Haluan 04 Agustus 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

4 Agustus 2017 / 11 Dzulkaidah 1438 H / Edisi: 270, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

SIDANG LANJUTAN PERKARA BASKO-KAI

18 Saksi Tidak Tahu Pemalsuan PADANG, HALAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) kembali menghadirkan lima saksi lagi di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (3/8). Sampai saat ini JPU sudah menghadirkan delapan belas orang saksi.

Namun, semua saksi masih sama dengan saksi-saksi yang dihadirkan sebelumnya, yaitu tidak mengetahui apa yang dipalsukan oleh H Basrizal Koto dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201 dan 205.

Saksi Fabian mengatakan, suatu hari di tahun 1994, dirinya dipanggil oleh Walikota Padang waktu itu, Zuiyen Rais ke rumah dinas walikota, terkait rencana investasi yang akan dilakukan oleh putra Minang Basrizal Koto di Kota Padang. Walikota meminta Fabian agar memediasi untuk melakukan ganti rugi terhadap masyarakat yang saat itu menjadi penghuni di bagian belakang Minang Plaza (sekarang Basko Hotel dan Mall-red). “Saat itu ada delapan rumah yang berada di lokasi tersebut. Kalau tidak salah nama yang menempati rumah itu, Kasim Bakri, Nazar, Edi Idris, Alim Tanjung, Adli, Nurma, Dirman dan satu lagi saya lupa namya pak,” kata Fabian yang merupakan Camat Padang Utara pada tahun 1994 itu, kepada JPU Mulyadi.

Ia menjelaskan pada dasarnya semua pemilik rumah di sana mau menerima ganti rugi yang dibayarkan oleh Basrizal Koto. Ada lima kali pertemuan dilakukan dengan masyarakat di kantor camat, guna menyepakati berapa uang ganti rugi yang akan diterima. “Pada pertemuan ke tiga, sudah enam orang yang sepakat dengan nominal ganti rugi yang diberikan. Saat itu yang sudah sepakat langsung dibayarkan ganti ruginya. Waktu itu pak Nazar belum sepakat karena ia ingin ganti ruginya dinaikkan, karena pada waktu itu hanya rumanyalah yang permanen dan ia meminta ganti rugi

>> 18 SAKSI hal 02

Trans Mentawai Terhalang HPH PADANG, HALUAN — Keinginan Kepulauan Mentawai untuk memiliki akses jalan yang terkoneksi melalui mega proyek trans Mentawai terkendala pembebasan lahan yang kebanyakan berstatus Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Selain persoalan lahan, cekaknya anggaran juga hambatan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Naslindo Sirait menyebutkan, pembebasan lahan HPH memang menjadi persoalan utama dalam pembangunan Trans Mentawai. Pemkab Mentawai sedang mencarikan solusinya. Beberapa opsi sedang dikaji. Salah satunya, pinjam pakai lahan.

“Dalam pengerjaanya masih ada kendala-kendala, terutama di Pagai Utara dan Pagai Selatan. Dimana masih adanya Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Sehingga nanti akan dilakukan pinjam pakai hutan dengan pemilik pengusaha hutan tersebut. Ini menjadi kendala yang harus diselesaikan,” kata Naslindo usai Rapat Koordinasi Terbatas dengan Gubernur Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar Kamis (4/ 8), siang.

Menurut Naslindo Sirait, sedikitnya Kepulauan Mentawai masih membutuhkan Rp2,8 triliun lebih lagi untuk pembangunan 393 kilometer Trans Mentawai. Dimana estimasi anggaran tersebut Rp1,8 Triliun pembangunan jalan baru dan Rp986 miliar lebih untuk peningkatan jalan.

Pembangunan Trans Mentawai ini akan

>> TRANS hal 07 Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Alquran ketika Alquran itu telah datang kepadaku. Dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia.

(QS Alfurqaan ayat 29) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

www.harianhaluan.com

05.03 12.27 15.50 18.29 19.42

WIB WIB WIB WIB WIB

PERLIHATKAN DOKUMEN – Saksi Fabian memperlihatkan dokumen di hadapan majelis hakim, jaksa dan penasehat hukum dalam sidang lanjutan Basko-KAI di Pengadilan Negeri Padang, Kamis (3/8). HUDA PUTRA

HASIL UJI LABKRIM FORENSIK MINTA DIHADIRKAN DI PERSIDANGAN

PH: Surat Perjanjian Sertifikat PT KAI Palsu Penerbitan Sesuai Aturan PADANG, HALUAN — Sebuah fakta mengejutkan seputar persidangan Basrizal Koto (Basko) – Kereta Api Indonesia (KAI), Kamis kemarin (3/8) diungkapkan Penasehat Hukum (PH) Basrizal, Dr Fachmi,SH,MH di awal sidang lanjutan di Pengadilan Negeri, Padang. Fakta itu, menurut PH, surat perjanjian sewa menyewa PT KAI-BMP, palsu!

>> PH: SURAT hal 07

BAHASA mudahnya, surat itu palsu. Dengan fakta baru ini, kami segera mengajukan permohonan ke majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, untuk bisa menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil” Dr. FACHMI, SH, MH PH Basko.

D

60 Kilo Ganja Disisip Dengan Ikan Kering

KAPOLRES Pariaman AKBP Bagus Suropratomo beserta jajarannya memeriksa kardus berisi 60 kilogram ganja yang rencananya akan dikirim ke Bekasi, Rabu (2/8). IST

UGAAN pemalsuan dokumen yang didakwakan ke Basrizal Koto, hingga kini belum bisa dibuktikan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Telah 18 orang saksi yang dihadirkan, namun hampir semuanya mengakui tidak mengetahui materi pemalsuan dalam proses penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, 201 dan 205 yang didakwakan JPU. Para saksi kebanyakan tidak tahu materi pokok yang disidangkan.

Dalam sidang lanjutan, Kamis (3/8) di Pengadilan Negeri Padang, ada lima saksi yang dihadirkan, termasuk mantan Camat Padang Utara serta mantan Lurah Air Tawar Timur. Keduanya menyebut, tidak ada permasalahan dalam proses yang dilalui Basko. Malahan, Kasubsi Tematik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang tahun 2010 memastikan, permohonan HGB dari Basrizal Koto tidak ada kekurangannya secara administrasi.

Ironisnya pula, para saksi banyak yang tidak mengakui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat

>> PENERBITAN hal 18-19

PADANG, HALUAN — Peredaran ganja kian mengkhawatirkan saja di Sumbar. Barang haram itu tidak hanya dikirimkan lewat kurir, tapi juga menggunakan angkutan darat. Rabu (2/8) malam, sebanyak 60 kilogram ganja coba diselundupkan dari Sumbar ke luar daerah. Namun, aksi itu digagalkan Polres Pariaman.

Ganja yang disimpan dalam tiga kardus itu diamankan di Pool sub agen bus PO Transport, Jorong Lohong, Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. “Iya, ada 60 kilogram ganja yang disita,” terang Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo

advertorial

>> 60 KILO hal 07 advertorial

BUAT KESEPULUH KALINYA

WALIKOTA Padang Panjang Hendri Arnis dan Kadis Perkim LH Wita Desi Susanti saat menerima Piala Adipura.

Payakumbuh Terima Adipura

Padang Panjang Raih Adipura ke12

PAYAKUMBUH, HALUAN — Kota Payakumbuh tahun 2017 ini menorehkan prestasi lagi. Walikota Payakumbuh, Riza Falepi menerima piala Adipura, pada Malam Anugerah Lingkungan, yang berlangsung di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Rabu (2/8). Raihan Piala Adipura tersebut kesepuluh kalinya diterima Payakumbuh, secara berturut-turut.

Piala Adipura itu, diserahkan langsung oleh Men-

PADANG PANJANG, HALUAN — Bukti keseriusan Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang dalam menjalankan sejumlah program di berbagai bidang, dapat terlihat dari berbagi prestasi yang disabet oleh Kota bertajuk Serambi Mekah itu. Saat ini, hasil kerja keras Pemko Padang Panjang melalui Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkuhan Hidup berbuah sebuah prestasi yakni diraihnya kembali piala Adipura.

Lihat saja selama satu bulan terakhir, usai menerima laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dengan predikat memuaskan Wajar Tanpa PengecuaWALIKOTA Payakumbuh, Riza Falepi memegang piala Adipura, didampingi

>> PAYAKUMBUH hal 07 Kadis Lingkungan Hidup, Jhon Kenedi dan sejumlah pejabat Pemko. ZULKIFLI

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

>> PADANG PANJANG hal 07

Layouter: IRVAND

2

UTAMA

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

Perppu Ormas Dipicu Kekalahan Ahok Sambut HPN, Museum Ikut Berbenah PADANG, HALUAN — Pengelola Museum Adityawarman bakal berbenah menghadapi gelaran Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2018 mendatang. Salah satu persiapan yang dilakukan pengelola, adalah dengan menyiapkan iven pameran visual tokoh Sumbar dengan latar belakang pers.

“HPN jatuh pada 9 Februari, diperkirakan akan dihadiri lebih dari 3.000 wartawan, baik lokal maupun wartawan asing. Hadirnya HPN di Sumbar diharapkan dapat memberikan dampak yang besar bagi pembangunan Sumatera Barat ke depan,”kata Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum Adityawarman, Adi Saputra kepada Haluan, di kantornya, Kamis (3/8).

Menurut Adi, gubernur telah mengintruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mempersiapkan agenda untuk menyambut HPN yang bakal dipusatkan di Padang.

Museum Adityawarman bagian dari Dinas Kebudayaan Sumbar telah merancang akan mengadakan pameran tokoh pers berasal dari Minangkabau yang berjaya pada Orde Baru.

Sebagaimana diketahui ada beberapa tokoh pers Minangkabau yang cukup berpengaruh pada masa Orde Baru. Di antaranya, Djamaludin Adinegoro, Ani Idrus, Muchtar Lubis, Petrus Kanisius Ojong, Rohana Kudus, H.Rosihan Anwar dan lainnya. Kemerdekaan bangsa juga tidak terlepas dari peranan penting pers tersebut.

Museum Adityawarman bersinergi menyemarakkan mulai dari pra sampai berlangsungnya pelaksanaan HPN yang menurut rencana bakal dibuka Presiden Joko Widodo tersebut.

Pameran itu dimaksudkan, agar para wartawan dari seluruh provinsi itu mengetahui siapa tokoh pers Minang yang berpengaruh pada masa Orde Baru. Lewat tulisan tokoh pers itu dapat menyambung lidah masyarakat untuk menyampaikan kritikan kepada pemerintahan yang sifatnya membangun.

Untuk mempersiapkan pameran itu, telah mengajukan anggaran pada APBD perubahan Rp500 juta. Anggaran itu bakal dimanfaatkan mempersiapkan ruang tempat pameran, mencari arsip-arsip yang berhubungan dengan tokoh pers tersebut.

Selain itu akan mengundang sesepuh pers di Sumbar berdialog untuk meminta sumbangan pemikirannya.

Pameran bakal diadakan beberapa hari jelang HPN dimulai. Menurut rencana pameran itu diresmikan Gubernur Irwan Prayitno.

Persiapa pameran November-Desember.

“Selain mengadakan pameran kami juga akan mempercantik dan memperindah Museum ini agar para pengunjung bisa betah berlama-lama menikmatinya. Saat ini museum mengoleksi 6.128 bendara bersejarah,” tambahnya. (h/mg-mel)

PADANG, HALUAN — Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, memicu pro dan kontra bagi masyarakat.

Menyikapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat mengadakan dialog keummatan membahas polemik yang sedang dialami oleh organisasi masyarakat, Kamis (03/ 8) di Padang. Kegiatan yang dilangsungkan di Lantai II Masjid Agung Nurul Iman ini menghadirkan tiga pemateri berlatar belakang bidang hukum dan politik.

Ketua MUI Provinsi Sumatera Barat, Gusrizal Gazahar mengatakan

pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan pola pikir dan berdiskusi, sehingga tidak menimbulkan perspektif yang berbeda antar sesama Ormas.

Ia mengatakan, dari salinan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, terdapat lima pasal dalam UU Ormas sebelumnya yang diubah dan terdapat 18 pasal yang dihapuskan.

“Jika dengan adanya Perppu No 2 Tahun 2017 ini membawa dampak yang besar bagi Ormas, maka MUI akan berada di garda depan untuk mengawal perjalanan Perppu ini,” ucapnya.

Ia mengatakan, sejauh ini bukannya MUI tidak mengambil sikap, namun belum, karena kasus ini sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

MUI mencoba untuk bertindak lebih baik dan berhat i-hati agar tidak menimbulkan situasi yang buruk.

Dosen Program Magister Ilmu Politik Unand, Asrinaldi mengakui, terbitnya Perppu No.2/2017 tentang perubahan terhadap UU No.17/2013

tentang Ormas membuat pro-kontra di tengah masyarakat.

“Kemunculan Perppu tersebut, secara tidak langsung, ada hubungannya dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta pada waktu itu. Kekalahan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) atas Anies Baswedan dikait-kaitkan dengan “politisasi agama” akibat ucapan Ahok yang menyentuh isu-isu agama dalam memilih pemimpin,” katanya.

Ia mengatakan, dalam menjalankan fungsinya, pemerintah harus berpedoman kepada ideologi Pancasila, maka harus menjalankannya secara menyeluruh, jangan hanya karena ada sesuatu hal yang dapat merugikan golongan tertentu.

Dosen Fakultas Hukum Unand (FHUA), Feri Amsari mengatakan, cara menyikapi Perppu Ormas ialah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Dasar mengajukan gugatan ke PTUN dilandasi karena dua hal, yang

pertama bertentangan dengan Undangundang dan kedua karena asas-sasa pemerintahan. Asas kedua inilah yang bisa dijadikan sebagai pondasi untuk melangkah ke PTUN,” katanya Hal senada juga dikatakan Dosen FHUA lainnya, Hengki Andora. Ia mengatakan,jika suatu lembaga atau elemen kemasyarakatan memiliki suatu masalah, maka pemerintah harus melakukan pendekatan pe rsuasif, apalagi dalam memberikan sanksi administratif.

Ia mengatakan, kehadiran Perppu No 2 Tahun 2017 ini bermasalah, karena dapat menimbulkan konflik yang dapat digunakan sebagai salah satu senjata untuk mengecam suatu elemen.

“Syarat pemerintah mengeluarkan Perppu, salah satunya adanya kekosongan hukum dan belum adanya aturan yang bisa digunakan untuk mengatasi suatu masalah,” katanya. (h/ mg-eby)

SOLSEL BERPELUANG KEMBALI MASUK ETAPE

Pemerintah Undur Gelaran TDS 2017 PADANG, HALUAN — Setelah tahun lalu absen mengikuti Tour de Singkarak (TdS), Kabupat en Solok Selatan kembali berpeluang masuk dalam etape gelaran TdS 2017 ini. Peluang ini terb uka sehubungan dengan diundurnya iven ini dari yang sebelumnya dijadwalkan 10 Oktober diundur ke tanggal 18 - 26 November 2017.

Pengunduran ini tentunya akan memberikan waktu bagi pihak terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar dan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) III Sumbar dan Bengkulu untuk melakukan perbaikan jalan.

“Kami sangat berharap tahun ini TdS bisa kembali digelar di Solsel. Kalau jalan yang berlubang yang kami rasa tidak masalah. Nanti kalau mau memasuki Solsel bisa memakai sepeda gunung saja. Intinya kami ingin TdS kembali diadakan di Solsel,” papar Bupati Solsel, Musni Zakaria, saat menjadi pembicara di Rapat Koordinasi Pemprov Sumbar dengan Kabupaten/ Kota di Auditorium Gubernuran Sumbar Kamis (4/8).

Lanjutnya, untuk kondisi jalan di Solsel saat ini memang cukup parah. Dimana ada jalan nasional dari Lubuk Selasih – Surian – Simpang Padang Aro – Batas Jambi, sepanjang 161,80 kilomter dimana 99,22 kilometer yang ada di kawasan Solsel kondisinya dalam status

rusak berat. “Kami sangat berharap agar ini bisa segera dilakukan perbaikan agar tidak mengganggu gelaran TdS nanti,” papar Musni.

Selain jalan nasional, Solsel juga memiliki ruas jalan provinsi sepanjang 65,37 kilometer yang menghubungkan Simpang Padang Aro – Lubuk Malako – Abai – Sungai Dareh. Dimana saat ini untuk ruas Abai – Sungai Dareh sepanjang 28 kilometer masih berupa jalan tanah dengan empat unit jembatan kayu.

“Karena statusnya jalan provinsi tentu provinsi bisa menganggarkannya untuk pengerjaan jalan ini. Kalau kami tahun ini juga menganggarkan Rp10 miliar untuk jalan tersebut,” katanya.

Khusus jalan kabupaten, Solsel memiliki 2.078 kilometer jalan kabupaten. Dimana sebagiannya masih berupa jalan tanah dan sebagian lagi rusak berat. “Butuh peningkatan jalan dan rehabilitasi tentunya,” paparnya.

Terkait dengan perbaikan jalan dari Lubuk Selasih di Kabupaten Solok menuju Simpang Padang Aro di Kabupaten Solok Selatan telah berkali-kali disampikan Solok Selatan, hanya saja permintaan itu belum juga direspon oleh pusat. “Sudah sering kami sampaikan tapi belum juga ada tanggapan,” katanya.

Dikatakan Wakil Gubernur Sumbar,Nasrul Abit, bahwa

PARA pebalab di ajang TdS 2016 tengah berpacu meraih garis finis. Diundurnya iven TdS tahun ini menjadi peluang bagi Kabupaten Solok Selatan untuk kembali ambil bagian dalam ajang ini dengan masuk dalam salah satu etapenya. IST

terkait dengan TdS tahun ini, Pemprov Sumbar mengusahakan agar Solsel bisa masuk etape. Terkait dengan jalan yang rusak berat, kalau jalan provinsi ia akan menugaskan PUPR untuk memperbaikinya. Namun, kalau jalan itu statusnya jalan nasional, maka ia meminta agar pihak BPJN III bisa segera memperbaikinya.

“Kalau lubangnya besar tutup saja, intinya bisa dilewati dan bagaimana TdS bisa sampai di Solsel. Saya sangat perhatian dengan Solsel ini.

Nanti kalau tidak juga diperbaiki maka sampai di Solsel TdS kita pakai kereta gunung saja,” ungkap Nasrul Abit, usia acara Rakkor terabatas dengan kabupaten/kota.

Sebelumnya, Kepala BPJN III, KGS Syaiful Anwar, mengatakan, beberapa titik yang saat ini menjadi fokus BPJN III diantaranya penghubung Sijunjung - Dharmasraya dan Lubuk Selasih - Surian Batas Jambi. Dimana ada beberapa paket pekerjaan yang akan dilaksankan di daerah tersebut. “Untuk jalan rusak di

Dharmasraya penyebabnya tambang yang ada di sungai di bawah jalan. Jadi kita sudah koordinasikan ini kepada pihak provinsi,” ungkapnya.

Untuk Lubuk Selasih Surian - Batas Jambi itu statusnya baru pindah dari jalan provinsi ke jalan nasional dua tahun belakangan.

Sehingga masih belum banyak yang bisa dikerjakan. “Namun, untuk tahun 2018 mendatang akan ada dana sebesar 80 miliar untuk perbaikan jalan tersebut.

Dimana nanti ada yang multy year juga,” pungkasnya. (h/isr)

18 Saksi ................................................................... Dari Halaman. 1

Penerbitan....... Dari Halaman. 19

Rp25 juta. Pada akhirnya semua ganti rugi diselesaikan dengan tidak ada masalah dengan masyarakat,” kata Fabian Sepengetahuan Fabian, masyarakat waktu itu senang dan merasa diuntungkan dengan ganti rugi yang diberikan pihak Basko. Setelah menerima ganti rugi, mereka ada yang membeli rumah permanen di tempat lain. Menjawab pertanyaan jaksa, Fabian mengaku tidak tahu apa dasar masyarakat menempati rumah di lokasi yang dibebaskan itu. Jauh sebelum dia jadi Camat Padang Utara tahun 1993, masyarakat itu sudah tinggal di sana.

Fabian juga tidak tahu, bahwa ada tanah kereta api dengan dasar grondkaart di lokasi tersebut. “Dari dokumen sertifikat BPN tahun 1984 yang saya lihat, status tanah di lokasi itu adalah tanah negara eigendom verponding 1650. Saat pembebasan itu saya tidak ada melihat patok ataupun batas-batas yang lain, hanya ada semak-semak ilalang yang tidak bisa dilewati,” katanya.

Permohonan HGB Lengkap Muhadi, saksi kedua yang tampil kemarin, mengatakan permohonan HGB dari Basrizal Koto tidak ada kekurangannya secara adminitrasi, hal ini dibuktikan dengan diterimanya permohonan dari pemohon untuk penerbitan sertifikat.

“Kalau berkas sudah diterima dan dibayarkan biayanya diloket pendaftaran, berarti tidak ada lagi kekurangan syarat dari pemohon. Karena berkas yang kurang pasti akan ditolak saat melakukan pendaftaran,” kata Muhadi yang pada tahun 2010 menjabat sebagai Kasubsi Tematik di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang.

Saat itu dirinya ditugaskan untuk menjadwalkan pengukuran berdasarkan permohonan yang telah diterima oleh pihak BPN. “Saya hanya mencari jadwal yang kosong untuk pengukuran, setelah itu saya langsung menjadwalkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran. Waktu itu yang menjadi petugas ukur adalah Tri Mardi,” ujar Muhadi Ia menegaskan kewenangannya hanya sampai membuatkan jadwal untuk petugas ukur, dan petugas ukur juga melakukan tugasnya dan membuat gambar sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan. Untuk pemeriksaan selanjutnya, bukan merupakan tugas dari Muhadi.

Saat JPU bertanya terkait dengan permasalahan yang terjadi saat ini, Muhadi mengaku tidak tahu apa yang dipalsukan Basrizal. Ia hanya tahu dari penyidik kalau ada pemalsuan dan ia mengaku penyidik tidak pernah bertanya kepadanya tentang eigendom verponding saat dirinya dimintai

Jaksa Mulyadi: Untuk yang berbatasan dengan rel kereta api, apakah panitia pernah menghubungi pihak kereta api?

Saksi Suhita: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Kenapa?

Saksi Suhita: Karena tanah Basko penguasaan fisiknya sudah jelas dinding.

Jaksa Mulyadi: Ibu tahu dari mana itu benar?

Saksi Suhita: Dari surat penguasaan fisik itu.

Jaksa Mulyadi: Apakah panitia, termasuk ibu sendiri, pernah menghubungi pihak-pihak sepadan tanah itu?

Saksi Suhita: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Seharusnya, apakah perlu konfirmasi dengan batas-batas sepadan?

Mulyadi Suhita: Seharusnya iya. Tapi, dalam hal itu, dengan ada dinding itu tidak perlu lagi melakukan konfirmasi dengan batas sepadan.

Jaksa Mulyadi: Apakah sampai dinding itu berbatasan dengan tanah orang?

Saksi Suhita: Ada. Jaksa Mulyadi: Berarti harus dilakukan konfirmasi dengan batas sepadan itu.

Ini sayangnya, kenapa panitia tidak melakukan itu.

Saksi Suhita: Kalau ada batas alam tidak perlu melalukan pengecekan batas.

Jaksa Mulyadi: Iya, kalau batas alam. Ibu pernah menanyakan siapa yang membuat dinding itu?

Saksi Suhita: Orang Basko.

Jaksa Mulyadi: Tahu dari mana Ibu bahwa orang Basko yang membuat dinding itu?

Saksi Suhita: Dari dulu sudah ada dinding. Sebelum ada Basko Mall, dulu di sana kan Minang Plaza. Jadi, dari Minang itu sudah ada batas dinding itu.

Jaksa Mulyadi: Yang saya tanyakan itu, kenapa tidak konfirmasi kepada sepadan.

Apakah ibu ada tekanan ada pihak lain agar Ibu tidak melakukan pemeriksaan sepadan?

Saksi Suhita : Tidak.

Jaksa Mulyadi: Pemeriksaan itu dibuatkan berita acara. Pendapat tim apa?

Saksi Suhita: Sesuai dengan hasil pengecekan kita di lapangan. Pertimbangapertimbangan kami itu sesuai dengan penguasaan fisik di lapangan.

Jaksa Mulyadi: Siapa yang waktu menguasai?

Saksi Suhita: Basrizal Koto.

Jaksa Mulyadi: Itu saja pertimbangannya?

Saksi Suhita: Iya. Jaksa Mulyadi: Pertimbangan lain ada?

Saksi Suhita : Tidak ada.

Jaksa Mulyadi: Sebelum pemeriksaan, Ibu melihat data-data pendukung?

Saksi Suhita: Sebelum kelapangan lihat surat ukur, surat penguasaan fisik, surat keterangan lurah, surat pendaftaran tanah.

Jaksa Mulyadi: Apakah ada fotokopi atau sertifikat yang berbentuk ex eigendom verponding?

Saksi Suhita: Tidak ada.

Jaksa Mulyadi: Apakah tahu Ibu tanah itu tanah siapa yang dalam dokumen itu?

Saksi Suhita: Dalam dokumen itu tertulisnya tanah negara verponding.

Jaksa Mulyadi: Apakah Ibu melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah benar tanah itu tanah negara verponding?

Saksi Suhita: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Kenapa tidak dilakukan?

Saksi Suhita: Karena sudah tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat pemohon.

Jaksa Mulyadi: Ibu percaya saja begitu?

Saksi Suhita: Data fisiknya kan sudah ada, panitia tinggal mengikutinya. Kalau sudah ada yang memohon berarti sudah ada pemiliknya.

Jaksa Mulyadi: Saudara saksi kan lihat sebelah timur berbatasan dengan rel.

Saudara tahu tidak berapa jauh rel itu dengan dinding?

Saksi Suhita: Tidak tahu.

Jaksa Mulyadi: Kira-kira berapa?

Saksi Suhita: Tidak tahu.

Jaksa Mulyadi: Ada 50 meter jaraknya?

Saksi Suhita: Tidak tahu.

Jaksa Mulyadi: Masa Saudara tidak bisa mengira-ngira. Padahal, Ibu orang yang biasa mengecek ke lapangan.

Saksi Suhita: Karena tertutup dinding. (***)

www.harianhaluan.com

keterangan oleh penyidik.

Selanjutnya Panitia A, Suhita yang melakukan pemeriksaan atas gambar dari hasi pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh petugas ukur BPN mengatakan dirinya melakukan pem eriksaan terhadap tanah yang dimohonkan oleh Basko kepada BPN untuk diterbitkan sertifikat HGB tersebut.

“Saya melakukan dua kali pemeriksaan ke lapangan berdasarkan data fisik dan data yuridis dari BPN. Saat itu saya juga didampingi oleh Lurah Air Tawar Timur dan juga ada orang dari pihak PT Basko,” kata Suhita.

Dari hasil permeriksaan dilapangan, Suhita setelah mencocokkan antara data yang dimiliki berdasarkan data fisik dan yuridis maka pihaknya menuangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan, lurah dan pemohon. Selajutnya ditegaskan, saat itu tidak ada satu pihakpun yang merasa keberatan atas terbitnya sertifikat HGB yang dikeluarkan oleh BPN Kota Padang tersebut. Terkait dengan asal-usul tanah tersebut ia mengaku bukan kewenangan pihaknya , itu merupakan kewenangan bagian penetapan hak asset.

Penasehat Hukum (PH) Dr. Fachmi menayakan terkait peryataan Suhita dalam BAP penyidik, “Tanah Basko yang berasal darieigendom verponding itu adalah palsu,” maka Suhita menjawab “saya tidak menjawab seperti itu saat diperiksa penyidik,”.

Terkait dengan istilah grondkaart juga baru ia ketahui deri penyidik. Pernyataan bahwa tanah itu berasal dari grondkaart yang terdapat dalam BAP itu juga bukan merupakan jawaban dari Suhita.

PH juga menanyakan adanya jawaban Suhita dalam BAP yang mengatakan bawah Basko melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang kereta api. Ia menjawab tidak mengetahui.

“Saya tidak tahu itu. Itu bukan keterangan saya. Tidak pernah saya tentang pasal-pasal itu,” kata Suhita.

Hal senada juga disampaikan oleh Kasubsi Pengendalian Tanah dan Pemberdayaan BPN Padang, Yoserizal. Ia tidak mengetahui Undangundang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Kereta Api yang terdapat dalam BAP. “Itu penyidik yang membuatnya, saya sama sekali tidak mengetahui terkait dengan adanya pihak Basko yang melanggar undang-undang itu, dan sebelum tanda tangan BAP tidak ada dibacakan sam a sekali oleh penyidik,” kata Yoserizal. Selanjutnya Yoserizal mengatakan, ia ditugaskan untuk memastikan atas penguasaan fisik bidang tanah atas tiga permohonan yang diajukan

oleh H Basrizal Koto. Hal ini berdasarkan surat penguasaan fisik yang dibuat oleh pemohon dan ditandatangani oleh dua orang saksi dan diketahui oleh lurah setempat.

Saksi terakhir yang diperiksa kemarin, Irsal Syahbudin juga membantah bahwa sejumlah keterangannya di BAP ketika dikonfrontir oleh penasehat hukum. “Dalam BAP itu saya tidak pernah menerangkan tentang pasal-pasal yang dilanggar serta mengatakan ada eigendom verponding yang dipalsukan. Itu penyidik yang membuatnya pak, saya tidak pernah menjawab” kata Isral, yang menjabat Lurah Air Tawar Timur pada tahun 2010.

Saat ia menjabat sebagai lurah, memang ada tiga surat peryataan hak yang diajukan oleh pihak Basrizal Koto kepadanya atas tiga bidang tanah yang saat ini berada di belakang Hotel dan Mall Basko tersebut. “Surat itu merupakan blangko dari BPN dan telah ditandatangani oleh dua orang saksi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat dilakukan pemeriksaan oleh panitia dari BPN terhadap tanah yang ada di belakang Hotel dan Mall Basko, dirinya dijemput oleh panitia ke kantor lurah dan ikut dalam pemeriksaan tersebut. “Setelah pemeriksaan, maka saya balik ke kantor dan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut di kantor lurah,” katanya.

Sidang dugaan pemalsuan surat yang didakwakan kepada Basrizal Koto dipimpin hakim ketua Sutedjo dengan anggota Agnes Sinaga dan R Ari Muladi. JPU yang tampil kemarin yaitu Mulyadi S, Raadi dan Ira Yolanda. Sedang Basrizal didampingi Fachmi dan Irawan dari Kantor Hukum Fachmi dan Widodo.

Sebelum sidang dimulai kemarin, Fachmi menyampaikan surat permohonan kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim Forensik Mabes Polri di Medan terhadap surat perjanjian sewa menyewa tanah PT KAI dan BMP. Sesuai pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2 HP) Polda Sumbar, surat perjanjian yang selalu didalilkan oleh PT KAI, sudah diperiksa di Labkrim Medan. Hasilnya adalah non identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H Basrizal Koto pembanding.

“Kami menyimpulkan itu, surat perjanjian itu palsu Majelis. Jadi melalui Majelis yang mulia, kami mohon hasil Labkrim itu dihadirkan guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil,” kata Fachmi. Sidang dilanjutkan Kamis depan (10/8) dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (h/mg-hen).

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

3

PERTAMA DI INDONESIA

Medina, Wadah Plastik Bersertifikat Halal Mui GRAND OPENING

Ayam Gepuk Cabang Anduring Tawarkan Promo Spesial PADANG, HALUAN — Dalam rangka grand opening yang akan diselenggarakan Sabtu 5 Agustus mendatang, Ayam Gepuk Cabang Anduring, Padang tawarkan promo spesial.

Manajer Ayam Gepuk Cabang Anduring, Pajok, menuturkan, gerai Ayam Gepuk Cabang Anduring akan buka esok hari dan beralamat di Jalan M. Yunus No.37 Anduring Padang. Akan ada promo khusus bersamaan dengan grand opening yang diselenggarakan.

“Kami akan berikan promo khusus Rp15 ribu untuk seporsi ayam plus nasi dan kol goreng. Kalau harga normalnya Rp19 ribu,” ucap Pajok saat berbincang PAJOK dengan Haluan Kamis (3/8) kemarin.

Tak sampai disitu saja, bagi mereka yang bersedia mem-follow atau upload foto ke instagram dan path mention @ayamgepukanduring akan mendapat diskon tambahan sebesar Rp5 ribu. Caranya sangat mudah, pengunjung tinggal menunjukkan follow atau upload foto yang telah dilakukan, selanjutnya diskon dengan harga yang terbilang sangat murah akan langsung didapat.

Semua promo ini berlaku selama tiga hari, yakni terhitung tanggal 5 sampai 7 Agustus 2017 mendatang. Untuk jam buka, terang Pajok, Ayam Gepuk Cabang Anduring buka setiap hari mulai pukul 11 siang hingga pukul 22 malam. Dalam hal ini, pengunjung tak hanya ditawarkan menu spesial racikan khas koki Ayam Gepuk, namun beraneka jus juga akan tersedia. Diantaranya jus alpokat, mangga, jus buah naga, sirsak, jeruk panas dan dingin, serta masih banyak yang lainnya.

Semua akan dijual dengan harga terjangkau tentunya.

Dari segi pelayanan, menurut dia, Ayam Gepuk Cabang Anduring mengedepankan kenyamanan bagi pengunjung.

Mendukungnya, sejumlah anak muda telah ditraning untuk memberi pelayanan terbaik terhadap konsumen yang akan datang. Selanjutnya, Ayam Gepuk Cabang Anduring siap menunggu anda untuk singgah dan mencicipi menu-menu spesial dan aneka minuman yang ada di sana. (h/len)

BUKITTINGGI, HALUAN – Produk rumah tangga halal hadir di Bukittinggi.

Produk berbahan plastik merek Medina diperkenalkan melalui Medina Inspirative Talk (MIT) di Aula DPKAD Bukittinggi, Kamis (3/ 8). Kegiatan tersebut terselenggara kerjasama antara Medina dan Perkumpulan Perempuan Wirausaha (Perwira) Bukittinggi.

PRODUK RUMAH TANGGA HALAL — Produk berbahan plastic merek Medina diperkenalkan melalui Medina Inspirative Talk (MIT) di Aula DPKAD Bukittinggi, Kamis (3/8). YURSIL

General Manager Marketing Communication Medina, Dewi Hendrati, mengatakan belum lama ini Medina meluncurkan foodware berbahan plastik bersertifikat halal pertama di Indonesia. “Kita satusatunya produk rumah tangga berbahan plastik halal yang dikeluarkan MUI Pusat,” kata Dewi kepada sejumlah wartawan.

Ia menjelaskan, produk keluaran Medina dikatakan halal karena terbuat dari zat aditif atau bahan biji plastik

yag tidak mengandung unsur haram bagi umat Islam seperti pigmen pewarna.

Selain menjual produk plastik rumah tangga halal, Medina juga memiliki tujuan untuk membagikan nilai-nilai kebaikan melalui forum yang dapat menginspirasi. Melalui “Medina Inspirative Talk” (MIT) di Bukittinggi.

“Kita bersama dengan Perkumpulan Perempuan Wirausaha (Perwira) Bukittinggi mendorong perempuan khususnya ibu rumah

tangga supaya lebih mandiri dan mengaplikasikan nilainilai halal dalam kehidupan sehari-hari. Kita melihat Perwira adalah wadah perkumpulan perempuan wirausaha yang mandiri dengan program yang bertumpu pada kesejahteraan Indonesia,” ulasnya.

Selain seminar dengan tema “Smart Parenting” oleh Psikolog, Ridda Yanna Primanita, MIT kali ini juga mengusung talkshow kewirausahaan yang bertajuk Pe-

rempuan Kreatif dan Mandiri dan akan disampaikan oleh Hj. Martinike yang merupakan pemilik Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Ikaboga Sumatera Barat.

Di sisi lain katanya, dalam setiap MIT yang dilakukan, Medina berusaha menghadirkan materi yang relevan dengan program yang sedang dijalankan oleh pemerintah atau legislatif setempat. Dan kali ini dengan Komisi I DPRD Kota Bukittinggi yang berkaitan dengan pember-

dayaan perempuan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bukittinggi Nursyida mengatakan masih banyak sekali di tengah masyarakat terjadi ketimpangan ekonomi pada perempuan.

Perempuan yang sudah berumah tangga dihimbau untuk berwirausaha.

“Inilah yang menjadi nilai tambah bagi Medina karena membuka kesempatan bagi perempuan untuk berwirausaha dan mandiri secara ekonomi,” ungkapnya.(h/ril)

Citilink Buka Promo, Tiket Hanya Rp270 ribu PADANG, HALUAN — Citilink kembali manjakan pelanggannya dengan promo terbang ke berbagai kota dengan harga mulai dati Rp270.000. Harga tersebut sudah termasuk gratis bagasi 30 kg, makan, dan pilih kursi.

Bahkan Citilink juga memberikan potongan Rp300.000 dari Bank Mandiri.

District Sales Manager Branch Office Padang Citilink, M. Sugiarto, kepada Haluan Kamis (\!), me-

ngatakan bahwa promo kali ini bertemakan green sale atau nuansa hijau.

“Promo tersebut, beli tiketnya dari sekarang sampai 6 Agustus 2017, bisa digunakan untuk liburan tahun depan mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni 2018.

Tepat sekali bagi penumpang kami yang ingin libur lebaran tahun depan untuk mudik ataupun liburan lainnya,” ujarnya.

Dikatakannya, pener-

bangan berlaku untuk tujuan Jakarta, Makassar, Bali, Batam, Ambon, Manado, Lombok, Medan, Pekanbaru, dan banyak destinasi lainnya.

“Nikmati juga makanan, bagasi 30 kg, dan bebas pilih kursi berlaku khusus pembelian tiket dengan harga promo,” katanya.

Untuk potongan langsung hingga Rp300.000 dari Bank Mandiri dan diskon 30 persen dari Zen Rooms berlaku untuk pembelian melalui

website citilink.co.id, member.citilink.co.id dan Mobile Apps.

“Batas waktu pembayaran khusus promo ini hanya dua jam. Penumpang akan mendapatkan notifikasi melalui sms atau email untuk keterangan gratis makanan serta bagasi 30 kg dalam itinerary tiket,” tambah Gito.

Program ini tidak berlaku untuk akhir pekan. Perubahan nama tidak diijinkan dalam program ini dan

pengembalian dana dan ubah jadwal mengikuti peraturan pemerintah dan Citilink.

“Diskon 3 persen - 5 persen untuk anggota Supergreen Garuda Miles juga bisa didapatkan. Berlaku selama persediaan masih ada dan program ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya. Citilink berhak mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,” pungkasnya. (h/win)

DIRJEN Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian RI Gati Wibawaningsih melakukan kunjungan ke stand Sido Muncul pada Pameran Industri Kosmetik dan Jamu dan disambut oleh Senior Public Manager PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk Nanik R. Sunarso.

Sido Muncul Ikuti Pameran Jamu dan Kosmetik JAKARTA, HALUAN — Bertempat di Plasa Pameran Industri, Gedung Kementerian Perindustrian, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, Tbk turut berpartisipasi dalam Pameran Industri Kosmetik dan Jamu.

Pameran yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI ini berlangsung selama empat hari, pada 1-4 Agustus 2017.

Pameran ini diikuti puluhan perusahaan jamu tradisional dan kosmerik dengan masing-masing peserta menempati stand yang telah disediakan.

Publik yang menghadiri acara tersebut nampak menaruh perhatian besar terhadap stand-stand yang memajang berbagai produk andalan mereka.

Pada kesempatan itu stand SidoMuncul menampilkan berbagai produknya, seperti Tolak Angin, Tolak Linu, Alangsari, Kopi Jahe, dan lain sebagainya.

Direktur PT SidoMuncul Irwan Hidayat dalam siaran persnya kepada Haluan kemarin mengungkapkan harapannya agar dengan dukungan Kementerian Perindustrian dalam pameran kosmetik dan jamu tradisional menjadi pemacu bagi segenap pelaku usaha untuk mampu bersaing dengan produk-produk dari luar negeri.

Pameran yang diikuti puluhan Perusahaan Jamu Tradisional dan Kosmetik ini cukup menarik, terbukti jumlah peserta yang banyak, bahkan banyak perusahaan yang melakukan promosi dengan memberikan diskon, bonus dan sample produknya. (h/atv)

www.harianhaluan.com

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

4

EKONOMI

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

HARGA GARAM MASIH TINGGI

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas Beras Gula Minyak Goreng Tepung Terigu Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Bawang Susu Jagung Ikan Garam Mie Instan Kacang Ketela Pohon

Harga 12.000 13.000 10.263 8.750 122.500 34.750 19.200 23.000 10.250 5.625 70.000 9.000 2.500 24.750 4.500

12.000 13.000 10.150 8.750 122.500 35.000 19.200 22.500 10.250 5.625 70.000 9.000 2.500 25.000 4.500

Kg Kg Lt Kg Kg Kg Kg Kg Gr Kg Kg Kg Bks Kg Kg

Terakhir 1 Agustus 2017

Mentan Pastikan tak Impor Beras KENDARI, HALUAN — Kementerian Pertanian memastikan hingga Agustus tahun ini pemerintah tidak akan melakukan impor beras, jagung, bawang maupun cabai. Hal itu dinyatakan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman seusai memimpin Rapat Koordinasi Kementerian Pertanian dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sulawesi t enggara (Sultra) di aula rapat kantor Gubernur Sultra, Kamis yang dipimpin Plt Gubernur Sultra HM Saleh Lasata.

Mentan mengungkapkan, setelah menunjukkan kinerja positif pada sektor beras, jagung, bawang dan cabai maka dipastikan hingga agustus ini pemerintah tidak akan melakukan impor ke empat komoditi tersebut yang biasanya pada bulan Agustus pemerintah melakukan impor 2 sampai 2,5 juta ton. “Setelah kita berhasil menunjukan kinerja positif sektor padi, jagung, bawang dan cabai ini sudah positif dan ini sejarah baru kita tidak ada impor sampai ini bulan Agustus,” katanya.

Menurut dia, keberhasilan tidak melakukan impor menunjukan capaian yang luar biasa dan merupakan hasil kerja keras seluruh stackholder dalam mendukung sektor pertanian di Indonesia. “Ini capaian kita bersama dan kerja keras seluruh ‘stakeholder’ dalam membangun pertanian di Indonesia,” ujarnya.

Selain tidak melakukan impor pada empat komoditas pertanian tersebut, Amran menyatakan, Kementerian Pertanian akan kembali membangkitkan kejayaan rempahrempah Indonesia dengan mengalokasikan anggaran Rp5,5 triliun untuk seluruh Indonesia. (h/rol)

Warga Minta Pemerintah Turun ke Lapangan PADANG, HALUAN — Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mengatakan kelangkaan garam sudah bisa diatasi, namun fakta di lapangan harga garam masih saja naik.

