Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,
4 FEBRUARI 2017 / 7 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 115, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
DITANGKAP TIM SATGAS SABER PUNGLI PADANG
Ketua Yayasan Terjerat OTT Petugas menerima pengaduan dari mantan napi bahwa dana yang seharusnya diterima Rp.5 juta hanya diterimanya sekitar Rp2,5 juta.” KOMBES POL. CHAIRUL AZIZ Kapolresta Padang
OTT PUNGLI — Tim Satgas Saber Pungli Kota Padang memperlihatkan barang bukti berpa uang tunai dan 46 rekening Bank Mandiri yang diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) pungli terhadap ketua yayasan Taratak Jiwa Hati. Uang itu merupakan bantuan dari Dinsosnaker Kota Padang untuk para mantan napi Lapas Kelas II A Muaro, Padang. HUDA PUTRA
PKS Belum Pikirkan Wakil Mahyeldi
PADANG, HALUAN — Firdaus alias David (40), Pemilik Yayasan Taratak Jiwa Hati, yang beralamat di Komplek Mukito Permai, Nomor 6, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, terjerat Operasi Tangkap tangan (OTT) Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liat (Saber Pungli) Kota Padang, Kamis (2/2). Ketua yayasan yang bergerak di bidang penyaluran bantuan sosial bagi para mantan warga binaan tersebut, diduga memotong uang yang seharusnya diterima oleh para mantan napi tersebut. Bantuan yang seharusnya diterima Rp.5 juta dari Kementrian Sosial tersebut, oleh David dipotong Rp1 juta sampai 2,5 juta per
orang. Pemotongan itu dilakukan dengan dalih bantuan ekonomi kreatif. Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz pada konferensi pers, Jumat (3/2) di Mapolresta Padang, mengatakan, penangkapan dilakukan bermula dari informasi dari mantan napi yang berhak menerima bantuan tersebut. Namun karena ada pemotongan oleh pihak yayasan, maka terjadi keributan antara pihak yayasan Taratak Jiwa Hati dengan para mantan napi kelas II A Padang (warga binaan lapas yang telah bebas). Menanggapi informasi tersebut, Tim Saber Pungli Kota Padang
>> KETUA hal 07
DUGAAN KORUPSI SPJ FIKTIF PULUHAN MILIAR DI DINAS PUPR SUMBAR
Belasan Pejabat Masuk Daftar Penyelidik Kejati
PADANG, HALUAN — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang baru akan berlangsung pada 2018 mendatang. Namun sejumlah partai, sudah mulai mengelus-elus calon yang akan dimajukan. Begitu juga halnya dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, tempat Walikota Padang sekarang, Mahyeldi Asharullah bernaung. Sejauh ini, PKS masih merahasiakan siapa yang akan diusung untuk menjadi calon Wakil Walikota Padang yang akan mendampingi Mahyeldi Ansyarullah. PKS masih meraba. Adanya informasi terkait wakil Mahyeldi yang harus berasal dari partai politik berbasis agama, dibantah Ketua DPC PKS Kota Padang Guffron Jumat (3/2). Menurut Guffron, parpol yang akan berkoalisi harus memiliki visi misi yang sama dengan PKS. “Visinya mesti sama,” ucap Guffron. Sampai kini, belum ada pembicaraan siapa yang akan mendampingi Mahyeldi. “Kami masih menunggu Surat Keputusan
>> PKS BELUM hal 07 05.16 12.39 16.03 18.42 19.55
Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Furqaan ayat 70)
PADANG, HALUAN — Penyelidik Kejati Sumbar tak main-main dalam mengungkap kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif di Dinas Prasjaltarkim Sumbar. Belasan saksi akan dipanggil. Kebanyakan saksi merupakan pejabat teras di Sumbar. Para pejabat yang akan diperiksa, telah masuk dalam daftar penyelidik kejaksaan. Tak hanya dari Dinas
Prasjaltarkim, yang kini jadi Dinas PUPR, tapi juga dari Setda Pemprov Sumbar, serta pejabat Pemko Padang yang terlibat dalam tim pembebasan lahan untuk jalur II Jalan Samudera. Pejabat dari Pemkab Padang Pariaman, berkemungkinan juga dipanggil, terkait pembebasan lahan untuk pembangunan fly over Duku. “Siapa yang terlibat, atau
