Haluan 09 November 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

9 November 2017 / 20 Safar 1439 H / Edisi: 036, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

REGISTRASI KARTU SELULER

Pakai NIK Palsu, Penjara Menanti Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan (kehidupan) akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka dan mereka tidak akan ditolong.

(QS AL BAQARAH AYAT 86)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.40 12.04 15.23 18.08 19.19

DI UU Nomor 24 Tahun 2013 ada sanksi pidananya. Kalau memakai NIK palsu dipidana bahkan bisa masuk penjara. Jangan sesekali dilakukan”” AHMAD RAMLI,

WIB WIB WIB WIB WIB

DIRJEN PPI KEMKOMINFO

Lima Pegawai PN Padang Diperiksa M A PADANG, HALUAN — Lima pegawai Pengadilan Negeri (PN) Padang diperiksa oleh Badan Pengawas (Bawas) Makamah Agung (MA) Republik Indonesia. Pemeriksaan terkait adanya laporan masyarakat tentang kinerja para pegawai di PN Padang.

Humas PN Padang, Ari Mulady membenarkan ada lima orang yang diperiksa oleh tim Bawas MA yang sengaja diturunkan ke Sumatera Barat. Namun ia tidak menyebutkan identitas para pegawai yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut. “Ya, memang ada pemeriksaan terhadap oknum pegawai Pengadilan Negeri Padang. Pemeriksaan terkait laporan dari masyarakat tentang dugaan penyimpangan, yang dilakukan oleh pengawai” kata Ari Mulady kepada Haluan, Rabu (8/11) siang.

Dikatakannya, ada lima orang pegawai yang diperiksa oleh Bawas di Pengadilan Tinggi (PT) Padang. Untuk hasil dari pemeriksaan tersebut pihaknya masih menunggu dari empat orang tim yang memeriksa langsung oknum pegawai tersebut. “Pemeriksaan dilakukan dari Selasa hingga Kamis kemarin. Sekarang kita menunggu hasil dari pemeriksaan tersebut, untuk hasilnya sampai sekarang belum ada.

Nantinya, kalau hasilnya sudah diturunkan oleh Bawas, maka kita akan melihat dulu pelanggaran apa yang telah dilakukan,” katanya lagi.

Lebih lanjut disampaikan, kalau hasil dari pemerikasaan tersebut para terlapor terb ukti m elakukan pelanggaran maka pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang d ilakukan.

“Tergantung pelanggarannya. Kalau pelanggarannya berat, maka akan diumumkan nantinya dan diberikan sanksi yang berat juga. Namun, kalau kesalahan ringan mung-

>> LIMA PEGAWAI hal 07

PADANG, HALUAN — Pemerintah mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) orang lain untuk registrasi kartu prabayar.

Orang yang melakukan itu bisa dikenai sanksi pidana.

Peringatan ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen PPI Kemkominfo) Ahmad Ramli. Ramli mengatakan, ketentuan pidana ini sudah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. “Di UU Nomor 24 Tahun 2013 ada sanksi pidananya. Kalau memakai NIK palsu dipidana bahkan bisa masuk penjara. Jangan sesekali dilakukan,” kata Ramli dalam jumpa pers di Kantor

>> PAKAI hal 07

BERSANDAR — Kapal layar latih KRI Bima Suci sandar di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Kedatangan KRI Bima Suci pun disambut oleh jajaran Lantamal II Padang, ratusan pelajar, dan warga Kota Padang, Rabu (8/11). Dalam pelayaran dari Spanyol, KRI Bima Suci diperkuat 106 orang taruna dan 13 orang taruni, ditambah dengan 66 ABK yang membantu kelancaran pelayaran selama di laut lepas. HUDA PUTRA

DIDAMPINGI PEJABAT PEMKO PADANG

Tiga Pimpinan DPRD Padang ke China PADANG, HALUAN — Diamdiam, tiga unsur pimpinan DPRD Padang melancong ke China, Selasa (8/11). Kepergian para pimpinan itu tidak diketahui oleh anggota lainnya. Jangankan berapa biaya mereka ke sana, agenda apa yang menjadi tujuan juga tidak diketahui oleh sebagian wakil rakyat yang berkantor di Gedung Bundar Sawahan.

Tiga orang yang pergi adalah Wahyu Iramana Putra, menjabat

sebagai Wakil Ketua DPRD Padang, Ketua Fraksi Golkar Jumadi dan Rafli Boy dari Fraksi Hanura.

Selain anggota DPRD, Sekwan DPRD Padang Syahrul dan Kabag Humas DPRD Ermanto, Asisten I dan Asisten II Padang juga ikut pergi. Khusus untuk Wahyu, kabar yang diterima Haluan, keberangkatannya kali ini, adalah yang ketiga kalinya ke luar negeri. Sebelumnya, Wahyu juga sudah pergi ke Malaysia dan

Australia dengan status sebagai pimpinan DPRD Padang.

Informasi yang didapat Haluan, ketiganya pergi dalam rangka memenuhi undangan dari asosiasi parlemen yang ada di negeri tirai bambu itu. Namun anehnya, kepergian tersebut tanpa diketahui sejumlah unsur pimpinan lainnya. Beberapa pimpinan di DPRD mengaku malah terkejut

>> TIGA PIMPINAN hal 07

KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) berdiskusi dengan Peneliti senior LIPI Siti Zuhro (tengah) dan Ketua Komisi II DPR Lukman Edy pada diskusi di Media Center KPU Pusat. IST

SAAT PILKADA SERENTAK

Terapkan Hukum Adat kepada Pengedar Narkoba

PETUGAS memperlihatkan barang bukti berupa sabu yang disita dari tangan Endang Nurwati (37), ibu rumah tangga yang ditanggkap Selasa (7/11) malam oleh petugas Opsnal Reskrim Lubuk Kilangan. HAIKAL

PADANG, HALUAN — Semakin maraknya peredaran narkoba di Ranah Minang membuat risau kalangan pemangku adat. Hukum pidana yang diterapkan selama ini, rupanya belum menimbulkan efek jera yang maksimal. Perlu terobosan baru untuk menangkal semuanya, termasuk penerapan hukum adat bagi pelaku.

Usulan penerapan hukum adat kepada pelaku penyalahgunaan narkoba dikemukakan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau

Petahana Jangan Mencari Ribut

(LKAAM) Sumbar, Sayuti Datuak Rajo Pangulu. Menurut Sayuti, apabila hukum adat diterapkan kepada pengedar maupun pemakai narkoba, bisa mendatangkan efek jera.

“Pemerintah jangan hanya memakai hukum negara saja karena hukum negara sudah terbukti tidak membuat efek jera kepada pelaku narkoba.

Buktinya, peredaran narkoba makin menjadi-jadi, bahkan ada peredaran

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan, petahana yang maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu potensi konflik. Oleh karena itu, agar tidak menjadi konflik aktual, maka DPR pun telah memberikan rambu-rambu khusus bagi petahana.

Dijelaskan Edy, petahana memiliki potensi besar membuat konflik yang ada di bawah. Lukman mengatakan, dalam sebuah kunjungan kerja, ia sempat diprotes oleh salah satu bupati mengenai banyaknya larangan bagi petahana dalam UU Pilkada. Bupati yang bersangkutan merasa DPR memiliki kecurigaan yang berlebih

>> TERAPKAN hal 07

>> PETAHANA hal 07

SETENGAH APBD UNTUK PENDIDIKAN

Belanja Modal Seret, Pembangunan Terancam PADANG, HALUAN — Tingginya kebutuhan bidang pendidikan yang mesti ditanggung Sumbar pascapengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi membuat porsi belanja modal di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 merosot. Kemerosotan belanja modal yang notabene untuk kebutuhan infrastruktur jauh dari target nasional.

Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

Intan Bano saat berbincang dengan Haluan, Rabu (9/11) menuturkan, belanja modal di APBD 2018 diperkirakan hanya berada diangka 16 persen atau 18 persen dari total APBD tahun depan yang sekitar Rp6,094 triliun.

Belanja modal Sumbar ini tak mampu memenuhi target rata-rata belanja modal nasional yang ditetapkan sekitar 21,11 persen.

Disebut Arkadius, belan-

>> BELANJA hal 07  Layouter: Ir_v@nd

2

UTAMA

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

DUGAAN KORUPSI PROYEK PENAHAN BANJIR DI SOLSEL

Kajari Ancam Tahan Tersangka SOLOK SELATAN, HALUAN — Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Solok Selatan (Solsel), M.Rohmadi mengatakan empat orang tersangka akan segera ditahan apabila ditemukan indikasi tidak kooperatif dalam masa penyidikan.

PTSP Bantu Muslim Rohingya Rp100 Juta PADANG, HALUAN — Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ-Baznas) Semen Padang, Rabu (8/11) siang, menyalurkan bantuan s ebesar Rp100 juta untuk Muslim Rohingya di Myanmar.

Bantuan uang tunai yang berasal dari zakat karyawan Semen Padang Grup itu, diserahkan oleh Penasehat UPZ Baznas Semen Padang, Tri hartono R ianto, kepada Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah.

Pada penyerahan bantuan yang berlangsung di ruang kerja Walikota Padang tersebut, turut hadir Ketua Baznas Kota Padang Episantoso, Ketua Harian UPZ Baznas Semen Padang Muhammad Arif, dan Kepala Biro CSR Semen Padang Muhamad Ikrar.

Ketua Harian UPZ Baznas Semen Padang, Muhammad Arif mengatakan, bantuan untuk Muslim Rohingya ini merupakan bagian dari program peduli kemanusian.

Bantuan ini diserahkan, karena pihaknya ikut prihatin apa yang terjadi pada Muslim Rohingya.

“Sesama muslim itu bersaudara. Jadi kita merasakan apa yang mereka (Muslim Rohingya) alami,” kata Muhammad Arif usai penyerahan bantuan Peduli Kemanusiaan Muslim Rohingya di Kantor Walikota Padang, Rabu.

Arif menyebut bantuan untuk Muslim Rohingya ini disalurkan

BANTU ROHINGYA — Penasehat UPZ Baznas Semen Padang, Tri hartono Rianto menyerahkan bantuan dari Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional PT Semen Padang kepada Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah sebesar Rp100 juta. Dana itu ditujukan untuk membantu muslim Rohingya. IST

melalui Pemko Padang, karena adanya ajakan dan himbauan Walikota Padang untuk menyatukan bantuan dari Kota Padang.

“Rencanaya bantuan ini akan diserahkan Desember mendatang,” ujarnya.

Arif melanjukan bahwa pihaknya bukan kali ini saja menyalurkan bantuan untuk Muslim Rohingya.

Pada 2015 lalu, pihaknya juga pernah membantu Muslim Rohingya yang terdampar di Aceh.

“Bantuan yang disalurkan ketika itu berupa sembako dan pakaian,” bebernya.

Ketua Baznas Kota Padang Epi Santoso menyebut bantuan kemanusiaan dari UPZ Baznas Se-

Warga Lengayang Jadi Korban Penipuan Online PADANG, HALUAN — Teriming-iming oleh janji hadiah lewat pesan singkat SMS, Wardi (51) seorang warga Lengayang, Pesisir Selatan tertipu. Mengaku dari Telkomsel, si pengirim SMS menyebutkan, Warga sebagai pemenang undian berhadiah.

Kejadian yang terjadi sejak tanggal 3 November 2017 lalu diakui oleh korban karena ia tergiur d engan hadiah yang dikatakan tersebut. “Setelah menerima SMS itu, saya langsung menelpon nomor yang mengirim pesan itu,” katanya.

Ia mengatakan, setelah menelpon orang yang mengangkat teleponnya itu dan mengatakan bahwa harus membeli voucher sebanyak Rp1,7 juta.

Setelah mengirimkan uang Rp1,7 juta tersebut, ia diminta mengirimkan uang hingga mencapai Rp42 juta. Kemudian pelaku meminta korban mengirimkan lagi Rp18 juta korban mulai curiga langsung menghubungi pihak Telkomsel untuk memastikan hal tersebut.

“Saat saya hubungi pihak Telkomsel, katanya tidak ada undian yang seperti itu dan pihak Telkomsel mengatakan bahwa itu merupakan penipuan,” sambungnya.

Setelah itu, ia langsung melaporkan kepada pihak kepolisian Mapolresta Padang untuk mengadukan penipuan yang telah ia alami Rabu (8/11). (h/mg-hkl)

men Padang untuk Muslim Rohingya itu, nantinya akan disalurkan secara kolektif, yaitu bersamaan dengan bantuan yang digalang Baznas Kota Padang.

Saat ini, kata dia, bantuan yang telah terkumpul baru Rp1 miliar lebih, dan itu sudah termasuk bantuan dari UPZ Baznas Semen Padang.

Epi mengatakan, hingga kini, Baznas Kota Padang masih melakukan penggalangan dana dari masjid/mushalla, sekolah, masyarakat, hingga ke berbagai instansi di Kota Padang.

“Target kami itu Rp2 miliar.

Mudah-mudahan hingga Desember nanti, dana sebesar itu bisa terkumpul, sehingga penyaluran bantuan kema-

nusiaan secara kolektif untuk Muslim Rohingya bisa disalurkan,” ujarnya.

Ia membeberkan kondisi terkini Muslim Rohingya di lokasi pengungsian di Banglades. Dikatakannya, ada sekitar 300 ribu Muslim Rohingya yang mengungsi di sana, dan mereka harus ditangani kebutuhannya setiap hari oleh beberapa lembaga kemanusiaan.

“Secara kemanusiaan mereka sudah sangat nyaman, karena mereka ditampung di tiga titik pengungsian, dan mereka ditangani beberapa LSM kemanusiaan internasional.

Dari Indonesia, ada ACT, PKPU dan Rumah Zakat. Khusus Baznas Kota Padang, itu bekerjasama dengan ACT,” bebernya.(h/rel)

Seorang Pria Ditemukan Tewas di Kamar Hotel PADANG, HALUAN — Seorang pria ditemukan tewas di salah satu kamar di Hotel Amaris Jalan Sudirman, Padang, pukul 13.30, Rabu (8/11), pria yang diketahui bernama Drs. H. Arman Zakaria, SH (53) warga Jalan Teratai Putih II/6, RT 016, RW 004, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Pria tersebut ditemukan dalam kondisi telentang di kamar 102 Hotel Amaris Jalan Sudirman, Padang oleh karyawan hotel. Setelah ditemukan, korban dievakuasi oleh pihak kepolisian Polresta Padang ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumbar.

Dari pantauan Haluan di rumah sakit, terlihat sejumlah pihak keluarga sedang menunggu korban dikeluarkan dari kamar mayat. Mereka menolak dilakukan otopsi terhadap jasad korban karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Adik kandung korban, Zarmanto mengatakan, dirinya tidak

mengetahui kalau kakaknya itu menginap di hotel tersebut dan memang selama ini korban tinggal di Jakarta. Sebelum ditemukan meninggal, korban sempat pulang kampung ke Pariaman, dan korban sempat pamitan pulang kembali Jakarta.

“Saya mengetahui kabar duka itu setelah ditelpon oleh pihak Hotel Amaris. Setelah mengetahui kabar itu kita langsung ke sini (rumah sakit) untuk memastikannya, setiba di rumah sakit ternyata benar. Ia sudah meninggal,” kata Zarmanto, di rumah sakit.

Zarmanto menjelaskan kakaknya itu setahunya memang memikiki riwayat penyakit. Penyakit yang diidapnya adalah komplikasi penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru.

“Kita menolak jasad korban diotopsi karena mungkin meninggal wajar berdasarkan riwayat penyakitnya. Korban akan dikuburkan di kampung halaman, Pariaman,” kata Zarmanto.

Sementara itu, Kanit SPKT

Polresta Padang, Ipda Nazwil, yang bertugas saat itu mengatakan setelah menerima informasi itu pihaknya langsung ke Hotel Amaris bersama dengan Identifikasi Polresta Padang untuk melakukan olah TKP. “Disana kita meminta keterangan dari saksi-saksi. Korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangakara untuk dilakukan visum, dan pihak keluarga korban sudah berada di rumah sakit. Penyebab kematian sedang kita selidiki,” kata Nazwil.

Saat Haluan mendatangi Hotel Amaris untuk konfirmasi adanya salah seorang tamu hotel yang meninggal, pihak Hotel Amaris tak bisa memberikan informasi. Salah seorang resepsionis hotel itu mengatakan untuk datang kembali besok hari.

“Manajernya sudah pulang.

Saya tidak tahu ada kejadian itu karena baru masuk kerja jam 4 sore ini. Besok saja datang lagi. Kalau saya tidak bisa memberikan keterangan,” kata resepsionis bernama Supri itu.(h/mg-hkl/ang)

BNPB Jangan Membebani Rakyat JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam menegaskan, UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang baru harus dipastikan tidak membebani rakyat.

“UU PNBP tidak boleh menjadikan negara bebas mengambil pungutan atas pelayanan yang diberikan kepada rakyatnya,” tegas Ecky, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11).

Dijelaskan, objek PNBP selama ini ialah pelayanan publik yang diberikan oleh negara mulai dari yang bersifat kebutuhan dasar seperti

pendidikan dan kesehatan hingga yang bersifat administratif.

“Di sini lah kita harus jeli dalam merumuskan, jangan sampai UU PNBP menjadi celah bagi pemerintah untuk mengurangi tanggung jawabnya dalam menyediakan pelayanan publik yang prima,” ujar Ecky.

Sebab kata Ecky, pelayanan publik adalah amanah konstitusi sebagaimana yang disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Idealnya menurut Ecky,

memang pelayanan publik disediakan negara secara cuma-cuma. Tapi jika kemampuan negara belum memungkinkan, maka ada ruang di mana pengguna layanan dapat diminta kontribusinya untuk membiayai sebagian layanan tersebut.

“Nah secara prinsip, Partai Keadilan Sejahtera ingin agar kontribusi ini seminimal mungkin dan jika betul-betul diperlukan saja untuk meningkatkan kualitas layanan,” ujar politisi PKS itu.

Ecky menambahkan, Selain tak kalah pentingnya dari meminimalisasi pungutan PNBP atas pelayanan publik,

juga ingin mengoptimalkan PNBP dari sektor Sumber Daya Alam (SDA) termasuk migas, pertambangan, panas bumi, kehutanan, serta, kelautan dan perikanan.

“PKS memandang optimalisasi PNBP dari sektorsektor ini sebagai operasionalisasi dari Pasal 33 UUD 1945. PNBP SDA juga penting untuk sustainability atau keberlanjutan pembangunan, mengingat sebagian besar objek pungutannya dari sektor yang ekstraktif atau tak terbaharui,” terang Ecky.

Menurut dia, selama ini PNBP SDA masih jauh dari potensinya. Dalam dua tahun

terakhir, PNBP SDA hanya berkontribusi kurang dari setengahnya PNBP. Di 2015 hanya Rp101 triliun dari Rp256 triliun PNBP dan di 2016 anjlok hingga sebesar Rp65 triliun dari PNBP sebesar Rp262 triliun.

Salah satu contoh kasus terkait PNBP SDA ini ialah temuan di tahun lalu dari hasil audit BPK mengenai tunggakan senilai Rp21 triliun dari lima perusahaan tambang. Tunggakan ini berasal dari tagihan negara berupa dana hasil produksi batubara (DHPB) atau royalti hasil tambang. (h/sam)

“Soal ditahan kita lihat dulu perkembangan, sebab masih menunggu hasil audit.

Penahanan terhadap empat orang tersangka bisa dilakukan jika ada indikasi tidak kooperatif. Kendati, hasil audit kerugian keuangan negara belum terbit dari BPK,” katanya, Rabu (8/11).

Pasca melewati proses praperadilan di Pengadilan Negeri Koto Baru, Solok. Dimana, seluruh dalil tiga tersangka ditolak hakim sehingga proses penyidikan diteruskan dan sah penetapan sebagai tersangka.

Diantaranya, Ito Marliza Mai Afri Yuneti, Irda Hendri dan Beni Ardi, dalam kasus dugaan korupsi dana proyek perbaikan tebing batang Bangko tahun 2016 dengan anggaran Rp4,4 miliar.

“Dari keempat tersangka, masih ada yang belum kita periksa karena masih menguatkan keterangan saksi-saksi. Jika tersangka tidak kooperatif dari perkembangan pemeriksaan maka bisa kita lakukan penahanan,” tambah M.Rohmadi.

Sebelumnya, M.Rohmadi menyebutkan, Kejari Solsel menetapkan status tersangka sejak 19 September 2017.

“Ada tiga dalil yang dipraperadilan oleh tersangka.

Pertama, tidak adanya diterima pemberitahuan penyidikan. Kedua, selama diperkarakan mereka tidak mengetahui permasalahan dan terakhir, tidak tercukupinya alat bukti,” tandasnya.

Kemudian, dari kesimpulan sementara kerugian negara kisaran Rp 900 juta.

“Hasil penyidikan nanti bisa saja berkembang ada atau tidaknya bertambah tersangka lain. Kita tunggu saja,” ungkapnya.

M.Rohmadi didampingi Kasi Pidsus, Agung mengatakan, perkara penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi itu berawal pada tahun 2016, setelah terjadi bencana banjir bandang di Solsel.

Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Solsel, BNPB pusat memberikan anggaran untuk tanggap darurat bencana dengan total sebesar Rp9 miliar.

Dari total itu, salah satunya pengerjaan perbaikan tebing penahan banjir dialiran Batang Bangko, Kecamatan Pauh Duo dengan kisaran anggaran Rp4.4 miliar.

“Disebabkan bencana, pengerjaan proyek itu tidak wajib lelang sehingga bisa melalui penunjukkan langsung (PL).

Salah satu perusahaan yang ditunjuk adalah CV. Mutiara Teknik Utama,” terangnya.

Ia menambahkan, dikarenakan suatu CV tidak bisa melaksanakan pengerjaan diatas Rp2 miliar sehingga Neti dan Itomamarliza menghubungi Beni Ardi sebagai pemilik PT. Buana Mitra Selaras untuk perusahaan yang mengerjakan proyek. Ada tiga poin yang disangkakan. ”Beni dijanjikan fee sebesar Rp75 juta. Selisih harga pembelian kawat Bronjong Rp110 ribu/unit dan material batu yang digunakan untuk Bronjong tidak beli,” tutupnya. (h/tim)

Jaksa Masuk Sekolah Digelar di Tanah Datar TANAHDATAR, HALUA N — Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, mempunyai program Jaksa Masuk Sekolah, bertujuan untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan aturan dan peraturan kepada siswa maupun kepala Sekolah dan guru tentang Narkotika, pornografi, perlindungan saksi dan korban serta beberapa peraturan lain.

Hal ini disampaikan Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumbar Yuswadi di hadapan Kadis Dikbud Tanah Datar Abrar beserta jajaran, Kajari Batusangkar M. Fatria, Kepala Kesbangpol Irwan, Kabag Hukum Jasrinaldi, Kepsek dan OSIS SMP se-Tanah Datar serta undangan lainnya, di aula SMP N 1 Batusangkar, Rabu (8/11) Yuswadi memaparkan, kegiatan jaksa masuk sekolah bisa menjadi bekal dan pengetahuan untuk membentengi diri dari masalah hukum.

“Dengan jaksa masuk sekolah, mari kita kenali hukum untuk menjauh dari hukuman, karena ketika kita tahu hukum tentu tidak mau dihukum,” katanya.

Asintel Kajati Sumbar menambahkan, program ini tidak hanya dilaksanakan di SMP N 1 Batusangkar saja.

“Kalau bapak Kepsek yang hadir saat ini berminat untuk dilaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah ini dilaksanakan di sekolah masingmasing, silahkan hubungi kantor Kajari Batusangkar, Insya Allah kita siap,” ujarnya.

Sementara itu Bupati Ta-

nah Datar diwakili Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Abrar menyampaikan ungkapan terima dan apresiasi kepada pihak Kejati Sumbar. “Terlebih dahulu saya sampaikan permohonan maaf Bupati dan Wabup sedang kegiatan lain di luar daerah, sehingga tidak bisa hadir dalam kegiatan ini.

Namun beliau menyampaikan terima kasih atas kepercayaan atas penunjukan Tanah Datar dalam laksanakan kegiatan jaksa masuk sekolah ini,” sampainya.

Abrar menambahkan, perkembangan teknologi memberi dampak negatif kepada siswa, sehingga diperlukan langkah dan program nyata dalam membentengi siswa-siswi kita. “ tentu saja kita berharap dengan program jaksa masuk sekolah mampu memberikan wawasan dan pengetahuan kepada siswa dan siswi serta menjadi benteng dirinya agar tidak terlibat hukum maupun pergaulan yang akan merusak dirinya,” ujarnya.

Namun ujar Abrar, dalam 5 tahun berurut-turut Tanah Datar masih menjadi terbaik dalam pengelolaan pendidikan di Sumatera Barat. “Selain mendukung kegiatan seperti hari ini, Tanah Datar juga lakukan pemberian reward studi banding internasional bagi siswa, guru, kepsek, pengawas dan lainnya yang berprestasi, dimana kegiatan itu bertujuan untuk meningkatkan motivasi, dan peningkatan kualitas pendidikan,” pungkas Abrar. (h/mg-rul)

OPEN SHIP HINGGA 11 NOVEMBER

KRI Bima Suci Sandar di Teluk Bayur PADANG, HALUAN — Setelah berlayar di lautan lepas sejak 18 September 2017 lalu, serta menepi dan melewati berbagai negara, kapal layar latih KRI Bima Suci sandar di Pelabuhan Teluk Bayur Kota Padang. Kedatangan KRI Bima Suci pun disambut oleh jajaran Lantamal II Padang, ratusan pelajar, dan warga Kota Padang.

Komandan KRI Bima Suci Letkol Laut (P) Widiyatmoko Baruno Aji kepada awak media menerangkan, KRI Bima Suci www.harianhaluan.com

telah menempuh pelayaran dimulai dari Spanyol, tempat asal pembuatan kapal tersebut. KRI ini nantinya akan difungsikan sebagai kapal layar latih, menggantikan KRI Dewa Ruci yang telah beroperasi sejak 1953.

“KRI Bima Suci berlayar dari Spanyol, melewati Italia, Mesir, Arab Saudi, Oman, dan Srilanka.

Setelah kurang lebih 50 hari pelayaran, akhirnya kami sandar di Teluk Bayur. Di sini kami akan open ship (memersilakan pengun-

jung dari sipil untuk naik ke atas kapal) hingga 11 November nanti, sebelum berlayar lagi ke Jakarta,” kata Widiyatmoko.

Dalam pelayaran dari Spanyol, lanjutnya, KRI Bima Suci diperkuat 106 orang taruna dan 13 orang taruni, ditambah dengan 66 anak buah kapal (ABK) yang membantu kelancaran pelayaran selama di laut lepas. KRI Bima Suci latih perang ini merupakan kapal perang generasi kedua milik Indonesia, dengan pendahulu KRI

Dewa Ruci yang dihentikan pengoperasiannya.

Sementara itu, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlantamal) II Padang Laksamana Pertama (Laksma) TNI Agus Sulaeman, turut mengimbau masyarakat Kota Padang, agar menggunakan agenda open ship KRI Bima Suci sembari menimba pengalaman, dan melihat bagian dari kekuatan militer Indonesia.

“KRI Bima Suci adalah kapal kebanggaan anak bangsa. Silakan

berkunjung selama open ship. Karena, kesempatan ini tak datang dua kali,” kata Danlantamal mengajak.

Menurut Agus, alasan dipilihnya Kota Padang sebagai tempat sandar pertama setibanya KRI Bima Suci di Indonesia, disebabkan Kota Padang memiliki sejarah kebaharian yang panjang dan bernilai tinggi.

Danlantamal II Padang juga menjelaskan, KRI yang dibuat di Kota Vigo, Freire, Spanyol tersebut memiliki rancangan teknis berupa

kapal layar tiang tinggi, dengan panjang 111,20 meter, lebar 13,65 meter, kedalaman draft 5,95 meter, dan tinggi tiang maksimal 49 meter dari permukaan dek kapal.

“Total kapal kelas barque ini punya tiga tiang dengan 26 layar yang masing-masing berdiamter 3,3 meter. Tinggi dek utamanya 9,2 meter, dan punya kelebihan pada instrumen navigasi, pemurnian air, dan alat komunikasinya yang telah didukung teknologi mutakhir,” terang Agus. (h/isq)

 Redaktur: Rakhmatul Akbar     Layouter: Luther Akbar

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Wako: Ekonomi Daerah Bisa Tumbuh PADANG, HALUAN — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mendukung adanya penerbangan langsung dari Padang ke Jeddah. Aktivitas penerbangan itu tentu saja berpotensi besar untuk menumbuhkan perekonomian di Sumatera Barat.

“Kita mendukung sekali jika saat ini sudah ada calon jemaah yang ingin haji ataupun umrah langsung berangkat dari Padang ke Jeddah. Hal ini tentu saja menjadi peluang besar bagi pelaku usaha biro perjalanan yang ada di Sumbar,” ujar Walikota Padang, Mahyeldi, Rabu (8/11) di Padang.

Dikatakannya, bagi biro perjalanan yang ada hendaklah bersegera mencari peluang dengan menawarkan kepada masyarakat untuk berangkat ke tanah suci dengan fasilitas yang dimilikinya. Tidak hanya di Kota Padang saja, peluang juga bisa diambil oleh agen yang ada di Pekanbaru ataupun di perbatasan.

“Saat ini akan ada dua maskapai penerbangan yang terbang langsung dari Padang ke Jeddah,” tutur Mahyeldi.

Sementara itu, General Manager Garuda Indonesia Padang, Dudy I Setiadi mengatakan, Garuda Indonesia Padang akan terbang perdana Padang—Jeddah pada 12 November 2017. Keberangkatan perdana akan di resmikan langsung di Bandara Internasional Minangkabau (BIM). “Seperti yang telah kita sampaikan, terbang Padang—Jeddah pada akhir tahun ini sebanyak tujuh kali penerbangan setiap hari Minggu,” ujarnya.

Dudy menambahkan, untuk keberangkatan pada Januari sampai Juni 2018, totalnya ada 24 kali penerbangan. Padang—Jeddah setiap Minggu dan Rabu berikutnya.

Untuk kapasitas penumpang, dalam satu kali penerbangan berjumlah 363 hanya diisi sebanyak 306 penumpang. Pengurangan kapasitas mengingat jumlah beban penumpang yang dibawa tidak boleh melebihi yang semestinya. (h/win)

www.harianhaluan.com

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

3

PGN Jual Gas Isi 12 dan 50 Kg JAKARTA, HALUAN - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mulai melakukan beragam cara untuk meningkatkan kinerja. Salah satunya dengan menjual gas dalam setara dengan LPG 12 kilogram (kg) dan 50 kg.

JUAL GAS — Stasiun pengisian gas, gaslink milik PGN. Melalui anak usahanya, PT Gagas Energi Indonesia, PGN menjual gas dalam CNG setara dengan LPG 12 kilogram (kg) dan 50 kg. NET

UCI MERAUP RUPIAH DARI BISNIS ONLINE

Sambil Kuliah Jual Produk Kecantikan PADANG, HALUAN —Menangkap peluang bisnis online di zaman serba digital ini, merupakan langkah strategis bagi pelaku usaha yang kreatif. Hal itu pula yang dilakukan salah seorang mahasiswi, Suci Ramadhani. Ia menangkap peluang bisnis sesuai dengan aktivitasnya sebagai mahasiswa.

“Pilihan berbisnis secara

online saya lakukan awal tahun 2015 lalu. Saat itu saya melihat banyak sekali produk-produk yang diiklankan melalui media sosial,” katanya pada Haluan, saat ditemui di kampusnya Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yastis, Padang, Rabu (8/11).

Selain itu, motivasinya bertambah ketika dia membaca berita tentang dorongan Kementerian Komunikasi dan Informasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menangah (UMKM) agar memanfaatkan teknologi.

“Atas dasar itu saya yakin melangkah untuk memulai berbisnis,” kata perempuan yang kerap dipanggil Uci tersebut.

Pilihan produk yang diambilnya tertuju pada produk kecantikan Roro Mendut. Pasalnya produk kecantikan sudah menjadi kebutuhan pokok bagi wanita katanya.

“Pilihan saya jatuh pada produk kecantikan, dan saya mencari jaringan atau kenalan untuk mendapatkan info agar saya bisa memiliki produk tersebut,” tegasnya.

Dia mendapatkan produk dari relasinya yang sudah memulai lebih dulu berbisnis produk kecantikan tersebut.

“Ketika saya mencaricari, ternyata teman saya sendiri sudah memulai berbisnis online. Tiga bulan sudah dia menekuninya,” tambahnya.

Menurut Uci, sekitar 35 orang temannya sudah menekuni bisnis secara online, baik teman dekatnya maupun te-

man yang ia dapatkan melalui media sosial. Hal ini, lanjutnya, sesuai kesimpulan Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Dia mengatakan, peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia sangat tajam dari 2012 hingga 2016, meningkat dua kali lipat.

“Ini peluang yang bisa kita tangkap menuju ekonomi digital. Selain itu, berbisnis secara online, menurut saya, bisa lebih efisien dan efektif dan lebih produktif pada zaman ini,” katanya.

Selama menjalani bisnis online, dia juga memperoleh keuntungan yang katanya cukup membantu untuk kebutuhannya.

“Keuntungan yang saya dapat dalam satu produk berbedabeda, tergantung jenis barangnya, a da yang Rp4.000 satu produk, Rp5.000 ribu dan ada juga yang Rp3.000 ribu,” tutupnya.

Selain itu, dia juga mendapatkan keuntungan dengan mendapatkan produk tersebut dengan harga diskon. Uang dari bisnis online bisa pula untuk membiayai keperluan kuliahnya. (h/mg-rei)

UCI, bersama produk kecantikan yang dijualnya. RENDI

Namun berbeda dengan Pertamina yang menjual liquefied petroleum gas (LPG), PGN melalui anak usahanya PT Gagas Energi Indonesia menjual gas dalam bentuk compressed natural gas (CNG).

Direktur Komersial PGN Danny Praditya mengatakan, penjualan produk CNG setara LPG 12 kg dan 50 kg merupakan bentuk diversifikasi usaha dari PGN. “D iversifikasi dengan gaslink saja. CNG cuma kemasan size equivalent LPG 12 kg dan 50 kg,” kata Danny, Selasa (7/11).

Biarpun berbobot setara 12 kg namun CNG yang dijual oleh PGN ini tidak dipasarkan untuk konsumen rumah tangga.

Danny menyebut sasaran pasar dari produk CNG tersebut adalah industri kecil, hotel dan restoran.

Namun sayangnya Danny tidak menyebut pasokan

sumber gas untuk produk CNG ini. “Gasnya dari portofolio pasokan PGN,” ujarnya.

Seperti diketahui, PGN memang tengah berusaha memperluas pemanfaatan gas bumi ke masyarakat luas dengan menghadirkan Gaslink.

Gaslink diluncurkan khusus untuk ini menyasar daerah-daerah yang belum dijangkau oleh gas pipa sehingga para pelaku usaha seperti industri menengah, hotel dan restoran.

Gaslink merupakan gas bumi yang dikompres sedemikian rupa hingga menjadi Compressed Natural Gas (CNG) yang kemudian didistribusikan menggunakan kendaraan untuk diantar langsung ke pelanggan-pelanggan.

Dengan Gaslink, PGN mengklaim pelanggan bisa menghemat pengeluaran sampai lebih dari 20% dibandingkan penggunaan LPG. (h/trn)

TOYOTA Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport akan menjadi kendaraan yang banyak diburu pembeli kendaraan seken. NET

DIJUAL SEBAGAI PRODUK SEKEN

Fortuner dan Pajero Sport Bakal Naik Daun JAKARTA, HALUAN — Penjualan mobil bekas hingga saat ini belum mengalami tren positif. Namun, beberapa pedagang optimistis mendekati akhir tahun nanti akan ada pertumbuhan yang signifikan.

Manajer Senior WTC Mangga Dua, Herjanto Kosasih mengatakan, momen akhir tahun nanti akan sama seperti saat Lebaran. Namun, kecenderungan dari jenis mobil akan berbeda.

“Sedikit-sedikit sama, tetapi kalau saat Lebaran MPV, pada akhir tahun akan lebih ke SUV besar. Saat ini trennya juga sudah mulai kelihatan,” kata Herjanto.

Menurut Herjanto, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport akan menjadi SUV

 Redaktur: Devi Diany

yang banyak diburu, bahkan saat ini harganya sudah beranjak dibandingkan dengan tengah tahun. Salah satu alasan kedua SUV tersebut laris adalah tidak lepas dari penggunaan mesin diesel dan mampu menampung lebih banyak penumpang.

“Bisanya akhir tahun orang banyak mendapatkan bonus, jadi sisi emosionalnya lebih ke mobil yang beda. Pajero dan Fortuner saat ini cukup baik, terutama untuk tahun 2013 dan 2014 automatik. Meski harga sedikit naik, tetap lebih murah dari model baru,” ujar Herjanto Selain Fortuner dan Pajero, Sunanta dari showroom mobil bekas Dave Car mengatakan, Kijang Innova diesel juga akan menjadi incaran pada musim akhir tahun mendatang.

“Innova diesel tahun 2013 juga banyak dicari.

Dari harga memang relatif, ya, tergantung kondisi. Kalau sekarang ini kisarannya Rp 185 juta-Rp 200 juta,” ucap Sunanta.

Ketika ditanyakan terkait hal tersebut, Fransiscus Soerjopranoto, Excecutive General Manager Toyota Astra Motor (TAM) mengakui, kalau dirinya tidak memiliki otoritas untuk memberikan jawaban soal mobil bekas. Meski begitu, Soerjopranoto mengapresiasi akan proyeksi positif produknya. “Rasanya kalau diapresiasi dengan positif di pasar mobil bekas, itu berarti memang produk ini terbukti kualitasnya, karena mobil bekas pun masih dicari,” ujar Soerjopranoto.

Soerjopranoto menambahkan, efek positifnya Fortuner punya penawaran bagus di mobkas. Selain terhadap produknya sendiri, para pengguna Fortuner juga memiliki nilai tambah, karena tidak perlu khawatir dengan harga jual kembali dari produk ini.

“Tentu ini menjadi motivasi bagi kami, untuk terus meningkatkan value Fortuner bagi para penggunanya,” ucap Soerjopranoto. (h/kcm)  Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi paha belakang Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp34.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp22.000/Kg Rp23.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

KULIT MANIS — Sebuah keluarga di Kenagarian Muara Aie Kecamatan Bayang Utara, Pessel, tengah sibuk mengupas kulit manis atau casiavera. Saat ini harga kulit manis cukup manis, dan dapat diandalkan untuk memenuhi ekonomi keluarga. M JONI

Update Terakhir 7 November 2017

Sri Mulyani Pelajari Anomali Daya Beli Masyarakat JAKARTA, HALUAN — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut ada anomali daya beli di masyarakat jika melihat data pertumbuhan ekonomi kuartal III dari segi konsumsi.

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (6/11/2017) lalu, tampak ada perlambatan konsumsi ke level 4,93 persen ketimbang tiga bulan sebelumnya yang menyentuh level 4,95 persen.

“Mengenai konsumsi yang 4,93 persen, kami lihat secara hati-hati. Di satu sisi, inflasi sangat rendah. Ada suatu anomali dari sisi inflasi rendah, ada indikasi t erhadap pertumbuhan, terutama upah di pertanian dan konstruksi yang tidak meningkat,” kata Sri saat ditemui di kantor pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (8/11).

Sri menjelaskan, untuk masyarakat kelas menengah ke bawah, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar dapat diberi bantuan dalam bentuk program tertentu yang bisa langsung dimanfaatkan oleh mereka. Langkah itu diambil dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat.

Program tersebut di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Dana Desa. Sementara bagi kelas menengah ke atas, Sri melihat ada kecenderungan mereka yang punya daya beli justru menaruh uangnya di perbankan.

“Berhubungan dengan masalah apakah mereka berubah, sisi pola konsumsinya dan pola perubahan itu belum terekam, dari seluruh konsumsi yang dicatat oleh BPS, kami ingin memahami. Karena, dari sisi itu, sepertinya bukan masalah daya beli, tetapi masalah apakah aktivitasnya belum tertangkap atau apakah mereka menahan,” ucap Sri. Sri menyebut, dirinya sempat berpikir bahwa anomali tersebut ada di kepercayaan konsumen itu sendiri. Namun dia meyakini bahwa kepercayaan konsumen sebenarnya tinggi. Sehingga Sri mengaku belum bisa memastikan penyebab sebenarnya anomali tersebut. (h/kcm)

PETANI GEMBIRA

Harga Kulit Manis Naik PAINAN, HALUAN— HALUAN—Petani kulit manis atau casiavera di Kecamatan Bayang Utara merasa lega. Pasalnya, harga kulit manis saat ini cukup mengembirakan. Sebelumnya harga jual dari petani ke pedagang pengumpul sekitar Rp27 ribu/ kg sampai dengan Rp 30 ribu/kg. sedangkan kondisi saat ini, petani menjual dengan harga Rp 32 ribu/kg sampai Rp 35 ribu/kg, tergantung jenis dan kualitasnya.

Peno (57), warga Nagari Muara Air Kecamatan Bayang Utara mengatakan, kenaikan

harga beli casiavera sangat berdampak positif terhadap perkembangan ekonomi masya-

rakat. Apalagi hasil komoditas ini merupakan urat nadi ekonomi keluarga, selain hasil perkebunan lainya seperti, karet, kemiri, kopi dan bawang merah.

Petani selalu berharap, agar kenaikan harga ini dapat bertahan, bahkan bisa meningkat dari harga beli saat ini.

“Moyoritas kehidupan masyarakat mengandalkan hasil komoditas tersebut untuk memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk juga untuk b iaya pendidikan anak ke jenjang

yang lebih tinggi,” katanya.

Wali Nagari Muara Aie, Kecamatan Bayang Utara (Bayu), Joenaidi mengakui, mayoritas kehidupan masyarakat di Kecamatan Bayang Utara yang terdiri dari 6 nagari itu, mengandalkan hasil bumi sektor perkebunan. Masyarakat setempat dikenal ulet dan gigih bekerja.

“Dengan naiknya harga casiavera di pasaran, adalah suatu hal yang wajar. Tanaman ini merupakan tanaman tua

yang usianya mencapai belasan tahun baru bisa dipanen,” katanya.

Tanaman casiavera ini, lanjutnya, pengolahannya cukup berat. Apalagi tanaman ini ditanam jauh dari pemukiman masyarakat, yaitu pada daerah perbukitan yang cukup tinggi dengan medan yang sulit. Setelah ditebang dan dipotongpotong, kemudian dibawa ke rumah untuk dikupas dan jemur hingga kering dan siap untuk dipasarkan. (h/mjn)

BPJS Ketenagakerjaan Kelola Rp309 Triliun Dana Pekerja JAKARTA, HALUAN — Tahun 2017 memang masih menyisakan beberapa bulan. Namun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sudah melewati target tahunan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto mengatakan, sampai bulan September 2017, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 309 triliun.Awalnya, sampai akhir Desember 2017 ini BPJS Ketenagakerjaan mengincar dana kelolaan sebesar Rp 296,9 triliun.

Meski sudah melewati target, dia mengatakan pihaknya tak akan berhenti untuk memupuk dana.

“Perkiraan saya sampai akhir tahun nanti dana kelolaan bisa mencapai antara Rp 315 triliun sampai Rp 320 triliun,” kata dia, Selasa (7/11).

Sementara sampai akhir 2016, dana

kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tercatat sebesar Rp 241,7 triliun. Artinya realisasi dana kelolaan badan sosial eks Jamsostek ini bisa mengalami kenaikan di atas 30% di penghujung tahun nanti.

Menurut Agus, ada sejumlah faktor yang mendorong pertumbuhan dana kelolaannya melebihi ekspektasi.

Diantaranya karena pertumbuhan kinerja investasi yang disebutnya masih cukup positif meski iklim investasi terbilang cukup menantang di tahun ini.

Hingga akhir kuartal ketiga tahun ini, realisasi hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai Rp 18,35 triliun. Angka ini mengalami kenaikan lebih dari 23% jika dibandingkan periode yang sama di KINERJA BPJS Ketenagakerjaan sangat positif. Sampai bulan September 2017, dana tahun lalu. (h/trn) kelolaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 309 triliun. NET

GUNAKAN BISNIS MODAL VENTURA

Bank BNI Siap Akusisi Fintech JAKARTA, HALUAN — Berkembangnya layanan jasa keuangan melalui teknologi atau financial technology (fintech), terus membayangi bisnis perbankan.

Menanggapi hal itu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berencana akan mengakuisisi sejumlah perusahaan fintech, dibandingkan masuk ke industri fintech. Akuisisi tersebut akan dilakukan melalui bisnis modal ventura.

Direktur Bisnis Menengah BNI, Putrama Wahyu Setiawan mengatakan, bagi perbankan, guna menghadapi geliat industri fintech adalah dengan masuk ke dalam industri tersebut melalui bisnis modal ventura.

“Kalau menurut saya,

lebih bagus masuk ke strategi pembiayan anorganik.

Kalau sudah terbukti dan bagus, kenapa tidak panen langsung, dan kita akuisisi,” ujar Putrama saat diskusi dengan media di Kantor Pusat Bank BNI, Jakarta, Rabu (8/11).

Menurutnya, dengan cara akuisisi langsung, maka perusahaan bisa mengurangi risiko kegagalan pada saat menjalankan bisnis fintech tersebut. Meskipun dana yang dikeluarkan saat akuisisi lebih mahal. Namun, dirinya belum bisa menyebutkan fintech apa yang akan diakuisisi oleh BNI. “Kalau sudah ada yang baik dan terbukti bagus, kalau bisa kita akusisi langsung saja, tapi memang lebih besar,

tapi risikonya bisa diminimalisir,” jelas Putrama.

Kendati demikian, lanjut Putrama, pihaknya menilai ke depan fintech akan membutuhkan perbankan dalam menjalankan bisnisnya.

“Ujungnya mereka (fintech) butuh bank sebagai penampung dananya. Nanti, kita tunggu kejutannya,” kata Putrama.

Menurutnya, dengan perkembangan fintech yang terus meningkat jadi waktu yang tepat bagi perbankan untuk ikut berkontribusi pada layanan jasa keuangan berbasis digital.

“Go-Jek hanya layanan transportasi, sejatinya mere-

Bali dan Kepri Incaran Investasi Asing JAKARTA, HALUAN — Kementerian Pariwisata menyebutkan, investasi asing yang masuk ke sektor pariwisata di Indonesia mencapai Rp 175 triliun sampai kuartal III 2017. Angka tersebut naik tipis jika dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 170,9 triliun.

Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Dadang Rizki Rahman menyebutkan investasi dari luar negeri paling banyak di Pulau Bali dan disusul Kepulauan Riau (Kepri).

www.harianhaluan.com

ka membuat ekosistem, setelah terkunci mereka buat Go-Pay, tantangan itu yang harus kami jawab, kalau tidak transaksi keuangan keluar dari bank,” jelasnya.

Industri perbankan, lanjut dia, perlu membuat layanan jasa keuangan digital yang lebih fleksibel. Sehingga, kedepan masyarakat atau nasabah akan semakin mudah menggunakan layanan tersebut.

“Go-Pay bisa lebih mudah dengan SMS banking dan lain-lain, Go-Pay juga bisa transfer. Ini kan ranah yang seharusnya tidak boleh dimasuki n on-banking,” pungkas Putrama. (h/kcm)

 Redaktur: Devi Diani

“Investasi paling diminati Bali dan Kepri seusai dengan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang,” ujar Dadang di acara Tourism Planning - Tourism Design Prototype Conference di Bali, Rabu (8/11).

Dadang menyebut pemerintah membutuhkan banyak investasi dari swasta lokal dan asing mengingat anggaran Pemerintah terbatas.

Dadang berharap investasi sampai akhir tahun bisa meningkat sejalan dengan target kunjungan wisman sebanyak 15 juta orang. (h/trn)  Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI Drama di DPRD Padang SEBUAH drama menarik tengah tersaji di gedung bundar DPRD Padang. Tak banyak yang tahu, sampai-sampai sesama anggota DPRD di sana tak tahu juga ada anggota DPRD lainnya yang berstatus sebagai pimpinan tengah siap-siap beringsut-ingsut ke Luar Negeri. Ceritanya, studi banding atau apalah nama bungkusnya.

Drama ini menjadi menarik karena tetiba, mereka atau sebagian mereka jadi bungkam.

“Saya tak tahu, kami tak tahu”. Bagaimana lah mereka membungkus alur drama tersebut. Ntah kenapa mereka bisa tak tahu.

Padahal, uang yang mereka gunakan, termasuk untuk berjalan ke China sana, adalah uang yang mereka rancang sejak setahun lalu dan di pos kan dalam APBD Padang tahun 2017.

Bagaimana pula kiranya, tiga orang anggota dewan Padang yang berstatus sebagai pimpinan itu bisa memberangkatkan diri ke Luar Negeri. Tentu dari pos anggaran yan dibahas oleh Banggar dan disahkan oleh lewat paripurna. Pertanyaannya, Ntah kenapa anggota DPRD lainnya seperti “pasrah” ketika anggaran tersebut justru disedot hanya untuk tiga orang pimpinan saja. Urgensinya seperti apa.

Apa mungkin ketiganya tetap nekad menggondol koper ketika kritikan pedas media justru mengantar keberangkatan mereka. Jika demikian, mungkin mereka harus belajar kepekaan dengan anggota DPRD Provinsi yang sebagiannya urung berkunjung ke Eropa sana beberapa waktu lalu, setelah dicecar media. Kepekaan ini yang harusnya tertanam di lembaga legislatif di kota ini.

Kita tentu tidak perlu menagih banyak kepekaan etis kepada rakyat-publik, sebab dalam teorinya, rakyat itu bagaimana perilaku pemimpinnya. Lebih jauh, justru para pemimpinlah yang semestinya meningkatkan saldo kepekaan di saat kondisi bangsa yang terus menghadapi berbagai persoalan yang serba rumit dan pelik ini.

Jika publik menghadirkan kritik, pihakpihak tertuduh, mereka (para pemimpin) itu biasanya sibuk membela diri dengan bersandar pada argumen legal formal.

Dengan dalih seperti itu, terpancar hilangnya kesadaran bahwa pejabat publik adalah representasi rakyat yang harus memiliki kepekaan etis terhadap suasana kehidupan dan kebatinan rakyat.

Kepekaan etis senantiasa menempatkan keadilan di atas hukum dan nalar jabatan struktural. Dalam rasa keadilan, pejabat negara dalam perilaku dan gaya hidupnya harus menenggang simpul terlemah dari mayoritas rakyat kecil yang terempas dan terputus. Mereka hidup dalam kondisi yang terbatas.

Rakyat mungkin tak mau bahkan malu menyampaikan langsung, tapi nurani para pejabat semestinya mampu mendengar dan melihat itu semua. Sebab sang pejabat sadar bahwa “menjabat” adalah mengartikulasikan rasa sekaligus kehendak rakyat.

Nah, ketika rakyat mencoblos mereka, apa ada niat mereka untuk “mengantarkan” wakil mereka berkunjung ke luar negeri?

Tentu tidak. Dengan masih tetap bersikukuh menjalankan niatnya ke China sana, tiga anggota DPRD Padang tadi tentu patut dicatat oleh konstituen mereka untuk Pemilu yang sebentar lagi akan berlangsung di tahun 2019 mendatang. (*)

HALUANISME  PTSP Bantu Muslim Rohingya Rp100 Juta Terus galang semangat solidaritas  Terapkan Hukum Adat Kepada Pengedar Narkoba  Ba a lho caronyo tu mak?

www.harianhaluan.com

KAMIS, 927NOVEMBER 2017 OKTOBER 2016 20 Safar1438 1439HH 26 Muharram

5

Izin Presiden Atau Tidak, Lihat Statusnya “B ILA kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan “Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali”, ucap bapak republik pahlawan nasional Ibrahim Datuk Tan Malaka.

Menjadi bahan renungan bagi generasi sekarang disaat bangsa Indonesia sedang mengalami “krisis” yang serius, salah satunya berkaitan dengan mentalitas generasi yang pada satu sisi menunjukkan kemajuan, namun di sisi lain masih mewarisi mentalitas buruk “anak jajahan” atau inlander yakni praktek extraordinary crime berupa korupsi.

Tidak dapat dinafikkan bahwa terjadinya korupsi bukan semata disebabkan oleh adanya niat pelaku, tetapi jika dianalisis lebih dalam hal ini juga berkaitan dengan kesadaran strata sosial yang terlalu dominan, yang menurut Turner dan Hopper (1985) berupa pendidikan dan kekuasaan.

Berada pada strata sosial lebih tinggi namun tidak dibekali oleh pemahaman moral yang memadai akan menimbulkan arogansi berlebihan atas status dan peran sosial yang disandang.

Praktek korupsi adalah dampak negatif dari produk sosial pendidikan yang mengabaikan unsur nilai moral. Oleh sebab itu, pada titik inilah urgensi pendidikan karakter untuk dibumikan, karena kata Emile Durkheim (1990) akan menjaga keseimbangan sosial, atau seperti kata Tan Malaka “tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, mem perkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan”.

Menurut laporan Indonesia Corupption Watch (ICW) antara bulan Januari hingga Juli 2017 ditemukan 226 kasus korupsi dengan motif yang beragam, mulai dari pungutan liar, penyalahgunaan anggaran, hingga kasus suap. Dari angka tersebut terdapat 121 kasus korupsi yang terjadi di lingkungan lembaga Pemerintah Daerah mulai dari tingkat

kabupaten/kota hingga provinsi, sementara sisanya adalah kasus korupsi di tingkat pusat.

Hal ini menunjukkan betapa kejahatan korupsi telah mengakar hingga “raja-raja kecil” di daerah pun telah terjangkit virus berbahaya ini.

Walau hasil survey ICW mengatakan bahwa pemerintah dinilai semakin serius memberantas korupsi yang dibuktikan dengan meningkatnya persentase kepercayaan masyarakat di tahun 2017, namun tidak serta merta membuat kita menerima seutuhnya hasil survey tersebut tanpa adanya gerakan preventif yang serius, mengingat ada hal penting yang harus dilakukan selain menangkap para pelaku, kemudian menghukum seberat-beratnya, hingga sanksi sosial pengucilan.

Hal penting tersebut berkaitan dengan langkah pencegahan, bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati, kata kaum bijak bestari. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan sebagai katalisator perubahan memiliki peran strategis untuk mengukuhkan pendidikan yang berorientasi pada nilai moral, terutama nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Kehadiran ketetapan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) nomor 87 yang diberlakukan sejak September 2017 menjadi tumpuan harapan pendidikan nasional yang lebih mengedepankan unsur nilai untuk memanusiakan manusia melalui harmonisasi olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga, mengingat kata Lickona (2014) tidak ada praktek pendidikan yang bebas dari unsur nilai.

Memahami nilai-nilai moral pada dasarnya akan mengantarkan kita untuk kemudian membaca sejarah melalui kaca-

UUN LIONAR

Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (LPDP) Kementerian Keuangan RI Univ. Pendidikan Indonesia

mata perenialisme, karena kata Kuntowijoyo (2013) melalui pemahaman sejarah manusia akan mendapatkan inspirasi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, sebab sejarah merupakan guru kehidupan (historia magistra vitae) yang di dalamnya memuat beragam fakta kejadian masa lalu dari yang baik hingga yang buruk sekali pun, melalui pemahaman tersebut akan ditemukan kearifan dan kebijaksanaan (wisdom) yang patut dicontohkan oleh generasi berikutnya untuk menghadapi masalah-masalah sosial kotemporer. Dengan demikian sejarah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis seperti mengapa Sumpah Pemuda 28 Oktober yang lalu perlu diperingati dan dimaknai, atau mengapa di tanggal 10 November ini kita perlu memperingatinya sebagai Hari Pahlawan Nasional.

Pahlawan: Pendidik yang Menggerakkan Pahlawan bukan sematamata mereka yang angkat senjata berperang mewujudkan kemerdekaan, tetapi lebih dari itu adalah mereka yang karakternya telah teruji oleh zaman, atau meminjam istilah Sidney Hook (1955) dalam The Hero in History merupakan “ekspresi” jiwa zamannya (zeitgeist), sementara Bung Hatta mengatakan “pahlawan adalah mereka yang setia berkorban, bukan untuk dikenal

namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita”. Pahlawan adalah mereka yang menjadi panutan generasinya, menjadi simbol kekuatan dan inspirasi kaumnya, dan setiap buah pikirnya memberi pendidikan yang menggerakkan.

Jika kembali mengingat kepahlawanan pendiri bangsa, maka saat ini hanyalah ironi yang ditemukan, dimana semakin keringnya sosok negarawan yang kemudian digantikan oleh politisi “rakus” yang hanya mempunyai kemampuan finansial dan keberanian narsistik untuk muncul di spanduk dan baliho, atau beberapa diantaranya dengan s elera artistik yang begitu memperhatinkan, sedangkan integritas dan semangat ideologi hanya selesai di bibir dan di poster, tidak mengejawantah dalam laku politik. Orientasi politik mereka hanya sebatas pada bagaimana pemenangan pemilu dan mendapatkan modal kembali untuk berkampanye pada periode berikutnya, maka tak heran terjadinya praktek korupsi yang banyak melanda politisi dan pejabat negara, salah satu alasan adalah mereka tidak belajar tentang nilai kearifan yang sejatinya ada dalam laku politik pendahulu mereka, para pendiri bangsa.

Sejatinya p ara pendiri bangsa adalah pemimpin politik di zamannya, namun mereka hadir dengan kepemimpinan yang otentik, yakni kepemimpinan yang memiliki visi dan pandangan jauh kedepan, pemimpin yang menyadarkan kaumnya untuk bergerak, dan pemimpin yang memperjuangkan cita-cita politik bersama dengan akar ideologi yang kuat. Pada titik inilah mereka bernilai dan dikategorikan sebagai negarawan mengingat gagasan dan cita-cita mereka tentang generasi mendatang.

Tan Malaka dan Haji Agus Salim adalah representasi dari sosok kepahlawanan yang mendidik dan menggerakkan zamannya. Walau berasal dari ranah yang sama Minangkabau -Sumatra Barat-, namun hal ini tidak melemahkan keduanya untuk teguh dan konsisten pada ideologi yang dianut. Tan Malaka dengan ideologi kiri yang diperolehnya selama di

negeri Belanda (1913-1920) telah bergerak menyadarkan kaum buruh dan tani Hindia Belanda atas dominasi kaum kapitalis ketika itu, melalui Naar De Republiek Indonesia (1925), Massa Actie (1926), dan kehadiran Partai Republik Indonesia (PARI) (1927) hingga partai Murba (1948) ia menyebarkan gagasan dan pemikirannya mengenai Indonesia yang dicita-citakan.

Walau menuru t Sejarawan Harry A. Poeze (2013) kematiannya bukan kematian seorang pahlawan karena sangat misterius, namun pikiran Tan Malaka tetap hidup melintasi zamannya hingga sekarang.

Begitu pun Haji Agus Salim dengan kecakapan intelektualnya membuat ia disenangi anak muda, seperti Mohammad Natsir, Kasman Singodimedjo, dan Yusuf Wibisodo. Bahkan Haji Agus Salim telah dianggap sebagai guru oleh ketiga tokoh Jong Islamieten Bond tersebut. Konsistensi pemikiran dan gerak politik Haji Agus Salim dapat dilacak dari perannya dalam memimpin koran Hindia Baroe dan Neratja, keterlibatannya dalam Serekat Islam (SI), hingga kecakapannya berdiplomasi dengan berbagai pemimpin negara untuk memperoleh pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Sesuatu yang paling berkesan dan sepatutnya ditiru oleh politisi saat ini dari sosok Haji Agus Salim adalah tentang integritas dan kesederhanaanya.

Kepahlawanan Haji Agus Salim telah teruji di atas kedua hal tersebut.

Jika dibandingkan dengan politisi saat ini, maka ditemukan perbedaan yang a mat kontras atas laku politik mereka. Adalah keniscahayaan apabila lahir politisi seperti para pendiri bangsa tersebut, dan itu sangat memungkinkan, karena kepemimpinan yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini adalah kepemimpinan yang menginspirasi dan menggerakkan, kepemimpinan yang berkomitmen pada tujuan mulia (unconditional commitment), dengan kehadiran sosok pemimpin seperti itu ia pun dapat dikatakan sebagai pahlawan bagi generasinya. Selamat memperingati Hari Pahlawan Nasional.***

Caliak Asok Pak Wali Pak Wali, Tolong lah CALIAK pabrik pemecah batu Stone Crash di tengah Simpang Anak Air By Pass.

Tiap pagi, asap pabrik itu membubung hitam ke angkasa. Kotor udara di sekitar kampuang KAMI PAK. TOLONG CEK PAK, LAH SASAK ANGOK KAMI. 087895742***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Irvand

6

POLITIK

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BURSA PILKADA PADANG 2018

Badrul Mustafa Mendaftar ke Gerindra PADANG, HALUAN HALUAN—Satu persatu calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Padang, mendaftarkan diri ke Partai Gerindra. Sebelumnya tercatat kader partai besutan Prabowo itu yang mendaftar, Syafrial Kani untuk posisi calon walikota, kemudian pasangan Emzalmi-Desri Ayunda.

Gerindara Belum Bicarakan Andre PADANG, HALUAN HALUAN—Dalam waktu dekat, Partai Gerindra akan melakukan pertemuan dengan bakal calon yang sudah mendaftar untuk memaparkan visi misinya ke depan untuk Kota Padang.

“Ini nanti kewenangannya di DPW, akan dipanggil bakal calon untuk menyampaikan visi misinya. Pokoknya dalam bulan ini akan dilaksanakan,” ungkap Ketua DPC Gerindra Padang Afrizal, Rabu (8/11).

Ditanyakan tentang kader Gerindra Andre Rosiade, ia mengatakan untuk maju di Pilkada Padang semua kader diberikan kesempatan yang sama.

Termasuk dukungan oleh partai.

Namun kader yang akan diusung , tentunya kader yang memiliki kriteria bukan hanya sekedar kader.

“Saat ini persiapan pematangangan bakal calon termasuk pada kandidat, dari DPC sudah melihat sosok-sosok yang akan tampil namun tentunya harus melalui pleno dan setelah diplenokan dilaporkan ke DPD, dan diteruskan ke DPP,” ujarnya.

Ia juga tidak bisa memastikan keseriusan Andre untuk maju sebagai calon dari Gerindra, karena belum ada pembicaraan secara internal terkait hal itu.

“Saya juga bingung, karena pemberitaan Andre di media berbedabeda versinya. Apakah Andre akan maju atau mendukung saya atau kader yang lain untuk maju di Pilkada nanti,” ujarnya sambil berseloroh.

Ia menegaskan, baik kader atau tidak kader Gerindra, semua akan mendapatkan kesempatan yang sama dan yang akan diusung adalah sosok pilihan masyarakat dan tentunya juga atas restu dari DPP Gerindra. (h/rin)

PENDAFTARAN - Sekretaris DPC Gerindra Kota menyerahkan formulir pendaftaran kepada Akademisi Unand, Badrul Mustafa yang maju pada Pilkada Padang 2018 didampingi pengurus partai dan tim sukses calon kepala daerah. DEVIE

PKS Tunggu Parpol Sepakati Pendamping Mahyeldi PADANG, HALUAN—DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang, akhirnya buka suara terkait Pilkada Kota Padang 2018. Meski PKS sudah memastikan akan mengusung Mahyeldi, tapi hingga kini masih menunggu pasangan yang cocok untuk mendampingi calon petahana tersebut. Tentu saja Calon Wawako itu yang sudah mengantingi rekomendasi Parpol pengusungnya.

“PKS pasti akan mengusung Walikota Padang Mahyeldi Ansyarullah dalam Pilkada. SK-nya sebagai calon Walikota Padang, sudah keluar dari DPP PKS. Tinggal lagi mencari pasangan calon Wakil Walikotanya saja,” kata Ketua DPD PKS Kota Padang Gufron, Rabu (8/11).

Dikatakan, hingga kini PKS masih menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai lain, karena sesuai aturan PKS tidak punya cukup kursi untuk mengusung sendiri pasangan calon. “Kami cuma punya lima kursi, jadi masih kurang empat

kursi. Kami membuka diri berkoalisi dengan partai mana saja. Komunikasi juga sudah dijalin dengan beberapa partai,” katanya.

Menurutnya, PKS masih menjajaki dan bekerjasama dengan partai lain untuk pembangunan Kota Padang yang lebih baik ke depan.

“Semakin banyak koalisi akan makin memberi kemanfaatan yang lebih banyak kepada masyarakat,” katanya.

Tapi , keputusan akhir bukan mutlak keputusan DPD Kota Padang. “DPD sifatnya mengajukan nama, kemudian diteruskan ke DPW dan DPP. Keputusan akhir ada di DPP,” ujarnya Sedangkan Sekretaris DPD Kota Padang Muharlion terkait calon wakil walikota sendiri mengatakan, syarat utamanya didukung oleh partai politik. “Meskipun elektabilitasnya tinggi, tapi tak didukung partai, tentu tidak bisa diusung, karena kursi PKS tidak mencukupi,”

jelasnya.

Mekanisme dalam Pilkada mendatang, dari awal PKS memang tidak buka pendaftaran. Pola yang dikedepankan adalah, komunikasi politik. “Kalaupun mau buka pendaftaran, mau menerima apa. Karena kami sudah punya calon walikota.

Mau buka pendaftaran calon wakil walikota? mau dibawa kemana, PKS tidak punya cukup kursi untuk mengusung sendiri. Makanya yang dikedepankan adalah komunikasi politik, dan itu kini sedang berjalan,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama ini, PKS dan Mahyeldi lebih banyak diam soal Pilkada, ia mengatakan, secara organisasi, PKS meminta Mahyeldi untuk fokus bekerja menyelesaikan PR-PR pembangunan Kota Padang.

“Sebab, jika sudah mendaftar, pada Februari 2018 beliau sudah cuti, tentu tidak bisa mengambil kebija kan lagi terkait pembangunan.(h/ ade)

Lalu pada Rabu (8/11), Akademisi Unand, Badrul Mustafa menjadi orang ketiga yang datang dan mengambil formulir pendaftaran.

Disampingi sejumlah rekannya, Badrul disambut Ketua Panitia Penjaringan Calon Kepala Daerah, Erizal yang juga Sekretaris DPC Gerindra Kota Padang didampingi Sekretaris Penjaringan Calon Kada, Mastilizal Aye. “Sejak kami buka perdaftaran calon kepala daerah 1 November lalu, hingga hari ini sudah 3 calon kepala daerah yang datang mengambil formulir pendaftaran. Hari ini, kami terima kedatangan Pak Badrul,” terang Erizal.

Rencananya, pendaftaran akan ditutup pada Sabtu (11/11). Sejumlah pihak lain lainnya juga sudah menyatakan dirinya akan mendaftar ke Gerindra Padang. Termasuk pengurus DPP Gerindra, Andre Rosiade yang dijad walkan akan mengambil formulir, Kamis (9/11).

Badrul Mustafa di depan pengurus Partai Gerindra dan pendukungnya menyebut, jika dirinya maju sebagai calon Wako atau Wawako dari Gerindra maka dia akan membak tikan ilmu dan pengalamannya untuk kemajuan Kota Padang.

Sebab, cukup banyak i de yang bisa diterapkannya untuk perkembangan Padang ke depan. Padang memang tak punya sumber daya alam yang banyak, tetapi potensi pariwisata, pendidikan dan penanganan kebencanaan jika dikelola dengan baik dan menjadi pendapatan daerah. “Saya maju di Pilkada Padang dengan komitmen membenahi Kota Padang di bidang kebencanaan, bidang pendidikan dan di ekonomi. Tujuannya untuk kesejahteraan warga Padang,” ujar Badrul yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor III Unand ini.

Konsekwensinya, lanjut Badrul, dia pun siap mengundurkan diri s ebagai Dosen Fakultas Teknik Unand dan menjadi kader Partai Gerindra. Sedangkan berkas formulir pendaftarannya, akan diantar ke Posko Pendaftaran Calon Kepala Daerah DPC Gerindra Padang pada Jumat (9/11). (h/vie)

PARIWARA DPRD KOTA PADANG

Bimtek untuk Peningkatan Kapasitas Dewan ANGGOTA DPRD Padang serius mengikuti Bimtek.

ANTUSIAS peserta Bimtek dilaksanakan DPRD Padang di Jakarta selama lima hari.

ELLY THRISYANTI KETUA DPRD KOTA PADANG

ASRIZAL WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAHYU RAMANA PUTRA WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

MUHIDI WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

SYAHRUL SEKWAN DPRD KOTA PADANG

Materi yang diberikan diantaranya, penyusunan program pembentukan perda dan sosialisasi peraturan tentang transaksi non tunai.

Diharapkan, Bimtek mampu menambah ilmu para anggota dewan di DPRD Kota Padang periode

2014 – 2019, dan dapat mendalami setiap materi yang dipaparkan dalam Bimtek pendalaman tugas pimpinan dan Anggota DPRD Kota Padang ini.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra mengatakan, Bimtek pen-

ting diikuti anggota dewan untuk mengetahui aturan baru soal penyusunan APBD. “Bimtek ini penting, karena akan meningkatkan kapasitas anggota DPRD. S ehingga produk-produk DPRD baik itu produk hukum, berupa Perda maupun

fungsi pengawasan DPRD semakin baik serta berkualitas,”ujarnya.

Anggota DPRD Kota Padang Helmi Moesim mengatakan, agenda Bimtek yang dilaksanakan ini bertujuan agar seluruh komponen yang ada di DPRD berkerja sesuai

Tupoksinya. “Dengan kegiatan Bimtek diharapkan, SDM wakil rakyat lebih baik dalam menjalankan Tupoksinya melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dan sebagai penyambung lidah rakyat,” ujarnya.*

DPRD Kota Padang Bimtek di Jakarta diikuti 44 Anggota DPRD Padang.

PADANG, HALUAN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang lakukan Bimbingan teknis (Bimtek) tentang, pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Padang pada 4-8 November 2017.

Bimtek ini merupakan, kegiatan rutin tahunan Anggota DPRD Kota Padang dan berlangsung selama lima hari.

Dengan mengusung tema, “Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pedoman dan Teknis tentang Penyusunan Program Pembentukan Perda dan Sosialisasi Peraturan-Peraturan tentang Transaksi Non Tunai”. www.harianhaluan.com

Kegiatan Bimtek ini, di ikuti 44 Anggota DPRD Kota Padang.

Ketua DPRD Kota Padang Elly Thrisyanti mengatakan, Bimtek ini merupakan kegiatan rutin meningkatkan kapasitas Anggota DPRD Kota Padang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Bimtek SDM ini membahas, Penyusunan Program Pembentukan Perda dan Sosialisasi Peraturan tentang Transaksi Non Tunai,” ujarnya.

BIMTEK Pendalaman Kewenangan dan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Padang, 4-8 November 2017 di Jakarta.  Redaktur: Dodi Nurja  Layouter: Luther

SAMBUNGAN

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

7

Lima Pegawai................................ Dari Halaman. 1 Petahana ....................................... Dari Halaman. 1 kin hanya berupa teguran dan tidak diumumkan,” ujar Ari lagi.

Untuk hasil dari pemeriksaan tersebut bisa diketahui paling lama tiga bulan ke depan, setelah Bawas mendapatkan hasilnya baru dikirimkan ke Pengadilan Padang.

Laporan dari masyarakat ini dilakukan melalui aplikasi pengaduan yang disediakan oleh Bawas

MA RI, untuk menampung segala bentuk pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan kinerja di lingkungan MA seluruh Indonesia. “Secara internal untuk melakukan pengawasan peran dari masing-masing kepala unit kerja akan ditingkatkan, sehingga anggota bisa dikontrol,” katanya.

Selajutnya dikatakan, akan memaksimalkan fungsi pengawasan dan pencegahan agar jajarannya tidak terlibat pelanggaran.

“Kita berharap tidak ada lagi laporan yang dari masyarakat yang merasa kurang puas atas pelayanan yang diberikan oleh seluruh pengawai yang ada sini,” harap Ari. (h/mg-hen)

Pakai ............................................. Dari Halaman. 1 Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (8/11).

Aturan ini tepatnya tedapat dalam Pasal 94, yang berbunyi: “Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Ayat (3) dan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 Ayat (1a) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp25.000. 000,00 (dua puluh lima juta rupiah).”

Menurut Ramli, belakangan melihat adanya aktivitas sejumlah warganet yang hendak membuktikan bahwa mereka bisa mendaftarkan kartu prabayar mereka dengan NIK dan NKK yang didapat dari warga lain. Ia menyesalkan hal tersebut. “Saya meminta aktivitas tersebut dihentikan,” ujar Ramli.

Ramli mengatakan, selama ini data NIK dan KK seseorang bisa saja tersebar luas karena berbagai keperluan, seperti melamar kerja, kredit kendaraan, ataupun administrasi perbankan. Oleh karena itu, pemerintah bekerja sama dengan operator sedang merancang fitur yang membuat masyarakat bisa mengecek apakah NIK dan nomor KK miliknya sudah digunakan oleh orang lain. Caranya cukup melalui SMS. Apabila NIK dan KK digunakan oleh nomor yang tak dikenal, sang pemilik bisa datang ke gerai operator. Operator pun bisa mencabut data NIK dan KK yang sudah didaftarkan di nomor tak dikenal dan mengembalikannya ke pemilik asli. Namun, operator tidak menyediakan fitur unreg (pembatalan registrasi) langsung dari SMS. Sebab, fitur itu justru dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. “Tinggal datang ke gerai operator dan di-unreg,” ujar Ramli.

Sedangkan, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henry Subiakto meminta masyarakat tak terprovokasi hoax yang mengajak

agar tak mendaftarkan data seluler. Ia menduga hoax tersebut justru disebar oleh penjahat siber yang kerap menipu masyarakat dan menyebarkan ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi jangan biarkan negeri kita tercinta Indonesia, menjadi surga kejahatan cyber dan penipuan. Saatnya mereka kita persempit ruangnya dengan keharusan registrasi dan penggunaan identitas yang benar,” kata Henry melalui keterangan tertulis.

Henry meminta masyarakat tak mencurigai negara yang tengah mendata warganya untuk melindungi dari kejahatan siber.

Oleh karena itu, ia menjamin pemerintah tak akan memberikan data seluler yang didaftarkan kepada pihak lain. Ia menjamin data pribadi masyarakat yang tercecer dan dimanfaatkan oleh pihak lain bukan disebabkan oleh kelalaian pemerintah dalam menjaga data seluler yang telah didaftarkan. Sebab, pemerintah memiliki mekanisme pengamanan yang ketat untuk m engaman data tersebut.

Ia pun meminta masyarakat membangun kesadaran dalam berinteraksi di dunia digital dengan aman. Kebiasaan yang perlu dimulai ialah mengganti pin ATM dan sandi media sosial secara berkala. Menurut dia, dimungkinkan data masyarakat tercecer dan dimanfaatkan oleh pihak tertentu karena minimnya proteksi saat berinteraksi di dunia maya.

“Kalau selama ini, data pribadi milik masyarakat bisa ditemukan di internet, atau bisa dikuasai orang lain dengan mudah, jangan buru-buru menyalahkan dan lalu mengkaitkan dengan kewajiban registrasi telpon prabayar. Itu tidak nyambung,” tutur dia.

Ia menambahkan registrasi kartu prabayar justru merupakan upaya negara sejak 2005 untuk membangun sistem pengamanan berbasis digital. Dalam hal ini, menurutnya, Indonesia sudah tertinggal jauh oleh negara lain.

Negara-negara di Afrika dan Asia seperti Tanzania, Pakistan, dan

Vietnam sudah selesai menata data para pengguna nomor telepon dengan single identity number.

Secara regulasi, Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang data kependudukan, telah mengatur kewajiban keamanan data kependudukan, sehingga yang berhak menguasai keberadaan data kependudukan hanyalah negara, yaitu Kementrian Dalam Negeri. Pelanggaran ketentuan tersebut ada sanksi pidananya.

Meskipun data kependudukan boleh dipakai instansi atau pihak lain untuk verifikasi, sifatnya berdasarkan permohonan atas hal yang dibutuhkan. “Akses bisa diberikan tapi tidak terhadap keseluruhan data atau gelondongan. Yang bisa diakses hanya beberapa item, itupun berbentuk virtual data,” papar dia dilansir Okezone.com.

