Haluan 5 Oktober 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

5 Oktober 2017 / 15 Muharram 1439 H / Edisi: 004, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DIRJEN GAKKUM KEMENTERIAN LHK: TERKAIT KASUS MANDEH

Wabup Pessel Tersangka “Terkait kasus perusakan kawasan Mandeh, penyidik Ditjen Gakkum sudah menetapkan satu tersangka atas nama Rusma Yul Anwar yang kini menjabat sebagai Wkail Bupati Pesisir Selatan” Rasio Ridho Sani

PADANG, HALUAN — Diamdiam, penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KL HK) menetapkan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar dalam kasus perusakan Kawasan Mandeh. Rusma dianggap ikut bertanggungjawab atas kerusakan ekosistem laut dalam pengelolaan

lahan di Mandeh.

Penetapan Wabup Pessel sebagai tersangka disampaikan Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) KLHK, Rasio Ridho Sani kepada Haluan, saat meninjau kondisi perairan Teluk Bayur pascatumpahnya PFAD milik PT Wira Innomas, Selasa (2/10). “Terkait kasus perusakan kawasan Mandeh,

penyidik Ditjen Gakkum sudah menetapkan satu tersangka atas nama Rusma Yul Anwar yang kini menjabat sebagai Wakil Bupati Pesisir Selatan,” terang Rasio, yang siang Selasa itu berada di atas kapal pemantau.

Disandangkannya status tersangka kepada Rusma, menurut Rasio dilakukan setelah dia diperiksa awal September lalu di

Jakarta. “Setelah pemeriksaan, penyidik lalu melakukan pendalaman berkas dan bukti. Hasilnya, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dia sengaja membabat hutan lindung untuk kepentingan bisnis, t epatnya membangun penginapan. Butuh data akurat dan saksi untuk menetapkan tersangka. Makanya, penyidik benar-benar fokus dan

detail dalam menangani perkara ini,” papar Rasio.

Saat dikonfirmasi terkait status tersangka yang disandangnya.

Wakil Bupati Pessel, Rusma Yul Anwar tidak mau berkomentar banyak. Dia mengaku sedang sibuk dan tidak bisa menjelaskan perihal status tersangka dirinya. “Ma-

>> WABUP hal 07

Dirjen Gakkum KLHK.

KAWASAN MANDEH – Setumpak Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh yang diekplorasi untuk dijadikan penginapan. Pembangunan yang diduga tak berizin dan merusak lingkungan ini akhirnya diselidiki penegak hukum. IST

Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk). (QS Kaaf ayat 43) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

Ada Pejabat Pemprov Peras Bawahan PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, menerima banyak laporan bahwa ada beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kejam terhadap bawahannya. Bahkan, ada kepala OPD setingkat eselon II yang memeras bawahannya.

Irwan menyebut, selama dua periode menjadi gubernur, ia mengaku telah memiliki daftar pejabat eselon II yang bertindak sewenang-wenang kepada anak buahnya, seperti meminta uang tanpa aturan, dan memarahi anak buah kalau uang yang diminta itu tidak diperoleh. “Ada pejabat eselon II, kepala OPD yang meminta uang kepada bawahannya. Itu laporan yang masuk ke saya,” terang Irwan, Selasa (3/10) malam.

Irwan meminta kepala OPD untuk tidak menekan bawahan di luar batas kewajaran, apalagi sampai menyunat hak anak buah “Marah boleh. Itu memang diperkenankan sebagai pimpinan. Tapi, menekan anak buah

>> ADA PEJABAT hal 07

NILMAIZAR KELUAR

Delfi Ditugasi Selamatkan SPFC PADANG, HALUAN —Manajemen Semen Padang (SPFC) dan Nilmaizar akhirnya sepakat untuk mengakhiri kerja sama.

Nilmaizar tidak lagi akan menjadi juru taktik tim yang berjulukan kabau sirah tersebut. Delfi Adri ditunjuk sebagai caretaker sampai kompetisi berakhir.

“Kami sudah sepakat dengan Nimaizar mengakhir kerja sama setelah pertandingan melawan PSM Makasar kemarin. Posisi Nilmaizar akan ditempati oleh Delfi Adri,” ujar Manajer Semen Padang Win Bernardino, kemarin.

Lebih jauh Win menjelaskan kalau pelatih caretaker hanya boleh memimpin tiga pertandingan saja.

NURNAS TOLAK BERANGKAT

Empat Anggota DPRD Sumbar Ngotot ke Luar Negeri P A D A N G , HALUAN – Hari ini, empat pimpinan fraksi yang terjadi dari ketua dan sekretaris di DPRD Sumbar berangkat ke Jerman, menghadiri festival perdagangan. Walau dikritik banyak kalangan, keempatnya tetap ngotot untuk pergi mendampingi Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Empat wakil rakyat yang tetap pergi adalah Ketua Komisi V DPRD, Hidayat, Sekretaris Komisi II, Nofrizon, Ketua Komisi III, Afrizal, Sekretaris Komisi III, Ismunandi Sofyan.

Sedianya, yang

berangkat lima orang.

Namun, Ketua Komisi IV, HM Nurnas akh i r n ya membatalkan keberangkatan M. NURNAS k a r e n a menganggap, tujuan ke Jerman tidak berkorelasi dengan bidangnya di komisi IV. “Subtansi kunjungan tak ada korelasinya dengan Komisi IV yang membidangi infrastruktur,” terang Nurnas.

Menurut Nurnas, awalnya ia tak mengetahui kemana arah kunjungan dan tempat-tempat yang didatangi.

>> EMPAT hal 07

advertorial

>> DELFI DITUGASI hal 07

REKTOR UBH Prof Dr Azwar Ananda, MA dan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumbar Nasir Ahmad beserta panitia dan pemateri seminar internasional yang diadakan Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH), Rabu hingga Kamis (4-5/10) di Pangeran Beach Hotel Padang. AFRIANITA

SEMINAR INTERNASIONAL PASCASARJANA UBH

Diikuti Perwakilan Lima Negara PADANG, HALUAN — Program Pascasarjana Universitas Bung Hatta (UBH) mengadakan dua seminar internasional sekaligus, Rabu hingga Kamis (4-5/10) di Pangeran Beach Hotel Padang. Pertama adalah The 4th International Conference on Asset and Facility Management (ICASFAM). Kedua, www.harianhaluan.com

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

The 3th Sustainable Initiatives Case Study in Malaysia Philippines and Indonesia (SIMPI).

Tak tanggung-tanggung, seminar dengan 150 peserta ini tak hanya diikuti peserta dari Indonesia, namun juga dari empat negara

>> DIIKUTI hal 07 Layouter: IRV@ND

2

UTAMA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

LONGSOR DI LUBUK PARAKU

Jalan Padang-Solok Macet 4 Jam PADANG, HALUAN — Diduga struktur tanah yang lunak, kawasan Lubuk Paraku di KM 17, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan (Luki) Kota Padang, mengalami longsor, Rabu pagi (4/10) sekira pukul 07.15 WIB.

BERSIHKAN — Sejumlah petugas dari BPBD dan Polisi tampak membersihkan tumpukan tanah terban di kawasan Lubuk Paraku, Lubuk Kilangan Padang. Ruas jalan Padang-Solok ini sempat macet hingga 4 jam lamanya sebelum tumpukan tanah terban itu bisa dibersihkan pihak terkait yang didukung oleh sejumlah alat berat. IST

LANJUTAN PENYIDIKAN KASUS KLAIM TANAH ULAYAT

Reka Ulang, Tedi Sutendi Tak Hadir LIMAPULUHKOTA, HALUAN — Penyidik Polres Limapuluh Kota menggelar reka ulang tragedi saling klaim tanah ulayat Pilubang-Taram yang menewaskan satu orang, Rabu (4/10) di halaman belakang Mapolres.Pada peristiwa yang terjadi tiga pekan lalu itu, polisi menghadirkan satu dari dua tersangka, yakni Primsitto(40). Seoorang lainnya, Tedi Sutendi tak hadir.

Reka ulang ini juga tampak dihadiri penasehat hukum kedua tersangka, Faisal Munir dari Jakarta dan belasan saksi. “Ada 20 adegan saat rela ulang,”terang AKBP Haris Kepala Polisi Resor Limapuluh Kota usai reka ulang dilakukan.

Peran dari tersangka Tedi Sutendi digantikan oleh petugas Mapolres Limapuluh Kota termasuk korban yang tewas dalam perkelahian tersebut, Erwinsyahputra.

Dalam reka ulang yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wib itu, tergambar jelas seluruh peristiwa saat perkelahian antara kedua kelompok tersebut. Dari adegan pertama, dimulai saat kelompok dari Pilubang sedang melakukan penggarapan lahan yang masuk ke wilayah Nagari Taram.

Saat itu, datang rombongan Tedi Sutendi yang berjumlah mencapai 40 orang untuk melarang dan menghentikan orang-orang kelompok

Nagari Pilubang menggarap lahan di perbatasan tersebut.

Dari adegan-adegan yang ditampilkan, sempat cekcok kedua belah pihak hingga akhirnya Primsitto emosi dan melakukan pemukulan terhadap Damirun kelompok Nagari Pilubang.

Dari pemukulan itu, berlanjut ke penganiayaan lain hingga melibatkan tersangka Tedi Sutendi. Pada adegan ke 8, penusukan dimulai. Saat itu, datang korban Erwinsyahputra membawa golok dan menusuk punggung Tedi Sutendi.

Karena kondisi terluka, Tedi Sutendi secara spontan menarik golok milik korban Damirum yang

sebelumnya sempat dipukul oleh tersangka Primsitto.

Pada adegan ke 16 dan 17 dimulai pembacokan yang dilakukan tersangka Tedi Sutendi terhadap korban Erwinsyahputra dengan golok milik Damirum. Pembacokan dilakukan banyak kali hingga melukai dan mengeluarkan darah segar bagian kepala korban Erwinsyahputra.

Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris menjelaskan, dengan digantinya peran tersangka Tedi Sutendi tidak mempengaruhi proses hukum yang tengah dijalani. Puluhan petugas berjaga-jaga untuk mengamankan jalannya rekonstruksi. Rekonstruksi berlangsung selama 1 jam. (h/ddg)

PPP Bukittinggi Mulai Buka Pendaftaran Caleg BUKITTIN GGI, HALUAN — Hari ini, Kamis (5/10), DPC Partai PPP Kota Bukittinggi membuka secara resmi pendaftaran

calon legislatif (Caleg) dini, bagi masyarakat Kota Bukittinggi. Pembukaan pendaftaran caleg dini itu sesuai dengan ketetapan DPW PPP

Sumbar.

Ketua DPC PPP Bukittinggi Rismaidi didampingi Sekretaris Dedi Fatria mengatakan, DPC PPP Bukit-

tinggi kembali membuka peluang seluas luasnya bagi masyarakat dan kader PPP Bukittinggi untuk bakal caleg dari PPP padapPemilu legislatif (Pileg) 2019 mendatang.

Untuk pendaftaran caleg dini akan dimulai pada tanggal 5 sampai akhir Oktober 2017 di kantor DPC PPP Bukittinggi, Jalan M Yamin Aur Atas, Kelurahan Aur Kuning Kecamatan ABTB. Pendaftarannya bakal caleg ini juga tidak dipungut biaya.

“Kita tidak ingin bekerja setengah setangah. Karna untuk Sumbar DPC PPP Bukittinggi ditargetkan menjadi pemenang. Dan PPP Kota Bukittingggi juga siap menjadi pemenang pada Pileg 2019 mendatang. Dengan dibukanya pendaftaran caleg dini ini, diharapkan PPP akan memiliki caleg caleg yang memiliki kompetensi dan loyalitas terhadap partai,” ungkap Rismaidi di Kantor

DPC PPP Bukittinggi, Selasa (3/10) malam.

Ia menambahkan, Pada dasarnya DPC PPP Bukittinggi yang merupakan partai peraih suara ke empat pada Pemilu 2014, dengan jumlah suara 6227 suara ( 13, 16% ) secara internal DPC PPP memiliki kader struktural yang siap bertarung pada Pemilu 2019 nanti.

Sementara itu Sekretaris DPC PPP Bukittinggi Dedi Fatria mengatakan, berdasarkan ketetapan dari DPW PPP Provinsi Sumbar, maka seluruh DPC PPP seSumbar telah di haruskan untuk melaporkan daftar caleg dini pada Oktober 2017 ini. Berdasarkan ketetapan itu, maka pengurus DPC PPP Bukittinggi harus tunduk dan patuh dengan ketetapan dimaksud dengan membuka pendaftaran caleg dini bagi masyarakat Bukittinggi. (h/ tot)

Meski tidak ada korban jiwa, namun akibat longsor tersebut jalan lintas yang menghubungkan PadangSolok sempat lumpuh total selama empat jam.

Bahkan, arus kendaraan di kawasan tersebut sempat mengalami kemacetan panjang kurang lebih sekitar dua kilo Meter. Longsor dengan tinggi sekitar tiga meter tersebut menutupi semua badan jalan.

Informasi yang dihimpun Haluan, longsor yang datang dengan tiba-tiba tersebut terjadi di saat kondisi arus lalu lintas sedang sepi dan tidak dalam keadaan hujan.

Pohon-pohon yang berada di tanah longsor itu seketika roboh diikuti dengan bongkahan batu dan tanah yang langsung menutupi badan jalan.

Tim gabungan yang terdiri dari Kepolisian Sektor (Polsek) Luki, Sabhara Polresta Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Semen Padang langsung menuju ke lokasi longsor. Dua alat berat dikerahkan untuk mengurai dan membersihkan material longsor tersebut.

Salah seorang warga setempat, Rosnini (43 tahun) mengatakan, saat itu dirinya sedang membuka warung dan mendengar suara gemuruh.

Dan seketika melihat tanah

yang dengan pohon-pohon serta bilangan batu berjatuhan memenuhi badan jalan.

“Saya langsung mengabarkan kejadian itu ke suami saya, dan suami saya langsung membantangkan kayu supaya pengendara tidak mendekati longsor.

Beberapa pengendara berhenti dan tidak lama berselang petugas gabungan datang untuk melakukan pembersihan,” terangnya.

Sementara, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Edy Asmi menjelaskan, dalam mengupayakan pembersihan material longsor sebanyak 30 personil gabungan dikerahkan. Selain itu, dua unit alat berat dari TRC Semen Padang ikut membantu.

“Kita bersama pihak Kepolisian bahu membahu melakukan pembersihan material lonsor. Hingga akhirnya selama empat jam lebih pasca longsor jalan kembali dibuka dan material longsor telah bersih,” katanya.

Edy Asmi mengungkapkan, dalam kurung waktu empat bulan terakhir telah terjadi sebanyak empat kali longsor di wilayah Sitinjau laut tersebut. Dikatakannya, kawasan Lubuk Peraku paling rawan akan terjadinya longsor.

“Kita mengimbau kepada para pengendara yang melintas di kawasan itu (Lubuk Peraku) agar selalu waspada dan berhatihati,” imbaunya. (h/ang)

DPD Belum Maksimal Perjuangkan Daerah JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta, membuka secara resmi Simposium Nasional Majelis Permusyawar atan Rakyat (MPR) bertemakan ‘Pemantapan Pelaksanaan Otonomi Daerah Mewujudkan Kewajiban Konstitusional DPD RI’, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Oesman Sapta, dalam sambutannya mengatakan, jika berbicara soal DPD maka ingatan publik tidak akan lepas dari proses amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“DPD lahir pada perubahan ke tiga UUD NRI Tahun 1945 bulan November tahun 2001,” kata Oesman Sapta yang mengapresiasi Lembaga Pengkajian MPR yang menggagas kegiatan tersebut.

Oesman Sapta juga mengungkapkan pandangannya bahwa DPD RI selama ini terlalu terjebak kepada dialektika penguatan kewenangannya sehingga hal tersebut menjadi alasan untuk selalu meratapi kondisinya.

“Menurut saya, justru banyak aspek yang belum dilaksanakan DPD untuk memperjuangkan kepentingan daerah. Konstitusi justru memberikan ruang kebebasan kepada DPD RI untuk berkarya. Langkah tersebut ternyata disambut Lembaga Pengkajian sebagai kado untuk DPD RI dalam ultahnya ke-13,” kata Oesman Sapta yang juga Ketua DPD itu.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pengkajian MPR RI Rully Chairul Azwar mengungkapkan, dari hasil kajian sementara Lembaga Pengkajian MPR RI terkait daerah, ternyata posisi tawar daerah masih belum efektif dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional.

Sedangkan peran memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional semestinya diemban oleh DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah di tingkat nasional, sesuai kewajiban konstitusionalnya sebagaimana tertuang dalam pasal 22D ayat 1, 2,3 UUD NRI Tahun 1945. (h/sam)

Dilantik, Fordebi Sumbar Sorot Kondisi LPN PADANG, HALUAN — Sumbar menjadi daerah pertama di Sumatera yang memiliki organisasi profesi dosen ekonomi dan bisnis islam. Hal ini ditandai dengan dilantiknya pengurus Forum Dosen EkonomidanBisnis Islam (Fordebi) wilayah Sumbar, Rabu (4/10) kemarin.

Pelantikan pengurus Fordebi Sumbar yang diketuai Dr. Nurul Fauzi itu dilakukan langsung Ketua Umum Fordebi Pusat, Dr. Aji Dedi Mulawarman di Kampus Politeknik Negeri Padang (PNP). Nurul yang dosen Akuntansi PNP ini dibantu pengurus yang berasal dari dosen ekonomi dari seluruh PTN dan PTS di Sumbar P ada pelantikan yang dihadiri OJK Sumbar, Komisaris PT Semen Padang yang juga pengurus Ikatan www.harianhaluan.com

Akuntansi Indonesia (IAI) Sumbar , dan lembagalembaga keuangan syariah dan pimpinan dari berbagai perguruan tinggi di Sumatera Barat, Ketum Fordebi Dr. Aji Dedi yang dosen Universitas Brawijaya ini mengatakan forum ini merupakan wadah yang menghimpun kerjasama antara perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia untuk mendorong dan menciptakan akselarasi penyediaan sumber daya insani di bidangekonomi Islam, manajemen dan bisnis Islam, dan akuntansi syariah.

“Salah satu bentuk kerjasamanya penyusunan kurikulum pendidikan yang siap pakai untuk perguruan tinggi sebagai agenda utamanya.

Lalu, membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan institusi baik di level nasional maupun inter-

nasional juga menjadi agenda penting FORDEBI,”katanya sambil menyebut Fordebi lahir dari hasil Workshop Nasional Pertama Kurikulum Ekonomi Islam, Manajemen dan Bisnis Islam, dan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang pada 7-8 Mei 2010 lalu.

Selain kegiatan pelantikan, acara yang dihadiri lebih dari 150 orang dosen dari berbagai perguruan tinggi tersebut juga dilaksanakan seminar yang dibuka langsung oleh Direktur PNP, Aidil Zamri ST, MT. Sejumlah narasumber, seperti Dr. Aji Dedi sendiri, Dr. Ari Kamayanti (Direktur Peneleh Research Institute) dan Nurul Fauzi tampil dalam seminar bertajuk Arsitektur Kesejahteraan Semesta.

Dalam seminar yang di-

moderatori Dr. Amy Fontanella, dosen Akuntansi PNP juga dibahas terkait perkembangan lembaga keuangan lokal, lumbung pitih nagari (LPN) oleh Nurul Fauzi. Ia menyebut, LPN awalnya didirikan untuk mendorong ekonomi masyarakat dan pembangunan nagari dan dimiliki oleh nagari. Namun saat ini mengalami pergeseran dan dinamika yang didominasi nilai-nilai kapitalisme sehingga hilangnya rasa kepemilikan anak nagari.

Menurut Nurul Fauzi yang kandidat doktor Universitas Brawijaya, Fordebi Sumbar juga melaksanakan workshop metodologi penelitian berbasis tauhid yang ditujukan kepada peserta yang berasal dari dosendosen dari berbagai perguruan tinggi di Sumbar. (h/rel)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

3

MOBIL BMW INDONESIA

80 Persen Produksi Lokal JAKARTA, HALUAN - BMW sudah memulai produksi lokal di Indonesia sejak 1976. Sudah lebih 40 tahun hingga sekarang, 80 persen mobil BMW yang dijual di dalam negeri merupakan produksi lokal secara Completely Knock Down (CKD).

PRODUKSI LOKAL — Perakitan BMW Seri 5 terbaru di fasilitas BMW Production Network, PT Gaya Motor, Sunter, Jakarta Utara.

Lebih 40 tahun hingga sekarang, 80 persen mobil BMW yang dijual di dalam negeri merupakan produksi lokal secara CKD. NET

4 Anak Usaha BUMN Jual Saham ke Publik JAKARTA, HALUAN — Empat anak usaha BUMN akan mencatatkan saham perdana (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) menjelang akhir 2017. Keempat anak usaha BUMN tersebut antara lain PT GMF Aero Asia, PT PP Presisi, PT Wika Gedung, dan PT Jasa Armada Indonesia.

Sebagai informasi PT GMF Aero Asia merupakan anak usaha dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT PP Presisi milik PT PP (Persero) Tbk. Selain itu, PT Wika Gedung merupakan anak usaha dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Armada Indonesia dimiliki oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Menurut Aloysius Kiik Ro, selaku Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Kementerian BUMN, PT GMF Aero Asia akan mencatat saham pada 10 Oktober 2017. Kemudian giliran PT PP Presisi pada tanggal 10 November 2017.

“Anak BUMN sejauh ini yang jalan 10 Oktober GMF, 10 November PP Presisis. So far dua itu (anak usaha BUMN).

Kemudian Wika Gedung sekitar dua sampai dua setengah minggu lagi dan awal Desember kita launching Jasa Armada Indonesia punya pelindo II,” kata Aloysius saat ditemui di sela-sela acara PTPP Digital Construction Day International di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (4/10).

Dari rencana tersebut, keempat anak usaha BUMN berharap dapat menghimpun dana sebanyak Rp 11 triliun.

Dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis.

“Secara konvensional masih tetap itu misalnya itu yang IPO 4 anak usaha masih kurang lebih sekitar Rp 11 triliun,” terang Aloysius. (h/dtc)

www.harianhaluan.com

Model-model BMW produksi lokal adalah sedan Seri 3, Seri 5, Seri 7., serta model SUV X1, X3, dan X5.

Model yang ti dak diproduksi lokal yakni Seri 1, Seri 2, Seri 4, Seri 6, X4, dan Seri performa M. “80 persen yang dijual di

dalam negeri itu rakitan lokal, cuma sedikit yang CBU (Completely Built Up) karena memang pajak dari pemerintahan yang tinggi dan aturan lainnya,” kata Vice President of Corporate Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania di

Jakarta, Selasa (3/10).

BMW tidak punya pabrik perakitan di Indonesia.

Proses perakitan mobil dikerjakan oleh anak perusahaan mitra lokal, Astra International, yaitu PT Tjahya Sakti Motor dan PT Gaya Motor Indonesia.

“Kendaraan paling mewah BMW itu sudah dirakit di Gaya Motor. Kualitas perakitan di Indonesia sudah sama seperti di Jerman. Kalau kualitas tidak pernah ada masalah,” ucap Jodie. (h/ kcm)

DIAKUISISI OLEH NISSAN

Mitsubishi Kejar Target Ambisius BEKASI, HALUAN — Diakuisisi oleh Nissan, Mitsubishi diharapkan s emakin berkembang bukan hanya di pasar global, tapi lebih spesifik lagi di Indonesia. Untuk kedua kalinya datang ke Indonesia, Trevor Mann, COO Mitsubishi Motors Corporation, akhirnya mengucap target untuk Mitsubishi di Indonesia.

Jika melihat rekam jejak dari 2010 lalu, data wholesales Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), market share merek berlambang tiga berlian ini pernah mencapai pangsa pasar tertinggi pada 2011, yakni 15,03 persen.

Target yang dipatok Mann terasa cukup

ambisius, meskipun dirinya tidak menyebutkan kapan itu harus dipenuhi. Jika ditambahkan dengan market share 2016 di angka 9,20 persen, maka totalnya bisa hampir menyentuh 20 persen atau melampaui Daihatsu.

“Ambisi pribadi saya di Indonesia sekitar 10 persen peningkatan pangsa pasar. Kondo mungkin bisa saja mati soal target kenaikan itu,” ujar Mann, Selasa (3/10). Namun dia percaya pihaknya bisa mencapainya. Dia tidak akan memberikan waktu tertentu kapan target itu harus dicapai, tapi kalau melihat produk dan reputasi di Indonesia, diyakini target itu bisa tercapai. (h/kcm)

SALAH satu produk andalan Mitsubishi, Expander tampil mempesona. Mitsubishi berharap bisa meningkatkan pangsa pasar 10 persen. NET

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Irvand

4

EKONOMI

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

USULAN PEMERINTAH

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp35.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

2018, Subsidi Energi Diturunkan JAKARTA, HALUAN — Pemerintah mengusulkan penurunan anggaran subsidi energi dalam postur sementara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 ke Badan Anggaran (Banggar)ý menjadi Rp 94,5 triliun.

Anggaran subsidi energi tersebut meliputi, bahan bakar minyak (BBM), Elpiji, dan listrik pada tahun depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam RAPBN 2018 subsidi energi sebesar Rp 103,4 triliun yang terdiri dari subsidi

BBM dan Elpiji sebesar Rp 51,1 triliun dan subsidi listrik senilai Rp 52,2 triliun.

“Pagu subsidi energi dalam postur sementara disepakati sebesar Rp 94,5 triliun atau turun Rp 8,8 triliun dari pagu RAPBN 2018,” ýujar Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (4/10).

Dengan adanya penurunan tersebut, maka direncanakan

subsidi BBM dan Elpiji sebesar Rp 46,9 triliun atau berkurang Rp 4,3 triliun dan subsidi listrik menjadi Rp 47,7 triliun, turun Rp 4,6 triliun dari angka RAPBN 2018.

“Subsidi BBM dan Elpiji turun akibat perubahan asumsi kurs dan carry over Rp 5 triliun, begitu juga subsidi listrik turun akibat perubahan kurs dan cary over Rp 5

triliun,” papar Sri Mulyani.

Selain memangkas anggaran subsidi energi, pemerintah juga melakukan perubahan tingkat bunga SPN 3 bulan dari level 5,3 persen di RAPBN 2018 menjadi 5,2 persen dalam postur sementara.

“Lalu nilai tukar dari Rp 13.500 menjadi Rp 13.400 per dolar ASý,” ucapnya. (h/trn)

Update Terakhir 4 Oktober 2017

Industri Plastik Terkendala Bahan Baku JAKARTA, HALUAN — Industri plastik nasional masih terkendala pasokan bahan baku. Indonesia masih mengimpor hampir 50 persen bahan baku plastik. Padahal, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Haris Munandar mengatakan, pengembangan industri plastik masih sangat prospektif karena tingkat konsumsi terhadap kebutuhan komoditas tersebut cukup tinggi.

“Industri (plastik) ini merupakan sektor vital dengan ruang lingkup mulai dari hulu, antara hingga hilir, yang selalu dibutuhkan oleh industri lain dan memiliki variasi produk yang sangat luas, kata Haris, dalam keterangan tertulis.

Kemenperin mencatat, jumlah industri plastik di Tanah Air saat ini mencapai 925 perusahaan. Mereka memproduksi berbagai macam produk plastik dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 37.327 orang dengan total produksi hingga 4,68 juta ton per tahun.

Sementara, permintaan produk plastik nasional sekitar 4,6 juta ton per tahun. Angka ini meningkat lima persen dalam lima tahun terakhir.

Untuk meningkatkan pasokan bahan baku dari dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan industri secara nasional, Haris menyebut pemerintah telah memfasilitasi pemberian bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Di samping itu, pemerintah juga memfasilitasi kegiatan promosi dan investasi, penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), serta pengaturan tata niaga impor.

“Agar siap menghadapi persaingan pada pasar bebas, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN, Kemenperin pun mendorong industri plastik nasional mampu bersinergi dan terintegrasi melalui kerja sama dengan stakeholders terkait, “ kata Haris.

Adapun bentuk sinergi yang perlu dilakukan, menurut Haris, di antaranya penguatan penelitian dan pengembangan (research and development) serta kebijakan yang mendukung peningkatan daya saing agar produk plastik domestik bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu bersaing di pasar internasional. (h/rol)

Pemerintah Siapkan Operasi Pasar JAKARTA, HALUAN — Pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk melakukan Operasi Pasar (OP) beras kualitas medium, yang belakangan ini mengalami penurunan pasokan khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) untuk beras kualitas tersebut.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti mengatakan, langkah untuk melakukan operasi pasar beras kualitas medium tersebut masih akan menunggu hasil Rapat Koordinasi Terbatas di kantor Menteri Koordinator Ekonomi.

“Kita mau Rakortas terlebih dahulu, tapi saya sudah menyiapkan suratnya, untuk menugaskan Perum Bulog melakukan operasi pasar,” kata Tjahya, di Jakarta, Rabu (4/10).

Menurut dia, saat ini Perum Bulog memiliki stok yang masih mencukupi untuk melakukan operasi pasar. Besaran jumlah beras kualitas medium yang akan digelontorkan untuk operasi pasar tersebut masih akan dibicarakan terlebih dahulu.

“Jumlahnya kita lihat nanti. Tidak harus langsung sebanyak 75 ribu ton, secara bertahap. Beras medium di Cipinang itu berkurang,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa berkurangnya pasokan beras medium ke Pasar Induk Beras Cipinang tersebut terjadi sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Saat ini, total stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang kurang lebih mencapai 53 ribu ton, dengan komposisi sebanyak 60-70 persen merupakan beras kualitas premium. Penetapan HET beras kualitas medium untuk wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp 9.450 per kilogram, dan Rp 12.800 untuk jenis premium.

“Dengan kondisi harga gabah seperti sekarang ini, orang (pelaku

OPERASI PASAR — Pemerintah menyiapkan langkah Operasi Pasar (OP) beras kualitas medium yang belakangan ini mengalami penurunan pasokan, khususnya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). NET

usaha) cenderung memproduksi beras premium. Sementara pasar tidak bisa menentukan harus berapa banyak medium dan berapa banyak beras jenis premium,” kata Arief.

