Haluan 08 Januari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 074, TAHUN KE-70

SENIN, 8 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

21 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

PT KAI Keluar Jalur D IAM-DIAM, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre II Sumbar mengirimkan surat terbatas ke PLN, Telkom dan PDAM Padang agar memutuskan jaringan listrik, internet dan air ke Basko Hotel dan mall. Langkah di luar kewenangan yang dilakukan PT KAI dianggap sudah di luar batas dan tidak bersangkut dengan proses hukum yang sedang berjalan.

PADANG, HALUAN — Ironisnya, pengiriman surat yang d ilakukan PT KAI seolah mengangkangi kewenangan Pengadilan Negeri Padang. PT KAI hanya pemohon, dan tidak memiliki hak dalam mengatur jalannya eksekusi. Permintaan pemutusan

HANYA PENTINGKAN BISNIS

Upaya Pelanggaran HAM Sistematis PADANG, HALUAN — Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan Korupsi (Luhak) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (FH UMSB) Wendra Yunaldi menilai, tindakan PT KAI menyewakan lahan dan melakukan pembiaran pembangunan di luar ketentuan di atas lahan aset perkeretaapian, adalah awal dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan s ecara terencana dan sistematis. Bukan tanpa alasan, dari hasil penelaahan yang dilakukan oleh pengajar FH UMSB tersebut bersama rekan-rekannya di Luhak, ia mendapati bahwa selama ini PT Kereta Api Indonesia (KAI), khususnya di Sumbar, telah menyewakan tanah yang merupakan milik negara kepada masyarakat, dengan hanya memikirkan kepentingan bisnis PT KAI, tanpa memikirkan dampak buruk bagi masyarakat. “Di masing-masing kota/kabupaten kasusnya berbeda. Lain di Padang, lain pula di Payakumbuh dan Bukittinggi. Semuanya menjadi bom waktu yang akan merugikan masyarakat. Saya lihat, ada itikad buruk PT KAI dari setiap perjan-

>> UPAYA hal 07

Kanit Reskrim Pauh Dikeyorok PADANG, HALUAN — Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polsektata Pauh, Padang, Ipda Syafwal dikeroyok puluhan orang di lokasi pesta pernikahan, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Minggu (7/1) dinihari. Peristiwa itu terjadi saat Ipda Syafwal beserta jajarannya hendak menangkap seorang terduga pelaku kejahatan yang berada di lokasi pesta. Akibat pengeroyokan, Ipda Syafwal mengalami luka parah di kepalanya. Beberapa gigi perwira tersebut juga patah. Sekujur tubuhnya lebam. Ketika dibawa ke Semen Padang Hospital, dia nyaris tidak sadarkan diri dan langsung dirawat di IGD. ""Benar, ada anggota Polsektata Pauh dianiaya ketika akan menangkap tersangka penganiayaan di lokasi pestan," terang Wakapolresta Padang, AKBP Tomy Bambang Irawan, Minggu siang. Peristiwa bermula ketika Ipda Syafwal bersama dua anggotanya, Bripka Jumadi dan Brigadir Yongki Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat kalau ada tersangka kasus penganiayaan bernama Danil di lokasi pesta baralek, Jalan Wan Ketok Pisang, Kecamatan Pauh. Setelah memastikan info itu, bersama dua anggotanya, Ipda Syafwal

>> KANIT RESKRIM hal 07 Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.08 15.33 18.14 19.27

WIB WIB WIB WIB WIB

segala akses ke Basko Hotel dan Grandmall itu bukan kewenangan PT KAI, melainkan kewenangan PN Padang sebagai pelaksana eksekusi. Dalam surat terbatas yang diterima Haluan, PT KAI seolah melakukan intervensi kepada tiga perusahaan penyedia akses Basko Hotel dan Grandmall dengan berdalih Permen BUMN Nomor: PER - 0 3 / M BU / 0 8 / 2 0 0 7 tanggal 14 Agustus 2017, tentang Pedoman Kerjasama Badan Usaha Milik Negara, dan Permen BUMN Nomor: PER-04MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017. Juga dilampirkan Surat KPK nomor: R-4002/10-12/09/ 2014 tanggal 16 September 2014 perihal Tindak Lanjut Penertiban Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan PT Kereta api Indonesia (Persero). Selain dua surat di atas juga dilampirkan surat edaran Direktur Aset non Railways dan Instruksi Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor: 18/ JB.301/KA-2010 tanggal 27 Mei 2010 tentang penertiban aset tanah dan bangunan milik PT Kereta Api Indonesai (Persero). Ringkasnya, dalam surat itu, PT KAI meminta PLN, Telkom dan PDAM Padang agar dapat melakukan pemutusan jaringan listrik, telepon dan air bersih, serta mengambil alat-alatnya yang ada di Basko Hotel dan mall. Permintaan inilah yang diduga memiliki maksud lain dan di luar koridor serta proses hukum yang saat ini sedang berlangsung. Apalagi, surat itu

>> PT KAI hal 07

MERAWAT REL — Sejumlah petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar tengah melakukan perawatan rel kereta api kawasan Jalan Dr Hamka, Padang beberapa waktu lalu. DOKUMEN

BERUPAYA HARUS DALAM KORIDOR HUKUM

Basko Kembali Ajukan Perlawanan PADANG, HALUAN — Tindakan berkirim surat oleh PT KAI kepada beberapa perusahaan negara yang memiliki aset di lahan milik H Basrizal Koto, tidak akan mempengaruhi itikad Basko untuk memperjuangkan haknya di dalam koridor hukum. Selain itu, tindakan PT KAI diduga karena ketidakmengertian bagaimana bertindak dalam koridor hukum. Hal itu disampaikan Penasihat Hukum (PH) H Basko, Dr Fachmi. Mantan Kajati Sum-

bar itu menyatakan, sah-sah saja PT KAI menyurati PLN, Telkom, atau perusahaan lainnya. Namun, apakah surat itu bernilai dalam koridor yuridis bagi negara. Belum tentu. "Terserah saja PT KAI melakukan upaya apa pun. Itu hak mereka, tapi ditinjau dari aspek yuridis apakah surat itu bernilai dalam aspek hukum. Kalau tidak ada nilai, ya percuma saja. Apa pun upayanya, kami tetap berusaha dalam koridor hukum. Karena negara kita ini negara hukum. Bisa saja

itu bentuk arogansi PT KAI, atau ketidakmengertian mereka. Untuk urusan tanah, koridor hukumnya jelas Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA)," kata Fachmi. Mengenai upaya hukum yang tengah ditempuh H Basko pascaesksekusi salah alamat PT KAI di atas lahannya yang ditangguhkan Juru Sita Pengadilan Negeri (PN) Padang, Fachmi menyebutkan pihaknya tengah mengajukan

kembali gugatan perlawanan ke PN Padang. Sebab, dalam perkara tersebut telah benderang terjadi error in objecto. "Dulu kami sudah me-

ngajukan perlawanan, tapi putusannya NO, sehingga dikembalikan ke semula. Sekarang kami masukkan kembali dengan tambahan alat bukti surat hasik Laboratorium Kriminal (Lab-

>> BASKO hal 07

Oknum Polisi Dituding Bekingi Tambang Ilegal PADANG, HALUAN — Puluhan masyarakat Lubuk Alung, Padang Pariaman yang mulai jengah dengan maraknya aktivitas tambang galian C di lingkungan mereka, berunjuk rasa ke Mapolda Sumbar, Sabtu (6/1). Dalam aksinya, warga menuding adanya keterlibatan oknum polisi dalam praktik perusakan lingkungan yang sudah bertahun-tahun dibiarkan tersebut. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menggugat Perusak Lingkungan (AMMUAK) Piaman Laweh menuntut penegakan

>> OKNUM hal 07 www.harianhaluan.com

PULUHAN masyarakat Padang Pariaman berorasi di sepanjang Jalan Sudirman menyuarakan desakan agar Kapolda dan Gubernur Sumbar bertegas-tegas melarang aktivitas galian C yang merusak lingkungan di Lubuk Alung, Sabtu (6/1). HAIKAL  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.