Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,
Bersama Membangun Negeri
6 OKTOBER 2016 / 5 Muharram 1438 H / Edisi: 006, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Irman Gusman Protes
I
RMAN Gusman jelas tak dapat menerima keputusan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang memberhentikannya sebagai Ketua DPD. Irman yang ditahan KPK lantaran menjadi tersangka dugaan suap terkait rekomendasi pendistibusian gula impor menyatakan, DPD seharusnya menghormati azas praduga tak bersalah. Apalagi, pihak-
GUGAT KPK ATAS PENETAPAN TERSANGKA
nya sedang mengajukan gugatan praperadilan terhadap KPK atas penetapan tersangka dirinya. “Ya ini kan ada praperadilan. Kan ini baru praduga tak bersalah. Kita hormati dong proses hukum, ya,” kata Irman usai diperiksa penyidik di Gedung KPK,
Sidang Praperadilan Irman 18 Oktober
>> IRMAN GUSMAN hal 07
JAKARTA, HALUAN – Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menetapkan sidang perdana gugatan praperadilan mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, Selasa 18 Oktober 2016 mendatang. Irman menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap untuk kepengurusan kuota impor gula oleh Bulog. Sidang tersebut akan dipimpin oleh hakim tunggal I Wayan Karya. Surat pengajuan praperadilan Irman terdaftar dengan nomor register 129/Pid.Prap/ 2016/PN.JKT.SEL.
PARIPURNA LUAR BIASA DPD RI
Senator ‘Kebelet’ Berhentikan Irman
>> SIDANG hal 07
TANPA menunggu putusan praperadilan, sejumlah senator tampaknya sudah tak tahan menduduki kursi singgasana Ketua DPD RI. Walau masih dalam hujan interupsi, Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad langsung mengetuk palu sidang. Irman pun diberhentikan sebagai ketua. JAKARTA, HALUAN — Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, dinilai begitu ‘kebelet’ ingin menurunkan Irman Gusman dari kursi Ketua DPD RI. Lewat paripurna Luar Biasa DPD RI, Rabu (5/10), Irman Gusman diberhentikan tanpa menunggu praperadilan yang baru memulai sidang, 18 Oktober mendatang, sesuai agenda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paripurna pemberhentian Irman Gusman tersebut, terkesan dipaksakan. Kondisi ini jelas membuahkan
hujan interupsi dari sejumlah senator tersebut. Paripurna pun berlangsung panas dan nyaris ricuh. Pasalnya, Irman yang disangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penerima suap dari pengusaha gula Xaveriandy Sutanto sebesar Rp100 juta, belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Apalagi dalam paripurna DPD RI ke-2, pada 20 September lalu, Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad
>> SENATOR hal 07
PARIPURNA DPD - Anggota DPD mengikuti Rapat Paripurna Luar Biasa DPD terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/10). Paripurna Luar Biasa DPD memutuskan pemberhentian Irman Gusman sebagai Ketua DPD RI sesuai putusan Badan Kehormatan (BK). ANTARA FOTO
SIDANG SENGKETA TANAH MABOED VS BAITURRAHMAH
Dua Kubu Sama-sama Ajukan Bukti Sesungguhnya orang-orang yang kafir, harta benda dan anak-anak mereka, sedikitpun tidak dapat menolak (siksa) Allah dari mereka. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. (QS Al Imran 3:10)
PADANG, HALUAN — Lanjutan sidang perdata tanah antara Kaum Maboed dengan Yayasan Pendidikan Baiturrahmah kembali digelar oleh Pengadilan Negeri (PN) Padang, Rabu (5/10). Pengacara kedua kubu sama-sama menyerahkan bukti kepada majelis hakim.
Riefia Nadra Cs, kuasa hukum Lehar yang berstatus penggugat dan mengaku sebagai Mamak Kepala Waris (MKW) dari kaum Maboed, dipersilakan terlebih dulu untuk menyerahkan bukti pending. Setelah itu, pihak YPB selaku tergugat, melalui Rimaison Syarif juga menye-
rahkan sepuluh bukti ke hadapan majelis hakim. Masing-masing pihak juga menyerahkan ranji yang diyakini benar menurut mereka. “Dari ranji ini, semuanya lengkap, tidak ada satu nama Lehar di sini,” ucap Rimaison kepada Majelis Hakim. Namun, karena persida-
ngan masih sebatas pemeriksaan alat bukti, tak begitu banyak interaksi yang terjadi antara kedua pihak dan hakim. Majelis Hakim yang diketuai Sri Hartati dengan anggota Sutedjo dan Estiono hanya berusaha memastikan keabsahan setiap bukti yang diserahkan, dan meminta se-
DITUDING GELAPKAN BPKB MOBIL MEWAH
ERISON AW
>> MANTAN hal 07
>> DUA KUBU hal 07
Lima WNA ‘Tambang Ilegal’ Dideportasi
Mantan Legislator Polisikan Leasing ACC PADANG, HALUAN — Mantan legislator di DPRD Pasaman Barat (Pasbar) Supriyanto (44) melaporkan PT Astra Credit Companies (ACC) ke Polda Sumbar. Pelaporan terkait dugaan penggelapan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Camry BA 1 KB milik Supriyanto. Tidak hanya ke Polda Sumbar, Supriyanto juga membawa kasus ini ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang. Dia tidak terima, BPKB mobilnya ditahan oleh pihak leasing tanpa kejelasan status. “Padahal, kewaji
tiap berkas untuk diperlihatkan fisik aslinya di persidangan selanjutnya. Selama persidangan yang digelar mulai pukul 16.30 WIB, kedua kubu hanya diwakili pengacaranya. Kehadiran mereka memang tidak perlu
PETUGAS Imigrasi Kelas l Padang menjaga Warga Negara Asing (WNA) yang akan dideportasi ke negara asalnya Tiongkok, di Kantor Imigrasi Kelas l Padang, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Rabu (5/ 10). RIVO SEPTI ANDRIES
PADANG, HALUAN — Lima Warga Negara Asing (WNA) dideportasi pihak Kantor Imigrasi Kelas l Padang, Rabu (5/10). Mereka divonis melanggar izin keimigrasian masuk ke Indonesia. Dari lima warga asing itu, empat warga negara Tiongkok dan satu dari Malaysia. Empat warga negara Tiongkok tersebut atas nama Wang Deliang, Tang Zejun, Pan Wenbin, Pan Xiangwu. Keempatnya akan dideportasi ke negara asalnya, Kamis (6/10) ini. Sedangkan warga Malaysia, Mohammad Ifsyar sudah diberangkatkan ke negara asalnya, Rabu (5/10) pukul 12.00 WIB
>> LIMA WNA hal 07
Jaminan Fidusia Hapus Karena Pelunasan ANGGOTA Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang Erison AW menilai, kasus sengketa konsumen antara Dominikus Supriyanto dengan PT. Astra Credit Companies (ACC) memang menarik untuk ditelaah sebagai kajian hukum sehingga dapat jadi pedoman bagi masyarakat. Dijelaskan, secara perdata kasus ini mulai bergulir di BPSK Kota Padang, dan pidananya tentang dugaan penggelapan BPKB Toyota New Camry BA 1 KB tercatat dengan LP (Laporan Polisi) Nomor: STTL/332,A/IX/2016/Spkt Sbr. di Polda Sumatera Barat Kenapa dilaporkan dugaan penggelapan BPKB, Dominikus Supriyanto
>> JAMINAN hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: Irvand