Haluan 09 Januari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 075, TAHUN KE-70

SELASA, 9 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

LGBT Sumbar Terbanyak di Indonesia Sebagai provinsi yang menganut kuat paham adat, menjamurnya kelompok LGBT sebenarnya menjadi tamparan keras bagi Sumbar. Persoalan ini tidak bisa lagi dianggap sepele. Setiap pemangku kepentingan sudah saatnya mencari solusi, dan tak sekadar berdebat kusir.

PADANG, HALUAN — Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menjadi daerah terbanyak di Indonesia yang dihuni oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseks dan Transgender. Survei keberadaan LGBT pada akhir

2017 itu digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan lembaga konseling rekanan “Berdasarkan survei sementara menunjukkan jika, Sumatera Barat berada di pe-

ringkat pertama secara nasional. Diperkirakan angka sementara mencapai puluhan ribu LGBT di Sumbar. Untuk memastikan angkanya berapa,

>> LGBT hal 07

WAKIL KETUA DPRD SUMBAR

Jangan Diskreditkan Investor

GANTI PALANG – Petugas PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengganti palang pintu perlintasan kereta di kawasan Jalan Jhoni Anwar, Padang beberapa waktu yang lalu sebagai upaya meminimalisir angka kecelakaan, yang akhir-akhir ini disorot. Selain sorotan terkait kecelakaan, PT KAI juga tengah disorot terkait polemik tanah. DOK

PERNYATAAN SEJUMLAH TOKOH

PT KAI Jangan Arogan PADANG, HALUAN—Polemik tanah antara PT KAI dan sebagian masyarakat Minangkabau, memang sudah tak terhitung lagi banyaknya. Teranyar, polemik dengan Basrizal Koto (Basko), dan di Stasiun Bukittinggi, dimana akibat penggusuran yang dilakukan PT KAI, belasan keluarga kehilangan tempat tinggal, dan sampai sekarang masih bertahan hidup di tenda pe-

ngungsian serta masjid. Upaya yang dilakukan PT KAI, juga dianggap sudah keluar jalur dan jauh dari norma hukum. Untuk polemik dengan Basko, Diamdiam PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Divre II Sumbar mengirimkan surat terbatas ke PLN, Telkom dan PDAM Padang agar memutuskan jaringan listrik, internet dan air ke Basko Hotel dan mall. Hal ini yang diang-

gap di luar batas dan tidak bersangkut dengan proses hukum yang sedang berjalan. Lahan yang dipermasalahkan PT KAI itu luasnya hanya sekitar 2.000 meter di belakang Basko Hotel dan mall. Sedangkan luas tanah di belakang kedua bangunan tersebut 5.000 meter lebih. Luas bangunan hotel dan mall di depan objek perkara 8.500 meter lebih. “Masa PT KAI minta ke PLN, Telkom dan PDAM me-

mutus arus dan jaringan ke Basko Hotel dan mall, itu kan namanya arogan dan sewenang-wenang,” kata Basko. Berkaca pada sejarah, menurut Budayawan Minang, Musra Dahrizal yang acap disapa Mak Katik, pada zaman Belanda, Niniak mamak Minang menyerahkan tanah tersebut secara sukarela kepada Belanda karena tanah itu akan memberikan manfaat yang besar untuk kemaslahatan

(Kejagung). Pelimpahan terkait kasus perusakan di Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan, Pessel, yang menyeret Rusma sebagai tersangka. Kasubdit Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Dan Kami hendak memberi karunia LHK, Shaikepada orang-orang yang tertindas di fuddin Akbumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang bar melalui mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5) penyidik KLHK Ardi mengatakan, SUBUH 04.40 WIB hingga kini ZUHUR 12.08 WIB kasus terseASHAR 15.33 WIB MAGRIB 18.14 WIB but masih ISYA 19.27 WIB berjalan.

www.harianhaluan.com

PENYIDIK KLHK turun langsung ke Kawasan Wisata Terpadu (KWT) Mandeh, yang diduga dirusak pihak tertentu dan menyeret Wabup Pessel, Rusma Yul Anwar sebagai tersangka. Berkas kasusnya sekarang sudah ditangan jaksa peneliti Kejagung. OKIS

Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sudah dikeluarkan sejak pertengahan September lalu. Penyidikan dilaku-

kan sejak 15 September 2017 karena diduga melanggar Pasal 98 dan Pasal 109, Undang-Undang Nomor 32

dari luar dan menanamkan modal di Sumbar, namun juga investor lokal atau putra daerah yang berhasil di luar dan kembali ke daerah untuk menanamkan investasi. Semua wajib diberikan rasa nyaman menanamkan investasi,” terang Guspardi ketika ditanyai terkait polemik antara Basko dan PT KAI. Kemudian Katanya, jika ada konf lik yang terjadi antara investor dengan suatu instansi, seperti yang terjadi pada kasus PT Basko dan PT KAI, menurut Guspardi sudah keharusan pemerintah provinsi untuk ikut turun menyelesaikan. “Paling penting bagi investor itu kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum. Kalau me-

>> JANGAN hal 07

masyarakat. PT KAI diminta jangan lupa sejarah. “Dulu, niniak mamak menyerahkan tanah kepada Belanda untuk jalur kereta api dengan pertimbangan kepentingan bersama. Dulu tidak banyak mobil seperti sekarang. Saat itu, kereta api adalah angkutan andalan yang dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan.

>> PT KAI hal 07

Berkas Wabup Pessel Dilimpahkan ke Kejagung PAINAN, HALUAN – Penyidik Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Wakil Bupati Pesisir Selatan (Wabup Pessel) Rusma Yul Anwar ke Kejaksaan Agung

PADANG, HALUAN — Wakil Ketua DPRD Sumbar Guspardi Gaus meminta PT KAI untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa mencoreng nama Sumbar di mata investor. Sumbar kini sedang berupaya keras menggaet investor. Sedikit saja tersiar kabar soal perlakuan buruk pada investor akan bisa mematahkan upaya tersebut. “Investor harus diperlakukan dengan baik, karena berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan Sumbar ke depannya. Jangan ada ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan investor. Baik oleh pemerintah daerah dengan OPD yang ada, ataupun oleh instansi vertikal lain yang ada di daerah. Investor itu harus dilindungi. Bukan hanya mereka yang datang

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam sprindik tertulis nama Rusma Yul Anwar yang menjabat sebagai Wabup Pessel, telah melakukan usaha atau kegiatan yang tidak memiliki izin lingkungan di kawasan Mandeh. “Berkasnya sudah kita limpahkan ke jaksa peneliti Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Jaksa itu nantinya yang akan menjelaskan mana bahan kita yang masih kurang, mana yang harus ditambah atau menentukan, lengkap atau tidaknya berkas. Nanti pen-

>> BERKAS hal 07

WARGA Jalan Wak Ketok Koto Parak, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Padang berkumpul untuk membahas aksi penyisiran yang dilakukan pihak kepolisian, pascapengeroyokan Kanit Reskrim Polsekta Pauh. HAIKAL

CARI PENGEROYOK KANIT RESKRIM PAUH

Polisi Sisir Permukiman, Warga Ketakutan PADANG, HALUAN — Pascapengeroyokan Kanit Reskrim Polsekta Pauh, Ipda Syafwal, polisi intens melakukan penyisiran untuk mencari pelaku pengeroyokan di lokasi, Jalan Wak Ketok Koto Parak, Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Padang. Penyisiran yang dilakukan aparat itu membuat resah dan memantik rasa takut warga. Haluan mencoba menyelusuri lokasi kejadian. Secara kasat mata terlihat aktivitas masyarakat setempat tidak seperti biasa saja. Namun, mental warga down. Sebanyak 85 keluarga tengah ketakutan karena penyisiran yang dilakukan. “Warga takut. Sangat cemas. Telah dua kali polisi datang ke pemungkiman untuk mencari pelaku pengeroyokan. Hal dilakukan pada Minggu malam (7/1) pukul 23.00 WIB dan Senin (8/1),” terang Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, Darman, Senin (8/1). Menurut Darman, seorang warga sempat diamankan dan dibawa polisi. Namun, karena tidak terbukti terlibat pengeroyokan yang terjadi pada Minggu dinihari, warga tersebut dilepaskan. “Polisi datang, rumah warga juga

 Redaktur: Bhenz Maharajo

diperiksa. Langkah yang dilakukan polisi ini tentu membuat kami sangat ketakutan. Kami yang tidak tahu apa-apa juga jadi imbasnya. Bahkan ada warga yang diamankan, tapi dilepaskan lagi karena tidak cukup bukti, papar Darman,” sambungnya. Penyisiran di lokasi yang dilakukan pihak kepolisian membuat aktivitas seharihari masyarakat jadi terganggu. Bahkan, anak-anak ketakutan sehingga tidak mau pergi sekolah. “Kami berencana membuat surat atas keresahan warga di sini yang akan ditembuskan kepada kelurahan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Wali Kota Padang dan Gubernur Sumbar. Kami sangat butuh perlindungan. Kejadian ini membuat tidur kami tidak nyenyak,” ulasnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Syamsi, mengatakan pihaknya masih mendalami kasus tersebut. Terkait adanya sekelompok polisi yang melakukan penyisiran di pemukiman warga untuk mencari pelaku pengeroyokan, dia enggan berkomentar. “Kalau soal itu

>> POLISI hal 07  Layouter: Syamsul Hidayat


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.