Beras jenis medium yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 25 persen.

Sementara untuk beras premium adalah beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh 95 persen, kadar air maksimal 14 persen dan butir patah maksimal 15 persen.

“Definisi medium dan premium yang lalu dengan saat ini berbeda.

Dulu, beras premium itu memiliki

butir patah maksimal lima persen, sekarang menjadi 15 persen. Memang ada perubahan dan itu harus kita cermati,” kata Arief.

Pemerintah telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras kualitas medium dan premium, dalam upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan mengendalikan tingkat inflasi. Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 1 September 2017. Namun, sejak diberlakukannya aturan tersebut, pasokan beras kualitas medium mengalami penurunan, sementara pasokan untuk kualitas premium meningkat. Penetapan HET di tiap-tiap wilayah dibe-

dakan, dimana harga lebih rendah untuk wilayah yang masuk dalam kategori produsen beras.

Wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi sebesar Rp 9.450 per kilogram, dan Rp 12.800 untuk jenis premium. Sementara, Sumatera, tidak termasuk Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan untuk beras kualitas medium Rp 9.950 dan premium Rp 13.300 per kilogram. Untuk Maluku termasuk Maluku Utara dan Papua, HET beras kualitas medium sebesar Rp 10.250 per kilogram dan Rp 13.600 untuk beras jenis premium. (h/rol)

Pengusaha Besar Diminta Kolaborasi dengan UMKM JAKARTA, HALUAN — Menjamurnya keberadaan minimarket saat ini menjadi pesaing ketat pedagang pasar tradisional dan juga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM).

Menteri Koordinator Perekonomkan Darmin Nasution menegaskan, sinergi antara peritel modern dengan UMKM perlu dilakukan agar

pedagang tradisional tidak terus tergerus pangsa pasarnya oleh minimarket.

Menurutnya, saat ini diperlukan aturan main yang membahas khusus persaingan usaha tersebut, termasuk menjadikan ritel modern sebagai grosir bagi pedagang tradisional maupun UMKM. “Hal ini perlu ada aturan main, kalau tidak UMKM kita

tidak bisa berkembang. Mereka tidak rugi lah, tapi mungkin profitnya tidak banyak,” ujar Darmin dalam Ngobrol Pemerataan Ekonomi di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10).

Selain itu, lanjut Darmin, ada persoalan lain yakni kurangnya akses pasar produk dari UMKM lokal untuk bisa masuk ke pasar ritel modern. Salah satu yang

dikeluhkan adalah diperlukan biaya yang besar bagi pelaku UMKM untuk ikut memasok dan memasarkan produknya melalui ritel modern.

“Ini keluhan dari UMKM, kalau barang masuk ke ritel modern bayarnya mahal. Soal ini harus ada aturan main, kalau tidak nanti UMKM kita tidak bisa apaapa,” kata Darmin. (h/kcm)

2018, Daihatsu Indonesia Masters Digelar JAKARTA, HALUAN — Dikenal sebagai spesialis produsen mobil kompak, Daihatsu berkomitmen untuk meningkatkan kehadirannya di pasar potensialnya, baik di Jepang, Indonesia dan Malaysia melalui pengembangan olahraga bulutangkis.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Selasa (3/ 10), bertempat di Hotel Kempinski, Jakarta, Daihatsu Motor Company, Ltd. dan PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) menandatangani Perjanjian Kerjasama Sponsorship iven Daihatsu Indonesia Mast ers 2018.

Penandatanganan dilakukan Ketua Umum PBSI, Wiranto dan Executive Officer Daihatsu Motor Company (DMC), Osamu Naruse, disaksikan Sekretaris Jendral PBSI, Achmad Budiharto dan Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM), Amelia Tjandra. Nampak hadir pengurus PBSI lainnya dan Manajemen Daihatsu, serta atlet bulutangkis nasional Tontowi Ahmad, Liwww.harianhaluan.com

PENANDATANGAN MoU antara PP-PBSI dengan Daihatsu. IST

liyana Natsir, dan Jonatan Christie.

Ketua Umum PBSI Wiranto mengapresiasi dukungan yang diberikan Daihatsu melalui sponsorship turnamen kelas dunia ini.

“PBSI mengucapkan terima kasih kepada Daihatsu yang bersedia menjadi sponsor utama Turnamen Badminton Indonesia Masters 2018. Kami berharap kemitraan ini dapat terus berjalan pada tahun-tahun mendatang. Semoga turnamen ini berjalan dengan baik dan atlet bulutangkis Indonesia mampu berprestasi,” ucap Wi-

ranto.

Sementara itu, Executive Officer DMC, Osamu Naruse dalam sambutannya mengatakan, bahwa di luar negeri, terutama di Asia seperti Cina, Jepang, Korea, Malaysia, bulutangkis merupakan olahraga populer. Demikian pula di Indonesia, bulutangkis menjadi olahraga nasional.

“Daihatsu dalam konsep “Mono Zukuri” yang berarti ‘membuat produk’ di setiap negara, ingin berkontribusi bagi masyarakat sekitar dengan menjadi sponsor turnamen ini,” ujar Osamu Naruse.

Direktur Marketing Redaktur: Devi Diani

ADM Amelia Tjandra menambahkan, sejalan dengan Program Principle Daihatsu, ADM juga mendukung olahraga bulutangkis di Indonesia melalui penyelenggaraan Daihatsu Astec Open sejak 2 tahun terakhir di tujuh kota di Indonesia.

Daihatsu Indonesia Masters 2018 tergolong turnamen level dua grade empat atau setara dengan level Super Series dalam rangkaian kategori turnamen Badminton World Federation (BWF), rencananya akan digelar pada 23-28 Januari 2018 di Istora Senayan, Jakarta. (h/rel/vie) Layouter: Irvand

OPINI Belajar dari Mandeh

HALUANISME Nil Keluar, Delfi Ditugasi Selamatkan SPFC. z Semoga ini jalan keluarnya PWI Sarankan Perbanyak Kawasan Pedestrian z Lai ka terawat beko tu pak

www.harianhaluan.com

5

Menyayangi Industri Tekstil Oleh:

P

ERSOALAN pengrusakan Kawasan Mandeh di Pesisir Selatan sana, membuka mata masih ada orang yang belum berpihak kepada lingkungan. Bersahabat dengan lingkungan tentunya akan memberikan dampak yang baik untuk generasi berikutnya, bukan saat ini.

Soal penyidikan terhadap kasus ini tentu sudah menjadi domain pihak pihak terkait.

Tapi yang perlu dicatat adalah pembelajaran atas semua hal ini karena siapapun yang merusak alam dan lingkungan apalagi yang dilindungi oleh undang-undang, jelas melanggar hukum. Soal status tersangka seorang wakil bupati, tentunya menunjukkan di mata hukum, semua orang itu sama, equality before the Law. Hutan mangrove memiliki peranan penting bagi ekosistem sekitarnya terutama untuk wilayah pesisir. Selain sebagai tempat berlindung dan hidup beberapa spesies hewan seperti udang, kerang dan kepiting, hutan mangrove juga merupakan sumber nutrisi bagi beberapa spesies anakan ikan, sebagai tempat penyimpanan dan penyerapan karbon di udara hingga stabilisasi kawasan pesisir dan pencegah terjadinya erosi.

Di tengah peranan penting hutan Mangrove bagi kelangsungan hidup, Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa ancaman kerusakan hutan tidak terjadi hanya di hutan tropis melainkan juga terjadi di kawasan hutan mangrove.

Pemahaman ini juga bisa dilakukan melalui program pendidikan, guru salah satunya. Mereka tentunya bisa menularkan nilai-nilai tersebut kepada siswa agar mereka nantinya tak gegabah di lapangan. Tentunya penting untuk mengedukasi pendidik dalam misi penyelamatan populasi hutan bakau yang terus menyusut. Para guru diharapkan dapat menerapkannya di kurikulum sekolah masing-masing. Para guru dapat mengintegrasikan isu tanaman bakau dalam pendidikan lingkungan hidup.

Di Wakatobi, Sulawei Tenggara, hal ini sudah dilakukan. Jaringan Guru di sana, telah memperkenalkan pendidikan kelautan kepada siswa dari TK hingga SMA dalam muatan lokal sejak tahun 2005. Hal itu dilakukan karena sebagian besar wilayah Wakatobi berupa perairan.

Dan yang tak kalah pentingnya adalah keberadaan bakau itu sendiri yang punya arti penting jika dihadapkan dengan ancaman tsunami yang rentan terjadi di pesisir barat Sumatera, Sumbar khususnya. Menurut beberapa penelitian, kemampuan hutan mangrove dalam meredam gelombang tsunami dan melindungi daerah di belakangnya berdasarkan penelitian lapangan.

Dahdouh-Guebas et al. (2005) melaporkan bahwa di berbagai daerah pantai Sri Langka yang memiliki hutan mangrove alami yang terjaga dengan baik kerusakan yang ditumbulkan tsunami sangat kecil atau malah tidak terjadi, sedangkan kerusakan parah ditemukan pada pantai yang hutan mangrovenya telah mengalami kerusakan sebelum tsunami terjadi. Hasil penelitian lapangan serupa juga dilaporkan oleh Vermaat, & Thampanya (2005), Kathiresan & Rajendran (2005) pada pesisir pantai India, Onrizal et al. (2009) di Pulau Nias, Indonesia. Demikian pula, hasil penelitian lapangan di Aceh dan kemudian diikuti simulasi di lapangan oleh Yanagisawa et al. (2010) menunjukan bahwa 80% hutan mangrove berumur 30 tahun mampu bertahan dari tsunami dengan ketinggian 5 m dan menyerap energi tsunami sebesar 50%.

Karenanya, marilah kita bijak dengan lingkungan agar menjaganya tetap seimbang.

Mangrove berperan utama dalam menjaga kestabilan pantai serta sekaligus melindungi dari bencana tsunami dan angin badai. Tidah hanya sampai disitu, hutan mangrove sejatinya juga menjaga keutuhan wilayah Indonesia. (*)

KAMIS,275OKTOBER OKTOBER2016 2017 KAMIS, 15Muharram Muharram1438 1439HH 26

Ronny P Sasmita

I

NDUSTRI Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), selain menyumbang ekspor yang terbilang lumayan besar, juga menyerap cukup banyak tenaga kerja. Itulah sebabnya, industri TPT masuk ke kelompok padat karya. Industri semacam ini sejatinya masih sangat dibutuhkan di Indonesia yang memiliki angkatan kerja sangat banyak dan mayoritas masih berpendidikan rendah. Oleh karena itu, saya kira, industri yang sangat strategis ini layak mendapatkan dukungan serius dari pemerintahan Presi den Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota serta kabupaten.

Pertama, pemerintah perlu mendorong masuknya teknologi terbaik di sektor TPT, guna meningkatkan kualitas, produktivitas, efisiensi, maupun untuk m emenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang.

Artinya, pemerintah wajib membantu

industri untuk mengganti m esinmesin TPT yang sudah usang dengan yang lebih modern dan efisien, antara lain dengan memberikan kredit program yang bunganya disubsidi, misalnya. Karena melihat perkembangan insdustri saat ini, modernisasi mesin layak diberi bantuan, antara lain karena di industri tersebut banyak yang masih berkategori usaha kecilmenengah (UKM).

Kedua, mengingat beban biaya listrik dan gas yang cukup signifikan pada industri TPT, maka pemerintah harus pula berusaha untuk menurunkan biaya energi. Tarif listrik maupun harga gas industri harus segera diturunkan seperti negara tetangga. Secara komparatif, salah satu yang membuat TPT Vietnam lebih unggul dari Indonesia adalah karena tarif listriknya jauh lebih murah.

Ketiga, pemerintah Indonesia tak perlu sungkan untuk mengikuti jejak Vietnam yang gencar melobi negaranegara tujuan ekspor potensial, baik lewat kerja sama bilateral maupun multilateral. Pemerintahan Jokowi tak perlu ragu untuk mengikuti jejak Vietnam yang memperoleh kemudahan ekspor dengan mencapai kesepakatan perdagangan bebas dengan Uni Eropa (UE). Sampai hari kini, TPT RI masih kena bea masuk (BM) 11% ke pasar UE, padahal produk Vietnam BM-nya sudah 0% karena menjalin kerja sama perdagangan bebas dengan mereka.

Maka dari itu, pemerintah harus segera merealisasikan kesepakatan kerja sama ekonomi komprehensif atau comprehensive economic partnership agreement (CEPA) dengan UE, agar TPT Indonesia tidak kalah bersaing dengan Vietnam di pasar Eropa. Karena sekalipun Eropa dilanda kelesuan ekonomi, pasar TPT ternyata masih tetap bagus karena tingkat pendapatan masyarakatnya

tinggi dan menjadi kiblat mode utama dunia. Selain itu, secara teknis kontrak dengan pembeli-pembeli UE jauh lebih aman dan ada kepastian pembayaran dibanding pasar baru seperti di Afrika. Dengan tercapainya kerja sama semacam itu, Indonesia bisa langsung menggenjot ekspor TPT secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Keempat, pemerintah juga tak boleh lupa menegakkan peraturan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan penyelundupan TPT, yang tidak membayar bea masuk dan tidak berkontribusi terhadap pajak.

Mengingat produk TPT ilegal yang masuk ke Indonesia diperkirakan menimbulkan kerugian hingga Rp 27 triliun per tahun, maka langkah tegas pemerintah dan aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Saya kira, tak ada salahnya pemerintah menenggelamkan kapal-kapal yang digunakan untuk melakukan penyelundupan, meniru langkah tegas pemerintah yang menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Sebagian besar produk selundupan tersebut berasal dari Tiongkok, yang masuk lewat negara jiran Singapura dan Malaysia. Konon, produk tersebut selanjutnya diselundupkan melalui pelabuhan-pelabuhan ’tikus’ di Kalimantan dan Sulawesi.

Lebih dari itu, selain memberantas penyelundupan, pemerintah harus memberi sanksi tegas atas praktik perdagangan tidak adil yang dilakukan negara lain, seperti praktik dumping. Pemerintah juga harus melindungi konsumen dalam negeri dari serbuan produk impor bermutu rendah atau bahkan sampah baju bekas dari negara tetangga, seperti Singapura.

Dengan demikian, pasar dalam negeri yang besar dapat diisi produk-

produk negeri sendiri dan industri domestik mendapat perlindungan hukum yang adil. Usaha meningkatkan daya saing industri dan daya serap pasar ekspor maupun domestik, tentunya akan membuat prospek industri makin cerah. Seharusnya kebangkitan industri juga bisa dimanfaatkan untuk menarik lebih banyak dana repatriasi, sejalan dengan keinginan pemerintah mencapai target-target program tax amnesty tempo hari. Sangat disayangkan, peluang tersebut terlewat begitu saja.

Alasan strategisnya sangat jelas, Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) bukanlah sunset industry.

Industri TPT bahkan masih menjadi penyumbang devisa sektor nonmigas terbesar kelima, mengalahkan ekspor barang dari besi dan baja, bubur kayu (pulp), timah, maupun makanan olahan. Jadi jika pun industri di Tanah Air semacam ini acap dipandang sebelah mata dan dicibir karena dengan Vietnam pun kalah, ini antara lain karena minimnya dukungan pemerintah. Bahkan, pemerintah sudah lama lalai melindungi pasar dalam negeri dari serbuan produk impor ilegal maupun praktik perdagangan tidak fair dari sejumlah negara.

Ditopang jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 259 juta atau terbesar keempat di dunia, sesungguhnya masa depan industri TPT ini masih sangat cerah. Di mana-mana, orang berburu pakaian baru jika sedang berpergian ke mal atau pusat perbelanjaan. Acara-acara penting hingga pesta-pesta biasa pun membutuhkan baju baru. Liburan atau wisata keluarga juga dipenuhi oleholeh aneka kaos hingga kain khas daerah setempat.

Bahkan, industri ini juga menumbuhkan budaya nasional yang adi luhung dan bernilai ekonomi tinggi seperti batik, yang tak lekang oleh zaman. Dan pasar Indonesia yang menggiurkan ini juga ditopang jumlah kelas menengah Indonesia yang terus bertambah dan pertumbuhan ekonomi yang masih sekitar 5%.

Sehingga tak heran jika negeri ini dibanjiri impor TPT dari berbagai negara. Di sisi lain, meski ekspor TPT cenderung turun, namun secara keseluruhan, kontribusi TPT dalam berbagai produk ekspor masih menembus US$ 12,33 miliar pada 2015, jumlah yang tidak sedikit, bukan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari produk pakaian jadi bukan rajutan saja bisa menyumbang ekspor sekitar US$ 4 miliar tahun 2015, mengalahkan ekspor barang dari besi/ baja maupun pulp. Jadi pendek kata, jika Indonesia ingin memiliki sektor industri yang berkontribusi terhadap ekspor dan yang berkapasitas besar dalam menyerap tenaga kerja, indus tri TPT sudah selayaknya tidak dilupakan.

Penulis adalah Direktur Eksekutif EconAct Indonesia dan Staf Ahli Komite Ekonomi dan Industri Nasional Repub lik Indonesia

Jalan Tambal Sulam Jalan yang ditambal sulam di Jalan Hamka mestinya segera ditumbal. Jangan tunggu korban terjatuh, terutama pengendara sepeda motor, baru jalan yang dibongkar, ditambal lagi. 08126799xxx

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Yohanes

6

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

UTAMA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

7

Ada Pejabat................................... Dari Halaman. 1

TJAHJO KUMOLO Menteri Dalam Negeri

Mendagri: Ada Seribu Satu Modus Korupsi JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bercerita mengenai berbagai macam modus korupsi yang dilakukan oleh para pejabat daerah.

Itu diceritakannya pada Simposium Nasional tentang otonomi daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/10).

Tjahjo menceritakan, ada suatu daerah yang Kantor DPRD-nya pernah didatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena seluruh anggotanya menerima uang sebesar Rp 5 juta sebelum rapat. “Ini memang saking bodohnya atau saking pinternya. Wali Kota ini hanya membagi uang Rp 5 ke anggota DPRD. Yang bagi langsung Wali Kota di hotel bintang lima, ada CCTV-nya. Jelasjelas, ini musibah yang paling menyedihkan,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga m engisahkan modus pejabat daerah dalam melobi pejabat pemerintah pusat, dan itu sempat terjadi di kementeriannya. Ia mengaku pernah mendapati seorang sekretaris daerah yang menginstruksikan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) m enyumbang sejumlah uang untuk memberikan suap kepada pejabat di kementeriannya.

Uang tersebut diletakkan dalam amplop yang disisipkan di bawah makanan yang menjadi

buah tangan dari pejabat daerah kepada pejabat di Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, Tjahjo bertanya kepada KPK dan mereka mengaku memperoleh informasi tersebut dari SKPD lain yang justru melaporkannya kepada KPK. “Tapi sampai KPK tahu di bawah lumpia itu ada amplopnya dan lebih bodoh lagi amplop itu ditulis namanya kepada ini, kepada itu. Saya tanya kepada KPK kok bisa tahu bagaimana, ya kembali lagi dari unsur pemda sendiri (yang lapor KPK),” papar dia.

Oleh karena itu, Tjahjo meminta semua lembaga t erkait dalam pemberantasan korupsi memahami benar modus yang dilakukan oleh para pejabat daerah. “Apalagi ini sudah masuk dana desa, aparatur desanya juga kita tingkatkan (pengawasannya), perangkatnya mampu menyusun perencanaan program desanya bagaimana menyusun manajemennya. Seribu satu cara untuk korupsi, tapi jangan sampai dilakukan,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina menyebut, kebanyakan kepala daerah masuk dalam pusaran rasuah karena memperdagangkan izin pembangunan dan pemanfaatan lahan di wilayah kekuasaannya. “Izin pembangunan dan pemanfaatan lahan

menjadi modus korupsi paling umum dilakukan kepala daerah,” kata Almas Sjafrina.

Almas mengatakan kepala daerah banyak tersangkut kasus suap karena menyalahgunakan wewenang. Mereka m engeruk keuntungan pribadi dengan iming-iming memuluskan proyek yang sedang digarap swasta.

Kasus yang menjerat Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi adalah salah satu contohnya. Dia menjadi pesakitan lembaga antikorupsi karena diduga kuat memperjualbelikan perizinan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). “Kalau soal modus korupsinya sudah umum sebenarnya. Seharusnya ada pembenahan dalam hal pemberian izin, misal soal pengawasan,” ujar dia.

Tak hanya kepala daerah, ICW juga mendesak KPK memelototi pergerakan legislator.

Politikus dan kepala daerah sejauh ini merupakan dua pihak yang memiliki kaitan erat atas sejumlah kasus suap perizinan dan pemenangan proyek maupun pengadaan barang. ICW mendesak KPK segera mengungkap kasus suap Wali Kota Cilegon lebih terang. “Hal lain yang menarik misalnya, ini bukan kali pertama dinasti Walkot Cilegon terkena kasus korupsi,” kata dia. (h/ben)

Delfi Ditugasi ................................ Dari Halaman. 1 Sedangkan Semen Padang masih akan menjalani tujuh laga sisa.

“Nanti kami dari manajemen akan mencoba melobi dari PT LIB. Namun jika memang tidak bisa, maka kami akan mencari jalan lain,” bebernya.

Delfi diharapkan mampu menyelamatkan Semen Padang dari zona degradasi Delfi langsung memimpin latihan pemain, Rabu (4/10) di Stadion H. Agus Salim Padang sebagai persiapan untuk menggadapi Madura United, Jumat (6/10) di Padang dalam lanjutan Liga Indonesia. “Harapan kita tentu Delfi mampu menyelamatkan Semen Padang

dari zona degradasi. Mudahmudahan Semen Padang mampu selamat dari zona degradasi dan bertahan di papan atas Liga Indonesia,” urainya.

CEO PT KSSP, Iskandar Z Lubis, mengatakan, hal ini didasari dari penampilan yang tidak maksimal dari tim Semen Padang FC pada laga-laga terakhir. Iskandar menambahkan, dengan adanya perubahan ini, diharapkan Semen Padang dapat mendapatkan warna baru dalam permainan.

Menurut dia, dengan kondisi tim yang kurang baik di klasemen, manajemen akan terus melakukan perubahan-perubahan agar

tim bisa tampil lebih maksimal.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada coach Nil, yang sudah bersama kami selama ini,” ujar Iskandar.

Saat ini Semen Padang berada di peringkat ke-15 dengan 28 poin. Semen Padang hanya berjarak tiga poin dari Perseru yang berada di peringkat 16 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Hengki Ardiles cs hanya mampu meraih tujuh kemenanga, tujuh imbang dan 14 kali kekalahan. Semen Padang sendiri sudah sembilan laga secara berturut-turut tidak meraih kemenangan. (h/san)

di luar batas kewajaran, itu kejam namanya. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar,” ujar Irwan kepada puluhan pejabat pimpinan tinggi pratama Pemprov Sumbar setelah melantik kepala Inspektorat Sumbar di Auditorium Gubernuran, Selasa (3/10).

Laporan lain yang diterima Irwan atas perilaku buruk kepala OPD adalah perombakan jajaran pejabat eselon III dan eselon IV yang dilakukan oleh pejabat eselon II. Ia mendapatkan informasi bahwa ada pejabat eselon II yang mengganti pejabat eselon III dan IV sesuka hatinya, lalu membuat laporan kepada atasan bahwa dengan alasan sekadarnya, sedangkan atasan tidak mengetahui dengan detail masalahnya sehingga menyetujui saja perombakan tersebut.

Irwan mewanti-wanti pejabat eselon II untuk mengganti pejabat eselon III dengan alasan kedekatan, teman dekat, atau kawan seperguruan, apalagi melantik pejabat eselon III yang memiliki catatan kinerja yang buruk. Ia mengancam untuk menindak tegas pejabat eselon II yang berperilaku demikian.

Selain itu, Irwan juga menerima laporan mengenai pejabat eselon II yang mengganti posisi pejabat eselon III yang akan memasuki masa pensiun. Menu-

rutnya, hal itu tidak bermasalah secara prinsip, tetapi tidak patut dan tidak arif.

“Kenapa tidak tunggu sampai pensiun? Saya saja sudah hampir tujuh tahun menjadi Gubernur lebih banyak mengganti posisi pejabat eselon II yang sudah pensiun ketimbang yang tidak. Kalaupun ada, itu mungkin karena kesalahan fatal, adanya temuan Inspektorat, dan sebagainya,” tuturnya.

Irwan mengingatkan kepala OPD bahwa pengertian “memimpin dengan amanah” tidak hanya mengikuti aturan, tetapi juga mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan kemanusiaan. Ia mencontohkan, apabila ada undangan dari kementerian kepada OPD, ia mengingatkan kepala OPD untuk memberikan kepada sekretaris ataupun pejabat eselon III untuk memenuhi undangan itu. Menurutnya, kepala OPD tidak salah dan tidak melanggar aturan untuk memenuhi undangan seperti itu. Namun, apabila kepala OPD terus yang pergi dinas luar, hal itu tidak patut.

“Terlalu sering berpergian tentu membuat pekerjaan menumpuk, sementara anak buahnya tidak diberi kesempatan,” ucapnya.

Selain itu, kata Irwan, pejabat dibatasi aturan untuk mengikuti dinas luar. Seorang pejabat hanya

diberi jatah maksimal 15 kali dalam sebulan untuk melakukan kegiatan perjalanan dinas. Pejabat yang m elebihi batasnya tidak diizinkan untuk melakukan perjalanan dinas pada bulan tersebut.

Atas berbagai laporan perilaku pejabat yang diterimanya, Irwan berpesan kepada kepala Inspektorat Sumbar yang baru dilantik itu untuk membina pejabat dan ASN Pemprov Sumbar agar patuh terhadap aturan. Irwan mengatakan, keberadaan Inspektorat sangat penting karen kebijakan gubernur untuk melakukan mutasi dan rotasi pejabat adalah berdasarkan masukan Inspektorat salah satunya. Karena itu, ia mengingatkan kepala Inspektorat yang baru untuk tidak tebang pilih memberikan laporan pemeriksaan pegawai kepada gubernur sekalipun pegawai itu berteman dengan kepala Inspektorat.

Pada hari itu, Irwan melantik Mardi sebagai kepala Inspektorat Sumbar. Mardi menggantikan kepala Inspektorat yang alam, Erizal Agus, yang sudah pensiun.

Sebelumnya, Mardi merupakan kepala Biro Pemerintahan. Jabatan Mardi yang ditinggalkan itu diisi oleh Iqbal Ramadipayana, yang semula menjabat kepala Bagian Otonomi Daerah, sebagai pelaksana tugas. (h/dib)

Diikuti ........................................... Dari Halaman. 1 lainnya yakni Malaysia, Philipina, Australia dan India. Hadir saat pembukaan seminar, Rektor UBH Prof. Dr. Azwar Ananda, MA dan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumbar Nasir Ahmad yang mewakili Gubernur Sumbar.

Rektor UBH Azwar Ananda menyatakan kebanggaannya dengan digelarnya seminar lintas negara ini karena kolaborasi 5 negara ini merupakan langkah bagi UBH untuk go internasional.

“Untuk mencapai perguruan tinggi yang berkelas dunia diperlukan berbagai macam kegiatan yang skala internasional dan melibatkan banyak instansi dan perguruan tinggi. Nah, kegiatan ini sebagai langkah untuk mencapainya.

Hasil dari seminar ini nantinya juga dapat dipulikasikan pada jurnal internasional yang terindeks oleh scopus yang sangat penting untuk peningkatan reputasi dan rangking perguruan tinggi. Dengan kegiatan ini, tentunya akan dapat menunjukan lebih luas lagi kiprah UBH, tak hanya di dalam negeri saja tapi juga di mata dunia. Tentunya perlahan- lahan UBH bisa go internasional,” sebutnya.

Sementara itu Nasir Ahmad mengharapkan hasil penelitian tersebut bisa diteruskan ke pemerintah dalam hal ini ke Balitbang Pemrov agar bisa menjadi masukan bagi pemerintah dan berman-

faat untuk masyarakat. “Sumbar ini rawan bencana. Ilmu teknik sipil itu sangat penting sekali untuk bisa diaplikasikan di daerah Sumbar yang rawan bencana.

Bagaimana misalnya bisa ada inovasi bangunan gedung yang tahan gempa namun juga hemat dari segi biaya,” tambah Nasir.

Hadir juga saat itu Direktur Pascasarjana UBH, Dr Zaitul, SE MBA Akt didampingi Ketua Panitia Icasfam/Simpi Dr. Ir. Bahrul Anif, MT dan Dr. Robby Permata selaku Wakil Ketua Panitia Icasfam/Simpi 2017. Ketua Pelaksana Dr Ir Bahrul Anif MT menyampaikan kedua seminar internasional ini menjadi ajang berkumpul bagi peneliti, profesional, pemerintah dan pemilik bisnis untuk berbagi gagasan, inovasi baru dan perkembangan baru di bidang pengelolaan aset dan fasilitas. “Tujuan utamanya adalah menjaga nilai aset dan fasilitas sehingga memiliki peran strategis dalam menunjang kegiatan di perusahaan atau pemerintahan.Pengelolaan aset dan fasilitas ini masih relatif baru dalam kehidupan sehari-hari, tapi sangat penting sekali. Oleh karena itu, forum ini untuk berbagi pengalaman dan penyebaran pengetahuan sangat dibutuhkan seputar pengelolaan aset dan fasilitas,” sebutnya.

Dikatakannya, seminar ini

merupakan kolaborasi antara UBH, Universiti Teknologi Malaysia, Far Eastern University (Philipina), Saveetha University dan Griffith University.

Seminar ini menghadirkan empat pembicara utama yaitu Prof Sr Dr Abdul Hakim bin Mohammed dari Universiti Teknologi Malaysia, dan Prof Dr Azwar Ananda, MA dari UBH. Kemudian Prof Dr Lenin Jawahar Nesan dari Saveetha University, India serta Prof Dr Niki Lukviarman SE MBA Akt dari Universitas Andalas, Indonesia.

Kemudian terdapat invited speakers lainnya yaitu Dr Myrna P Quinto dari Far Eastern University Filipina, Miko Kamal SH, LLM, PhD dari UBH, dan Prof Dr Ir Rizal Z Tamin dari Institut Teknologi Bandung Indonesia. Kemudian Prof Muh Zaimi Abd Majid M.Sc dari Universiti Teknologi Malaysia, serta Dr. Graham Jenkins dari Griffith University Australia.

Untuk 4th ICASFAM seputar pengelolaan aset dan fasilitas menghadirkan 10 topik dan 3rd SIMPI tentang inovasi yang berkelanjutan terdapat 10 juga topik dengan 60 pemakalah. Nantinya makalah terbaik akan dipublikasikan ke jurnal INTREST (International Journal of Real Estate Studies) and J-SUSTAIN (International Journal of Sustainable Future for Human Security) yang terindeks scopus. (h/ita)

Empat ............................................ Dari Halaman. 1 Wabup ........................................... Dari Halaman. 1 Nurnas mengaku hanya diminta data sebagai persyaratan sebelum berangkat. “Setelah diminta data, surat sudah resmi saya kaget saat media memberitakan kunjungan dilakukan ketiga benua. Sementara saya tahunya cuma ke Jerman,” ucap Nurnas di gedung DPRD Sumbar, Rabu (4/10).

Setelah mendapat informasi dari media, Nurnas kemudian mempelajari lebih jauh maksud kunjungan yang akan ia hadiri.

“Mulanya saya berfikir kunjungan kerja mendampingi gubernur ini terkait panas bumi. Saya berpikir ke sana karena Jerman terkenal dengan panas buminya, namun setelah saya pelajari subtansinya ternyata berhubungan dengan pameran, saya batalkan,” tukasnya.

Ditambahkan Nurnas, ia menyatakan tidak jadi berangkat karena subtansi kunjungan dirasa tidak pas dengan keilmuan dan kompetensi dirinya sebagai Ketua Komisi IV DPRD Sumbar. Dimana tupoksi dari Komisi IV adalah membidangi infrastruktur.

“Jika tentang panas bumi, akan ada hubungannya, kalau pameran, itu pasnya Komisi II, Komisi III dan Komisi V. Di Komisi IV kita tidak mengurus tentang pameran,” tutur Nurnas.

Tentang manfaat dari kunjungan Ketua Komisi DPRD lain yang memutuskan tetap berangkat, menurut M Nurnas ini tergantung dari cara memandang. Misalnya jika berhubungan dengan kunjungan tentang panas bumi, manfaatnya akan ada untuk Komisi IV. Sementara jika kunjungan berkaitan dengan pameran, ia menilai akan ada korelasinya juga dengan Komisi V DPRD yang membidangi pariwisata, Komisi II yang membidangi ekonomi, dan Komisi III yang membidangi keuangan. “Korelasinya, untuk Komisi V, II, dan III ini sudah www.harianhaluan.com

tepat,” pungkas M Nurnas.

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis menyebut, empat unsur pimpinan komisi-komisi akan berangkat tanggal 5 Oktober. Tujuannya dalam rangka mendampingi kunjungan kerja gubernur dan sejumlah OPD di Pemerintah Provinsi Sumbar. “Empat orang tetap berangkat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi V, Hidayat menyebut tetap berangkat karena diminta mendampingi gubernur menghadiri pameran yang diagendakan di Jerman. Selain berhubungan dengan bidang kerja Komisi V yang ia bawahi. Alasan lain yang membuat dirinya memutuskan berangkat adalah, karena dari kunjungan itu DPRD akan bisa melihat seperti apa kegiatan yang dihadiri OPD Pemprov saat kunjungan kerja ke luar negeri. Apakah ada manfaatnya untuk Sumbar ke depan, atau sekedar kunjungan yang tak membawa dampak apa-apa.

Disampaikab Hidayat, ini adalah bagian dari fungsi pengawasan yang ada di DPRD. Saat DPRD tahu apa kegiatan yang dikunjungi OPD di luar negeri, ke depan akan bisa dipertimbangkan apakah kunjungan luar itu dibutuhkan atau tidak. “Jika ternyata tak membawa dampak untuk Sumbar, bisa saja pada penganggaran berikutnya DPRD mengusulkan kunjungan luar negeri ini ditiadakan. Jika hanya menerima laporan dari OPD, tanpa turut menghadiri bagaimana kami akan tahu hal-hal seperti itu,” tandas Hidayat.

Sejumlah pihak menganggap, rencana keberangkatan Anggota DPRD Sumbar untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri dinilai pemborosan anggaran dan berpotensi penyalahgunaan anggaran. Sebagaimana diberitakan,

sebanyak 59 dari 65 orang anggota DPRD akan melakukan perjalanan dinas ke 7 negara di tiga benua. Perjalanan dinas ini akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 10 miliar dengan masing-masing anggota DPRD akan menerima jatah Rp100 juta.

“Dalam Permendagri Nomor 29 Tahun 2016, anggota DPRD memang diberi lampu hijau melakukan perjalanan dinas ke keluar negeri, namun diatur bahwa perjalanan dinas tersebut dilakukan dengan sangat selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas,” tegas Peneliti Integritas, Antoni Putra.

Negara yang akan dikunjungi adalah Amerika Serikat (Hawai), Jerman, Spanyol, Belanda, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan.

Kunjungan kerja itu dikatakan untuk studi banding menyangkut beberapa hal, serta mengikuti beberapa kegiatan, diantaranya yang terpublikasi, ke Jerman pergi mengikuti pameran pariwisata dan ke Belanda untuk melakukan studi banding menyangkut kearsipan sejarah Minangkabau.

Pertanyaannya, menurut Antoni, apakah kepergian anggota DPRD Sumbar ke Jerman untuk menyaksikan pameran pariwisata merupakan agenda yang selektif dan untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas? Tentu tidak. “Jumlah Rp10 miliar tidak sedikit. Hal ini tentu akan sangat bertentangan dengan Instruksi Pr esiden dan Mendagri agar Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Integritas mendesak DPRD Provinsi Sumbar membatalkan rencana perjalanan dinas tersebut dan mendesak Mendagri melalui Dirjen otonomi daerah menolak izin pe rjalanan dinas yang diajukan oleh 59 Anggota DPRD provinsi Sumbar itu. (h/len)

af, saya sedang sibuk karena ada urusan. Nanti saya hubungi kembali,” ujarnya pada pukul 13.00 WIB, Rabu (4/10). Namun, sampai pukul 21.00 WIB, Rusma tidak juga menghubungi. Berkali-kali Haluan mencoba menghubungi sejak pukul 16.00 – 20.00 WIB, nomor seluler Rusma tidak kunjung aktif. SMS dan pesan Whatsapp Haluan juga tidak berbalas.

Lebih jauh Rasio menyebutkan, setelah menetapkan Rusma sebagai tersangka, penyidik langsung meneliti segala berkas, agar segera rampung dan diserahkan ke kejaksaan. “Berkasnya memang akan segera dilimpahkan ke kejaksaan, untuk kemudian di sidang. Proses cepat akan dilakukan, tapi tidak gegabah. Agar siapa yang bertanggung jawab bisa segera disidang dan mendapatkan kepastian hukum atas perbuatannya,” lanjut Dirjen, Dijelaskan Rasio, saat hebohheboh kasus perusakan Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, pihaknya langsung diperintahkan oleh Menteri Siti Nurbaya untuk meninjau lokasi. Ketika turun ke lapangan, Rasio mengaku dihadang preman, “Tim Ditjen Gakkum dihadang oleh sejumlah preman yang m elarang untuk masuk ke lokasi tempat wakil bupati membangun cottage. Bahkan beberapa preman mempersenjatai diri dengan senjata tajam.

Dari kejadian itu kami melihat ada keanehan dan akhirnya kami memutuskan untuk mundur. Lalu kami memanggil Wakil Bupati ke Jakarta untuk meminta penjelasan,” kata Rasio Ridho Sani.

Penyidik katanya telah mendapatkan minimal dua bukti dalam menetapkan Rusma sebagai tersangka. “Penetapan itu berdasarkan bukti yang valid dan penjelasan wakil bupati sendiri.

Dia melanggar Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” katanya.

Kasus perusakan KWT Mandeh, memang sempat membuat heboh dan membuat Bupati Pessel, Hendrajoni murka. Data bupati, seluas 1,2 hektare hutan bakau dirusak. Perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum tertentu.

“Selain hutan bakau mereka juga merusak terumbu karang untuk membuat dermaga pribadi,” kata Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni awal April lalu.

Menurutnya, dari beberapa wilayah di Mandeh yang paling parah mengalami kerusakan adalah di Nagari Sungai Nyalo, bahkan dilakoni oleh oknum pejabat daerah setempat. Bupati menyebutkan perusakan tersebut dilakukan tanpa memikirkan dampak jangka panjang sehingga ia bertekad akan menggiring kasus itu ke ranah hukum. “Tidak ada yang mengantongi izin, padahal yang melakoninya merupakan oknum pejabat yang pasti tahu aturan,” kata dia.

Tidak hanya Kementerian LHKH, Polda Sumbar juga melakukan penyelidikan atas kasus ini. Sejumlah pejabat sudah diperiksa, termasuk Bupati Pessel, Hendrajoni yang diperiksa pada 10 Juli silam. Disampaikan Hendrajoni, selain dirinya, sejumlah pihak lainnnya juga sudah diperiksa. “Dari walinagari, camat, hingga kepala lingkungan hidup juga sudah diperiksa,” terangnya.

Hal itu dibenarkan Kanit Kasubdit Tipiter Reskrimsus Polda SumbarAKBP Andri Kurniawan saat itu, Katanya, penyelidik sudah melakukan pemanggilan ke sejumlah pihak. Termasuk Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pesisir Selatan. “Prosesnya di tahap penyelidikan,” tuturnya.

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Tidak hanya bupati, perusakan KWT Mandeh juga memantik marah masyarakat. Pada 13 Februari 2017, y 59 tokoh masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia mengirim surat ke sejumlah pejabat berwenang, agar turun tangan menghentikan perusakan kawasan Mandeh. Dalam surat disebutkan, telah terjadi perambahan hutan bakau pada tahun 2016 dengan luas lebih kurang 40 meter x 12 meter + 480 meter3.

Peristiwa yang sama terjadi lagi pada 4 Februari 2017 dengan luas 50 meter x 15 meter = 750 meter3.

Jumlah hutan bakau Sungai Nyalo Mudiak Aia yang habis ditebang lebih kurang 1.230 Meter3.

Tokoh adat setempat yang juga Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Ampang Pulai, Asrizal Datuak Rajo Nan Sati mendorong pemerintah kabupaten mengambil sikap tegas terhadap oknum perusak. “Tindakan mereka tidak hanya berdampak pada biota laut namun juga bisa menyebabkan kerusakan daratan akibat gelombang laut karena hutan bakau kritis,” katanya.

Selain penembangan bakau, dalam surat yang ditembuskan untuk Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, juga disebutkan adanya pengambilan karang untuk dijadikan dermaga oleh pihak pengembang wisata, yang merupakan oknum pejabat Pessel dengan luas lebih kurang 18 Meter x 35 Meter = 630 Meter3.

Hingga saat ini hutan bakau yang telah dirusak oknum pejabat sudah mencapai 1.860 Meter3.

Hutan bakau tersebut berfungsi menangkal abrasi pantai dan pengembangbiakan ikan. Kalau ini terus dibiarkan maka hutan bakau akan habis, tulis surat yang ditandatangani puluhan pemuka masyarakat Sungai Nyalo Mudiak Aia itu. (h/ang) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SISWA SMA N 1 UNGGUL BUKITTINGGI KUNJUNGI HALUAN

MTs Aisyiyah Butuh Perhatian Pemerintah PADANG, HALUAN — Majelis pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) Madrasah Tsanawiyah (MTs) Aisyiyah, di bawah naungan Kemenag Padang mengalami kekurangan siswa. Hal tersebut diduga, karena adanya program dari Pemko Padang tentang pembukaan sekolah filial atau kelas jauh yang dibuka di luar sekolah induk yang diperuntukkan untuk siswa tidak tertampung oleh sekolah tersebut.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari seorang guru, Syafnur Andesta mengatakan, tenaga pengajar yang ada di MTs ini berjumlah 18 orang, sementara jumlah siswa semuanya sekitar 59 orang.

“Kekurangan murid pada MTs inilah menjadi keluhan para tenaga pengajar.

Sementara pada tahun lalu, siswa MTs berjumlah 125 anak,” katanya saat ditemui Haluan, Rabu (3/10).

Saat ini, kata Syafnur, sekitar 80 persen di MTs Aisyiyah berasal dari Kepulauan Mentawai yang sudah mualaf, mereka ditempatkan di Panti Asuhan Gurun Laweh, Padang Barat, dan Panti Asuhan Aisyah dan Alfalah berada di Tabing.

Selain kekurangan murid, lanjutnya, MTs Aisyiyah juga kekurangan fasilitas penunjang proses belajar mengajar, seperti buku. Saat ini, buku yang digunakan masih kurikulum 2013, sementara sekolah-sekolah lain sudah menggunakan buku kurikulum 2017. Oleh sebab itu, para guru berinisiatif untuk membeli sendiri atau meminjam ke guru-guru sekolah lain.

“Untuk sementara guru membeli atau meminjam buku dari sekolah lain dan untuk para siswa tidak dibebebankan harus memiliki buku,” ujar Mayeldi, selaku Kepala MTs Aisyiyah.

Ia berharap pemerintah memberikan perhatian kepada sekolah ini yang masih kekurangan siswa dan fasilitas penunjang p roses b elajar. “Walaupun sekolah swasta, tetaplah dikasih perhatian dari pemerintah setempat terkait sarana dan prasarana yang menyangkut fasilitas,” harapnya. (h/mg-dyt)

Belajar Keredaksian dan Tata Perwajahan PADANG, HALUAN – Meski telah konsisten menerbitkan majalah sekolah dalam dua tahun terkahir, namun Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 unggul Bukittinggi tetap tak ingin berpuas diri. Rabu (4/10), kemarin sebanyak 25 orang siswa didampingi guru pembimbing berkunjung ke redaksi Harian Haluan di Komplek Bandara Lanud Sutan Sjahrir, Padang.

FOTO BERSAMA — Siswa dan Siswi dari SMAN Unggul 1 Bukittingi dengan Redaksi Harian Haluan di Kantor Haluan, Komplek Bandara Tabing, Padang, Rabu (4.10). RIVO

Mahasiswa UT Tutorial Perdana di SDN 04 Birugo BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 175 mahasiswa Universitas Terbuka (UT) Pendidikan Dasar (Dikdas) Kelompok Belajar Kota Bukittinggi melaksanakan kegiatan tutorial perdana di SDN 04 Birugo Bukittinggi, Minggu (1/10).

Ketua Kelompok Belajar UT Bukittinggi, Azrif Gusman Dt Gunuang dalam keterangannya mengatakan, setelah seluruh mahasiswa mendapat bimbingan atau

orientasi belajar, maka kegiatan ini merupakan tutorial perdana.

Kegiatan tutorial ini, jelas Azrif Gusman, akan berlangsung selama delapan kali pertemuan.

Selama tutorial, mahasiswa akan dibimbing oleh para tutor sesuai dengan bidang keahliannya.

“Saat ini kelompok belajar UT di Kota Bukittinggi hanya melayani mahasiswa pendidikan dasar (dikdas), yaitu program S1 PAUD dan S1 PGSD sebanyak tujuh

rombongan belajar,” jelanya.

Kehadiran kelompok belajar UT di Kota Bukittinggi, sambung Azrif Guzman, sangat membantu guru yang mengajar di PAUD atau di SD yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S1/Akta IV. “Sampai saat ini sudah lebih tiga ratus guru yang telah menamatkan pendidikan S1-nya sesuai dengan tempat mengajarnya,” ungkapnya. (h/wet)

PEMKAB PESSEL MOU DENGAN UNP

Tingkatkan Mutu dan Kualitas Pendidikan PAINAN, HALUAN — Guna meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) terus melakukan terobosan. Salah satunya, yakni menjalin kerja sama dengan Universitas Negeri Padang (UNP).

Upaya tersebut ditandai dengan penandatanganan MoU dibidang pendidikan oleh Bupati Pessel, Hendrajoni dengan Rektor UNP, Ganefri, Minggu (1/10) di ruang pertemuan bupati setempat. Hadir pada kesempatan itu, Sekda Pessel, Erizon, Forkopimda, sejumlah kepala OPD, beserta segenap jajaran UNP dan para undangan.

Pada kesempatan itu, Bupati Hendrajoni mengatakan, kerja sama Pemkab Pessel dengan UNP dibidang pendidikan memang sangat penting dilakukan mengingat memang kebutuhan prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan.

“Kita akui saat ini, daerah kita memang sangat membutuhkan sentuhan dari UNP beserta jajaran untuk

BUPATI Hendrajoni bersalaman dengan Rektor UNP, Ganefri usai penandatanganan MoU dibidang pendidikan di kantor bupati setempat. IST

meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Sebab, UNP memiliki banyak pakar handal tentang pendidikan dan hal itu sangat kita butuhkan,” sebut bupati.

Menurut bupati, jika kerja sama itu dapat direalisasikan, maka kualitas pendidikan sebagaimana yang diharapkan akan dapat tercapai dengan baik. Maka dari itu, sangat diharapkan kepada OPD terkait untuk serius melaksanakan kerja sama tersebut, sehingga

dapat melakukan tugas dan fungsi dengan baik.

Dikatakannya, pendidikan menjadi salah satu program prioritas dalam mensukseskan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh sebab itu, segala kegiatan mengenai pendidikan akan terus ditingkatkan pada masing-masing sekolah, yakni pembangunan dan rehabilitasi sekolah, peningkatan kompetensi guru, pembinaan, pengawasan dan sebagainya.

“Dengan adanya MoU ini, saya berharap kualitas pendidikan di Pessel benarbenar semangkin bagus.

Sehingga ke depannya citacita daerah dapat terwujud dengan baik. Walaupun mencapai sebuah prestasi tak semudah membalik telapan tangan, namun jika semua bekerja keras, dibarengi niat yang tulus membangun daerah, maka tak ada yang tak mungkin,” tegas bupati.

Sementara itu, Rektor UNP, Ganefri menyebutkan, dia sangat mengapresiasi langkah Pemkab Pessel atas kerjasamanya dengan UNP dalam rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di daerah itu.

“Benar, kita sangat mengapresiasi kerja sama ini.

Sebab, ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka melahirkan SDM yang handal dimasa mendatang,” jelasnya.

Menurutnya, saat ini masih ada sejumlah guru yang hanya mampu sebagai pengajar, namun tak mampu menjadi pendidik. Padahal,

seorang guru idealnya harus mampu menjadi keduanya.

Tak hanya itu, masalah kompetensi guru juga menjadi persoalan serius di era digital sekarang ini.

“Saat ini persoalan guru harus benar-benar menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan pejabat terkait.

Untuk itu, melalui kerja sama ini masalah kompetensi guru menjadi skala prioritas,” katanya.

Ditambahkannya, UNP akan menyusun teknis dalam mengimplementasikan kerja sama dengan Pemkab Pessel. Sehingga kegiatan itu, tak hanya sebatas seremonial saja, melainkan lebih mengarah secara teknis ke kualitas dan mutu pendi dikan, sehingga semua pihak diharapkan peduli dengan pendidikan anak, termasuk para orangtua.

“Mudah -mudahan ke depannya tidak ditemukan lagi anak-anak yang putus sekolah. Dari itu, pemeri ntah melalui instansi terkait benar-benar memantau ke lapangan, terutama di daerah pelosok,” harapnya. (h/mg-kis)

LOMBA SEKOLAH SEHAT

SDN 08 Bakal Wakili Payakumbuh ke Tingkat Sumbar

TIM penilai sekolah sehat langsung melakukan pengecekan ke SDN 08 Payakumbuh. DADANG

PAYAKUMBUH, HALUAN — Saat memasuki gerbang SDN 08 Payakumbuh, yang terletak di Kelurahan Paramwww.harianhaluan.com

bahan, Kecamatan Lampasi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, ada kesan berbeda.

Rasanya tidak seperti me-

masuki lingkungan sekolah, melainkan seperti sedang berada di alam lepas yang natural.

Halaman sekolah bersih, berhawa sejuk dengan pemandangan hijau yang diramaikan tumbuhan berupa bunga dan tumbuhan obat lainnya di sekeliling, serta beberapa sudut lainnya di lingkungan sekolah.

Begitulah gambaran dari SDN 08 Payakumbuh yang saat ini terus berbenah dan tampil beda dengan SD lainnya di Kota Payakumbuh.

Sehingga tidak salah, SDN 08 tersebut terpilih dalam nominator untuk merebutkan sekolah sehat di Kota Payakumbuh, sekaligus persiapan sekolah sehat Provinsi Sumbar tahun ini.

“SDN 08 Payakumbuh dipersiapkan untuk sekolah sehat. Tim dari pemko pun sudah menilai kondisi dari SDN 08 Payakumbuh itu,” ucap Khairul, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Kecamatan Payakumbuh Utara dan Latina, Selasa (3/10).

Dikatakannya, sejak SDN 08 dikepalai oleh Irnawati, sudah banyak perubahan positif terhadap sekolah. Tak hanya dari prestasi, melainkan kondisi lingkungan yang kian terus dibenahi dan terjaga.

Sudah banyak tumbuhan hijau yang subur di SDN 08 tersebut.

“Lingkungan SDN 08 sangat bersih, hijau dan membuat nyaman siapa yang datang. Tidak salah, SDN 08 menjadi satu dari lima sekolah yang dipersiapkan

untuk menuju sekolah sehat ditingkat Sumbar,” jelasnya.

Sementara Kepala SDN 08, Irnawati melalui salah seorang guru di sana, Dedi Angkuluma menjelaskan, selain mengikuti lomba sekolah sehat, SDN 08 juga terus berbenah dalam merebutkan Adiwiyata 2017 ditingkat Kota Payakumbuh.

Karena itu, SDN 08 Payakumbuh terus berupaya membenah diri apalagi dengan telah berdirinya rumah hijau (green house) untuk lokasi tanaman hijau di lingkungan sekolah. Begitu juga, SDN 08 turut meranggul masyarakat sekitar sekolah untuk menerapkan pola hidup bersih dan menanam tumbuhan berupa bunga dan apotik hidup. (h/ddg)

Romobongan pun disambut, Pemimpin Redaksi Harian Haluan, Ismet Fananny, Kepala Litbang Harian Haluan, Rudi Antono, Koordinator Liputan Harian Haluan, Isra Hermanto, Sekretaris Redaksi, Silvi Oktarice, dan Layouter, Syamsul Hidayat.

Tujuan kedatangan rombongan ini kata salah seorang Pembina Dewan Redaksi, Ahda S Pd, yaitu untuk tetap memperkuat kemampuan siswanya yang tergabung di dalam pengurus majalah SMA N 1 Unggul Bukittinggi Landbow Magz dalam hal tata perwajahan majalah sekolah tersebut. Karena meski telah konsisten melakukan penerbitan setiap semesternya, Majalah Landbouw Magz masih butuh pembaharuan di wajah majalah tersebut.

“Kami berharap dengan kunjungan ke Haluan akan memberikan banyak ilmu kepada kami tentang keredaksian dan juga tentunya tentang perwajahan majalah.

Apalagi Desember nanti kami akan cetak lagi 1.000 eksemplar,” tuturnya didampingi anggota Dewan Redaksi Majalah Landbaow Magz, Dra Nelita, dan Herlina Rasyid S Pdi, MA. Dikatakan Ahda, selama ini sebenarnya majalah yang dikelolanya bersama guru di SMA N 1 Bukittinggi juga sering mendatangkan pemateri dari para jurnalis di daerah Bukittinggi. “Dari mereka kami banyak belajar tentang keredaksian. Mulai dari penulisan, trik wawancara, dan yang s ekaitan dengan majalah sekolah kami,” ungkapnya.

Dikatakan, Kepala Litbang Haluan, Rudi Antono,

keinginan dari SMA N 1 Bukittinggi untuk belajar tentang jurnalistik sejalan dengan program Haluan Goes to School yang telah dilakukan di beberapa kabupaten/kota seperti, Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Solok Selatan, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Dalam Haluan Goes to School tersebut, Haluan mencoba merangkul penulis muda dari kalangan pelajar untuk tetap membudayakan menulis.

“Mereka dibekali dengan kemampuan junalistik.

Diharapkan kemampuan ini bisa m enjadi kemampuan khusus mereka nanti setelah tamat sekolah. Dan bisa diaplikasikan saat bekerja nanti,” terang Rudi.

Ke depan Haluan Goes to School kata Rudi, akan merambah ke jenjang Madrasah. Dimana ada ratusan Madarsah di Sumbar yang juga akan diberi ilmu khusus tentang jurnalistik.

Hal senada juga disampaikan Pemimpin Redaksi Haluan, Ismet Fananny, bahwa proses menulis bukan hanya untuk wartawan semata. Masyarakat di luar profesi wartawan juga diminta agar bisa menulis.

“Karena menulis merupakan proses kreatif yang menghasilkan ide-ide baru yang tentunya bermanfaat dalam kehidupan,” tuturnya.

Dalam kunjungan singkat itu, 25 pengurus Majalah Landbauw Magz juga berkesempatan berkeliling ke ruang redaksi Haluan dan ruang cetak Haluan Bahkan, Layouter Haluan¸Syamsul Hidayat, juga memberikan ilmu tentang perwajahannya kepada muridmurid tersebut. (h/isr)

SMAN 1 Ranah Batahan Kembangkan Bakat PASBAR, HALUKarena mereka AN — Bagi anak menghabiskan sekolah, menekuwaktu dan enerni kegiatan eksgi untuk kegiatrakurikuler metan yang positif. rupakan hal yang “Kita bisa sepenting di samdikit bernapas ping aktivitas aklega. Sebab, keademis. Pasalnya mungkinan mekegiatan ekstrareka untuk berkurikuler dapat sentuhan denADISMAN memberikan bergan hal-hal nebagai manfaat bagatif di luar segi anak. Hal itulah yang dila- kolah juga jadi berkurang. kukan Sekolah Menengah Makanya, kita sedikit meAtas (SMA) 1 Kecamatan maksa agar anak ikut kegiatan Ranah Batahan (Rabat), Ka- di sekolah,” tandas Adisman. bupaten Pasaman Barat.

Kemudian, lanjut AdisKepala SMAN 1 Rabat, man, ketika aktivitas anak yang Adisman mengatakan, kalau tinggi juga memiliki banyak ekstrakurikuler penting un- manfaat untuk kesehatan tutuk mendukung kemajuan buh, antara lain meningkatkan di bidang akademis. ”Jadi, metabolisme, sirkulasi darah, meskipun orangtua ingin serta melatih stamina dan fokus pada kemajuan pen- kewaspadaan mental. di dikan anak, sebaiknya “Dalam kegiatan ekstraanak memiliki kegiatan sam- kurikuler, umumnya anak pingan yang positif untuk akan bertemu dengan temanmenyeimbangkan kehidu- teman baru dan dalam bepannya. Di SMAN 1 Rabat berapa hal harus mencoba ini kegiatan ektrakurikuler bekerja sama dengan mereka. cukup banyak, seperti bi- Bahkan ekskul yang tamdang olahraga, pentas seni, paknya kurang dalam aspek tari, dan drama,” ujarnya. sosialisasi, seperti menjadi Dikatakannya, sebab be- anggota perpustakaan pun lajar terus-menerus tanpa tetap butuh interaksi dan diselingi kegiatan lain yang sosialisasi dengan orang lain. sifatnya merilekskan pikiran Hal seperti ini akan mengajarjuga akan memberikan be- kan anak untuk komunikasi ban secara psikologis ke- dan koordinasi sejak dini. Dan pada anak. Ada beberapa pastinya ikut meningkatkan manfaat bagi pelajar ketika rasa percaya diri mereka dalam mengikuti ektrakurikuler, bersosialisasi,” kata Adisman. yakni pelajar menjadi aktif.

Salah satu sisi positif dari Kemudian dengan me- ekstrakurikuler yang tidak bisa ngikuti kegiatan ekstrakuri- diabaikan adalah kegiatan ini kuler memberikan ruang bisa menjadi wadah bagi anak dan kesempatan kepada an- untuk menyalurkan energi dan ak untuk menjadi pribadi kreativitas dengan cara yang yang aktif dan produktif. positif. (h/ows)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

9

Dana Bansos Harus Tepat Sasaran PADANG, HALUAN — Kalangan Anggota DPRD Kota Padang mengharapkan pemberian dana Bantuan Sosial (Bansos) oleh Pemko Padang harus tepat sasaran.

Lingkar

Terdakwa Penipuan Jalani Persidangan PADANG, HALUAN – Diduga melakukan penipuan, Terdakwa Amrizal (45) harus merasakan panasnya kursi pesakitan di Pengadilan Negeri klas IA Padang, Rabu (4/10).

Pasalnya terdakwa meminta uang sebesar Rp10,5 juta untuk membayar denda adat dan juga mengeluarkan anak korban yang ditahan oleh Polsek Pauh.

Anak korban tersebut ditahan karena dugaan melakukan asusila terhadap RS yang merupakan keponakan terdakwa. Setelah dibayarkan, namun anak korban tidak bisa dikeluarkan oleh terdakwa.

Jaksa Penutut Umum (JPU) Mulyana Safitri dalam dakwaan mengatakan terdakwa diduga melakukan penipuan terhadap korban, dengan dijanjikan bisa mengeluarkan anak korban yang ditahan oleh polisi karena dugaan melakukan asusila terhadap RS. “Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan,” kata Jaksa saat membacakan dakwaanya.

Mendengarkan hal itu, terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum (PH) Jonifer mengatakan tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang ditujukan terhadap dirinya. Mendengarkan hal itu Hakim Ketua Agus Komaruddin menunda sidang hingga pekan depan untuk mendegarkan keterangan saksi.

Dalam dakwaan disebutkan, terdakwa pada selasa 9 Mei 2017 di Limau Manis Kota Padang dikunjungi oleh korban Nurtimah, untuk meminta mengeluarkan anaknya yang ditanah di Polsek Pauh.

Pasalnya anak korban tersebut dipenjara karena melakukan asusila terhadap keponakan terdakwa dengan inisial RS. Untuk itu, terdakwa mengatakan bisa membatu mengeluarkan anak korban dengan meminta uang kepada Korban Nurtimah uang sebesar Rp10.500.000 guna membayar denda adat nagari.

Yakni berupa 25 sak semen, satu truk pasir, membayar denda kepada Ninik mamak Rp3.000.000, serta mengisi kamar pengantin Rs dan membuat surat perdamaian. Untuk mengeluarkan anak korban Rp5 juta yang dibayarkan kepada Komando polisi.

Namun terdakwa tidak bisa mengeluarkan anak korban tersebut. Oleh karena itu koban merasa dirugikan dan melaporkan terdakwa ke polisi. Akibat perbuatannya terdakwa diancam pidana dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan. (h/mg-hen)

TERDAKWA Amrizal (45) mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan atas dirinya di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (4/10). Yuhendra. HEN

www.harianhaluan.com

BERSIHKAN SAMPAH — Dua orang petugas tengah mengangkut dan membersihkan sampah-sampah di Danau Cimpago Padang, Rabu (4/10). Kegiatan ini rutin dilakukan karena danau buatan tersebut juga berada di kawasan wisata. HUDA PUTRA

DIDUGA SEBAGAI TEMPAT PROSTITUSI

Lima Petak Salon Dibongkar Pol PP PADANG, HALUAN — Sebanyak lima petak salon yang berada di kawasan Atom Center atau matahari lama di Imam Bonjol, Padang, di bongkar petugas gabungan Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas, serta Dinas Perdagangan, Rabu (4/10).

Kabid P3D Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Eka Putra yang ditemui Haluan saat dilokasi, menjelaskan bahwa pembongkaran ini dilakukan karena berdasarkan laporan masyarakat yang resah dengan adanya salonsalon yang diduga sebagai tempat prostitusi tersebut.

“Tempat ini sudah pernah kita bongkar kemaren ini, dan masyarakat sudah tenang. Tapi kini, malah berdiri lagi. Makanya kita bersama Dinas Perdagangan dan SK4 melaksanakan operasi ini karena kembali kami mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa salon-salon tersebut dibagun lagi dengan triplek dan diberi sekat-sekat didalamnya seperti kamar,” terangnya.

“Penyaluran dana bansos baik untuk organisasi maupun masyarakat miskin korban bencana dan lainnya, harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Selain itu, harus dilakukan dengan sangat cermat mengacu Undang-undang tersebut, agar jangan sampai penyalurannya nantinya malah menjadi temuan.

Untuk itu, segala aturan yang berlaku dalam pemberian bansos ini harus kita ikuti untuk kebaikan bersama sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Anggota DPRD Kota Padang Amril Amin Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi mengatakan, bansos yang menjadi program Pemko Padang hendaknya tepat sasaran khususnya bagi warga tidak mampu “Jangan sampai ada keluhan dari warga karena tidak mendapatkan bansos, sebab keadilan harus ada ditengah masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, untuk mengetahui tepat sasaran atau tidaknya Bansos, perlunya pengawasan dari berbagai pihak.

Dan jika ada ketidakadilan, maka warga bisa melapor ke DPRD atau pihak terkait.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kota Padang Masrul mengatakan, dana bansos sudah ditetapkan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) dan telah dibahas bersama DPRD. Dana ini digunakan untuk membantu masyarakat yang memiliki risiko sosial (masyarakat miskin) dan untuk korban bencana, panti asuhan, serta dana sharing

untuk sekolah.

Agar tak bermasalah, penyaluran dana bansos dicairkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Bagi masyarakat yang membutuhkan santunan kematian, perlu permohonan bantuan dan syarat-syarat keterangan miskin.

“Untuk menghindari terbentur aspek hukum, penyaluran dana ini mengikuti aturan hukum yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemberian dana hibah dan bansos berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah.

Tujuan pemberian dana bansos ini, untuk memperbaiki atau memberdayakan organisasi, lembagalembaga kemasyarakatan serta partai politik.

“Namun penggunaannya harus mempedomani aturan-aturan yang berlaku.

Dalam hal ini tentu berharap kepada organisasi, parpol, lembaga kemasyarakatan dalam menerima dan dalam penggunaannya sesuai aturan berlaku.

Agar nantinya supaya tidak terjadi persoalan yang akan menyusahkan yang akan berurusan dengan pihak hukum. Pemko Padang berharap hibah bansos ini betulbetul di gunakan dengan baik. Sebab bila salah dalam penggunaannya, tentu akan menyusahkan juga nantinya, “ ungkapnya.(h/ade)

SATUAN Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan salon yang diduga sebagai tempat ‘esek-esek’ di kawasan atom center, Rabu (4/10) . HUDA PUTRA

Setidaknya ada lima bagunan salon yang dibongkar tim gabungan, dari pembongkaran ini juga ditemukan kondom disalah satu salon yang telah dibiarkan kosong.

“Ini salon sudah tidak jelas fungsinya, karena salon tapi ada bilik kamar yang disekat- sekat.

Pembongkaran ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Padang dalam memberantas maksiat,” terangnya.

Untuk itu dirinya berharap bantuan dari masyarakat dan awak media untuk memberikan laporan sehingga bisa bersamasama memberantas maksiat.

“Selain kita menempatkan anggota dan menyebarkan intel kita juga berharap bantuan dan laporan dari masyarakat. Pasti akan segera kita tanggapi. Kita akan terus razia, karena kita akan memberantas hal seperti ini,” tutupnya mengakhiri. (h/mg-hud)

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2017

188 Kasus Narkoba Diungkap Polresta PADANG, HALUAN — Peredaran narkotika di Kota Padang sudah sangat mengkhawatirkan. Faktanya, hampir setiap hari Polresta Padang mengungkap kasus penyalahgunaan obat terlarang tersebut.

“Kalau dilihat sejak Januari hingga September 2017 sudah lebih dari 188 kasus yang diungkap Polresta, dengan barang buktinya didominasi sabu, dan ganja.

Diprediksi hingga akhir tahun akan terus meningkat jumlahnya,” sebut Kasat Reserse Narkoba Polresta P adang Kompol Abriadi pada Haluan, Rabu (4/10).

Sementar a itu dikatakannya, selama September 2017 saja, Polresta Padang sudah menangkap sebanyak 22 orang pelaku narkotika.

Tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada yang ditangkap dan diproses hukum. Diantara pelaku yang ditangkap ada yang berstatus residivis dengan kasus yang sama.

“Mayoritas yang ditangkap adalah pengedar narkoba, pemakai juga ada. Jenis kelaminya ada laki-laki dan perempuan,” kata Abriadi, kemarin.

JALAN DITUTUP — Ruas jalan Hasanuddin yang berada di samping Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol ditutup sebahagian, Rabu (4/10). Hal ini dilakukan karena adanya pengerjaan dan penggalian pembuatan drainase dan pedestrian. HUDA PUTRA

KADIS PERDAGANGAN ENDRIZAL

“Laporkan Jika Ada Pungli” PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi transparansi dalam berbagai hal.

Sebab, transparansi merupakan indikator yang sangat penting dalam pembangunan tata pemerintahan yang baik d an juga bagi masyarakat.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal saat dimintai pendapatnya membenarkan hal tersebut.

Bahkan Endrizal menyebut bahwa saat ini pihaknya terus menanamkan bentuk transparansi kepada siapapun.

Terutama kepada para pedagang di Pasar Raya Padang.

“Kita sangat terbuka dalam hal apapun,” ujar Endrizal, Selasa (3/10).

Dikatakannya, praktik pungutan liar bisa saja terjadi di mana pun. Tak terkecuali di Pasar Raya Padang. Namun begitu, Endrizal menyebut bahwa pihaknya berusaha

untuk meminimalisir terjadinya praktik itu.

“Saat ini kami sudah membuat pengumuman yang berisi nomor pengaduan kepada ‘Tim Saber Pungli’, jika ada pungli silahkan laporkan ke nomor tersebut,” katanya.

Disinggung tentang adanya pemberitaan yang menyebut terjadinya praktik pungli di Blok III Pasar Raya Padang, Endrizal pun menampik. Menurutnya, pemberitaan itu mengada-ada dan

berunsur politis.

“Jika benar ada pungli, kenapa tidak dilaporkan langsung?” katanya.

Hal ini didukung dengan pernyataan Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Kota Padang Muhammad Yani. Disebutkannya, pemberitaan yang dilansir oleh beberapa media lokal tidak lah benar.

“Berita itu hoax. Jika tidak tahu dengan pasar lebih baik diam,” tegas Muhammad Yani.

Seperti diketahui, beberapa waktu belakangan beredar berita tentang adanya praktik pungutan liar di Blok III Pasar Raya. Dalam berita itu disebutkan bahwa pedagang dimintai biaya untuk memasang kerangkeng besi dan rolling door di tiap kios.

Muhammad Yani mengatakan, pungutan senilai Rp5 juta per kios merupakan kesepakatan bersama pedagang. Tanpa ada paksaan sedikitpun. (h/win)

150 Relawan PMI Siap Sumbangkan Darah PADANG, HALUAN — Sebanyak 150 tenaga relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Padang Sumatera Barat, siap setiap saat menyumbangkan darahnya.

Hal itu, disampaikan Walikota Padang pada acara melaunching Kampu ng Sadar Donor Darah (KASDORAH) PMI di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, kemarin.

Walikota katakan 150 orang tenaga relawan PMI kota Padang akan membantu para pendonor darah nantinya di lapangan serta menunjukan lokasi tempat donor darah, disamping itu, para relawan

yang siap setiap saat memberikan darah pada orang yang membutuhkan, ujarnya.

Program Kasdorah dari PMI Kota Padang telah melakukan langkah-langkah pemberdayaan kapasitas masyarakat agar dapat menjadi sukarelawan Donor Darah Rutin/ berkelanjutan.

PMI menggali dan mencari potensi pendonor darah sukarelawan baru melalui pendekatan sosial dan komonitas sehigga kegiatan ini akan menjadi trend dan life style (gaya hidup) bagi masyarakat. Jadi masyarakat jangan takut dnor karena jarumnya.

Mahyeldi, masyarakat memiliki

kemampuan untuk menghimpun potensi sukarelawan donor darah yang di harapan menjadi sumber alternatif terakhir bagi PMI dalam memenuhi kekurangan persedian darah di PMI Kota Padang, ujarnya.

Kedepannya Walikota Padang menganjurkan seluruh Kelurahan yang ada di Kota Padang agar dapat membentuk Kasdorah dan Sekretariat serta Poskonya.

Selama ini di perhatikan bukan masyarakat tak mau mendonorkan darah, tapi lokasi atau tempat donor darah b anyak yang tidak tahu, program Kasdorah harus kita maksimal karena menyangkut keselamatan

nyawa dan jiwa seseorang yang butuh darah, ujar Walikota Maka itu, melalui Kasdorah, pasien dan keluarga pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah seperti kebutuhan trombosit (Sel darah putih) akan cepat ditangani sehingga mereka yang berasal dari luar Kota Padang pun tidak panik karena sudah tersedia, “Bank Darah Hidup,” yang selalu siap setiap saat.

Walikota menjelaskan bahwa kebutuhan darah per bulan di PMI Kota Padang rata-rata sebanyak 3.000 sampai 3.500 kantong darah bahkan lebih yang akan mensuplay sebanyak 32 rumah sakit, “ lanjutnya. (h/rel)

NGOPI PAGI DENGAN MEDIA

PWI Sarankan Perbanyak Kawasan Pedestrian

WALIKOTA Padang Mahyeldi bersama Ketua PWI Sumbar Herianof Firdaus disela Coffee Morning. IST

PADANG, HALUAN — Sebagai kota yang menjadi tujuan wisata, Kota Padang saat ini diharapkan berbenah dengan melengkapi sarana dan prasarana untuk wisatawan.

Terutama memperbanyak kawasan pedestrian atau tempat-tempat bagi pejalan kaki karena unumnya wisatawan lebih senang berjalan kaki di kawasan wisata.

Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Barat Herianof Firdaus pada www.harianhaluan.com

kesempatan “coffee morning” bersama Walikota Padang dan para pimpinan media di Anjungan LPC, Pantai Padang, Rabu (4/10).

“Sebagai kota yang mengembangkan pariwisata, berkaca dengan beberapa daerah wisata yang lain seharusnya Pemko Padang memperbanyak tempat - tempat berjalan kaki,” saran Ketua PWI. Menurut Herianof, umumnya wisatawan lebih nyaman menikmati suasana

dengan berjalan kaki di suatu objek. Apalagi kawasan wisata di Kota Padang seperti di pantai dan Pasar Raya memang lebih pas bagi pejalan kaki.

“Ini kebiasaan wisatawan sepanjang yang kami amati,” sebutnya.

Sebagai insan media, lanjut Herianof, memberikan masukan konstruktif kepada Pemko Padang merupakan suatu panggilan. Pasalnya, media adalah mata dan telinga yang selalu memperhatikan dan mendengarkan segala isu yang berkembang.

“Masukan dan kritikan untuk pemerintah akan selalu disampaikan guna menindaklanjuti pembangunan,” tukas Herianof.

Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah menanggapi positif saran Ketua PWI Sumbar tersebut. Sejauh ini, pembangunan pedistrian di sepanjang jalan obyek wisata memang telah dilakukan. Meskipun kapasitas pembangunan itu belum lagi sesuai yang diharapkan.

“Pemko Padang memang merancang pembangunan pedistrian sepanjang jalan - jalan

utama terutama di kawasan wisata. Sebagian sudah terwujud seperti di kawasan Sudirman, Permindo dan Pantai Cimpago,” kata Mahyeldi.

Pada “coffe morning” ini

hadir hampir semua pimpinan media di Padang serta sejumlah pimpinan SKPD di lingkungan Pemko Padang. Pertemuan ini berjalan lancar dan dalam suasana keakraban. (h/vie)

Ia melanjutkan, jika dilihat dari pelaku yang ditangkap, pelaku penyalahgunaan narkoba juga tidak melihat jenis kelamin, sebab yang ditangkap adalah laki-laki dan perempuan.

“Pengaruh narkoba tidak memandang gender, buktinya perempuan juga ada yang ditangkap. Bahkan, perannya diduga sebagai narkoba,” ujar Abriadi, Selain itu sambung Abriadi, dari jumlah kasus selama September itu, sudah ada berkas perkaranya yang sudah lengkap atau P-21 dan sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Padang untuk dilanjutkan ke pengadilan.

“Sudah ada yang P-21, tetapi ada juga yang masih tahap dua. Kita akan upayakan supaya berkas perkaranya segera lengkap dan diajukan ke jaksa,” sebutnya. (h/ang)

Nanggalo Dukung Gerakan 1821 PADANG, HALUAN — Program penguatan keluarga dengan sandi Gerakan 1821 yang dicanangkan Pemko Padang direspon baik oleh para tokoh masyarakat.

Dukungan terhadap program ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan komitmen yang disaksikan camat dan lurah.

“Dukungan tokoh masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW dan segenap masyarakat untuk program penguatan keluarga ini memang yanh sangat diharapkan,” kata Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah disela penyerahan dana operasional RT/RW di Kecamatan Nanggalo, kemarin (2/10).

Walikota Mahyeldi menjelaskan, program yang dicanangkan bertepatan dengan 1 Muharam 1439 hijriyah ini adalah upaya mengantisipasi dampak negatif dari pesatnya serbuan informasi dan teknologi serta pergaulan yang tidak terkontrol pada anak-anak.

Untuk itu diperlukan peran keluarga dengan memberikan perhatian dari orang tua dengan menyempatkan berkumpul pada saat yang efektif, yaitu mulai pukul 18.00 sampai pukul 21.00 WIB setiap hari.

“Waktu ini kita manfaatkan untuk berkumpul, menemani anak-anak belajar dan mengaji serta salat berjamaah dalam keluarga atau ke masjid,” ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut, Walikota menambahkan, penguatan keluarga berkaitan dengan mewujudkan generasi berkualitas sebagai pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. Sebab, bangsa ini tidak mungkin menjadi kuat dan mengalami kemajuan kedepannya, bila dipimpin generasi yang lemah.

“Generasi muda sebagai calon pemimpin kelak harus kuat, sebab bangsa tidak akan kuat bila pemimpinnya lemah,” tambahnya.

Pada kesempatan ini, Mahyeldi mengapresiasi para Ketua RW dan RT sebagai representasi tokoh masyarakat yanng menyikapi program ini dengan penandatanganan komitmen. Para tokoh masyarakat ini menjadi ujung tombak Pemko Padang untuk menyampaikan program ini.

Komitmen untuk Gerakan 1821 di kecamatan Nanggalo berisikan kesepakatan untuk mengajak warga mematikan televisi, berkumpul bersama keluarga, menemani anak-anak belajar dan melaksanakan salat berjamaah pada pukul 18.00 sampai pukul 21.00 WIB setiap hari. Penandatanganan komitmen tersebut disaksikan Walikota Padang Mahyeldi dan Camat Nanggalo Teddy Antonius.

Camat Teddy Antonius mengatakan, dengan adanya sikap tokoh masyarakat Nanggalo mendukung program ini merupakan bentuk kesadaran pentingnya menguatkan keluarga.

“Kita berharap Gerakan 1821 berjalan efektif dan disambut warga dengan kesadaran pula,” tukasnya. (h/ita)

Redaktur:Afrianita

Layouter: Luther

11

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PTTKATerimaPenghargaanLingkungan Kiriman : Huzriyedi, Dharmasraya

S

EBUAH prestasi lagi kembali diraih PT Tidar Kerinci Agung (TKA).

Perusahaan ini berhasil meraih dua penghargaan untuk kategori Konservasi Sumberdaya Alam dan Energi Terbarukan.

Penyerahan Piagam Penghargaan CSR Lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar kepada PT. TKA. Turut menerima penghargaan PT. Semen Padang, PT. Aqua Tirta Investama, PT. Bakrie Pasaman Plantations & PT. Gersindo Minang Plantations. ***

CIMB Niaga Dukung Hidup Sehat Kiriman : Deddy Hasibuan, Jakarta PRESIDEN Direktur CIMB Niaga Tigor M. Siahaan (kedua kanan) berbincang dengan Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono (tengah), Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara (kiri), Direktur Compliance, Corporate Secretary and Legal CIMB Niaga Fransiska Oei (kedua kiri), dan Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Lani Darmawan (kanan) di sela acara The Color Run presented by CIMB Niaga keempat di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (1/10).

Ajang lari santai 5 kilometer ini mengajak peserta menerapkan budaya hidup sehat, seimbang, dan penuh warna. CIMB Niaga juga menyerahkan Bus Tingkat CIMB Niaga ketiga kepada Pemprov DKI Jakarta serta memberikan donasi senilai Rp 150 juta untuk meningkatkan soft skill para penyandang disabilitas melalui Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC). ***

Korem 032/Wirabraja Gelar Donor Darah Kiriman : Penrem 032/Wbr

UNP Gelar Pelatihan Pembelajaran Berbasis Karakter

SETETES darah yang disumbangkan kepada orang yang membutuhkan sangat berarti untuk pertolongan jiwa manusia, bahkan darah yang didonorkan dengan tulus ikhlas nilainya sungguh tak terhingga.

Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-72 tahun 2017 Lantamal I Teluk Bayur selaku penyelenggara melaksanakan kegiatan donor darah yang diikuti sebanyak 138 orang di Gedung Sapta Marga Makorem 032/Wirabraja, Selasa (2/10).

Tujuan donor darah hanya satu, yakni menyelamatkan jiwa orang lain, se-

hingga hal ini merupakan mani festasi yang paling nyata dari rasa kemanusiaan paling murni.

Melalui donor darah ini diharapkan ada semangat dan kesadaran dalam diri masing-masing mengenai pentingnya persaudaraan dan saling tolong-menolong sesama manusia, sehingga dari kegiatan ini diharapkan menjadi semakin peka dan semakin peduli akan penderitaan sesama yang membutuhkan.

Kegiatan donor darah ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Padang, melibatkan personel

dari Korem 032/Wirabraja, Kodim 0312/Padang, Yonif 133/Yudha Sakti dan Dinas Jawatan, TNI-AL, TNI-AU, Kepolisian serta Satpol PP Kota Padang.

Pada kesempatan ini turut serta dihadiri Dandenkesyah Letkol Ckm Novia Anton, dr. Diana dan dr. Kim dari Palang Merah Indonesia (PMI). ***

Kiriman : Anggit Reviana Dewi Agustyani, M.Pd, Padang PENDIDIKAN karakter merupakan program pemerintah yang telah dituangkan dalam grand desain pembangunan karakter bangsa tahun 2010-2025.

Dalam desain ini disebutkan ada tujuh lingkup sasaran pembangunan karakter, yaitu: lingkup keluarga, lingkup satuan pendidikan, lingkup pemerintah, lingkup masyarakat sipil, lingkup masyarakat politik, lingkup dunia usaha dan industri, serta lingkup media. Untuk lingkup satuan pendidikan, pengembangan karakter dilakukan dengan menggunakan: (1) pendekatan terintegrasi dalam semua mata pelajaran; (2) pengembangan budaya satuan pendidikan; (3) pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler; serta (4) pembiasaan perilaku dalam kehidupan di lingkungan satuan pendidikan. Art inya pendidikan karakter bukanlah suatu mata pelajaran atau mata kuliah khusus, tetapi pelaksanaannya dituangkan dalam setiap kegiatan di setiap mata pelajaran yang ada.

Seorang guru SMK, sama halnya dengan guru SMA, harus mampu melatihkan nilai-nilai karakter kepada anak didiknya selama mengikuti pembelajawww.harianhaluan.com

ran di SMK. Untuk dapat melatihkan nilai-nilai ini guru harus memiliki keterampilan dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter tersebut di dalam pembelajaran.

Dr. Armiati, M.Pd, dosen jurusan matematika FMIPA UNP, mengatakan, “Perangkat pembelajaran yang ada saat ini pada umumnya lebih mengacu pada pengembangan aspek kognitif, sehingga guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum 2013. Dimana dalam kurikulum 2013 aspek yang dikembangkan harus meliputi tiga ranah, yaitu kognitif, afektif dan keterampilan. Aspek afektif berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai karakter”.

Hal ini juga disampaikan oleh guru-guru yang tergabung dalam MGMP guru mata pelajaran matematika SMK propinsi Sumatera Barat. Mereka menyadari adanya masalah dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi merasa kesulitan dalam m encari solusi dan tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut. Padahal sebagai guru professional mereka dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan perbaikan jika ada permasalahan dalam

pembelajarannya.

Sehubungan dengan masalah inilah maka Tim Dosen Jurusan Matematika FMIPA UNP yang diketuai oleh Dr. Armiati, M.Pd beserta anggotanya yaitu Dr. Yerizon, M.Si, Drs. Yarman, M.Pd dan Anggit Reviana Dewi Agustyani, M.Pd mencoba untuk memberikan solusi dengan mengadakan kegiatan Pelatihan Perancangan Perangkat Pembelajaran Matematika Berbasis Karakter bagi Guru-guru Mata Pelajaran Matematika di MGMP Matematika SMK Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan pelatihan ini mulai berlangsung pada tanggal 12 Agustus 2017 bertempat di SMK Negeri 2 Padang dan berakhir pada tanggal 23 September 2017 di SMK Negeri 1 Bukittinggi. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang guru SMK yang tergabung dalam MGMP Matematika SMK Propinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan pelatihan ini juga melibatkan 5 orang mahasiswa S2 pendidikan matematika UNP, hal ini dilakukan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang terjadi di lapangan. ***

Bangga Dengan Batik Kiriman : Direktorat Sejarah, Ditjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI SEJAK Kerajaan Mataram kuno, batik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya Jawa. Batik terus berkembang hingga masa kolonial.

“Hari Batik Nasional diperingati setiap 2 Oktober.

Usai ditetapkan UNESCO 2 Oktober 2009 sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity), “ ujar Triana Wulandari, Direktur Sejarah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, Selasa (3/10).

Bahkan, kata Triana, batik sudah dikenal oleh bang-

sa-bangsa lain di dunia sejak lama, misanya di Belanda, Prancis dan India. Mereka telah mengagumi akan segala keunikan batik.

“Ternyata sejarah telah mencatat bahwa sejak abad 18 sudah digelar pameranpameran batik di berbagai negara lain di dunia, “ katanya.

Saat ini, batik semakin eksis dan diterima dengan baik oleh warga dunia baik corak maupun fungsinya.

Ketika R. Tagore berkunjung ke Jawa pada 1927, dia sangat kagum dengan proses pembuatan batik.

“Kekaguman R. Tagore diwujudkan dengan mengirim pelajar India untuk be-

lajar membatik. Kemarin, ketika digelar seminar ternyata pelajar santiniketan India banyak yang pandai membatik hanya motif berbeda di kain sari-nya India, “ ucapnya.

Selain itu, batik telah menjadi identitas bangsa yang wajib dilestarikan dan dijaga oleh seluruh generasi muda.

Salah satunya, dengan terus memahami sejarah batik.

“Dengan memahami sejarah batik, generasi muda akan berekspresi melalui berbagai karya yang bisa membanggakan dan mengharumkan bangsa, “ tandasnya.

Rentang sejarah panjang batik sudah identik dengan Redaktur: Atviarni

Indonesia. Sehingga, batik tidak sekedar seni melainkan juga berfungsi sebagai pengikat, pemersatu, serta menjadi jati diri bangsa.

Mencintai batik harus dibarengi upaya melestarikan warisan bangsa yang sangat berharga tersebut.

Maka, perlu mengerti segala hal terkait batik, baik asal usul, teknik pembuatan, motif, serta maknanya.

“Sudah sepatutnya generasi milenial paham sejarah batik dan bangga mengenakannya sebagai identitas bangsa. Sebab, sejarah membuktikan batik menjadi media diplomasi budaya bangsa di mata dunia, “ tandasnya. *** Layouter:Rahmi

12

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

RUMOR TAHUN POLITIK

Tak Pengaruhi Pembangunan Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh, pada prinsipnya tidak akan pernah merugikan masyarakat.

Geliat pembangunan di Payakumbuh, sematamata ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan tujuan akhirnya. Hal ini sejalan dengan Visi dan Misi Pemko Payakumbuh, lima tahun ke depan.

Kecamatan Pangkalan Jadi Daerah Riset UNP LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Universitas Negeri Padang (UNP) akan menjadikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagai daerah labor untuk riset kegiatan mereka. Selain itu, mahasiswa UNP juga akan melakukan riset ke seluruh daerah yang terdampak atau rawan bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Limapuluh Kota.

Pendamping mahasiswa UNP yang melakukan riset itu, Prof.Eri Berlian, beberapa hari yang lalu di Payakumbuh mengatakan, kegiatan ini akan menampung permasalahan-permasalahan yang timbul, utamanya di Kecamatan Pangkalan Koto Baru. Selain itu, melakukan riset terhadap seluruh daerah yang rawan banjir dan longsor di daerah ini.

Menurut Eri Berlian, kegiatan ini akan berlanjut setiap tahunnya dan dia berharap dukungan serta bantuan dari Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, serta seluruh OPD yang terkait, supaya permalasahan yang terjadi selama ini di Kecamatan Pangkalan dan sekitarnya diharapkan mampu ditanggulangi.

“Kami juga berharap supaya Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, nantinya ikut mendungkung dan membantu kegiatan ini.

Supaya permasalahan yang ada seperti banjir dan longsor, mudah mudahan bisa ditanggulangi,” tutur Eri Berlian, ketika bertamu ke rumah dinas bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi baru-baru ini.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi ketika itu akan mendukung kegiatan pengabdian UNP yang malakukan riset terhadap daerah Pangkalan yang rawan banjir setiap tahun.

Dia berjanji akan mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan para mahasiswa UNP di daerah setempat.

“Saya sangat mengapresiasi kegiatan UNP yang bakal bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Melalui kegiatan ini, semoga terjalin kerjamasama pemerintah dengan perguruan tinggi untuk dapat menjawab serta bisa mencarikan solusi atas permasalahan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota,” lanjutnya. (h/zkf)

TINJAU PUSTAKA — BupatiLimapuluh Kota, Irfendi Arbi saat meninjau pustaka disalah satu SD Kecamatan Lareh Sago Halaban, baru-baru ini. ZUL

Irfendi Arbi Ajak Siswa Biasakan Membaca LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Budaya membaca perlu membudayakan bagi kalangan masyarakat, utamanya di kalangan pelajar.

Sebab, dengan membaca akan menambah wawasan, ilmu pengetahuan, memperbanyak kosa kata, meningkatkan daya ingat, membangun pemikiran kritis dan analitis, serta meningkatkan kemampuan menulis.

“Ayo mari budayakan membaca, orang yang suka membaca akan lebih pintar, cenderung lebih kritis dan memiliki kemampuan menulis,” ujar Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, di hadapan murid dan guru SDN 01 Batu Payung, ketika berkunjung ke Kecamatan Lareh Sago Halaban, beberapa hari yang lalu.

Semakin banyak membaca, tentu akan semakin banyak pula kosa kata yang akan didapatkan. Hal ini jelas akan membuat seseorang menjadi lebih pandai bicara dan meningkatkan kemampuan menulisnya. “Orang yang suka membaca, akan lebih fasih berbicara dan pintar menulis,”

ungkap putra Koto tangah Simalanggang itu.

Dikatakan, besar atau kecilnya minat membaca di kalangan masyarakat daerah ini, akan semakin berpengaruh pada kualitas wawasan dan pengetahuan seseorang. Karena itu, lanjutnya, budaya membaca itu harus ditanamkan pada anak sedini mungkin. Untuk itu disetiap sekolah diharapkan memiliki pustaka berisikan buku-buku yang benar-benar menarik bagi siswa.

Lebih pentingnya lagi, jangan sampai pustaka itu hanya menjadi tempat menyimpan buku. Sebaliknya, pustaka itu harus bisa membantu proses belajar dan mengajar di sekolah, menanamkan dan memupupuk kebiasaaan membaca, mengembanngkan percakapan dan daya pikir anak.

Intinya, perpustakaan itu mesti bisa menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh siswa dan guru. “Kita ingin perpustakaan sekolah itu tidak hanya sebatas tempat menyimpan buku, tapi bentul-

betul menjadi tempat membaca, buat memperkaya ilmu pengetahuan yang mendukung pendidikan dan mengoptimalkan potensi murid,” tutur Irfendi. (h/zkf)

“Jangan hendaknya sampai terjadi, hanya karena isu dan rumor yang tak jelas, berbagai proyek yang direncakan dan akan dibangun Pemko Payakumbuh, tidak jadi dan harus terhenti,” ungkap Walikota Riza, di Payakumbuh, saat dihubungi, Selasa (03/10), sekaitan menyikapi isu dan rumor yang tidak bertanggung jawab seputar pembangunan yang ada di Kota Batiah ini.

Menurutnya, kalau hanya mengandalkan APBD Kota Payakumbuh semata, kapan Payakumbuh akan berubah.

Makanya, Pemko Payakumbuh, berupaya untuk menggaet dana dari Provinsi dan Pusat guna mendanai berb agai program pembangunan yang ada. Seperti pembangunan kawasan sungai Batang Agam misalnya.

“Untuk membiayai proyek pembangunan normalisasi Batang Agam bernilai ratusan miliar tersebut, kita mampu menggaet dana Pusat lebih kurang 196 Milar.

Dana yang tidak sedikit itu, dapat mengucur di era kepemimpinannya. Hal itu diyakini akan berlanjut dalam rencana pembangunan Sport Center, pertamanan di kawasan tersebut.

“Semangat Pemko Payakumbuh, dalam memperce-

pat pembangunan yang dinilai cukup strategis ini, haruslah didukung secara bersama-sama oleh segenap lapisan masyarakat, supaya pekerjaan sukses, lancar dan tepat waktu,” kata Riza Falepi lagi.

Pada intinya Pemko Payakumbuh, tidak akan merugikan masyarakat dengan adanya proyek tersebut, malah dengan pembangunan ini pertumbuhan ekonomi baru akan muncul di kota ini. Hal tersebut akan dirasakan warga kota utamanya yang berada di sekitar proyek tersebut.

“Sebagai Walikota, saya menyampaikan, tidak akan mencari keuntungan pribadi dengan adanya proyek tersebut, termasuk dalam pembebasan lahan nantinya. Untuk i tu sangat diharapkan dukungan masyarakat sekitar proyek.

Namun. jika ada persoalan di lapangan, silahkan langsung menghubunginya ,” tegas walikota.

Lagipula di tahun-tahun politik saat ini, kita harus cerdas dalam menerima, menilai, memilah, dan mengkonsumsi isu dan rumor beredar yang tidak bertanggung jawab. Kadang-kadang sebuah fakta dibolak-balik untuk kepentingan politik tertentu,” ujar Riza Falepi menjelaskan. (h/zkf)

F 1 RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

www.harianhaluan.com

DIJUAL MOBIL

BROTHER MASSAGE,Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub.0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

2 3 SATU UNIT BPBK MOBIL TOYOTA NEW A VANZA WARNA PUTIH DENGAN NOPOL BA 1691 KN NOSIN.MB56515, NOKA. MHKM1BA3JDK152682 A/N EDRAWATI D/A JORONG K P.BARU NAGARI SIJUNJUNG KECAMATAN SIJUNJUNG. HILANG DALAM PERJALANAN DARI TANAH BEDANTUNG MENUJU MUARO. BAGI YANG MENEMUKAN HARAP HUBUNGI POS POLISI TERDEKAT.

4.

5.

SATU UNIT BPKB SEPEDA MOTO R HONDA REVO TYPE NF 100 TD NOPOL BA 6259 HS DENGAN NOSIN.MH1HB62138K423851 DAN NOKA. HB62E1418580 A/N EDRAWATI KR.SIMPANG TIMUR KENAGARIAN KOTO BARU KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK.HILANG DALAM PERJALANAN DARI TANAH BEDANTUNG MENUJU MUARO SIJUNJUNG. BAGI YANG MENEMUKAN AGAR MENGHUBUNGI POS POLISI TERDEKAT.

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878 Redaktur:Heldi Satria

Layouter: Rahmi

BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Bukittinggi Fashion Look Bakal Dihelat BUKITTINGGI, HALUAN — Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bukittinggi bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat, bakal menghelat ivent Bukittingggi Fashion Look 2017 yang akan berlangsung pada tanggal 6-8 Oktober 2017.

Ketua Dekranasda Bukittinggi Yesi Ramlan Nurmatias mengatakan, Bukittinggi Fashion Look yang dilaksanakan, disamping sebagai ajang mempromosikan beragam produk kerajinan daerah terutama produk bordiran kerancang, juga dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi ke-233 yang jatuh pada 22 Desember 2017.

Dalam kegiatan Bukittinggi Fashion Look 2017, pada hari pertamanya akan melibatkan 500 orang peserta yang berasal dari KUB Bordir Kerancang dan kelompok bordir lainnya yang akan menampilkan hasil bordirannya di taman pendistrian Jam Gadang. Kemudian di Jalan Sudirman depan Lapangan Kantin juga akan digelar iven Bukittinggi Fashion Fiesta On Street dengan rute star depan lapangan kantin dan finish di simpang stasiun. ”Kita perkiran peserta dalam peragaan Fashoin Fiesta On Street mencapai 1.000 orang yang akan diikuti oleh siswa/siswi SLTA, TP PKK Kelurahan, Komunitas yang ada di Kelurahan serta kelompok komunitas binaan SKPD dengan syarat jenis pakaian disesuaikan dengan standar kegiatan,” kata Yesi dalam Jumpa persnya dengan Wartawan kemarin.

Menurutnya, ivent yang dilaksanakan itu sebagai upaya untuk menjadikan Bukittinggi sebagai kiblat fashion Muslim dan mengangkat industri fashion muslim agar bisa menjadi industri kreatif yang produknya bisa dinikmati oleh semua kalangan. Melalui kegiatan yang dilaksanakan pihaknya berharap dalam jangka panjang Bukittinggi bisa selalu melahirkan karya dan perancang busana bordir kerancang baru.

Untuk itu ujar Yesi, agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan sukses dan lancar, diharapkan dukungan dari semua pihak baik kepala SKPD, Camat dan komunitas serta organisasi lainnya. Dekranasda berharap iven ini nantinya bisa bertaraf nasional bahkan internasional dan menjadi agenda rutin tahunan bagi Bukittinggi.

Diakuinya, konsep iven yang digelar adalah untuk membahagiakan masyarakat, karena banyaknya masyarakat yang ingin menampilkan hasil karyanya dalam iven yang dilaksanakan. Disamping itu ivent yang dilaksanakan juga sebagai evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan melalui pelatihan – pelatihan selama ini.

“Bordir kerancang merupakan produk unggulan bagi para perajin di Bukittinggi.

Melalui iven ini akan menjadi evaluasi bagaimana para pengrajin yang telah dibina Dekranasda bersama pemerintah daerah selama ini dapat menghasilkan karya busana bordir kerancang yang berkwalitas,” terangnya. (h/tot)

Saayun Salangkah

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

13

DPRD Setujui BPR Jam Gadang Jadi BUMD BUKITTINGGI, HALUAN — Tujuh Fraksi DPRD Kota Bukittinggi menyetujui Rancangan peraturan daerah (Ranperda) PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jam Gadang, menjadi Peraturan daerah (Perda) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatangan nota kesepakan antara pimpinan DPRD dengan Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi.

Penandatanganan nota kesepakan dilakukan setelah tujuh fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pendapat akhir terhadap Ranperda PT BPR Jam Gadang, dalam rapat Paripurna

DPRD Bukittinggi yang berlangsung d i gedung DPRD setempat, Selasa (3/10).

Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial mengatakan, setelah melalui pembahasan dan mendengarkan pendapat akhir Fraksi-Fraksi, maka seluruh Fraksi DPRD Bukittinggi menyetujui ranperda perusahaan perseroan daerah BPR

Jam Gadang menjadi Perda BUMD. Penandatanganan nota kesepakatan ini tentunya menjadi landasan bagi pemerintah daerah sebagai pemagang saham mayoritas pada BPR Jam Gadang. “Perda ini akan semakin mengukuhkan keberadaan PT BPR Jam gadang sebagai milik pemerintah dan masyarakat Bukittinggi,” ujar Beny.

Dengan disetujuinya Perda t ersebut ulas Beny, DPRD berharap agar PT BPR Jam Gadang dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk pengutan modal, khususnya yang

bergerak dibidang usaha mikro.”keberadaan BPR Jam Gadang harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, serta dapat mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat yang bergerak di usaha mikro dan kecil,” ungkap Beny.

Sementara itu Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi usai penandatanganan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada DPRD Bukittinggi yang telah menyetujui Ranperda perusahaan perseroan daerah menjadi Perda BUMD. Dengan telah disetujui, maka Pemko Bukittinggi kedepannya dapat

TANDA TANGAN — Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan pengesahan Ranperda PT BPR Jam Gadang menjadi Perda, yang disaksikan oleh Wakil Ketua Yontrimansyah dan Wakil Walikota Irwandi. GATOT

memberikan penambahan modal kepada BPR Jam Gadang pada APBD 2018 mendatang.

“Kami menyampaikan apresiasi terhadap kinerja DPRD yang telah membahas secara detail renperda ini untuk dijadikan Perda. Dengan telah menjadi BUMD, kedepan diharapkan BPR Jam Gadang dapat semakin tumbuh dan berkembang dengan serta dapat mengatasi masalah permodalan bagi masyarakat Bukittinggi,” harap Irwandi.

Terpisah, Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Bukittinggi Ibnu Asis mengatakan, Pemko Bukittinggi telah melakukan terobosan penting dalam upaya mewujudkan salah satu misi kota yang tertuang didalam RPJMD 2016 - 2021, yaitu pengembangan sistem ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.

Terobosan yang dilakukan itu adalah dengan membentuk atau mendirikan BUMD berbentuk Perusahan Perseroan Daerah PT. BPR Jam Gadang, yang diharapkan dapat memberi kontribusi positif terhadap peningkatan PAD berupa deviden atau bagi hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan itu.

Menurutnya, dengan adanya Perda ini maka secara yuridis akan semakin memperkuat eksistensi dan esensi PT. BPR Jam Gadang sebagai milik pemerintah daerah dan masyarakat. “Kedepan kita diharapkan semoga menejemen PT. BPR Jam Gadang semakin profesional, akuntabel dan mengakomodir transformasi teknologi didalam pelayanannya,” ujar Ibnu Asis, anggota DPRD dari Fraksi PKS ini.

Dalam Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Beny didampingi Wakil Ketua Yontrimansyah.

Hadir dalam Paripurna ini Wakil walikota Bukittinggi, Forkopimda, Asisten, Pimpinan SKPD dan BUMD serta Camat dan Lurah di lingkungan Pemko Bukittinggi. (h/tot)

HARI KESAKTIAN PANCASILA

Diisi Dengan Pembacaan Ikrar BUKITTI NGG I , HALUAN — Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bukittinggi, diisi dengan pembacaan ikrar setia kepada Pancasila. Ikrar tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD Bukittinggi Beny Yusrial dalam upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Halaman Kantor Balikota Bukittinggi, Senin (2/10). Bertindak sebagai inspektur upacara Wakil Walikota Irwandi.

Adapun isi dari ikrar yang dibacakan Ketua DPRD itu yakni, dengan Rah-

mat tuhan yang maha esa, kami yang melakukan upacara menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak sekali rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri terhadap NKRI Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan Bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk

menumbangkan Pancasila sebagai Ideologi Negara.

Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, Bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya NKRI. “Maka dihadapan tuhan yang maha esa dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami segenap masyarakat Bukittinggi membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan menggalang ke-

bersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI” ujar Beny membacakan.

Setelah dibacakan, ikrar tersebut langsung ditandatangani Ketua DPRD sebagai perwakilan seluruh warga Bukittinggi. Upacara Hari Kesaktian Pancsila kali ini mengambil tema “Kerja Bersama Berlandaskan Pancasila Mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur. Pelaksanaan upacara berlangsung dengan khitmat. (h/tot)

Orba Susilawati Jadi Ketua PA Bukittinggi BUKITTI NGG I , HALUAN — Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Hasan Basri Harahap, mengambil sumpah jabatan dan melantik Orba Susilawati sebagai Ketua Pengadilan Agama (PA) Kelas I B Bukittinggi di Auditorium Perpustakaan Bung Hatta Bukittinggi, Selasa (3/10).

Orba Susilawarti dilantik menggantikan Ketua PA sebelumnya, yakni Sudirman yang memasuki masa Purnabhakti. Sedangkan Orba Susilawati sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B Curup, Provinsi Bengkulu. Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi, Forkopimda, Kepala SOPD dan sejumlah pegawai dilingkungan P engadilan Agama Bukittinggi.

Dalam kesempatan itu, Hasan Basri Harahap menyampaikan ucapan sela-

mat atas amanah yang dipercayakan kepada Ketua PA Bukittinggi yang baru, dan berharap agar dapat mengemban amanah yang diberikan untuk memberikan yang terbaik bagi para pencari keadilan.

“Kita mengatahui tanggung jawab itu semakin hari semakin berat. Oleh sebab itu mari kita lakukan yang ter baik untuk peningkatan kualitas Pengadilan Agama Bukittinggi dengan n awaitu yang ikhlas dalam planning, organizing, actu ating dan controlling,” ujar Hasan Basri Harahab.

Ketua PA Bukittinggi yang lama dalam kesempatan itu mengatakan, kurang lebih selama 1,5 tahun mengabdi di Bukittinggi, banyak kesan yang didapat selama bertugas di Bukittinggi. Kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang terjalin selama ini dengan pemerintah daerah dinilai sebagai suatu penghargaan

tak terhingga dalam melaksanakan tugas.

“Alhamdulillah selama bertugas di Bukittinggi, jalinan silaturahmi dan koordinasi dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik. Banyak bantuan dan masukan yang diberikan dalam melaksanakan tugas sebagai penegak h ukum bagi para pencari keadilan di bidang agama,” ujar Sudirman.

Kepada pejabat yang baru ulasnya, diharapkan untuk bisa terus membangun hubungan koordi nasi yang telah terjalin selama ini, baik itu koordinasi dengan pemerintah daerah, forkopimda serta koordinasi dilingkungan sektoral Pengadilan Agama sendiri.\ Wakil Walikota Irwandi dalam kegiatan pelantikan itu juga mengucapkan selamat atas dilantiknya Orba Susilawati sebagai Ketua PA Bukittinggi yang baru, sekaligus mengucapkan

terima kasih atas pengabdian Ketua PA yang lama selama menjabat Ketua PA Bukittinggi.

“Selama ini banyak kontribusi yang telah diberikan Ketua PA untuk Bukittinggi. Kami juga merasa bangga karna bisa mengakiri jabatannya dengan baik. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bekerja untuk Ketua PA yang baru. Semoga cepat beradaptasi, dan dapat bekerjasama membangun Bukittinggi,” ungkap Irwandi Sementara itu Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial mengapresiasi pengabdian yang telah diberikan Ketua PA sebelumnya. Atas nama DPRD dan masyarakat Bukittinggi, kami menyampaikan penghargaan yang tingi kepada bapak Sudirman. Semoga seluruh pengabdiannya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah,” ungkap Beny. (h/tot)

KETUA umum Rismaidi foto bersama dengan Pengurus Cabang Porserosi Kota Bukittinggi usai rapat pembentukan pengurus Selasa (3/10) malam. GATOT

Rismaidi Jabat Ketua Umum Porserosi Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua Fraksi PPP DPRD Bukittinggi Rismaidi, ditunjuk sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Kota Bukittinggi.

Penunjukan tersebut sehubungan dengan adanya surat dari Pengurus Porserosi Provinsi Sumbar, yang memberikan mandat kepada Rismaidi untuk melakukan pembentukan kepengurusan Porserosi Kota Bukittingi masa bakti 2017-2021.

“Sehubungan dengan belum terbentuknya Pengcab Porserosi Kota Bukittinggi, maka pengurus Provinsi memberikan mandat kepada kita untuk dapat melakukan pembentukan pengurus. Dan surat pengurus Provinsi itu kita tindak lanjuti dengan melakukan rapat dan musyawarah

dengan Porserosi Kota Bukittinggi,” kata Rismaidi, Rabu (4/10) Menurut Ketua DPC Partai PPP ini, dari hasil rap at pe rtama yang dilakukan maka Porserosi Kota Bukittinggi sepakat menunjuk dirinya selaku Ketua Umum Porserosi Bukittinggi. Dengan diberikannya amanah tersebut, maka pada Selasa (3/1) malam, Porserosi kembali menggelar rapat kedua untuk pembentukan pengurus Kota Bukittinggi.

“Alhamdulillah dari hasil rapat yang dilaksanakan tersebut, maka malam hari itu juga terbentuk sudah kepengurusan Porserosi Kota Bukittinggi. Dan kepengurusan yang terbentuk ini kita rekomendasikan kepada KONI Bukittinggi dan selanjutnya kita sampaikan kepada Pengurus Porserosi Sumbar,” ujar Rismaidi.

Redaktur: Atviarni

Dengan terbentuknya pengurus Porserosi Kota Bukittinggi ulas Rismaidi, diharapkan akan dapat menambah cabang olah raga di Bukittinggi yang akan ikut pada Porprov Sumbar tahun depan. Namun demikian, sebagai cabang olahraga yang baru lahir di Bukittinggi tentunya langkah awal yang akan ditempuh untuk tahap pertama ini adalah dengan melakukan konsolidasi internal ditingkat pengurus.

“Yang jelas kita bertekad untuk mengembangkan olahraga sepatu roda di Bukittinggi, sekaligus berharap supya Porserosi Kota Bukittinggi bias ikut pada Porprov Sumbar tahun mendatang. Meski baru terbentuk, kita optimis olah raga sepatu roda ini akan digemari oleh masyarakat di kota ini,” pungkas Rismaidi. (h/ tot) Layouter:Rahmi

14

NASIONAL

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

Monas Percantik Diri Jelang Asian Games 2018 JAKARTA, HALUAN — Monas akan percantik diri jelang gelaran Asian Games 2018 di Jakarta. Pembenahan tersebut di antaranya dengan pembaharuan dan perbaikan sarana prasarana yang ada di Monas.

Pembaharuan dan perbaikan tersebut di antaranya perbaikan terhadap air mancur dan sarana penyiraman, pemeliharaan lift, peningkatan fasilitas pengunjung, penataan ruang agung, pencahayaan kawasan Monas, dan konservasi lidah api. Selain itu juga lighting show yang akan ditampilkan selama bulan Agustus-September, saat penyelenggaraan Asian Games, dan pengadaan tanaman berbunga di Monas.

“Kita dituntut untuk modern dikit lah karena ada event Asian Games. Contohnya mesin potong rumput kita jangan manual, tapi yang pakai mobil,” kata Kepala UPT Monas, Mundjirin, saat ditemui usai rapat ‘Penjelasan tentang Fasilitas Parkir dan Kelengkapan Pengunjungan Monas’ bersama Komisi B DPRD, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Mundjirin mengungkapkan memiliki target yang ingin dicapai dari pembenahan tersebut. Salah satunya adalah agar Monas bisa menjadi kebangsaan bangsa Indonesia.

“Jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan dunia internasional bisa melihat bahwa Indonesia salah satunya Monas ini yang bisa dibanggakan,” ujarnya.

Sementara itu, saat ditanya mengenai usulan penambahan jadwal air mancur menari, jika nanti sudah dilakukan peremajaan, Mundjirin mengungkapkan akan mengkajinya terlebih dahulu. Ia mengatakan akan melakukan survei terlebih dahulu kepada pengunjung.

“Nanti kita coba bertanya pada pengunjung. Kalau memang dia berkeinginan lebih banyak malam Sabtu dan nanti malam Senin, apa jadi malam Sabtu dan malam Minggu atau mau main tiga malam nanti kita akan kaji kajiannya dengan staf kita dan beberapa pengunjung kita coba akan tanya,” tuturnya.(h/dtc)

SOAL SENJATA TERTAHAN DI SOETTA

Menko Polhukam dan Polri Akan Beri Penjelasan JAKARTA, HALUAN — Menko Polhukam dan Polri akan membeberkan terkait polemik pengadaan senjata yang tertahan di Bandara Soekarno Hatta (Soetta) di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menegaskan, persoalan senjata yang sedang hangat diperbincangkan khalayak publik akan dijelaskan oleh Menko Polhukam Wiranto, pada 6 Oktober men-

datang.

“Kemudian nanti masalah senjata mungkin hari Jumat (6/ 10) akan ada rapat di Kementerian Polhukam. Jadi secara resminya nanti akan disampaikan di sana saja. Tidak di

sini,” kata Setyo kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/ 2017).

Sebelumnya, Setyo membenarkan bahwa Divisi Humas Polri melalui akun Instagram resminya memposting fotofoto adanya pengecekan petugas gabungan terkait kedatangan senjata pengadaan Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Sela-

tan, Banten.

“Itu kegiatan pengecekan saja. Hasilnya akan disampaikan di Polhukam, kesimpulan akhir di Polhukam,” tutupnya.

Terkait 280 senjata impor ditemukan tertahan di bagian kargo Bandara Soekarno-Hatta, Mabes Polri telah mengonfirmasi ratusan senjata tersebut milik instansinya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Komunikasi dan In-

Aset First Travel Bisa untuk Ganti Rugi Korban Penipuan JAKARTA, HALUAN — Ketua Ombudsman Amzulian Rifai menyarankan agar aset-aset yang dimiliki bos First Travel dijual. Hasil penjualan bisa digunakan untuk ganti rugi calon jemaah umrah.

“Tentu harus ada jalan keluar (soal ganti rugi calon jemaah, red). Jangan sampai 58 ribu itu tidak ada kepastian. Memang menurut saya salah satu misalnya menjual aset-aset yang ada, jangan kemudian kita berdebat dan asetnya tidak bisa dijual dan seterusnya. Tapi yang jelas kan harus ada kepastian,” ujar Amzulian, Rabu, (4/10/2017) Menurut Amzulian, ganti rugi korban First Travel harus menjadi prioritas utama.

Mengutip keterangan Polri, Amzulian menyebut ada 58.682 orang yang belum diberangkatkan umrah meski sudah membayar lunas.

Sementara itu, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pihak pemerintah tengah berupaya mencari solusi untuk mengganti kerugian para korban. Salah satunya terkait aset First Travel.

“Intinya aset yang dimiliki First Travel harus diprioritaskan untuk menalangi atau mengganti kerugian para calon jemaah First Travel dan ini yang sedang dikerjakan,” ujar Lukman. (h/dtc)

www.harianhaluan.com

JAWAB PERTANYAAN — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjawab pertanyaan ketika menghadiri rilis hasil investigasi pelaksanaan biro umrah di Kantor Ombudsman, Jakarta, Rabu (4/10/2017). OKZ

formasi Badan Intelejen Negara (BIN), Wawan Purwanto menilai kurangnya koordinasi yang m engakibatkan impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) 40 x 46 mm menjadi sebuah polemik di masyarakat.

“Ini karena sudah ditangani bahkan sampai tingkat Presiden, bahkan ini dianggap selesai dan memang nanti kita juga sadari andai kata ada perbedaan-perbedaan pandangan di masa depan untuk dilakukan koordinasi yang lebih bagus hingga tidak ada polemik kembali,” kata Wawan di kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).

Wawan m enilai, terkait impor senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) 40 x 46 mm yang dilakukan oleh Polri tersebut merupakan sesuatu yang legal bukan merupakan perbuatan yang ilegal.

“Terkait masalah perizinan, apalagi menyangkut masalah impor misalnya, tapi ini kan kalau lihat dari persoalan kemarin kan semuanya legal dan t idak ada yang ilegal, meskipun impor mereka juga melalui mekanisme yang sudah dianggap selesai,” imbuh Wawan.

Selain itu, ia berharap agar mekanisme kedepannya dalam melakukan impor senjata harus on the track, supaya tidak kembali menimbulkan sebuah polemik besar nantinya.

“Kita ingin supaya kembali on the track dan bagaimanapun juga yang namanya pengadaan senjata merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dibicarakan di DPR maupun di dirjen anggaran, serta ada unsur keterbukaan dan mekanisme yang dibentuk,” jelas Wawan.(h/okz/dtc)

Polda Sumut Siapkan Pemberantas Begal MEDAN, HALUAN — Polda Sumatera Utara membentuk tim khusus yang akan bertugas dalam pemberantasan berbagai aksi kejahatan jalanan, seperti perampokan dan begal.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting di Medan, Rabu, mengatakan tim khusus tersebut juga dibentuk di seluruh polres di jajaran Polda Sumut.

Untuk memaksimalkan fungsi, tim khusus tersebut berisikan personel lintas satuan, seperti intelijen, reskrim, sabhara, dan Satuan Brimob.

Tim tersebut khusus di-

bentuk untuk memberantas kejahatan jalanan atau lebih sering disebut “3-C”, yakni “curat” (pencurian dengan pemberatan/perampokan), “curas” (pencurian dengan kekerasan/jambret), dan “curanmor” (pencurian kendaraan bermotor).

Meski telah membentuk tim khusus, Polda Sumut tetap menginginkan pemangku kepentingan lain di bidang keamanan dan kemasyarakatan ikut berperan dalam mencegah dan memberantas terjadinya kejahatan jalanan, khususnya begal.

Salah satu dukungan yang diharapkan adalah dari pemerintah daerah untuk membantu penerangan yang cukup di seluruh ruas jalan karena kondisi jalan yang gelap menimbulkan potensi kerawanan kejahatan.

Demikian juga dengan perbaikan jalan yang rusak dan berlubang yang membuat pengguna jalan memperlambat kenderaaannya sehingga rawan menjadi korban kejahatan.

Selain itu, instansi terkait di lingkungan pemerintah daerah juga diharapkan dapat untuk membenahi infras-

truktur dan rambu-rambu jalan, serta dan sarana prasarana transportasi lainnya, termasuk pemasangan kamera pengawas (CCTV) di titik-titik yang rawan kejahatan dan rawan kemacetan lalu lintas.

Untuk kawasan pemukiman dan perkantoran, diharapkan adanya pengaktifan siskamling dan pengamanan swakarsa guna meminimalisasi potensi kerawanan.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan begal dan kejahatan jalanan tersebut telah menjadi atensi kepolisian

sehingga pihaknya perlu menyiapkan satuan tugas (satgas).

Satgas tersebut berisi personel yang memiliki kemampuan gerak cepat dan tahan segala cuaca.

Selain penindakan, personel yang dilibatkan dalam satgas tersebut juga harus memiliki kemampuan dalam penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan kasus.

Oleh karena itu, satgas tersebut akan diikuti seluruh satuan di indtsitusi kepolisian, mulai dari intelijen, reskrim, sabhara, hingga Satuan Brimob. (h/ans)

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

15

Kantor Gojek, Grab dan Uber Disegel BATAM, HALUAN — Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam, dibantu pihak keamanan melakukan penyegelan kantor operasional penyedia aplikasi transportasi berbasis online Gojek, Grab dan Uber, Selasa (3/10) pagi kemarin.

Lingkar

Puskesmas Bulang Buka 24 Jam

Ditemui disela-sela penyegelan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan bahwa penyegelan ini dilakukan karena ketiga jasa transportasi berbasis online tersebut belum memenuhi izin transportasi di Kota Batam.

“Kita segel, karena mereka (Gojek, Grab dan Uber) tidak mengantongi izin transportasi di Batam,” ungkap Yusfa Hendri ke awak media.

Padahal kata Yusfa, bahwa angkutan yang berbasis online sudah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) nomor 26 tahun 2017, dimana dalam Permenhub tersebut ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia angkutan online, salah satunya dari segi usaha harus memiliki izinnya, lalu dari segi angkutan harus bekerjasama dengan badan usaha yang memiliki izin usaha angkutan atau memiliki ijin angkutan sewa khusus.

“Dari segi usaha harus memiliki izin, begitu juga dari angkutannya harus bekerjasama dengan badan usaha yang sudah memiliki izin angkutan sewa khusus,” terangnya.

Dijelaskan, bahwa Dishub Batam sudah berkoordinasi dengan BPM-PTSP dan Dishub Provinsi Kepri, ditemukan bahwa sejauh ini

BATAM, HALUAN — Kasubag TU Puskesmas Bulang Asep mengatakan Puskesmas Bulang sejak tahun 2013 sudah melayani pasien rawat inap 24 Jam di kecamatan Bulang.

Adapun wilayah kerja Puskesmas Bulang meliputi kelurahan Bulang Lintang, kelurahan Pulau Buluh, kelurahan Pantai Gelam, kelurahan Batu Legong, kelurahan Temoyong dan kelurahan Pulau Setokok.

“Ke enam kelurahan di kecamatan Bulang tersebut merupakan wilayah kerja Puskesmas Bulang,” jelasnya.

Lanjutnya, Asep mengatakan Puskesmas Bulang dalam pelayanannya, tidak hanya untuk melayani rawat inap, tetapi juga Pelayanan Obsterti Neonatus Essensial Dasar (PONED) dalam penanganan gawat darurat.

“Tentunya dengan pengawasan dokter dalam penanganan gawat darurat,” jelasnya lagi.

Puskesmas Bulang sendiri sudah tersedia tenaga medis yang terdiri dari 8 dokter umum, 2 dokter gigi, bidan dan perawat, dimana dengan adanya tenaga medis, pelayanan sewaktu-waktu bisa berikan layanan medis 24 Jam kepada pasien yang datang.

Pasien yang berobat di Puskesmas Bulang rata-rata setiap hari 20 hingga 30 orang, dimana pasien tersebut rata-rata terkena penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA), hipertensi dan gula darah.

Dalam musim hujan saat ini, kita juga mengantisipasi adanya penyakit Demam Berdarah Degue (DBD). “Dimana DBD sering terjadi pada waktu musim hujan, dan kita selalu siaga,” pungkasnya. (h/hk)

seluruh penyedia aplikasi online tersebut belum memiliki izin. “Tetapi kalau sudah memenuhi persyaratan dalam Permenhub tersebut silakan beroperasi kembali,” tegasnya.

Masih kata Yusfa, bahwa Dishub Batam pada bulan Juni dan Dishub Provinsi pada bulan September juga sudah berikan surat edaran untuk menghentikan operasional, tetapi penyedia aplikasi Online tidak mengubris surat edaran tersebut.

“Untuk itu kita harus menghentikan operasional dengan menyegel kantor penyedia aplikasi online ini,” jelasnya.

Terakhir Yusfa mengimbau, agar masyarakat dapat memahami persoalan yang terjadi pada angkutan yang berbasis online, bahwa angkutan transportasi ini belum memiliki izin. “Kita mengerti dan paham bahwa masyarakat membutuhkan transportasi yang baik, nyaman, harga murah. Tapi kita juga harus ikut aturan main,” pungkasnya.

Sementara itu, sejumlah pengemudi Gojek yang dimintai keterangan oleh media enggan menjawab, bahkan mereka ti dak hanya memilih tutup mulut, tetapi juga berupaya menghindari wartawan yang menghampirinya. (h/k)

ATASI KELANGKAAN BBM DI RANAI

Pertamina Tambah Kuota Solar 2,5 Ton ILUSTRASI

DIPADATI KAPAL — Kapal di Pelabuhan Tanjung Harapan Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelabuhan ini merupakan satu 52 pelabuhan terpadat di Indonesia. IST

Korupsi UT Natuna Segera Disidang NATUNA, HALUAN — Satu persatu, tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri merampungkan sejumlah berkas perkara dugaan korupsi yang ditanganinya.

Kini giliran dugaan korupsi dana hibah Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Universitas Terbuka (UT) Batam Kelompok Kerja (Pokja) Natuna pada APBD 2011 senilai Rp1,1 miliar dilipahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Selasa (3/10) kemarin.

Berkas tersebut dilimpahkan JPU dari Kejati Kepri, Alinaex Hasibuan SH ke Panieta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang L Siregar untuk segera disidangkan.

Dalam kasus, tim penyidik Kejati Kepri telah menetapkan satu orang tersangka yakni Muhammad Yunus, Ketua

www.harianhaluan.com

Pusat Pelayanan Mahasiswa Universitas Terbuka (PPM-UT) Pokja Natuna.

Humas Pengadilan Negeri (PN) Tanjungpinang Santonius Tambunan SH MH membenarkan atas penerimaan limpahan berkas perkara dugaan korupsidana hibah UPBJJ Universitas Terbuka (UT) Batam Pokja Natuna pada APBD 2011 tersebut dari JPU Kejati Kepri.

“Berkas perkara dugaan kasus korupsi tersebut sudah kita terima dari pihak Kejati Kepri. Selanjutnya, kita akan menunjuk majelis hakim termasuk jadwal sidang perkara tersebut,” kata Santonius.

Terpisah, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kepri, Ferry Tass SH MHum Msi mengatakan, pelimpahan berkas perkara tersebut setelah pihaknya merampungkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, terma-

NATUNA, HALUAN — Depot Pertamina Natuna telah menambah kuota m inyak solar di SPBU Ranai sebanyak 2,5 ton mulai Jumat 29 September lalu.

Penambahan ini inisiatif suk semua keterangan saksi dan alat bukti yang diperoleh. pihak Pertamina sambil me“Pada prinsipnya kita siap nunggu adanya keputusan untuk melaksanakan sidang per- tetap dari BPH Migas di kara sesuai jadwal yang dibe- Jakarta.

Sekretaris Dinas Perinrikan pihak Pengadilan Tipikor dustrian Perdagangan Konantinya,” ucap Ferry Tass.

Diterangkan, dalam pe- perasi dan Usaha Mikro nanganan perkara tersebut, Natuna, Hikmatul Arif mepihaknya telah mendapati ngatakan, dengan adanya sejumlah keterangan saksi penambahan kuota minyak termasuk keterangan dari ter- solar 2,5 ton, maka jumlah sangka, dan alat bukti yang minyak solar di SPBU Ranai cukup kuat untuk disampaikan menjadi 7,5 ton. dalam persidangan nantinya.

“Semoga dengan penamPerkara korupsi dana hibah bahan ini, dapat mengatasi Rp1,1 miliar dari APBD 2011 kelangkaan BBM Solar seNatuna ke Pokjar UPPJ-UT Natuna tersebut berawal ketika perti yang terjadi beberapa pada 21 Februari 2011, ter- hari lalu,” kata Arif kemarin.

Penambahan kuota ini sangka termasuk sejumlah organisasi masyarakat maupun sambung Arif bagian dari perseorangan mengajukan tindak lanjut dan komitmen proposal permohonan dana Pertamina untuk mengatasi hibah sebesar Rp1,410,400 kekurangan suplai minyak miliar kepada Pemkab Natuna. solar di SPBU Ranai.

“Informasi dari Bagian (h/hk)

Redaktur:Afrianita

Migas Pemkan Natuna, penambahan ini sifatnya masih insidentil. Sebab keputusan jumlah penambahan kuota itu yang mengatur dari BPH Migas,” ungkapnya.

Sebab kata Arif, pada rapat pertemuan yang dihadiri wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti dan sejumlah pejabat Pertamina dari Batam dan BPH Migas, belum mendapat keputusan.

“Ada aturan yang harus diikuti dalam proses penambahan kuota minyak. Saat ini mereka (Pertamina dan BPH Migas) sedang berkoordinasi.

Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya sebatas mengusulkan,” katanya.

Menyikapi adanya mobil industri yang turut mengisi BBM di SPBU Ranai, itu menjadi tanggungjawab Pertamina agar membuat peraturan yang lebih tegas.

Sehingga perusahaan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan di Natuna bisa membeli minyak solar industri. (h/hk)

Layouter: Syamsul hidayat

16

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

PASBAR MEMBANGUN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NAGARI LINGKUANG AUA

Lantik Perangkat Nagari PASBAR, HALUAN— Paradigma pemerintah saat ini sudah mulai berubah. Salah satu bukti nyata yaitu semakin gencarnya tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintah yang baik.

“Tata kelola pemerintah yang baik diawali dengan

proses transparansi pengel olaan kepe meri ntahan

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”urai Wakil Bupati Pasbar H. Yulianto ketika melantik perangkat nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasbar di kantor wali nagari tersebut, Rabu (4/

10).

Ia menambahkan, untuk pelayanan kepada masyarakat sedapat mungkin pelayanan itu cepat dan mudah.

Sehingga nantinya seluruh proses administrasi yang menyangkut langsung dengan masyarakat seperti su-

rat menyurat dan perizinan bisa didapat oleh masyarakat.

“Untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah serta dalam rangka memeratakan pembangunan di Pasbar. Pemerintah telah melaksanakan penataan na-

FOTO BERSAMA — Wakil Bupati Pasbar H. Yulianto foto bersama dengan perangkat nagari persiapan yang dilantik di Nagari Lingkuang Aua. OSNIWATI

SAAT mengambil sumpah pelantikan perangkat nagari

www.harianhaluan.com

WAKIl Bupati Pasbar Yulianto memberikan sambutan

PERANGKAT nagari yang dilantik menyanyikan lagu Indonesia Raya. OSNIWATI

gari dalam bentuk pemekaran pemerintah nagari atau pembentukan pemerintah nagari baru,”urai Yulianto.

Ia berharap kepada seluruh lapisan masyarakat untuk membantu penjabat wali nagari persiapan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.

“Agar nantinya hasil dari evaluasi tim di tingkat kabupaten maupun tingkat Provinsi Sumbar. Pemerintah nagari persiapan ini dinyatakan layak untuk menjadi pemerintah nagari yang baru atau defenitif,” tandas Yulianto.

Sebab, hasil dari evaluasi tim tersebut m enyatakan pemerintah nagari persiapan tersebut tidak layak untuk dijadikan pemerintah nagari baru. Maka konsekuensi adalah pemerintah nagari persiapan tersebut dikembalikan kepada pemerintah

nagari induk.

“Seandainya ini terjadi tentu akan merugikan kita semua terutama masyarakat yang ada pada pemerintah nagari persiapan tersebut.

Karena sesuai dengan tujuan penataan nagari ini untuk mewujudkan pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat. Serta untuk mempercepat pemerataan pembangunan di segala bidang lambat akan terwujud,”tutur Yulianto.

Lima Nagari Persiapan di Nagari Lingkuang Aua yakni Nagari Lingkuang Timur, Nagari Lingkuang Aua Barat, Nagari Lingkuang Utara, Nagari Lingkuang Aua baru, Nagari Lingkuang Aua Bandarejo , Nagari Lingkuang Aua Koto Dalam dan Nagari Lingkuang Hilir. Pelantikan tersebut langsung dilakukan oleh Walinagari Lingkuang Aua Rosdi SE.(h/ows)

TANDA tangan naskah pelantikan

Redaktur: Atviarni

Layouter:Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

www.harianhaluan.com

IKLAN

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

Redaktur: Arda Sani

17

Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

LFN SUMBAR

Rafhely FC lolos ke Delapan Besar PADANG, HALUAN — Juara bertahan Liga Futsal Nusantara (LFN) Sumbar Rafhely FC memastikan diri lolos ke babak delapan besar setelah mengalahkan Kota Sawahlunto dengan skor 7-2 di pertandingan kedua grup C, Rabu (4/10) di lapangan Futsal Rafhely By Pass Padang.

Rafhely mengumpulkan enam poin dari dua pertandingan. Peringkat kedua dan ketiga ditempati oleh Sawahlunto dan De Javu dengan tiga poin. Peringkat keempat dihuni oleh Cendana

dengan nol poin. Pertandingan terakhir akan mempertemukan Rafhely FC dengan Cendana dan Sawahlunto dengan De javu.

Tujuh gol yang bersarang ke gawang Sawahlunto diha-

silkan Ivan Mardika, 12', Afis Yunanda, 14', Muhammad Sanjaya 24', Rahmad Rawagus 25', Irfan Nelson 26', Elfiano Eba Pangestu 29' dan satu gol bunuh diri pemain Sawahlunto, Akrimul Insanul Kamil, menit 35'. Kota Sawahlunto tak sanggup mengejar defisit lima gol Raf hely FC, karena hanya sepasang gol dari Akrimul, menit 32' dan M. Nasuha 40' yang tercipta.

Di Grup B, tim Futsal Kota Payakumbuh kembali memetik

nilai sempurna serupa partai pertama yang telah dilakoni, menang atas Kun Fayakun FC, 3-2, Selasa (3/10). Kali ini dalam laga kedua, Kota Payakumbuh meraup poin sempurna dengan menumbangkan Futsal Pasaman, 2-8.

Gol-gol kemenangan asuhan duet pelatih Bobby Rusnam dan asisten Lisanul Sidqi tercipta lewat Abdul Hariza, menit 4' 18' dan 34'. Kemudian Rahmadi Ilham, 9' Hafid Rizanov 18', Kevin Tri Putra, 22' Randa Trio Sa-

putra, 25'. Sebaliknya Futsal Pasaman hanya mampu membalas dengan dua gol dari Andi Salam, menit 33' dan Harmadi Ramadhan, 38' Dengan begitu, dua kemenangan Kota Payakumbuh mengantarkan mereka duduk diundakan pertama klasemen grup B, dengan poin 6. Hasil positif dua hari berturut-turut ini sangat disyukuri tim pelatih Kota Payakumbuh. Asisten pelatih Lisanul Sidqi mengatakan puas dengan tren positif asuhannya yang mem-

buka peluang besar lolos ke fase gugur, Babak 8 Besar.

“Kita tidak punya target muluk-muluk pada keikutsertaan Kota Payakumbuh pertama kalinya diajang LFN. Minimal lolos dari penyisihan grup dulu. Karena secara materi pemain, komposisi kami banyak diisi pemain muda dan baru perdana ikut LFN. Tetapi adik-adik bisa bermain lepas tanpa beban dan meraih kemenangan, Alhamdulillah,” ujar eks. kiper Futsal PON Sumbar 2016 itu,

sehabis pertandingan.

Laga lain grup B, Kun Fayakun FC membuka lagi peluang lolos dengan mengalahkan Luhak Nan Tuo, 5-2.

Kun Fayakun yang kalah, 23, dari Kota Payakumbuh pada laga pertama.

Kun Fayakun FC menyamakan nilai Luhak Nan Tuo sama-sama poin 3. Kun Fayakun FC menempati peringkat kedua klasemen karena unggul head to head atas Luhak Nan Tuo yang menang 5-4 atas Futsal Pasaman. (h/san)

Timnas U-19 Kalahkan Kamboja

MOTIVASI — Bupati Solok Gusmal menyerahkan dana motivasi kepada Huggies Yustisio yang memperkuat Indonesia di ajang World Karate Federation (WKF) di Barcelona Spanyol. Penyerahan bantuan itu disaksikan oleh Ketua Umum Perguruan Karate Inkanas Sumbar, Irwan Prayitno, Kabiro Humas Setdaprov Sumbar Jasman Rizal, Ketua KONI Solok Rudi Horizon, Kepala Dinas Pol PP Damkar Solok Efriadi di Alahan panjang, Selasa (3/10). YUTIS WANDI

PERKUAT INDONESIA DI AJANG WKF

Bupati Solok Motivasi Huggies Yustisio AROSUKA, HALUAN — Dukungan bagi Huggies Yustisio (17) atlet karate dari Perguruan Karate Institut Karatedo Nasional (Inkanas) yang memperkuat Indonesia di ajang World Karate Federation (WKF) di Barcelona Spanyol, 25-29 Oktober 2017 terus mengalir. Selasa (3/10) kemaren, Pemerintah Kabupaten Solok memberikan bantuan sebesar Rp 10 juta kepada remaja asal Nagari Kotobaru Kecamatan Kubung itu.

Bantuan motivasi ini diserahkan langsung Bupati Solok Gusmal kepada Huggies di sela-sela kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat di kecamatan Lembah Gumanti dan disaksikan Ketua Umum Perguruan Karate Inkanas Sumbar, Irwan Prayitno, Kabiro Humas Setdaprov Sumbar Jasman Rizal,

Ketua KONI Kabupaten Solok Rudi Horizon, Kepala Dinas Pol PP Damkar Solok Efriadi dan beberapa pejabat OPD Kabupaten Solok.

Bupati Solok Gusmal mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kabupaten kepada altet yang akan bertanding mengharumkan nama Solok, Sumbar dan Indonesia diajang dunia. ”Kami berharap bantuan itu dapat membantu meringankan kebutuhan Huggies selama mengikuti proses pertandingan di BecelonaSpanyol nantinya, “ tutur Gusmal.

Bupati berharap Huggies bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa prestasi untuk Indonesia. “Kami tentu berharap emas. Namun demikian kita berharap Huggies diberikan kesehatan ketika mengikuti turnament

nanti agar bisa tampil maksimal” harapnya.

Sementara itu Ketua KONI Kabupaten Solok Rudi Horizon mengaku bangga dengan keberhasilan yang diraih oleh Huggies Yustisio dalam mengangkat prestasi olahraga Kabupaten Solok terutama di cabang olah raga karate. Bantuan yang diberikan ini kata dia, merupakan tanggung jawab moril sebagai bentuk pembinaan. “Higgiest adalah atlit masa depan kita.

Kita sangat berharap ini adalah pembuka lahirnya generasi atlit Kab. Solok yang juga mampu berkiprah di ajang internasional,” kata Rudi Huggies Yustisio merupakan peraih medali emas di Kejurnas Karate Piala Panglima TNI, dan di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) 2017. Selain itu

Siswa SMAN 1 Kota Solok ini juga pernah mendapatkan perak di Kejuaraan karate Malaysia Open 2016. Selain berprestasi di bidang olahraga karate, Huggies juga berprestasi di bidang akademik dengan menjadi juara II Olimpiade Geografi di Universitas Andalas 2016 dan

juga tercatat sebagai anggota Paskibraka.

“Terimakasih kepada Bapak Bupati Solok, Bapak Gubernur, Ketua KONI Kabupaten Solok serta pelatih dan semua pihak yang sudah mendukung dan mendorong saya hingga bisa ke Spanyol,” jelas remaja yang santun ini. (h/ndi)

BEKASI, HALUAN — Tim nasional Indonesia U-19 memetik kemenangan 2-0 dalam uji coba kontra Kamboja. Gol-gol dicetak oleh Rafly Mursalim dan Egy Maulana Vikri di menit-menit akhir di Stadion Patriot Chandrabhaga, Rabu (4/10).

Indonesia dan Kamboja bergantian mendapatkan momentum bagus saat menyerang. Indonesia baru mulai lebih memegang kontrol di babak kedua. Saat laga berjalan empat menit, Indonesia punya peluang bagus untuk memimpin. Witan Sulaeman mendapatkan bola di sisi kanan dan melepaskan umpan tarik yang disambar Asnawi Mangkualam, tpai sepakannya melambung saja.

Dari skema serangan serupa, Kamboja balas mengancam timnas pada menit ke-9. Sepakan Teat Kimcheng menyambut umpan mendatar cuma lemah dan mudah diantisipasi Gianluca Pagliuca Rossy. Indonesia mendapatkan kesempatan bagus dari tendangan bebas di depan kotak penalti pada menit ke-16. Hanya saja sepakan Egy Maulana Vikri masih melebar tipis ke kiri gawang.

Sebuah kesalahan dari Rossy nyaris berakibat fatal untuk Indonesia tak lama kemudian. Kontrol bola yang kurang baik dari kiper timnas ini saat menerima backpass membuat bola diserobot Kimcheng. Beruntung Nurhidayat Haris melakukan tekel di saat yang tepat untuk membuang bola dari kaki Kimcheng.

Memasuki menit-menit akhir babak pertama, Indonesia kembali menebar ancaman. Sepakan keras Hanis Saghara masih tepat ke arah kiper Kamboja.

Sementara bola liar di depan gawang jelang babak pertama tuntas gagal dimaksimalkan Egy. Indonesia memecah kebuntuan di menit ke-87.

Sepakan keras Rafly Mursalim dari depan kotak penalti tak mampu dibendung kiper Kamboja. Dua menit berselang, Egy menggandakan keunggulan Indonesia.

Menerima umpan terobosan Feby Eka Putra, Egy dengan lincah melewati kiper Kamboja yang bergerak maju dan menceploskan bola ke gawang kosong.

Di masa injury time, Indonesia punya kesempatan menambah gol lewat titik penalti usai Egy dilanggar kiper.

Tapi eksekusi Saddil Ramdani bisa ditepis Chea Vansak.

Tak lama kemudian, keributan kecil terjadi di samping kotak penalti Kamboja, yang melibatkan Egy dan dua bek Kamboja. Belakangan insiden itu berujung kartu merah Phach Socheavila karena dianggap melakukan injakan. Laga berakhir beberapa saat kemudian. (h/dtc)

TURNAMEN CHINA TERBUKA

Peluang Radwanska Pertahankan Juara Besar BEIJING, HALUAN — Juara dua kali, Agnieszka Radwanska membuka peluangnya untuk mempertahankan gelar juara di turnamen tenis China Terbuka yang digelar di Beijing. Kans tersebut tetap terjaga setelah petenis asal Polandia itu berhasil mencapai babak ketiga.

Radwanska menginjakkan kakinya di babak ketiga berkat kemenangan dua set langsung 7-5, 7-5 atas petenis nomor satu tuan rumah China, Zhang Shuai. “Saya siap, untuk itu saya menjadi tangguh,” ujar Radwanska.

“Saya pikir kunci untuk saya adalah saya bermain sangat bagus di saat-saat penting. Jelas, ini adalah pertandingan yang sangat ketat, tapi dalam pukulan penting, saya pikir saya melakukan hal yang benar,” jelasnya di laman WTA. “Saya tahu teriakan para www.harianhaluan.com

penonton akan menjadi keras, dan mungkin sedikit menentang saya, tapi suasana itu tetap bagus meski sangat terlambat,” tambah pemain unggulan ke-11 itu.

Tantangan berikutnya buat Radwanska mempertahankan gelarnya di Beijing adalah menghadapi petenis Rusia, Daria Kasatkina, yang di perjalanan sebelumnya menghentikan petenis kualifikasi Spanyol, Lara Arruabarrena 6-4, 7-5.

Sementara itu pertempuran sengit diprediksi terjadi di babak. Di babak tersebut, Simona Halep bakal mempertaruhkan reputasinya sebagai petenis unggulan kala menghadapi Maria Sharapova.

Halep, petenis nomor satu dunia, lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan petenis Rumania, Magdalena Rybarikova pada pertandingan yang berlangsung Selasa (3/ 10). Di laga itu, Rybarikova

mundur dari turnamen dalam posisi tertinggal 1-6, 1-2.

Sementara itu, Maria Sharapova melaju ke babak ketiga setelah mengalahkan Ekaterina Makarova dengan skor 6-4, 4-6, 6-1. Kemenangan tersebut menandai rekor tidak pernah kalah Sharapova di Bejing dalam tiga pertandingan terakhir.

Pertemuan Halep dan Sharapova dipastikan berlangsung sengit. Sebab, dalam tujuh bentrokan keduanya, Halep belum pernah menang atas Sharapova. Jadi, reputasinya sebagai petenis nomor satu dunia bakal sangat dipertaruhkan.

“Anda bisa mengambil sedikit dari semua pertandingan yang pernah kami mainkan di waktu lalu. Kami saling mengenal permainan masing-masing, Halep adalah petenis yang selalu tangguh, kompetitif,” kata Sharapova. (h/sdn) Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA DPRD PASBAR

SETELAH sidang paripurna foto bersama di depan gedung DPRD Pasaman Barat di Padang Tujuh

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

19

SIDANG paripurna DPRD Pasaman Barat dengan kehadiran Bupati Syahiran

DPRD Jemput Aspirasi Masyarakat

DALIYUS K

FETRIS OKTRI HARDI

EDRI SYAHRINAL

Ketua DPRD Pasaman Barat

Wakil Ketua DPRD Pasbar

Wakil Ketua DPRD Pasbar

pun secara berkelompok,” papar Ketua DPRD Pasbar, Daliyus K. Menurut Daliyus K, kegiatan reses telah diatur dalam UU nomor 27 tahun 2009 pada pasal 318 ayat (2) dan (3). Dasar pelaksanaan reses, antara lain adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU RI No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan, dan UU RI No. 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah.

“Tujuan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat yang selanjutnya akan disidangkan sebelum aspirasi itu diusulkan masuk ke da-

lam program pembangunan pemerintah Pasaman Barat,” Kata Daliyus K. Menurut Daliyus K, melalui kegiatan reses yang dilakukan ini anggota DPRD dapat mengetahui secara lebih jauh tentang kondisi masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan di Pasaman Barat.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi kedewanan, menurutnya, kegiatan reses ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi kinerja DPRD Pasaman Barat. Sebagaimana diketahui situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang memiliki mobilitas yang sangat tinggi, serta menuntut anggota DPRD untuk memiliki kemampuan yang cepat dan tinggi dalam menyerap apa yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat khususnya masyarakat di daerah

D

EWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat melakukan kunjungan lapangan (Reses) untuk menjemput aspirasi masyarakat. Menurut Ketua DPRD Pasaman Barat, Daliyus K, reses yang dilakukan anggota dewan merupakan rangkain kewajiban untuk mengakomodir apa yang diinginkan masyarakat terkait dengan pembangunan masyarakat Pasbar.

“Sementara masa reses merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung, menjumpai konstituen (rakyat) di daerah pemilihannya (Dapil) masingmasing. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen, serta melaksanakan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan anggota dewan secara perseorangan mau-

ANGGOTA DPRD Pasaman Barat ketika rehat setelah mengikuti sidang

YUN Syahiran satu-satunya anggota dewan perempuan dari Pasaman Barat www.harianhaluan.com

BIMBINGAN Teknis DPRD Pasaman Barat

pemilihan masing-masing anggota dewan.

“Dari kegiatan reses, akan dapat masukan dan usulan dari masyarakat terkait pembangunan, semua masukan yang dihasilkan dari reses harus menjadi catatan bagi anggota DPRD, lalu d ibawa kemasa persidangan reses untuk dipertimbangkan, serta ditindaklanjuti sekiranya aspirasi itu dapat dimasukkan ke dalam rencana kerja tahun depan,”

SALAH satu kegiatan reses DPRD Pasaman Barat

ulas Daliyus K. Selain menyerap aspirasi masyarakat di dapil masingmasing, juga sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat sambil melihat kondisi daerah, serta melihat persoalan apa yang sedang terjadi ditengahtengah masyarakat, lalu disampaikan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti.

“Oleh sebab itu, usulan masyarakat saat reses akan menjadi pertimbangan oleh

pemerintah untuk masuk dalam program pembangunan tahun depan,” tegasnya.

Pelaksana reses DPRD biasanya dilaksanakan oleh pimpinan dan anggota DPRD dengan difasilitasi sekretariat DPRD. Para peserta reses tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat, antara lain camat, TNI/Polri, organisasi politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, LSM, serta kelompok masyarakat lainnya.

“Untuk Pasaman Barat, saat ini masyarakat kita masih banyak membutuhkan pembangunan dari segala aspek, seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Serta ada beberapa daerah di Pasbar yang masih dalam kategori daerah tiga T (terpencil, terluar dan tertinggal). Selain itu, tugas kita untuk saling mendukung agar Pasaman Barat keluar dari daerah tertinggal,” ungkapnya. (h/ows)

MELAKUKAN kunjungan kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dan pembangunan di Pasaman Barat

KETUA DPRD Pasaman Barat Daliyus K ketika kunjungan dinas ke Rutan Talu Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

20

TANAH DATAR

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

SOSIALISASI PENYETORAN PAJAK

SMPN 1 Batipuh Dinilai Tim LSS Tingkat Sumbar BATIPUH, HALUAN — Seluruh sekolah di Tanah Datar sangat termotivasi untuk mengikuti Lomba Sekolah Sehat (LSS). Hal ini sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah untuk menciptakan masyarakat yang madani, berbudaya dan sejahtera.

“Sebagai gambaran, Tanah Datar selalu menempatkan perwakilannya di tingkat nasional. Prestasi tersebut hendaknya menjadi poin penting dalam penilaian tahun ini sehingga Tanah Datar dapat bertanding di ajang nasional,” ujar Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma saat penilaian LSS di SMPN 1 Batipuh, Kamis (28/9).

Karena itu pihaknya meminta, agar SMP Negeri 1 Batipuh mampu memenuhi 14 indikator dalam penilaian Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Sumatera Barat. Ke 14 indikator penilaian tersebut mencakup, ruang kerja kepala sekolah, guru, kelas, ruang ibadah, UKS, kamar mandi/wc, kantin, perpustakaan dan laboratorium.

Poin berikutnya adalah, tempat penampungan sampah, tempat cuci tangan, sekretariat TP-UKS/M, sikap atau prilaku dari peserta didik dan semua yang tergolong dalam lingkungan sekolah.

Ketua Tim Penilai UKS/M Provinsi Sumbar, Liza Dalinus mengatakan bahwa penilaian Lomba Sekolah Sehat yang dilaksanakan merupakan rangkaian dari program nasional yang selalu diagendakan setiap tahun.

“Penilaian LSS dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari penjaringan di tingkat kecamatan. SMPN 1 Batipuh adalah sekolah yang ke 9 dilakukan penilaian,” katanya.

Sasaran utama dalam penilaian sekolah sehat ini agar pengelolaan UKS/M dilaksanakan secara terpadu, terarah, intensif dan berkesinambungan sehingga diperoleh hasil yang optimal.

Ikut menyaksikan penilaian LSS itu Staf Ahli Bupati Zulkifli SR, Kepala Dinas Pendidikan Abrar, Kepala SMPN 1 Batipuh Zulhadi, Camat Batipuh Apriyanto, dan para guru dan orangtua siswa. (h/emz )

TP PKK Tanah datar foto bersama saat mengikuti Jambore Nasional. IST

Pelaku Usaha Harus Taat Pajak BATUSANGKAR, HALUAN — Pemkab Tanah Datar mengharapkan, agar para pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Luhak nan Tuo, taat pajak. Caranya dengan mengikuti aturan yang berlaku dalam memberikan kewajiban terhadap daerah.

NOTA PENJELASAN — Wabup Zuldafri Darma menyerahkan naskah Nota Penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD tahun 2017 yang diterima Ketua DPRD Anton Yondra. EMRIZAL

NOTA PENJELASAN BUPATI

Wabup: Dilakukan Penyesuaian PAD BATUSANGKAR, HALUAN — Ranperda Tahun Anggaran 2017 disusun berdasarkan dokumen KU PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati dan ditandatangani nota kesepakatan bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD pada 25 September 2017 lalu.

Pendapatan daerah pada Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017 diperkirakan Rp.1.263.257.309.406, terjadi peningkatan sebesar Rp.36.459.236.806 atau sebesar 2,97 persen dibanding APBD 2017 yakni sebesar Rp.1.226.798.072.601.

“Pendapatan daerah dalam Ranperda diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lainnya yang sah,” kata Wakil Bupati, Zuldafri Darma pada Rapat Paripurna DPRD Tanah Datar yang dipimpin Ketua, Anton Yondra didampingi Wakil Ketua, Irman dan Saidani.

Rapat paripurna itu menga-

gendakan penyampaian Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun 2017, di Gedung DPRD setempat, Senin (2/10).

PAD juga diperoleh dari dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti hibah, dana bagi hasil pajak dan lain sebagainya.

Wabup menambahkan, kebijakan anggaran pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 adalah penyesuaian anggaran PAD dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber PAD melalui perkiraan yang terukur dan rasional, kemudian penyesuaian alokasi dana perimbangan yakni dana hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak, DAU dan DAK sesuai yang ditetapkan.

Wabup Zuldafri Darma juga menjelaskan tentang program dan kegiatan, dimana pada be-

lanja langsung didistribusikan dalam bentuk utusan wajib, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang mana secara operasional dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Urusan wajib pelayanan dasar, seperti pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, urusan kesehatan dilaksanakan Dinas Kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh dinas terkait, dimana anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan telah dialokasikan di SKPD masing-masing, seperti urusan pendidikan dianggarkan sebesar Rp.72.663.315.688,- terjadi peningkatan sebesar Rp.45.177.086.938 atau 164,36% dibandingkan APBD tahun anggaran 2017 sebesar Rp.27.486.228.750".

Si dang dihadiri sebagian besar anggota DPRD dan juga diikuti Forkopimda, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, Camat, Wali Nagari se Luhaak nan Tuo serta tamu undangan lainnya. (h/emz ).