Pantauan Haluan Rabu (2/ 8), di Kelurahan Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang terpantau harga garam eceran yang biasanya dijual harga Rp1.000 sekarang naik menjadi Rp3.000 per bungkus.

Salah seorang warga Af (44), mengeluhkan harga garam yang melambung naik. Padahal yang ia tahu kelangkaan garam sudah berlalu dan seharusnya hargapun sudah turun.

“Biasanya beli yang paling kecil itu hanya Rp1.000, namun belakangan ini harga

garam masih saja Rp3.000 per bungkus. Padahal terdengar kabar bahwa kelangkaan garam sudah diatasi oleh pemerintah.

Tapi mengapa harga belum turun juga,” ungkap Af..

Ia berharap, pemerintah bisa melakukan pengecekan ke lapangan sehingga bisa melihat bagaimana fakta di lapangan.

Jika hanya menunggu ada yang melapor maka tidak semua warga berkesempatan melakukan hal tersebut.

“Kadang kita tidak ingin ribet dan membiarkan harga naik

dengan seenaknya. Padahal harga di gudang telah turun. Kita berharap ada tim survei dari pemerintah untuk merespon keluhan kami ini. Jangan sampai ada oknum yang bermain di sini dengan mengambil kesempatan,” harapnya.

Tidak hanya warga Banuaran, warga Komplek Filano, Kecamatan Padang Timur, juga mengeluhkan hal yang sama. Rahmi (33), salah satunya. Ia mengeluh dengan kelangkaan yang masih saja dirasakannya.

“Karena masih langka harga garam belum turun-turun juga. Lama sekali rasanya harga garam ini naik. Padahal garam merupakan kebutuhan pokok bagi kita di rumah tangga.

S egala s esuatu pasti pakai garam kasar tersebut,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Asben Hendri melalui Kepala Bidang Perdagangan, Zaimar, menuturkan, kelangkaan garam terjadi secara nasional dan telah mendapat titik terangnya.

Penyebab kurangnya produksi garam telah diantisipasi langsung oleh Menteri Perdagangan melalui masing-masing pemerintah daerah.

“Memang ada gangguan produksi garam karena pengaruh cuaca. Sehingga garam tidak bisa diproduksi. Namun, kelangkaan garam tersebut hanya dikeluhkan oleh pelaku industri seperti industri ikan asin, pembuat es yang mem-

butuhkan garam dengan jumlah yang besar. Bukan untuk rumah tangga,” terangnya saat dihubungi Haluan.

Dengan kejadian tersebut, Zaimar mengatakan sudah mengantisipasi supaya bisa mengatasi kelangkaan. Melalui kebijakan pusat, masingmasing provinsi diberikan jalan keluar mendapatkan impor garam dari perusahaan tertentu.

“Kabarnya perusahaan garamnya dari India. Semua provinsi yang ada di Indonesia mendapatkan bantuan garam.

Perkiraan kita garamnya sudah datang dari dua pekan yang lalu. Hasilnya sudah tidak ada lagi keluhan soal kelangkaan garam,” pungkasnya. (h/win)

Pemda Mesti Berhenti Berpikir Profit Oriented JAKARTA, HALUAN — Pakar Otonomi Daerah, Siti Zuhro, menilai, mengendapnya dana Pemda di perbankan nasional sebesar Rp222,6 triliun hingga Juni 2017 sangat tidak sehat. Ia mengimbau agar Pemda tidak lagi mencari untung dengan memanfaatkan bunga dari dana yang disimpan di bank. ‘’Tentu sangat tidak sehat. Hal ini bukan yang pertama kali publik mendengarkan masalah ini,’’ kata Zuhro, saat dihubungi, Rabu (2/8). Menurut dia, otonomi daerah memberikan peluang daerah untuk maju.

APBN yang disediakan ke daerah bahkan mencapai 35 persen. Oleh karena itu, daerah mestinya jauh lebih maju dengan otonomi daerah, sehingga mampu memunculkan kluster-kluster ekonomi baru. ‘’Mengendapnya anggaran daerah di bank-bank membuat daerah kurang maksimal dalam membangun daerah,’’ ujar dia.

Zuhro meminta, Pemda mestinya berhenti berpikir profit oriented karena bunga bank.

Pemda tidak boleh malas mengeksekusi program-program pembangunan yang bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat lokal. ‘’Juga alasan kehati-hatian yang berlebihan dalam pengelolaan dana tidak seharusnya menghambat untuk berpikir pintas menyimpan dana Pemda di bank,’’ tambahnya. (h/rol)

MENJEMUR KOPI — Sejumlah pekerja menjemur kopi arabika di Desa Negeri Antara, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, Aceh, Senin (6/3). Sejak sebulan terakhir harga jual kopi arabika ditingkat petani mengalami penurunan harga dari Rp67.000 per kilogram menjadi Rp58.000. NET

Indeks Daya Saing Kopi Indonesia Tinggi JAKARTA, HALUAN — Fungsional Statistisi Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Sri Wahyuni, mengungkapkan, berdasarkan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan rasio kemampuan swasembada atau Self Sufficiency Ratio (SSR) dapat diketahui, kopi Indonesia berdaya saing tinggi.

Skor Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) kopi Indonesia tahun 20122016 mencapai kisaran 0,80 hingga 0,95 persen, artinya komoditas kopi Indonesia memiliki daya saing yang kuat pada ekspor kopi.

“Begitu pula skor ISP Kopi antara bulan Januari hingga Mei 2017 cukup tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2016, yaitu sebesar 0,93 persen,” kata Sri, melalui siaran pers, Kamis (3/8).

Ia menjelaskan produksi kopi Indonesia pada 2016 sebesar 639 ribu ton dengan luas tanaman 1,2 juta hektare.

Akan hal ini, peluang industri kopi di Indonesia sangat bagus dengan semakin dikenalnya kopi Indonesia di Eropa dan Amerika, terutama kopi khusus (speciality coffee) yang menjadi tren dunia saat ini, seperti kopi

gayo, kopi mandailing, kopi lampung, kopi b ajawa dan lainnya.

Sementara Data TradeMap 2017, menyebutkan eksportir kopi terbesar dunia saat ini adalah Brasil, Vietnam, Kolombia, Jerman dan Indonesia.

“Kontribusi ekspor kopi 2016, menyumbang devisa 1,01 miliar dolar AS atau 3,95 persen dari total ekspor komoditas perkebunan. Beberapa negara tujuan ekspor kopi Indonesia adalah Amerika Serikat 26,77 persen dari total ekspor 269,94 juta dolar AS, dan berikutnya Jerman 8,94

persen dan Jepang 8,58 persen,” kata Sri. Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman pada saat menghadiri pertemuan pertama World Coffe Producers Forum (WCPF) di Medelin, Kolombia, pada 1011 Juli 2017, mengatakan tekad Indonesia menjadi salah satu negara penghasil dan eksportir kopi terbesar dunia.

Menurut dia, apabila dilihat dari rasio kemampuan swasembada dengan indikator Self Sufficiency Ratio (SSR), kopi Indonesia pada 2016 skor 255,90 persen. Artinya seluruh

kebutuhan kopi domestik dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri sendiri dan bahkan ekspor dalam jumlah besar.

“Potensi sumberdaya untuk mengembangkan perkopian Indonesia sangat besar, dimana ada 10 provinsi sentra kopi yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Utara, Jawa Timur, Bengkulu, Aceh, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur, dengan kontribusi 87 persen dari produksi nasional, serta 24 provinsi lainnya dengan share 13 persen,” kata Mentan. (h/rol)

Rp160 Miliar Dana Desa Belum Terserap JAKARTA, HALUAN — Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menyebutkan penyaluran tahap pertama dana desa 2017 yang tidak terserap sebanyak Rp160 miliar.

“Dana desa tahap satu 2017 sebesar Rp 36 triliun, atau 60 persen dari total pagu, sekarang sudah cair Rp35,8 triliun. Masih ada Rp 160 miliar yang kemudian sampai akhir Juli 2017 belum bisa terserap,” kata Boediarso ditemui usai diskusi media di Jakarta, Kamis (3/8).

Ia mengatakan dana desa yang tidak terserap tersebut disebabkan karena masih adanya sisa dana desa 2016 di rekening kas umum daerah yang tidak diguwww.harianhaluan.com

nakan sampai batas waktu 31 Juli 2017. Boediarso mengatakan, bagi desa-desa yang tidak bisa menggunakan dana desa 2016 maka penyaluran dana desa 2017 tahap satu tidak salurkan atau hangus. Dana desa yang hangus tersebut kemudian menjadi Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN. Ia memperkirakan dana desa yang sudah tersalurkan 100 persen terdapat di 74.910 desa dari 74.954 jumlah desa untuk penyaluran dana desa 2017. “Artinya daerah tidak bisa menerima dana desa Rp160 miliar di 44 desa. Itu ya kesalahannya daerah,” ucap dia.

Boediarso menjelaskan, bahwa penyaluran dana desa dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap

pertama 60 persen dan tahap kedua 40 persen dari total pagu.

Penyaluran dana desa 2017 tersebut juga dilakukan berbasis kinerja pelaksanaan yang dilihat dari penyerapan dan capaian hasil.

Syarat yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap pertama yaitu peraturan daerah mengenai anggaran daerah yang memuat alokasi dana desa, peraturan bupati atau wali kota mengenai rincinan dana desa, laporan penyaluran dana desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, dan a turan konsolidasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya. “Itu merupakan dokumen otorisasi anggaran sebagai dasar penyaluran dana desa,”

kata Boediarso.

Sementara untuk penyaluran dana desa 2017 tahap kedua akan mulai dicairkan pada minggu kedua Agustus. Tiga syarat yang harus dipenuhi untuk penyaluran tahap dua yaitu penyaluran dari rekening kas daerah ke rekening kas desa harus sudah 90 persen, dana di rekening kas desa sebanyak 70 persen harus sudah direalisir untuk berbagai kegiatan di desa, dan dana tersebut juga harus sudah digunakan minimal 50 persen.

“Ini untuk menghindari pengendapan dana desa di kas daerah. Kalau misalnya jalan mau dibangun lima kilometer, paling tidak 2,5 kilometer sudah dikerjakan. Syarat ini sebagai bentuk

akuntabilitas penggunaan dana daerah,” kata Boediarso.

Ia mengatakan bagi daerah yang dana desa tahap pertamanya sudah hangus maka tidak bisa melanjutkan untuk pencairan ke Redaktur: Holy Adib

tahap kedua. “Kalau tahap pertama tidak ada penyaluran maka syarat untuk tahap kedua menjadi tidak akan terpenuhi, sehingga harus menunggu periode selanjutnya,” kata dia. (h/rol) Layouter: Irvand

OPINI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Adipura, Bukan Untuk Berpura-pura

K

OTA Padang kembali menerima penghargaan adipura setelah sekian tahun lenyap. Penghargaan adipura merupakan sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Adipura diselenggarakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

Dikutip dari beberapa sumber, program ini telah dilaksanakan setiap tahun sejak1986, kemudian terhenti pada tahun 1998. Dalam lima tahun pertama, program Adipura difokuskan untuk mendorong kota-kota di Indonesia menjadi “Kota Bersih dan Teduh”. Program Adipura kembali dicanangkan di Denpasar, Bali pada tanggal 5 Juni 2002 lalu dan berlanjut hingga sekarang. Pengertian kota dalam penilaian Adipura bukanlah kota otonom, namun bisa juga bagian dari wilayah kabupatenyang memiliki karakteristik sebagai daerah perkotaan dengan batas-batas wilayah tertentu.

Jelas, ini sebuah kebanggan tersendiri bagi kota, kendati sebagian orang mungkin menganggap penghargaan ini hanya sebuah momentum bahkan, tak dianggap sama sekali.

Artinya, ada pemahaman yang belum menyeluruh akan pentingnya penghargaan ini agar “beban dan tanggungjawab” itu tak hanya dipikul oleh pemerintah kota, tapi juga dipahami oleh warga kota lainnya.

Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, keberadaan adipura untuk Padang sepertinya mesti dikenal oleh seluruh warga kota agar mereka sayang kepada kotanya yang mereka cintai.

Membangun rasa ini hendaknya bisa membangkitkan tanggung jawab hingga akhirnya menjadi budaya warga untuk tetap menjadikan Padang lebih bersih, elok dan kinclong tentunya.

Bukannya tak menghargai, tapi mendorong semangat kebersamaan warga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Jika pemerintah sibuk sendiri mengurus kebersihan kota apalagi hingga menerjunkan relawan bahkan membeli mobil pengepel jalan hingga miliaran rupiah, akan tidak berarti apa-apa ketika warga tetap abai dengan kepedulian, karena memang mereka tak merasa dampaknya akan hal itu.

Karenanya, elemen-elemen terkait bisa didorong oleh pemerintah untuk menggelo rakan semangat bersih hingga ke lapis bawah masyarakat. Elemen-elemen tersebut tentunya dapat bekerja dengan instrument yang memanusiakan masyarakat, bukan menekan melalui pendekatan represif. Anda buang sampah, anda didenda. Sepertinya, ini sulit untuk diwujudkan.

Seberapa mampu, pengawas mulai dari Pol PP hingga pelaksana pengawas keber sihan lainnya bertugas “memata-matai” seorang pembuang puntung rokok dari atas kendaraannya ke jalan? Tentu sangat sulit. Begitu petugas kebersihan usai menyapu jalan, dan mereka berbalik badan ke kawasan lain, lalu pada saat itu ada pengendara yang membuang sampah dari atas kendaraan, tentu pekerjaan petugas tadi akan sia-sia.

Untuk itu, pemahaman dan kesadaran untuk sama-sama saling menjadi lebih penting untuk dikedepanan agar “beban dan tanggungjawab” menjaga kebersihan tak hanya dipikul oleh pemerintah kota yang sebenarnya punya beban lain yang tak kalah pentingnya. Diyakini, akan ada penghematan yang tak sedikit dari pos anggaran kebersihan, jika seluruh warga sadar dan sudah mendapat pemahaman, apalagi didukung dengan fasilitas yang baik dalam hal pengelolaan kebersihan kota.

Terlepas dari itu semua, tentu tak salah jika kita mengucapkan selamat untuk Kota Padang yang kembali menerima penghargaan tertinggi Adipura, setelah satu windu tak mampir ke lemari pajangan penghargaan pemerintah kota. (*)

Haluanisme Perppu Ormas Dipicu Kekalahan Ahok.

Ahok juo lai?

Trans Mentawai Terhalang HPH Lai ndak gara-gara Ahok pulo ko?

www.harianhaluan.com

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

5

Demokrasi Tan, Hatta, Syahrir, dan Kita

Ronny P Sasmita

A

DALAH Tan Malaka, yang jauh lebih dulu ketimbang Bung Hatta dan Soekarno, yang membicarakan negara Republik Indonesia sebagai sebuah negara ideal yang dicita-citakan. Ide tersebut beliau tulis pada tahun 1925 dalam buku berjudul Naar de republiek Indonesia ( Menuju Republik Indonesia). Buku tersebut lahir tiga tahun sebelum tulisan Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) karya Bung Hatta (1928) dan delapan tahun sebelum tulisan Mencapai Indonesia Merdeka karya Bung Karno (1933).

Sekalipun Tan Malaka, bahkan sampai hari ini, acapkali dicandra sebagai tokoh yang sangat kiri, tapi dari tulisan-tulisannya terkait corak Indonesia yang akan dituju, Tan Malaka ternyata mengakui signifikansi tiga lembaga yang dikenal akrab dalam demokrasi barat, yakni adanya pembuat undang-undang (legislatif), yang menjalankan undang-undang (eksekutif), dan yang mengawasi (yudisial).

Memang, Tan begitu terkesan dengan revolusi Oktober di Rusia, terutama terkait dengan peran masa (mass movement). Tapi sejauh pembacaan saya, keterkesanan beliau hanya sebagai instrumen yang beliau harapkan akan menjadi langkah yang harus ditempuh agar Indonesia bisa mencapai idealitas yang diharapkan.

Maka wajar kiranya mengapa Tan sempat mengusulkan agar komunisme In donesia waktu itu bekerjasama dengan pan-Islamisme karena menurutnya memang kekuatan Islam di Indonesia sama sekali tidak bisa diabaikan. Jadi bagi Tan, gagasan republikanisme dan demokrasi yang harus dikembangkan semestinya bercorak sosialistik yang menekankan kerjasama. Individualisme dan kapitalisme dalam konteks ideasional beliau tolak secara apriori.

Sementara itu, Bung Hatta muncul dengan ide yang hampir sama. Beliau menulis, “Negara itu haruslah berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Tapi kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagandakan dalam kalangan pergerakan nasional

berlainan dengan konsepsi Rousseau yang bersifat individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia yang “asli”. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri”.

Gagasan demokrasi sosial dalam konteks Indonesia menjadi pemikiran yang cukup jelas dari Hatta, bahkan belakangan beliau menjadi salah satu tokoh sejarah nasional yang dilekatkan dengan konsep demokrasi sosial.

Pergulatannya yang intens dengan tradisi demokrasi di Eropa, penyelidikannya atas praktik sosio-demokrasi, terutama di negara-negara Skandinavia, serta pengalamannya atas tradisi permusyawaratan dan gotong royong dari masyarakat desa (nagari), menjadi latar yang sangat k uat dalam mengonseptualisasikan model demokrasi yang cocok bagi masa depan bangsa. Pemikiran awal beliau yang demikian itu bisa dilacak dari berbagai tulisannya yang diterbitkan sejak akhir tahun 1920an sampai awal 1930an.

Lalu bagaimana dengan Sutan Syahrir? Syahrir adalah figur yang paling muda di antara mereka bertiga dan terbilang yang paling liberal, yang sangat konsen dengan gagasan kedaulatan rakyat. Herbert Feith dan Lance Castle (1970) bahkan sempat menulis bahwa sosialisme liberal boleh jadi lebih sesuai dengan Syahrir, jika istilah “liberalisme dalam bahasa politik In donesia tidak dikaitkan dengan kapitalisme yang membabi buta. Syahrir sudah bersama Bung Hatta sejak di Perhimpunan Indonesia di Belanda, saat itu beliau sedang belajar hukum di Leiden. Beliau juga bersama Bung

Hatta saat mengasuh jurnal Daulat Ra’jat (didirikan pada tahun 1931).

Pernyataan beliau yang cukup terkenal terkait mengapa beliau lebih cendrung berfikir secara sosialis bisa dijadikan pe rmakluman mengapa sosialisme akrab dikepalanya. Katanya, “setiap orang Asia yang terpelajar, yang hidup di negeri terbelakang, dan yang memimpikan suatu kemungkinan supaya negerinya memperoleh persamaan yang nyata dengan barat yang kaya dan modern, pada dasarnya akan berfikir secara sosialis”. Jika dilacak ke belakang, paham sosialisme yang diusung oleh Syahrir adalah paham yang tetap menghormati kemerdekaan dan kebebasan individu dengan rasionalitas yang dimiliki namun juga harus juga peduli pada masalah bersama sebagai makluk sosial.

Dan yang cukup menarik, Syahrir menolak paham sosialisme dalam arti bahwa negara mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan meniadakan hak milik pribadi sebagaimana yang dipraktikan sosialisme ala komunis di Rusia ketika itu. Menurut Syahrir, paham semacam itu hanya akan menempatkan negara sebagai institusi totaliter yang mengurus semua urusan ekonomi rakyat dan bahkan juga berupaya mengontrol apa yang dipikirkan oleh warganya. Dan satu lagi, Syahrir juga bersikap sangat kritis terhadap feodalisme alias gejala keningratan yang sempat merebak pada era pascakemerdekaan karena menurut Syahrir, gejala tersebut dapat merongrong cita-cita bangsa Indonesia, terutama terkait prinsip kesetaraan derajat semua elemen bangsa.

Terkait pemerintahan, menurut Syahrir, pemerintah harus menempatkan diri sebagai pihak yang berkewajiban untuk menerjemahkan kesejahteraan rakyat dan memandang dirinya berperan sebagai pelayan rakyat, bukan tuan. Beliau menolak segala bentuk pemerintahan yang

memberikan kekuasaan berlebihan kepada kelompok tertentu agar bisa menciptakan mekanisme kontrol dan keseimbangan antar lembaga yang ada dalam negara (negara).

Lalu sampai di mana kita hari ini?

Bagi saya, tak penting seperti apa pencapaian kita setelah berpuluhpuluh tahun dialektika ideasional yang dilakukan tokoh-tokoh di atas. Setidaknya, dengan memahami mimpi dan harapan para tokoh ini, dengan memahami isi pemikiran mereka di saat itu, kita bisa paham bahwa Indonesia diperjuangkan bukan untuk dimainmainkan oleh generasi penerusnya.

Apapun perkembangannya kemudian, apapun cara dan metode untuk membesarkan Pancasila serta Demokrasi Indonesia, selama dijalankan dalam semangat untuk rakyat, saya kira layak untuk diapresiasi. Yang sangat perlu diingat bahwa mereka tidak bermain-main dengan cita-citanya, jad i ada baikn ya par a p et ing g i negeri ini hari ini juga tidak mainmai n dengan n egar a ini, ti dak bersendagurau dengan kepentingan rakyat banyak, dan tidak mudah menjadikan segala instrumen kenega raan sebagai sebuah bahan i klan politik yang dangkal.

Sesuai dengan kontur sosio kultural dan konfigurasi kepentingan politik yang ada, negara ini akan bertahan kokoh jika tetap dididirikan di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Jika salah satu menonjol dan mengeliminir yang lainya, maka yang terjadi adalah pembelahan demokrasi, yakni demokrasi mereka, demokrasi kita, dan demokrasi para pendahulu kita. *)Penulis adalah Direktur Eksekutif EconAct Indonesia

Jati Udah Seperti Pasar Pak Bagaimana aturan pedagang yang berjualan di jalan Perintis Kemerdekaan, karena di lokasi ini jumlah pedagang semakin hari semakin ramai.

Bahkan pedestrian yang baru direhap malah dijadikan sebagai lokasi untuk berdagang. Mohon dicarikan solusi yang tepat. Hal ini karena, dapat mengganggu pengguna jalan. Sekian terima kasih.

082389762xxx

Redaktur:Ismet Fanany MD

Layouter: Yohanes

6

POLITIK

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

Lingkar

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MENUJU PILWAKO PADANG PANJANG

Perindo tak Bisa Usung Jokowi di Pilpres 2019 JAKARTA, HALUAN - Partai Gerindra tidak mempersoalkan Partai Perindo mengusung Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan presiden (pilres) 2019. Sedangkan PPP menyatakan bahwa Perindo tidak sebagai sebagai pengusung calon presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Rabun mengatakan bahwa dirinya belum mendapat informasi resmi soal dukungan Perindo kepada Jokowi.

Namun jika benar Partai Perindo yang dipimpin Hary Tanoesoedibjo itu betul-betul mendukung Jokowi, Fadli Zon tidak begitu mempersoalkan. “Saya belum dengar sih.

Jadi be lum bisa berkomentar. Tapi kalau memang benar pun itu hak setiap partai politik ya,” kata Fadli.

Secara terpisah, Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi mengatakan bahwa Perindo belum bisa sebagai partai pengusung calon presiden pada pilpres 2019 mendatang.

Alasan Baidowi, berdasarkan UU politik bahwa partai politik yang boleh mengusung calon presiden adalah partai politik yang pernah mengikuti Pemilu 2014. “Harus diingat, UU Pemilu yang baru disahkan mensyaratakan ketentuan presidential threshold 20-25 persen. Artinya bahwa pengusung calon presiden adalah parpol yang pernah ikut Pemilu 2014,” kata Baidowi di Jakarta, Rabu (2/8).

Namun jika Perindo hanya sebagai pendu kung tidak menjadi masalah. “Apabila ketentuan presidential treshold belum dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi maka Perindo baru bisa bergabung dan hanya sebagai pendukung seperti di Pilkada,” kata Baidowi.

Sebelumnya, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo mengindikasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai Capres 2019. “Untuk Pilpres, melihat perkembangan sekarang, Kongres Partai mendatang akan mengusulkan Pak Jokowi sebagai calon Presiden 2019,” ujar Hary.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq mengatakan dukungan kepada Jokowi akan diputuskan dalam Rapimnas. Kemudian, putusan itu akan diperkuat saat Kongres Perindo akhir tahun ini. “Ada kesan kuat yang akan diusulkan adalah Presiden yang sekarang, karena kemungkinan yang menang sekarang,” kata Rofiq seperti dilansir banyak media.

Rofiq menyebut dukungan terhadap Jokowi merupakan aspirasi dari akar rumput partai.

Suara itu yang diakomodir Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan akan dirumus kan dalam Rapimnas. (h/sam)

Edwin dan Mawardi Berpeluang Besar PADANG PANJANG, HALUAN - Meskipun suasana politik menuju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di Kota Padang Panjang masih terbilang adem ayem, namun sejumlah nama sudah mulai digadang-gadang untuk ikut bertarung memperebutkan posisi BA 1 N. Edwin dan Mawardi disebut sebagai dua kandidat yang paling berpeluang.

Dari informasi yang telah Haluan himpun menjelang Pilkada 2018 ini, sejumlah nama yang mulai digadangkan masyarakat tersebut yakninya, Mizzwar Abbas Dt Sumagek, Wakil Walikota saat ini Mawardi, mantan Wakil Walikota priode kemaren Edwin. Kemudian Eko Furqani, Asrul, Nasrul lah Nukman dan lainnya.

Tak hanya itu, Walikota Kota Padang Panjang Hendri Arnis dan Ketua DPRD Kota Padang Panjang Novi Hendri juga masih disebut-sebut masyarakat akan maju bersama dalam Pilkada 2018 nanti. Hal tersebut mencuat setelah keakraban dua orang tokoh pimpinan di Kota Serambi Mekah itu kian terlihat beberapa bulan belakangan ini.

Sedangkan dari kalangan perantau pun juga disebutsebut akan pulang kampung untuk ikut bertarung dalam Pilkada 2018 serta mengab-

dikan diri dikampung halaman Kota Padang Panjang, yakni nya Sonny Jendrizal Idris (SJI), dan Yoss Uly. Dari sejumlah nama yang telah mengapung tersebut, Mantan Wakil Walikota dan Wakil Walikota menjabat, Edwin dan Mawardi makin menunjukkan keseriusan menuju perhelatan demokrasi Pemilihan Walikota (Pilwako) Padangpanjang pada 2018 mendatang.

Pada Juni dan Juli 2017 ini, dua tokoh yang paling disebut-sebut sebagai calon kuat Pilkada 2018 itu samasama mendaftar di PPP dan NasDem. Hebatnya, keduanya mendaftar dihari dan partai yang sama.

Selain ke PPP dan NasDem, Edwin juga menjadi bacalon pendaftar pertama sejak DPC Demokrat Padang Panjang membuka pendaftaran pada 1 Agustus kemarin. Sementara

EDWIN

MAWARDI

Wawako Mawardi juga menjadwalkan mendaftar ke Demokrat pada Sabtu (5/8). “Hari ini kami mengambil formulir pendaf taran bacalon di DPC Demok rat Padang Panjang. Sebelumnya juga sudah mendaftar ke PPP dan NasDem. Ini sebagai bentuk keseriusan kami dalam menjawab harapan masyarakat,” jawab Edwin kepada wartawan Kamis (3/8) kemarin.

Mantan Wawako periode 2008-2013, Edwin menyampaikan alasan keseriusannya dalam perhelatan demokrasi 2018 mendatang, karena keinginan sejumlah besar masyara kat daerah berhawa sejuk itu.

Hal itu diungkapkannya, berdasarkan survey elaktabilitas melaui pengumpulan

KTP. Setidaknya dalam dua tahapan pengumpulan KTP, sebanyak 8 ribuan masyarakat menyatakan dukungan penuh.”Sebelum memutuskan maju pada Pilkada 2018 nanti, saya sudah mengukur diri dengan melihat seberapa besar keinginan masyarakat. Alhamdulillah, sebanyak 8 ribu masyarakat mendukung dengan menyerahkan foto copy KTP secara cuma-cuma,” tutur Edwin yang juga dosen aktif Unand itu.

Sementara Wawako menjabat, Mawardi mengaku juga akan mendaftar ke DPC Demokrat Padang Panjang. Berkaitan dengan pendaftarannya pada dua partai sebelumnya, juga sebagai bentuk keseriusan

bertarung pada helat demokrasi 2018 mendatang. “Kita juga akan segera mendaftar ke DPC Demokrat. Insya Allah diagendakan Sabtu besok.

Secara kesiapan, kami sangat siap mengingat ada cita-cita dan harapan masyarakat yang belum terwujudkan,” ucap Mawardi.

Politisi PDI-P Padang Panjang, Rifnaldi mengatakan suhu poltik di kota berhawa sejuk itu masih terkesan dingin. Namun sejumlah bakal calon diketahui sudah menujukkan keseriusan m enuju Pilkada yang akan digelar 2018 mendatang. “Setahu saya, hanya beberapa sosok yang sudah menujukkan keseriusannya. Di antaranya Edwin dan Mawardi. Khusus untuk dua sosok ini, sama-sama memiliki popularitas yang sangat baik. Bahkan dibanyak tempat, masyarakat mengidamkan dua sosok ini berpasangan,” pungkas Rifnaldi.

Sementara itu Sekretaris DPC Demokrat di kota berjuluk Serambi Mekkah itu, Fakhrudi menyebut berdasarkan amanat DPP dan DPD partai besutan SBY tesebut secara resmi memulai penjaringan sejak 1-31 Agustus ini tanpa memungut biaya. (h/pis)

Endrizal Dinilai Layak Dampingi Mahyeldi PADANG, HALUAN — Pemilihan Kepala Daerah Padang 2018 mulai memanas. Berbagai nama sudah mulai bermunculan. Pengamat politik, Arifky Chaniago, memandang pertarungan untuk berebut kursi nomor dua Wali Kota Padang, Mahyeldi, lebih sengit.

Ia menilai Mahyeldi adalah calon paling berpeluang untuk menang. Namun, figur petahana ini harus mampu memilih

wakil yang melengkapi sosoknya. “Pak Mahyeldi adalah pemimpin yang suka turun dan dekat dengan masyarakat. Untuk pendamping, ia perlu sosok birokrat yang tegas, yang bisa mengurusi birokrasi Kota Padang yang masih semrawut,” ujar alumnus Ilmu Politik Universitas Andalas itu, Senin.

Arifky menilai sosok birokrat masih memiliki peluang yang besar untuk menjadi

pendamping petahana. Kalangan birokrat adalah yang paling paham kondisi kerja pemerintahan. Selain itu, jajaran birokrasi dapat memberikan dampak elektabilitas.”

Peluang tokoh birokrat besar peluangnya sebagai pendamping Mahyeldi, apalagi saat ini pasangan Mahyeldi adalah Emzalmi, birokrat senior yang paham dengan birokrasi. Jika tidak dengan Emzalmi, peluang

birokrat masih besar sebagai wakil Mahyeldi,” tuturnya.

Arifky menyinggung sosok yang baru saja menjadi pembicaraan masyarakat Padang, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal.

“Buya ini sosok yang merakyat dan tenang. Butuh pendamping dari kalangan birokrat yang mum puni. Sikap Pak Endrizal kemarin banyak

yang dukung juga, selain banyak yang menghujat. Secara positif, aksi Pak Endrizal di Pasar Raya yang viral di media sosial itu bisa jadi momentum yang baik bagi dirinya untuk diperhitungkan sebagai wakil Mahyeldi, untuk memperlihatkan karakternya sebagai birokrat yang tegas dan pemberani,” ucap pengamat yang analisisnya kerap menghiasi ber bagai media massa ini. (h/dib)

LAPSUS PEMKO SAWAHLUNTO ARAK PIALA ADIPURA

Anugerah Itu Kembali ke ‘Kota Pusaka’ D

IARAK. Piala Adipura yang diraih Kota Sawahlunto, mendapat sambutan hangat dari seluruh masyarakat yang merindukan anugerah di bidang lingkungan hidup itu. Setiap ruas jalan yang

dilintasi, masyarakat berdiri memberikan apresiasi.

Anugerah yang diterima langsung Walikota, Ali Yusuf dari tangan Presiden RI, Joko Widodo itu, kini kembali masuk dalam jajaran penghargaan yang diraih

MELINTASI Desa Sikalang

DISAMBUT Masyarakat Muara Kalaban. www.harianhaluan.com

‘Kota Pusaka’. Adipura merupakan anugerah kedua yang diterima Walikota, Ali Yusuf dari tangan Presiden RI, dalam selang waktu yang tidak sampai sebulan.

Makam Mahaputra Muhammad Yamin menjadi garis start arakarakan Adipura.

Tidak kurang dari enam jam piala Adipura mengelilingi Sawahlunto, dari utara hingga s elatan, dari Talawi hingga Silungkang.

Dimulai dari Makam M Yamin, piala yang awalnya berada di tangan Walikota Ali Yusuf bergantian dengan Wakil Walikota Ismed, dan Sekda

Rovanly Abdams itu, dibawa menuju kawasan Tanah Lapang Talawi, Koto Alah, Siambalau, Simpang Puskesmas Talawi, melintasi Nagari Kolok.

Kemudian melaju ke Sim pang PU, memasuki Kawasan Kandi Resort, bergerak ke Simpang Napa, hingga Desa Salak, dilanjutkan ke Sikalang, Simpang Koperindag, Simpang Santur, Balaikota, Gedung Pusat Kebudayaan, Stasiun Kereta Api. Selanjutnya melintasi Mesjid Agung Nurul Islam, berbelok ke Tugu M Yamin, Pasar Sawahlunto, Lapangan Segitiga, Gang 3, Perumahan Sido Mulyo, Terminal, menuju Muara Kalaban hingga ke perb atasan Sijunjung di kawasan Kupitan.

Tidak sampai di situ, Adipura juga diboyong ke Silungkang, singgah di de-

pan Sekolah Dagang Islam (SDI) Silungkang, kemudian ke Kebun Jeruk hingga perbatasan dengan Kabupaten So lok, dan kembali ke Balaikota.

Gegap gempita antusias masyarakat tampak menghiasi setiap ruas jalan yang dilintasi Adipura. di kawasan Muara Kelaban misalnya, masyarakat dengan seragam kelompok angkutan kendaraan bermotor justru meminta berpose bersama dengan iringan Adipura.

Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf mengatakan, apresiasi tertinggi di bidang lingkungan hidup itu, buah kerja keras semua lapisan masyarakat dan stakeholder yang ada.

Apresiasi ini merupakan dukungan bagi pengembangan pariwisata Sawa hlunto.Ali Yusuf menga takan, apresiasi ini tidak terlepas dari pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kerja keras ‘Pasukan Kuning’ yang menyigi setiap inci kawasan kota bekas pendudukan kolonial Belanda itu. “Yang tidak kalah pentingnya, kesadaran masyarakat akan kebersihan menjadi modal utama bagi Sawahlunto untuk kembali meraih apresiasi yang pernah diraih sembilan tahun silam ini,” terang Bapak tiga

KEPALA Dinas PKP2LH Adrius Putra dengan Petugas Kebersihan Pegang Adipura

anak bersama Kepala PKP2LH Sawahlunto, Adrius Putra.

Antusias menyambut Adipura membuktikan anu-

gerah lingkungan hi dup itu m enjadi kebanggaan bagi masyarakat kota seluas 279,5 kilometer persegi itu.(h/adv)

BERSAMA Pelajar SDI Silungkang Redaktur: Dodi Nurja

Layouter :Yohanes

UTAMA KPK Usulkan Dana Desa Dipotong 5 Persen dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kabupaten dan kota dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam laporan keuangan dana desa hanya dipergunakan 30 persen. Namun untuk 70 persen dipergunakan untuk membiayai konsultan.

“Ternyata sampai pada kuartal pertama KPK menemukan baru digunakan 30 persen. Yang 70 persen lagi pertanggungjawabannya pakai apa nih.

Ada yang bayar-bayar konsultan, segala macam nih, nah bahaya nih,” kata Pahala seperti dikutip dari Detik.com.

Sebelumnya, KPK menetapkan lima tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Pamekasan.

Lima orang itu adalah Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto Utomo, Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya, Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi, dan Kabag Administrasi Inspektur Pamekasan Noer Solehhoddin.

Kasus ini berawal ketika Kepala Desa Dassok Agus Mulyadi dilaporkan LSM ke Kejaksaan Negeri Pamekasan atas dugaan tindak pidana korupsi pengadaan di Desa Dassok yang menggunakan dana desa sebesar Rp 100 juta.

Namun Agus Mulyadi, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, dan Kepala Inspektorat Pamekasan Sutjipto malah memberikan suap kepada Kajari Pamekasan Rudy Indra Prasetya. Uang suap yang diberikan itu sebesar Rp 250 juta, dengan maksud tidak menindaklanjuti laporan tersebut. (h/ben)

60 Kilo ........................................... Dari Halaman. 1 seperti dilansir tribratanews. polri.go.id.

Dijelaskan Kapolres, untuk mengelabui petugas, ganja itu sengaja disatukan dengan paket ikan kering. “Pengirim nampaknya cukup cerdik. Agar aksinya menyelundupkan barang haram tidak diketahui, sengaja disatukan dengan paket ikan asin,” jelas Kapolres.

Mantan Kapolres Limapuluh Kota itu menyebutkan, diamankannya ganja d engan jumlah banyak itu berawal dari informasi yang diberikan masyarakat. Informen tersebut merasa aneh melihat tiga paket besar diantarkan oleh orang tak dikenal. “Ini berkat informasi masyarakat yang curiga dengan adanya paket tiga dus besar yang diantar oleh orang tidak dikenal,” sebut Bagus.

Ditambahkan Kasubbag Humas Polres Pariaman, AKP Sumiarti, setelah menerima informasi, Kapolres langsung mengin-

truksikan jajaran Satintelkam dan Satnarkoba untuk melakukan penyelidikan. “Rupanya benar, di lokasiterdapat tiga kardus yang berisi puluhan kilogram ganja kering yang dilapisi dengan ikan kering,” tambah Sumiarti.

Dari keterangan pihak bus, paket tiga kardus tersebut dikirim oleh seseorang berinisial AS, asal Tiku, Kabupaten Agam, rencananya akan diberikan kepada BI yang berdomisili di Bekasi Timur.

“Ganja itu dari Sumbar, mau dikirim ke luar daerah. Persisnya di Bekasi,” tutur Kasubag Humas.

Polisi kini memburu pengirim berinisial AS dan melacak keberadaan BI, sebagai penerima. “Saat ini tim Opsnal Sat Narkoba Polres Pariaman tengah melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kepemilikan 60 kilogram ganja kering tersebut,” sebut Sumiati.

Peredaran ganja dari Tiku kini memang jadi perhatian serius petugas kepolisian. Sebelum pe-

nyitaan 60 kilogram ganja oleh Polres Pariaman, Polresta Padang terlebih dahulu menciduk seorang nelayan asal Tiku yang jadi kurir ganja. Ganja itu akan dijual di Kota Padang.

Tersangka atas nama Doni Indra (34) warga asal Tiku, Kabupaten Agam, ditangkap bersama barang bukti 12 kilogram daun ganja kering siap edar. “Barangnya dari Agam dibawa ke Padang dan ingin diserahkan kepada seseorang,” kata Kapolresta Padang, Kombes Chairul Aziz di Padang, Selasa (1/8/).

Penangkapan ini merupakan yang terbesar oleh Polresta Padang hingga bulan Agustus ini.

Ganja ini diduga berasal dari Aceh dan dipasarkan di Sumatera Barat. Kapolres menjelaskan, penangkapan ini hasil penyelidikan anggotanya di lapangan, akan terjadi transaksi serah terima paket ganja dalam hal ini d i pelataran mesjid. (h/ben/nas)

PH: Surat........................................ Dari Halaman. 1 “Yang Mulia Majelis Hakim.

Sebelum sidang ini dilanjutkan, izinkan kami mengajukan permohonan untuk menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim Forensik Mabes Polri terhadap Surat Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Nomor 1762/D.19/IKD/ 1994 tanggal 2 Juli 1994 dan Nomor 1762/D.19/IKD/1994 tanggal 2 Juni 1997, guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil. Merujuk kepada hasil uji Labkrim itu, surat perjanjian itu, palsu,” kata Fachmi.

Fachmi yang pernah menjadi Kajati Sumbar tahun 2010 itu, lalu menyerahkan surat permohonan tersebut kepada Hakim Ketua Sutedjo dan tembusannya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mulyadi.

Dalam surat permohonan itu dijelaskan, guna mencari dan menemukan kebenaran materiil sesuai dengan tujuan persidangan perkara ini, PH mohon perkenan majelis hakim untuk memerintahkan kepada Penyidik Polda Sumbar melalui Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim Forensik Mabes Polri terhadap surat perjanjian sewa menyewa PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Basko Minang Plaza (BMP).

“Demi terwujudnya kebenaran materiil yaitu kebenaran yang hakiki dalam penyelesaian perkara ini dan demi kepastian hukum dan keadilan, kami mohon dengan sangat perkenan Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini,” kata Fachmi.

Hakim Ketua Sutedjo didampingi Hakim Anggota Agnes Sinaga dan R Ari Muladi, setelah menerima dan membaca permohonan dan lampiran Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Polda Sumbar, memerintahkan JPU untuk mempelajari dan menindaklanjutinya. “Saudara Jaksa agar mempelajari dan menindaklanjuti permohonan ini,” kata Sutedjo.

“Siap Yang Mulia,” ujar Mulyadi sambil bertatapan dengan Jaksa Raadi dan Ira Yolanda yang mendampinginya di persidangan kemarin.

Proses Laporan Basko 2012 www.harianhaluan.com

7

Trans .............................................. Dari Halaman. 1

UNTUK PENGAWASAN

JAKARTA, HALUAN — KPK mengusulkan dana desa dipotong 5 persen untuk pengawasan. Usulan itu baru dibahas secara internal lantaran inspektorat di pemerintah daerah mengaku tidak memiliki dana untuk melakukan pengawasan.

“Rencananya nih kita tadi baru ngobrol internal, mungkin kita mau usulkan bahwa dana desa dipotong 5 persen buat pengawasan deh, atau 4 persen, 3 persen,” kata Direktur Pencegahan KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Kamis (3/8).

Pahala menyebut inspektorat di pemerintah daerah beralasan pengawasan di desa-desa terpencil membutuhkan dana. Dasar itulah yang membuatnya berpikir untuk mengusulkan pemotongan itu.

“Kan kita tanya inspektorat kenapa nggak bisa mengawasi, ternyata kalau jauh desanya nggak punya duit. Nah mungkin kalau kita punya dana dipotong 2 persen per desa. Kita bisa minta universitas, atau mahasiswa KKN untuk fokus pertanggungjawaban di desa itu,” ucap Pahala.

Pahala menyebut, pada 2017, pemerintah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 60 triliun.

Tahun ini rata-rata desa mendapatkan uang Rp 800 juta hingga Rp 1 miliar tergantung luas wilayah dan jumlah penduduk.

“Jadi gini, kita temukan secara struktural uang yang Rp 60 triliun digelontorkan ini ti dak memperhitungkan aspek pengawasan,” ujar Pahala.

Apalagi KPK menemukan dana desa tak bisa

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

Terkuaknya fakta dugaan palsu surat perjanjian sewa menyewa yang selama ini diklaim oleh PT KAI sebagai dasar permasalahan PT KAI, BMP dan Basrizal Koto, bermula dari diprosesnya kembali Laporan Polisi Nomor LP/34/II/ 2012/SPKT Sbr, tanggal 1 Februari 2012 tentang terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan dengan pelapor Basrizal Koto.

Setelah insiden masuknya ratusan karyawan PT KAI ke areal Basko Hotel dan Mall, 1 November 2011 lalu, baik pihak KAI maupun Basko saling melapor ke polisi. Pihak KAI melapor, bahwa pihak BMP merampas dan merusak aset PT KAI yang berada di belakang Hotel dan Mall Basko.

Sebaliknya, pihak Basko melaporkan pihak KAI yang telah menyerobot dan melakukan pengrusakan secara bersama-sama di areal Basko Hotel dan Mall yang sudah memiliki bukti sah berupa sertifikat HGB 200, 201 dan 205.

Selain melapor ke polisi, pihak KAI juga menggugat BPN ke PTUN untuk membatalkan sertifikat HGB 200, 201 dan 205 atas nama Basrizal Koto. Tapi, sampai putusan terakhir di Mahkamah Agung, gugatan KAI ini ditolak.

Tidak berhasil di PTUN, KAI lalu menindaklanjuti laporannya ke Polda Sumbar. Setelah memakan waktu hampir lima tahun dan lima kali bolak-balik berkasnya dari penyidik ke kejaksaan, akhirnya laporan KAI dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Padang 6 Oktober 2016 lalu.

Perkara inilah, sejak dua bulan terakhir diperiksa di PN Padang, dengan terdakwa Basrizal Koto.

Tidak hanya perkara dugaan pemalsuan surat yang dilaporkan KAI yang bergulir ke pengadilan, laporan KAI tentang pengrusakan aset berupa pancang besi rel yang dipatok di areal Basko Hotel dan Mall, juga mulus masuk ke pengadilan. Akibatnya, dua o rang petugas pengaman Basko dihukum oleh pengadilan.

Sementara tiga laporan polisi pihak BMP ke Polresta Padang dan Polda Sumbar, tidak ada satupun yang tuntas pengusutannya. Perkara penyerobotan dan pengrusakan serta penghinaan yang dilaporkan pihak Basko, terhenti prosesnya, hingga

sekarang.

Pihak Basko bersama penasehat hukumnya dari Kantor Hukum Fachmi dan Widodo, terus berjuang. Fachmi menyurati Kapolda Sumbar, Kapolri dan Kejaksaan Agung. Dia meminta Polda Sumbar untuk juga menindaklanjuti Laporan Basrizal yang sempat terhenti sekian tahun.

Sudah tiga Kapolda berganti di Sumbar, barulah di era Kapolda Irjen Fakhrizal, laporan polisi pemalsuan surat dan tanda tangan yang diduga dilakukan pihak PT KAI , bergerak kembali. Di bawah pimpinan Direktur Reskrim Umum Polda Sumbar Kombes Pol. Erdi Chaniago, belasan saksi diperiksa.

Tidak hanya memeriksa saksi dan mengumpulkan dokumen, jajaran Reskrimum Polda Sumbar, ternyata juga melakukan uji laboratoris ke Labkrim Medan terhadap barang bukti yang diduga adalah merupakan tanda tangan palsu. “Kami tahunya fakta Polda sudah melakukan uji labor ke Labkrim Medan, setelah adanya SP2HP atau surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan yang disampaikan Polda Sumbar kepada klien kami, Barizal Koto tertanggal 1 Agustus 2017,” ujar Fachmi.

Pada poin 3 bagian kedua SP2HP yang ditandatangani Kasubdit I AKBP Drs H Ali Dison, SH,MH itu, tertera, “Surat Perjanjian Sewa Tanah Nomor : 1762/D.19/IKD/1994 tanggal 2 Juni 1997 yang ditandatangani Basrizal Koto dan Ir Amrin Purnomo Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan H Basrizal Koto pembanding.

“Bahasa mudahnya, surat itu palsu. Makanya, dengan fakta baru ini, kami segera mengajukan permohonan ke majelis hakim yang menyidangkan perkara Basrizal ini, untuk bisa menghadirkan hasil uji pemeriksaan Labkrim guna dijadikan barang bukti dalam menyelesaikan perkara ini secara adil,” kata Fachmi.

Mantan jaksa senior yang pernah jadi Kajati Sumbar itu, optimistis, jika barang bukti itu bisa tampil di persidangan, maka kebenaran materiil dan hakiki akan terungkap secara adil. (h/ mg-hen/ze)

dilakukan di seluruh pulau yang ada mulai dari, ruas jalan Trans Mentawai Sipora dengan panjang 77 kilometer, Trans Mentawai Siberut sepanjang 187,20 kilometer, Trans Mentawai Pagai Utara 63 kilometer, dan Trans Mentawai Pagai Selatan sepanjang 66 kilometer.

Ditambahkan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Elfi, bahwa memang kendala untuk mewujudkan Trans Mentawai ini hanya pada anggaran. Sehingga sangat dibutuhkan dukungan anggaran dari provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bisa terealisasi. “Kita berharap itu tahun 2018 itu sudah bisa terealisasi, mengingat untuk di Siberut itu sudah kita buka jadi kalau bisa memang bisa segera dilakukan,” paparnya.

Lanjutnya, terkait dengan eks HPH yang dilalui Trans Mentawai itu saat ini sedang diproses oleh Pemkab Mentawai. “Kalau untuk pembangunan Trans Mentawai itu tidak mengenai hutan lindung, hanya eks HPH. Dimana rencana luas jalan yang masuk kawasan hutan seluas 1504,53 kilometer.

Yang memakai kawasan hutan lindung untuk pembangunan pelabuhan,” ungkapnya.

Jauh-jauh hari, Presiden Joko Widodo mengatakan Mentawai akan menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dasar. “Saya sudah cek, masih banyak persoalan dasar yang perlu dibenahi, ya jalan, air bersih, listrik, dan telekomunikasi,” katanya dalam kunjungan kerja ke Mentawai, beberapa waktu yang lalu.

Kala itu, Jokowi menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempercepat pembangunan ja-

lan raya Trans Mentawai yang tak kunjung tuntas serta pembangunan hunian tetap (huntap) korban tsunami 2010 yang belum selesai. Adapun pembangunan infrastruktur dasar itu ditargetkan selesai dalam dua tahun sehingga masyarakat setempat bisa menikmati pembangunan.

Selain membahas tentang Trans Mentawai, dalam Rapat Koordinasi terbatas tersebut juga dibahas beberapa program lain untuk memajukan Mentawai, seperti pendidikan, kesehatan, telekomunikasi dan informatika, energi, penataan ruang, dan perumahan. Dimana semua perencanaan itu dilakukan untuk mendorong Mentawai lepasa dari status ketertinggalan yang masih di sandangnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai, Yudas Sibagalet, secara prinsip menyambut baik semua rencana provinsi itu demi kemajuan Mentawai ke depan. Hanya saja semua rencana itu perlu dicocokkan dengan kondisi alam Mentawai.

Sehingga tidak asal bangun dengan dana besar tapi tidak terpakai. “Secara prinsip saya menerima semua rencana ini, namun jangan jadikan Kepuluan Mentawai hanya sebagai kelinci percobaan. Kaji baik-baik apa yang bagus untuk Mentawai,” pungkas Yudas di depan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, Sekda Provinsi Sumbar, Ali Asmar, Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri, dan Kepala Perangkat Organisasi Daerah (OPD) Sumbar.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, mengatakan, terkait dengan Trans Mentawai memang menjadi prioritas utama. Apalagi ini sudah masuk Ratas dengan Presiden, sehingga bisa menjadi perhatian khusus lembaga terkait.

“Sehingga nanti bisa sama-

sama ke Mentawai dengan memprioritaskan transportasi darat, pelabuhan, Bandara Rokot, air bersih, kelistrikan, dan air bersih.

Kalau ini bisa terpenuhi maka Mentawai akan keluar dari daerah tertinggal,” paparnya.

Terkait dengan target katanya, itu bisa selesai sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo selesai pada 2019 mendatang. “Tidak hanya Mentawai tapi juga Solok Selatan dan Pasaman tentunya,” tandas Nasrul Abit.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, telah dijadwal dari satu bulan yang lalu. Dimana langkah ini tindak lanjut dari koordinasi selama ini yang biasa hanya melalui surat dan audiensi. “Jadi, setelah rapat koordinasi ini, dua minggu lagi kita akan kumpulkan lagi dan kita akanfollowup lagi hasil dari rapat kali ini.

Jadi, seperti Mentawai itu nanti akan ada rapat khusus membahas Mentawai,” ungkapnya.

Rapat terbatas ini sendiri dilakukan maraton dengan mengundang 19 kabupaten/kota di Sumbar. Dimana setiap kepala daerah memaparkan kendala di daerahnya dengan waktu 15 menit per kepala daerah. Dimulai dari Kamis (4/8), yaitu Kebupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kota Solok, dan Kota Sawahlunto.

Sementara Jumat (5/8) dimulai rapat terbatas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, Limapuluh Kota, dan Kabupaten Agam.

Dilanjutkan Kamis (10/8) dengan Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Tanah Datar. (h/isr)

Padang Panjang ............................. Dari Halaman. 1 lian (WTP) dalam pengelolaan anggaran APBD, pada tanggal 12 Juli lalu Kota Padang Panjang berhasil meraih Piala Pastika Parama dari Kemenkes RI yang diserahkan di Jogyakarta, sebagai predikat bagi kota sehat anti rokok.

Tak sampai dua pekan berselang, Hendri Arnis diundang pula oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), guna menerima piala Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri Yohana Yembisie di Swiss-bell Hotel Pekanbaru.

Rabu (2/8) Wako Hendri Arnis kembali menghadiri undangan dalam rangka peringatan hari lingkungan hidup tahun 2017 di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (2/8) malam, sekaligus menerima Piala Adipura, lambang supremasi tertinggi Kota terbersih di Indonesia.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kota Padang Panjang, Budhi Hermawan, melalui WA-nya kemarin mengatakan, kerja keras yang dilakukan Walikota Hendri Arnis siang malam, hingga sampai tak tidur dalam membenahi kota kecil nan sejuk itu, akhirnya membuahkan hasil, penghargaan tertinggi dalam kebersihan kembali diraih.

Dalam kesuksesan tersebut, Keinginan Walikota Hendri Arnis didukung kuat oleh tangan dingin Srikandi Kadis Perkim LH Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti ST. MT dalam mengakomodir dan mengerahkan

seluruh pasukan orange sampai pelosok sudut kota guna menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau akhirnya mengantarkan kota berjuluk “Serambi mekah” itu kembali mengantongi penghargaan Adipura dari kementerian lingkungan hidup.

Penghargaan kebersihan itu diterima langsung Walikota Padang Panjang H Hendri Arnis dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya didampingi, Plt Sekda Indra Gusnadi.

SR. MSI. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Syahdanur. SH. MH Kadis Perkim LH Kota Padang Panjang Wita Desi Susanti.

ST. MT dan stafnya, Sekretaris dan kabid di dinas Kominfo Padang Panjang, Ampera Salim dan Budhi Hermawan serta beberapa OPD lainya.

Keberhasilan itu merupakan bukti keseriusan walikota bersama jajarannya. Rasa haru dan bangga terlihat dari raut walikota muda tersebut usai menerima penghargaan yang diraih oleh Kota Padang Panjang. ”Ini adalah bukti bahwa Kota Padang Panjang adalah kota yang memiliki masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungannya.

Terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada petugas kebersihan yang telah bersusah payah menguras energinya untuk keindahan dan kebersihan,” kata Hendri Arnis.

Lebih lanjut Walikota berpesan agar Adipura yang telah diraih dapat meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat di Kota

Padang Panjang untuk terus peduli kebersihan lingkungannya.

Dalam kesempatan itu, Hendri Arnis juga mengajukan maaf jika dalam pelaksanaan tugas yang dilakukannya pada jajaran dalam menciptakan kebersihan lingkungan kota, ada kata yang tak pada tempatnya at au tingkah yang salah, sebagai manusia tentu banyak bersifat khilaf, sesuai pepatah, tak ada gading yang tak retak,” ujarnya. ”Ke dapannya kita berharap penghargaan ini bisa kita pertahankan, sebagai indikator komitmen kita menciptakan lingkungan kota kita yang bersih dan hijau”, ungkapnya.sesuai dengan semboyan agama kita, Kebersihan itu sebagian dari Iman. Dan ini harus tetap kita terapkanbersama di “bumi Serambi Mekah” ini,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang, Wita Desi Susanti. ST. MT mengatakan bahwa Adipura tahun ini adalah Penghargaan Adipura ke 12 yang diraih oleh Padang Panjang.

Kadis Perkim dan LH, Wita Desi Susanti menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga kebersihan kota, hingga penghargaan yang diidamkan tersebut dapat diraih kembali setelah dua tahun kita t idak meraihnya. Pada kesempatan itu, Siti Nurbaya juga menyerahkan 114 piala Adiwiyata Mandiri pada 89 daerah di indonesia. (adv)

Payakumbuh .................................. Dari Halaman. 1 teri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya, kepada Walikota Payakumb uh, Riza Fahlepi yang didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kota Payakumbuh, Jhon Kenedi, mengungkapkan, Adipura ini menjadi suatu kebanggaan tersendri bagi warga kota. Karena peraihan piala itu, sudah genap sepuluh kali.

Payakumbuh diakui sebagai kota yang berkomitmen tinggi dalam menjaga kebersihan dan ramah lingkungan.

“Untuk mempertahankan gelar Adipura bagi Kota Payakumbuh, memang tidak perkara mudah, namun penuh perjuangan dari waktu ke waktu. Karena didukung penuh pasukan kuning dan masyarakt. Namun begitu, yang terpenting adalah bagaimana tetap menjadikan hidup bersih ini sebagai bagian dari gaya hidup dan menjaganya terus berkelanjutan,” ulas Walikota Riza.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Payakumbuh, Jhon Kenedi.

Ia menyebut, target Pemko Payakumbuh, bukan hanya sekadar Adipura, akan tetapi begaimana

penerapan budaya dan gaya hidup yang bersih dapat terlaksana, sedangkan Adipura dianggap sebagai bonusnya.

Adipura kesepuluh ini, kata Jhon Kenedi, merupakan wujud dari kepemimpinan kepala daerah dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan secara ekologis, sosial, dan ekonomis. Setiap tahunnya, penilaian Adipura terus ditingkatkan dan diperketat agar terseleksi kabupaten/kota yang sungguh-sungguh berkomitmen dengan hidup bersih.

“Komitmen Payakumbuh, pasca meraih sepuluh Adipura memang tidak diragukan lagi. Tapi bagaimana kedepannya, hendaknya selalu ada peningkatan dalam perwujudan komitmen itu. Terutama di bi dang pengelolaan sampah yang berimbas pada kehidupan sosial dan ekonomi bagi masyarakat,” ulas pria yang akrab disapa dengan JK itu.

Karena itulah, meski baru saja lolos dari penilaian dan berhasil meriah Adipura, JK sudah meluncurkan manuver baru di bidang pengelolaan lingkungan hidup di Kota Payakumbuh. Se-

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

lain menumbuh kembangkan perilaku pengelolaan sampah yang baik untuk seluruh pegawai di lingkungan dinasnya, JK juga sudah menurunkan 30 Satgas ke rumah-rumah penduduk membantu secara teori dan praktek mengelola sampah rumah tangga.

Satgas yang mulai terjun ke masyarakat pada 25 Juli, dibagi menjadi 5 tim. Setiap bulan tim Satgas disebar ke satu kelurahan di lima kecamatan. Bulan berikutnya, Satgas pindah ke kelurahan yang berbeda, begitu selanjutnya hingga tuntas 48 kelurahan. “Dengan begitu, diharapkan, masyarakat bisa memahami arti pentingnya kebersihan, sekaligus cara mengelola sampah yang baik dan berimbas pada keberlanjutan ekologis, sosial dan ekonomis,” ungkapnya.

Pada bagian lain Jhon Kenedi mengigatkan, perolehan Adipura tidak terlepas dri dukungan segenap warga Kota Payakumbuh ini, sehingga mereka boleh berbangga. Lagi pula Adipura untuk ukuran kota sedang ini wilayahnya yang dikelilingi Kabupaten Limapuluh Kota, selalu mampu untuk mendapatkan penghargaan setiap tahun utamanya Adipura. (*) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PENDIDIKAN BERBASIS LINGKUNGAN

10 Sekolah Boyong Adiwiyata Mandiri PADANG, HALUAN — Sebanyak 10 sekolah di Sumatera Barat (Sumbar) meraih penghargaan Adiwi yata Mandiri sebagai sekolah peduli lingkungan dari Kemen terian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2017.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Dasril di Padang,

dang.

Selanjutnya MTs Negeri Du rian Tarung Kota Padang, SMA Negeri 11 Padang, SMA Adabiah Padang, MAN 1 Padang dam SD Negeri 19 Kampung Baru Kota Pariaman.

Ia menyampaikan jenjang bergengsi untuk penghargaan sekolah Adiwiyata, katanya yaitu penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri.

Sekolah Adiwiyata yang ikut pada tingkat provinsi, terlebih dahulu harus lolos pada tingkat kabupaten dan kota dengan standar nilai 64, selanjutnya untuk tingkat nasional nilai yang harus dilewati adalah 72.

Kemudian untuk Adiwiyata tingkat mandiri nilai yang harus dilewati juga 72, namun perbedaannya pada tingkat ini sekolah harus membina minimal 10 sekolah pada daerah setempat dan sekolah binaan tersebut lolos dengan nilai 56 pada tingkat kabupaten dan kota.”Setelah membina minimal 10 sekolah dan lolos di tingkat kabupaten dan kota baru dapat diajukan ke

mengatakan 10 sekolah tersebut sudah dinyatakan oleh Kementerian LHK mendapatkan anugerah sekolah adiwiyata mandiri.

“Penghargaan adiwiyata ini guna mendorong terciptanya sekolah yang berwawasan lingkungan mulai dari tingkat SD hingga SMA,” ujarnya, kePAYAKUMBUH, HALUAN- Lingkungan marin. yang indah, nyaman dan bermanfaat menjadi Kesepuluh seimpian siapa saja. Apalagi untuk lingkungan kolah yakni SMP pendidikan, sampai-sampai ada penganuge Negeri 2 Pulau Punrahan Adiwiyata untuk kategori prestasi jung Dharmasraya, sekolah berbasis lingkungan.

SD Negeri 10 Pauh Keinginan kuat keluarga besar SMAN 5 Kabupaten PasaPayakumbuh yang berjuluk “Almamater man, SMP Negeri 2 Qolbu” untuk ukir prestasi di bidang Gunung Talang Kalingkungan segera direalisasikan dalam bupaten Solok, SD bentuk penghijauan dan budidaya tanaman.

Bustanul Ulum SeKepada Sekolah Ibu Efda Sofliardi M.Si men Padang Kota bersama Wakil Kesiswaan bersama dengan Padang, SMP Nemurid Asrama memulai aktifitas penanaman geri 25 Kota PaStroberi Unggulan.

Dipilihnya stroberi sebagai tanaman yang dibudidayakan menimbang bahwa tanaman ini selain memiliki daun hijau yang indah juga menghasilkan buah yang harum dan manis.

Selain menyejukkan mata, juga menggugah selera dan bervitamin, kata Ibu Kepala yang akrab dipanggil Bu Ee. PADANG, HALUAN- Asosiasi DoBelasan bibit Stroberi Unggul ini didatang sen Indonesia (ADI) Majelis Pengukan dari Kota Padang Panjang dari Taman rus Wilayah (MPW) Sumatera Barat Stroberi Bastra Sinaro, salah seorang selesai dibentuk. Pembentukan pimpinan BARKA Training & Consulting. pengurus ini telah ditetapkan oleh Adapun penyerahan bibit tersebut dilakukan tim formatur dalam rapat yang oleh Maisar Setiawan Munaf selaku Direktur dilaksanakan di Padang , Rabu.

BARKA Training yang menyempatkan Pembentukan pengurus ini dihadiri berdiskusi dengan guru dan murid asrama oleh perwakilan setiap perguruan tentang tata cara perawatannya. tinggi di Sumatera Barat.

Semoga dengan budidaya tanaman ini ADI merupakan sebuah asosiasi kami dapat belajar memahami alam dan organisasi profesi yang independen, merasakan manfaatnya. Kami senang dengan bersifat kepakaran dan kecendekiakegiatan ekstra yang diberikan disini, ungkap an, bercirikan keilmuan, seni dan Jihan salah satu murid asrama putri. (h/rel)

Lingkar SMAN 5 Payakumbuh Budidayakan Stroberi

tingkat nasional,” ujar dia.

Dasril menyampaikan sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata di tingkat provinsi maupun nasional harus terus membudayakan dan menerapkan sekolah berbasis lingkungan tersebut.”Jangan sampai setelah menerima penghargaan budaya lingkungan hidup di sekolah juga pudar tetapi harus diterapkan selama sekolah itu ada,” jelasnya.

Sebelum meraih penghargaan Adiwiyata Mandiri, sekolah terlebih dahulu harus mendapatkan adiwiyata kabupaten/kota, provinsi, nasional hingga akhirnya Adiwiyata Mandiri.

Salah seorang tim penilai sekolah Adiwiyata tingkat provinsi, yakni dosen dari Universitas Bung Hatta Padang, Ellyta Sari mengatakan mengatakan kualitas sekolah yang mengikuti Adiwiyata dari tahun ke tahun baik dan hampir seluruhnya memenuhi kriteria. “Seluruh sekolah yang telah berhasil meraih penghargaan itu harus menjaga semangat untuk mempertahankan makna dari adiwiyata,” tambahnya. (h/amc)

BELAJAR DI ALAM- Para Santri Rumah Tahfidz “Dengan Hati” sedang belajar di alam di kawasan Surau Kabu-kabu, Kampung Tangah Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar. IST

Prof Novesar Jamarun Pimpin ADI Sumbar budaya, bercorak terbuka, mandiri, kekeluargaan dan teman sejawat, yang lahir pada tanggal 2 Mei 1998.

Kehadiran ADI dilatar belakangi oleh besarnya tanggung jawab dosen yang berkaitan dengan mutu sumberdaya manusia yang dibutuhkan menuju Indonesia baru. Visinya menjadikan lembaga Asosiasi Dosen Indonesia sebagai organisasi yang modern dan systematic untuk meningkatkan kompetensi dosen.

Dalam pembentukan pengurus ADI MPW Sumbar ini, Rektor ISI

Padangpanjang Prof. Dr. Novesar Jamarun, MS dipercaya sebagai Ketua pengurus ADI MPW Sumbar periode 2017-2022. Selain Ketua, juga telah dibentuk dewan penasehat, dewan pengurus, divisi dan Bidangbidang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan progran kerja nantinya.

Ketua Tim formatur Muslim Suardi, M.Si., Apt (Univ. Moh Natsir) yang didampingi oleh Sekretaris Tim Formatur Ediwar,Ph.D (ISI Padangpanjang) menjelaskan bahwa dalam

rapat formatur ini akan dilaksanakan pembentukan kepengurusan. Selain itu, pelantikan ADI Sumbar rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017 nanti. “Dalam rapat formatur, kita telah menetapkan struktur kepengurusan yang di dalamnya terdiri dari perwakilan setiap Perguruan Tinggi di Sumatera Barat, tentu saja dengan adanya asosiasi ini, dosen-dosen disetiap perguruan tinggi dapat menyampaikan aspirasinya untuk pengembangan pendidikan di Indonesia.” jelasnya. (h/*)

LAPSUS PEMKAB PASAMAN

Bupati Pasaman Terima Sertifikat Adipura dan Piala Adiwiyata Tahun 2017 R ESTASI membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten Pasaman, Rabu malam pukul 20.00 WIB (2/8), Bupati Pasaman Yusuf Lubis bersama bupati dan walikota lainnya se-Indonesia menghadiri malam anugerah lingkungan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dalam rangka penyerahan penghargaan Adipura Adipura tahun 2017.

Kegiatan yang digelar di Ruang Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai puncak perayaan Hari Lingkungam hidup sedunia tahun pada 2017.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri KLH, Siti Nurbaya.

Penghargaan sertifikat adipura tahun 2017 kali ini diraih Pemerintah Kabupaten Pasaman setelah adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru bernama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanaan yang merupakan amanat UU Nomor 23

P

Tahun 2014 tentang Pemda.

Dimana, salah satu kaitan pentingnya dengan moment ini yakni, urusan Lingkungan hidup yang sebelumnya terpisah dengan urusan kehutanan, berdasarkan amanat UU dimaksud dilebur menjadi satu urusan yakni menjadi urusan Lingkungan hidup dan kehutanan.

Program Adipura yang bertujuan untuk mendorong kepemimpinan pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat serta dunia usaha melalui penghargaan adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan ini tentu sebagai tanda, bahwa arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Padaman telah mampu sejalan dengan visi pemerintah

pusat terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan untuk kategori kota kecil.

Bupati Pasaaman H. Yusuf Lubis pada acara anugerah ini mengungkapkan, kegiatan malam anugerah lingkungan ini dihadiri oleh semua bupati/walikota penerima penghargaan oleh Presiden Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. “Walaupun tahun ini Kabupaten Pasaman belum berhasil meraih piala Adipura dengan OPD baru yakni Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun pencapaian sertifikat Adipura ini pasca adanya penggabungan urusan lingkungan hidup dan kehutanam merupakan hasil yang membanggakan. Sebab menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman memiliki kompetensi dan komitmen memberikan yang terbaik kepada daerah dan masyarakatnya dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan dimata pemerintah pusat,” papar Yusuf Lubis.

Diungkapkan Yusuf Lubis, penghargaan sertifikat

BUPATI Yusuf Lubis berjabat tangan dengan Menteri KLH RI, Siti Nurbaya usai menerima penghargaan untuk dua kategori yakni Adipura dan Piala Adiwiyata. www.harianhaluan.com

Foto bersama.

Adipura merupakan bentuk penghargaan atas upayaupaya perbaikan secara fisik terhadap pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Pasaman “Seperti contohnya jalan dan trotoar jalan dalam kota mulai terlihat rapi dan indah, Pasar Tradisional Modern (PTM), hutan kota, pengelolaan sampah dan taman-taman asri dan bersih serta pengelolaan TPA yang selalu menjadi perhatian pemerintah,” bebernya.

Selain itu, dikatakan Yusuf Lubis, perolehan penghargaan ini juga tak lepas dari peran dan dukungan penuh masyarakat Kabupaten Pasaman, “Bupati juga mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Pasaman yang terus bersama-sama bekerja keras membangun daerah diujung utara Sumatera Barat itu, sehingga meski lebih luas cakupannya, dimasa mendatang urusan lingkungan hidup dan kehutanan ini dapat diraih,” tuturnya.

Selain itu untuk diketahui bersama, bahwa Kabupaten Pasaman juga men-

BUPATI Pasaman, Yusuf Lubis foto bersama Walikota Bogor, Bima Arya usai menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI.

dapat penghargaan Adiwiyata Mandiri tahun 2017 yang diraih oleh SD N 10 Lubuksikaping. Prestasi yang membanggakan ini hanya diberikan kepada 124 sekolah terbaik seluruh Indonesia.

Adiwiyata Mandiri merupakan penghargaan bergengsi di bidang lingkungan hi-

dup yang d iberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada sekolah yang dinilai telah mampu mengaktualisasikan budaya lingkungan di semua aspek kegiatan sekolah. Dalam rangka meningkatkan peran warga sekolah, dalam upaya perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Kegiatan ini digelar di Ruang Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat sebagai puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2017. (*)

FOTO bersama usai menerima penghargaan.

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

9

SARANA PENDUKUNG SEDANG DIBANGUN

Akhir Bulan PKL Masuk Pasar Siteba PADANG,HALUAN — Pemindahan pedagang kaki lima (PKL) Pasar Nanggalo Siteba masih menunggu penyelesaian sarana pendukung di lantai 2.

Direncanakan akhir bulan ini pedagang akan dipindahkan ke dalam bangunan, sehingga kemacetan yang selama ini terjadi didaerah sekitar bisa diatasi.

PERBAIKI PEDESTRIAN —Sejumlah pekerja tengah memperbaiki kawasan pedestrian di ruas Jalan Samudra, Padang, Rabu (2/8). Setelah usai diperbaiki, rencananya para pedagang yang selama ini berjualan di bibir pantai ruas Jalan Samudera akan dipindahkan.

HUDA PUTRA

Lingkar Pemko Sosialisasikan Permendagri Penyusunan APBD PADANG,HALUAN — Pemerintah Kota Padang melalui BKAD menggelar sosialiasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 tahun 2017 tentang penyusunan APBD tahun anggaran 2018, Kamis (3/8) di salah satu hotel di Kota Padang.

“Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan telah terbitnya Permendagri tersebut yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri RI Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang harus disosialisasikan kepada instansi terkait,”kata Kepala BKAD Andri Yulika.

Disebutkan Andri, kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD, kepala OPD, dan pejabat yang mengelola perencanaan dan penyusunan anggaran di lingkunagn Pemerintah Kota Padang. “Kami berharap semoga sosialisasi dapat bermanfaat untuk penyusunan APBD Kota Padang tahun anggaran 2018 dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,”ujarnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Asnel mengatakan, sosialisasi ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD tahun anggaran 2018.

“Saya mengajak semua untuk membangun komitmen bersama untuk melakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penyusunan APBD,” ucapnya kepada Haluan.

Dikatakan Asnel, desentralisasi pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah reformasi dibidang otonomi daerah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari penyusunan, perencanaan anggaran, dan pelaksanaan serta pelaporannya semaksimal mungkin berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Jumlah pendapatan dan belanja daerah APBD yang dikelola oleh pemerintah daerah cukup besar, sehingga membutuhkan sistem pengendalian internal harus diterapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,”ucap Asnel.

Disebutkan Asnel saat ini Pemko Padang sedang membahas KUA PPAS tahun anggaran 2018 dengan DPRD. Tahun anggaran 2018 adalah tahun yang cukup berat bagi pemerintahan Kota Padang.

Sebab pada tahun depan akan dilaksanakan Pilkada sehingga harus menganggarkan hibah kepada penyelenggara pilkada seperti KPU, Panwaslu, dan TNI/Polri sebagai pengamanan.

“Kesemua anggaran ini dimasukkan kedalam kelompok anggaran belanja tidak langsung, sehingga akan semakin besar. Dan konsekuensinya saat belanja tidak langsung lebih besar dari belanja langsung maka kita belum bisa keluar dari kebijakan moratorium PNS,”katanya. (h/mg-mel) www.harianhaluan.com

HARI INI DILANTIK

Nasirman Chan Pimpin AMA Padang PADANG, HALUAN — Hari ini, Jumat (3/8), Ketua Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Pusat, Mindiarto Djugorahardjo melantik pengurus AMA Padang Periode 2017- 2021 di Hotel Axana. Dinobatkan sebagai Ketua AMA Padang, Ir Nasirman Chan.

Sang ketua yang akrab disapa Aciak ini merupakan Direktur PT Limpapeh Tour and Travel. Aciak bersama kepengurusannya akan berjibaku mengangkat dan mengaktifkan asosiasi ini.

Sebelum pelantikan, dihelat seminar dengan tema ‘Breaktrough For Business dengan pemateri Mindiarto Djugorahardjo, Ketua Kamar Dagang Indonesia Sumbar, Ramal Saleh, Ketua BKPMD Sumbar dan Dosen Unand, Syahrial Syarif.

AMA merupakan organisasi masyarakat m anajemen Indonesia yang terkemuka, profesional dan beretika serta mampu berkompetisi di tingkat global. Tentunya dengan misi, mengembangkan profesionalisme masyarakat manajemen Indonesia melalui peningkatan kompetensi manajemen

dan kewirausahaan yang mencakup pengetahuan, ketrampilan dan sikap.

Membangun jaringan masyarakat manajemen Indonesia sebagai wahana untuk meningkatkan produktivitas dan

inovasi yang mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia. Menggalang rasa persahabatan dan kepedulian sosial antar para anggota. (h/ita)

SEJUMLAH motor melintasi dan parkir di trotoar kawasan Alai, Padang. Hal ini tentu mengganggu para pejalan kaki yang melintas kawasan tersebut. HUDA PUTRA

Hal ini disampaikan oleh Kepala UPTD Pasar Nanggalo Siteba Yurman kepada Haluan. “Meja untuk PKL sudah selesai pengerjaannya. Namun, sarana pendukung seperti toilet dan musala masih berlangsung pengerjaannya, ”ujarnya, kemarin .

Dikatakan Yurman, dalam dua minggu kedepan pengerjaan sar ana pendukung akan selesai. Sehingga pedagang baru bisa dipindahkan.

“Mudah-mudahan dalam dua minggu selesai sehingga dalam bulan ini pedagang bisa dipindahkan,”katanya.

Disebutkan Yurman, jumlah PKL yang terdata ada sekitar 174 pedagang, sementara sarana yang ada yakni meja batu sekitar 153 petak. Nanti sisanya yang tidak mendapatkan meja, diusahakan bisa menempati selasar yang ada.

“Kita berusaha semua PKL kita bisa berdagang ditempat yang baru nantinya,”ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan, pemindahan pedagang Pasar Nanggalo Siteba direncanakan pada tanggal 20 Agustus. Sebab, hingga saat ini pengerjaan sarana penunjang masih dilakukan.

“Sarana penunjang belum selesai, tentunya tidak mungkin pedagang kita pindahkan sekarang,”katanya.

Disebutkan Endrizal, pedagang akan pindah jika semua sarana yang dibutuhkan selesai pengerjaannya. Sehingga tidak dijadikan alasan untuk pedagang menolak saat akan dipindahkan.

“Jika sarana belum selesai, tentunya dapat dijadikan alasan oleh pedagang untuk tidak mau dipindahkan. Maka kami selesaikan terlebih dahulu segala sarana yang dibutuhkan sehingga pedagang dan pembeli nantinya bisa nyaman berjual beli,”kata Endrizal.

Endrizal mengatakan, apabila pedagang telah pindah ke lantai dua maka bekas tempat berjualan tersebut akan digunakan sebagai tempat parkir. Sehingga akan bisa mengurangi kemacetan selama ini yang terjadi akibat banyaknya pedagang yang berjualan dibahu Jalan Pasar Nanggalo Siteba. (h/mg-mel)

DIISI 200 PEDAGANG

Pasar Pagi Purus Tak Ada MCK

ILUSTRASI PADANG, HALUAN —Pedagang Pasar Pagi Purus Kecamatan Padang Barat keluhkan, tidak adanya MCK (Mandi

Cuci Kakus) di lokasi tempat mereka berdagang. Akibatnya, menimbulkan bau tidak sedap di sekeliling pasar.

“Kami minta pemerintah atau pengelola pasar menyediakan MCK di Pasar Pagi, karena ketika akan membuka kedai pagi hari terasa bau seperti air kencing orang dewasa,” kata salah seorang pedagang Jon (45), Rabu (2/8).

Jika sudah ada MCK, maka tidak ada lagi masyarakat yang tidak bertanggung jawab membuang air kencing di sembarang tempat.

“Padahal, kondisi Pasar Pagi Purus ini sudah tertata dengan rapi sejak dahulunya. Tapi, sayangnya bau pesing karena tidak ada MCK,” katanya.

Pedagang di pasar pagi ini, sebagian ada yang tetap dan tidak. Dengan jumlah pedagang, sekitar 200 orang. Dan,

bentuk dagangan yang dijual bervariasi jenisnya.

Menurut Nur (55) pedagang sayur, kalau bisa pemerintah atau pengelola pasar menyediakan MCK di pasar pagi ini.

“Karena, orang-orang yang tidak beretika buang air sembarangan. Sehingga, paginya ketika akan buka kedai bau sekali,” katanya.

Ia berharap, pemerintah memperhatikan keluhan pedagang pasar pagi yang tidak memiliki MCK. Selain itu, kalau ada MCK maka kebersihan terjaga dan kesehatan. Karena, bau kencing orang dewasa jika dihirup terus akan menyebabkan penyakit.

Sementara itu, salah seorang pengunjung Erna (43)

Redaktur:Afrianita

mengatakan, dirinya senang berbelanja ke kawasan pasar pagi ini, karena pedagang yang berjualan tertata rapi dan tidak semrawut. “ Ya, tempatnya teratur, bersih pula lagi. Tapi, sayangnya kalau mau buang air gak tahu mau kemana. Kalau bisa, ada MCK dipasar pagi ini sehingga, kalau pengujung ingin buang air gak mikir mau kemana lagi.

Apalagi kalau belanja di pasar pagi ini, harganya cukup murah dan terjangkau. Makanya, banyak orang membeli kebutuhan di pasar pagi dan tidak perlu ke pasar raya. Semua yang diperlukan ada disini, baik ikan, ayam dan lain sebagainya,” ujarnya. (h/ade)

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

GUNA MENGGAET TURIS

Padang Mesti Punya Ikon Wisata PADANG, HALUAN—Kalangan Anggota DPRD Kota Padang menilai, tidak majunya pariwisata di Kota Padang dikarenakan tidak punya ikon yang dapat menjadi andalan untuk menggaet turis asing maupun domestic.

Intensifkan Razia Rumah Kos PADANG, HALUAN — Komisi IV DPRD Kota Padang menilai, maraknya kasus pembuangan bayi yang pelakunya generasi muda karena, lokasi Tempat Hiburan Malam (THM) dan koskosan yang ada, kurang terawasi. Serta minimnya penertiban yang dilakukan Pemko Padang dalam Penegakan Perda.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Padang Faisal Nasir, kemarin berharap, Pemko Padang tegas dalam penegakkan aturan, jangan tebang pilih dan diam saja.

Satpol PP harus miliki data pasti, mana THM dan Kos yang tidak berizin dan sudah berizin. Sebab, awal kejadian yang merusak moral para generasi muda dari pergaulan bebas dan lokasinya. “Pemko padang lebih keras dalam penegakkan aturan, agar para pelaku yang terpengaruh dari pergaulan bebas tidak gentayangan di Kota Padang. Serta, Kota Padang yang berlandaskan religius dan berfilosof ABS - SBK dapat terwujudkan, “ ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang Osman Ayub mengatakan, maraknya kasus pembuangan bayi di Kota Padang, dikarenakan tidak diterapkannya pengetahuan terkait Budaya Alam Minangkabau kepada generasi muda di dunia pendidikan oleh Pemerintah Kota Padang.

“Materi terkait, bagaimana cara beretika dan bergaul dengan baik, ada disana semuanya. Makanya, ini perlu diterapkan di mata pelajaran SMP dan SMA, agar generasi muda paham dan mengetahui silsilahnya, “ujarnya. Pelaku yang merusak moral saat ini, rata-rata usianya generasi muda yang berasal dari kalangan pelajar. ”Makanya, Pemko Padang segera bertindak agar persoalan ini tidak berlarut-larut.

Dengan begitu, generasi muda dapat diberikan pengarahan serta perilaku menyimpang ini bisa menurun ke depannya, “tutupnya. Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Amrizal Hadi menilai, kontrol dari orang tua sangat kurang, makanya kasus ini marak terjadi. “Kedua orang tua, harus lebih disiplin menegakkan aturan di rumah tangga. Dan, orang tua harus tahu kemana anak pergi sepulang dari sekolah, jam berapa anak harus di rumah serta dengan siapa anak bergaul dan bepergian,” tegasnya.

Peraturan harus diterapkan orang tua, agar tidak tertipu dengan perilaku yang dilakukan anak. Serta kerusakan moral pada anak tidak terlihat. Ia menilai, kejadian ini akibat dari pergaulan bebas di luar rumah.

Makanya, partisipasi orang tua dalam mengontrol waktu anak, haruslah ada.

“Agar kenyamanan dapat terjadi, serta kerusakan moral pada anak tidak meningkat terjadinya,’’ pungkasnya. Sebelumnya peristiwa pembuangan janin bayi, ditemukan dikawasan Kampus Uiversitas Andalas (Unand) Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (26/7) sekitar pukul 16.45 WIB. Ditemukan, sebuah tas berisi janin bayi malang berjenis kelamin perempuan yang dibungkus dengan selendang warna kuning dengan sebuah boneka berwarna biru. Malangnya, Janin tersebut ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. (h/ade)

“Kelemahan pariwisata di Kota Padang selama ini, karena t idak punya ikon yang dapat menarik perhatian turis asing maupun turis domestik untuk dating.

Dinas Pariwisata mulai kini, agar berbenah dan berpikir apa yang akan di jadikan ikon bagi Kota Padang ,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti, Kamis (3/8).

Seperti, Pantai Padang, Bukit Siti Nurbaya, Pantai Air Manis merupakan salah satu yang dapat dijadikan ikon bagi Kota Padang .

Dikatakannya, jika Kota Padang sudah punya ikon.

Maka langkah selanjutnya, yang harus dibenahi oleh Dinas Pariwisata adalah mengenai parkir liar, retribusi yang sangat mahal, penataan pedagang dan hal lainnya.

“Karena, pariwisata adalah untuk kenyamanan. Tapi kalau pungutan liar saja banyak, bagaimana turis akan berlamalama di Kota Padang. Bahkan, sehari saja mereka pulang ke negerinya,” katanya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zaharman mengatakan, tidak majunya pariwisata di Kota Padang

JALAN DITUTUP — Sejumlah pengendara kembali berputar arah karena ruas jalan samudra ditutup, Kamis (3/8). Ruas jalan ini kembali ditutup karena pengerjaan gedung Taman Budaya kembali dilanjutkan. HUDA PUTRA

bukan hanya karena tidak ada ikon dan banyaknya pungutan liar, tapi juga kurang pro aktif Kepala Dinas Pariwisata.

“Pariwisata akan maju, kalau pejabatnya memiliki ide dan kreatif apa yang akan menarik wisatawan datang,” katanya.

Minimal, kepala dinas pariwisata setiap tahunnya memiliki ide-ide kreatif yang baru dan tidak memakai ide-ide yang lama saja.

Ia mengatakan, Kepala Dinas Pariwisata harus kreatif membenahi pariwisata Kota Padang sehingga potensi wisata yang ada dapat menghasilkan PAD. Serta, terus berbenah dengan mencari ikon di Kota Padang.