Bagi konsumen, jika hingga waktu yang ditentukan belum juga melakukan registrasi baru atau pendaftaran ulang, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan sanksi. Sanksinya berupa pemblokiran akses layanan telekomunikasi. Rinciannya, pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan pesan singkat (Short Message Service/SMS) jika belum melakukan registrasi hingga 15 hari setelah batas waktu 31 Oktober 2017.

Sanksi sama juga berlaku untuk akses internet. Selain itu, jika tidak melakukan registrasi hingga 30 hari, maka Kementerian Kominfo akan memblokir panggilan keluar dan SMS. Kominfo juga memberikan sanksi kepada operator telekomunikasi yang ti dak mematuhi aturan tersebut.

Sanksi bagi operator mulai dari sanksi administrasi hingga pencabutan izin. Setiap penduduk atau satu NIK dapat mendaftarkan maksimal tiga nomor kartu prabayar. Jika lebih dari tiga nomor, ada kemungkinan proses registrasi mengalami kesulitan pada tahap validasi. (h/ben)

Tiga Pimpinan............................... Dari Halaman. 1 ketika tahu ketiganya pergi tanpa ada musyawarah dulu, di tengah seretnya anggaran saat ini.

Ketua Fraksi PAN Padang, Faisal Nasir yang diwawancarai mengaku tidak tahu, kapan pergi dan apa agenda ketiga wakil rakyat tersebut ke China yang kini dikenal dengan sebutan Tiongkok. “Kami tidak tahu menahu akan keberangkatan tiga orang anggota dewan ke China. Jadi apa yang mau kami komentari tentang kepergian mereka, tahu saja tidak,” tutur Faisal, Rabu (8/11).

Hal yang sama diungkapkan Ketua Fraksi PPP DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa. Sama dengan Faisal Nasir, Esa juga tidak mengetahui kepergian tiga koleganya itu. Dijelaskan Esa, kepergian ke China tersebut tidak pernah dibahas sebelumnya.

Artinya, ketiganya be rangkat begitu saja. “Tujuannya apa ke negara penganut sistem komunis tersebut? Target yang diambil dari kepergian itu apa? Ini harus dipertanyakan. Saya sebagai kolega mereka di dewan, sama sekali tidak mengetahui kepergian tersebut,” papar Esa. Dijelaskan Esa, jika memang ada undangan dari asosiasi negeri tirai bambu itu, dia tidak pernah melihat bagaimana bentuknya.

Pemilihan siapa yang akan berangkat juga tidak pernah dilakukan. Hal ini menurut Esa tidak baik bagi lembaga. Apalagi kepergian menggunakan uang rakyat.

“Mereka pergi ke China dibiayai APBD. Harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan ke masyarakat terhadap hasil dari kunjungan itu,” tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP Kota Padang Wismar Panjaitan juga tidak mau banyak komentar soal kepergian tiga unsur pimpinan ke China. “Tidak jelas sama saya apa urgensinya ke China. Bingung saya apa yang mau dikomentari, termasuk dalam rangka apa saya tidak tahu juga. Kalau tahu bolehlah berkomentar, ini tidak tahu sama sekali,” sebut Wismar.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD, Delma Putra. Dijelaskan Delma, dirinya tidak memonitor kepergian tiga dewan ke China. “Saya tidak monitor. Kapan mereka pergi dan tujuannya tidak mungkin bisa saya komentari karena www.harianhaluan.com

memang tidak memonitor kepergian tersebut,” ujarnya.

Ketua DPRD Padang, Elly Thrisyanti menyebutkan, tiga anggota dewan itu akan berada di China selama sepekan. “Anggota dewan dan pejabat Pemko Padang ke Tiongkok atas undangan dari asosiasi parlemen yang ada di China. Kepergian mereka sudah sesuai aturan dan memenuhi undangan yang dilayangkan oleh asosiasi parlemen di sana,” papar Elly.

Menurut Elly, sesuai undangan, seharusnya lima orang anggota dewan yang berangkat. Hanya saja mengingat dana APBD terbatas, maka tiga orang saja yang pergi.

“Sebenarnya bisa lima anggota dewan, tapi dua pejabat penggantinya jadi lima,” ujar Elly lagi.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Humas Sekretaris Daerah Padang Imral Fauzi mengaku tidak mengetahui baik perihal kepergian, siapa, dan berapa anggaran yang digunakan untuk keberangkatan anggota DPRD dan Pemko ke China. “Saya tidak tahu dalam agenda apa keberangkatan ke China tersebut, “katanya.

Dikatakan Imral, yang membuat surat keberangkatan tersebut adalah Sekwan DPRD Kota Padang. “Tanya saja langsung ke Sekwan DPRD, atau Kabag Humas DPRD. Saya tidak melihat surat terkait keberangkatan tersebut. Apa pula urusannya dengan saya,”ujarnya, Rabu (8/11).

Harus Dipertanggungjawabkan Pengamat politik Damsar mengatakan, kepergian anggota dewan dan pejabat Pemko Padang ke China sebenarnya hal yang wajar asal sesuai aturan dan mekanisme. Tapi, harus jelas tujuan dan target yang akan dicapai dari kepergian tersebut.

“Karena memakai uang rakyat, maka harus dipertanggungjawabkan dan dikomunikasikan segala sesuatunya. Bahkan, jika perlu buat laporannya dan sampaikan ke masyarakat,” katanya.

Selain itu, harus jelas manfaatnya bagi masyarakat sehingga tidak terkesan raun-raun. Sedangkan, untuk pekabat Pemko Padang jangan sampai gara-gara ke China pekerjaan yang harus berakhir tahun ini jangan sampai terbengkalai. Sebab, Pemko Pa-

dang adalah pelayan masyarakat.

Sehingga, kepergian ke China semestinya tidak mengurangi pengabdiannya ke warga.

Metode Kunker Ketinggalan Zaman Metode kunjungan kerja ke luar negeri dipandang sudah ketinggalan zaman. Di era teknologi tinggi ada banyak cara murah untuk mendapatkan informasi dari luar negeri. Pengamat kebijakan publik dari UGM, Erwan Agus Purwanto, mengatakan sudah banyak contoh pemanfaatan teknologi yang seharusnya bisa dilakukan dewan. ‘’Di kampus, kami berdiskusi dengan dosen dari universitas luar lewat skype,’’ kata Erwan.

Melalui metode konferensi video berbasis internet, ujar Erwan, yang biayanya sangat terjangkau, kampus melakukan interaksi dengan pihak di luar negeri. ‘’Tentu yang dibutuhkan ilmu atau datanya,’’ jelasnya.

Tanpa perlu menginjakkan kaki ke luar negeri, anggota dewan dinilai bisa melakukan riset demi kebutuhan perampungan undang-undang dan lewat tukar menukar presentasi atau paparan dengan pihak di luar negeri.

Doktor di bidang sosial dari University of Amsterdams mengatakan, masih banyak lagi metode perolehan data yang biayanya rendah.

Ketimbang melalukan riset sederhana di luar negeri, Erwan meyakini penelitian lewat korespondensi surat elektronik serta pembahasan melalui konferensi video itu akan menghasilkan data yang lebih banyak. Staf ahli anggota dewan seharusnya juga dimanfaatkan untuk mempersiapkan d ata dan bahan yang dibutuhkan. Sebab anggota dewan memiliki fungsi yang lebih politis daripada mengumpulkan data.

Erwan juga menyangsikan kunjungan kerja bisa memberi cukup masukan bagi anggota dewan dalam merumuskan undangundang. Apalagi dalam membuat undang-undang Erwan melihat dewan kerap mereduksi filosofi undang-undang. “Lebih dipikirkan hal-hal teknis sehingga filosofi utama dari dibuatnya sebuah undang-undang justru tidak tercapai,’’ katanya. (h/ade/mg-mel)

terhadap para petahana.

Lukman pun menjawab bahwa DPR memang sengaja membuat banyak sekali rambu-rambu bagi petahana. Dia juga mengiyakan, rasa curiga DPR terhadap petahana sangat tinggi. “Karena memang Komisi II ini hampir 60 persen mantan bupati, mantan gubernur.

Jadi, tahu betul praktik-praktik kecurangan-kecurangan petahana.

Sebagai pelaku soalnya kan?” kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Dengan pengalaman sebagai bupati dan gubernur, anggota Komisi II paham betul praktikpraktik yang dilakukan kepala daerah selama ini. Oleh karena itu, Pasal 71 dalam UU Pilkada pun mengatur banyak larangan bagi petahana. Lukman berharap, agar petahana ini tidak menjadi sumber konflik dalam pilkada, maka sosialisasi Pasal 71 UU Pilkada harus lebih gencar dilakukan KPU RI dan Bawaslu RI. “Karena ramburambu yang kami buat itu berpotensi untuk multitafsir, dan berpotensi juga untuk dipakai oleh lawan-lawan petahana,” kata dia.

Selain itu, Lukman juga berpendapat kalau perlu KPU RI maupun Bawaslu RI membuat peraturan internal guna menjelaskan lebih detil perihal Pasal 71 dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 ini. Pasal 71 Ayat (2) melarang

gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 71 Ayat (3) melarang gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri, maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 71 Ayat (2) dan Pasal 71 Ayat (3) sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (5), akan dikenakan sanksi berupa pembatalan petahana sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari membenarkan bahwa banyak potensi konflik dalam perhelatan politik, seperti Pemilu dan Pilkada. Sebab, pada dasarnya, Pemilu itu sendiri adalah pertarungan kepentingan. “Pada dasarnya yang namanya Pemilu, Pilkada itu

konflik. Jadi bukan potensi lagi.

Karena apa? Di dalamnya ini pertarungan memperebutkan kekuasaan,” kata Hasyim ditemui di sela-sela sidang di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (8/11).

Lebih lanjut dia mengatakan, KPU pusat pun sudah menyampaikan hal ini kepada jajarannya di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Bahwa Pemilu dan Pilkada adalah konflik politik menuju kekuasaan. Maka dari itu, katanya, harus ada aturan main, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan calon peserta dan penyelenggara pemilu. Demikian juga dengan prosedur penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. “KPU diberikan tugas untuk mengelola konflik itu. Sehingga yang paling penting bagi KPU di semua tingkatan tidak menjadi faktor penyebab konflik,” ujar Hasyim.

Adapun cara KPU agar tidak menjadi faktor penyebab konflik yaitu dengan bekerja menurut aturan dan bekerja berdasarkan kode etik. Sementara itu, mengenai potensi konflik internal penyelenggara akibat ketidakpahaman terhadap aturan main, Hasyim menegaskan pihaknya terus memberikan bimbingan teknis, supervisi, konsultasi, serta pendampingan kepada penyelenggara di tingkat bawah. (h/ben)

Belanja .......................................... Dari Halaman. 1 ja modal tahun 2017 dan 2018 menurun dibanding tahun 2016 dikarenakan kebutuhan bidang pendidikan menyedot anggaran sangat tinggi. Tahun 2017 sendiri alokasi belanja modal Sumbar hanya berada diangka 15,27 persen. Jauh dibanding belanja modal tahun 2016 yang mencapai angka 24,6 persen.

Untuk tahun 2018 yang akan datang saja misalnya, Sumbar harus mengalokasikan anggaran kebutuhan pendidikan sebesar 47 persen total APBD yang Rp6 trilun. Hampir setengah dari keseluruhan APBD 2018. Penuru nan belanja modal, terang Arkadius, telah terjadi sejak tahun 2017. Yakninya sejak Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengharuskan SMA/ SMK jadi tanggung jawab provinsi diberlakukan. Terkait ini, ada sekitar 600 lebih SMA/SMK yang pembiayaannya harus ditanggung provinsi terhitung Januari 2017 hingga seterusnya.

Pada pembahasan awal APBD 2018, belanja modal Sumbar dialokasikan 16 persen. Namun jika sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa dimaksimalkan, kemudian saat adanya

peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), dan ketika dilakukan rasionalisasi terhadap belanja tak langsung, Arkadius yakin, angka 16 persen ini bisa diangkat hingga 17,5 atau sampai 18 persen.

Menurut Arkadius, menurunnya porsi belanja modal daerah tak hanya hanya dialami oleh Sumbar. Namun juga oleh provinsi lain di Indonesia. Misalnya dari informasi yang ia terima, belanja modal Bali saja hanya dikisaran 7,5 persen dari total APBD daerah tersebut. Angka ini jauh di bawah Sumbar. “Ini adalah kondisional yang harus dihadapi daerah pascaditetapkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pengalihan SMA/SMK ke provinsi. Melihat pada provinsi lain, kita masih cukup baguslah,” ulas Arkadius.

Diakui Arkdius, penurunan belanja modal membuat anggaran untuk kebutuhan infrastruktur akan berkurang. Namun menurut dia, pembangunan itu tidaklah selalu tentang infrastruktur atau pembangunan fisik saja. Pembangunan non fisik yang salah satunya untuk bidang pendidikan juga diperlukan. Apalagi pendidikan adalah kebutuhan dasar

yang sesuai amanah Undangundang harus terpenuhi anggarannya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman mengatakan, sesuai standar nasional belanja modal memangnya harus 21, 11 persen dari total APBD yang ada setiap tahunnya. Namun dalam kondisi bidang pendidikan yang membutuhkan anggaran begitu banyak, belanja modal yang diletakkan di SKPD memang banyak yang terpotong, sehingga cukup sulit untuk mengangkatnya ke angka di atas 21 persen. “Untuk membantu meringkankan tingginya biaya pendidikan, kami telah minta pada gubernur agar berkordinasi dengan kabupaten/kota untuk membantu. Seluruh sekolah yang sekarang berada jadi tanggung jawab provinsi letaknya kan di kabupaten/kota. Pusat juga tak melarang dilaksanakan,” pungkas Yuliarman.

Terkait itu, rancangan APBD Sumbar 2018 saat ini masih dalam proses pembahasan, ditarget selambat-lambatnya 30 November harus sudah ditetapkan. (h/len)

Terapkan ....................................... Dari Halaman. 1 narkoba di penjara. Itu terjadi karena pelaku narkoba sudah tidak memiliki rasa malu. Coba kalau pakai hukum adat, misalnya pelaku narkoba diarak di jalan. Itu bisa membuatnya malu dan menimbulkan efek jera,” ujar Sayuti di Padang, Rabu (8/11).

Sayuti melihat, selama ini, di Sumatera Barat, pemerintah memberikan peluang terhadap penegakan hukum adat karena pemerintah takut kewenangannya direbut oleh pihak adat. Ia menyarankan pemerintah untuk tidak mengkhawatirkan berkurangnya kewenangan pemerintah dalam hal penegakan hukum karena hukum negara dan hukum adat punya jalan masing-masing. “Jangan dikira pihak adat merebut kewenangan negara dalam menegakkan hukum. Jangan itu yang dipikirkan. Hal yang harus dipikirkan adalah tidak berebut kewenangan, tetapi memperkuat kewenangan untuk menegakkan hukum,” tuturnya.

Mengenai hukuman kepada pelaku narkoba yang dapat membuat malu itu, seperti diarak di jalan, Sayuti mengatakan, hukuman seperti itu perlu dilakukan karena pelaku narkoba itu tidak lagi memiliki rasa malu dan segan karena mereka hanya dipenjara.

Padahal, bagi orang Minang malu dan segan itu sangat penting.

Karena itu, apabila diberikan hukuman dengan dipermalukan kepada orang banyak, pelaku narkoba akan malu terhadap diri dan keluarganya sehingga dia tidak mau lagi mengedarkan narkoba atau menyalahgunakan narkoba.

Ketua Majelis Ulama Indonesia wilayah Sumatra Barat, Gusrizal Gazahar setuju dengan diberatkannya hukuman negara terhadap pelaku narkoba, termasuk diterapkannya hukum adat, seperti yang diusulkan oleh ketua LKAAM. Namun, hukuman saja tidak cukup tanpa ada keseriusan untuk mengantisipasi orang ber-

buat seperti itu. “Saya setuju hukuman kepada pelaku narkoba diperberat. Namun, apakah hukuman itu bisa menyelesaikan masalah? Hukuman adalah hilirnya.

Selama ini pemerintah tidak memperbaiki hulunya. Hulunya adalah pendidikan karakter kepada generasi. Generasi kita kehilangan kontrol diri. Kontrol diri bisa dibentuk melalui pendidikan agama,” ucapnya.

Gusrizal berpendapat, Indonesia kehilangan nilai dasar pendidikan. Ia melihat tidak keseriusan pemerintah untuk membangun nilai dasar pendidikan. Ia memandang, pendidikan yang diterapkan pemerintah selama ini tidak berhasil membangun karakter generasi karena yang diisi hanya kepalanya dengan ilmu pengetahuan, sementara dadanya tidak diisi, yakni dengan ilmu agama.

Ia j uga mengkrit ik sistem pendidikan yang membuat anak dari pagi sampai sore belajar sehingga peran ulama yang diharapkan berperan terhadap pendidikan generasi tidak berjalan.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah untuk mengevaluasi pendidikan di sekolah. “Selalu didengung-dengungkan adalah pendidikan karakter. Saya tidak mengerti pendidikan karakter seperti apa yang d imaksud.

Karakter tidak bisa dibuat-buat seperti itu. Karakter bisa diciptakan melalui nilai-nilai agama sehingga anak-anak punya kontrol diri,” ujarnya.

IRT Edarkan Sabu Narkoba memang sudah menyentuh hampir seluruh sendi kehidupan. Terakhir, Selasa (7/11) malam, petugas Opsnal Reskrim Lubuk Kilangan (Luki) menangkap perempuan paruhbaya bernama Endang Nurwati (37 ) yang kedapatan membawa sabu. Ketika diciduk, Endang berpura-pura pingsan untuk menggelabui petugas.

 Redaktur: Bhenz Maharajo

Dari penangkapan tersangka di Simpang Kampung Baru, Kelurahan Indarung, Kecamatan Luki itu, petugas menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 14 paket.

Selain narkoba, tim Opsnal Reskrim Polsek Luki juga menemukan alat timbangan yang disinyalir digunakan tersangka untuk mengukur takaran sabu yang hendak diedarkannya.

Penangkapan tersangka yang merupakan warga Kampung Baru, Kelurahan Indarung, Kecamatan Luki tersebut berawal dari laporan masyarakat yang resah. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan selama tiga hari. Petugas yang melakukan penyamaran sebagai tukang ojek melakukan pengintaian di sekitar kediaman tersangka. Saat ditangkap, tersangka sedang menunggu pelanggannya.

“Saat ditangkap, ditemukan lima paket sabu-sabu siap edar, diduga barang haram tersebut pesanan pelanggan tersangka.

Selanjutnya, petugas bergerak ke kediaman tersangka dan kembali menemukan sembilan paket sabu yang disembuyikan di dalam lemari,” terang Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz melalui Kapolsek Luki, Kompol Desfami Erianyo.

Sementara itu, di Pengadilan Negeri Padang, seorang lelaki tua dituntut 15 tahun penjara oleh majelis hakim karena berjualan sabu-sabu. Ketika divonis, Abung (63) terlihat pucat pasi. Terbayang olehnya akan lama hidup di balik jeruji besi. Jaksa menilai, lelaki tua asal Sungai Geringing, Padang Pariaman itu bersalah melakukan pelatar a penjualan empat paket sabu seberat 17,04 gram. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dengan pidana penjara selama lima belas tahun, dan denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” kata JPU Zulrahimah dari Kejati Sumbar. (h/dib/mg-hkl/hen)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEMINAR STOP BULLYING

P2TP2A Padang Libatkan Siswa dan Guru PADANG, HALUAN – Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang menggelar seminar dan konser amal bersama Harris J. Seminar ini bertujuan guna mengurangi kasus perundungan (bullying), serta mengatasi kekerasan di sekolah dan mengembangkan anak-anak selalu berperilaku positif, serta menciptakan budaya damai.

NARASUMBER dari Kemendikbud melatih 150 guru PAUD Kota Payakumbuh. IST

150 Guru PAUD Payakumbuh Lakukan Pelatihan PAYAKUMBUH, HALUAN — Sebanyak 150 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Payakumbuh dilatih dalam meningkatkan kualitas pengajaran selama sepekan ke depan.

Pelatihan tersebut dilakukan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. “Semua guru PAUD dilakukan diklat secara berjenjang sepekan ke depan,” terang Dasril, selaku ketua panitia diklat, kemarin.

Diklat tersebut, kata Dasril, dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh dengan mendatangkan narasumber nasional dari Kemendikbud RI, seperti Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan Direktorat Guru&Tenaga Kependidikan PAUD DIKMAS Kemendikbud RI, Nuhman, BP PAUD DIKMAS Sumatera Barat, Masril, serta Himpaudi Sumbar dan mentor dari IGTKI Payakumbuh, Misrayetti dan guru PAUD lainnya yang sudah bersertifikat.

“Kegiatan diklat berjenjang merupakan program nasional untuk meningkatkan kompetensi pendidik PAUD yang menjadi ujung tombak diberbagai PAUD yang tersebar di semua kelurahan di Kota Payakumbuh. Anak-anak usia PAUD adalah anak dalam masa emas pertumbuhan baik secara religius, akademik, emosional, social, serta psikis dan fisik,” ucap Dasril.

Karena itu, perlu diasuh oleh pendidik yang profesional yang harus memiliki empat kompetensi, yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.

“Tujuannya adalah, supaya perkembangan dan pertumbuhan generasi masa depan bangsa lebih sehat,cerdas, terampil, kreatif dan bertanggungjawab,” ucapnya.

Menurut Dasril, yang juga Kepala Bidang Pendidik&Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh itu, setiap pendidik harus selalu meningkatkan kompetensinya secara terus-menerus. Baik difasilitasi oleh Pemko Payakumbuh melalui dinas pendidikan maupun oleh pribadi masing-masing dan yayasan penyelenggara PAUD di mana PTK tersebut bernaung.

Diklat berlenjang tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh, Agustion di Aula Balai Kota Payakumbuh. (h/ddg)

BERI BANTUAN — MIN 5 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, memberikan bantuan dunia pendidikan anak melalui LP2A Sumbar beberapa waktu lalu. IST

MIN 5 Pasar Baru Berikan Bantuan Pendidikan PAINAN, HALUAN — Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), memberikan bantuan dunia pendidikan anak melalui Lembaga Peduli Pendidikan Anak Sumatera Barat (LP2A Sumbar) beberapa waktu lalu.

Plt Kepala MIN 5 Pasar Baru, Nasril Chan mengatakan, bantuan yang diserahkan saat itu bertujuan untuk meringankan beban pendidikan anak-anak jalanan, serta mereka yang terisolir dikarenakan lemahnya faktor ekonomi.

“Bantuan tersebut, merupakan sumbangsih dan partisipasi sejumlah wali murid, siswa dan seluruh majelis guru.

Dan bantuan tersebut kita serahkan langsung kepada LP2A Sum-

bar,” sebut Nasril Chan, kemarin.

Menurutnya, bantuan yang diberikan pihak sekolah kepada LP2A itu adalah sejenis buku bacaan, pakaian sekolah dan sejumlah uang tunai. “Bantuan yang sudah terkumpul merupakan partisipasi kita semua, termasuk juga para siswa. Walaupun tak seberapa nilainya, semoga bisa bermanfaat dan dapat dipergunakan dengan sebaikbaiknya,” harapnya.

Sementara itu, Bupati Pessel, Hendrajoni sangat mengapresiasi kebijakan MIN 5 Pasar Baru, Kecamatan Bayang, yang telah memberikan bantuan dunia pendidikan anak melalui LP2A Sumbar.

“Kita juga meminta agar orangtua lebih waspada dan mengenali lingkungan anak-anaknya

sejak dini. Jangan hanya sekedar menitip anak-anak kepada guru di sekolah, tapi kita juga harus awasi dan tegas sama anak. Sebab, orangtua juga punya peran penting dalam menjaga anaknya sampai tumbuh dewasa,” ajaknya.

Menurut bupati, Pemkab Pessel sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan nasional dalam percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak tahun 2017 dari Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Yohana S Yembise.

“Ke depannya akan kita upayakan membangun mental warga, dalam kegiatan peningkatan iman dan taqwa. Hal ini sebagai bentuk pencegahan tindak kejahatan asusila terhadap anak, serta penurunan moral masyarakat,” tutupnya. (h/kis)

SMAN 1 Sitiung Sabet Lima Juara DHARMASRAYA, HALUAN – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Sitiung kembali menorehkan prestasi yang spektakuler, yakni lima hadiah disabetnya dalam lomba tulisan cerita rakyat, yang digelar di Padang beberapa waktu lalu.

Mulai dari juara 1 atas nama Bella Maharani dengan judul cerita “Asa Mulo Suku Malayu Jo Tigo Niniak di Koto Padang Dharmasraya”, kemudian juara 2 atas nama Eldya Irmayansi dengan judul karya “Asal Mulo Pulau Gilo”, dan juara 3 atas nama Olivia Dwian Desti dengan judul karya “Asal Mulo Jorong Mayang Taurai”.

Sedangkan untuk juara harapan 1 Luthfi Warmanda dengan judul karya “Datuak Kuek Kuaso” dan untuk juara harapan 2 atas nama Rizki Aryandi dengan judul karya “Asal Mulo Namo Nagari Batu Rijal”.

Kepala SMAN 1 Sitiung, Israr Azis kepada Haluan mengatakan, untuk lomba cerita rakyat setiap tahunnya SMAN 1 Sitiung selalu meraih juara. Untuk tahun ini, prestasi cukup luar biasa, pasalnya lima peringkat diraih dari juara 1 sampai harapan 2 disabet anak didiknya.

“Hadiah yang berjumlah total Rp35 juta dibawa pulang oleh putra-putrinya ke

KEPALA SMAN 1 Sitiung, Israr Azis berfoto didepan hadiah yang disabet pelajarnya dari juara 1 sampai harapan 2. MARYADI

Dharmasraya,” imbuh Ketua PGRI Dharmasraya ini.

Namun, katanya, semua

prestasi yang diraih oleh sekolah yang ia pimpin itu, tidak terlepas dari kerja tim,

karena setiap ada lomba atau pertandingan selalu membentuk tim bersama guruguru. Kemudian anak-anak tersebut tidak dilepas begitu saja, tetapi dibimbing bersama-sama.

“Prestasi yang diraih oleh sekolah merupakan hasil kerja sama tim, saya sebagai kepala sekolah hanya sebagai pengarah saja,” jelasnya.

Ia berharap dalam waktu dekat ini, SMAN 1 Sitiung akan menorehkan prestasi tingkat nasional lagi. “Mohon doa saja, agar peringkat nasional di berbagai iven akan disabet pelajar SMAN 1 Sitiung,” tutupnya. (h/mdi)

Kegiatan ini berlangsung di Gor Universitas Negeri Padang (UNP), Air Tawar Padang, Selasa (7/11). Kegiatan yang melibatkan sekolah tingkat SD/SLTP di Kota Padang, serta guru BK ini mengangkat tema Stop Bullying. Ketua P2TP2A Kota Padang, Harneli Mahyeldi mengatakan, kasus bully ini tidak memandang profesi, serta stasus sosial.

“Bisa saja bully itu bisa antara guru ke peserta didik, orangtua ke anak, kakak ke adik. Ini banyak kejadiannya,” kata Harneli.

Ditambahkannya, dampak yang timbul akibat bully ini begitu besar, sehingga semua pihak harus mampu memberi apresiasi terhadap capaian yang dilakukan oleh si anak. Karena setiap anak, menurut Harneli, memiliki potensi masing-masing.

“Dampak anak yang kena bully ini sangat besar sekali, bahkan sampai bunuh diri. Hal itu terjadi, karena ia selalu diejek dan direndahkan. Semua anak itu memiliki potensi masing-masing, mungkin belum tergali saja, sehingga penghargaan kita tidak diberikan kepada si anak, sebesar apapun kemampuan mereka. Jangan memandang anak itu dari satu bidang saja,” tambahnya.

Harneli menegaskan, jika anak memiliki potensi mesti diberi penghargaan. Jangan menjatuhkan mental si anak dengan kelemahan yang ia miliki.

“Setiap orang itu punya potensi, punya kelebihan.

Tidak boleh dengan kelemahan dan kekurangan yang ia miliki kita jatuhkan, sementara kelebihannya banyak. Hal ini mungkin kerap terjadi di rumah tangga, bagaimana mampu menyatukan dua anak yang berbeda prinsip. Berbeda karakter, tapi bersatu dalam rumah tangga, karena saling memberi, saling berbagi.

Berbagi dengan kelebihan yang dimiliki dan menutup kekurangannya,” tuturnya.

Harneli membeberkan, persoalan bully sudah lama terjadi. Hanya saja, dulu namanya cemooh. Ia juga mencontohkan kasus yang terjadi pada artis asal Inggris, Harris J. Dikatakannya, Harris J itu pernah menjadi korban bully, namun ia bangkit dan membuktikan bahwa ia mampu sukses.

“Hina-menghina ini sebetulnya sudah lama terjadi.

Bullying ini baru, karena baru

sekarang dirasakan dampaknya. Termasuk Harris J korban bullying , yang menyebabkan dia lebih maju, menjadi orang yang ternama. Yang awalnya di bully dan dijatuhkan, dihina, tapi akhirnya dia bangkit. Tapi kan tidak semua anak yang seperti itu. Maka kita berupaya bagaimana guru dan masyarakat ketika melihat anak sedang di bully baik secara fisik maupun psikisnya harus memberikan bantuan, memberikan kepedulian, memberikan pengarahan,” cetusnya.

Lebih lanjut, Harneli menyebut, korban bully mesti mendapat obat dari orang-orang di sekitar mereka, jangan dibiarkan begitu saja. “Korban bully itu, harus mendapatkan obat penentram, seperti bimbingan dan kasih sayang dari orangorang sekelilingnya, sehingga mereka tidak semakin terpuruk,” paparnya.

Bicara soal cara mengurangi kasus bully, Harneli mengaku, bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Salah satunya melibatkan murid secara langsung. “Cara yang efektif mengatasi bully, pembentukan duta anti bully.

Artinya, jika dia sudah duta nanti akan ada tim di sekolah masing-masing. Jika ada kasus, maka diselesaikan oleh timnya. Kalau tidak bisa diselesaikan dengan timnya harus diinformasikan kepada gurunya,” beber Harneli.

Mengenai mekanisme kerja, Ketua P2TP2A ini menuturkan, akan mengutamakan jalur kekeluargaan daripada jalur hukum. “Sebelum ke jalur hukum, P2TP2A berupaya melewati jalur kekeluargaan. Kalau masalah pemerkosaan, pelecehan seksual harus jalur hukum supaya ada efek jera bagi pelakunya,” tutupnya.

Sementara itu, salah seorang peserta, Rehan Pramana mengaku, senang mengikuti kegiatan seminar ini.

Karena ia mendapatkan pelajaran yang baru dari kegiatan tersebut. “Acaranya sangat menarik dan bermanfaat bagi anak-anak ke depannya,” katanya.

Siswa kelas 6 asal SD Kartika 1-10 ini merasakan dampak positif setelah mengikuti kegiatan itu. “Pelajaran yang bisa saya ambil dari seminar ini, agar anakanak tidak di bully oleh sekolompok orang. Saya akan mencegah bullying di sekitar lingkungan saya,” ujarnya semangat. (h/mg-fkr)

Pelajar SMKN 1 Pangkalan Kunjungi Bogasari Padang

PELAJAR SMKN 1 Pangkalan Kerinci bersama guru pendamping dan Ketua Bogasari Padang melakukan pelatihan di Kantor Bogasari Padang. IST

PADANG, HALUAN — Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pangkalan Kerinci, Riau, jurusan tata www.harianhaluan.com

boga mengadakan kunjungan industri ke Bogasari Padang.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari pengembangan

keterampilan pelajar yang termaksud dalam kurikulum sekolah tersebut.

“Setiap tahun kami me-

ngadakan kunjungan industri diberbagai jenis industri yang berhubungan dengan tata boga. Kali ini di Bogasari dengan jumlah 23 pelajar kelas 10 tata boga,” kata Rosdiyani, Ketua Jurusan Tata Boga yang mendampingi pelajar kepada Haluan, Selasa (7/11) di Kantor Bogasari Padang.

Dikatakannya, selain sebagai aktifitas pengembangan pengetahuan pelajar, aktifitas ini juga merupakan rangkaian kegiatan eksistensi sekolah dalam mempertahankan akreditasi A sekolah tersebut,.

“Pelatihan dilakukan karena di sekolah mempunyai unit produksi. Terkait dengan itu, pelajar diharapkan mendapat pengalaman seputar memproduksi produk dan sekaligus memasarkannya,” jelas Rosdiyani.

Dikatakannya, dengan berkunjung ke sini semoga mendapatkan pengalaman, tapi pihak Bogasari memberikan lebih dari itu. “Di sini Pelajar juga diajak melakukan demonstrasi dalam membuat adonan berbagai jenis produk,” kata Rosdiyani.

Seirama dengan harapan ketua jurusan tersebut, pihak Bogasari memberikan lebih dari sekedar kunjungan industri. “Mereka cukup jauh dalam perjalanan menuju ke sini, jadi kami berikan tidak hanya sebatas kunjungan industri. Materi, modul dan praktek kami suguhkan, bahkan kami demonstrasikan juga,” keterangan Ocid, Ketua Bogasari Padang.

Selain proses menyediakan bahan adonan, trik membuat produk, ilmu memproduksi, menjaga higienis dan menjadi pelaku usaha

bisnis, pihak bogasari juga memberikan sertifikat kepada seluruh pelajar yang ikut dalam pelatihan tersebut.

“Kami juga berikan sertifikat dan ditambah hasil karya kreatif produk mereka bisa mereka bawa ke tempat asal dan menjadi kenangan saat berproses di Bogasari,” tutup Ocid, Ketua Bogasari Padang (BBC).

Ditambahkan Wiwik Indriaty, yang juga ikut mendampingi pelajar dalam pelatihan menjelaskan, bahwa yang paling diharapkan dari kegiatan serupa ini adalah motivasi berwirausaha. “Tak hanya seketar tour, selepas ini kami harapkan siswa mempunyai semangat untuk menjadi pelaku usaha yang kreatif dibidangnya,” terangnya.

Dari kegiatan demonstrasi tersebut, terlihat wajah-wajah yang antusias, ingin tahu

 Redaktur: Nasrizal

lebih dan semangat belajar yang tinggi dari pelajar.

Seperti keterangan Mira, chef Bogasari yang mendampingi pelajar menjelaskan kepada Haluan tentang antusias pelajar. “Pelajar tersebut begitu semangat dan mereka cepat mengerti terkait proses awal pembuatan hingga akhir produksinya.

Bahkan mereka meminta tambahan bahan bakunya, mereka ingin berkreasi lebih banyak lagi,” ungkap Mira.

Reysa, salah satu pelajar yang ikut dalam pelatihan mengaku senang dalam tahap belajar seperti ini. “Kami diajarkan dan dibimbing bagaimana cara membuat produk dari Bogasari dengan berbagai macam tepung, bahan adonan dan pengetahuan higienis dalam meramu bahan-bahan produk,” ucapnya. (h/mg-rei)  Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

9

Lingkar kar Permasalahan Remaja Sangat Kompleks PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks. Mulai dari jumlah yang cukup besar, hingga ke persoalan kesehatan reproduksi remaja. “Sebentar lagi Indonesia pun akan menghadapi bonus demografi, yakni usia produktif mencapai lebih dari 60 persen,”ujar Bunda Genre Kota Padang Harneli Mahyeldi, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Kesehatan Reprodusi Remaja (KRR) di Axana Hotel, Rabu (8/11).

Dikatakan Harneli, ada beberapa hal yang menyangkut permasalahan KRR yakni seksualitas, HIV/ AIDS, dan persoalan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (Napza). Tiga persoalan diatas sangat rentan dihadapi oleh remaja saat ini.

“Berbagai pengaruh informasi dari penggunaan ponsel pintar, lingkungan yang tidak memberikan pengawasan, dan orangtua beserta guru yang bersikap acuh kepada anak, merupakan pemicu banyak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh remaja sekarang,”jelas Harneli dihadapan ratusan siswa sekolah pengurus PIK se-Kota Padang.

Ditambahkannya, remaja membutuhkan dukungan baik pendampingan maupun pengawasan untuk dapat melewati perkembangan seksual yang dialami. Harapannya, remaja mampu menunda aktivitas seksualnya, hingga menikah. “Kegiatan Bimtek KRR ini diharapkan menjadi forum kita dalam mengembangkan program generasi berencana dimasa mendatang. Tidak menikah diusia anak, tidak melakukan seks bebas, dan tidak mencobacoba penggunaan napza,”sebut Harneli.

Berbagai persoalan yang dihadapi remaja tersebut, upaya yang harus dilakukan menurut Harneli adalah dengan membentuk sebuah pusat informasi dan konseling remaja sebagai wadah dan solusi dari begitu banyaknya persoalan remaja. Selain itu, orangtua juga harus menerapkan program 18-21 yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang.

“Permasalahan remaja bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Melainkan tanggung jawab kita bersama, mulai dari orangtua, guru, dan lingkungan. Sehingga generasi kita kedepan bisa menjadi pemimpin bangsa yang baik,”ucap istri Walikota Padang ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Heryanto Rustam mengatakan tujuan kegiatan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan keterampilan anggota PIK remaja dalam mempromosikan dan mensosialisasikan kesehatan reproduksi remaja melalui jaringan komunikasi dengan remaja sebaya. Lalu, mempersiapkan remaja menghadapi dan melewati masa pubertas yang seringkali cukup berat. Kemudian, melindungi remaja dari berbagai resiko kesehatan reproduksi. “Yang terpenting menyiapkan figur remaja yang berintegritas serta berjiwa gotong royong untuk menjadi model, contoh, dan teladan bagi teman h/mg-mel sebaya,”ujar Heryanto. (h/mg-mel h/mg-mel)

PASANG LAMPU — Sejumlah pekerja tengah memasang lampu hias di kawasan pedestrian Permindo, Rabu (8/11). Pengerjaan pedestrian sisi barat Permindo di perkiraan rampung pada pertengahan Desember tahun ini . HUDA PUTRA

DATA DARI 23 PUSKESMAS

36.861 KK Tak Punya Jamban PADANG,HALUAN — Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat sebanyak 36.861 Kepala Keluarga (KK) belum memiliki fasilitas jamban, dari 207.877 KK di kota ini. Sehingga masih memanfaatkan aliran sungai untuk keperluan mandi cuci dan kakus (MCK).

“Sekitar 147.444 jiwa atau 36.861 KK masih menggunakan sungai sebagai fasilitas sanitasi. Data ini diambil dari 23 puskesmas yang terdapat pada 11 Kecamatan,”ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Feri Mulyani melalui Kepala Seksi (Kasi) Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinkes Gusweni saat ditemui Haluan, Rabu (8/11).

Dikatakan Gusweni, dari 908.189 jiwa di Kota Padang yang sudah memiliki jamban sebanyak 182.083 jiwa. Namun jumlah tersebut belum se-

penuhnya tergolong layak.

Hanya 143.779 jiwa yang memiliki jamban yang d inilai layak atau memenuhi syarat.

“Sisanya sebanyak 38.284 jiwa belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak,”ujarnya di Kantor Dinas Kesehatan Jalan Bypass.

Dijelaskan Gusweni, ada empat jenis sarana jamban yang digunakan masyarakat.

Pertama, Jenis Komunal, jumlah sarana yang dipakai 218 jamban, dan yang layak sebanyak 211.

Kedua, jenis leher angsa, jumlah sarana mencapai 165.-

744, sedangkan yang terhitung memenuhi syarat hanya 140.883 jamban.

Ketiga, jenis plengsengan jumlah sarana 2.055, sedangkan yang layak hanya 381 jamban. Keempat, jenis cemplung digunakan oleh 24.869 jiwa dengan jumlah sarana 14.066, sementara yang dinilai layak hanya 2.324 jamban.

“Kecamatan Kuranji, Pauh, dan Lubuk Kilangan yang paling banyak belum memiliki fasilitas sanitasi layak, ”sebutnya.

Sebagian besar kelurahan yang belum memiliki fasilitas jamban layak tersebut berada pada kawasan yang dilalui oleh sungai atau pun irigasi besar.

Ia menjelaskan meskipun di dalam rumah warga tersebut sudah memiliki jamban namun pembuangannya masih pada aliran sungai atau irigasi, di-

nilai masih belum memenuhi standar kelayakan karena untuk dikatakan layak jamban harus memiliki bak penampungan (septic tank).

“Jadi hingga saat ini, baru 83,8 persen warga kota yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Kami targetkan hingga akhir 2019, seratus persen penduduk Kota Padang telah memiliki jamban yang layak, ”tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya, untuk dapat mencapai target tersebut, pihak Dinkes gencar menyosialisasikan pemakaian jamban layak kepada masyarakat. Selain itu, berupaya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar di sungai.

Kendalanya dilapangan, masyarakat yang belum memiliki jamban, meminta ban-

tuan fisik kepada kami untuk membangunkan sarana jamban dirumah mereka. Namun, untuk kewengan tersebut, tidak berada dibawah tanggung jawab kami sehingga tidak bisa membantu,”sebutnya.

Ia mengusulkan jika ingin mendapatkan bantuan warga bisa mengajukannya program kepada pemerintahan kota melalui dinas terkait untuk membangun jamban.

Sementara itu, Anggota DPRD Kota Padang Iswandi meminta Dinas Kesehatan untuk membuat program jamban umum agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang tidak memilikinya.

“Melakukan aktivitas dengan memanfaatkan aliran sungai untuk MCK merupakan perilaku yang tidak sehat dan dapat menimbulkan berbagai penyakit,”jelasnya. (h/mg-mel)

kan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pribadi.

“Kita akan terus melakukan pengawasan bersama jajaran kecamatan.”sebut Yadrison.

Penertipan tersebut, berlanjut ke wilayah Pasar Raya Padang. Satu lapak PKL yang didirikan depan Masjid Taqwa Muhammadyah Pasar Raya Padang pun ditertibkan.

Terlihat satu unit tenda berdiri di atas trotoar yang berada di Jalan M. Yamin tersebut, sangat menganggu pengguna jalan.

Sebab, berada dikawasan padat pengunjung, sehingga harus ditertibkan

petugas.

Alhasil terpal dan beberapa meja kayu , dibawa petugas ke Markas Komando (Mako) Satpol PP Jalan Tan Malaka, untuk dijadikan barang bukti.

Disebutkan Yadrison, penertipan berjalan kondusif, dan berjalan tanpa ada perlawanan bahkan terlihat sebagian pemilik ikut membantu dalam penertiban tersebut.

“Masyarakat harus mentaati aturan yang telah ada, ini semua demi kepentingan kita bersama. Kedepan Satpol PP akan terus melakukan penertiban terhadap PKL yang menempati fasum,”katanya. (h/mg-mel)

GUNAKAN FASILITAS UMUM

8 Lapak PKL Dibongkar Pol PP PADANG,HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang menertibkan delapan lapak pedagang kaki

lima (PKL) di trotoar Jalan Situjuh Kota Padang persisnya di depan Rumah Sakit Yos Sudarso.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison mengatakan, sebelumya Satpol PP telah menurunkan tim mediasi untuk melakukan tindakan persuasif kepada pemilik lapak.

Satpol PP memberikan surat peringatan kepada 11 orang pemilik lapak.

“Alhamdulillah tiga dari 11 pemilik telah ada yang membongkar sendiri. Akhirnya petugas hanya membantu memindahkan sekitar delapan lapak kerumah pemiliknya. ”ujar Yadrison, kepada Haluan, Rabu (8/11).

Yadrison mengingatkan, kepada PKL agar tidak lagi menempati serta memanfaat-

PETUGAS Satpol PP membongkar lapak PKL yang berjualan di trotoar Jalan Situjuah depan Rumah Sakit Yos Sudarso, Rabu (8/ 11). MELATI OKTAWINA  Redaktur:Afrianita

www.harianhaluan.com

 Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

UNTUK ANAK TANGGA PASAR NANGGALO

Pegangan Besi Tunggu Anggaran 2018 PADANG, HALUAN — Pegangan besi yang rencananya akan dibuatkan untuk anak tangga di Pasar Nanggalo masih menunggu anggaran tahun 2018.

32 Kafilah MTQ Masuk Final PADANG, HALUAN — Seluruh kafilah Kota Padang yang berlaga di Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-37 tingkat Sumatera Barat di Pariaman, terus menunjukkan performa meyakinkan.

Sejumlah Qori dan Qoriah yang bertanding melenggang mulus ke babak final.

Dengan demikian, aroma kemenangan dan mempertahankan gelar juara pun sudah mulai tercium. “Sebanyak 32 Qori dan Qoriah kita sudah berada di final,” kata Kepala Bagian Kesra Kota Padang Jamilus, di Pariaman, Rabu (8/11). Meski begitu kontingen Kota Padang tak ingin besar kepala. Seluruh Qori dan Qoriah terus memanfatkan waktu senggang untuk berlatih secara intens.

“Hasilnya akan kita lihat pada malam penutupan nanti,” ucap Jamilus.

Jamilus menekankan, hampir seluruh Qori dan Qoriah yang turun di setiap cabang.

Seluruh Qori dan Qoriah bahkan mampu menunjukkan penampilan terbaiknya.

“Alhamdulillah, kesehatan seluruh kafilah tidak ada masalah,” tukasnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari Media Centre MTQ di Pariaman, pada Selasa (7/11) kemarin, sebanyak sembilan Qori dan Qoriah Kota Padang sudah tampil. Bahkan nilai yang dikumpulkan cukup tinggi. (h/rel)

“Begitu anggaran cair langsung pembuatan pegangan besi anak tangga Pasar Nanggalo dikerjakan,” ujar Kepala UPT Nanggalo Yurman pada Haluan, Rabu (8/11) di kantornya.

Dikatakannya, membuatkan pegangan besi merupakan kebutuhan tambahan.

“Untuk itu kita harus menganggarkannya terlebih dahulu. Kita minta kesabaran pedagang dan pengunjung di Pasar Nanggalo,” ujarnya Disampaikannya, untuk mengerjakan tambahan pegangan besi tersebut membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Pengerjaan di Pasar Nanggalo tersebut akan berurutan saja mulai dari pengaspalan dan dilanjutkan pembuatan pegangan besi.

“Bulan ini kita kerjakan pengaspalan terlebih dahulu baru kalau anggaran 2018 cair, pengerjaan selanjutnya termasuk membuat pegangan GANTI LAMPU — Sejumlah pekerja tengah mengganti lampu jalan di ruas jalan Sudirman, Rabu (8/ 11). Pemasangan lampu tersebut untuk memberikan penerangan kepada pengendara yang melintasi ruas protokol tersebut. HUDA PUTRA

KELURAHAN AIR TAWAR BARAT

Warga Keluhkan Biaya Pengurusan SKU PADANG, HALUAN —Warga Kelurahan Air Tawar Barat (ATB) mengeluhkan masih adanya pungutan liar (pungli) oleh petugas kelurahan.

Seperti yang terjadi Yusnidar (49). Warga Kelurahan ATB yang tinggal di RT 3 RW 7 Jalan Belibis Blok C No.4 Yusnidar mengaku dibebani biaya pengurusan surat keterangan usaha Rp15.000 oleh petugas kelurahan ATB. “Saya barusan mengurus surat keterangan usaha juialan lontong. Saya dipungut biaya Rp15 ribu. Kata petugas itu untuk sumbangan,” ujar Yusnidar pada Haluan, Selasa (7/11).

Dijelaskan Yusnidar, awalnya ia memberi Rp10 Ribu.

Namun kata petugas masih

kurang sehingga ia harus menambah Rp5 ribu lagi.

“Yang ini masih mendingan. Dulu tahun 2015 bulan Desember, saya juga mengurus surat keterangan usaha dan diminta Rp60.000.

Tapi karena saya tidak punya uang, saya cuma bayar Rp20 ribu saja untuk mengurus surat keterangan usaha dari kelurahan,” jelasnya.

Salah satu petugas kelurahan yang dikonfirmasi Haluan, mengatakan hanya menjalankan proposal PKK kecamatan.

“Kami hanya menjalankan proposal PKK kecamatan, kami meminta ada pegangan, proposalnya ada, ”ujar petugas kelurahan yang tidak mau disebutkan namanya.

Berhubung Lurah se-

dang cuti, sampai tanggal 15 November 2017, Sekretaris Lurah Masrial mengatakan uang yang diminta itu untuk membiayai 15 kader PKK kelurahan mengikuti jambore di Mifan.

“Kami harus mencari dana untuk biaya Kader PKK kami, panitia PKK kecamatan tidak memberikan anggaran. Biaya penginapan Rp1 juta per kelurahan, harus kami cari.

Belum lagi biaya pendaftaran, biaya transportasi, biaya makan, biaya segala macam, itu semua harus kami usahakan,” tambah sekretaris Lurah Sementara itu Ketua PKK kecamatan Padang Utara Rina Yulianti mengaku memberikan proposal kepada

kelurahan untuk mencari bantuan biaya.

Kami memang memperbanyak proposal disebarkan ke setiap kelurahan untuk dipergunakan sebaik-baiknya, Kalau kelurahan meminta bantuan dengan baik itu wajar saja.

Tapi apabila ada unsur pemaksaan itu tidak boleh, namanya juga permohonan bantuan, diberikan sukur Alhamdulillah,” ujar Rina.

Tidak hanya Yusnidar, salah seorang warga inisial (P) 45th yang bekerja sebagai penjual lontong di ATB jug amengaku mengalami hal serupa.

“Saya mengurus surat keterangan usaha saya ini membayar Rp20.000. Memang itu tidak diwajibkan,

tapi itu uang pelicin. Kalau tidak dibayar maka surat kita lama siapnya,” ujar P. Camat Padang Barat Utara Editiawarman menilai kelurahan Air Tawar Barat ridak kreatif karena meminta sumbangan dengan cara demikian. “Acara Jambore Kecamatan itu sifatnya partisipatif, tidak ada unsur paksaan. Apabila tidak mampu tidak apa-apa.

Hal seperti ini harus kreatif menyikapinya,” terangnya.

Dikatakannya, seluruh pengurusan SKTM, surat izin dan segala macam itu gratis.

“Kalau mereka minta uang, jangan dikasih. Pengurusan apa saja harus siap maksimal 24 jam, apabila tidak siap, itu harus diproses,” tegas Aditiawarman.(h/mg-ras)

DIMINTA JAGA NETRALITAS

ASN Jangan Terbuai Iming-Iming Jabatan

WAKIL Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Nasrul Abit, di depan 72 ASN yang menjadi peserta Sosialisasi UU No. 7/ 2017 tentang pemilihan umum di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (8/11). IST

PADANG, HALUAN — Aparatur Sipil Negara (ASN) kembali diingatkan untuk menjaga netralitas jelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Pemahaman ASN terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diperlukan untuk menangkal adanya upaya pihak-pihak

www.harianhaluan.com

tertentu yang datang menawarkan posisi atau jabatan tertentu, dengan syarat memberi bantuan terhadap pihak tertentu tersebut.

Penekanan itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Barat Nasrul Abit, di depan 72 ASN yang menjadi peserta Sosialisasi

UU No. 7/2017 tentang pemilihan umum di salah satu hotel di Kota Padang, Rabu (8/11).

“ASN dituntut paham dan siap dalam bersikap untuk menyonsong pemilu serentak. Sosialisasi ini diharapkan menjadi bekal para ASN agar ikut serta mewujudkan pemilu yang berintegritas di Sumbar, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Nasrul.

Wagub menerangkan, ASN berpotensi menjadi sasaran bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, untuk mendulang dukungan dalam upaya pemenangan. Berbagai macam tawaran disuguhkan kepada ASN yang bersedia menjadi pendukung salah satu calon-calon yang maju dalam pemilu serentak.

“Mulai dari janji untuk

promosi jabatan, dan imingiming lainnya. Ini yang akan kita tangkal melalui sosialisasi ini. ASN harus paham bahwa mereka juga bertanggung jawab mewujudkan pemilu serentak yang bersih, demokratis, aman, tertib, dan damai.

Nasrul juga berharap, agar komunikasi aktif juga terjadi antara pemangku kebijakan terkait pemilu, mulai dari Komisi Pemilihan Umum provinsi dan kota/ kabupaten, penegak hukum dan pihak keamanan, serta pemerintah yang ikut mendorong terselenggaranya pemilu yang bersih tersebut.

Kegiatan sosialisasi ini diampu oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

(Kesbangpol). Kepala Kesbangpol Nazwir selaku ketua penyelenggara acara mengatakan, besar harapan pihak pemerintah agar terlaksananya pemilu yang teratur dan sesuai dengan kaidah yang berlaku secara umum.

“Pengetahuan ASN terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 ini amat penting. ASN mesti paham dinamika apa yang bisa terjadi dalam pelaksanaan pemilu, sehingga bisa berhati-hati dalam menangkal peluang terjadinya kecurangan. Dengan demikian, kualitas pemilu di Sumbar secara umum juga akan ikut baik. Tentu salah satu indikatornya adalah netralitas ASN yang ada di Sumbar,” kata Nazwir. (h/isq)

besi tangga,” imbuh Endrizal.

Sementara itu, untuk kondisi pasar satelit dengan bangunan baru tersebut masih dalam tahap penyempurnaan. Pasalnya ada sebagian kecil PKL yang berjualan secara keliling namun hal tersebut tidak menjadikan pengaruh yang besar.

Kepala UPT Nanggalo Yurman menyampaikan, saat ini masih ada beberapa orang pedagang yang masih berjualan pindah-pindah atau keliling. Namun, tidak mempengaruhi pedagang lainnya.

“Ada sekitar lima orang pedagang yang dari atas pindah ke bawah bagian belakang. Namun selagi tidak berpengaruh dan tidak di tempat parkir tidak terlalu masalah. Tapi kita akan tata kembali k arena pedagang tersebut borongan dan langsung h abis,” terangnya. (h/win)

Antar Ganja, Janda Dituntut 15 Tahun PADANG, HALUAN –Terdakwa Martina Novi Lova (33) dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Hery Suroto dengan selama lima belas tahun penjara di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Padang, Rabu (8/11). Pasalnya, Janda anak tiga ini dinilai bersalah melakukan jual beli narkotika jenis ganja.

JPU Hery menilai perbutan terdakwa Martina diatur dan diancam pidana dalam pasal pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Perbuatan terdakwa melanggar program pemerintah dalam memberantas perdaran narkotika, meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan humuman lima belas tahun penjara, denda Rp1 miliar atau subsider enam bulan penjara,” kata Hery saat membacakan amar tuntutannya di hadapan majelis hakim.

Terhadap tuntutan itu, terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum (PH) Anna Mardiah, akan mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis pekan depan. “Baiklah, sidang ditunda hingga Rabu (15/11) dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa,” kata ketua majelis Sutedjo yang didampingi hakim anggota Leba Max Nandoko dan Agus Komarudin.

Dalam dakwaan dikatakan, kasus ini berawal pada 5 Juli 2017. Saat itu terdakwa berada di rumahnya di Rengat, Riau. Tiba-tiba kenalan terdakwa bernama Jhon menelpon dan berkata kepada terdakwa untuk mengantarkan barang, dengan imbalan Rp2 juta.

Terdakwa sempat mengatakan kepada Jhon bahwa, dia tidak mau mengambil resiko besar. Namun terdakwa terpikir saat itu bahwa ia sangat

 Redaktur:Afrianita

butuh uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anak. Sehingga terdakwa mau menerima tawaran Jhon tersebut.

Selanjutnya Jhon mengatakan bahwa, terdakwa hanya pergi dan tunggu di terminal Aur Kuning, Bukittingi untuk menemui kenalan Jhon yang tidak disebutkan namanya.

Pada pukul 20.00 WIB, dengan menggunakan mobil travel liar, terdakwa berangkat ke Bukittingi. Terdakwa sampai di Aur Kuning, saat itu Jhon menghubungi terdakwa dan meminta agar menunggu di kedai.

Kemudian pukul 08.00 WIB, Jhon mengatakan bahwa, akan ada perempuan yang menemui terdakwa.

Beberapa saat, datang dua perempuan dengan menggunakan sepeda motor dan menyerahkan satu kantong asoi kepada terdakwa dan meminta terdakwa mengantarkan barang itu ke Padang.

Setelah terdakwa menghubungi Jhon untuk memastikan pesan dari perempuan itu. Jhon meminta terdakwa ke Padang dan meminta uang Rp5,4 juta .

Bila uang sudah didapat, terdakwa disuruh mengambil Rp2 juta dan sisanya dikirim ke rekening Jhon.

Terdakwa pergi ke Padang dengan menggunakan mobil travel. Sesampai terdakwa di Padang dan turun di Ulak Karang. Terdakwa bertanya sama Jhon, kapan dirinya menyerahkan barang haram itu.

Saat terdakwa berdiri sendirian sambil menyandang tas ransel, gerak-geriknya dicurigai polisi. Polisi sendiri sudah mengintai terdakwa. Sekitar pukul 17.15 WIB, terdakwa ditangkap polisi dan menemukan ganja sebanyak tiga paket besar.(h/mg-hen)

 Layouter: Syamsul Hidayat

11

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Bakti Bagian HAN untuk Nagari Kiriman : AGUNG HERMANSYAH, PADANG PENGABDIAN masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi selain sarana pengajaran/pendi dikan dan sarana penelitian. Sebagaimana yang terus dilakukan oleh Bagian Hukum Administrasi Negara (Bagian HAN) Fakultas Hukum Unand yang secara konsisten dan berkesinambungan terus-menerusmengamalkan Tri Dharma Perguruan tinggi demi kedjayaan bangsa.

Pada tanggal 4-5 November 2017 yang lalu, Bagian HAN Fakultas Hukum Unand dengan melibatkan Mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN’14) kembali melakukan pengabdian masyarakat di Nagari Batu Hampar, Kecamatan Akabiluru, Kabupaten 50 Kota dengan mengusung tema ‘’Pelatihan Penyusunan Peraturan Nagari’’.

Peraturan Nagari merupakan produk hukum Nagari yang dibuat dan dite-

tapkan oleh Wali Nagari bersama dengan Bamus Nagari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Perlu di ketahui bersama, bahwa sampai saat ini masih banyak Nagari-Nagari sebagai wilayah otonom terkecil dibawah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Baratterkendala dalam pembuatan Peraturan Nagari ataupun belum memiliki Peraturan Nagari sebagai dasar dalam melaksanakan tata Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

Melihat kenyataan di lapangan seperti itu, sekaligus adanya komunikasi yang intens dan responsif antara Bagian HAN Fakultas Hukum Unand dengan pihak Pemerintah Nagari Batu Hampar untuk mengetahui problem-problem hukum yang ada di Nagari tersebut, maka Bagian HAN fakultas Hukum Unand dengan

IPBS Gelar Pertemuan

Konferensi Bisnis Australia di Indonesia Kiriman : Kedubes Australia, Jakarta

ASISTEN Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Invest asi, Keith Pitt, menyampaikan pidato utama pada Konferensi Dewan Bisnis Indonesia-Australia, yang diselenggarakan pada tanggal 6-7 November di Surabaya, Indonesia.

Konferensi Dewan Bisnis Indonesia-Australia menyediakan sebuah forum bagi bisnis Australia dan Indonesia untuk menciptakan peluang komersial baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua negara. Tema konfe-

www.harianhaluan.com

rensi tahun ini adalah “Making it happen”.

Asisten Menteri Pitt akan menyoroti komitmen Pemerintah Australia untuk memperkuat hubungan dengan Indonesia, termasuk melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA).

“IA-CEPA akan memperdalam kerjasama ekonomi antara Australia dan Indonesia – dua ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” kata Asisten Menteri Pitt.

“IA-CEPA akan memu-

dahkan bisnis Indonesia dan Australia untuk berdagang dan berinvestasi satu sama lain.”

Asisten Menteri Pitt akan membahas hubungan perdagangan dan investasi yang kuat antara Australia dan Indonesia dalam pidatonya, dan bagaimana ini dapat menguntungkan ekonomi kedua negara.

Perdagangan bilateral antara Australia dan Indonesia bernilai A$ 15,4 miliar pada 2016, sementara investasi dua arah senilai A$ 10,4 miliar.

Asisten Menteri Pitt akan bertemu dengan Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur, Surabaya, ibu kota Jawa Timur, merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia.

Terdapat peningkatan pada jumlah perusahaan Australia yang berinvestasi di wilayah ini, terutama pada layanan keuangan, pendidikan, kesehatan, manufaktur dan infrastruktur.

“Hadirnya KonsulatJenderal Australia di Surabaya awal tahun ini menyoroti komitmen Pemerintah Australia terhadap perdagangan dan investasi yang lebih besar di Jawa Timur,” kata Asisten Menteri Pitt. ***

penuh semangat memberikan pelatihan penyusunan dan pembuatan Peraturan Nagari kepada perangkat Pemerintahan Nagari dan Bamus Nagari Batu Hampar.

Rangkaian acara dimulai dengan makan bersama antar Akademisi Bagian HAN, HIMA HAN Fakultas Hukum Unand dengan Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari.

Setelah itu, barulah akademisi dari Bagian HAN Fakultas Hukum Unand melakukan pengenalan teoriteori hukum dalam pembuatan Peraturan Nagari.

Pada sesi pengenalan teori ini, diwarnai dengan aksi tanya jawab yang bersifat responsif dan konstruktif dari pihak peserta Nagari.

Kemudian, setelah pemaparan teori selesai, barulah dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan dan pembuatan peraturan nagari yang langsung di praktikkan oleh peserta dari Nagari, yakni Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari. ***

Kiriman : Ajisman Piliang, Bandung

P

ERTEMUN Ikatan Pemu d a Bi sat i Sekitarnya (IPBS ) Bandung, di RM Dewi Minang Jln Suka Men ak Ban du ng .

Pertemuan ini membicarakan akan digelarnya s al awai k dulang pada tanggal 8 - 12 2017 mendatang. ***

Pelatihan Menjahit di Sikabau Kiriman : Humas Dharmasraya NAGARI Sikabau Kecamatan Pulau Punjung menggelar pelatihan menjahit dan membordir, yang diikuti oleh peserta dari setiap jorong yang ada di Nagari Sikabau.

Pembukaan ini dilaksanakan di Aula Kantor Wali Nagari Sikabau, Jumat (3/ 11). Pelaksanaannya selama 15 hari, sejak tanggal 3 hingga 16 November mendatang.

Pembukaan ini dibuka langsung oleh Camat Pulau Punjung, Lasmita dan dari Dinas PMD yang bertindak sebagai narasumber dari pelatihan tersebut, Sasrawati.

Sedangkan jumlah peserta pelatihan sebanyak 17 orang. ***

 Redaktur: Atviarni

 Layouter: Rahmi

12

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Gerakan PKK Bagian Penting dalam Pembangunan PAYAKUMBUH, HALUAN — Walikota Payakumbuh Riza Falepi, menegaskan, gerakan PKK merupakan bahagian terpenting dalam menyukseskan jalannya roda pembangunan bagi sebuah pemerintah daerah. Bisa diibaratkan, apabila tanpa gerakan PKK, seakan-akan pembangunan itu akan pincang dan kurang menyentuh lapisan bawah masyarakat.

Hal itu disampaikan walikota saat melantik Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bersama Gabungan Organisasi Wanita (GOW), dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) kota Payakumbuh masa bakti 2017-2022 dikukuhkan Walikota Riza Falepi di Aula Lantai III Balaikota, Senin (6/11).

Pelantikan ketiga pengurus tersebut dilakukan sekaligus oleh Walikota Riza Falepi.

Adapun kepengurusan TP PKK periode 20172022 didasarkan kepada Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 260.22/689/Wk-PYK/ 2017 tentang Penetapan Pengurus TP PKK adalah sebagai berikut: Ketua Ny.Dr.Hj. Henny Riza Falepi, Wakil Ketua Ny. Machdalena Erwin Yunaz. Kemudian Wakil ketua I, II, III dan IV masing-masing Ny.Yun Syahnadel Khairi, Hj. Yohandriwati Syamsu, Suryanti A. dan Ny.Yenny Elza Daswarman.

Sementara itu, DR. Hj. Henny Yusnita selaku Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh periode 2017-2022, berharap ke depan agar ketiga organisasi yang baru saja dilantik dapat saling bersinergi. “Selaku organisasi mitra pemerintah, mari sama-sama saling bersinergi dalam membangun Payakumbuh ke depan.

Setipa organisasi diharapkan mampu membuat program kerja yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah,” harapnya.

Dalam menyusun program kerjanya para pengurus dituntut untuk bisa lebih berkarya dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Dan program-program tersebut pun hendaknya mampu dilaksanakan dengan terencana, terukur, dan dievaluasi.

Ditambahkan Hj. Henny Yusnita, untuk Sekretaris dijabat oleh Erma Yunita dengan wakilnya Anggi Putri Bungsu. Kemudian Kusrida Efi dan Yiani Sandrely menjabat sebagai bendahara dan wakil bendahara.

Untuk kepengurusan TP PKK selain pengurus inti dibentuk 4 POKJA dan Bagian Humas.

Kemudian kepengurusan GOW diketuai oleh Ny. Machdalena Erwin Yunaz dengan 2 (dua) orang Wakil Ketua yaitu Hj. Misnah dan Irma Amriul. Sekretaris dipercayakan kepada Ny. Dewi Erwan dengan Wakilnya Fauziah.

Bendahara dijabat oleh Ny.Hj. Yohandriwati Syamsu dengan Wakil Bendahara Ny. Okta Krisna. Pada kepengurusan GOW terdiri dari 5 bidang yaitu Bidang Organisasi dan Kelembagaan, Ekonomi, Pendidikan, Kesejahteraan Sosial dan Bidang Hukum dan HAM. (h/zkf)

Disdukcapil Jemput Bola Rekam e-KTP PAYAKUMBUH, HALUAN — Disdukcapil Kota Payakumbuh menggelar aksi Jemput Bola dalam perekaman KTP elektronik (e-KTP) ke kelurahankelurahan pada lima kecamatan di Kota Payakumbuh.

Selain dari rekaman data eKTP, cakupan kepemilikan akte kelahiran secara Nasional mencapai 61,6 %, masih rendah.

Padahal secara Nasional perlu percepatan-percepatan.

Salah satu percepatan ini dilakukannya penyederhanaan prosedur dimana surat pengantar dari RT,Rw dan Kelurahan tidak diperlukan lagi,” ungkap Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh, Yunida Fatwa dihubungi di ruang kerjanya, Senin 06/11).

Dikatakan, setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2013, sementara cakupan perekaman e-KTP secara Nasional baru 86%,

maka Disdukcapil menggelar aksi Jemput Bola dalam perekaman e-KTP di kelurahankelurahan.

“Dalam pelayanan perekaman, penerbitan dan penggantian KTP-el yang rusak dan tidak merubah elemen data kependudukan, perlu penyederhanaan prosedur, yaitu cukup dengan menunjukkan fotocopy Kartu Keluarga saja,” jelas Yunida mengutip edaran dari Mendagri Nomor 471/ 1768/SJ. Ditambahkannya, bagi penduduk Kota Payakumbuh, yang pada tanggal 1 Mei 2016 sudah berusia lebih dari 17 tahun atau sudah menikah dan tidak sedang menetap di luar negeri, wajib melakukan perekaman e-KTP.

KEJAR TARGET — Disdukcapil Payakumbuh jemput bola hingga ke daerah terpencil guna memberikan pelayanan keliling. ZUL

Sementara untuk penerbitan akte kelahiran Disdukcapil telah bekerjasama dengan dinas pendidikan, dinas kese-

hatan, rumah sakit umum untuk juga akan jemput bola pengurusan akte kelahiran, baik melalui TK, SD, SMP,

SMU, RSU, Puskesmas dan penolong persalinan, sebagaimana himbauan Mendagri tersebut. (h/zkf)

Penyandang Disablitas Terima Bantuan

KEGIATAN penyerahan bantuan kursi roda dan tongkat terhadap penyandang disbalitas di Tanjung Haro. ZUL

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi melalui Dinas Sosial memberikan bantuan kepada masyarakat penyandang disablitas (cacat fisik), di kenagarian Sungai Kumayang, Kecamatan Luak, Selasa (07/11). Bantuan itu, 9

unit kursi roda, tongkat ketiak, dan tongkat bagi penyandang tuna netra.

“Mudah-mudahan dengan adanya bantuan yang diberikan, dapat meringankan beban saudara kita yang terkena musibah. Bantuan yang disalurkan ini, merupakan bentuk

perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat,” ujar bupati Irfendi Arbi, ketika menyerahkan bantuan tersebut.

Sebelumnya, Irfendi berharap agar alat yang diberikan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, “Semoga bantuan yang diberikan ini dapat bermanfaat untuk menunjang peningakatan fungsi fisik dan social serta mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas kepada orang lain,” tambahnya.

Dikatakannya, peberdayaan sosial bagi penyandang disablitas merupakan satu program yang menjadi fokus pemerintah daerah, sebab penyandang disabilitas sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah.

“Untuk itu, kepada perangkat nagari, dinas terkait dan lapisan

masyarakat harus lebih pro aktif mendata masyarakat penerima bantuan. Sehingga, jika ada saudara kita yang memerlukannya, bisa segera disalurkan,” lanjutnya lagi.

Kepedulian sosial dari masyarakat perlu digalakkan di tengah masyarakat, karena saat ini apatisme di tengah masyarakat sudah semakin terasa.

Dia juga mengharapkan penyandang disabilitas harus tetap semangat dalam menjalani hidup. “Saya apresiasi Dinas Sosial, atas program yang dibuat dalam membantu masyarakat, semoga program ini dapat terus berlanjut,” pungkasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Akmal mengatakan, bantuan ini

diberikan kepada 30 orang penyandang disablitas yang ada di kenagarian Sungai Kumuyang. ”Alat bantu yang diberikan ini merupakan sarana penunjang bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Mudah-mudahan pemberian bantuan ini dapat meringankan beban saudara kita, ini salah satu upaya Dinas Sosial dalam mengakses sumber dana yang dapat menyalurkan bantuannya kepada para penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sharial, warga Simbaladuang, Kenagarian Sungai Kumayang yang mendapatkan bantuan disablitas akibat cacat kaki selama 13 tahun lalu mengucapkan terimakasih atas bentuan yang diberikan pemerintah daerah kepadanya.

JASA OJEK ONLINE DI PAYAKUMBUH

Payokurir Bisa Diorder Lewat Facebook Laporkan : ARIE ALFIKRI BANYAK cara untuk mendapatkan penghasilan.

Ketika keadaan ekonomi relatif sulit, kreativitas anak muda Payakumbuh dalam mencari penghasilan patut diacungi jempol. Usaha ojek online merupakan salah satu bentuk kreativitas tersebut.

PEMILIK PayoKurir, Bambang Wahyudi sedang menjelaskan data pesanan pelanggan pada driver armadanya. IST

www.harianhaluan.com

PERUSAHAAN ojek online yang punya brand besar seperti Go-Jek dan Grab, memang belum datang ke Payakumbuh. Namun kesempatan disektor kreatif ini sudah diambil oleh beberapa pelaku usaha lokal.

Usaha ojek online yang didirikan anak muda Payakumbuh sudah mulai beroperasi menerima pesanan dari warga.

Berbeda dengan ojek online di kota-kota besar yang dipesan melalui aplikasi tersendiri, ojek online di Payakumbuh bisa dipesan melalui Facebook, Instagram, maupun pesan WhatsApp. Pantauan Haluan baik di Facebook maupun Instagram, ada beberapa ojek

online yang beroperasi seperti Payokurir, Okey-Jek, Ko & Ko, dan seterusnya.

Noni (32) seorang ibu rumah tangga yang tinggal di Koto Nan Ampek merasa sangat terbantu dengan keberadaan jasa ojek online.

Ia bisa memesan makanan kesukaannya tanpa harus keluar rumah. Begitu juga halnya Randi (20), Mahasiswa Universitas Andalas.

Untuk mengurus pajak motornya saja, ia bisa mewakilkannya dengan memakai jasa ojek online.

Selain sebagai ojek konvensional yang laiknya membawa penumpang, ojek online ternyata juga bisa mengantarkan makanan, membantu untuk belanja di

pasar, mengantarkan undangan pernikahan, dan berbagai macam urusan lainnya.

Tak hanya bagi pemilik dan kurirnya, ojek online sekaligus menjadi pintu rezeki bagi mitranya yang berjualan dari rumah. Ojek online banyak bekerja sama dengan mitranya yang tidak punya toko, namun mempunyai kreatifitas dalam memasak.

“Foto masakannya kami posting di Instagram Payokurir, nanti follower kami akan memesannya. Bisa kami bantu belikan dan diantarkan ke rumahnya,” ujar Bambang Wahyudi yang mendirikan Payokurir sejak Agustus 2016 lalu.

“Sehari-hari yang mem-

buat sibuk kurir kami memang pelanggan yang membeli makanan. Banyak juga keluarga yang menitipkan belanjanya kepada kami.

Banyak yang memesan lewat Instagram daripada Facebook,” tambahnya.

Bambang menceritakan niatnya untuk mendirikan ojek online tidak sematamata untuk mencari keuntungan. Niatnya untuk bersilaturrahim dan menebar manfaat. “Mitra kami yang berjualan dari rumah, merasa sangat tertolong,” ujarnya.

Tarif yang ditetapkan relatif lebih murah. Paling rendah lima ribu rupiah dan paling tinggi lima belas ribu untuk d alam Kota Payakumbuh. “Bagi pelanggan

 Redaktur: Heldi Satria

yang memesan makanan, memang kami tanggulangi terlebih dahulu. Kurir kami sudah dibekali uang standby,” ujar Bambang.

Bambang menyampaikan kondisi usahanya saat ini cukup bagus. Kurirnya ada delapan orang. Setiap kurir digaji dengan sistem bagi hasil. Total o ngkos kirim yang didapatkan kurir dalam sehari dibagi sesuai kesepakatan. “Kami buka dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 23.00 WIB. Dalam sehari kurir kami rata-rata bisa mendapatkan ongkir Rp100 ribu. Dalam sebulan mereka bisa berpenghasilan Rp2 juta sampai Rp2,5 juta sebulan. Lumayankan?” ujarnya.

     Layouter: Rahmi

BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Saayun Salangkah

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

13

PERCEPAT PEMULIHAN PASAR ATAS

Walikota Temui Menteri Perdagangan BUKITTINGGI HALUAN — Untuk mempercepat pemulihan Pasar Atas Kota Bukittinggi pasac kebakaran, Walikota Ramlan Nurmatias temui Mentri Perdagangan Enggarsito Lukito di Jakarta, Senin (6/10).

Kunjungan Walikota ke Kementrian Perdagangan didampingi Sekdako Yuen Karnova, Kabag Perekonomian Rismal Hadi dan Anggota DPRD Provinsi

Sumbar Novrizon. Kunjungan yang dilakukan guna menyampaikan permohonan bantuan pembangunan kembali Pasar Atas pasca kebakaran dari dana APBN, me-

TEMUI MENTRI — Walikota Ramlan Nurmatias didampingi Sekdako Yuen Karnova, Kabag Perekonomian Rismal Hadi dan anggota DPRD Provinsi Sumbar Novrizon, bersama Mentri Perdagangan Enggarsito Lukito di Jakarta, Senin (6/10). GATOT.

Kelompok Informasi Masyarakat Dikukuhkan BUKITTINGGI, HALUAN — Sebanyak 100 orang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kota Bukittinggi dikukuhkan oleh Walikota Bukittinggi, yang diwakili oleh Asisten I Setdako Noverdi di aula Balaikota setempat, Selasa (7/11).

Kelompok Informasi Masyarakat yang dikukukuhkan itu terdiri dari Camat, Lurah, Ketua LPM dan Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat se Kota Bukittinggi. Dalam pengukuhan ini juga dilakukan kegiatan pembinaan dengan menghadirkan narasumber Kepala Dinas Kominfo Propinsi Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Bukittinggi, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik serta tenaga ahli.

Kepala Dinas Kominfo Bukittinnggi Johnni mengatakan, dengan telah dilaksanakannya kegiatan pembinaan dan pengukuhan KIM, diharapkan nantinya dapat menginsiasi terbentuknya kelompok-kelompok yang konsen dalam mengelola informasi.

Sehingga dapat memanfaatkan informasi untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Asisten I Setdako Bukittinggi Noverdi mengatakan, KIM yang dikukuhkan ini diharapkan menjadi jembatan masyarakat untuk saling berkomunikasi. Terutama dalam penyebarluasan informasi pembangunan dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan tujuan dapat mendorong keberhasilan programprogram yang sedang dan akan dijalankan.

Secara umum kata Noverdi, KIM bertujuan untuk mengatasi berbagai tantangan maupun persoalan yang dihadapi masyarakat dilingkungannya. Sebagai mitra pemerintah, KIM diminta untuk dapat menyebarluaskan berbagai informasi terkait kebijakan pembangunan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari kebijakan tersebut.

“Kita berharap kedepan KIM dapat berkarya dalam desiminasi informasi dengan memanfaatkan seluruh media informasi yang ada, guna mengurangi kesenjangan informasi dan menciptakan masyarakat informasi yang cerdas bermedia,” harap Noverdi. (h/tot)

ngingat kemampuan keuangan daerah yang terbatas.

“Alhamdulillah Mentri Perdagangan sangat merespon permohonan yang disampaikan Walikota. Dalam waktu dekat kementrian perdagangan bekerjasama dengan kementrian PU akan meninjau langsung kelapangan untuk melakukan survey dan kajian awal rencana pembangunan Pasar Atas,” ujar Kabag Perekonomian Rismal Hadi, Selasa (8/11).

Dalam pertemuan yang dilakukan ujar Rismal, Walikota menyampaikan kepada Mentri untuk dapat membantu pembangunan kembali Pasar Atas melalui dana APBN. Sebab untuk pembangunan Pasar Atas yang terbakar itu membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sementara kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga tidak mampu dibiayai dari APBD Kota Bukittinggi.

Menurut Rismal, Walikota sangat berharap kepada Mentri Perdagangan supaya secepat mungkin untuk melakukan survey dan kajian untuk pembangunan pasar,

Silat Tradisional Perlu Dilestarikan

BUKITTINGGI, HALUAN — Kejaksaan Negeri Bukittinggi kembali memusnahkan Barang Bukti (BB) tindak pidana umum dan khusus pada priode Juli hingga Oktober 2017. Barang bukti tindak pidana umum diantaranya, 23.963 gram narkotika jenis ganja dan 13,2933 gram sabu.

Sedangkan barang bukti tindak pi dana khusus d iantaranya, 2.401 slof rokok tanpa pita cukai dengan rincian 2.319 slof rokok merek Luffman, 69 slof rokok merek H. Mind, 3 slof rokok merek Coffe Stik dan 10 slof rokok merek RMX Unlimited. Serta 144 jenis obat dan obat tradisional tanpa izin edar.

Pemusnahan barang bukti tersebut dilaksanakan di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Bukittinggi, Selasa (7/11) dan disaksikan, Wakil Walikota Bukittinggi, Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi, Kasat Nar-

BUKITTINGGI, HALUAN — Seni bela diri tradisional Pencak Silat perlu dikembangkan dan dilestarikan.

Karena saat ini olahraga seni bela diri pencak silat merupakan salah satu budaya bangsa yang sudah ditekuni oleh masyarakat di beberapa negara.

Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Bukittinggi Herman Syofyan mengatakan, seni bela diri Pencak Silat saat ini sudah go internasional dan sudah ada beberapa perguruan silat di mancanegara. Untuk itu pemerintah harus mengembangkan dan melestarikan seni bela diri pencak silat tersebut, mengingat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sudah mengusulkan silat tradisional sebagai warisan dunia, Silat tradisional kata Herman, merupakan salah satu aset berharga budaya bangsa Indonesia khususnya di Minangkabau Propinsi Sumbar. Dengan berkembangnya silat ke manca negara, Indonesia harus bangga memiliki budaya yang disukai dan digemari oleh negara luar tersebut. Untuk itu perlu dijaga kelestariannya, sebab Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan budaya di Dunia.

Menurutnya, pemerintah harus bias menjaga dan merawat silat sebagai word Haritage. Artinya sampai saat ini, seni bela diri silat sudah membumi dan mendunia.

Kemudian silat tradisional juga telah tersebar di 51 negara di dunia, sehingga ketika berbicara tentang silat, maka warga daeri belahan dunia itu akan ingat Indonesia khususnya Minangkabau.

“Dalam upaya pelestarian budaya itu, Pemko Bukittinggi bekerjasama dengan IPSI membuat ivent Festival Silat Tradisional Nusantara dan internasional. Sesuai rencana iven tersebut akan digelar pada 11-15 Oktober 2017 lalu.

Namun karena koata tidak terpenuhi, maka Pemko bersama-sama panitia mengambil keputusan untuk mengundur acara hingga waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Ketua Herman Sofiyan didampingi Sekretaris IPSI, Mul Akhiar kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu, Sektertaris IPSI Bukittinggi Mul Akhiar menjelaskan, dengan diundurnya iven silat tradisional nusantara dan internasional itu, maka direncakan kembali penyelenggaraannya iven tersebut pada tahun 2018 mendatang.

koba Polres Bukittinggi, Kepala Kantor Kesbangpol Bukittinggi.

Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Zulhadi Savitri Noor mengatakan, pemusnahan barang bukti tersebut merupakan salah satu keseriusan Kejaksanaan Bukittinggi dalam memberantas tindak pidana narkotika dan cukai.

“Pemusnahan barang bukti ini adalah tindak lanjut jaksa terhadap perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht) dari 23 perkara tindak pidana umum dan khusus,” kata Zilhadi Savitri Noor didampingi Kasi Tindak Pidana Umum Efendri Eka Saputra.

Ia menjelaskan, untuk barang bukti narkotika jenis ganja dan sabu disita dari 21 orang terpidana. Barang Bukti obat dan obat tradisional disita dari 2 orang terpidana dan barang bukti rokok tanpa pita cukai disita dari 1 orang terpidana.

WAWAKO Bukittinggi, Kepala Kejari Bukittinggi, Kepala Kesbangpol Bukittinggi dan intansi terkait lainnya memusnahkan barang bukti di Halaman Kejari Bukittinggi, Selasa (7/11). YURSIL

“Saya memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang terus gencar melaksanakan pemberantasan narkotika di wilayah hukum Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Bahaya narkotika itu berdampak terhadap segala askep kehidupan lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Bukittinggi yang juga Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi mengatakan, Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah transit penyebaran narkotika disamping peredaran obat-obatan lain tanpa izin edar.

Irwandi mengapresiasi langkah Kejari Bukittinggi dalam memberantas pemakaian narkotika salah satunya dengan melaksanakan tes urine di lingkungan pegawai Kejaksaan Negeri Bukittinggi. Tidak hanya itu, Pengadilan Negeri Bukittinggi juga telah melaksanakan tes urine terhadap pegawainya dan hasil tes itu negative.

“Kita di Pemko Bukittinggi tahun lalu juga melaksanakan tes urine terhadap pegawai di lingkungan Pemko Sendiri. Ini membuktikan bahwa kita sebelum memberantas narkotika, diri kita harus dibersihkan terlebih dulu narkotika dan hasilnya negatif,” kata Irwandi.

BNN Bukittinggi sendiri tambahnya, telah berupaya melakukan sosialisasi di tengahtengah masyarakat. Namun sangat disayangkan, peredaran narkotika masih cukup tinggi, barang haram tersebut dipasok dari provinsi tetangga seperti Riau dan Sumatera Utara.(h/ril)

Segudang Permasalahan Jadi Sorotan

www.harianhaluan.com

ngan APBD Propinsi dan APBD kota. Dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan dan Kementerian PU akan meninjau langsung ke lapangan untuk melakukan survey dan kajian awal rencana pembangunan Pasar Atas tersebut,” terang Rismal.

Untuk mempercepat pemulihan Pasar Atas pasca kebakaran, pada hari yang sama Pemko Bukittinggi juga melakukan rapat bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sumbar dan Kejaksaan Negeri Kota Bukittinggi. Rapat bersama ini dipimpin Wakil Walikota Irwandi yang dihadiri oleh SKPD terkait di ruang rapat utama Balaikota Bukittinggi.

Dalam kesempata itu Asisten III Setdako Bukittinggi Zet Buyung mengatakan, pasca kebakaran yang terjadi sejumlah bantuan sudah mulai diterima dari beberapa instansi. Seperti bantuan dari Semen Padang Rp500 juta, Bank Nagari Rp100 juta, Bank Indonesia Rp50 juta, BAZ Rp1,5 milliar dan BNI Rp1,3 milliar. (h/tot)

Kejari Bukittinggi Musnahkan Ribuan Slof Rokok

RESES ANGGOTA DPRD TRISMON

BUKITTINGGI, HALUAN — Segudang permasalahan dan keluahan masyarakat Kecamatan Guguk Panjang mengemuka dalam reses perorangan anggota DPRD Bukittinggi H Trismon, yang berlangsung di rumah kediamannya Parak Kopi, Banto Laweh, Senin (6/11).

Dalam kegiatan reses itu juga dihadiri sejumlah pejabat dari Dinas PU, PDAM, Camat dan para Lurah. Permasalahan yang cukup menonjol diungkapkan masyarakat kepada Wakil Ketua DPRD H Trismon, antara lain tindakan kasar petugas Pol PP terhadap perempuan pedagang kecil atau PKL, lemahnya pengawasan penjualan gas isi 3 kg, sehingga masyarakat miskin tak kebagian.

Kemudian sulitnya masuk SMA Negeri yang mulai menghantui masyarakat, kemudian kekhawatiran PKL eks Pasar Atas yang terbakar, apakah ada tempat penampuangan untuk mereka? Dan

karena Pasar Atas adalah urat nadi perekonomian Koto Bukittinggi khususnya dan Sumbar pada umumnya.

“Menginagt pembangunan kembali Pasar Atas sangat mendesak, maka Walikota langsung mendatangi Mentri Perdagangan untuk menyampaikan permohonan bantuan pembangunan kembali Pasar Atas. Dan permohonan yang disampaikan itu direspon langsung oleh Mentri,” ungkap Rismal.

Setelah mendengarkan pemaparan dari Walikota ulas Rismal, Menteri Perdagangan Enggarsito Lukito menyampaikan respon positif untuk pembangunan kembali Pasar Atas. Sebab sebelumnya, ketika Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kala mengunjungi lokasi Pasar Atas yang terbakar, Wapres memerintahkan kepada pihak Kementrian untuk melakukan langkah langkah percepatan pembangunan Pasar Atas.

“Mentri perdagangan menekankan bahwa pembangunan Pasar Atas tidak akan menggunakan dana investor, tapi akan dibiayai dari APBN dan sharing de-

semrautnya jalan raya akibat penggalian pipa PDAM. Acara reses Anggota DPRD H Trismon kali ini sedikit berbeda, karena secara mendadak dihadiri Anggota DPD-RI H Leonardi Harmainy yang juga ikut menerima masukan sekaligus memberikan dorongan dan semangat kerja kepada sejumlah aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan itu.

Soal tindakan petugas Pol PP yang kasar dan tidak manusiawi, disampaikan Butet, perempuan pedagang sayur PKL yang terkena penertiban oleh petugas Pol PP sehingga sekarung terungnya diangkut ke kantor Pol PP dan harus ditebus dengan uang Rp 250.000 Dia tak mampu membayarnya, karena keuntungan sekarung terung hanya Rp 20.000.

“Bagaimana mungkin saya bisa membayar, Pak.” katanya.

Kemudian Butet j uga menyampaikan keluhan

petugas Pol PP yang bertindak kasar kepada perempuan PKL. “Saya melaporkan kepada Bapak Anggota DPRD, janganlah bertindak kasar, tak manusiawi kepada kami perempuan pedagang kecil Pak. Kami tahu dia menjalankan tugas, tapi kami yang perempuan ini hanya bisa hidup sebagai PKL,” kata Butet menahan emosional.

Menanggapi hal ini H Trismon mengatakan, tindakan petugas pol PP yang kasar kepada perempuan PKL menjadi catatan penting sekaligus masukan bagi Anggota DPRD. Namun, ia mengingatkan bahwa PKL juga harus pahami peraturan.

“Kadang petugas Pol PP sudah sehari penuh bertugas di lapangan, namun ibukibuk PKL muncul lagi berdagang,” kata H Trismon.

Namun tindakan petugas Pol PP yang kasar kepada perempuan pedagang, tetap menjadi masukan penting

bagi DPRD. Hanya saja, dalam rangka reses, anggota Dewan juga berkewajiban menjelaskan yang sebenarnya sekali gus memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan yang ada.

Sementara itu, tokoh pemuda Banto Laweh, Ikhlas memprihatinkan tentang lemahnya pengawasan aparatur terhadap penjualan gas 3 kg. Sehingga gas yang resminya dari pemerintah untuk masyarakat ekonomi lemah, justeru lebih banyak jatuh ke tangan orang kaya.

“Di depan mata kita sendiri, bahkan dilihat masyarakat banyak, hanya beberapa saat setelah gas diturunkan dari truk, lalu oknum pedagang yang dipercaya secara resmi menyalurkan gas 3 kg kepada masyarakat miskin, sudah membuat pengumuman “gas 3 kg habis.” Padahal di banyak kedai gas 3 kg dijual dengan harga tinggi,” ungkpa Ikh-

las.

Menanggapi dugaan lemahnya pengawasan penjualan gas 3 kg ini, H Trismon berjanji membicarakannya dengan pihak terkait. Sebab, tindakan pedagang bersangkutan sudah menyalahi peraturan yang ada, bahwa gas 3 kg hanya diperuntukan kepada masyarakat ekonomi lemah.

Bahkan PNS dilarang membeli gas 3 kg tersebut.

Sedangkan masalah kekhawatiran para orang tua akan sulitnya masuk SMA Negeri di Bukittinggi, menurut H Trsimon, pihak Pemko Bukittinggi diharapkan mampu menanggulanginya, karena sudah ada pengalaman di tahuntahun sebelumnya dimana terjadi membludaknya siswa lulusan SMP yang tak dapat ditampung di SMA Negeri.

Namun kepada sekolah swasta diharapkan mampu meningkatkan mutu s ekolahnya. (h/sms)

 Redaktur: Atviarni

Karna kepedulian Pemko Bukittinggi dalam upaya pelestarian silat tradisional di Kota Wisata itu cukup tinggi.

“Pemko Bukittinggi sangat peduli dengan pelestarian silat tradisional di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari beberapa kali melakukan kegiatan- kegiatan silat antar pesilat se-Sumatera Barat dan perguruanperguruan silat di Bukittinggi-Agam,” ungkapnya.

Menuru t Mul Akhiar, kepedulian Pemko Bukittinggi dalam pelestarian silat tradisional juga dihargai oleh tetua silat di Sumbar, seperti H. Syofyan Nadar, Ramli, Kobar, Khaidir dan Hendri Adek. Menurut mereka, dengan pelestarian silat tradisional, maka akan lahir generasi muda Bukittinggi khususnya dan Indonesia pada umumnya yang berakhlak mulia dengan dibentengi nilai-nilai silat.

Kedepan, tetua silat di Bukittinggi juga beharap kepada Pemko Bukittinggi untuk dapat menjadikan silat sebagai kurikulum di sekolah. Dengan begitu generasi Bukittinggi sudah diajarkan silat sebagai nilai luhur dan jurus bela diri sejak dini dari bangku sekolah.

“Ini harapan kita kedepan. Karna sejak dari usia dini anak- anak kita harus diajarkan nilai-nilai silat dan jurus silat untuk bela diri melalui sekolah.

Kita optimis kepada Pemerintah untuk memasukan silat dalam mata pelajaran di sekolah. Disamping itu tentu kita meminta agar Kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk dapat mensupornya,” harap Mul Akhiar.

Terpisah salah seorang tuo-tuo silek Sumbar Ramli, meyakini bahwa Pemko Bukittinggi bisa mengemas ivent silat tradisional nusantara dan internasional itu lebih baik lagi. Terkait dengan pengunduran iven intern asional yang akan diselenggarakan tersebut, ia menilai sebuah keputusan yang tepat. Karena sudah dikaji secara matang dengan melihat berbagai kemungkinan.

“Pemko tentu sudah mengkaji secara matang saat memutuskan untuk diundur. Tetapi hal ini memang harus menjadi perhatian penting pemko.

Jangan sampai nantinya orang-orang menilai bahwa kita tidak bi sa m enyelenggarakan ivent berskala nasional dan internasional itu,” sebutnya. (h/tot)  Layouter: Rahmi

14

NASIONAL

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

HUJAN, SEJUMLAH WILAYAH KEBANJIRAN

PROYEK ELPIJI MINI PLANT MUSI BANYUASIN

Ribuan Rumah Terendam JAKARTA, HALUAN — Hujan deras yang melanda beberapa wilayah menyebabkan ribuan rumah terendam banjir.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho membeberkan wilayah yang terendam banjir.

Bencana banjir tercatat di Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Asahan, Kabupaten Bandung, Kabupaten Balangan, Kota Medan, dan Kabupaten Pelalawan.

Dikatakan Sutopo, meningkatnya curah hujan telah menyebabkan debit sungai meluap. Rusaknya daerah aliran sungai makin meningkatkan daerah-daerah makin rentan bencana banjir.

Bahkan banjir dapat terjadi berulangkali dalam sat u tahun.

Misalkan, kata dia, banjir di Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah dan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, dapat terjadi lebih dari 15 kali dalam satu tahun. Begitu juga di Kabupaten Asahan, banjir dapat terjadi lima kali dalam setahun.

“Ini terjadi karena makin rentannya daerah tersebut akibat kerusakan daerah aliran sungai di bagian hulu, tengah dan hilir. Akibatnya permukiman makin sensitif terjadi bencana,” kata Sutopo dalam keterangannya, Rabu (8/11).

Diketahui, Rabu (8/11) sekitar pukul 02.00 WIB, banjir melanda delapan desa di Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Banjir terjadi setelah kawasan itu diguyur hujan deras dalam beberapa hari terakhir. “Ketinggian air akibat banjir bandang itu mencapai dua meter, tepatnya di Desa Bulusema, Kecamatan Suro, Aceh Singkil,” tuturnya.

Akibatnya, jalan nasional

EVAKUASI BANJIR — Petugas BPBD Kabupaten Bandung melakukan evakuasi terhadap korban banjir yang dilanda hujan lebat pada Selasa (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB. IST

penghubung Aceh Singkil dan Subulussalam tidak bisa dilalui kendaraan. Kedelapan desa yang terkena banjir itu, antara lain Desa Ujung Limus, Silatong, Tanjung Mas, Cububukan, Serasah, Lae Riman, Lipat Kajang, dan Kain Golong. Sebanyak 1.738 jiwa terdampak banjir bandang.

Saat ini, lanjutnya, BPBD Aceh Singkil bersama TNI, Polri, Basarnas, SKPD, Tagana, PMI dan relawan melakukan evakuasi warga. Dapur umum telah didirikan. Terputusnya akses jalan menyebabkan antrean kendaraan dari arah Singkil-Subulussalam dan sebaliknya mengular. “Saat ini polisi dan TNI berjaga-jaga di lokasi banjir,” ujarnya.

Selain itu, kata Sutopo, banjir juga melanda tiga kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Ba-

rat, yaitu Kecamatan Dayeuhkolot, Baleendah, dan Bojongsoang pada Selasa (7/11) sekitar pukul 19.00 WIB. Hujan lebat telah menyebabkan Sungai Cisangkuy, Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum meluap sehingga menggenangi 1.058 rumah dengan tinggi banjir 10-150 centimeter. ”Tidak ada korban jiwa. Masyarakat sudah terbiasa mengalami banjir. Setiap tahun, daerah ini terlanda banjir sejak lama,” kata Sutopo.

Lalu, kata dia, banjir juga terjadi di Kota Medan tepatnya di Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Sukaraja, Aur, Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, pada Selasa (7/11) sekitar pukul 03.00 WIB. Sebanyak 775 rumah dengan 1.240 kepala keluarga atau 4.983 jiwa terendam banjir setinggi 100-

150 centimeter. Banjir disebabkan hujan dengan intensitas tinggi dan meluapnya Sungai Deli. “Saat ini banjir sudah berangsur surut,” lanjutnya.

Saat yang bersamaan, sambung dia, banjir juga melanda di sembilan desa di Kecamatan Halong dan Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Banjir merendam 427 unit rumah panggung dengan tinggi banjir 50-150 centimeter.

Sebanyak 1.242 jiwa terdampak banjir. Tidak ada korban jiwa.

Untuk di Kabupaten Asahan, banjir masih menggenangi 1.108 rumah di Kecamatan Teluk Dalam dan Kecamatan Simpang Empat.

Menurutnya, Bupati Asahan belum menetapkan tanggap darurat bencana banjir hingga saat ini. Saat ini juga masih

berlangsung banjir di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Hujan lebat menyebabkan sungai meluap dan tanggul jebol sehingga banjir melanda di Kecamatan Angkola Sangkunur dan Kecamatan Batangtoru.

Saat ini, Kepala BNPB telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh BPBD, agar melakukan upaya antisipasi menghadapi banjir dan longsor. Koordinasi antar berbagai pihak dilakukan untuk antisipasi bencana.

“Logistik dan peralatan didekatkan pada titik-titik bencana. Puncak banjir dan longsor diprediksi terjadi pada Januari mendatang.

Ancaman banjir dan longsor akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya curah hujan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada,” pungkasnya. (h/okz)

Tipidkor Bareskrim Polri Tetapkan PPK Tersangka JAKARTA, HALUAN — Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan proyek elpiji mini plant di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan (Sumsel). Atas kasus ini, pihak kepolisian telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial DC sebagai tersangka.

Dikatakan Direktur Tipidkor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ahmad Wiyagus melalui Kasubdit I Dit Tipidkor Bareskrim, AKBP Ari ef Adiharsa mengatakan, proyek pembangunan elpiji ini tahun anggaran 2013-2014 senilai Rp99 miliar. Setelah lama polisi melakukan penyelidikan, maka pada bulan Oktober 2017 kasus ini naik menjadi penyidikan.

“Pembangunan elpiji mini plant di Musi Banyuasin merupakan proyek dari Ditjen Migas Kementerian ESDM dengan maksud bahwa pembangunan kilang akan memanfaatkan sumber gas di lapangan JATA untuk diolah menjadi elpiji dengan tujuan memenuhi kebutuhan elpiji di sekitar Musi Banyuasin, Sumsel,” katanya melalui rilis yang diterima Haluan, Rabu (8/11).

Lebih lanjut dikatakan Arief, sumber anggaran yang digunakan dalam proyek pembangunan elpiji mini plant di Musi Banyuasin menggunakan anggaran APBN Kementerian ESDM tahun 20132014 secara multiyears. Pembangunanan dilaksanakan oleh PT Hokasa Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp99.017.000,000.

“Berdasarkan dari hasil penyelidikan, penyidik telah menemukan bukti-bukti penyimpangan dalam pelelangan, pelaksanaan, hingga proses pencairan anggaran, di mana kontraktor pelaksana tidak menyelesaikan pekerjaan, namun pembayaran tetap dilakukan oleh PPK Ditjen Migas ESDM sebesar 100 persen. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dari auditor BPK, telah ditemukan indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan kontrak tersebut,” jelasnya.

Arief menjelaskan, kemudian berdasarkan fakta dan hasil gelar perkara, penyidik telah menetapkan satu tersangka berinisial DC, yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan berupa dokumen terkait perkara dan uang kickback sebesar Rp1.086.000.000.

Dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara, kata Arief, penyidik berkoordinasi dengan BPK serta bekerja sama dengan tim ahli dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI), di antaranya Sutrasno Kartohardjono (ahli proses pengolahan migas), Widjojo Prakoso (ahli sipil dan manajemen proyek) dan Dwi Marta Nurjaya (ahli metalurgi).

Setelah itu, lanjutnya, pada hari Selasa dan Rabu (7-8/11), penyidik bersama auditor BPK dan tim ahli dari UI telah melakukan pengecekan fisik lokasi pembangunan proyek kilang elpiji mini plant di Musi Banyuasin yang dilaksanakan di Lapangan JATA, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin.

“Dalam kasus ini tersangka DC dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3, Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undangundang nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” ungkapnya. (h/nas)

Putusan MK Mendistorsi Definisi Agama Sebagai Negara Berketuhanan JAKARTA, HALUAN — Anggota DPR dari fraksi PPP, Arwani Thomafi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) bertentangan dengan konstitusi atau UUD 1945 perlu dilakukan kajian, agar dalam pelaksanaan putusan itu tisak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis.

“Berkaitan dengan tindak lanjut putusan MK perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut agar tidak menimbulkan kegaduhan dan

problem yuridis, seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut,” jelas Arwani dalam keterangan, Rabu (8/11).

Salah satu yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut, menurut dia, adalah segera merevisi UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).

“Usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi.

Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

www.harianhaluan.com

Putusan MK,” jelasnya.

Revisi tersebut, dimaksudkan Arwani, untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda dan memang dilindu ngi oleh konstitusi. “Ini juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama,” ujar Arwani.

Meski demikian, Wakil Ketua Umum PPP itu menilai putusan MK ini bakal mendistorsi definisi agama itu sendiri, serta spirit konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan.

“Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD tahun 1945. Karena itu pelaksanaan putusan ini harus melalui revisi Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan,” tutup Arwani.

Seperti diketahui bahwa MK mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Admiduk yang mewajibkan me-

ngisi kolom agama di KTP. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP. Gugatan atau judcial review itu diajukan empat penganut kepercayaan, yaitu Ngaay Mehang Tana (penganut kepercayaan Komunitas Marapu), Pagar Demanra Sirait (penganut Paralim), Arnol Purba (penganut Ugamo Bangsa Batak) , dan Carlim (penganut Sapto Darmo).

MK dalam putusannya m enyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU nomor 23 tahun

2006 tentang adminduk yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

MK juga memutuskan pula bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. (h/sam)

DIJUAL CEPAT

LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2.

Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik.

Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

BPKB Colt Diesel Pick Up BA.8840 AF a/n Djamalus.

Hilang sekitar kota Padang.

Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat.

 Redaktur: Nasrizal  Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

15

Bupati Bintan Usulkan 2 OPD Baru BINTAN, HALUAN — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang pada perombakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bintan beberapa waktu lalu digabung dengan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) menjadi DPMPTSPTK Bintan.

Kini dipisah lagi menjadi OPD tersendiri. Bupati Bintan Apri Sujadi mengusulkan pembentukan dua OPD baru.

Dua Nelayan Disambar Petir KARIMUN, HALUAN — Dua nelayan asal Tebing, Karimun Zamhur (40) dan Surama (21) disambar petir saat menjaring ikan di Perairan Takong Hiu, Selasa (7/11) dinihari sekitar pukul 05.00 WIB. Akibat sambaran tersebut, boat pancung yang mereka tumpangi bocor dan dipenuhi air laut hingga dibawa arus.

Insiden ini tidak menelan korban jiwa.

Namun serpihan dari sambaran petir tersebut sempat mengenai Zamruh. Informasi di lapangan, dua nelayan tersebut berangkat dari Pelambung atau Pelabuhan Ucok Lama, Senin (6/11) sekitar pukul 02.30 WIB. Korban kemudian menebar jaring hingga pukul 05.00 WIB. Saat hendak mengangkat jaring, tiba-tiba saja boat pancung mereka disambar petir hingga pecah. Zamhur tetap berusaha menaikan jaring ikannya. Namun sayang, di bagian depan boat pancungnya sudah dipenuhi air. Dia kemudian pindah ke bagian belakang. Di belakang kondisinya juga sama. Tanpa berfikir panjang, Zamhur langsung memotong tali jaring dan menghidupkan mesin untuk mengarahkan boat pancungnya ke Takong Hiu. Sayangnya, hanya beberapa puluh meter boat pancungnya mulai tenggelam separuh.

Untung saja, sebelum boat pancung itu tenggelam, Zamhur masih sempat menghubungi nelayan lain untuk meminta bantuan. Informasi itu cepat menyebar diantara nelayan. Selama lebih kurang dua jam mengapung di laut, baru datang bantuan.

Kedua nelayan itu ditemukan mengapung diatas boat pancungnya yang sudah mengambang di sebelah barat Pulau Takong Hiu atau antara Takong Hiu Kecil dan Pulau Asam. Keduanya kemudian dipindahkan ke boat pancung nelayan lain dan dievakuasi ke darat di pelantar Dusun Pelambung sekitar pukul 09.39 WIB. “Begitu sampai di darat, Zamhur kemudian dibawa ke rumahnya. Hanya beberapa lama berada di rumah, Zamhur kemudian dibawa berobat ke RSBT oleh pihak keluarga.

Pihak keluarga kemudian membawanya kembali pulang ke rumah,” ungkap Rahim, Ketua Himpunan Nelayan Desa Pongkar dan Ketua Kelompok Nelayan Tebing.

Kapolsek Tebing AKP Bernufus Budi Hartono membenarkan kejadian itu. Menurut Budi, diantara kedua nelayan itu, Zamhur mengalami beberapa luka di bagian punggung, pundak dan lengan kedua tangannya akibat terkena serpihan kayu boat pancung miliknya yang disambar petir. Namun, luka tersebut sudah diobati di RSBT. “Beberapa orang nelayan Tebing dan Pelambung ikut serta melakukan pencarian korban. Korban berhasil diselamatkan. Saat ini, nelayan masih berupaya mengevakuasi boat pancung milik Zamhur ke darat.

Namun, karena kondisinya yang sudah mulai hancur karena dihantam petir, upaya evakuasi agak sedikit sulit,” tutur Budi.

Ia mengimbau kepada nelayan, agar berhati-hati saat melaut. Pasalnya, saat ini cuaca di laut sedang ekstrem dengan gelombang tinggi dan kekuatan angin yang besar. Sud ah beberapa kali terjadinya kecelakaan di laut akhir-akhir ini, bahkan ada yang sampai merenggut korban jiwa.

“Saya himbau kepada para nelayan agar selalu berhati-hati saat melaut. Cuaca dalam keadaan tidak menentu, tiba-tiba saja gelombang besar. Gunakanlah life jacket sebagai baju keselamatan di laut. Musibah kapan saja bisa mengancam, jika kita sudah siap dengan perlengkapan keselamatan tentu akan semakin baik,” pungkasnya. (h/hk)

www.harianhaluan.com

GUNUNG DAIK — Di Pulau Lingga, terdapat gunung yang menjulang dengan kemiringan yang sangat ekstrim bernama Gunung Daik. Gunung Daik mempunyai tiga puncak yang membuatnya juga lazim disebut dengan Gunung Daik Tiga. Masing-masing puncak gunung ini memiliki nama Gunung Daik, Gunung Pejantan dan Gunung Cindai Menangis. IST

Karimun Bebas Beras Oplosan KARIMUN, HALUAN — Kabupaten Karimun dipastikan bebas dari beras oplosan seperti yang marak terjadi di beberapa Kabupaten/Kota lain. Hal tersebut dipastikan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) Kabupaten Karimun, Selasa (7/11), melalui telepon seluler.

“Kita selalu memberi pengawasan ketat kepada distributor yang ada. Sampai sekarang di Karimun belum ada.” kata Kepala Gudang Bulog Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Desrizal.

Desrizal mengatakan, pihaknya langsung berkoordinasi dengan SATGAS PANGAN untuk membantu pengawasan yang ketat terhadap beras. Sehingga saat ini selalu teliti dalam mendistribusikan beras ke para distributor di Karimun.

“Dalam Satgas Pangan itu terdiri dari Disperindag Karimun, Polres Karimun dan lainnya, ini yang membuat kami mampu mengawasi beras yang sampai ke konsumen aman tidak terjadi oplosan,” ujarnya Kemudian menurutnya, masing-masing

instansi m empunyai perannya masingmasing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Hal ini katanya sangat efektif dalam mengawasi pedagang-pedagang nakal yang mencoba mengoplos beras bulog dengan beras lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi.

“Mudah-mudahan di Karimun tidak ada, karena pengawasan ketat yang kita berikan bersama satgas pangan. Kemudian kita juga menyampaikan untuk tidak melakukann hal yang demikian,” katanya.

Dirinya juga mengatakan, pihaknya akan melimpahkan kepada pihak terkait jika menemukan pelaku beras oplosan, dimana pihak-pihak yang dimaksudnya pun selalu memberikan pengawasan yang sama terhadap para distributor Karimun.

“Mereka juga mengawasi distributor di Karimun, jadi SATGAS PANGAN ini nantinya dapat memberikan tindakan terhadap distributor nakal jika menemukan beras oplosan,” katanya. (h/hk)

Selain Disnaker yang dipisahkan dengan perizinan, bagian Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Setdakab Bintan rencananya diusulkan menjadi Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) terpisah dengan Sekdakab Bintan. Pembentukan dua OPD baru ini sudah diusulkan kepada DPRD Bintan saat rapat paripurna di Kantor DPRD Bintan, kemarin.

Apri mengatakan, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 100 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten Kota, maka urusan perizinan di DPMPTSP, sedangkan urusan tenaga kerja dipisah.

Selain Dinasker, Ia menyebutkan, pihaknya juga mengusulkan satu OPD yakni Diskominfo Bintan.

Hal ini dilakukan karena merupakan komitmen pemerintah di mana, seluruh OPD memiliki sistem yang terintegrasi, seperti e-planning dan e-budgeting. Akan tetapi, lanjutnya pembentukan OPD baru akan disesuaikan dengan anggaran yang di-

miliki pemerintah daerah.

“Kalau berdiri sendiri (Diskominfo), maka fungsi kehumasan yang selama ini masih dalam lingkup kantor bupati, akan memiliki fungsi kominfo sendiri dan menjadi sebuah sistem teknologi yang terintegrasi dari semua OPD yang ada,” terang Apri.

Dalam konsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjutnya, harus dijalankan fungsi transparan dalam program dan anggaran di masing-masing OPD. “Fungsinya transparan, bisa dilihat dan diklik di website. Jadi semua OPD harus punya website, baik soal program dan anggaran, bisa dilihat di sana (Website), tujuanya transparan dalam menjalankan roda pemerintahan,” kata Apri.

Selain mengusulkan penambahan dua OPD, Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) akan dilebur. Di mana, pejabat eselon dua dan tiganya serta pegawainya akan dilebur di Satpol PP dan Dinsos. “Bertambah dua, berkurang satu. Dari 28 OPD tambah 2 menjadi 30 OPD dan berkurang 1 sehingga menjadi 29 OPD,” tutupnya. (h/hk)

Pemprov Sekolahkan 60 Dokter Spesialis TANJUNGPINANG,HALUAN — Selain upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepri, Pemprov Kepri juga terus mengupayakan peningkatan mutu kesehatan dengan menyekolahkan sebanyak 60 dokter spesialis yang berasal dari kabupaten kota se-Kepri untuk mendapatkan pendidikan kedokteran sesuai keahliannya.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang beberapa waktu lalu.

“Komitmen kita untuk terus meningkatkan kesehatan masyarakat Kepri sangat tinggi, selain peningkatan pelayanan, kinerja atau keberadaan dokter spesialis di rumah sakit yang ada juga terus kita upayakan,” ungkap Arif.

Yang mana, dikatakan Arif, saat ini untuk di RSUP Provinsi Kepri saja baru memiliki 31 dokter spesialis dan itu masih sedikit. “Untuk itu, kami

juga telah menyekolahkan sekitar 60 dokter spesialis untuk meneruskan pendidikan. Setelah itu, mereka harus janji akan kembali mengabdi di Kepri,” tegas Arif.

Disampaikan Arif, berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan di Provinsi Kepri terus dilakukan guna meningkatkan kesehatan masyarakat di Kepri.

“Setelah selesai belajar, mereka kembali mengabdi di RS yang ada di Kabupaten/kota di Provinsi Kepri. Dan itu merupakan keharusan,”jelas Arif.

Arif mengungkapkan, bahwa Pemerintah Provinsi Kepri terus berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat di Kepri. sehingga berbagai terobosan terkait peningkatan pelayanan kesehatan terus diupayakan pemerintah.

“Apalagi untuk kesehatan kita telah menganggarkan 10 persen dari anggaran,” tegas Arif Kembali. (h/hk)

Nurdin Optimis Perekonomian Kepri Membaik TANJ U NG PI N A NG, HALUAN — Gubernur Kepri, H Nurdin Basiru n optimis secara peralahan perekonomian di Provinsi Kepri yang saat ini sedang merosot akan segera membaik. Hal ini disampaikan Nurdin di Tanjungpinang, Selasa (7/11).

Dikatakan Nurdin, sikap optimis tersebut didasarkan

pada semangat dari pemerintah daerah, khususnya kabupaten/ kota terus mengupayakan pengembangan potensi daerahnya untuk menggerakkan ekonomi.

“Tak hanya saya, saya yakin seluruh masyarakat Kepri juga yakin bahwa kita akan mampu meningkatkan perekonomian Kepri kearah yg lebih baik,”

ungkap Nurdin.

Selain itu, ungkap Nurdin, banyak hal yang terus dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian Kepri baik itu terkait kemudahan kebijakan terkait peningkatan perekonomian khususnya investasi dan menggali berbagai PAD lainnya.

“Semua kita lakukan bersa-

ma-sama untuk memperbaiki perekonomian kita saat ini, bersama Pemerintah kabupaten/kota, pengusaha juga masyarakat untuk bersinergi membuat gebrakan baru yang mampu meningkatkan ekonomi,” tegas Nurdin.

Sebelumnya, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri merilis pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan III 2017 years on yeas tumbuh sebesar 2,41 persen. “Yang mana, kenaikan pertumbuhan ekonomi Kepri ini didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan di Kepri sebesar 1,09 persen,” ungkap Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar.

Disampaikan Panusunan, jika dilihat dari sisi Pengeluaran, pertum-

 Redaktur: Afrianita

buhan ekonomi Kepri didorong oleh komponen PMTB yang mempunyai andil pertumbuhan ekonomi sebesar 3,26 persen. “Sementara jika kita bandingkan Ekonomi Kepulauan Riau triwulan III-2017 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q) tumbuh sebesar 2,83 persen,” ungkap Panusunan kembali.

Tak hanya itu, lanjut Panusunan dampak dari peningkatan ekonomi Kepri ini jika dilihat dari sisi produksi, sebagian besar kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan.

“Tiga kategori yang memberikan andil pertumbuhan terbesar antara lain kategori Industri Pengolahan 1,76 persen, kategori Kontruksi 0,83 persen dan kategori Perdagangan sebesar 0,16 persen,” tambah Panusunan. (h/hk)

 Layouter: Luther

16

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

PASBAR MEMBANGUN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PASBAR BAKAL BANGUN RSUD DI UJUNG GADING

Kucuran Dana Pusat Rp43 Miliar PASBAR, HALUAN— Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat bakal membangun RSUD Pratama tipe D di Kuamang Ujung Gading.

Pasalnya, Pasbar mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) dana dari Kementerian Kesehatan tahun 2017 sebesar Rp43 Miliar.

Pembangunan tersebut direncanakan akan di mulai tahun 2018 mendatang di Ujung Gading di atas tanah seluas 3 Ha. Pemerintah pusat memberikan tenggat waktu pembangunan selama setahun.

Diyakini pada tahun 2019 mendatang RSUD Pratama tersebut sudah selesai.

Menurut Bupati Pasbar H. Syahiran Pemerintah Pasbar patut bersyukur atas perhatian pemerintah pusat.

Sehingga, diberikan kepercayaan untuk membangun RSUD Pratama di Ujung Gading. Sebab, pembangunan rumah sakit di Ujung Gading tersebut sangat diperlukan mengingat jumlah penduduk di sekitar wilayah tersebut cukup banyak.

“Kehadiran rumah sakit tersebut sudah lama kita mimpi-mimpikan mengingat jarak Ujung Gading dengan Simpang Empat cukup jauh.

Sehingga pasien yang berasal dari sekitar Ujung Gading membutuhkan waktu cukup lama agar sampai ke Simpang Empat. Jika rumah sakit ada di sana, pelayanan kepada masyarakat bisa kita tingkatkan,”papar Syahiran.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pasbar Har-

yunidra menjelaskan pembangunan rumah sakit pratama di Ujung Gading tersebut tentunya bisa meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jarang tempuh bagi masyarakat di Ujung Gading ke RSUD Jambak mencapai 3 jam perjalanan.

“Dengan adanya bantuan DAK sebesar Rp 43Miliar tersebut kita berharap masyarakat di sekitar Ujung Gading bisa memanfaatkan rumah sakit tersebut. DAK sebesar Rp43 Miliar tersebut digunakan untuk pembangunan fisik dan pengadaan Alkes nantinya setelah rumah sakit tersebut selesai,” tandas Haryunidra.

Dorongan untuk terus bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat juga diberikan oleh DPRD Pasbar.

Menurut Ketua DPRD Pasbar Daliyus K OPD memang diharapkan dan dianjurkan untuk bisa melakukan lobi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, seperti yang telah dilakukan oleh dinas kesehatan. Jika mengharapkan pembangunan dari APBD saja tentunya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat menjadi lambat.

DUKUNGAN juga diberikan oleh Forum Pimpinan Kecamatan

www.harianhaluan.com

BUPATI DAN FORKOPIMDA — Bupati Pasbar H. Syahiran didampingi oleh Forkopimda ketika diwawancarai media

“Kita meminta kepada seluruh OPD di Pasbar agar bisa melakukan kerja sama dan lobi-lobi kepemerintah pusat, sehingga pembangu-

nan bisa kita tingkatkan.

Sebab, Pasbar sebagai daerah tertinggal masih banyak membutuhkan pembangunan infrastruktur,”tandas Daliyus K. Ia menambahkan, DAK yang telah dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada Pasbar agar dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Sehingga, apa yang diinginkan oleh masyarakat dari pemerintah bisa terwujud. Apalagi, luas wilayah Pasbar dan jarak tempuh antar lokasi cukup jauh sehingga pelayanan kepada masyarakat kadang kala jemput bola.

“Masyarakat bisa terbantu dengan kehadi ran rumah sakit tersebut. Kita berharap pembangunan tersebut sesuai dengan rencana dan berjalan lancar. Agar masyarakat Ujung Gading bisa memanfaatkannya,” tutur Daliyus K. Beberapa hari yang lalu

Pemda Pasbar sudah melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan rumah sakit

tersebut. Peninjauan dilakukan oleh Asiten 2 Bidang Pembangunan Irwan beserta

Kepala Dinas Kesehatan Haryunidra dan Sekretaris Aset Hendra.(h/ows)

KETIKA peninjauan ke lokasi pembangunan RSUD Ujung Gading

LAHAN seluas 3 Ha yang akan di bangun rumah sakit tipe D di Ujung Gading

 Redaktur: Atviarni    Layouter: Rahmi

LIPSUS PEMKO BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PEMBANGUNAN rehabilitasi dan pelebaran tratoar di jalan Sudirman.

PEMBANGUNAN taman tugu tak dikenal Huriah Adam yang berhadapn dengan taman Proklamator Bung Hatta, lokasinya cukup luas

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

17

REHABILITASI Janjang Ampek Puluah, tahun ini segera diselesaikan

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN RAMLAN NURMATIAS DAN IRWANDI

J

Wajah Kota Wisata Bukittinggi Mulai “Tacelak”

JIKA boleh jujur, selama hampir dua tahun kepemimpinan Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias Dt. Nan Basa, dengan Irwandi Dt. Batujuah, SH sebagai Wakil Wallikota, (dilantik Februari 2016) dapat dikatakan, bahwa kepemimpinan pasangan “Duo Datuak” ini terbukti telah mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur, perbaikan berbagai prasarana pendukung lainnya, terutama dalam menunjang peningkatan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Kota Bukittinggi sebagai kota tujuan wisata.

Dari beberapa catatan berdasarkan fakta di lapangan, selama hampir dua tahun berjalan kepemimpinan Ramlan Nurmatias dan Irwandi yang melakukan pembenahan terhadap kota wisata ini, secara bertahap kini mulai terlihat wajah kota wisata yang tertib, aman, ramah dan mempesona. Meskipun, di berbagai tempat saat ini tampak kesibukan kegiatan pembangunan yang sedikit mengganggu kelancaran arus lalu-lintas, namun ini semua tak lain adalah upaya pembenahan wajah kota yang sedang berlangsung.

Tak berlebihan, pada awal kepemimpinannya, Walikota Ramlan Nurmatias sering mendatangi objek wisata, seperti Panorama Ateh Ngarai, Benteng Fort de Kock dan Kebun Binatang.

Walikota sangaja berdialog dengan para wisatawan, terutama wisatawan domestik, beliau men-

dengar langsung apa saja yang menjadi keluhan mereka, termasuk menerima masukan-masukan positif dari para wisatawan. Ini tentu saja salah satu bentuk ciri kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias, yakni ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat atau informasi dari orang pertama.

Dalam usaha menyerap aspirasi dan berbagai informasi penting, terutama menyangkut urgensi pembangunan, Walikota Ramlan Nurmatias tak segansegan turun ke tengah-tengah masyarakat berdialog langsung secara informal, santai dan terbuka. Dialog spontan walikota dengan masyarakat dari berbagai kalangan, ini tentu saja sangat membantu kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias dalam setiap mengambil keputusan.

Sejalan dengan itu, sejumlah objek wisata pun segera dibenahi

dan pembangunan baru sejumlah taman dilaksanakan. Bahkan taman monumen Proklamator Bung Hatta yang selama ini di bawah pengawasan Pemprov, sejak diserahkan kepada Pemko Bukittinggi atas inisiatif walikota, telah dibuka untuk umum yang sebelumnya tertutup. Kini taman yang memiliki daya tarik pengunjung untuk selfi kelularga, itu langsung dibawah pengawasan dan perawatan pemko.

Memang, kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias hadir dengan motivasi yang tinggi untuk mewujudkan perubahan, terutama berusaha mewujudkan kota wisata yang tertib, nyaman dan penuh pesona. Langkah pertama dilakukan adalah melancarkan penertiban parkir di kawasan Pasar Atas dan jalan Ahmad Yani serta terminal bus Simpang Aurkuning sebagai front kota wisata.

Masalah parkir di Kota Bukittinggi, sebenarnya masalah kronis yang menuntut ketegasan seorang walikota untuk menyelesaikannya. Sebab, terus terang, pengelolaan manajemen perparkiran sebelumnya dapat dikatakan amburadul. Masalah tarif yang tak jelas, jumlah titik parkir atau kapling parkir yang abu-abu dan tak terdaftar, setoran yang main tebak, jam parkir yang tidak jelas. Ini semua menjadi penyebab “menguapnya” penghasilan parkir puluhan juta rupiah setiap harinya, yang diperkirakan ma-

WALIKOTA Ramlan Nurmatias tampak beramah-tamah langsung dengan wisatawawn dari Malaysia. IST

suk ke kantong oknum-oknum tertentu yang main mata dengan preman atau lembaga pengelola kapling parkir.

Walikota Ramlan Nurmatias tanpa ragu melancarkan penertiban secara tegas dengan menjadikan eks bioskop Gloria sebagai gedung parkir khusus speda motor. Petugas parkir direkrut sesuai kebutuhan, dilatih dan menggunakan pakaian seragam dengan pungutan parkir sesuai ketentuan Perda. Tak boleh lagi p[arkir sembarangan di kawasan Paasr Atas.

Tentu saja oknum preman dan oknum-oknum tertentu yang bermain dengan masalah per-

parkiran ini mulai uring-uringan.

Namun tindakan tegas tetap berlaku tanpa pandang bulu, sehingga pelayanan parkir mulai membaik, meskipun pada awalnya masih terjadi beberapa kelemahan. Juru parkir telah berlaku sopan, pungutan sesuai ketentuan perda, dan tidak ada lagi tarif parkir diminta seenaknya. Begitu juga cara meminta dengan “gaya preman” sudah tidak terdengar lagi, sehingga stigma negatif tentang tarif parkir yang “main pakuak” mulai berganti dengan pungutan tarif parkir di kota wisata Bukittinggi sesuai ketentuan perda. (sms)

AWALNYA STAF KETETER IKUTI GERAK CEPAT WALIKOTA

Akhirnya Solid dan Bekerja Sungguh-sungguh HARUS DIAKUI, didorong motivasi yang tinggi, kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias berusaha keras mewujudkan perubahan di kota wisata Bukittinggi ini. Perubahan yang diinginkan tidak saja sebatas fisik kota yang lebih tertib, aman, nyaman, dan manusiawi, melainkan mentalitas aparatur dalam jajaran Pemko Bukittinggi, sangat perlu dibenahi pada awal kepemimpinanya.

Dalam usaha mewujudkan sebuah kota wisata yang bersih, tertib, nyaman dan didukung pendestrian yang baik, dengan infrastruktur pariwisata yang memadai, layaknya kota-kota besar lain di tanah air, selain memerlukan kepemimpinan yang tegas dan inovatif, tentu saja harus didukung jajaran staf yang kuat, kompak, profesional dan memiliki loyalitas

yang tinggi. Oleh karena itu, pada awal kepemimpinan Ramlan-Irwandi, konsolidasi organisasi di jajaran staf, adalah keniscayaan.

Enam bulan kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias, sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku, jajaran staf tidak diutak-atik. Namun, walikota dengan tegas mewantiwanti, agar p impinan di semua lini dapat menunjukkan kinerja mereka dengan baik, bekerja sungguhsungguh dan tentu saja harus dapat memahami misi Pemko Bukittinggi, t erutama dalam usaha mewujudkan wajah kota Bukittinggi yang tertib, nyaman, aman dan manusiawi. Jika staf tidak mampu menunjukkan kinerja yang baik, tentu saja risikonya bakal terdepak dari kursi jabatan.

Tak pelak lagi, roda orga-

WALIKOTA Ramlan Nurmatias meninjau langsung salah satu proyek pembangunan yang sedang dikerjakan di kota wisata Bukittinggi. IST

nisasi Pemko Bukittinggi mulai berjalan dengan dukungan semangat kerja yang tinggi, meskipun pada awal-

nya beberapa staf terseotseot atau keteter mengikuti “gerak cepat” walikota baru.

Menyadari hal ini, dengan

sendirinya sejumlah staf melakukan pembenahan di lingkungan organisasi masing-masing dan juga sektretariat pemko, sehingga bisa mengimbangi “gerak cepat” kepemimpinan walikota yang baru. Dengan demikian kekompakkan staf yang penuh tanggungjawab mulai terbangun.

Selama hampir dua tahun kepemimpinan Walikota Ramlan Nurmatias, dengan menunjukkan spirit kerja yang tinggi, didukung kekompakkan dan loyalitas staf, ini telah membangkitkan kembali harapan masyarakat kota Bukittinggi, untuk lebih bersemangat meningkatkan perekonomian pariwisata yang sebelumnya terkesan jalan di tempat.

Harapan warga kota ini tentu saja akan dapat diwujudkan dengan kepe-

mimpinan yang tegas, berani, inovatif dan merakyat.

Sikap tegas kepemimpinan Ramlan Nurmatias, terlihat ketika menertibkan terminal Aurk uning dan masalah perparkiran. Tantangan justru datang dari pihak preman yang merasa kehilangan “lahan” rezki mereka akibat “dilibas” penertiban yang dilancarkan walikota secara tegas tanpa pandangan bulu.

Terminal bus Simpang Aurkuning, yang tadinya hampir 60 persen dipenuhi PKL (Pedagang Kaki Lima) dan areal parkir liar, yang selama ini telah membuat wajah kota wisata semraut, kotor dan kusut masai. Tentu saja, kondisi terminal bus seperti ini telah menciderai wajah kota wisata, sehingga sejak lama menjadi stigma negative bagi wisatawan.

Maka dengan mengerah-

kan personel gabungan SK4 yang melancarkan operasi penertiban secara intensif selama lima hari berturutturut, areal terminal mulai dibersihkan dari PKL liar dan parkir secara massif dan besar-besaran. Meskipun tak terhindarkan terjadi beberapa penentangan dari beberapa PKL. Namun akhirnya sikap tegas petugas dan dengan pengawasan yang intensif, akhirnya wajah terminal mulai terlihat tertib dan bebas dari PKL. Bahkan jalur angkutan kota yang melewati pertokoan Aurkuning Indah, sebelumnya tertutup dan dipenuhi oleh para PKL, disapu bersih oleh tim gabungan SK-4.

Sehingga sekarang jalur angkot masuk terminal melewati pertokoan Aur Indah, kembali berfungsi sebagai jalan masuk angkot ke terminal Simpang Aurkuning. (sms)

TEKAD WALIKOTA RAMLAN NURMATIAS

Wujudkan Wajah Kota Wisata Nan Tertib, Aman, Nyaman dan Penuh Pesona KOTA WISATA Bukititnggi saat ini sedang giat-giatnya menyelesaiakan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Anda dapat melihat langsung sejumlah kegiatan pelaksanaan proyek, yang terkadang menimbulkan kemacetan arus lalu lintas. Keadaan ini adalah bagian dari upaya pembenahan wajah kota menjadi kota wisata yang tertib, aman, bermartabat, nyaman dan indah mempesona.

Wajah kota wisata yang nyaman dan tertib, saat ini mulai terlihat. Sejumlah objek wisata selama 2017 ini gencar dibenahi Walikota Ramlan Nurmatias. Di antaranya objek wisata panorama Ngarai Sianok, Kebun Binatang, Benteng Fort de Kock, Janjang Ampek Puluah dan taman tugu www.harianhaluan.com

yang dibangun Seniman Huriah Adam (alm). Taman tugu tak dikenal ini, bahkan dibenahi dengan meperluas arealnya sehingga bakal memberikan ruang public yang cukup bagi pengunjung.

Taman yang terletak berhadapan dengan taman proklamtor Bung Hatta ini, merupakan bangunan taman yang baru yang bakal memperindah kota wisata Bukittinggi.

Kecuali itu, kenyamanan kota juga perlu didukung fasilitas tratoar yang memadai. Pembenahan sejumlah tratoar terutama untuk jalan utama Sudirman, kini sedang giat dilaksanakan. Kita tahu, sejumlah kota besar kini mulai memperlebar atau membangun tratoar yang lebar. Artinya mengutamakan aspek manusianya dari pada

mesin (kendaraan). Inilah yang sedang dicoba di kota wisata ini, yakni menambah lebar tratoar.

Dengan selesainya rehabilitasi sejumlah taman, termasuk kebun binatang dan Janjang Ampek Puluah, tentunya wajah kota ini bakal semakin cantik dengan fasilitas ruang public yang bertambah dengan suguhan kenyamanan kota wisata yang indah mempesona.

Kemudian sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan, seperti penggantian pipa PDAM yang telah lapuk karena dimakan usia, masih peninggalan zaman kolonial Belanda, kini sedang giatgiatnya dikerjakan.

Menurut Nasrul, Kasubag Perencanaan PDAM, anggaran penggantian pipa yang sekarang

WALIKOTA meninjau langsung pelaksanaan pembanguna rehabilitasi taman Panorama Ateh Ngarai yang paling ramai mendapat kunjungan wisatawan. IST

sedang dikerjakan merupakan dana penyertaan modal Pemko Bukittinggi sebesar Rp 10 milyar, (2017) dengan demikian PDAM Bukititnggi dapat bantuan Rp 18 milyar (2018) dan berlanjut bantuan APBN sebesar Rp 34

milyar pada 2019 nanti. Dengan dukungan dana tersebut, PDAM kini merencanakan pembangunan penambahan sumber air dari daerah Kabupaten Agam, di antaranya direncanakan dari Koto Gadang dan Sutijo. (sms)

 Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Irvand

18

OLAHRAGA

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

Marquez Tertekan Jelang GP Valencia VALENCIA, HALUAN — Nasib Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP tahun ini akan ditentukan di MotoGP Valencia. Marquez mengakui ada tekanan, tapi menurutnya itu wajar. Marquez sesungguhnya sedang berada di atas angin.

Pebalap Repsol Honda itu sekarang unggul 21 poin atas rivalnya dari Ducati, Andrea Dovizioso.

Selisih poin yang cukup lebar itu memungkinkan Marquez untuk jadi juara dunia MotoGP 2017 tanpa harus finis di barisan depan dalam balapan di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Minggu (12/11). Marquez cukup finis di posisi 11 atau lebih baik. Jika bisa melakukannya, pebalap berusia 24 tahun itu akan meraih gelar juara dunia yang keempat, apapun hasil yang didapat Dovizioso.

Sebaliknya, Dovizioso cuma bisa menjadi juara dunia kalau memenangi balapan di Valencia dan pada saat yang bersamaan Marquez finis di luar 11 besar. Kalau Dovi tak memenangi lomba, Marquez akan tetap menjadi juara dunia meski gagal finis.”Tentu saja akan wajar merasakan tekanan di Valencia dengan begitu besarnya hal yang dipertaruhkan. Tapi, sejujurnya memang sudah ada tekanan di sepanjang paruh kedua musim,” ujar Marquez di Crash.net.

“Dan fakta bahwa kami mampu mengatasi beberapa situasi sulit, seperti yang terjadi pada balapan terakhir di Malaysia, memberi saya perasaan positif. Terkait trek, saya merasa senang karena saya menyukai Valencia. Itu adalah sirkuit yang berlawanan dengan arah jarum jam, yang biasanya cocok dengan saya,” imbuh Marquez.

“Tentu saja bagus punya keunggulan poin. Meski begitu, kami tak akan terlalu memikirkan hal-hal tersebut. Kami tentunya tidak berpikir ini akan mudah, jadi kami tidak akan pergi ke Valencia dengan kepercayaan diri ekstra,” katanya.

“Kami akan mempertahankan mentalitas dan metode kerja yang sama, yang sudah membawa kami ke posisi sekarang. Kami akan memberikan 100 persen karena akan penting untuk melaju kencang dimulai dari FP1,” kata Marquez. (h/dtc)

LEWATI HADANGAN — Pemain belakang Semen Padang Cassio mencoba melewati hadangan pemain Arema. Saat menghadapi PS TNI di laga terakhir, Cassio harus mampu tampil disiplin menjaga pertahanan agar tidak kebobolan. IST

HADAPI PS TNI

Semen Padang Tidak Akan Bermain Terbuka PADANG, HALUAN — Meski akan menjalani pertandingan wajib melawan PS TNI di laga terakhir Liga 1 Indonesia di Stadion H. Agus Salim Padang, Minggu (12/11), pelatih kepala Semen Padang Syafrianto Rusli mengisyarakatkan tidak akan bermain terbuka demi meraih kemenangan.

MARC MARQUEZ

“Kami akan mengincar kemenangan. Namun kami tidak akan bermain dengan menyerang total atau bermain terbuka.

Menang 10-0 ataupun 1-0 poinnya tetap sama,” ujar pelatih kepala Semen Padang Syafrianto Rusli usai menggelar latihan di Stadion H. Agus

Salim Padang, kemarin.

Lebih jauh dijelaskan oleh Syafrianto kalau pertahanan akan menjadi prioritas utamanya. “Bukan berarti kami akan bertahan dan tidak akan melakukan penyerangan. Sebelum melakukan penyerangan kami harus merapikan pertaha-

nan kami dulu,” urainya.

Kekalahan dari Arema menjadi pembelajaran yang berharga bagi Semen Padang. “Saat melawan Arema kami mencoba bermain menyerang dengan terbuka, namun pertahanan kami tidak bagus sehingga lawan dengan mudah mencetak gol ke gawang kami. Kami tidak ingin kejadian tersebut terulang saat menghadapi PS TNI nanti,” jelasnya.

Selain itu, mantan pelatih futsal Sumbar pada PON 2012 ini mengisyarakatkan akan mengandalkan Tambun untuk menjebol gawang PS TNI.

Tambun sendiri merupakan pemain PS TNI pada tahun lalu.

“Ya akan mencoba Tambun untuk menjadi andalan dalam mencetak gol,” bebernya.

Jika melihat formasi yang digunakan di pertandingan sebelumnya, Syafrianto selalu menggunakan satu orang striker murni di lini depan yang dibantu oleh penyerang lubang. Posisi penyerang lubang selalu diisi oleh Mofu, dengan diisyaratkan Tambun menjadi andalan, maka Marcel bisa mengisi bangku cadangan.

“Saya akan melihat kondisinya lagi dalam beberapa hari

ke depan. Jika dia masih sering kehilangan bola dan kurang efektif dalam memanfaatkan peluang bisa jadi Marcel akan saya cadangkan,” ujar pelatih yang berhasil mempersembahkan medali emas untuk tim futsal Sumbar di PON 2012 ini.

Semen Padang sendiri sudah mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin agar bisa meraih kemenangan saat melawan PS TNI nanti. “Hari ini (kemarin) kami menggelar latihan taktikal bertahan. Besok (hari ini) kami akan menggelar latihan taktikal menyerang,” sebutnya. (h/san)

FINAL PIALA FED

Belarusia Tak Diperkuat Azarenka MINSK, HALUAN — Victoria Azarenka terpaksa absen membela Belarusia di final turnamen beregu putri, Piala Fed 2017, yang berlangsung pekan ini. Penyebabnya terkait hak asuh anaknya. Hal ini membuat Azarenka menjadi sedih.

Belarusia menghadapi Amerika Serikat pada babak final yang akan digelar di Chizhovka-Arena, Minsk, 11-12 November 2017. Azarenka harus absen gara-garanya tidak bisa membawa buah hatinya, Leo Alexander, yang saat ini berada California.

Penyebabnya adalah Azarenka masih memperebutkan hak asuh Leo usai berpisah dengan Billy McKeague pada bulan Juli.

Azarenka pun tidak bisa membawa anaknya keluar dari wilayah California.

Azarenka mengaku sangat sedih karena tidak bisa tampil membela Belarusia di final menghadapi Amerika Serikat. “Sungguh menyedihkan bagi saya tidak punya kesempatan membantu Belarusia di final,” Azarenka mengumumkannya di Twitter @vika7.

Meski tidak bisa ikut bertanding, namun Azarenka tetap memberikan dukungan kepada tim Fed Belarusia agar bisa meraih kemenangan.

“Sayangnya, situasi perwalian saya saat ini membuat saya harus berada di California.

Meskipun saya tidak akan berada di Minsk, hati saya selalu bersama negara saya dan tim saya dan saya akan mendukung mereka dari jauh,” tambah mantan petenis nomor satu dunia itu.

In i bukan kali pertama Azarenka menomorduakan tenis demi anaknya. Pada Agustus, ia terpaksa mundur dari AS Terbuka karena tidak bisa membawa Leo ke New York. Petenis belia Aryna Sabalenka bakal menggantikan peran Azarenka untuk berjuang bersama-sama Aliaksandra Sasnovich, Vera Lapko, dan Lidziya Marozava di tim Belarusia.

Sementara AS juga bakal tampil tanpa Serena dan Venus Williams, dengan juara AS Terbuka Sloane Stephens, Coco Vandeweghe, Shelby Rogers, dan Alison Riske yang bakal tampil. (h/dtc) www.harianhaluan.com

Pembukaan Porprov 2018 Direncanakan di Main Stadion

PARA atlet renang Dharmasraya yang ikut latihan setiap pekannya di kolam renang Lawai, latihan rutin ini dalam rangka menghadapi iven-iven tahun 2018 mendatang. MARYADI

TERPILIH SECARA AKLAMASI

Syamwil Pimpin PRSI Dharmasraya DHARMASRAYA, HALUAN — Syamwil, terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI), Kabupaten Dharmasraya, masa bakti 2017-2021. Pemilihan dilaksanakan di Kolam Renang Lawai Fantasi, pada Minggu (5/11) lalu.

Dalam pemilihan tersebut, dibentuk tim formatur guna menyusun pengurus lainnya, yang mana diputuskan Syaiful Anif, mendampingi ketua terpilih sebagai sekretaris.”Alhamdulillah SK Pengprov PRSI Sumbar sudah keluar kemaren (Selasa,red),”ungkap Syamwil, kepada Haluan, Rabu (8/11), kemaren.

Ia membeberkan berbagai programnya, ia susah memulai

pencarian bibit dari sekolahsekolah. Ia mengakui, ajang Porprov masih lama, namun ajang lainnya seperti O2SN terus digelar setiap tahunnya. Oleh sebab itu ia bersama tim pelatih terus melaksanakan latihan rutin dan terus melakukan ajang pencarian bibit dengan mengundang sekolahsekolah guna memperkenalkan cabang olah raga renang.

Dikatakannya, dalam latihan tesebut, ia membagi beberap kelas yaitu kelas anak-anak, menengah dan dewasa. “Karena dari tiga tingkatan tersebut berbeda kepentingan, ada kepentingan Porprov, O2SN dan pencarian bibit,” tuturnya.

Oleh dengan itu ia meminta dukungan kepada Dinas Pendi-

dikan untuk dapat mendorong sekolah mulai dari tingkat SD sampai SLTP, untuk memperkenalkan olah raga renang. “Setelah kenal barulah nanti akan timbul minat dan hobby, setelah itu bibit tersebut akan masuk ke dalam klub renang yang ada di Lawai, dan selanjutnya dijadikan ajang pencarian bibit atlit renang yang lebih baik,” jelasnya.

Menurut Syamwil yang juga masuk dalam tim pelatih, tanpa dukungan dari Disdik, sekolah agak enggan untuk mengajak anak anak ke kolam renang dalam mata pelajaran olahraga.Ia berharap, pada ajang bergengsi tingkat Sumbar nanti, atlet renang Dharmasraya dapat bicara atau mendapatkan medali lebih banyak. (h/mdi)

PADANG, HALUAN — Main Stadion direncanakan akan menjadi lokasi pembukaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2018 dimana Kabupaten Padang Pariaman akan menjadi tuan tumah. Porprov sendiri direncanakan akan digelar pada bulan November mendatang.

“Rencananya pembukaan Porprov 2018 akan dilaksanakan di Main Stadion Sumbar. Main Stadion Sumbar sekarang sudah masuk kedalam tahap pengerjaan,” ujar Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Jon Kenedi, Selasa (7/11).

Main Stadion sendiri dipilih mengingat sarana yang kurang mencukupi di Padang Pariaman untuk menampung atlet dan undangan. “Sebenarnya ini bukan pemilihan, ini karena sarana kita belum lengkap. Mengingat tidak ada tempat yang siap menampung banyak atlet dan tamu undangan. Lahan parkir yang luas juga diperlukan,” ujar Jon lagi.

Lanjutnya, Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni juga sudah menghubungi Gubernur Sumbar agar pembangunan bisa dipercepat dan bisa dipakai untuk pembukaan. Jon, mengatakan, Lapangan Sungai Sariak menjadi alternatif kedua apabila Main Stadion belum siap dipakai untuk pembukaan Porprov 2018.  Redaktur: Arda Sani

Perihal sarana, pagelaran Porprov 2018, Padang Pariaman nantinya akan menggunakan gedung milik masyarakat dan gedung pemerintah. “Nantinya kita akan menggunakan gedung milik masyarakat, seperti sekolah, hall, dan lainya. Untuk sekolah kita mengupayakan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, jadi kita akan menghubungi dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan,” urainya.

Untuk lokasi pertandingan akan disebar diseluruh kecamatan. “Hal ini kami lakukan agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan dan menikmati pergelaran Porprov ini,” ungkapnya Anggaran untuk pelaksanaan Porprov sudah disusun, tapi masih menunggu penetapan anggaran dana APBD 2018. “Dan untuk beberapa fasilitas yang masih kurang memadai, akan kita perbaiki di awal tahun 2018,” sambungnya Untuk m ensukseskan Porprov 2018, Dispora Padang Pariaman akan bekerja sama dengan Kota Pariaman.”Nantinya kita akan bekerja sama dengan Kota Pariaman. Karena ada beberapa fasilitas yang belum dipunyai Kabupaten Padang Pariaman seperti lapangan tenis. Ini juga tidak lepas dari keterbatasan dana yang dimiliki,” katanya. (h/mgmal)  Layouter: Luther

INTERNASIONAL

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Indonesia Jadi Delegasi Konferensi UNCAC Anti Korupsi WINA, HALUAN — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly menjadi ketua delegasi Indonesia saat berbicara mengenai perhatian Indonesia, di Konferensi Sesi ke-7 Negara Pihak (Anggota) Konvensi PBB tentang Anti Korupsi di Wina, Austria, Senin (6/11).

Dalam konfrensi bertajuk “7th Session Conference of State Parties of the United Nation Convention Against Corruption (UNCAC)” itu Menteri Yasona menungkapkan, Indonesia telah berpartisipasi dalam peninjauan implmentasi UNCAC pada putaran pertama sebelumnya. Dan juga berpartisipasi pada peninjauan pada putaran kedua yang membahas tentang implementasi UNCAC. “Saya sepenuhnya berharap bahwa putaran kedua proses review atau peninjauan ini akan menghasilkan rekomendasi yang dapat menguntungkan bagi Indonesia. Khususnya untuk memperbaiki jenjang legislatif dan dapat mengidentifikasi kebutuhan spesifik akan bantuan teknis,” tutur dia dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/11).

Terkait review atau peninjauan akan implementasi UNCAC dan bantuan teknis tersebut, dengan sepenuhnya menyadari pentingnya mekanisme peninjauan untuk membantu negara pihak (anggota) dalam mengimplementasikan UNCAC secara efektif.

Menteri Yasonna juga mengingatkan kepada para delegasi di Konferensi UNCAC, bahwa para koruptor akan melakukan segala cara untuk menghindari pengadilan. Indonesia telah mengalami sebuah aksi yang disebut sebagai “forum shopping” yang dilakukan oleh koruptor sebagai petualang investor untuk menghindari pengadilan.

Koruptor, tambah dia, telah mencoba untuk menantang dan membatalkan penilaian pidana yang diberikan terhadaap mereka oleh pengadilan nasional dengan mengajukan klaim melalui pengadilan arbitrase komersil internasional.

“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Negara-negara di mana asset berada memiliki peran penting dalam mencegah praktek yang sewenang-wenang ini,” tutur dia mengimbau para delegasi Konferensi Sesi ke-7 Negara Pihak (Anggota) Konvensi PBB tentang Anti Korupsi.

Dikatakan Yasonna, sudah saatnya negara anggota di konferensi tersebut mencari solusi konkret dari permasalahan korupsi yang sudah sangat mengkhawatirkan. “Sudah menjadi tugas konferensi ini untuk merealisasikan komitmen ini,” pungkas dia. (h/okz)

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

19

Polusi Udara New Delhi dalam Tingkat Berbahaya NEW DELHI, HALUAN — Pencemaran di ibu kota India pada Selasa (7/11) mencapai tingkat berbahaya, mengakibatkan semua warga terancam terdampak dan dokter meminta penyelenggaraan lari maraton di kota itu pada bulan ini dibatalkan.

KABUT TEBAL — Kabut asap di langit New Delhi, India, Selasa (7/11). Tingkat polusi udara di New Delhi berada dalam level berbahaya. IST

Arab Saudi Bantah Pangeran Abdul Aziz Tewas Ditembak RIYADH, HALUAN – Pemerintah Arab Saudi membantah isu yang menyebutkan bahwa salah seorang pangeran kerajaan tewas dalam baku tembak, setelah menolak ditahan sebagai bagian dari operasi antikorupsi di Negeri Petrodolar itu.

Media internasional melaporkan bahwa Pangeran Abdul Aziz bin Fahd tewas ditembak oleh pihak keamanan setelah melakukan perlawanan dalam penangkapan yang terjadi pada Minggu (6/11). Namun, Kementerian Informasi Arab Saudi segera membantah kabar yang beredar dan menyatakan bahwa sang pangeran saat ini masih hidup dan dalam keadaan yang baik.

“Tidak ada kebenaran apa-

pun dari isu yang beredar di media mengenai Pangeran Abdul Aziz bin Fahd. Pangeran Abdul Aziz masih hidup dan sehat,” demikian pernyataan dari Kementerian Informasi Arab Saudi sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Rabu (8/11).

Berita kematian Pangeran Fahd diumumkan oleh seorang mantan agen Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI), Ali H. Soufan. Melalui Twitter, Soufan mengklaim putra mendiang Raja Fahd itu telah meninggal dunia pada Minggu (5/11).

Pangeran Fahd dilaporkan memiliki kaitan dengan Saudi Oger Ltd. yang merupakan perusahaan milik Perdana Menteri (PM) Lebanon, Said Hariri yang

baru mengundurkan diri pekan lalu. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan itu menghentikan usahanya pada musim panas lalu dan memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungannya dengan pengunduran diri PM Hariri.

Kabar meninggalnya Pangeran Fahd muncul hanya berselang sehari setelah kematian seorang Pangeran Saudi lainnya, Mansour bin Muqrin.

Pangeran Mansour yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Pr ovinsi Asir itu meninggal dunia dalam kecelakaan helikopter saat sedang melakukan tur di dekat perbatasan Yaman bersama beberapa pejabat lainnya. (h/okz)

Perhimpunan Pekerja Kesehatan India mendesak lomba lari terbesar di kota itu, yang dijadwalkan berlangsung pada 19 November, dibatalkan untuk melindungi pelari dan relawan dari paparan partikel mematikan terhirup ke paru-paru.

Mereka mengatakan, mutu udara akan sangat buruk pada hari perlombaan itu.

Pada Selasa, baku mutu udara, yang mengukur konsentrasi zat beracun di udara mencapai tingkat parah, yakni 451 pada tingkat angka maksimumnya 500 dan jika berada di atas 100, maka udara sudah dianggap tidak sehat oleh Pusat Pengendalian Pencemaran.

Pada tingkat parah, bahkan orang sehat pun akan dapat terpengaruh. Sementara mereka yang memiliki penyakit akan terkena dampak lebih parah. Kabut tebal yang menyelimuti kota semakin memperburuk udara.

Warga mengeluhkan terpaan pada mata dan iritasi di tenggorokan.

Di beberapa bagian di Delhi, kualitas udara sangat buruk hingga melampaui tingkat maksimum, menurut indeks kualitas udara Amerika Serikat. Indeks berada pada angka 999 untuk wilayah RK Puram.

Pemimpin operasi bedah dalam di rumah sakit Sir Ganga Ram, Arvind Kumar mengatakan, tingkat pencemaran itu sama dengan merokok 50 batang sehari.

“Kita dalam keadaan darurat

kesehatan, sekolah harus ditutup, kita harus menurunkan tingkat pencemaran ini.

Kita semua memperpendek hidup,” tambahnya.

Baku mutu udara mengukur konsentrasi PM 2.5, PM 10, ozon, nitrogen dioksida dan sulfur dioksida di antara indikator lainnya.

Pada November lalu, sekitar satu juta anak terpaksa tetap tinggal di rumah dan tidak dapat bersekolah, ribuan pekerja mengeluhkan sakit dan terjadi antrean di luar sebuah toko yang menjual masker wajah karena New Delhi berjuang melawan pencemaran terburuk selama hampir 20 tahun belakangan.

Gas buang kendaraan dan debu dari tempat pengerjaan pembangunan adalah faktor yang dituding menjadi penyebab utama melonjaknya angka pencemaran itu, selain pembakaran lahan pertanian.

Bharti Airtel, sebuah operator telekomunikasi utama negara, yang menyokong penyelenggaraan marathon di Delhi, mengatakan telah diyakinkan oleh panitia b ahwa telah diambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak pencemaran udara terhadap pelari.

Dikatakannya, garam dicampur dengan air akan ditaburkan di seluruh jalur untuk memastikan bahwa pencemaran debu diminimalisir. Tidak ada kendaraan yang diizinkan lewar dalam rute kegiatan itu. (h/rol)

Para Tahanan Srilanka Disiksa Militer SRILANKA, HALUAN — Salah satu pria yang disiksa di Srilanka mengaku ditahan selama 21 hari di sebuah ruangan kecil dan lembab, di mana ia diperkosa sebanyak 12 kali, disundut rokok, dipukuli dengan batang besi dan digantung dengan posisi terbalik.

Seorang pria lain juga mengaku diculik dari rumahnya oleh lima orang dan dibawa ke sebuah penjara dan dimasukkan ke ruang siksaan yang dilengkapi dengan tali, batang besi, bangku dan ember air.

Pria ketiga mengungkapkan, para tahanan di penjara bahkan sudah terbiasa mendengar suara jeritan. “Itu membuat kami benar-benar takut di hari pertama. Tapi, kemudian kami terbiasa dengan hal itu karena sering mendengar teriakan,” ujarnya.

Diperkosa dan dipukuli berulang kali, lebih dari 50 pria dari

etnis minoritas Tamil yang mencari suaka politik ke Eropa mengatakan bahwa mereka diculik dan disiksa di bawah militer pemerintahan Sri Lanka.

Satu per satu, para korban tersebut menceritakan kisah mereka dengan menunjukkan bekas luka di kaki, di dada dan bagian tubuh lainnya. Wawancara ini dilakukan terhadap 20 pria sebagaimana dilansir ABC News.