Sekda: Optimalkan Serapan Anggaran 2017 BATUSANGKAR, HALUAN — Sekretaris Daerah Tanah Datar, Hardiman, meminta Tim Percepatan Pengendalian Pembangunan yang telah dibentuk agar berupaya mengoptimalkan penyerapan anggaran pada APBD 2017.

“Tim yang telah dibentuk ini hendaknya bekerja memenuhi prinsip tepat waktu, tepat mutu, tepat administrasi, tepat sasaran dan tepat pengendalian,” kata Sekda Hardiman di Batusangkar, Senin (2/10).

Tim percepatan penge-

dalian pembangunan ini dibentuk sebagai upaya peringatan dini dalam pelaksanaan kegiatan dan mempermudah koordinasi antar para pengambil keputusan pada masing-masing koordinator kegiatan.

“Apalagi saat ini sudah pada akhir triwulan III, sehingga sangat dibutuhkan kerja keras seluruh OPD untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik terutama kegiatan yang bersifat strategis,” katanya.

Sekda mengharapkan, tim ini membantu pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis di masing-masing OPD dan dilaporkan secara berjenjang agar pelaksanaan dapat terkontrol dengan baik.

“Manfaatkanlah fasilitas sosial media dengan sebaikbaiknya untuk memperlancar komunikasi dan koordinasi tim,” katanya sehubungan dengan upaya yang bisa dilakukan dalam percepatan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Tanah Datar, Helfy Rahmi Harun menyampaikan tim percepatan pengendalian pembangunan ini terdiri dari tim koordinasi dan kelompok kerja dan secara permanen bekerja setiap tahunnya.

“Dengan adanya tim ini diharapkan segera dicarikan solusi-solusinya ketika terjadi permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan,” katanya.

Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda-

kab Tanah Datar, Audia Safitri menyampaikan, tim ini bertugas melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan kegiatan, merekapitulasi laporan kegiatan dan penyerapan anggaran beserta permasalahanpermasalahannya, menyusun laporan kegiatan dan mengentri data.

“Kita sedang menyusun SOP dan juklak pengendalian kegiatan pembangunan yang akan menjadi pedoman tim khususnya dan bagi OPD,” katanya. (h/emz )

TIM VERIFIKASI KABUPATEN/KOTA SEHAT TURUN KE LAPANGAN

www.harianhaluan.com

dari 7 kabupaten/kota di Sumatera Barat yang lolos verifikasi bedah dokumen Kabupaten Sehat tahun 2017.

“Terpilihnya Kabupaten Tanah Datar ini merupakan kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri bagi kami.

Selain itu juga buah dari kerja keras Forum Kabupaten Sehat, Tim Pembina, OPD serta seluruh masyarakat Tanah Datar yang telah berusaha dengan keras untuk mewujudkan Kabupaten Tanah Datar yang sehat,” katanya.

Dilanjutkan, bahwa dalam dua hari ini, ketua dan anggota tim verifikasi akan melakukan kunjungan lapangan langsung ke beberapa lokasi 4 tatanan dari 9 tatanan yang dipilih Kabupaten Tanah Datar, di antaranya tatanan kawasan pemukiman dan prasarana sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi serta tatanan ke-

hidupan masyarakat sehat yang mandiri.

Menurut Zuldafri Darma, program kabupaten sehat ini merupakan pendekatan kesehatan masyarakat yang bertumpu pada kemitraan Pemkab dengan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang berkaitan langsung dengan masalah lingkungan fisik dan sosial.

“Pemkab Tanah Datar saat ini tengah berupaya memberikan tatanan pola hidup sehat dengan menciptakan kawasan pemukiman dan prasarana sehat, kawasan pariwisata sehat, ketahanan pangan dan gizi serta tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri,” katanya.

Zuldafri Darma berharap dalam penilaian Kabupaten Sehat tahun 2017 ini, Kabupaten Tanah Datar mampu menjadi yang terbaik dari

seluruh kabupaten/kota yang diverifikasi secara nasional.

Ketua Tim Verifikasi, Dading Setiawan mengatakan, pada tahun 2017 ini ada 173 kabupaten/kota dari 26 propinsi diseluruh Indonesia yang ikut pemilihan kabupaten/kota sehat, termasuk Kabupaten Tanah Datar.

Kedatangannya bersama rombongan adalah dalam rangka mensinkronkan antara data dan fakta yang ada di lapangan secara langsung.

“Apakah data yang telah dikirim oleh forum itu benar-benar riil dengan kenyataan yang ada di lapangan,” ujarnya.

Sementara Ketua Forum Kabupaten Sehat, Yasmansyah dalam eksposnya menyampaikan, untuk memenuhi harapan seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Datar dalam meraih penghargaan Swasti Saba Wiwerda tingkat Nasional, Fo-

kesadaran pengusaha hotel dan restoran di Tanah Datar menyetorkan kewajibannya, sehingga PAD dapat dimaksimalkan,” katanya.

Dijelaskan juga bahwa sanksi bagi yang tidak menaati aturan yang sudah ditetapkan bagi peserta wajib pajak dengan ancaman hukuman kurungan maksimal selama 1 tahun, “Kita tidak mengharapkan sanksi dan ancaman terjadi bagi peserta wajib pajak khususnya di Tanah Datar ini, hal ini tentu dapat dihindari dengan menaati peraturan yang sudah ditetapkan,” tutur Azwar.

Senada dengan itu Ali Nurdin, Plh Kajari Tanah Datar mengatakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemajuan rakyat.

Namun demikian sebut Ali Nurdin, hendaknya wajib pajak merasa tidak terbebani dengan telah mencatat, mendokumentasikan transaksi serta menyisihkan pajaknya terlebih dahulu.

“Sebaiknya pengusaha punya catatan yang rapi, sehingga ketika ada permasalahan pajak bisa menunjukkan pengelolaan keuangan yang ada,” sarannya.

Pendapatan PAD diperoleh melalui pajak berupa, pajak hotel, pajak restoran/ rumah makan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam/batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi/bangunan dan bea peroleh hak atas tanah/bangunan.

Adapun pajak yang dikenakan bagi pengusaha rumah makan dan restoran dengan omzet minimal Rp350.000,- per hari dengan tarif pajak sebesar 10 persen, yang diambilkan melalui harga jual makanan yang dibebankan kepada para konsumen. (h/emz)

PERTEMUAN Pimpinan Kemenag dengan Wartawan Tanah Datar, Selasa kemaren di ruang kepala Kemenag Batusangkar. YULDAVERI

Tanah Datar Dinilai Tim Pusat BATUSANGKAR, HALUAN — Tim verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Pusat Tahun 2017 berkunjung ke Batusangkar, Selasa (3/10). Tim yang beranggotakan Dading Setiawan, Ny. Yulistin Ismayati dari Kemenkes, Detty Kwartiningsih dari Bappeda Propinsi Sumbar itu, untuk melakukan verifikasi langsung ke lapangan atas ekspos Ketua Fo rum yang telah dikirim ke pusat.

Kedatangan rombongan tim verifikasi Kabupaten/ Kota Sehat ini disambut langsung oleh Wakil Bupati Zuldafri Darma bersama Forkopimda, Ketua Forum Kabupaten Tanah Datar Sehat dan seluruh anggota forum.

Wabup Zuldafri Darma dalam sambutannya di depan tim, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tim atas ditetapkannya Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu

Hal tersebut dikemukakan Bupati Tanah Datar diwakili Asisten Administrasi Umum, Azwar Rabain pada Sosialisasi Penyetoran Pajak yang difasilitasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Tanah Datar.

Kegiatan ini menghadirkan peserta para pengusaha hotel, restoran dan rumah makan se-Tanah Datar yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Selasa (3/10). Hadir saat itu D.Yonasri, Sekretaris BKD dan Riza Adiansyah, Kasi Datun dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar.

Azwar Rabain mengatakan, sosialisasi bukan hanya sekedar memberikan informasi tentang Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak daerah dan peraturan lainnya. Tetapi juga ajang silaturahmi yang akan mewujudkan kepercayaan antara pemerintah daerah dan bagi peserta wajib pajak.

“Melalui jalinan silaturahmi, akan muncul kalimat Alhamdulillah ketika petugas pemungut pajak datang untuk menjemput pajak. Dan tentu tidak lagi berucap lah datang pulo urang pajak (orang pajak sudah datang),” katanya.

Dalam sosialisasi tersebut, dijelaskan pentingnya pajak bagi pembangunan daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang pada akhirnya nantinya juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

“Pajak daerah yang dibayarkan berarti memberi kontribusi untuk pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur untuk memungkinkan suatu daerah bisa mandiri secara bertahap dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat,” tuturnya.

Disampaikan juga, tahun 2017 ini APBD Tanah Datar berkisar Rp.1,2 triliun dengan PAD sebesar Rp.128 miliar serta Rp.1,9 miliar menjadi target dari penerimaan pajak hotel dan restoran/rumah makan.

“Mudah-mudahan dengan sosialisasi ini menumbuhkan

rum Kabupaten Sehat telah berkerja dan berupaya dengan menyelenggarakan kabupaten sehat di 10 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Tanah Datar.

“Dari 10 kecamatan tersebut, ditetapkan 4 tatanan sebagai indikator yaitu kawasan pemukiman, sarana dan prasarana yang sehat, ketahanan pangan dan gizi, pariwisata sehat dan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri,” katanya.

Dan untuk mewujudkan semua itu, menurut Yasmansyah, forum telah duduk bersama dengan tim pembina untuk menyusun rencana kerj a sert a pe nentuan tatanan yang akan diikuti dalam penilaian, selain itu forum juga telah melakukan sosialisasi dan pembinaan ke tingkat kecamatan dan desa/nagari terkait dengan kabupaten sehat. (h/emz ).

Kemenag Gelar Silaturahmi dengan Wartawan BATUSANGKAR, HALUAN — Kepala Kantor Kementerian Agama Tanah Datar, Syamsul Arifin mengakui selama ini silahturahmi dengan wartawan belum terjalin dengan baik meskipun berita-berita kegiatan Kemenag gencar dipublikasikan.

“Kemenag Tanah Datar sudah lama merancang untuk dilakukan pertemuan dalam rangka meningkatkan silahturahmi dengan wartawan Tanah Datar, tetapi baru kini bisa terlaksana,” ungkap Syamsul Arifin pada pertemuan dengan wartawan, Selasa di Kantor Kemenag Batusangkar.

Pertemuan Kepala Kemenag Tanah Datar dengan Redaktur: Devi Diany

sejumlah wartawan yang bertugas di Tanah Datar ini juga dihadiri pejabat Kepala Tata Usaha Kemenag, Ali Martius, Masnefi MS dan Humas Kemenag, Yonhardi.

Syamsul dalam sambutannya mengatakan, bahwa pentingnya penyebarluasan informasi bagi setiap institusi, termasuk Kantor Kemenag yang mempunyai banyak kegiatan, sehingga dapat diketahui masyarakat secara luas.

“Kami siap dan pintu terbuka luas bagi wartawan Tanah Datar untuk memperoleh informasi atau konfirmasi berita, sepanjang kami tidak bertugas diluar, jelas Syamsul. (h/ydv) Layouter:Syamsul Hidayat

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

21

Menristek Dikti Keluhkan Minimnya Anggaran Penelitian SERPONG, HALUAN – Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menris tek Dikti) Mohamad Nasir mengeluhkan minimnya anggaran riset. Karena itu, ia berharap anggaran penelitian sesuai Rancangan Undang-undang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek sebesar 2% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 mendatang.

Nasir mengungkapkan, saat ini anggaran riset di seluruh lembaga pemerintahan hanya sebesar 0,23% dari Gross Domestic Product (GDP). Naik dari sebelumnya hanya sebesar 0,08% dari GDP. “Ya, saya sih berharapnya usulan di RUU tersebut disetujui. Kalau pun tidak, ya tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata yang disetujui lebih besar dari pengajuan, alhamdulillah,” katanya kepada wartawan di Serpong, Tangerang Selatan.

Jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya, ujar Nasir, anggaran penelitian Indonesia bagaikan langit dan bumi. Contohnya, Malaysia menganggarkan dana belanja sebesar 1,2%, sedangkan Singapura 2,8% dari APBN mereka.

Belum lagi kerjasama penelitian antara negara-negara tersebut dengan industri yang alokasinya mencapai 80% dari pihak swasta dan 20% dari pemerintah.

Sedangkan di Indonesia kondisi tersebut terbalik. Mayoritas anggaran sebesar 80% lebih banyak dari pemerintah. “Maka dari itu, menurut saya kerjasama dengan dunia industri ini harus dipikirkan ulang lagi bagaimana polanya,” ujar Nasir.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro itu menekankan pentingnya biaya penelitian karena riset merupakan salah satu jalan pembangunan ekonomi nasional seperti di negara-negara maju lainnya.

Dia yakin dengan mengedepankan penelitian maka akan lahir inovasi-inovasi yang baru yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Terlebih yang paling penting adalah akan semakin memangkas biaya hidup jika penelitian mampu melahirkan inovasi alternatif dari teknologi saat ini. “Seperti energi, harus mulai dipikirkan. Jangan hanya mengandalkan fosil, harus ada inovasi, misalnya dari nuklir. Kita harus bisa membuktikan energi nuklir yang aman dan efisien serta bermanfaat,” kata Nasir.

Namun di sisi lain, industri pun belum sepenuhnya memanfaatkan hasil riset perguruan tinggi yang jumlahnya sangat banyak dikarenakan masih minimnya informasi dari riset tersebut.

Akibat kurangnya pemanfaatan inovasi anak bangsa membuat Indonesia dibanjiri produk impor dengan teknologi negara lain. “Padahal banyak dari teknologi (negara lain) serupa dengan hasil riset yang dikembangkan perguruan tinggi,” kata Armai.

Menurutnya, regulasi yang dikeluarkan pemerintah untuk menjembatani industri dan perguruan tinggi sudah memadai, di antaranya kebijakan paten untuk memberikan perlindungan kepada penemu yang karyanya dimanfaatkan dalam skala komersialisasi.

Jika inovasi-inovasi tersebut bisa didapatkan dari dalam negeri, tentu akan sangat menguntungkan industri karena biaya yang dikeluarkan lebih murah daripada harus membeli karya negara orang. “Karya inovasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi industri, agar produk yang dihasilkan tidak tertinggal dengan negara lain,” pungkas Armai. (h/*)

BEASISWA- Bank Nagari memberikan beasiswa kepada mahasiswa Unand sebesar Rp100 juta untuk 50 mahasiswa.IST

MAHASISWA UNAND TERIMA BEASISWA DARI BANK NAGARI

Rektor : Manfaatkan untuk Kepentingan Akademik PADANG, HALUAN— Sebanyak 50 mahasiswa Unand menerima beasiswa dari Bank Nagari. Rektor Unand Tafdil Husni mengharapkan dengan adanya bea siswa ini mampu meningkatkan prestasi akademik penerimanya. Total beasiswa yang diberikan oleh Bank Nagari adalah sebesar Rp100 juta.

Penyerahan beasiswa ini diserahkan langsung oleh Pimpinan Bank Nagari Cabang Unand Manar Fuadi, Senin (2/10) di lantai empat rektorat Unand yang disaksikan langsung oleh Rektor Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA, Wakil Rektor III

Prof. Dr. Ir. Hermansah, MS, MSc dan Kepala Biro Akademik Universitas Andalas Syafwardi, SE, MPd. “Beasiswa ini jangan digunakan untuk hal-hal yang bersifat komsumtif, tetapi digunakan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk mensyukurinya berapapun nilainya. Dengan adanya bea siswa ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi akademik,” sebut Rektor Unand, Tafdil Husni.

Tafdil juga berterima kasih kepada Bank Nagari yang sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa Unand. “Saya mengucapkan selamat kepada mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Serta terimakasih kepada Bank Nagari yang sudah mem berikannya,” bebernya.

Sementara itu Wakil Rektor (WR) III Unand Hermansah , mengatakan Unand akan selalu berusaha mening-

katkan kesejahteraan mahasiswanya dengan berbagai cara salah satunya bermitra dengan Bank Nagari. “Untuk tahun ini Bank Nagari memberikan bantuan beasiswa s ebesar Rp100 juta yang dibagikan kepada 50 mahasiswa. Kami sangat berterima kasih dengan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kami ini,” sebutnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan 50 mahasiswa tersebut berasal dari berbagai fakultas dilingkungan Universitas Andalas. Ia berharap dan berpesan agar beasiswa ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu keberlangsungan pendidikan serta meningkatkan prestasi mahasiswa baik akademik maupun non akademik.

Untuk mendapatkan beasiswa ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. “Mahasis-

wa yang mendapatkan beasiswa ini tentu ada kriteria dan syarat yang harus dipenuhinya salah satunya nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2.75 dan mempunyai kendala dalam bidang ekonomi,” ujarnya.

Sementara dengan itu, Pimpinan Bank Nagari Cabang Unand Manar Fuadi mengatakan penyerahan beasiswa ini merupakan bentuk kepedulian Bank Nagari dibidang pendidikan. Menurutnya Perguruan Tinggi sebagai kumpulan pendidik merupakan komponen strategis dalam sistem pendidikan guna menghasilkan dan mencetak sumber daya manusia yang terampil, kompeten, kreatif dan inovatif.

“Adapun nilai beasiswa ini untuk setiap mahasiswa yaitu sebesar Rp2 juta, yang disalurkan melalui rekening ma sing-masing mahasiswa,”ujarnya.(h/san)

Mahasiswa Dakwah UIN IB Gelar Baksos PADANG, HALUAN -Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, mahasiswa Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang, menggelar kegiatan bakti sosial di pantai Pasir Jambak, Kecamatan Koto Tangah, Minggu (1/10).

Tidak hanya mahasiswa, kegiatan ini juga di hadiri oleh kepala dinas pariwisata kota Padang, sekaligus sebagai

penutupan dari rangkaian kegiatan pekan orientasi mahasiswa baru fakultas dakwah UIN IB Padang.

Ketua pelaksana Akmal Affani, menjelaskan kegiatan yang di ikuti 500 peserta ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan rasa peduli mahasiswa terhadap kebersihan lingkungan sekitar, serta merangsang fakultas lain agar dapat malakukan kegiatan ini

sebagai rasa cinta mereka terhadap lingkungan. “Sebagaimana kita ketahui yang namanya dakwah itu i alah menyeru dan mengajak orang untuk berbuat kebaikan, inilah salah satu cara bagi kami sebagai mahasiswa dakwah untuk meng ajak dan merangsang fakultas lain agar paduli terhadap lingkungan nya,” terang Akmal.

Dikatakanya juga, salah ini merupakan tanggung jawab

bersama, serta pengabdian sebagai mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan sekitar.

Sedangkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi, berharap semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menumbuhkan rasa cinta mahasiswa terhadap lingkungan mereka. ”Semoga dengan diadakannya kegiatan ini, maka adik-adik mahasiswa kita ini tumbuh rasa cinta mereka

terhadap lingkungan sekitar mereka,” jelas Medi.

Medi beharap kegiatan ini dapat terus berlanjut setiap tahunnya, agar semakin hari lingkungan kita ini menjadi bersih dan semakin banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini.

“Kegitan seperti ini sagat bagus, kalau bisa dilaksanakan tiap tahunya, dan menjadi contoh bagi mahasiswa yang lainya,” tutupnya. (h/mg-hen)

Tanamkan Semangat Islam di Perguruan Tinggi SAMARINDA, HALUAN-– Ilmu pengetahuan dan nilainilai agama merupakan dua hal penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, penerapan nilai-nilai agama di dunia pendidikan merupakan perwujudan dari sila pertama Pancasila. Ilmu pengetahuan dan agama saling mengisi dan melengkapi, Ibarat kata pepatah, beragama tanpa berilmu lumpuh, berilmu tanpa beragama buta.

Salah satu bentuk penerapan nilai-nilai agama di perguruan tinggi adalah dilaksanakannya Kampus Nusantara Mengaji di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Universitas Mulawarman (Unmul) sebagai salah satu perguruan tinggi yang menjalankan program Kampus Nusantara Mengaji pada hari ini (Jumat,29/9/ 2017) m enyelenggarakan Khataman Al Qur’an bersama 55 perguruan tinggi www.harianhaluan.com

negeri dan swasta di Indonesia bertempat di masjid Al-Ma’ruf, Samarinda.

Kegiatan Kampus Nusantara Mengaji ini dihadiri Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Rektor Unmul Masjaya, Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur, Direktur Kemahasiswaan Didin Wahidin, mahasiswa dan civitas akademika Unmul, serta live streaming ke 55 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Kegiatan yang dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Dies Natalis Unmul yang ke-55 ini diselenggarakan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kiprah dan eksistensi Unmul selama 55 tahun.

Menristekdikti menyambut baik penyelenggaraan Kampus Nusantara Mengaji di Unmul. Nasir mengatakan bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu sumber lahirnya cendikiawan di

bidang ilmu pengetahuan dan agama di Indonesia.

Menristekdikti bersama para peserta mengawali Kampus Nusantara Mengaji di Unmul dengan membaca Surat Al Fatihah kemudian dilanjutkan Surat Ad Dhuha dan Surat-surat berikutnya.

Dalam sambutannya Nasir mengajak segenap civitas akademika di perguruan tinggi untuk senantiasa mengajarkan dan berbagi nilai-nilai agama yang penuh kasih,toleransi dan membawa pesan kedamaian bagi sesama, bukan nilainilai yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

“Islam sebenarnya adalah agama pembawa rahmat bagi alam semesta (rahmatan lil alamin), agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kedamaian,” ujar Nasir.

Rektor Unmul menggatakan bahwa keluarga besar Unmul merasa bersyukur karena bersamaan dengan

peringatan Dies Natalis ke 55, Unmul berhasil meraih Akreditasi Institusi A. Masjaya menuturkan bahwa kegiatan Kampus Nusantara Mengaji ini di ikuti secara live streaming ke 55 per-

guruan tinggi di Indonesia.

“Terima kasih kepada Rektor dan pimpinan perguruan tinggi dari Aceh sampai Papua yang ikut dalam kegiatan Kampus Nusantara Mengaji ini,” ucap Masjaya.

Dalam kunjungan kerja ke Samarinda ini, Menristekdikti juga akan mengunjungi kampus Unmul dan melakukan jalan sehat bersama mahasiswa serta civitas akademika Unmul. Men-

ristekdikti kemudian dijadwalkan akan membuka kegiatan Student Day dan melakukan peresmian Arboretum di Pusat Reboisasi Hutan Tropika Humida Unmul. (h/*)

MENRISTEKDIKTI Menjadi Pembicara pada Nusantara Mengaji Dalam Rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

22

SUMBAR

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

DI PASAMAN BARAT

Pemko Pariaman Bentuk UPT Metrologi PARIAMAN, HALUAN - Pemerintah Kota Pariaman tengah menunggu penyelesaian proses pembentukan UPT Metrologi untuk melayani tera timbang termasuk perlengkapan timbang di kota tersebut.

“Keberadaan UPT Metrologi Kota Pariaman, penting untuk gerak cepat pelayanan kepada pedagang soal ukur timbang yang digunakan pedagang dalam beraktifitas jual beli,” jelas Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit menjawab Haluan, Rabu (4/10).

Pembentukan UPT itu berdasarkan Undangundang 23 tahun 2014. Proses sedang dibagian organisasi Setdako Pemko Pariaman.

Selama ini dalam tera ulang timbangan untuk pedagang ini, dari sumbar dan kita kerjasama provinsi.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk tera ulang timbang itu sangat bergantung dengan kegiatan provinsi tali dengan telah ada UPT Metrologi Pemko Pariaman, jelas memperlancar kerja pelayanan kepada masyagakat, kata Kadis Koperindag tersebut.

“Mudah-mudahan tahun 2018 sudah operasional UPT Metrologi yang dibentuk ini,” jelas Gusniyeti Zaunit. (h/tri)

Kesadaran Mengurus IMB Masih Rendah PASBAR, HALUAN — Kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) masih kurang dan pengawasan dari pemerintah juga lemah. Pasalnya, masyarakat mengurus IMB jika bangunan sudah berdiri mencapai finis 70 persen.

Tidak hanya itu saja, akibat ketidaktegasan dari pemerintah, dampak dari tidak ada IMB ini juga berimbas kepada bangunan lain atau dampak lingkungan dari bangunan tersebut.

Pantauan Haluan di beberapa titik bangunan memang berada dizona bahaya seperti

di pinggir sungai. Malah ada satu bangunan yang pondasinya separo berada di badan sungai.

Salah seorang warga di Padang Tujuh Nagari Aua Kuning, Bastian mengatakan bahwa ada warga yang membangun rumah di dekat bantaran sungai. Bangunan terse-

but tidak hanya membahayakan kondisi jalan provinsi yakni jalan Pasaman BaratPasaman (jalan lintas Talu), tetapi juga membahayakan rumah penduduk yang berseberangan dengan bangunan tanpa IMB tersebut.

“Saya rasa bangunan itu tidak ada IMB. Karena, bangunan itu pondasinya berada di dalam sungai. Selain membahayakan beberapa rumah yang akan di gerus air akibat pondasi yang dibangun di tenag sungai.

Bangunan itu juga membuat tersendatnya pelebaran jalan provinsi jika suatu saat akan

dibangun,” papar Bastian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat Rafa’an mengatakan izin IMB sekarang sudah berada di Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPSP).

Namun, tim teknis dari kepengurusan IMB tersebut memang berada di Dinas PU. Yang mengeluarkan izin seperti IMB tetap DPMPSP. “Segala urusan izin-izin sekarang berada di DPMPSP. Kebetulan tim teknis IMB ini berada di PU. Setelah tim teknis IMB ini melakukan peninjauan lapangan barulah

Nautika Perikanan Laut Unggulan SMKN 3 Pariaman PARIAMAN, HALUAN - Jurusan Nautika Perikanan Laut di SMK Negeri 3 Pariaman masih termasuk unggulan di lembaga pendidikan sekolah yang berbasis kemaritiman tersebut.

Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pariaman, Rafuddin Rabu (4/10) kepada Haluan menjelaskan, jurusan tersebut terus berkembang dan dikembangkan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan erat dengan kemaritiman SMK Negeri 3 Pariaman sampai sekarang sudah punya 6 jurusan dengan output ber kompetensi yang siap memasuki dunia kerja.

Dia menyebutkan sebagai sekolah maritim yang terus menjangkau prestasi, sekolah terus mencari peluang kerjasama dengan lem baga kemaritiman yang ada di wilayah ini.

“Di kemaritiman terbagi dua, kelautan dan perilanan, makanya dari sisi kurikulum kita seimbangkan sehingga kopetensi yang dimiliki bisa terwakili dari kebutuhan pasar kerja. Dari segi akasemik, kita punya akresiditasi A. Dan terbaik 1 sekolah pantai Indonesia untuk tingkat nasional,” bebernya.(h/tri)

JALAN RUSAK - Terlihat sejumlah pengendara berhati-hati saat melintasi Jalan Raya Batusangkar-Lintau yang dipenuhi lubang, Selasa (3/ 10). KHAIRUL

Musrenbang RPJMD Dharmasraya Dibuka DHARMASRAYA, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya gelar Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021, di Gedung Auditorium Dharmasraya, Senin (02/10). Kegiatan ini dibuka resmi oleh Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dan diikuti oleh Anggota DPRD, Kepala OPD, Camat, Walinagari se-Dharmasraya dan stakeholder lainnya.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Masrul Ma’as, Plt Sekda Dharmasraya, Leli Arni, perwakilan Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan beberapa Kepala Bappeda dari kabupaten tetangga, diantaranya Kabupaten Sijunjung dan Solok Selatan.

Kepala Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Paryanto, dalam laporannya menyampaikan, Musrenbang yang mengusung tema “Peningkatan Penyelarasan Perencanaan Pembangunan dalam Upaya Pencapaian Visi Misi Menuju Dharmasraya Mandiri dan Berbudaya” itu ditujukan untuk penyempurnaan rancangan peru-

bahan RPJMD Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2021.

“Selain itu juga untuk menghimpun aspirasi dari seluruh stakeholder guna penyempurnaan dokumen RPJMD, untuk kemudian disepakati bersama sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan,” ujar Paryanto.

Sementara itu, Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam sambutan dan arahannya mengatakan, Musrenbang Perubahan RPJMD ini juga merupakan suatu upaya sink ronisasi dokumen perencanaan pembangunan nasional.

Perubahan RPJMD ini, sebut bupati, hendaknya mempedomani perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, permasalahan daerah dan isu-isu strategis, serta prediksi kondisi keuangan daerah sampai tahun 2021.

Setelah tahapan Musrenbang ini dilakukan, sambung bupati, selanjutnya akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

“Mudah-mudahan tahapan

proses tersebut berjalan sesuai jadwal, sehingga perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD tahun 20162021 dapat segera diajukan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan,” harap bupati.

Kemudian, mengingat dokumen ini akan berlaku sampai tahun 2021 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, Bupati meminta kepada seluruh peserta Musrenbang kiranya dapat memberikan saran masukan demi kesempurnaan rancangan dokumen RPJMD dimaksud.

“Dokumen RPJMD ini akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan, maka dari itu kita berharap dokumen RPJMD ini betulbetul berkualitas dan dapat diimplementasikan dalam penyusunan program dan kegiatan setiap tahunnya,” tegas bupati.

Kepada tim penyusun, bupati juga mememinta untuk menginventarisir dan menganalisa seluruh saran dan masukan yang disampaikan oleh seluruh stakeholder

serta dijadikan bahan untuk lebih menyempurnakan rancangan perubahan RPJMD. Sementara itu juga, Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya, Masrul Ma’as yang juga memberikan kata sambutan dalam kesempatan itu berharap pelaksanaan Musrenbang Perubahan RPJMD ini bukan sekedar seremonial belaka.

“Melalui forum ini, saya harap kita betul-betul dapat menuangkan pemikiran untuk kemajuan pembangunan Dharmasraya lima tahun ke depan yang sesuai dengan visi misi daerah,” ujar Masrul Ma’as.

Semua harapan pembangunan, sambung Masrul Ma’as, tentu tidak akan tercapai semuanya, karena keterbatasan anggaran.