Dengan adanya ikon di Kota Padang akan banyak turis yang masuk ke Padang.

Bahkan untuk memajukan pariwisata di Kota Padang, Dinas Pariwisata harus melakukan berbagai kegiatan, lomba-lomba dan program yang mendukung pariwisata. Diharapkan, dukungan dari semua pihak , dalam memajukan pariwisata termasuk pengalokasian anggaran. (h/ade)

DPD RI Sosialisasikan 4 Pilar

ANGGOTA DPD RI Leonardy Harmainy memberikan sosialisasi kepada pengurus daerah FKPPI Provinsi Sumatera Barat, Kamis (3/ 8) di Korem 032 Wirabraja Jalan Sudirman. MELATI OKTAWINA

PADANG, HALUAN — Tim sosialisasi empat pilar Majelis Permusyawaratan Rakyat Repbulik Indonesia (MPR RI), menyosialisasikan Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kepada pengurus daerah FKPPI Provinsi Sumatera Barat, Kamis (3/8) di Korem 032 Wirabraja Jalan Sudirman.

“Empat pilar adalah jati diri

bangsa, tempat keberagaman suku bangsa dan semuanya rukun dan damai,” kata Anggota DPD RI Leonardy Harmainy kepada Haluan.

Dikatakan Leonardy, saat ini, empat pilar sudah tidak terlalu diperhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga membuat rasa kebangsaan mulai memudar dan semakin tergerus, terutama

dikalangan generasi muda. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh budaya luar yang tidak disaring oleh generasi muda.

“Pancasila adalah dasar dan ideologi negara yang harus selalu dijaga dan dipertahankan oleh seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga dengan UUD 1945 merupakan konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia,”ucapnya.

Menurut Leonardy, Pancasila tidak sejajar dengan UUD 45, NKRI dan bhinneka tunggal ika, karena merupakan dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. Dalam posisi sebagai dasar dan ideologi negara, Pancasila merupakan pemersatu bangsa dan pandangan hidup, cita-cita bangsa, dasar dan pemikiran yang mendalam.

“Pancasila harus dijadikan sebagai perekat bangsa. Empat pilar harus terus dijaga agar kita

tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan tidak mudah terpecah belah,” katanya.

Selain itu disebutkan Leonardy, sosialisasi empat pilar ini juga harus dilakukan ke sekolahsekolah. Sebab, saat ini pelajar banyak yang belum mengetahui mengenai empat pilar dan kenapa harus dijalankan. Padahal generasi muda atau pelajarlah yang akan menjalankan roda pemerintahan beberapa tahun yang akan datang.

“Padahal dahulunya ada mata pelajaran pendidikan moral pancasila (PMP), setelah itu dihapus. Sekarangkan sudah tidak adalagi mata pelajaran ini. Sebaiknya mata pelajaran ini dikembalikan lagi, sehingga mulai dari tingkatan SD, SMP,dan SMA kembali memahami apa itu empat pilar,”katanya Sementara itu Ketua Pengurus Daerah Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan

Indonesia (FKPPI) Sumatera Barat Syafrizal Ucok mengatakan, tanpa mengacu kepada empat pilar kehidupan berbangsa tidak akan berjalan dengan semestinya. Empat pilar hidup harus dijadikan sebagai landasan baik didalam pemerintahan maupun didalam hidup berbangsa.

“Saat ini masih banyak yang belum menjadikan empat pilar sebagai landasan. Padahal semuanya sudah jelas bahwa sebagai penduduk Indonesia kita harus menyakini dan menjalankan empat pilar tersebut,”kata Syafrizal yang juga kepala DPMP Provinsi Sumatera Barat.

Disebutkan Syafrizal, FKPPI bertekad untuk mempertahankan NKRI berdasarkan pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional.

“Anggota FKPPI harus menjadi manusia yang memiliki kepribadian pancasila, ”katanya. (h/mg-mel)

Pisah Sambut Kepala Madrasah Diwarnai Tangisan PADANG, HALUAN —Deraian air mata mewarnai pisah sambut Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Parak Lawas dan MTsN Koto Tangah yang dilaksanakan secara terpisah di kedua madrasah tersebut, Kamis, (3/ 8). Dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Padang, Drs.H. Japeri, MM, Dengan rasa haru dan sedih sambil terbata-bata Lilis Andrian, MPd kepala yang lama menyampaikan kata perpisahan di hadapan

www.harianhaluan.com

majelis guru dan juga dihadiri sejumlah kepala madrasah, Koordinator Pengawas Madrasah, Syafrullah dan Ketua Komite MTsN Parak Lawas, Mahyuddin Lilis yang didampingi suaminya menuturkan selama 4 tahun dia bertugas di madrasah tersebut telah dibantu dan diingatkan oleh semua pihak dalam memajukan madrasah sehingga kini diminati masyarakat terutama Kecamatan Lubuk Begalung.

Ketua Komite Mahjuddin mengemukakan selama

kepemimpinan Lilis Andrian MTsN Parak Lawas telah maju dan berkembang pesat dan diminati masyarakat.

Kalau dulu, katanya masyarakat bagai memandang madrasah sebelah mata. Malah yang menyedihkan masyarakat baru mau memasukan anaknya kalau tak diterima di SMP. Tapi kini sepertinya berbalik justeru madrasah yang diminati.

Kepala madrasah yang baru Firdaus, SPd dalam sambutannya mengajak semua pihak terutama majelis

guru, pegawai tata usaha dan komite madrasah.

Dia berkeyakinan tanpa sokongan semua pihak, maka tentunya tugas yang dikembangkan kepadanya tak akan berhasil.

Kakankemenag Padang, Drs.H. Japeri, MM meminta agar kepala madrasah mampu memberdayakan semua komponen baik interen dan masyarakat.

Japeri juga memberikan kesempatan kepada guruguru untuk menambah ilmu seperti melanjutkan pen-

didikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Hal serupa juga disampaikan Japeri ketika pisah sambut di MTsN Koto Tangah agar majelis guru selalu meningkatkan kemampuannya dalam upaya peningkatan kualitas anak didik.

Dra.H. Rifdawati, MPd kepala MTsN Koto Tangah yang lama berharap majelis guru dan pegawai tata usaha tetap memberikan pengabdian terbaik kepada madrasah yang kini dipercayakan kepada Lilis Andriani. (h/aye)

KAKANKEMENAG Padang Jeperi diapit Kepala MTsN Parka Lawas yang baru Firdaus (berkumis tebal) dan Lilis Andriani kepala lama usai pisah sambut di madrasah tersebut Kamis (3/8). Foto: ANDRI YUSRAN

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat Harian Umum

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 DZULKAIDAH 1438 H

11 11

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Bahasa Ibu Jadi Pengantar di Sekolah PASBAR, HALUAN — Peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil tidak hanya memerlukan tenaga pengajar yang handal.

Namun, juga dibutuhkan pemahaman terhadap bahasa ibu atau bahasa daerah tersebut.

Hal ini sangat berkaitan erat, karena penggunaan Bahasa Indonesia dalam mengajar menyulitkan peserta didik dalam menerima informasi. Karena dalam keseharian mereka hanya menggunakan monolingual atau satu bahasa yakni bahasa ibu.

Hal tersebut dirasakan oleh salah satu tenaga pengajar lulusan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Eka Diani. Tugasnya sarjana tersebut mengajar di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM3T) di Jorong Taming Tengah Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Pasaman Barat.

“Keterbatasan peserta didik dalam memahami bahasa nasional menyulitkan kita dalam menyampaikan informasi. Hal ini terjadi karena dalam keseharian para siswa hanya menggunakan monolingual atau satu bahasa dalam percakapan sehari-hari atau bahasa ibu.

Di sini adalah bahasa Mandailing,”ucap Eka Diani, kepada haluan baru-baru ini. Ia menambahkan, salah satu kendala dalam mengajar di daerah tertinggal adalah para peserta didik yang memiliki tingkat kreatifitas yang rendah, wawasan yang terbatas.

“Pada awalnya kita kesulitan dalam berkomunikasi dengan peserta didik karena dalam keseharian mereka menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa mandailing,”tandas Eka Diani. Untuk mensiasati hal tersebut, pengajar terkadang memakai bahasa isyarat dalam menyampaikan materi pelajaran. (h/ows)

Sosialisasi Kampung Religi dengan Tadarus Bersama TANAH DATAR, HALUAN — Melanjutkan sosialisasi Kampung Religinya Camat Lima Kaum Afrizal, mengunjungi Sekolah Dasar (SD) 20 Baringin, Rabu (2/8). Dalam kunjungannya, Afrizal menemukan tiga orang siswa yang sudah hafal Al,quran sebanyak 1 Juz.

BACA ALQURAN — Afrizal Camat Lima Kaum, bersama guru dan siswa SD 20 Baringin membaca Alquran, Rabu (2/8). KHAIRUL

Seni Gordang Sembilan Harus Dilestarikan

BUPATI Pasaman Yusuf Lubis saat memainkan gordang sembilan bersama warga Kota Nopan, Rao Utara, baru-baru ini. IST

PASAMAN, HALUAN — Kesenian tradisonal harus terus dilestarikan agar tak tergerus kemajuan zaman.

Salah satu kesenian tradisional yang ada di Pasaman, adalah kesenian tradisional gordang sembilan di Nagari Kota Nopan, Kecamatan Rao Selatan. Karena

itulah Bupati Pasaman, Yusuf Lubis berharap, kesenian tradisional gordang sembilan terus dilestarikan.

“Kesenian ini harus terus dilestarikan keberadaannya, jangan sampai hilang tergerus zaman. Ini adalah warisan leluhur yang harus kita jaga bersama,” kata

Yusuf Lubis.

Dikatakan, kesenian ini memiliki kekhususan karena hanya dapat dimainkan pada acara tertentu dengan skala besar, seperti acara perkawinan, perayaan serta menjamu tamu kehormatan.

“Kesenian ini sakral, dan harus dimainkan penuh penghayatan, karena ada makna dari setiap pukulan gendangnya,” ujar Yusuf Lubis.

Ia pun meminta para walinagari di daerah itu dapat menjadi pioner dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kesenian tradisional ditengah masyarakat.

“Kesenian tradisional merupakan ikon dan aset bagi satu daerah. Oleh sebab itu harus diperhatikan serta di lestarikan karena merupakan

jati diri suatu daerah termasuk di Pasaman,” imbuhnya.

Untuk menjalankan visi dan misi mulia ini tentunya memerlukan sinergitas antara pemerintah kabupaten, camat dan walinagari serta dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, politisi, para civitas akademika serta setiap elemen masyarat lainnya.

“Melestarikan kesenian tradisional dan adat, budaya butuh dukungan semua pihak, tak terkecuali oleh pemerintah saja,” katanya.

Pasaman, kata dia, memiliki beragam kesenian tradisional yang keberadaannya hingga kini masih tetap terjaga dengan baik. Itu, kata dia, tersebar di 37 nagari di daerah itu. Sejumlah suku pun, kata dia, menghuni daerah itu.

“Banyak, ada silat, ran-

dai, ronggeng, lukah gilo, dikia pano, tor-tor, gordang sambilan, serta sederet kesenian lainnya dari beragam suku, ada minang, tapanuli, mandailing, jawa juga batak,” tukasnya.

Keberagaman itu, kata bupati, menjadi perekat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama warga, meski berbeda suku, ras dan agama.

Pihaknya, kata dia, juga sudah menginstruksikan agar setiap walinagari menganggarkan sejumlah dana dari dana desa untuk pelestarian kesenian tradisional itu, mulai dari pakaian seragam, alat kesenian dan lainnya.

“Itu boleh dan kita sudah minta agar masing-masing nagari menganggarkan itu dalam kegiatannya,” ujarnya. (h/yud)

Dari pantauan Haluan dilokasi terlihat antusias siswa dan para guru dalam menyambut kedatangan Camat kesokalah. Kepada Haluan Afrizal mengatakan, kedatanganya, selain mengsosialisasikan kampung religi, ia juga memitoring siswa-siswi yang ada di SD 20 tersebut. Afrizal juga mengatakan, bahwa kunjungannya kali ini sangat istimewa pasalnya ada tiga orang anak yang sudah hafal Al,quran sebanyak 1 Juz. “Saya sangat senang dengan SD 20 Baringin ini, pasalnya siswa-siswinya sudah belajar Al,quran.

Dikesempatan itu, Afrizal Camat Lima Kaum mengapresiasi tiga siswa yang telah hafal Al,quran tersebut. Camat Lima Kaum memberikan reward kepada tiga siswa tersebut dihadapan semua siswa SD 20 Baringin.

“Saya sengaja memberikan hadiah kepada siswa yang hafal Al,quran dihadapan teman-temannya, agar menjadi motifasi siswa-siswi yang lain,” ujarnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberi motifasi dan arahan langsung dari camat kepada seluruh siswa yang ada di Kecamatan Lima Kaum. Selain itu, kujungan ini guna mengukur dan melihat seberapa besar kalangan siswa tau dan pandai dalam membaca Al,quran.

“Sejauh ini siswa-siswi di Kecamatan Lima Kaum, sudah pandai dan pintar dalam melantunkan ayat suci Al,quran,” ujarnya lagi.

Ia juga menjelaskan program yang dijalankan merupakan perpanjangan tangan dari visi misi pemerintah daerah. Selain sesuai visi misi pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang madani dengan dasar adat bersandi syarak, syarak

bersandikan kitabullah, program ini juga merupakan salah satu agenda dari Kecamatan Lima Kaum dalam mewujudkan kampung religi dengan masyarakat yang berprilaku religi. “Saya sangat memimpikan bahwa nantinya masyarakat di Kecamatan Lima Kaum dapat berprilaku dengan religi.

Dengan mengutakmakan nilai-nilai agama dan adat dalam bersikap sehari-hari,” tambah Afrizal lagi.

Hal senada juga diutarakan oleh Ema salah seorang Guru SD 20 Baringin bahwa antara dunia dan akhirat haruslah berimbang. Dengan artian siswasiswi tidak hanya dituntut belajar dengan bidang akademis saja namun juga berlajar tentang surga dan neraka dengan menekuni ilmu agama Islam. “Kami para guru selalu mengajarkan bahwa hidup ini harus seimbang antara duni dan akhirat, juha antara hak dan kewajiban,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pihak sekolah bekerja sama dengan kecamatan, sekarang berusaha mendorong siswa agar belajar lebih giat, baik ilmu pengetahuan alam maupun tentang keagamaan.

“Tidak hanya tentang ilmu pengatahuan kami juga selalu mendorong siswa agar hidupa bersih dan sehat dalam menjalani kehidupan,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Madi siswa kelas V SD 20 Baringin sangat senang dengan kedatang bapak Camat Lima Kaum, kesokalahnya. Pasalnya, pada kesempatan itu, Madi berbincang langsung dengan orang nomor satu di Kecamatan Lima Kaum itu. “Saya sangat senang bisa ngomong langsung dengan bapak camat. Bapak berpesan ke saya agar rajin sekolah dan mengaji supaya menjadi orang sukses,” ujar Madi. (h/mg-rul)

SANGGAR SENI MINANG JAYA

Pertahankan Seni Tradisi AGAM, HALUAN — Di Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, tidak banyak sanggar kesenian tradisional. Kalau pun ada boleh dibilang dengan jari, seperti disampaikan pemerhati kesenian tradisional Djalius Djalin St. Marajo, baru-baru ini, di Sitanang.

Menurutnya, beruntung Kecamatan Ampek Nagari, karena memiliki sebuah sanggar kesenian tradisi, yang begitu gigih mempertahankan dan mengembangkan kesenian tradisi. Sanggar dimaksud adalah Minang Jaya.

Minang Jaya, yang bermarkas di Jorong Gantiang, Nagari Sitanang, Kecamatan Ampek Nagari,merupakan satu-satunya sanggar Kesenian tradisi yang lengkap.

Sanggar tersebut memiliki randai, silat, tari piriang tradisi dan modifikasi, saluang, pupuik serunai, tari gelombang tradisi, talempong pacik, dan tambua tansa.

Sanggar pimpinan Erizal Koto itu mengedepankan pendidikan moral dan etika sesuai dengan ajaran adat Minang. Para anggotanya dididik untuk mengenal dan menerapkan ajaran Adat Minang dalam pergaulan.

Seperti menerapkan “kato nan ampek.”

“Para anggota sanggar wajib menerap tata krama pergaulan,sesuai dengan ajaran Adat Minang. Etika sesuai dengan tuntunan kato nan ampek, seperti kato mendaki, kato mandata, www.harianhaluan.com

kato Manurung,d an kato malereang mesti diketeahui dan diterapkana para anggota sanggar dalam pergaulan,” ujar Erizal.

Sedangkan pelatih I, Syahrizul, yang akrab disapa Don menyebutkan, dalam pergaulan juga diberlakukan sesuai dengan tuntunan ajaran adat : nan tuo dihormati, nan ketek disayangi, samo gadang lawan baiyo. Para anggota sanggar bukan hanya mempelajari aneka Kesenian tradisi Minang, tetapi juga dididik agar menjadi Anak Minang, yang beradat, sesuai ajaran adat yang basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

“Mereka bukan hanya meramaikan gelanggang latihan, tetapi juga dituntut untuk meramaikan rumah ibadah. Gelanggang dan rumah ibadah merupakan rumahnya anggota sanggar,” ujar Syahrizul, yang juga Ketua Pengurus Masjid Gantiang itu.

Dikatakan, anggota sanggar tidak dibenarkan melakukan perbuatan kurang terpuji, seperti mabuk-mabukan, mengonsumsi narkoba, dan perbuatan melawan hukum lainnya.

“Salah satu tujuan mendirikan sanggar kesenian tradisi ini adalah untuk mendidik para generasi muda untuk berperilaku seperti tuntunan adat dan agama.

Dengan demikian, mereka terhindar dari perbuatan yang dilarang adat dan agama,” ujar salah seorang Ca-

MINANG Jaya dalam salah satu penampilan randai. IST

lon Wali Nagari Sitanang itu.

Walau baru berusia seumur jagung, Minang Jaya telah mampu mengukir prestasi membanggakan. Prestasi dimaksud adalah Juara II Festival Randai Tingkat Kabupaten Agam tahun 2016.

“Kami membawakan cerita Rajo Gombang Patuanan. Ternyata penampilan kami dalam festival tidak mengecewakan, tampil sebagai juara II dari 16 peserta,” ujarnya pula.

Wali nagari Sitanang, Zulpendi, ketika ditemui mengaku bangga dengan keberadaan Sanggar Kesenian Tradisi Minang Jaya.

Bahkan ia menyebut, Minang Jaya satu-satunya sanggar Kesenian tradisi yang aktif, dan mampu mengharumkan nama Kecamatan Ampek.

“Kalau sanggar kesenian tradisi saja masih ada yang lain, tetapi tidak selengkap Redaktur: Atviarni

Minang Jaya,” ujarnya.

Yang membanggakan lagi, menurutnya, Sanggar Minang Jaya sudah melayat ke daerah tetangga, Sumatera Utara. Sedangkan di Ampek Nagari sendiri, setiap pekan sanggar tersebut diundang untuk memeriahkan alek anak nagari, seperti alek nikah kawin, dan keramaian nagari lainnya.

Perhatian pemerintah nagari terhadap sanggar tersebut, menurut Erizal Koto dan Syahrizul cukup bagus.

Pemerintah nagari telah membantu pengadaan peralatan Kesenian, dan pakaian seragam sanggar.

Ke depan, baik Erizal, maupun Syarizul berharap Pemkab Agam lebih memperhatikan pembinaan sanggar kesenian tradisi, sehingga mampu bersaing dengan Kesenian jenis lainnya, misalnya orgen tunggal. (h/rel) Layouter: Syamsul Hidayat

12

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

DI PAYAKUMBUH

Trotoar untuk Menggelar Dagangan PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemko Payakumbuh, sepertinya masih abai dengan ruang publik yang kian berkurang, utamanya trotoar di jalan A.Yani di kota ini. Pasalnya, sebagian pengunjung pasar tidak dapat lagi memanfaatkan trotoar untuk berjalan kaki karena dimanfaatkan pedagang untuk menggelar dagangan mereka di sejumlah titik.

Pantauan Haluan ke lokasi Kamis kemarin, trotoar dimanfaatkan pedagang mulai dari simpang empat Bopet Sianok sebelah kanan arah ke jembatan Ratapan Ibu. Di trotoar tersebut terlihat berbagai jenis dagangan seperti kaset, alsintan, bengkel sepeda motor, penjual mebel dan

penjual sepeda anak anak.

Udah jelas trotoar digunakan untuk fasilitas umum, namun instansi terkait tetap membiarkan saja hal seperti itu berlangsung setiap hari. OPD Penegak Perda Kota Payakumbuh, juga belum kelihatan untuk menertibkan para pedagang yang memakai trotoar

tersebut untuk menggelar dagangan mereka, sehingga menghambat pejalan kaki untuk lewat.

Lagipula di jalan A.Yani selepas Simpang Empat itu, jalan menyempit akibat dimanfaatkan parkir mobil. Hanya menyisakan setengah dari lebar badan jalan, sedangkan trotoar dimanfaatkan pula oleh pedagang, sehingga pejalan kaki rawan kecelakaan, kerana harus berjalan turun dari trotoar.

Ketika Haluan mengkonfirmasikan hal tersebut, ke Sekdako Payakumbuh, Benni Warlis di Bukik Sibaluik, Rabu (2/8), Sekdako didampingi Mediar Indra, berjanji untuk turun

langsung ke lokasi. “Saya akan meninjau terlebih dahulu ke jalan A.Yani,”sebut Sekdako Benni Warlis dan langsung pergi diiringi oleh Mediar Indra.

Namun ketika Haluan melintas di jalan A.Yani Kamis kemarin, belum ada terlihat yang berubah, sebagian trotoar masih dimanfaatkan pedagang untuk menggelar dagangan mereka. Belum jelas benar apakah Sekdako menemukan trotoar yang dimanfaatkan para pedagang tersebut.

Sebelumnya anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat, Supardi yang diminta pendapatnya di Payakumbuh, beberapa hari

yang lalu, sekaitan dengan trotoar tersebut, mengatakan, seharusnya Satpol PP tidak perlu menunggu perintah, kalau terjadi penyalahgunaan trotoar oleh pedagang untuk menggelar barang dagangan mereka , perlu segera ditertibkan.

“Jika bekerja untuk kepentingan ketertiban pasar supaya pengunjung pasar lebih nyaman, saya rasa tidak perlu untuk menunggu perintah terlebih dahulu, sebab hal itu sudah merupakan tugas penegak Perda dalam menertibkan para pedagang yang menyalahgunakan trotoar, “ulas Supardi. (h/zkf)

Pasa Harau Alt Culture Diluncurkan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meluncurkan kegiatan Pasa Harau Alt Culture, di Pandopo rumah dinas bupati, Labuah Basilang, Kota Payakumbuh, Kamis (3/8). Peluncuran kegiatan tersebut, disaksikan pimpinan DPRD Limapuluh Kota, Sastri Andiko Dt Putiah, Plt Sekda Muhammad Yunus, Kepala Bidang Pariwisata Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Nengsih, beserta puluhan panitia Pasa Harau Alt Culture.

Bupati Irfendi Arbi, dalam kesempatan itu menyebut, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik seperti kegiatan yang pernah dihelat tahun lalu.”Iven ini merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka mengupayakan Lembah Harau menjadi Objek Wisata yang mendunia. Untuk itu saya ucapkan terimakasih kepada pinitia dan komunitas Pasa Harau, agar lebih meriah dari tahun sebelumnya,”ujarnya.

Dikatakan Irfendi, target kedepan bagaimana kegiatan ini bisa menjadi agenda wisata nasional, “Kalau perlu untuk tahun depan kita undang Menteri Pariwisata guna mensukseskan kegiatan ini. Harapan kita seluruh masyarakat Luak nan Bungsu ini mendukung kegiatan ini,”ujar Irfendi penuh harap.

Pada kegiatan yang digagas komunitas Harau ini, turis man-

LOUNCHING Pasa Harau untuk memajukan objek wisata di Kabupaten Limapuluh Kota, berlangsung di rumah dinas bupati, Labuah basilang Payakumbuh. ZUL

canegara dan turis lokal akan menyaksikan berbagai macam seni tradisi Minangkabau.” Hal Ini merupakan salah satu program untuk mengembangkan potensi wisata Lembah Harau. Sehingga mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat

Limapuluh Kota,” ungkapnya.

Sementara itu, Panitia Pasa Harau, Ijob Goblin yakin, kegiatan Pasa Harau ini diprediksi akan menjadi ivent terbesar di Kabupaten Limapuluh Kota. “Saat ini, Pasa Harau telah menjadi 30 iven terbesar di Indonesia,”sebutnya.

Dalam kegiatan ini, pengun-

jung Pasa Harau bakal merasakan dahsyatnya berkampung halaman di Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota. Ditawarkan kepada pengunjung selama tiga hari dua malam. Kepada pengunjung bakal disuguhkan berbagai rangkaian acara dan makanan terbaik di Lembah Harau.

Diantaranya, kegiatan yang digelar merupakan, pacu jawi, pacu itiak, pacu cakau baluik dan buru babi khas masyarakat Minang. Selain itu pengunjung nantinya juga bakal menjadi bagian dari permainan rakyat minang.

Sedangkan bagi penikmat musik, juga bakal diadakan pang-

gung haraukuistik yang akan menaghadirkan grup-grup temporer. Begitu juga dengan pengunjung penyuka alam, panitia juga bakal menggelar kegiatan trecking, panjat tebing dan tour keliling Lembah Harau. Perhelatan Pasa Harau dilangsungkan 25-27 Agustus mendatang. (h/zkf)

Pemko Payakumbuh Larang Sapi Betina Produktif Disemblih PAYAKUMBUH, HALUAN — Masyarakat Kota Payakumbuh, harus mengerti, sapi dan kerbau betina produktif tidak boleh dipotong untuk hewan qurban. Ternak tersebut, akan bernilai ekonomis kalau dipelihara dan dikembangbiakkan. Para pedagang ternak juga diingatkan agar jangan sampai membeli ternak betina yang masih produktif untuk dipotong.

UU No. 18/2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, sebagaimana diubah dengan UU No. 41/2014, pasal 18, ayat (4) dan (5) mengamanatkan, setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif dan ternak ruminansia besar produktif seperti sapi dan kerbau.

“Hal itu perlu disosialisaikan

www.harianhaluan.com

kepada masyarakat pemilik sapi dan kerbau, khususnya menghadapi Hari Raya Qurban, serta menjamin kelangsungan dan ketersediaan ternak pada masa yang akan datang,” sebut Kepala Dinas Kominfo, Elvi Jaya, sekaitan dengan Edaran Walikota Payakumbuh nomor 523/1954/Diperta-Pyk/2017 tentang pelarangan pemotongan hewan betina , di kantornya, Kamis (3/8) Dikatakannya, pelarangan ini dikecualikan untuk kegiatan penelitian, pengendalian dan penanggulangan penyakit, ketentuan agama, adat istiadat, dan untuk pengakhiran penderitaan hewan.

“Ketentuan larangan tersebut juga tidak berlaku kepada Ruminansia Betina berumur lebih dari delapan

SAPI betina produktif di Kota Payakumbuh, dilarang disemblih untuk dijadikan hewan qurban.

tahun atau sudah beranak lebih dari lima kali, tidak produktif menurut dokter hewan, dan lain-

lain,” ulas Elvi Jaya.

Karena Payakumbuh merupakan salah satu kabupaten dan

kota di Sumatera Barat sebagai lokasi percontohan program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus Siwab). Bagi pelaku pemotongan ternak betina ruminansia besar, diancam sanksi penjara atau denda hingga jutaan rupiah, sesuai dengan UU No. 14 tahun 2014.

“Upaya itu, merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama Dirjen Peternakan dan Keswan Kementan RI dengan Polri. Melalui sanksi hukum yang tegas, diharapkan masyarakat petani atau peternak sapi dan kerbau tidak lagi mau memotong betina produktif, agar t arget untuk percepatan penambahan populasi ternak besar dapat tercapai demi mendukung swasembada daging,”ucapnya.

Pemerintah Kota Payakumbuh,

Redaktur: Arda Sani

bersama MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kota Payakumbuh, melalui edaran bersamanya menghimbau masyarakat daerah ini, bahwa hewan qurban yang akan disembelih harus sehat dan tidak hewan betina yang produktif/ bunting, t utur Elfi jaya menambahkan.

“Jika ditemukan hewan yang dicurigai sakit, supaya melapor kepada Petugas Kesehatan Hewan di UPTD Puskeswan Payakumbuh, Jalan Panglima Polim, Kelurahan Koto Panjang Payobasung, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Kita harapkan Edaran Walikota dan Edaran Bersama Walikota dan MUI ini dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat,” sebutnya..(h/zkf)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

13

KK Miskin Dibantu Perbaikan Rumah AGAM, HALUAN — Sebanyak dua Kepala Keluarga tidak mampu di Kecamatan Tanjung Mutiara menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan ini berasal dari dana surplus Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Lingkar

Sapi Produktif Jangan Dijual BUKITTINGGI, HALUAN — Demi suksesnya program nasional dalam Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (Upsus-Siwab) para peternak diharapkan tidak lagi menjual sapi dan kerbau betina yang masih produktif, sehingga swasembada pangan yang berorientasi pada protein hewani dapat terwujud, yang pada akhirnya tercapai swasembada daging di Kota Bukittinggi.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Perikanan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Ahmad Fauzi.

Menurutnya, intansinya terus mengoptimalkan upaya khusus untuk percepatan peningkatan populasi sapi potong dan kerbau, melalui program nasional UpsusSiwab di tiga Kecamatan, dengan cara Inseminasi Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (INKA) pada sapi indukan yang telah diseleksi.

“Hingga semester pertama ini, dari target bunting 55 ekor sudah mencapai 75 persen, pemeriksaan kebuntingan dilakukan setelah satu bulan diberikan pada ternak sapi potong, dan dalam upaya khusus sapi indukan sapi wajib bunting ini. Seluruh kebutuhan difasilitasi pemerintah atau diberikan secara gratis pada ternak sapi masyarakat,” kata Ahmad Fauzi kepada Haluan, Selasa (1/8).

Ia menambahkan, secara nasional target inseminasi buatan tahun 2017 sebanyak 4 juta ekor dan target bunting 3 juta ekor. Di Sumbar target inseminasi buatan 10.132 ekor dan target bunting 6.890 ekor. Sementara inseminasi buatan di Bukittinggi mencapai 97 ekor dan target bunting 55 ekor.

Ia melanjutkan, untuk kelancaran program Upsus Siwab ini sambung Ahmad Fauzi, instansinya melibatkan dokter hewan di Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan (UPT Puskeswan), Dengan personil yang ada dilakukan pemeriksaan terhadap ternak masyarakat, dengan sistem door to door atau dari kandang ke kandang, petugas mencek kondisi apakah ternak itu masih sehat status reproduksinya atau tidak.

“Bagi ternak masyarakat yang status produksinya masuk kategori tidak baik, akan dilakukan pengobatan, sementara bagi kondisi ternak yang baik menunggu masa birahi akan diberikan inseminasi buatan dengan istilah kawin suntik,” ulasnya.

Proses pemberian inseminasi buatan itu, sebelumnya juga telah ditindaklanjuti dengan surat edaran Wali Kota Bukittinggi yang diberikan pada seluruh peternak, karena ini merupakan program pemerintah pusat yang wajib disukseskan.(h/ril)

Penyerahan simbolis bantuan rumah tidak layak huni bagi keluarga Syahrul Gunawan dan Herlenawati, dilakukan oleh Bupati Agam yang diwakili Staf Ahli Bupati, Mulyadi, Kamis (3/8).

Dalam kesempatan itu, bupati mengucapkan selamat kepada masyarakat yang medapatkan bantuan.

Ia sangat apresiasi kepada anggota kelompok SPP yang berhasil membawa dana kelompok SPP nya surplus setiap tahun.

Dikatakannya, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tanjung Mutiara sangat inovatif, pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi bagi para anggota SPP ini.

Semoga ke depannya kelompok SPP di Tanjung Mutiara.

Mudah-mudahan kedepan banyak lagi terobosan yang dilakukan oleh SPP Tanjung

REHAB RUMAH — Bupati Agam yang diwakili Staf Ahli Bupati Mulyadi didampingi Kepala DPM Agam Rahmad Lasmono dan Camat Tj. Mutiara Edo Pratama saat menyerahkan bantuan sebesar Rp15 Juta untuk rehab rumah tidak layak huni. RAHMAT HID AYAT

TMMN di Koto Rantang Resmi Ditutup

DANREM 032 Wirabraja Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari menuju lapangan upacara penutupan Program Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN)ke-99 di Koto Rantang Kecamatan Palupuh. KASRA

ILUSTRASI

www.harianhaluan.com

AGAM, HALUAN — Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari menutup Program Tentara Manunggal Membangun Nagari (TMMN)ke-99 di Koto Rantang Kecamatan Palupuh, Rabu(2/7).

TMMN tersebut dimulai 4 Juli 2017 lalu dengan kegiatan utama membuka jalan baru sepanjang 5,7 kilometer menghubungkan jorong Sitingkai nagari Koto Rantang Palupuh

dengan jorong Paraman nagari Sipinang kecamatan Palembayan, selain itu juga dilakukan pengecoran jalan di Jorong Sitingkai sepanjang 1 kilometer dan kegitan non fisik lainya.

Kegiatan ini melibatkan 134 personel TNI, 10 personel Polri, 30 orang aparatur sipil negara dan 75 orang masyarakat.

Danrem 032/Wirabraja Brigjen TNI Bakti Agus Fadjari dalam upacara penutupan me-

ngatakan, tujuan kegiatan TNI masuk Nagari untuk menjalin rasa kebersamaan dengan masyarakat dalam rangka membangun sinergisitas guna membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

“Terimakasih kepada semua pihak yang telah memantu secara moril dan materil sehingga kegiatan ini terselenggara dengan aman dan lancar”kata Danrem.

Sementara itu Tokoh Masyarakat Palupuh Dt. Maleka Nan Tinggi menyampaikan terima kasih dan rasa syukur atas terselenggaranya program ini.

“Kita bersyukur dengan adanya pembukaan akses jalan baru yang dibuat TNI, keberadaan jalan ini akan membuat masyarakat akan lebih mudah beraktifitas terutama membawa hasil pertanian ke pasar”sebut Dt Maleka Nan Tinggi.

Upacara penutupan TMMN dihadiri Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria, Dandim 0304 Agam Letkol Kav Salim Kurniawan Dewantara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumbar, Syafrizal, Dandim se-Sumbar, Koramil se- Agam, Kepala OPD terkait, Camat se-Agam dan tokoh masyarakat. (h/ks)

Mutiara “ Kita doakan SPP Tanjung Mutiara semakin baik lagi, dan semakin eksis Kita sangat mengapresiasi Untung SPP tidak hanya digunakan untuk tambah modal, melainkan juga digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Camat Tanjung Mutiara Edo Pratama, saat acara mengatakan, semua berkat tekad dan komitmen dari para anggota kelompok SPP, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. besaran bantuan masing-masing penerima Rp15 juta. “ Bantuan rumah tidak layak huni ini merupakan program sejak tahun 2014 bagi masyarakat kurang mampu.

Semoga pada masa mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya. (h/yat)

Setiap Objek Wisata Miliki Pokdarwis AGAM, HALUwisata sudah meAN — Anggota miliki pokdarwis.

DPRD Agam dari Tetapi belum seFraksi Golongan cara kesuluruhan.

Karya Anton me“ Kalau seluruh ndukung penuh objek wisata mesetiap objek wimiliki Kelompok sata nantinya meseperti ini tentumiliki kelompok nya akan jauh lesadar wisata (Pobih baik, kita kdarwis). Sebab dengan dinas terANTON tidak mungkin kait akan mensemunya dibebacoba mendorong nkan kepada pemerintah, hal tersebut,” jelasnya. keterlibatan masyarakat juga Dikatakanya, baru-baru ini sangat penting dalam men- juga dilakukan pengukuhan dorong sektor pariwisata.

Kelompok Sadar Wisata Pok“ Kelompok sadar wisata darwis Ranah Balingka yang ini merupakan sebuah wa- dikukukan oleh kepala dinas dah yang berasal dari l ma- Pariwisata di aula Kantor syarakat, yang anggotanya Camat IV Koto. Ini tentunya berasal dari masyarakat yang merupakan langkah yang ada d ilingkungan objek cukup bagus untuk kedepan. wisata tersebut, mereka cinKepala Dinas Pariwisata ta dan memiliki kepedulian Pemuda dan Olahraga Agam, terhadap pariwisata,” Kata Hadi Suryadi mengatakan, piAnton, Kamis. haknya akan mendorong seluDikatakannya, kelom- ruh objek wisata di Agam mempok kelompok masyarakat bentuk Pokdarwis. Keberadaan ini akan memberikan dam- pokdarwis pada setiap tempat pak bagi objek wisata itu, wisata dinilai sangat bermanfaat mulai dari menjaga mem- bagi objek wisata tersebut. promosikan dan lainnya. “ Ia menjelaskan, saat ibu di Mereka berperan sebagai Kabupaten Agam ada lebih pengerak dan bisa men- kurang 118 objek wisata. Promodorong untuk tumbuh kem- si serta mengembangkan pobangnya kepariwisataan un- tensi di objek wisata itu tentu tuk memajukan daerah mela- membutuhkan banyak pihak lui pariwisata,” ungkapnya salah satunya anak nagari. PokMenurut Anton, dari data darwis memiliki anggota sekitar dinas terkait sejumlah objek 15 sampai 30 orang. (h/yat)

Redaktur: Atviarni

Layouter: Syamsul Hidayat

14

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

PENDIDIKAN PADANG PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

Bantuan Dana Musala Terus Mengalir PADANG PARIAMAN, HALUAN — Pembangunan musala SMAN 1 Sungai Limau berhasil menggalang dana dari donatur dan alumni sebesar Rp108 juta lebih. Meski pengalangan dana dilakukan awal Hari Raya Idul Fitri, namun hingga kini bantuan untuk pembangunan tersebut terus mengalir.

Kepala SMAN 1 Sungai Limau, Zulkaham, Kamis (3/8) di ruang kerjanya yang didampingi salah seoranag anggota komite sekolah tersebut, Maifrizal Razali mengaku, hingga kemarin masih mengalir bantuan untuk pembangunan musala sebesar Rp500 ribu dari alumni yang berdomisili di Pekanbaru, Riau. “Kami yakin, bantuan ini akan terus mengalir dari para alumni,” jelas Zulkaham.

Pada kesempatan itu, Zulkaham menyampaikan rasa terimakasih terhadap para donatur dan alumni yang sangat peduli untuk kemajuan pendidikan di SMAN 1 Sungai Limau. Keberadaan sebuah musala yang presentatif di lingkungan sekolah sangat mendukung sekali dalam menciptakan siswa yang berkarakter.

Untuk itu, Zulkaham mengajak para alumni, orangtua murid dan masyarakat untuk sama-sama mendukung kemajuan pendidikan di sekolah tersebut. “Karena pendidikan di suatu sekolah tidak akan maju tanpa dukungan dari masyarakat dan orangtua murid,” katanya.

Diakuai Zulkaham, pembangunan musala tersebut telah lama dipersiapkan oleh panitia pembangunan bersama komite dan majelis guru. Saat ini, musala yang dibangun tersebut telah menelan dana lebih kurang Rp300 juta.

Musala yang dibangun tersebut berukuran 17x17 meter, yang terletak di kompleks sekolah setempat. (h/ded)

ILUSTRASI

Kadisdikbud: Pelajar Diminta Lebih Rajin Belajar PADANG PARIAMAN, HALUAN — Melihat langsung disiplin yang diterapkan sekolah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Pariaman, Rahmang menjadi inspektur upacara (Irup). Terlihat, Senin (31/7) kemarin Rahmang tampil sebagai Irup di SMPN 2 Sungai Limau dan nantinya akan bergilir ke setiap sekolah.

Dalam kesepatan itu, Rahmang mengingatkan para pelajar di sekolah agar lebih rajin dalam belajar. Di samping mentaati aturan-aturan yang berlaku di sekolah, juga mentaati di tengah masyarakat. “Di samping giat belajar, disiplin dalam belajar merupakan yang utama,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Rahmang mengingatkan kepada pelajar SMPN 2 Sungai Limau harus mampu bersaing, baik dari segi akademik maupun non akademik. Misalnya, dalam mengikuti ajang lomba dan pertandingan.

Di sela-sela upacara bendera, Kadisdikbud Rahmang juga sempat bertanya jawab tentang beberapa materi pendidikan dengan pelajar, antara lain program pendidikan matematika, IPA dan ilmu agama. Bagi pelajar yang bisa menjawab dengan betul tentang pertanyaan yang dilemparkan dari Kadisdikbud, diberi hadiah berupa uang tunai.

Pada kesempatan itu, Rahmang juga sempat menyerahkan bantuan berupa 75 pasang sepatu dari alumni kepada pelajar kelas VII yang berasal dari keluarga kurang mampu. “Bantuan sepatu ini berasal seorang alumni yang kini pemilik Toko Sepatu Paibo, Jakarta, dan usaha Rumah Makan Paibo, Sungai Limau,” akui Rahmang. (h/ded)

FOTO BERSAMA — Bupati Ali Mukhni foto bersama dengan wakil rektor I, II, dan ketua beserta anggota Senat Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, setelah memaparkan kawasan Tarok City, Selasa kemarin. BUSTAN UL ARIFIN

BUPATI PRESENTASI TAROK CITY

UIN Imam Bonjol Tertarik untuk Bergabung PADANG PARIAMAN, HALUAN — Bupati Ali Mukhni menawarkan lahan di kawasan Tarok City kepada lembaga pendidikan tinggi terus berlanjut.

Hari Selasa (1/8) di depan wakil rektor I, II, ketua beserta anggota Senat Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (dahulu IAIN Imam Bonjol Padang), orang nomor satu di Padang Pariaman itu mempresentasikan perkembangan terakhir Tarok City di aula pertemuan Pascasarjana UIN IB Padang.

Presentasi di depan civitas akademik UIN IB Padang itu merupakan lanjutan dari perbincangan pendahuluan Ali Mukhni dengan Rektor UIN IB, Dr Eka Putra Wirman, MAg, Kemenpan RB, Asman Abnur dan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno beberapa bulan sebelumnya.

Dihadapan anggota Senat UIN IB Padang, Ali Mukhni memaparkan, kawasan Tarok City merupakan tanah negara seluas 697 ha yang peruntukkan dan pemanfaatannya diserahkan kepada Bupati Pa-

dang Pariaman sesuai dengan RTRW. Hal ini didasari oleh Surat Keputusan Kepala BPN No.25-V,B-2003, tanggal 3 September 2013.

Untuk itu, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah daerah menjadikan lahan ini sebagai kawasan pendidikan terpadu yang diberi nama Tarok City.

“Di lokasi ini telah dibuka jalan masuk selebar 70 meter dan juga telah ditetapkan zonasi peruntukan sesuai MoU dengan berbagai pihak,” jelas penerima penghargaan Satya

Pembangunan ini.

Kata Ali Mukhni, beberapa pendidikan tinggi di Sumbar sudah terlebih dahulu menyatakan keinginannya bergabung di Tarok City, seperti UNP, Politeknik Negeri Padang, ISI Padang Panjang plus diklat milik LAN dan Lemsaneg.

“Kepada UNP kami tawarkan 150 ha, ISI Padang Panjang 40 ha, Politeknik Negeri Padang 50 ha, LAN 40 ha dan Lemsaneg 40 ha. Semuanya gratis, bahkan sertifikatnya juga gratis. Kepada UIN kami tawarkan 40 ha. Jika tidak cukup, bisa kita tambah sesuai dengan kebutuhannya,” kata Bupati Ali Mukhni yang meraih WTP empat kali berturut-turut itu.

Tidak lupa, Bupati Ali Mukhni mengajak rektor beserta anggota senat untuk mengunjungi Padang Pariaman dan melihat lokasi Tarok City, setelah ditandatanganinya MoU nanti.

Sementara itu, Wakil Rektor I, Dr Ikhwan, SH, MAg, menyambut gembira tawaran

Bupati Padang Pariaman yang didampingi kepala bapelitbangda dan kabag humas itu.

Dalam sambutannya, Ikhwan menyatakan kekagumannya pada Bupati Padang Pariaman dua periode itu, dengan pemikiran yang jauh ke depan melampui zamannya.

“Kami mengundang bapak bupati ke UIN Imam Bonjol untuk mendengarkan visinya tentang pembangunan pendidikan di Padang Pariaman, terkait dengan pemberitaan Tarok City yang mendunia,” jelas Ikhwan diamini oleh ketua senat.

Dari pemaparan bupati, katanya, dapat dilihat visi yang kuat dari seorang kepala daerah terhadap pendidikan di daerahnya. Ikhwan juga menceritakan rencana pengembangan UIN IB Padang yang mengalami kendala lahan.

Sebenarnya, Islamic Development Bank (IDB) berkomitmen membantu UIN IB mengembangkan UIN. Beberapa

Ruang Kepsek dan Majelis SMPN HARI KEMERDEKAAN RI 1 Patamuan Diperlebar UPTD Pendidikan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Patamuan melakukan pembenahan terhadap ruangan majelis guru dan ruangan kepala sekolah (Kepsek).

Hal ini dilakukan untuk memberikan ketenangan istirahat terhadap guru, setelah dan akan mengajar pelajar. Biasanya, ruangan guru dan kepala sekolah masih dilakukan penyekatan, serta terlalu sempit. Jadi dengan demikian, tentu bagi seorang butuh ruangan istirahat setelah mengajar.

“Biasanya ruangan untuk majelis guru terlalu kecil dan sempit, dengan kondisi itu tentu kurang nyaman untuk istirahat setelah mengajar. Kalau sudah diperbaiki dan dipelebar, tentu akan memberikan kenyamanan bagi guru untuk menghafal dan sebagainya untuk bahan ajar kepada pelajar,” ujar Kepala SMPN 1 Patamuan,

Alizar kepada Haluan, dang Pariaman.

Senin kemarin di se“Dengan ini, tentu la-sela melihat para kami akan memberipekerja di sekolah itu. kan yang terbaik unDia menjelastuk sekolah dan mekan, renovasi untuk ningkatkan mutu sepembenahan ruangkolah, agar bisa sejajar an majelis guru dan dengan sekolah yang ruangan kepala seada di daerah ini,” kolah adalah bantekadnya. tuan dari DAK 2017.

Dan untuk itu, lanALIZAR Selain itu, pihak sejutnya, kepada semua kolah membuat pinmajelis guru kalau rutu ruangan alua dengan rolling. angan baru telah ditempati, agar “Kami juga menyelesaikan jangan terlena dan terus berbangunan labor IPA yang ter- semangat untuk mengajar anakbengkalai. Labor tersebut adalah anak untuk bisa meraih prestasi, bantuan dari bansos tahun 2012 karena kalau ada perlombaan dan sekarang ruangan labor itu bidang atau lain sebagainya, anak sudah selesai,” ujar Alizar. kita harus bisa berhasil.

Untuk itu, katanya, dia ber“Untuk mencapai prestasi sama majelis guru akan mem- tersebut, tentu semenjak sekaberikan yang terbaik untuk seko- rang anak-anak harus dididik lah dan para pelajar di sini, dengan serius, kalau anak-anak karena ingin mengangkat mutu kita mendapatkan prestasi tentu sekolah ini agar bisa sejajar ini juga menjadi kebanggaan dengan SMPN yang ada di Pa- bersama,” ulas Alizar. (h/bus)

SMAN 2 SUNGAI LIMAU

Pelajar Galang Dana untuk Palestina

TERLIHAT Kepala SMAN 2 Sungai Limau, Syaiful Hendra sedang memonitor para pelajar yang menggalang dana untuk Palestina.

DEDI SALIM

www.harianhaluan.com

waktu yang lalu, IDB berkunjung ke Kampus II Lubuk Lintah dan Kampus III Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol (IAIN IB) Padang, di Sungai Bangek, Koto Tangah, Kota Padang.

“Inti dari komitmen IDB adalah persetujuan IDB untuk menyalurkan bantuannya ke IAIN IB Padang sebagai bentuk pengembangan fisik dan pembangunan kampus di atas tanah seluas 63 hektare di Sungai Bangek,” ujarnya.

Menyikapi paparan Bupati Padang Pariaman, Ikhwan dan beberapa anggota senat lainnya menilai kawasan Tarok City ini sangat perspektif dan pihak UIN tertarik untuk menyambut tawaran Bupati Padang Pariaman dan meminta dilebihkan dari tawaran bupati. Tanpa pikir panjang, Bupati Ali Mukhni menyambut dengan mengatakan, untuk UIN diberikan lebih dari 70 ha yang disambut teriakan “Alhamdulillah” dari semua yang hadir. (h/bus)

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Bentuk solidaritas terhadap sesama muslim, para pelajar SMAN 2 Sungai Limau galang dana bantuan untuk Palestina.

Penggalangan dana yang langsung diawasi Kepala SMAN 2 Sungai Limau tersebut, dilakukan d engan mengumpulkan dana dari para pengendara yang melintas di jalan raya lintas Pariaman-Lubuk Basung oleh para pelajar yang dikoordinir oleh osis.

Menurut Kepala SMAN

2 Sungai Limau, Syaiful Hendra, Kamis (3/8), penggalangan dana tersebut dimulai sejak Senin (29/7) dan masih berlangsung hingga sekarang. “Munculnya aksi penggalangan dana yang dilakukan pelajar bersama osis ini merupakan gagasan dari siswa yang tergabung dalam osis,” diakui Syaiful Hendra.

Adanya gagasan dari pelajar tersebut, lanjut Syaiful, dikoordinasikan dengan pemerintah nagari setempat dan pihak kepolisian. “Al-

hamdulillah, banyak pihakpihak lain yang mendukung,” katanya.

Menurut Syaiful Hendra, bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi membantu warga Pelestina, dapat disalurkan melalui rekening No. 101.000.5557 Bank Syariah Mandiri Cabang Pariaman.

Syaiful Hendra menyebutkan, aksi penggalangan dana untuk Palestina itu juga dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa kepedulian dari kepada pelajar terhadap sesama umat. (h/ded)

Patamuan Gelar Lomba PADANG PARIAMAN, HALUAN — Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Kecamatan Patamuan melakukan berbagai acara dan kegiatan tersebut akan dipusatkan di halaman Kantor Camat Patamuan.

“Kita di Kecamatan Pata- SYAMSUL BAHRI muan ini tetap mengadakan berbagai acara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada tanggal 17 Agustus mendatang.

Acara tersebut akan dimulai pada 14 Agustus,” ujar Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Patamuan, Syamsul Bahri kepada Haluan, Kamis (3/8) di Patamuan.

Dia m enjelaskan, untuk a cara gerak jalan jantung sehat akan diikuti oleh semua elemen, serta murid-murid sekolah d asar, sekolah menengah pertama dan atas. Dan juga gebyar Taman Kanakkanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengikuti senam usia dini. Kemudian lomba mewarnai serta pawai alegoris yang dikuti oleh SMA, SMP, SD, dengan jarak sekitar 2,5 kilometer dan pawai akan dilakukan penilaiannya.

“Pada tanggal 14 Agustus itu akan dimulai gebyar anak TK dan PAUD, pada tanggal 15 gerak jalan jantung sehat dan tanggal 16 gladiresik. Sedangkan pada tanggal 17 Agustus akan dilakukan pawai alegoris,” ujar Syamsul Bahri.

Untuk itu, katanya, ia meminta kepada semua masyarakat agar bisa ikut serta dalam memeriahkan acara tersebut. “Kepada orangtua murid SD, SMP dan SMA agar memberikan semangat kepada anakanaknya untuk mengikuti acara ini, karena kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa kebangsaan kepada anak-anak didik dari sekarang,” pintanya.

Dan lagi, katanya, kepada semua sekolah yang ada di dalam kecamatan ini agar diikuti semua anak-anak pada acara tersebut, dengan ini tentu pihaknya ingin acara bisa berjalan meriah. (h/bus)

Redaktur: Nasrizal

Layouter:Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

15

TAK RAIH ADIPURA TAHUN INI

Pekanbaru Gagal Kelola Sampah PEKANBARU, HALUAN — Pemerintah Kota Pekanbaru menilai kegagalan meraih Piala Adipura pada 2017 sebagai bentuk kurang maksimalnya dalam pengelolaan sampah, yang menjadi masalah menahun melanda ibu kota Provinsi Riau itu.

SAMBUT HUT RIAU — Untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Riau ke-60 dan HUT Kemerdekaan ke-72, Kamis (3/8), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau menggelar berbagai kejuaraan olahraga dan permainan. IST

Lingkar

Gubernur Kepri Pertimbangkan Izin Taksi Aplikasi BATAM, HALUAN — Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, masih mempertimbangkan pemberian izin operasional taksi aplikasi, terutama di Kota Batam. “Jangan sampai keputusan salah, keputusan harus arif dan bijaksana,” kata Gubernur Nurdin di Batam, Kamis.

Ia berharap keputusan nantinya memberikan keuntungan semua pihak, taksi aplikasi dan taksi konvensional. Kebijakan nantinya tidak merugikan satu pihak dari keduanya. Gubernur mengaku belum menerima surat dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi terkait perizinan taksi aplikasi.

“Belum, suratnya belum saya terima. Kalau sudah, saya pelajari dulu,” kata dia. Dan sebelum pengelola taksi belum mengantongi izin resmi dari pemerintah, maka ia meminta untuk tidak beroperasi.

“Supaya mereka yang belum punya izin operasional jangan operasi dulu. Harus ‘win win solution’, sama-sama membangun Kepri.

Semuanya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Gubernur.

Pada Rabu (2/8), ratusan supir taksi di Kota Batam menggelar aksi mogok di sekitar pusat pemerintahan setempat menolak keberadaan taksi berbasis aplikasi yang dianggap mengancam keberadaan taksi konvensional. (hk)

10 Mal di Pekanbaru Beri Diskon Besar-besaran PEKANBARU, HALUAN — Sebanyak 10 mal dan pusat perbelanjaan di Kota Pekanbaru, yang tergabung dalam Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) wilayah Riau, menggelar pesta potongan belanja besar-besaran hingga 70 persen selama bulan Agustus secara serentak.

“Ini dalam rangka peringatan HUT Provinsi Riau ke-60, dan RI ke-72,” kata Bagian Promosi APPBI Riau, Reza Budi di Pekanbaru, Kamis.

Menurut Reza acara ini merupakan agenda tahunan pertama untuk Riau, yang digelar sejak tanggal 1 hingga 31 Agustus 2017. Tujuannya untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya orang untuk berbelanja ke wilayah itu.

Rencananya pembukaan acara akan dlakukan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman Kamis pukul 19.00 WIB di Mall Ciputra Pekanbaru pada Kamis (3/8) malam.

“Target kita warga provinsi yang berbatasan langsung Jambi, Padang, Palembang bahkan dari negara tetangga Malaysia akan datang berbelanja,” ujarnya.

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182. www.harianhaluan.com

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

Acara ini, sebut dia, diberi tajuk Jemputan Belanja Raya, yakni sebuah program potongan harga bagi masyarakat yang berbelanja selama masa promosi sebulan penuh di mal dan pusat perbelanjaan yang ikut bekerjasama. Berlaku untuk setiap produk mulai dari fashion, pangan, peralatan rumahtangga, dan sebagainya.

Dengan besaran potongan harga bervariasi hingga maksimal 70 persen. Panitia dalam program ini menggadeng 10 mal dan pusat perbelanjaan diantaranya Mall Pekanbaru, SKA, Ciputra, Plaza Senapelan, MPC Panam, Sandira Plaza dan sebagainya.

Di 10 mal ini semua distributor besar barang terkhusus Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal akan menjual produk mereka dengan potongan harga dari normal.

“Kami melihat kebanyakan produk pusat perbelanjaan di Riau diisi oleh UMKM,” tuturnya. Ia berharap acara ini akan mencapai target membantu penjualan dan meningkatkan daya beli di kalangan masyarakat yang belakangan melemah. Selain juga

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

akan menambah kunjungan pariwisa ke Riau.

“Ini juga sebagai upaya mensukseskan visi Riau mendorong pendapatan daerah lewat pariwisata,” ujarnya.

Dalam mewujudkan target itu jelas dia lagi, pihaknya telah mengandeng juga beberapa perusahaan yang bergerak di bidang tranportasi udara untuk memberikan potongan harga tiket, hotel untuk kamar menginap para tamu, serta biro perjalanan seperti taksi uber dan bankan perbankan.

“Untuk tiket pesawat Garuda berikan potongan harga, perhotelan Pekanbaru juga serta BNI bagi-bagi voucher belanja dan sebagainya,” beber dia lagi.

Ia optimis selama sebulan masa promosi potongan harga di Jemputan Belanja Raya ini akan ada peningkatan transaksi uang beredar di Riau. Sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan datangnya pendatang dari luar untuk membelanjakan uang mereka ke wilayah itu. “Target akan ada peningkatan transaksi perdagangan 25 persen di Riau,” tambahnya. (hr)

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679 PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

“DIBELI CATRIGE KOSONG”.

TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

“Kami akui pengelolaan sampah memang belum maksimal. Begitu juga kesadaran masyarakat yang masih minim,” kata Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Azwan di Pekanbaru, Kamis.

Dia mengatakan hal itu akan dijadikan bahan evaluasi serius oleh Pemerintah Kota Pekanbaru guna kembali merebut piala Adipura, setelah terakhir kali diperoleh pada 2014 silam.

Dia menilai, ada dua poin penting kegagalan kota berjuluk Kota Madani itu dalam meraih penghargaan kota bersih dan pengelolaan lingkungan yang baik tersebut.

Pertama terkait masalah sampah yang belum dikelola dengan maksimal, serta kesadaran masyarakat yang dinilai masih rendah menjaga kebersihan lingkungan.

Untuk mengatasi masalah pertama, dia menuturkan akan berupaya untuk mengelola sampah secara terintegrasi, dengan konsep daur ulang untuk dapat dimanfaatkan kembali. Seluruh pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun swasta akan dilibatkan dalam mewujudkan hal tersebut.

“Walaupun sebenarnya Adipura bukan tujuan utama, karena paling penting bagaimana mewujudkan kota kita bersih,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri berdalih kegagalan Pekan-

baru meraih Adipura disebabkan adanya sejumlah laporan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

“Ini bukan pembelaan kami, tapi informasi ini kami dapat dari pak dirjen. Datadata laporan ini lengkap sama pak dirjen,” kata Zulfikri.

Menurut dia, kegagalan Pekanbaru meraih piala Adipura tahun ini sudah sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Dirinya mengklaim kasus sampah terlalu dibesarkan saat Kota Pekanbaru berpotensi besar meraih Adipura.

“Laporan banyaknya sampah di Pekanbaru itu tak sesuai dengan fakta di lapangan. Siang malam petugas kami bekerja mengangkut sampah di Pekanbaru.

Kalau tak terbukti, harusnya jangan dibesar-besarkan,” dalihnya.

Untuk diketahui, Pekanbaru sempat meraih Adipura hingga tujuh tahun berturutturut saat kepemimpinan Wali Kota Herman Abdullah.

Prestasi itu kemudian diabadikan d engan mendirikan tugu Ad ip ura di median Jalan Sudirman persis di depan kantor walikota.

Namun empat tahun terakhir Pekanbaru tidak lagi masuk sebagai kota bersih.

Belakangan justru tugu Adipura yang dibangun Pemko sudah dirusak oknum jahil yang hingga kini belum bisa dipastikan siapa orangnya. (hr)

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT

Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

DIKONTRAKKAN DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego). Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014.

Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar.

Hub : HP. 081267632460

STNK BA 1075 AX a/n DPU Dari I Sumbar. Hilang disekitar kota Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

Kehilangan STNK motor beat BA 5687 QB. An. Hendra sri wahyuni. Alamat: Jln adinegoro no.1 padang Hilangnya sekitaran Dari rumah smpai ke tempat kerja di pondok. No hp 081374865432 Redaktur: Nova Anggraini

Rumah, 4 kmr tdr,list 2200, AC 3 dan PDAM,lengkap dgn perabot dan alat rumah tinggal, cck utk org pindah kantor. Jl. Gajahmada Gn. Tandikat No. 2 (seberang RS Ibnusina).

Hub:Ibu Ida, HP. 082170536777– 081365319990

SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716

Telah Hilang STNK Motor a/n: IMELDAWATI dengan Nomor BA 6830 BW. Hilang di sekitaran Pampangan-Teluk Bayur, Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat, atau Hubungi: 081266366999 Layouter:Syamsul Hidayat

16

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AMEL CARLA

AKTIF BIKIN VLOG AMEL Carla jadi salah satu aktris yang suka bikin vlog di channel YouTube miliknya. Dalam membuat video, ia ogah berbagi konten percintaan kepada netizen.

Aktris yang mulai dikenal berkat sitkom ‘SuamiSuami Takut Istri’ itu lebih senang membuat video tentang keluarganya. Ia juga hobi berbagi tentang tutorial merias wajah.

“Konten yang Amel share itu kontennya

AMEL CARLA FILM WARKOP DKI REBORN 2’

Berburu Harta Karun KELUCUAN film komedi Warkop seolah tak lekang oleh waktu bahkan saat para karakter diperankan oleh aktor lain sekalipun. Kemunculan Warkop DKI Reborn dirasa mengobati kerinduan pecinta f ilm komedi dan kehadiran Dono, Kasino, Indro. Buktinya Warkop DKI Reborn Part 1 mendulang sukses di pasaran.

Tak berlama-lama, satu tahun pasca penayangan bagian pertama Warkop DKI Reborn Part 2 akan dirilis tahun ini. Tora Sudiro, Abimana Aryasatya, dan Vino G. Bastian kembali memerankan karakter ikonik Dono, Kasino, Indro. Nah, kali ini ada satu karakter baru yang kehadirannya mengejutkan yakni Bang Haji Rhoma Irama!

Di trailer ketiga, dikisahkan bahwa tiga bersahabat Dono cs mencari harta karun untuk membayar hutang agar mereka tidak masuk ke dalam penjara. Pencarian harta karun ini menuntun ketiganya ke negeri jiran, Malaysia.

Sayangnya, tas yang berisi kode harta karun justru tertukar dengan seorang wanita cantik asal Malaysia dan pada akhirnya membawa Dono, Kasino, Indro ke tempat yang tak terbayangkan sebelumnya.

Seperti biasa, Warkop DKI dibumbui dialog sarat komedi dan ekspresi kocak sang aktor. Belum lagi adegan-adegan yang dipastikan bakal mengocok perut penonton. Setelah menonton trailer berdurasi 2 menit yang diunggah Selasa (1/8), dipastikan Anda tak akan sabar menanti akhir bulan nanti. (h/kpl)

www.harianhaluan.com

family buat ibu-ibu, bocah-bocah juga, tentang tutorial make up, masak-masak,” ujar Amel Carla, ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta, Senin (31/7) malam.

“Saya nggak punya pacar, jadi kontennya nggak ada yang cinta-cintaan. Ada juga yang komen, ih Amel jomblo banget. Channel Amel memang lebih tentang keluarga,” lanjutnya.

Amel mengaku, dirinya sudah dari tahun 2015 lalu aktif di YouTube. Diakuinya, dirinya banyak mendapat keuntungan dari membuat video tersebut seperti halnya pemasukan uang.

“Kalau sebetulnya main YouTube sebenarnya bukan nyari keuntungan, bukan yang nyari sensasi atau apa. Bisa dilihat di akun YouTube Amel. Memang Amel bikin YouTube buat h ibur orang daripada bengong di rumah mending bikin YouTube.

Lagi pula kalau YouTube-nya populer, kita bisa dapat keuntungan beberapa dollar lah.

Lumayan ngehibur sekaligus dapat uang juga,” beber Amel Carla.

Amel juga mengaku, banyak netizen yang kurang suka dengan akt ivitas maupun konten video yang dibuatnya. Namun, dirinya tak mau terlalu mempermasalahkan hal tersebut.

“Banyak juga yang komen nggak suka.

Ya kalau nggak suka ngapain ditonton,” tutup Amel Carla. (h/dtc)

DUDE HERLINO

Nama Anak Penuh Makna ALYSSA Soebandono melahirkan dengan proses normal pada hari ini. Dude Harlino pun berbagi cerita, soal proses kelahiran putra keduanya.

Lahir dengan panjang 50 cm dan berat sekitar 3 kilogram, Dude Harlino menamai anak keduanya dengan nama Mahendra Malik Harlino.

Adapun nama tersebut memiliki makna yang penuh doa.

“Mahendra ini artinya pemimpin yang agung. Malik ini sebenarnya terinspirasi dari tokoh besar imam

Maliki yang menyusun mahzab Maliki, ya kekaguman pada beliau lah,” jelas Dude ditemui di Rumah Sakit Kemang Medical Centre, Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (2/8).

“Kalau saya berharap mudah-mudahan anak kami menjadi seseorang yang memahami agama dengan baik. Kemudian bisa menjadi pemimpin yang baik, selamat dunia akhirat insya Allah,” tambahnya.

Bintang film ‘Ketika Cinta Bertasbih 2’, itu menga-

takan memang sudah memilihkan nama untuk putra keduanya sejak sebulan lalu.

Dude pun tampak cukup lelah setelah menemani Alyssa dalam proses kelahiran.

“Dari awal dari Subuh tadi sudah siap, sampai turun ke bawah, sampai ruang operasi saya menemani,” ucap Dude Harlino.

Sampai saat ini, Alyssa Soebandono masih menjalani proses pemulihan. Jika tidak masalah, dokter baru mengizinkan Alyssa pulang ke rumah Jumat (4/8). (h/kpl)

DUDE HERLINO

CAK LONTONG

Jualan Lontong di Mall SAAT ini semakin banyak artis yang melirik bisnis kuliner sebagai investasi jangka panjang untuk berjaga-jaga jikalau suatu saat mereka sudah tergusur generasi muda. Salah satunya pelawak Cak Lontong yang meresmikan warung makan yang diberi nama Warung Cak Lontong.

Warung yang dibuka di Mall Season City tersebut menyediakan berbagai menu, mulai dari sate, nasi bakar hingga tongseng. Pemilik nama lengkap Lies Hartono itu juga mengungkapkan jika warung makan miliknya berbeda dari yang lain.

“Lontong yang dijual di sini beda sama yang dijual di luar, bedanya kalau yang disini ya disini (dalam mall), kalau diluar ya diluar,” canda Cak Lontong saat ditemui di peresmian Warung Cak Lo-

ntong, Senin (1/8).

Lelaki kelahiran 7 Oktober 1970 itu bersyukur, karena dengan usaha yang baru dibukanya, bisa sedikit mengurangi tingkat pengangguran dan membuka lahan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan.

“Ini sangat positif, kalau mengadakan lahan pekerjaan itu sebenarnya gampang, dengan buka warung usaha seperti ini,” kata Cak Lontong.

Tentu dengan titlenya sebagai pelawak, Cak Lontong ingin membesarkan usaha yang baru dirintisnya itu kala sedang melakukan stand up comedy ataupun saat tampil di televisi.

“Saya sendiri Ikut terlibat, bukan hanya dipakai namanya saja. Saya nanti aktif mempromosikan, bukan hanya membiarkan ini berjalan sendiri,” pungkasnya. (h/kpl)

SHEILA SALSABILA

Fokus Akting SHEILA Salsabila, dara cantik asal Jakarta ini memilih fokus menjalani karier di dunia entertainment setelah meraih gelar dokter dari Universitas Indonesia.

Dara kelahiran 5 September 1990 ini bercerita, dunia entertainment bukan hal baru baginya karena sejak usia belia ia sudah wara wiri di televisi sebagai model iklan.

“Saya memulai karier di dunia entertainment itu sejak kecil, sejak duduk di bangku SD. Saya sudah membintangi beberapa iklan dan didukung banget sama

Redaktur: Atviarni

Mama. Sampai sekarang sudah main di sejumlah sinetron, FTV, dan film layar lebar,” kata pemain film Bangkit saat berbincang di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selama kuliah, Sheila hanya sesekali mengikuti syuting dan menerima tawaran akting karena terbentur jadwal kuliah. Ia tidak mampu membagi waktu antara kuliah dengan karier kala itu. Sebab, jurusan kedokteran membutuhkan konsentrasi penuh, belum lagi jadwal praktik yang cukup menguras waktu dan tenaga.

“Sekarang ini waktunya, sudah lulus kuliah jadi aku bisa fokus ke entertain.

Sudah mulai ikut casting film dan sinetron,” ujar presenter Pesona Indonesia itu.

“Kemarin baru selesai (syuting) film Takut Kawin bareng sama Herjunot Ali. Baru selesai FTV juga dan web series. Alhamdulillah, semoga ke depannya semakin lancar,” Sheila, menambahkan.

Sheila menargetkan karier bidang entertainment sukses sebelum tahun 2025 karena ia ingin melanjutkan kuliah. Ia masih punya impian untuk meraih gelar dokter estetika dan mempunyai klinik estetika.

“Aku kan dokter estetika (kecantikan). Jadi kalau sudah punya nama kan lebih enak untuk buka klinik sendiri. Kayak dokter Tompi,” pungkasnya. (h/inl)

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

OLAHRAGA

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

17

Tiga Tim PSP Belum Terkalahkan PADANG, HALUAN — Tiga tim PSP Padang masih belum terkalahkan di pertandingan kedua pada turnamen yang mereka ikuti.

Dengan kemenangan di pertandingan kedua ini langkah tim Ibu Kota Sumatera Barat ini ke babak selanjutnya terbuka sangat lebar.

Tim PSP U-23 yang mengikuti Liga 3 Sumbar berhasil mengalahkan Persiju Sijunjung dengan skor 2-0, Kamis (3/8) di Stadion H. Agus Salim Padang. Kemenangan ini membuat anak asuh Joni Efendi meraih enam poin. PSP bisa saja langsung lolos ke babak semifinal andai PS Gas Sawah-

lunto kalah dari Pes Pessel di pertandingan kedua.

Namun Gas Sawahlunto berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Dengan demikian kondisi grup D babak delepan besar ini, PSP berada di peringkat pertama dengan enam poin, Persiju dan Gas Sawahlunto sama-sama

tiga poin serta Pes Pessel dengan nol poin. Di pertandingan terakhir yang akan digelar Minggu (6/8) mendatang, PSP akan berhadapan dengan Gas Sawahlunto dan Persiju bertemu Pes Pessel.

PSP hanya butuh imbang untuk lolos apapun itu hasil pertandingan antara Persiju melawan Pes Pessel. Jika Gas Sawahlunto menang melawan PSP dan Persiju menang melawan Pes Pessel maka selisih gol akan menjadi penentu sebab head to head ketiganya saling mengalahkan.

Jika PSP kalah dari Gas

Sawahlunto dan Pes Pessel mengalahkan Persiju, maka PSP dan Gas Sawahlunto yang lolos ke babak semifinal karena samasama memiliki enam poin. Jika PSP mengalahkan Gas Sawahlunto dan Pes Pessel menang dari Persiju, maka Gas Sawahlunto, Persiju dan Pes Pessel akan akan bersaing selisih gol untuk mendampingi PSP Padang.

Dua gol kemenangan PSP Padang melawan Persiju diciptakan oleh Syahrul Akmal pada menit ke-38 dan 58. Joni Efendi mengapresiasi permainan anak asuhnya. “Anak-anak bermain dengan fokus yang bagus sehingga bisa meraih kemenangan,” ujar Joni Efendi usai pertandingan.

Meski memiliki peluang lolos ke babak semifinal cukup besar, Joni Efendi meminta anak asuhnya untuk tidak memandang enteng pertandingan terakhir sebab masih berpeluang untuk ga-

PERBESAR PELUANG — PSP Padang berhasil menaklukan Persiju dalam lanjtan Liga 3, Kamis (3/8) Pertandingan berkesudahan dengan skor 2-0. Kemenangan ini memperbesar peluang PSP lolos ke semifinal. HUDA PUTRA

gal lolos ke babak semifinal.

“Semua pertandingan adalah final. Kemenangan hari ini (kemarin, red) sudah selesai dan selanjutnya tatap laga terakhir grup D sebagai final berikutnya.

Kami tidak memikirkan hal yang lain. Harus fokus, besok

pagi (hari ini, red) latihan sorenya libur, Sabtu kembali latihan untuk pertandingan terakhir menghadapi PS GAS Sawahlunto,” sebutnya.

Sementara itu tim PSP U17 yang bertanding di Lapangan Gumarang Batusangkar berhasil

mengalahkan PSBS dengan skor 1-0. Dengan kemenangan ini memperbesar peluang lolos ke babak semifinal. Sedangkan PSP U-15 yang bertanding di Piala U-15 berhasil mengalahkan Persis Solok 3-1 di Lapangan PSLA Sicncin.( h/san)

RAFHELY SPECS CUP

Rafhely Hadapi IPC Pelindo di Final PADANG, HALUAN — Rafhely FC akan menghadapi IPC Pelindo di babak final turnamen futsal Rafhely Specs Cup 2017 di lapangan futsal Rafhely By Pass Padang, Jumat (4/8). Pertandingan akan digelar pukul 16.00 WIB yang didahului perebutan posisi ketiga antara BTS menghadapi Politeknik GBFC Malaysia.

Raf hely lolos ke final setelah mengalahkan Bintang Timur Surabaya (BTS) di babak semifinal, Kamis (3/8) dengan skor 6-5 melalui adu penalti. BTS sempat kalang kabut dengan permainan trengginas Rafhely FC di babak pertama yang unggul duluan 2-0 lewat brace gol Muhammad Sanjaya, menit 6' dan 19'. Skor 2-0 hingga jeda.

Pada babak kedua, BTS

tak ingin malu. Anak asuh Eko M. Purbo menekan pertahanan tuan rumah sejak menit awal. Adu teknik, taktik dan soliditas tim diperagakan kedua kubu. Rafhely FC pun kecolongan menit 26' dari sepakan pemain BTS, Andhika Ricky.

Berhasil menipiskan ketinggalan, BTS bersemangat menambah gol. Rafhely FC meladeni penuh motivasi menggencarkan serangan.

Jual beli terjadi. Kedua seteru berhasil mempertontonkan laga berkualitas dan menghibur penonton.

Memasuki lima menit terakhir. Skor 2-1 masih untuk keunggulan Rafhely FC memaksa BTS memainkan power play guna berburu gol.

Alhasil, taktik itu berhasil membalikan keadaan menjadi

2-3 untuk BTS setelah Reka Cahya Puntoadi di menit 34' dan Anza Rizal, menit 35' berhasil menjebol gawang Rafhely FC yang dikawal Ray Mahayasa.

Tertinggal melalui dua gol power play BTS, skuad Rafhely FC tersentak. Giliran mereka menerapkan power play. Mendekati semenit akhir babak kedua, upaya keras Rafhely FC akhirnya meruntuhkan tembok kokoh skuad BTS. Skema power play Rafhely FC berujung gol penyama kedudukan 3-3 lewat kapten tim Efrinaldi.

Tak lama berselang wasit mengakhiri waktu normal.

Skor 3-3 berlanjut dengan 2 x 5 menit tambahan waktu.

Tetapi selama perpanjangan waktu juga belum menghasilkan pemenang laga. Skor

sama kuat 3-3 mesti dituntaskan dengan adu penalti.

Pada partai pamungkas Jum’at (4/8), Rafhely FC akan menghadapi tim favorit IPC Pelindo yang menang 3-2 atas Politeknik GBFC Malaysia pada semifinal kedua.

“Alhamdulillah.. kita (Rafhely FC) bisa mengalahkan tim Bintang Timur Surabaya berkat perjuangan keras dan penuh motivasi seluruh pemain. Target awal semifinal kita terlewati. Dan sampai final. Saya apresiasi tinggi spirit tak kenal lelah para pemain. Mudah-mudahan di final nanti hal ini muncul lagi.

Pemain bakal bertarung semaksimal mungkin untuk merebut juara,” tutur manager tim Rafhely FC, Hafizhan Shadiqi usai pertandingan. (h/ san)

GANDA CAMPURAN INDONESIA

Amankan Tiket Semifinal Selandia Baru Terbuka A U C K L A N D , HALUAN — In donesia memastikan satu tempat di babak semifinal Selandia Baru Terbuka 2017 di sektor ganda campuran. Dua wakil Merah Putih akan bertemu di babak perempat final yang digelar Jumat (4/8).

Ganda campuran Indonesia yang akan saling berhadapan itu adalah Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja dan Ronald Alexander/Annisa Saufika.

Dua pasangan pelatnas tersebut melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak kedua. Edi/Gloria menundukkan pasangan Tiongkok, Chen Sihang/Xia Yuting dalam dua set langsung, 21-14, 21-10, sedangkan Ronald/ Annisa mengalahkan wakil Australia, Simon Wing Hang Leung/Tiffany Ho dengan skor 21-7, 21-6.

Gloria mengatakan, pasangan Tiongkok yang dihadapinya belum matang, sehingga dia be rsama Edi mampu mengalahkan mereka

www.harianhaluan.com

Redaktur: Arda Sani

dengan mudah. “Mereka tidak seperti pemain-pemain seniornya,” katanya.

Pebulutangkis asal Kota Bekasi ini mengaku cukup gembira d engan perkembangan duetnya bersama Edi. Pasangan ini sedang membangun kembali kesolidan seperti dua tahun ketika memetik juara di ajang Macau Open Grand Prix Gold 2015. Pasca ajang itu, performa pasangan ini menurun.

Gloria sendiri beberapa kali ganti pasangan, misalnya dengan Riky Widianto dan Tontowi Ahmad.

Meski sama-sama wakil dari Indonesia, Gloria dan Edi mengaku akan tampil habis-habisan saat melawan Ronald/Annisa. Pasangan tersebut adalah kombinasi baru, Ronald sebelumnya berpasangan dengan Melati Daeva Oktavinati, adapun Annisa merupakan mantan teman duet Alfian Eko Prasetya. “Walaupun teman tetapi kalau sudah ketemu di lapangan, tetap lawan,” ujar Gloria. (h/sdn)

Layouter: Luther

18

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

SAMBUNGAN

Penerbitan...................................... Dari Halaman. 1 ketika di tingkat penyidikan. Banyak isi BAP yang baru diketahui saat persidangan, dan itu dibantah oleh saksi.

Mereka mengaku tidak pernah memberikan sejumlah keterangan kepada penyidik, sesuai apa yang tertulis di BAP dan ditandatangani. Lantas, kenapa itu bisa muncul di BAP? Berikut kesaksian kelimanya.

1. KETERANGAN SAKSI FABIAN Jaksa Mulyadi: Saudara saksi, saya ingin ketegasan saja, pada saat perkara ini dinas saudara dimana?

Saksi Drs Fabian: Saat itu saya sebagai Camat Padang Utara.

Jaksa Mulyadi: Tahun 1994.

Saksi Drs Fabian: Iya. Jaksa Mulyadi: Saat itu, apa yang saudara ketahui tentang masalah dengan terdakwa ini, atahu kaitannya? Saudara kan camat, kok camat diminta keterangan, masalah apa?

Saksi Drs Fabian: Waktu itu tahun 1994 awal saya dipanggil Wako.

Jaksa Mulyadi: Siapa Wako saat itu?

Saksi Drs Fabian: Zuiyen Rais.

Jaksa Mulyadi: Terus?

Saksi Drs Fabian: Saya disuruh menghadap Wako. Di sana saya bertemu Wako, Pak Basrizal Koto, Ketua Kadin Sumbar saat itu, Basril Jabar.

Jaksa Mulyadi: Selain itu siapa lagi yang hadir di rumah Wako itu?

Saksi Drs Fabian: Hanya empat orang itu sama saya.

Jaksa Mulyadi: apa yang terjadi di situ?

Saksi Drs Fabian: Karena investor ini membangun rumah.

Jaksa Mulyadi: Saudara tahu siapa investor itu?

Saksi Drs Fabian: Ditunjukkan oleh Wako, investornya Basrizal Koto, karena di sana jalan umum, tolong dibantu melakukan mediasi.

Jaksa Mulyadi: memediasi apa?

Saksi Drs Fabian: Memediasi rumah-rumah yang ada dibelakang pembanguan yang direncanakan.

Jaksa Mulyadi: Terus bagaimana?

Saksi Drs Fabian: Ada sekitar delapan rumah yang diminta mediasinya. Masyarakat tidak rugi, pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Jaksa Mulyadi: Ada lagi perintah lain, selain itu?

Saksi Drs Fabian: Memediasi, kemudian kalau sudah ada kesepakatan, ganti ruginya Basrizal Koto.

Jaksa Mulyadi: Saudara sewaktu dipanggil itu selaku pribadi atahu selaku camat?

Saksi Drs Fabian: Selaku Camat.

Jaksa Mulyadi: Saat itu saudara masih efektif menjabat sebagai camat berarti?

Saksi Drs Fabian: Iya Jaksa Mulyadi: Sejak tahun berapa saudara menjabat camat?

Saksi Drs Fabian: 1983 sampai 1998.

Jaksa Mulyadi: Setelah dari rumah walikota saat itu apa lagi yang saudara lakukan?

Saksi Muliadi: Saya jawab saya akan coba. Setelah itu saya cari datanya.

Jaksa Mulyadi: Dimana saudara cari data?

Saksi Muliadi: Melalui pihak Kelurahan Air Tawar Timur dan melalui Pak Bas, berdasarkan sertifikat dari PT Pembangunan Padang.

Jaksa Mulyadi: Siapa yang memberikan sertifikat saat itu?

Saksi Drs Fabian: Kalau tidak salah saya, saat itu Pak Bas. Jaksa Mulyadi: Sertifikat asli yang diberikan atahu fotokopi?

Saksi Drs Fabian: Fotokopi.

Jaksa Mulyadi: Jadi saudara malam itu juga dapat dokumen?

Saksi Drs Fabian: Gak. Besoknya.

Jaksa Mulyadi: Habis itu, kemudian apa lagi?

Saksi Drs Fabian: Setelahnya saya lihat, saya pelajari. Di belakang itu tanah Eigendom Verponding sebenarnya.

Jaksa Mulyadi: Dari mana saudara tahu tanah itu Eigendom Verponding?

Saksi Drs Fabian: Dari sertifikat itu.

Jaksa Mulyadi: Oo, dari sertifikat. Kemudian apakah saudara menemui para warga itu. Siapa saja mereka?

Saksi Drs Fabian: Lupa-lupa ingat pak.

Jaksa Mulyadi: Yang ingat sajalah.

Saksi Drs Fabian: Masalahnya sudah 23 tahun yang lalu pak.

Jaksa Mulyadi: Yang ingat saja gak apa-apa.

Saksi Drs Fabian: Kasim, Nazar, Edi Idris, Malin Tanjung, Adli, Nurma, itu saja yang ingat saya.

Jaksa Mulyadi: Nah, sebelum saudara mendapatkan sertifikat yang difotocopikan itu, apakah sebelumnya ada dokumen-dokumen di kecamatan atahu di kelurahan tentang status tanah yang delapan itu?

Saksi Drs Fabian: Dokumen-dokumen itu kan hasil dari masyarakat dan PT Pembangunan Padang.

Jaksa Mulyadi: Saudara tahu berapa luasnya?

Saksi Drs Fabian: Saya liat sertifikatnya dulu. Saya juga ga ingat. Oo ya, 11.750 meter.

Jaksa Mulyadi: Apakah yang delapan itu masuk yang sebelas ribu itu?

Saksi Drs Fabian: Tidak.

Jaksa Mulyadi: Apakah saudara melihat ke lapangan dan melihat kondisi real di lapangan?

Saksi Drs Fabian: Ya pak.

Jaksa Mulyadi: Oke, apakah terjadi kesepakatan ganti rugi di sini?

Saksi Drs Fabian: Saat itu saya melihat ke lapangan, habis itu kita melalui ada undangan rapat. Beberapa kali rapat.

Jaksa Mulyadi: Jadi ada undangan rapat?

Saksi Drs Fabian: Ya, rapat di Kantor Camat.

Jaksa Mulyadi: Jadi saudara yang mengundang?

Saksi Drs Fabian: Ya. Jaksa Mulyadi: Ada pihak lain selain delapan orang warga itu, yang datang dari Pak Basrizal Koto?

Saksi Drs Fabian: Ada pak Zulhadi Jaksa Mulyadi: Berapa kali yang saudara ingat terjadinya rapat di tempat saudara Saksi Drs Fabian: Pertama rapat sosialisasi dulu pemberitahuan, kami sampaikan keuntungan dan kerugian, dengan rumah bapak yang kecil jika diganti rugi bapak dapat beli rumah paling kurang tipe 36 Jaksa Mulyadi: Kemudian rapat kan belum ada kesepatakan, nah berapa kali rapatnya Saksi Drs Fabian: Ada lima kali pak Jaksa Mulyadi: Yang keberapa kali terjadi kesepakatan?

Delapan orang ini setuju untuk dibebaskan Saksi Drs Fabian: Rapat yang ketiga sudah setuju enam, yang dua masih minta tambah Jaksa Mulyadi: Pada prinsipnya setuju juga Saksi Drs Fabian: Ya setuju Jaksa Mulyadi: Yang minta tambah harga itu masih ingat saudara namanya Saksi Drs Fabian: Yang satu Dirman kalau ndak salah Jaksa Mulyadi: Yang satu lagi Saksi Drs Fabian: Ndak ingat lagi pak Jaksa Mulyadi: Singkat cerita terjadilah kesepakatan, kan begitu kan? Nah berapa pembayaran yang dilakukan?

Saksi Drs Fabian: Pembayaran yang dilakukan, saat itu, setuju satu orang atahu dua orang langsung dibayar di Kantor Camat Jaksa Mulyadi: Kapan itu terjadi pembayaran Saksi Muliadi: Setelah kesepakatan Jaksa Mulyadi: Setelah kesepakatan hari itu atahu hari berikutnya?

Saksi Drs Fabian: Hari berikutnya setelah kesepakatan satu hari atahu dua setelah kesepakatan Jaksa Mulyadi: Masih ingat siapa saja yang menerima itu?

Saksi Drs Fabian: Kasim Bakri kalau ndak salah saya Rp8,5 juta, sekarang sudah beli rumah dia di Pengambiran sudah tenang hidupnya, kemudian Nazar Rp25 juta karena rumahnya bagus, sesuai kondisi rumah, Malin Tanjung Rp10 juta, Dirman Rp7,5 juta, Adli Rp10 juta, rumahhya gubuk-gubuk kecil gito Jaksa Mulyadi: Antara delapan rumah ini, kata saudara tadi kan ada yang bagus ada yang gubuk, yang bagus berapa?

Saksi Drs Fabian: yang layak cuma satu, pak Nazar yang ganti ruginya Rp25 juta Jaksa Mulyadi: Yang tujuh itu kondisinya gimana Saksi Drs Fabian: Kasim bagus juga semi permanen, yang lain kecil-kecil Jaksa Mulyadi: Pada saat terjadi ganti rugi apakah pihak yang menerima ganti rugi ini menunjukkan alasan pada saudara?

Saksi Drs Fabian: Tidak ada.

Jaksa Mulyadi: Pada saat itu apakah saudara menanyakan tanah ini tanah siapa?

Saksi Drs Fabian: Tak tahu pak, katanya, cuma beli-beli rumah saja di sini. www.harianhaluan.com

Jaksa Mulyadi: Nah, pada saat saudara mengecek ke lapangan, keliatan ndak dari rumah itu rel kereta api?

Saksi Drs Fabian: Keliatan, tapi agak rimba.

Jaksa Mulyadi: Ada semak-semak?

Saksi Drs Fabian: Ya, begitulah pak.

Jaksa Mulyadi: Tapi saudara bisa melihat rel kereta api?

Saksi Drs Fabian: Ya. Jaksa Mulyadi: Berapa jauh jaraknya kira-kira?

Saksi Drs Fabian: Ada yang lebih kurang 15 meter, ada yang tujuh meter.

Jaksa Mulyadi: Pada saat melakukan tugas tadi kan sudah selesai. Sebelumnya saudara ada diberi surat oleh Wako?

Saksi Drs Fabian: Kata Wako begitu, karena ini hanya menjembatani bukan ganti rugi oleh Pemda, cukup anda sebagai jembatan memediasi, yang memberikan ganti rugi Pak Bas. Pembayarannya Pak Bas. Jaksa Mulyadi: Kemudian adakah pada saat itu dibentuk panitia?

Saksi Drs Fabian: Tak ada panitianya, yang ada hanya saya, staf kecamatan dan lurah, karena hanya bersifat mediasi.

Jaksa Mulyadi: Jadi saudara dibantu staf dan lurah?

Saksi Drs Fabian: Ya. Jaksa Mulyadi: Stafnya masih ingat?

Saksi Drs Fabian: Ya. Jaksa Mulyadi: Siapa namanya?

Saksi Drs Fabian: Jasrizal.

Jaksa Mulyadi: Lurah waktu itu siapa?

Saksi Drs Fabian: Budiman.

Jaksa Mulyadi: Kembali pada sertifikat yang diberi Pak Basko ini, kan ada Eigendom Verponding apa itu?

Saksi Drs Fabian: Ya itu kan BPN yang mengatakan.

Jaksa Mulyadi: Saudara lihat itu apakah yang di dalam sebelas ribu itu atau diluarnya?

Saksi Drs Fabian: Saya kurang jelas juga pak, tapi saya kira di luarnya.

Jaksa Raadi: Pada saat saudara ke lapangan melihat kondisi, pada saat itu ada pagar?

Saksi Drs Fabian: Belum Jaksa Raadi: Kapan saudara melihat ada pagar di sana?

Saksi Drs Fabian: Gak tahu saya pak, karena habis itu saya gak ada ke sana.

PH Bagindo Fachmi: Selaku camat, saat itu apakah ada pemberitahuan kepada saksi bahwa tanah itu tanah grondkaart?

Saksi Drs Fabian: Tidak. Istilah grondkaart itu saya tahu baru-baru ini. Waktu diperiksa kepolisian.

PH Bagindo Fachmi: Kemudian istilah yang terdapat dalam jabawan saksi ini Eigendom Verponding kapan saksi tahu?

Saksi Drs Fabian: Pada saat pembebasan PH Bagindo Fachmi: Apakah dalam sertifikat tadi yang saudara perlihatkan dalam persidangan, itu produk BPN? Saksi Drs Fabian: Ya. PH Bagindo Fachmi: Apakah di dalam produk BPN itu disebutkan tanah Eigendom Verponding?

Saksi Drs Fabian: Ya, disebutkan di sini pak. Ditulis di sini. Sisa malahan. Tanah negara bekas Eigendom Verponding 1650 sisa.

PH Bagindo Fachmi: Tapi itu dari BPN anda tahunya?

Saksi Drs Fabian: Ya, dari sertifikat dari BPN. Hakim R Ari: Saudara saksi saat ini saudara kan tinggal di Padang, akhir-akhir ini apakah saudara pernah melihat rumah-rumah yang dibebaskan itu sekarang jadi apa?

Saksi Drs Fabian: Jarang juga saya ke sana pak.

Hakim R Ari: Tapi pernah gak? Kalau saudara pernah melihat rumah yang dibebaskan itu sekarang jadi apa?

Saksi Drs Fabian: Kalau gak salah saya, parkir pak.

Hakim R Ari: Pernah saudara lihat sekarang ini?

Saksi Drs Fabian: Iya. Hakim R Ari: Sebelah kiri dari parkiran itu apa?

Saksi Drs Fabian: Kalau gak salah sebelah kiri itu Kantor PBB yang tak terpakai lagi.

Hakim R Ari: Sebelah kanannya?

Saksi Drs Fabian: Rel. Hakim R Ari: Kemudian apakah saudara ada menyampaikan rumah-rumah yang dibebaskan itu untuk kepentingan apa?

Saksi Drs Fabian: Ada pak saya sampaikan, untuk pembangunan proyek dari Basko ini dan diganti rugi oleh Basko, saya terus terang aja pak.

Hakim R Ari: Terus apakah dari kegiatan itu anda ada dapat honorarium Saksi Drs Fabian: Ga. Hakim R Ari: Capek gak.

Saksi Drs Fabian: Tidak. Kan sudah tugas kita.

Hakim Agnes: Saudara saksi, saudara ditugaskan oleh walikota kan ya? Tapi tak punya surat tugas, diminta secara lisan. Terus sebenarnya ini tugas saudara atau bukan?

Saksi Drs Fabian: Tugas buk.

Hakim Agnes: Melakukan pembebasan terhadap tanah apakah ini tugas saudara?

Saksi Drs Fabian: Memang tugas kita buk, jangan sampai masyarakat kita dianukan.

Hakim Agnes: Saudara kan langsung terjun, ada gak saudara menanyakan ke Wako surat tugas?

Saksi Drs Fabian: Memang beliau mengatakan langsung terjun sendiri saja, bantu langsung. Selesaikan, katanya.

Hakim Agnes: Jadi tak ada surat tugas?

Saksi Drs Fabian: Tidak.

Hakim Agnes: Kalau gak mau gimana, seumpa gak mau.

Saksi Drs Fabian: Kalau gak mau, saya datang lagi ke atasan.

Hakim Agnes: Terus rumah yang delapan tadi apakah di dalam sertifikat tanah itu?

Saksi Drs Fabian: Di luar sertifikat.

Hakim Agnes: Apakah itu disebutkan tanah Eigendom Verponding juga?

Saksi Drs Fabian: Ya. Hakim Agnes: Tadi kan saudara katakan paling dekat delapan meter dari rel, itu dekat sekali. Ada gak, saudara berfikiran bagaimana dengan kereta api?

Saksi Drs Fabian: Karena saya melihat dari sertifikat, gak ada kefikiran ke situ.

Hakim Agnes: Saudara tahu Eigendom Verponding?

Saksi Drs Fabian: Tanah-tanah garapan belanda.

Hakim Agnes: Terus pada saat dilakukan negosiasi telah selesai semuanya, ada gak setelah itu pihak Basko mengajukan sesuatu?

Saksi Drs Fabian: Gak. Hakim Agnes: Jadi langsung dikelola oleh Basko?

Saksi Drs Fabian: Ya. Hakim Agnes: Sebelum pembebasan rumah, saudara tahu gak bahwa sebelum itu ada pihak Basko mengajukan sesuatu hak di situ?

Saksi Drs Fabian: Tak tahu.

Hakim Agnes: Yang delapan rumah itu juga gak tahu apa alasan mereka tinggal di situ? Apakah numpang, sewa, menggarap atau apa.

Saksi Drs Fabian: Gak tahu, berdirinya sebelum saya di situ.

PH Bagindo Fachmi: Saudara saksi, yang saudara bebaskan kan hanya rumah, tanah itu tanah negara atau gimana itu?

Saksi Drs Fabian: Tanah negara.

PH Bagindo Fachmi: Jadi orang itu mendirikan rumah di atas tanah negara?

Saksi Drs Fabian: Ya. PH Bagindo Fachmi: Tanah negara itu saksi ketahui dari sertifikat BPN? Saksi Drs Fabian: Ya. Jaksa Ira: Saudara saksi, selain rumah-rumah yang dibebaskan saudara ada melihat gak ada tanda-tanda patok di situ?

Saksi Drs Fabian: Gak ada.

Jaksa Ira: Kondisinya gimana?

Saksi Drs Fabian: Masih ilalang-ilalang.

Jaksa Ira: Jadi patok-patok gak ada?

Saksi Drs Fabian: Gak. 2. KETERANGAN SAKSI YOSERIZAL : JPU Mulyadi : Coba saudara saksi jelaskan lagi, tugas saudara tadi belum jelaskan.

Saksi Yoserizal : Jabatan sehari-hari?

JPU Mulyadi : Oo, jabatan yang sekarang?

Saksi Yoserizal : Nggak, maksudnya jabatan di 2013 sebelum pensiun.

JPU Mulyadi : Oo, yang sebelum pensiun, kapan saudara pensiun tadi?

Saksi Yoserizal : 2013.

JPU Mulyadi : Jadi, terakhir jabatan saudara bagian apa?

Saksi Yoserizal : Kasubsi Pengendalian Pertanahan.

JPU Mulyadi : Sejak kapan itu?

Saksi Yoserizal : 2011.

JPU Mulyadi : Sampai?

Saksi Yoserizal : 2013.

JPU Mulyadi : Sebelum 2011 itu, jabatan saudara apa?

Saksi Yoserizal : Kasubsi data.

JPU Mulyadi : Sebelumnya Kasubsi data ya, tahun berapa sampai tahun berapa itu?

Saksi Yoserizal : Lupa. Saya nggak ingat lagi itu, pak.

JPU Mulyadi : Lupa?

Saksi Yoserizal : Ya, lupa pak.

JPUMulyadi : Berartisebelum,terakhirsaudaraitu2011ya?

Saksi Yoserizal : 2013.

JPU Mulyadi : Ndak, yang di Kasubsi tanah itu?

Saksi Yoserizal : Ya, 2011 pak.

JPU Mulyadi : Berapa tahun dari tahun 2011 itu saudara dilantik?

Saksi Yoserizal : Hhmmmm……….

JPU Mulyadi : Ada tiga tahun saudara menjabat itu?

Saksi Yoserizal : Lebih kurang, pak.

JPU Mulyadi : Berartisekitartahun2008?Saudaradilantik?

Hakim Sutedjo : Tahun 2010, gitu aja. Tahun 2010 bapak jabatannya apa?

JPU Mulyadi : Iya pak.

Saksi Yoserizal : 2010, antara dua itulah pak, Kasubsi Data. Namun dengan perubahan itu sering terjadi, jadi 2010 itu Kasubsi data.

JPU Mulyadi : Ok, berarti 2010 masih Kasubsi Data ya. Sehubungan dengan permasalahan Pak Basrizal Koto ini, saudara di BPN waktu itu menjabat sebagai apa?

Saksi Yoserizal : Kasubsi Pengendalian Pemberdayaan dan Pertanahan.

JPU Mulyadi : Ok, berarti 2011 sampai 2013. Nah, hubungannya dengan perkara terdakwa ini apa?

Saksi Yoserizal : Selaku anggota panitia A. JPU Mulyadi : Jawaban saudara itu mau dicatat, jadi agak keraskan sedikit suaranya.

Saksi Yoserizal : Iya pak. Selaku anggota panitia A. JPU Mulyadi : Dimana itu, panitia A itu dimana pak?

Saksi Yoserizal : Di BPN Padang pak.

JPU Mulyadi : Jadi, selaku anggota panitia A di BPN Padang. tugasnya apa ini?

Saksi Yoserizal : Tugas panitia pak? Memeriksa berkas permohonan pemohon.

JPU Mulyadi : Memeriksa kelengkapan berkas permohonan pemohon. Tentang apa?

Saksi Yoserizal : Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan pengakuan hak.

JPU Mulyadi : Itu tugas saudara. Jadi semua dokumen, saudara teliti itu?

Saksi Yoserizal : Tidak pak, setelah dari panitia, berkasnya itu kan awal masuknya dari loket JPU Mulyadi : Ok, setelah saudara meneliti tadi ya, terhadap perkara terdakwa ini apakah ada saudara meneliti dokumen-dokumen sehubungan dengan berkas perkara terdakwa ini?

Saksi Yoserizal : Berkas itu masuknya melalui loket, sudah itu diserahkan ke bagian pengukuran, dari hasil bagian pengukuran yang sudah dilengkapi dengan data fisik surat ukur. baru diserahkan ke seksi penetapan hak.

JPU Mulyadi : Terus?

Saksi Yoserizal : Seksi penetapan hak, menginformasikan, menyerahkan kepada ketua panitia.

JPU Mulyadi : Setelah itu?

Saksi Yoserizal : Setelah diserahkan ke ketua panitia, saya yang ditugaskan untuk memeriksa ke lapangan.

JPU Mulyadi : Pada saat itu surat-surat apa saja yang ada pada saudara? Sehubungan dengan perkara-perkara ini maksudnya?

Saksi Yoserizal : Penguasaan fisik bidang tanah.

JPU Mulyadi : Atau begini aja deh, saya urut. Surat permohonan itu diserahkan kepada saudara?

Saksi Yoserizal : Ada pak.

JPU Mulyadi : Berapa surat permohonannya?

Saksi Yoserizal : Ada tiga.

JPU Mulyadi : Atas nama siapa waktu itu?

Saksi Yoserizal : Basrizal Koto.

JPU Mulyadi : Pada saat itu? Saya pertegas lagi.

Basrizal Koto itu apakah sebagai orang atau perusahaan yang mengajukannya?

Saksi Yoserizal : Kalau yang menandatangani Basrizal Koto pak. Saya tidak tahu sebagai apa.

JPU Mulyadi : Ok, hanya nama saja. Tidak ada embelembel lainnya, atau selaku direktur atau yang mewakili?

Saksi Yoserizal : Tidak ada pak.

JPU Mulyadi : Terus surat permohonan ada tiga, yang lainnya apa lagi?

Saksi Yoserizal : Surat penguasaan fisik.

JPU Mulyadi : Siapa yang menandatangani surat penguasaan fisik itu?

Saksi Yoserizal : Basrizal Koto.

JPU Mulyadi : Ada lagi yang menandatangani di situ gak?

Saksi Yoserizal : Ada pak, saksi.

JPU Mulyadi : Berapa orang saksi?

Saksi Yoserizal : Dua orang, pak.

JPU Mulyadi : Ada lagi yang menandatangani surat penguasaan fisik selain itu?

Saksi Yoserizal : Lurah.

JPU Mulyadi : Ada lagi?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Mulyadi : Berarti Basrizal Koto, saksi dua orang dan lurah.

Saksi Yoserizal : Iya, pak.

JPU Mulyadi : Saudara masih ingat isi dari surat penguasaan fisik itu seperti apa?

Saksi Yoserizal : Yang saya ingat, bahwa Basrizal Koto telah menguasai sebidang tanah JPU Mulyadi : Masih ingat, ada di situ ditulis fisik penguasan sebidang tanah itu dari mana?

Saksi Yoserizal : Nggak ingat saya pak JPU Mulyadi : Ok, nggak ingat. Ada ditulis masalah eigendom verponding?

Saksi Yoserizal : Nggak ingat pak, itu yang saya ingat berbunyi di surat ukur.

JPU Mulyadi : Kita satu-satu dulu. Kemudian surat apa lagi yang lainnya?

Saksi Yoserizal : Suratpenguasaanfisik,suratketeranganlurah.

JPU Mulyadi : Selain lurah?

Saksi Yoserizal : Tidak ada lagi.

JPU Mulyadi : Apa isi keterangannya?

Saksi Yoserizal : Ya, menyatakan bahwa itu dikuasai oleh Basrizal Koto.

JPU Mulyadi : Setelah itu apa lagi?

Saksi Yoserizal : Ooo… Surat ukur.

JPU Mulyadi : Siapa yang membuat surat ukur?

Saksi Yoserizal : BPN. JPU Mulyadi : Ada namanya di surat ukur?

Saksi Yoserizal : Yang di surat ukur? Yang menandatangani?

JPUMulyadi : Yang langsung mengukur itu kan biasanya ada.

Saksi Yoserizal : Kalau yang menandatangani itu Bapak Zahirlurah selaku Kasi Pengukuran JPU Mulyadi : Bapak tahu yang melakukan pengukuran ini, siapa namanya yang melakukan pengukuran ini?

Saksi Yoserizal : Tahu pak. Bapak Tri Mardi Jaya.

JPU Mulyadi : Surat apa lagi pak, selain ini?

Saksi Yoserizal : Surat keterangan pendaftaran tanah.

JPU Mulyadi : Siapa yang menandatangani itu?

Saksi Yoserizal : Ibuk Rita Sasra.

JPU Mulyadi : Siapa lagi? Itu aja?

Saksi Yoserizal : Ya, pak.

JPU Mulyadi : Pada saat saudara menerima suratsurat tadi, tiga permohonan, itu kapan? Masih ingat?

Saksi Yoserizal : Tahun 2010 pak.

JPU Mulyadi : Waktu itu anda menjabat sebagai panitia A ya.

Saksi Yoserizal : Ya pak.

JPU Mulyadi : Apa yang saudara lakukan setelah mendapatkan semua dokumen ini?

Saksi Yoserizal : Dengan mempedomani data fisik dan yuridis, data penguasaan fisik dan tanah, surat keterangan dari lurah, dan dikuatkan lagi dengan surat keterangan pendaftaran, kami melakukan peninjauan ke lapangan.

JPU Mulyadi : Ok, meninjau ke lapangan. Pada saat meninjau ke lapangan, saudara turun ke lapangan? Dimana tempat lapangannya itu?

Saksi Yoserizal : Daerah Basko, arah belakang Basko, parkiran sekarang.

JPU Mulyadi : Masih ingat kelurahannya?

Saksi Yoserizal : Air Tawar Timur pak.

JPU Mulyadi : Ada perubahan kelurahan sampai sekarang?

Saksi Yoserizal : Sampai saya pensiun tidak ada pak.

JPU Mulyadi : Apa yang saudara lakukan pada saat

pengecekan fisik?

Saksi Yoserizal : Pengecekan fisik itu, tanah terhadap penguasaan, penggunaannya, dan batasnya.

JPU Mulyadi : Apa hasilnya? Penguasaan apa hasilnya?

Saksi Yoserizal : Ada batas penguasaan segala macam, dan dengan berpedoman pada data fisik tadi surat ukur.

JPU Mulyadi : Saudara tau tanah itu milik siapa sebelumnya?

Saksi Yoserizal : Sebelum itu tidak tahu, berdasarkan surat keterangan pendaftaran tanah. Mengatakan bahwa, tanah itu tanah eigendom verponding.

JPU Mulyadi : Sekarang apa yang dimaksud dengan eigendom verponding itu?

Saksi Yoserizal : Tanah negara, pak.

JPU Mulyadi : Apakah dia berbentuk sertifikat, lembaran kertas atau bentuk apa?

Saksi Yoserizal : Hhmmm… Berbentuk peta mungkin yapak.

JPU Mulyadi : Saudara pernah melihat eigendom verponding selama di BPN? Saksi Yoserizal : Kalau melihat Sk-nya pernah pak, itu berupa peta tapi kalau melihat persis, tidak pak.

JPU Mulyadi : Itu, maksud saya begini lho. Ada kayak sertifikat, apakah seperti itu? Atau berbentuk peta saja? Maksud saya saudara pernah tidak melihat itu?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Mulyadi : Eigendom verponding yang lainnya juga tidak pernah melihat?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Mulyadi : Selama di BPN? Saksi Yoserizal : Iya. JPU Mulyadi : Ok, pada saat saudara mengecek itu apakah diperlihatkan eigendom verponding yang dimaksud di sini?

Saksi Yoserizal : Nggak ada pak.

JPU Mulyadi : Apakah waktu itu saudara tidak berupaya untuk menggali ini, apa itu eigendom verponding. Bisa saja lho, orang sembarang bilang kalau ini eigendom verponding.

Saksi Yoserizal : Itu karena ada dua data yang fisik dan tertulis yang telah kita kumpulkan mengatakan kalau itu tanah eigendom verponding. Ada bagian pengukuran, peta-peta hasil pengukuran sementara kita tidak ada suatu bahan untuk peta-peta itu dan itu telah dituangkanm di SKPT. JPU Mulyadi : Ya, untuk memastikan itu apa upaya.

Hanya surat keterangan dari sepihak saudara yakini?

Memastikan ini tanah eigendom verponding atas dasar lain, selain dasar surat keterangan itu?

Saksi Yoserizal : Karena itu sudah ada bagian masingmasing pak.

JPU Mulyadi : Nggak, maksud saya saudara tahu atau tidak. Kalau nggak tahu ya gak apa-apa. Saya tegaskan, pada saat itu apakah saudara melihat eigendom verponding selama proses yang dilakukan?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Raadi : Hasil dari panitia A itu diterbitkan dalam bentuk apa?

Saksi Yoserizal : Berita acara, yang satu itu ada pemeriksaan lapangan, yang kedua dituangkan dalam berita acara panitia dengan pemeriksaan lapangan.

JPU Raadi : Ditandatangani oleh siapa saja?

Saksi Yoserizal : Saya sendiri, Ibu Suhita, lurah.

JPU Raadi : Seingat anda, siapa lurahnya yang menandatangan? Apakah dalam hal itu pemohon juga ikut menandatangani?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu, pak.

JPU Raadi : Blanko itu siapa yang menyiapkannya?

Saksi Yoserizal : Yang menyiapkannya BPN, pak.

Dengan pemeriksaan, berita acara setelah ditinjau ke lapangan. Setelah ditinjau ke lapangan, itu ditandatangani tapi pemohon tidak menandatangani karena kata Pak Novrizal Cai yang katanya selaku Humas di sana, Pak Basrizal Koto tidak ditempat. Jadi, berkas ditinggalkan pada Pak Novrizal Cai. JPU Raadi : Kapasitas Novrizal Cai pada saat itu, saudara tahu?

Saksi Yoserizal : Katanya dari bagian Humas PT Basko.

JPU Raadi : Saudara mengatakan adanya surat pengajuan permohonan dari Basrizal Koto, sekarang saudara mengatakan dari PTBasrizal Koto. Apakah tidak dipertanyakan surat kuasanya?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Raadi : Apakah itu boleh seperti itu, dalam persyaratan?

Saksi Yoserizal : Kebetulan yang menugaskan saya untuk pemeriksaan ke lapangan, ada ketua panitia yang waktu itu dijemput oleh seksi humas PT Basrizal Koto mungkin dalam hal ini pak Novrizal Cai, makanya saya lakukan.

JPU Raadi : Katanya ini perintah dari ketua tim makanya ini saya lakukan?

Saksi Yoserizal : Iya pak. Ada surat tugasnya pak, kami bertiga. Saya sendiri, ditambah dengan buk Suhita dan pak lurah.

JPU Raadi : Pada saat di lapangan pak lurah hadir?

Saksi Yoserizal : Hadir.

JPU Raadi : Berita acara tersebut saudara tandatangani?

Saksi Yoserizal : Iya. JPU Raadi : Kapan lurahnya tersebut menandatangani?

Saksi Yoserizal : Kita bawa ke kantor lurah, karena saat itu pak lurah kan juga hadir melihat karena ditelepon oleh Pak Novrizal Cai, lurah datang dan ketemu dengan Pak Basrizal Koto di Pasia Tangah dan ditandatangan di bawa ke kantor lurah.

JPU Raadi : Saudara juga ikut ke kantor lurah itu?

Saksi Yoserizal : Iya pak.

JPU Raadi : Di dalam kolom blanko tersebut ada pihak pemohon, setahu saudara kapan ditandatangani?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu pak.

JPU Raadi : Berita acara ini diserahkan ke siapa setelah ditandatangani?

Saksi Yoserizal : Ke Novrizal Cai pak.

JPU Raadi : Waktu itu pemeriksaan yang dilakukan, itu dituangkan dalam berapa berita acara?

Saksi Yoserizal : Satu bidang tanah, satu berita acara.

Tiga bidang tanah, berarti tiga berita acara.

JPU Raadi : Berita acaranya, langsung dibuat ke tiganya hari itu?

Saksi Yoserizal : Iya. JPU Raadi : Dengan kondisi yang sama.

Saksi Yoserizal : Iya. JPU Raadi : Dalam berita acara tersebut ada batasbatas yang dibuat, apakah ada yang menitik beratkan pada pihak kereta api?

Saksi Yoserizal : Kalau kami pedomani, walaupun kami tidak mengukur. Kami perkirakan, itu kisaran lebih kurang 3,3 sampai 4 meter dengan batas sepadan kereta api.

JPU Raadi : Apakah panitia ikut menghadirkan pihak sepadan dalam melakukan pemeriksaan tersebut?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Raadi : Sesuai SOP yang dipegang oleh BPN, itu ada untuk melakukan pemeriksaan ke lapangan.

Dalam konteks ini, kenapa saudara tidak mengundang sepadan PJKA? Saksi Yoserizal : Sebagian perbandingan perbatasan dengan PJKA itu merupakan tembok beton yang cukup tinggi.

JPU Raadi : Apakah terhadap yang anda sampaikan tadi ada diatur di dalam?

Saksi Yoserizal : Tidak pak. Karena di dalam hal ini, kami ini karena di data fisik itu merupakan surat ukur, penunjukan batas ditunjukkan oleh pemohon dan dalam hal ini adalah Basrizal Koto dan ditetapkan oleh petugas ukur dalam hal ini Tri Mardi Jaya.

JPU Raadi : Jadi berdasarkan surat itulah, saudara merasa tidak perlu mencek lagi?

Saksi Yoserizal : Bukan karena tidak perlu, tapi karena sudah ditandatangan dan kami juga sudah lihat tembok beton yang cukup tinggi.

JPU Raadi : Apakah hasil yang dilakukan oleh saudara di lapangan, disampaikan ke BPN? Saksi Yoserizal : Ke BPN dalam hal ini seperti apa pak, kurang jelas saya?

JPU Raadi : Bapak kan melakukan tugas, kepada siapa bapak serahkan hasilnya?

Saksi Yoserizal : Pada ketua panitia.

JPU Raadi : Siapa ketua panitianya?

Saksi Yoserizal : Iswandi.

JPU Raadi : Tadi kan bapak melakukan pemeriksaan, artinya lahirlah tiga berita acara. Apakah ini sekaligus diberikan ke ketua panitia?

Saksi Yoserizal : Kalau untuk melaporkan ke panitia itu harus sekaligus pak.

JPU Raadi : Kapan anda terima berita cara itu

Redaktur: Bhenz Maharajo

>> PENERBITAN hal 19 Layouter: irv@nd

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SAMBUNGAN

Penerbitan....................................Dari Halaman. 18 sudah ditandatangani oleh Basrizal Koto?

Saksi Yoserizal : Saya tidak menerima hasil pemeriksaan lapangan itu dari pak Basrizal Koto atau Novrizal Cai, tapi sepengetahuan saya sudah ada saja di kantor.

JPU Raadi : Saudara ada bertanya, siapa yang mengantarkan dokumen itu ke kantor?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

JPU Raadi : Pada saat diserahkan ke kantor, apakah sudah ada tandatangan pemohon?

Saksi Yoserizal : Mungkin dia menyerahkan saya ngak tau, apakah itu pak Basrizal Koto atau pak Novrizal Cai saya tidak tahu. Diserahkan pada siapa saya juga tidak tahu, mungkin melalui seksi penetapan hak ataupun dari kami lima yang orang panitia itu.

JPU Raadi : Bapak mengetahui berita acara tersebut telah sampai dari kantor BPN dari siapa?

Saksi Yoseriza : Setelah menandatangi berita acara risalah panitia, tadi berita acara risalah permohonan. Risalah pemeriksaan lapangan, setelah itu waktu menandatangani berita acara panitia.

JPU Raadi : Siapa yang memperlihatkan ke saksi waktu itu?

Itu dalam satu berkas waktu itu pak.

JPU Raadi : Saudara mengetahui bahwa dari rangkaian yang dilakukan BPN di lapangan, apakah itu diterbitkan sertifikatnya?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu pak, tidak mengetahui diterbitkannya sertifikat. Kita hanya melaporkan berita acara risalah pemeriksaan tanah A. PH Drs Fachmi : Saksi ini sehatkan?

Saksi Yoserizal : Sehat pak.

PH Drs Fachmi : Jabatan saksi tadi Kasubsi, saksi punya hak gak untuk membuat surat keluar dari instansi-instansi lain selaku Kasubsi?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

PH Drs Fachmi : Yang berhak untuk membuat surat keluar itu siapa?

Saksi Yoserizal : Orang kantor.

PH Drs Fachmi : Apakah saksi pernah melihat peta tanah ini?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

PH Drs Fachmi : Saksi tahu gak, asal muasal tanah itu.

Bekas eigendom verponding ini?

Saksi Yoserizal : Tidak pak.

PH Drs Fachmi : Apakah sewaktu di BPN, saksi ada dikasih tau bahwa tanah itu bekas eigendom verponding?

Saksi Yoserizal : Setelah terbitnya SKPT pak.

PH Drs Fachmi : Tahu dari siapa?

Saksi Yoserizal : Surat keterangan penandatanganan itu yang ditandatangani oleh Rita Sasra.

PH Drs Fachmi : Ini ada surat keputusan kepala kantor BPN nomor 77,79,95 yang ditandatangani oleh Sutrisno SH MM. bapak tahu?

Saksi Yoserizal : Sutrisno kepala kantor BPN saat itu pak.

PH Drs Fachmi : Di dalam surat kepala BPN ini disebutkan, kepada saudara Basrizal Koto Hak Guna Bangunan (HGB) dalam jangka waktu 20 tahun sejak tanggal pendaftaran di kantor BPN Kota Padang. atas sebidang tanah bekas eigendom verponding 1650, setau saksi apakah kepala BPN ini berwenang menyatakan bahwa ini tanah eigendom verponding?

Saksi Yoserizal : Kurang tau juga saya pak.

PH Drs Fachmi : Siapa yang berwenang menyatakan bahwa tanah ini eigendom verponding, atau tanah ini hak milik sertifikat, HGB atau segala macamnya?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu pak.

PH Drs Fachmi : Yang tandatangan sertifikat siapa?

Saksi Yoserizal : Strisno pak.

PH Drs Fachmi : Tanda pemilik hak itu ditandatangani oleh pak Sutrisno?

Saksi Yoserizal : Iya pak.

PH Drs Fachmi : Saksi kan pernah diperiksa di Polda?

Saksi tahu UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu.

PH Drs Fachmi : Tapi disini saksi menyatakan, pada poin pertanyaan nomor empat menyatakan surat pernyataan yang dibuat oleh Basrizal Koto melanggar UU nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian. Menyatakan bahwa pasal 42 jarak ruang 6 meter, pasal 45 perluasan 9 meter, dinyatakan oleh saudara pada tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat oleh Basrizal Koto untuk kepengurusan 2001, 2005 apakah surat tersebut dapat saudara benarkan? Apakah saksi dalam kapasitas membenarkan?

Saksi Yoserizal : Tidak pak, saya tidak pernah mengeluarkan pendapat yang demikian.

PH Drs Fachmi : Ini gimana ini? Penyidik yang buat?

Saksi Yoserizal : Iya, tidak pernah. Saya yang istilahnya peta gongkart baru dikeluarkan di Polda memperlihatkan, saat itulah baru saya tahu.

PH Drs Fachmi : Yang membuat ini penyidik sendiri atau saudara sendiri.

Saksi Yoserizal : Ya, yang membuat itu berarti kan penyidik.

PH Drs Fachmi : Saudara tandatangan lho disini.

Memberikan pendapat seperti ini. Sekarang saya mau tanya, apakah saudara waktu tandatangan dibacakan gak ini?

Saksi Yoserizal : Tidak pak, tidak dibacakan.

PH Drs Fachmi : Di dalam penutup ini kan dibacakan pada saudara, dibacakan gak pada saudara?

Saksi Yoserizal : Iya dibacakan, tapi kan tidak begitu tahu isinya.

H Soetedjo : Saksi, saudara bukan orang awam lho. Saudara orang BPN, artinya anda harus tahu.

Saksi Yoserizal : Begini pak, saya baru mengenal peta gongkart saat dilihatkan oleh penyidik pada saya.

PH Drs Fachmi : Hanya itu? Saksi bilang tidak? Ini sesuai dengan SOP tadi, sesuai pertanyaan nomor dua. Ini pertanyaan ini, menurut aturan yang ada di BPN, SOP apakah pada saat ditandatangani oleh pemohon dan beberapa hari kemudian berita acara tersebut baru ditandatangani oleh pemohon itu Basrizal Koto. Pertanyaannya agak aneh ini, menurut aturan BPN, apakah pada saat itu ditandatangani oleh pemohon dan kemudian berita acara pemeriksaan di lapangan tersebut ditandatangani oleh pemohon Basrizal Koto. Jawabannya, menurut aturan yang ada di BPN atau SOP harus ditandatangani pada saat itu juga karena berita acara dilakukan secara langsung dan terhadap berita acara pemeriksaan di lapangan itu diserahkan ke Surita namun karena diserahkan oleh Novrizal cay saya tidak tahu. Ini saksi jelaskan? Ini sebenarnya yang mana ini?

Saksi Yoserizal : Iya. Itu dititipkan oleh pak Novrizal cay, saya tidak melihat penandatanganan itu.

PH Drs Fachmi : Oo…. saksi tidak melihat penandatanganan itu. Jadi yang saksi lihat di jawaban pertanyaan nomor enam ini, ada 8 surat, satu mempersiapkan berkas permohon, mempersiapkan berkas tanah, fisik, keterangan, membuat berita acara, membuat berita acara, hasil pemeriksaan lapangan (semua procedural pembuatan berita acara HGB) yangsaya jelaskan ini?

Saksi Yoserizal : Bukan hanya HGB aja pak, tapi ada yang lainnya.

PH Drs Fachmi : Ada hak-hak lain, termasuk HGB? Saksi Yoserizal : Iya. PH Drs Fachmi : HGB itu, tanahnya itu menjadi tanahnya pemilik HGB atau milik negara? Misalnya, Basko ini minta HGB 20 tahun saja, tanah ini milik siapa?

Saksi Yoserizal : Ya milik negara, yang jadi milik HGB 20 tahun saja.

PH Drs Fachmi : Setelah itu bagaimana? HGB ini?

Kembali ke negara atau tidak?

Saksi Yoserizal : Kembali ke negara.

Hakim Ari : Misalnya habis HGBnya 20 tahun, kalau dilanjutkan boleh gak?

Saksi Yoserizal : Bisa, tapi itu tergantung dikabulkan atau tidak.

Hakim Ari : Peninajuan ke lapangan, dan laporan dari tim A itu untuk apa sih, saudara tau ngak?

Saksi Yoserizal : Untuk bahan pertimbangan pemberian HGB. Hakim Ari : Formulir itu isinya apa saja?

Saksi Yoserizal : Gak ingat pak.

Hakim Ari : Dalam surat permohonan hak itu apa saja yang dibunyikan?

Saksi Yoserizal : Hak fisik, umur, milik, identitas. Berarti di fisiknya maksudnya pak?

Hakim Ari : Iya. Ada ndak poin, ini mintak hak milik bangunan dibongkar dibunyikan?

Saksi Yoserizal : Ada pak.

Hakim Ari : Apa itu yang dibongkar?

Saksi Yoserizal : Hak guna bangunan.

Hakim Ari : Sekarang mengenai surat fisik pernyataan tanah, yang dinyatakan disitu apa saja pak?

Saksi Yoserizal : Nama pemohon, umur, pekerjaan, nomor KTP dan alamat. Dinyatakan di keterangan menguasai www.harianhaluan.com

seluas wilayah,,,,, Hakim Ari : Apakah di dalam surat fisik penguasaan tanah itu ada di dalam, ada isian percakapan mengenai itu?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu.

Hakim Ari : Menurut bapak, penting gak sejak kapannya itu surat penguasan fisik itu?

Saksi Yoserizal : Penting pak.

Hakim Ari : Saudara sebagai panitia A itu memeriksa berkasberkasnya ada gak sih pak, berkas-berkas yang ada itu?

Saksi Yoserizal : Karena itu sudah diperiksa oleh seksi, Kasubsi penetapan tanah dan sudah diserahkan ke panitian, baru diserahkan ke tim pemeriksaan.

Hakim Ari : Tim Anya ada mengeluarkan rekomendasi, aga gak?

Saksi Yoserizal : Maksudnya pak?

Hakim Ari : Ya, gini lho maksudnya kalau ada surat masuk kita ini kasi rekomendasi. Kalau di BPN ada gak gitu?

Saksi Yoserizal : Ada pak.

Hakim Ari : Apa bunyinya kalau di BPN? Saksi Yoserizal : Sebagai bahan pertimbangan, dapat dikabulkan Hakim Ari : Tim A ini ada berapa orang?

Saksi Yoserizal : 5 orang.

Hakim Ari : Penandatanganan surat permohonan itu apakah harus ditandatangani di rumah saja, atau didepan pejabat yang bersangkutan?

Saksi Yoserizal : Kalau penandatanganan surat permohonan pemberian hak itu mungkin bisa saja dilakukan di rumah.

Hakim Ari : Apakah panitia A ini pernah mengadakan semacam kegiatan, yang berhubungan langsung dengan pengelola?

Saksi Yoserizal : Memang pada saat dijemput ke lapangan oleh pak Novrizal Cay, memang tidak ketemu dengan pak Basrizal Koto. Karena kami sudah dijemput oleh pak Novrizal Cay, kami beranggapan pak Basrizal Koto sudah sampai disana, di lokasi tanah. Ternaya sampai di lokasi tanah, bapak Basrizal Koto tidak dilibatkan.

Hakim Ari : Saudara bertanya tidak, tembok ini siapa yang bikin?

Saksi Yoserizal : Tidak pak, batas yang ditunjukkan itu sesuai dengan pembatasan batas yang ditunjukkan oleh pak Basrizal Koto dan ditetapkan oleh petugas ukur.

Hakim Ari : Tanda batas tanah dikeluarkan apa tidak?

Wujudnya apa?

Saksi Yoserizal : iya pak, wujudnya bisa dari besi, kayu dan tembok.

Hakim Ari : Ada tanda batasnya tidak?

Saksi Yoserizal : Kalau tanda tanah seperti kaplingkaplingan tidak pak.

Hakim Agnes : Saudara kan tugasnya ke lapangan tadi ya?

Melakukan pemeriksaan akurasi? Artinya, saudara membuat berita acara toh?

Saksi Yoserizal : Iya buk.

Hakim Agnes : Saudara dijemput oleh Novrizal Cay untuk ke lapangan, harusnya yang hadir itu siapa? Pemohon atau tidak?

Saksi Yoserizal : Pemohon Basrizal Koto Hakim Agnes : Kalau Novrizal Cay itu ada tidak menunjukkan lokasinya?

Saksi Yoserizal : Ada. Hakim Agnes : Tau tidak?

Saksi Yoserizal : Dia menujukkan apa keadaan yang sesuai di lapangan dengan cek fisik tadi.

Hakim Agnes : Saudara ke lapangan itu kan filter sebenarnya, untuk tidak terjadi keslaahan. Ini kan bahan pertimbangan nantinya, filter ini. Saudara ke lapangan untu mengukur, dan kalau ada kesalahan saudara turun lagi.

Pemohon tidak hadir, boleh tidak saudara menolak?

Saksi Yoserizal : Saat waktu di jemput pemohon katanya ada, saat di lapangan ternyata tidak ada.

Hakim Agnes : Boleh gak kita menolak, buat berita acara hari ini pemohon tidak hadir. Seperti itu, kenapa melakukan itu? Saudara tidak tahu kapan penandatanganan oleh pemohon, kemana akhirnya tidak tahu juga. Salah satu yang saudara lakukan itu meminta penjelasan batas-batas tanah, ada gak dilakukan?

Saksi Yoserizal : Seperti yang tertera pada data fisik Hakim Agnes : Jangan terus bergantung dengan data, anda ke lapangan karena itu kan belum tentu. Ada gak saudara meminta keterangan dari batas?

Saksi Yoserizal : Tidak.

Hakim Agnes : Salah tidak tugas saudara ini?

Saksi Yoserizal : Sudah berkeyakinan saja pada data.

Hakim Agnes : Ke lapangan itu kan filter, untuk sebagai bahan pertimbangan HGU. Boleh data pembanding, tapi jangan terlalu percaya. Hanya sebagi pedoman, tapi tetap melakukan tugasnya.

Hakim Agnes : Batas apa yang saudara lihat?

Saksi Yoserizal : Ada tembok.

Hakim Agnes : Tembok apa?

Saksi Yoserizal : Tembok yang cukup tinggi.

Hakim Agnes : Itu tembok milik siapa?

Saksi Yoserizal : Tidak tahu.

Hakim Agnes : Anda ini bagaimana, batas tidak tahu, itu tembok milik siapa. Jadi berita acara apa dibuat? Tembok aja?

Saksi Yoserizal : Ya, tembok. Penguasaan fisik.

Hakim Agnes : Tembok itu milik siapa, siapa yang bangun?

Punya siapa? Inilah yang dipertimbangkan nanti untuk HGU. 3. KETERANGAN SAKSI MUHADI Hakim Soetedjo : Saksi Muhadi, di BPN bagian apa.

Saksi Muhadi : Pemetaan tematik dan potensi tanah.

Hakim Soetedjo : Tugasnya apa?

Saksi Muhadi : Surveii tanah dan pemetaan.

Hakim Soetedjo : Kepala Seksi atau apa?

Saksi Muhadi : Sub pak, sub seksi.

Hakim Soetedjo : Kalau di daerah Padang ini ada daerah Padang ini ada tanah peninggalan belanda dulu tidak?

Saksi Muhadi : Ada sih pak, tapi saya kurang tahu pak, karena itu bukan bidang kita pak.

Hakim Soetedjo : Tadi katanya pemetaan potensi tanah, maksudnya bagaimana?

Saksi Muhadi : Maksudnya pemetaan tematik itu pemetaan tanah pak, misalmnya di sini sawah, di sini perkampungan dan sabagainya pak.

Hakim Soetedjo ; Darimana bisa mengataui hal itu?

Saksi Muhadi ; Itu kita yang bikin petanya pak.

Hakim Soetedjo : Kalau dimana ada tanah kereta api, itu tahu tidak?

Saksi Muhadi ; Itu tidak bagian saya itu pak.

Hakim Soetedjo : Terus itu di bagian apa?

Saksi Muhadi : Itu dibagian pengukuran biasanya pak.

Hakim Soetedjo : Jadi tugasnya apa saja?

Saksi Muhadi : Membikin peta dan surveii, stelah itu menyusun data.

Hakim Soetedjo : Pernah membuat peta atau survei apa saja?

Saksi Muhadi ; Belum pernah pak.

Hakim Soetedjo : Bagaimana ini tugasnya. Itu kok belum pernah?

Saksi Muhadi : Ya, karena belum pernah diperintahkan oleh pusat pak.

Jaksa Raadi : Muhadi?

Saksi Muhadi : Ya pak.

Jaksa Raadi : Pada tahun 2010 ada tugas terkait pengukuran tanah?

Saksi Muhadi : Kebetulan saya diperbantukan untuk mengkoordinir penjadwalan pengukuran tanah pak.

Jaksa Raadi : Berkaitan dengan pengukuran juga ya? Apakah pernah dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut?

Saksi Muhadi : Ada lah pak.

Jaksa Raadi : Berdasarkan apa saudara membuat jadwal pengukuran tersebut?

Saksi Muhadi : Permohonan pak.

Jaksa Raadi : Permohona dari siapa?

Saksi Muhadi : Dari Bapak Basrizal Koto, pak.

Jaksa Raadi : Saudara tahu tanah yang mana yang diukur?

Saksi Muhadi : Tidak pak, kita hanya menerima berkas yang dimasukan pemohon dari registrasi pak, lalu mencarikan jawal yang kosong dan petugas yang akan melakukan pengukuran ke lapangan.

Jaksa Raadi : Dari mana saudara tahu kalau tanah yang diukur tersebur benar?

Saksi Muhadi : Itu kan ada nomornya pak, berkas nomor sekian, dimohonkan oleh siapa dan dipergunakan untuk apa.

Jaksa Raadi : Maksudnya, dimana lokasi tanah yang dimohonkan waktu itu?

Saksi Muhadi : Di Ulak Karang Timur.

Jaksa Raadi : Persisnya?

Saksi Muhadi : Kalau persisnya saya tidak tahu pak, kan di sana disebutkan kelurahanya, pak.

Jaksa Raadi : Trus darimana bias mengetahui lokasi temanya tanah yang akan diukur?

Saksi Muhadi : Dibukti penerimaan nanti akan ada dibuatkan tanggal berapa dilakukan pengukuran pak, nanti pemohonlah yang akan melakukan penjemputan petugas ukur.

Jaksa Raadi : Terhadap permohonan yang diajukan pemohon ada bila tidak?

Saksi Muhadi : Ada pak, itu ada kwitansinya.

Jaksa Raadi : Berapa waktu itu biayanya?

Saksi Muhadi : Lupa saya pak.

Jaksa Raadi : Apakah tugas pengukuran ini selesai dilakukan?

Saksi Muhadi : Saya tidak tahu pak, karena setelah pengukuran tidak lagi berurusan sama kita pak, tapi bidang lain pak.

Jaksa Raadi : Tidak ada lagi kewenangan saksi untuk mengontrol?

Saksi Muhadi : Tidak pak, selesai pengukuran di lapangan dan dibuatkan gambar, maka tugasnya pengukuran yang menyelesaikanya pak.

Jaksa Raadi : Untuk melihat hasil peta itu, apakah tidak bagian tematik yang akan melihat hasilnya?

Saksi Muhadi : Tidak pak, itu bagian pengukuran pak.

Jaksa Raadi : Berkaitan dengan permohonan ini apa saja yang menjadi bidang saudara?

Saksi Muhadi : Sebenarnya kan saya ditunjuk untuk membantu penjadwalan saja pak, karena bidang saya kurang melakukan kegiatan.

Jaksa Raadi : Saudara tahu tidak permasalahan yang dimintakan saudara sebagai saksi ini?

Saksi Muhadi : Tidak pak, sebenarnya saya tahu itu setelah saya di panggil oleh penyidik pak.

Jaksa Mulyadi : Saudara saksi, apa saja permohonan yang ada dalam berkas yang saudara terima?

Saksi Muhadi ; Saya tidak melihat secara keseluruhan kelengkapan permohonan itu, karena di BPN kalau permohonan itu telah diterima dan dilakukan pembayaran, berarti itu telah lengkap syaratnya dan kalau kurang syarat pasti berkasnya ditolak, pak.

Jaksa Mulyadi : Siapa yang mendisposisikan itu?

Saksi Muhadi : Dari bagian penerimaan pendaftaran.

Jaksa Mulyadi : Berapa hari di meja saudara?

Saksi Muhadi : Satu hari pak.

Jaksa Mulyadi : Hanya satu hari?

Saksi Muhadi : Ya pak, kan saya cuma melihat jadwal yang kosong dan menjadwalkan petugas ukur untuk melakukan pengukuran pak.

Jaksa Mulyadi : Yang menunjuk siapa yang akan melakukan pengukuran, siapa?

Saksi Muhadi : Saya pak.

Jaksa Mulyadi : Waktu itu siapa yang saudara tugaskan untuk melakukan pengukuran?

Saksi Muhadi : Tri Mardy, pak Jaksa Mulyadi : Waktu menugaskan Tri Mardy, apa saja yang diberikan kepadanya?

Saksi Muhadi : Surat permohonan dari pemohon dan surat tugas untuk pengukuran pak.

Jaksa Mulyadi : Apa saja berkasnya, ada surat permohonan?

Saksi Muhadi : Ada. Jaksa Mulyadi : Surat keterangan kepemilikan tanah?

Saksi Muhadi : Tidak saya cek satu persatu, pak.

Jaksa Mulyadi : Surat permohonan itu saudara baca?

Saksi Muhadi ; Tidak, pak.

Jaksa Mulyadi : Tapi saudara lihat?

Saksi Muhadi : Ya saya lihat, namun yang menjadi pedoman saya itu adalah tanda terima saja PH Fachmi : Dalam surat dakwaan JPU membuat di sini bahwa ada pemalsuan eigendom verponding, apakah dalam permohona itu disebutkan tanah berkas eigendom verponding?

Saksi Muhadi ; Tidak tahu, pak.

PH Fachmi : Apakah saudara pernah lihat kata eigendom verponding ini di dalam permohonan?

Saksi Muhadi : Begini pak, kalau sudah dilakukan pembayaran saat pendaftaran maka syaratnya itu lengkap dan tugas saya menjadwalkan pengukuran pak PH Fachmi : Di dalam dakwaan ini dibuatkan bahwa eigendom verponding yang dimohonkan oleh permohon ini adalah palsu. Saudara tahukah itu?

Saksi Muhadi : Tidak, pak.

PHFachmi:Saat dilakukanpemeriksaan dipenyidik tidakadaditanyakan kepada saudara malah eigendom verponding dan segala macam?

Saksi Muhadi : Tidak.

PH Fachmi : Cukup.

Hakim Soetedjo : Saudara yang menugaskan orang untuk mengukur tadi, siapa orang?

Saksi Muhadi : Ya pak, Try Mardi Jaya, pak.

Hakim Soetedjo : Sendirian saja?

Saksi Muhadi : Ya, yang saya tugaskan itu dia sendiri pak, tapi untuk turun ke lapangan dia membawa tim pak, dan juga ada dari pihak pemohon yang mengawalnya pak.

Hakim Soetedjo ; Dari hasil ukur tersebut nanti kan ada gambar, ada saudara lihat?

Saksi Muhadi : Ya pak ada, tapi bukan saya yang memeriksa, pak.

Hakim Soetedjo : Terus kemana lagi dikasihkan?

Saksi Muhadi : Itu saya kasihkan ke bagian pemetaan dan pengukuran, pak.

Hakim Soetedjo : Anda melihat gambar tanahnya?

Saksi Muhadi : Ada, pak.

Hakim Soetedjo : Anda melihat siapa yang menunjukan batasnya?

Saksi Muhadi : Tidak. Saya hanya melihat hasil gambanya saja, pak.

Hakim Soetedjo : Hanya itu saja?

Saksi Muhadi : Ya, pak.

Hakim Soetedjo : Jaksa cukup, PH cukup?

4. KETERANGAN SAKSI IRSAL SYAHBUDIN Hakim Soetedjo: Terakhir lurah di mana?

Saksi Irsal: Di Ulak Karang Selatan. Sebelumnya Lurah di Air Tawar Timur, Simpang Haru, Gantiang Parak Gadang, Gantiang Selatan.

Hakim Soetedjo: Sekitar tahun 2010 lurah di mana?

Saksi Irsal: Di Air Tawar Timur.

Hakim Soetedjo: Dari tahun berapa sampai tahun berapa?

Saksi Irsal: 2008 sampai awal 2011.

Hakim Soetedjo: Ketika jadi lurah Air Tawar Timur, Anda pernah menjadi anggota tim pembebasan tanah?

Saksi Irsal: Tidak.

Hakim Soetedjo: Tidak pernah sama sekali?

Saksi Irsal: Tidak.

Hakim Soetedjo: Setelah ada permohonan tanah untuk persertifikatan?

Saksi Irsal: Tidak ada.

Jaksa Raadi: Apa yang Saksi Irsal ketahui tentang kondisi tanah di Air Tawar Timur itu?

Saksi Irsal: Kondisi tanah yang saya ketahui, waktu itu sudah dipagar. Ketika saya sebagai lurah, ada surat datang kepada saya untuk menandatangani surat penguasaan fisik di belakang Hotel Basko.

Jaksa Raadi: Waktu itu, yang datang ke Saksi Irsal siapa?

Saksi Irsal: Novrizal Cai. Jaksa Raadi: Surat yang diserahkan Novrizal Cai itu Saksi Irsal tandatangani?

Saksi Irsal: Surat yang disodorkan kepada saya surat pernyataan penguasaan fisik yang berisi pernyataan penguasaan fisik. Kalau saya tidak salah isinya, ”Saya yang bertandatangan di bawah ini, Basrizal Koto, dengan ini menyatakan menguasai tanah yang terdapat di sebelah barat, timur, utara Hotel Basko. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut secara perdata maupun pidana.” Yang tanda tangan Basrizal Koto di atas material. Diketahui oleh saya sebagai lurah.

Jaksa Raadi: Saksi Irsal ingat tanggal di surat pernyataan itu?

Saksi Irsal: Lupa saya. Sudah lama.

Jaksa Raadi: Berapa kali Saksi Irsal menandatangani surat itu?

Saksi Irsal: Kalau tidak salah, tiga kali.

Jaksa Raadi: Dalam surat pernyataan itu, ingat Saksi Irsal surat itu ada?

Saksi Irsal: Ada. Jaksa Raadi: Bisa disampaikan, siapa yang ada dalam surat penguasaan tanah itu?

Saksi Irsal: Tidak ingat saya.

Jaksa Raadi : Waktu saksi menandatangani, saksi-saksi yang dicantumkan dalam surat itu siapa saja?

Saksi Irsal: Tidak ingat, tapi, fotokopi KTP-nya ada.

Jaksa Raadi: Saksi juga pernah membuat surat pernyataan bahwa benar tanah itu milik Basko?

Saksi Irsal: Surat keterangan ada.

Jaksa Raadi: Apa dasar saksi mengeluarkan surat keterangan waktu itu?

Saksi Irsal: Surat keterangan itu adalah tugas pokok saya sebagai pemohon, dengan dasarnya bahwa tanah itu sesuai

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

19

surat pernyataan tanah itu dikuasai Basrizal Koto.

Jaksa Raadi: Bagaimana saudara tahu itu surat dari Basrizal Koto?

Saksi Irsal: Tanda tangan di atas materai, fotokopi KTP. Jaksa Raadi: Yang menyerahkan surat waktu itu Novrizal Cai. Apakah ada orang yang mendatangi saksi waktu itu selain Novrizal Cai? Apakah Basko mendatangi saksi?

Saksi Irsal: Tidak ada. Saya tidak kenal dengan Basko.

Jaksa Raadi: Berdasarkan penandatanganan yang dilakukan terhadap tanah yang saksi tandatangani, tahu tidak saksi tanah itu kemudian diukur BPN? Saksi Irsal: Tidak ada. Waktu penandatanganan kepemilikan, saya sebagai lurah didatangi petugas BPN. Jaksa Raadi: Tunggu, tunggu! Saksi didatangi petugas BPN. Artinya, saksi tidak ada di lokasi?

Saksi Irsal: Waktu itu saya dibawa ke lokasi, sesudah itu saya ke kantor. Saya tandatangani.

Jaksa Raadi: Pada saat pengukuran, saksi tidak hadir di situ?

Saksi Irsal: Tidak hadir, pak. Kemudian saya dibawa ke lokasi.

Jaksa Raadi: Saksi didatangi dan dibawa ke lokasi. Apa yang mereka sampaikan waktu itu?

Saksi Irsal: Karena saya sebagai anggota panitia, saya bawa surat itu ke kantor dan saya tanda tangani karena saya tidak tahu prosedur panitia ini.

Jaksa Raadi: Pada saat saksi menandatangani, apakah pemohon sudah menandatangani surat di berita acara itu?

Saksi Irsal: Tidak tahu saya. Yang saya tahu cuma surat penguasaan fisik.

Jaksa Raadi: Ingat tidak, saksi, bentuk surat berita acara yang disodorkan oleh BPN itu?

Saksi Irsal: Seingat saya, yang saya baca surat pernyataan penguasaan fisik saja.

Jaksa Raadi: Apakah saksi mengetahui bahwa itu tanah negara?

Saksi Irsal : Saya tidak tahu tanah negara karena tanah itu, dalam surat pernyataan itu berbunyi “dikuasai”. Jadi, tugas lurah, jika ada masyarakat meminta suatu surat, dengan adanya pendukung surat pernyataan, lur ah harus mengeluarkan.

Jaksa Raadi: Tahu gak, saksi, tanah siapa yang bersebelahan dengan tanah dalam surat yang saksi tanda tangani itu? Tanah sepadan.

Saksi Irsal: Saya hanya tanda tangani surat pernyataan itu saja, Pak. Surat penguasaan fisik itu saja.

Jaksa Raadi: Waktu bapak dibawa BPN ke belakang Hotel Basko itu, sebelum Bapak tanda tangan, bapak lihat gak batas-batas tanah itu?

Saksi Irsal: Batasnya pagar yang telah permanen.

Jaksa Raadi: Yang tertuang dalam surat yang bapak tanda tangani, yang berbatas dengan pagar apa?

Saksi Irsal: Saya tidak ingat lagi.

Jaksa Raadi: Rel kereta api itu yang mana?

Saksi Irsal: Sebelah timur.

Jaksa Raadi: Saksi mengetahui di balik pagar itu ada rel?

Saksi Irsal: Ada Jaksa Raadi: Waktu itu, selaku panitia, apakah saksi melihat apakah pihak PJKA hadir di sana?

Saksi Irsal: Tidak.

Hakim Agnes: Bapak sebagai lurah, masa Bapak tidak tahu itu tanah milik PT KAI? Saksi Irsal: Saya tidak tahu. Tanah itu sesuai dengan permohonan surat penguasaan fisik, saya tanda tangani, saya ketahui, setelah itu saya bikin surat keterangan.

Hakim Agnes: Surat permohonan penguasaan fisik itu Bapak baca gak waktu menandatangani?

Saksi Irsal: Saya baca, cuma kini tidak ingat lagi.

Hakim Agnes: Menurut saya, surat permohonan penguasaan fisik itu ada kejanggalan karena tahun penguasaan tanah tidak dibuat.

Saksi Irsal: Ada tanggalnya di bawah surat itu.

Hakim Agnes: Apakah pernyataan sepadan itu dibuat oleh pemohon?

Saksi Irsal: Iya. Hakim Agnes : Benar itu?

Saksi Irsal: Ya. Hakim Agnes: Waktu turun ke lapangan, ada gak pemohon menyatakan batas-batas sepadan itu?

Saksi Irsal: Saya lihat ada. Memang saya lihat.

Hakim Agnes: Ada Pak Basrizal Koto menunjukkan batasbatas tanahnya?

Saksi Irsal: Pak Basrizal gak ada. Yang menunjukkannya Novrizal Cai. Hakim Agnes: Apa yang dia tunjukkan?

Saksi Irsal: Sebelah timur: rel kereta api.

Hakim Agnes : Sebelah timur, tanah PJKA? Saksi Irsal: Bukan. Rel kereta api.

Hakim Agnes : Rel kereta api punya siapa?

Saksi Irsal: Tanah negara.

Hakim Agnes : Yang menguasai siapa?

Saksi Irsal: PJKA. Hakim Agnes : Lah, iya.

Hakim Agnes : Tanda tangan berita acara berapa kali?

Saksi Irsal: Tidak ingat saya.

Hakim Agnes: Berapa kali ke lapangan?

Saksi Irsal: Dua kali.

Hakim Agnes: Tanda tangan berita acara berapa kali? Dua kali, atau berapa kali?

Saksi Irsal: Tidak ingat.

Hakim : Tapi, ada tanda tangani?

Saksi Irsal: Ada. Hakim Agnes: Setelah selesai segala sesuatunya dibuatlah berita acara, bla bla bla, ditandatangani oleh seluruh tim, termasuk Saudara. Dibaca seluruh risalah itu?

Saksi Irsal: Tidak detail.

Hakim Agnes: Asal tanda tangan saja berarti?

Saksi Irsal: Kar ena tim membawa saya. Mereka bilang, ”Bapak harus mengetahui ini karena Bapak lurah.

Cuma, saya tidak detail membaca surat itu.”

Hakim Agnes : Tidak baca?

Saksi Irsal: Tidak detail saya baca. Cuma saya baca di bawah ada anggota tim, termasuk lurah.

Hakim Agnes : Konsekuensi Saudara menandatangani surat itu?

Saksi Irsal: Konsekuensinya saya sebagai lurah jabatan saya.

Hakim Agnes : Bertanggung jawab terhadap isi surat itu, kan?

Saksi Irsal: Karena jabatan saya sebagai lurah, sebagai anggota tim.

Hakim Agnes: Berarti tidak baca, ya?

Saksi Irsal: Ya. Hakim Agnes: Berarti asal tanda tangan saja. Risalah berita acara itu Bapak tanda tangani di mana?

Saksi Irsal: Di kantor.

Hakim Agnes: Kenapa ditandatangani di kantor?

Saksi Irsal: Karena saya sudah pergi ke lapangan?

Hakim Agnes: Siapa yang membawa ke lapangan?

Saksi Irsal: Anggota tim.

Hakim Agnes: Apa yang diperiksa tim di lapangan?

Saksi Irsal: Bahwa tanah ini dikuasai Basko.

Hakim Soetedjo: Bapak tahu waktu itu tanah PT KAI ada di mana saja?

Saksi Irsal: Tidak. Yang saya tahu, sebelah utaranya berbatas dengan Batalyon.

Hakim : Apakah bapak tahu tanah PT KAI itu berbatas dengan apa? Yang di bawah rel itu berbatas dengan ini ini ini?

Saksi Irsal: Tidak tahu.

5. KETERANGAN SAKSI SUHITA Hakim Sutedjo: Saudara melakukan pemeriksaan atas permohonan Basrizal Koto, tepatnya di belakang Mall Basko tahun 2010. Apakah Saudara meneliti dan memeriksa data fisik, data yuridis itu?

Saksi Suhita: Pemeriksaan dilakukan dua kali berdasarkan surat tugas. Hal ini berdasarkan data fisik, data yuridis data dari lurah. Saat melakukan pengecekan, saya didampingi Novrizal Cai dan lurah.

Jaksa Mulyadi: Saudara turun ke lapangan tujuannya apa?

Saksi Suhita: Untuk mencatat hasil ukur. Diteliti surat itu dulu apakah benar batas-batasnya.

Jaksa Mulyadi: Pada saat itu, hasil yang ditemukan, batasbatasnya bersentuhan dengan apa?

Saksi Suhita: Yang utara berbatas dengan kantor pajak, barat dengan Hotel Basko, timur dengan rel kereta api.

Jaksa Mulyadi: Ibu tahu rel kereta api itu ada pemiliknya?

Saksi Suhita : PT KAI. Jaksa Mulyadi: Sebelah selatan berbatasan dengan apa?

Saksi Suhita: Dengan sungai.

Jaksa Mulyadi: Tanah Basko yang berbatasan dengan rel kereta api berapa bidang?

Saksi Suhita: Ada satu yang berbatasan dengan rel kereta api.

>> PENERBITAN hal 02 Redaktur: Nasrizal

Layouter: irv@nd

20

KOTA SOLOK

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

8.000 Kebun Buah-buahan Sudah Diregistrasi SOLOK, HALUAN – Tidak hanya bibit tanaman yang diberi registrasi, melainkan juga kebun buah-buahan harus diberi registrasi oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan (PTPHP) Provinsi Sumatera Barat, sebagai bentuk legalitas supaya buah yang dihasilkan memiliki legalitas dan mutu terjamin.

“Pemberian registrasi itu sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2010 lalu, hanya saja pelaksaanaan baru tahap demi tahap sesuai hasil eva-

luasi di lapangan dan sampai saat ini sudah hampir 8.000 petani pemilik tanaman buah dikeluarkan registrasinya,” jelas Yustiadi dari Dinas

PTPH Provinsi Sumatera Barat ketika menilai kelompoktani Keluarga Sepakat, Kamis.

Registrasi terhadap tanaman buah, baik itu jeruk, rambutan, durian, mangga dan jenis tanaman buah lainnya memiliki manfaat yang sangat penting bagi pemilik kebun tanaman buah, keunggulan itu dapat dilihat jika tanaman buah yang diproduksi dari areal perkebunan itu ingin dijual ke pasar modern.

Supermarket yang ada di Sumatera Barat maupun Indonesia, bahkan luar negeri, selalu menampung tanaman buah dari kebun yang sudah diregistrasi.

Kendati tanaman buah yang diproduksi selalu terjual melalui pasar tradisional maupun yang dijual secara perorangan selalu habis terjual bahkan memiliki keuntungan yang baik, namun saat terjadi panen raya tanaman buah selalu bersaing dan bisabisa banyak menumpuk di

rumah karena tidak habis terjual.

Supaya petani pemilik kebuan buah tidak repot menjualnya, bisa bekerja sama dengan pemilik supermarket yang siap menampung buah-buahan yang diproduksi di kebun.

Namun untuk menembus mall itu tidak gampang, salah satu syaratnya adalah kebun itu teregistrasi oleh pemerintah. Jika mengantongi registrasi, pemilik mall sangat gampang menampungnya.

Untuk mendapatkan sertifikat registerasi dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan tidaklah begitu sulit.

“Dinas Pertanian setempat mengajukan ke Dinas PTPHP Provinsi Sumatera Barat dengan mengisi blankoblanko yang disediakan kemudian tim dari DPTPHP melakukan pengecekan ke lapangan sekaligus mencicipi buah yang diproduksi, jika memang memenuhi persyaratan dikeluarkan registera-

sinya,” terang Yustiadi.

Di Sumatera Barat sudah banyak Dinas PTPHP yang melakukan registrasi terhadap tanaman buah, bahkan kebun yang diregistrasi itu, buahnya yang dihasilkan sudah banyak masuk mall, tidak hanya di Sumatera Barat melainkan juga di kota besar lainnya.

Begitu juga jika tanaman buah itu diekspor dilampirkan registrasinya sehingga pemilik mall yakin akan kualitas tanaman buah.(h/alf)

Walikota Lepas JCH ke Kota Padang SOLOK, HALUAN — Walikota Solok Zul Elfian memperingatkan jemaah calon haji asal Kota Solok untuk selalu menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji, perlunya menjaga kesehatan supaya rangkaian haji yang dilaksanakan dapat diikuti dengan baik dan sempurna supaya menjadi haji yang mabrur.

“Untuk menunaikan ibadah haji itu memang ada 2 hal penting yang perlu dimiliki seorang jemaah calon haji. Kedua hal itu yakni kemampuan dan niat, kemampuan itu meliputi kesehatan fisik dan keuangan, kemudian niat. Walau mampu dari berbagai sektor namun jika tidak ada niat juga tidak bisa terlaksana,” jelas Zul Elfian ketika melepas calon haji asal Kota Solok, Kamis (3/8), di Mesjid Agung Kota Solok.

Walikota menjelaskan, suhu dan tempratur antara Kota Solok dengan Mekah jauh berbeda, oleh karenanya calon haji agar bisa mengambil hikmah dari suhu yang jauh berbeda itu, jangan panik apalagi berisik saat berada di tanah suci, apalagi saat ini berada pada musim kemarau.

Sejalan dengan itu, hal yang perlu menjadi perhatian bagi tamu Allah, hendaklah menjaga kekompakan dan persaudaraan yang tinggi, baik sesama calon haji Kota Solok maupun Sumatera Barat dan Indonesia umumnya. Saling berkomunikasi dengan baik dan jika a da hal-hal yang kurang menyenangkan agar diselesaikan dengan baik sesama calon haji. Jaga nama baik Kota Solok maupun Sumatera Barat khususnya.

Panitia dalam laporannya menyampaikan, jumlah calon haji asal Kota Solok 110 orang, setelah dilepas, calon haji yang tergabung dalam kloter 11 itu berangkat Senin 7 Agustus menuju asrama haji Padang, kemudian Selasa 8 Agustus take off dari Bandara Internasional Minangkabau menuju Jeddah. (h/alf)

TERIMA WEJANGAN — Calon jemaah haji asal Kota Solok menerima wejangan dari panitia pemberangkatan di Mesjid Agung, Kamis (3/8). Jumlah calon jemaah haji Kota Solok 110 orang dan take off dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pada 8 Agustus. ALFIAN

E-Government Disosialisasikan

PKL di Jalan Lingkar Pasar Segera Direlokasi

SOLOK, HALUAN — Menghadapi arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang dengan baik dan memegang peranan penting.

Di sektor swasta, perangkat itu sudah menjadi kebutuhannya, pemerintah tentu juga harus mengikutinya, yang dikenal dengan istilah Pemerintahan–Elektronik (E-Government).

“Pemerintahan elektronik yang dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 adalah upaya terstruktur untuk mengembangkan pelayanan publik berbasis TIK secara efekif dan efisien,” jelas Wakil Walikota Solok Reinier ketika membuka sosialisasi pengembangan E-Government di lingkungan Pemda Kota Solok, Selasa (1/7).

Beberapa keunggulan dalam pemanfaatan pemerintahan elektronik yakni pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyebabkan proses menajemen pemerintahan menjadi efisien, pemerintah dapat menyediakan informasi dan mutu pelayanan yang lebih baik, pemerintah – elektronik dapat menjadi media pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambil keputusan kebijakan publik bahkan jauh dari itu, pemerintah elektronik terkait erat dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas layanan publik oleh pemerintah.

Efisiensi di sini, lanjut Reinier, dimaksudkan terkait dengan anggaran

SOLOK, HALUAN — Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) yang menempati jalan lingkar Koto Panjang – Pasar Solok segera direlokasi ke pasar semi modern dan terminal Bareh Solok karena jalan l ingkar itu sesuai kebijakan Pemerintah Kota Solok harus dikosongkan sehingga kendaraan roda empat maupun kendaraan pemadam kebakaran bebas melewati.

Kepala Dinas Koperasi Perdagangan Perindustrian dan Usaha Kecil Menengah (Koperindag UKM) Kota Solok Dedi Asmar yang dihubngi Haluan, Selasa (1/8), mengatakan, jalan lingkar Koto PanjangPasar Solok itu sudah bertahun-tahun ditempati PKL untuk mencari nafkah. PKL itu bukan hanya warga Kota Solok tapi juga dari Kabupaten Solok.

yang dikeluarkan, sedangkan efektifitas terkait dengan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan.

Kebijakan pemerintah terkait dengan penerapan e-Government, pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan urusanurusan pemerintah dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Oleh karenanya sosialisasi yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Solok dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian Kominfo dapat menambah wawasan peserta terkait dengan pengembangan e-Government khususnya di lingkungan Pemda Kota Solok.

Sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok Zulfadli dalam laporannya menyampaikan, sosialisasi e-Government dilaksanakan dengan harapan, di era kemajuan teknologi informasi dapat mewujudkan pelayanan pemerintahan secara elektronik.

Pengembangan e – Government merupakan upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, melalui pengembangan e-Government dilakukan penataan sistem menajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. (h/alf)

SALURAN drainase di Kelurahan Kampung Jawa, persis dekat rel kereta api, sudah dijadikan ‘bak’ sampah terpanjang, masyarakat selalu membuang sampah ke saluran drainase itu sehingga menimbulkan bau tidak sedap. ALFIAN

www.harianhaluan.com

Setelah kepemimpinan Zul Elfian/Reinier, akses jalan yang sudah ditempati PKL bertahuntahun kembali difungsikan.

Jalan lingkar itu banyak manfaat, baik untuk mengatasi kemacetan maupun jika terjadi kebakaran di pasar Solok, mobi unit kebakaran bisa leluasa melaksanakan tugasnya.

Berdasarkan pendataan yang dilakukan Dinas Koperindag UKM, PKL yang menempati jalan lingkar itu sudah memiliki kios di pasar semi modern yang ada di pinggir jalan utama, hanya saja kios itu diisi pedagang lain.

Diduga ada sewa menyewa di bawah tangan, sementara pemilik yang sah berjualan di jalan lingkar pasar-Koto Panjang Kota Solok.

Untuk memfungsikan jalan lingkar itu, tim penertiban

mulai melakukan tugasnya, baik melalui sosialisasi bahkan sudah sampai pada kegiatan eksekusi, PKL yang sudah ada daftar namanya menempati pasar semi modern menjadi target eksekusi bagi tim.

Sebenarnya, lanjut Dedi Asmar, di Pasar Solok itu sudah ada petugas, mulai dari Satpam, Kepala polisis Pos (Kapolpos) pasar, Babinsa dan Kasi Trantib.

Petugas itu selama ini tidak bekerja sesuai tugas pokok fungsi (Tupoksi) nya, karena tidak sesuai Tupoksi, banyak PKL yang menempati jalan lingkar seenaknya berjualan.

Akibatnya, jalan lingkar yang hanya diizinkan 1 blok saja sudah berlapis dan kendaraan yang melewati jalan itu tidak bisa lagi. “Jangankan kendaraan roda empat,

kendaraan roda dua saja juga susah,” ungkap Dedi Asmar.

Sementara bagi PKL lain yang tidak terdaftar menempati pasar semi modern dicarikan lokasi lain untuk berjualan, malahan saat ini sedang dibangun los pasar sayur di samping terminal Bareh Solok.

Los pasar sayur itu siap menampung hampir 400 PKL. Pemda Kota Solok mengalokasikan dana Rp 7 miliar tahun anggaran 2017 ini untuk membangun los pasar sayur yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jika los pasar sayur di samping terminal Bareh Solok selesai, PKL yang menempati jalan lingkar dipindahkan ke lokasi baru, dengan demikian jalan lingkar Koto Panjang – Pasar Solok itu steril dari aktifitas PKL. (h/alf)

Tugas BP4 di Dua Kecamatan Dialihkan SOLOK, HALUAN – Badan Penasehat Penyelenggara Perkawinan Perceraian (BP4) yang ada di 2 kecamatan di Kota Solok yakni Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan tidak lagi difungsikan dan tugas tersebut diambil alih BP4 Kota Solok yang dipusatkan dan Kantor Kementerian Agama Kota Solok.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Solok Burhanudin Chatib dan Kasi Bimasnya Afrizen kepada Haluan di Kota Solok, Rabu (2/ 8), mengatakan, BP4 yang dalam tugasnya memberikan nasehat pada calon pengantin dinilai selama ini belumlah begitu mendalam karena dalam perjalanan hidup berumah tangga masih banyak ditemui perceraian.

Untuk menghindari dan menekan kasus perceraian bagi

suami istri, Kementerian Agama Kota Solok melakukan terobosan baru dengan membentuk BP4 Kota Solok, BP4 itu memiliki anggota dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diantaranya Badan Keluarga Berencana (KB), Dinas Kesehatan, LKAAM dan Bundo Kanduang.

Dari unsur-unsur tersebut sudah dilakukan kerja sama antara Kementerian Agama yang dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU).

Unsur tersebut siap memberikan pencerahan bagi calon pengantin. Sistemnya, lanjut Burhanudin, setiap calon pengantin yang sudah mendaftarkan dirinya untuk nikah ke kantor KUA diberi pencerahan oleh usnur-unsur yang ada tadi.

Pencerahan untuk menambah wawasan calon pengantin itu dilaksanakan setiap hari Kamis di sekretariat pada Kantor Kementerian Agama Kota Solok.

Masing-masing unsur yang sudah dilakukan kerja sama memberikan pandangan sesuai tugas pokok dan fungsinya, misalnya dari Dinas Kesehatan memberikan pandangan tentang kesehatan calon pengantin, baik dari mulai hamil sampai melahirkan.

Dari Badan Keluarga Berencana memberikan p andangan tentang keutuhan rumah tangga dilihat dari sisi jumlah anak, tidak zamannya lagi banyak anak-banyak rezeki, melainkan cukup 2 anak namun sejahtera dan tidak merepotkan bagi ayah dan ibunya. Dari pandangan LKAAM bisa saja Redaktur: Nova Anggraini

menyampaikan tentang etika dalam berumah tangga serta pergaulan sehari-hari di masyarakat.

Selama ini masalah itu belum tergali dengan baik oleh BP4 yang ada di kecamatan, kecuali hanya memberikan pandangan tentang bagaimana berumah tangga yang baik, menuju keluarga sakinah, namun sektor lain belum begitu tersentuh. Melalui BP4 Kota Solok diharapkan semua bisa tergali sebagai bekal bagi calon pengantin dalam menjalani hidup berumahtangga.

Calon pengantin yang sudah mengikuti penataran dari BP4 Kota Solok juga diberi sertifikat, sertifikat yang dikeluarkan juga bisa dilampirkan sebagai persyaratan tambahan bagi calon pengantin menjelang dilaksanakan pernikahan.(h/ alf) Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

21

TERKAIT KASUS PENYELUNDUPAN 1,2 JUTA EKSTASI

Kalapas Batu Nusakambangan Dicopot SEMARANG, HALUAN — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencopot jabatan Abdul Haris sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Batu, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah menyusul dugaan keterlibatan narapidana bernama Aseng dalam penyelundupan 1,2 juta ekstasi asal Belanda.

“Kalapas dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, sesuai dengan instruksi menteri (Menkumham) ditarik ke Kanwil Kemenkumham,” kata Kepala Kemenkumham Wilayah Jawa Tengah Ibnu Choldun di Semarang, Kamis.

Saat ini, lanjut dia, keduanya ditempatkan sebagai staf di Kanwil Kemenkumham.

Ia menjelaskan keduanya dicopot dari jabatannya berkaitan dengan penguasaan telepon seluler oleh narapidana bernama Aseng.

Menurut dia, Kemenkumham Jawa Tengah telah menerjunkan tim yang dipimpin langsung Kepala Divisi

ASIAN YOUTH DAY 2017 — Peserta dari Asia Timur menunjukan kebolehanya saat pembukaan acara Asian Youth Day 2017 bertajuk “Joyful Asian Youth! Living The Gospel In Multicultural Asian di Jogja Expo Centre, Rabu (2/8/2017). Acara yang diikuti oleh ribuan peserta dari 22 negara di Asia dan berlangsung hingga 6 Agustus 2017 itu menjadi media pembelajaran tentang pluralisme, bukan perbedaan yang memecah belah namun perbedaan yang menunjukkan kemanusiaan. NET

Sekolah Penolak Program Pemerintah Harus Ditindak YO GYAK A R TA , HALUAN — Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menindak tegas sekolahsekolah yang menolak melaksanakan program pemerintah seperti upacara bendera dan imunisasi.

“Harus ada sanksi tegas dari pemerintah dan tentu bisa dilakukan evaluasi terhadap pengelola pendidikan atau yayasannya,” kata Esti seusai pembukaan “Asian Youth Day” ke-7 di Jogja

Expo Center, Yogyakarta, Rabu malam.

Menurut dia, penolakan terhadap program imunisasi “measles rubella” (MR) seperti yang sebelumnya terjadi di sejumlah sekolah di Yogyakarta seharusnya tidak terulang kembali karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menyatakan bahwa imunisasi halal.

“Saya kira tidak perlu ada penolakan lagi. Karena ini demi masa depan anak bangsa ya kita harus tegas. Saya kira yang seperti itu hanya di

sekolah swasta, kalau yang negeri saya belum mendapat laporan,” kata dia.

Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga harus segera bertindak tegas terhadap sekolah yang masih menolak upacara bendera.

Menurut politikus PDIP itu, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas dan menetapkannya secara tegas supaya tidak ada lagi sekolah yang melakukan atau mengulangi hal serupa.

“Karena itu sudah me-

nyalahi komitmen kita dalam bernegara yang mengakui Pancasila, UUD 1945, serta bendera Merah Putih sebagai bendera negara. Kalau masih ada sekolah yang tidak percaya Pancasila saya kira harus diberikan pembinaan,” kata dia.

Agar penolakan program pemerintah di lingkungan sekolah tidak terulang kembali, menurut dia, Kemendikbud bisa menerjunkan pengawas untuk mendatangi sekolah-sekolah.

“Tidak perlu ada badan khusus untuk itu, saya kira

Kemendikbud bisa melakukan fungsi pengawasan,” kata dia.

Dalam waktu dekat, menurut Esti, Komisi X DPR RI akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk mengevaluasi berbagai hal terkait pendidikan, termasuk membicarakan sekolah yang masih menolak melaksanakan program pemerintah.

“Kami secara khusus menjadwalkan memanggil Mendikbud, dan beliau sudah bersedia,” kata dia. (h/ans)

Pemerintah Antisipasi Kecurangan Penerimaan CPNS MATARAM, HALUAN — Kementerian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), menggandeng Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) guna mengantisipasi segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi dalam proses penerimaan CPNS di tahun 2017.

“Inilah maksud kami menggandeng Lemsaneg untuk mengantisipasi kecurangan yang terjadi di dalam prosesnya. Nantinya akan ada metode enkripsi, ini yang digunakan untuk memproteksi data-datanya,”

kata Asisten Deputi Koordinasi dan Pemantauan Pelayanan Publik Wilayah II KemenPAN-RB Jeffrey Muller di Mataram, Kamis.

Jeffrey Muller mengungkapkan hal itu saat berkunjung ke Mapolres Mataram bersama tim dari KemenPAN-RB dalam rangka mengevaluasi sistem pelayanan publik yang telah berjalan.

Untuk tahun 2017, KemenPANRB menyiapkan kursi CPNS di lingkup Kemenkumham dan Mahkamah Agung yang pendaftarannya telah resmi dibuka pada awal Agustus

2017 melalui sistem online.

“Proses seleksinya nanti kita gunakan aplikasi yang namanya CAT (Computer Assisted Test). Dengan aplikasi ini, tidak ada lagi yang bisa berbuat curang, hasilnya bisa langsung terbaca, on real time,” ucapnya.

Karena itu, untuk mengantisipasi tindak kejahatan di dunia maya yang makin merebak di tanah air, KemenPAN-RB mengajak Lemsaneg untuk memproteksi sistem. Termasuk mengajak para penggiat IT untuk memantau pelaksanaannya.

“Selain menggandeng Lemsaneg,

kita juga mendapat bantuan dari teman-teman penggiat IT. Ini salah satu upaya kita dalam mengantisipasi kecurangan,” ujarnya.

Dengan adanya pengawasan di dunia maya ini, Jeffrey optimis bahwa proses penerimaan CPNS di tahun 2017 akan berjalan lancar dan tentunya memberikan kemudahan bagi para pesertanya.

“Jadi hasil tesnya tidak perlu menunggu lama lagi. Begitu selesai ikut tes, orang itu bisa langsung mengetahui hasilnya, apakah dia lulus atau tidak,” kata Jeffrey.(h/ans)

Pemasyarakatan.

Dari hasil pemeriksaan sementara, lanjut dia, Aseng mengaku polsel yang digunakannya itu merupakan pemberian teman satu selnya yang sudah bebas.

“Tapi pengakuan ini masih kami dalami,” katanya.

Merurut dia, peredaran ponsel di dalam lembaga pemasyarakatan itu masih menjadi persoalan.

Ia menyebut banyak kemungkinan masuknya ponsel ke dalam LP, termasuk dugaan keterlibatan oknum petugas.

“Kami akan cari solusi agar hal tersebut tidak terulang,” katanya.(h/ans)

Trump Ingin Pangkas Imigran Legal di AS WASHINGTON, HALUAN — Presiden Amerika Serikat Donald Trump sekar ang memusatkan perhatian untuk memangkas jumlah imigran legal di negaranya.

Niat itu muncul ke publik setelah AS melancarkan tindakan terhadap imigran ilegal, yang telah secara tajam menurunkan jumlah para pelintas perbatasan ilegal dari Meksiko.

Gedung Putih memberikan dukungan terhadap rancangan undang-undang yang diusung oleh dua senator asal Partai Republik, yaitu Tom Cotton dari Arkansas dan David Perdue dari Georgia.

Jika disahkan, undangundang itu akan memangkas jumlah imigran legal hingga 50 persen dalam waktu 10 tahun dengan mengurangi jenis hubungan keluarga yang bisa dibawa imigran ke AS. Namun, RUU itu akan menghadapi rintangan tajam menuju Kongres. Pada tingkat itu, sejumlah anggota senior asal Partai Republik mendukung reformasi bidang imigrasi secara menyeluruh, namun mereka tidak mendukung tindakan keras.

Di bawah undang-undang baru, yang disebut dengan RAISE Act, Amerika Serikat akan mengutamakan para imigran berkemampuan tinggi dengan membuat sistem berdasarkan prestasi, serupa dengan yang digunakan oleh Kanada dan Australia.

Trump dan para anggota

parlemen Republik mengkritik sistem imigrasi yang digunakan saat ini sebagai sistem yang sudah kuno. Mereka menganggap sistem tersebut menyakiti para pekerja Amerika dengan menurunkan tingkat upah.

“Proses lamaran kompetitif ini akan mengutungkan para pemohon yang bisa berbicara Bahasa Inggris, bisa menghidupi dirinya sendiri dan keluarga mereka secara finansial serta menunjukkan keahlian yang bisa bermanfaat bagi perekonomian kita,” ujar Trump.

Para senator mengatakan mereka bekerja sama secara erat dengan Gedung Putih dalam menyusun versi terbaru rancangan undang-undang mereka.

“Kedatangan ke Kantor Oval (tempat kerja resmi presiden AS, red) ini kemungkinan merupakan yang ketiga atau keempat kalinya untuk bekerja bersama Presiden Trump,” kata Cotton kepada para wartawan.

Cotton dan Perdue mengatakan undang-undang yang mereka rancang itu tidak akan berdampak pada visa sementara bagai para karyawan sektor teknologi tertentu dan pekerjaan musiman yang populer dengan banyak bisnis.

RUU juga ditujukan untuk mengakhiri undian visa keragaman, yang memungkinkan 50.000 orang dari negara-negara yang kurang terwakili untuk mendapatkan Kartu Hijau (izin menetap dan bekerja di AS, red), demikian Reuters. (h/ans)

Para petempur telah melancarkan perlawanan sengit, dengan sebagian besar petempur muda mereka masih bersembunyi di pusat kota Marawi, walau telah menghadapi 57 hari serangan darat, serangan udara dan pemboman senjata berat.

Menurut pihak berwe-

nang, pertempuran tersebut telah menewaskan 413 anggota militan, 98 pasukan keamanan dan 45 warga sipil.

Duterte telah menunjuk satuan tugas untuk membangun kembali kota Marawi, dengan anggaran sebesar 20 miliar peso (394,81 juta dolar AS). Demikian laporan Reuters. (h/ans)

PERANGI GERILYAWAN

Presiden Filipina Minta Tambah 20.000 Prajurit MANILA, HALUAN — Presiden Filipina Rodrigo Duterte meminta dana kepada Kongres unt uk merekrut 20.000 tentara baru guna menghadapi ancaman yang meningkat dari kalangan militan pro-ISIS di kawasan selatan yang bergolak, kata para senator, Rabu.

Duterte mengadakan pertemuan mendesak dengan sekelompok senator pada Selasa malam, dengan menceritakan laporan intelijen terbaru tentang rencana gerilyawan untuk menyerang tiga kota di pulau selatan Mindanao.

“Dia ingin menyampaikan kepada kami bahwa dia membutuhkan 20.000 lebih tentara untuk seluruh Angkatan Bersenjata Filipina,” kata pemimpin mayoritas Senat Vicente Sotto.

“Dia ingin memastikan bahwa dalam masa jabatannya, dia akan bisa menyelesaikan masalah perdamaian dan ketertiban.”

Tiga senator lainnya mengatakan bahwa Presiden serius mengenai skala ancaman keamanan dan meminta Kongres untuk mendukung rencananya untuk meningkatkan kemampuan peralatan dan intelijen militer.

Mereka menolak untuk mengatakan tiga kota mana www.harianhaluan.com

yang bisa mengalami nasib yang sama dengan Marawi. Di kota itu, pemberontak proISIS telah memerangi militer selama sembilan minggu sejak melakukan pengepungan pada 23 Mei, dengan maksud untuk mendirikan “wilayat”, atau provinsi ISIS. Daerah Marawi yang luas telah hancur karena tembakan artileri hampir setiap hari dan pengeboman udara untuk mencoba mengusir para milisi yang bersembunyi di pusat komersial. Kelompok militan itu diyakini menyekap sekitar 100 sandera.

Lebih dari 600 pemberont ak dan tentara tewas dalam kerusuhan tersebut.

Duterte bulan lalu menyampaikan kepada Kongres permintaan anggaran sebesar 3,76 triliun peso Filipina untuk tahun depan, termasuk 145 miliar peso untuk pertahanan.

“Kami bersedia membantu,” kata Senator Panfilo Lacson, menambahkan bahwa tentara-tentara itu sangat lelah setelah dua bulan berjuang di Marawi.

“Kita membutuhkan tenaga baru, jadi di lembaga legislatif kami dapat membantu dengan mempercepat pengesahan anggaran untuk meningkatkan pasukan.”

Dia mengatakan Presiden juga meminta peningkatan jumlah anggota polisi sebanyak 10.000, merekrut lebih banyak untuk ditempatkan dalam pasukan guna membantu militer memerangi pemberontak.

Sebelumnya, Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga

meminta Kongres untuk memperpanjang status darurat militer di Mindanao hingga akhir tahun ini supaya dapat memberikan waktu kepadanya untuk menghancurkan gerakan pemberontak yang terinspirasi oleh kelompok ISIS. Wilayah berpenduduk 22 juta orang, yang memiliki se-

jarah pemberontakan separatis dan Marxis, ditempatkan di bawah kekuasaan militer pada 23 Mei, setelah pemberontak dari kelompok Maute dan Abu Sayyaf mengambil alih atas beberapa bagian Kota Marawi, membuat Filipina dilanda krisis keamanan terbesar dalam beberapa tahun belakangan.

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Luther

22

SENIN, 31 JULI 2017 7 Dzulkaidah 1438 H

NASIONAL DAN INTERNASIONAL 22

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 / 11 Dzulkaidah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

Mencerdaskan Kehidupan

KK Miskin Dibantu Perbaikan Rumah AGAM, HALUAN- Sebanyak dua Kepala Keluarga tidak mampu di Kecamatan Tanjung Muti ara, meneri ma b antuan p er b aik an r umah t id ak layak h u n i , bantuan ini berasal dari dana surplus Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ada di Kecamatan Tanjung Mutiara.

Penyerahan simbolis bantuan rumah tidak layak huni bagi keluarga Syahrul Gunawan dan Herlenawati, dilakukan oleh Bupati Agam yang diwakili Staf Ahli Bupati, Mulyadi, Kamis (3/8).

Dalam kesempatan itu, bupati m engucapkan selamat kepada masyarakat yang m edapatkan bantuan. I a sangat apresiasi kepada anggota kelompok SPP yang berhasil membawa dana kelompok SPP nya surplus setiap tahun.

Dikatakannya, Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Tan jung Mutiara “Kita doakan SPP sangat inovatif, Tanjung Mutiara pemerintah semakin baik lagi, dan mem berikan semakin eksis Kita penghargaa n sangat mengapresiasi yang t inggi Untung SPP tidak bagi para ang hanya digunakan gota SPP ini. untuk tambah modal, S emoga ke melainkan juga depannya ke digunakan untuk lompok SPP membantu di Tanjung masyarakat kurang Mutiara. Mu mampu,” ungkapnya. dah-mudahan kedepan banyak lagi terobosan yang dilakukan oleh SPP Tanjung Mutiara. “Kita doakan SPP Tanjung Mutiara semakin baik lagi, dan semakin eksis Kita sangat mengapresiasi Untung SPP tidak hanya digunakan untuk tambah modal, melainkan juga digunakan untuk membantu masyarakat kurang mampu,” ungkapnya.

Camat Tanjung Mutiara Edo Pratama, saat acara mengat akan, semua ber kat tekad dan komitmen dari para anggota kelompok SPP, untuk membantu masyar aka t yang kurang mampu. besar an bantuan masing-masing penerima Rp15 juta.”Bantuan rumah tidak layak huni ini merupakan program sejak tahun 2014 bagi masyarakat kurang mampu. Semoga pada masa mendatang bisa lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.(h/yat)

Masalah Tanah Wakaf Harus Diselesaikan TANAH DATAR, HALUAN - Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAI W) kecamatan di Kabupaten Tanah Datar ditarget untuk menyelesaikan permasalahan tanah wakaf yang ada di daerah masingmasing.

Hal tersebut ditegaskan Kakankemenag Tanah Datar Syamsul Arifin saat membuka sosialisasi PPAIW dijajaran Kemenag Tanah Datar di aula SMK Bukit Gombak Batusangkar, Rabu (2/8).

Dikatakan, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Agama, PPAIW wajib menyelesaikan dan mengurus permasalahan tanah wakaf di wilayah kerjanya masing-masing. Kemudian sebagai ASN Kemenag juga berkewajiban mengurus dan menyelesaikan segala permasalahan agama di wilayah kecamatan tersebut.

Dijelaskannya, keberhasilan dalam penyelesaian permasalahan tanah wakaf dijajaran Kemenag merupakan tugas ASN Kemenag di wilayah kecamatan, untuk itu Kemenag mengangkat PPAIW untuk mengurus wakaf di kecamatan.

Dengan adanya kegiatan pembinaan PPAIW jajaran Kemenag tersebut mampu melahirkan terwujudnya validasi pendataan dalam pengelolaan aset hasil wakaf di Kabupaten Tanah Datar.

Kakankemenag mengharapkan agar seluruh peserta PPAIW tersebut dapat mengikuti kegiatan itu dengan maksimal sehingga dapat dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing. (h/fma)

BERBAHAYA - Kondisi jembatan semi permanen yang terletak di Kampung Gunung Melelo, Kenagarian Rawang Gunung Malelo, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat yang menghubungkan dua kenagarian ini membutuhkan perbaikan dari pemerintah agar tidak membahayakan bagi para penggunanya. IST

Disesalkan, DPRD Gantung Ranperda Nagari LIMAPULUH KOTA, HALUAN- Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemerintahan Nagari, sudah setetahun diajukan diajukan Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bersama dua Ranperda lainnya. Namun disesalkan, hingga kini DPRD belum juga membahasnya.

Dari informasi yang didapat di gedung wakil rakyak yang berada di Bukit Limau itu, Kamis kemarin, akhir- akhir ini anggota d ewan Limapuluh Kota malah lebih disibuk kan untuk pembahasan Ranperda Inisiatif Hak Keuangan Dewan

terkait pendapatan yang diamanahkan UU 23 tahun 2014 dan PP 18 Tahun 2017.

Padahal ada tiga Ranperda masih menggantung di gedung wakil rakyat tersebut.

Ketiga Ranperda yang diajukan Bupati Irfendi Arbi pada

November 2016 lalu, yakni Ranperda Pemerintahan Nagari. Ranperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Ranperda Pendidikan Anak Usia Dini (Paudni).

“Ada beberapa Ranperda yang masih dibahas sampai hari ini,” terang Safaruddin Ketua DPRD Limapuluh Kota pada beberapa waktu lalu. Terkendalanya Ranperda yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah Limapuluh Kota itu, kata Safaruddin, disebabkan oleh beberapa hal.

Diantaranya, Ranperda RDTR, peraturan tersebut masih menunggu terbentuknya Perda Tata Ruang di Propinsi Sumbar.

Begitu juga dengan Ranperda Pemerintahan Nagari, juga masih menunggu aturan yang lebih tinggi sebelum disahkan menjadi Perda.

Tetapi, untuk Ranperda Paudni, Ketua DPD Partai Golkar Limapuluh Kota itu lupa ada penyebab lambannya untuk di sahkan. “Temanteman di DPRD terus membahas ketiga Ranperda ini. Mu-

dah-mudahan, dalam waktu dekat, Ranperda rampung untuk disahkan,” terang Safaruddin.

Biasanya, ucap Safaruddin, untuk pembentukan Perda, setidaknya membutuhkan wak tu satu kali masa sidang atau selama tiga sejak diajukan oleh eksekutif ke legislatif.

Tetapi, untuk ketiga Ranper da yang diajukan Pemkab tersebut , sudah memasuki tiga kali masa sidang. Dari November sampai Agustus malahan tak kunjung rampung menjadi Perda. (h/ddg)

WABUP MINTA CAMAT PROAKTIF

52 Walinagari Latihan Manajemen DHARMASRAYA, HALUANSebanyak 52 orang Walinagari di Kabupaten Dharmasraya, mendapat Pelatihan Manaje men Kepemimpinan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di salah satu wisma di Sungai Dareh, Kamis (3/8).

Pelatihan ini secara resmi dibuka langsung oleh Wakil

Bupati Dharmasraya, H.Amri zal Dt Rajo Medan.

Dihadapan para Walinagari itu Wabup minta agar seluruh Walinagari dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan nagari yang lebih baik, transparan dan a kuntabel, sehingga masyarakat nagari bisa sejahtera serta memba-

ngun koordinasi dan rasa kebersamaan di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, Ketua Partai Hanura Dharmasraya itu juga meminta para Camat se Kabupaten Dharmasraya agar dapat menjalankan perananya dan tanggung jawabnya untuk memberikan bimbingan ke-

pada Bamus dan Walinagari, sehingga Bamus dapat bersama Walinagari menyelenggarakan pemerintahan Nagari.

“Camat jangan berpangku tangan melihat kondisi diwilayah kerjanya masing-masing, teruslah bangun kordinasi dengan Walinagari,” tegasnya.

Sementara Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Abdi Amri, mengatakan bahwa pelatihan kepemimpinan itu digelar untuk meningkatkan SDM kepemimpinan Walinagari dalam wilayah kerjanya. “Ini bentuk peningkatan SDM Walinagari sebagai pemimpin di masing-masing nagari,” tutupnya.(h/mdi)

PELTIHAN - Wakil Bupati Dharmasraya Amrizal Dt Rajo Medan membuka pelatihan manajemen Wali Nagari se-Kabupaten Dharmasraya, Kamis (3/8), di Aula Wisma Aljannah. IST

GUGUAK MALALO DAN SUNGAI PATAI

Nagari Mandiri Pangan di Tanah Datar BAT U SA N G K AR , H A L U A N – Untuk percepatan usaha peningkatan ekonomi warga wilayah Nagari di kabupaten Tanah datar, Dinas Pangan dan Perikanan setempat saat ini menerapkan program Pangan Mandiri .“Program pangan mandiri diterapkan pada dua wilayah nagari, masing-masing Guguak Mawww.harianhaluan.com

lalo Kecamatan Batipuh Selatan dan Sungai Patai Kecamatan Sungayang”, tutur kepala Dinas Pangan dan Perinkanan kab.Tanah Datar Yulfiardi di ruangan kerjanya, Kamis 3/8.

Menurut Yulfiardi, program pangan mandiri dititik beratkan untuk merubah taraf perekonomian warga, di dalam wilayah nagari Gu-

guak Malalo d an Sungai Patai tersebut karena tercatat memiliki KK miskin terbanyak di kabupaten Tanah Datar.

Melalui program ini, pihak Dinas Pangan dan Pe rikanan Tanah Datar telah menyiapkan kelembagaan dan identifikasi potensi yang bisa dikembangkan, secara berkelanjutan dapat

merubah tingkat ekonomi warga menjadi lebih baik.

Menurut Yulfiardi, wilayah nagari Guguak Malalo yang berada di bibir pantai danau Singkarak, memiliki potensi perairan danau bagi para nelayan yang setiap hari berusaha menangkap ikan bilih dengan memakai peralatan tradisional.

Mengingat tata cara pe-

nangkapan ikan bilih secara tardisi dengan menggunakan jala yang bermata cukup rapat, akan berakibat semua ikan bilih, termasuk anakanak ikan kecil juga ikut terbawa bersamaa jala.

Kondisi itu ternyata berakibat habitat ikan bilih menjadi cepat punah. Seperti kenyataan saat ini, ikan bilih sudah langka, hasil

tangkapan nelayan sangat berkurang dan berakibat harga beli masyarakat cukup tinggi.

“Kita saat ini memprogramkan untuk membudayakan ikan bilih dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kita masih menunggu Peraturan Gubernur Sumbar tentang upaya pembu Redaktur: Dody Nurja

didayaan ikan bilih,” tuturnya.

Sementara untuk wilayah nagari Sungai Patai Keca matan Sungayang, tengah diterapkan program peman faatan pekarangan, yang dilakukan dalam bentuk paket sayu-sayuran, pembua tan pupuk kompos pembi bitan dengan mendirikan se jumlah rumah bibit. (h/emz ) Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

23

Jajaran PN Pasbar Jalani Tes Urine PASBAR, HALUAN – Seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Pasaman Barat (Pasbar) termasuk Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan serta para pegawai lakukan tes urine. Tes inilangsung digagas dan dilakukan oleh Badan Narkotila Kabupaten (BNK) Pasaman Barat, Kamis (3/8).

TES URINE - Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Eko Agus Siswanto didampinggi Sekretaris Pengadilan, Ade Candra dan Kepala Badan Satuan Bangsa dan Politik, Edison Zalmi lakukan ter urine bersama Badan Narkotika Kabupaten Pasaman Barat, Kamis (3/8). IDENVI SUSANTO

Lingkar Kecamatan Patamuan Gelar Penyuluhan P-IRT PADANG PARIAMAN, HALUAN - Camat Kecamatan Patamuan memberikan apresiasi kepada peserta penyuluhan Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang digagas oleh Bapak Jhon Kenedy Martin dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan Padang Pariaman. Kegiatan ini diadakandiAulaKantorCamatsetempat,Kamis(3/8).

PadakesempatanituCamatPatamuan,HasanBasri mengatakan,bagipesertayangmengikutipenyuluhan iniadalahyangberuntung,karenamendapatkanilmu tentangcaraindustrirumahtanggayangbisaditerapkan dirumahsetelahpelatihanini.

“Semuapesertayangikutsebagaipesertaadalah yangberuntung,karenabisamendapatkanilmuyang bermanfaatdalammemanfaatkanwaktuluangdalam mengolahindustrirumahtangga.Karenakebiasaanitu harus dirobah untuk kemajuan serta untuk mening katkanekonomi,”ujarHasanBasri.

Dia menjelaskan, pelatihan P-IRT seperti sekarang ini adalah yang pertama di laksanakan di kantor camat ini, dan tentu bukan sampai disini saja dan harus berkelanjutan. “Saya sangat mendukung kegiatan penyuluhan P-IRT seperti ini, untuk itu saya berharap kepada Bapak Jhon Kenedy Martin yang menggagas kegiatan ini bisa berlanjut. Tentu dengan harapan setelah penyulu han ini bisa berkembang industri-industri rumah tangga di kecamatan ini,” harapnya.

Sementara itu, Jhon Kenedy Martin yang menggagas penyuluhan P-IRT untuk masyarakat ini menyebutkan, dalam acara penyuluhan ini ada lima produk yang akan diadakan pelatihan kepada semua peserta. “Dan produk yang akan dibuatkan itu semua bahannya ada disekitar kita, jadi kepada semua agar bisa mengikuti dengan serius dan bagi peserta yang mengikuti serta bersedia membuat salahsatuindustriakandisurveikerumahnyabersama dinaskesehatan,”ujarJhonKenedyMartin.

Dan lagi katanya, dalam membuat industri rumah tangga ini yang pertama harus menjaga kebersihan, dan kita harus berfikir kenapa daerah lain bisa maju hanya dengan satu unggulan industri. “Seperti di Indramayu ada mangganya, dan disana mangga tersebut ada di setiap rumah masyarakatnya, dan disini bisa juga dibuat satu jenis industri yang dibuat oleh beberapa masyarakat. Dengan ini saya yakin akan bisa terkenal dan diminati oleh daerah lain,” terangnya.

Untukitukatanya,kitasemuaharusbisamerubah mindset dari sekarang, jangan masih berfikir seperti dulu. “Kalau dulu orang menanam pisang dan lain sebagai sudah ditanam itu dibiarkan saja, tentu lama berbuah dan tidak bisa berkembang, tapi coba dibersihkan serta diberi pupuk dan saya yakin akan bisa menghasilkan panen yang berlimpah ruah. Jadi, mari rubah pola fikir dalam meningkatkan ekonomi denganP-IRTini,”ulasJhonKenedyMartin. (h/bus)

Dari pemeriksaan dilakukan Badan Narkotika Kabupaten Pasaman Barat, seluruh jajaran Pengadilan Negeri (PN) Pasaman Barat dinyatakan bersih.

“Ini kita lakukan agar sejumlah hakim dan pegawai terbebas dari narkoba. Karena sebagai penegak hukum harus bersih dari narkoba,” tutur Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Eko Agus Siswanto melalui Sekretaris Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Ade Candra kepada Haluan.

Dikatakannya, selain para penegak hukum terbebas dari narkoba, ini menjadi terapi bagi para hakim dan pegawai jika ada yang terlibat narkoba.

Ia mengatakan, kegiatan ini didasari oleh surat perintah dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Makamah Agung Republik Indonesia nomor 688/DJU/ KP.05.1/7/2017.

“Tes urine ini tidak kita beritahu sebelumnya,” tegasnya. Sementara itu, Kepala Satuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Edison Zalmi mengatakan, apa yang dilakukan Ketua PN sungguh sangat bijaksana.

Pantauan Haluan, kegiatan ini dilaksanakan pada jam 08.00 WIB hingga jam 11.00 WIB. Sebanyak 25 orang ikut dalam ke giatan tes urine ini. (h/ mg-idn)

LAPAN dan UI Ikut Andil di Pariaman Expo 2017 PARIAMAN, HALUAN - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) serta Universitas Indonesia (UI) bakal turut mengisi stan Pariaman Expo tahun 2017 tanggal 13 Agustus mendatang di Pantai Gandoriah, Pariaman.

Kepala Dinas Koperindag dan UKM Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit kepada Haluan, Kamis (3/8) menjelaskan, pariaman Expo berlangsung dari tanggal 13 sampai 19

Agustus 2017, dengan 69 stan yang tampil.

Penampilan stand dari LAPAN dan UI, baru pertama kali, kita harap kehadiranya juga sebagai mahnit bagi pengunjung selama kegiatan berlangsung.

Beragam produk dan jasa yang bakal tampil di disini, karena kegiatan tahunan tersebut tidak hanya sebagai ajang pameran, tetapi diharapkan terjalinya jaringan bisnis

terhadap usaha barang dan jasa yang ada di kota ini.

“Kita mengundang Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi & UKM, untuk hadir dalam kegiatan pembukaan nanti,” kata Gusniyeti Zaunit.

Pariaman Expo tahun lalu tahun 2016, selama kegiatan berlangsung berhasil menarik nilai transaksi hamnpir Rp3 miliar. Dan yang rekor ketika itu dari usaha kerajinan batang

kelapa dengan sentuhan kreasi mebel dan pembuatan gazebo dengan nilai lebih kurang Rp1 Miliar.

Tahun ini dengan kegiatan yang sama diharap nilai transaksi melebihi tahun lalu dengan demikian sasaran untuk memajukan usaha kecil menengah di kota pariaman makin baik.

Pariaman Expo akan diisi juga dengan tampilan produk-produk unggulan dari UMKM yang ada di kota tersebut. (h/tri)

Piala Adipura Diarak Keliling Sawahlunto SAWAHLUNTO, HALUAN - Kebahagiaan warga kota akan penghargaan piala Adipura yang kembali bisa dibawa ke Sawahlunto setelah sembilan tahun lepas, terlihat dalam arakan dan konvoi mengitari “Kota Arang”, Kamis (3/8). Tak tanggung-tanggung, mobil pembawa Adipura itu langsung dikemudikan oleh Walikota Ali Yusuf didampingi Wawako Ismed.

Supremasi tertinggi penghargaan atas sebuah penghargaan bagi kota di Indonesia yang berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan yang diberi nama Adipura langsung diserahkan oleh Presiden Republik In donesia Joko Widodo kepada Walikota Ali Yusuf pada peringatan hari lingk ungan hidup tahun 2017 di Jakarta, Rabu (2/8).

“Keberhasilan membawa kembali Adipura kekota ini, tidak terlepas dari kerjakeras dan usaha bersama, mulai dari tenaga kebersihan melalui pasukan kuning, dan juga peran serta masyarakat yang senantiasa menjaga kebersihan dan lingkungan, termasuk didalamnya ada polisi cilik atau pocil sebagai duta dini kebersihan dan pelestarian lingkungan,” kata Wako Ali Yusuf.

Momen diraihnya Adipura kali ini, terasa sangat spesial karena Adipura tersebut terakhir diraih oleh Sawahlunto pada 2008 silam tepatnya sembilan tahun lalu. Penghargaan ini sebutnya, tentu tidak diraih dengan gampang tanpa ada komitmen kuat antara pemerintah dalam hal ini instansi terkait dengan masyarakatnya, menjadikan kebersihan dan kelestarian lingkungan sebagai tanggungjawab bersama, dan menjadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai perilaku hidup sehari hari.

“Tak segampang membalikkan telapak tangan, penghargaan yang

diraih ini benar benar aplikasi dan cerminan hidup warga Kota Sawahlunto,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DPK2PLH) Kota Sawahlunto, Adrius Putra menyebutkan, penilaian tertinggi dari tim penilai adalah keberadaan tempat pembuangan akhir sampah Kayu Gadang. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) yang terletak di Dusun Kayu Gadang Desa Santur Kecamatan Barangin itu, jauh dari kesan tempat pembuangan sampah selama ini.

Jika selama ini pembuangan akhir sampah jauh dari kesan bersih dan

cendrung berbau, hal tersebut tidak di temui di TPAS Kayu Gadang yang disebabkan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki sesuai dengan standarnya.

“Selain itu secara bertahap kita akan membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa dan kelurahan yang ada di kota ini. Target di 2018 minimal satu TPST untuk dua desa. Saat ini kita sudah membangun tiga TPS terpadu yakni di Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang, di Desa Balai Batu Sandaran dan Desa Talago Gunung di Kecamatan Barangin. Dimana sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga dapat diproses

menjadi barang yang bernilai ekonomis,” kata Adrius d idampingi Kabid Kebersihan Oktarimus.

Ke depan, ungkapnya, tantangan dan tanggungjawab dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dikota ini akan semakin besar. Jangan sampai.

“Jangan sampai raihan adipura ini membuat kita terlena dan kembali tidak mendapatkannya ditahun tahun berikutnya. Tatantangan sebenarnya adalah bagaimana kita bisa mempertahankannya, dan semakin meningkatkan kualitas kebersihan kota kita,” pungkasnya. (h/mg-rki)

PIALA Adipura saat diarak keliling Sawahlunto, Kamis (4/8) sebagai momen spesial kebahagian setelah sembilan tahun menanti untuk mendapatkannya. RIKI YUHERMAN

DKP Sumbar Gelar Lomba Masak Ikan PADANG, HALUAN - Rabu (2/7), halaman kantor Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar dipenuhi kepulan asap yang berasal dari orang-orang yang sedang membakar ikan. Mereka bukanlah pedagang ikan bakar, melainkan pegawai kantor yang mengurus soal laut dan ikan di daerah ini.

Pegawai itu bukan pegawai biasa, tapi mereka umumnya berstatus pejabat eselon III di DKP. Namun hari itu, pekerjaan mereka berbeda dibanding hari biasa.

Prosesi membakar ikan dimulai ketika panitia meng hitung waktu. Lalu secara serentak mereka membakar tempurung sebagai bahan bakar untuk membakar ikan yang telah disiangi. Satu kelompok terdiri dari tiga www.harianhaluan.com

hingga empat orang. Mereka punya tugas dan fungsi masing-masing. Ada yang mengipas bara, agar api terus menyala. Ada pula yang hanya sekedar meneriaki temannya untuk semangat membakar ikan. Ada pula yang mengoles ikan dengan bumbu dapur dari rumah.

Dalam hitungan menit sejumlah kelompok berhasil membakar ikan. Kemudian mereka membawa ke meja masing-masing untuk dihias guna dinilai tim juri yang berasal dari Kelompok Dharmawanita DKP Sumbar.

Di lain sisi, ada pula satu kelompok, api baranya tak kunjung menyala. Hingga akhirnya mereka menumpang membakar ikan di kelompok yang telah selesai membakar ikan.

Juri pun datang menilai untuk peserta yang telah selesai menata dan menghias ikan bakarnya.

Ketua Dharmawanita DKP, Elly Yosmeri mengata

kan, kriteria pemenang lomba dilihat dari rasa, kebersihan cara menata hingga higienis ikan yang dimasak.

Sedangkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

PEGAWAI DKP membakar ikan di halaman kantor mereka, kegiatan itu dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-79 tahun.

IST

Sumbar, Yosmeri, mengatakan lomba membakar ikan diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT RI yang ke 79 tahun. Aneka lomba dibuat perayaan hari kemerdekaan berlangsung meriah.

“Peserta lomba berasa dari UPT dinas dan semua eselon III. Kegiatan ini juga dalam persiapan HUT Dharmawanita,” terang Yosmeri kepada wartawan, kemarin.

Aneka lomba yang diselenggarakan bertujuan untuk tingkatkan silaturrahim.

Sebab peserta berasal dari berbagai daerah seperti Men tawai, Dharmasraya, Pasaman, Sicincin dan lain-lain.

Pada HUT RI yang ke 79 tahun ini, keluarga besar DKP Sumbar memaknainya dengan melakukan tugas dan

peran sesuai bidang mereka.

“Karena kami bertugas di keluatan dan perikanan, maka kami terus berupaya meningkatkan konsumsi makan ikan bagi masyarakat.

Tujuannya, agar lahir generasi muda yang cerdas, sebab ikan mengandung omega tiga yang bagus untuk perkembangan otak,” terang dia.

Guna meningkatkan kon sumsi ikan masyarakat, DKP Sumbar tak hanya melakukan kegiatan atau sosialisasi pada perayaan HUT RI. Tapi dinas tersebut juga sering membuat aneka lomba yang berkaitan dengan ikan.

Selain lomba membakar ikan, ada lagi lomba membuat sup buah, merangkai buah, pacu sendal, memin Redaktur: Heldi Satria

dahkan lele dari satu ember ke ember lain. Aneka lomba itu sedikit banyaknya mengurangi raut wajah lelah para pegawai yang sehari-hari berkutat dengan kegiatan masing-masing. Peserta tampak bergembira ria melakukan lomba. Suasana kekeluargaan kian terasa ketika seluruh makanan dan minuman yang dibuat peserta dihidangan dan dimakan bersama dengan cara bajamba.

Pada kesempatan itu Yos meri, selaku orang nomor satu dijajarannya, juga mengingatkan pegawainnya untuk tidak lupa memasang bendera Merah Putih di rumah masing-masing. Sebab banyak warga yang lupa memasang bendera karena sibuk di luar rumah. (h/*) Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

JUMAT, 4 AGUSTUS 2017 11 Dzulkaidah 1438 H

Lingkar

Dewan Pangan Pasbar Siap Berkoordinasi PASBAR, HALUAN - Terwujud kemandirian pangan di Kabupaten Pasaman Barat, tidak terlepas dari koordinasi semua pihak.

Untuk itulah, Pasbar akan memaksimalkan peran Dewan Ketahanan Pangan.

Ketersediaan 9 bahan pokok pangan untuk masyarakat menjadi tugas pemerintah.

Menurut Bupati Pasbar H. Syahiran melalui Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pasbar, Sukarli kepada Haluan kemarin (3/8), ketersediaan pangan tidak bisa di akomodir oleh Dinas Pangan Sendiri. Harus ada campur tangan dari pihak lain atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Dengan adanya dewan pangan ini, kita akan saling koordinasi, serta saling dukung mendukung antar OPD. Pasalnya, program pangan ini tidak akan jalan jika dikerjakan sendiri saja, memang harus ‘dikeroyokkan’,” papar Sukarli.

Selain itu, tambah Sukarli dengan adanya dewan pangan ini fungsi antar OPD di dalam mewujudkan ketahanan pangan akan terlak sana dengan baik. Karena 9 bahan pokok mau tidak mau memang harus ada, dan itu letaknya dibeberapa OPD. “Misalnya, ikan, sayur mayur, beras dan sebagainya itu menjadi satu jika di dinas pangan. Artinya Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan dinas-dinas lainnya memegang andil besar dalam mencapai itu semua,” jelas Sukarli.

Dewan Ketahanan Pangan ini nantinya, lanjut Sukarli akan di pimpin langsung oleh kepala daerah dalam hal ini Bupati Pasbar Syahiran.

“Karena Dewan Ketahanan Pangan merupakan lembaga non struktural yang memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan.

Kalau secara nasional langsung ketuanya presiden, provinsi gubernur dan kabupaten/ kota oleh kepala daerah tersebut,” urai Sukarli.

Dengan adanya Dewan Ketahanan Pangan, diharapkan nantinya program atau visi dan misi dari Dinas Pangan terwujud.

Seperti ketersediaan lumpung pangan.

Lumpung pangan ini nantinya menjaga ketersediaan beras dan kestabilannya.

“Banyak kegiatan yang akan kita maksimalkan, seperti memaksimalkan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag), revitalisasi lahan pekarangan, kalau dulu namanya toga, sekarang kita upayakan dengan adanya sayur mayur. Setiap rumah tangga menanam cabe 10 pot. Kalau ini kita akan bekerja sama dengan PKK. Ketersediaan toko tani Indonesia atau Lembaga distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), serta kampanye keanekaragaman pangan,” tutup Sukarli mengakhiri. (h/ows)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Koto XI Tarusan Tercepat Pelunasan PBB/P2 PAINAN, HALUAN - Kecamatan Koto XI Tarusan tercatat sebagai kecamatan yang pertama kali dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan/Pedesaan (PBB/P2) di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Desrianto Putra melalui Kasubid Penetapan, Forzil, mengatakan, hingga saat ini, diperkirakan nagari yang sudah menyetorkan pelunasan PBB/P2 di Kecamatan Koto XI Tarusan sudah mencapai 95 persen.

“Sampai pukul 13.00 WIB hari ini, hanya dua nagari diantara 23 nagari di Kecamatan Koto XI Tarusan yang belum menyetorkan pajak

PBB/P2. Namun, hari ini berkemungkinan tuntas, sebab tadi Walinagari Kapuh Utara dan Walinagari Sungai Nyalo Mudiak Aia menelpon saya, dan mereka sedang dalam per jalanan menuju ke kantor ini,” sebutnya di Painan, Rabu (2/8).

Menurutnya, dalam pelunasan PBB/P2 di Kabupaten Pessel, Kecamatan Koto XI Tarusan adalah yang paling unggul. Dikatakan demikian, Sebab, hingga akhir Juli 2017

kemaren, Kecamatan tersebut sudah mampu me lunasi sekitar 95 persen, sebelum ba tas akhir yaitu sam pai tanggal 30 September. Hal itu kata dia, tak terlepas dari peran penting ditingkat Kecamatan.

“Nanti, bagi wa linagari yang telah mencapai 100 persen GUSDAN pelunasan pajak PBB/P2 sebelum jatuh tempo (30 September), maka akan diberi kan piagam penghargaan oleh Bupati Hendrajoni. Dan untuk saat ini, Kecama tan Koto XI Taru san

yang terting gi,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Koto XI Tarusan, Gusdan Yuwelmi mengata kan, dengan adanya pelunasan pajak oleh 23 nagari tersebut, pihaknya juga ikut mem berikan apresiasi kepada nagari. Se bab, YUWELMI telah menun jukan kesadaran bagi masyarakat ditengah-tengah nagari untuk taat pajak.

“Hal itu bisa terwujud berkat kemampuan walinagari bersosialisasi dengan masyara-

KEBAKARAN LAHAN - Sejumlah petugas pemadam kebakaran saat memadamkan api yang nyaris membakar sejumlah lahan perkebunan masyarakat, Kamis (4/8). MARYADI

kat, serta tepat sasaran memilih kolektor untuk penagihan pajak tersebut kepada masyarakat. Bahkan, eksistensi Walinagari dalam realisasi pengumpulan pajak memang patut diberikan penghargaan dan apresiasi,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pembayaran pajak PBB/P2 yang diupayakan oleh 23 nagari di kecamatan tersebut, sebagai bentuk kesada ran dari plot kucuran dana yang paling besar untuk pembangunan di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Sehingga pajak yang sudah disetorkan ke kas daerah oleh masing-masing nagari sudah hampir memenuhi target 100 persen. Namun, ia tetap berharap agar pelunasan pajak tersebut, mampu dilunasi sebelum jatuh tempo. Sehingga kedepannya dapat menjadi percontohan bagi Kecamatan lain.

“Kita sangat mengapresiasi seluruh walinagari yang telah menyetorkan pajak PBB/P2 ke kas daerah senilai Rp150. 046.783 dari target senilai Rp157.257.896.

Artinya, uang yang sudah di setorkan sudah mencapai 95 persen pada tahap satu ini,” ungkapnya.

Sementara itu, Walinagari Sungai Pinang, Azli Bagindo Alam mengaku, nagarinya yang pertama kali melakukan peluna san pajak tersebut. Menurutnya hal itu memang sesuai dengan arahan dari camat setempat.

“Benar, sebelumnya kami sudah mendapatkan arahan dari Camat untuk memberikan sosiali sasi kepada masyarakat untuk patuh dan taat memba yar pajak.

Sehingga dari pihak kami ditingkat nagari memben tuk strategi dan trik trik jitu untuk melakukan penagihan kepada masyarakat, termasuk juga mencari kolektor penagi han,” terangnya. (h/mg-kis)

Warga Dharmasraya Diimbau Tak Bakar Lahan DHARMASRAYA, HALUAN Warga Dharmasraya tidak henti hentinya dikejutkan oleh kebakaran, setelah dua kali berturut turut musibah kebakaran terjadi di Pulau Punjung. Kamis (03/08), terjadi kembali kebakaran di lahan perkebunan masyarakat Jorong Koto, Kenagarian Gunung Medan.

Menurut penuturan salah seorang warga setempat kepada Haluan, awalnya ada warga kerjasama atau yang disebut dengan Batoboh, pemilik lahan membakar salah satu pohon kayu yang sudah mati, ternyata api membesar dan men jalar.

Melihat api sudah membe-

sar, salah seorang warga cepat menghubungi pemadam kebakaran, beruntung mobil kebakaran cepat sampai di lokasi, itu pun yang bisa mencapai ke lokasi kejadian hanya mobil kebakaran ukuran kecil.

Namun demikian, mobil tersebut dapat mengatasi api yang sudah membesar,apa bila

mobil kebakaran tidak sigap mengatasi api tersebut, maka lahan perkebunan masyarakat akan habis terbakar.

Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran, Akrial, yang dihubungi Haluan, mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran. Karena saat ini musim kemarau dan

rawan kebakaran. Buktinya, kata mantan Kepala Dinas Perhubungan ini, dalam waktu beberapa hari ini sudah 17 rumah yang terbakar. “Saya minta masyarakat untuk berhati hati dengan api, karena musim kemarau dan jangan membakar bakat di hutan atau di ladang,” tutupnya. (h/mdi)

32 JCH Solsel Resmi Dilepas

SUASANA pelepasan 32 JCH Solsel oleh Bupati Muzni Zakaria, Kapolres Solsel, AKBP M Nurdin, Sekdakab Solsel, Yulian Efi dan Kakankemenag Solsel, Syahrul M di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (2/8). JEFLI

www.harianhaluan.com

SOLOK SELATAN, HALUAN - Dari 32 Jamaah Calon Haji (JCH) Solok Selatan (Solsel), sebelas orang diantaranya berusia diatas 60 tahun. JCH Solsel untuk usia termuda 31 tahun dan paling tua berusia 72 tahun. Hal ini disampaikan Ketua Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Solsel, Novirman ketika pelepasan JCH oleh Bupati Solsel, Muzni Zakaria di Aula Kantor Bupati setempat,

Rabu (2/8).

Jika dibandingkan tahun 2016, JCH Solsel mengalami penurunan jumlah kuota.

Sebab, pada 2016 JCH Solsel berjumlah 41 orang. “Ber dasarkan laporan Embarkasi, istitoah terakhir dilakukan pada Senin (7/8).

Semoga kesehatan fisik semua JCH tidak bermasalah atau terindikasi penyakit dan bisa diberangkatkan seluruhnya,” katanya.

Turut hadir saat pelepasan, Kapolres Solsel, AKBP M. Nurdin, Sekdakab Solsel, Yulian Efi, Kakankemenag Solsel, Syahrul.M dan seluruh JCH beserta OPD terkait.

Ia menegaskan, seluruh JCH Solsel berangkat ke Padang pada Minggu, (6/8) dan pada Senin (7/8) diberangkatkan ke bandara Internasional Minangkabau menuju Tanah Suci setelah melakukan pemeriksaan kese-

hatan terakhir. “Dari JCH ada yang berisiko sedang, tinggi dan tidak berisiko.

Ada sekitar 11 orang berisiko tinggi sebab berusia diatas 60 tahun. Kami juga berterimakasih pada Pemkab Solsel yang telah memfasilitasi JCH mulai dari manasik hingga pelepasan,” ungkapnya.

Sementara, Bupati Solsel, Muzni Zakaria berpesan, se mua JCH merupakan orang

Redaktur: Heldi Satria

yang beruntung dan harus percaya kalau haji merupakan panggilan yang kuasa.

“Berhaji tidak saja harus memiliki kecukupan materi namun. Terkadang karena panggilan seorang yang miskin pun mendapat kan panggilan itu. Saya berpesan, dalam pelaksanaan ibadah haji di tanah suci nantinya, jangan terburu-buru.

Sempurnakanlah ibadah sesempurnanya dan pandai menjaga waktu sesuai kapasitas, makan dan istirahat.

Terakhir, saling membantu tidak hanya sesama tapi juga jamaah lain. Semoga berangkat dan pulang sama jumlahnya dan jadi haji mabrur,” terangnya.

Senada, Ketua IPHI Solsel diwakili oleh Darwis memberi nasehat pada JCH agar selalu menjaga kesehatan sebab tanpa adanya kesehatan tidak sanggup melakukan ibadah haji. “Jaga kebersamaan, jangan bercerai selalu bersama-sama melaksanakan ibadah dan sepulang berhaji mampu menjadi tauladan dilingkungan tempat tinggal,” katanya.

Kakan Kemenag Solsel, Syahrul M menyampaikan apresiasi pada pemkab Solsel yang telah memfasilitasi JCH dan berharap semua JCH menjadi haji mabrur.

“Dari sekian banyak umat Islam yang dipanggil dan direstui oleh Allah SWT untuk berangkat haji itulah keberuntungan. Sebab jika sekarang mendaftar haji baru bisa berangkat pada 2034 mendatang.

Berhaji murni panggilan, dan tidak disangka-sangka. Persiapkan diri dan patuhi segala bentuk aturan yang disampaikan tim pendamping haji,” tutupnya. (h/jef) Layouter:Yohanes