Haluan 06 Desember 2016

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SELASA,

6 DESEMBER 2016 / 6 Rabiul Awal 1438 H / Edisi: 064, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

KETIGA KALINYA DATANGI DPRD SUMBAR

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (QS An Nisaa’ ayat 7)

Pedagang Tolak Minang Mart Kehadiran ritel Minang Mart kembali memunculkan masalah. Pedagang kecil terancam binasa karena Minang Mart dengan modal besar dan dukungan pemerintah, dinilai melakukan monopoli harga. Pedagang ritel lokal minta perlindungan ke DPRD Sumbar berharap konsep Minang Mart ditinjau ulang.

PADANG, HALUAN – Ketiga kalinya, Senin (5/12) para pedagang ritel lokal kembali mendatangi gedung DPRD Sumbar. Sama dengan kedatangan sebelumnya, mereka menolak kehadiran

>> PEDAGANG hal 07

KETUA DPRD SUMBAR

Minang Mart Seharusnya Jadi Penyedia Barang

M

INANG Mart sudah salah konsep untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor ritel, karena tidak mencerminkan dinamika pertumbuhan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu konsep MinangMart harus diubah menjadi penyedia barang, dukungan manajemen sekaligus penjamin permodalan bagi seluruh pedagang ritel, bukan sebaliknya menjadi pesaing dari pedagang ritel yang sudah ada. “Jika MinangMart diasumsikan sebagai pedagang ritel, maka secara otomatis dia akan menjadi pesaing pedagang ritel yang sudah ada, dan berpotensi mematikannya,” kata Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim kepada Haluan, usai menerima delegasi pedagang ritel kota Padang yang menyampaikan keberatan mereka atas kehadiran MinangMart, Senin (5/11). Secara lebih detil Hendra mengemukakan, posisi MinangMart harus menjadi soko guru pedagang ritel. Dia yang menjadi distributor barang, pembina

>> MINANG hal 07 PERAHUT KARET DAN RAKIT — Masyarakat terpaksa menyeberangkan kenderaannya menggunakan rakit dan perahu karet. Akibat banjir yang merendam jalan lintas Simpang Empat Ujunggading tepatnya di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, kabupaten Pasaman Barat, ratusan rumah terendam banjir. FADLI/IDENVI

PASAMAN DAN PASBAR DITERJANG BANJIR

Pengamanan Aksi 212 dan 412 Habiskan Rp73 M JAKARTA, HALUAN — Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan Polri menghabiskan anggaran puluhan miliar untuk pengamanan aksi 4 November (411) dan aksi damai 2 Desember. “Biaya 4 November hampir Rp 33 miliar. Untuk 2 Desember itu Rp 43 miliar,” kata Tito menjawab pertanyaan anggota DPR dalam rapat kerja bersama Komisi III di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12). Seperti dilansir detikcom, Tito mengatakan, anggaran tersebut kebanyakan digunakan untuk mendatangkan personel bantuan ke Jakarta. Polri menurut Tito membutuhkan biaya untuk transportasi personel. “Karena melibatkan jumlah personel yang cukup besar kita tarik-tarik Brimob dari daerah aman. Pinjam sebentar,” katanya.Sementara itu, jumlah personel pengamanan aksi 4 November dan 2 Desember disebut Tito jumlahnya puluhan ribu. Tapi jumlah ini bukan hanya untuk pengamanan selama satu hari. “Kekuatan total 20 ribu lebih pada 4 November, sedangkan 2 Desember kekuatan yang dilibatkan hampir 27

>> PENGAMANAN hal 07

195 Rumah Terendam

KONDISI Banjir di Jorong Batang Saman Kenagarian Air Gadang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasbar. IDEN

PASBAR, HALUAN — Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) sepanjang Minggu dan Senin (4-5/12), mengakibatkan ratusan rumah dan ratusan hektare lahan pertanian masyarakat terendam banjir. Di Pasbar, banjir akibat luapan Batang Pasaman itu menyebabkan sekitar 195 rumah dan 156 hektare lahan pertanian masyarakat di empat kecamatan rusak parah. Sementara di

Pasaman, dua perkampungan di Nagari Cubadak, Kecamatan Duo Koto yakni Simpang Kalam dan Batang Tuhor terendam banjir. Banjir juga mengakibatkan akses jalan Duo Koto-Simpang Ampek, Pasbar, terputus, Senin (5/12). “Benar, informasi sementara banjir terjadi di empat kecamatan di Pasbar yakni di Sinuruik, Sungai

>> 195 RUMAH hal 07

LONGSOR SUSULAN DAN KABUT TEBAL

Jalur Malalak-Balingka Putus Total AGAM, HALUAN — Kondisi cuaca yang tidak kunjung membaik, menyebabkan terjadinya longsor susulan pada sejumlah titik di Jorong Limo Badak, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak Kabupaten Agam. Sampai Senin, (5/12) siang, lokasi longsor masih ditutupi kabut tebal sehingga pekerjaan pembersihan material longsor pada jalur SicincinMalalak-Balingka (Simaka) tidak optimal. Camat Malalak Harmezi

membenarkan jika lokasi yang sebelumnnya sudah dibersihkan oleh BPBD Agam bersama masyarakat serta intasnsi terkait kembali tertimbun longsor. Cuaca saat ini sangat buruk. Jarak pandang cukup pendek karena kabut yang menutupi dataran tinggi ini. “Benar sekali saat ini lokasi masih sangat tidak memungkinkan, hujan menyebabkan longsor susulan, walaupun tidak sebesar longsor sebelumnya. Kami

>> JALUR hal 07

MATERIAL longsor yang menutupi badan jalan, mengakibatkan jalur Malalak-Balingka Kabupaten Agam putus total. IST

PAKAR HUKUM TATA NEGARA MARGARITO KAMIS

Presiden Bukan Lambang Negara JAKARTA, HALUAN — Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menilai pihak kepolisian t elah menggunakan hukum di luar hukum yang ada di Indonesia dalam mengusut kasus makar dan penghinaan pada simbol negara. “Kita harus tanya para penyidik, mereka menggunakan hukum dari mana dan hukum apa. Mungkin saja mereka gunakan hukum dari planet lain, karena kalau menggunakan hukum yang ada di Indonesia, maka aturan penghinaan terhadap simbol negara maupun makar tidak seperti yang dituduhkan polisi terhadap para aktivisi tersebut,” ujar Marwww.harianhaluan.com

garito di Jakarta, Senin (5/12). Menurut Margarito, dalam Undang-undang No 24 TAHUN 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Tidak ada satupun pasal, ayat, huruf atau kata yang menyebut presiden sebagai lambang n egara. Kalau aparat penegak hukum mengatakan bahwa Jokowi sebagai presiden adalah lambang negara, maka UU dari mana yang mereka gunakan?. “Yang namanya simbol negara itu yah bendera, bahasa, lembaga negara dan lagu kebangsaan. Lambang negara itu Garuda Pancasila,” jelasnya.

Sementara untuk tuduhan makar, Margarito juga merasa heran dengan alasan maupun logika aparat penegak hukum dari kepolisian. Dimana salahnya, kata Margarito orang meminta MPR bersidang untuk kembali

>> PRESIDEN hal 07

Redaktur: ALMUDAZIR

Layouter: IRVAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.