Mereka mengatakan bahwa mereka dituduh mencoba menghidupkan kembali kelompok pemberontak sejak perang saudara terjadi beberapa waktu lalu. Meski peperangan telah berakhir 8 tahun yang lalu, penyiksaan dan pelecehan masih terjadi sejak awal 2016 sampai akhir Juli tahun ini.

Namun pemerintah Srilanka membantah tuduhan ini.

Piers Pigou, penyelidik HAM asal Afrika Selatan yang telah mewawancarai korban penyiksaan selama 40 tahun terakhir di negaranegara paling mengerikan di dunia mengatakan, skala kebrutalan ini bahkan lebih parah dibandingkan kejahatan kemanusiaan yang pernah ia dengar sebelumnya.

“Tingkat pelecehan seksual di Srilanka oleh pihak berwenang adalah hal yang paling mengerikan dan sesat yang pernah saya lihat,” kata dia.

Sebagian besar pria mengatakan bahwa mata mereka tertutup saat dibawa ke lokasi penahanan.

Mereka mengaku mayoritas penculik mengidentifikasikan diri sebagai anggota Departemen Investigasi Kriminal sebuah unit polisi khusus yang menyelidiki kejahatan berat. (h/vvc)

30 Orang Yaman Tewas Akibat Serangan Udara Saudi

PASUKAN artileri Arab Saudi menyerang markas militan Houthi yang menguasai Yaman. IST

SANAA, HALUAN — Sedikitnya 30 orang Yaman, termasuk wanita dan anak-anak, tewas dalam serangkaian serangan udara yang dipimpin Saudi di Yaman utara.

Hal tersebut dikatakan aktivis dan media lokal.

Hussain al-Bukhaiti, seorang aktivis pro-Houthi mengatakan, setidaknya 16 serangan udara yang ditargetkan pada desa Hiran di Provinsi Hajjah pada hari Selasa, menewaskan 30 orang, termasuk keluarga dengan 10 orang dilansir dari Aljazirah, Rabu (8/11). www.harianhaluan.com

Mengutip warga setempat, Bukhaiti mengatakan, penggerebekan tersebut dimulai sesaat setelah tengah malam, yang menargetkan rumah Sheikh Hamdi, seorang loyalis Houthi, yang membunuh dia dan keluarganya.

Serangan tersebut dilaporkan berlanjut hingga pukul lima sore waktu setempat (14:00 GMT).

Menurut Bukhaiti, kerusakan tersebut mencegah kerabat dan petugas penyelamat untuk mengambil mayat korban.

Al Masirah, sebuah saluran TV

yang dikelola oleh Houthi, kelompok pemberontak yang mengendalikan provinsi Hajjah, Ibu Kota Sanaa, serta bagian lain dari Yaman tengah mengatakan bahwa 10 paramedis juga terbunuh. TV ini menayangkan foto-foto di Twitter dan situsnya, menunjukkan kendaraan yang dibom dan anak-anak yang telah meninggal.

Yaman telah terpecah oleh konflik sejak tahun 2014, ketika pemberontak Houthi, yang bersekutu dengan tentara yang setia kepada m antan presiden Ali Abdullah Saleh, berhasil menguasai daerah-daerah terpencil di negara tersebut, termasuk Sanaa.

Sebuah koalisi negara-negara Arab yang dibentuk oleh Arab Saudi meluncurkan kampanye udara melawan para pemberontak pada Maret 2015, Tujuannya, untuk mencoba mengembalikan pemerintahan Presiden AbdRabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Sejak saat itu, lebih dari 10 ribu orang terbunuh, jutaan orang dipaksa meninggalkan rumah mereka. Negara tersebut menghadapi kelaparan parah dan wabah kolera yang mematikan. (h/rol)  Redaktur: Nasrizal        Layouter: Syamsul Hidayat

20

TANAH DATAR

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

Kontingen Tanah Datar Dijamu Perantau BATUSANGKAR, HALUAN — Kontingen Tanah Datar dalam ajang MTQ ke-37 di Pariaman dijamu makan siang oleh salah seorang warga Tanah Datar yang berdomisili di Kota Pariaman, tepatnya di Desa Punggung Ladiang, Kecamatan Pariaman Selatan, Selasa (7/11).

Jamuan tersebut merupakan sebuah dukungan atau apresiasi dari warga Tanah Datar yang bermukim di Kota Tabuik, Pariaman, atas keikutsertaan warga Luhak nan Tuo dalam ajang bergengsi ini.

Kepada Staf Humas Pemkab Tanah Datar, Isnadi, perantau Lintau ini mengatakan, bahwa undangan atau jamuan makan ditujukan kepada seluruh kontingen Tanah Datar yang sedang berjuang mengharumkan nama tanah kelahirannya dalam MTQ ke 37 di Pariaman.

Selaku warga Tanah Datar yang sudah berdomisili di Pariaman, dia mengaku sangat mengapresiasi dan bangga dengan kafilahkafilah Tanah Datar yang berlaga pada MTQ ini.

“Saya selaku warga Tanah Datar, sangat mendukung penuh kontingen Tanah Datar pada MTQ ini. Selain memanjatkan doa agar mendapat juara, saya secara pribadi mengundang sanak famili saya dari Tanah Datar untuk makan di kediaman kami,” ujarnya.

Dia juga minta kepada seluruh kafilah Tanah Datar, agar tetap semangat dan tetap memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Tanah Datar.

“Kami sekeluarga mengharapkan agar kafilah Tanah Datar memberikan yang terbaik dalam ajang ini. Bagi kami perantau Tanah Datar, adalah suatu kebangaan jika tanah kelahiran kami bisa mengukir prestasi,” katanya.

Tak lupa ia juga mengucapkan rasa terimakasihnya kepada seluruh kontingen, khususnya Kabag Kesra Afrizon yang telah memenuhi undanganya. (h/emz)

KUNJUNGAN ROMBONGAN ELHIJAB

Ben Kasyafani: Pariangan Benar-benar Indah BATUSANGKAR, HALUAN — Para konsumen produk Elhijab yang terdiri dari 200 pelanggan (member) dan 56 orang agen dengan pembelanjaan tertinggi selama tahun 2017, berkesempatan mengunjungi Nagari Tuo Pariangan pada 5 November 2017 lalu.

“Keinginan Elhijab untuk menggembirakan konsumen, dilakukan dengan menghadirkan produk terbaik maupun

menyelenggarakan promo dan iven menarik. Salah satunya Paket Wisata Terbang ke Desa Terindah di Dunia,” kata CEO

Elhijab, Indrasyah.

Menurut Indrasyah dari Budget Travel, sebuah media pariwisata berpengaruh di dunia, Pariangan bersama Desa Wengen di Swiss, Eze di Prancis, Niagara on the Lake di Kanada dan Cesky Krumlov di Ceko, dinobatkan sebagai lima desa terindah di dunia.

“Hal ini disebabkan Pariangan memiliki pemandangan

alam yang indah. Suasana yang tenang dan udara yang sejuk karena berada di ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut,” katanya.

Sementara itu, Sekda Tanah Datar Hardiman menyampaikan ucapan terima kasih telah memilih objek wisata Tanah Datar sebagai tempat kunjungan. “Terima kasih Elhijab telah memilih Pariaman se-

Rizal Ramli, IAIN Bisa Jadi Universitas BATUSANGKAR, HALUAN — Mantan Menko Kemaritiman era pemerintahan Jokowi, Rizal Ramli mendorong IAIN Batusangkar menjadi universitas. Hal itu disampaikannya saat memberi kuliah umum kepada ratusan mahasiswa IAIN di Kampus Lima Kaum, Batusangkar, Senin (6/11).

Menurut Rizal, untuk menjadi sebuah Universitas, IAIN Batusangkar sudah memenuhi persyaratan dan sudah layak untuk menuju sebuah lembaga pendidikan tinggi Islam yang berkualitas dan bermutu tinggi.

“Mendengar pemaparan wakil rektor tadi, saya sangat mendukung kampus menjadi sebuah universitas yang diperhitungkan di Sumbar, maupun di Indonesia.

Tidak perlu menunggu lima tahun, saya tantang manajemen kampus ini untuk tahun depan sudah menjadi universitas dan saya dukung sepenuhnya,” kata Rizal Ramli yang juga pakar ekonomi di Indonesia.

Dikatakannya, Tanah Datar sudah sangat layak menjadi sebuah kota pendidikan. Ini sangat didukung oleh udara kota yang sangat sejuk.

“Tidak panas seperti kota lain di Indonesia. Ini akan sangat baik bagi mahasiswa untuk menimba ilmu di Batusangkar. Contohnya Bandung, Malang yang berhawa sejuk, hingga menjadikan daerah tersebut sebagai kota tujuan untuk menimba ilmu pendidikan,” katanya.

Disamping sebagai kota pendidikan, lanjutnya, tentu daerah yang banyak universitasnya, secara ekonomi daerah tersebut akan meningkat secara signifikan.

“Saat ini delapan ribuan mahasiswa kuliah di IAIN Batusangkar. Jika mereka membelanjakan uang sebanyak Rp30 ribu sehari, sudah Rp21 juta sehari. Jika sebulannya bisa mencapai Rp630 juta. Lalu jika setahun akan mencapai Rp.7,5 miliar lebih,” ujar Rizal Ramli.

Selain itu Rizal Ramli, juga mendorong mahasiswa IAIN Batusangkar untuk terus giat menuntut ilmu, agar Indonesia bisa menatap dunia dengan ilmu. Jika manusia hidup dengan ilmu akan memberi kesejateraan terhadap diri, keluarga dan daerahnya.

Rizal Ramli juga menyinggung tentang lemahnya perekonomian indonesia dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara di dunia. Padahal Indonesia negara terbesar kelima di dunia, tetapi perekonomiannya jauh tertinggal. (h/emz )

KUNJUNGI PARIANGAN— PARIANGAN—Sekda Tanah Datar Hardiman bersama Kepala Budparpora Edi Susanto, saat menerima kunjungan rombongan Elhijab ke wilayah Luhak Nan Tuo. Rombongan menyaksikan langsung keindahan desa terindah di dunia, Pariangan. EMRIZAL.

bagai desa terindah di dunia untuk kunjungannya,” kata Hardiman didampingi Kadis Parpora Edisusanto.

Dalam rombongan tersebut, juga ikut Ben Kasyafani, artis ibukota yang berkesempatan datang bersama rombongan dan menikmati keindahan alam wilayah Nagari Tuo Pariangan bersama ratusan konsumen Elhijab.

Ben mengaku senang bisa diajak be rkunjung ke desa terindah di dunia tersebut.

“Pemandangannya benarbenar indah dan spektakuler.

Istri dan anak saya sangat suka,” ujar Ben. Selain mengunjungi Nagari Pariangan, sejumlah tempat indah di Ranah Minang juga dikunjungi peserta wisata, seperti Ngarai Sianok, Jam Gadang, Panorama Tabek Patah. Ketika singgah di kediaman Bupati Tanah Datar, rombongan melakukan makan malam dan dilanjutkan dengan hiburan dendang berhadiah (KIM) yang dihibur KIM Andre Molensky dari wilayah Luhak nan Tuo. Dalam rangkaian kunjungan ke Tanah Datar, rombongan juga berkesempatan menyaksikan pertunjukan kesenian Minang yang disajikan sanggar Lenggogeni. Selanjutnya menonton aksi pacu jawi, mengunjungi Ponpes Subulussalam dan menikmati makan bajamba di Balairung Sari Nagari Tabek Kecamatan Pariangan. (h/emz).

STUDI BANDING KE SMK MAMBAU, MALAYSIA

DUKUNG GERAKAN NASIONAL NON TUNAI

Rombongan Disambut Lagu “Ayam Den Lapeh”

Bupati: Perkecil Ruang Penyelewengan Anggaran

BATUSANGKAR, HALUAN — Rombongan studi banding internasional siswa berprestasi kabupaten Tanah Datar, disambut lagu Minang “Ayam den lapeh” oleh para siswa SMK Mambau S eremban Negeri Sembilan Malaysia.

Hal ini tak terlepas dari kekentalan ikatan budaya antara Negeri Sembilan dengan Minangkabau yang sangat terasa ketika rombongan berkunjung ke Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Mambau, Seremban Negeri Sembilan.

Studi Banding Internasional Siswa Berprestasi dan Pendamping Tanah Datar Tahun 2017 itu, yang dipimpin Wabup Zuldafri Darma didampingi Kadis Dikbud Abrar, Ketua GOW Ny. Retri Zuldafri Darma serta rombongan mengunjungi Sekolah Kebangsaan Seremban 2B atau Sekolah Kluster Kecemerlangan di Seremban Negeri Sembilan dan dilanjutkan ke SMK Mambau, Seremban Negeri Sembilan.

Dalam kunjungan ke Sekolah setingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), Wabup beserta rombongan disambut dengan m eriah dan penuh keramahan sebagai bangsa serumpun.

Saat kunjungan ke Sekolah

Kebangsaan Seremban 2B, Wabup Zuldafri Darma bersama rombongan disambut Guru Besar atau Kepala Sekolah Hjh. Norlinda Bt. Ayob bersama jajarannya, dijamu dengan sarapan dan penampilan seni budaya daerah setempat.

Hjh. Norlinda Bt. Ayob dalam penyampaiannya menyebutkan, betapa mereka sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas kepercayaan rombongan Tanah Datar memilih sekolah mereka.

“Terima kasih atas kunjungannya. Semoga hubungan silaturahmi antara kita dan kedua negara bisa terjalin lebih erat lagi,” katanya.

Selanjutnya, Hjh. Norlinda Bt. Ayob memaparkan berbagai program, prestasi sekolah yang dipimpinnya.

“Siswa di sekolah ini telah banyak memperoleh prestasi, terutama di bidang olahraga, puisi, nyanyi dan beberapa bidang lainnya,” paparnya.I Nor Hashim mengatakan, SMK Mambau merupakan sekolah setingkat SLTA yang mempunyai siswa dari berbagai suku dan ras.

“Siswa di sini berbagai macam suku, ada Melayu, India dan Cina. Dan di Malaysia seluruh biaya pendidikan dari terbawah sampai SMA gratis

tanpa biaya dan pada perguruan tinggi setengah biaya ditanggung pemerintah,” ujarnya.

Dijelaskannya, SMK Mambau mempunyai ruang Pusat Kegiatan Guru (PKG). “Nanti kita ajak pak Wabup dan rombongan untuk melihat ruangan PKG dan stan pameran hasil produksi anak-anak kami. Sehingga bisa jadi motivasi tersendiri. PKG SMK Mambau mewadahi 42 sekolah,” tambah Nor Hashim.

Dalam kesempatan itu, Wabup Zuldafri menyampaikan ungkapan terima kasih atas sambutan yang diberikan pihak sekolah.

“Alhamdulillah, sambutan pihak sekolah sangat luar biasa, semoga tali silaturrahmi kita semakin erat. Dan memang menurut sejarah antara Minangkabau terutama Pagaruyung Tanah Datar mempunyai hubungan kerabat dengan Negeri Sembilan. Dengan kata lain, kita masih ada ikatan darah persaudaraan” ujar Wabup.

Dikatakan, rombongan yang melakukan studi banding sebagai bentuk reward kepada siswa berprestasi. Diharapkan, reward ini bisa motivasi siswa lainnya, sehingga berusaha meraih prestasi akademik maupun non akademik. (h/ emz).

BATUSANGKAR, HALUAN — Pemkab Tanah Datar, siap menerapkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) di setiap organisasi perangkat daerah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih.

Sebagai dukungan, Pemkab Tanah Datar akan meningkatkan sumberdaya manusia para bendaharawan pengelolaan keuangan dan menginisiasi kampanye transaksi non tunai melalui seluruh perangkat pemerintahan.

“Gerakan non tunai ini sebagai langkah awal penerapan pemerintahan yang baik dan bersih, sekaligus menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri tentang implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi, pemkabpemkot sesuai Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,” jelas Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma di Batusangkar, Kamis (2/11).

Penggunaan transaksi non tunai ini, lanjutnya, dapat memperkecil ruang penyelewengan anggaran,

karena s eluruh transaksi akan tercatat dengan baik dalam sistem.

“Selain itu, aplikasi non tunai juga meningkatkan profesional bendaharawan agar terhindar dari penyalagunaan anggaran, tertib anggaran dan aman,” katanya.

Dalam penerapan GNNT ini, Pemkab Tanah Datar sudah menggandeng dan menandatangani kesepakatan bersama Bank Nagari Cabang Batusangkar sehingga semua transaksi sudah b isa dilakukan dengan menggunakan kartu.

Sementara itu, Kepala Cabang Bank Nagari Batusangkar, Andria Eka Putra menyebutkan pihaknya sudah mempersiapkan diri baik dari sisi perangkat, sumberdaya manusia maupun teknologi untuk transaksi non tunai ini.

Menurut Andria Eka Putra, gerakan non tunai mencakup semua kebutuhan berkaitan dengan kegiatan Pemkab berhubungan dengan transaksi non tunai, baik pendapatan maupun belanja daerah. (h/emz).

DARI ARENA MTQ DI PARIAMAN

Sopir Selalu Siaga Antar Jemput

PARA sopir (driver) kafilah Tanah Datar dengan setia memegang “kayu bulat”, melayani antar jemput para kafilah di arena MTQ Kota Pariaman. EMRIZAL. www.harianhaluan.com

BAT U SA N G K AR , HALUAN—Peranan para sopir di arena MTQ tingkar Sumbar di Kota Pariaman, sangat besar. Mereka selalu siaga setiap waktu untuk mengantar dan menjemput para kafilah, juga untuk berbagai keperluan lainnya.

Tak terkecuali pada sopir kontingen Tanah Datar. Dari informasi yang didapat Tim Humas, para sopir (driver) yang bertugas setiap harinya mengatar jemput kafilah berjumlah 9 orang. Selain betugas mengatar jemput para peserta, driver yang diketuai oleh Dasril juga bertanggung jawab dalam mengatar konsumsi kafilah

dan pendamping serta kebutuhan perlengkapan sekretariat di posko Tanah Datar.

Saat ditemui Tim Humas, Selasa (7/11), Dasril yang ditunjuk sebagai ketua para driver mengatakan, selaku yang bertanggung jawab sebagai pengontrol para sopir, dirinya sangat bangga.

Pasalnya, meski sering di pandang remeh profesi sopir, justru menjadi kunci suksesnya kafilah Tanah Datar dalam mengikuti lomba MTQ di Pariaman.

“Kami dari para sopir sangat bangga bisa berperan aktif dalam mensukseskan kafilah Tanah Datar berlomba di Pariaman,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, sebagai sopir yang bertanggung jawab dengan tiga tugas pokok yang telah diberikan, setiap harinya para sopir harus selalu siap dalam segala hal. Baik itu malam hari, pagi hari dan siang harinya.

“Kami para sopir, harus selalu siap siaga dalam waktu apapun jika ada yang memerlukan jasa kami,” ujarnya.

Sementara itu, Kabag Kesra Afrizon juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh anggota sopir yang dipercaya oleh Pemerintah Tanah Datar, dalam mengemban tugas

sebagai motornya kalifah di MTQ Pariaman. Afrizon juga menuturkan, bahwa propesi sopir tidak boleh dipandang rendah. Pasalnya, jika tidak ada seorang sopir yang mengantar kafilah-kafilah ke seluruh lokasi perlombaan, maka tidak akan berjalan dengan baik perlombaan ini.

“Saya sangat bangga dan berterima kasih atas kerja baik para sopir dalam mengantar kafilah Tanah Datar,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, jika dilihat dari tanggung jawabnya pekerjaan seorang sopir, sangatlah berat. Keselamatan para penumpang  Redaktur: Devi Diany

terletak dalam kehati-hatian sopir dalam bekerja. Afrizon juga mengatakan, tidak dipungkiri keberhasil kafilah Tanah Datar, dalam mengikuti MTQ Pariaman, juga merupakan andil besar jasa para sopir.

“Saya tahu bahwa tanggung jawab seorang sopir sanggat besar. Saya ucapkan terima kasib sebesar-besarnya,” tambah Afrizon.

Dari sembilan sopir yang ikut dalam mengantar kafilah Tanah Datar ke Pariaman dengan Ketua Dasril, anggotanya Wira, Arman Budiyanto, Indra, Donal, Apridendi, Aan Dermawan, Joni, Marpen Heri, Riki, Zulkifli J. (h/emz).  Layouter: Rahmi

KAMPUS

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

21

ANDALAS FILM EXHIBITION

Disi Simposium Tingkat Nasional Salingka ngka

PADANG, HALUAN — Hari penyelenggaraan Andalas Film Exhibition (AFE) makin dekat, yakni 18 November. Salah satu rangkaian acaranya adalah simposium yang diisi oleh panelis dari berbagai komunitas di Indonesia.

DiskusiTumbuhkan SikapKritisMahasiswa JAKARTA, HALUAN - Sesuai dengan asas organisasi, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Selasa (07/11) malam, menggelar kajian rutin. Kegiatan ini digelar rutin oleh mahasiswa, setiap hari selasa malam.

Meski tidak diikuti oleh banyak mahasiswa, kegiatan yang bersifat mengasah cara berpikir, kegiatan ini juga dinilai bisa dan salah satu alternatif, untuk menumbuhkan semangat kritis mahasiswa. Kegiatan diskusi rutin ini, bernama Majlis Reboan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, Adhia Muzaki mengatakan, diskusi merupakan hal yang penting bagi mahasiswa. Digelarnya kegiatan rutin (Diskusi) tersebut, adalah salah satu langkah untuk bisa mengkritisi segala persoalan.

Begitu dikatakan Adhia Muzaki, saat berbincang dengan redaksi, usai diskusi di sekretariat HMB Jakarta, Jl. Semanggi II No 20, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten.

“Diskusi memang hal yang penting, HMB sebagai organisasi yang berasaskan Intelektualitas, harus diskusi, sehingga cara berpikir mahasiswa itu kritis, dan tajam dalam melihat persoalan,” kata Adhia. (h/*)

193 Mahasiswa UIN SK Raih Beasiswa Bidikmisi YOGYAKARTA, HALUAN HALUAN-Sebanyak 193 mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2017 lolos seleksi sebagai penerima beasiswa Bidikmisi. Kabag Kemahasiswaan UIN Suka, Boy Fendria Djadmika, menjelaskan pendaftar beasiswa Bidikmisi UIN Suka sejumlah 533 orang.

Mereka adalah mahasiswa baru UIN Suka angkatan 2017. Dari jumlah tersebut, 249 mahasiswa lolos seleksi wawancara yang dilakukan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama masing masing fakultas.

“Namun setelah dilakukan visitasi ke semua tempat tinggal mereka, tinggal 193 orang yang dinyatakan lolos (layak menerima beasiswa Bidikmisi),” katanya.

Rinciannya adalah Fakultas Adab dan Ilmu Budaya 22 mahasiswa, Fakultas Dakwah dan Komunikasi 25 mahasiswa, Fakultas Syariah dan Hukum 29 mahasiswa, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 26 mahasiswa, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 24 mahasiswa, Fakultas Sains dan Teknologi 27 mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora 17 mahasiswa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 23 mahasiswa.

Menurut Boy Fendria, 193 orang yang lolos, sebagian besar orang tua mereka adalah buruh tani, buruh pabrik, buruh pasar, pedagang kecil, buruh serabutan, yang kondisi rumahnya memang memprihatinkan. Bahkan ada yang belum memiliki rumah.

Ada pula yang kondisi orang tua mereka sedang sakit. Sehingga, lanjutnya, bisa dipastikan 100 persen mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi memang layak menerimanya.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama UIN Sunana Kalijaga, Waryono, menyampaikan penerima beasiswa Bidikmisi akan terus didampingi untuk memastikan mereka semua bisa membagi waktu dengan baik antara kuliah, kegiatan ekstrakulikuler, dan intrakulikuler.

Upaya ini dilakukan agar semua mahasis wa peraih beasiswa Bidikmisi bisa mencapai prestasi, baik secara akademik maupun nonakademik. Sehingga apa yang sudah dilakukan pemerintah dengan memberikan fasilitas beasiswa kepada para mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu akan membuahkan hasil yang maksimal. (h/*)

KRITIS - Inilah kegiatan Mahasiswa Banten (HMB) Jakarta, saat diskusi rutin. Kegiatan ritin ini adalah wadah diskusi HMB untuk menumbuhkan sikap kritis kepada penguasa. IST

IPB Siap Bantu Pelatihan Sistem Jaminan Produk Halal JAKARTA, HALUAN- Kementerian Agama mulai membahas rencana pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di beberapa perguruan tinggi. Rencana ini terungkap dalam Temu Konsultasi Bidang Kerjasama Jaminan Produk Halal dengan Perguruan Tinggi.

Beberapa guru besar yang ikuti dalam temu konsultasi ini menyampaikan antusiasmenya untuk membantu BPJPH mengembangkan jaminan produk halal di Indonesia. Prof Tun Tedja dari IPB m engatakan bahwa pihaknya sangat mendukung rencana tersebut karena implementasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membutuhkan keahlian yang dimiliki oleh para dosen.

“Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para dosen diharapkan dapat mendukung proses

analisis untuk menunjang penetapan fatwa dari MUI,” ujarnya, di Jakarta, Selasa (7/11).

“Dalam bidang pengabdian masyrakat para dosen dapat menjadi narasumber atau instruktur kegiatan pelatihan sistem jaminan halal bagi UKM,” ucapnya.

Di sisi lain, jaminan produk halal juga dapat diteliti oleh perguruan tinggi dalam hal kajian metode autentikasi, seperti inovasi bahan halal dan ilmu hewan yang berhubungan dengan proses penyembelihan.

“Juga dibidang akademik tentang halal sudah masuk dalam kurikulum beberapa prodi,” ungkapnya.

Sementara Direktur Riset dan Pengembangan Kemristek Dikti Ira Nurhayati Djarot mengungkapkan, perguruan tinggi bisa melakukan berbagai macam

riset terkait halal sesuai Rencana Jangka Panjang Pengembangan Riset. Terkait pendanaan, ia berharap bisa menggunakan skema yang tersedia pada perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama.

Seperti diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mendiskusikan pembentukan LPH pada perguruan tinggi. Kepala BPJPH Sukoso menilai perguruan tinggi memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. “Perguruan tinggi bisa mengambil peran sebagai LPH dengan syarat memiliki kantor sendiri, memperoleh akreditasi dari BPJPH, memiliki minimal tiga auditor halal tersertifikasi, serta memiliki lab atau kerjasama dengan lab yang sudah memperoleh standar ISO,” kata Sukoso. (h/dn/*)

UIN Imam Bonjol Bangun Bumi Perkemahan PADANG, HALUAN - Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang Sumatera Barat berniat untuk membangun Bumi Perkemahan (Buper) milik sendiri guna menunjang aktifitas kepramukaan. “Untuk mengapresiasi kegiatan kepramukaan maka kami berniat untuk menyediakan tempat di daerah Kampus Sungai Bangek untuk dibangun buper,” katanya saat dihubungi di Padang, Minggu.

Ia menyebutkan buper merupakan bagian penting dari rencananya untuk mengembangkan Gugus Depan (Gudep) Racana Imam Bonjol-Rohana Kudus (IB-RK) UIN IB. Menurutnya perencanaan ini

merupakan komitmennya untuk menjadikan pramuka sebagai bagian terpenting untuk pendidikan karakter generasi bangsa.

“Untuk itu semua maka kita akan bangun buper serta sarana pendukung lainnya,” kata dia.

Ia menambahkan saat ini untuk mengadakan kegiatan Racana IB-RK terpaksa harus menggunakan lokasi di luar kampus karena keterbatasan sarana.

Pada kegiatan Pekan Kreasi Raih Prestasi (Persi) IV yang baru saja selesai dilaksanakan pihak pelaksana terpaksa harus melak sanakannya di Lembaga Pendidikan Kepramukaan Daerah (Lendikada) Padang Basi Lubuk

Kilangan Padang. “Pramuka dan segala aktivitasnya itu positif.

Kegiatan ini sangat penting untuk membina karakter generasi bangsa,” ujarnya.

Sementara itu Koordinator Pembina Racana IB/RK Abd Rahman, menyatakan pihaknya siap untuk mengembangkan Gudep Lengkap UIN Imam Bonjol Padang.

“Secara administratif sedang kita siapkan. Kita akan dukung rencana rektor menjadikan UIN Imam Bonjol sebagai pusat Persemaian Pembina Pramuka secara Nasional, untuk itu tentu dibutuhkan berbagai sarana dan prasarana pendu kung,” katanya.(h/dn/*)

Sekretaris AFE, Elsa Ramadhani, menginformasikan, simposium tingkat nasional itu diadakan pada 20—22 November di Ruang Seminar Gedung I, Universitas Andalas, Padang. Simposium tersebut akan dibagi menjadi tiga sesi dengan jadwal yang berbeda.

Elsa mengutarakan, simposium panel I dengan topik “Film Sebagai Media Perubahan Sosial” akan dibicarakan oleh Manshur Zikri (Forum Lenteng, Jakarta), Adrian Jonathan (Cinema Poetica, Jakarta), dan Muhaimmin Nurrizqy (RelAir Cinema, Padang) “Film bukan hanya persoalan gambar bergerak saja. Film dapat menjadi alat kritik tentang realitas. Film dapat menjadi alat propaganda untuk perubahan sosial,” ujar Muhaimmin, panelis pada simposium panel I, di Fakultas Ilmu Budaya Unand, Rabu (8/11).

Sementara itu, kata Elsa, pada simposium panel II dengan topik “Ruang Apresiasi Alternatif dan Penonton” akan dibicarakan oleh Delva Rahman (Sinema Pojok), Ogy Wisnu (Bioskop Taman), dan Adi Osman (RelAir Cinema).

Adapun simposium panel III dengan topik “Iklim Produksi Film Kampus” akan dibahas oleh Choiru Pradana (ISI Padang Panjang), Findo Bramata Sandi (RelAir Cinema), dan M Zikra (UKFF

UNP) “Acara ini dibuka untuk umum. Kami berharap simposium nasional ini dapat mengedukasi kita semua tentang perfilman dan iklim perfilman khususnya di Sumbar dapat terjaga terus,” tutur Elsa Ramadhani.

AFE merupakan festival film tingkat nasional yang diikuti oleh sineas dari seluruh Indonesia. Festival film itu digelar oleh Relair Cinema, sebuah unit kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas, pada 18 November—3 Desember 2017.

Direktur AFE, Findo Bramata Sandi, menerangkan, pihaknya mengadakan AFE sebagai wadah bagi sineas di seluruh Indonesia, khususnya sineas di Sumbar, untuk mendiskusikan film-film terbaru yang dibuat oleh sineas muda. Dengan mengikuti AFE, peserta diharapkan menemukan referensi baru terhadap film untuk memproduksi film.

Findo m enyebutkan, AFE menerima film yang dibuat oleh sineas dengan kategori umum dan pelajar.

Untuk kategori umum, AFE menerima film yang dipro duksi oleh masyarakat umum dan mahasiswa di Indonesia. Sementara itu, untuk kategori pelajar, AFE menerima film yang dibuat oleh pelajar SLTA di Sumbar. (h/dib)

Mabigus Unand Dukung Pengembangan Karakter PADANG, HALUAN - Ketua Mabigus (majelis pembimbing gerakan pramuka) Harian Universitas Andalas (Unand), Hermansyah mengatakan gerakan pramuka dapat mendukung pengembangan karakter seseorang ke arah yang lebih positif.

“Karena dalam gerakan pramuka yang terselenggarakan pada Festival Swarnadwipa (Fiesta) 2017 di Unand ini dapat mendidik anak muda menjadi generasi milenial sehingga menciptakan pemimpin terbaik buat bangsanya, hal ini juga sejalan dengan tujuan universitas,” kata nya seperti dilansir laman antarasumbar, Rabu kemarin.

Ia mengatakan semua kegiatan yang diadakan oleh gerakan pramuka ini memiliki unsur kepemimpinan, kerja sama, keterampilan, kompetisi dan kepedulian baik pada sang pencipta, pada sesama maupun pada alam dan lingkungan.

Karena itu menurutnya, pelaksanaan Fiesta 2017 tingkat Sumatera di Unand dari 6 - 11 November 2017 itu, adalah wadah positif untuk pengembangan karekter yang diharapkan. “Kegia tan ini merupakan ajang eksistensi gerakan pramuka yang dapat menunjukan jati

diri, karakter dan profesio nalitas sebagai bagian dari pramuka Indonesia,” katanya.

Ia menyebutkan, kegia tan kepramukaan juga ber dampak positif menanam kan nilai-nilai penting dalam kehidupan keseharian. “Seorang pramuka harus menunjukkan kewajiban terhadap Tuhan, mengamalkan Pancasila, membangun masyarakat serta peningkatan mental intelektual seperti tercantum dalam trisatya dan dasa dharma,” ujarnya.

Ia mengharapkan, seluruh peserta utusan dari masing-masing provinsinya ini dapat menjadi teladan pada pertemuan pramuka itu.

“Jagalah sikap, tindakan dan perilaku dalam bersosialisasi dengan peserta dan lingkungan sekitar. Perkenalkanlah budaya, keindahan panorama alam serta keramahtamahan masyarakat selama pelaksanaan,” imbuhnya Sementara itu, Ketua Sangga Kerja Fiesta XXXI Gudep Padang Unand, F auzi Gunawan m enga takan pe serta yang mengi kuti kegiatan Fiesta ini berasal dari empat provinisi yakni, Jam bi, Riau, S umater a Sel atan , d an Sumatera Barat. (h/*)

DIIKUTI OLEH 26 PT DI INDONESIA

Semaraknya Pekan Ilmiah Mahasiswa FISIP Laporan: Debby Ayu Lestari PADANG, HALUAN—Pekan Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas (UNAND) diikuti oleh 26 Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai rangkaian Dies Natalis ke24 FISIP UNAND. Panitia Acara, Ikhlas mengatakan, dalam kegiatan pekan ilmiah ini diadakan lomba menulis Essay dan Debat Nasional. Untuk lomba Essay diikuti oleh 9 tim, sedangkan untuk lomba debat diikuti oleh 11 tim terbaik yang telah lulus tahap seleksi awal, dengan total peserta 42 orang. www.harianhaluan.com

“Peserta yang mengikuti lomba Kampus Limau Manis UNAND adalah yang telah lulus tahap seleksi.

Untuk tim Essay dan debat, mereka mengirim naskah terbaik untuk dilombakan.

Kelompok yang lulus seleksilah yang di undang untuk mempersentasikan hasil kar ya mereka dan maju ke tahap final,”terangnya.

Ikhlas mengatakan, tema dari kegiatan pekan ilmiah ini ialah membangun negeri dalam bingkai kearifan lokal untuk mewujudkan indonesia emas 2045.

Hasil Lomba Pekan Ilmiah Mahasiswa FISIP ini, untuk lomba Essay pemenang pertama diraih oleh Jordan Mordekhai dari Universitas Padjajaran, juara ke

dua diraih oleh Doni Firnando dari universitas Sriwijaya dan di susul oleh mahasiswa dari Universitas Negeri Padang atas nama Tabah Rizki.

Sedangkan untuk hasil lomba debat nasional, pemenang pertama diraih oleh mahasiswa dari perwakilan Universitas Airlangga, disusul oleh kelompok mahasiswa dari Universitas Riau, dan peringkat ketiga di raih oleh kelompok mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara.

Dikatakannya, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk menjalin kerjasama antar mahasiswa d i PTVdan mengenalkan lebih dalam mengenai kearifan lokal kepada mahasiswa, sehingga

nilai-nilai budaya semakin tertanam dalam jiwa setiap orang.

Setelah lomba, seluruh peserta akan dijamu makan malam di gubernuran dan pengumuman pemenang.

Pada hari terakhir, peserta diajak untuk mengunjungi beberapa kawasan wisata yang ada di Sumbar.

Salah seorang peserta lomba mengatakan, nuansa di Kota Padang sangat berbeda dengan di daerahnya.

Sehingga membawa kesan damai. Meski berkunjung ke Padang dalam rangka mengikuti lomba, namun ia juga menyempatkan untuk mengenal lebih jauh daerah ranah minang.

“Berk unjung ke Kota Padang Sumatera Barat mem

ROMBONGAN Lomba debat dan esai se Indonesia, berwisata ke Istano Basa Pagaruyung. IST

buat saya lebih mengenal lagi daerah minangkabau,

teruuma ciri khas akan makanannya. Serta, masya Redaktur: Dodi Nurja

rakatnya juga ramah,” ucapnya. *  Layouter: Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 / 20 Safar 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan

NAGARI KOTO RANAH

Transparan Gunakan Dana Desa DHARMASRAYA, HALUAN - Nagari KotoRranah masuk kategori nagari yang paling transparan di Kabuupaten Dharmasraya dalam penggunaan Dana Desa.

Bahkan untuk lebih transparansi dalam pelaksanaan dana desa, Walinagari Koto Ranah, Marzuki Zain, surati kejaksaan dan inspektorat untuk memeriksa hasil pekerjaan yang didanai oleh dana yang di luncurkan oleh pemerintah pusat tersebut.

Semua Kelurahan Segera Miliki Bank Sampah PADANG, HALUAN- - Dinas Lingkungan Hidup (DHL), Kota Padang, Sumatera Barat memprogramkan setiap kelurahan di daerah itu memiliki satu bank sampah pada tahun 2018.

Al Amin menjelaskan program ini dibuat agar pemilahan sampah sudah dilakukan dari lingkungan rumah tangga, seperti sampah botol plastik, karton, kertas yang masih memiliki nilai ekonomi tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir. “Sampah itu ditampung di bank sampah lalu dijual sehingga menjadi dana yang dibuat menjadi tabungan masyarakat,” kata dia.

Pada tahun 2018 pihaknya akan menganggarkan dana sekitar Rp1,56 miliar untuk memajukan program ini. Setiap kelurahan akan dimodali sebesar Rp15 juta untuk membeli sampah masyarakat.

Kemudian pihaknya juga akan membuat Bank Sampah Induk Kecamatan dan Bank Sampah Induk Kota. Sampah yang ada di bank sampah kelurahan akan dibeli oleh bank sampah induk kecamatan. Sedangkan sampah yang ada di bank sampah induk kecamatan dibeli oleh bank sampah induk kota. “Lalu bank induk kota menjual kepada pengusaha besar sampah. Hal ini membuat seluruh sampah yang dijual masyarakat akan selalu terjual,” kata dia.