mengetahui, tentu diperiksa sebagai saksi. Penyelidik sudah menyusun daftarnya. Mulai dari pejabat teras, hingga masyarakat biasa. Pemanggilan dilakukan secara bertahap, sesuai dengan kebutuhan penyeli dik nantinya,” terang Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Dwi Samudji. Informasi yang diterima Haluan,
Dwi Soetjipto Dicopot dari Dirut Pertamina
pejabat yang akan diperiksa, jumlahnya mencapai belasan orang. Pemeriksaan itu untuk memastikan alur dugaan korupsi puluhan miliar, yang kini ditangani kejaksaan. “Tentulah, untuk mengungkap kasus, butuh data yang akurat dan kesaksian. Banyak yang akan dipanggil, tunggu dan monitor saja,”
>> BELASAN hal 07
Perjalanan ‘Si Jago Silat’ di BUMN
R
JAKARTA, HALUAN - Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang resmi dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang berlangsung, Jumat (3/2) pagi. RUPS tersebut digelar tertutup dimulai sekitar pukul 10.00-10.30 WIB di lantai 7 Gedung Utama Kantor Kementerin BUMN. “Bahwa pada pagi hari ini (Jumat kemarin, red) sudah ada penyerahan surat keputusan (SK) pemberhentian Direktur Utama dan Wakil Dirut PT Pertamina Persero. Baik Dwi Soetjipto dan Ahmad Bambang. Dan, mulai hari ini beliau diberhentikan sesuai SK Menteri BUMN,” kata Deputi Bidang Usaha Jasa Kementerian BUMN, Gatot Trihargo di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Jumat (3/3). Dalam RUPS tersebut, turut hadir, Komisaris Utama Pertamina, Tanri Abeng usai RUPS, perwakilan Kementerian Keuangan, Kepala BKF
APAT Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina persero kemarin memutuskan pemberhentian Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Ahmad Bambang yang merupakan Wakil Direktur Utama Pertamina. Dikumpulkan dari sejumlah sumber, Dwi sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Semen Indonesia Tbk sejak 2005, ketika nama perusahaan adalah PT Semen Gresik Tbk. Semen Indonesia merupakan, induk perusahaan dari Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa. BUMN ini adalah perusahaan semen terbesar Asia Tenggara dengan kapasitas terpasang 30 juta ton tahun lalu. Awal perkenalan Dwi dengan industri semen dimulai pada 1981, saat ia pertama kali bergabung dengan Semen Padang. Berbagai penugasan kemudian dijalani dengan baik sebelum akhirnya ditunjuk menjadi Direktur Litbang Semen Padang pada 1995. Di 2003 menjadi sebuah catatan dari karirnya ketika pemegang saham memercayainya sebagai Dirut Semen Padang. Jabatan Dirut Semen Padang sangat menantang karena dihadapkan dengan beragam konflik meminta spin off. Berhasil mengatasi konf lik, Dwi Soetjipto secara cepat melakukan
>> DWI SOETJIPTO hal 07
>> PERJALANAN hal 07
PENGAKUAN KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
Kamaluddin Sering ke Ruangan Patrialis JAKARTA, HALUAN — Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengakui bahwa Kamaluddin sering datang ke gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menemui hakim konstitusi Patria l i s Akbar.
Kamaluddin merupakan orang yang diduga menjadi perantara suap antara Patrialis Akbar dengan pengusaha impor daging, Basuki Hariman. Dugaan suap itu sedang disidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, Arief tidak pernah menduga jika kedatangan Kamaluddin itu justru berujung pada penangkapan Patrialis, Kamaluddin, dan Basuki oleh KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan. “Iya, mungkin ada keperluan,” ujar Arief di gedung MK, Jakarta Pusat, seperti dilansir kompascom, Jumat (3/2). Ia menjelaskan, tamu yang datang ke MK sebenarnya tidak bisa sembarangan
>> KAMALUDDIN hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND