bungus Teluk Kabung yang lama Frenky Wilyanto dengan Camat baru Faizal.

Wakil Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah pada acara pisah sambut yang digelar di halaman Kantor Camat Bungus Teluk Kabung mengatakan, setiap PNS harus mampu dan menjaga hubungan silahturrahmi dengan masyarakat di lingkungan dia bertugas. Sebab aparatur pemerintahan adalah orang yang didahulukan selangkah di tengah-tengah masyarakat.

Maka itu, banyak PNS yang dipercaya masyarakat di sekitar tempat tinggalnya untuk memegang sejumlah jabatan penting di tengah masyarakat, seperti menjabat sebagai Ketua RW, RT, LPM, Ketua Masjid, Ketua Mushalla dan lainnya.

Bagi kedua pejabat baik yang lama dan yang baru, hendaknya dapat melaksanakan tugas dan amanah yang dipercayakan Pemerintah Kota Padang dengan sebaik-baiknya.

“Saya berharap dan mengucapkan selamat kepada Frengky Wilyanto sebagai Camat Kuranji, mudah-mudahan di tempat yang baru berbagai prestasi nantinya dapat terukir, begitu juga kepada Faizal sebagai Camat Bungus Teluk Kabung, dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baik mungkin,” katanya.

Lebih jauh Mahyeldi menyampaikan, agar setiap program pembangunan di wilayah masing-masing yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat (publik) harus terlebih dahulu di musyawarahkan, sehingga hasilnya akan berlipat ganda seperti mengadakan acara Manunggal bersama masyarakat, selama ini hasilnya luar sangat biasa. (h/rel)

PADANG, HALUAN—DPRD Kota Padang menilai, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang tidak siap menghadapi Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2013. Pasalnya, sampai saat ini memasuki 2013, belum juga ditetapkan proses tahapan pilkada.

“Seharusnya, tahapan pilkada telah terlaksana awal 2013 ini.

Namun, yang saya lihat sampai saat ini tidak ada tanda-tanda dari KPUD untuk mengumumkan tahapan pilkada ini,” kata Ketua DPRD Kota Padang Zulherman kepada Haluan, Kamis (3/1).

Ia harapkan, KPUD Kota Padang segera menetapkan tahapan Pilkada Padang 2013.

Karena, pelaksanaan Pilkada itu direncanakan September atau Oktober. Sehingga tahapan pelaksanaannya sangat menentukan.

Persoalan anggaran, diharapkan tidak lagi menjadi kambing hitam untuk menunda-nunda Pilkada.

“Kami melihat dari sisi lain, apakah KPUD Kota Padang siap atau tidak untuk menggelar Pilkada. Kalau memang tidak siap, atau tidak sanggup, sebaiknya berterus terang saja. Kami pun bisa menyerahkannya ke KPU Sumbar untuk mengambilalih.

Jangan lagi membuat pernyataan belum bisa memulai karena anggaran kurang,” tegasnya.

Sudah banyak contoh yang diambil DPRD terkait persoalan anggaran itu. Bahkan, banyak daerah yang memiliki pemilih lebih besar dari Kota Padang, namun anggarannya sama atau

malah kurang. Seperti Pilkada Bekasi, Bangko, dan sejumlah daerah lainnya di Riau. Jadi, KPU tidak bisa lagi menggunakan alasan kekurangan anggaran.

Menurutnya, Rp20,5 miliar yang telah dianggarkan dalam APBD 2013 untuk tahap pertama, adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Jadi, KPUD sebagai orang yang mengelola dana hibah tersebut, harus melakukan perhitungan yang matang, selain fokus untuk efektif dan efisien.

“Kalau seperti ini, berarti ada indikasi untuk menunda-nunda proses tahapan pilkada. Kami di DPRD siap duduk semeja kembali dengan KPUD, untuk persoalan dana ini. Sebelum itu, kami meminta surat resmi dari KPUD, tekait persoalan kekurangan dana itu. Mari dibedah bersama, dan cari kejelasan, apa sebenarnya yang masih kurang,” kata kader Partai Demokrat ini.

Sementara itu, Komisioner KPUD Kota Padang M Sjahbana Sjam mengatakan, sampai pekan pertama Januari ini KPUD Kota Padang belum menjadwalkan tahapan Pilkada 2013.

Menurutnya, KPUD Kota Padang akan membahas ulang

PEMBAGIAN JAMKESDA —Pembagian kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) bagi warga miskin di Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (3/1) mulai dibagikan. Masyarakat pun antusias untuk mendapatkannya. AMIR jadwal, tahapan dan program Pilkada Kota Padang pada Januari dan Februari. Setelah itu, baru dilakukan pleno penetapan tahapan Pilkada.

“Kalau kami disebut menunda Pilkada, karena merasa kekurangan anggaran, hal itu sebenarnya tergantung sudut pandangnya saja. Kami mendengar kabar, DPRD dan Pemko Padang, akan

kembali membahas anggaran ini.

Jadi, kami sifatnya menunggu saja,” katanya.

Menurutnya, yang paling penting adalah, ketika tahapan Pilkada dimulai, maka tidak ada alasan lagi untuk berhenti, apalagi karena kekurangan anggaran. “Karena itulah, KPUD begitu hati-hati dalam memulai tahapan ini,” ujarnya.

KPUD tidak bisa menyebut anggaran kurang. Karena, KPUD belum pernah melakukan pembahasan anggaran secara bersama-sama dengan DPRD dan Pemko Padang. ”Kami berharap, KPUD diberi ruang dan waktu untuk mempresentasikan kebutuhan anggaran di Pilkada Kota Padang,” katanya. (h/ade)

KETUA HIPMI PADANG FADLY AMRAN

Andre, Pantas Pimpin Kota Padang

FADLY AMRAN DAN ANDRE ROSIADE

PADANG, HALUAN — Di penghujung tahun 2012 lalu, Fadly Amran, owner G Sport Center, terpilih sebagai Ketua BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Padang, pada Muscab II Hipmi Padang. Nama Fadly, sebenarnya adalah orang lama di kepengurusan Hipmi, dan sudah diprediksi memenangkan muscab. Fadly bahkan digadang-gadangkan akan terus membesarkan nama Hipmi di Padang dan Sumbar.

Ketua Gerakan Ayo Jadi Pengusaha pada BPD Hipmi Sumbar Andre Rosiade menyebutkan, sosok Fadly sangat tepat, untuk memimpin Hipmi Kota Padang. Karena, Fadly telah teruji dalam membesarkan beberapa bidang bisnis

sekaligus. Andre menilai, Hipmi akan maju dalam kepemimpinan owner Fitnes Gold itu.

Sementara itu, Fadly Amran menilai, menyebutkan, nama Andre Rosiade yang disebut-sebut sebagai calon wali Kota Padang, tidak ada salahnya dimajukan. Karena, menurutnya, memang sudah saatnya kesempatan memegang tampuk kepemimpinan diserahkan kepada yang muda.

“Kami melihat, Andre Rosiade memiliki niat yang baik untuk maju di Pilkada Kota Padang. Jadi, siapa saja yang memiliki tekad dan ikhtiar (usaha) yang bagus, maka dia layak menjadi pemimpin kota ini. Soal umur,

tidak lagi menjadi penentu.

Karena, banyak contoh Pilkada yang dimenangkan kaum muda, mengalahkan tokohtokoh tua,” katanya.

Menurut Fadly, jika memang Andre Rosiade memiliki visi yang lebih maju, dan diiringi dengan kemampuan dari segala bidang yang unggul, maka bisa saja tokoh muda menjadi seorang pemimpin.

Sebagai Ketua BPC Hipmi Padang, jelasnya, tentunya akan memberikan dukungan.

“Poinnya adalah, siapapun kader dari Hipmi yang mengajukan diri atau maju dalam Pilkada, pasti kita dukung.

Namun, secara kelembagaan, Hipmi bukanlah organiasi politik, dan tidak mendukung salah satu calon. Namun,

tentu sebagai sesama anggota Hipmi, ada pertimbanganpertimbangan tersendiri,” katanya.

Tidak hanya dari kalangan Hipmi saja, beberapa organisasi kepemudaan, telah memberikan apresiasi terhadap Andre Rosiade. Masih segar di ingatan, kesuksesan Andre Rosiade, sebagai seorang pengusahan muda, menjadi inspirasi mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang.

Tak Ayal PMII menjadikan andre sebagai penerima penghargaan PMII Award 2012 lalu.

Pembina PMII Kota Padang Firdaus menyebutkan, Andre adalah tokoh muda

>> Editor : Devi Diany

yang memiliki kharisma, dan kepiawaian dalam membangun usaha. Di usia yang belum genap 40 tahun atau masih 34 tahun, Andre telah sukses merintis usaha di tingkat nasional. Bahkan, Andre juga telah menjadi inspirasi banyak pemuda Sumbar saat ini.

Sebelumnya, mantan Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiah (IPM) Padang Imam Trisna menyebutkan, Andre Rosiade sebagai tokoh muda yang punya potensi besar dalam meniti usaha, ataupun kepemimpinan ke depan.

“Sebagai pengusaha muda asal Kota Padang yang sukses menasional, Bang Andre akan menjadi motivasi banyak orang,” katanya. (h/atv)

>> Penata Halaman: Irvand

DARI NAGARI KE NAGARI 11

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

LINGKAR Pemprov Sumbar agar Peduli Banjir di Taming PASBAR, HALUAN — Akibat bencana yang terjadi di Jorong Taming, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan atau terletak di perbatasan Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumatera Barat persisnya Kabupaten Mandahiling Natal (Madina), Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Pasbar akan meminta bantuan dari Pemerintah Sumut.Pasalnya, bencana banjir yang disebabkan luapan air sungai merupakan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) wilayah II Medan.

Sekretaris Daerah Pasaman Barat didampingi Kepala BPBD Pasbar, Asgiarman mengatakan, karena Sungai Batang Batahan yang meluap itu berada diwilayah II Medan maka pemerintah Sumut bertanggung jawab memperbaiki aliran sungai itu. “Tapi bukan sepenuhnya oleh mereka, nanti akan bersamasama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” katanya.

Oleh sebab itu, Pemerintah Pasbar sudah melaporkan kepada kejadian kepada gubernur Sumbar. Diharapkan melalui dinas terkait laporan itu akan diteruskan ke pemerintah pusat.”Sebab jika ini dibiarkan berlama-lama lagi akan semakin memperparah kondisi bencana, masyarakat semakin terancam,” terang Sekda.

Terpisah Kepala Dinas PU Pasbar, Reflin kemarin di kantornya mengatakan, mengingat besarnya biaya untuk memperbaiki aliran Sungai Batang Batahan tidak akan mungkin bisa dikerjakan jika hanya dari pihak provinsi Sumbar, apalagi dari pemerintah Pasbar.”Biaya ratusan miliar, sementara kondisinya sudah parah, butuh cepat perbaikannya,” terangnya.

Atas dasar itu, Pemda Pasbar juga telah mempersiapkan surat kepada pemerintah Provinsi Sumut guna melaporkan kejadian yang terjadi akibat luapan Batang Batahan yang berada di DAS wilayah II Medan.

Diharapkan dengan hal ini, pemerintah Sumut dapat bekerjasama dengan pemerintah Sumbar untuk secara bersama-sama membangun atau memperbaiki aliran sungai tersebut.

Sehingga masyarakat setempat terbebas dari bencana banjir yang kerap terjadi. (h/dka)

BPBD Pasbar Gencar Antisipasi Bencana PASBAR, HALUAN — Perhatian Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mengantipasi kemungkinan terjadinya bencana dan meminimalisir dampak bencana, kian terlihat nyata. Sesuai dengan program kerja yang disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten setempat.

“Semua program kerja yang mereka buat sesuai dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis daerah,” kata Kepala BPBD Pasbar, Asgiarman, di Simpang Ampek, kemarin.

Disampaikanya, daerah setempat memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat besar, baik yang datangnya dari kawasan laut, seperti gempa dan tsunami maupun dari yang lain, seperti banjir, galodo, kebakaran dan sebagainya. Umumnya bencana yang disebabkan faktor alam, maupun non alam.

Diakuinya, pemerintah mamang memiliki peran penting dalam mengantipasi, meminimalisir dampak dan penanggulangan bencana yang terjadi disuatu daerah. Untuk itu Pemkab Pasbar membentuk BPBD sesuai peraturan daerah nomor 09 tahun 2010.

Semua itu berdasarkan Permendagri 46/ 2008 dan Perka BNPB 3/2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Asgiarman bersama jajarannya telah komit untuk melakukan tugas dan fungsinya semaksimal mungkin. Tangguh dalam menghadapi bencana, dan sigap dalam berbuat.

Sesuai dengan fungsinya, BPBD telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan yang terencana, terpadu,dan menyeluruh .

Begitu juga halnya dengan tugas-tugas BPBD sesuai UU 24/2007, menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana (PB) berdasarkan peraturan perundang undangan.

Menyusun menetapkan, dan mengimformasikan peta rawan bencana, serta menyusun dan menetapkan prosedur tetap penangananm bencana.

Selanjutnya melaksanakan penyelenggaraan PB pada wilayahnya, melaporkan penyelenggaraan PB kepada kepala derah setiap bulannya, dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat becana. Serta halhal lain yang diangap menunjang pelaksanan tugas dan fungsi BPBD tersebut.

Selain itu, pihak BPBD juga mengoptimalkan pengawasan dan pelaksanaan kegiatan fisik (proyek pasca bencana). Untuk tahun lalu ada dua kegiatan yang dilakukan, pembangunan Jembatan Lubuk Puta, Kinali dan kegiatan normaliisasi Batang Batahan di Kecamatan Ranah Batahan. Kedua proyek tersebut mencapai anggaran Rp5,1 miliar.

Drs.Yuinadi, Sekretaris BPBD Pasbar juga menjelaskan, berbagai kegiatan terkait penanggulangan bencana di Pasbar pada tahun 2013 sudah siap dijalankan. Diantaranya pembangunan jalan /jembatan evakuasi di Kecamatan Kinali dan Koto Balingka dan Talamau. Pembangunanm Salter di Nagari Sasak, Maligi , Katiagan. Kemudian juga normalisasi perkuatan tabing di Kinali, Gunung Tuleh dan Luhak Nan Duo, katanya. (h/dka)

UPACARA HAB — Wakil Bupati Pasaman Barat, Syahrul Dt. Marajo memimpin upacara Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke67 tingkat Pasaman Barat di lampangan hijau Pasaman Baru, Simpang Ampek, Kamis (3/12).

ANDIKA

WABUP SYAHRUL DT. MARAJO

Masyarakat Butuh Pelayanan Prima PASBAR, HALUAN — Wakil Bupati Pasaman Barat, Syahrul Dt. Marajo ingatkan setiap aparatur pemerintah, seperti di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat, agar selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian, sekaligus memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Kementerian Agama, katanya, bukan hanya sebatas satu dari sekian jumlah lembaga pemerintah di tanah air, tapi memiliki peranan penting di tengah umat. Banyak kegiatan yang ditumpukan kepada Kementerian Agama bersama keluarega besar institusinya.

Penegasan sekaligus harapan ini disampaikan Syahrul Dt. Marajo, pada puncak peringatan Hari Amal Bhakti

(HAB) Kementerian Agama ke-67 tingkat Pasaman Barat di lampangan hijau Pasaman Baru, Simpang Ampek, Kamis (3/12). “Kita tidak menyangkal, di tengah kemajuan arus informasi, keterbukaan dan dampak reformasi saat ini, cukup banyak kritikan, pandangan, dan pernyataan dari berbagai pihak.

Di sisi lain, Kementerian Agama melalui berbagai program kerjanya dan kegiatannya cukup banyak memberikan bantuan, saran dan kontribusi positif untuk kemajuan bangsa”, katanya.

Sejalan dengan hal itu, ulas Syahrul lagi, apalagi hari ini seluruh keluarga besar Kementerian Agama secara nasional merayakan peringatan hari lahir ulang tahun ke 6. Peringatan hari kelahiran Departemen Agama di masa lalu harus dijadikan momen untuk meningkatkan kualitas, kinerja dan pengabdian setiap warga Kementerian Agama, terutama di Pasaman Barat ke depan.

Sementara itu Hj. Suatri, pensiunan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas pada kesempatan itu menyampaikan, yang patut menjadi komitmen bagi segenap aparatur Kementerian Agama Pasaman Barat ke depan adalah, sejauh mana mereka bisa meningkatkan kualitas pengabdian dan melaksanakan tugasnya secara maksimal sekaligus

profesional.

Sejalan terjadinya pergantian tahun, sekitar dua bulan lalu umat Islam memperingati hari lahirnya tahun hijriyah, dan tanggal 31 Desember 2012 lalu, warga negara di berbagai penjuru negeri merayakan pergantian tahun, dari tahun 2012 menjadi 2013.

Kepala Kantor Kementerian Agama Pasaman Barat, Abdel Haq, didampingi Ketua Pelaksana HAB, Wafda menyampaikan, peringatan hari lahirnya kementerian agama tahun ini, selama beberapa hari terakhi telah dilaksanakan beberapa jenis lomba, mulai kegiatan siswa, guru, antar madrasyah dan antar kepala Kantor Urusan Agama (KUA) se Pasaman Barat.

Tanggal 29 dan 30 Desember 2012 lalu, Kementerian Agama Pasaman Barat melalui Dharmawanita Persatuan unit Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Lembah Melintang diutus mengikuti festival qasidah rebana tingkat provinsi di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Barat, Padang.

Melalui peringatan hari lahirnya Kementerian Agama ini, Abdel Haq dan Kasubbag Tata Usaha Kementerian Agama Pasaman Barat ingatkan setiap aparatur yang dipimpinnya meningkatkan kualitas, kinerja sekaligus pengabdian kepada agama, bangsa dan negara. (h/dka)

IMM: Legislator Mesum Harus Dicopot PASBAR, HALUAN — Unjukrasa mengutuk perbuatan anggota DPRD Pasbar yang tertangkap tangan berbuat mesum terus berlanjut. Setelah Rabu lalu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pasbar yang menggelar orasi kemarin (3/1) giliran Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pula yang menggelar aksi serupa ke kantor dewan.

Puluham massa yang mengatas namakan IMM Pasbar itu mulai melakukan aksi unjukrasa sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka membawa berbagai spanduk yang bertluiskan mengutuk perbuatan anggota DPRD itu. Massa meminta anggota DPRD yang berbuat mesum itu segera di pecat dari jabatannya. DPRD Pasbar jangan menutupi ataupun mengelak, sehingga terjadi pembiaran dalam kasus asusila itu.

“Kami menuntut anggota DPRD Pasbar segera di pecat, BK DPRD Pasbar agar secepat mungkin memberhentikan anggota DPRD yang sudah mencoreng nama baik Pasbar,” teria mereka.

Dalam orasinya, massa IMM menilai anggota dewan tersebut dinilai telah mencoreng daerah dan masyarakatnya, tidak layak menjadi wakil rakyat. Sebab apa yang dilakukannya sudah amat memalukan. “Anggota dewan harus membangun dan menciptakan daerah harum dimata masyarakat dan daerah lain, bukan memburukkan daerah. Jadi tidak ada lagi alasan pimpinan dewan dan BK untuk tidak memberikan rekomendasi pemberhentian oknum anggota dewan yang telah mengakuai kesalahannya di mata pemuda Ketaping Padang Pariaman,” Ketua IMM Pasbar, Devi Irawan.

Menurut mereka, terlepas apa bentuk perbuatan yang dilakukan oknum tersebut, yang jelas yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan dan mengakui kesalahannya dihadapan

pemuda Ketaping, dengan isi telah melanggar adat setempat, sebutnya.

“Masyarakat Pasbar sungguh malu dengan perbuatan oknum anggota dewan itu, harus diberhentikan dari DPRD Pasbar, kalau ada orang yang masih melindunginya, apalagi anggota DPRD Pasbar, berarti semuanya sudah tercoreng. Alamatnyalah Pasbar akan hancur, ditagan orang-orang yang tidak bertanggungjawab”, tutur Devi Irawan lagi.

Usai berorasi, massa IMM di terima langsung oleh Pj. Ketua DPRD Pasbar, Dalius K didamping Wakil Ketua, Samsul Bahri. Samsul yang angkat bicara pada saat itu mengatakan, pimpinan DPRD sudah melakukan rapat dan menugaskan BK sejak Kamis lalu untuk melakukan verifikasi dan mencari kebenaran kejadian tersebut.

“Hari ini (kemarin -red) BK sudah mulai bekerja mengumpulkan bukti-bukti ke berbagai pihak termasuk ke lapangan atau lokasi kejadian dan menemui pihak terkait disana,” katanya.

Namun ia menyampaikan, BK atau DPRD dalam memproses kasus ini mempunyai aturan dan undang-undang yang harus dilalui sebelum membuat keputusan. DPRD atau BK tidak bisa memecat anggoat DPRD, tapi partainya si anggota dewan itulah yang menentukan.

Kendati demikian, DPRD akan memberikan rekomendasi kepada partai sekaitan apa yang ditemukan BK dilapangan terhadap kasusu ini. Juga merekomendasikan untuk partai pertimbangkan, jika terbukti bersalah.

“Kita sebagai anggota DPRD juga tidak mau nama lembaga ini tercoreng hanya karena ulah satu orang anggota dewan. Kita akan berbuat, tapi mohon sabar kita bekerja sesuai dengan undangundang dan aturan yang berlaku,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua BK DPRD Pasbar, Lili Syukri kepada Haluan, menyampaikan, ia beserta anggota lainnya akan segera memproses “J” tersebut. Sebagai BK akan bekerja dengan cepat serta transparan dalam setiap tahapan yang dilakakukan.

“Kita berjanji akan transparan saat memproses kasus ini dan jika terbukti benar akan kita sampaikan demikian.

Kalaupun yang bersangkutan kawan yang selalu setiap hari, namun kalau sudah ditetapkan bersalah tentu akan ditindak oleh aturan, kita hanya pelaku aturan.

Tunggulah hasil verifikasi kami, nanti kita sampaikan,” katanya. (h/dka)

Warga Banjiri Bazar HUT di Pasbar PASBAR, HALUAN — Bazar yang digelar Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka menyambut HUT Pasbar ke-9 tanggal 7 Januari mendatang semakin mendapat respon dari masyarakat setempat. Ribuan warga Pasbar memadati lokasi bazar setiap hari, mulai siang hingga malam.

Pantauan Haluan, bazar yang digelar di badan jalan Soekarno Hatta atau persisnya di depan kantor bupati Pasbar ramai di kunjungi. Stand-stand yang berjejer sepanjang tepi jalan itu selalu di padati pengunjung. Berbagai barang dan khas Pasbar ditampilkan untuk dijual.

Tak ketinggalan pula berbagai ragam permainan anak-anak. Meriah dan mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Pedagangpun senang, dagangan mereka laris manis.

Hal unik lainnya, dari sekian banyak stand yang ada, memasuki arena tand terlebih dahulu disambut stand Humas , Sekretariat Daerah Pasbar. Hanya stand tersebut satu-satunya perwakilan pemerintah daerah yang mengikuti bazar itu.

Distand tersebut, selain menampilkan berbagai informasi seputar Pemda Pasbar juga dipamerkan dan dijual hasil karya anak nagari, seperti tas, sepatu dan lain-lain. Stand itu juga yang telihat lebih mewah dibanding stand-stand lainnya.

Bupati Pasaman Barat, H. Baharuddin R melalui Kabag Humas, Hendrizon mengakui bazar yang dimulai sejak tanggal 31 Desember lalu semakin diminati pengunjung. Hal ini bertanda antusiasme masyarakat dalam menyambut HUT Pasbar sangat tinggi.

“Ditambah pula, masyarakat butuh hiburan dan rekreasi, melalui bazar ini salah satu cara mereka melepas kepenatan bekerja di siang hari,” katanya.

Disamping itu ia akui, stand Humas merupakan perwaklan stand Pemda Pasbar. Namun demikian dari stand itu bisa diperoleh seluruh informasi tentang Pasbar. Disana lengkap, dan memang sudah diatur sedemikian rupa, sehingga pengunjung ingin mengetahui informasi seputar pemerintahan di stand humas itu bisa didapat.

“Internetpun kita sediakan di stand itu,” tambah Hendrizon.

Lebih lanjut ia katakan, diharapkan juga kepada pengunjung selama bazar berlangsung juga turut serta menjaga keamanan dan ketertiban bazar, juga yang terpenting kebersihannya. (h/dka)

MASSA IMM Pasbar menggelar orasi di kantor DPRD Pasbar. Mereka menuntut anggota DPRD yang berbuat mesum segera dipecat. ANDIKA >> Editor : Dodi Nurja

>> Penata Halaman : Irvand

12 PAYAKUMBUH DAN LIMAPULUH KOTA

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

BOTIAH Peringatan HAB Kemenag ke-67 Bertabur Prestasi PAYAKUMBUH, HALUAN — Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama ke 67/ 2013 di Kota Payakumbuh, berlangsung di lapangan Saribulan Sawah Padang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, (3/1). Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, tampil sebagai Irup dalam upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai dan pelajar di jajaran Kementerian Agama serta anggota Muspida dan sejumlah undangan lainnya.

Pada upacara itu, Walikota Riza Falepi, membacakan amanat tertulis Menteri Agama RI Suryadharma Ali. Upacara yang berlangsung khidmat dan tertib, juga dihadiri Kepala Kantor Kemenag Drs. Salman, MM dan Ketua MUI H.Mismardi, BA. Menteri Agama meminta, seluruh jajaran Kementerian Agama meningkatkan kinerja secara profesional dan memiliki integritas.

Selain itu diharapkan seluruh aparatur Kementrian Agama memperbaruhi paradigma, yaitu bekerja secara dinamis dan proaktif melakukan sinergi dengan unit dan embaga lain, baik secara internal maupun eksternal, guna memenuhi tuntutan dinamaika kementrian dan dinamika masyarakat.

Dalam kesempatan ini Walikota Riza Falepi juga mengucapkan Selamat HAB Kemenag ke67 semoga Organisasi Kementrian Agama adalah organisasi yang satu dan menyatu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Usai upacara Walikota Riza Falepi didampingi Muspida dan Ka.Kemeng Nurhidayat menyerahkan Tanda jasa dan Tanda kehormatan Satya Lencana Karya kepada 3 orang perwakilan dari 73 penerima anugerahan Satya Lencana tahun ini. Diantaranya untuk Satya Lencana 10 tahun diterima H. Darius, S.Ag, MM Kasubag TU Kantor Kemenag Kota Payakumbuh, untuk Satya Lencana 20 Tahun dierima Radarmon,S.Ag Kantor Kemenag dan untuk 30 Tahun diterima Jumarni Danur,S.Ag Kepla MIN Parambahan.

Sedangkan prestasi yang diperoleh Kantor Kementrian Agama Kota Payakumbuh sepanjang Tahun 2012 untuk Tingkat Nasional Harapan III Lomba Kreasi Model Pembelajaran PAI SD Tahun 2012 dan mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nusantara Tingkat Nasional di Batam.

Sementara di Tingkat Propinsi Juara umum Perkemhan Pramuka Santri Nusantara, Peringkat I, MTQ tingkat Remaja penyelenggara IPDN Sumbar, Peringkat I Lomba Bintang Qasidah untuk putra, Harapan III Pemilihan Keluarga Sakinah teladan dan harapan III Lomba Bintang Qasiadh untuk putri.

Acara diakhiri dengan penyerahan hadiah berupa trofi dan bingkisan kepada seluruh pemenang kegiatan rangkaian peringatan HAB yang dilaksanakan sebelumnya. (h/smt)

HAB KEMENAG — Walikota Payakumbuh, Riza Falepi berikan tropi dan uang pembinaan kepada Syahnidar sebagai Guru PAI SD berprestasi harapan III tingkat Nasional dalam upacara peringatan HAB Kemenag ke 67, Kazmis.

SRI MULYATI

Tragis, 24 Orang Tewas Kecelakaan PAYAKUMBUH, HALUAN —Setidaknya 24 orang akhirnya meninggal dunia, akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Payakumbuh.

Penyebab peristiwa tragis ini adalah kelalaian pengendara.

Korban kecelakaan yang tewas itu, umumnya tergolong orang dewasa, yakni berumur antara 25 sampai 30 tahun.

Tetapi dari 120 kasus kecelakaan yang terjadi, sekitar 80 persen

berasal dari kategori anak-anak serta pelajar.

“Selama tahun 2012, telah terjadi sekitar 120 kasus kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Satlantas Polres Payakumbuh.

Dan 24 orang diantara korban kecelakaan itu, meninggal dunia,” kata AKP Hamidi Kasatlantas Polres Payakumbuh melalui kanit Lantas Ipda Aditya, kemaren. selama tahun 2012, terhitung dari Januari hingga Desember kemaren. Kecelakaan itu umumnya disebabkan kelalaian dari pengendara, baik pengendara mobil ataupun sepeda motor.” Dari 120 Kasus kecelakaan itu, umumnya berasal dari kategori anak-anak dan pelajar. Kita harapkan kepada orang tua, tidak membiarkan serta

DPRD Payakumbuh Lahirkan 7 Perda PAYAKUMBUH, HALUAN — Kinerja DPRD Payakumbuh cukup baik. Selama Masa Sidang dan Masa Reses Ketiga DPRD Kota Payakumbuh, SeptemberDesember 2012, tercatat tujuh Peraturan Daerah (Perda), sembilan keputusan dewan dan dua keputusan pimpinan yang dilahirkan. Hanya saja, selama empat bulan itu, kegiatan kunjungan ke luar daerah DPRD, juga terbilang cukup tinggi.

Laporan tersebut terungkap, dalam rapat paripurna dewan yang berlangsung di gedung DPRD Jalan Sukarno-Hatta Payakumbuh, Kamis (3/1). Paripurna dalam rangkaian menutup masa sidang dan reses ketiga 2012, juga membuka masa sidang dan masa reses pertama tahun anggaran 2013. Dipimpin Wakil Ketua DPRD H. Suhaimi Biran, BA, dan dihadiri Wakil Walikota H. Suwandel Muchtar, Sekdako H. Irwandi, SH, anggota Muspida, Asisten Setdako, staf ahli walikota, pimpinan SKPD, pengurus parpol, ormas, LSM dan OKP serta sejumlah undangan lainnya.

Produksi DPRD selama masa sidang dan masa reses ketiga itu, dilaporkan Sekretaris DPRD Payakumbuh Drs. Atur Satria. Tujuh Perda yang dilahirkan itu, tentang perda perubahan APBD Payakumbuh TA 2012, APBD Payakumbuh TA. 2013, Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan

dan Perkotaan Kota Payakumbuh, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Payakumbuh, perubahan kedua atas Perda No.3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemko Payakumbuh (DPPKA dan Dinas Sosnaker), Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh.

Sekretaris DPRD Atus Satria, dalam laporannya, juga menyampaikan kegiatan DPRD empat bulan itu.

Meliputi kegiatan rapat-rapat paripurna, rapat Banggar dengan TAPD dan rapat internal, total 33 kali. Begitu juga dengan Komisi A, melakukan rapat dengan mitra kerjanya sebanyak 7 kali.

Jumlah yang sama juga dilakukan Komisi C. Sedangkan Komisi B, menggelar rapat kerja dengan mitranya sebanyak 9 kali.

Untuk hearing, komisi A dan Pansus I masing-masing 2 kali, Komisi C melakukan hearing 1 kali. Sepanjang empat bulan itu, rapat Pimpinan diperluas dilaksanakan 1 kali. Sedangkan rapat Badan Musyawarah dan rapat Balegda masing-masing 2 kali dan 3 kali rapat paripurna istimemewa.

Kunjungan kerja luar daerah dalam provinsi, Pansus I dan II masing – masing 1 kali. Pansus I kunjungan kerja ke DPRD Kota Padang Panjang dan

DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Sedangkan pansus II kunker ke DPRD Kabupaten Agam dan DPRD Kota Pariaman.

Sementara itu, komisi A, B dan C juga melakukan kunjungan kerja luar Provinsi dimana unsur eksekutif di jajaran pemko diikutsertakan dalam kunjugan kerja tersebut. Komisi A melakukan kunjungan kerja ke Pemda Kota Medan dan Pemda Kota Binjai Provinsi Sumatera Barat. Komisi B ke Pemda Kota Mataram dan Pemda Kabupaten Lombok Barat. Serta Komisi C ke Pemda Kota Denpasar dan Pemda Gianyar Provinsi Bali.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dewan, juga dilakukan kegiatan bimbingan teknis dan workshop di luar daerah luar provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota dewan.

Pimpinan dewan sudah menjalaninya masing-masing pimpinan 4 kali dan 3 kali masing-masing anggota.

Disamping itu, pimpinan dan anggota juga memiliki agenda menghadiri undangan-undangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, Kecamatan, Kelurahan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya serta menerima Kunjungan Kerja DPRD dari Daerah lainnya. (h/smt)

mengawasi anak mereka yang belum cukup umur, untuk mengendarai kendaraan. Agar kecelakaan yang ditimbulkan dari generasi penerus bangsa itu, dapat diminilisir,” katanya.

Kasus kecelakaan lalu lintas yang paling tragis selama ini, kata Ipda Aditya, yakni kecelakaan 3 orang murid SD 18 kelurahan Padang Datar, kecamatan Payakumbuh Barat, yang tewas saat mengendarai sepeda motor, 3 minggu yang lalu.

Ke tiga orang bocah yang

saat itu berboncengan 3, tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarai dalam keadaan kencang. Dan akhirnya menambrak truk yang berada didepannya. Pelajar tersebut tewas ditempat kejadian dengan kondisi yang menggenaskan.

“Kita harapkan untuk kedepannya, kasus seperti itu tidak terulang kembali. Oleh karena itu, kepedulian serta peran orang tua sangat dibutuhkan demi anak kita, generasi penerus bangsa,” imbuh Ipda Aditya. (h/ddg/dn)

PAYAKUMBUH TIMUR

Juara Futsal antar SKPD PAYAKUMBUH, HALUAN — Tim Fusal Kecamatan Payakumbuh Timur keluar sebagai juara Futsal antar SKPD, rangkaian HUT Korpri dan HUT Kota Payakumbuh.

Tim binaan Camat Payakumbuh Timur Yunida Fatwa itu, dalam partai segitiga, sukses merebut nilai 4, hasil satu kemenangan, 7-2 atas tim Futsal Dinas Koperindag dan bermain imbang 3-3 melawan tim Futsal Kecamatan Payakumbuh Utara, di lapangan Futsal Champion di Balai nan Tuo Tiakar, yang berakhir Kamis (3/1).

Sementara itu, juara kedua turnamen, direbut tim Payakumbuh Utara, yang berhasil menang 9-7 atas tim Dinas Koperindag.

Meski samasama punya poin 4 dengan Payakumbuh Timur, tapi Payakumbuh Utara kalah selisih gol dengan tim juara Payakumbuh Timur. Ketiga tim, selain beroleh trofi, juga

mendapat uang pembinaan, masing-masing juara I Rp1 juta, juara II Rp750.000 dan juara III Rp500.000.

Turnamen Futsal memperebutkan trofi itu, ditutup Sekdako Payakumbuh H. Irwandi, SH, yang juga Ketua Korpri kota ini. Sebelum Sekdako menyerahkan trofi kepada pemenang, dilakukan pertandingan futsal gala tawa, antara pimpinan SKPD. Dua tim yang bertarung, tim gabungan pimpinan S K P D melawan tim Sekretariat Payakumbuh yang dipimpin langsung Sekdako Irwandi. Kedua tim berbagi angka sama, 3-

menjalin silaturahim, juga akan berdampak terhadap peningkatan kebugaran fisik staf.

Kalau seluruh staf SKPD ikut bermain futsal, maka dalam setiap iven, tak akan ada lagi yang ngos-ngosan mengejar bola, seperti dalam laga persahabatan antara tim setdako melawan tim gabungan SKPD, katanya.

Karena itu, Sekdako

3. Saat menutup turnamen, Sekdako Irwandi, mengajak seluruh SKPD di Payakumbuh, ikut menggalakkan olahraga futsal. Selain untuk

Irwandi, mengajak seluruh pimpinan SKPD bersama stafnya, diajak bermain futsal setiap hari Selasa.

“Saya tetapkan, setiap hari Selasa, pimpinan SKPD bersama unsur pimpinan lainnya bersama staf, ikut bermain futsal,” ingatnya. (h/smt)

>> Editor : Dodi Nurja

>> Penata Halaman : Irvand

BUKITTINGGI D A N AGAM 13

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

BANJIR DI AMPEK ANGKEK

Musim Hujan, Jalan Tertimpa Longsoran AGAM, HALUAN — Akibat musim hujan yang panjang banyak ruas jalan kabupaten di Agam tertimpa longsoran dan saluran air tertutup, sehingga air memasuki badan jalan.

Kondisi demikian terutama terlihat jelas pada jalan antara Lubuk Basung-Koto Alam, jalan di Kecamatan Palembayan, jalan PantaSianok, dan jalan di Kecamatan Palupuh.

Sementara upaya perbaikan belum dilakukan, kalau dibiarkan begitu saja dikhawatirkan akan memperparah kondisi jalan tersebut. Di kecamatan Palembayan menurut Wali Nagari III Koto Silungkang Helmi dan Wali Nagari Ampek Koto Roni Akamal kemarin, selain tertimpa longsoran tebing, juga banyak badan jalan itu yang terban, sehingga badan jalan menyempit sementara erosi terus mengikis. Badan jalan yang longsor dan tergolong besar di kecamatan Palembayan terdapat di Jorong Lubuak Gadang Nagari Ampek Koto, Jorong Koto Alam Nagari Salareh Aia dan di Jorong Kampuang Tabu Nagari III Koto Sipinang. ”Semestinya dinas PU segera bereaksi membenahi badan jalan yang longsor tersebut agar keruntuhan tidak bertambah, sebab masyarakat tidak mampu menanggulanginya,”kata Roni Akmal kemarin.

Sementara itu Bupati Agam Indra Catri iuga membenarkan bahwa musim hujan telah menimbulkan bencana banjir, longsor dan kerusakan fasilitas umum di berbagai tempat, terutama di wilayah Agam Barat, untuk memperbaikinya dan tindakan antisipasi diperlukan dana besar, diperkirakan mencapai Rp100 miliar.

Untuk itu pemerintah kabupaten segera melakukan koordinasi dengan dinas terkait guna mencari solusi penanggulangan dampak bencan itu. Dikatakan bupati selain memperbaiki kondisi jalan, yang juga mendesak dilakukan adalah melanjutkan normalisasi Batang Antokan dan Batang Masang di wilayah Agam Barat supaya wilayah yang dikewatinya tidak sering lagi dihantam banjir. (h/ks)

Masyarakat Minta Perbaikan Infrastruktur AGAM,HALUAN — Banjir yang melanda Kecamatan Ampek Nagari pada Sabtu dan Minggu akhir 2012 lalu menimbulkan korban material dan kerusakan fasilitas umum cukup parah, sementara bantuan yang diberikan baru berupa makanan.

KONFLIK TANAH — Inilah salah satu lokasi konflik tanah di Jalan By Pass Bukittinggi. Beberapa titik di Jalan By Pass Bukittinggi tidak bisa diperlebar oleh pemerintah, karena belum menemui kesepakatan ganti rugi dengan pemilik tanah. HASWANDI

Menurut Camat Ampek Nagari Syahrul Hamidi kepada Haluan Kamis (3/1) kemarin,berdasarkan pendataan, 144 rumah terendam, 10 jembatan rusak, 4 irigasi pertanian jebol masing-masing di Balai Badak, Alahan Siriah, Anak Aia Aji dan Aji Isa, 4 pipa PDAM di Alahan Siriah patah, 1 Polindes dan gedung SD Negeri 17 terendam.

Sementara itu 50 hektare padi dan 40 hektare tanaman jagung terendam, terancam gagal panen, ikan pada 20 kolam rakyat hilang. ”Namun mulai Senin (31/12) lalu banjir terus menyusut dan kini relatif pulih,sekolah dan Polindes telah dapat difungsikan, masyarakat telah membersihkan rumah dan lingkungannya, “kata Syahrul yang baru saja

pulang meninjau lokasi banjir di berbagai pelosok.

Sebagai bantaun telah dipasok kepada para korban berbagi jenis bahan makanan, namun ke depan masyarakat berharap agar infrastruktur atau fasilitas umum segera diperbaiki karena penting sebagai sarana perekonomian dan kebutuhan sehari-hari. ”Yang sangat mendesak dan perlu segera diperbaiki adalah irigasi yang jebol, karena irigasi merupakan penyalur air utama bagi ratusan hektare sawah rakyat, “ kata salah seorang petani di nagari Sitanang.

Wilayah Kecamatan Ampek Nagari yang parah dilanda banjir adalah Nagari Sitanang dan Bawan akibat sungai yang melewati nagari itu meluap. (h/ks)

pasaran tanah sekarang. Yang kedua, mereka minta agar sertifikat tanahnya diterbitkan.

Seperti diketahui, proyek Jalan By Pass ini masih menimbulkan permasalahan yang belum terselesaikan.

Beberapa warga pemilik tanah di Jalan By Pass, terutama di Simpang Kapalo Koto sampai ke Simpang Manggih menolak pelebaran jalan By Pass, karena pelebaran jalan itu memakan tanah mereka.

Bahkan tak sedikit warga yang protes ini melokalisir dan

memagar tanah mereka, sehingga petugas proyek tidak berani memperlebar jalan yang tak disetujui warga.

Pelebaran Jalan By Pass dari Simpang Taluak-Gadut sepanjang 6,2 kilometer itu dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp30 miliar.

Sementara pekerjaan itu dikelola oleh Dinas PU Provinsi melalui satuan kerja terkait. (h/aur/wan)

Permasalahan Bypass Tumpang Tindih BUKITTINGGI, HALUAN — Penyelesaian proses konsolidasi tanah di Jalan Bypass Bukittinggi tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Prosesnya musti dilakukan bertahap. Dalam 2012, sudah ada beberapa titik yang diselesaikan.

Begitu disampaikan Sekdako Bukittinggi, Yuen Karnova, saat ditemui wartawan diruang kerjanya, di Balaikota Gulai Bancah, Rabu (2/1).

Menurut Yuen, banyak tumpang tindih permasalahan pada proses konsolidasi. Dia mencontohkan, ada tanah dengan sertifikat ganda. Ada pula masyarakat yang tidak punya sertifikat tapi mengaku memiliki tanah.

Dia menceritakan, kebanyakan masyarakat tidak mau letak tanahnya digeser.

Sedangkan dalam proses konsolidasi, tanah musti dipetak-petakkan sesuai dengan jalur jalan. Tapi masyarakat yang memiliki tanah dibagian belakang, tidak mau digeser. Sehingga yang memilik tanah dibagian depan juga tidak mau jika tanahnya diambil lebih banyak lagi.

Sedangkan dalam kesepakatan di tahun 1992 silam, atau pada saat jalan pertama kali dibuka, masyarakat yang memiliki tanah yang dilalui badan jalan sudah merelakan 15 persen tanahnya dipakai untuk jalan. Jika ditambah

lagi, tentu tanah mereka akan tambah kecil, tambah Yuen.

Upaya pendekatan, sambung Yuen, kedepannya tidak akan difokuskan secara teknis saja.

Tapi lebih kepada pendekatan persuasif pada masyarakat.

Sementara masyarakat sudah bosan dengan proses konsolidasi yang dilakukan pemko. Soalnya, persoalan yang dihadapkan pada mereka tidak kunjung ketemu kata sepakat. Dan lagi, beberapa masyarakat juga kecewa dengan janji-janji yang diberikan oleh pihak pemko dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bukittinggi.

Sebut saja Ernayetti (48), warga Pulai Anak Air, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS), Bukittinggi. Saat ditemui Haluan Rabu (2/1) dia mengaku sudah bosan dengan proses konsolidasi. Erna dan keluarganya sudah mengurus permasalahan ini sejak 20 tahun silam. Tapi hasilnya sampai sekarang tidak ada.

Seperti dituturkan Erna, semula tanah milik keluarganya itu memiliki luas sekitar 4.500 meter persegi. Pembangunan jalan itu melalui pertengahan tanah miliknya.

Akhirnya, tanah itu terbagi menjadi dua bagian. Tanah yang dipakai untuk jalan sebesar 65 meter untuk panjang dan lebar 25 meter.

Tanah Erna sendiri terletak pada fosil 71 pada pencatatan

BPN Bukittinggi.

Pada bagian barat tanah itu berdiri satu unit rumah milik Erna, dengan luas 14 x 40 meter persegi. Sedangkan diseberang jalan, masih berupa tanah kosong.

Erna yang waktu itu didampingi suaminya Erizal (59) juga menyatakan telah berulang kali mengurus sertifikat tanahnya tapi tidak kunjung keluar. Padahala, kata Erna, tahun 1992 silam, persisnya sebelum dimulai pengerjaan jalan, pemerintah Bukittinggi menjanjikan akan menerbitkan sertifikat tanah melalui BPN Bukittinggi untuk dia. Prosesnya sendiri dijanjikan tuntas dalam dua tahun kedepan.

Tahun berganti tahun, masalah yang satu belum selesai, timbul masalah yang lain. Belakangan dia ketahui tanah itu telah diterbitkan sertifikatnya, tapi bukan atas nama dia, melainkan atas nama orang lain, yakni sebelah barat atas nama Zubaedah no 380 A GS 630 tahun 1996 dengan luas 663 meter persegi dan sebelah timur atas nama Rostina no 379 GS no: 62 tahun 1996 dengan luas 1894 meter persegi.

Satu persoalan kembali muncul. Tepatnya tahun 2005, saat dia digugat ke pengadilan atas dasar tuduhan perampasan tanah, oleh Nirmala.

Kata Erna, tanah miliknya yang

dengan sertifikat atas nama Rostina itu telah dijual oleh Rostina pada Nirmala. Kontan saja, merasa punya hak dia menghalangi niat Nirmala untuk membangun diareal itu.

Tapi Erna dapat bernafas lega, diakhir persidangan memutuskan bahwa tanah kembali pada pemilik asal. Dan BPN Bukittinggi mengakui bahwa pihaknya salah menerbitkan sertifikat. Seharusnya sertifikat itu diterbitkan di fosil 7 bukan fosil 71. Walaupun demikian, tapi tetap saja BPN tidak megeluarkan sertifikat tanah untuk Ernayetti.

Bermacam cara dia tempuh untuk mendapatkan haknya. Seperti dituturkan oleh Erizal, bahwa pihaknya sempat menyurati Walikota, Ketua DPRD, dan Ketua Tim Konsolidasi tanah by pass Bukittinggi dengan surat tertanggal 17 September 2012. Dengan tujuan mohon penyelesaian tuntas tanah yang sudah terpakai untuk jalan dimaksud.

Sebelumnya, pada awal Juli 2012 lalu, dia dan keluarganya memagari tanah yang diakuinya milik keluarganya itu. Dia memberi pagar pada dua bagian, barat dan timur.

Selain memasang pagar, dia juga memasang papan dengan tulisan. Kira-kira bunyi tulisannya meminta agar pemko Bukittinggi menyelesaikan proses konsolidasi dan memberikan haknya.

Tidak lama, dia juga membentang kain putih lebar menyerupai spanduk yang digantung melintang diatas jalan dengan nada tulisan yang hampir sama. Mereka menuntut janji dan hak mereka yang telah diabaikan selama 20 tahun lebih.

Pada Haluan mereka mengatakan, harapan mereka tidak banyak. Pemko agar dapat mengganti rugi tanah mereka yang terpakai diluar 15 persen luas tanah yang disepakati.

Dengan catatan sesuai dengan

>> Editor : Afrianita

>> Penata Halaman : Syamsul Hidayat

14 WANITA DAN KELUARGA Resep

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Rumah, Tempat Paling Aman Melakukan KDRT PADANG, HALUAN — Sepanjang tahun 2012, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didominasi terjadi di dalam rumah.

Donat Durian Bahan * Tepung terigu sebanyak 150gr * Tepung Sagu sebanyak 30gr * Baking powder 1 sendok teh * Gula pasir 2 sendok makan * Vanili bubuk 1 sendok teh * Susu cair 100 ml * Daging buah durian / bisa diganti dengan essence durian * Telur 1 butir dikocok * Keping Jagung 100 gr * Kismis 50gr * Minyak Cara membuat 1. Aduk rata tepung terigu, baking powder, vanili bubuk dan tepung sagu.

2. Kemudian tambahkan daging durian/ essence durian, telur dan susu cair, aduk lagi sampai rata.

3. Masukkan kismis dan keping jagung, aduk sampai rata.

4. Bentuk adonan bulat dan bolong tengahnya (seperti kue donat pada umumnya) atau sesuai selera.

5. Masak minyak dengan api yang sedang besarnya, jangan terlalu besar.

6. Goreng sampai matang.

Tips Upaya Penanganan KDRT DALAM hidup ini, tidak jarang dialami yang sama sekali tidak diinginkan. Ada pepatah “untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak”, yang artinya kehidupan didepqan kita adalah rahasia Allah, untung maupun malang sering datang tiba-tiba tanpa disangka.

Menghadapi masalah KDRT, maka ada pepatah yang penting kita hayati “Sebelum ajal berpantang mati”. Maksudnya, kehidupan dan kematian ditentukan oleh Tu h a n , m a k a j a n g a n t e r l a l u t a k u t menghadapi masalah karena orang tidak akan mati seblum tiba ajalnya. Oleh karena itu, teruslah berusaha sampai titik darah penghabisan.

Jika KDRT terjadi, maka hadapi dan tangani: 1) Isteri dan suami lakukan dialog.

Keduanya harus cari solusi atas masalah yang dihadapi untuk memecahkan masalah yang menjadi penyebab terjadinya KDRT. Jika anak-anak sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada bapak, kalau KDRT dilakukan bapak (suami).

2) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan hukum negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.

3) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberi jalan keluar terhadap penyelesaian masalah KDRT supaya tidak terus terulang.

4. Kalau sudah parah KDRT seperti korban sudah luka-luka, maka dilakukan visum.

5. Laporkan kepada yang berwajib telah terjadi KDRT. Melapor ke polisi merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung kepada perceraian.

KDRT merupakan permasalahan yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Oleh karena itu harus dilakukan pencegahan secara dini. Pendidikan agama dan pengamalan ajaran agama di rumah tangga merupakan kunci sukses untuk mencegah terjadinya KDRT. Untuk mencegah KDRT di rumah tangga, harus dikembangkan cinta kasih dan kasih saying. Sejak dini. Ibu bisa berperan besar dalam hal mengajarkan kepada anak-anak dirumah untuk saling mencintai dan saling menyayangi. Demikian juga PKK sebagai organisasi dapat memberi terusmenerus pencerahan dan penyadaran kepada kaum perempuan.

Oleh karena pelaku utama KDRT pada umumnya adalah suami, maka peranan para pemuka agama, pendidik, sosiolog dan cendekiawan, harus berada digarda terdepan untuk terus menyuarakan pentingnya rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk dibangun secara baik dan jauh dari KDRT. Supaya terkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat luas, maka peranan dan partisipasi media sangat penting dan menentukan.

Amalkan sebuah pepatah “Rumahku Istanaku”. Betapapun keadaannya sebuah rumah, maka rumah harus menjadi tempat yang memberi kehangatan, ketenangan, kedamaian, perlindungan, dan kebahagian kepada seluruh anggota keluarga. (h/blg)

PASANGKAN SELEMPANG — Bupati Pasaman Benny Utama saat memasangkan selempang kepada H Syamsul Khiar didampingi istri Hj.Mishanimar yang telah berhasil meraih juara harapan III pada lomba keluarga sakinah tingkat Sumbar, Kamis (3/1). WELINA

Mencegah Terjadinya KDRT KEKERASAN Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi tren kehidupan masyarakat sejak dahulu sampai sekarang.

KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat, kelas bawah dan paling. Bawah (lower and lower-lower class), kelas menengah (middle class) dan kelas atas (high class).

Hasil survei Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tahun 2006 oleh BPS dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan menyebutkan bahwa sebanyak 51,1 persen pelaku KDRT adalah suami, 11,7 persen orang tua/mertua, anak/cucu, dan famili); 19,6 persen tetangga, 2,5 persen atasan/ majikan, 2,9 persen rekan kerja, 0,2 persen guru, dan 8,0 persen pelaku lainnya (sumber BPS, 2000: 24) Kekerasan Rumah Tangga menurut pasal 1 butir 1 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengseraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pengertian KDRT tersebut sangat luas tetapi pada intinya menyebabkan timbul penderitaan pisik dan non pisik terhadap isteri dan anak. Penderitaan akan menimbulkan kesengsaraan yang lama, dan hal ini dialami oleh perempuan yang berstatus isteri dan anak-anak serta keluarga.

Korban KDRT selain perempuan (isteri), juga anak.

Untuk memberi perlindungan pada anak, maka DPR dan Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1).

Adapun yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindung anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 2).

Penyebab KDRT Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) penyebabnya banyak faktor.

Pertama, bisa kombinasi dari banyak persoalan, seperti faktor ekonomi, sosial, anak, dan lain sebagainya. Kedua, ekonomi. Ketiga, pendidikan dan iman. Keempat, politik.

Kelima, konflik bersenjata.

Faktor dominan yang menjadi penyebab KDRT ialah ekonomi. Dalam masalah ini, setidaknya terbagi dua kelompok yang menjadi pelaku dan korban KDRT . Pertama, mereka sudah mapan ekonominya. Kedua, masyarakat miskin.

Mereka yang sudah mapan ekonominya, juga bisa melakukan KDRT. Penyebabnya bisa berbagai macam seperti sudah mempunyai pacar atau isteri simpanan. Selain itu, suami-isteri sibuk, anak kemudian tidak mendapat perhatian, sehingga terlibat bergaulan bebas serta Narkoba. Akibatnya, suami melakukan KDRT ke isteri sebagai pelampiasan kekesalan.

Pada masyarakat bawah, KDRT dilakukan pada umumnya karena kesulitan ekonomi. Suami atau isteri melakukan KDRT untuk melampiaskan depresi atau stres akibat tekanan ekonomi.

Kekerasan rumah tangga karena tekanan ekonomi, banyak yang berujung dengan kematian. Bapak membunuh anak dan isteri, kemudian bunuh diri.

Akibat KDRT Korban KDRT pada umumnya mengalami stres,

dan depresi. Selain itu, korban KDRT juga ketakutan, dan trauma.

Tidak hanya itu, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku. cacat fisik, atau berakhir pada perceraian.

Pelaku KDRT apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, rasa dihukum. Ada yang meminta maaf dan tobat, tapi juga tidak jarang memilih dengan jalan perceraian.

Pencegahan Ada ungkapan, mencegah lebih baik daripada mengobati.

Maka dalam masalah KDRT, sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Adapun kiat mencegah terjadinya KDRT antara lain: 1) Keluarga wajib mengamalkan ajaran agama.

Bapak harus menjadi imam bagi isteri, anak-anak serta keluarga, dan Ibu imam bagi anak-anak dan dalam mengatur urusan rumah tangga.

2) Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, isteri dan anakanak.

3) Isteri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan memukul dan berkata kasar.

4) Kalau ada masalah harus diselesaikan dengan dialog.

5) Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau keduaduanya harus meminta kepada orang yang dituakan untuk memediasi.

Dalam hal pencegahan KDRT secara dini, Ibu sebagai isteri dan ibu dari anak-anak, secara dini bisa berperan dalam mencegah KDRT melalui pencerahan dan penyadaran kepada putra-putrinya.

Selain itu, organisasi massa seperti PKK dapat berperan dalam sosialisasi pentingnya dibangun rumah tangga yg baik, mawaddah (penuh cinta kasih) wa rahmah (penuh kasih sayang). (h/blg)

Dari 43 kasus kekerasan yang terjadi, 67 persennya terjadi di dalam rumah. Menurut Meri Rahmi Yenti, Koordinator Pendampingan Korban Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NP-WCC), angka ini menunjukkan rumah merupakan tempat yang aman untuk melakukan tindak kejahatan kemanusiaan.

Dari kasus tersebut ternyata hanya 7 kasus atau 16 persen saja yang dilaporkan ke pihak kepolisian atau pengadilan agama. Sementara 34 kasus lainnya, korban masih menggunakan cara penyelesaian keluarga.

Sementara dua kasus lainnya, dilaporkan ke atasan tempat pelaku bekerja.

Dikatakan Direktur NP-WCC Yefri Heriani, dari 7 kasus yang dilaporkan ke kepolisian, hanya 1 kasus yang telah sampai pada vonis di pengadilan.

Namun, menurut Yefri, hasil yang didapat masih mengecewakan. Korban yang melaporkan tindak kekerasan ini, sudah mengalami kekerasan sepanjang usia pernikahannya, namun hukuman yang dijatuhkan ke pelaku hanya 5 bulan.

“Hal ini sangat mengecewakan. Mengingat penderitaan panjang yang dihadapai korban.

Ditambah lagi biaya sosial yang harus dikelurakan untuk memperjuangkan hakhaknya,” katanya, Kamis (3/12).

Banyaknya terungkap kasus KDRT,menurut Yefri, membuktikan kesadaran korban sudah cukup tinggi untuk mencari dukungan. Selain itu, adanya kebutuhan terhadap struktur baru dalam penanganan KDRT. Dalam hal ini, tidak hanya mengandalkan penyelesaian melalui sistem kekerabatan lokal.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sekitar 72 persen didominasi korban yang tingkat pendidikannya berasal dari perguruan tingi dan menengah ke atas. Hal ini menggambarkan bagaimana kemampuan korban dalam mengakses lembaga layanan.

Kendala yang dihadapi korban ketika

melaporkan tindak kekerasan ini adalah masih kurangnya akses layanan di kabupaten dan kota, masih merupakan hal yang tabu untuk diungkapkan, termasuk juga perspektif penegak hukum yang melemahkan posisi perempuan.

“Seperti ungkapan, inilah akibatnya jika perempuan sudah bekerja, bisa melawan kepada suami,” ujarnya, mengenang pernyatan seorang hakim saat pertama kali bertemu dengan korban.

NP-WCC mencatat, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di tahun 2012 sebanyak 88 kasus.

Dengan rincian, 43 kasus KDRT, 7 kasus kekerasan dalam berpacaran, 21 kasus perkosaan dan pencabulan, 6 kasus pelecehan seksual, 2 kasus perkawinan siri yang dipaksa, 4 kasus perdagangan manusia, 3 kasus kekerasan aparat, dan 2 kasus yang tidak termasuk kategori persoalan gender namun dilaporkan ke NP-WCC. Jumlah kasus yang terjadi di tahun 2012 ini memang mengalami penurunan di banding tahun 2011 yang mencapai 97 kasus.

Meskipun mengalami penurunan, beberapa kasus baru muncul.

Seperti munculnya kasus perkawinan siri yang dipaksa di tahun ini. Korbannya adalah siswa SMA dan SMP. Akibat kasus ini, sekolah pun memberhentikan korban.

Selain itu, proses penanganan kasus ini di kepolisin pun berlangsung cukup lama, yang berakibat korban merasa jenuh dan mengakhiri kasus ini.

Untuk menghadapi tantangan ini, NP-WCC sendiri berniat menambah sumber daya manusia, sosialisasi KDRT, kerjasama dengan aparat penegak hukum, dan aktivitas lainnya yang mampu membantu perempuan mengungkap kekerasan yang dimiliknya.

“Kasus kekerasan terhadap perempuan ini akan selalu ada sepanjang, masyarakat masih menganut sistem patriakat. Jadi kerja keras memberantas tindak kekerasan ini diperlukan sekali,” ujar Yefri.

Kedepannya, NP-WCC berharap adanya kebijakan pemerintah dan legislatif Sumatera Barat yang memberikan perhatian kepada isu kekerasan terhadap perempuan dengan mengembangkan kebijakan yang sensitive pada kebutuhan korban kekerasan. (h/cw-eni)

Sehat Sebagai Modal untuk Mencapai Tujuan Hidup Oleh: Welina SEHAT itu tidak dipandang sebagai tujuan hidup, melainkan sebagai modal dan alat untuk mencapai tujuan-tujuan hidup.

Tanpa sehat, semua tujuan hidup tidak akan tercapai dengan baik.

Atas dasar itu Pemerintah Kabupaten Pasaman sangat menyadari bahwa dalam upaya membantu masyarakat menjaga kesehatannya perlu dukungan pemerintah sepenuhnya.

Maka di awal tahun 2013 sebagai bukti kepedulian terhadap masyarakatnya Pemkab Pasaman meluncurkan sebuah

kebijakan yang luar biasa yakni pemberian jaminan kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat di daerahnya.

Bagi pasangan Bupati Benny Utama dan Wabup Daniel urusan kesehatan adalah prioritas program pembangunan daerah.

Dengan prioritas tersebut, pemerintah ingin mengajak masyarakat untuk kembali kepada hakikatnya, yaitu memperlakukan sehat sebagai instrumen atau modal untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Hal itu ditandai dengan dige-

larnya launching Kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Gedung Syamsiar Thaib, Kamis (27/12). Dengan demikian Pasaman merupakan kabupaten pertama di Sumatera Barat yang memberlakukan program jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakatnya.

Menurut bupati penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Pasaman merupakan salah satu cara untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang paripurna, terkendali mutu dan biayanya.

Dari data yang ada melalui

Jamkesda ini akan terjamin kesehatan masyarakat sebanyak 289.464 jiwa. Pelayanan Jamkesda dimulai dari Polindes, Puskesmas dan RSUD di kelas III tanpa dikenakan biaya.

Kebijakan Pemkab Pasaman tersebut adalah terobosan yang luar biasa. Kita sangat menyadari bahwa nilai kesehatan tidak akan pernah bisa diukur dengan apapun.

Oleh karena itu program Jamkerda ini juga sangat diharapkan benar-benar berperan dalam membantu masyarakat memperjuangkan kesehatannya, jika sewaktu-waktu rasa sakit menghampirinya. Pelayanan >> Editor : Atviarni

kesehatan mulai dari Polindes, Puskesmas sampai di Rumah Sakit Umum Daerah juga harus dilakukan pembenahan, terutama ketepatan waktu dalam pemeriksaan pasien .

Bagi Bupati Pasaman Benny Utama sebagai upaya melihat lebih dekat pelayanan yang diberikan petugas kesehatan di rumah sakit, sering dilakukan kunjungan mendadak dan memberikan pengarahan saat apel pagi PNS di RSUD Lubuk Sikaping.

Semoga berbagai upaya yang dilakukan Pemkab Pasaman dalam memperjuangkan kesehatan masyarakatnya terwujud.

Amin (***) >> Penata Halaman: Rahmi

EKONOMI BISNIS 15

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

LINGKAR Rupiah Masih Tertekan JAKARTA, HALUAN— Nilai tukar rupiah atas dollar AS pada awal tahun ini masih dalam fase tertekan akibat sentimen negatif dari sisi eksternal.

Bank Indonesia pun diperkirakan berjaga terus di pasar agar rupiah tidak terlalu tertekan.

Kemarin, di akhir perdagangan, rupiah ditutup menguat di level Rp 9.650 per dollar AS dari saat dibuka di level Rp 9.660 per dollar AS. Rupiah bergerak di kisaran Rp 9.640-9.680 per dollar AS (berdasar pengamatan data di Reuters). IHSG yang ditutup di zona hijau kemarin memberikan efek positif terhadap rupiah menjelang penutupan.

Menurut riset BNI Treasury, Bank Indonesia terlihat aktif melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk meredakan tekanan terhadap rupiah. Hasil rilis data inflasi Desember yang terjaga di 4,3 persen sesuai dengan target inflasi tahunan BI di 3,5-5,5 persen dan defisit neraca perdagangan yang membaik diharapkan memberikan sentimen positif terhadap rupiah hari ini. Rupiah berpotensi bergerak dengan kecenderungan konsolidasi melemah hari ini. Non Delivery Forward satu bulan di pasar offshorepagi ini rupiah dibuka menguat di level Rp 9.7789.789 per dollar AS sehingga diharapkan memberikan sentimen positif terhadap rupiah di pasar onshore pagi ini.

Bank Indonesia diproyeksikan masih akan terus mengawal pergerakan rupiah di tengah cadangan devisa yang diperkirakan naik di bulan Desember dari bulan sebelumnya. (h/kcm)

TAK ADA PERMOHONAN PENANGGUHAN

UMP 2013 Resmi Diberlakukan PADANG, HALUAN— Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat sebesar Rp.1.350.000 (naik dari sebelumnya Rp1.150.000) sudah resmi diberlakukan per 1 Januari 2013.

“Pengusaha diharapkan bisa mematuhi ketentuan tersebut,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnakertrans) Sumatera Barat, Sofyan yang dikonfirmasi Haluan, Kamis (3/1). Menurut Sofyan, hingga saat ini belum ada permohonan penangguhan pembayaran upah sesuai UMP 2013 sehingga bisa dikatakan pengusaha menyetujuinya.

“Tak ada yang mengajukan penangguhan atau keberatan, oleh karena itu kita berharap para pengusaha bisa menjalankan

ketentuan itu,” ujarnya. Dikatakan Sofyan, para pengusaha yang melanggar tentu akan kenakan sanksi sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pengusaha yang membayar upah lebih rendah dari UMP yang ditetapkan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun, paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.

Untuk memantau pelak-

sanaan SK Gubernur tersebut, Dinsosnakertrans bersama unsur Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit lainnya, yakni pengusaha dan pekerja akan melakukan monitoring di sejumlah perusahaan.

Ditambahkannya, UMP adalah jaring pengaman sosial agar jangan sampai terjadi pembayaran upah yang semakin merosot karena tidak seimbangnya penawaran dan permintaan kerja.

Sementara itu sekaitan per-

nyataan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi yang mengatakan Apindo mundur dari Lembaga Kerjasama tripartit nasional, Sofyan menyatakan tak demikian halnya di Sumbar.

“Di sumbar kondisinya masih baik-baik saja. Tripartit adalah keterkaitan tiga unsur, tanpa salah satunya mustahil tercipta keadilan karena kebijakan yang diambil harus mengakomodir kepentingan dua pihak yakni pengusaa dan pekerja,” jelasnya. (h/ita)

Stok Beras Bulog 2 JutaTon JAKARTA, HALUAN— Harga beras di pasaran akan tetap stabil meskipun nantinya ada yang akan menimbun beras. Keyakinan tersebut berdasarkan adanya stok beras Bulog yang saat ini mencapai 2 juta ton. Bahkan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Soetarto Ali Moesa menantang bagi penimbun beras. Sebab beras tidak akan langka di pasaran. Bulog akan bertindak cepat mengatasi penimbunan beras.

“Mungkin kalau ada yang nimbun beras masyarakat jangan khawatir, sebab Bulog banyak beras. Kalau ada yang berani nimbun, kita keluarkan beras kita dan Bulog masih punya 2 juta ton,” tandasnya.

Lagi pula lanjut Soetarto, indikasi penimbunan tidak terjadi pada akhir tahun lalu. Oleh karena itu Bulog melakukan operasi pasar yang kerap kali dilakukan akhir Desember dan kemungkinan Januari ini. “Tapi Bulog operasi pasar Desember - Januari ini tidak terlalu kencang. Karena harga beras masih stabil,” katanya.

Oleh karenanya, untuk meningkatkan stok beras, Bulog berikrar akan membeli beras kepada petani di manapun tanpa memandang harga beras tersebut. Itu merupakan komitmen Bulog menjaga stabilitas harga beras di pasar.

“Bulog akan membeli beras di manapun beras berada, itu dibeli tanpa menunggu turun harga beras. Lagi pula masih ada daerah yang masih panen.

Jawa Barat, Sukabumi dan Ciamis masih panen, kita akan membeli yang dalam negeri,” katanya. (h/inl)

PELELANGAN IKAN— Ikan hasil tangkapan nelayan di pelelangan ikan Pasi Banda Air di Kelurahan Pasie Nantigo, Kecamatan Koto Tangah,Kamis 3/1.

Ikan tangkapan tersebut langsung dikemas ke dalam box ikan, untuk didistribusikan ke luar daerah. AMIR

30 Persen PNS Belum Punya Rumah J AK ART A , HALUAN— Pegawai negeri sipil masih banyak yang belum memiliki rumah. Mereka lebih banyak memilih kredit konsumtif untuk membeli kendaraan bermotor dan barang-barang eletronik ketimbang kredit perumahan.

Demikian dikemukakan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum PNS Ariev Baginda Siregar, di Jakarta, Kamis (3/ 1).

“Para PNS di Indonesia memang belum menyadari sepenuhnya bahwa kepemilikan rumah merupakan salah satu hal penting yang harus diprioritaskan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS), jumlah PNS yang belum memiliki rumah sekitar 30 persen dari 4,5 juta PNS. Pasar perumahan untuk

PNS yang dibeli melalui pola kredit ataupun tunai dari tahun 2003 rata-rata berkisar pada angka 12 persen.

Terkait dengan hal itu, pemerintah melalui Baper tarum-PNS akan terus berupaya mendorong pemilikan rumah untuk pegawai negeri sipil di Indonesia.

Adanya bantuan uang muka dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan merupakan

salah satu terobosan yang diharapkan dapat mendorong kepemilikan rumah khususnya bagi PNS. Pihaknya akan melakukan kunjungan ke 262 kabupaten/ kota di Indonesia untuk mengajak pemerintah daerah, pengembang, dan perbankan agar menawarkan perumahan kepada para PNS. Para PNS bisa memanfaatkan bantuan uang muka serta seba-

gian biaya membangun senilai total Rp15 juta kepada PNS golongan I hingga III dan kredit lunak khusus perumahan senilai Rp13 juta yang suku bunganya hanya sekitar enam persen per tahun.

Selain itu, mereka juga bisa menggunakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membeli rumah dengan suku bunga rendah, yakni hanya 7,25 persen.(h/kcm)

Pasokan RPH Minim, Harga Daging Naik

Aktifitas jual beli daging di Pasar Raya Padang.DARA

PADANG,HALUAN—Berdasarkan pantauan Haluan di Pasar Raya Padang Kamis (3/1) harga daging berkisar pada harga Rp85.000/kg hingga Rp90.000/kg.

Beberapa para pedagang daging mengatakan kenaikan harga daging disebabkan kekurangan pasokan dari Rumah Potong Hewan (RPH) Lubuk Buaya.

Salah satu pedagang daging sapi di Pasar Raya Padang, Oyon mengatakan, untuk para konsumen tetap harga berkisar Rp80.000/kg hingga Rp85.000/kg. Sedangkan untuk konsumen biasa ia jual dengan harga Rp85.000/kg hingga Rp90.000/kg.

Ia mengatakan kenaikan harga daging terjadi sejak hari raya Idhul Adha dan bertahan hingga sekarang. “Pasokan daging yang ada di Pasar Raya Padang berkurang, makanya harga

menjadi tinggi. Pasokan dari RPH Lubuk Buaya juga berkurang.

Setau saya dikarenakan mereka tidak menerima lagi sapi impor dari Australia dari provinsi Lampung,” katanya Hal senada juga diungkapkan oleh Ridwan yang juga pedagang daging di Pasar Raya. Ia menjual daging dengan harga Rp90.000/ kg. harga ini telah bertahan selama satu bulan.

Sebelumnya harga sempat bergerak naik ke angka Rp100.000/ kg. Namun sempat juga turun ke angka Rp80.000/kg.

“Pasokan daging sangat jauh berkurang. Hal ini berimbas kepada permintaan daging hingga 50 persen. Saya berharap agar harga lebih stabil sehingga daya beli masyarakat lebih bagus,” ujarnya Salah satu konsumen, Risna mengatakan harga daging saat ini

cukup tinggi. Hal ini sangat berimbas kepada jualannya. Risna yang seharihari berjualan sate ini mengakui harga makanan tidak naik, tapi bahan bakunya naik. “Kalau harga jual makanan dinaikkan tidak banyak jual beli,” katanya.

Kepala Dinas Peternakan Sumbar, Edwardi mengatakan memang terjadi peningkatan harga daging di Pasaran. Jumlah pasokan daging yang ada cukup. Akan tetapi, Provinsi tetangga Riau, yang dahulu juga mengimpor daging, saat ini juga mengambil pasokan daging dari Sumbar. Hal ini mengakibatkan terjadi persaingan di pasar ternak untuk mendapatkan daging. “persaingan membeli ternak adalah permasalahan yang ada.

Pasokan daging yang ada di Sumbar cukup, namun karna harus berbagi membuat persaingan harga di Pasar. Para

>> Editor : Afrianita

pembeli dari Riau mampu membeli sapi dengan harga yang lebih mahal,” jelasnya.

Semetara itu, lanjutnya sapi impor yang bobotnya lebih besar dibandingkan sapi lokal telah dihentikan. Hal ini dilakukan untuk memperjuangkan peternak lokal. Selain itu, kalaupun harga daging sapi mahal, daging ayam, ikan dan ikan asin.

Saat ini kita telah mempunyai 19 pasar ternak di Sumbar yang memiliki daya tampung 3,2 juta ekor sapi. Saat ini, yang baru termanfaatkan sebanyak 500 ribu populasi sapi. Rata-rata transaksi masing-masing RPH pertahun sebesar Rp2 triliun.

“Oleh karena itu, kita akan terus komitmen untuk mengembangkan usaha sapi kerbau untuk kesejahteraan masyarakat di Sumbar,” tutupnya. (h/cw-dra)

>> Penata Halaman : Jefli

16

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Otomotif

Yamaha Xeon RC Siap Meluncur JAKARTA, HALUAN— Yamaha Indonesia siap meluncurkan Xeon RC pekan depan.

Skutik 125 cc ini mengalami penyegaran, wajah dan penggantian sistem pasokan bahan bakar dari sistem karburaso menjadi sistem injeksi (YMJET-FI).

Xeon RC sudah muncul di Dyondra Weblog dengan,sosok menyerupai Mio 125 yang diluncurkan di Thailand tahun lalu.

Lampu depan, sein, tebeng depan, bodi samping tampil dengan rancangan baru plus perpaduan warna mencolok.

Pada fairing samping dilapiri dengan stiker bertuliskan “Diasil”, teknologi mesin yang juga digunakan padaMio J dan Soul GT. Diasil adalah singkatan dari Die Aluminium Silicon, material logam campuran aluminium dan silikon yang tahan panas. Proses produksinya menggunakan teknik cetak (die casting) sehingga bersifat lebih kokoh dan padat sebagai landasan gerakan piston.

Sedangkan Forged Piston, dibuat dengan teknik tempa (forging).

Tambahan baru pada Xeon RC, dilengkapi dengan rem parkir atau Parking Brake Lock (PBL) dan saklar penyangga samping yang berfungsi mematikan mesin diturunkan. Kapasitas dan teknologi mesin tidak berubah, 125 cc, 4-langkah, 2-katup SOHC, berpendingin cairan menghasilkan tenaga 8,05 kW @8.500 rpm dan torsi 10,10 Nm @7.000 rpm Untuk harga, menurut sumber internal Yamaha, disiapkan promosi khusus saat peluncuran, diskon satu juta lebih murah dari model sekarang, Rp16,05 juta atau Rp15,04 juta on the road di Jakarta. (h/ kcm)

PERBANKAN— Bank Danamon merupakan salah satu bank dengan jaringan layanan perbankan terluas di Indonesia yang meliputi sekitar 2.500 kantor cabang, seperti di Jalan Sudirman Padang. AMIR

Harga Motor Bakal Naik JAKARTA, HALUAN— Tahun baru saja berganti.

Setelah industri mobil mengatakan ada potensi besar kenaikan harga, kini industri motor yang mengatakan hal senada. Siapsiap, harga motor kemungkinan naik!

Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) bidang Komersial Sigit Kumala, kamis (3/ 1) menjelaskan kalau harga motor sesungguhnya setiap tahun mengalami kenaikan.

Bukan dari segi para produsen motor, tapi karena memang tiap tahun Bea Balik Nama (BBN) yang ditetapkan pemerintah selalu mengalami kenaikan. “BBN pasti naik tiap tahun, itu berpengaruh ke harga jual motor,” ujar Sigit .

“Rata-rata kenaikan BBN itu 10 persen, tapi tiap daerah kan berbeda.

Khusus untuk Jawa Timur, kemungkinan kenaikan BBN-nya lebih besar dari daerah lain. Seperti di 2011, ketika itu daerah lain BBN ratarata naik 10 persen, tapi mereka naik 15 persen,” jelasnya.

Lebih lanjut Sigit menjelaskan kalau pengumuman kenaikan BBN biasanya diumumkan di antara bulan Februari dan Maret.

Dilain pihak, Sigit belum bisa memaparkan apakah selain urusan BBN ini pihak produsen motor akan menaikkan pula harga dasar motor mereka.

Hal ini patut dicermati. Sebab, kenaikan upah buruh dan kenaikan tarif dasar listrik tentu akan menambah biaya produksi sebuah sepeda motor. Jadi bila BBN naik ditambah produsen motor menaikkan harga dasar motornya, maka angka kenaikan harga motor tentu akan makin besar lagi.

“Kalau harga dasar motor itu kan ditentukan dari banyak faktor, terutama biaya produksi. Untuk saat ini kita belum bisa konfirmasi karena masih berhitung,” lugasnya.(h/dtk)

Honda Siapkan Civic 2013 Lebih Baik JAKARTA, HALUAN— Honda Civic menderita pukulan besar tahun lalu ketika model yang didesain ulang tidak memenuhi harapan. Mungkinkah versi 2013-nya akan lebih baik?

Dilansir CarBuzz, banyak yang mengatakan bahwa Honda Civic 2012 adalah kegagalan. Bukan hanya desain eksterior yang membosankan, tetapi juga material bahan di interior-

nya secara keseluruhan di bawah standar modern.

Honda mengalami banyak kerugian untuk tindakan pemotongan biaya penjualannya, bahkan Consumer Reports menolak merekomendasikan Civic karena kebisingan yang berlebihan dan kualitas interior yang buruk.

Honda tidak punya pilihan selain untuk membuat desain baru untuk Civic 2013 jika ingin mendapatkan kembali dengan ‘kehormatan’ Civic di mata konsumen.

Honda Jepang baru saja merilis video komersial tentang Civic keluaran terbaru yang dapat ditafsirkan sebagai suatu permintaan maaf terbuka Honda untuk model 2012. (h/inl)

>> Editor : Afrianita

>> Penata Halaman: Jefli

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

17

PERINGATAN HUT WPCD KE III

Makin Bergema di Level Nasional T

idak terasa, hari ini 4 Januari, tiga tahun sudah usia Komunitas Warga Padang Cinta Damai (WPCD).

Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan bahkan tahun ke tahun, WPCD sudah mencoba berbuat untuk Kota Padang.

Upaya itu terasa belum apa-apa untuk menyentuh masyarakat Padang ini. Namun WPCD akan selalu berbuat dan berbuat.

Pada ulang tahun yang ke3 ini, serangkaian kegiatan sudah dilaksanakan. Demikian luasnya daerah yang perlu disentuh oleh aktivitas WPCD di Kota Padang, maka kali ini WPCD menukikkan pandangannya Ke daerah yang belum terjamah untuk diberikan perhatian. Sebut saja Daerah Ujung Batu di Kelurahan Pasir Sebelah Kecamatan Koto Tangah.

Daerah ini sangat potensial dikembangkan untuk menjadi salah satu tempat dan tujuan pariwisata di Kota Padang. Kenapa tidak, daerah yang terletak di bibir pantai nan luas tersebut dilatari oleh laut lepas di bawah hiasan beragam warna dan corak serta bentuk awan yang selalu mengambang di atas

langit sana.

Tak tanggung-tanggung, kegiatan ulang tahun kali ini menghadirkan 2 orang Menteri, yaitu Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, disamping orang nomor satu di Sumatera Barat dan Kota Padang.

Keduanya, di daulat untuk “mengurusi” rumah Musadek, warga setempat yang mendapat “berkah” bedah rumah.

Hatta Radjasa “ditugasi membongkar” rumah Adek, sapaan akrab Musadek. Sedangkan Dahlan Iskan harus berkeringat menggunting pita, tanda penggunaan Rumah berbiaya Rp30 juta yang didiami keluarga Musadek dengan dua anaknya dan seorang istrinya, Eka Putri Walau kegiatannya mencakup di Padang saja, tapi gemanya telah menasional seiring dengan hadirnya dua menteri itu. “Kegiatan sosial kemasyarakatan menjadi target utama kami untuk berbuat. Ke depan tentunya kami berharap bisa berbuat lebih untuk Kota Padang dan warganya,”kata Aldi Yunaldi, sang Nakhkoda WPCD yang didampingi Dewan Pembina, Andi Taswin

Menko Perekonomian Hatta Radjasa disambut warga Pasie Sabalah dan Siriah dalam Carano, awal November lalu.

MENNEG BUMN Dahlan Iskan menggunting pita rumah Musadek (paling kanan) yang menerima program beda rumah dari WPCD.

HATTA Radjasa didampingi gubernur Irwan Prayitno dan Wako Fauzi Bahar memasuki lokasi acara di Pasie Sabalah MENKO Perekonomian Hatta Radjasa usai melakukan proses tanah pohon.

MENNEG BUMN Dahlan Iskan merasakan tradisi nelayan Padang, Ma elo pukek didampingi Ketua WPCD Aldi Yunaldi

MENNEG BUMN Dahlan Iskan meresmikan penggunaan ambulance WPCD

MENNEG BUMN Dahlan Iskan berdiskusi dengan Dewan Pembina Kehormatan H Baharuddin SH (berpeci) dan Dewan Pembina WPCD Andi Taswin.

>> Editor : Rakhmatul Akbar

>> Penata Halaman : David Fernanda

18 OLAHRAGA POJOK ARENA PBSI Terapkan Sistem Degradari dan Promosi JAKARTA, HALUAN — Kepala Pembinaan dan Prestasi PB PBSI, Rexy Mainaky, berencana menerapkan sistem promosi dan degradasi kepada pemain Pelatnas, demi mendapatkan atlet terbaik.

Nantinya, para pebulutangkis yang lolos seleksi, bakal dinilai berdasarkan prestasi, disiplin serta prospek masa depannya, sebelum diputuskan berhak mewakili Indonesia atau belum pantas.

Namun, hingga kini belum ada penjelasan secara detail dari Rexy selaku penggagas penerapan sistem tersebut. Yang jelas, semua pihak di dalam manajemen mendukung langkah strategis di bawah kepemimpinan Gita Wirjawan.

“Semua data (pemain) sudah saya serahkan kepada Rexy. Dia yang memutuskan. Saya juga belum tahu kuotanya berapa. Untuk hal ini, Rexy yang lebih berhak bicara,” ucap Kasubid Pelatnas PB PBSI Christian Hadinata yang dilansir inilah.com.

Christian yang merupakan mantan pebulutangkis kebanggaan Indonesia, sudah mulai mengumpulkan data-data penilaian pemain atas rekomendasi pelatih, termasuk dari pelatih ganda campuran Richard Mainaky.

“Soal penentuan pemain, nanti sesuaikan dengan kuotanya saja. Tinggal dipotong dari bawah, itulah jumlah yang kita tambah. Nama ini sudah kita sampaikan ke koh Chris (Christian Hadinata) setelah pelantikan pengurus baru,” ungkap Richard Mainaky.

Menurut Richard, penilaian ranking berdasarkan prestasi, disiplin dan prospek masa depan. “Kalau pemain muda, tentu dinilai disiplinnya, karena prestasi belum banyak.

Tetapi kalau pemain utama, tentu berdasarkan prestasi,” lanjutnya.

Kendati sepakat dengan pernyataan pelatih spesialis ganda campuran itu, Christian menegaskan penentuan pemain ada di tangan Rexy selaku ketua pembinaan.

Dalam sebuah kesempatan, Rexy secara tegas mengatakan kriteria untuk pemain akan dipertajam termasuk soal usia, begitu juga pelatih bakal dipilih secara profesional dan transparan.

Untuk pemain yang dipanggil, nantinya tidak langsung menjadi keluarga Pelatnas, tetapi harus menjalani beberapa tahap percobaan hingga 12 bulan.(h/net)

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

PSSI Respon Niat Persib JAKARTA, HALUAN — PSSI berencana bertemu dengan salah satu klub ISL Persib Bandung terkait soal pendaftaran ulang.

Mereka juga masih menunggu klub-klub ISL lainnya yang ingin kembali ke PSSI.

KE IPL — Atep Cs berkemungkinan akan tampil di IPL. Jika ini terjadi, besar kemungkinan Atep akan berseragam merah putih karena pelatih Timnas memanggilnya untuk disiapkan ke Pra Piala Asia 2015. NET

Atlet Layar Sumbar TC ke Barcelona PADANG, HALUAN — Dua atlet layar Sumbar yang saat ini tergabung di Pelatnas SEA Games XXVII-2013 Myanmar, akan menjalani Trainning Camp (TC) di Barcelona Spanyol pada Juni 2013.

Oka Apriandi, dan Zachy Anwar bersama 30 atlet layar lainnya akan menjalani latihan selama lebih kurang satu bulan di negeri matador tersebut.

Hal tersebut diungkapkan pelatih SEA Games layar Indonesia Azwar Akib kepada wartawan, Kamis (3/1) di Sekretariat KONI Sumbar, Jalan Rasuna Said Padang.

Dijelaskan Azwar Akib, atlet layar SEA Games tersebut, sudah selama dua bulan desentralisasi yakni menjalani latihan di daerah masing-masing. “Desentralisasi akan digelar hingga April di daerah masing-masing. Setelah itu para atlet akan sentralisasi atau di-

pusatkan latihan di Jakarta hingga berujicoba tiga kali, yakni dua kali Juni,” terangnya. ujicobe ke Eropa, dan satu kali Nantinya sebanujicobe ke Asia Pasifik. yak 32 atlet dari Namun PB Porlasi lebih enam Provinsi yakmemilih untuk memberini, Sumatera Barat, kan kesempatan atlet Kepulauan Riau, layar tersebut untuk DKI Jakarta, Sulatrainning camp. wesi Selatan, Jawa “PB Porlasi ingin lebih Timur, serta Bali mematangkan atlet, detersebut, akan dikengan menimba ilmu di rucutkan menjadi 16 Barcelona. Daripada atlet (yang akan menggelar ujicoba, namun dikirim ke SEA Ganantinya dikalahkan, akan mes). 16 atlet termenurunkan motivasi sebut akan didapat atlet,” lanjut Azwar.

AZWAR AKIP usai menjalani traiDisamping itu, jelang ning camp di Barcelona.

SEA Games yang akan digelar Sebelumnya Satuan Latihan Desember mendatang, tim pelatih Program Indonesia Emas (Satlat- layar Indonesia akan meninjau prima) menawarkan kepada Pe- venues ke Myanmar. Nantinya yang ngurus Besar Persatuan Olahraga akan diberangkatkan ke Myanmar Layar Seluruh Indonesia (PB yakni dua pelatih layar, Azwar Porlasi) untuk diberi kesempatan Akib, dan Weng Samsi. (h/rio)

"Hari ini saya masih mengecek lagi. Siapa-siapa klub yang sudah membalas surat kami. Hari ini akan ada meeting internal. Siapa-siapa yang mau daftar dan siapa yang tidak," ujar Sekjen PSSI Halim Mahfudz di Kantornya, Senayan, Jakarta, Kamis (3/1) Seperti diberitakan sebelumnya, Persib sampai hari ini menjadi satu-satunya klub yang sudah merespons permintaan pendaftaran ulang klub ke PSSI. Namun mereka mensyaratkan agar dijelaskan alasan PSSI yang tidak mengundang mereka ke Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, serta perihal status sanksi pada mereka (dan klub-klub ISL).

Menaggapi respons Persib tersebut Halim mengaku akan segera mengelar pertemuan dengan pihak "Maung Bandung" dalam waktu dekat guna menjelaskan secara langsung terkait pertanyaan tersebut.

"Kami menyambut baik respons Persib. Kami tentunya akan mengambil langkahlangkah, yaitu akan bertemu dengan Persib sesegera mungkin, sebelum akhir pekan.

Pertemuan ini adalah tahap awal untuk menjelaskan pertanyaan mereka," ungkapnya.

Selain itu Halim mengaku hingga saat ini ada dua klub

Polri Belum Berikan Izin ISL dan IPL JAKARTA, HALUAN — Mabes Polri masih belum memberikan izin untuk penyelenggaraan Liga Super (ISL) dan

Persija Belum Bayar Gaji Pemain Chris John Bakal Kontra Marquez Lagi JAKARTA, HALUAN — Pemegang gelar Super Champion kelas bulu WBA Chris John bersiap menjalani latihan di Sasana Herry‘s Gym di Perth, Australia.

Petinju yang sudah sembilan tahun memegang gelar juara dunia ini mengakui memang sampai kini belum ada pemberitahuan lebih lanjut soal itu tetapi dirinya sudah diminta bersiap-siap memasuki latihan di Australia.

“Usai Tahun Baru mendatang baru akan diberitahukan soal kelanjutan berikutnya termasuk untuk kembali latihan serius di Australia,” kata pemegang rekor bertarung 48 kali menang (22 di antaranya dengan KO) dan dua kali seri tersebut.

Kemungkinan, lanjut dia, soal tindak lanjut kemungkinan bertarung melawan petinju Meksiko Juan Manuel Marquez. “Saya harus bagaimana, dan bagaimana kelanjutannya akan diberitahukan setelah pergantian tahun mendatang,” katanya.

Chris John pernah bertarung melawan Marquez pada pertarungan wajib atau “mandatory fight” di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, 4 Maret 2006. Pada waktu itu Chris John menang angka atas Marquez (116-110, 117-111, dan 116-112). (h/net)

JAKARTA, HALUAN — Ketua Umum Persija Jakarta Fery Paulus angkat bicara soal tuntutan para suporter yang meminta kejelasan manajemen klub. Ia berjanji segera menyelesaikan permasalahan itu.

Ratusan suporter Persija hari ini menggelar aksi demonstrasi karena merasa kecewa dengan manajemen klub kesayangannya.

Salah satu masalah terbesar adalah sejumlah pemain bintangnya terancam pergi karena urusan finansial.

"Untuk masalah pemain, kami

belum bisa memastikan untuk mempertahankan pemain-pemain senior, karena kami memang masih mengalami krisis finansial," ujar Ferry di kantor Persija di kompleks Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (3/1).

"Sampai saat ini kami belum bisa pastikan kapan mereka bisa bergabung karena masih dalam proses negosiasi yang alot," sambungnya.

"Kami sudah berkomunikasi kepada para pemain senior itu. Tapi untuk saat ini mereka belum bisa bergabung karena masih menunggu

kejelasan kontrak mereka."

Persija saat ini dikabarkan cuma memiliki 18 pemain. Delapan pemain lainnya masih mogok latihan karena gajinya masih tertunggak.

Dijelaskan Ferry, di musim lalu Persija berutang total Rp 8 miliar, sedangkan saat ini, menjelang musim baru kompetisi, masih punya tunggakan sekitar Rp 3,7 miliar.

"Saya belum tahu kapan bisa diselesaikan. Tapi kami berjanji secepat mungkin, kami terus melakukan upaya-upaya," tegas Ferry.(h/net)

SEJUMLAH pemain Persija hingga kini masih dililit dengan persoalan gaji.

NET

PORPROV 2012 SISAKAN MASALAH

Kasus Penganiayaan Pedayung Padang Belum Tuntas PADANG, HALUAN — Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII Limapuluh Kota 2012 yang usai dilaksanakan 20 Desember 2012 lalu, menyisakan persoalan. Salah satu kontestan, Kontingen Padang, menyebutkan persoalan itu adalah aksi kekerasan terhadap atlet dayung dan teror terhadap atlet atletik.

“Kami tak terima dengan perlakuan ini. Atlet-atlet kami yang mengalami kekerasan itu mengalami cedera permanen, seperti retak di kepala dan tulang belakang serta patah gigi. Sayangnya, hingga kini tuan rumah belum memberi perhatian optimal kepada kami. Jangan itu, maaf salah belum kami dapat,”kata Waketum KONI Padang, Kapt

(purn) Sutrisno AB kepada wartawan di sekretariat KONI Padang..

Sutrisno yang didampingi Sekum KONI Padang Hendra Dupa dan pengurusPengcab PASI Syahrial dan sekretaris PODSI Padang Esneti serta pengurus Pertina Padang Fajri Allemengatakan, selain mengalami cedera permanen ada empat atlet lainnya yang juga mengalami cedera.

“Selain itu, kontingen tinju dan atletik Padang mendapat teror entah dari siapa saat seharusnya atlet-atlet kami tidur malam. Padahal keesokan harinya mereka harus menjalani partai final,” kata Sutrisno AB. Esneti sendiri menyebutkan penganiayaan yang terjadi

19 Desember lalu di venue dayung di Taram, dipicu dengan peristiwa serupa sehari sebelumnya. Namun, atlet Padang, kata Esneti, pihak kami tenangkan. Saat peristiwa 19 Desember itu, barulah aksi memuncak dan membuat atlet dayung Padang terkena pukulan dengan tongkat dayung. Akibatnya official pendamping dayung Padang, Halawa mengalami kepala retak) serta dua pendayung Fabel (punggung pata) dan Nofrion (gigi patah).

“Total yang mengalami luka dari kericuhan tersebut berjumlah tujuh orang. Tiga cidera permanen. Tiga orang cidera permanen tersebut baru saja keluar dari rumah sakit dua hari lalu,” sebut Esneti.

Sementara itu terkait dengan terror yang diterima atlet tinju dan atletik Sumbar, Fajri Alee dan Syahrial mengatakan, tempat penginapan mereka dilempari batu oleh oknum yang tak bertanggung jawab. “Tempat penginapan kami dilempari batu pukul dua dini hari, 17 Desember 2012. Padahal, paginya kami harus main di final pada sejumlah nomor,” ucap Syahrial.

Karenanya, KONI Padang mendesak panitia besar Porprov XII Limapuluh Kota 2012, untuk menunjukkan rasa tanggungjawab mereka. “Jangankan membantu secara materi terhadap pengobatan atlet dan official kami yang mengalami cidera, permintaan maaf saja belum sekalipun

dilakukan panitia besar dan tuan rumah,” timpal Hendra Dupa Terpisah, Sekretaris Panpel Porprov Zulhikmi menyebutkan pihaknya peristiwa penganiayaan di lokasi venue dayung itu, kini sudah diproses kepolisian. “Info yang saya dapat, pelakunya sudah melarikan diri dan dijadikan DPO oleh petugas,”katanya.

Panitia, kata Kadis Budparpora Kabupaten Limapuluh Kota ini, sampai sekarang masih berupaya mendorong penyelesaian persoalan itu. Hanya saja, ia mengakui, pasca pelaksanaan Porprov, waktu dinas banyak yang libur sehingga momen untuk koordinasi belum sempurna. (h/mat)

ISL yang mengisyaratkan kembali ke PSSI, namun belum mau menyebutkan.

"Ada dua klub lagi dari ISL. Tapi saya belum bisa kasih tahu. Mereka sudah melakukan pendekatan dengan salah satu pengurus PSSI. Tapi surat resmi belum.

Intinya, kami akan melakukan pendekatan dengan klub-klub yang mau kembali ke PSSI," sambungnya.

Beredar kabar dua klub peserta kompetisi Indonesia Super League (ISL) mewacanakan untuk kembali ke yurisdiksi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Siapa saja saya belum bisa menyebutkan. Sepengetahuan saya, satu klub berada di Pulau Jawa dan satunya lagi berasal dari luar Jawa.

Mereka masih melakukan pembicaraan,”ujar Sekretaris Jenderal PSSI, Halim Mahfudz ditemui di Kantor PSSI, Jakarta, Kamis (3/1/2013).

CEO Halma Strategic itu mendapatkan informasi dari salah satu pengurus di PSSI. Kedua klub tersebut mengungkapkan rencana itu kepada pengurus PSSI yang dikenalnya. Selain berbicara secara langsung, kedua klub itu juga mengirimkan surat kepada PSSI. (h/net)

Liga Primer Indonesia (IPL).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempelajari masalah perizinan dari dua kompetisi tersebut.

"Jadi sementara izin keramaiannya masih dievaluasi, masih dikaji terkait pelaksanaan kompetisi terkait dua liga ini ya," ujar Boy saat dikonfirmasi, Kamis (3/1/2013).

Boy menegaskan bahwa Polri melakukan pengkajian itu terkait unsur keramaian dan dampaknya bagi keamanan masyarakat. Polri hanya akan diberikan jika pihak penyelenggara kompetisi ter-

sebut telah mengajukan permohonan ke Mabes Polri.

"Kalau izin main bola silahkan, tapi Polri izin keramaian, kalau izin keramaian itu, bila menghadirkan orang banyak karena berdampak dengan tugas kepolisian untuk mengamankan," ucapnya.

Meski Liga Super Indonesia (ISL) dipastikan bakal mulai bergulir Sabtu (5/1/2013) lusa, Polri masih juga belum mengeluarkan izin. Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu belum bisa memastikan kapan izin keramaiaan tersebut akan dikeluarkan. "Kita lihat nanti, kan 5 Januari masih ada beberapa hari lagi, sekarang baru 3 Januari," katanya berkilah.

Seperti dijadwalkan ISL akan mulai bergulir Sabtu (5/ 1/2013). Dua pertandingan akan digelar di hari perdana, yakni antara Sriwijaya FC vs Persiba Balikpapan, dan Pelita Bandung Raya vs Barito Putra. (h/net)

Pebulutangkis Minati GSC Cup I PADANG, HALUAN — PB GSC (Persatuan Bulutangkis G Sports Centre) menggelar turnamen bulutangkis seSumatera untuk beberapa kelompok umur mulai 7-10 Januari 2013. Helat besar ini dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian peringatan HUT GSC pertama.

“Responnya luar biasa. Pemain-pemain asal Luar Sumbar, seperti PB Bungo dari Jambi, PB Angkasa dari Pekanbaru dan beberapa PB dari Medan, Batam, Duri hingga Pelalawan, Riau sudah confirm ketertarikan mereka untuk ikut turnamen yang kami gelar,”kata Manajer Alfroki kepada wartawan, di Padang.

Menurutnya, minat besar juga datang dari klub-klub yang ada di Sumbar. Karenanya, pihaknya menetapkan penutupan pendaftaran peserta turnamen hingga Sabtu (5/12). Ia memperkirakan, turnamen ini akan diikuti 300-an peserta dari seluruh Sumatera, termasuk tim dari Sumbar.

“Begitu tim-tim peserta sudah melakukan proses pendaftaran, sehari sebelum turnamen mulai digeber, kami akan melakukan technical meeting Minggu (6/ 12),”Kata Alfroki lagi.

Pada turnamen itu, kata alumnus UNP ini, pihaknya membagi waktu pelaksanaan untuk kelompok kategori pemula akan dilaksanakan pada pagi hari hingga siang dan siang hingga malam, akan diperuntukan bagi peserta remaja dan dewasa.

“Ini bagian penting dari komitmen kami mengembangkan bulutangkis di Padang khususnya dan Sumbar umumnya. Karena minim iven (bulutangkis), antusias mereka (peserta) luar biasa,”tutupnya. (h/mat) >> Editor : Rakhmatul Akbar

>> Penata Halaman : Syamsul Hidayat

LUAR NEGERI 19

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

NOTES

PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Lebih 60.000 Korban Akibat Perang Suriah AMMAN, HALUAN — Konflik berkepanjangan di Suriah, menelan banyak korban.

Tidak hanya korban harta, sosial dan budaya, tapi juga nyawa warga negara tersebut.

Sampai saat ini, PBB menyatakan lebih dari 60.000 korban meninggal dalam perang saudara itu.

Jika terus berlanjut, bukan tidak mungkin jumlah korban terus bertambah. Apakah itu korban di pihak pemerintah, gerilyawan, dan terutama masyarakat sipil.

Menurut Komisioner Hak Asasi Manusia PBB, Navi Pillay mengatakan, para peneliti menemukan 59,648 orang terbunuh di Suriah, antara 15 Maret 2011 sampai November 2012.

“Mengingat konflik terus berlanjut sejak akhir Novem-

4 Januari, Isaac Newton Lahir SIR Isaac Newton FRS, lahir di Woolsthorpeby-Colsterworth, Lincolnshire, 4 Januari 1643 – meninggal 31 Maret 1727 pada umur 84 tahun; KJ: 25 Desember 1642 – 20 Maret 1727) adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris.

Ia merupakan pengikut aliran heliosentris dan ilmuwan yang sangat berpengaruh sepanjang sejarah, bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik.

Karya bukunya Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687 dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains.

Buku ini meletakkan dasar-dasar mekanika klasik. Dalam karyanya ini, Newton menjabarkan hukum gravitasi dan tiga hukum gerak yang mendominasi pandangan sains mengenai alam semesta selama tiga abad.

Newton berhasil menunjukkan bahwa gerak benda di Bumi dan benda-benda luar angkasa lainnya diatur oleh sekumpulan hukum-hukum alam yang sama.

Ia membuktikannya dengan menunjukkan konsistensi antara hukum gerak planet Kepler dengan teori gravitasinya. Karyanya ini akhirnya menyirnakan keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah. (h/wkp)

AKIBAT PERANG —Truk tanki NATO hancur diserang Mujahidin DiKandahar. NET

ber, kami mengasumsikan lebih dari 60.000 orang terbunuh sampai pada awal 2013,” katanya.

Jumlah korban yang ditemukan, ujar Pillay, jauh melampaui yang diprediksikan dan benar-benar membuat terkejut. Namun tidak ada rincian mengenai soal jumlah korban dari sisi etnis, apakah yang terbunuh itu adalah kelompok gerilyawan, tentara pemerintah, atau warga sipil.

Saat ini, pasukan Presiden Bashar al-Assad masih menguasai ibu kota Damaskus, sementara gerilyawan dan simpatisannya telah merebut kota-kota pinggiran di selatan dan timur.

Namun, gerilyawan tidak mampu melindungi kota-kota yang sudah dikuasai dari serangan udara Assad. Mereka dalam beberapa bulan terakhir menyerang pangkalan udara untuk mencegah pemerintah menggunakan jet dan helikopter. (h/rci)

Nenek yang Terkurung di Supermaket PERANCIS, HALUAN — Ketika orang-orang di seluruh dunia larut dalam gempita tahun baru, seorang nenek di Distrik Roubaix, Perancis, menghabiskan malam tersebut di sebuah supermarket seorang diri. Pensiunan 73 tahun itu terkurung dan tidak bisa keluar semalaman dari supermarket.

Nenek yang tidak disebutkan identitasnya ini mengatakan, menjelang pergantian tahun, dia berkunjung ke sebuah pusat perbelanjaan di dekat perbatasaan Belgia. Usai dengan

membeli kebutuhan, dia mampir ke toilet.

BBC News melansir, nenek tersebut mengaku pingsan, dan siuman setelah semua pegawai swalayan pulang. Supermarket tersebut tutup sebelum petasan kembang api bertebaran di udara.

Si nenek berusaha keluar dari supermarket dengan berjalan diantara rak-rak barang-barang.

Tetapi usaha itu sia-sia.

Namun si nenek belum kehilangan akal. Alarm tanda kebakaran dicarinya. Namun usa-

hanya itu kembali gagal karena pertolongan tidak kunjung datang.

Si nenek akhirnya menyerah dan lelah sampai akhirnya tertidur. Petugas pagi menemukannya saat gerai dibuka, sekitar pukul 10.30 keesokan harinya.

Media La Voix du Nord, mengatakan nenek tersebut dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan.

“Dia sepertinya mengalami kelelahan karena putus asa,” ujar manajemen Supermarket, seperti dilansir Emirates 247. (h/rci)

NENEK yang terkurung di supermarket saat malam tahun baru. NET

>> Editor : Rudi Antono

>> Penata Halaman : Rahmi

20

KOTA SOLOK Bareh Tanamo

LINGKAR Depag Peringati HAB ke-67 SOLOK, HALUAN — Hari amal Bhakti (HAB) Departemen Agama ke-67 tingkat Kota Solok Kamis (3/1) bertabur hadiah, mulai dari pemberian hadiah uang sampai pada penyematan satya lencana pada pegawai yang sudah mengabdi 10- s/d 20 tahun Pada peringatan HAB Depag ke-67 tingkat Kota Solok itu, didahului dengan upacara bendera, bertindak sebagai inspektur upacara Kapolres Solok Kota Guntur H, dihadiri unsur Musyawarah pimpinan daerah, pegawai di lingkungan Pemda Kota Solok serta jajaran Kementerian agama Kota Solok.

Usai upacara, Wakil Walikota Solok Zul Elfian menyerahkan satya lencana pada 10 orang pegawai Kementerian Agama Kota Solok, mereka yang menerima satya lencana itu masing-masing, Syamsul Bahri, Rabiatul A, Dewi Alfita, Firdaus, Nasrun, Mufaferi, Afrianti, Yusmanidar dan Misnati Munir.

Selain menyerahkan satya lencana bagi abdi negara di jajaran kementerian agama itu, juga diserahkan uang Rp 10 juta kepada Nurbaya sebagai guru agama di SMK N Kota Solok atas prestasinya dalam mendidik anak-anak dibidang agama selama ini. Nurbaya merupakan satu-satunya guru agama yang memperoleh prestasi dan penghargaan dari menteri agama tahun 2013 ini.

Selain itu Menteri agama juga memberikan penghargaan pada organisasi Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) sebanyak Rp 50 juta, penghargaan dari Menteri Agama RI itu setelah tim dari Kementerian melakukan penilaian terhadap guru-guru agama se Kota Solok.

HAB Depag ke-67 tingkat Kota Solok, di samping melaksanakan acara pokok berupa upacara bendera juga melaksanakan serangkaian kegiatan olahraga, acara itu dimulai sejak bulan Desember lalu. (h/alf)

Wako Bakal Kunjungi Jepang SOLOK, HALUAN — Walikota Solok, asisten, Kepala Dinas PU dan Direktur PDAM minggu terakhir Januari berkunjung ke Jepang untuk melihat secara dekat pengolahan air bersih di negara yang maju itu.

Rencana kunjungan ke Jepang itu sebagai bentuk kunjungan balasan karena sebelumnya pihak pemrintah Jepag sudah berkunjung pula ke Indonesia khususnya Kota Solok melihat tentang jaringan pengolahan air bersih yang dimiliki PDAM Kota Solok.

Kepala bagian Humas setda Kota Solok Heppy Dharmawan yang ditanya “Haluan” usai upacara Hari amal Bhakti (HAB) Depak Kamis (3/1) membenarkan tentang rencana Walikota Solok dan rombongan bertolak ke Jepang minggu terakhir Januari ini.

Saat ini proses surat menyurat termasuk pengurusan izin ke Kementerian Dalam Negeri sedang diurus dan dalam tahap proses, soalnya untuk kunjungan ke luar negeri harus seizin Mendagri sesuai peraturan di negara ini.

Kunjungan ke Jepang itu kata Heppy Dharmawan untuk melihat tentang pengolahan air bersih, di negara industri itu kemajuan teknologi dalam pengolahan air bersih cukup terkenal, malahan bagi negaranya, air yang diolah itu tidak perlu lagi memakai bahan kimia untuk membunuh bakteri di air yang diolah bahkan bisa diminum langsung di kran air.

Pemda Kota Solok memang sedang membangun sumber air bersih dengan mengambil air sungai Batang Sumani di Guguk Rantau nagari Koto Baru lebih kurang 6 Km dari pusat Kota Solok, air batang Sumani itu diolah di KTK sebelum didistribusikan ke rumah-rumah masyarakat.

“Ini cerita pemerintahan Jepang saat berkunjung ke Kota Solok tahun lalu, untuk melihat bagaimana betul pengolahan air bersih itu, Walikota Solok Irzal Ilyas diundang ke Jepang, walikota memboyong seorang asisten, Direktur PDAM, Kepala Dinas PU dan juga unsur dari DPRD,” jelas Heppy Dharmawan.(h/alf)

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Petani Kaget, Harga Pupuk di Atas HET SOLOK, HALUAN — Petani di Kota Solok banyak yang kaget karena harga enceran terendah (HET) pupuk urea bersubsidi tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Barat.

Rata-rata kios pengecer menjual pupuk di atas harga HET. Untuk jenis urea, HET pupuk urea bersubsidi Rp1.800/kg sedangkan pengecer menjual pupuk urea bersubsidi Rp2.500-Rp 3.000/ kg, begitu juga NPK Phonskha Rp 2.500/ kg, namun pengecer menjualnya Rp 3.500/kg.

Kenaikan harga pupuk di atas harga HET itu, sering dikeluhkan petani pada hal pemerintah sudah mensubsidi pupuk pada produsen pupuk, namun realita di lapangan harga pupuk tidak sesuai dengan harga HET. Di atas kertas memang sudah diatur namun sampai di tingkat pengecer kurang pengawasan.

“Kami heran dan kecewa dengan prilaku oknum pengecer pupuk di Kota Solok yang menjual diatas harga HET yang ditentukan pemerintah, seharusnya Tim Pengawas Pupuk Pestisida (TP3) melakukan tugasnya ke lapangan sehingga kios pengencer pupuk bersbsidi bisa jera dan menindak yang nakal tersebut,” jelas seorang petani pada “Haluan” Tanpa ada pengawasan dari TP3, prilaku oknum pedagang pengecer pupuk urea bersubsidi terus basibagak menjual harga pupuk diatas HET, selain itu distributor juga diberi masukan agar bisa menindak pengencernya yang nakal itu. Sebab kata Bujang seorang petani, yangberhak menindak kios pengencer tentu distributor.

Sumber “Haluan” pada Dinas Pertanian Perikanan Kehutanan Kota Solok mengakui kalau penjualan pupuk sistim kg tidak sesuai dengan harga HET, yang diatur pemerintah sesuai HET itu penjualan per karung. Untuk urea bersubsidi itu harga Rp90.000 /karung.

Kalau membeli kiloan memang sering di atas harga HET. Alasannya, pupuk urea itu menguap dan jika karung sudah dibuka, biasa berat 50 kg per karung menyusut beberapa kg, perhitungan pedagang pengencer jelas ada penyusutan, untuk menutupi penyusutan itu harga dinaikkan.(h/alf)

KAMERA DIPINJAM

BANYAK DEBU — Inilah perumahan masyarakat di jalan Laing Pasie Kota Solok dipenuhi debu jalan kala musim panas, masalah ini sering dikeluhkan masyarakat yang bermukim di tepi jalan itu. ALFIAN

Warga Laing Keluhkan Debu Dokumentasi DPRD Terganggu SOLOK, HALUAN — Kegiatan DPRD Kota Solok, sejak sebulan lalu tidak bisa lagi didokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto-foto oleh bagian Humas DPRD setelah kamera dipinjam salah oknum anggota DPRD dan tidak dikembalikan ke bagian Humas.

Bagian Humas DPRD itu hanya memiliki 1 buah kamera, satu-satunya kamera dengan standar baik senilai Rp 12 juta itu dipinjam salah seorang oknum anggota dari komisi A sejak akhir November lalu, namun sampai sekarang belum dikembalikan, akibatnya banyak kegiatan DPRD tidak terdokumentasikan dengan baik.

“Ya benar itu, kegiatan DPRD seperti pembahasan APBD 2013, sidang paripurna DPRD pegesaha APBD Kota Solok 2013 dan sidang paripurna istimewa HUT Kota Solok ke-42 tidak terdokumentasikan, satu-satunya jalan kami meminta bantuan dokumentasi pada bagian Humas Setda Kota Solok,” jelas sumber “Haluan” di DPRD Kota Solok.

Kalau butuh kamera sebenarnya harganya tidak seberapa, bisa dibeli apalagi gaji di DPRD cukup besar, sebab sekecil apapun barang inventaris yang dibeli dari dana APBD tercatat dibagian aset, untuk penghapusan melalui peraturan daerah. Hendaknya ini harus dimaklumi oknum anggota DPRD bersangkutan.(h/alf)

SOLOK, HALUAN — Warga yang bermukim di pinggir jalan Laing Pasie Kelurahan Laing Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok sering mengeluh karena saban hari ‘makan debu” lantaran cukup banyak mobil truk yang membawa bahan galian c melewati jalur tersebut.

Kendati jalur jalan Laing Pasie yang berbatas dengan nagari Saok Laweh Kecamatan Kubung itu sudah beraspal beton namun sudah ditutupi oleh bahan galian c sehingga jika hari panas debu beterbangan ke rumah masyarakat dan jika hujan dipenuhi lumpur.

Kawasan pemukiman masyarakat di Laing Pasie tak jauh dari eks kantor Lurah itu memang sangat dilematis sekali, dan tidak ada hari yang bersahabat dengannya, jika hujan penuh lumpur dan jika panas penuh debu karena memang kawaan tersebut daerah penghasil galian c.

Dari pantauan “Haluan: di lapangan terlihat, jalan yang sudah beraspal beton mulai rusak dan ditutupi oleh baha galian c, di sisi lain got-got pembuang air tidak ada, jika hari hujan lumpur dari galian C menutupi badan jalan sehingga badan jalan jadi licin.

Namun jika hari panas apalagi musim kemarau panjang tak heran lagi, banyak debu beterbangan dan menutupi

atap rumah penduduk.

Tak hanya atap rumah yang penuh debu, jika masyarakat berdiri di pinggir jalan maka dapat dibayangkan, rambut bisa memutih akibat dihinggapi debu jalanan karena tiap 15 menit kendaraan pengangkut bahan galian c melewati jalan tersebut. Masyarakat tanpaknya tidak bisa berbuat banyak karena lokasi rumah mereka berada di areal jalur galian c.

“Ini memang sudah resiko kami tinggal di jalur pengangkut bahan galian c, saban hari harus bergelut dengan debu. Kalau ingin menghirup udara segar tentu pagi hari sebelum jam 08.00, kalau di atas itu tidak bisa lagi menghirup udara segar, kalau dihirup juga debu masuk ke mulut,” jelas Kartini seorang penduduk di Laing Pasie.

“Akibat sering bergelut dengan debu, rumah sering ditutup tiap hari agar debu tidak masuk dalam rumah. Begitu juga makanan yang dijual pedagang di tepi jalan itu harus pakai penutup, jika terbuka seperti di pasar jelas ditutupi debu. Bagaimana tidak, begitu mobil truk lewat, debu beterbangan,” tuturnya.

Hal yang sama juga dikeluhkan warga lainnya yang bermukim dekat masjid raya setempat, apalagi

rumahnya berada di bawah jalan, otomatis debu jalanan langsung menutupi atap rumah. “Walau rumah bagus dengan atapnya yang bagus juga tak akan ada artinya karena tiap sebentar debu langsung menempel di atap,” terang mereka.

Selain masyarakat berbaur dengan debu, ruas jalan laing Pasie-Laing Taluak itu juga tidak terawat sama sekali, kendati jalan sudah beraspal beton namun pada kiri kanan jalan tidak ada saluran pembuang air, akibatnya badan jalan terkikis oleh air, begitu juga lumpur dari tebing yang ada di kiri kanan jalan menutupi badan jalan.

Pemerintah Kota Solok lebih banyak konsentrasi membenahi jalan di pusat kota, sementara di daerah pinggiran kota sering terabaikan, bukti itu terlihat pada jalan laing Pasie-Laing Taluak yang tidak terurus sama sekali.

Kendaraan yang lewat di kala musim hujan sangat susah karena jalan bercampur dengan lumpur.

Jangankan kendaraan roda empat, kendaraan roda dua saja susah melewati. Sudah saatnya, pemerintah Kota Solok melalui Dinas PU menolehkan perhatian ke jalur jalan Laing Pasie-Laing Taluak itu,” terang Suwardi, pemuda setempat pada “Haluan”.(h/alf)

Karyawan Swasta Keluhkan UMP

JALAN Laing Pasie-Laing Taluk banyak bercampur lumpur lantaran tidak adanya saluran drainase kiri kana jalan, Pemda Kota Solok melalui Dinas PU sudah saatnya menolehkan perhatian membenahi jalan tersebut. ALFIAN

SOLOK, HALUAN — Karyawan toko maupun yang bekerja di perusahaan di Kota Solok sering mengeluh lantaran uang jasa yang diterima tiap bulan di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP).

Di lain pihak perusahaan tempat dia bekerja memiliki omset yang besar, hanya saja kemauan pimpinan belum memberikan uang jasa sesuai standar.

Penuturan dari beberapa orang karyawan suatu perusahaan kepada “Haluan’ di Kota Solok menyebutkan, upah yang diterima tiap bulan itu hanya berkisar dari Rp 600.000 s/d Rp 800.000 / bulannya.

Padahal UMP sesuai surat edaran Gubernur Sumbar itu diatas Rp 1 juta, logisnya pimpinan perusahaan memberi upah minimal sesuai surat edaran gubernur.

“Kami memang butuh pekerjaan untuk biaya hidup. Namun di sisi lain pimpinan perusahaan hendaknya memberikan upah sesuai standar yang ada, dengan demikian apa yang dituangkan dalam peraturan gubernur itu bisa dipatui,” jelas Dodi salah seorang karyawan di sebuah perusahaan di Kota Solok pada “Haluan’ Selasa (1/1).

Dodi yang bekerja sebagai sopir merangkap buruh kasar membawa bahan-bahan bangunan ke rumah konsumen mengaku hanya menerima upah sekitar Rp 800.000 tiap bulan, namun pembayaran upah itu tiap minggu, jika ditotal dalam sebulan itu sekitar Rp 800.000 lebih, di bawah Rp 1 juta.

Hal senada juga dikemukakan karyawan di sebuah rumah makan di Kota

Solok, gaji yang diterima itu di bawah UMP Sumatera Barat, kalau diprotes ke induk semang rasanya tidak mungkin karena induk semang hanya berkata 2 saja, mau bekerja atau berhenti, kalau mau bekerja terima berapa yang diberikan.

Karyawan yang bekerja di perusahaan di Kota Solok umumnya memang tidak melalui rekrutmen instansi pemerintah, artinya karyawan itu masuk dan bekerja di perusahaan secara lisan saja, berbeda dengan perusahaan yang sudah bonafit, memiliki omset miliaran rupiah dengan menajemen baik.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Solok Edi Candra yang dihubungi “Haluan” Rabu (2/1) menye butkan untuk UMP Sumatera Barat Rp1.150.000, jika ada perusahaan yang mem>> Editor : Atviarni

berikan upah di bawah itu bisa mengadukan ke kantornya karena ada UU yang mengaturnya.

Namun bagi karyawan memang sangat dilematis bahkan umumnya hanya tutup mulut saja dengan menerima berapa yang diberi upah oleh induk semangnya, rekrutmen karyawan diperusahaan juga tidak melalui peraturan dan umumnya datang sendiri dan minta bekerja di perusahaan bersangkutan.

Kendati demikian, Edi Candra segera menyurati seluruh perusahaan yang ada di Kota Solok mulai dari PT, CV, rumah makan & restouran, maupun perusahaan lainnya yang sudah punya kekuatan hukum agar memberikan upah sesuai UMP Sumatera Barat, jangan sampai memberi upah di bawah UMP.(h/alf) >> Penata Halaman:Rahmi

FIGURA 21

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Demian Dituding Siksa Yulia Rahman SIDANG cerai Yulia Rachman dan Demian Aditya kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (03/01). Pihak Yulia kecewa karena sidang berjalan lama. Melalui pengacara M Millano, Yulia menuding Demian hanya ingin menyiksa dirinya.

“Yang kami sayangkan kalau kemarin enggak ada bukti dan saksi kenapa diperlama?

Bilang aja enggak ada kan bisa selesai sebelum tahun baru. Ini kan bikin status Yulia terkatungkatung. Intinya hanya menyiksa saja,” ungkapnya.

Salah satu hal yang membuat alotnya persidangan adalah tuntutan Demian mengenai harta gonogini berupa rumah dan mobil. Demian memang mempermasalahkan hal tersebut beserta hak asuh anak semata wayangnya.

“Ini namanya Demian menyiksa istri, menggantunggantung, memperlama sidang, karena harta itu bukan milik bersama,” tuding Milano lagi.

Cinta Penelope Ingin Berjilbab

Menyoal hak asuh anak, Demian memang begitu ngotot untuk mendapat hak asuh anak. Sedangkan di sisi lain, pihak Yulia juga mengklaim bahwa merekalah yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak.

“Kalau bicara secara hukum, UU perkawinan, hukum Islam, itu mengatur anak di bawah umur hak pengasuhannya ada di bawah ibu,” ujar Petrus Balapatyona.

Tak mau kalah dengan pihak Yulia, pihak Demian pun menuturkan ada beberapa undang-undang yang bisa saja membawa hak asuh anak ke tangan Demian.

“Kalau soal itu nanti lihat putusan hakim.

Selama ini kami sudah mengajukan bukti surat, saksi,” tandas kuasa h u k u m Demian, Sofia Bettrys Mandagi. (h/ ccm)

EMASUKI tahun 2013, Cinta Penelope punya beberapa harapan.

Salah satunya adalah mengubah penampilan.

Ia ingin memakai jilbab dan menghapus tato-tato yang terlukis di tubuh seksinya.

“Aku pengen-pengen berjilbab dan menghapus tato,” tuturnya saat ditemui di TMII, Jakarta Timur, Kamis (03/01).

Tapi ada satu keinginan Cinta yang harus segera terwujud. Apakah itu? “Nomor satu aku mau maksa naik haji mama, karena dia enggak mau kalau sendiri karena takut keinjek-injek, dia maunya aku juga ikut,” jelasnya.

Soal jodoh, Cinta enggan memikirkannya. Meski, ia mengaku tengah dijodohkan oleh sang ibunda dengan seorang polisi. “Jujur aku sekarang di suruh ke Batam mau dijodohin. April ini aku harus nikah, kalau belum dapat juga aku dinikahi oleh orang pilihan mama karena biar enggak dikira sekong,” ucapnya.

Cinta cukup berhati-hati jika bicara soal urusan asmara. Pasalnya, ia pernah merasakan pengalaman pahit saat berhubungan dengan lawan jenis.

“Kalau dalam milih teman aku easy going. kalau pasangan aku mati rasa karena kan setahun dua kali ketipunya, bukan ketipu sih tapi itu pelajaran belum kepikiran cari lagi,” ucapnya. (h/ccm)

M

Depe Kesal Digosipkan Nikah DEWI Perssik angkat bicara seputar kabar pernikahannya dengan pengusaha asal Samarinda, Kalimantan Timur, bernama Abu Bakar.

Ia kesal dan tak peduli ucapan yang dilontarkan sang pengusaha di depan media.

Yang membuatnya naik pitam, sang pengusaha mengaku sudah siap untuk berpoligami dan sudah mendapat izin dari istri pertamanya.

“Aduh sudahlah, dia ngomong apa aja silakan, bukan urusan saya. Enggak ada yang perlu dijelasin lagi,” tegas Depe itu kepada wartawan, Rabu (02/01).

Depe mengaku tidak habis pikir dengan tindakan sang pengusaha yang mengundang wartawan dan menyebarkan foto, hingga seolaholah betul ada hubungan spesial di antara mereka.

“Masalah nyebarin foto, kan memang dia sendiri yang undang media. Motivasinya apa saya enggak tahu. Yang jelas kemarin itu saya diundang nyanyi aja,” jelas pemilik goyang gergaji itu. (h/ccm)

Diego Michiel Angie Hampir Jalani Sidang Perdana Bunuh Diri

PESEPAKBOLA Diego Michiels menjalani sidang perdana kasus pengeroyokan, Kamis 0(3/01). Kekasih Nikita Willy itu hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sekitar pukul 12.00 WIB. Diego menghadiri sidang dengan baju kemeja putih dan celana hitam serta rompi merah seragam Tahanan Kejaksaan Negeri Jakpus.

Diego dan tiga temannya, Temmen, Trikun, dan Baenet Patalala ditetapkan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap pria asal Bogor, Mef Paripurna di Diskotek Domain, Senayan City, Jakarta, 8 November 2012 lalu.

Dalam sidang yang beragendakan pembacaan perkara itu, tak tampak Nikita Willy menemani Diego. Diego hanya ditemani kuasa hukumnya, Elsa Syarif.

Lantaran Diego kurang lancar bahasa Indonesia, sidang dilengkapi dengan kehadiran penerjemah.

“Yang mulia saya mengusulkan, Diego menggunakan penerjemah, karena bahasa Indonesianya kurang lancar,” kata Elsa kepada hakim. (h/ccm)

ANGELINA Sondakh nyaris putus asa.

Tak berselang lama setelah sang suami meninggal dunia, Angie terlibat kasus korupsi. Karena masalah datang bertubi-tubi, ibu satu anak itunyaris bunuh diri.

Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (03/01), yang mengagendakan nota pembelaan, Angie mengaku sempat akan melakukan tindakan di luar akal sehat.

“Saya hampir ingin >> Editor : Afrianita

bunuh diri tidak lama setelah suami saya wafat.

Beruntung, saya masih punya Allah SWT dan anak-anak saya,” ujar Angie sambil meneteskan air mata ketika membacakan pledoi di depan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Kamis (03/01).

Sebelumnya Angie dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 500 juta rupiah. Angie pun keukeuh tak pernah menerima uang suap seperti yang dituduhkan selama ini. (h/ccm) >> Penata Halaman:Rahmi

22

PASAMAN

LINGKAR DPRD Lahirkan 3 Ranperda PASAMAN, Haluan — Untuk pertama kali dalam sejarah kedewanan di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, para wakil rakyat yang berkantor di Gedung DPRD tersebut memprakarsai lahirnya tiga Rancangan Daerah (Ranperda) sekaligus. Dijadwalkan ketiga Ranperda itu akan ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda) dalam waktu dekat.

Ketiga Ranperda itu terdiri dari Ranperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ranperda tentang Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNagari).

Bupati Pasaman, Benny Utama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat tersebut terkait pembahasan Ranperda yang diusulkan atas prakarsa anggota DPRD Pasaman itu untuk pertama kalinya.

“Berdasarkan catatan kami, tiga Ranperda prakarsa atau inisiatif dari Dewan itu baru pertama kali terjadi dalam sejarah kedewanan di daerah ini. Oleh sebab itu, prestasi itu pantas dibanggakan dan diapresiasi tinggi karena telah memberikan warna baru dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata di daerah ini, dan ini sejarah,” kata Bupati Benny.

Dikatakan Benny, ke depan diharapkan para wakil rakyat yang berkantor di gedung di DPRD tersebut dapat melahirkan lebih banyak lagi produk hukum yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan masyarakat di daerah paling ujung utara Sumatera Barat itu.

Menurutnya, terkait ke tiga Ranperda itu masih banyak yang harus digarisbawahi dan ditanggapi untuk dilakukan penyempurnaan sebelum disahkan menjadi Perda. Seperti, penambahan bab dan pasal pada Ranperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Selanjutnya, Ranperda tentang Transparansi, Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus seiring sejalan dengan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Demikian juga halnya dengan Ranperda tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUM-Nagari, perlu kajian komprehensif sehingga tidak ada kerancuan dalam pelaksanaan dan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari nantinya.

“Banyak kata-kata yang perlu diubah, diganti dan dipertegas pada Ranperda yang satu ini. Termasuk jenis usaha juga yang dikelola oleh masing-masing BUMNag,” kata Bupati. (h/wahyu)

Siswa SMK N I Rao Selatan Berangkat Prakerin PASAMAN, HALUAN — “Pendidikan kejuruan bertujuan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa agar mampu mengembangkan diri, menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri, pada saat ini maupun untuk masa yang akan datang serta menyiapkan tamatannya agar menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif” demikian ungkap Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Pasaman yang diwakili pleh kebid Pendas Drs. Budi Indrawan saat melepas 209 orang siswa-siswi SMKN I Rao Selatan berangkat Praktek Kerja Industri (Prakerin)/ Praktek Lapangan (PL), Kamis (3/1) di Kampus SMKN I Rao Selatan yang terletak di Aia Angek nagari Tanjung Betung kecamatan Rao Selatan.

Kepala SMK N I Rao Selatan Drs. Parluhutan menambahkan bahwa program prakerin ini adalah upaya menjamin bahwa angkatan kerja pada masa mendatang adalah angkatan kerja yang lebih bermutu dibandingkan dengan angkatan kerja yang ada pada saat ini. “ Agar tenaga kerja sekarang lebih bermutu ya salah satu caranya adalah melalui pengenalan dan penerapan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ini.” Katanya.

Program prakerin ini, kata Parluhutan telah dimulai sejak tahun pembelajaran 1993/1994 ( Kurikulum edisi tahun 1994 ). Undang-undang No.20 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik (Psl 3) karena itu setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Psl 12 ayat 1b UUSPN).

Sebagai usaha singkronisasi keterampilan siswa antara kegiatan pembelajaran sekolah dengan kenyataan pada dunia usaha/industri, maka dilaksanakan program Praktek Kerja Industri (Prakerin). Dalam pelaksanaannya SMKN 1 Rao Selatan telah menjalin kerja sama dengan beberapa industri dan dunia usaha yang relevan dengan bidang dan program keahlian yang dikembangkan di sekolahnya.

Kepada siswa-siswinya Parluhutan menghimbau agar menjadi duta sekolah yang baik dilapangan, baik dari segi skill maupun sikap.

Karena satu orang siswa akan melambangkan lembaga sekolah.”Kalau kita baik dilapangan maka hal itu akan memberikan kebaikan untuk sekolah, namun apabila jelek maka jelek pulalah sekolah ini,” kata Parluhutan.

Pada tahun ini, SMKN 1 Rao Selatan memberangkatkan 209 orang siswanya dengan rincian bidang keahlian TAV 65 orang dan TKJ 144 orang dengan tempat Prakerin yang menyebar di beberapa tempat di Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau dan Kepulauan Riau, Jawa dan di kabupaten Pasaman sendiri. (h/ndi)

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

Ranah Saiyo

Tiga Pasar Tradisional Bakal Direvitalisasi PASAMAN, HALUAN — Sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pasaman segera direvitalisasi menyusul kondisi yang semakin kurang layak.

TANAM POHON — Bupati Pasaman Benny Utama terlihat sedang melakukan penanaman bibit dalam rangka rangkaian kegiatan penanaman 1 miliar pohon belum lama ini. ATOS INDRIA

Rao dan Rao Selatan Gelar Gladian Kwaran PASAMAN, HALUAN — Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0308 Pasaman, membuka resmi gladian se Kwaran Rao dan Rao Selatan.

Kegiatan ini digelar dalam rangka peringatan HUT Pramuka ke-51, bertempat di Bumi perkemahan MAN Lansekkadok, Kecamatan Rao Selatan, belum lama ini.

Tercatat, sebanyak 3.000-an peserta dari seluruh utusan Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pembina Gudep ikut ambil bagian dalam kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan selama tiga hari. Lokasi acara juga disesaki oleh ribuan warga yang ingin menyaksikan berbagai atraksi yang ditampilkan pada kegiatan kepramukaan tersebut.

“Ini adalah penyelenggaraan kegiatan pramuka yang paling meriah, terbesar dan peserta terbanyak, dari sepuluh kwaran yang telah melaksanakan kegiatan Gladian tingkat kwaran di daerah ini, masing-masing gudep dari seluruh tingkatan sekolah di dua kecamatan ini ikut andil,” kata Ketua Kwarcab 0308 Pasaman,

Syamsurizal pada pembukaan gladian se Kwaran Rao dan Rao Selatan di Lansekkadok, Jumat.

Menurut dia, Gerakan Pramuka membangun akhlak anak bangsa yang baik, berbudi pekerti, berpikir positif, tangguh, percaya diri tetapi tidak takabur, disiplin, inovatif dan rukun serta memiliki kesetiakawanan.

“Betapa pentingnya gerakan pramuka, apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Gerakan kepramukaan akan mampu membangun pradaban yang mulia.

Sebagai organisasi sosial gerakan pramuka menitik beratkan pada pembinaan mental dan disiplin yang tinggi kepada para anggotanya,” ucapnya.

Gerakan pramuka mendidik anak dan kaum muda agar berwatak dan berkepribadian luhur serta memiliki jiwa bela negara yang andal. Pendidikan pramuka berperan sebagai komplemen dan suplemen terhadap pendidikan formal.

“Untuk itu, mulai 2013 mendatang, kegiatan kepramukaan harus

menjadi ekstrakulikuler wajib diseluruh sekolah, baik SD, SMP hingga SMA harus melaksanakan itu,” tukuknya.

Gerakan pramuka sangat baik dalam pembentukan ‘’human character building’’ (pembentukan karakter manusia) yang terbukti mampu menciptakan insan yang mandiri dan bertanggung jawab.

Di bagian lain Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) 0308 Pasaman, Syamsurizal mengatakan bahwa kegiatan kepramukaan akan menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah, terutama pada jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan lanjutan atas.

“Kegiatan ini juga didorong wajib pada jenjang pendidikan menengah, sedangkan pada jenjang pendidikan tinggi sebagai kegiatan pilihan,” kata Syamsurizal.

Berbagai kegiatan digelar pada kegiatan pramuka kali ini, mulai dari bazar siaga, Gladian Pimpinan Regu, Gladian Pimpinan Satuan, Karang Pamitran, Lomba Tapak Perkemahan. (tos/wel)

Askes Apresiasi Pelaksanaan Jamkesda PASAMAN, HALUAN — PT Askes (Persero) mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Pasaman yang telah melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) secara total coverage di tahun 2013 nanti, sekaligus merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan di Provinsi Sumatera Barat.

“Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Pasaman atas pelaksanaan program Jamkesda secara total coverage di 2013 esok,” kata Kepala PT Askes Regional II Pekanbaru, Aris Jatmiko usai acara launcing kartu Jamkesda di Lubuksikaping, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, masyarakat Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Melalui Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar hidupnya,” ucapnya.

Seiring dengan itu, kata Aris, PT Askes akan bertranformasi menjadi BPJS Kesehatan yang efektif mulai 1 Januari 2014 dengan mencakup peserta seluruh rakyat Indonesia dan termasuk warga asing yang menetap di Indonesia minimal 6 bulan.

“Namun, Pemkab Pasaman telah mendahului semua itu dengan mengasuransikan seluruh masyarakatnya secara total coverage mulai Januari 2013,” katanya.

Dia menyebutkan, PT Askes selalu berupaya untuk terus mengembangkan kualitas pelayanan kesehatan yang bukan hanya dapat memenuhi standar layanan, akan tetapi dapat memenuhi tuntutan dan harapan peserta Askes serta masyarakat.

“Hal ini sesuai dengan tema yang kami usung yaitu ‘Melayani Pelanggan Melampui Harapan’, sehingga diharapkan pasien peserta Askes mendapat berbagai kemudahan mulai dari pelayanan

administrasi dan informasi terpadu hingga layanan kesehatan di Rumah Sakit,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, dalam waktu dekat ini segera membuka secara resmi gedung baru loket Askes Center di RSUD Lubuksikaping yang merupakan hibah dari PT ASKES (Persero) kepada Pemkab Pasaman.

“Selain fasilitas layanan terpadu berupa hibah gedung baru/ renovasi, berbagai upaya peningkatan pelayan terus dilakukan oleh PT Askes dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas bagi peserta Askes dan keluarganya, termasuk memberikan satu unit Ambulance,” ujarnya.

Jumlah kepesertaan Askes di Kabupaten Pasaman selama periode 2012 tercatat sebanyak 21.501 jiwa peserta Askes Sosial, 103.657 jiwa peserta Jamkesmas, 26.561 jiwa untuk Jamkesda, 89 jiwa inhealt dan Jamsostek sebanyak 917 jiwa.

Sementara untuk 2013 sebanyak 163.300 jiwa dijamin untuk program Jamkesda. (h/tos/wel)

Selain jumlah pedagang yang bertambah banyak, beberapa fasilitas juga sudah tidak memenuhi kebutuhan pedagang dan juga masyarakat.

Untuk itu, Pemkab Pasaman telah menganggarkan sejumlah dana dari APBD total nilai mencapai Rp10,5 miliar rupiah guna merevitalisasi sekitar tiga pasar tradisional, yaitu Pasar Ladang Panjang di Kecamatan Tigo Nagari, Pasar Lubuksikaping dan Pasar.

“Pagu dana yang disiapkan untuk pembangunan pasar Ladang Panjang dan Rao masing-masing Rp 3 miliar dengan bangunan dua lantai.

Sementara Pasar Lubuksikaping disiapkan dana sebesar Rp4,5 miliar untuk tiga lantai, satu lantai disiapkan untuk arena Timezone bagi anak-anak,” ucap Bupati Pasaman Benny Utama di Balerong Pusako Anak Nagari, Jumat (28/12).

Selain itu, masih ada pembangunan dua pasar lainnya bersumber dari dana APBN Pusat, yakni untuk Pasar Panti dan Kumpulan di Kecamatan Panti dan Bonjol sebesar Rp 6 miliar dan Pasar Kauman di Kecamatan Rao Selatan bersum-

ber dari dana Dekon pusat usulan dari Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

“Kita ingin menata seluruh pasar tradisional yang memiliki potensi besar guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karena pasar adalah pusat perputaran uang,” ujarnya.

Menurut Bupati, revitalisasi terhadap pasar-pasar tersebut dilakukan seiring semakin bertambahnya jumlah pedagang pasar dan kondisi pasar sehingga menyebabkan kondisi pasar juga semakin penuh sesak oleh pedagang.

“Jika dibiarkan terus dalam kondisi seperti ini maka akan mengganggu aktifitas para pedagang dan konsumen di pasar tradisional,” katanya.

Dia menambahkan, kelima pasar tersebut sudah mendesak untuk dirombak, guna mempercantik tampilan dan memberi kenyamanan bagi pengunjung pasar itu sendiri serta menjadikannya sebagai icon bagi daerah utara Sumbar itu.

“Revitalisasi Pasar-pasar itu akan dimulai pada Januari 2013 yang rencananya akan dibangun dua lantai seperti Pasar Ladangpanjang dan Rao, serta tiga lantai untuk pasar Lubuksikaping,” terangnya.

Tiap pasar, kata Bupati, dilengkapi berbagai fasilitas modern dan arena bermain bagi anak-anak dan masyarakat. Akses pintu masuk akan dibuat dari beberapa arah, sehingga pengunjung dapat masuk dengan leluasa.

“Satu hal yang harus diperhatikan adalah fasilitas toilet harus modern, bersih dan rapi.

Ini menjadi prioritas dalam pembanguan pasar di daerah ini,” tekannya. (h/tos/wel)

LB SIKAPING, HALUAN — Upacara peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke 67 Tahun 2013 berlangsung sukses di Gelora Tuanku Imam Bonjol, Kamis (3/1) dengan pembina upacara Bupati Pasaman Benny Utama.

Bupati Pasaman Benny Utama saat membacakan sambutan Menteri Agama RI Suryadharma Ali menyebutkan, organisasi Kementerian Agama di seluruh wilayah tanah air, dari Sabang sampai Merauke, memiliki peran yang penting dalam merajut persatuan dan kesatuan bangsa.

Oleh karena itu, segenap jajaran pimpinan dan pegawai Kementerian Agama diminta untuk mempelajari wawasan sejarah Kementerian Agama, menggali pemikiran-pemikiran besar para tokoh Kementerian Agama, serta mengkaji perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat, dalam rangka memberi bobot dan makna terhadap peran aktual Kementerian Agama di tengah pusaran kehidupan bangsa.

Tema Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-67 Tahun 2013, yaitu “Meningkatkan Kinerja Kementerian Agama dengan Profesionalitas dan Integritas”.

Dikatakan, profesionalitas dan integritas sengaja dijadikan sebagai kata kunci peningkatan kinerja Kementerian Agama.

Hal itu bersumber dari kaidah dalam agama yang menyatakan

apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Oleh karena itu, pengembangan Sumber Daya Manusia menjadi salah satu agenda penting dalam reformasi birokrasi Kementerian Agama.

Dalam hubungan ini ada lima bidang yang menjadi program strategis Kementerian Agama, yakni peningkatan kualitas kehidupan beragama, peningkatan kualitas kerukunan umat beragama, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, serta tata kelola kepemerintahan yang baik.

Disebutkan juga dalam sambutan tertulis Menteri Agama RI tersebut, bahwa seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Agama harus dapat menjadi panutan, terutama menyangkut karakter kejujuran, integritas dan berpegang teguh pada kebenaran dalam segala tindakan dan perbuatan.

Untuk itu mari terus memelihara nilai-nilai dan budaya organisasi serta martabat Kementerian Agama yang selalu dekat dengan masyarakat, bersihkan diri dan lingkungan kerja dari perilaku koruptif, jauhi sikap arogan, nepotisme, feodalisme dan tinggalkan mentalitas penguasa yang tidak sejalan dengan semangat reformasi dan modernisasi. (h/ wel/tos)

HAB ke-67 Diperingati

HADAPI UN 2013

Guru Diminta Fokus Siapkan Anak didik PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman, Benny Utama kembali mengingatkan seluruh jajaran guru-guru di seluruh tingkatan mulai dari SD, SMP hingga SMA/ Sederajat agar fokus dan mempersiapkan anak didik dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN) tahun ajaran 2012/2013, terkhusus bagi guru mata pelajaran yang di UN kan.

“Saya tak bosan untuk mengingatkan kembali seluruh guruguru di daerah ini, khususnya bagi guru yang mata pelajarannya di UN-kan untuk menyiapkan para peserta didik dalam rangka persiapan Ujian Nasional

tahun 2013 nanti,” kata Bupati di Lubuk Sikaping, Jumat (28/ 12) lalu Dia menyebutkan, bahwa guru merupakan elemen terdepan yang diberi tugas mengelola pendidikan, termasuk menggerakkan semua potensi yang berpengaruh langsung terhadap mutu, proses dan hasil belajar.

“Karena itu, sebagai guru sekaligus manajer di kelas, dituntut kompetensinya untuk mengolah sumber daya sekolah dengan baik. Tugasnya adalah membangun suasana kebersamaan dan saling menghargai, menciptakan iklim belajar meng-

ajar yang kondusif, bermakna dan menyenangkan,” ungkap Bupati.

Selain itu, kata Bupati, untuk meningkatkan proses dan output mutu pendidikan, upaya strategis yang harus dilakukan adalah membangun suasana lingkungan sekolah yang akrab dan bersahabat antara siswa dengan guru dan siswa dengan lingkungan sekolah secara totalitas.

“Dapat diasumsikan, guru yang bersahabat dan ramah terhadap siswanya akan memberikan andil yang cukup besar terhadap pembentukan karakter, kecerdasan emosional serta

prestasi akademik peserta didik,” imbuhnya.

Kurang harmonisnya hubungan antara siswa dengan gurunya, menjadi permasalahan dan hambatan yang sering muncul di sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan itu. Antara keduanya belum terbangun jembatan hati yang kokoh, akibatnya menimbulkan semangat belajar siswa rendah.

“Guru yang baik dan bermartabat adalah guru yang mampu membelajarkan siswa untuk cinta kebenaran dalam sanubarinya, dan ilmu pengetahuan dalam otaknya,” tukuk Bupati.

Bupati mengatakan, bahwa di tahun 2012 merupaka sejarah baru bagi Pasaman dibidang pendidikan, yang selama ini belum diperhitungkan prestasinya, sehingga mampu meraih peringkat teratas perolehan hasil Ujian Nasional SLTA se Sumatera Barat.

“Kebahagiaan itu akan semakin lengkap, apabila putra-putri terbaik Pasaman memiliki daya saing yang tinggi untuk berkompetisi merebut kursi yang disediakan perguruan tinggi favorit di tanah air ini, seperti UI, ITB, UGM, IPB, UNPAD dan juga UNAND,” imbuhnya. (h/tos)

>> Editor : Nova Anggraini

>> Penata Halaman:Rahmi

RIAU DAN KEPRI 23

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

APBD Meningkat, Silpa Membengkak PEKANBARU,HALUAN— Berdasarkan evaluasi APBD 2012 oleh FITRA Riau, APBD Riau untuk 4 tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya belanja daerah.

LUNCURKAN — Gubernur Kepri HM Sani didampingi Bupati Bintan Ansar Ahmad, Ketua DPRD Bintan Lamen Sarihi melakukzn peluncuran Kartu Bintan Sejahtera (KBS) kepada masyarakat Bintan, Kamis (3/1). Peluncuran dilaksanakan di Lapangan Monumen Relif Antam Kijang Bintan dan secara simbolis diserahkan kepada masyarakat. HK

Rp6 Miliar untuk 6.211 Keluarga Miskin BINTAN, HALUAN— Sebanyak 6.211 Kartu Bintan Sejahtera (KBS) untuk 6.211 keluarga miskin diluncurkan oleh Bupati Bintan sejak tanggal 27 Desember. Mulai hari itu secara marathon Bupati Bintan me-launching KBS tersebut. Seperti Kamis (3/1) pagi, Bupati me-launching KBS di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, siang harinya melaunching di Tanjunguban, Bintan Utara.

Bupati mengatakan, kartu tersebut harus didistribusikan ke warga dalam 10 hari ke depan.

Peluncuran KBS ini menandai berakhirnya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan juga memiliki kegunaan untuk menunjang pendidikan warga. “SKTM kita ganti karena banyak permasalahan yang muncul, selain lambannya birokrasi,” kata Ansar, di Tanjunguban, Kamis (3/1). KBS terbagi dalam dua warna, yaitu warna kuning dan biru. Kuning, bagi warga yang memperoleh fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan warna biru bagi warga yang hanya memperoleh fasilitas pendidikan saja.

“Bagi pemegang KBS yang sudah terdaftar di dalam program Jamkesmas, maka kartu tersebut bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai fasilitas untuk pendidikan saja, memperoleh KBS warna biru.

Sementara bagi warga yang belum memperoleh fasilitas Jamkesmas, menerima kartu warna kuning.

Yang berarti memperoleh fasilitas pendidikan dan kesehatan,” ujarnya. Ia juga meminta seluruh aparat di tingkat bawah, juga diberikan waktu untuk memverifikasi ulang seluruh warga, agar yang berhak mendapatkan fasilitas dan masih belum terdaftar, masih ada waktu untuk didaftarkan. (h/hk)

Tahun 2009 tercatat dalam APBD realisasi belanja daerah Rp3,7 triliun.

Ditahun 2012 lalu direncanakan meningkat menjadi Rp 8,3 triliun.

Ternyata pertumbuhan belanja daerah tumbuh 96 persen dibandingkan realisasi tahun 2011, yakni Rp4.264.819.457.766. APBD 2013 juga meningkat menjadi Rp 8,362 triliun.

Meningkatnya APBD Riau ini tidak berbanding lurus dengan kemampuan pemerintah untuk menyerap anggaran.

Hal itu dibuktikan dengan besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun berjalan yang membengkak terus dari tahun ke tahun.

Demikian diungkapkan oleh Divisi Riset Forum Transparansi Anggaran untuk Indonesia (Fitra) Riau, Triono Hadi dalam konference pers yang digelar Kamis (3/1).

“Pemerintah tidak mampu menyerap anggaran, ini terlihat dari Silpa setiap tahun yang terus naik dan membengkak,” katanya kepada wartawan.

Dijelaskannya, Silpa tahun 2009 sebesar Rp188 miliar dan meningkat menjadi Rp1,3 triliun di tahun 2011 lalu. Sedangkan di tahun 2012 dengan APBD Rp 8,3 triliun proyeksi Silpa kembali membengkak menjadi Rp 1.834.864.765.217,92.

Meningkatnya APBD seyognyanya memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masya-

rakat, dipergunakan sebaik-baiknya bagi kemakmuran rakyat. Namun, membengkaknya Silpa menunjukkan pemerintah Riau tidak mampu menggunakan APBD dengan sebaikbaiknya. Ini menjadi potret buruknya kinerja birokrasi pada Pemerintah Provinsi Riau.

Adapun yang menjadi penyebab, menurut Triono, karena buruknya perencanaan anggaran. Di mana sejak awal anggaran disusun, tidak memperhatikan kapasitas SKPD. Pola penganggaran menganut incremental, yakni setiap tahun jatah anggaran harus naik, tidak peduli kemampuan dinas tersebut dalam menyerap anggaran tahun sebelumnya.

Selain itu, dana dari pusat juga dinilai lambat.

Akibatnya, anggaran negara yang seharusnya bisa direalisasikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maupun dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat menjadi sia-sia, karena tidak mampu terserap dengan baik.

Rasio Silpa terhadap belanja agregat provinsi, kabupaten dan kota dari hasil analisis kementrian kauangan RI 2012, sebagaimana yang dipaparkan Fitra Riau menunjukkan bahwa Provinsi Riau menjadi provinsi pertama terbesar Silpanya di seluruh Indonesia. Bahkan Riau, dalam penyerapan anggaran. (h/hr)

28 Perusahaan Sampaikan Keberatan

Otak Pembajakan Diduga Pemain Besar

BINTAN, HALUAN— Ketua Apindo Bintan Jamin Hidajat mengatakan, 28 perusahaan telah menyampaikan keberatan terkait penerapan UMK 2013. Ke-28 perusahaan tersebut terdapat di KIB Lobam 10 perusahaan, Lagoi 14 perusahaan dan Tanjunguban 4 perusahaan.

“28 perusahaan itulah yang sudah secara resmi menyampaikan keberatan penerapan UMK kepada Apindo, diantaranya pengelola KIB Lobam dan Lagoi,” kata Jamin, di Lobam, Kamis (3/1).

Dampak dari tingginya UMK 2013, memang sangat dirasakan oleh para pengusaha. Selain itu, menghambat masuknya investasi di Bintan. Rencana sebelumnya ada 4 perusahan yang bakal berinvestasi di KIB Lobam, namun karena tingginya UMK keseluruhan perusahaan tersebut menunda investasinya.

“Penundaannya kita belum tahu, yang jelas hingga batas tidak ditentukan. Kemungkinan untuk 2014 hingga 2015, berat investasi akan masuk,” tambahnya.

Sedangkan Ketua Komisi I DPRD

BATAM, HALUAN— Tekateki siapa otak pelaku pembajakan tug boat Pelita II dan kapal Tongkang Olympus di Perairan Moro Selat Nenek Karimun, pada Minggu (30/ 12) lalu, hingga kini belum terjawab. Namun berhembus kabar, bahwa pelaku merupakan pemain solar alias pemain besar yang selama ini melakukan penyelewengan BBM. Danlanal Batam, Kolonel Laut (P) Nurhidayat melaui Pasintel, Mayor Laut (P) Muhamad Abduh mengatakan, jika mencermati dari banyaknya muatan BBM terutama jenis solar, diduga kuat otak pelaku merupakan pemain besar.

“Ya, tidak mungkin solar sebanyak itu akan dijual ke nelayan biasa, kemungkinan mereka pemain besar dan punya jaringan,” ujar Abduh ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (3/1).

Bintan Manimpo Simamora bersama 3 anggota DPRD lainnya saat melakukan kunjungan ke Kawasan Industri Bintan (KIB) Lobam, Kamis (3/1) mengatakan tingginya angka Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) pada tahun 2013 ini disebut sebagai pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal, seperti di Bintan.

“Alasan pengusaha, salah satu penyebab terjadinya PHK massal karena tingginya angka UMK dan berkurangnya order produksi sehingga ada beberapa perusahaan yang bakal melakukan PHK susulan,” ungkapnya, di Wisma PT Bintan Inti Industrial Estate (BIIE) Lobam.

Terkait rencana PHK yang akan dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut, Manimpo mengatakan pihak DPRD selaku pengawas berharap apabila dilakukan efisiensi, maka manajemen harus trasparan masalah kondisi perusahaan. Selain itu, berdasarkan laporan yang diterima dari Disnaker Bintan, masalah efisiensi yang sudah dilakukan semua sudah sesuai aturan. (h/hk)

Namun demikian, untuk memastikan siapa otak dibalik pembajakan ini, pihaknya masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini, terutama dengan meminta keterangan dari dua tersangka yang saat ini diamankan di Mako Lanal Batam.

Selain itu, pihaknya juga terus mengejar 5 dari 7 pelaku yang diduga kuat masih berada di Batam. Karena dari pengembangan sementara seluruh pelaku diketahui merupakan orang Batam.

“Dari keterangan dua pelaku yang sudah kita amankan, pelaku adalah orang Batam,” imbuhnya.

Namun pihak Lanal mengakui butuh waktu dan juga kerjasama dari berbagai pihak, karena diduga kuat pelaku saat ini bersembunyi di pulau-pulau sekitar Batam, yang susah di jangkau.

Jika melihat modusnya yang membuang korban, didu-

DIBUTUHKAN WANITA, TAMATAN SMK, BEKERJA DI PERCETAKAN. KIRIM LAMARAN KE: CV MITRA KARYA, JLN. GAJAH MADA NO. 20 B, PADANG. HP: 08126765477

>> Editor : Rudi Antono

ga kuat pelaku hanya mengincar minyak yang diangkut di tug boat itu. Namun demikian, kita belum mendapatkan penjelasan kemana BBM ratusan ton tersebut hendak dibawa.

Sementara informasi yang berhasil dihimpun dari dua tersangka yang saat ini masih dirahasiakan identitasnya, bahwa mereka berdua baru pertama kalinya melakukan aksi pembajakan.

Selain ini juga terungkap, ketujuh pelaku berpencar setelah melumpuhkan 7 ABK dan sekuriti yang ada di tug boat dan tongkang, dan kebetulan kedua orang ini bertugas mengawal kapal hingga tujuan yang disepakati.

Untuk dapat mengungkap kasus ini secara tuntas, Danlanal Batam berjanji untuk membuka seterang-terang identitas pelaku, namun ia minta waktu hingga seluruh pelaku tertangkap. (h/hk).

=

RUMAH

DIJUAL :RUMAH SERTIFIKAT HAK MILIK PRIBADI LANTAI II KAMAR 4, TELPON, SUMUR BOR, BEBAS TSUNAMI, ALAMAT KOMPLEKS TARUKO I BLOK L NO. 27 BYPASS PADANG. HUBUNGI: 0811663031085274295047 >> Penata Halaman : Jefli

24

JUMA JUMATT, 4 JANUARI 2013 M 22 SHAFAR 1434 H

BANTU JAMKESDA SAKATO RP1 MILIAR

Zakat Selamatkan Warga Miskin P

rogram Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang tidak hanya menjalankan program kerja yang disusunnya sendiri.

Namun, lembaga zakat ini juga membantu program Pemko Padang di bidang kesehatan dan pendidikan.

Masyarakat dari keluarga tidak mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, akan dibantu, terutama mereka yang tidak terdaftar dalam program Jamkesda Padang.

“Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi warga miskin yang tidak masuk daftar Jamkesda, maka Pemko Padang melalui Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang merekomendasikannya ke Baznas untuk mendapatkan pendanaanya,” ujar Kepala DKK Padang Drg Frisdawati A Boer.

Program Pemko Padang Jamkesda Sakato anggaran tahun 2012 yang digawangi DKK Padang, mendapatkan bantuan dari Baznas Padang senilai Rp1 miliar. Sedangkan sokongan dari APBD Padang untuk Jamkesda lebih kurang sebesar Rp4 juta.

“Jadi Baznas Padang membantu pembiayaan Jamkesda Sakato, terutama untuk membantu warga miskin yang tidak terdaftar dalam Jamkesda,” katanya.

Artinya, jika warga miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan dari Jamkesda, lalu DKK memasukannya ke Jamkesda Sakato dan dana perawatan rumah sakitnya ditanggung Baznas..

Direktur Eksekutif Baznas Kota Padang H Maigus Nasir SPd didampingi Asisten I Drs Zalfanizar dan Asisten II Andri Yusran mengatakan, program

Padang Sehat 2011 telah memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat fakir miskin yang tak memiliki biaya untuk berobat. Baznas telah mengelontorkan dana sebesar Rp2,3 miliar untuk 983 warga tidak mampu.

Ratusan warga tak mampu itu antara lain, 20 orang mendapatkan pelayanan transportasi berobat ke Puskesmas, 349 orang biaya berobat bagi masyarakat fakir miskin, 74 orang bantuan biaya berobat melalui RSUD Dr Rasidin, 539 orang bantuan biaya berobat melalui RS M Djamil (404 rawat inap dan 135 rawat jalan).

Dikatakan, pemberian bantuan biaya berobat kepada keluarga fakir dan miskin dilakukan secara perorangan baik yang mengajukan permohonan ke Baznas ataupun yang ditemukan Baznas di lapangan dengan persyaratan tertentu. Semua ini bertujuan mewujudkan pelayanan kesehatan bagi keluarga tidak mampu,dengan sasaran keluarga tak mampu, seperti biaya transportasi pulang berobat dari Puskesmas.

Prosedurnya, mustahik mengajukan permohonan kepada Baznas dan permohonan diterima oleh penanggung jawab administrasi Baznas, dengan melampirkan persyaratan surat permohonan, foto copy KTP/KK, keterangan di rawat di RS dan rujukan Puskesmas.

Kemudian rekomendasi dari Unit Pengurus Zakat (UPZ) Kecamatan serta KK miskin dibuktikan surat KKM dari kelurahan. Selan jutnya, surat keterangan aktif berjamaah bagi orangtuanya dari pengurus masjid dan mushala serta surat kwitansi dan hutang. (***)

“Saya Pasrah dan Putus Asa”

AMINUDIN, KETUA RT 01/XI , PADANG SARAI, KOTO TANGAH

“Besar Manfaatnya Bagi Warga Saya” KETUA RT Ketua RT 01/XI , Padang Sarai, Koto Tangah Aminudin mengakui sangat besar manfaat bantuan Baznas terhadap warganya yang tidak mampu. “Besar sekali manfaatnya bantuan Baznas bagi warga saya yang menderita penyakit serangan jantung mendadak,” ungkap Aminudin kepada koran ini, Selasa (1/1).

Dikatakan, M Soleh (42) warganya mendapatkan serangan jantung mendadak Desember 2012 itu mendapatkan bantuan dari Baznas, yang diurus Yanuar salah seorang tokoh masyarakat Padang Sarai, Koto Tangah. Selanjutnya M Soleh dilarikan ke RS M Djamil Padang.

Kemudian, mendapatkan pelayanan rawat inap di M Djamil, semua biayanya ditanggung Baznas dengan total biaya mencapai Rp60 juta.

Sekarang M Soleh dalam tahap penyembuhan di rumah sakit dan tidak beberapa hati lagi mungkin akan diperbolehkan pulang. “Kalau tidak ada bantuan dari Baznas ini kemungkinan M Soleh tidak bersama kami lagi bersama warga Komplek Padang Sarai Permai,” kata Aminudin.

Kondisi ekonomi keluarga M Soleh dan isterinya Retno cukup memprihatinkan, ia hanya bekerja serabutan saja, tanpa memiliki pekerjaan tetap. Sehingga tak mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka untuk menambah-nambah untuk memenuhi kebutuhan keluaganya, Retno isterinya ikut membantu sebagai buruh cuci di rumah orang.

Aminudin mengharapkan, pada masa mendatang agar Baznas lebih eksis lagi membantu keluarga tak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan sudah seharusnya semua pihak mendukung program Baznas ini pada masa mendatang.

Bahkan, hendaknya mendapatkan dukungan politis dari lembaga dewan, karena manfaatnya sangat besar bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. (***)

TUMOR itu muncul persis di hidungnya 4 tahun lalu. Awalnya hanya sebuah benjolan yang terasa gatal, lalu diberi obat.

Tetapi rasa gatal itu tak kunjung hilang.

Bahkan kian membesar. Saat diperiksa ke rumah sakit, ternyata benjolan itu adalah tumor. Benjolan itu pun terus membesar.

Lelaki yang berprofesi sebagai sopir ini hanya bisa pasrah terhadap penyakit yang menderanya. Karena sejak saat itu, ZAINAL ASRI (48 tahun), Warga Kampung Tangah, dia tak bisa lagi bekerja dan menjadi Kelurahan Kuranji tanggungan keluarga. Zainal pun mengajukan permohonan ke Baznas Kota Padang untuk biaya berobat. Saat itu dia dibantu Rp7,5 juta.

Bantuan tersebut sangat berarti baginya. Dia bisa bisa membeli obat yang dibutuhkan. Rasa sakit pun sedikit berkurang. Tetapi penyakit itu terus menggerogotinya. Lalu Baznas kembali membantunya Rp2 juta pada April lalu.

“Saya sudah 2 kali menerima bantuan dari Baznas Kota Padang, masing-masing Rp7,5 juta dan Rp2 juta dan rekomendasi untuk berobat ke RS M.Djamil. Bantuan itu sangat berarti bagi saya karena saya bisa berobat ke rumah sakit dan ditangani dokter,” katanya.

Namun Zainal masih membutuhkan uluran tangan para donator, karena tumor itu kian membesar dan kini sudah menutup matanya. Tak ada pekerjaan yang dapat dilakukannya. Lelaki yang ditinggal keluarganya ini, kini hidup menumpang dengan kakak dan adiknya. (***)

Peduli Kesehatan Masyarakat Gadis manis berusia 25 tahun ini, tak bisa aktif seperti rekannya sebaya. Betapa tidak, penyakit ganas leukemia sudah membelenggu hari-harinya. Desi Surianti hanya bisa pasrah terhadap nasib yang menimpanya. Apalagi biaya yang DESI SURIANTI, Warga Jalan Linggar dibutuhkan untuk mengobati Jati RT 03/02 Kelurahan Koto Tabing, penyakit tersebut sangat besar.

Kecamatan Koto Tangah.

Orang tuanya pun seakan tak berdaya menyaksikan nasib anaknya. Meski demikian, orang tuanya tak hilang akal. Salah seorang kerabatnya yang kebetulan pula bekerja di Baznas Kota Padang, Ujang menunjukkan jalan untuk meminta bantuan biaya berobat dari Bazda Kota Padang. Maka sang orang tua itu langsung mengajukan permohonan bantuan tersebut.

“Keluarga Desi kehilangan akal untuk membeli obat anaknya, karena sangat tergantung dengan obat-obatan. Bantuan dari Baznas sebesar Rp4 juta telah membantu kelangsungan hidupnya,” ujar Ujang. Kini Desi menjalani perawatan jalan. Kondisinya sudah mulai membaik dengan terus dipasok obat-obatan dari dokter. (***)

HAB KE 67 KEMENAG SUMBAR

Momen Perubahan untuk Lebih Baik B

KEPALA Kanwil Kemenag Sumbar Ismail Usman tengah memberikan penghormatan saat upacara peringatan HAB ke 67 di Lapangan Imam Bonjol Padang

REKTOR IAIN Prof. Dr. H. Makmur Syarif, MA Melepas Jalan Santai.

PESERTA upacara peringatan HAB mengikuti upacara dengan khidmat.

FOTO bersama usai upacara peringatan HAB ke 67.

LOMBA Qasidah Rabbana.

ulan Januari adalah bulan yang paling bersejarah dan sangat dinanti-nantikan jajaran Kementerian Agama di tanah air. Kenapa tidak, tanggal 3 Januari 2013 Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bhakti (HAB) ke 67.

Untuk memeriahkan hari ulang tahun itu, berbagai kegiatan dan sosialisasi untuk memasyarakatkan HAB ke 67 pun digelar, dengan melibatkan seluruh jajaran Kemenag se-Sumbar dan anggota keluarganya serta para alumni IAIN Imam Bonjol Padang.

Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar, Drs.H.Ismail Usman, peringatan HAB tahun ini mendapat penghormatan yang luar biasa. Karena resepsi HAB yang direncanakan digelar di Pangeran Beach Hotel Minggu (6/1), akan dihadiri Menteri Agama RI Suryadharma Ali. “Menteri Agama RI juga diagendakan menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat H.Irwan Prayitno, sebagai satu-satunya gubernur di Indonesia yang peduli dengan Kemenag dan Pendidikan Agama Islam di Sumatera Barat,” kata Ismail Usman.

Bahkan program unggulan Kemenag RI, Gemmar Mengaji yang dicanangkan di Sumbar pertengahan tahun lalu, akan menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia.

Kakanwil Kemenag didampingi Kepala Bidang Mapenda Drs.H.Artis Arjun juga menyampaikan, bahwa peringatan HAB adalah momen yang tepat bagi jajaran Kementerian Agama untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sesuai

dengan tema yang diusung HAB ke 67. yaitu Meningkatkan Kinerja Kementerian Agama dengan Profesionalitas dan Integritas Profesional, menempat sesorang sesuai dengan keilmuannya, sehingga tercapai kinerja yang baik. Hal ini lah yang mengantarkan Kemenag menuju Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Kemudian integritas, artinya pegawai Kemenag harus berkepribadian, berpengalaman dan mengamalkan ajaran agama.

K e t u a Panitia HAB ke 67 yang juga Kabid Mapenda, Artis ISMAIL USMAN Arjun menjelaskan, perlombaan yang digelar untuk memeriahkan Dr.H.Makmur Syarif, SH, MA, HAB diantaranya MTQ Kepala Balai Teknis KeagaEksekutif Eselon IV se- maan Padang Drs. H. Zuhri Sumbar, Lomba Qasidah Hasibuan, Ketua Ikatan Alumni Rabbana antar DW, Penilaian IAIN Drs.H. Irdinansyah dan Kantor Terbersih, Penilaian semua keluarga besar pegawai, Desa Binaan Bebas Buta guru, dosen widiyaswara serta Huruf Al Quran. Kemudian pegawai di lingkungan KePerlombaan Olahraga, ada menterian Agama Sumbar.

Cabang Bulutangkais seDonor Darah Sumbar, Tennis Lapangan, Di sela-sela meriahnya Volly Ball, Catur dan cabang gerak jalan santai,digelar pula lainnya. aksi donor darah bekerjasama Gerak Jalan Santai dengan Palang Merah Minggu (30/12), ribuan Indonesia Sumbar. peserta gerak jalan santai Sedikitnya 20 peserta memenuhi ruas jalan Rasuna mendonorkan darahnya, Said. Gerak jalan santai yang diantaranya Kabid Mapenda di mulai di halaman Kanwil Drs.H.Artis Arjun,M.MPd, Kementerian Agama Sumbar Kakankemenag Kab.Pasaman ini, merupakan bagian dari Barat H.Abdel Haq,S.Ag,MA ajang memeriahkan HAB ke diikuti oleh karyawan/ti 67 Kementerian Agama. dalam lingkungan Kanwil Kegiatan ini diawali dengan Kemenag Sumbar.Tidak senam pagi massal yang di- ketinggalan ikut mendonorkan hadiri Kakanwil Kementerian darahnya para PNS yang Agama Sumbar Drs. H.Ismail berasal dari Kemenag Usman, Rektor IAIN Prof. Kabupaten dan Kota. (***) >> Editor :David Ramadian

>> Penata Halaman: Syamsul Hidayat