Selama ini yang terjadi bank sampah kebingungan karena mereka tidak mengetahui ke mana menjual sampah yang ditabung oleh masyarakat.”Program ini akan membuat sampah lebih bernilai ekonomis,” kata dia kepada antarasumbar.com. (h/dn/ *)

Bamus Agar Terlibat Pembangunan Nagari PADANG, HALUAN- - Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim mendorong Badan Musyawarah Nagari (Bamus Nagari) terlibat langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan di daerah mereka agar jauh dari ketertinggalan.

“Bamus harus menjadi poros pengawasan suatu nagari (desa adat) jangan menjadi tempelan semata, kami meminta pemerintah daerah untuk memperhatikan lembaga ini,” katanya saat Rapat Koordinasi Badan Musyawarah Nagari/ desa 2017 di Padang, Rabu.

Menurut dia saat ini di Sumatera Barat ada sebanyak 51 nagari dalam kondisi tertinggal dari daerah lainnya. “Kami berharap Bamus mendorong nagari mereka terlepas dari ketertinggalan,” katanya dalam kegiatan yang bertema Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).

Selain itu, politisi Golkar tersebut meminta pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan anggota Bamus mengingat beban kerja yang mereka lakukan cukup berat.

Ia menambahkan dalam mendukung sistem pemerintahan terendah, DPRD Sumbar akan mengesahkan ranperda nagari pada Desember 2017, ranperda tersebut merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Dalam pasal 109 UU Nomor 6 tahun 2014 mengatur tentang sistem pemerintahan desa adat,” katanya. (h/len)

NON PESTISIDA - Ketua Tim Penggerak PKK Payakumbuh Dr. Heni Yusnita Zubir trut membantu panen perdana bawang merah non pestisida pada kelompok binaan, Rabu kemarin. Bertanaman sayuran bebas pestisida perlu terus digelorakan karena dampak buruk dari pestisida sangatlah besar. Sebab, selain dapat mencemari lingkungan, penggunaan pestisida pada sayuran juga dapat membahayakan manusia. IST

KAN Lubuak Batingkok Gelar Musker LIMAPULUH KOTA, HALUANNiniak Mamak mempunyai tugas dan tanggungjawab yang tidak ringan. Selain bertanggungjawab terh adap keluarganya, niniak mamak juga berkewajiban membina dan mengayomi serta melindungi kemenakannya. Begitu p ula dengan bundo kanduang, diharapkan mampu memperkuat fungsi dan keberadaan niniak mamak “Kita mengapresiasi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Bundo Kanduang Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau, sudah yang rutin menggelar Musyawarah Kerja (Musker) setiap tahunnya.

Apa yang dilakukan niniak mamak dan bundo kanduang di nagari ini, hendaknya dicontoh nagari lain, “ujar bupati Irfendi, ketika membuka Musker KAN Bundo Kanduang Nagari Lubuak Batingkok, Kecamatan Harau di Gedung Sago Bungsu 2, kemarin “Kita bangga dengan KAN dan Bundo Kanduang Nagari Lubuak Batingkok yang bisa melaksanakan rapat kerja setiap tahunnya secara besar-besaran dengan dihadiri seluruh anggotanya yang mencapai seratusan orang. Saya yakin kedua organisasi di na gari ini benarbenar telah menunjukan fungsinya di tengah tengah masya-

rakat,” sebut Irfendi.

Dikatakan, Niniak mamak atau panghulu tidak saja berkewajiban terhadap anak dan isterinya, tapi juga bertanggungjawab membina, mengayomi dan melindungi kemenakan.

Pituah Minangkabau yang menyebutkan “Anak dipangku, kamanakan dibimbiang”, ungkap putra Koto Tangah Simalanggang itu..

Menurut dia, niniak mamak mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan dalam kekuatan kekerabatan adat Minangkabau. Tanpa panghulu dan ninik mamak, suatu nagari di Minangkabau ibaratkan kampuang yang tidak bertuan. Pepatah mengatakan “elok nagari dek panghulu, sumarak nagari dek nan mudo”. Selain itu juga ada pepatah menyebutkan “niniak mamak dalam nagari pai tampek batanyo pulang tampek babarito, tuturnya.

Ketua KAN Lubuak Batingkok, H Aswandi Janas, Dt. Mangkuto Sinaro dalam melaporkan, musker bertujuan agar para niniak mamak selaku anggota KAN mengetahui dan memahami kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai program kerja.

Selain itu juga untuk merumuskan program kerja tahun 2017 – 2018.

Selama ini KAN Lubuak

Batingkok, telah turut membantu pemerintahan nagari dalam bidang adat, soko dan pusako, tanah ulayat serta dalam kegiatan pemuda, bundo kanduang, seni dan budaya yang ada di dalam Nagari Lubuak Batingkok, sebut Aswandi Janas mantan Ketua DPRD Limapuluh Kota itu.

Terpisah Wali Nagari Lubuak Batingkok, Yon Elvi Dt Pangulu Bosa, S.A.g kepada wartawan menuturkan, kegiatan yang dihadiri 40 orang niniak mamak, 120 orang bundo kanduang, 6 orang alim ulama, anggota Bamus Lubuak Batingkok serta Ketua KAN dari nagari tetangga Nagari Koto Tuo dan Nagari Gurun tersebut didukung dengan anggaran nagari”Kegiatan besar yang dihadiri oleh ratusan orang dari berbagai unsur di nagari ini merupakan rapat besar yang kedua kalinya. Tahun lalu rapat kerja ini juga dihadiri ratusan orang dari seluruh unsur di nagari,” tutur Yon Elvi.

Acara ini ikut didukung seluruh sudut (kampung) dari ampek suku yang ada di nagari dengan membawa makanan masing-masingnya sebanyak dua dulang (baki besar). “Setiap kepala keluarga di sudut kampung membawa makanan sebanyak dua dulang buat makan bersama para peserta rapat,” jelas Yon Elvi.(h/zkf)

“Saya dalam transparansi pelaksanaan dana desa ini, sudah surati pihak kejaksaan dan inspektorat agar memeriksa pekerjaan tersebut,” ungkap Walinagari Marzuki Zain, yang diungkapkannya kepada tim penilai dana desa tingkat Kabupaten Dharmasraya, pekan lalu, di Kantor Walinagari Koto Ranah.

Hal itu diungkapkannya ketika terlontar pertanyaan oleh salah seorang tim penilai tentang tanggapanWali Nagari ketika didatangi oleh wartawan dalam rangka menanyakan dana desa, maka ia menegaskan tidak ada masalah, silahkan hitung volumenya, hitung jumlah batu bata yang terpasang dan ia juga sudah surati penegak hukum dalam pelaksanaan dana desa tersebut.

Karena katanya, ia tidak mau main main dengan dana desa, karena tujuan pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia dimana kesempatan selalu meminta agar masyarakat mengawasi pelaksanan dana desa ini.

Begitu pula katanya, jauh sebelum Mendagri me-

MARZUKI ZAIN

lakukan MoU dengan Kapolri, begitu pula di tingkat kabupaten bupati dengan kapolres, ia sudah sejak lama melibatkan Kepolisian yakni Babinkamtibmas dalam pengawasan dana desa ini.

Bahkan katanya, sesuai kesepakatan dengan masyarakat, Nagari Koto Ranah sudah membangun sebuah gedung pertemuan yang cukup besar dengan dana desa secara bertahap, karena katanya dalam setiap pembangunan yang bersifat fisik di nagarinya, tingkat swadaya masyarakat sangat tinggi, saat ini ia sudah bukukan jumlah nominal swadaya masyarakat.(h/mdi)

Tim Lomba Transparansi ADD Nilai Lima Nagari SIJUNJUNG, HALUANSelama tiga hari, Rabu s/d Jumat (8-10/11), tim penilai lomba transparansi Dana Desa 2017 Kabupaten Sijunjung, akan mengunjungi dan menilai lima nagari yang menjadi duta kecamatan dalam penilaian tersebut.

“Rabu hingga Jumat, tim penilai lomba transparansi Dana desa 2017 akan mengunjungi lima nagari,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, Syukri.

Kelima nagari yang akan dikunjungi, yakni Nagari Kandang Baru, Padang Sibusuk, Koto Tuo, Manganti dan Nagari Bukit Bual.

Tim yang dipimpin Etalisna Syanur dengan anggota, Syaiful Husein, Robbynov Adety Pu tra, Budhi Afrizal, Erik Sadenov dan Azneldi, pada Rabu (8/11) akan mengunjungi Nagari Kandang Baru, Padang Sibusuk dan Nagari Koto Tuo. Kamis (9/11), tim melan-

jutkan penilaian ke Nagari Manganti, dan kemudian dilanjutkan ke Nagari Bukit Bual, Jumat (10/11).” Penilaian terakhir di Nagari Bukit Bual,” katanya.

Seperti diberikan sebelumnya, proses penilaian meliputi beberapa variabel.Diantaranya, ketersediaan dokumen, proses penyusunan dokumen RPJMDes dan RKPDes, Keterlibatan unsur lain dan sumber informasi RPJMDe s dan RKPDes, Kemanfaatan dokumen RPJMDes dan RKPDes dan variabel keterbukaan media massa.

Untuk d iket ahui, ada delapan nagari yang dinilai dalam lomba transparansi Dana Desa 2017 tingkat Kabupaten Sijunjung.Kedelapan nagari yang menjadi duta setiap kecamatan tersebut, yakni, Nagari Kunangan Parik Rantang, Taratak Baru, Lubuk Tarok, Kandang Baru, Padang Sibusuk, Koto Tuo, Manganti dan Nagari Bukit Bual.(h/azn)

BERLOKASI DEKAT KOMPLEK PERUMAHAN MEWAH

Pembangunan Masjid Sudah Lama Terbengkalai PAINAN, HALUAN- Sebuah masjid yang terletak dalam kawasan Perumnas Bumi Sago Damai ( BSD) di Sago kecamatan IV Jurai Pessel, pembangunannya terbaikan. Sejak beberapa tahun ini pembangunan terbengkalai, padahal lokasi masjid berada dijantung kawasan objek wisata pantai Sago yang selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan.

Mian ( 53 ) warga BSD Sago kecamatan IV Jurai Pessel,Selasa (8/11) mengatakan, kebutuhan sebuah masjid bagi masyarakat tidak dapat dielakan, terutama untuk mengatasi agar anak tidak lagi keluar daerah belajar mengaji, hal tersebut tentu membutuhkan perhawww.harianhaluan.com

tian semua pihak, pemerintah dan masyarakat untuk kelanjutan pembangunan masjid tersebut.

Sementara itu, Wali Nagari Sago Salido, kecamatan IV Jurai Pessel Hen Arif Boy mengakui, pembangunan masjid yang belum diberi nama tersebut dikerjakan sejak beberapa tahun silam, namun sampai saat ini kondisi sekitar 40 % . Pembangunan sarana ibadah tersebut dikerjakan hanya melalui sumber dananya berasal dari infak, sedekah dan sumbangan para donatur masyarakat yang ada di daerah ini. Untuk itu, dibutuhkan kepedulian dan bantuan Pemda dan semua pihak agar pembangunan masjid bisa cepat selesai.

Jika masjid berfungsi tentu mamfaatnya akan dapat dirasakan oleh masyarakat, setidaknya ratusan anak usia dini yang ada dalam komplek perumnas BSD Sago. Tentu mereka akan memafaatkan sarana ibadah tersebut untuk belajar mengaji, sesuai dengan anjuran pemerintah, anak wajib bisa tulis dan baca Al Quran.

Kepada panitia pembangunan diharapkan akan dapat menjalankan fungsinya dalam mendorong percepatan pembangunan masjid, jangan biarkan pembangunan masjid terbengkalai, dengan adanya sebuah masjid yang memadai, setidaknya dapat meringankan beban masyarakat tidak lagi

keluar daerah belajar mengaji. Kemudian masjid juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan yang bernafaskan islam seperti, tempat berkumpulnya remaja masjid, majlis ta’lim, dan lembaga organiasasi lainnya.

Camat IV Jurai Salman Alfarisi Brutu juga mengajak semua pihak untuk dapat menggerakan pembangunan masjid, setidaknya bantuan partisipasi masyarakat sebagai amal ibadah yang memiliki daya guna d an tepat guna.

“Tanpa adanya kepedulian masyarakat tentu pembangunan masjid tersebut akan sulit dilaksanakan, kondisi ini akan merugikan masyarakat,” harapnya.(h/ mjn)

TERBENGKALAI Inilah sebuah Masjid dalam kawasan objekwisata Pantai Sago yang terbengkalai sejak beberapa tahun silam. Dibutuhkan bantuan Pemda, masyarakat dan semua pihak untuk kelanjutan pembangunannya. M JONI  Redaktur:Dodi Nurja

 Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Salingka ngka Kepengurusan FAKA Sawahlunto Dikukuhkan SAWAHLUNTO, HALUAN - Hadirnya Forum Anak Kota Arang (FAKA) Sawahlunto, menjadi wadah untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak di kota ini. Hal itu diungkapkan Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf saat mengukuhkan pengurus FAKA periode 2017 - 2018 di Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) setempat, Selasa (7/11).

Disebutkan bapak tiga anak itu, pemerin tah daerah telah berkomitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, salah satunya dengan membentuk Forum Anak Kota Arang. Tentu ini merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan dan upaya untuk mengembangkan potensi, serta kreatifitas anak. “Mengapa anak harus dilindungi, karena sebagian besar anak belum bisa melindungi diri sendiri. Oleh karena itu, orang tua, masyarakat, bahkan negara perlu melindungi kepentingan dan hak-hak anak,” sebutnya.

Pembentukan Forum Anak lanjutnya, ialah sebagai wadah partisipasi anak yang lainnya yang seharusnya didukung dan difasilitasi oleh berbagai lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha. Sehingga akan lahir generasi yang berkarakter, berkepribadian yang unggul, berkualitas, terlatih, untuk melnjutkan pembangunan dimasa yang akan datang.

“Melalui FAKA ini juga dapat menciptakan rasa persatuan serta persaudaraan sesama anak di Sawahlunto serta memperkenalkan dan mendorong sikap untuk bekerjasama serta berlatih kerjasama tim dan meningkatkan rasa percaya diri juga membentuk sifat kepemimpinan pada diri sendiri,” ungkapnya.

Bapak dua putri itu menilai, forum anak juga bagian dari upaya melindungi hak dan kewajiban anak serta menjadi sarana anakanak untuk berpartisipasi dalam pembangu nan.”Forum anak ini juga jadi sarana anakanak untuk berpartisipasi dalam pembangu nan,” katanya. (h/mg-rki)

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

23

RRI Bukittinggi Gelar Festival Budaya Minang

SALAH satu peserta yang mengisi acara festival budaya Minangkabau yang digagas oleh RRI Bukittinggi, Rabu (8/11). WETRIZON

BUKITTINGGI, HALUAN - Wujud cinta budaya dan bangsa, RRI Bukittinggi gelar festival budaya minang dengan berbagai perlombaan tanggal 8, 9 dan 10 November 2017, di Auditorium RRI Bukittinggi.

Perlombaan yang untuk pertama kali diadakan ini, menggelar lomba Saluang, Randai dan Panitahan atau berbalas pantun tingkat umum yang diikuti oleh grup dari berbagai daerah di Kota Bukit-

tinggi dan Kabupaten Agam, dengan puncak kegiatan pada Senin 13 November 2017 men datang yakni malam Pagelaran Seni dan Budaya Multietnis.

Bupati Agam yang diwakili Sekretaris Dinas Pariwisata

Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Zuhren ketika membuka kegiat an itu, Rabu (8/10) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Agam sangat mendukung Festival Budaya yang diadakan RRI Bukittinggi ini, dalam rangka melestarikan budaya minang pada orang minang sendiri.

“Secara nasional ada sekitar 35 budaya daerah yang terancam punah, karena tidak ada inistiatif dan keinginan

masyarakat bersangkutan melestarikan budaya yang dimilikinya, sekarang di Minangkabau hal ini juga patut diwaspadai masyarakat, maka dari itu kegiatan seperti Festival Budaya ini merupakan salah satu langkah untuk menjaga kelestarian budaya yang kita miliki,” jelasnya dihadapan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta tamu dan undangan lain yang turut memeriahkan acara.

Zufren berharap, ke depan RRI Bukittinggi terus berperan dalam melestarikan budaya Minangkabau ini, dengan mengoptimalkan acara yang berhubungan dengan agama, budaya, dan adat istiadat minangkabau, serta kepada peserta diharapkan jangan hanya berpartisipasi semata, namun lebih kepada melestarikan budaya minangkabau, sehingga nilai yang turun temurun dari nenek moyang itu tetap terjaga.

Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Bukittinggi Samirwan mengatakan, festival budaya ini merupakan gagasan dari karyawan/ti, yang terselenggara sesuai dengan misi LPP RRI pada poin ketiga yakni tugas RRI adalah menyelenggarakan siaran yang bertujuan untuk menggali, melestarikan, mengembangkan budaya bangsa, memberikan hiburan yang sehat bagi keluarga, serta membentuk budi pekerti dan jati diri bangsa, ditengah arus

globalisasi.

Disamping tugas pokok, RRI merupakan salah satu media yang selalu konsisten dalam menjaga kelestarian budaya yang merupakan aset bangsa, sehingga ikut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Samirwan, RRI Bukittinggi sudah sepatutnya memperoleh penghargaan, karena sudah puluhan tahun ikut menjaga kelestarian budaya bangsa. Saluang yang dimainkan dalam program Bagurau di Udaro setiap Senin malam dan pada minggu ketiga satu kali sebulan digelar hingga dini hari melalui Programa Satu ini sudah 30 tahun menjadi sahabat setia pendengar.

“Kepada para pemenang nantinya, RRI Bukittinggi akan memberikan penghargaan dan uang pembinaan pada grup yang berhasil memperoleh hasil terbaik, dan nantinya sebagai wujud menjaga kelastarian budaya minang ini, seluruh peserta juga berkesempatan mengisi acara rutin yang disiarkan secara langsung dalam program yang telah disediakan,” ulasnya.

Agenda ini ditutup dengan persembahan seni budaya, menampilkan budaya multi etnis dari berbagai daerah yang ada tersebar di Kota Bukittinggi, serta hiburan rakyat berupa permainan KIM, pada Senin 13 November 2017 mendatang. (h/wet)

Pegawai Pengadilan Tanjung Pati Kota Tes Urine WALIKOTA Sawahlunto, Ali Yusuf saat mengukuhkan pengurus FAKA periode 2017 - 2018 di GPK setempat, Selasa (7/11). RIKI YUHERMAN

LIMAPULUH KOTA, HALUAN Badan Narkotika Nasional Kota Payakumbuh terus memperkecil gerak peredaran narkoba di wilayah hukum setempat. Setelah memeriksa urine jaksa, anggota dewan, TNI/Polri serta

MTQ KE-37 DI KOTA PARIAMAN

puluhan PNS beberapa waktu lalu, kini giliran hakim dan pegawai pengadilan yang urinenya diperiksa badan anti narkotika tersebut.

Sepanjang Rabu (8/11) kemarin, BNNK Payakumbuh di bawah komando AKBP Firdaus ZN, mendatangi kantor Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Ko ta.

“Ada 35 pegawai Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang kita periksa urinenya.

Tes urine tersebut sangat direspon dan seluruh pegawai ikut berpartisipasi untuk di tes urine nya,”te rang AKBP Firdaus Kepala BNN Kota Payakumbuh pada

18 Kafilah Kota Pariaman Masuk Final PARIAMAN,HALUAN – Pelaksanaan MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman suah mu lai memasuki tahapan final. Kota Pariaman selaku tuan rumah ternyata mampu menghasilkan 18 peserta untuk melaju kebabak final.

Masih ada sejumlah cabang lomba yang belum memasuki final, namun memberikan yang terbaik semakin banyak peserta Kafilah asal Kota Pariaman yang tembus ke babak final.

“Kita inginkan sukses prestasi selain sukses sebagai pelaksana dan kita berharap impian itu terkabul,” kata Ketua Kafilah Kota Pariaman Muhammad Nur, yang juga Kepala Kantor Kemenag Kota Pariaman.

Merubah posisi keangka yang lebih kecil dari MTQ sebelumnya, waktu itu pada posisi 10, lanjutnya, menjadi sebuah harapan yang diinginkan.

Persiapan untuk mewujutkan impian sudah dilakukan berupa persiapan dan selama 4 bulan, sebelum digelarnya MTQ ini, pihaknya bersama dengan Pemko Pariaman telah bekerjasama untuk meningkatkan ke-

ZN, Rabu (8/11).

Dari 35 pegawai tersebut, termasuk petinggi-petinggi dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati. “Tes urine sekaligus dalam kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tanjung,” terang AKBP Firdaus

16 Kafilah Tanah Datar Melaju ke Final KETUA kafilah Kota Pariaman Muhammad Nur. TRISNALDI

mampuan dan pengetahuan dari para peserta kafilah Kota Pariaman.

“Bagi para kafilah, kita melaksanakan 33 kali pertemuan training centre dan pemantapan, dengan harapan, mereka semakin mempunyai bekal yang cukup untuk bertanding diajang MTQ kali ini,” tuturnya.

Memang saat ini sudah ada beberapa cabang yang masuk ke babak final, namun masih ada beberapa cabang lagi yang belum.

“Kini mempersiapkan mental para peserta kafilah agar tampil maksimal, tanpa beban, sehingga komitmen meraih posisi ke-5 besar, betul-betul dapat

penuhi,” harapnya.

Bagi para pemenang nantinya, Pemko Pariaman, akan berupaya untuk memberikan reward sesuai dengan kemampuan daerah.

Berikut daftar cabang lomba yang masuk final diantaranya, 1 jus non tilawah putra dan putri, 5 jus non tilawah putra, MHQ 20 dan 30 jus putra, Kitab Standar Putri, Qiraan Sabah putra, Tafsir Bahasa Arab putri, Tartil Dasar putra dan putri, Tartil Menengah Putri, Tartil Umum putra dan putri, Tilawah Anak-anak putra dan putri, Tilawah Remaja putra dan Tilawah Dewasa putra dan putri. (h/tri)

MENTERI Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin mengambil siriah dari carano saat pembukaan MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman. TRISNALDI www.harianhaluan.com

BNNK Payakumbuh periksa urine hakim dan pegawai di lingkup Pengadilan Negeri Tanjung Pati. DADANG

lagi Perwira menengah yang pernah jadi kasubbag protokoler di BNN RI semasa Komjen Pol Anang Iskandar itu menerangkan, pengadilan merupakan pilar penegakan hukum karena itu harus bersih dari narkoba.

“Terutama penegak hukum, harus bersih dari narkoba. Hakim dan pegawai pengadilan merupakan pilar penegakan hukum, karena itu harus bersih.

Ini juga tujuan dari defeksi dini terhadap peredaran narkoba,” katanya.

Ke depan, ucap AKBP ZN, BNN Kota Payakumbuh akan terus memerangi peredaran narkoba yang berada di wilayah hukum BNNK Payakumbuh.

Salah satu melalui tes urine.

“Masih banyak tugas yang harus di selesaikan. Terutama tes urine bagi kalangan PNS di Kota Payakumbuh dan Pemkab Limapuluh Kota. Di Kota Payakumbuh masih ada 3222 PNS untuk tes urine,”kata AKPB Firdaus. (h/ddg)

TANAH DATAR, HALUAN – Dalam ajang MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kota Pariaman, 16 kafilah dari Tanah Datar berhasil mencatatkan namanya dipartai final yang diselenggarakan Rabu (8/11).

Dari pantauan Haluan para kafilah MTQ ke-37 terus berpacu menampilkan kemampuan terbaik mereka. Memasuki hari ketiga lomba sebahagian kafilah yang tampil dengan nilai terbaik berhak melaju ke final dihari keempat.

Sebahagian kafilah yang belum beruntung atau gugur walau sudah menampilkan hasil terbaik mereka tetap semangat karena ajang lomba kali ini persaingan sangat ketat dan diikuti kafilah-kafilah yang sudah juara pada ajang sebelumnya baik ditingkat nasional maupun internasional.

Kepada Haluan, Kabag Kesra, Afrizon saat dikonfirmasi di posko kafilah menuturkan, pada hasil sementara ini Kabupaten Tanah Datar sudah berhasil mengambil satu nomor dipartai final dari berbagai macam cabang.

Data yang sudah diterima kontingen Tanah Datar, sekiranya ada enam belas kafilah yang berhasil memasuki babak finil.

“Memasuki hari keempat ini, Rabu yang merupakan masa final bagi para kafilah. Alhamdulillah, 16 kafilah kita ke final,” ucapnya.

Afrizon menyebutkan, cabang dan golongan yang masuk final tersebut adalah, Deded Nahdatul Huriyah, Geri Septian, Bahrul Ulum cabang Syahril Quran (MSQ) putera. Selvia Yatri,

Syarah Adha, Feni Mardika (MSQ) puteri. Yuni Alfath cabang Khat Dekorasi putra, Nofri Deswita cabang Khat Dekorasi putri, Rosi Ramadhani cabang Khat Hiasan Mushaf putri, Faturrahman Zahri cabang Tilawah Anak-anak putera, Irfan Eko Juanda cabang Kitab Standar putera, Veri Guswanto cabang Tilawah Cacat Netra putra, Yahdi Yani cabang MHQ 20 juz putri, M. Syukron cabang MHQ 5 juz dan Tilawah putera, Dwi Yuli Astina cabang MHQ 5 juz dan Tilawah puteri, Nanda Risandi cabang Tartil Menengah putera, Tri Purna Jeri, Lc cabang Tafsir Bahasa Indonesia putera, Saidati Jannah Umairah cabang M2IQ puteri, H. Albizar cabang Tilawah Golongan Dewasa, Fazar, Muhammad, dan Muhammad Ridho pada cabang Fahmil Quran.

Lebih lanjut Afrizon menye butkan, MTQ kali ini merupakan yang paling ketat dan berat persaingannya. Pasalnya, semenjak ada peraturan yang memboleh-

kan kafilah yang sudah pernah juara baik tingkat nasional maupun provinsi, boleh ikut lomba lagi.

“Ajang kali ini persaingan sangat ketat, pertarungan mengeluarkan kemampuan terbaik, untuk itu kepada masyarakat Tanah Datar Luhak Nan Tuo dimana saja berada kita mohon dukungan dan d oanya untuk kesuksesan para kafilah kita yang berjuang pada hari ini di masingmasing cabang dan golongan,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang kafilah Tanah Datar, Fatiyah Arafah yang merupakan mantan juara satu ditingkat provinsi dari cabang tilawah anak-anak mengatakan, MTQ kali ini sangat berat persaingannya. Pasalnya banyak mantan juara yang ikut kembali dalam ajang ini.

“Saya akui persaigan dalam MTQ kali ini sangat berat. Namun saya sangat optimis bisa meraih juara di MTQ yang ke-37 ini,” tambahnya. (h/mg-rul)

Rombongan kafilah Tanah Datar foto bersama dengan Kabag Kesra, Afrizon, Rabu (8/11). KHAIRUL  Redaktur: Heldi Satria

 Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 9 NOVEMBER 2017 20 Safar 1439 H

Kota Solok Segera Miliki Laboratorium Inovasi SOLOK, HALUAN — Walikota Solok, Zul Elfian berharap laboratorium inovasi kota tersebut dapat mewujudkan inovasi yang semakin maju. Zul Elfian diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pemerintahan, Jefrizal di Solok, Rabu (8/ 11) mengatakan, laboratorium inovasi merupakan salah satu ide dari 177 ide inovasi lainnya yang berhasil dikumpulkan untuk Kota Solok.

“Insya Allah pengembangan laboratorium inovasi akan diluncurkan pada 13 November 2017 mendatang,” ujarnya pada monitoring pra-peluncuran inovasi Kota Solok yang dihadiri Tim pusat inovasi tata pemerintahan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI di Balitbang Kota Solok.

Ia mengatakan inovasi daerah sangat penting karena berperan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat nantinya, meningkatkan daya saing daerah dengan daerah lainnya.

Selain itu, pemerintah memang bertanggung jawab atas perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan berbagai inovasi yang harusnya akan menyentuh dan membantu kepentingan masyarakat.

Sebelumnya setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diminta untuk memberikan berbagai ide inovasi untuk pembangunan, dan terkumpul 177 ide yang melebihi target. Kemudian dari 177 ide tersebut disaring dan dipilih beberapa ide prioritas.

Diharapkan ide inovasi yang diprioritaskan ini agar di kelola dengan serius sehingga menghasilkan dan mewujudkan inovasi Kota semakin baik.

“Kita harus berkomitmen agar dapat membangun Kota Solok semakin maju dengan kemampuan dari bidang masingmasing,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Solok, Raflis mengatakan OPD sekota Solok telah mengumpulkan sebanyak 177 ide inovasi yang jauh diluar perkiraan.

“Dari berbagai ide, salah satunya pengembangan laboratorium inovasi yang akan menjadi rencana aksi OPD dalam menyukseskan program pemerintah,” ujarnya. (h/ant)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Irigasi Bukit Gonggang Tuntas Dikerjakan PADANG PARIAMAN, HALUAN -— Pembangunan saluran irigasi Korong Bukit Gonggang, Nagari Campago, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman sudah selesai dikerjakan pertengahan Oktober 2017 lalu.

Permanennya saluran itu dilaksanakan dengan anggaran dana desa nagari Campago sebesar Rp175.000.000 dilaksanakan secara swakelola.

Perencanaanya sejak dari musrenbang nagari. Jadi memang pembangunan itu berdasarkan permintaan masyarakat. Kondisi areal pertanian padi sawah masyarakat di Bukit Gonggang sedikit menjadi tacelak.

Pasokan air bertambah lancar, lingkungan areal tampak bersih dan bertambah indah. Alimunar, salah seoran petani pasi sawah di lokasi pertanian Bukit Gonggang berterima kasih dengan saluran irigasi yang sudah permanen.

“Kebutuhan air bertambah lancar, lingkunganpun menjadi indah karena pembangunanya.

Saluran air lancar ke sawah-sawah petani, tinggal bagaimana kita saja untuk mengelolanya dan merawatnya,” ungkapnya.

Tapi, kata dia, seyogyanya pekerjaan itu perlu

TUNTAS DIKERJAKAN — Saluran irigasi di Korong Bukit Gonggang Nagari Campago yang sudah dipermanenkan dengan ADD tahun 2017 yang seyogyanya berlanjut. TRISNALDI

Padang Panjang Alokasikan Rp1 M untuk Kebudayaan PADANG PANJANG, HALUAN — Dikenal sebagai kota tujuan wisata yang menonjolkan sisi kebudayaan, Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang mangalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengembangan kebudayaan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Padang Panjang, Desmon menyebut, pihaknya bersama instansi terkait lainnya telah mengap-

likasikan pengembangan kebudayaan sebelum dilakukannya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov), Selasa (7/ 11) kemarin di Kota Padang.

Desmon mengatakan, diantaranya langkah yang dilakukan berupa program penguatan lembaga adat dan kepemudaan, serta di lingkungan pendidikan. Ke depannya seiring berakhirnya 5 tahun rencana pembangunan (RPJMD) pada 2018 mendatang, pihaknya telah mengajukan usulan anggaran pembuatan rencana

induk atau master plan pengembangan kebudayaan.

“MoU Pemprov Sumbar dengan Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang diikuti seluruh kepala daerah di Sumbar termasuk Padang Panjang, merupakan upaya fasilitasisasi pelestarian kekayaan budaya daerah,” ungkap Desmon di ruangan kerjanya, Rabu (8/11).

MoU yang dilangsungkan di Hotel Pangeran Beach tersebut, disebutkannya sebagai pedoman bagi daerah dalam melaksanakan kerja sama terkait sinkro-

nisasi program pemajuan kebudayaan di Sumbar. Kesepakatan bersama tersebut, mencakup diplomasi kebudayaan, pembinaan kesenian, kajian dan penulusuran sejarah, serta penerapan nilai-nilai tradisi Adat Bersandi Syarak-Syarak Bersandi Kitabullah (ABS-SBK).

“Sesuai dengan isi perjanjian kesepakatan kerja sama tersebut, setiap daerah termasuk Padang Panjang telah menyiapkan dengan penganggaran melalui APBD 2018. Setidaknya melalui APBD 2018 mendatang, Pemko telah mengajukan anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk pengembangan kebudayaan secara berkelanjutan,” tutur Desmon.

Sementara Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis menyebut, kebudayaan harus didefinisikan secara luas, yakni terkait dengan sistem, gagasan, dan hasil karya masyarakat. Karena itu kebudayaan bukan hanya dimaknai sebagai seni tari

atau jenis seni-seni lainnya.

Ditegaskannya, pembangunan dengan pendekatan budaya harus menjadi hulu sekaligus hilir bagi semua aspek pembangunan. Sebagai hulu, katanya, kebudayaan menjadi sumber referensi program-program yang dicanangkan, dan sebagai hilir, kebudayaan “menganak sungai” dalam wujud beragam program yang dilaksanakan.

Di Padang Panjang, kebudayaan menjadi strategi untuk melakukan tiga konsolidasi. Pertama, konsolidasi masyarakat. Dengan pendekatan kebudayaan, masyarakat merasa lebih terlibat dalam pembangunan daerah.

Masyarakat ikut andil dalam mengkreasi program pengembangan daerah.

Kedua, konsolidasi birokrasi. Dengan programprogram pengembangan kebudayaan, birokrasi tidak lagi terjebak ego sektoral.

Pasalnya, program pengembangan budaya pastilah berdimensi multisektor. (h/pis)

berlanjut, karena dengan pembangunan yang ada sekarang seakan pekerjaan menjadi tanggung, belum terpermanenkan secara utuh saluran irigasi tersebut.

“Kini masih ada saluran irigasi tanah tanah sepanjang 200 meter lebih kurang, sambungan yang perlu dipermanenkan,” sebutnya.

Sementara, Sabri, Kaur Pembagunan di Pemerintahan Nagari Campago, kepada Haluan, Rabu (8/11) membenarkan pembangunan sudah sekarang dan minta petani dapat menjaga dan memelihara pembangunan saluran yang sudah dikerjakan sepanjang 185 meter yang dikerjakan secara permanen.

“Pembangunan bandar irigasi permanen itu berfungsi ganda, dari satu sisi memperlancar pasokan air untuk kebutuhan sawah petani. disisi lain menjadi indah dan bagi sisi yang bertebing membantu sebagai penahan tebing longsor,” jelasnya. (h/tri)

PKL Pasar Kuliner Payakumbuh Ditertibkan PAYAKUMBUH, HALUAN — Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan pada siang hari di teras dan kanopi pasar Payakumbuh ditertibkan oleh Tim Gabungan Satpol PP Dinas Perhubungan, Trantib Pasar, TNI, dan Polri, Rabu siang, (08/11).

Pedagang yang membuka lapak di bawah kanopi sepanjang jalan Ahmad Yani tersebut ditertibkan karena tidak mempunyai izin dan melanggar Perda No.5 tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

“Yang ditertibkan bukan semua pedagang. Hanya menyangkut di pusat kuliner.

Sesuai ketentuan perda dan perwako, pedagang hanya boleh berdagang di kanopi dari pukul empat sore sampai dini hari,” ujar Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Dahler kepada Haluan, Rabu (08/11).

Dahler yang juga ikut turun dalam penertiban mengatakan keberadaan pedagang sudah menghambat hak pejalan kaki dan menutupi pertokoan. Bahkan ada yang sudah memasang kanopi, teralis dan teras. “Itu semua kita tertibkan termasuk tong, box, dan penambahan-penambahan yang di tangga,” tukuk Dahler yang juga Ketua Pemuda Pancasila Payakumbuh.

“Walaupun pedagang tersebut tak punya izin,

namun sebelumnya kami telah sosialisasi, berikan surat teguran pertama, kedua, dan terakhir sejak sebulan yang lalu. Baru hari kami lakukan pembersihan sesuai protap,” ujar Dahler.

Pantauan Haluan proses penertiban berjalan secara persuasif dan baik tanpa adanya konflik. Bahkan ada yang membuka sendiri dan menertibkan barang dagangannya seperti jam, topi, aksesoris dan sebagainya.

Sementara itu Kasatpol PP Kota Payakumbuh, Devitra mengapresiasi sikap pedagang yang penuh kesadaran untuk tidak melakukan perlawanan ketika proses penertiban.

“Pembongkaran sudah sesuai dengan standar operasional dan prosedur. Apalagi PKL tersebut sudah lama berdagang di situ,” pungkasnya.

Rencana Penataan Pusat Kuliner Lokasi di bawah kanopi Pasar Payakumbuh memang sudah lama direncanakan untuk pusat kuliner oleh Pemko Payakumbuh. Namun hingga saat ini, para pedagang kuliner belum juga ditata ke tempat tersebut.

Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Payakumbuh Dahler mengatakan, pusat kuliner saat ini masih dalam tahap membenahi sarana dan prasarana. (h/mg-ari)

2018, Gaji Anggota DPRD Solsel Rp32 Juta SOLOK SELATAN HALUAN — Gaji anggota DPRD Solok Selatan (Solsel) pada 2018 naik sebesar Rp19 juta per bulan dari gaji sebelumnya yang hanya Rp13 juta per bulan. Artinya, pada Januari 2018 nanti anggota DPRD Solsel bakal menerima gaji Rp32 juta per bulan. Kenaikan tersebut sesuai dengan penerapan Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2017 mengenai hak keuangan dan Administrasif Pimpinan dan Anggota DPRD. “Kenaikan tersebut telah dimasukkan ke KUA-PPAS 2018 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada kategori menengah,” kata Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan, Rabu (8/11).

Menurut Armen, untuk www.harianhaluan.com

 Redaktur: Heldi Satria

bulan Desember 2017 setelah menerapkan PP 18/2017, gaji anggota DPRD Solsel Rp28 juta per bulan. “Untuk anggota DPRD yang mendapatkan fasilitas kelengkapan kendaraan operasional sesuai PP itu harus mengembalikan sebab dalam gaji itu sudah termasuk tunjangan transportasi. Ada lima kendaraan operasional yang harus dikembalikan yakni, ketua Legislasi, ketua Badan Kehormatan dan ketua Komisi. Saya harap bagi yang belum mengembalikan, segera mengembalikan karena telah ada tunjangan transportasi,” tambahnya.

Ia menambahkan, dengan adanya kenaikan gaji bagi anggota DPR se-Indonesia musti diimbangi dengan kinerja yang semakin membaik. (h/jef)      Layouter:Rahmi