“Maka dari itu, fokuslah pada program-program prioritas yang dapat dilaksanakan dalam lima tahun ini. Jangan muluk-muluk, terlalu banyak, namun susah untuk diwujudkan. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, kita dapat memperoleh hasil terbaik untuk pembangunan Kabupaten Dharmas raya,” tandasnya. (h/mg-bdr)

DPMPSP mengeluarkan izinnya. Artinya tim teknis memang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti dinas PU merekomendasikan IMB, Dinas Kominfo merekomendasikan izin tower,” ungkapnya.

Ia menambahkan, terkait dengan persoalan bangunan di sungai di Padang Tujuh tersebut memang dijamin tidak ada IMB. Sebab, bangunan tersebut sudah berada di sungai.

Jika bangunan tersebut berizin berarti sudah tidak berjalan di aturan yang sudah ada.

“Sekali lagi, izin-izin berada di DPMPSP. Persoalan bangunan di bantaran sungai itu, saya lihat memang tidak mungkin ada izinnya. Sebab, bangunan itu tidak berdiri pada tempat yang semestinya atau bisa dikatakan bangunan itu tidak layak berdiri,”kata Rafa’an.

Selain itu, Rafa’an menjelaskan jika banyak bangunan yang berdiri tidak ada IMB maka tidak lanjut ke depannya akan bekerja sengan Satpol PP untuk ditindak sesuai dengan aturan yang ada. Apakah bangunan tersebut akan ditertibkan atau diurus izinya oleh warga.

Sementara itu, Kepala DPMPSP Syahnan mengatakan tim teknis kepengurusan IMB memang sudah dibentuk. Tim tersebut berada di kantor DPMPSP 2 jam dalam sehari. Itu artinya tim yang dibentuk yang berasal dari ASN OPD memiliki kewenangan penuh keluar atau tidaknya izin-izin.

“Makanya kita membentuk tim agar mempermudah masyarakat mengurus izin. Tim yang berasal dari OPD yang merekomendasikan keluarnya izin tersebut memiliki andil besar dalam kepengurusan izin,” urai Syahnan. (h/ows)

Jalan Lintas Batusangkar– Lintau Rusak Parah TANAH DATAR, HALUAN Jalan raya yang menghubungkan Batusangkar-Lintau kondisinya mulai rusak.

Sejumlah pengendara serta masyarakat Saruaso mulai mengeluhkan kondisi ini.

Mereka mengancam akan menanam batang pisang di jalan ini, jika pemerintah tidak juga memperbaikinya.

Pantauan Haluan, Selasa (3/10) terlihat beberapa lubang dengan ukuran yang besar mulai digenangi air.

Kepada Haluan, Alinurdin (48), salah seorang warga Saruaso mengatakan, keadaan jalan seperti ini sudah lama terjadi. Masyarakat khawatir kondisi jalan ini akan makan korban jiwa.

Pasalnya, saat hari hujan jalan yang berlubang ditutupi oleh genangan air sehingga sering membuat pengendara terkecoh.

“Sejak dua minggu bela-

kangan ini tak sedikit pengendara menjadi korban akibat jalan ini berlubang,” ujar Ali. Hal senada juga diutarakan Majo Garang (44), salah seorang tokoh pemuda Saruaso. Kondisi jalan seperti ini sudah dikeluhkan kepada dinas terkait oleh masyarakat, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. “Kami selaku maayarakat setempat sudah sampaikan kepada Pemerintah Tanah Datar,” ujarnya lagi.

Majo Garang juga meminta kepada para pengendara agar waspada atau ekstra hati-hati saat melintasi jalan Raya Batusangkar-Lintau atau tepatnya di Nagari Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas,Tanah Datar. Pasalnya, disepanjang jalan tersebut terdapat lubang yang cukup dalam dan disetiap saat mengintai maut. (h/mg-rul)

Brigjen Pol Syamsul Bachri: Kasus Ganja Terbanyak di Sumbar SAWAHLUNTO, HALUAN - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat mencatat, sebanyak 63 ribu penduduk provinsi itu melakukan penyalahgunaan narkoba. “Pengguna narkoba terbanyak di Sumbar terjadi di wilayah Kota Padang.

Kemudian disusul Payakumbuh dan Pasaman. Sedangkan kategori pengguna terbanyak berasal dari kalangan pelajar dan Mahasiswa, dengan barang yang digunakan adalah ganja,” kata Kepala BNNP Sumbar, Brigjen Pol Drs Syamsul Bachri saat menyambangi BNN Kota Sawahlunto, Rabu (4/10).

Menurut Samsul, kenapa ganja, karena ganja itu murah, cukup terjangkau untuk uang belanja sekolah. Selain www.harianhaluan.com

itu peredaran ganja juga termasuk dekat dengan wilayah Sumbar yakni dari Aceh.

Saat ini sebut Jendral Polisi bintang satu itu, peredaran narkoba sudah masuk ke seluruh kalangan masyarakat baik pejabat, buruh, pedagang, pegawai negeri hingga pelajar. “Tidak ada satu profesi yang luput dari jeratan narkoba, untuk itu butuhkan kerja keras dari semua pihak untuk menberantas peredaran di lingku ngan mereka,” ungkapnya.

Disebutkannya juga, saat ini pihaknya terus berupaya melakukan tindakan pem berantasan, termasuk upaya pencegahan baik melalui sosialisasi melalui seminar dan diskusi bahaya narkoba.

Sejauh ini pihaknya lebih

banyak memberikan sosialisasi kepada para pelajar karena mereka paling rentan menjadi target para pengedar narkoba.

Terkait penindakan, pihaknya akan bersikap tegas terhadap penangkapan terhadap pemakai narkoba terutama bagi mereka yang menginginkan rehabilitasi.

“Kita ingin memberikan efek jera terhadap para pengguna narkoba. Jika ada yang ditangkap kita akan proses langsung secara hukum, bagi mereka yang masuk kategori sebagai pecandu yang ingin mengobati dirinya. Kalau direhab tapi tetap tidak berubah maka akan kita proses secara hukum sehingga menimbulkan efek jera bagi mereka yang meng-

gunakan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BNNK Sawahlunto, Drs Guspriadi mengungkapkan, sepanjang dua tahun berdiri, BNNK Sawahlunto telah mengungkap sebanyak 7 kasus dengan 18 orang pelaku.

“Kita juga telah melakukan tes urin kepada1.914 orang, dan juga telah dan tengah melakukan rehabilitasi sebanyak 80 orang pe candu narkoba,” terangnya.

Semenjak dibentuk dan dilantik kepengurusannya pada 4 September 2015 lalu, BNN Kota Sawahlunto berkomitmen memberantas dan meredam pemakaian dan peredaran gelap nerkotika di wilayah pengawasannya baik dalam bentuk razia maupun diseminasi dan sosialisasi

serta menggalang kerjasama MoU bersama lapisan ma syarakat dan pihak lainnya,

termasuk melakukan rehabilitasi kepada pengguna yang kedapatan atau yang

bersedia secara sukarela untuk diobati. (h/mg-rki/ hel)

KEPALA BNNP Sumbar, Brigjen Pol Samsul Bachri bersama Kepala BNNK Sawahlunto, Guspriadi, Kasat Narkoba, AKP Al Indra saat menyambangi Sawahlunto, Rabu (4/10). RIKI YUHERMAN Redaktur: Heldi Satria

Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

23

SATPOL PP PAYAKUMBUH

Bongkar Tambang Pasir Ilegal LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Limapuluh Kota membongkar aktifitas tam bang pasir ilegal yang beroperasi disepanjang Sungai Batang Sinamar, Rabu (4/10) siang.

Ada 7 titik yang aktifitas tambang yang dirazia oleh tim penegak Perda Kabupaten Limapuluh Kota tersebut.

Salingka 62 Qori dan Qoriah Pariaman Siap Tampil di MTQ ke-37

“Ada 7 titik yang kita razia bersama tim gabungan dengan TNI dan Polri,” terang Nasryanto Kepala Satpol PP Kabupaten Limapuluh Kota. Ke-7 titik tersebut, berada di Nagari Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban.

Seluruh tambang pasir kita datangi. Bagi yang tidak miliki izin terpaksa kita hentikan,”ucap Nasryanto.

Target operasi yang dilakukan, yakni terhadap tambang pasir yang menggunakan mesin dompeng.

“Ini masuk dalam galian C yang tidak miliki izin.

Seluruh galian C yang kena operasi tersebut, merupakan milik masyarakat,”ucapnya.

Setelah melarang beroperasinya galian C tanpa izin tersebut, Satpol PP meminta kepada pengelola untuk mengurus izin ke pemerintah.

PARIAMAN, HALUAN - Qari dan Qariah Kota Pariaman siap tampil untk memperkecil peringkat dua tahun lalu di MTQ ke-37 tahun 2017 di Kota Pariaman yang dimulai pada 4 November 2017.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman, M Nur ketika di hubungi Haluan, Rabu (4/10) menjelaskan, Qari dan Qariah dengan jumlah 62 orang sudah siap tampil.

Lama persiapan yang dilakukan lebih kurang 30 kali pertemuan dengan waktu 1 kali pertemuan satu minggu.

Biarpun Kota Pariaman menjadi tuan rumah MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Barat, tapi kita tampil kalau tidak menjadi juara umum, paling tidak memperkecil peringkat dari peringkat 10 pada MTQ dua tahun lalu.

Sementara Kepala Dinas PUPR Kota Pariaman, Asrizal terkait kesiapan inftas truktur fisik lokasi MTQ, menyatakan kesiapan fisik sarana dan prasarana untuk MTQ tersebut 80 pesen sudah selesai.

Pembangunan infrastruktur untuk MTQ ke-37 tahun 2017 di Kota Pariaman di Pantai Kata dengan 9 item pekerjaan, diantaranya mimbar utama, ruang juri dan pelataran di depan mimbar utama.

“Pekerjaan hanya tinggal finishing saja dan pada minggu terakhir bulan oktober ini pem bangunan sarpras selesai,” kata Asrizal. (h/tri)

376 Pelajar Pessel Terima Beasiswa dari Baznas

Listrik Sumbar Tak Tergantung PLTU Ombilin PADANG, HALUAN – Kabid Energi dan Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Sumbar, Edrizal, menyebutkan, walau PLTU Ombilin sudah dua bulan tidak beroperasi karena dua generator pembangkitnya rusak berat, listrik Sumbar masih dalam kondisi aman.

Kekurangan pasokan listrik untuk Sumbar akibat tidak beroperasinya PLTU Ombilin sudah ditutupi oleh pasokan dari Sumbagsel. “Listrik di Sumatera sudah interkoneksi. PLN sudah memasang transmisi dari Lampung sampai Aceh. Persoalan listrik sudah diatur oleh PLN melalui Pusat Penyaluran Pengatur Beban (PPPB) yang terletak di Pekanbaru. Jadi, pembangkit listrik di sebuah daerah bukan hanya untuk daerah tersebut, melainkan juga untuk daerah lain, apalagi daerah yang pembangkitnya sedang mengalami masalah,” ujarnya.

Edrizal memaparkan, kebutuhan listrik Sumbar rata-rata 450 MW, sedangkan pada beban puncak kebutuhannya 500 MW. Kebutuhan tersebut terpenuhi saat musim hujan. Apabila musim kemarau panjang, kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga solusinya diadakan pemadaman bergilir.

Sementara itu, pasokan listrik dari pembangkit di Sumbar totalnya 717,5 MW. Daya sebesar 717,5 MW itu berasal dari PLTG Pauh Limo 64 MW, PLTU Ombilin 200 MW, PLTA Maninjau 68 MW, PLTA Batang Agam 10,5 MW, PLTA Singkarak 175 MW, dan PLTU Teluk Sirih 200 MW. Jadi, pasokan listrik dari pembangkit di Sumbar melebihi kebutuhan listrik Sumbar.

“Selain itu, sejak 2004, sistem Sumbar— Riau—Jambi sudah terkoneksi sistem Sum sel—Lampung—Bengkulu menjadi sistem Sumbagsel. Pada siang, listrik untuk Sumbar dipasok oleh jaringan Sumbagsel sehingga pembangkit listrik di Sumbar bisa disiapkan untuk kebutuhan saat malam,” tuturnya.(h/ dib)

“Selama tidak memiliki izin, kita larang tambang untuk beroperasi,” ucapnya lagi.

Satpol PP mencopot peralon yang m elekat pada mesin dompeng penggerut pasir supaya tambang tidak beroperasi lagi.

“Selama razia berlangsung, berjalan kondusif.

Tidak ada perlawanan dari pengelola. Kita juga meminta pengelola mengurus izin secepatnya,”ucapnya . Kata Nasyanto, beberapa hari kedepan Satpol PP serta dibantu oleh TNI Polri akan terus menertibkan terhadap tambang pasir ilegal di sepanjang sungai Batang Sinamar.

“Besok, operasi terhadap galian C ilegal ini akan terus berlanjut. Kita bersama TNI Polri terus menertibkan tambang ilegal di Limapuluh Kota,” terangnya lagi. (h/ddg)

TAMBANG ILEGAL - Kepala Satpol PP arahkan masyarakat untuk mengurus izin galian C berupa tambang pasir di sungai Batang Sinamar. IST

RSUD Solsel Siap Dinilai Tim Pusat SOLOK SELATAN, HALUAN - Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan (RSUD Solsel) menggelar expo akreditasi dalam rangka menghadapi penilaian akreditasi khusus Rumah Sakit (Rumkit) pada Rabu (4/10) di Aula RSUD setempat.

Penilaian akreditasi dilaksanakan pada pekan kedua Desember 2017 oleh tim pusat.

Selain itu, juga dilakukan penandatanganan pakta integritas terkait kesiapan penilaian akreditasi tersebut oleh Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman, Direktur RSUD Solsel, Medri Idaman dan para dokter serta pejabat lingkup Rumkit itu.

Kepala Dinas Kesehatan Solsel, Novirman menyatakan akreditasi sudah berproses sejak 2010 namun masih status bersyarat hingga 2017. “Kegiatan ini bersumber dari dana alokasi khusus dan APBD Solsel. Akreditasi berguna untuk meningkatkan standar pelayanan Rumkit terhadap pasien dengan standar penilaian lima kelompok kerja (Pokja) dengan target harus lulus pada Desember nanti,” katanya.

Untuk itu, imbuhnya, semangat akreditasi tersebut harus

dilakukan seluruh jajaran mulai dari pimpinan RSUD hingga penjaga kantin dan petugas parkir untuk meningkatkan standar pelayanan bagi masyarakat.

“Petugas harus paham akan hak dan kewajiban yang harus dijalankan baik untuk pasien, pengunjung dan petugas sendiri.

Setidaknya ada sekitar 550 orang yang terlibat dalam proses akreditasi ini. Pegawai PNS sampai honorer,” lanjutnya.

Direktur RSUD Solsel, Medri Idaman mengatakan empat Pokja yang akan dinilai pada akreditasi diantaranya, Pokja Pengendalian dan Pencegahan Infeksi(PPI), Hak Pasien dan Keluarga (HPK), Sasaran Keselamatan Pasien (SKP) dan Pokja Kualifikasi dan Pendidikan Staf (KPS). “Sejauh ini terkait persiapan penilaian telah dipenuhi dan target harus lulus sehingga perlu semangat akreditasi,” ujarnya.

Menurutnya persiapan yang dilakukan adalah bimbingan teknis (bimtek) dari rumah sakit yang telah terakreditasi. Kemudian, pembenahan pelayanan dan administrasi yang melibatkan tim pokja, panitia serta standar pelayanan lainnya.

“Akreditasi bertujuan pada peningkatan pelayanan dan keselamatan pasien yang terjamin. Kita suda memenuhi 4 pokja dari 15 pokja yang akan dinilai agar bisa mendapatkan akreditasi tersebut,” kata Medri Idaman.

Ia menambahkan, di Indonesia ada sekitar 300 RSU milik pemerintah dan dari jumlah itu baru sebagian yang sudah mengantongi akreditasi versi 2012.

“Kita kini berusaha untuk mendapatkan akreditasi tersebut sesuai misi memberikan pelayanan kesehatan yang profesional sebab kesembuhan pasien merupakan kebanggaan,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan sertifikat akreditasi katanya, adalah dengan melakukan pembenahan administrasi, fasilitas, standar dan prosedur pelayanan serta kompetensi tenaga kesehatan di RSUD Solsel.

“Semoga pelayanan RSUD kian waktu dapat membaik.

Kami diberi waktu dua bulan untuk pembenahan. Setelah itu tim akreditasi dari Jakarta akan turun untuk melakukan penilaian. Jika memenuhi persyaratan dari 4 pokja saja, maka kita akan dinyatakan terakreditasi,” tutupnya. (h/jef)

PAINAN, HALUAN - Sebanyak 376 mahasiswa/mahasiswi dan pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mendapat bantuan beasiswa dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) setempat. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Hendrajoni, di gedung pertemuan setempat.

Pada kesempatan itu, Bu pati Hendrajoni mengingat kan kepada PNS di lingkungan Pemkab Pessel agar tak segan-segan beribadah dan menge luarkan zakat dari gaji yang diperoleh setiap bulannya. Sebab, dari harta yang diperoleh ada hak orang lain di dalamnya.

“Tak hanya itu, kepada pengurus Baznas saya juga berpesan agar berhati-hati mengelola dana zakat. Jangan sampai disalahgunakan. Sebab, kita sudah bersumpah untuk melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik, dan tidak menggunakan dana zakat untuk kepen tingan pribadi,” pesan bu pati.

Menurut Bupati, beasis wa yang diserahkan kepada mahasiswa dan pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu di Pessel, yakni SD, SMP, SMA, merupakan agen da rutin dari Baznas setem pat.

“Bantuan ini jangan dili hat dari sisi jumlahnya, teta pi lihat dari keseriusan dan ke ikhlasan mereka yang memberikan zakat kepada Baznas. Kalau dilihat dari jumlahnya memang tak be-

gitu banyak. Namun, manfa atkanlah bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya,” harap Bupati.

Lebih lanjut Bupati berharap, agar Baznas Pessel le bih mengoptimalkan sosialisasi tentang zakat kepada seluruh ASN dilingkungan Pemkab Pessel termasuk masyarakat. Jika hal itu dilak sanakan dengan baik, maka seluruh pihak akan menyada ri bahwa menunaikan zakat adalah hal yang wajib dilak sanakan bagi umat muslim.

“Sebagai umat muslim, maka membayar zakat adalah suatu kewajiban. Apalagi bagi mereka yang berpenghasilan lebih. Maka dari itu, seorang PNS yang telah memiliki penghasilan tetap, itu harus dikeluarkan zakatnya sesuai syariat islam,” sebut Bupati lagi.

Sementara itu, Kepala Baznas Pessel, Yuspardi, me ngatakan bahwa bantuan bea siswa yang diberikan untuk para pelajar dan mahasiswa/ mahasiswi itu merupakan dari kalangan keluarga kurang mampu yang ada di Kabupa ten Pesisir Selatan (Pessel).

“Zakat yang kita kum pulkan berasal dari PNS dilingkungan Pemkab Pes sel. Bagi mereka para maha siswa/mahasiswi perguruan tinggi yang kuliah di kota Padang adalah sebesar Rp 1,5 juta, perguruan tinggi di Pessel Rp 1 juta, dan siswa/ siswi SMA Rp750 ribu, SMP Rp500 ribu dan SD Rp 300 ribu,” tutupnya. (h/mg-kis)

3 Buku Penyair Asal Sumbar Masuk 5 Besar KSK 2017 PADANG, HALUAN — Buku puisi tiga penyair asal Sumatra Barat (Sumbar) masuk lima besar Kusala Sastra Khatulistiwa (KSK) 2017.

Buku tersebut adalah Penyair Revolusioner karya Deddy Arsya, Badrul Mustafa Badrul Musta Badrul Mustafakarya Heru Joni Putra, dan Pledoi Malin Kundang karya Indrian Koto.

Penyair Revolusioner adalah buku keempat Deddy Arsya. Buku pertama sastrawan yang lahir di Kabupaten Pesisir Selatan pada 15 Desember 1987 ini adalah Odong-Odong Fort de Kock (Kabarita, 2013).

Kumpulan puisi ini menjadi nomine lima besar KLA 2013 dan terpilih sebagai Buku Sastra Terbaik versi Majalah Tempo ada 2013. Buku kedua nya adalah buku sejarah berjudul Mendisiplinkan Kawula Jajahan www.harianhaluan.com

(Basabasi, 2017), sedang kan buku ketiganya adalah kumpulan cerpen berjudul Rajab Syamsuddin si Penabuh Dulang (Diva Press, 2017).

Sementara itu, Badrul Mustafa Badrul Musta Badrul Mustafa adalah buku tunggal pertama Heru. Pria kelahiran Payakumbuh, 13 Oktober 1990 itu merupakan alumnus Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas. Saat ini ia sedang menyelesaikan kuliahnya pada Pascasarjana Kajian Budaya FIB Universitas Indonesia.

Adapun Pledoi Malin Kundang adalah buku tunggal pertama Indrian Koto.

Pria yang dilahirkan di Pesisir Selatan pada 19 Februari 1983 itu merupakan pemilik kedai dan penerbit buku Jual Buku Sastra. Ia merupakan adik Raudal

Tanjung Banua, sastrawan pendiri penerbit buku Akar Indonesia.

Penggagas KSK, Richard Oh, mengutarakan, KSK ke17 tahun ini memiliki tiga kategori, yakni prosa, puisi, serta karya perdana atau kedua. Pada kategori prosa, nominenya adalah novel Da wuk: Kisah Kelabu dari Rum buk Randu (Marjin Kiri, 2017) karya Mahfud Ikhwan, novel Telembuk: Dandut dan Kisah Cinta yang Keparat (Indie Book Corner, 2017) karya Kedung Darma Roman sha, novel Lengking Burung Kasuari (Gramedia, 2017) karya Nunuk Y. Kusuma, kumpulan cerpen Bakat Menggonggong (Mojok, 2016) karya Dea Anugrah, dan novel Calabai: Perempuan dalam Tubuh Lelaki (Javanica, 2016) karya Pepi Al-Bayqunnie. Sementara itu, pada kategori puisi, nominenya

adalah Rahasia Dapur Bahagia (Gambang, 2017) karya Hasta In driyana, Penyair Revolusioner (Grasindo, 2017), Tamasya Cikaracak (Basabasi, 2016) karya Toni Lesmana, Badrul Mustafa Badrul Mustafa Badrul Mustafa (Nuansa Cendekia, 2017), dan Di Ampenan, Apa lagi yang Kau Cari?

(Basabasi, 2017) karya Kiki Sulistiyo. Adapun nomine kategori karya karya perdana atau kedua adalah Badrul Mustafa Badrul Mustafa Badrul Mustafa, Lengking Burung Kasuari, kumpulan puisi Pledoi Malin Kundang (Gambang, 2017), kum pulan puisi Pertanyaan-Pertayaan tentang Dunia karya Mutia Sukma—istri Indrian Koto—(Gambang, 2017), dan kumpulan cerpen Seikat Kisah tentang yang Bohong (Alpha Centauri, 2016) karya Berto Tukan.

“Urutan pertama pada tiap kategori adalah pemenangnya. Tiap pemenang mendapatkan hadiah Rp50 juta dan pena montblanc, sedangkan nomine lainnya tidak mendapatkan duit, tetapi hanya mendapatkan sertifikat,” ujarnya saat dihubungi Haluan dari Padang melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/10).

Perihal tambahan satu kategori pada KSK 2017, Richard menjelaskan, kategori karya perdana dan kedua tersebut diadakan karena ada tambahan sponsor, yakni Ford Foundation. Selama ini, KSK disponsori oleh Secure Parking, Gramedia Pustaka Utama, dan Djarum Foundation.

“Plaza Senayan juga spon sor utama iven ini. Plaza Senayan menjadi lokasi malam anugerah Kusala Sastra Khatulistiwa pada 25 Okto-

ber jam 7 malam. Penulispenulis terpilih diharapkan hadir pada acara itu. Nomine yang jauh dari Jakarta, kalau butuh biaya, akan diusahakan untuk dibantu biaya keberangkatannya ke Jakarta,” tuturnya.

Saat ditanya siapa juri yang memilih karya-karya yang masuk lima besar itu, Richard mengatakan, pihaknya tidak memberitahukan jurinya hingga malam pengumuman pada 25 Oktober itu.

Mengenai KSK, Richard menjelaskan, KSK adalah sebuah ajang penghargaan bagi dunia kesusastraan Indonesia yang didirikan oleh Richard Oh dan Takeshi Ichiki. KSK mulai dilaksanakan sejak 2001. Acara ini sebelumnya bernama Khatulistiwa Literary Award, lalu diganti menjadi KSK pada 2014. Pemenang KSK Redaktur: Heldi Satria

didasarkan pada buku-buku puisi dan prosa terbit dalam kurun waktu 12 bulan terakhir, yang kemudian diseleksi secara ketat oleh para dewan juri.

“KSK lahir dari sebuah kepedulian kepada para penulis Indonesia. Gagasan ini berawal dari pengamatan saya terhadap kondisi kehidupan kebanyakan penulis Indonesia.

Kebutuhan untuk perangkat kerja seperti komputer dan tuntutan keseharian semakin menggerus waktu dan kenyamanan para penulis untuk meneruskan eksplorasi mereka dalam sastra. Keprihatinan itulah yang membuat saya berpikir mengadakan sebuah anugerah sastra dengan pundi yang memadai yang dapat membantu meringankan beban para penulis,” ujarnya. (h/dib) Layouter: Yohanes

24

KAMIS, 5 OKTOBER 2017 15 Muharram 1439 H

PARIWARA BPOM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BPOM GELAR AKSI PANGAN AMAN

119 Pendamping Desa Dilibatkan S

ESUAI instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) gelar aksi keamanan pangan.

Kegiatan tersebut dilakukan dengan melibatkan pendamping desa yang telah drekrut oleh Pemberdayaan Masyarakat. Pembentukan desa pangan aman merupakan program berkesinambungan Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) Badan POM yang dimulai sejak tahun 2014.

Untuk itu, pada tahun 2017, BPOM hadir di Sumbar untuk aksi pangan aman bersama pendamping lokal desa di sembilan kabupaten di Sumbar. Aksi tersebut sebelumnya dibekali dengan dilakukannya bimbingan teknis Pendamping Desa TOT Fasilitator kemanan pangan BPOM. Kepala Sub Direktorat Penyaluran Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga Dra. Dyah Sulistyorini Apt, MSc menjadi salah satu pemateri dari BPOM Pusat dalam Bimtek yang digelar pada Selasa-

Rabu (3-4/10) di Hotel Imelda Padang. Pemateri juga diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Syafrizal Ucok.

Dalam materinya, Dyah menyampaikan bahwa keamanan pangan masuk ke dalam kelembagaan desa. Di dalamnya terdapat pemilihan kader yang tepat dan usaha pangan desa dapat mempraktekan keamanan pangan yang baik. “Desa Pangan tersebut kita bagi menjadi tiga yaitu pangan aman pratama untuk tahun pertama, pangan aman madya untuk tahun kedua dan pangan aman mandiri untuk tahun ketiga. Pencapaian kita pada tahun 2017 ini yaitu 2.100 desa, 21.000 UMKM, 4.200 komunitas TTG dan 2.500 komunitas,” terangnya.

Dijelaskannya, pangan desa ini mempunyai potensi untuk pengembangan ekonomi desa seperti potensi

PEMAPARAN materi dari BPOM

www.harianhaluan.com

FOTO BERSAMA BPOM pusat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dengan pendamping lokal desa dalam Bimtek.

pangan lokal yang diangkat menjadi wisata kuliner. Kemudian, dengan berkembangnya kegiatan pangan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan adanya bimtek ini bisa meningkatkan pemahaman pen damping desa sehingga bisa mensosialisasikan dan menjadi fasilitator nantinya.

Sehingga tujuan kita dalam

pangan aman ini bisa tercapai nantinya,” tutur Dyah.

Tidak hanya pendamping lokas desa yag akan menjadi fasilitator dalam aksi pangan aman tersebut.

Poltekes juga akan ikut terun langsung bersama pendamping desa menjadi fasilitator dalam pangan aman tersebut.

“Dibidang kesehatan, akan terus meningkatkan peran

PESERTA Bimtek dari pendamping lokal desa

penyuluh keamanan pangan (PKP) atau pengawas keamanan pangan kabupaten kota.

Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan dalam mendorong UMKM atau Industri Rumah Tangga (IRT) untuk mendaftarkan produknya memperoleh SPP IRT,” tambahnya.

Dyah melanjutkan, BPOM juga akan menggerak-

kan tenaga kesehatan di Puskesmas untuk mengawal program Keamanan Pangan tersebut.

Jadi, semua yang tercangkup dalam aksi pangan aman akan ikut berperan aktif dalam mencapai tujuan pangan aman.

“Bagaimana pangan yang dihasilkan bisa aman dan semua ikut menjadi fasi

litator,” imbuh Dyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sumbar Syafrizal Ucok juga menyebutkan, kegiatan ini sebelumnya sudah ada MoU antara Kementrian Desa dengan BPOM yang membuat kepercayaan diri terbentuk. “Kita saat ini tidak ada keraguan lagi untuk bisa melakukan kegiatan pangan aman.

Baik itu dari Bulog, BPOM Menteri Kesehatan dan Pertanian bisa fokus terhadap pangan aman desa.

Bagaimana pangan ini bisa menjadi tuan rumah dalam segi apa saja di tempatnya sendiri dan jangan ada impor lagi,” paparnya.

Dikatakannya, BPOM membutuhkan 119 tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa untuk pangan aman tersebut.

“Kita sesuaikan dengan kebutuhan BPOM berapa tenaga yang dibutuhkan untuk pangan aman ini.

Saat ini hanya dibutuhkan 119 saja dan sudah kita penuhi dari sembilan kabupaten di Sumbar. Jika mintanya lebih banyak lagi maka akan kita siapkan tenaganya sesuai yang dibutuhkan,” pungkasnya. (*)

KEPALA Sub Direktorat Penyaluran Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga Dra. Dyah Sulistyorini Apt, MSc sedang memberikan sambutan.

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes