Haluan 09 Februari 2017 by Harian Haluan

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

9 FEBRUARI 2017 / 12 Jumadilawal 1438 H / Edisi: 120, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

DIDUGA LIBATKAN BANYAK ORANG DI PEMPROV SUMBAR

ICW Bawa Kasus SPj Fiktif ke Kejagung KETUA DEWAN PERS

Pers Masa Depan Ditentukan Orang Muda PADANG, HALUAN – Saat ini adalah era di mana terjadi tsunami informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat tak disangkal jadi penyebab utama tsunami YOSEP STANLEY informasi itu. Lantas, bagaimana sikap media, terutama wartawannya dalam menanggapi hal itu?. Sebab, nasib pers masa depan ditentukan oleh orang-orang muda yang baru mencemplungkan diri dalam profesi kewartawanan. Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pers, Yosep ‘Stanley’ Adi Prasetyo, dalam perbincangannya dengan haluan di sela-sela Training Penyelesaian Sengketa Pers di Padang, 30 Januari lalu. Stanley bercerita panjang lebar mengenai dunia pers dan profesi kewartawanan. Ia mengaku, Dewan Pers berharap banyak pada wartawan yang masih muda, untuk menyajikan informasi yang

PADANG, HALUAN — Diamdiam, para aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) membawa kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Para aktivis anti korupsi itu bertemu Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Arminsya, Rabu (8/2), untuk membicarakan kasus yang didu-

ga melibatkan banyak orang di lingkungan Pemprov Sumbar. Pertemuan dengan Jampidsus tersebut diakui Koordinator Investigasi ICW Febri Hendri. Menurut Hendri, dia dan beberapa aktivis anti korupsi lainnya memang menggelar pertemuan dengan Jampidsus, untuk membicarakan kasus dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan

FEBRI HENDRI Koordinator Investigasi ICW “Kami sudah bergerak untuk kasus ini, mulanya intelijen kami yang bergerak. Tentu saja sekarang terus kami proses. Untuk naik ke tahap penyidikan, kami akan usahakan sesegera mungkin.”

Penataan Ruang (PUPR) Sumbar tersebut. “Iya. Tadi bertemu dengan Jampidsus. Salah satu agendanya membicarakan kasus dugaan SPj fiktif yang terjadi di Sumbar,” ungkap Febri via pesan Whatsapp, Rabu (8/2) sore. ICW tak ingin, penanganan kasus SPj fiktif yang potensi

DWI SAMUDJI Aspidsus Kejati Sumbar

>> ICW BAWA hal 07

LEMBAGA Anti Korupsi INTEGRITAS menggelar diskusi public “Ada Apa Dengan SPJ Fiktif” di Rumah Ikhlas, Andalas, Padang, Rabu (8/2). (huda putra)

Aktivis Mulai Bergerak Kawal Kasus SPj Fiktif PADANG, HALUAN – Aktivis anti korupsi Sumbar yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mulai bergerak dalam mengawal kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawa-

ban (SPj) fiktif di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar. Sebelum beraksi, para aktivis terlebih dahulu menggelar diskusi publik di Rumah Ikhlas, Andaleh, Kota

Padang, Rabu (8/2). Dalam diskusi, juga disusun langkah-langkah yang dilakukan, dan perumusan masalah.

>> AKTIVIS hal 07

SEJAK 2015 TAK DAPAT ANGGARAN

>> PERS MASA hal 02

Kantor MUI Sumbar Tutup

05.10 12.34 15.55 18.39 19.50

Bagi mereka azab dalam kehidupan dunia dan sesungguhnya azab akhirat adalah lebih keras dan tak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah. (QS Ar Raad ayat 34)

ICW mendukung kejaksaan dan mengawal penanganan kasus SPj fiktif. Jika ada indikasi dihentikan atau diperlambat, maka kami akan kembali berkoordinasi dengan Jampidsus.”

SEKRETARIAT MUI Sumbar di Lantai 2 Masjid Nurul Iman Padang, Rabu (8/2). HUDA PUTRA

PADANG, HALUAN — Ironis. Di Negeri Adat Basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah, kantor Majelis Ulamanya terpaksa ditutup karena ketiadaan anggaran untuk biaya operasional. Program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar yang akan mengembangkan wisata halal, juga bakal terganjal, karena p rogram itu jelas

KPK Intens Kunjungi Sumbar

membutuhkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua MUI Sumbar Buya Gusrizal Gazahar di akun facebooknya m enulsikan, semenjak 2015 MUI Sumbar tidak mendapatkan anggaran. “Dengan berat hati saya sampaikan bahwa Kantor

PADANG, HALUAN — Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kasatgas Korsupgah) KPK, Adlinsyah Nasution mengatakan, saat ini Sumbar menjadi wilayah pendampingan dan pengawasan KPK. Dalam tahun ini, tim KPK juga akan intens berkunjung ke Sumbar. Dijelaskan, kunjungan itu merupakan tindak lanjut dari memorandum of understanding (MoU) KPK dengan kepala daerah di Sumbar beberapa waktu lalu. Sumbar menjadi wilayah pendampingan KPK dalam mencegah tindak pidana korupsi. Untuk itu, KPK mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) membangun sebuah sistem

>> KANTOR MUI hal 07

>> KPK INTENS hal 02

advertorial

MEMBESARKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (BAGIAN 2)

SIAPKAN IPA BARU

Ayah-Bunda, Dokter ABK Paling Hebat

PDAM Padang Tingkatkan Produksi Air Bersih

ERUS AH A AN Air Minum Daerah (PDAM) Kota Padang meningkatkan kapasitas produksi Instalasi Pengolahan Air (IPA), guna memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Peningkatan produksi terjadi di IPA Paraku Koto Lalang, Lubuk Kilangan. Tambahan kapasitas IPA

Paraku ini sejatinya mampu melayani 5.000 sambungan baru, dengan asumsi kebutuhan satu liter detik untuk satu sambungan. “Produksi kita tingkatkan dengan mengoperasikan IPA 50 liter/detik. Saat ini sedang dalam persiapan untuk dioperasikan

>> PDAM hal 07

Lain Hilda, lain pula cerita Mimi (32). Anaknya Fajar, 10 tahun juga seorang anak yang berkebutuhan khusus (ABK). Wanita yang akrab disapa Bunda Fajar ini, kerap menjadi tempat curhat kawan-kawannya yang juga memiliki ABK.

Oleh: ATVIARNI (Wartawan Madya)

MUSWENDRY EVYTES

SATU ketika, saya menerima telpon dari seorang sahabat. Sudah sebatas mana membimbing ABK mu? Dia bercerita dengan rasa sedihnya, sayapun menangis mendengarnya. Kata-

nya, anak ABK nya hari ini makan telur mentah sebanyak 10 butir, anak ku belum bisa membedakan apa telur mentah dan matang, di saat usianya 12 tahun ini, bagaimana Bun? Kerongkongan saya rasanya tercekat. Rasa sedih ASHA, salah seorang anak berkebutuhan khusus yang penuh

>> AYAH-BUNDA, hal 07 prestasi. IST

IG BACAKAN NOTA PEMBELAAN

“Ini Kenyataan Pahit dalam Hidup Saya” JAKARTA, HALUAN — Mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, Rabu (8/2) di Pengadilan Tipikor Jakarta, membacakan nota pembelaannya (pleidoi) atas tuntutan jaksa KPK. Irman yang dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan, mengaku terkejut hingga terpukul. “Tetapi, apa pun keadaannya, semuanya sudah terjadi. Dan, majelis hakim Yang Mulia, dari lubuk hati yang paling dalam, saya sangat menyesali kejadian tersebut. Ketidakhati-hatian www.harianhaluan.com

Redaktur: ALMUDAZIR

IRMAN GUSMAN saya, sehingga saat ini saya harus mengalami kenyataan paling pahit dan berat sepanjang hidup saya, yaitu

>> “INI KENYATAAN hal 07 Layouter: IRVAND

UTAMA

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Lansia Dilarikan Orang Bunian Lingkar

DKK: Waspada Jamu Tak Berizin PADANG, HALUAN - Dinas Kesehatan Kota Padang (DKK) imbau masyarakat untuk hidup cerdas dalam hal menjaga kesehatan. Diantaranya cerdas memilih jamu yang akan dikonsumsi, apakah sudah ada izin edarnya atau belum. Demikian disampaikan oleh Kepala DKK Feri Mulyani pada Haluan, Rabu (8/ 2) bahwa masyarakat harus cerdas menjaga kesehatan. “Jangan sampai jamu yang dikonsumsi bisa berakibat fatal yaitu bukan menjadi obat malah menjadi racun. Untuk itu, perlu hidup cerdas untuk hal ini,” ujarnya. Feri juga mengatakan bahwa, jika ingin mengkonsumsi jamu ataupun yang lainnya hendaklah dilihat dulu apakah yang dikonsumsi tersebut ada izin edarnya. “Kita bersama BPOM terus berkerjasama dalam pengawasan jamu terlarang ini. Mecek di apotek-apotek maupun di swalayan apakah masih ada jamu yang beredar tanpa izin,” lanjutnya. Jika tidak ada izin, baik itu apoteknya maupun produk yang dijual, Feri mengatakan akan menyita. “Produknya kita sita dan kita lihat apakah apiteknya ada izin, jika tidak akan kita dorong untuk mengurus izin,” tambahnya. Berbeda dengan jamu gendong, Feri mengatakan lebih aman mengkonsumsi jamu gendong. Karena selain lebih alami, tidak pakai bahan pengawet, jamu gendong juga secara berkala dibina. “Ada sekitar 2000 usaha ibu rumah tangga yang kita berikan penyuluhan dan pembinaan, termasuk jamu. Kemudian juga kita berikan sertifikat IRT juKita hanya mempunyai data ga bahwa dengan tanda telah bagi yang mempunyai izin , lulus pembinaan namun bagi yang dan secara berkala akan tetap tidak berizin dilakukan,” tujumlahnya tidak turnya. kita ketahui. Sementara Selanjutnya, itu, Kepala Bi untuk produk dang Kesra Lingizin berdagang kungan BPMbisa langsung ke PTSP Rinaldi juBPOM dan ga mengatakan perdagangan dari sekian ba nyak apotek yang berada di Kota Padang baru mempu nyai izin. “Yang sebelumnya diproses lebih dari 100 apotek, namun yang lulusizin berjumlah 89 apotek. Kekurangannya dalam berbagai hal, namun hingga saat ini belum melakukan kelengkapan bahan,” katanya. Dilanjutkan Rinaldi, “Kita hanya mempunyai data bagi yang mempunyai izin, namun bagi yang tidak berizin jumlahnya tidak kita ketahui. Selanjutnya, untuk produk izin berdagang bisa langsung ke BPOM dan perdagangan,” sebutnya. Kepala Dinas Perdagangan Endrizal saat ditanyai Haluan menyebutkan bahwa, untuk izin berdagang bisa dicabut bagi yang tidak ada izin edarnya setelah di cek oleh BPOM. Jika tidak ada izin, barulah akan dicabut peredarannya di tengah masyarakat. “Tim kita bekerjasama dengan BPOM dalam melakukan pengawasan, jika memang tidak ada izin akan kita peringati dulu, jika masih kedapatan belum urus izin barulah akan kita sita,” pungkas Endrizal. (h/win )

SIJUNJUNG,HALUAN—Seorang nenek bernama Hanifah (70), warga Kenagarian Batu Manjulur, Kecamatan Kupitan, Sijunjung, hilang selama dua belas jam. Dia diduga dibawa orang bunian atau makhluk halus. Korban ditemukan warga, BPBD dan polisi yang melakukan penyisiran di areal Bukit Keramat Nagari Batu Manjulur, kurang lebih 2,5 Km dari perkampungan warga, Rabu (8/2) pagi. Peristiwa diluar nalar itu terjadi ketika sang nenek terlihat warga sekitar berjalan meninggalkan rumahnya menuju Batang Laweh sendirian. Kemudian terlihat membelok ke arah Bukit Keramat pada Selasa (7/2) sore. warga yang tak menaruh curiga menganggap hal tersebut biasa saja dan tidak terlihat ada yang aneh pada gerak-gerik korban.

Namun, sampai maghrib, sang nenek tak kunjung pulang. Keluarga yang kebingungan korban tidak pulang, berusaha mencari. Tak ditemukan, akhirnya keluarga melaporkan kejadian tersebut kepada pihak nagari, dan memutuskan untuk melakukan pencarian di posisi sang nenek terakhir kali dilihat warga. Namun sampai tengah malam, pencarian tersebut

tidak membuahkan hasil dan akhirnya dihentikan. Wali Nagari Batu manjulur pun sempat berinisiatif untuk melaporkan hal tersebut ke Pihak BPBD Sijunjung untuk pencarian lebih lanjut. Rabu pagi, warga pun kembali melakukan pencarian sang nenek di areal Bukit Keramat yang terkenal angker. Tak lama berselang, nenek d itemukan dalam posisi duduk di bawah semak belukar dengan kondisi lemas. Warga akhirnya membawa nenek tersebut ke wilayah permukiman warga dan ditangani oleh tenaga kesehatan. Dari penuturan sang nenek Hanifah, saat menuju Sungai Batang Laweh dirinya mengaku melihat sosok ayahnya dan suaminya yang sudah meninggal memanggil dirinya untuk ikut

TERGELINCIR – Petugas Polsekta Lubuk Kilangan memeriksa truk pembawa minyak tanah illegal yang tergelincir di kawasan Ladang Padi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (8/2) subuh. Sang sopir kehilangan kendali ketika trun berada di turunan tajam.

DI LADANG PADI

bersama ke dalam kawasan Bukit Keramat. Entah mengapa dirinya mau saja mengikuti sosok tersebut. Dirinya menuturkan bahwa selama dinyatakan hilang oleh warga, sang nenek mengaku dibawa berjalan-jalan mengelilingi areal Bukit Keramat tersebut, bahkan dirinya sempat makan dan tidur diatas sebuah kasur lengkap dengan bantal dan guling seperti layaknya dirumah bersama kedua sosok makhluk halus atau orang bunian yang menyerupai sosok ayah dan suaminya yang sudah meninggal. ”Saya diajak tidur,” kata benek Hanifah yang baru sadar saat dirinya telah tiba di rumah. Kepala BPBD Sijunjung Hardiwan SP yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut, bahkan sudah ada beberapa kejadian warga yang menghilang secara misterius selama beberapa hari di Kawasan Bukit Keramat. “Memang benar kejadian tersebut terjadi di Kenagarian Batu Manjulur. Alhamdulillah, warga sekitar berhasil menemukan sang nenek sedang dalam posisi terduduk di semak belukar dengan kondisi lemas, dan mengaku dirinya pergi bersama ayah dan suaminya yang telah lama meninggal dunia. Secara logika memang susah dicerna, namun itu beberapa kali terjadi di Nagari Batu Manjulur tersebut,” ujarnya, Rabu (8/2). Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk konsentrasi dan mengingat Tuhan setiap akan beraktivitas. “Agama apapun, dahulukan berdoa sebelum beraktivitas, selalu konsentrasi sehingga terhindar dari bahaya,” tandasnya. Menurut keterangan dari warga sekitar, bukit tersebut terkenal angker dan mistis bahkan sering menimbulkan kejadian yang tak masuk diakal atau diluar logika, seperti warga yang hilang dan kemudian ditemukan kembali meski warga sudah berkeliling mencari, serta warga yang seolah olah terhipnotis atau tak sadarkan diri sehingga warga tiba di atas puncak bukit tersebut secara misterius. (h/ogi)

BERAWAL DI JALAN BARU LOKASI TAMBANG

Truk Pembawa Mita Ilegal Terguling Semen Padang Tanam 3.500 Pohon PADANG, HALUAN – Truk bermuatan minyak tanah ilegal tergelincir dan nyungsep ke dalam parit di turunan tajam, kawasan Ladang Padi, persisnya di di bawah pos polisi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Rabu (8/ 2) subuh. Polisi saat ini sedang melacak, siapa yang memesan dan membeli minyak tanah tersebut. Sebelum masuk ke dalam parit, truk bernopol BG 8399 HB sempat oleng karena jalanan licin usai hujan. Akibatnya, truk yang dikemudikan oleh Rio Julianto (29) dengan kernet, M Andrianto (30) terguling. Minyak tanah yang dibawanya tumpah dan menimbulkan bau yang menyengat. Beru ntung, saat kejadian, kedua orang tersebut sempat melompat ke luar mobil untuk menyelamatkan diri. Informasi yang dihimpun Haluan , Rio mengendarai truk ter sebut dari arah Kota Solok menuju Kota Padang. Namun, tiba-tiba rem pada mobilnya tidak berfungsi hingga ia meng hantam pembatas jalan sebelum masuk ke dalam parit. “Mobil tersebut sempat ma ti beberapa saat, setelah dinyatakan lagi mo bil tersebut seperti kehilangan kendali dan tergu ling ke arah kanan sebelum menabrak pembatas jalan,” ujar salah seorang saksi mata, Zaenal

(45). Kapolsek Lubuk Kilangan, Kompol Ediwarman membenarkan satu unit truk yang membawa minyak tanah terguling di kawasan Ladang Padi. “Jadi truk ini telah dimodifikasi dan diisi minyak tanah dengan berat yang mencapai sembilan ton kurang lebih, dan itu telah melebihi kapasitas truk yang berasal dari Sumatera Selatan tersebut” sebut Edi. Saat ini, kedua orang yang berada saat kejadian dimintai keterangannya perihal insiden kejadian dan truk yang terguling telah diinapkan di Polsek Lubuk Kilangan. Ediwarman menyebut

bahwa truk tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan, dokumen resmi dan surat-surat yang berkaitan dengan bahan bakar minyak tersebut. “Surat-surat yang berkaitan dengan minyak tersebut tidak ada dan tentu saja itu ilegal. Kami meminta terlebih dahulu keterangan dari orang yang mengangkut minyak untuk mengetahui asal usul minyak dan siapa pemilik atau distributor dari minyak tersebut. Persoalan minyak ini mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,” tukasnya. (h/mg-adl)

TANAM POHON – Direktur Utama PT Semen Padang, Benny Wendry menggemburkan tanah sebelum menanam pohon, Rabu (8/2).

PADANG, HALUAN – Seba gai komitmen peduli lingkungan, PT Semen Padang kembali melaksanakan peng hijauan diawal 2017. Peng hijauan dilaksanakan di sepanjang jalan baru menuju lokasi tambang perusahaan tersebut. Kegiatan penanaman ponon sudah rutin dilaksanakan Semen Padang. Tak hanya di lingkungan pabrik, dan seluruh emplasemen perusahaan, PT Semen Padang juga aktif melakukan penghijauan di lingkungan masyarakat, seperti di Masjid Raya Sumbar, Pantai Padang, kampus Universitas Andalas, kampus Universitas Bung Hatta di Aie Pacah, di Lubuk Paraku, Sitinjau Laut, dan berbagai kawasan lainnya. “Penghijauan kali ini bagian dari rangkaian kegiatan Kampanye Nasional K3 dan Bulan Mutu 2017. Untuk jalan baru ini kita akan menanam sekitar 1.000 bibit pohon sepanjang jalan,” kata Direktur Utama PT Semen Padang, Benny Wendry di sela-sela kegiatan penghijauan tersebut, Rabu (8/2) kemarin. Menurut Benny yang juga didampingi jajaran Direksi dan Kepala Biro CSR, Dasril s erta Kepala Biro Humas Nur Anita, tahun

2017 PT Semen Padang menargetkan akan melakukan penanaman sekitar 3.500 bibit pohon. Penanaman dilakukan di berbagai lokasi sesuai tempat yang dirasakan perlu dilakukan penghijauan. “Sekitar 1.000 bibit kita tanam di jalan baru ini. Yang lainnya tersebar di Padang, atau juga bisa di luar Kota Padang. Ini wujud komitmen kita menciptakan lingkungan perusahaan yang green dan ramah lingkungan,” lanjut Benny. Program penghijauan tersebut dilaksanakan secara simbois oleh jajaran Direksi PT Semen Padang sampai tingkat Kepala Departemen. Diawali Direktur Utama Ben ny Wendry, kemudian dilanjutkan Direktur Keuangan Tri Hartono Rianto dan Direktur Produksi Indrieffouny Indra. Kepada jajaran stafnya, Dirut PT Semen Padang mengintruksikan agar tidak berhenti menanam, dan juga merawat tanaman yang sudah ditanam. “Semua tanaman yang ditanam, baik di lingkungan perusahaan mau pun di luar perusahaan harus dirawat dan dievaluasi terus,” ujar Benny mengingatkan jaja rannya. (h/rel)

TIM SABER PUNGLI KEJATI DIKUKUHKAN

Tak Ada Toleransi untuk Jaksa Terlibat Pungli PADANG, HALUAN – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatra Barat menegaskan komitmen untuk menindak tegas pegawai di lingkungan kejaksaan yang terlibat praktik pungutan liar (pungli). Saat seorang jaksa diindikasikan melakukan praktik tersebut dengan bukti yang cukup, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan kepada pegawai tersebut. Penegasan itu disampaikan oleh Kepala Kejati Sum bar Diah Srikanti, saat mengukuhkan Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Kejati Sumbar dan Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Sumbar, di Kantor Kejati Jalan Raden Shaleh Padang, Rabu (8/2). “Pengukuhan Saber www.harianhaluan.com

Pungli bertujuan untuk me ningkatkan profesionalis me kerja, mempertahankan integritas kejaksaan yang telah terbangun, serta mengantisipasi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sum bar secara efektif dan efisien, dengan mengoptimalkan pemanfatan personil satuan kerja,” kata Diah. Meskipun pada dasarnya Kajati tak mengharapkan Tim Saber Pungli menemukan praktik pungli di lingkungan kejaksaan oleh pegawai kejaksaan, tapi pihaknya tetap tidak akan menoleransi bila kenyataannya temuan itu didapatkan. “Kami berharap orangorang di Kejaksaan tidak

terlibat praktik itu, tapi kalau terjadi, penindakan akan dilakukan. Saya tidak akan memberi tolerensi sedikit pun bagi aparat kejaksaan yang terlibat pungli atau jenis KKN lainnya, baik itu jaksa, pegawai tata usaha, atau pihak lain yang mengatasnamakan aparat kejaksaan. Jika mereka melakukan, menyuruh, turut serta membujuk atau menganjurkan dan membantu melancarkan praktek pungli, akan diproses,” tegasnya lagi. Namun ia menggarisbawahi, proses hukum akan diberlakukan pada mereka yang terbukti melakukan tindakan, dengan data, fakta dan alat bukti yang menga-

rah pada tindak pidana. Akan tetapi, kalau masih dalam batas pelanggaran kode etik, pihaknya akan menangani secara internal melalui bi dang penga wasan. Diah juga menjelaskan, terdapat empat fungsi pokok yang harus dijalankan oleh Tim Saber Pungli Kejaksaan yang dibentuk, antara lain fungsi intelinjen, fungsi pencegahan, fungsi sosialiasi, dan fungsi penindakakan. “Operasi Tangkap Tangan dibolehkan saat Tim Saber menemukan indikasi,” tukasnya. Tim Saber Pungli yang dikukuhkan Kajati Sumbar terbagi menjadi 17 tim. 16 tim merupakan Tim Saber

Redaktur: Bhenz Maharajo

Pungli yang bertempat di Kejari di kawasan Sumatra Barat, sedangkan satu tim lainnya adalah Tim Saber Pungli Kejati Sumbar. Pembentukan Tim Saber Pungli sendiri sejalan dengan program kerja pemerintah lewat Peraturan Presiden (Perpres) RI nomor 87/2016, dalam melaksanakan tugas untuk memberantas praktek pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja sarana dan prasarana, serta merupakan tindak lanjut dari tindak lanjut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B-174/A/C.9/ 11/2016 tentang pembe ran tasan pungutan liar. (h/isq) Layouter: Yohanes

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

HOUSE DRINK CAFE

J-Bross Gelar Promo Spesial PADANG, HALUAN — Meriahkan Velentine’s, J-Bross Computer menggelar promo bonus spesial. Namun promo ini hanya diberikan kepada konsumen yang melakukan transaksi khusus di bulan Februari saja. Marketting J-Bross, Tomi kepada Haluan, Rabu (8/2) mengatakan, promo yang disediakan berbentuk bonus yang sudah dikemas dalam program 5 hoki dan 8 hoki. Selain itu, J-Bros juga akan memberikan hadiah menarik berbentuk aksesoris. “Promo 8 hoki diberikan untuk pembelian laptop dan notebook. Sedangkan promo 5 hoki hanya untuk pembelian HP saja,” ujarnya. Tomi juga mengatakan, bentuk bonus yang diberikan kepada setiap pelanggan yang berbelanja di J-Bros disesuaikan dengan nominal belanjaannya. Hadiah aksesoris dan potongan harga juga diberikan untuk merek produk tertentu. Tak hanya memberikan promo spesial, awal tahun 2017 ini, toko yang menjual 5 produk mereka terkenal ini, seperti Lenovo, Thosiba, Asus, HP, dan Acer, juga mengeluarkan produk-produk terbaru dari semua merek tersebut. Diantaranya, notebook terbaru dari HP dengan disain super slim atau notebook tertipis di dunia. Selain itu, HP juga mengeluarkan laptop spesial game dan desain dengan harga Rp4 jutaan. J-Bros juga memberikan potongan harga untuk pembelian laptop dan notebook hingga Rp300 ribu. Bagi para konsumen yang ingin mendapatkan promo dan bonus spesial ini, segera saja berkunjung ke J-Bros Cumputer. (h/mg-rul)

TOMI, Marketting J-Bros sedang mendata produk yang dijual, Rabu (8/2). Meriahkan Velentine’s, J-Bross Computer menggelar promo bonus spesial. KHAIRUL

Andalkan “Mie Tek-Tek UHT” PADANG, HALUAN — Ingin menikmati menu yang berbeda dari yang biasa disajikan kafe lain? Sila kan saja datang ke House Drink Cafe di Jalan Jhoni Anwar No.21 Padang. Kafe yang mengusung konsep out door ini, menyediakan menu berbeda yakni, mie tek-tek UHT.

MIE SUSU —Pelanggan sedang menikmati menu yang dipesan sambil merasakan sejuknya angin malam, Rabu (8/2). House Drink (HD) Cafe menyediakaan menu berbeda yakni mie tek-tek UHT, kombinasi mie dan susu UHT. RAHMA U TAMI

FASILITAS LAIN DI BASKO HOTEL

Fitnes Center Dibuka Untuk Umum PADANG, HALUAN — Bagi Anda yang suka olah raga, kini dapat memanfaatkan Fitnes Center Basko Hotel. Sarana olah raga ini tak hanya untuk para tamu yang menginap di Basko Hotel, tetapi juga masyarakat. Kepada Haluan, Rendy, Manager Marketting Basko Hotel mengatakan, Fitnes Center di Hotel Basko ini memiliki keuggulan dibanding tempat lainnya. Fasilitas olah raga yang tersedia sangat lengkap didukung dengan instruktur yang andal di bidangnya. Selain itu, suasana yang ditawarkan sangat nyaman. “Kita juga menyediakan pelatih yang andal agar dapat memberi petunjuk cara berolah raga yang baik,” terang Rendy. Ditambahkan, Fitnes Center Basko Hotel ini sering digunakan oleh para atlet sepak bola dari berbagai klub di tanah air. Pasalnya, para pesepak bola itu dan rombongannya selalu menginap di Hotel Basko jika bertanding di Ranah Minang. Selain itu, atlet dari luar Kota Padang juga

FITNES Center Basko Hotel tak hanya dapat dinikmati oleh tamu hotel, tetapi juga masyarakat lainnya. KHAIRUL

sering memanfaatkan fitnes center ini. “Hotel Basko sering menjadi pilihan bagi klub sepak bola di Indonesia jika sedang mengunjungi Ranah Minang,” ujarnya. Bagi pengunjung hotel, lanjutnya, berlatih di fitnes center tidak dikenakan biaya apapun alias gratis. Namun untuk masyarakat yang ingin berlatih dan

memanfaatkan fasilitas Fitnes Center Basko Hotel, akan dikenakan biaya Rp400 ribu untuk tiga bulan latihan. Selain itu, kelebihan Fitnes center di Basko Hotel adalah lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Ditambah lagi, Mall yang sangat dekat, makin menambah asyiknya olahraga sambil bermain. (h/mg-rul)

Aco Iswandi, pemilik HD Cafe menuturkan, menu yang disajikan ini memang sengaja dibuat berbeda. Tujuannya tentu saja untuk menarik minat pengunjung untuk mencicipi. Namun yang pasti, menu andalan ini sangat lezat dan pas di lidah. “Saya memang suka mencoba menu baru dan mengombinasikan beberapa bahan menjadi satu agar lebih menarik dan rasa yang enak,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (8/2). Mie tek-tek UHT adalah mie yang dikombinasikan antara susu UHT dengan mie, sehingga rasanya tak hanya enak tetapi juga lebih sehat. Satu porsi mie ini dihargai Rp15 ribu. Biasanya tahapan membuat mie adalah dengan merebusnya. Tetapi menu andalan HD Cafe ini menjadi berbeda karena dibuat menggunakan susu se hingga pelanggan menjadi penasaran akan rasanya. Ditambahkan Aco, kafe yang dibuka sejak Mei 2015 ini, awalnya hanya menyediakan aneka minuman saja. Namun karena tingginya permintaan pelanggan untuk menyajikan aneka menu makanan, maka dia mencoba menjual menu simple yang masih bisa dibuat sendiri. “Awal buka kafe ini, saya masih sendiri, belum memiliki karyawan. Jadi saya jual menu yang gampang dibuat saja,” tuturnya. Namun dalam perjalanannya, kafe miliknya berkembang terus dan menu yang disajikan mendapat

sambutan dari pelanggan. Atas permintaan pelanggan pula, Aco mencoba menampilkan menu lain agar pelanggan puas dan tidak bosan dengan pilihan yang itu-itu saja. Saat ini HD Cafe sudah menyediakan menu penghilang lapar dengan pilihan Nago lado hijau seharga Rp12 ribu per porsi, nago pedas level 5 Rp14 ribu per porsi, nago rendang Rp14 ribu per porsi. Masih ada beberapa menu penghilang lapar lainnya. Bagi pelanggan yang tidak i ngin makan yang terlalu berat, HD Cafe juga menyediakan menu penunda lapar yakni Burger HD Rp10 ribu, cheese sandwich Rp10 ribu dan sosis Rp10 ribu. Serta menu camilan seperti roti bakar mix Rp12 ribu dan kentang Ar ab Rp12 ribu. Sebagai pemilik kafe, Aco juga ingin menampilkan menu lain yang juga berbeda yang diberi nama nasi rames samba buruak seharga Rp14 ribu. “Khusus menu ini memang belum diluncurkan secara resmi. Tapi saya sengaja ingin buat nasi rames di kafe, karena sangat jarang ada dan harganya juga sangat terjangkau,” jelasnya. S elain itu, m inuman yang sedang tr en yang dijualnya adalah mil kshake dengan pilihan vanila Rp10 ribu, strowberry Rp10 ribu coklat Rp10 ribu dan ice cream vanila Rp10 ribu serta banana split Rp15 ribu per porsi. (h/mg-rma)

PELUNCURAN SATELIT TELKOM 3S

Kurangi Ketergantungan Asing JAKARTA, HALUAN — Peluncuran satelit Telkom 3S pertengahan Februari 2017 ini, diharapkan menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan dari satelit asing. Demikian disampaikan Direktur Network, IT & Solution Telkom, Abdus Somad Arief, ketika ditemui detikINET di Stasiun Pengendali Utama Satelit Telkom, Cibinong, Jawa Barat. “Indonesia perlu 300 transponder, sementara kita cuma punya 140 transpon-

www.harianhaluan.com

der. Masih lebih banyak sewa sat elit asing, 160 transponder. Itu sebabnya, dengan satelit Telkom 3S ini, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap satelit asing,” papar Abdus Somad. Telkom sendiri dijadwalkan akan meluncurkan satelit Telkom 3S pada 14 Februari di Kourou, French Guieana, atau 15 Februari waktu Indonesia. Satelit Telkom 3S ini dipersiapkan untuk menggantikan satelit Telkom 2. Untuk memproduksi sa-

telit Telkom 3S, perusahaan menggaet vendor asal Prancis, yakni Thales Alenia Space untuk membuat bodi satelit, dan Ariane Space untuk membuat peluncur satelit (launcher). Keduanya dipilih dengan melalui proses tender. Nantinya, satelit itu akan diluncurkan untuk menembus slot orbit 118 derajat Bujur Timur (BT) dan membawa 49 transponder, yang terdiri dari 10 transponder Ku-Band, 24 transponder CBand, dan 8 transponder Extended Band. (h/dtc)

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Syamsul Hidayat

EKONOMI

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

BNI Syariah Luncurkan 3 Kantor Wilayah

TABEL NILAI TUKAR RUPIAH

Mata Uang Nilai

Kurs Jual

Kurs Beli

AUD

1.00

10,233.95

10,130.32

BND

1.00

9,464.10

9,366.18

CAD

1.00

10,174.59

10,069.81

CHF

1.00

13,445.68

13,309.93

CNY

1.00

1,946.87

1,927.41

DKK

1.00

1,927.55

1,907.73

EUR

1.00

14,328.88

14,181.65

GBP

1.00

16,759.02

16,587.50

HKD

1.00

1,727.72

1,710.38

JPY

100.00 11,964.65

KRW

1.00

11.71

11.59

KWD

1.00

43,990.81

43,493.94

11,839.76

LAK

1.00

1.64

1.62

MYR

1.00

3,020.28

2,987.39

NOK

1.00

1,612.26

1,595.66

NZD

1.00

9,803.69

9,700.37

PGK

1.00

4,416.62

4,080.53

PHP

1.00

269.16

266.36

SAR

1.00

3,575.07

3,537.16

SEK

1.00

1,511.47

1,495.85

SGD

1.00

9,464.10

9,366.18

THB

1.00

382.64

378.60

USD

1.00

13,404.00

13,270.00

VND

1.00

0.59

TABEL HARGA BAHAN POKOK Komoditas

Harga

Beras

12.500

12.333

Gula

13.833

Kg Kg

Minyak Goreng

11.500

Tepung Terigu

9.000

Daging Sapi

120.000

Daging Ayam

36.000

Telur Ayam

20.267

Bawang

23.333

Susu

10.000

Jagung

6.000

Ikan

60.000

Garam

8.000

Mie Instan

2.500

Bks

Kacang

20.333

Ketela Pohon

4.500

4.833

Terakhir 8 Februari 2017

JAKARTA, HALUAN—Dalam rangka mendukung percepatan ekspansi bisnis serta menjaga kualitas layanan melalui respon, aktivitas, dan program yang lebih customized kepada nasabah, dalam kesempatan ini BNI Syariah meluncurkan tiga kantor wilayah meliputi Wilayah Barat, Wilayah Timur dan Jabodetabek Plus yang membawahi kantor-kantor cabang di areanya. Kantor wilayah ini juga berfungsi sebagai koordinator SCO ( sharia chanelling outlet) di kantor cabang BNI. Sebagaimana diketahui, BNI induk mendukung perkembangan BNI Syariah dengan layanan pembukaan rekening di lebih dari 1000 gerai kantor cabang BNI di seluruh Indonesia. “Kinerja BNI Syariah 2016 tumbuh positif. Laba bersih Desember 2016 sebesar Rp277,38 miliar, meningkat 21,38 persen dari Desember 2015 yang sebesar Rp228,53 miliar. Meningkatnya laba ditopang oleh berbagai upaya pengembangan bisnis, termasuk produk jasa dan layanan, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif serta peningkatan dana murah (CASA),” ujar Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (8/2), dalam rilis yang diterima Haluan. Ia mengutarakan, laba positif juga didukung oleh kualitas pembiayaan (NPF) yang terjaga dibawah 3 persen dan operasional perusahaan yang semakin efisien dengan penurunan rasio BOPO menjadi 87,67 persen pada akhir 2016. Di sisi lain, aset BNI Syariah terus

PELUNCURAN KANTOR WILAYAH — Direktur Utama BNI Syariah, Imam Teguh Saptono, dan jajarannya saat meluncurkan tiga kantor wilayah di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (8/2). BNI Syariah meluncurkan Kantor Wilayah Barat, Wilayah Timur, dan Jabodetabek Plus. IST

tumbuh dengan posisi per Desember 2016 mencapai Rp28,3 triliun atau naik 23,01 persen dari posisi Desember 2015 sebesar Rp23,02 triliun. Pertumbuhan aset ini disokong oleh adanya peningkatan dana pihak ketiga khususnya giro dan tabungan sebesar 25.41 persen

dengan pencapaian DPK sebesar Rp24,23 triliun. Dengan total pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp20,49 triliun atau meningkat 15,35 persen, komposisi pembiayaan terbesar BNI Syariah masih terdapat di pembiayaan konsumtif

sebesar Rp10,92 triliun (53,26 persen), diikuti dengan ritel produktif sebesar Rp4,61 triliun (22,48 persen), komersial sebesar Rp3,40 triliun (16,59 persen), mikro sebesar Rp1,20 triliun (5,88 persen) serta hasanah card sebesar Rp367,60 miliar (1,79 persen). (h/rel)

Pengawasan Distribusi Pangan Butuh Kerja Sama OPD PADANG, HALUAN— Guna memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar, Pemerintah Kota (Pemko) Padang melakukan berbagai upaya, dari pasar hingga kepada konsumen, termasuk menggelar operasi pasar (OP) saat ada kecenderungan lonjakan harga. Wali Kota Padang, Mahyeldi, mengatakan, pengawasan bahan pangan di Padang tidak saja dari sisi distribusi, tetapi juga antisipasi pergerakan harga sampai pada keamanan pangan. Karena itu, diperlukan koor-

dinasi lintas sektoral, yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta pihak terkait lainnya. “Koordinasi lintas sektoral sangat diperlukan guna kelancaran distribusi bahan pangan, juga menjamin keamanan pangan,” ujar Mahyeldi seusai membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Ketahanan Pangan Daerah di

Balai Kota Padang, Rabu (8/2). Mahyeldi mengutarakan, lalu lintas distribusi bahan pangan bukan saja berpengaruh terhadap kebutuhan warga, melainkan juga berdampak kepada f luktuasi inflasi. Penanganan masalah pangan adalah bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, secara spesifik keberhasilan kinerja Dewan Ketahanan Pangan dapat diukur kemampuannya dalam mengkoordinasikan dan menciptakan kondisi yang kondusif dalam penanganan masalah pangan, baik nasional maupun daerah. “Ketersediaan bahan pangan bukan saja mempengaruhi harga dan memicu inflasi tetapi juga mempengaruhi ekonomi masyarakat. Untuk itu, saya berharap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) m emberikan dukungan, sehingga dapat memperkuat sinergi program atau kegiatan dalam

mengatasi isu krusial pangan,” tuturnya. Selain itu, Mahyeldi mengistruksikan Dinas Pangan untuk berfokus mengintensifkan program kawasan rumah pangan lestari dengan penanaman cabe dalam polybag; bersinergi dengan Dinas Pertanian, Perdagangan, Perindutrian, Kesehatan, BPPOM, dan kepolisian untuk mengawasi peredaran daging impor yang tidak ada izin edarnya. Mahyeldi juga meminta Dinas Pangan untuk meningkatkan intensitas pengawasan pangan segar. Sementara itu, Dinas Pertanian dan Perusahan Daerah Padang Sejatera Mandiri diminta secepatnya melaksanakan serah terima aset dan mengoperasikan rumah potong hewan secara profesional, sedangkan Bulog diharapkan mengintensifkan pengawasan harga beras, gula, minyak goreng, cabe, dan sebagainya

dengan melakukan operasi pasar. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan Kota Padang, Heryanto Rustam, mengatakan, rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk menyinkronkan kebijakan dan kegiatan semua pihak terkait bi dang ekonomi untuk mewujudkan ketersediaan, keterjangkuan, dan pemenuhan konsumsi pangan cukup, aman, bermutu, dan bergizi berimbang dengan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Selain itu, rapat tersebut membahas pengembangan pasar tradsional menjadi pasar amanah di Kota Padang dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. “Kita sangat berharap kerja sama antar-OPD agar dapat mengawasi peredaran distribusi pangan dan berupaya untuk menjaga kelancaran pangan hingga diterima oleh masyarakat,” tuturnya. (h/mg-mel)

ANCAMAN INFLASI TINGGI

Pemerintah Harus Waspadai Gejolak Harga Pangan JAKARTA, HALUAN — Direktur Eksekutif Indonesia Development of Economic and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai, ancaman inflasi akan tinggi pada 2017 bila pemerintah tidak mampu mengendalikannya. Ada sejumlah hal krusial yang dinilai patut untuk diwaspadai pemerintah, tetapi yang paling penting adalah gejolak harga pangan sepanjang tahun. “Saya kira Presiden harus evaluasi kementerian yang terkait dengan pangan ini,” ujar Enny seperti dikutip dari Kompas.com, Jakarta, Selasa (7/2). Menuru tnya, antarkementerian harus mengguna-

www.harianhaluan.com

kan data yang sama sehingga upaya mengendalikan laju inflasi terutama dari pangan bisa berjalan efektif. Jangan sampai gejolak harga pangan dibiarkan sehingga tidak bisa terkendali. Selain harga pangan, pemerintah juga harus mencermati kecenderungan harga minyak mentah dunia yang naik pasca-keputusan OPEC memangkas produksi 1,2 juta barrel per hari. Respons pemerintah menindaklanjuti kenaikkan harga minyak dunia sangat penting. Sebab bila memutuskan untuk menaikan harga BBM, maka inflasi dipastikan terdorong naik. Sebelumya, Badan Pusat

Statistik (BPS) juga menilai, pemerintah memiliki tugas berat menjaga inflasi pada tahun ini. Sebab, sejumlah harga yang diatur oleh pemerintah (administered price) sudah terlanjur dinaikkan. “Saya s ebut tantangan inf lasi 2017 berat,” ujar Kepala BPS, Suharyanto, di Jakarta, Senin (6/2). Sepanjang Januari 2017, tingkat inflasi mencapai 0,97 persen. Padahal, sepanjang Desember 2016 lalu, tingkat inflasi hanya sebesar 0,42 persen. Inflasi Januari 2017 didorong oleh kenaikan pengeluaran di sektor transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang mencapai 2,35

Redaktur: Holy Adib

persen. Penyumbang terbesar inflasi adalah kenaikan biaya surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang memiliki andil 0,23 persen, tarif pulsa 0,14 persen, dan harga BBM 0,08 persen. Sektor lain yang ikut mengerek inflasi Januari adalah kenaikan pengeluaran di sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,09 persen. Meski begitu, BPS masih memiliki kepercayaan bahwa pemerintah mampu mengendalikan tingkat inflasi 2017. Pemerintah dan Bank Indonesia dinilai memiliki langkah strategis pengendalian inflasi. (h/kcm)

Layouter: Luther

OPINI Menjaga Kehormatan Pers

Tak Usah Bingung Hadapi Verifikasi Dewan Pers

ARI ini, 9 Februari 2017, Pers nasional genap berusi 69 tahun. Sebuah perjalanan yang cukup panjang dan penuh liku dalam upaya menegakkan kehormatan pers. Menjadikan pers yang bermartabat, mengalami banyak benturan dari berbagai pihak yang jelas-jelas tak menginginkan pers tampil menjadi pejuang kemerdekaan berpendapat. Independensi pers seringkali terhadap oleh kebijakan penguasa, sehingga pers terbelenggu di ruang publik. Di satu sisi, pers selalu dikobarkan sebagai alat pemersatu bangsa yang terdiri dari beragam suku dan kebudayaan. Dalam catatan Dewan Pers, ada 40 ribu lebih media daring. Namun dari jumlah itu, hanya 234 perusahaan saja yang masuk dalam kategori perusahaan pers profesional. Padahal, sejak 2010 lalu, dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2010 di Palembang, yang melahirkan Deklarasi Palembang 2010, Dewan Pers telah menerbitkan empat peraturan dengan harapan untuk penguatan pers secara kelembagaan serta demi menjaga kehormatan pekerja pers. Empat peraturan itu yakni standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Deklarasi Palembang inilah yang akhirnya melahirkan kebijakan standar kompetensi wartawan melalui uji kompetensi wartawan (UKW). Ada tiga tingkatan yakni muda, madya, dan utama dengan sertifikator langsung dari Dewan Pers. Setelah periode UKW yang tersu berlangsung hingga saat ini, muncul lagi verifikasi media massa oleh Dewan Pers. Secara khusus, seperti banyak dipublikasikan media massa, hasil verifikasi akan diumumkan dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2017 di Ambon, Provinsi Maluku pada 9 Februari nanti yang rencananya dihadiri Presiden Jokowi. Jadi, media yang lolos verifikasi akan memperoleh logo yang akan disajikan pada media cetak dan online. Dan, publik siapapun yang memindai, kelak akan tersambung database Dewan Pers guna melihat penanggung jawab media itu siapa, alamatnya di mana, siapa saja wartawannya, apa bentuk perusahaannya, dst. Dengan adanya standar praktik perusahaan pers ini, maka dengan sendirinya akan mengikis praktek-praktek penyimpangan informasi dan data secara jurnalistik yang banyak ditemukan belakangan ini terutama di media sosial hingga grup pesan instan. Dalam hal anonimitas entitas ini saja, secara legal, jelas sudah melanggar Pasal 12 UU Pers Tahun 1999 (Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan). Ironisnya, banyak yang kemudian berusaha menyebut dirinya bagian pers ketika kemudian terjadi sengketa kode etik jurnalisme. Memenuhi aturan tak mau, namun jika ada masalah, kemudian mengaku pers dan cenderung berlindung di balik “ketiak” Dewan Pers. Upaya verifikasi ini juga akan mensortir niat dan itikad baik sebuah media dalam memproduksi berita yang benar dan baik sesuai UU Pers. Sebab, semua jenis media wajib mendaftarkan diri ke Dewan Pers untuk selanjutnya diverifikasi terutama dari sisi konten. Betul memang ada wacana verifikasi administrasi seperti kesiapan penggajian wartawan dst, namun prioritasnya tetap dari sisi produksi berita, apakah sesuai kaidah jurnalistik/tidak. Undang Undang No 40/1999 tentang Pers, yang diperkuat oleh kode etik wartawan Indonesia, secara rinci dan terang benderang telah mengamanatkan pentingnya profesionalitas wartawan dan perusahaan pers. Verifikasi perusahaan pers lah yang diharapkan dapat menjaga kehormatan pers menuju pers yang terhormat dan berwibawa. Karena itu, verifikasi tak perlu ditakutkan jika kita benar-benar atau telah memilih profesi sebagai jurnalis. Marwah wartawan atau jurnalis harus selalu pada level yang tinggi sebagai pengawal demokrasi. Karena, sebagai pilar keempat demokrasi, insan pers harus berani menunjukkan pada rakyat bahwa pers akan selalu tampil di depan mengawal kepentingan publik akan informasi. Pers hebat, rakyat bermartabat. ***

KPK Intens kunjungi Sumbar Hati-hati... OTT.. Lansia dilarikan orang bunian Mangucap.. mangucap. Baco Yassin.. .

www.harianhaluan.com

KAMIS,27 9 FEBRUARI 2017 KAMIS, OKTOBER 2016 1226Jumadilawal 1438 H Muharram 1438

Oleh: Muhammad Sufyan Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University

ADA akhir pekan lalu, Dewan Pers merilis 74 media massa —cetak, elektronik dan daring— baik skala nasional maupun lokal yang lolos verifikasi. Media cetak/daring terverifikasi akan mendapatkan logo, yang mana di dalamnya ada QR (Quick Response) code, yang bila dicek menggunakan ponsel cerdas akan tersambung database Dewan Pers yang berisi info valid perusahaan bersangkutan. Sedangkan untuk media televisi dan radio akan dipasang bumper in dan bumper out yang mengapit program berita yang ditayangkan. Makna lain yang penting dari logo ini adalah Dewan Pers bisa memberikan bantuan hukum jika perusahaan yang bersangkutan mendapatkan masalah atas pemberitaan. Tidak akan masuk ranah pidana karena dianggap produk jurnalistik murni. Pemberian logo sendiri dilakukan saat pencanangan Ratifikasi Piagam Palembang Tahun 2010 oleh perusahaanperusahaan Pers pada Hari Pers Nasional (HPN) di Ambon, 9 Februari 2017, yang sekaligus menjadi kick off verifikasi. Muncul kemudian banyak pertanyaan dominan dari publik: Apa yang tak tersertifikasi, otomatis masuk daftar media hoax? Mengapa hanya daftar itu saja, padahal media profesional lebih dari itu? Lalu, apa yang harus dihadapi dan hikmah bijaksana dari ini semua? Pertama, daftar 74 media tersebut adalah hasil dari penandatanganan dari 13 CEO pemilik dari 74 perusahaan pers saat HPN di Palembang. Dengan demikian, ini merujuk ke belakang, bukan hasil dari proses apalagi daftar verifikasi ke depan. Selepas ratifikasi, sepengetahuan penulis, sangat banyak manajemen media massa yang sudah dan sedang berusaha

memenuhi persyaratan verifikasi dewan yang dibentuk sebagai amanat dari pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Pers No 40/1999 tentang pengaturan dan peningkatan profesionalisme perusahaan pers. Akan tetapi, sekali lagi karena merujuk HPN 2010 saja, maka banyak media massa yang kita kenal profesional dan punya jejak rekam baik, menjadi tidak masuk daftar ini. Sangat banyak manajemen media yang sudah berusaha memenuhi syarat verifikasi tersebut sepanjang 2011-2016, namun tidak muncul dalam daftar tadi. Sebab, sekali lagi, patokan Dewan Pers merujuk dulu pada HPN 2010. Pun demikian, seperti ditegaskan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri Dewan Pers Nezar Patria, Minggu (5/2/2017), tak serta merta yang tak terverifikasi adalah bukan media profesional. Bahkan, 74 perusahaan pers yang telah terverifikasi tidak menandakan bahwa hanya perusahaan inilah yang mendapatkan keabsahan dari Dewan Pers karena HPN 2017 di Ambon justru menjadi titik awal gong verifikasi. Kemudian yang tidak terverifikasi, sekali lagi, maka perusahaan pers ini belum tentu memberitakan hal yang salah apalagi hoax. Jadi, info viral bahwa narasumber berhak menolak media yang tidak tersertifikasi adalah informasi tidak akurat —terlebih sangat banyak media profesional yang tak ikut menandatangani HPN 2010. Menurut Nezar, media mas sa yang ada di Indonesia sangat banyak, baik yang berpusat di Jakarta maupun yang ada di masing-masing daerah, jumlahnya bisa ratusan. Namun, jumlah ini diprediksi belum mencakup semua media massa yang ada sekarang, karena masih banyak media-media yang belum mendaftarkan diri ke Dewan Pers. Kesimpulannya, semua pihak harus faham bahwa media tersertifikasi hanya merujuk HPN 2010 (dengan kick off resmi verifikasi per HPN 2017 pada 9 Februari nanti), sehingga banyak media profesional masuk daftar meski dalam proses, sehingga tidak bisa serta merta tak mau menerima permintaan wawancara media-media tersebut. Kedua, verifikasi adalah hal berbeda dengan trauma insan pers dari Orde Baru: Bredel. Sekalipun bredel adalah hal konstitusional seba-

gaimana tertera pasal 1 ayat 9 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, namun ini sudah dipastikan dari awal oleh Dewan Pers tidak akan pernah dilakukan. Tidak ada satupun kata menyangkut ini dalam Ratifikasi Piagam Palembang Tahun 2010, bahwa media massa yang sudah terverifikasi dan melakukan pelanggaran, terutama mengkritisi pemerintah, maka akan serta merta dilarang siaran/terbit. Ratifikasi Palembang 2010 hanya berisikan empat peraturan Dewan Pers yang disepakati bersama yakni standar perusahaan pers, kode etik jurnalistik, standar perlindungan profesi wartawan, dan standar kompetensi wartawan. Inilah syarat-syarat verifikasi Dewan Pers. Karena itu, mengaitkan verifikasi dengan pembredelan seperti era Orde Baru selain tidak akurat, juga menjadi paranoia yang lebay. Apakah mungkin dalam era serba terbuka saat ini, dalam era demokrasi yang sangat menjunjung kemerdekaan pers, akan dilakukan pembredelan pada media profesional yang melanggar? Di mana peran sidang mediasi dan

aduan? Dalam hemat penulis, Dewan Pers justru akan paling pertama lantang menentang ini jika verifikasi menjadi alat pemerintah seperti SIUPP di zaman Departemen Penerangan dulu. Para pemilik media besar pun tak mungkin mau ikut verifikasi jika memang arahnya ke sana. Ratifikasi, sekaligus syarat verifikasi, hanyalah fokus: KEJ/Kode Etik Jurnalistik, apakah kode etik dijalankan atau tidak; SPS/Standar Perusahaan Pers, apakah berbadan hukum dan beri kesejahteraan ke wartawan; SPW (Standar Perlindungan Wartawan), apa ada perlindungan hukum ke wartawan; dan SKW (Standar Kompetensi Wartawan), apa kualitas dan profesional wartawan ditegakkan. Untuk itulah, kiranya tak perlu bingung apalagi resah menghadapi verifikasi yang sementara ini baru dilakukan 74 media —dan akan lebih banyak setelah HPN 2017 dilakukan. Tak perlu pula menyikapi berlebihan, semisal menolak media profesional yang belum tersertifikasi karena seluruhnya sedang berproses.

Sebagai catatan, data 2010 saja, media pers profesional di Indonesia ditenggarai berjumlah 1.100 surat kabar, 300 televisi, dan 1.170 stasiun radio. Sementara data tahun 2016, media daring versi Menkominfo, berjumlah di atas 40.000. Ini akan lain cerita jika yang dihadapi adalah media abal-abal dan wartawan bodrex, yang jauh d ari empat standar yang dipat ok dari syarat verifikasi di atas. Menghadapi para pencari pragmatisme mengatasnamakan pers tersebut, maka hadapi dengan perlakuan bukan ke elemen pers profesional. Pada akhirnya, alih-alih resah dan gundah, mari dukung bersama verifikasi ini. S ebab media massa masih menjadi rujukan utama masyarakat Indonesia dalam mencari informasi. Harian Kompas edisi 6 Februari 2017 mencatat, 84% responden menjadikan media massa profesional sebagai rujukan mencari informasi dan hanya 15% yang merujuk media sosial. Jadi, mari perkuat pers Indonesia melalui verifikasi Dewan Pers yang akurat, cepat, dan transparan!**

Pasar Raya Padang Becek Yth Walikota Padang. Kami warga Kota Padang mengeluh dengan kondisi di Pasar Raya Padang, khusus di depan pembangunan inpres sering becek jika hujan. Akibatnya, kendaraan tidak bisa berjalan dengan baik dan aktivitas jadi terganggu. Mohon perbaikan jalan tersebut pak. Trims Pengirim: 081374733***

Redaktur: Almudazir

Layouter: Syamsul Hidayat

POLITIK

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PILKADA PAYAKUMBUH

F-WIN Kampanye Akbar Perdana Ribuan Warga Hadiri Kampanye 2 Calon MENTAWAI, HALUAN — Tahapan Pilkada Mentawai sudah sampai pada agenda kampanye Akbar. Masing-masing pasangan calon berorasi menyampaikan visi dan misi guna menarik simpati masyarakat Mentawai, Rabu (8/2). Pasangan Yudas-Korta (YK) Nomor urut satu melakukan kampanye akbar di Kecamatan Sikakap. Ribuan warga menghadiri kampanye pasangan yang diusung PDIP, Golkar, Nasdem, Gerindra dan PAN tersebut. Sedangkan Rijel-Binsar (RB), pasangan bernomor urut dua diusung koalisi Demokrat dan Hanura melaksanakan kampanye akbar di Kecamatan Siberut Selatan. Dalam perhelatan itu juga dihadiri ribuan warga. “Sesuai peraturan PKPU sebelum pelaksanaan kampanye akbar, kita melakukan rapat koordinasi antara kedua paslon untuk menetapkan jadwal kampanye, serta menentukan lokasi. Setelah disepakati, pasangan YK melaksanakan kampanye di Kecamatan Sikakap, sedangkan pasangan RB melaksanakannya di Kecamatan Siberut Selatan,” Kata Ketua KPUD Mentawai Laurensius Sarogdok, Rabu (8/2). Pada pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut, masing-masing mendapatkan pengamanan optimal dari petugas pengamanan. Dimana sebelumnya, Kapores Mentawai Hasanuddin mengatakan, setidaknya ada 170 personil dikerahkan dalam pengamanan Pilkada Mentawai dan ditambah lagi oleh unsur TNI. Laurensius berharap kegiatan yang dilaksanakan sekali dalam tahapan Pilkada tersebut bisa berjalan dengan baik dan berakhir dengan damai. (h/red)

Partisipasi Pemilih Ditarget 77,5 Persen JAKARTA, HALUAN — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay mengatakan, sejak Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, hingga Pilkada 2015, tren partisipasi masyarakat mengalami penurunan. Hal tersebut diungkapkan dalam rapat koordinasi persiapan terakhir penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 di Kantor KPU, Jakarta , awal pekan. KPU khawatir bila tren penurunan ini akan berulang di Pilkada 2017. Menurutnya, ada pelbagai faktor terus menurunnya partisipasi masyarakat, termasuk calon kandidat yang dinilai masyarakat tidak ada yang sesuai dengan hati mereka. “Mereka bisa berpandangan calon kepala daerah yang ada bisa tepat atau tidak. Cuaca juga bisa mempengaruhi, kalau pas mau nyoblos hujan deres? Orang mikir-mikir datang ke TPS,” jelasnya. Hadar juga tak membantah jika trend menurunnya partisipasi masyarakat di pilkada karena jumlah kandidat yang tersedia. “Jika dilihat dari data KPU, ada penurunan tren partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu dan Pilkada. Tentu harus diupayakan Pilkada serentak jangan sampai tambah menurun,” ujar Hadar. Berdasarkan data KPU, tingkat partisipasi masyarakat tercatat 75,11 persen dari total daftar pemilih pada Pemilu Legislatif 2014. Sementara, pada Pemilu Presiden 2014, jumlah partisipasi semakin turun menjadi 71,31 persen. Sedangkan partisipasi masyarakat pada Pilkada serentak 2015 hanya sebesar 69,14 persen. Menurut Hadar, banyak faktor yang menyebabkan menurunnya partisipasi masyarakat. Meski belum ada kajian yang valid, ia meyakini salah satu penyebabnya yakni keraguan dari masyarakat terkait kompetensi pasangan calon. “Tentu harus diupayakan jangan sampai menurun. Semua pihak maka harus sama-sama bekerja, mengajak masyarakat berpartisipasi. Minimal mempertahankan atau mencapai target partisipasi sebesar 77,5 persen,” ujar dia. (h/okz)

PAYAKUMBUH, HALUAN — Pilkada Kota Payakumbuh saat ini sudah memasuki masa kampanye. Hari ini, Kamis (9/2), kampanye akbar di mulai hingga 11 Februari mendatang. Para calon dapat giliran untuk melakukan kampanye dihadapan pendukungnya. Hari ini (9/2), pasangan Riza Falepi-Erwin Yunaz yang diusung oleh PKS Gerindra dan PBB berkampanye. Ini merupakan kampanye akbar perdana keduanya. Pada 10 Februari giliran pasangan Suwandel Muchtar-Fitrial Bachri yang diusung oleh PDIP, Golkar, Demokrat, Hanura dan PAN. Terakhir, 11 Februari giliran pasangan Wendra Yunaldi-Ennaidi yang maju perorangan. Dalam kampanye akbar pasangan yang diusung oleh PKS, PBB dan Gerindra itu, diselenggaran di Gelanggang Kubu Gadang, Kota Payakumbuh. “Ada 10ribu massa yang akan hadir dalam rapat terbuka,” terang Tri Venindra, Ketua Panitia Rapat Umum Riza Falepi-Erwin Yunas, Rabu (8/2) siang. Ribuan massa yang akan hadir itu, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Kota Payakumbuh. Dari pedagang, tukang ojek, petani, niniak mamak, bundo kanduang serta tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai komunitas lainnya dari 48 kelurahan dan 5 keca-

matan se-Payakumbuh. “10 ribu baju sudah kita siapkan. Seluruh lapisan masyarakat bakal hadir,”terang mantan anggota DPRD Kota Payakumbuh tersebut. Dikatakan Tri, dalam kampanye akbar pasangan riza Falepi-Eriwn Yunas, bakal hadir langsung Presiden PKS Sohibul Iman. “Konfirmasi terakhir, Presiden PKS ke Payakumbuh untuk memenangkan riza Falepi-Erwin Yunas,”ucap Tri Venindra lagi. Selain orang nomor satu di PKS itu, sejumlah pengurus di DPP PKS serta tokoh-tokoh nasional dan anggota DPR RI lainnya bakal turun langsung menyemangati untuk kemenangan Riza Falepi-Erwin Yunaz. Termasuk ketua dan pengurus partai di daerah. Diantaranya, 5 anggota DPR-RI seperti Khairul Anwar (asal Riau), Hermanto, Refrizal, Ade Rizky Pratama, Syuir Sam. Kemudian Sukri Bey, Endang Irzal, Ketua DPW PKS Sumbar Irsyad Safar, Wakil Bupati Agam Trindra Farhan Satria, anggota DPRD Sumbar Supardi, Ketua DPW Gerindra

CALON Wali Kota Payakumbuh Riza Falepi bersilaturahmi dengan sejumlah tokoh Kota Payakumbuh. Hari ini, Riza yang berpasangan dengan Erwin Yunaz akan melaksanakan kampanye akbar, yang dilaksanakan di Kubu Gadang.

Sumbar, Ketua DPD Gerindra Kota Payakumbuh, Ketua DPW PBB serta elit-elit politik pengusung dan pendukung Riza Falepi-Erwin Yunaz. Kampanye akbar pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dari PKS , Partai Gerindra, PBB dan didukung PPP serta PKB itu, dimulai pada pukul 14.00 Wib. “Usai Dzuhur, rapat umum kampanye akbar dimulai,”ucap Hamdi Agus Ketua DPD PKS Kota Payakumbuh. Kampanye yang menghadirkan orang nomor satu di PKS itu, menurut rencana tidak melakukan show keliling kota

bersama pendukung pasangan Riza Falepi dan Erwin Yunaz. Melainkan masyarakat langsung berkumpul di gelanggang terbesar di Kota Payakumbuh tersebut. “Massa berkisar 7.00 sampai 10.000. Kita tidak melakukan show keliling kota melainkan langsung ke titik kumpul di Gelanggang Kubu Gadang. Kampanye juga dimeriahkan artis Buset,”ucapnya lagi. Sementara Komisioner KPU Kota Payakumbuh Divisi Teknis, Hetta Mambayu mengatakan jadwal rapat terbuka sudah sesuai dengan kesepakatan bersama antar pasangan calon. “9 Februari kampanye

Jadi Jurkam, Anggota DPRD Harus Cuti PAYAKUMBUH, HALUAN — Pilkada Kota Payakumbuh memasuki masa kampanye. Di masa ini, pengawasan dari Panwaslih dan KPU harus total dilakukan, jika tak ingin kecolongan. Para calon mesti dipantau, termasuk juru kampanyenya. Ada beberapa aturan yang harus diikuti, terutama bagi pejabat negara yang menjadi juru kampanye oleh masing-masing pasangan calon . “Pejabat negara yang menjadi juru kampanye harus cuti, harus membawa menyerahkan surat cuti ke penyelenggara dan

pengawas Pilkada,” terang Hetta Mambayu Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Payakumbuh, Rabu (8/2) siang. Pejabat negara yang dimaksud, katanya seperti menteri, anggota DPRRI, anggota DPD RI, anggota DPRD serta kepala daerah. “Mereka, pejabat negara yang jadi juru kampanye, menyerahkan surat cuti ke Panwas dan KPU. Itu sudah diatur dalam Peraturan KPU nomor 12 tahun 2016,” tegas mantan Ketua KPU Kota Payakumbuh tersebut. Dijelaskan Hetta, berdasarkan

perubahan PKPU nomor 7 tahun 2015 ke PKPU nomor 12 tahun 2016 pada pasal 61 sudah dibunyikan, pejabat negara harus cuti apabila jadi juru kampanye pasangan calon Pilkada. “Surat cuti dari pejabat negara itu, harus diserahkan ke Panwas dan KPU tiga hari sebelum rapat terbuka umum digelar. Sampai hari ini, belum ada satupun surat cuti dari pejabat negara yang diterima KPU,”terang Hetta lagi. Katanya, apabila pejabat negara yang tidak memiliki surat cuti jadi juru

www.harianhaluan.com

kampanye, yang bersangkutan bisa diusir oleh Panwas dari pentas lokasi rapat terbuka digelar. “Kita sudah jauhjauh hari ingatkan seluruh pasangan calon apabila melibatkan pejabat negara jadi juru kampanye,”ucap Hetta. Meski demikian, katanya, surat cuti dari pejabat negara bisa diterima beberapa saat sebelum rapat umum digelar. “Beberapa menit sebelum dimulainya rapat umum, surat cuti pejabat negara masih diterima,”kata Hetta Mambayu Komisioner KPU Kota Payakumbuh. (h/ddg)

Media Harus Ikut Mengawasi

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono silaturahmi dengan sejumlah paguyuban, Rabu kemarin.

SBY: Hati-Hati Politik Cuci Otak JAKARTA, HALUAN — Mantan Presiden Susilo Bambang (SBY) Yudhoyono kembali membuat pernyataan di media sosial Twitter. Melalui akun pribadinya, Ketua Umum Partai Demokrat itu berpesan kepada mahasiswa agar berhati-hati terhadap politik cuci otak (brainwash). “Hati-hati terhadap brainwash politik. Para orangtua dan negara berharap semua mahasiswa sukses dan punya masa depan yang gemilang,” tulisnya melalui akun @SBYudhoyono, Rabu (8/2). Menurut SBY, setiap pemimpin selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Menurut dia, tidak ada presiden dan pemerintahan yang semuanya hebat dan

selalu sukses. Sebaliknya, kata SBY, tidak ada pula yang semuanya jelek dan gagal. “Begitu yang terjadi di Indonesia, mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, SBY & Pak Jokowi,” cuit SBY. SBY menegaskan, tugas pemimpin dan generasi berikutnya untuk melanjutkan yang sudah baik dan memperbaiki yang belum baik. Belum diketahui apakah pernyataan SBY terkait kicauan sebelumnya atau tidak. Yang pasti, SBY mencuitkan tentang aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di dekat rumahnya di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. “Saya bertanya kepada Bapak Presiden & Kapolri, apakah saya

tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri, dengan hak asasi yang saya miliki?” kicau SBY pada 6 Januari lalu. Sebelumnya, SBY menuntut keadilan dan jaminan keselamatan jiwanya. SBY merasa berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah sebagai warga Negara Indonesia. Tuntutan ini diutarakan SBY berkaitan adanya informasi provokasi kepada pengunjuk rasa untuk menangkap dirinya. Provokasi ini terjadi di rumah pribadinya. “Saya bertanya kepada Presiden dan Kapolri, apakah saya tidak memiliki hak untuk tinggal di negeri sendiri dengan hak asasi yang saya miliki?” ujar SBY dalam akun Twitternya. (h/ben)

Ketua MPR Cemas Kebhinnekaan Rusak JAKARTA, HALUAN — Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengingatkan masyarakat In donesia agar mewaspadai potensi perpecahan yang muncul akibat pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 mendatang. “Mestinya Pilkada tidak harus merusak kebhinnekaan. Karena dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang diutamakan adalah program, visi dan misi calon kepala daerah, bukan memecah belah persatuan dan kesatuan,” tegasnya dari Manokwari, Papua Barat, Selasa (7/2). Menurutnya, ada beberapa daerah yang memang menunjukkan munculnya gejala disintegrasi jelang pelaksanaan pilkada dengan menyeret-nyeret keberagaman. Tak urung hal itu membuatnya prihatin

terbuka pasangan nomor urut 2, 10 Februari pasangan nomor 3 dan 11 Februari pasangan nomor 1. Ini sudah kesepakatan bersama antar pasangan calon,”ucap Hetta Mambayu. Mantan KPU Kota Payakumbuh mengungkapkan, sampai Rabu (8/2) baru satu pasangan calon yang memastikan untuk melakukan rapat terbuka pada 9 Februari. “Sedangkan dua pasangan calon lainnya, belum ada konfirmasi yang diterima KPU untuk melakukan rapat terbuka. Apakah akan menggelarnya atau tidak,”terang Hetta Manbayu lagi. (h/ddg)

karena ia meyakini keberagaman merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia. Tak lupa, Zulkifli Hasan berpesan agar masyarakat Indonesia menghargai keberagaman dengan cara saling menghormati satu sama lain. “Kita beragam, dan itu menjadi kekayaan,” pungkasnya. “Gara-gara Pilkada, diadu-adu perbedaannya. Ya Indonesia ya begini, bahasanya, kulitnya, etnisnya, sukunya, rambutnya berbeda-beda,” ujar Zulhas. Seharusnya, lanjut Zulhas, pertarungan Pilkada itu berlangsung dari sisi gagasan dan konsep, kapasitas dan integritas, serta program yang diusung oleh para pasangan calon. Zulhas menilai, yang terjadi di berbagai daerah, isu SARA dihem-

buskan untuk saling menjatuhkan lawan, seperti yang terjadi di ibu kota. Tak hanya itu, karena Pilkada ini, Zulhas menilai rasa kebangsaan masyarakat Indonesia mulai memudar. Hal itu dikarenakan masingmasing paslon beserta simpatisannya merasa mau menang dan benar sendiri. ýMalahan, kata dia, terjadi tren saling lapor antara pasangan satu dengan pasangan yang lain. “Saya benar, kamu salah. Kalau bukan golongan saya, kamu musuh. Ini kan jauh dari sikap Pancasila dan Kebhinnekaan.ý Muncul juga saling lapor. Padahal kita ini bukan musuh, bukan lawan yang harus dihabisi. Kesadaran ini perlu terus menerus dibangun,ý” papar dia.

Meski begitu, Ketua Umum PAN ini yakiný masih banyak masyarakat Indonesia yang memiliki sikap toleransi dan saling menghormati. “Di semua agama misalnya, memang ada yang fanatik. Tetapi mayoritas Indonesia adalah moderat yang saling menghormati dan menghargai,” tutur Zulhas. Dia pun kembali mengingatkan, pilihan politik boleh berbeda, tetapi harus ditekankan bahwa rakyat Indonesia diikat oleh persaudaraan yang diperjuangkan dengan susah payah. “Saya mengimbau 15 Februari nanti, pilih pemimpin yang berwawasan kebangsaan, yang sungguh-sungguh ingin membangun daerahnya dan jaga persatuan. Ini penting sekali,” terang dia. (h/ben)

JAKARTA, HALUAN — Pelaksanaan Pilkada tinggal menghitung hari. Di sisa waktu tinggal sepekan ini pun dimungkinkan akan terjadi banyak kecurangan yang dilakukan oleh masing-masing pendukung pasangan calon. Salah satunya adalah rapat umum atau kampanye akbar. Pengamat politik Karel Susatyo menyatakan dibutuhkan peran media massa untuk memberikan informasi cerdas bagi para masyarakat dan bukan sebaliknya. “Media massa, elektronik, cetak maupun online akan jadi hal penting. Karena para calon pastinya memakai media sebagai alat praktis untuk mempromosikan dirinya. Dan disinilah dibutuhkan peran media untuk menciptakan demokrasi yang baik,” tuturnya. Akan tetapi, Karel tak menampik kalau saat ini peran media sudah jarang memiliki sikap idealis dalam memberitakan, khususnya pada Pilkada. “Media pasti memberikan dukungan ke siapa. Apalagi pemilik media pastinya melakukan settingan-settingan dalam pemberitaan dalam mendukung calonnya. Tapi kita berharap, media tak menjadi kompor dalam pesta demokrasi,” harap Karel. Lebih lanjut katanya, ada kemungkinan masyarakat akan jenuh dengan banyaknya lembaga survei hitung cepat yang ditayangkan di televisi. Bisa-bisa, katanya, di hari pencoblosan dalam Pilkada Serentak 2017 masyarakat akan lebih memiliki layar televisi yang menayangkan hiburan. “Ya tiap media di pertelevisian masing-masing menampilkan hasil hitung cepat yang berbeda-beda. Apalagi jika hal tersebut sering diberitakan terus menerus. Bisa jadi masyarakat akan jenuh, dan memilih tayangan televisi yang menayangkan hiburan,” tandas Karel. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, kampanye dengan menghadirkan massa yang banyak menjadi momen yang sulit diantisipasi akan terjadi money politik, mengingat masing-masing paslon akan berupaya menunjukkan kekuatan massa. “Pada akhir masa kampanye, yaitu Sabtu, 11 Februari 2017, masingmasing pasangan calon, pendukung serta kelompok masyarakat akan berusaha menunjukkan kekuatannya masing-masing. Inilah yang perlu diantisipasi,” kata Masykurudin. Selain itu, dirinya juga meng ingatkan m omen kecurangan akan kemungkinan terjadi di masa tenang. Adapun masa tenang adalah waktu dimana masyarakat pemilih mempelajari semua informasi terkait latar belakang pasangan calon, membandingkan dan menentukan pilihan. “Karena masa tenang yang justru seringkali menjadi periode mempengaruhi pemilih dengan praktik kampanye yang berpotensi melanggar aturan Pilkada,” ujarnya. Kemudian, di masa tenang akan terjadi peningkatan suhu politik di masyarakat pemilih akibat dari persaingan intensif dari pasangan calon dan pendukungnya melalui berita bohong atau hoax di sejumlah media sosial. “Dengan menggunakan teknologi informasi dan media sosial, materi kampanye negatif tanpa sumber menyebar tanpa filter. (h/ben)

Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Irvand

UTAMA

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PDAM .......................................... Dari Halaman. 1 Aktivis.......................................... Dari Halaman. 1 secara optimal sesuai dengan kapasitas terpasang,” kata Direktur Utama PDAM Kota Padang, Muswendry Evytes didampingi Kabag ESDM Fetriza dan Kasubag Humas Joni Arfan saat meninjau lokasi IPA baru tersebut, Selasa (7/2). Menurutnya, dengan bertambahnya kapasitas produksi 50 liter/detik, total produksi IPA di Lubuk Kilangan m enjadi 370 liter/detik. Jumlah itu terdiri dari, 220 liter perdetik di IPA Ulu Gadut, 20 liter perdetik di Jawa Gadut dan 150 liter perdetik di IPA Paraku, Koto Lalang. Jumlah itu melayani sekitar 30 ribu pelanggan. Daerah yang dilayani antaranya lain, Pegambiran, Pampangan, Lubuk Begalung, Jondul Mata Air dan Rawang. Sebagian pendukung kebutuhan daerah layan pusat, yakni di sepanjang Sudirman, Sutomo, Jati, Padang Barat, Purus dan sejumlah daerah lainnya. “Jika kita sudah menyediakan airnya, mudah-mudahan pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kalau ada gangguan, itu hanya adanya kebocoran jaringan,” sebutnya. Meski secara umum IPA daerah Selatan sudah mampu memenuhi kebutuhan semua pelanggan, namun PDAM rencananya kembali menambah IPA dengan kapasitas 50 liter perdetik. IPA tersebut akan ditempatkan di Koto Lalang, sehingga genap menjadi 200 liter perdetik. “Secara izin dan kapasitasnya sudah kita miliki, namun kita membutuhkan pendanaan. Sekarang kita sudah cadangkan dari dana PDAM, mudah-mudahan tahun depan dapat dikerjakan,” ungkapnya. Menurutnya, penambahan IPA tersebut, guna mengantisipasi

DIRUT PDAM Padang, Muswendri Evytes didampingi Kabag ESDM Fetriza saat meninjau IPA Paraku, Koto Lalang Lubuk Kilangan, Selasa (7/2). HUMAS

tumbuhnya pelanggan PDAM Padang. Dari perkiraan, pelanggan PDAM Padang tumbuh sekitar 6 sampai 7 ribu tiap tahun. Dengan itu dibutuhkan produksi yang lebih banyak. Secara keseluruhan, PDAM Kota Padang bertekad meningkatkan produksi 2.400 liter/detik hingga 2020. Untuk mencapai target tersebut, PDAM Kota Padang telah mempersiapkan sejumlah pembangunan Intake dan instalasi pengolahan air (IPA). Seperti mengoperasikan 100 liter/ detik pada intake Sungai Taban dan 50 liter/detik pada intake Gadut dengan sistem pengelolaan dari Kementrian Pekerjaan Umum. Dia menambahkan, saat ini kemampuan produksi PDAM Padang masih minus dibandingkan dengan kebutuhan. Rata-rata kebutuhan mencapai 1.800 liter perdetik/hari, sementara kemampuan produksi hanya berada pada angka 1.280 liter perdetik, minus

220 liter/detik. Dengan beroperasinya intake dan IPA baru, diharapkan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi. Diakuinya, selama ini ada kalanya satu waktu suplay air terputus. Biasanya diakibatkan gangguan teknis seperti pipa bocor atau penggantian pipa. Selain itu juga akibat bencana alam, intake tertimbun material karena banjir. Tingkat kekeruhan air sangat tinggi. “Biasanya untuk kondisi bencana alam, kita memang hanya melakukan produksi sesuai kemampuan,” ungkapnya. Menurutnya, saat ini air yang sering mati hanya pada daerah utara, pada daerah itu kemampuan IPA memang terbatas. Kebutuhan mencapai 500 liter/detik, sementara kemampuan produksi hanya 290 liter/detik d itambah IPA Batang Guo. Sementara daerah layanan mencakup dari, Koto Tangah, Siteba, Air Tawar, Tabing dan Kuranji. (h/adv)

“Ini Kenyataan ...........................Dari Halaman. 1 menjadi terdakwa dan dituntut dalam persidangan ini,” kata Irman seperti dilansir detikcom, Rabu (8/2). Irman mengelak bila dinilai berniat menerima suap. Dia mengaku tidak tahu bila bungkusan yang diberikan Sutanto-Memi berisi uang. “Saya sesungguhnya baru mengetahui isinya setelah petugas KPK masuk ke rumah saya ketika saya hendak beristirahat di kamar tidur,” ujar Irman membela diri. Irman juga mengelak memperdagangkan pengaruh. Sebab, selaku pimpinan DPD, ia tidak

memiliki kewenangan yang lebih besar dibanding semua anggota DPD. Peran pimpinan DPD hanyalah sebagai juru bicara DPD, sebagai primus interpares, yang hanya ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. “Tidak ada niat saya untuk menyalahgunakan kewenangan (yang sesungguhnya tidak ada), memanfaatkan pengaruh, atau melalaikan kewajiban saya selaku anggota maupun pimpinan DPD, dalam kejadian tersebut. Juga tidak ada niat jahat saya untuk merugikan negara, masyarakat,

dan bangsa. Justru yang saya lakukan adalah berusaha untuk mengurangi beban masyarakat, menstabilkan harga gula sebagaimana juga telah terungkap dari fakta persidangan ini,” kata Irman mengiba kepada majelis hakim, yang diketuai Nawawi Pamolango. “Saya merasa terkejut, sangat terpukul dan sedih dengan tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara saya ini. Saya merasakan tuntutan tersebut terlalu tinggi dan sangat berat,” kata Irman. (h/ald)

Kantor MUI ................................. Dari Halaman. 1 MUI Sumbar mulai Februari 2017 ditutup untuk sementara dan dua pegawai admisnistrasi terpaksa diistirahatkan. Semoga info ini tidak mengganggu bapak-bapak yang terhormat karena saya tidak tahu apakah keberadaan MUI ini di Sumbar, diperlukan atau tidak?,” ungkapnya. Sementara itu Sekretariat MUI Sumbar, Nurman Agus memastikan MUI Sumbar tetap beroperasi kendati tidak mendapatkan anggaran sejak 2015. “Dalam pelayanan umat kita tetap lakukan, dalam konteks aktivitas t idak tutup. Hanya semampu kita menjalankan sesuai dengan kesanggupan dengan segala komponen pengurusnya,” ungkap Nurman saat ditemui Haluan, Rabu (8/2). Pada kesempatan itu, Nurman mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat yang banyak memberikan perhatian kepada MUI saat ini. “Kalau ada umat yang bertanya tentu tidak bisa kita abaikan. Umat tetap kita layanani, karena persoalan umat sampai saat ini banyak. Umat sudah memperhatikan MUI, tentu kita bersyukur dan berterima kasih atas simpatinya,” jelasnya. Nurman mengakui kondisi saat ini MUI Sumbar terpaksa berutang kepada pihak Masjid Nurul Iman terkait pembayaran listrik untuk sekretariat. “Mohon maaf, ini saja satu tahun kita utang ke masjid, dari 2015 sampai 2016. Biasanya kita kasih ke masjid untuk listrik tiap bulan satu juta, tapi sekarang nggak mungkin rasanya listrik dibebankan ke jamaah, kasihan kita,” jelasnya. Dikatakan, saat ini pengurus MUI tetap berbuat sesuai dengan kesanggupan tanpa mengabaikan apa yang menjadi hak dari karyawan yang tersisa saat ini. “Kita dari pengurus berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah dapat respon baik dari masyarakat. Masyarakat ingin pelayanan umat tetap, buktinya kami tetap buka dan tetap melayani. MUI tetap berbuat, selagi umat masih membutuhkan,” tuturnya. Terpisah, Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit mengatakan, dipangkasnya anggaran untuk MUI bukan karena kemauan provinsi melainkan sudah menjadi ketentuan dari Permendagri dan aturannya juga sudah jelas. Namun begitu, NA berharap ada revisi dari Permendagri, agar bisa dimasukkan anggaran untuk lembaga seperti MUI dalam APBD www.harianhaluan.com

provinsi. “Karena memang aturannya tidak boleh, sepanjang pengaturannya ada maka akan diperbolehkan,” ulasnya. NA berharap, keberadaan MUI perlu diperjuangkan bersama-sama baik melalui MUI pusat ataupun daerah agar lembaga ini bisa dibantu oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Karena, kalaupun pemprov memberikan bantuan anggaran secara resmi, t entunya ini nanti juga akan menjadi pertanyaan dari mana sumber anggarannya. Bahkan ini bisa saja masuk ke ranah Pungutan Liar (Pungli). “Karena masyarakat membutuhkan MUI, fatwa-fatwanya juga dibutuhkan masyarakat. Apalagi saat ini kita memasuki wisata halal, kalau tidak ada MUI siapa yang akan megeluarkan sertifikat halalnya,” jelasnya. Kalangan DPRD Sumbar meminta MUI mengurungkan niatnya menutup kantor, karena alasan tak ada anggaran. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano menjanjikan akan memperjuangkan melalui APBD Perubahan (APBD-P). Karena saat ini, ketiadaan anggaran MUI bukanlah kemauan DPRD. Pada pembahasan APBD beberapa waktu lalu, sebut Arkadius anggaran telah diusulkan melalui pos anggaran hibah Bansos. Hanya saja, karena pos belanja modal 2017 mengalami penurunan dibanding 2016, hibah bansos yang didalamnya masuk anggaran MUI tak diizinkan dianggarkan. Hibah bansos hanya dibolehkan untuk empat lembaga (KONI, Pramuka, PMI, dan Korpri, red) yang diatur oleh UndangUndang, yang lain teravaluasi atau dicoret Kemendagri. Jika pemerintah daerah dan DPRD tetap memaksakan untuk menganggarkan bisa saja jadi temuan. “Namun demikian, MUI tak usah berkecil hati. Kita akan upayakan anggaran bisa masuk di APBD perubahan. Sebelum APBD Perubahan disusun, mari persoalan ini dipecahkan bersama. Jika dibicarakan bersama pastinya banyak yang mau ikut membantu. Kepada Buya Gusrizal kita himbau MUI jangan sampai ditutup,” kata Arkadius kepada Haluan, Rabu (8/2), di Padang. Lebih lanjut dikatakan, secara umum hibah bansos hanya boleh dianggarkan setelah empat urusan wajib terpenuhi. Pertama, anggaran urusan kesehatan harus di atas 10 persen dari total

APBD. Pada APBD 2017 Sumbar dianggarkan 12 persen. Kemudian urusan pendidikan harus di atas 20 persen, Sumbar menganggarkan 48 persen. Selanjutnya, hibah bansos boleh diberi saat dana bagi hasil telah dibayarkan. Untuk hal ini Sumbar juga telah memenuhinya. Meski tiga syarat tadi telah terpenuhi, Sumbar terganjal dengan syarat yang lain. Dimana hibah bansos hanya boleh dianggarkan saat belanja modal m engalami angka peningkatan dari tahun ke tahun. “Masalahnya adalah, belanja modal kita tahun sekarang mengalami penurunan dibanding 2016. Jika tahun lalu belanja modal APBD Sumbar mencapai angka 23 persen, tahun 2017 hanya 15,2 persen,” jelas Arkadius. Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar Saidal Masfiyuddin menyebut kecewa atas pernyataan Ketua MUI Sumbar Gusrizal Gazahar yang mengatakan mulai Febuari kantor MUI Sumbar akan tutup dikarenakan tak ada anggaran. “Saya sangat kecewa dengan pernyataan Ketua MUI. Karena tak ada bantuan Pemda MUI tidak bekerja dan tutup. Ini cukup sulit diterima,” sebut Saidal. Disampaikannya, meski hibah bansos tercoret oleh Kemendagri, DPRD belumlah akan berhenti memperjuangkan anggaran untuk MUI ini. “MUI akan kita perjuangkan agar bisa dianggarkan melalui APBD-P. Karenanya jangan putus asa seperti itu dulu, “ kata Saidal. Sembari menunggu APBD Perubahan, lanjut dia, Ketua MUI agar mengkomunikasikan persoalan yang ada pada semua pihak. Baik pada pemerintah daerah termasuk DPRD pada sendiri. “Kapan perlu kita kumpulkan sumbangan dari masyarakat, dan dari mereka yang berpotensi memberi bantuan. Termasuk dari DPRD, kita siap untuk membantu,” tegas Saidal. Ketua Komisi V DPRD Sumbar, Hidayat juga menyayangkan tak adanya komunikasi antara ketua MUI dengan DPRD terkait ketiadaan anggaran yang berujung pada rencana penutupan MUI. “Ada baiknya persoalan ini didudukan bersama, baik dengan DPRD atau pemerintah daerah. Jika dilempar ke publik, dalam bentuk status di media sosial itu tak akan menyelesaikan persoalan,” sebut Hidayat. (h/len/mghud/rin)

Para aktivis sepakat, dalam konteks perbuatan, dugaan penyelewengan anggaran bisa saja disandarkan kepada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial YSN, sebagaimana pengakuan yang bersangkutan kepada atasannya di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban, penyelewengan anggaran tersebut tak bisa disandarkan pada YSN semata. Hal itu disampaikan Arief Paderi, Koordinator Lembaga Antikorupsi Integritas, dalam diskusi publik yang bertajuk ‘Ada Apa dengan SPJ Fiktif’. Arief menilai, diperlukan langkah seiring antara akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan kalangan masyarakat sipil lain, untuk mengawal temuan BPK RI Perwakilan Sumbar senilai Rp43 miliar tersebut. “Dalam konteks pertanggungjawaban, lucu menyandarkan ini kepada YSN semata. Bisa saja, YSN bekerja untuk kepentingan suatu orang atau kelompok. Mengingat jumlah dugaan penyelewengannya yang besar, dan dilakukan dalam rentang waktu yang lama,” kata Arief. Hal serupa disampaikan Refki, pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH). Menuru tnya, Konferensi pers yang dilakukan pihak Pemprov Sumbar beberapa waktu lalu,

tentang tindakan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh YSN, adalah hal yang tak masuk akal. Sebab, setiap proyek pengadaan dalam pembangunan, diawali dengan pembentukan tim. Sehingga, walaupun penyelewengan dilakukan oleh satu orang, dipastikan tindakan itu diketahui oleh atasan. “Dalam mengawal pembangunan, pemerintah membentuk Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Pusat (TP4P) dan untuk daerah ada TP4D. Salah satu efek tim ini, jika ada ditemukan kejanggalan, selalu dilarikan dulu ke ranah administrasi. Seperti kasus ini, di mana pemerintah fokus pada administrasinya dulu,” kata Refki. Menurut Refki, temuan BPK RI yang dikabarkan telah diusut oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar dan juga diusut BPK RI yang menggandeng Bareskrim Polri, perlu ditanggapi oleh segenap kalangan masyarakat sipil dengan berkonsolidasi untuk mengawal pengusutannya hingga tuntas. Terkait konsolidasi, Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sumbar Wengki Purwanto menegaskan hal itu memang patut disegerakan. Mengingat, dampak dari tindakan penyelewengan anggaran dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif

itu bukan saja soal kerugian keuangan negara, tapi merembes pada dampak sosial di tengah masyarakat. “Tentu masyarakat yang terkena proyek pengadaan yang dananya diselewengkan ini, adalah yang dirugikan. Dampak sosialnya sangat nyata dari berita yang beredar. Sehingga upaya konsolidasi lintas masyarakat sipil memang diperlukan untuk mengawal kasus ini hingga tuntas,” katanya. Sementara itu, Adrian Tuswandi dari kalangan masyarakat sipil mengkritik lambannya gerak apar at penegak hukum dalam mengusut kasus tersebut. Sehingga, perlu didorong oleh masyarakat, terutama oleh lembaga-lembaga yang kredibel dalam persoalan korupsi. “Siapa sebenarnya yang mengurus ini, kejaksaan, atau polisi. Yang jelas, progresnya kami rasa belum terlihat begitu berarti,” katanya. Dalam waktu dekat, peserta diskusi publik terbuka ini berencana menggelar pertemuan dengan LSM terkait lainnya, akademisi, dan masyarakat sipil lain, guna membicarakan upaya konsolidasi lebih lanjut, untuk mendorong aparat penegak hukum agar bertindak cepat dalam pengusutan kasus dugaan SPJ fiktif di Pemprov Sumbar tersebut hingga tuntas. (h/isq)

ICW Bawa.................................... Dari Halaman. 1 kerugian negaranya puluhan miliar hanya menyentuh satu orang, tanpa ada pendalaman pada pihak lain yang diduga ikut kecipratan uang haram tersebut. Para aktivis meyakini, YSN yang diklaim Sekdaprov Sumbar Ali Asmar bertanggungjawab sendirian secara administrasi, hanya pion dalam perkara ini. Ada kemungkinan, YSN cuma sebatas petugas yang mengumpulk an uang, lalu menyebarkannya ke orang-orang tertentu. “Tadi, kami sampaikan laporan ke Jampidsus serta Direktur Penyidikan Kejagung terkait kasus SPj fiktif itu,” papar Febri. Dalam pertemuan, Jampidsus Arminsya dikabarkan langsung menghubungi Kajati Sumbar untuk fokus menangani kasus, hingga ke akar-akarnya. Ada garansi dari Jampidsus, kasus SPj fiktif tak berhenti begitu saja, tapi akan ditelusuri sampai ke akarakarnya. Orang-orang yang berkaitan, dan ikut menerima aliran dana, akan ikut diminta pertanggungjawaban. “Jampidsus menyatakan bahwa kasus tetap jalan dan tidak akan dihentikan,” ungkap Febri yang merupakan aktivis asal Solok, tapi berkiprah di Jakarta. Kasus yang menghebohkan Sumbar juga sudah masuk ke dalam database ICW untuk terus dipantau. Jika penanganannya lambat atau dihentikan Kejati Sumbar, ICW akan kembali berkoordinasi dengan Jampidsus. “ICW mendukung kejaksaan dan mengawal penanganan kasus SPj fiktif. Jika ada indikasi dihentikan atau diperlambat, maka kami akan kembali berkoordinasi dengan Jampidsus,” ucap Febri. Upaya yang dilakukan ICW merupakan bagian dari pencegahan, agar pihak hukum fokus mengembangkan perkara, sekaligus mendukung jaksa dalam pemberantasan korupsi. Jika kasusnya tuntas diungkap, akan menjadi catatan baik bagi kejaksaan, dan mempertegak marwah korps adhyaksa. Dengan potensi

kerugian negara yang puluhan miliar, kasus SPj fiktif menjadi kasus dengan kerugian terbanyak di Sumbar. Penanganannya harus khusus. Penindakan yang dilakukan Kejati Sumbar merupakan langkah yang sangat baik dalam menjaga marwah dan kredibilitas kejaksaan, setelah diguncang isu suap yang menyeret jaksa Farizal sebagai tersangka. “Ini momentum baik untuk membersihkan nama kejaksaan,” lanjut Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi dan Politik ICW. Donal menyebut, praktek korupsi di kasus SPJ fiktif sangat sistematis dan terorganisir. Sebab itu, ICW meyakini, YSN yang disebut bertanggungjawab, tidak bermain sendiri. Ada tangantangan lain, yang membuat langkahnya merongrong uang negara puluhan miliar jadi mulus. Menurut Donal, tidak ada alasan hukum untuk menunggu pengembalian uang kerugian negara. Lagian, pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana berdasarkan Undang-Undang Tipikor. “Sangat tidak logis hal ini kesalahan administrasi, sebab jumlah penyelewengannya sangat besar,” tutur Donal yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Andalas (FHUA). Terkait aliran dana, menurut Donal bukanlah hal yang sulit bagi penegak hukum untuk mengungkapnya. Soal siapa yang terlibat dan ikut menikmati uang, itu tidak sulit diungkap. Penegak hukum tinggal follow the money, mengikuti kemana uang dari rekening pelaku mengalir, sehingga keterlibatan aktor lain bisa dibongkar. Penanganan kasus ini, menurut Donal merupakan ujian bagi kejaksaan. Juga sebagai pembuktian, apakah korps adhyaksa sanggup bekerja secara independen menuntaskan perkara tersebut. Donal juga menyarankan agar KPK selalu melakukan monitoring, agar kasusnya tidak lari dari pokok permasalahan, atau dikerdilkan, agar tidak melibatkan

orang-orang tertentu. “KPK juga harus terus monitoring. ICW malah menyarankan, kalau sebulan ke depan tidak ada perkembangan berarti di kejaksaan, sebaiknya KPK melakukan take over kasus. Semua itu demi pemberantasan korupsi yang tuntas sampai ke akar,” sebut Donal lagi. Sebelumnya, Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar Dwi Samudji menggaransi bahwa pihaknya akan bekerja secepat mungkin untuk menaikkan statusnya ke tahap penyidikan. Ia pun mengaku telah melaporkan proses kasus tersebut kepada unsur pimpinan di korps adhyaksa serta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kami sudah bergerak untuk kasus ini, mulanya intelijen kami yang bergerak. Tentu saja sekarang terus kami proses, karena sudah lapor ke pimpinan, dan tentu pimpinan minta perkembangan. Untuk naik ke tahap penyidikan, kami akan usahakan sesegera mungkin,” jelas Dwi. Terkait penetapan tersangka, Dwi menegaskan masih menuju ke proses itu. Sebab, untuk memenuhi syarat menjadikan seseorang sebagai tersangka, pihaknya harus memastikan terpenuhinya dua dari lima syarat yang diatur dalam perundang-undangan. “Soal pengakuan salah seorang oknum ke atasannya di Pemprov Sumbar bahwa dia yang berbuat, jika memang itu benar, kan baru satu unsur terpenuhi. Sementara, aturannya kan minimal dua alat bukti. Sementara ini, kami terus bekerja,” katanya lagi. Kasus dugaan korupsi puluhan miliar dengan modus pembuatan SPj fiktif jadi perhatian banyak orang. Tak hanya di Sumbar, tapi juga di Jakarta. Bahkan, lembaga anti korupsi sekaliber ICW ikut pula memantau dan mendorong penanganannya. Saatnya aparat hukum bekerja, dengan nawacita yang bersih dalam pemberantasan korupsi. (h/ben)

Ayah-Bunda,................................ Dari Halaman. 1 menjalar di diri. Saya tak mampu berkata kata. Tuhan anak seusia ini tak bisa apa apa kalau lapar apapun dimakannya,” bisik hatinya. Dia bersyukur ABK nya tak sampai begini. Sebagai sahabat, Bunda Fajar memberikan pendapat dan masukan yang baik (menurutnya). Dia katakan, inilah sebenarnya alasan kenapa selama ini dia tak pernah mau ikut apapun kegiatan yang membuatnya lengah dan tak menyadari kalau anak ABK nya akan ketinggalan jauh dari apa yang ditargetkan (minimal sama dengan anak sebayanya) “Sampai saya kurang bergaul sama lingkungan, hanya sekedarnya. Sampai lupa kalau teman merasa diabaikan. Saya juga dibilang sombong karena tak berkumpul. Namun, dibilang apa saja saya terima, demi anak-anak ABK saya. Biarlah sekarang menangis tapi saat tua atau saat sudah tak ada saya bisa tersenyum bahagia, karena mimpi saya terwujud atas anak ABK saya,” cerita Bunda Fajar. Menurut Mimi, orang tak akan mengerti karena mereka tak hidup seperti yang ia alami. “Biarkan mereka sibuk dengan dunia mereka, sibuk dengan kegiatan mereka kerena mereka

tak sama dengan apa yang saya hadapi. Selagi ada waktu kejar itu. Jangan mengisi apa yang telah sia-sia. Karena waktu berlalu tak akan mengulang lagi, dan penyesalan itu akan sia sia, sebagaimana engkau menyia-nyiakan anak ABKmu,” lanjutnya. Butuh Dana Ekstra Berapa banyak uang yang akan dihabiskan untuk membesarkan dan merawat ABK? Ini yang selalu dikhawatirkan orang tua para ABK saat mengetahui anaknya perlu terapi, perlu test alergi, perlu dokter, perlu makanan yang bebas segala macam bentuk alergi pada anak ABKnya. Tentu saja, karena perlu banyak uang. Namun, sebetulnya, lanjut Mimi, yang pertama diperlukan anak adalah penerimaan orang tuanya, keluarganya, lingkungannya terlebih dahulu. Bukan berapa uangnya. “Yakin saja, rezki akan menyusul anak-anak kita. Tuhan tak pernah salah menitipkan amanahnya kepada kita tanpa diberi rezki buat anak-anak ini,” kata Mimi dengan mata berkacakaca. Menurut Mimi, terapi yang hebat adalah ayah-ibunya dan keluarganya. Dokter yang hebat Redaktur: ALMUDAZIR

juga ayah-ibunya. Makanan yang hebat adalah cinta kasih kita sebagai ibu. “Saya sudah membuktikannya. Saat saya dan suami tahu anak anak kita ada yang autis kita dalam keadaan ekonomi yang paspasan, kita berjibaku bagaimana. Menjadi terapi yang hebat buat anak kita sendiri, tanpa bantuan orang lain. Ini tanpa keluhan apapun dari saya sebagai ibunya anak-anak,” lanjutnya. Menurut Mimi, uang bukan tolok ukur untuk mau menjadikan anak-anak maju dan sama dengan anak yang lain. Tapi kemampuan berusaha menjadikan anak hidup normal seperti anak yang lainnya. “Jadi, jangan hanya bilang, saya tak punya uang atau saya tak mampu. Tapi katakan, saya ibu yang hebat buat anak yang hebat. Dengan cara itu, kita bisa mengatasi apapun asal ada usaha dan doa kita sebagai ibu,” kata Mimi memberi semangat. “Kini, banyak yang berkata, anak mu h ebat. Saya bangga sebagai ibunya tapi saya lebih bangga lagi karena berhasil meraihnya di tengah keterbatasan saya. Satu hal lagi konsisten kita sebagai orang tua dituntut sekali,” tuntasnya. (h/bersambung) Layouter: IRVAND

PENDIDIKAN

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar UJIAN NASIONAL 2017

Gunakan Dua Sistem PALEMBANG, HALUAN — Ujian Nasional (UN) 2017 bakal digelar April mendatang. Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) telah melakukan pendataan, baik untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun ujian secara manual atau Paper Based Test (PBT) . Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Sumsel Drs Widodo MPd mengatakan, UN masih sama seperti tahun sebelumnya dengan dua sistem, baik UNBK maupun manual. Untuk peserta UNBK, mecapai 251 sekolah dengan jumlah peserta ujian 34.182 siswa. Sedangkan peserta PBT, mecapai 336 sekolah dengan 26.864 siswa. “UN bukan lagi penentu kelulusan. Namun, integritas kejujuran tetaplah dipertahankan,”katanya Pelaksanaan UNBK secara mandiri menjadi prioritas, terutama untuk sekolah yang sudah mempunyai jaringan listrik, internet dan komputer. Sedangkan sekolah yang berada di daerah pedalaman atau tidak mempunyai persyaratan tersebut, bisa menumpang ke sekolah lain dalam radius 5 kilometer. Selain hal tersebut, UNBK juga bisa dilakukan secara kluster yaitu sejumlah sekolah UNBK di satu titik secara bergantian (pagi, siang, dan sore) melaksanakan UNBK. Selain hal tersebut, Disdik sumsel akan bekerja sama dengan Disdik kabupaten/kota untuk bisa gunakan komputer yang ada di SMP. “Sebaliknya jika SMP kekurangan komputer, bisa gunakan komputer di SMA/ SMK yang ada,” terang Widodo Setelah dilakukan inventarisasi kekurangan yang ada, sekolah-sekolah tertentu yang radius lebih dari 5 km atau tidak memungkinkan masuk kluster maka akan diusahakan untuk diadakan pengadaan dari dana APBN yang telah disiapkan oleh Pemerintah Pusat. “Adanya kebijakan ini, sekolah dilarang melakukan pungutan ke orang tua. Kalau orang tua mau membantu kiranya sekolah menyiapkan dasar hukum agar tidak dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli),”tegasnya. “Kendala dalam pelaksanaan UNBK, selain jarak lebih dari 5 radius km, tidak adanya koneksi jaringan internet dan listrik di daerah tersebut yang menjadi poin utama,” terangnya lagi. Mata pelajaran yang diujikan, jenjang SMA terdiri matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mata pelajaran sesuai jurusan (satu mapel). jenjang SMK mata pelajaran yang diujikan, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan teori kejuruan. Jenjang SMP, mata pelajaran diujikan matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Lebih jauh dijelaskan, UN dan USBN, yang bakal dilaksanakan merupakan rangkaian proses pendidikan. Artinya bahwa ujian merupakan bentuk dari upaya mendidik itu sendiri, membentuk karakter, menghargai proses, disiplin pada diri sendiri. (h/*)

MENGADU — Para Kepsek SMA sederajat se Kabupaten Pasaman beraudiensi dengan Bupati Yusuf Lubis di ruangannya, Rabu. YUDHI LUBIS

DANA BOSDA PROVINSI BERKURANG

Kepala SMA/SMK Mengadu ke Bupati Pasaman PASAMAN, HALUAN — Sebanyak 19 Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SMA/SMK di Kabupaten Pasaman, datangi bupati setempat, Selasa kemarin. Mereka, mengeluhkan sejumlah persoalan seiring beralihnya pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah provinsi. Para kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), SMA ini menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami oleh sekolah tersebut, setelah beralih ke provinsi. Mereka pun terlihat cemas bercampur khawatir, operasional disekolahnya dan proses belajar mengajar tertanggu seiring peralihan tersebut. Seperti yang diutarakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1

Rao, Ramsul Ikhlas. Ia menyampaikan, bahwa program pendidikan gratis hingga tingkat SMA yang sudah dicanangkan oleh pemerintah setempat sejak 2012 lalu terancam ditiadakan. Itu seiring berkurangnya dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) disekolah itu dari pemerintah provinsi. “Dulu, sewaktu pengelolaan SMA ditangan Pemkab, dana bosda kita di SMA ini mencapai

Siswi Madrasah Aliyah Agar Total Berjilbab PADANG, HALUAN—Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat semakin fokus dalam memperbaiki karakter dan prilaku peserta didik. Tujuannya, agar para siswa memiliki karakter islami dalam dalam menjalani kehidupannya. “Saat ini, sekolah-sekolah berbasis agama di Sumbar, diimbau agar mampu masuk ke lingkungan sosial siswa, sehingga pendidikan di sekolah dengan di lingkungan sekitarnya, semakin terarah dengan baik,” kata Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi, Kementrian Agama Sumbar Hendri Pani Dias. Hendri mengatakan, setiap siswa yang sekolah di Madrasah Aliyah diwajibkan untuk memakai jilbab dalam kesehariannya. Sehingga, kebiasaan mentup aurat ini tertanam dalam jiwa pelajar. Ia mengatakan, fenomenanya saat ini yang banyak terjadi di lapangan, siswa MA hanya menggunakan jilbab sebagai aturan di sekolah saja. Namun, saat berada di lingkungan luar sekolah, mereka akan membuka jilbabnya.

Selain itu, saat di lingkungan sekolah siswa mampu bersikap dengan sebaik mungkin. Namun, tatkala berada di luar perilakunya tidak menunjukkan etika yang baik dan bahkan sangat melenceng dari aturan yang ada. Untuk itu, pihaknya berusaha masuk ke lapisan masyarakat yang berhubungan langsung dengan lingkungan siswa. Namun, untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan tahapan-tahapan, agar terjalin komunikasi yang baik antara sekolah dan keluarga. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan adalah dengan adanya pantauan langsung menggunakan agenda keseharian siswa. Dalam buku agenda tersebut, orang tua dilibatkan secara aktif dalam mengontrol kebiasaan sang anak saat di rumah. Salah satunya memakai jilbab saat berada di luar rumah, agenda ibadah dan hafalan sang anak. Jika hal tersebut sudah dilakukan, maka orang tua akan memberikan paraf pada kolom yang ada dalam buku agenda tersebut. “Melalui buku

agenda tersebut, sang anak akan medapat pengawasn dari orang tua mengenai kebiasaannya sehari-hari. Sehingga, kesehariannya dapat dilihat dari catatan tersebut,” katanya. Wakil Humas MTsN Kuranji, Rinaldi Putra mengatakan, untuk mengontrol tingkah laku siswa saat berada di luar lingkungan sekolah, maka akan dilakukan pemantauan oleh pihak sekolah dan juga pihak lainnya yang berhubungan langsung dengan siswa. Jika kedapatan siswa yang tidak memakai jilbab saat berada di luar rumah, maka mereka akan dikenakan denda dan mendapat poin yang nantinya harus di bayar siswa. “Dengan adanya aturan tersebut, sehingga siswa akan merasa sedikit takut untuk membuka auratnya ketika berada di luar rumah,” katanya, Ia berharap, agar menutup aurat menjadi kebiasaan bagi siswa yang lama-kelamaan mereka sadar akan kewajiban yang harus mereka tunaikan. Sehingga, lebih tercipta pribadi siswa yang taat pada aturan yang telah ditetapkan. (h/mg-eby)

Rp500 juta. Tapi kini, alokasi dana Bosda kita dari provinsi hanya Rp200 juta per tahun,” katanya. Alokasi dana tersebut, kata Ramsul jauh dari cukup. Pihaknya pun khawatir, operasional sekolah terancam terkendala dan program pendidikan gratis yang selama ini pun bisa-bisa ditiadakan lagi. “Bisa-bisa tidak berlaku lagi pendidikan gratis di SMA, karena alokasi dana bosda kita jauh berkurang. Sementara angka Rp500 juta saja dulu itu masih belum cukup,” katanya. Pihaknya berharap, pemerintah setempat tidak lepas tangan begitu saja, meski pengelolaan SMA sudah beralih ke provinsi. Alasannya, kata

dia, siswa yang tengah menimba ilmu disekolah itu adalah putra putri Pasaman. “Kami berharap pemda Pasaman tetap memperhatikan dan memikirkan keberlangsungan pendidikan disekolah itu, khususnya nasib program wajar 12 tahun hingga tingkat SMA,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Bupati Pasaman Yusuf Lubis meminta para kepala sekolah itu bersabar. Ia mengatakan, tidak akan tinggal diam memperjuangkan nasib dunia pendidikan, khususnya ditingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. “Percayalah Bapak-Bapak semuanya. Pemerintah daerah tidak akan tinggal diam. Kita akan perjuangkan apa yang bisa kita perjuangkan, selagi itu boleh

dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku,” katanya. Ia pun berharap, program pendidikan wajib belajar (Wajar) hingga 12 tahun yang telah dicanangkan sejak lima tahun lalu di daerah itu tetap berlangsung hingga ditingkat SMA. Meski kini sudah diambil alih oleh pihak provinsi dalam pengelolaannya. “Bagaimanapun juga kita tidak ingin nasib pendidikan gratis ditingkat SMA terhenti karena beralihnya kewenangan itu. Kita berharap, program ini tetap berlanjut untuk menjamin seluruh generasi muda Pasaman mengenyam pendidikan serendah-rendahnya tingkat SMA,” ujar Bupati Yusuf Lubis. (h/yud)

SD 34 Kuranji dapat Bantuan Bangunan Aman Gempa PADANG, HALUAN — Sekolah Dasar (SD) 34 Kuranji Padang mendapat bantuan gedung perpustakaan yang menggunakan teknologi perkuatan bangunan dengan tali polyropylene band mesh (PPBM). Gedung tersebut diresmikan, Rabu (8/2). Gedung tersebut merupakan bantuan dari The University Of Tokyo dan JICA yang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Padang (PNP). Teknologi PPBM ini merupakan temuan dari Kimiro Megura yang merupakan dosen dari The University Of Tokyo. Teknologi PPBM ini lebih menitik beratkan pada penguatan dan pengamanan pada dinding bangunan. Direktur PNP Aidil Zamri mengatakan The Universitiy Of Tokyo melakukan kerja sama dengan PNP untuk pengembangan teknologi PPBM ini dikarenakan menjaga kemitraan. “PNP merupakan salah satu perguruan tinggi yang mengembangkan ilmu terapan. The University Of Tokyo berharap PNP bisa mengembangkan teknologi PPBM tersebut,” ujar Aidil Zamri. Dirinya mengatakan bahwa PNP siap mengembangkan teknologi tersebut. “Jika ada masyarakat yang ingin menggunakan tekonologi tersebut PNP siap memberikan pelatihan

untuk teknologi PPBM tersebut,” jelasnya. Sementara ituChierf Counter Part (CCP) Yayasan Royal Silk Yogyakarta, Prijambodo mengatakan dipilihnya Kota Padang sebagai daerah yang menerima bantuan dan pengembangan teknologi PPBM ini disebabkan seringnya terjadi bencana gempa. “Dengan adanya bangunan ini diharapkan dapat megurangi korban jiwa. Kami berharap dengan menggunakan teknologi ini bangunan tidak langsung runtuh saat gempa,sehingga masyarakat bisa menyelamatkan diri keluar saat terjadi gempa,” jelasnya. Teknologi ini sendiri sudah dipergunakan di negara Nepal. Saat terjadi gempa di Nepal, bangunan yang menggunakan teknologi PPBM ini sudah teruji. “Teknologi ini sudah melalui penelitian oleh salah seorang dosen di Jepang,” tuturnya. Sekretari BPBD Kota Padang Hendra Mardi akan mengusulkan kepada Walikota Padang untuk setiap pembangunan sekolah, rumah sakit dan lainnya menggunakan teknologi aman gempa ini. “Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada SD 34 Kuranji ini,” ujar Hendra Mardhi. (h/san)

USAHA KESEHATAN SEKOLAH

Mahyeldi: Harus Terapkan Sejak Dini PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang (Pemko) melalui Bagian Kesra gelar kegiatan Penguatan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) se-Kota Padang, Rabu (8/2) di Padang. Dalam kegiatan, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya mengatakan, UKS sangat penting dan harus diterapkan di sekolah. “Keberadaan UKS memiliki arti penting di sekolah. Baik dalam hal kesadaran lingkungan maupun kesehatan dan pendidikan tentang kesehatan bagi para murid di sekolah,” ujarnya. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 200 peserta selaku Tim Pembina terdiri dari SKB 4 Menteri tingkat kota, Tim Pembina tingkat kecamatan serta Kepala Sekolah www.harianhaluan.com

sebagai Tim Pelaksana UKS di tingkat kecamatan. Kegiatan tersebut dilakukan selama dua hari. Dilanjutkan Mahyeldi, sinergi dari Tim Pembina UKS di sekolah harus lebih maksimal. Sehingga, terbentuklah karakter, kesadaran dan perilaku yang senantiasa peduli terhadap kesehatan bagi anak-anak di sekolah.”Kegiatan penguatan ini sangat penting bagi Tim Pembina dan Tim Pelaksana UKS ke depan. Diharapkan mampu menanamkan kesadaran serta mendidik peserta didik di sekolah untuk senantiasa menjaga kesehatan dan lingkungan. Diantaranya seperti tidak membuang sampah sembarangan, pengetahuan dalam memberikan bantuan medis serta berbagai pengetahuan kesehatan lainnya,” terangnya.

UKS — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memasangkan tanda peserta Penguatan Tim Pembina dan Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) se-Kota Padang, Rabu (8/2) di Balaikota. WINDA

Dikatakannya, UKS merupakan suatu program di sekolah yang sangat strategis, selaku bagian yang sangat mendasar dan bermanfaat bagi kesehatan murid di sekolah. Sehingga, jika nanti keluar dari jenjang pendidikan, nilai-nilai tentang kesehatan itu diharapkan tetap terbangun dan terpatri dalam kesehariannya. Sementara itu, Kepala Bagian Kesra, Jamilus juga menyampaikan, tujuan kegiatan tersebut dalam rangka memberikan pengetahuan dan penguatan bagi Tim Pembina UKS di tingkat Kota Padang, kecamatan serta kepada Tim Pelaksana UKS di sekolah. Sebagaimana diharapkan program UKS terus berjalan dengan baik dan sukses.”Dalam rangkaian kegiatan Redaktur: Dodi Nurja

yang menyangkut dengan UKS ini, kita berharap kedepannya, pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan dan lingkungan sekolah bisa bersih,” tuturnya. Dikatakannya, sosialisasi dan penguatan ini dilakukan tiap tahun dan akan dievaluasi di akhir tahun. Dalam hasilnya, program UKS di Padang baik tingkat TK, SD, SMP dan SMA sederajat mengalami peningkatan.”Hasilnya, sudah ada sekolah yang mewakili Kota Padang dalam penilaian di tingkat provinsi bahkan pusat. Jadi, lancarnya program UKS ini tergantung Tim Pembina dan Tim Pelaksana, untuk itu mari kita satukan fikiran dan pendapat agar program UKS ini senantiasa berjalan dengan baik dan sukses,” pungkasnya. (h/win) Layouter: Luther

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PROGRAM DIMULAI JUNI

2.000 Pemohon Minta Bedah Rumah Pengedar Narkoba Diringkus di Kontrakannya PADANG, HALUAN — Tersangka Arlan Budiman (23) ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang, karena diduga sebagai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di sebuah rumah kontrakan Jalan Arai Pinang RT 01 RW 07, Kelurahan Batung Taba, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang. Informasi yang diterima Haluan, tersangka merupakan Target Operasi kepolisian, karena melakukan pengedaran narkoba di lingkungannya. Ketika dilakukan penyelidikan, petugas mendapatkan tersangka sedang melakukan transaksi narkoba dirumah kontrakannya tersebut. Tersangka yang tidak mengetahui kalau polisi sudah menggerebek rumahnya tersebut, hanya pasrah ketika ditangkap oleh polisi. “Tersangka tidak melakukan perlawanan ketika kami tangkap,” ujar Kasat Narkoba Polresta Padang Kompol Daeng Rahman. Lebih lanjut disebutkannya, dalam penangkapan itu sejumlah berang bukti juga berhasil disita berupa dua belas paket sabu dengan harga Rp 1,5 juta. Kemudian satu pak plastik bening untuk kemas sabu-sabu, satu unit telephone genggam dan dua kartu ATM yang digunakan tersangka untuk bertransaksi dengan konsumennya. Penyitaan barang bukti langsung disaksikan langsung oleh ketua RT dan warga setempat. Untuk saat ini tersangka sudah berada di Mapolresta untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Disebutkan, Pihaknya akan terus memberantas penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat. Agar generasi bangsa tidak rusak karena barang haram tersebut. (h/mg-ina)

ADA sekitar 2.000an lebih surat permohonan untuk mendapatkan program bedah rumah tidak layak huni (RTLH) dari DPRKP2. Hal ini membutuhkan waktu untuk ferivikasi sehingga pengerjaan akan mulai dilakukan pada bulan Juni. PADANG, HALUAN—Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPRKP2) Kota Padang setiap tahunnya menargetkan melakukan bedah rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak seribu unit. Sudah ada 668 unit RTLH

yang dipastikan akan dilakukan perbaikan melalui anggaran APBN dan APBD. Kepala DPRKP2 Kota Padang Afrizal BR melalui Kepala Bidang Perumahan Armi mengatakan, perbaikan RTLH merupakan program unggulan dari Pemko Padang.

Dalam membantu masyarakat miskin, khususnya yang telah memiliki rumah, tetapi tidak layak huni. Total memasuki tahun ke tiga sebanyak 3.026 unit rumah telah diperbaiki. Nantinya 668 unit anggarannya berasal dari APBD Kota Padang sekitar Rp6,8 miliar diperuntukkan memperbaiki RTLH sebanyak 330 unit. Sedangkan sisanya 356 unit berasal dari APBN reguler. Namun Armi menuturkan jum-

lah anggaran dari APBN belum diketahui. “Saya belum mengetahui mengenai anggaran APBN, soalnya baru kepastian lokasi yang dijelaskan,” ucap Armi pada Haluan, kemarin. Lokasi RTLH dari APBN direncanakan berada di Kelurahan Kuranji Kecamatan Kuranji, Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Koto Tangah, dan Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto yang juga berada di Kecamatan Koto Tangah. Sedangkan sisanya sekitar

PENGERJAAN BYPASS — Pengerjaan jalur dua Bypass terus dikebut pihak kontraktor. Pengerjaan ditenggat hingga 27 Februari 2017. Mulai 1 Februari lalu Pemerintah Kota Padang beserta tim turun melakukan pengawalan terhadap 21 titik yang masih terbengkalai. HUDA PUTRA

314 unit RTLH dari seribu unit target, akan didapatkan dari berbagai bantuan seperti CSR, dan Baznas. “Kita optimis seribu RTLH dapat diperbaiki selama 2017,” ujar Armi. Sebelumnya, Kepala DPRKP2 Kota Padang Afrizal BR mengatakan, khusus tahun 2016 sebanyak 991 unit rumah tidak layak huni telah dibedah Saat ini Armi mengatakan, pihaknya tengah melakukan validasi dan verifikasi terhadap penerima bantuan bedah rumah. Ada sekitar 2.000an lebih surat permohonan untuk mendapatkan program ini. Tentunya butuh waktu untuk verifikasi ini, sehingga pengerjaan akan mulai dilakukan pada bulan Juni. “Perencanaan pengerjaannya di bulan Juni, karena ada dua ribuan data yang harus kita verifikasi terlebih dahulu, “ujar Armi. Perehaban tahun ini jauh lebih cepat, dibandingkan tahun lalu yang dimulai pada bulan Juli. Untuk dana yang dikeluarkan setiap unit rumah berbeda. Tergantung kepada kerusakan yang dialami. Pihaknya hanya menanggung perbaikan untuk atap, dinding, dan lantai. “Jadi bantuan rata-rata sekitar Rp15 juta. Tergantung hasil perencanaan yang disusun oleh fasilitator lapangan,” ujarnya. Lama pengerjaan tergantung terhadap kerusakan, baik ringan, menengah atau berat. Biasanya berlangsung dari sepuluh hari hingga satu bulan pengerjaan. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mewujudkan rumah yang lebih kondusif dan layak huni.(h/mg-mel)

TAHAP IV 6.915 PENERIMA

Pencairan Dana PKH 2016 Tuntas

Ilustrasi

PADANG, HALUAN—Bantuan Keluarga Harapan (PKH) tahap 4 untuk periode tahun 2016 sedang dibagikan kepada 6.915 orang penerima, dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang. Kepala Seksi Jaminan Sosial Dinas Sosial Kota Padang, Nurlaili mengatakan, pembagian PKH tahap empat ini merupakan pemberian bantuan tunai kepada masyarakat tahun lalu. Dengan berakhirnya pembagian tahap empat ini, berarti

program PKH tahun 2016 telah selesai dilaksanakan. Sehingga, untuk tahun 2017 program PKH direncanakan akan dimulai setelah proses tahap empat ini selesai. Ia mengatakan, Dinas Sosial hanya bertugas memantau ke setiap kecamatan mengabarkan dan memastikan penerima mendapat bantuan tersebut. Hal ini karena, bantuan tunai untuk keluarga miskin ini langsung disalurkan melalui rekening Bank yang dimiliki oleh si penerima.

“Dinas Sosial hanya bertugas memantau dan mendata masyarakat yang telah menerima bantuan, tanpa ada campur tangan mengenai keuangan mereka terima,” katanya. Berakhirnya periode tahun 2016 ini, maka akan di data kembali jumlah penerima bantuan PKH ini. Hal ini karena, setiap selesai pembagian bantuan tunai, selalu dilakukan survey lapangan mengenai berjalannya program ini. Ia menjelaskan, bagi penerima PKH yang tidak mematuhi aturan, seperti anak-anak yang ketahuan tidak masuk

sekolah, ibu hamil yang tidak memeriksakan kesehatannya ke Posyandu, maka ia akan dihentikan sebagai penerima PKH. Pasalnya, tujuan bantuan PKH diberikan kepada masyarakat, ialah untuk membantu keluarga miskin dalam menghindari kemiskinan dan memastikan generasi selanjutnya sehat dan mampu menyelesaikan pendidikan dasar 12 tahun. Selain itu, sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Padang.

Lanjutnya, tahun 2017, pihaknya akan memperbaiki sistem pebagian PKH lebih teratur, dengan memastikan setiap penerima bantuan mengklarifikasi datanya dengan sebaik mungkin. Sehingga, tidak ada lagi keterlambatan dari pusat untuk membagikan bantuan ini. “Dinas Sosial Kota Padang akan selalu bersinergi dalam mengurangi angka kemiskinan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sehingga, tidak adalagi masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan” katanya. (h/ mg-eby)

Jalan Kuranji Akan Diaspal Juni PADANG, HALUAN—Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang akan mengaspal jalan di Kecamatan Kuranji. Kepala DPUPR Kota Padang Fatriarman Noer melalui Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Hendri Zulviton mengatakan, pengaspalan jalan akan dilakukan sekitar bulan Juni. Saat ini ia menuturkan masih dalam tahap perencanaan. “Masih proses perencanaan, anggaran belum diketahui jumlah pastinya,” ucap Hendri Zulviton saat ditemui Haluan di kantornya, Rabu (8/2). Jalan di Kecamatan Ku-

ranji yang akan dilakukan pengaspalan berada di Jalan Taratak Paneh, dan Jalan di Korong Gadang. Hendri Zulviton menjelaskan Jalan Taratak Paneh akan dilakukan pengaspalan sepanjang 1 KM, sedangkan untuk Jalan Korong Gadang sepanjang 1,5 KM akan diaspal. Hendri Zulviton menuturkan proses lelang akan mulai dilakukan pada bulan Maret dan April. Sehingga pelaksanaan pengerjaan baru bisa dilakukan sekitar bulan Juni. “Juni akan kita aspal dua jalan di Kecamatan Kuranji tersebut dengan total sepan-

jang 2,5 KM,” tuturnya. Lebih lanjut ia menambahkan agar masyarakat sabar untuk menanti pengaspalan karena setelah laporan masuk dari masyarakat tentunya pihak DPUPR Kota Padang perlu melakukan survei dan perencanaan terlebih dahulu. Tidak mungkin bisa langsung dilakukan pengaspalan. Ia pun mengaku jika pengaspalan dilakukan saat ini tentunya anggaran pun tidak tersedia karena belum proses pencairan. “Masyarakat harus bersabar menunggu, hingga perencanaan selesai,” ucapnya. (h/mg-mel)

SEJUMLAH kendaraan tengah melintas perlintasan kereta di Alai Parak Kopi, Padang, Rabu (8/2).Di kawasan yang rawan terjadi kecelakaan ini, pemerintah telah memasang palang perlintasan yang dioperasikan manual oleh relawan. HUDA PUTRA Redaktur: Afrianita

www.harianhaluan.com

Layouter: Rahmi

PADANG

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEDANG PROSES PEMBUATAN KOLOM

Jembatan Difungsikan Maret PADANG, HALUAN — Pengerjaan jembatan penghubung inpres saat ini sudah sampai pada tahap struktur kolom. Ditargetkan pada awal Maret 2017 jembatan penghubung sudah bisa difungsikan.

Musrenbang Bungtekab Usulkan Anggaran Rp278 M PADANG, HALUAN — Kecamatan Bungus Teluk Kabung (Bungtekab) telah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2018, Senin (6/2) lalu di Aula Balai Benih Ikan (BBI) Bungus. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo. Camat Bungtekab Zulkadri menyebutkan banyak usulan yang mengangkat percepatan pembangunan di Bungtekab ke depan. Diantaranya seperti peningkatan perekonomian, kemasyarakatan dan menyangkut pendidikan yang terutama. “Jumlah sekolah seperti SMA, SMK dan MAN di Bungtekab ini masih sangat minim. Maka itu, kita berharap semoga ada penambahan lagi yang pembangunannya bisa dilakukan di 2017 atau 2018 nanti,” sebutnya. Zulkadri melanjutkan, pembangunan yang diupayakan selanjutnya yaitu membangun dermaga di Sungai Pisang Kelurahan Teluk Kabung Selatan. Di daerah itu ada 8 pulau yang harus terakomodasi dan untuk itu memerlukan sebuah dermaga. Kemudian itu tambahnya lagi, pembangunan Jalan Teluk KabungMandeh selaku lokasi wisata, normalisasi Batang Timbalun, lapangan sepak bola di Pasar Laban dan masih banyak lainnya. “Sesuai apa yang telah kita programkan, anggaran pembangunan yang diusulkan pada 2018 nanti lebih kurang sebanyak Rp274 miliar,” terangnya. Musrenbang tersebut juga dihadiri Arpendi Dt Tan Bagindo selaku anggota DPRD dapil setempat, Kepala Bappeda Rudi Rinaldi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Zalbadri, serta Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Azwin. (h/rel)

LAPAK PKL—Sejumlah PKL di kawasan Pasar Raya mulai membuka lapak mereka. Para pedagang terkadang berjualan lebih cepat dari waktu yang ditentukan oleh dinas terkait. HUDA PUTRA

TUMBUHKAN KEGIATAN POSITIF

Rutan Dipinjami Alat Musik PADANG, HALUAN — Sebagai bentuk kepedulian akan kreatifitas bagi para tahanan di rumah tahanan (rutan), salah satu yayasan kemanusiaan, Humaira meminjamkan seperangkat alat musik bagi para tahanan yang ada di Rumah Tahanan (Rutan) Klas II B Padang yang berlokasi di kawasan Anak Aia, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (8/2). Ketua Umum Yayasan Humaira, Nency Era Dona kepada Haluan mengatakan bahwa peminjaman alat musik tersebut tidak lain adalah untuk menumbuhkan rasa cinta akan kesenian

khususnya di bidang musik dan implementasi dari berbagai kegiatan positif bagi para tahanan yang ada di rutan tersebut. “Ada sekitar empat set alat musik tradisional jenis Talempong yang dipinjamkan bagi para narapidana (napi) yang ingin mengasah kemampuannya dibidang seni, khususnya musik. Ini merupakan salah satu bentuk kepedulian dari kami (Yayasan Humaira, red) kepada mereka yang menjalani masa hukuman tersebut,” terang Nency. Dijelaskan juga oleh guru di salah satu SMP Negeri di Kota Padang tersebut, selain me-

minjamkan empat set alat musik talempong, pihaknya juga menyerahkan sebanyak 12 kursi yang nantinya bisa digunakan para tahanan untuk duduk di sebuah ruangan yang telah disediakan tersebut. Sementara itu, Kepala Rutan Klas II B Padang, Sri Yuwono melalui Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan Rutan Klas II B Padang yang menerima peminjaman alat dan kursi, Asrul menyebut bahwa ada sekitar 68 tahanan yang saat ini menjalani masa hukuman di rutan yang berada di kawasan perbukitan dan persawahan tersebut. (h/mg-adl)

LDII Fokus Pembinaan Generasi Muda

WALIKOTA Padang Mahyeldi Ansharullah berbibcang dengan Ketua DPD LDII Padang Gustav, Sekretaris M.Abdillah dan Pengurus Harian DPD LDII Kota Padang. IST

PADANG, HALUAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota

www.harianhaluan.com

Padang Sumatera Barat fokus untuk melakukan pembinaan generasi muda dan pemberdayaan ekonomi

umat dalam rencana kerja tahun 2017. “Pembinaan generasi muda menjadi fokus kami dalam tahun ini serta membaut kegiatan yang bisa memberdayakan perekonomian umat secara syariah,” kata Ketua DPD LDII Kota Padang, Gustav ketika beraudiensi dengan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah, beberapa hari yang lalu. Dikatakannya, fokus pembinaan generasi muda bertujuan agar setiap generasi muda memiliki pemahaman agama yang kuat, serta memiliki akhlakul kharimah dan bisa mandiri dalam menjalani hidup. “Pembinaan seperti ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan agar para generasi muda memiliki bekal ketika mereka beranjak dewasa nanti,” ujarnya ketika didampingi oleh Sekretaris DPD LDII Kota

Padang, M. Abdillah beserta pengurus harian DPD LDII Kota Padang. Lebih lanjut dikatakannya, pembinaan generasi muda ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar menghasilkan perilaku- perilaku positif seperti jujur, amanah, hemat. Sikap ini perlu ditanamkan sedari dini kepada setiap generasi muda. “Sehingga ketika mereka nanti dewasa akan bisa menjadi seorang yang memiliki keahlian dalam bidang akademis, ilmu agama dan perilaku yang mumpuni. Kita menyebutnya sebagai seorang profesional religius,” jelasnya. Menurut dia, dalam beberapa waktu belakangan ini pembinaan semacam ini mulai hilang dalam kehidupan sosial. Sehingga terjadinya dekadensi moral yang mengakibatkan generasi muda tidak mampu

menyaring budaya d ari barat yang masuk secara massiv. Ditambahkan M. Abdillah mengatakan, selain fokus melakukan pembinaan generasi muda, pihaknya juga tengah menggelorakan kegiatan ekonomi syariah yang sesuai dengan tuntunan Al-quran dan Al hadist. “Kita telah melakukan fokus gr oup discussion t er kait pengembangan ekonomi syariah, yang hasilnya sebagai seorang umay islam hendaknya kita bisa melakukan transaksi dari konvensional menuju ekonomi syariah,” katanya. Sementar itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, program yang ditawarkan oleh LDII Kota Padang tersebut akan membantu tugas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota (Pemko) Padang.(h/ isq)

Demikian disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Fatriarman Noer melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Fadelan Fitra Masta pada Haluan, Rabu (8/2) . Ia mengatakan bahwa pengerjaan jembatan penghubung serentak dilakukan dengan pengerjaan Inpres III. “Kita targetkan pada awal Maret sudah bisa difungsikan pedagang,” ujarnya. Dikatakannya, jembatan yang akan dikerjakan ada berjumlah tiga jembatan. Satu jembatan yang menuju Inpres II dan dua jembatan menuju Inpres IV. “Pengerjaan tersebut berbarengan dengan Inpres III yang juga ditargetkan basement dan lantai 1 nya akan difungsikan pada Maret tersebut,” lanjutnya menjelaskan. Fadel juga menambahkan, dalam pengerjaan jembatan penghubung tersebut, pihaknya sudah mengkoordinasikan dengan beberapa pihak terkait seperti Dinas Perdagangan dan pedagang di sekitar area. Tujuannya, untuk bisa saling bekerjasama supaya pengerjaan bisa lancar dan aman. “Dalam pengamanannya kita aman dan pedagang bisa diajak kerjasama. Demi

kelancaran dan hasil terbaik yang kita inginkan, banyak pihakn yang mendukung,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Endrizal juga menyampaikan bahwa pengawasan pengerjaan berjalan lancar. Pihaknya juga sudah memberitahukan kepada pedagang target pengisian Inpres III dan penggunaan jembatan penghubung. “Semuanya saling terkait untuk semua pasar inpres. Inpres IV dan III akan berbar engan diisi setelah jembatan penghubung selesai. Pemberitahuan tersebut sudah sampai ke pedagang. Kita minta kesabarannya dan kerjasamanya,” ujar Endrizal. Salah seorang Pedagang di Jalan Sandang Pangan yang terdaftar sebagai pedagang di Inpres III, Romi (35) mengaku tidak sabar dengan kesiapan bangunan inpres tersebut. Selama ini dia berjualan pindah-pindah karena pembangunan pasar yang bertahap-tahap tersebut. “Kita tidak sabar kapan akan dipindahkan. Selain bisa berjualan dengan layak dan nyaman, penataan pasar akan sempurna dilajukan jika bangunan inpres tersebut sudah siap. Jalan Sandang Pangan ini pun bisa kembali lebar,” sebutnya. (h/win)

EVALUASI PIALA ADIPURA

Nilai Padang Masih Rendah PADANG, HALUAN—Kota Padang bertekad untuk memperoleh adipura tahun ini. Untuk itu pihak Pemerintah Kota Padang melakukan evalusi adipura bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Kepala Dinas Lingkungan (DLH) Kota Padang Al Amin mengatakan, sudah sembilan tahun lalu adipura terakhir kali didapat oleh Kota Padang. Untuk itu pihaknya akan bertekad memperoleh adipura tahun 2017. “Tahun ini kita bertekad mendapatkan adipura,” ucap Al Amin pada Haluan, Rabu (8/2). Hal ini disampaikan Al Amin saat kegiatan evaluasi adipura Kota Padang bersama Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang diadakan di Balai Kota. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa OPD terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan camat serta lurah sekota Padang. Salah satu cara yang dilakukan oleh Al Amin agar memperoleh adipura adalah dengan menambah tenaga relawan kebersihan. Saat ini jumlah tenaga relawan kebersihan telah berjumlah 5.00orang. Sementara itu penge-

Redaktur: Afrianita

valuasi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengatakan, ada beberaap lokasi yang wajib pemilahan, pengolahan sampah yakni permukiman, pasar, perkantoran, TPA, Sekolah, Pertokoan dan Taman Kota. Hasil evaluasi yang paling mendapatkan sorotan dan mendapatkan nilai rendah adalah kebersihan sampah di pasar yang masih belum t erkontrol karena disudut sudut pasar sangat banyak ditemukan sampah dan bak sampah masih terbuka dan kurang. “Seluruh pasar mendapatkan nilai yang rendah masih berada di 60an padahal minimal nilai yang harus didapatkan 73. Hal ini karena masih banyak sampah yang berserakan,” ujarnya. Lebih lanjut ia menambahkan rekap nilai adipura Kota Padang selama 20162017 yang dilakukan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI adalah 72 dan TPA 71. Padahal nilai minimal yang harus diperoleh adalah 73, dan TPA 72. Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan nilai untuk perkantoran dan sekolah harus mendapatkan nilai 85. Sedang nilainya saat ini masih berada di 72. (h/mg-mel)

Layouter: Rahmi

KAMPUS

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PEMERINTAH KURANGI ANGGARAN

Penelitian Dosen Terhambat PADANG, HALUAN — Tuntutan agar aktif dalam membuat publikasi ilmiah yang diakui terkadang menjadi beban tersendiri bagi dosen. Kondisi itu tak terlepas dari berbagai faktor yang menjadi hambatan. Kota London Inggris

Beasiswa Doktor untuk Studi Ekonomi di Inggris KAMPUS di Inggris, yakni University of Sur rey menawarkan beasiswa bagi mahasiswa intenasional. Beasiswa tersedia untuk jenjang doktor di bagian School of Economics. Beasiswa akan menanggung biaya kuliah mahasiswa selama studi. Penerima juga akan diberi uang saku yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini doktoral (PhD) ini berlangsung selama empat tahun yang dimulai pada Oktober 2017. Dua tahun pertama mahasiswa akan menjalani training sedangkan dua tahun berikutnya melakukan riset mandiri. Untuk mendaftar beasiswa ini, pelamar harus sudah lulus jenjang sarjana dan master. Lulusan bidang ekonomi akan lebih dipertim bangkan. Selain prestasi akademis, seleksi beasiswa juga akan melihat hasil dari GRE. Proses pendaftaran berikut tata caranya tersedia lengkap di laman University of Surrey. Sebelum memasukkan aplikasi, pastikan segala dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap. Nah, hal yang tak kalah penting adalah batas akhir pendaftaran, yaitu pada 22 Maret 2017. Aplikasi yang masuk lewat dari tanggal tersebut tidak akan diproses. (h/*)

UNP Adakan Workshop Pengelolaan Jurnal Internasional PADANG, HALUAN - Salah satu wujud dari Visi UNP menuju Research University dan Universitas unggul di kawasan Asia Tenggara adalah dengan memperbanyak penerbitan Jurnal bereputasi internasional di segala bidang keilmuan yang relevan. Dalam rangka menjembatani target itu, UNP di periode kepemimpinan Rektor Prof. Ganefri, Ph.D mendirikan Pusat Pengembangan Jurnal yang disingkat dengan PPJ UNP. Sesuai dengan fungsi perguruan tinggi sebagai pusat riset, maka salah satu program utama lembaga ini adalah menerbitkan jurnal bereputasi Internasional secara kontinu dan mendorong eksisnya pengelola jurnal yang kompeten dan profesional. Sekaitan itu, tim PPJ UNP Rabu, (8/2/17) mengadakan Workshop Pengelolaan Open Jurnal Sistem (OJS) dengan tema “Menuju Jurnal UNP bereputasi Internasional di ruang sidang senat Rektorat UNP lantai 3. Pemateri pada acara workshop ini Prof. Dr. Maizam Alias, Pensyarah University Tun Husein Onn Malaysia. Rektor yang diwakili oleh Wakil Rektor II UNP, Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D, menyambut positif iven ini dan berharap dengan workhsop muncul pengelola yang betul-betul memahami pengelolaan jurnal bereputasi internasional di UNP. “Kita yakin, dalam waktu dekat UNP akan melahirkan jurnal internasional, dan dengan demikian lahan untuk dosen-dosen dan peneliti untuk meneliti dan menulis berskala internasional juga semakin terbuka.” Sementara itu ketua tim PPJ UNP, Prof. Dr Atmazaki, M.Pd, mengatakan bahwa sumber daya manusia di UNP sudah cukup memadai untuk menulis karya ilmiah bereputasi interna sional, kelemahannya selama ini adalah dalam hal pengelolaan dan akses informasi mengenai tata cara penulisan dan pengiriman makalah internasio nal. Workshop ini diikuti oleh Dekan setiap Fakultas dan dosen yang merupakan perwakilan dari masing masing Fakultas, dan berlangsung sehari penuh. (h/dn/*)

Demikian kata Ketua Umum Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia (ADRI) Pusat, Achmad Fathoni Rodli, setelah pelantikan DPD

P-ADRI Sumatra Barat di Aula Engku Syafei LPMP Sumbar, kemarin. Hal pertama yang menjadi penghambat adalah minimnya dana pene-

litian dari pemerintah. Dari puluhan ribu proposal penelitian yang masuk, cuma seribu yang bisa didanai. Proposal yang tidak didanai ini terkadang patah arang karena keterbatasan dana. “Perguruan tinggi memang punya dana penelitian sendiri, tapi tidak banyak. Hal inilah yang menghambat produktivitas dosen dalam menulis karya ilmiah,” ujar Fathoni. Selanjutnya, permasalahan lainnya

PLAKAT UNP - Penyerahan Plakat dari UNP kepada Prof. Dr. Maizam Alias yang diserahkan langsung oleh WR II Wakil Rektor II UNP, Ir. Drs. Syahril, ST., MSCE, Ph.D dan didampingi Bapak Prof. Dr. Atmazaki, M.Pd. IST

2.918 Peserta Didik Ikut TO UN di Solsel SOLOK SELATAN, HALUANPenyelenggaraan Try Out (TO) Ujian Nasional (UN) tingkat SMP/sederajat di Solok Selatan (Solsel) diikuti sekitar 2.918 peserta didik dari 55 sekolah. Pelaksanaan TO sejak SeninKamis (6-9/2) berdasarkan monitoring tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Didikparpora) Solsel hingga hari ketiga kegiatan, berlangsung lancar tanpa ada kendala yang berarti.” Kami mulai menyelenggarakan try out paper test pada jenjang SMP secara serentak. Semua materi Ujian Nasional (UN) akan diujikan untuk mengukur penguasaan peserta didik terhadap materi UN,”kata Sekretaris Disdikparpora Solsel, Novirman, Rabu (8/2). Untuk SMP negeri dan swasta ada 38 sekolah sedangkan MTsN/MTsS sebanyak 17 sekolah ditujuh kecamatan yang tersebar di Solsel. Menurutnya, selain mengu-

kur penguasaan materi TO juga bertujuan untuk menyiapkan psikologis peserta didik. “Sehingga mengikuti UN nanti peserta didik mampu meraih hasil yang m aksimal kendati UN bukanlah penentu kelulusan,” jelasnya. Ia menjelaskan, TO digelar sama seperti pelaksanaan UN. Mulai dari pengawasan sampai dengan cara menjawab soal. Sekolah katanya, sejauh ini telah menyiapkan dengan baik. Ruangan dan bangku siswa telah ditata rapi yang dilengkapi dengan kartu identitas masingmasing peserta. “Kita yakin setelah pelaksanaan TO, penguasaan peserta didik akan kelihatan. Maka guru-guru langsung mengambil langkah dalam pengayaan pada materi UN yang masih kurang. Secara mental juga akan-anak harus siap, jadi ketika UN tiba mereka tidak merasa takut atau gugup lagi,” tandasnya.

Ditambahkan, TO tidak menargetkan kelulusan 100 persen, tetapi untuk melihat level penguasaan. Seandainya, masih berada dibawah 50 persen, maka langsung dianalisis. Apakah guru yang kurang memberikan sentuhan pembelajaran atau siswa sendiri yang kurang menyerap materi. “Kita berharap para guru bisa menyusun pola pengayaan pada peserta didik setelah TO berakhir,”tutupnya. Sementara, Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan Pauh Duo, Ilyabas menyebutkan penyelenggaraan TO dikecamatan Pauh Duo diikuti oleh delapan sekolah yang terdiri dari lima SMP negeri, satu SMP swasta dan dua MTsN/ MTsS. “Sejauh ini tidak ada kendala yang berarti hanya ada kekurangan soal dibeberapa sekolah. Kekurangan ini bisa diatasi dengan memperbanyak lembaran soal kembali tapi tidak masalah,”terangnya. (h/jef)

Rektor UNP Sosialisasikan Peraturan PPLK PADANG, HALUAN - Sebagai calon pendidik di masa depan, mahasiswa program kependidikan Universitas Negeri Padang yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan program Pelaksanaan Pengalaman Lapangan Pendidikan (PPLK) berkumpul di GOR UNP, Rabu (8/ 2/17) untuk mendengarkan wejangan dan arahan dari jajaran

pimpinan UNP. Acara yang bertajuk Sosialisasi Peraturan dan Penilaian Pelaksanaan Pengalaman Lapangan Kependidikan PPL-K Semester Januari – Juni 2017 ditujukan kepada 2009 mahasiswa/i yang akan mengikuti PPL-K pada semester ini. Mereka akan bertugas menjalani PPLK di 13 Kota dan Kabupaten

seSumatera Barat. Rektor UNP, Prof. Dr. Ganefri, Ph.D menghimbau agar mahasiswa dapat menjaga nama baik almamater selama menjalani PPL-K. Beliau mengingatkan para peserta PPLK untuk tidak lupa mempromosikan UNP (yang telah terakreditasi A) kepada para siswa-siswi yang bersekolah di tempat pengabdian PPLK. (h/*).

adalah belum adanya pemerataan dalam pendistribusian dana penelitian. Pemerintah lebih mengutamakan perguruan tinggi negeri (PTN) daripada perguruan tinggi swasta (PTS). “Pola birokrasi seperti harus diubah karena semua dosen adalah anak bangsa, baik yang mengajar di PTN maupun PTS,” ujar Fathoni. Tiadanya mata pelajaran menulis, juga menjadi persoalan dalam minimnya publikasi ilmiah dosen. Dibandingkan dosen tua yang pada zamannya ada pelajaran menulis, dosen muda agak kesulitan dalam menulis. “Kalau di zaman saya dulu ada pelajaran mengarang dan menulis. Jadi sudah terbiasa menulis. Budaya menulis harus ditingkatkan. ADRI juga tengah berupaya menggencarkan gerakan menulis,” kata dia. Menulis saja ternyata belum cukup agar p ublikasi ilmiah dosen bisa diakui. Artikel ilmiah dosen harus disitasi [dikutip menjadi referensi] agar bisa diindeks Scopus.”Kita juga melakukan gerakan sitasi nasional supaya artikel dosen bisa diakui,” kata Fathoni. Fathoni mengatakan, ADRI berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dosen. Selain itu, organisasi tersebut juga akan mencermati seluruh peraturan-peraturan yang tidak harmonis dan cenderung merugikan dosen. ADRI juga berupaya memperjuangkan kedaulatan akademik Indonesia yang saat ini sangat tergantung dengan kekuatan asing. “Publikasi ilmiah kita baru bisa diakui pemerintah kalau sudah terindeks Scopus, Copernicus, dan lain-lain. Saat ini, kita sedang membuat Sikopus (sumber ilmiah komunitas dan pustaka) untuk mewujudkan kedaulatan akademik kita,” ujarnya. (h/mg-sas)

PELAKSANAAN UNBK

Sekolah Harus Siapkan Mental PADANG, HALUAN — Mantan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Musliar Kasim, menilai, tidak ada permasalahan yang berarti terkait pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di Sumatra Barat. Menurutnya, hal yang dirisaukan akhir-akhir ini hanyalah soal kesiapan mental. “Sebetulnya itu kesiapan mental saja. Sebenarnya tidak ada masalah karena UNBK tidak mesti dilakukan di hari yang sama. [Paket] soalnya yang diujikan kan banyak dan soal ujian hari ini sama ujian hari berikutnya juga berbeda, jadi tidak ada persoalan,” ujar Musliar kepada Haluan, Selasa (8/2). Sementara, terkait ketersediaan perangkat, mantan Rektor Universitas Andalas itu mengatakan, secara umum SMA dan SMK sudah mempunyai laboratorium komputer. Jika ada sekolah yang tidak punya, bisa menggunakan perangkat komputer di sekolah lain. “Misalnya perangkat komputer di suatu SMA tidak cukup, bisa digunakan komputer di SMP. Begitu pula sebaliknya. Hal itu mungkin saja karena jadwal UNBK SMA dan SMP berbeda,” kata Musliar menjelaskan. Pria yang saat ini menjabat sebagai Rektor Universitas Baiturrahmah ini pun mengatakan, pelaksanaan

UNBK juga bisa menekan pengeluaran negara. UN secara manual memakan biaya yang besar, seperti untuk keperluan kertas ujian, honor pengawas, dan sebagainya. Di samping itu, pelaksanaan UNBK akan mengurangi berbagai kecurangan yang terjadi saat ujian. “Mental perlu disiapkan dalam pelaksanaan UNBK. Tahun ini pemerintah masih memberikan kelonggaran. Tahun depan, mestinya tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan UNBK karena pelakasanaannya sudah dimulai semenjak 2015,” ujarnya. Musliar juga menyinggung soal wacana penghapusan UN yang bergulir beberapa waktu lalu. Menu rutnya, keberadaan UN masih diperlukan sebagai pengukur ketercapaian proses pembelajaran secara nasional. “Mudah-mudahan pelaksanaan UNBK berjalan lancar sehingga UN tidak lagi jadi bulan-bulanan. Pelaksanaan UN bisa saja tidak berjalan sesuai harapan, tapi jangan sampai dihapuskan. Ibaratnya, masyarakat marah pada tikus, tapi rangkiang yang dibakar. Kalau ada masalah dalam pelaksanaan UN, masalah itu yang harus dibenahi, bukan UN-nya yang dihapuskan,” kata Musliar. (h/mg-sas)

Kemenag Dorong MAN Legum Jadi Madrasah Berbasis Pesantren SOLOK, HALUAN- Kepala Kantor Kemenag Kab. Solok H. Alizar Chan mendukung perkembangan MAN Lembah Gumanti menuju madrasah yang berbasis pesantren di Kabupaten Solok. Hal ini diungkapkan Alizar saat mengunjungi MAN Lembah Gumanti, dalam rangkaian kunjungannya ke sejumlah madrasah yang ada di Kab. Solok, Selasa (7/2) kemaren. H. Alizar mengungkapkan hal itu lantaran rasa kagumnya terhadap luasnya lahan yang dimiliki oleh MAN Lembah Gumanti. Hal ini sekaligus menunjang program Bupati Gusmal yang mencetuskan berdirinya sekolah berbasis pesantren di Kab. Solok.”Lahan sangat mendukung, tinggal www.harianhaluan.com

lagi kita membangun sarana dan prasarana serta menyiapkan tenaga pendidiknya. Ini sangat potensial bagi berdirinya madrasah berbasis Pondok Pesantren,”kata H. Alizar disela kunjungannya ke madrasah itu. Kehadiran H. Alizar dan rombongan di MAN Lembah Gumanti disambut oleh kepala MAN Lembah Gumanti H. Amriwal yang didampingi Kaur Tata Usaha Dodi Waldi. Selain beramah tamah dengan para tenaga pendidik dan kependidikan, H. Alizar juga melihat fasilitas yang dimiliki oleh Aliyah Negeri termuda di Kabupaten Solok ini. Mantan PLT. Kakankemenag Padang Panjang ini berharap selain mengem-

bangkan madrasah go green sebagaimana yang telah berjalan selama i ni bahkan beberapa madrasah di Kabupaten Solok mampu meraih berbagai prestasi, H. Alizar juga menginginkan setiap madrsah punya ciri khas keagamaan. Misalnya, kata dia, kalau madrasah A punya spesifik dalam melahirkan ahli Tahfiz maka madrasah B memiliki keahlian dalam kajian Tafsir. “Kita juga ingin madrasah lainnya memiliki kelebihan dalam bidang ilmiah keagamaan sehingga kedepan Kabupaten Solok akan dilirik masyarakat sebagai kiblat Pendidikan Keagamaan khususnya Madrasah,”ung kapnya. Sebagai Alumnus Pon-

dok Pesantren H. Alizar menyatakan kesiapannya membantu tumbuh dan berkembangnya Madrasah berbasis Pondok Pesantren di Ka bupaten Solok. Untuk itu pihaknya meminta kepada Seksi Pendidikan Madrasah untuk menyikapinya bersa ma-sama dengan kepala ma drasah di daerah itu. Selesai meninjau MAN Lembah Gumanti H. Alizar juga mengunjungi MTsN Lembah Gumanti, sama seperti di MAN, orang nomor satu di Kantor Kemenag Kabupaten Solok juga meninjau fasilitas serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MTsN tersebut, dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan keagamaan di daerah itu. (h/ndi)

TINJAU — Kakan Kemenag Kab. Solok meninjau sejumlah fasilitas yang dimiliki oleh MAN Lembah Gumanti saat kunjungan perdananya ke sejumlah madrasah di Kab. Solok, Selasa (7/2). WANDI Redaktur: Dodi Nurja

Layouter:Yohanes

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Lima Peternak Tersangka Korupsi PAHLAWAN, HALUAN — Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Payakumbuh menetapkan lima orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos) penyelamatan sapi dan kerbau betina produktif, tahun anggaran 2011. Dana Bansos senilai Rp501.875.00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian Republik Indonesia itu disalurkan melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumbar.

FOTO BERSAMA — Program bertanam cabai merah keriting, dalam rangka menekan kenaikan harga cabai, mendapat perhatian serus dari Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, gambar foto bersama Tim PKK daerah ini. ZULKIFLI

Petani Pilubang Beralih ke Holtikultura PILUBANG, HALUA N — Hampir seluas 50 persen petani Nagari Pilubang mengalihkan fungsi lahan tanaman padi ke beragam jenis holtikultura. Upaya itu dilakukan petani akibat pasokan air tersendat pada musim kering, sehingga bertanam padi terkendala, masyarakat berinisiatif sendiri untuk beralih usaha. “Kita kesulitan air untuk memenuhi kebutuhan lahan sawah yang luasnya mencapai 1064 hektare untuk bertanam padi, karena itu para petani mengalihkan usaha pertnanian mereka pada tanaman jagung seluas puluhan hektare. Selain itu, mereka menanam beragam jenis sayuran, seperti terong, kacang panjang, cabai keriting, bayam dan kangkung. Tanaman perkebunan coklat, getah dan gambir, “ ujar Walinagari Pilubang, Firdaus, Rabu (8/2). Bicara pembangunan yang akan dibiayai dengan dana desa, Firdaus menjelaskan, diantara pembengunan yang akan dilakukan tahun 2017 ini, membangun jalan usaha tani sepanjang 2.500 meter di setiap jorong yang ada. Sarana prasarana dan tempat parkir kantor walinagari, pembukaan jalan lingkung di pinggiran batang air Piobang sekitar 1,5 km. Tak hanya itu, pemerintah nagari juga akan melakukan pengerasan jalan Rawang Boncah sepanjang 4000 meter. Pembenahan dan pelatihan adat, melengkapi sarana olahraga dan pelatihan otomotif sepeda motor. Selain itu, pelatihan usaha rumah tangga untuk penggiat usaha kecil serta sosialisasi tanaman di lahan pekarangan. Dalam Musrembang kecamatan yang berlangsung di kantor Camat Harau, Selasa kemarin, untuk tahun 2018melalui APBD Limapuluh Kota, pembangunan Nagari Pilubang akan dipokuskan pada, pengadaan tower telekomunikasi, di Jorong Koto nan Gadang, Pilubang, satu unit untuk kelancaran komunikasi masyarakat dengan biaya seb esar Rp3 miliar. Dikatakan Firdaus, Pemkab Limapuluh Kota, juga berencana pengadaan lampu penerangan jalan umum untuk keamanan pengguna jalan sebesar Rp900 juta serta pengerjaan dam tali Bandar Batang Piobang, dalam rangka mencegah abrasi sungai sebesar Rp900 juta. Sejalan dengan itu dilakukan pelatihan manajemen organisasi bagi pengurus lembaga nagari satu paket lim hari. Kemudian pelatihan pengolahan hasil pertanian dan pemasaran dua paket selama lima hari, serta pelatihan otomotif sepeda motor bagi pemuda putus sekolah sebanyak satu paket yang akan berlangsung selama satu bulan. “Pemberdayaan pemuda di Nagari Pilubang dalam rangka menyediakan tenaga kerja trampil, guna memnimalkan angka kemiskinan di nagari tersebut yang mencapai 113 kepala keluarga,” sebut Firdaus. (h/zkf ) www.harianhaluan.com

53.500 Batang Bibit Cabai Bakal Ditebar LABUAH BASILANG, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi, meminta semua pihak untuk menyukseskan program gerakan nasional menanam cabai. Khusus kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diminta melakukan pendampingan teknis agar tanaman yang diusahakan para petani daerah benar-benar memberikan hasil yang maksimal. Kegiatan bertanam cabai ini di Limapuluh Kota, merupakan gerakan nasional. “Karena itu, saya instruksikan kepada seluruh OPD terkait seperti Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari untuk memberikan pendampingan teknis,” ujar Irfendi dalam rapat koordinasi persiapan gerakan nasional bertanam cabai kerjasama OPD terkait dengan PKK, Rabu (8/2). Rapat koordinasi, dihadir Ketua TP PKK Kabupaten Limapuluh Kota Monalisa Irfendi Arbi, Ketua GOW Eka Ferizal Ridwan dan Ketua DW Eva Yendri Tomas serta sejumlah aparatur dinas terkait. Selain memberikan pendampingan teknis, Irfendi juga meminta pelaksanaan gerakan nasional itu tetap mempedomani aturan yang ada. “Jika aturannya memakai

polybag, jangan sampai tidak ada polybagnya, “tutur Irfendi. Terhadap PKK, ulas Irfendi, diharapkan lebih inten lagi melakukan penyuluhan kepada para ibu rumah tangga, agar antusias mengusahakan pekarangannya dengan berbagai tanaman produktif. Tidak saja cabai, namun juga ditanami sayur-sayuran dan komoditi lainnya. “Bertanam cabai di pekarangan rumah perlu kita galakkan, untuk menekan dampak kenaikan harga di pasaran,” ujarnya. Dengan adanya produksi cabai di pekarangan rumah sendiri, tentunya kaum ibu rumah tangga tidak harus panik lagi dengan meroketnya harga cabai dewasa ini. Sebab, dengan bertanam cabe belasan batang saja, bisa dipastikan akan memberikan dampak nyata terhadap biaya dapur rumah tangga. Lagipula, disamping cabai juga diusahakan tanaman sayur-sayuran lainnya. “Jika setiap rumah memiliki 25 batang cabai yang panen secara kontiniu, diyakini kebutuhan cabe keluarga sehariharinya akan terpenuhi, bahkan bisa memberikan tambahan pemasukan. Karenanya, sekali lagi kita menghimbau para ibu rumah tangga menyukseskan program bertanam cabai ini,” sebut Irfendi.

Ketua TP PKK Monalisa Irfendi Arbi dalam laporannya mengatakan, gerakan nasional bertanam cabai, digencarkan untuk menekan inplasi akibat mahalnya harga cabe dewasa ini, terutama pada saat bulan puasa dan hari raya mendatang. Tak kalah pentingnya buat m enjaga ket ersediaan cabai di tengah masyarakat tetap terpenuhi. Dalam gerakan nasional itu Kabupaten Limapuluh Kota kebagian bantuan bibit cabai sebanyak 8.500 batang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga dari Pemkab Limapuluh Kota sebanyak 45.000 batang. Bibit cabe ini, akan disebarkan ke setiap kelompok Dasawisma di 13 Kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota. “Kita berharap para ibu rumah tangga dan Kelompok-kelompok Dasawisma itu benar-benar serius mengusahakan cabai ini,” sebut Monalisa. Dengan memilki tanaman cabai sendiri, kata Monalisa, ia optimis ketika harga cabai mahal para ibu rumah tangga tidak akan bingung dan mengeluh lagi. Ia berharap kegiatan menanam cabai itu menjadi sebuah kebutuhan dan kebiasaan bagi setiap ibu rumah tangga di daerah ini. Utamanya di pekarangan rumah masing-masing (h/zkf)

Pemko Realiasikan Anggaran Dengan Baik BALAIKOTA, HALUAN — Kinerja Pemerintah Kota Payakumbuh dari tahun-ke tahun dinilai semakin membaik. Hal itu, terlihat dari sisi serapan anggaran belanja daerah, baik belanja langsung maupun tidak. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan, Meizon Satria di Balaikota Payakumbuh, Rabu (8/ 2) siang, menginformasikan, serapan realisasi anggaran fisik maupun keuangan melebihi yang ditargetkan, pada tahun 2016 realisasi fisik mencapai 99,54 persen dari target 98 persen dan realisasi keuangan mencapai 94,34 persen dari target 93 persen. Menurut Meizon , kondisi itu, tidak terlepas dari arahan duet kepemimpinan Walikota Riza Falepi dan Wakil Walikota Suwandel Mukhtar. “Programprogram pembangunan yang direncanakan semua terlaksana dengan baik dan banyak menyentuh kepentingan infrastruktur dasar masyarakat,” ungkap Meizon Satria Program pembangunan ter-

sebut diantaranya rehabilitasi peningkatan irigasi hampir di semua segmen. Normalisasi sungai, pembangunan peningkatan jalan hampir di semua ruas, pembangunan saluran drainase jalan, pembangunan gedung icu, RSU Adnaan WD, pembangunan pasar rakyat II di Padang Kaduduak, revitalisasi pasar pusat pertokoan blok Barat, pembangunan jalan usaha tani, dan lainny. Dikatakan, Maizon, tahun 2016 tersebut, sudah dilaksanakan lelang pengadaan barang dan jasa melalui lLPSE Kota Payakumbuh sebanyak 120 paket pekerjaan dengan nilai paket lebih kurang Rp127 miliar. Nilai tersebut belum termasuk yang dilaksanakan dengan metoda pengadaan langsung termasuk yang melalui proses katalog elektronik. Dalam rangka transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah di tahun 2017, Pemko Payakumbuh sudah mengumumkan rencana umum pengadaan (RUP) seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Bagi rekanan/

penyedia barang jasa pemerintah sudah dapat melihat paket-paket pekerjaan yang dilaksanakan pada tahun 2017 ini melalui web https://sirup. lkpp.go.id/sirup. Tahun 2017 ini dalam rangka percepatan e-Tendering, LPSE Kota Payakumbuh berencana akan menggunakan metoda e-Lelang cepa, dimana nantinya penyedia hanya memasukan penawaran harga. Kepada seluruh rekanan diingatkan agar mendaftarkan, mengisikan seluruh data perusahaannya dalam aplikasi. Sedangkan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP) di website https://sikap.lkpp.go.id. Untuk tahun ini LPSE Payakumbuh juga ditunjuk menjadi pilot project eKatalog lokal bersama 30 LPSE seluruh indonesia dari 644 LPSE. Karena itu lanjutnya, penunjukan Payakumbuh sebagai salah satu pilot project e-katalog lokal dikarenakan tahun 2016, berhasil meraih penghargaan National Procurement Award dari LKPP RI, sebut Meizon Satria. (h/zkf)

Kelima orang tersangka yang telah ditetapkan itu, berasal dari dua Kelompok Tani dan Pedagang Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Masing-masing, Kelompok Tani Sinar Pagi, Nagari Labuah Gunung, Kecamatan Lareh Sago Halaban dan Keltan Padang Siontah, Nagari Situjuah Batur, Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Kelima tersangka yakninya AK (64), mantan PNS yang juga Ketua Keltan Padang Siontah, Ketua Kelompok Tani Sinar Pagi berinisial A (44), warga Jorong Ladang Laweh, Kecamatan Situjuah Limo Nagari berinisial Sa (50), warga Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuah Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari berinisial Sa (50), dan UA (41), yang juga beralamat di Jorong Sawah Laweh, Kenagarian Situjuah Tungkar. Kapolres Payakumbuh AKBP Kuswoto didampingi Kasatreskrim Iptu Wawan Dermawan serta Kanit Tipikor Ipda P Lubis mengatakan akibat kasus ini, negara telah dirugikan ratusan juta rupiah. Modusnya, melaku membuat Surat Pertanggung jawaban (SPj) fiktif untuk

memperkaya dirinya sendiri. ”Kelimanya telah kita jadikan tersangka sejak beberapa waktu lalu karena telah merugikan negara sebesar Rp372 juta melalui SPj Fiktif. Dana tersebut tidak digunakan untuk menjalankan program. Melainkan untuk keperluan pribadi,” kata Ipda P Lubis. Ia juga menyebutkan, dalam waktu dekat berkas Kasus ini akan segera dilimpahkan ke kejaksaan karena telah lengkap (P-21). “Untuk Tersangka memang belum ditahan. Namun, berkas kelima tersangka ini telah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Payakumbuh. Jika berkas telah diterima kejaksaan, barulah seluruh tersangka dan berkasnya akan kami serahkan ke Kejaksaan,” ungkapnya. Atas perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman diatas lima tahun penjara karena melanggar pasal berlapis Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (h/ang)

Wakil Rakyat Batang Hari Belajar ke Payakumbuh SUDIRMAN HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatem Batang Hari, Provinsi Jambi, melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Payakumbuh, Selasa (8/2) siang. Rombongan tamu Kabupaten Batang Hari itu diterima Komisi C DPRD Payakumbuh. Rombongan berjumlah 6 orang anggota DPRD dan 3 orang staf ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Batang Hari, M Jaafar SH. Dari Komisi C DPRD Payakumbuh, hadir H Maharnizul, Marhidayandi didampingi Sekretaris DPRD Erwan dan Direktur Pelayanan Rumah Sakit Adnaan WD Dr Yanti. Ketua Komisi I M Jaafar mengungkapkan maksud dan tujuan dalam kunjungan kerja yang dilakukan. Selain menjalin silautahim sekaligus sharing informasi dan konsultasi terkait tentang sistem Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit dan Peralihan Anggaran yang terjadi akibat perubahan Struktur Organisasi Baru (SOP) yang merupakan amanat dari PP Nomor 18 Tahun 2016. “Kami ingin belajar dan sharing khususnya terkait tentang sistem Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Adnan WD dan Puskesmas serta mencontoh inovasiinovasi yang telah dilakukan Pemerintah Daerah dan DPRD ini,” tutur M Ja’afar. Di sisi lain, H Maharnizul memberi gambaran singkat terkait Kota Paya-

kumbuh, daerah kecil dan sederhana, dengan perkembangan yang luar biasa. “Pemerintah daerah menjalin hubungan yang sangat baik dengan DPRD. Ibaratnya sebagai mitra, kami selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami berterima kasih telah memilih Payakumbuh menjadi fokus pembelajaran, kedua daerah ini dapat saling berbagi dan memperbaiki daerah masing-masing demi kemaslahatan rakyat,” ungkap Maharnizul. Sementara itu, Direktur Pelayanan RSUD Adnaan WD Dr Yanti menambahkan, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Lebih lanjut, Dr Yanti menjelaskan, BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah. “Berbeda dengan SKPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, seperti pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya,” sebut Yanti. (h/zkf)

DPRD Batang Hari berkunjung ke Payakumbuh, dua hari yang lalu. Gambar atas penyerahan cenderamata dari Anggota Komisi C DPRD Payakumbuh kepada Ketua Komisi I DPRD Batang Hari. ZULKIFLI Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Syamsul hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUKITTINGGI

Saayun Salangkah

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

CEGAH KERUGIAN DAERAH DILANTIK OLEH WALIKOTA

Satgas Saber Pungli Dibentuk BUKITTINGGI, HALUAN - Untuk mewujud kan Pemerintahan Kota Bukittinggi yang bersih dan terbebas dari Pungutan liar (Pungli), Walikota Bukittinggi melantik Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar ( Satgas Saber Pungli) Kota Bukittinggi, Selasa (9/2). Satgas saber pungli yang dilantik sebanyak 53 orang ini berasal dari unsur pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, dan TNI. Dengan ketua Waka Polres Bukittinggi Yudhi Prasetyo Sucipto, Wakil Ketua I Hermansyah (Inspektur Kota Bukittinggi) dan Wakil Ketua II Alexander Zaldi (Kasi Intel Kejaksaan). Sekretaris Joni Feri, AP (Kakan Kesbangpol), Wakil Sekretaris I Albert Zai ( Kabag Ops Polres) dan Wakil Sekretaris II Tri Yuswita (Sekre taris Inspektorat) “Pembentukan dan pelantikan Satgas Saber Pungli Kota Bukittinggi ini, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan ini sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam acara pelantikan yang berlangsung di Balaikota. Dikatakannya, melalui Satgas Saber Pungli yang dibentuk ini, maka Pemko Bukittinggi berkomitmen untuk melakukan pemberantasan praktek pungli dilingkungan pemerintah daerah, sehingga kasus pungli ini tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan Satgas Saber Pungli juga akan memperkuat pelayanan bagi masyarakat. Oleh karena itu keberadaannya tidak perlu dikhawa tirkan, karna mereka akan mendukung pengua tan pelayanan pada masyarakat, dan salah satu tugasnya adalah memantau tindakan yang bertentangan dengan aturan. Bagi pihak yang kedapatan melakukan pungli akan diproses sesuai peraturan yang berlaku. Dan kasus Pungli ini patut kita waspadai, terutama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemko Bukittinggi. Apabila ada ASN yang kedapatan melakukan pungli baik yang memberi maupun yang menerima maka akan ditindak,” tegas Ramlan. Menurutnya, agar Satgas Saber Pungli dapat diketahui oleh masyarakat luas, maka pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kantor pemerintahan setempat, salah satu caranya dengan menempelkan informasi tarif di kantor-kantor yang memberikan pelayanan pada masyarakat. Di samping melakukan penguatan pelayanan masyarakat ulasnya, Satgas saber pungli juga akan berperan melindungi aset-aset pemerintah agar tidak dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi. (h/tot)

Edison Katik Basa Reses ke Kelurahan Pakan Kurai BUKITTINGGI, HALUAN- Sebanyak 200-an warga Kelurahan Pakan Kurai dan sekitarnya menghadiri kegiatan reses anggota DPRD Bukittinggi, Edison Katik Basa, SE, MBA di Kelurahan Pakai Kurai, Kecamatan Guguak Panjang, Senin (6/2). Dalam sambutannya, Edison Katik Basa mengatakan bahwa, dirinya duduk di DPRD Bukittinggi berkat dukungan dari warga Kelurahan Pakan Kurai khususnya dan Kecamatan Guguak Panjang umumnya. Sebagai anggota DPRD Bukittinggi, ia merusaha menjalankan amanah yang telah dititipkan warga pada pemilu terdahulu. Pada saat berlangsung kampanye, sebagai calon anggota legislatif ia tidak pernah sekalipun menyampaikan janji yang akan dipenuhi terhadap rakyat apabila nantinya terpilih sebagai anggota DPRD. Namun dari dalam hatinya paling dalam hanya ada satu tujuan berupa niat untuk kebaikan Kota Bukittinggi. Dengan Motto Jadikan Amanah Bernilai Ibadah karena dengan memelihara amanahlah Insya Allah akan mendapat balasan dari Allah SWT. Tokoh masyarakat Kelurahan Pakan Kurai, Sy. Dt Tunaro dalam sambutannya mengajak warga Pakan Kurai untuk tetap menjaga marwah anggota legislatif kebanggaan mereka, Edison Katik Basa. “Kami bangga sebagai warga Pakan Kurai memiliki seorang sosok anggota DPRD Bukittinggi yang begitu memiliki keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat dan berkarya untuk warga. Sudah banyak perubahan yang dialami masyarakat Pakan Kurai terkait pembangunan pisik dan infrastruktur lainnya,” kata Sy. Dt. Tunaro. Ia mengajak warga Kelurahan Pakan Kurai untuk selalu mendukung program pemerin tah kota Bukittinggi, khususnya program yang disusun Edison Katik Basa dalam memperjuangkanaspirasi masyarakat. Sementara itu, Camat Guguak Panjang, Nofrianto. CH menurutnya, Kecamatan Guguak Panjang boleh dikatakan iconnya Kota Bukittinggi. “Saya atas nama pemerintah Kecamatan Guguak Panjang mengajak seluruh masyarakat agar berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan dari penyakit masyarakat (Pekat). Kepada orangtua diimbau agar selalu mengawasi anak-anaknya agar tidak trjerumus pada jurang kehancuran,” tuturnya. Ia menjelaskan, Pemko Bukittinggi melalui OPD terkait selalu melakukan razia terhadap siswa yang berkeliaran di pasar ataupun Warnet pada saat jam belajar. Bahkan Pemko Bukittinggi sudah membentuk Pol PP Syariah yang bertugas memantau warga laki-laki yang masih nongkrong di warung pada saat berlangsung shalat Jumat. Hal yang sama juga disampaikan Lurah Pakan Kurai,TommyHidayatmengatakan,hanyabeberapa tahun duduk sebagai wakil rakyat di legislatif Edison KatikBasasudahbanyakberkiprah,buktinyawarga sudahmerasakannya. (h/ril) www.harianhaluan.com

Bukittinggi Bentuk Majelis Pertimbangan BUKITTINGGI, HALUAN - Untuk menyelesaikan kasus sengketa ganti rugi yang berdampak pada kerugian daerah, Walikota Bukitttinggi Ramlan Nurmatis melantik Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di aula Balaikota, Rabu (08/02). Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Rugi Daerah ini beranggotakan 7 orang dengan Ketua Sekdako Yuen Karnova, Wakil Ketua I In-

spektur Kota Bukittinggi Hermansyah, Wakil Ketua II Asisten Administasi Umum Setdako Zet Buyung, Sekretaris Kepala Badan Keuangan De-

det Krisnaldi. Sedangkan untuk anggota yakni Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Yollis Andri, Kepala Bagian Hukum dan HAM Isra Yonza dan Kabid Barang Milik Daerah Makhda Yetri. “Pelantikan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah ini sesuai dengan amanat Perda nomor 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Dae-

rah. Majelis ini kita lantik untuk menyelesaikan temuan BPK yang mengakibatkan kerugian Negara,” ujar Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias. Menurut Ramlan, Majelis Pertimbangan ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah kinerja dan temuan temuan yang harus ditindak lanjuti. Diharapkan tahun ini majelis pertimbangan tersebut dapat bekerja lebih maksimal

DILANTIK - Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias melantik Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah di Aula Balaikota Bukittinggi, Rabu (8/2). GATOT

karena sudah banyak kasuskasus kerugian daerah yang harus diselesaikan. “Selain menyelesaikan masalah ganti rugi, Majelis pertimbangan diharapkan dapat mengamankan aset daerah. Karna tidak hanya administrasi keuangan yang harus kita rapikan, tapi aset daerah yang kita miliki juga harus diurus dengan rapi,” harap Ramlan. Diakuinya, selama ini Bukittinggi mengalami kerugian yang cukup besar diberbagai sektor, salah satunya HGB (Hak Guna Bangunan) di atas tanah pemerintah, “Selama ini HGB kita hanya perpanjang administrasinya saja, seharusnya tidak seperti itu. Sebab setelah habis masa penggunaannya, hak tersebut harus dikembalikan pada pemerintah,” tungkap Ramlan. Kepada SOPD ulas Ramlan, diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam mengelola uang dan barang milik daerah. Bendaharawan dan seluruh pegawai yang mengelola dan menggunakan kekayaan daerah untuk dapat bertindak dan berbuat sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku. “Tertib administasi harus selalu dijaga dan selalu bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kuasai aturan sehingga tenang dalam bekerja. Kepala SOPD juga harus senantiasa mengawasi bawahan dan melakukan tindakan preventif agar tidak terjadi perbuatan atau kejadian yang akan mengakibatkan kerugian daerah,” pungkas Ramlan. (h/tot)

Pimpinan dan Anggota DPRD Reses ke Dapil Asal BUKITTINGGI, HALUANMengawali reses masa sidang I tahun 2017, pimpinan dan anggota DPRD Kota Bukittinggi melakukan reses ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing, Selasa (9/2). Reses yang dilakukan anggota dewan ini dibagi dalam

tiga Dapil yakni Dapil Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), Dapil Kecamatan Guguk P anjang dan Dapil Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS). Untuk reses Dapil ABTB dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny

ANGGOTA DPRD Bukittinggi Edison Katik Basa, SE, MBA mengelar kegiatan reses di Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguak Panjang, Senin (6/2). YURSIL.

Yusrial dari Fraksi Gerindra dengan anggota Rismaidi, Fauzan Haviz Jon Edwar, dan Syaiful. Untuk Dapil Guguak Panjang kegiatan reses dipimpin oleh Wakil Ketua Trismon dari Fraksi Golkar dengan anggota Edison Katik Basa, M. Nur Idris, Hj. Aisyah, Uneva Haryanto, Herman Sofyan, Farale Sijabat dan Andre Kresna Saputra. Sedangkan untuk Dapil MKS reses juga dipimpin oleh Wakil ketua Yontrimansyah dari Fraksi Demokrat dengan anggota Rusdy Nurman, Jusra Adek, Dedi Fatria, Ibnu Asis, Deddy Moeis, Asri Bakar, M. Syafri Syam, Zulius St. Rajo Alam dan Asril. Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial mengatakan, reses masa sidang I tahun 2017 ini diisi oleh anggota dewan dengan melakukan reses perorangan dan berkelompok. Untuk reses berkelompok dilaksanakan di kantor camat

pada dapil masing masing dengan menggelar pertemuan dengan masyarakat. Kegiatan reses yang dilaksanakan merupakan upaya men jemput aspirasi masyarakat dari daerah pemilihan secara resmi. Karna sesuai ketentuan, anggota Dewan memang harus mengunjungi daerah pemilihannya. Sehingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat menjadi acuan dalam membangun kota Bukittinggi dengan cara saling bahu membahu antara pemerintah dengan ma syarakatnya. “Berbagai persoalan yang ada di Dapil dimunculkan dan dibahas untuk dicarikan solusinya. Dan persolan yang disampaikan masyarakat itu nantinya akan kami jadikan bahasan didewan untuk menindaklanjutinya, sekaligus disampaikan kepada pihak ekse-kutif dalam upaya merealisasikannya,” ungkap Beny. Sementara itu Rismaidi menambahkan, kegitan reses

merupakan kesempatan dalam menyambung dan membangun silaturrahim antara wakil rakyat dengan masyarakat yang diwakili dari dapilnya. Karna sesuai ketentuan, anggota dewan memang harus mengunjungi daerah pemi lihannya. S ehingga masukan dan saran yang disampaikan merupakan kontribusi dari masyarakat untuk membangun kota Bukittinggi kearah yang lebih baik kedepannya. Menanggapi permasalahan pengadaan tanah kantor lurah yang telah dianggarkan beberapa waktu lalu, menurut Rismaidi memang terkendala antara regulasi yang ada dengan harga pasaran tanah yang ada di tengah masyarakat. Namun demikian anggota dewan berjanji akan menelusuri dan mencarikan solusi yang mungkin bisa dilaksa nakan melalui duduk bersama dengan SKPD terkait. (h/tot)

Kakankemenag Lepas Jemaah Grand Darussalam BUKITTINGGI, HALUAN-Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bukittinggi melepas sebanyak 42 orang jemaah umrah PT. Grand Darussalam Sumatera Barat di Mesjid Al Hanif Kodim, Selasa(7/2). Kakankemenag Kota Bukittinggi H. Abrar Munandar dalam amanatnya mengingatkan agar para jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan kekompakan selama dalam perjalanan maupun saat sudah berada si tanah suci nantinya.”Bapak ibu harus bisa menjaga kesehatan dan selalu kompak selama dalam perjalanan agar sampai di tanah suci nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Kami mendoakan bapak ibu selamat pulang pergi,” ungkap Abrar di depan para jemaah yang didampingi anggota keluarga mereka yang turut ikut melepas keberangkatan. Selanjutnya, Abrar mengapresiasi komitmen dan pelayanan terbaik yang berikan PT. Grand Darussalam kepada jemaah. Menurutnya, travel agent

tersebut merupakan salah satu travel agent resmi dan mengantongi ijin haji khusus dan umrah dari pemerintah. Sementara itu, Pimpinan Cabang PT. Grand Darussalam Sumatera Barat yang juga merupakan ketua rombongan H. Syamsul Bahri mengatakan, pada bulan Februari tahun ini travel agent tersebut memberangkatkan sebanyak 42 orang jemaah umrah yang terdiri dari 18 orang laki-laki dan 24 orang perempuan dengan program 15 hari, 7 hingga 21 Ferbuari 2017. “Alhamdulillah, jemaah yang di berangkat PT. Grand Darussalam selalu meningkat dari tahun ke tahun. Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita yang selalu memberikan pelayanan terbaik,” jelas Syamsul Bahri. Kehadiran PT. Grand Darussalam di Bukittinggi sejak tiga tahun yang lalu imbuh Syamsul Bahri merupakan ja waban atas kekecewaan para jemaah terhadap biro-biro perjalanan lain selama ini. “Ditengah banyaknya biro

perjalanan yang mengecewakan jemaah, PT. Grand Darussalam hadir sebagai salah

satu travel agent resmi yang mengantongi izin mengurusi haji khusus dan umrah. Al-

hamdulillah selama ini belum pernah bermasalah,” terang Syamsul bahri. (h/wet)

KAKANKEMENAG Bukittinggi H. Abrar Munanda foto bersama dengan pimpinan cabang PT. Grand Darussalam H. Syamsul Bahri beserta jemaah ketika melepas keberangkatan mereka di Mesjid Al Hanif Kodim Bukittinggi, Selasa(7/2). WETRIZON Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

INTERNASIONAL

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PERBATASAN PANAS

Nelayan Bangladesh Ditembak Tentara Myanmar COX BAZAAR, HALUAN— Kapal patroli Myanmar melepaskan tembakan ke arah kapal nelayan Bangladesh karena merasa mendapatkan serangan. Insiden terbaru yang terjadi di wilayah perbatasan kedua negara tersebut menewaskan satu orang. Polisi, penduduk dan nelayan Bangladesh di Distrik Teknaf mengatakan seorang nelayan bernama Nurul Amin, terbunuh saat kapal angkatan laut Myanmar mendekati perahunya dengan kecepatan tinggi di Sungai Naf yang membatasi kedua negara. Berdasarkan keterangan mereka yang dilansir Reuters, Rabu (8/2), kapal Myanmar itu mengejar sebuah perahu kecil s ebelum

MENJAGA PERBATASAN — Penjaga perbatasan Bangladesh berjaga di sepanjang Sungai Naf di perbatasan Myanmar-Bangladesh untuk mencegah masuknya pengungsi Rohingya secara ilegal, 22 November 2016. Kapal patroli Myanmar melepaskan tembakan ke arah kapal nelayan Bangladesh sehingga menewaskan 1 orang nelayan. IST

“Kekurangan” Penjahat, Belanda Tutup Puluhan Penjara AMSTERDAM, HALUAN—Lain Ladang Lain Belalang. Di Filipina perang narkoba membuat penjara kelebihan muatan. Di Belanda rutan-rutan malah terancam gulung tikar. Seperti dilansir dari Indy100, Rabu (8/2), angka kejahatan di Negeri Kincir Angin itu amat minim. Ini tentu pertanda baik karena berarti Belanda adalah negara yang aman dan tentram. Akan tetapi, bagaimana n asib penjara-penjara yang sudah dibangun? Di Belanda, ini justru menjadi salah satu persoalan tersendiri. Pada 2016, pemerintah mengumumkan ada lima penjara yang harus ditutup. Alasannya sederhana, karena mereka sudah sangat kekurangan narapidana untuk diurus. Jumlah tersebut merupakan buntut dari penutupan delapan penjara pada 2009 dan 14 lainnya pada 2014. Soal angka kriminalitas di Belanda, persentasenya juga merosot tajam, yakni hanya sekira 0,9 persen per tahun. Lebih daripada itu, para hakim tidak memiliki bukti yang memberatkan para terdakwa sehingga perlu memvonis mereka hukuman jangka panjang. Jika statistik ini terus berlanjut pada tingkat yang stagnan, diperkirakan, akan ada 3.000 sel penjara dan 300 pusat rehabilitasi remaja menghilang pada 2021. Pada tahun lalu, agar penjara di Belanda tetap beroperasi, Norwegia diperbantukan untuk menyumbang 1.000 tahanannya. (h/okz)

www.harianhaluan.com

melepaskan tembakan. Seorang nelayan dirawat akibat luka tembak sedangkan satu lainnya berhasil melompat ke dalam air dan berenang ke daerah yang aman. Namun, keterangan berbeda diberikan pihak Myanmar yang mengatakan kapal mereka bertemu delapan perahu nelayan ilegal Bangladesh, lima di antaranya berada di perairan Myanmar. Dikatakannya, perahu-perahu itu mengepung kapal patroli dan menunjukkan sikap akan menyerang. “Untuk memastikan keamanan dan nyawa para prajurit, patroli melepaskan dua tembakan, menyebabkan perahu-perahu itu

meninggalkan daerah tersebut.” Demikian dilaporkan media pemerintah, Global New Light of Myanmar. Juru Bicara Presi den Myanmar, Htin Kyaw, mengatakan, informasi tersebut datang langsung dari angkatan laut dan dia tidak bisa memberikan detail lebih rinci. Perbatasan Myanmar dan Bangladesh kembali memanas beberapa waktu terakhir seiring dengan meningkatnya kekerasan bersenjata di Provinsi Rakhine. Bangladesh telah mengeluhkan membengkaknya arus pengungsi ilegal yang memasuki negaranya untuk menghindari kekacauan dan diskriminasi di Myanmar. (h/okz)

Putin Perintahkan AU Rusia Siap Berperang MOSKOW, HALUAN—Presiden Rusia, Vladimir Putin, memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap angkatan bersenjata di negaranya. Demikian disampaikan Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu, seperti dikutip dari TASS, Rabu (8/2). Shoigu memaparkan, Grey Cardinal juga memintanya untuk mengecek persiapan perang seluruh lembaga dan pasukan. Termasuk memastikan perihal kesiapan sistem persenjataan dan militer

Negeri Beruang Merah untuk bertempur. Kementerian Rusia pun menegaskan, persiapan yang diinstruksikan telah mulai dijalankan. “Berdasarkan keputusan dari Penga-

dilan Tinggi Militer, pemeriksaan cepat terhadap pasukan dirgantara sudah dimulai. Mereka akan mengevaluasi kesiapan lembaga kontrol dan pasukan dalam melaksanakan misi-misi pelatihan tempur,” ujar Shoigu. Ia menambahkan, perhatian khususnya diberikan kepada kesiapan pasukan dalam menghadapi peringatan siaga, penyebaran sistem pertahanan untuk berperang dan kesiapan regu angkatan udara mengusir agresi.

Namun, Shoigu tidak menjelaskan secara spesifik maksud dari segala persiapan perang tersebut. Spekulasi bergulir kepada perang nuklir dengan NATO. Sementara itu, ada juga yang menyebut persiapan ini ada hubungannya dengan pernyataan Presiden AS, Donald Trump. Ia mengakui bahwa militer Rusia terlibat dalam konflik di Suriah. Ia juga mendesak Rusia mengurangi persenjataan nuklirnya jika mau sanksinya diringankan. (h/okz)

Turki Kembali Kirim Menteri ke Israel TEL AVIV, HALUAN— Menteri Pariwisata Turki, Nabi Avci, menjadi jajaran kabinet pertama yang mewakili Ankara berkunjung ke Israel dalam tujuh tahun terakhir. Turki terakhir kali mengirimkan menterinya ke Tel Aviv pada 2010. Hubungan kedua negara merenggang akibat pendudukan Israel di tanah Palestina. Turki dan Israel lantas menarik masing-masing utusannya dari

Ibu Kota, setelah pasukan Israel menewaskan 10 aktivis Turki di kapal dalam aksi solidaritas Gaza. Avci menemui Menteri Pariwisata Israel, Yariv Levin, di Ibu Kota Israel di tengah sengketa hukum baru untuk melegalkan pembangunan pos-pos ilegal di Tepi Barat. Akan tetapi, keduanya menampik permasalahan ini saat ditemui awak media dalam konferensi pers. Levin mengalihkan isu tersebut

ke pembahasan lain. “Saya rasa hubungan bilateral antara Israel dan Turki merupakan komponen penting untuk stabilitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” tutur Levin, seperti dikutip dari The New Arab, Rabu (8/2). Sementara itu, Avci menimpali pernyataan Levin dengan pujian. Ia menyanjung kedatangan para wisatawan Israel ke Turki. “Itu sudah kewajiban

kami untuk menyambut para wisatawan yang datang dari Israel sebaik mungkin,” ucapnya. Turki diketahui merupakan tujuan utama wisata bagi rakyat Israel. Setiap tahun minimal ada puluhan ribu orang Israel yang berangkat ke Turki. Meski kedua negara sempat berseteru, hubungannya telah membaik pada Juni 2016. Kunjungan dinas Menteri Pariwisata Turki ini juga bertepatan dengan hari unjuk rasa

Redaktur: Holy Adib

warga Palestina. Demonstrasi bertujuan mengecam kebijakan baru Israel untuk membangun pemukiman di wilayah kedaulatan Palestina di Tepi Barat. “Kami sangat mengutuk segala pengesahan undangundang oleh Parlemen Israel yang memberikan persetujuan untuk membangun 4.000 gedung di lahan pribadi rakyat Palestina,” kata Kementerian Luar Negeri Palestina. (h/okz)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

KEKURANGAN ANGGARAN

DPRD Jadwalkan Pemanggilan Pengusaha PEKANBARU, HALUAN - Penerapan sistem online untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang akan diterapkan di BPTPM Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, akan dibicarakan melalui Hearing bersama tim Pansus dengan Ranperda Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketua Pansus Roem Diani Dewi, mengatakan, publik hearing ini akan memanggil pelaku usaha untuk dimintai masukan, sebelum ranperda ini disahkan menjadi Perda dan mengikat untuk dilaksanakan. Disampaikan Dewi, usai kunker ke Surabaya kemarin, Pansus dengan OPD teknis, membahas beberapa masukan. Dan selanjutnya, kembali menggelar rapat dengan pihak-pihak yang bisa dijadikan sumber masukan Pansus. “Kami akan menggelar public hearing, dengan memanggil para pengusaha, antara lain Aspindo, dan juga ikatan pengusaha. Ini untuk identifikasi masalahmasalah yang terjadi dalam pengurusan izin,” sebut Roem kepada Wartawan Selasa (7/2). Menurut Roem, target tentu akan lebih menekankan kepada sisi pelayanan dan memperbaiki system pelayanan, dan mempercepat waktu pembuatan perizinan yang urus, lalu mempermudah dari sisi online yang diterapkan. Sebenarnya Pemko Pekanbaru sudah ada sistem onlinenya, hanya saja kurang disosialisasikan,” sebutnya lagi.Dari publik hearing nanti juga, kata Roem lagi akan dibahas pasal-perpasalnya sebagai pema tangan, dan juga mendengarkan masukan dari pelaku usaha itu.”Masyarakat bisa mengakses dan mengurus perizinan itu melalui gadget atau hp pintarnya,”papar Politisi PKS ini. Disampaikannya juga, dari 84 peri zinan yang sudah ada masuk, 81 nya sudah diurus secara gratis, dan hanya tiga yang membayar, yaitu pemgu rusan HO,IMB, dan retribusi.”Kita berharap ini secepatnya bisa selesai, mengingat penting Perda ini. dan perda ini harus dapat dulu masukan dari masyarakat melalui public hea ring,” Imbuhnya. (hr)

Rohul KLB, Riau Siaga DBD PEKANBARU, HALUAN - Dinas Kesehatan Riau menegaskan kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada, pasca ditetapkannya Rokan Hulusebagai salah satu kabupaten dalam status Kondisi Luar Biasa (KLB) terhadap kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terhitung Januari 2017. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Riau, Mimi Yuliani kepada Haluan Riau, Selasa (7/2) dikantornya. Dikatakannya, saat ini intensitas hujan cukup tinggi sehingga banyak terdapat genangan-genangan air yang bisa mengundangjentik-jentik nyamuk aidest aygept. Oleh sebab itu, perlu ditingkatan pengawasan sejak dini, dengan terus mengumandangkanprogram 3 M bagi masyarakat. “Sebagai bentuk antisipasi, kita telah menghimbau kepada seluruh kabupaten kota untuk terus menggalakkan program 3 M. Dengan adanya pengawasan dini, tentunya kita berharap bisa dilakukan pencegahan sebelum terjangkit,”ujarnya. Dijelaskan Mimi, pasca dikeluarkannya pernyataan dari pemerintah daerah Rohul terkait status KLB tersebut, meningkatnya jumlah kasus DBD pada Januari 2017 dari sebelumnya hanya 6 kasus menjadi 66 kasus dibulan yang sama pada tahun sebelumnya. Dengan korban meninggal sebanyak 2 orang, dan dominan kasus diderita oleh anak-anak. Oleh sebab itu, sebagai bentuk penanggulangan kasus tersebut, maka pemerintah propinsi telah menghimbau kepada seluruh kabupaten kota untuk melakukan kewaspadaan dini terhadap barang-barang bekas yang bisa menampung air. Dengan cara melakukan 3 M yakni, menguras, menutup dan mengubur. Selain itu juga, dilakukan pemantauan dan suberlans ketat dengan memfasilitasi kebutuhan terkait pelaksanaan penanggulangan KLB DBD. Serta menyiapkan kebutuhan logistik untuk menanggulangi DBD, seperti insektisida, Larvasida dan mesin Fogging. “Seperti di Rohul, saat ini sudah melakukan upaya antisipasi dengan melakukan penyemprotan fogging kurang lebih di 60 titik, khususnya didaerah yang dideteksi ditemukannya DBD. Serta melakukan pengawasan dini diseluruh tingkat pelayanan kesehatan, baik di RS, Puskesmas, dan juga Balai kesehatan lainnya,”tutur Mimi. Mimi juga menambahkan, apabila diperlukan setiap kabupaten kota bisa membuka posko KLB DBD. Karena berdasarkan jumlah kasus di Riau saat ini, selain Rohul memiliki jumlah tertinggi, juga Pekanbaru sebanyak 39 kasus dan Kampar 20 kasus. Ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat,”pungkasnya.(hr) www.harianhaluan.com

Gubernur Riau ‘Melobi’ APBN ke Bappenas PEKANBARU, HALUAN - Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman secara intensif menemui Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang baru dilantik, Teni Widuriyanti, Rabu (8/2). Orang nomor satu di Riau itu secara langsung meminta masukan tentang

peluang Riau mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dan perencanaan pembangunan di Provinsi Riau khususnya untuk tahun anggaran 2018 mendatang. “Intinya kita silaturrahmi kepada direktur yang baru dilantik. Beliau ini kan anak Riau, kita bersyukur sekaligus bangga dengan prestasi beliau di tingkat nasional,” ucap Gubri usai pertemuan.

LOBI APBN— Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman melobi Bappenas untuk mendapatkan tambahan anggaran dari APBN. Gubri sangat menyadari bahwa pembangunan Riau tidak mungkin hanya mengandalkan APBD.IST

Sejauh ini, sudah dua orang pejabat eselon dua di Bappenas yang berasal dari Riau. Selain Teni, juga ada Erwin Dimas yang menjabat sebagai Direktur Penganggaran Bappenas. Erwin adalah putra mendiang Bupati Inhil Bakir Alie. “Dengan keberadaan mereka di Bappenas mudah-mudahan perhatian pusat terhadap Riau semakin baik. Insya allah kita juga akan undang keduanya ke Riau dalam waktu dekat,” sebut Gubri. Gubri sangat menyadari bahwa pembangunan Riau tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Apalagi seiring menurunnya dana bagi hasil (DBH) Migas yang selama ini menjadi andalan Provinsi Riau. Itu sebabnya, Gubri sangat be rharap dukungan anggaran dari APBN. Berbagai program kegiatan yang sangat mungkin didanai APBN sudah disiapkan. Misalnya untuk pembangunan infrastruktur di sektor pariwisata maupun sektor pertanian dan perikanan. Sayangnya, infrastrukturnya belum memadai. Seperti halnya, potensi di sektor pertanian dan perikanan dengan garis pantai dua kali lipat Pulau Jawa atau lebih 2.000 kilometer yang selama ini belum bisa dimanfaatkan untuk sektor perikanan. “Kita punya banyak potensi destinasi wisata dan perikanan yang cukup bagus. Semua potensi ini ke depan akan kita dorong agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkasnya. (gr)

Korupsi Kebun K2I, Dirut PT GEP Dituntut 14 Tahun Penjara PEKANBARU, HALUANDirektur Utama PT Gerbang Eka Palmina, Selasa (7/2), dituntut selama 14 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Ia dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek kebun K2I Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebesar Rp26 miliar tahun 2006-2010. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Heru SH, Jaksa Penuntut Umum Syafri SH, juga menuntut terdakwa Miswar Chandra membayar uang pengganti sebesar Rp26 miliar, jika tidak dibayar maka harta benda terdakwa akan disita, jika tidak mencukupi maka diganti dengan penjara selama tujuh tahun. Tidak itu saja, terdakwa juga d iwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar, jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama enam bulan. Dalam tuntutannya, JPU menilai terdakwa Miswar Chandra terbukti melang-

gar 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Usai mendengar tuntutan JPU, terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan mengajukan pembelaan pada persidangan yang akan digelar pekan depan. Berdasarkan dakwaan jaksa, sebelumnya, disebutkan perbuatan Miswar Candra, selaku rekanan di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau itu terjadi tahun 2006 hingga 2010. Dimana Mizwar Chandra, selaku Dirut PT GEP secara bersama sama dengan Susilo, Kepala Disbun Riau (telah dihukum 6 tahun penjara), memperkaya diri sendiri maupun orang lain, yang menyebabkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp 28 Miliar. Kasus ini berawal ketika Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Perkebunan menganggarkan dana program Pe-

ngentasan K2i pada 2006 hingga 2010 sebesar Rp217,3 miliar. Dana untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit seluas 10.200 hektar di Riau. Untuk pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit ini. PT GEP memenangkan tender selaku rekanan. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Kontrak Induk tanggal 15 Desember 2006, dilaksanakanlah pekerjaan dengan berpedoman kepada Term Of Reference (TOR). Pelaksanaan pengembangan perkebunan sawit dengan pola kemitraan usaha patungan berkelanjutan. Pada 18 Desember 2006, dibuat perjanjian kerjasama tahunan (kontrak anak) antara pihak pertama dan kedua dengan nilai Rp45,5 miliar lebih. Uang muka dicairkan sebesar 20 persen atau Rp9,1 miliar lebih. Selanjutnya tahun 2007, pekerjaan dilanjutkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan dan Pengembangan

HEARING KOMISI I DENGAN OMBUDSMAN

Perkebunan Kelapa Sawit Program K2i dengan nilai kontrak Rp73,2 miliar. Dalam pelaksanaannya, penanaman hanya dilakukan seluas 534 hektar. Seharusnya sampai tahun 2007, penanamanan sudah seluruhnya yakni 10.200 hektar. Namun capaian fisik hanya 6,65 persen karena dana cair baru 20 persen dari nilai kontrak atau Rp14,6 miliar lebih. Meski realisasi fisik tidak sesuai kontrak tapi tahun 2008, pembangunan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit tetap dilanjutkan. Hal itu dikuatkan dengan surat perjanjian dengan nilai kontrak Rp39 miliar lebih. Pada tahun 2007, kontraktor melaksanakan beberapa item pekerjaan yang ti dak tertuang dalam kontrak dan agar dapat dilakukan pembayaran pekerjaan. Susilo selaku Pengguna Anggaran tahun 2008 menandatangani amandemen perjanjian kerjasama kontrak induk dan addendum yang bertentangan dengan Ke-

putusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003. Sampai berakhirnya tahun anggaran 2008, progres fisik pekerjaan 11,846 persen dengan jumlah lahan yang tertanam seluas 1.441 hektar. Namun Susilo tanpa meminta pertanggungjawaban uang mu ka yang sudah diterima PT GEP tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp23,7 miliar lebih, justru mencairkan dana tahun 2008 sebesar Rp38,8 miliar sehingga uang yang diterima PT GEP Rp62,6 miliar lebih. Selanjutnya tahun 2009, PT GEP melanjutkan pembangunan tanpa ada kontrak. Akibat perbuatan itu negara dirugikan Rp28 miliar. Dalam perkara K2i ini, Susilo telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun, denda Rp300 juta subsider 4 bulan. Sementara uang pengganti kerugian negara sebesar Rp26 miliar dibebankan kepada Direktur PT Gerbang Eka Palmina (GEP), Miswar Chandra.(hr)

BAHAS TATIB PEMILIHAN WAGUBRI

Pelayanan Publik Pengaduan Terbanyak Pekan Ini, Pimpinan Dewan Panggil Pansus Wagubri

PEKANBARU, HALUAN — Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, menggelar hearing terbuka dengan pihak Ombudsman RI Provinsi Riau.Hearing langsung dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Hotman Sitompul, didampingi Ida Yulita Susanti, Sri Rubiyanti, Nasruddin Nasution, dam turun hadir juga Wakil DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga. Dimana dari Hearing ini, yang menjadi center dalam perbincangan rapat tersebut adalah, pengaduan kualitas pelayanan publik yang ada di kota Pekanbaru. Pemerintah kota Pekanbaru dalam pelayanan publik mendapat katogori sedang atau berada pada zona kuning. Sesuai paparan tim ombusmen, sepanjang tahun 2016, Ombudsmant RI Provinsi Riau mencatat ada 203 pengaduan yang dikeluhkan oleh masyarakat Riau, 50 diantaranya ada di Kota Pekanbaru.”50 Pengaduan yang ada di Kota Pekanbaru ini, merupakan pengaduan yang terbanyak yang disampaikan oleh masyarakat kepada Ombusmen. Artinya Pemko Pekanbaru adalah Pemda yang paling banyak yang diadukan oleh masyarakat kepada ombud sman, pada umumnya pegaduan dibidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan juga soal

pertanahan,”jawab Kepala Ombudsman RI Provinsi Riau, Ahmad Fitri pada wartawan usai hearing Selasa (7/2) . Terkait pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat yang disampaikan melalui DPRD Kota Pekanbaru, mulai dari persoalan pedidikan, kesehatan, perizinan hingga persoalan sampah. Sementara itu, menanyakan soal pendidikan, Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Nasruddin Nasution, mengatakan hingga saat ini persoalan dugaan Pungutan liar (pungli) di sekolah masih menjadi polemik ditengah masyarakat. Dimana tiap tahun masih saja menerima laporan dari masyarakat terhadap berbagai dugaan pungutan liar di sekolah, ini tidak pernah hilang terutama saat peneriamaan siswa baru, kemudian ada juga istilah uang les yang dinilai pemaksaan, dimana kalau tidak bayar nilainya rendah atau tidak naik kelas. Selain soal Pungli dilingkungan sekolah, Nasruddin juga menyinggung soal izin alfamart dan indomaret yang kian menjamur bahkan mematikan pedagang kecil.Seementara itu Wakil Ketua DPRD, Jhon Romi Sinaga SE, juga menanyakan banyaknya temuan Pungli diberbagai sektor di Kota Pekanbaru, baik yang disamaikan oleh masyarakat maupun ber-

dasarkan temuan dilapangan, dan diperkirakan belum diketahui oleh pihak Ombudsman. “Pengaduan soal buruknya pelayanan publik di Kota Pekanbaru, teruatama soal pendidikan dan kesehatan, sebagai upaya pengawasan pecegahan makin banyaknya laporan dari masyarakat, tentu kita berharap ada kerja sama bahkan adanya MOU antara DPRD Kota Pekanbaru dengan Ombudsman RI Provinsi Riau.”Kata Romi. Selain itu kata Romi, segi pengawasan, pihaknya ingin ada MOU DPRD dengan ombudsman, dengan tujuan memberantas banyaknya laporan-laporam terkait pungututan liar.” Kalau kita bersatu tentu ada juga pengaruhnya nanti kepada masyarakat, terutama dalam tindakan pencegahan,” sebutya. Sementara Kepala Ombudsman Riau Ahmad Fitri, tentang kerja sama atau MOU antara DPRD dan ombudman pihaknya menyambut positif dan baik, namun tanpa itu juga kita tetap bisa terus berkoordinasi. Bahkan menurut Ahmad Fitri lagi,Undang-undang nomor 25 tahun 2009, juga menyebutkan, bahwa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan publik bisa menyampaikan keluhan kepada ombudsman, kepada DPRD dan lebih awal lagi kepada penyelenggara pe layanan publik itu sendiri. (hr)

PEKANBARU, HALUANKendati belum menerima usu lan nama calon Wakil Gubernur Riau dari Partai Golkar, namun tidak membuat DPRD Riau berdiam diri. Dalam pekan ini, Pimpinan Dewan menganggen dakan akan memanggil Panitia Khusus Pemilihan Wagubri DPRD Riau. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo, Selasa (7/2). Dikatakan Sunaryo, hingga saat ini pihaknya belum menerima namanama calon Wagubri dari Partai Golkar. Namun demikian, DPRD Riau tetap akan membentuk Panitia Seleksi Pemilihan Wagubri sesuai tatib. “Dalam minggu ini, Pimpinan Dewan akan memanggil Pansus Tatib Pemilihan Wagubri. Karena ada hasil konsultasi dan rekomendasi Kemendagri yang harus diubah, dan Pansus akan memperbaiki lagi tatib tersebut,” ungkap Sunaryo saat ditemui di ruang kerjanya. Perbaikan tatib tersebut, kata mantan Wakil Walikota Dumai tersebut, pada dasarnya tidak mendasar. Setelah diperbaiki Pansus, hal tersebut nantinya akan disepakati di tingkat Pimpinan Dewan. “Kita (Pimpinan Dewan,red) akan mencocokan lagi dengan aturan yang ada, atau akan diparipurnakan. Kalau Redaktur: Arda Sani

cukup di Pimpinan maka akan langsung dibentuk Panselnya,” lanjut Politisi Partai Amanat Nasional tersebut. Lebih lanjut, Sunaryo mengatakan kalau terkait namanama calon Wagubri yang belum masuk ke Dewan, pihaknya pada dasarnya akan tetap menunggu. “Mengikuti saja (Partai) Golkar itu, nama-nama calon Wagubri itu. Karena Pansel tetap akan dibuat, kalau perbaikan selesai tatib tuntas,” tegas Sunaryo. Jika Pansel telah terbentuk, diakui Sunaryo memang seharusnya ada nama-nama calon pendampingi Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman. “Kalau juga tidak ada namanya, biar saja. Tinggal masyarakat yang menilai,” tukasnya. “Yang penting, DPRD Riau sudah siap, dan mekanisme sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tinggal Partai Golkar mau mengirimkan nama atau tidak. Kalau kita sudah siap semuanya. Sudah ada Pansel, kita akan surati lagi DPD I Partai Golkar (Riau),” sambung Sunaryo. Terkait sanksi, jika tidak ada Wagubri, Sunaryo mengaku kalau dirinya belum melihat aturan tersebut. “Kita belum membaca seperti apa. Tapi wajib ada Wagubri,” pungkas Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo.(hr) Layouter: Yohanes

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PASBAR MEMBANGUN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DIREKTUR PELABUHAN LAUT MAURITZ SIBARANI

Pelabuhan Teluk Tapang Bisa Beroperasi Tahun Ini BUPATI Pasbar H Syahiran saat makan bersama dengan Direktur Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan RI Mauritz Sibarani, KSOP Pelabuhan Teluk Bayur Kol Laut (T) Yus K Us Many usai menijau kondisi Pelabuhan Teluk Tapang. OSNIWATI

KEPALA Satuan operasi Pelabuhan Teluk Bayur Kol Laut (T) Yus K Us Many, menggunakan sepeda motor trabas menyusuri jalan yang bertanah menuju Pelabuhan Teluk Tapang. OSNIWATI

PASBAR, HALUAN — Direktur Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan RI Mauritz Sibarani menargetkan Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis Pasaman Barat (Pasbar) beroperasi tahun ini (2017). Karena pelabuhan tersebut tinggal proses penyelesaiannya saja. Hal ini disampaikan oleh Mauritz Sibarani beberapa waktu lalu ketika meninjau pelabuhan tersebut. “Bangunan pelabuhan itu sudah siap, tinggal finishing jalan menuju pelabuhan itu. Tanpa harus menunggu jalan selesai, kita menargetkan sudah beroperasi tahun ini,” katanya baru-baru ini saat berkunjung ke Pelabuhan Teluk Tapang Air Bangis. Ia menambahkan, Pelabuhan Teluk Tapang akan menjadi pelabuhan alternatif selain Pelabuhan Teluk Bayur Padang. Ke depan tentu terus dikembangkan menjadi pelabuhan utama yang bisa dimanfaatkan dari Mandailing Natal Sumatera Utara. “Setelah kami survei ke lapangan, secara teknis bangunannya yang di laut sudah siap. Kita menunggu serah terima dan berkoordinasi dengan Satuan Operasi Pelabuhan Teluk Bayur,” ujarnya. Ia menyebutkan untuk tahap awal, Pelabuhan Teluk Tapang itu akan digunakan untuk angkutan barang. Apalagi, nantinya sudah ada investor yang membuka pabrik biji besi dan akan memanfaatkan pelabuhan itu.

“Kalau persoalan jalan yang belum rampung maka akan diselesaikan oleh kabupaten atau provinsi. Dengan beroperasinya Pelabuhan Teluk Tapang maka akan mempermudah membawa hasil bumi yang ada dari Pasaman Barat dan Sumatera Utara,” jelas dia. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat Syahiran mengharapkan, Pelabuhan Teluk Tapang segera beroperasi. “Pelabuhan ini mulai dibangun sejak 2007 ketika saya menjadi bupati pada periode pertama. Tentu saya bercita-cita agar pelabuhan ini selesai dan tuntas untuk memperlancar transportasi laut,” ujarnya. Syahiran mengakui, jalan sepanjang 33,9 kilometer menuju pelabuhan belum diaspal masih dalam kondisi tanah. Namun, Pemkab Pasaman Barat akan menyediakan anggaran untuk merampungkan jalan tersebut sehingga akses transportasi menuju pelabuhan itu lancar. “Hingga saat ini anggaran APBD Pasaman Barat yang sudah terealisasi untuk pembangunan jalan sudah mencapai sekitar Rp27 miliar dan APBD Provinsi

BUPATI Pasbar H. Syahiran saat makan bersama dengan Direktur Pelabuhan Laut Kementerian Perhubungan RI Mauritz Sibarani, KSOP Pelabuhan Teluk Bayur Kol Laut (T) Yus K Us Many usai menijau kondisi Pelabuhan Teluk Tapang. OSNIWATI

Sumbar sekitar Rp26 miliar,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasaman Barat Jon Hendri mengatakan bangunan Pelabuhan Teluk Tapang sudah layak untuk beroperasi. “Tinggal jalan sebagian yang belum diaspal. Kita akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumbar dan instansi terkait untuk menganggarkan dan merampungkan jalan tersebut,” katanya. Ia menjelaskan, banyak manfaat yang bisa diambil

jika pelabuhan itu bisa beroperasi. Pertama, akan memperpendek jarak tempuh menuju Pelabuhan Teluk Bayur sekitar 140 kilometer dan irit biaya operasional. Selain itu juga akan mempermudah masyarakat membawa hasil perkebunan, pertanian dan hasil bumi lainnya ke luar kota. Pasaman Barat memiliki potensi bidang perkebunan kelapa sawit dengan luas tanam 101.402 hektare yang berproduksi 330.881 ton pertahun. Selain itu, juga ada potensi jagung seluas

45.523 hektare dengan produksi 4,6 ton per hektare. Belum lagi potensi biji besi, mangan, granit dan lainnya. “Tentu selain mempermudah akses transportasi juga akan menghidupkan ekonomi warga Pasaman Barat khususnya Air Bangis,” ujarnya. Saat peninjauan Pelabuhan Teluk Tapang itu juga hadir Kepala Satuan operasi Pelabuhan Teluk Bayur Kol Laut (T) Yus K Us Many, Satuan Organisasi Perangkat Daerah Pasaman Barat dan instansi terkait lainnya.(h/ows)

SENGGANG Afgan Kembali Geluti Dunia Akting PENYANYI Afgan Syahreza berniat comeback ke layar lebar. Sukses besar dalam lakon peran di lima film-nya termasuk Bukan Cinta Biasa hingga Refain, Afgan kini tengah menyiapkan project terbaru. Tak seperti sebelumnya, pria 27 tahun itu akan mengusung genre yang sedikit berbeda. Afgan menjelaskan konsep filmnya nanti akan lebih mengedepankan unsur musikal. “Pokoknya musikal,” katanya di Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (8/2/2017). Kemungkinan besar syuting perdana diungkapkan Afgan akan dilaksanakan pada akhir tahun 2017. Hanya saja, pria yang kini dikabarkan tengah dekat dengan Rossa ini tak mau membocorkan lebih lanjut ihwal project-nya nanti. “Pemain lainnya belum boleh dikasih tau. Pokoknyaa gua enggak boleh ngomong terlalu banyak sih,” imbuhnya. Kendati demikian, Afgan memastikan film baru-nya itu bakal rilis pada 2018. Sejatinya, project film tersebut sudah di gadang-gadangkan sejak lama tetapi selalu gagal lantaran jadwal manggung Afgan yang cukup sibuk. “Doain aja kemungkinan 2018,” pungkasnya.(h/okz)

www.harianhaluan.com

RALINE SHAH

Pilih yang Simple RALINE Shah mengungkapkan kegembiraannya saat dijumpai di acara Wardah Road to IFW 2017, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Artis cantik Indonesia berdarah melayu ini mengaku fans besar desainer-desainer Indonesia.

AGI Raline sendiri, fashion merupakan cara untuk meng ekspresikan diri secara visual. Menurut artis yang menjadi brand ambassador wardah ke-8 ini, sebagai artis dan aktor secara visual fashion sangatlah penting. “Bukan hanya saat kita memasuki atau memerankan suatu karakter. Tapi memerankan diri sendiri juga butuh fashion dan butuh style. Dan saya sendiri juga nggak merasa saya fashionable, tapi saya tau saya punya fashion style sendiri,” ungkap Raline. Finalis Puteri Indonesia 2008 ini juga mengungkapkan semua orang harus mempunyai style masingmasing. “Kalau buat aku sebenernya sih gaya hidup aku jadi depends. Kalau misalnya hari ini aktivitas aku lagi outdoor aku selalu menempatkan baju pada fungsinya tapi tetep trendy. Dan saya sangat suka kain tradisional Indonesia, jadi sebanyak

mungkin dalam aktivitas saya memakai kain tradisional. Seperti ini yang saya pakai mungkin keliatannya modern tapi ada tenunnya,” tuturn ya. Raline pun mengaku selalu meminta baju dengan kain batik ataupun kain tenun. “Menurut saya kita mau go internasional juga kita juga harus membawa kain khas Indonesia. Jadi bukan hanya globalisasi tapi apa hal-hal lokal yang tradisional dan karyakarya yang dari sini kita bawa ke taraf internasional itu yang saya rasakan,” ungkap artis cantik lulusan National University of Singapore di bidang ilmu politik ini. Untuk fashion setiap harinya, Raline memilih tak terlalu banyak make up, lebih sporty dan fresh. “I think I love black, jadi aku pilih pakai warna hitam atau putih lebih ke monokrom sih. Enggak (mengikuti trend) karena banyak traveling jadi membuat hidup aku lebih simple,” tutur artis cantik yang memulai debut karier perannya dalam film layar lebar 5 cm ini.(h/dtc)

ACHMAD SUHANDI

Pacu Adrenalin dengan Sepeda IVEN Tour de Singkarak, ternyata mampu mengubah hobi Kepala Cabang Blue Bird Padang Achmad Suhandi, dari motocross menjadi cinta sepeda. “Dulu, saya hobi motocross. Tapi sejak pindah ke Padang, tepatnya sejak kehadiran Blue Bird di Padang yang ikut mensponsori iven Tour d Singkarak empat tahun lalu, saya jadi tertarik juga untuk menggeluti olahraga ini,” kata Achmad kepada Haluan, Rabu (8/2). Bersepeda bagi lelaki yang satu ini, memang punya tantangan tersendiri. Apalagi sejak tinggal dan menetap di Padang, tepatnya di kawasan Lubuk Minturun. “Alam serta jalannya sangat menantang untuk bersepeda. Selain itu, saya juga bergabung dengan Komunitas Sepeda Sehat Air Dingin yang ada dekat rumah. Anggotanya sekitar 100 orang, dan kami rutin menggelar kegiatan tiap minggu. Sekali tiga bulan, kami juga touring ke luar kota seperti Bukittinggi, Solok atau Pariaman. Sambil bawa keluarga tentunya,” kata suami Fetri Purwanti ini sambil tersenyum. Kadang, ia bersama anak Redaktur: Nova Anggraini

nya suka berkeliling dengan sepeda di sekitar Lubuk minturun. “Kami sekeluarga memang cinta sepeda. Olah raga murah namun bikin badan sehat. Pikiran jadi fresh setelah bersepeda. Rasanya, badan kita ini penuh kendali, adrenalin bergerak karena mengendalikan unit yang melawan di tengah medan jalan,” lanjut bapak tiga anak ini. Selain itu, dengan masuk komunitas sepeda, teman dan relasinya nya pun semakin bertambah. Saat ini, Achmad punya satu sepeda gunung Polygon yang dirakitnya sendiri. “Hobi bersepeda tak memerlukan biaya perawatan yang mahal. Tutorialnya juga banyak di internet. Kita bisa browsing apapun yang kita kehendaki,” katanya tentang perawatan sepedanya. Semua iven bersepeda bagi pria kelahiran 6 Juli 1976 ini sangat menarik. Baik saat bermain di jalan, maupun di tanah (off road). “Adrenalin kita semakin terpacu mengendalikan sepeda dari atas gunung ke bawah, yang penuh medan tanah dengan berbagai tantangan,” sebutnya. (h/atv) Layouter:Rahmi

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Barcelona, Haluan - Barcelona menyingkirkan Atletico Madrid di semifinal Copa del Rey dengan agregat 3-2. Di leg kedua semifinal yang diwarnai tiga kartu merah, Blaugrana bermain imbang 1-1 dengan Atletico di Camp Nou, Rabu (8/2) Barca tampil tanpa Neymar yang terkena skorsing. Posisi Neymar di lini depan digantikan oleh Arda Turan. Sementara itu, Atletico yang kalah 1-2 pada pertemuan pertama tampil ofensif dengan memasang Antoine Griezmann dan Fernando Torres sebagai starter di lini depan. Atletico lebih sering menekan Barca pada babak pertama dan mendapatkan sejumlah peluang bagus. Akan tetapi, justru Barca yang unggul 1-0 lewat gol Luis Suarez pada menit ke-43. Pada paruh kedua, diusirnya Sergi Roberto memberi angin segar untuk Atletico. Namun, tim tamu gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain yang mereka miliki.

Atletico malah ikut kehilangan pemain setelah Yannick FerreiraCarrasco terkena kartu merah. Atletico kembali dijauhi dewi fortuna ketika tendangan penalti Kevin Gameiro pada menit ke-80 tak berujung gol. Gol Gameiro tiga menit kemudian sempat menghidupkan harapan Los Colchoneros, apalagi setelah Barca kehilangan Suarez yang dikartu merah. Diego Simeone mengakui bahwa Los Colchoneros memang kurang tajam. Atletico dicatat oleh Livescore mampu membukukan shot on target lebih banyak dari Barca. Mereka lima kali melepaskan tembakan tepat sasaran, sementara Azulgrana dua kali lebih sedikit.

Oleh karena itu, wajar kalau Simeone mengeluhkan lemahnya penyelesaian akhir tim asal ibu kota Spanyol itu. “Barca hanya lebih baik dari kami dalam hal mencetak gol, meski itu apa yang paling penting dalam sepakbola. Saya meninggalkan tempat ini dengan sensasi kebanggaan. Kami memainkan laga dengan penuh semangan yang mana harus selalu Anda lakukan,” kata Simeone di Reuters. Sementara itu pelatih Barca, Luis Enrique, kecewa dengan performa anak asuhnya. Tapi, dia juga menegaskan Barca layak melaju ke final dengan agregrat 3-1.”Kami harus kesulitan, sama halnya dengan para pendukung kami. Mungkin kami tidak layak terus melaju dengan penampilan seperti ini. Tapi, mengingat apa yang sudah kami lakukan di turnamen, saya pikir kami layak menjadi finalis,” kata Enrique seperti dilansir Reuters.(h/dtc)

Leicester Masih Dukung Ranieri LEICESTER, HALUAN — Leicester city meredam spekulasi seputar masa depan manajernya, Claudio Ranieri. Leicester masih sepenuhnya mendukung Ranieri. Sang juara bertahan terjun bebas di musim ini. Dalam 24 pertandingan yang telah dilalui, Leicester sudah 13 kali kalah dan hanya memetik

PARTAI FINAL — Barcelona lolos kebabak final Copa Del Rey usai bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid. Satu gol Barca diciptakan oleh Suarez. Barcelona unggul agregat 3-2. NET

lima kemenangan. Alhasil, the Foxes dalam bayangbayang degradasi. Dengan perolehan 21 poin, Leicester duduk di peringkat 16 klasemen sementara, dengan selisih satu poin saja dari Hull City, yang menduduki zona degradasi. Sekalipun mampu membawa Leicester mengukir sejarah dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya, Ranieri diisukan tetap tidak kebal dengan pemecatan. “Terkait spekulasi akhir-akhir ini, Leicester City ingin menyatakan dukungan penuh kepada manajernya, Claudio Ranieri,” bunyi pernyataan klub, yang dilansir the Guardian. “Selagi ada apresiasi dari banyak

pihak ... performa tim belakangan ini butuh perbaikan, sukses yang telah diraih dalam beberapa musim terakhir menjadi basis kuat pada stabilitas, kebersamaan dan determinasi untuk mengatasi berbagai tantangan besar.” Di 14 pertandingan sisa, Ranieri dituntut untuk mempertahankan Leicester di level teratas. Ranieri tak meragukan determinasi Jamie Vardy cs. “Bagi saya, penting untuk mencoba menemukan solusi yang tepat untuk para pemain, itu saja. Ketika Anda tidak menang Anda akan kurang percaya diri, itu wajar tapi sayangnya para pemain adalah para pejuang. Mereka terbiasa bertarung. Mereka sudah menjalani situasi ini,” kata Ranieri. (h/dtc)

ROMA VS FIORENTINA 4-0

Rekor Baru Tercipta ROMA, HALUAN — Kemenangan 4-0 atas Fiorentina menegaskan keperkasaan AS Roma di Olimpico. Giallorossi juga menorehkan rekor baru lewat hasil tersebut. Dalam pertandingan di Stadion Olimpico, Rabu (8/2), Roma menang berkat gol-gol dari Edin Dzeko (2), Federico Fazio, dan Radja Nainggolan. Kemenangan itu membawa Roma kembali naik ke peringkat kedua menggeser Napoli dengan 50 poin. Tim arahan Luciano Spalletti itu menjaga jarak empat angka dengan Juventus dan unggul dua poin atas Napoli. Hasil ini sekaligus menghasilkan rekor untuk Roma. ‘Serigala Ibukota’ kini sudah memenangi 14 pertandingan kandang terakhir mereka di Serie A yang merupakan rentetan terpanjang dalam sejarah klub, melewati rekor sebelumnya (13) yang dibuat di tahun 1930 seperti dikutip dari Opta dan Gracenote. Catatan tersebut dimulai sejak tiga pertandingan kandang terakhir di musim lalu pada April 2016. Daniele De Rossi dkk. kemudian melanjutkannya dengan 11

www.harianhaluan.com

kemenangan dalam laga kandang di musim ini. Sementara itu, dengan dua golnya ke gawang Fiorentina, Dzeko kini sudah mencetak gol dalam lima laga terakhir secara beruntun di semua kompetisi. Dalam catatan Football Italia, ini adalah kali pertama Dzeko melakukannya sejak Mei 2009. Tambahan dua gol tersebut juga menempatkan Dzeko di puncak daftar top skorer Serie A dengan 17 gol. Secara keseluruhan, striker asal Bosnia itu sudah mencetak 24 gol untuk Roma di musim ini. penyerang Roma Edin Dzeko menilai timnya tidak menjalani laga yang mudah. “Memang tampak selalu mudah untuk menang di Olimpico, tapi tidak demikian. Di babak pertama, kami kesulitan dan setelah gol pembuka laga baru berjalan lebih baik. Jadi kami harus meneruskan tren ini,” ujar striker Bosnia itu yang dilansir Football Italia “Tidak mudah untuk kembali ke jalur usai kekalahan dari Sampdoria dan kesulitan saat kami menghadapi Cesena (di Coppa Italia, Roma menang 2-1).

Jadi memang lebih baik ketika kami harus menghadapi sebuah klub besar pada hari ini,” kata Dzeko. Pelatih Fiorentina Paulo Sousa memberikan pujian untuk Giallorossi.”Roma men-

jaga tempo tinggi, agresi, dan kualitas di segala aspek. Kami tak memiliki sentuhan di bola terakhir untuk menciptakan kesempatan mencetak gol yang lebih baik,” kata Sousa di Football Italia. (h/dtc)

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Syamsul Hidayat

OLAHRAGA

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

KALAHKAN MADURA UNITED 1-0

SPFC Buka Peluang ke Delapan Besar PADANG, HALUAN — Semen Padang membuka peluang untuk lolos kebabak delapan besar Piala Presiden 2017. Anak asuh Nilmaizar ini meraih kemenangan 1-0 berkat gol tunggal dari Vendri Mofu. Saat ini Semen Padang memiliki nilai sama dengan PSCS Cilacap yaitu tiga poin hasil dari satu kali pertandingan. PSCS juga meraih kemenangan 1-0 dari Perserui.

PSSI Gelar Seleksi Terbuka JAKARTA, HALUAN — Skema pemantauan pemain untuk Timnas Indonesia U19 dan U-17 bakal sedikit berbeda. Sekjen PSSI, Ade Wellington menyebut seleksi terbuka dan pemantauan kompetisi usia dini akan jadi solusi mencari pemain untuk tim asuhan Indra Sjafri dan Fachri Husaini. “Kami memberikan keleluasaan kepada Indra Sjafri untuk memilih tim yang ingin dibentuknya. Ada beberapa nama yang sudah disampaikannya. Kami akan buka di enam titik kota. Kami akan undang semua potensi anak-anak muda dalam seleksi itu,” ujar Ade. Untuk pemantauan pemain Timnas Indonesia U-16 asuhan Fachri Husaini akan lebih terakomodasi. Ade mengungkapkan bahwa pemantauan pemain untuk tim tersebut bisa lebih mudah dilakukan karena cukup banyak turnamen U-15 yang bergulir. “Untuk Timnas Indonesia U-16 agak sedikit rumit, tetapi turnamen U-15 banyak yang tengah bergulir. Jadi turnamen yang tengah bergulir akan kami datangi bersama Coach Fachri,” ucap Sekjen PSSI itu. PSSI berjanji akan berupaya maksimal mengakomodir semua pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. “Seluas-luasnya kami akan hadirkan pemain-pemain terbaik. Idealnya memang pemantauan itu dilakukan melalui kompetisi yang tengah berjalan. Namun, saat ini kami akan coba semua cara yang terbaik untuk bisa menjaring para pemain potensial,” ucap Ade. Di sisi lain, seperti halnya Timnas Indonesia U-22, dua Timnas Indonesia kategori usia yang diasuh Indra Sjafri dan Fachri Husaini juga akan melakukan pemusatan latihan pada Maret 2017. Mengenai lokasi pemusatan latihan, PSSI mengonfirmasi untuk sementara akan dilakukan di Jakarta. Timnas Indonesia U-16 asuhan Fachri Husaini akan menjadi tim pertama yang akan berkompetisi di level internasional pada tahun ini. PSSI mempersiapkan Timnas Indonesia U-16 untuk mengikuti Piala AFF U-15 2017 yang akan digelar di Singapura atau Thailand pada Juli 2017. Sementara itu, tim asuhan Indra Sjafri akan mengikuti Piala AFF U-18 2017 yang digelar di Myanmar pada September 2017. (h/bln)

GOL TUNGGAL — Mofu menjadi pahlawan kemenangan Semen Padang atas Madura United. Semen Padang menang 1-0 berkat gol tunggal dari Mofu. NET

Rossi dan Vinales Kombinasi Sangat Baik

MILAN, HALUAN — Bos Yamaha Lin Jarvis meyakini adanya atmosfer positif di antara Valentino Rossi dan Maverick Vinales. Keduanya disebutnya akan jadi kombinasi yang sangat baik. Rossi bertandem dengan Jorge Lorenzo di Yamaha dari 2007-2010, dan setelah pebalap Italia itu kembali dari Ducati pada 2013. Duet Rossi dan Lorenzo pernah menghadirkan triple crown: pebalap, tim, dan konstuktor pada 2008, 2009, 2010, dan 2015. Kendati demikian, relasi Rossi dan Lorenzo tidak mulus. Kedua pebalap itu beberapa kali terlibat persaingan sengit di

dalam lintasan beberapa kali sampai akhirnya Lorenzo hengkang ke Ducati pada tahun ini. Yamaha kemudian merekrut Vinales dari Suzuki. Pebalap Spanyol itu bersinar di musim lalu dan berpotensi jadi kuda hitam dalam perburuan gelar juara musim ini menyusul performa apik di dua tes pramusim di Valencia dan Sepang. “Sejauh ini saya harus bilang (hubungan) sangat baik . Mereka saling menghormati Valentino selalu menjadi idola Maverick dan dia terus menganggapnya demikian. Jadi tidak ada rasa permusuhan di antara kedua pebalap. Ini benar-benar bagus

dan seperti embusan udara segar terus terang saat ini,” ungkap Jarvis di Crash.net “Apa yang menggembirakan di akhir tes terakhir adalah, para pebalap biasanya berada di daerah masing-masing, menyudahi pekerjaan mereka dan kembali ke hotel. Tapi Maverick sangat penasaran, termotivasi, dan dia mendatangi Valentino. Bagaimana dengan ini? Bagaimana dengan itu? Bagaimana menurutmu?’ Anda bisa melihat Valentino kemudian ikut termotivasi,” ungkapnya. “Valentino jujur saja adalah pebalap terhebat yang pernah ada. Jadi bagi kami dengan memiliki pebalap terhebat dalam sejarah, dengan bakat baru terhebat, maka itu adalah sebuah kombinasi yang fantastis. Brilian,” cetus Jarvis. “Valentino juga senang berbagi. Memang dia tidak suka dikalahkan, tapi Anda bisa lihat dengan akademi dia, dia ingin membagi pengalamannya dengan para pebalap muda. Kami bukannya salah beranggapan, karena kalau sudah berada di akhir musim dan mereka berdua bertarung kejuaraan maka dinamikanya berubah. Sementara itu, kami mulai dengan sebuah perasaan yang baik di garasi,” jelasnya. (h/dtc)

Timnas Bakal Latihan ke Jepang dan Korea JAKARTA, HALUAN — Timnas Indonesia U-22 proyeksi SEA Games 2017 akan menggelar pemusatan latihan di luar negeri. Tak hanya di Spanyol, tim besutan Luis Milla itu akan berlatih di Jepang dan Korea. Sebelumnya, PSSI mengatakan bahwa Spanyol akan menjadi tujuan utama timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan. Skuat ‘Garuda Muda’ akan berada di sana selama satu bulan. Setelah dari sana, timnas Indonesia bakal menuju Jepang dan Korea sebagai

destinasi selanjutnya. Luis Milla akan menggeber dan memantapkan persiapannya sebelum tampil di SEA Games 2017. Sebelum menggelar pemusatan latihan di luar negeri, timnas akan lebih dulu mempersiapkan diri di tanah air. Mereka akan menjajal sejumlah klub -klub lokal s ebagai lawan ujicoba. “Setelah dua bulan terbentuk tim, mereka akan belatih dan bermain di sini. Nanti akan ada ujicobaujicoba dengan klub-klub yang ada di Indonesia. Se-

telah itu baru ke Spanyol, lalu ke Asia, ke Jepang dan Korea,” ujar Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi. Namun berapa lama timnas berada di luar negeri, Edi mengaku tidak mengetahuinya secara pasti. “Untuk berapa lamanya di sana (Jepang dan Korea) saya belum tahu karena yang bisa menjawab pelatih. Dalam kurun waktu itu mudahmudahan terselesaikan di bulan Juli. Juli akhir dia akan berangkat ke Kuala Lumpur. Doakan semoga kita menjadi nomor satu,”

kata pria yang juga Pangkostrad TNI itu. Sekjen PSSI Ade Wellington mengatakan bahwa Jepang dan Korea Selatan merupakan pilihan sendiri dari Luis Milla. Ade menyebut alasan Milla memilih dua negara Asia itu karena dinilai cocok untuk mengukur kekuatan timnya. “Calon lawan di SEA Games kan di Asia, jadi ada pemikiran kalau lawan ujicoba terakhir bisa bertemu dengan Asia. Ada usulan Luis Milla menghadapi negara-negara Asia yang sepak-

bolanya sudah di atas Indonesia seperti Jepang dan Korea,” ujar Ade saat ditemui di Kantor PSSI, Kuningan, Jakarta, kemarin petang. Ade mengaku hingga saat ini masih mengusahakan keinginan dari pelatih asal Spanyol itu. Dia mengatakan masih berkomunikasi dengan federasi sepakbola Jepang dan Korea Selatan. ”Kami masih berkomunikasi. Kami sudah sempat bertemu dengan presiden federasi sepakbola Korsel untuk membahas rencana ini,” katanya. (h/dtc)

Persiapan Atletik Menuju SEA Games Terganggu JAKARTA, HALUAN — Sekretaris Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Tigor M Tanjung, mengaku ada kendala yang dihadapi dalam persiapan jelang SEA Games 2017. Menurut Tigor, pusat latihan yang terpisah membuat koordinasi menjadi sulit. “Sejak kami meninggalkan Stadion Madya, kantor dan tempat latihan jadi tercerai berai. Kantor kami sementara di Tebet, sedangkan pelatnas berada di Rawamangun dan Cibinong,” kata Tigor Rabu (8/2). Kondisi yang tercerai berai ini membuat koordinasi menjadi tergangwww.harianhaluan.com

gu.”Hal ini membuat proses koordinasi intensif menjadi sulit. Kantor, asrama atlet, tempat latihan, dan fasilitas pendukung lainnya seharusnya berada di satu lokasi,” ucap Tigor. Kendala yang dihadapi ini membuat PB PASI tak ingin mematok target tinggi di SEA Games 2017. Namun, Tigor mengakui pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar para atlet bisa meraih medali. “Adanya sejumlah kendala membuat target SEA Games tidak bisa mulukmuluk. Kami berusaha agar pada SEA Games tahun ini tidak lebih buruk dari 2015,” ujar Tigor.

Indonesia sendiri menyumbang 15 medali dari Atletik pada SEA Games 2015 dengan rincian tujuh emas, empat perak, dan empat perunggu. SEA Games 2017 akan berlangsung di Kuala Lumpur pada 19 sampai 31 Agustus 2017. Tigor M Tanjung, juga buka suara soal rencana mengirim atlet ke Amerika Serikat untuk melakukan pemusatan latihan. Tigor mengatakan upaya tersebut akan dilakukan demi meraih medali di Asian Games 2018 dan Olimpiade 2020. “Rencana itu untuk jangka panjang sampai Olimpiade 2020. Kami akan seleksi atlet yang masih bisa dikembang-

kan 3 sampai 4 tahun mendatang. Namun demikian, rencana ini akan lebih jelas setelah penyelenggaraan pelatihan yang akan dilakukan pelatih Harry William Marra,” kata Tigor. Seperti diketahui, PB PASI akan mendatangkan Harry William Marra untuk berbagi ilmu dengan atlet Indonesia. Pelatih yang berhasil membawa Ashton Eaton meraih medali emas pada Olimpiade London 2012 dan Rio 2016 itu dijadwalkan tiba pada 11 Februari 2017.”Setelah tiba, Harry Marra dijadwalkan melakukan coaching clinic pada 12-23 Februari 2017 di Stadion Pakansari, Bogor,”

ujar Tigor. Harry Marra akan melakukan pelatihan dalam 8 dasa lomba. Program tersebut diakui Tigor merupakan rencana yang disusun oleh PB Pasi dan Harry Marra.”Dia akan menatar lari gawang, 800 meter, 4x100 meter, lempar cakram, lempar lembing, tolak peluru, dan lompat jauh,” ucap Tigor. PASI merencanakan para atlet Indonesia akan berlatih di Westmont College, Santa Barbara, Amerika Serikat. Ini menjadi pertama kalinya dalam 10 tahun t erakhir PB PASI mengirim atlet untuk berlatih di Negeri Paman Sam itu. (h/net)

Madura mengandalkan pemain-pemain yang memiliki kecepatan, s eperti Bayu Gatra dan Slamet Nurcahyo. Laskar Sapeh Kerrab juga ingin menguji ketajaman striker baru Greg Nwokolo.Namun, Semen Padang tak kalah gemilang. Tim besutan Nilmaizar terlihat lebih padu karena tidak ada banyak perubahan sejak ISC 2016. Laga baru berjalan lima menit, Marcel Silva Sacramento langsung membuat dua peluang. Tak hanya itu, striker lokal Syamsul Bahri juga beberapa kali mampu merepotkan barisan pertahanan tim tuan rumah. Kans yang sama didapat Madura lewat akselerasi Bayu Gatra, namun hingga setengah babak pertama kedua tim belum bisa mencetak gol. Semen Padang akhirnya mampu membobol gawang Hery Prasetyo lewat sontekan Vendry Mofu pada menit 41, bola mengarah ke pojok gawang sehingga tak mampu dijangkau. 1-0 untuk Semen Padang mengakhiri babak pertama. Babak kedua, duel berjalan semakin sengit. Madura United berusaha menggempur Semen Padang, namun pertahanan berlapis yang dibuat tim besutan Nilmaizar menyulitkan Madura.Aksi berbalas serang terjadi pada menit 70, kola-

borasi Luis Junior, eks striker Barito Putera dan Greg Nwokolo hampir berbuah gol. Semen Padang lalu membalas lewat kecepatan Riko Simanjuntak, kemudian dibalas lagi melalui Andik Rendika Rama yang melakukan overlap. Kedudukan masih 1-0 untuk Semen Padang. Madura United kembali kerepotan menahan gempuran Irsyad Maulana dkk. Pada babak kedua, Gomes de Oliveira menurunkan bek Timnas Indonesia, Fachrudin W. Aryanto. Sementara, Semen Padang menurunkan eks striker PS TNI Tambuh Naibaho untuk menjadi tandem Marcel Sacramento. Madura United mendapat peluang lewat tendangan bebas di depan kotak penalti setelah water break babak kedua. Sayang bola yang dieksekusi Greg Nwokolo bisa ditepi kiper Muhammad Ridwan. Madura United menggempur pertahanan Semen Padang menjelang laga berakhir, namun tiga peluang berhasil dimentahkan. Hingga laga berakhir, kedudukan 1-0 untuk Semen Padang atas Madura United tetap bertahan. Selanjutnya Semen Padang akan menghadapi PSCS Cilacap pada 14 Februari mendatang. (h/san)

AFC Dorong Indonesia Tertibkan Lisensi Klub JAKARTA, HALUAN — AFC mendorong PSSI untuk menekankan kepada klub, soal pentingnya r egulasi lisensi klub. Hal itu dikatakan Sekjen AFC, Dato Windsor Jhon, saat mengunjungi kantor PSSI, Selasa (6/ 2). Menurut John, implementasi lisensi klub akan sangat penting untuk perkembangan sebuah klub sepak bola di Asia. Dalam kunjungannya itu AFC mengidentifikasi permasalahan sepak bola di Indonesia dan akan membantu mencari solusi terkait penerapan lisensi klub, percepatan lisensi pelatih AFC dan wasit AFC, pengembangan sisi teknis, dan percepatan pengembangan pemain muda beserta kompetisi sepak bolanya. Terkait penerapan lisensi klub di Indonesia, AFC menekankan bahwa dalam sebuah liga tidak boleh ada satu individu yang boleh memiliki lebih dari satu klub. Sekjen AFC pun menekankan bahwa peraturan tersebut sudah ada dan harus diberlakukan di setiap federasi sepak bola. “Kami sudah punya peraturan bahwa tidak boleh ada cross-ownership, yaitu kalau ada satu orang membeli klub sepak bola, ia tidak boleh membeli satu klub lagi di liga yang sama. Itu sudah ada peraturannya. Jadi peraturan itu harus diberlakukan juga oleh PSSI,” ujar Dato Windsor Jhon di Kantor PSSI. “Penting untuk PSSI menekankan peraturan lisensi klub karena di bawahnya ada regulasi yang mengatur secara khusus bagaimana seseorang bisa memiliki suatu klub sepak bola. Saya berharap media di Indonesia memberikan dukungan untuk membantu PSSI mengimplementasikan lisensi klub karena itu sangat penting bagi pembangunan suatu klub,” lanjut Sekjen AFC itu. Sementara itu, terkait perubahan nama klub karena proses perubahan pemilik Redaktur: Arda Sani

seperti yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, Sekjen AFC itu tidak mempermasalahkan perubahan nama selama hal tersebut dilakukan setelah musim kompetisi berakhir atau sebelum musim kompetisi resmi dimulai. “Perubahan nama klub ada dua hal yang diterapkan di level AFC. Pertama, sebelum klub tersebut bermain di kompetisi resmi AFC. Jadi kalau ada klub Indonesia bermain di kompetisi AFC, selama satu kompetisi hanya satu nama itu yang akan terus digunakan dalam setiap pertandingan. Kedua, untuk ranah pergantian pemilik yang mengubah nama klub dan struktur manajemennya pun berubah, perubahan nama klub diberikan, tapi harus menunggu hingga satu musim berakhir,” papar Dato Windsor Jhon. Perubahan nama klub di Indonesia karena pergantian pemilik memang beberapa kali terjadi. Ambil contoh Persijatim yang berubah nama menjadi Sriwijaya FC, Niac Mitra menjadi Mitra Kukar, Persisam Putra Samarinda yang menjadi Bali United, Pelita Jaya yang menjadi Pelita Bandung Raya dan kini Madura United. Selanjutnya Persiram Raja Ampat yang menjadi PS TNI, dan Bhayangkara FC yang awalnya bernama Persebaya Surabaya, dan kemudian terus berganti nama, antara lain Persebaya United, Bonek FC, Bhayangkara Surabaya United. Bicara soal Bhayangkara FC yang lima kali melakukan perubahan nama dalam kurun waktu dua tahun adalah contoh sebuah pelanggaran terhadap lisensi klub seandainya terjadi dalam kompetisi resmi PSSI yang berjalan. Namun, perubahan nama tersebut tidak melanggar regulasi AFC karena peru bahan tidak dilakukan dalam periode kompetisi resmi yang berjalan. (h/bln) Layouter: Syamsul Hidayat

NASIONAL

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

DIPERIKSA KPK

Ombudsman Keluhkan Pemda Tak Patuhi Rekomendasi JAKARTA, HALUAN—Ketua Ombudsman RI, Amzulian Rifai, mengatakan, laporan masyarakat soal maladministrasi paling banyak ditujukan kepada pemerintah daerah (pemda). Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik berwenang memberikan rekomendasi kepada terlapor untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun, salah satu kendala yang sering ditemui adalah bahwa pemda tak patuh pada rekomendasi Ombudsman. “Halangan yang paling pokok adalah kepatuhan terhadap rekomendasi Ombudsman,” ujar Amzulian dalam keterangan persnya di Gedung Ombudsman, Jakarta, Rabu (8/2). Salah satu kasus adalah saat Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Pemprov Maluku melalui Kementerian Dalam Negeri. “Contohnya, di salah satu provinsi, Ombudsman memberikan rekomendasi kepada Kemendagri. Mendagri menindaklanjuti dengan memerintahkan Dirjennya kepada kepala daerah (untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman), justru kepala daerah yang tidak menindaklanjuti perintah dari Dirjennya,” tuturnya. Padahal, sesuai dengan undang-undang, pemerintah daerah atau lembaga negara manapun wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Karena itu, kata Amzulian, pihaknya akan berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, terkait kepatuhan Pemda terhadap rekomendasi pihaknya. Menurutnya, kepatuhan terhadap rekomendasi tersebut menunjukkan keberadaban birokrasi. “Sejauh mana (rekomendasi) itu dijalankan, saya dalam be rbagai kesempatan mengatakan kepatuhan kepada saran itulah yang menunjukkan derajat keberadaban birokrasi Indonesia,” ucap Amzulian. (h/okz)

Tolak Linu Herbal Syuting Iklan Terbaru JAKARTA, HALUAN—Tolak Linu Herbal, yang merupakan produk unggulan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, kembali melakukan syuting untuk iklan terbaru di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, kemarin. “Konsep pada iklan ini adalah Kerja Keras Kerja Lembur, yang menekankan bahwa pegal linu bukan penyakit melainkan kecapaian pada badan,” ujar Senior PR Manager PT Sido Muncul, Nanik R Sunarso. “Tolak Linu Herbal merupakan ramuan herbal untuk mengatasi pegal linu. Untuk itu, sebaiknya orang-orang yang kecapaian, baik pekerja kantoran yang banyak berpikir ataupun pekerja yang mengutamakan fisik seperti pekerja bengkel dan lainnya, dapat mengonsumsi Tolak Linu Herbal,” tutur Tantri Kotak yang membintangi iklan ini. Produk ini mempunyai kandungan melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri dan menghangatkan tubuh. Diolah dari ramuan alami kencur, laos, meniran, daun sembung, pulasari, jahe, temu lawak, cabe Jawa, adas, dan lempuyang. (h/atv)

Anak Buah Penyuap Emirsyah Satar Bungkam JAKARTA, HALUAN—Pegawai Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd dan PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Group Sallyawati Rahardja menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Emirsyah Satar dalam kasus suap pengadaan mesin pesawat Airbus Garuda Indonesia dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. Seusai diperiksa, Sallyawati langsung terburu-buru meninggalkan Gedung KPK melalui pintu depan. Namun, ia tidak

bisa mengelak dari kejaran wartawan yang telah menantinya dan mencecarkan pertanyaan kepadanya. Ia hanya diam

dan menutupi wajahnya dari sinar lampu kamera yang menyorotnya. Bahkan, saat awak media mengejarnya ke depan pintu gerbang KPK, perempuan itu tetap diam dan masuk ke dalam kendaraannya, lalu pergi. Saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan Sallyawati, juru bicara KPK Febri, Diansyah, mengatakan, keterangan dari perempuan itu sangat diperlukan mengingat dirinya adalah salah satu pegawai di Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd yang merupakan satu perusahaan dengan terduga pemberi suap Emirsyah,

yakni Soetikno Soerdarjo. “Sally adalah salah satu Manager di Beneficial Owner Connaught Intenational Pte. Ltd. Sehingga kami pandang saksi mengetahui rangkaian peristiwa dalam proses indikasi suap yag diterima oleh ESA dalam pengadaan pesawat dan mesin pesawat Garuda,” tutur Febri di Gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (8/2). Febri mengungkapkan, dengan terbilang sangat pentingnya informasi yyang dibutuhkan dari Sallyawati, lembaga

antirasuah sampai melarang untuk bepergian ke luar negeri sekira enam bulan kedepan melalui ditjen imigrasi Kementerian Hukum dan Ham. “Saksi dicegah ke Imigrasi artinya keterangan saksi dibutuhkan dan cukup penting dalam perkara,” ucap Febri. Namun, Febri masih belum bisa membeberkan informasi apa saja yang ditanyakan penyidik hari ini. “Kami belum bisa sampaikan secara rinci, namun Sally saksi yang kami dibutuhkan keterangannnya,” kata Febri. (h/okz)

Presiden Serahkan PMT, PKH, dan KIS di Ambon AMBON, HALUAN—Presiden, Jokowi, kembali mengingatkan era kompetisi yang akan terjadi dalam 10—30 tahun nanti. Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menghadapi persaingan yang bukan lagi antardaerah atau antarkota, melainkan antarnegara. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memberikan sejumlah bantuan berupa program perlindungan sosial. Dalam kunjungan kerja ke Maluku, Rabu (8/2), Presiden menyerahkan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. “Kita ingin ke depan anakanak kita sehat, pintar, pandai karena persaingan 30 tahun ke depan makin berat. Anak-anak yang pintar dan pandai bisa

PERLIHATKAN KIP — Presiden, Jokowi, bersama siswa memperlihatkan KIP di Kota Ambon, Rabu (8/ 2). Pemerintah memberikan sejumlah bantuan berupa program perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas SDM. IST

memenangkan persaingan. Itulah tujuan dari Pemberian Makanan Tambahan kepada ibu hamil, anak-anak balita, dan anakanak sekolah,” ujarnya dalam rilis Biro Pers, Media dan Infor-

masi Sekretariat Presiden yang diterima Haluan. Saat itu, Presiden menyerahkan PMT sebanyak 1.007 paket biskuit. Kemudian, 350 orang penerima PKH mendapatkan tabu-

ngan sebesar Rp2 juta untuk periode setahun. Namun, tabungan tersebut diambil 4 kali setahun. Sementara itu, di sana terdapat 347 penerima KIS. Pemerintahan Jokowi-JK

mengeluarkan sejumlah program inisiatif yang menyasar langsung masyarakat kurang mampu guna mendukung upaya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Salah satu di antaranya adalah PKH yang merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu dan diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah program PMT untuk meningkatkan status gizi anak serta untuk mencukupi kebutuhan zat gizi anak agar tercapainya status gizi dan kondisi gizi yang baik sesuai dengan umur anak tersebut. Selain itu, ada pula KIS sebagai kartu jaminan kesehatan untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, sesuai dengan kondisi penyakit yang diderita penerima KIS. (h/rel)

PERBAIKI HUBUNGAN BILATERAL

Jokowi Akan Temui PM Australia JAKARTA, HALUAN — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengapresiasi langkah Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Australia menemui Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Menurutnya, pertemuan dua pemimpin tinggi militer kedua negara menjadi modal utama untuk memperbaiki hubungan antara Indonesia dan Australia. Pertemuan kedua negara juga dilakukan dirinya dengan Jaksa Agung Australia.ý “Pertemuan dengan saya dengan

konsep annual meeting antara Australia dan Indonesia terutama yang bicara masalah kepentingan bersama yang menjadi fokus saya, politik hukum dan keamanan,” tutur Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (8/2). Kembali kepada masalah pertemuan antara panglima TNI dan petinggi Angkatan Darat (AD) Australia, dianggapnya upaya untuk memperbaiki hubungan dua negara yang mengalami pasang surut, terlebih setelah aksi protes militer Indonesia yang tersinggung karena saat kerja sama pelatihan bahasa militer dua

negara, terdapat materi pelatihan yang diduga menyinggung ideologi bangsa. “Nanti akan disusul dengan kunjungan Presiden Indonesia pada tanggal 26 bulan ini ke Australia untuk bertemu Perdana Menteri (PM) Australia,” ujarnya. Ia menegaskan, pertemuan panglima TNI dengan petinggi Angkatan Darat Australia untuk memperbaiki hubungan kedua negara yang sempat memburuk. Menu-

rutnya, Indonesia dan Australia dalam hubungan yang bahagia. ”Oleh karena itu, saya sangat mengapreasisi atas kehendak kedua panglima atau angkatan perang ini untuk menyelesaikan maslah secara kebersamaan,” tuturnya. (h/okz)

39 Lapas Diduga Tempat Jaringan Narkotika JAKARTA, HALUAN — Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebut 39 lembaga pemasyarakatan (lapas) di Tanah Air telah menjadi sarang kegiatan jaringan narkotika. Hasil pengungkapan kasus terakhir di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIA Pontianak Kalimantan Barat pada awal Februari 2017, makin menguatkan bahwa jaringan narkotika menyasar lapas sebagai lokasi aman mengendalikan bisnis narkotikanya. “Ini celah yang masih ada di lapas, jaringan narkotika merasa aman bekerja di sana. Ada 39 lapas dari data yang terbukti,” ujar Kepala BNN,

www.harianhaluan.com

Komjen Pol Budi Waseso, di Jakarta, Rabu (8/2). Ia memaparkan, sejak akhir 2016 hasil penelusuran BNN terhadap lapas yang terkontaminasi jaringan narkotika semakin bertambah banyak. Pada Oktober 2016 jumlahnya ada 22 lapas, sedangkan hingga akhir Januari lalu jumlahnya 39 lapas. “Yang terindikasi lebih banyak, Desember sudah bisa dibuktikan keterlbatan 30 lebih lapas (digunakan jaringan narkotika), bahkan Januari kemarin sudah 39 lapas. Ini hasil pembuktian,” tuturnya. Jenderal bintang tiga itu melanjutkan, pemilihan lokasi lapas sebagai tempat mengendalikan bisnis narkotika

juga tidak terbatas di kota besar, di beberapa kesempatan lapas kota kecil juga jadi pilihan jaringan narkotika. “Karena dia pesan bukan untuk konsumsi wilayah itu, umpamanya saya didaerah A, maka saya pesan untuk ditransfer ke daerah B atau Z,” ucap Buwas. Dari hasil penelusuran, pengungkapan kejahatan narkotika yang dikendalikan dari balik jeruji besi sudah terjadi berulang kali. Kasus terakhir yang berhasil diungkap BNN adalah keterlibatan dua penghuni rutan klas IIA Pontianak berinisial DH dan S dalam proses penyeludupan sabu seberat 21 kg asal Malaysia. (h/okz)

Redaktur: Holy Adib

Layouter: Luther

TANAH DATAR

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BERMOTOR TRABAS

Gubernur Kagumi Nagari Tuo Pariangan BATUSANGKAR, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengunjungi Nagari Tuo Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar dengan mengendarai motor trabas, Minggu (5/2).

Kegiatan tersebut dilakukan Gubernur Irwan Prayitno bersama anggota komunitas motor trabas Sumbar. Sesampai di Nagari Tuo Pariangan, gubernur disambut oleh Wabup Tanah Datar

Zuldafri Darma, Kepala Dinas Budpar Edi Susanto, Kalaksa BPBD Indra Kesuma, Kabag Humas Syahril, Camat Pariangan Suhardi serta sejumlah SKPD terkait lainnya.

LEPAS BURUNG — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno melepaskan burung perkutut di Nagari Tuo Pariangan. EMRIZAL.

Bupati Ajak Masyarakat Pertahankan WTN BATUSANGKAR, HALUAN — Keberhasilan Pemkab Tanah Datar meraih piala Wahana Tata Nugraha (WTN) perlu dipertahankan untuk masa yang akan datang dan tertib berlalu lintas di Batusangkar dan sekitarnya dapat lebih terpelihara. Saat penyambutan di Gazebo Indo Jolito, Bupati Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan, prestasi ini patut disyukuri oleh seluruh lapisan masyarakat namun tidak membuat berpuas diri. “Tugas ke depan lebih berat, terutama mempertahankan apa yang sudah dicapai saat ini, dan mampu disandingkan dengan prestasi-prestasi lainnya dengan dukungan seluruh warga dan masyarakat yang ada di pasar Batusangkar,” tutur Bupati Irdinansyah Tarmizi di Batusangkar, Selasa (7/2). Ditambahkan bupati, tahun 2015 Tanah Datar meraih plakat Wahana Tata Nugraha, penilaian 2016 meningkat menjadi Piala WTN. “Kita inginkan tahun berikutnya dapat kita sandingkan kategori tertib lalu lintas dengan kategori tertib angkutan sehingga meraih piala Wahana Tata Nugraha penuh,” ujar bupati. Dengan momentum ini bupati mengingatkan seluruh pelajar Tanah Datar yang berkendaaran untuk mematuhi aturan lalu lintas, jangan pernah ugal-ugalan di jalan. Sementara, Ketua DPRD Anton Yondra atas nama masyarakat Tanah Datar mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah daerah terutama Dinas Perhubungan, Satpol PP dan jajaran Satlantas Tanah Datar serta masyarakat. (h/emz)

Keltan Bangun Nagari Terima Bantuan PT PLN BATUSANGKAR, HALUAN — Kelompok Tani (Keltan) Bangun Nagari Jorong Gudam, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, menerima bantuan untuk pembangunan laboratorium pupuk organik dan musala dari PT PLN (Persero) P3B Unit Layanan Transmisi (UPT) Padang. “Bantuan yang kita terima sebesar Rp107,5 juta terdiri dari pembangunan gedung laboratorium beserta peralatannya sebesar Rp100 juta dan musala

sebesar Rp7,5 juta,” kata Ketua Keltan Bangun Nagari Rusiadi di Batusangkar, Jumat (3/2). Rusiadi mengatakan, pembangunan laboratorium pupuk organik dan musala sudah dimanfaatkan oleh anggota kelompok tani dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi hamparan. “Dalam realisasinya juga terdapat swadaya anggota dan masyarakat dan jika ditotal hasilnya bisa mencapai Rp150 juta, setelah dilakukan proses pendirian sarana gedung dan

www.harianhaluan.com

tempat ibadah tersebut,” ujarnya. Rusiadi menjelaskan, dengan adanya laboratorium pupuk organik ini keltan sudah mampu memproduksi sekitar 20 ton kompos setiap bulan yang dimanfaatkan oleh petani di Nagari Pagaruyung serta dijual ke luar daerah. Sementara Manager PLN (Persero) P3B-UPT Padang Donny Rinaldi mengatakan, bantuan tersebut bukan sekedar melepaskan beban perusahaan semata, tetapi PLN ingin selalu dekat dengan masyarakat.(h/emz)

DPRD Dukung Pembangunan Kantor Nagari Cubadak BATUSANGKAR, HALUAN — DPRD Tanah Datar mendukung pembangunan gedung Kantor Wali Nagari Cubadak, Kecamatan Limo Kaum, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Melihat perkembangan penduduk dan perekonomian masyarakat Nagari Cubadak yang cukup pesat, h endaknya didukung pula dengan gedung kantor yang lebih representatif sehingga mampu melayani kepentingan masyarakat di sini,” kata anggota DPRD Tanah Datar Donna saat acara Musrenbang Nagari Cubadak, Kamis (2/2). Donna mengharapkan, dalam

musrenbang ini pembangunan kantor wali nagari menjadi skala prioritas, sehingga dewan dapat membantu dan memperjuangkan untuk direalisasikan di tingkat Pemkab Tanah Datar. “Kita hanya dapat membantu bila masuk dalam Musrenbang, jadi tidak ada lagi istilah pembangunan yang naik di jalan, seperti yang selama ini masih dilakukan oleh beberapa nagari,” katanya. Donna menuturkan, saat ini sebanyak 35 orang anggota DPRD Tanah Datar turun ke- 75 nagari sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk mengawasi proses Musrenbang

Pelajar SMP Dilarang Bawa Sepeda Motor BAT U SA NG K A R , HALUAN — Polres Tanah Datar memberlakukan larangan pelajar tingkat SLTP menggunakan sepeda motor dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat dan korbannya didominasi pelajar tingkat SLTP. “Untuk merealisasikan rencana itu, kita sudah melakukan pembicaraan awal dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar dan sangat mendukung pelajar SLTP tidak menggunakan kenderaan bermotor roda dua dalam berbagai aktivitas,” kata Kasat Lantas Polres Tanah Datar AKP Yulandi Rusadi di Batusangkar, Jumat (3/2). Yulandi menyebutkan, untuk memperkuat rencana itu, pihaknya akan membicarakan lebih lanjut dengan

“Tidak salah lagi ternyata memang sangat indah pemandangan alamnya Nagari Tuo Pariangan ini, pemukiman warga yang berada di pinggang gunung Marapi ini tersusun rapi diselingi bangunan rumah gadang yang masih berdiri kokoh,” tutur Gubernur Irwan Prayitno. Sambil menelusuri ruas jalan di ujung paling utara Nagari Tuo Pariangan, tepatnya di Jorong Guguak, Gubernur Irwan berkesempatan memberikan bantuan dana Rp 5 juta dari Baznas Sumbar direalisasikan berupa bedah rumah untuk Yulinar (50), salah seorang warga kurang mampu dan menderita lumpuh. Sambil mengendarai motor trabas bersama anggota komunitasnya, Gubernur Irwan Prayitno juga berkesempatan menyaksikan warga yang tengah bercocok tanam seperti berbagai tanaman palawija yang tumbuh subur di Nagari Tuo Pariangan ini. Gubernur Irwan juga berkesempatan memanen padi warga di Jorong Guguak Pariangan bersama Wabup Zuldafri Darma, Camat Pariangan Suhardi serta anggota kelompok tani setempat. “Selain memiliki pemandangan alam yang sangat indah, masyarakat di sini terlihat sangat tekun mengolah lahan pertanian mereka, semua tanaman tumbuh subur,” tutur Irwan Prayitno

DPRD Tanah Datar untuk membuat Peraturan Daerah tentang larangan pelajar SLTP memakai kendaraan roda dua ke sekolah dan jalan raya. “Kita harus menerapkan pelajar SLTP tidak diizinkan menggunakan kenderaan bermotor roda dua, untuk itu kalau orangtua memang sayang kepada anaknya, maka jangan beri anak kita kendaraan roda dua,” katanya. Yulandi menjelaskan, menjelang keluarnya Perda tersebut, pihaknya mengharapkan kepala daerah dapat menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) untuk pelarangan pelajar SLTP tidak memakai kenderaan bermotor roda dua. “Adanya kendala transportasi ke sekolah bagi pelajar, hal itu bisa diatasi dengan menggunakan jasa ojek atau orangtua yang meng-

antarkan anaknya ke sekolah setiap hari,” katanya. Di samping itu, memperbanyak kendaraan angkutan umum seperti meremajakan angkutan Kopatra sehingga mempermudah transportasi pelajar ke sekolah atau menghadirkan bus sekolah. Sementara itu, Kepala Disdikbud Tanah Datar Abrar sangat mendukung upaya Satlantas Polres setempat untuk bekerja sama membuat peraturan pelarangan pelajar SLTP mengendarai kendaraan bermotor. “Kita cukup prihatin dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang korbannya didominasi oleh pelajar baik SLTP maupun SLTA, perlu diantisipasi dan diupayakan siswa tingkat SLTP yang belum memiliki SIM tidak mengendarai kendaraan bermotor,” katanya. (h/emz)

pada 23 Januari sampai 15 Februari 2017. “Proses Musrenbang di nagari merupakan kegiatan penting dalam menyusun perencanaan strategis daerah dengan menetapkan skala prioritas pembangunan dimulai dari pemerintahan terendah di nagari,” katanya. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PMDPPKB) Tanah Datar Faisal A mengatakan, Musrenbang nagari ini sangat penting artinya dalam menentukan arah pembangunan ke depannya. (h/emz)

saat melakukan panen padi tersebut. Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga berkesempatan melepaskan burung perkutut kembali ke alam bebas. “Biarkan burungburung itu kembali ke habitatnya. Saat ini kita sudah jarang sekali mendengarkan merdunya suara-suara burung,” tutur Irwan. Untuk menjaga kerindangan alam Nagari Tuo Pariangan tersebut, gubernur juga berkesempatan menyerahkan ratusan bibi tanaman, yang diterima wabup dan Camat Pariangan Suhardi, selanjutnya diserahkan kepada warga setempat untuk ditanam pada lahan yang ada di pinggiran ruas jalan di nagari setempat. Kepada warga Nagari Tuo Pariangan pada kesempatan tersebut gubernur mengharapkan, agar selalu menjaga kebersihan dan menjadi tuan rumah yang baik dalam menerima tamu yang atang berkunjung ke Nagari terindah di dunia ini. Perlu Pembenahan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupaya mempertahankan keaslian adat, budaya, dan keindahan Nagari Tuo Pariangan, Kecamatan Pariangan. “Nagari Tuo Pariangan sebagai salah satu destinasi wisata di Tanah Datar perlu mempertahankan keaslian budaya, adat, dan keindahan

alam serta keramahtamahan masyarakatnya,” kata Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma di Nagari Pariangan, Sabtu (4/2). Wabup meminta camat, pemerintahan nagari dan seluruh unsur terkait untuk selalu berusaha membuat program dan kegiatan guna mempertahankan keaslian adat dan budaya di Nagari Pariangan, karena hal itulah yang menjadikan nagari itu menjadi salah satu desa terindah di dunia. “Nagari Pariangan masih banyak menyimpan potensi wisata lainnya seperti air terjun Najun, lasuang gadang (lesung raksasa) dan beberapa potensi wisata lainnya yang saat ini masih belum terkelola dengan baik,” tuturnya. “Kita juga meminta dinas terkait untuk menginventarisir potensi wisata yang mungkin dikembangkan untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Tanah Datar Luhak nan Tuo,” katanya. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Parpora) Tanah Datar, Edisusanto menjelaskan, pihaknya akan melakukan revitalisasi destinasi objek wisata Nagari Tuo Pariangan. “Kita akan melakukan koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan objek wisata di nagari terindah di dunia tersebut,” katanya.( h/emz)

Siswa SMA Excelent Dilatih Siaga Bencana PANYALAIAN, HALUAN — Siswa SMA Excelent Pondok Pesantren Modern Nurul Ikhlas Pincuran Tinggi Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar menerima materi pelatihan muatan lokal berupa tata cara pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Kegiatan pelatihan yang diberikan kepada anggota Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS) di SMA Excelent tersebut diikuti sebanyak 30 orang siswa putra, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Pelaksana BPBD Tanah Datar Indra Kesuma, Sabtu (4/2) lalu. Kalaksa BPBD Tanah Datar Indra Kesuma menyebutkan, di wilayah Kabupaten Tanah Datar Luhak nan Tuo, semua bencana alam bisa saja terjadi, kecuali bahaya tsunami. “Potensi yang cukup besar mengancam keselamatan warga Kabupaten Tanah Datar adalah bahaya letusan gunung api. Di wilayah ini ada gunung api Marapi, Singgalang, Tandikek dan Gunung Sago,” kata Indra Kesuma.

Secara topografi, wilayah Kabupaten Tanah Datar yang kenyataannya banyak terdapat wilayah bukit dan lembah, maka pada kondisi cuaca banyak turun hujan, bahaya tanah longsor selalu mengancam keselamatan warga, terutama pada wilayah nagari hingga ke jorong. Di tingkat siswa sekolah, anggota Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS) diharapkan menjadi ujung tombak upaya antisipasi bencana di lingkungan tempat tinggal masing-masing, termasuk antisipasi bagi teman sebaya di lingkungan sekolah. “Bencana itu datangnya bisa saja kapan dan di mana saja tanpa kompromi, oleh sebab itu diharapkan kepada masyarakat untuk selalu dalam kondisi waspada, guna bisa mengantisipasi dan meminimalisir bahaya bencana bagi keselamatan warga,” tuturnya. Kepada peserta pelatihan KSBS ini diberikan materi pengetahuan tentang kebencanaan, tata cara pemasangan tenda, keterampilan penanganan medis kebencanaan yang diberikan oleh relawan PMI serta relawan BPBD Kabupaten Tanah Datar. (h/emz)

PESAN BUPATI IRDINANSYAH TARMIZI

Lembaga Adat Harus Memperkuat Peran BAT U SA N G K A R , HALUAN — Bupati Tanah Datar H Irdinansyah Tarmizi mengharapkan lembaga adat yang ada di tengah masyarakat untuk diperkuat perannya dalam penerapan nilai-nilai agama dan adat. “Penguatan harus ditingkatkan sekaligus mewariskannya kepada generasi muda sehingga dapat menyaring pengaruh negatif dari luar,” kata Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi di Batusangkar, Sabtu (4/2). Bupati menyebutkan, lembaga adat seperti ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan bundo kanduang dapat memanfaatkan balai-balai adat sebagai tempat musyawarah, pelatihan, dan pembinaan kepada generasi muda. “Selain lembaga adat harus diperkuat, keberadaan balai-balai adat di setiap

nagari menjadi sangat strategis dalam kehidupan masyarakat, terutama sebagai sarana dan prasarana untuk menghidupkan kegiatan warisan leluhur,” kata bupati. Menurut bupati, ninik mamak pemangku adat mestinya menjadi teladan dan pemimpin bagi kaumnya sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan keberadaan ninik mamak. Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM)Tanah Datar Irsal Veri Idrus Dt. Lelo Sampono mengatakan, para ninik mamak wajib mengetahui adat istiadat dan budaya mengingat fungsinya sebagai pengayom, pembimbing, dan mengatur anak kemenakan dalam segenap aspek kehidupan. “Ninik mamak yang bernaung dalam lembaga kera-

BUPATI bersama para pemangku adat di depan balai adat Kab.Tanah Datar. EMRIZAL.

patan adat nagari (KAN) cukup besar fungsinya memberikan warna terhadap nagari untuk memberdayakan masyarakat,” katanya. Disebutkan, lembaga KAN merupakan sarana tertinggi dalam nagari dan menjadi lembaga bernaungnya pemimpin di kaumnya. Redaktur: Nova Anggraini

“Ninik mamak dapat diposisikan sebagai orang terpandang dan memberikan contoh teladan bagi anak kemenakan dan masyarakat nagari, dan jangan melakukan perbuatan negatif atau menjadi contoh perbuatan yang melanggar aturan,” katanya lagi. (h/emz) Layouter:Rahmi

KAMPUS

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

KETUA FORUM REKTOR INDONESIA SUYATNO

Guru Besar dan Lektor Harus Produktif JAKARTA, HALUAN — Ketua Forum Rektor Indonesia (FRI) Prof Suyatno mengatakan pihaknya menyambut baik adanya Permenristekdikti Nomor 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Rektor UNP Sosialisasikan Aturan dan Penilaian PPLK PADANG, HALUAN — Mahasiswa Program Kependidikan Universitas Negeri Padang (UNP) yang telah memenuhi syarat untuk melaksanakan program Pelaksanaan Pengalaman Lapangan Pendidikan (PPLK), berkumpul di GOR UNP, Rabu (8/2), untuk mendengarkan wejangan dan arahan dari jajaran pimpinan UNP. Acara yang bertajuk Sosialisasi Peraturan dan Penilaian Pelaksanaan Pengalaman Lapangan Kependidikan PPL-K Semester Januari – Juni 2017 ditujukan kepada 2.009 mahasiswa/i yang akan mengikuti PPL-K pada semester ini. Mereka akan bertugas menjalani PPLK di 13 kota dan kabupaten se Sumatera Barat. Rektor UNP Prof Dr Ganefri PhD mengimbau agar mahasiswa dapat menjaga nama baik almamater selama menjalani PPLK. Beliau mengingatkan para peserta PPLK untuk tidak lupa mempromosikan UNP (yang telah terakreditasi A) kepada para siswa-siswi yang bersekolah di tempat pengabdian PPLK. (h/rel).

PTS Berkampus di Ruko Akan Ditertibkan PADANG, HALUAN — Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) terus melakukan pengawasan terhadap perguruan tinggi swasta (PTS) untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Salah satunya dengan menertibkan PTS yang beroperasi di rumah toko (ruko). Dirjen Kelembagaan Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Patdono Suwignjo mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah mendata PTS yang beroperasi di ruko. “Kampus yang menyewa ruko sekarang kami minta direktur pembinaan untuk mengumpulkan,” ucapnya di Gedung D Kemristekdikti, Jakarta, Rabu (8/2/2017). Patdono menyebut, pada 2018 akan ada standar baru yang harus dipenuhi oleh kampus. Meski begitu, poin-poin dalam standar tersebut tidak jauh berbeda, dan hanya ada sedikit penambahan. “Begini, jadi ada perguruan tinggi yang dapat izin tetapi tidak bisa berkembang dengan baik. Akhirnya kampus yang dulu dijual dan diganti di ruko. Itu tidak bisa ditutup karena kampus tidak melakukan pelanggaran,” paparnya. (h/okz)

PPL-K — Mahasiswa UNP yang mengikuti PPL-K semester Januari-Juni 2017

108 Siswa Ikuti Olimpiade Math Championship II UNES PADANG, HALUAN — Sebanyak 95 siswa SMP dan SMA se-Kota Padang dan 13 siswa SMP Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman [total 108] mengikuti Olimpiade Math Championship II di Auditorium Universitas Ekasakti (UNES) Padang, Sabtu—Minggu (4—5/2). Kompetisi tersebut diselenggarakan oleh Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unes Padang. “Olimpiade Math Championship II ini diadakan untuk meningkatkan kompentensi dan mengasah pikiran siswa dalam mewujudkan impian di masa depan,” ujar Wakil Rektor I Bidang Akademik UNES Padang, Agussalim, saat membuka acara, Sabtu (4/2). Pada lomba Olimpiade Math Championship II ini, Refniwidialistuti, Teni Suriani, Dina Novarina, dan Sakinah Nurul Fajri dipercaya

RUMAH DIJUAL/DIKONTRAKKAN

DIKONTRAKKAN: Paviliun di Jl. Surabaya Blok D/10 Ulak Karang Selatan Asratek. Cocok untuk keluarga baru. Hub: 082384180011

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923 JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

Dijual ruko permanen 2011 dg harga murah tiga lantai yang berada di pusat kota. Luas tanah 335 M2, luas bangunan 400 M2 (Lt 1 : 9 x16 M, Lt II : 10x19 M, Lt III :8x10 M. Pondasi sumuran, struktur besi ulir dan interior modern. Lokasi Labuah Basilang, Payakumbuh dekat kampus Unand II, 200 M dari Rumdis Walikota.Cocok utk kantor, hunian, toko dan kos-kosan. Serius, Hub : 083287052018.

www.harianhaluan.com

1 (satu) bidang tanah Hak milik, luas 1.125 m2, lokasi dekat masjid dan perumahan dekat pusat kota, kel. Anduringt, Kec. Kuranji. Harga Nego & 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, luas 1.000 m2, Kel. korong Gadang, Kec. Kuranji. Minat Hub.0813 6358 0062

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp. Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji. Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014. Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

sebagai juri. Dalam momen itu, Agussalim j uga menyampaikan , UNES siap menerima dan meberikan beasiswa h inggalulus sarjana bagi siswa SMA berprestasi dan memiliki sertifikat olimpiade. “Begitu pula halnya dengan anak guru maupun pensiunan guru yang diberikan fasilitas masuk FKIP UNES Padang,” kata Agussalim. FKIP merupakan salah satu fakultas di UNES Padang yang dijadikan pilot proyek (diunggulkan). Tiga dari empat prodi di fakultas itu telah terakreditasi B, yaitu Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, dan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sementara, Prodi Pendidikan Matematika sedang dalam proses akreditasi dan diyakini akan meraih akreditasi A tahun ini. Agussalim mengharapkan semua

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

OLISINDO SERVICE, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090 DIJUAL RUMAH TINGGAL, Di Jl. Dobi V No. I padang, kampung Pondok - Kota, ukuran panjang 16 m, lebar 9 m, SHM, Harga 1 Milyar Nego. Minat hub: 0852 1574 1549 / 0823 9099 6930

DIKONTRAKKAN Rumah. Lokasi Komp. Filano Jaya II BB3 No.12. Rumah 2 Lantai, 5 Kamar (1 Kamar Pembantu), Kamar Mandi 4, Garasi Luar Dalam, Pagar Terali Besi. Hub. 0813 74 40 4476

Ketua Prodi di FKIP agar melaksanakan lomba sesuai dengan bidang studi masing-masing, seperti lomba karya sastra, pidato bahasa Inggris, olimpiade matematika, dan sebagainya. Untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI mendatang, sang wakil rektor juga meminta diadakan Lomba Olimpiade Math Championship I Tingkat Provinsi Sumatera Barat. “Penyerahan hadiahnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2017,” kata dia menambahkan. Pada kesempatan itu, tiap-tiap Prodi FKIP menampilkan kegiatan, yaitu Media Pembelajaran Matematika oleh Prodi Pendidikan Matematika, Hasil Karya Tulis Jurnalistik Bahasa Inggris oleh Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bazar oleh Prodi Pendidikan Ekonomi, dan Musikalisasi Puisi oleh Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. (h/rel/mg-sas)

“Kami menyambut baik adanya Permenristekdikti 20/2017 tersebut, karena memberi dorongan pada guru besar dan lektor kepala untuk produktif dalam melakukan penelitian,” ujar Suyatno dalam acara 10 Tahun Pendidikan Tinggi Jakarta 2017 di Jakarta, Selasa. Dia mengatakan jika seorang dosen t elah m enjadi profesor dan lekt or kepala, maka diharapkan dapat produktif serta menghasilkan penelitian serta jurnal yang terakreditasi internasional. “Kami memandang bahwa lahirnya Permenristekdikti tersebut, berawal dari keprihatinan terhadap kinerja dosen serta dorongan agar produktif,” lanjut dia. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof Hamka (UHAMKA) itu mengaku prihatin dengan rendahnya produktifitas sebagian dosen di Tanah Air. “FRI akan memberi masukan terhadap aturan tersebut,” kata Suyatno. Dia menambahkan, di UHAMKA sendiri pihaknya terus mendorong para dosen agar produktif dalam mlakukan penelitian dan ti dak hanya sekedar mengajar. “Kami juga mendorong dengan kebijakan seperti memberikan insentif jika dosen melakukan penelitian dan hasil risetnya dipublikasi d i jurn al internasional terakreditasi.” Sementara itu, Ketua Kopertis III, Dr Illah Sailah, mengatakan sebagian besar lektor kepala menganggap bahwa peraturan tersebut merupakan sanksi. “Padahal, aturan itu merupakan cambuk agar para lektor kepala itu produktif dan naik tingkat menjadi profesor,” kata Illah. Meski demikian, Illah menganggap perlu adanya sosialisasi terhadap peraturan itu. Permenristekditi 20/2017 mendorong para profesor dan lektor kepala untuk lebih p roduktif dalam menulis jurnal internasional. Pemerintah akan menghentikan tunjangan bagi profesor yang tidak menerbitkan minimal satu jurnal ilmiah internasional dalam setahun. Kebijakan itu bertujuan untuk mencapai target pemerintah dalam meningkatkan publikasi internasional. Pada 2016, jumlah jurnal internasional Indonesia yang mencapai 9.000 penelitian masih kalah jauh dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Malaysia mampu menghasilkan s ebanyak 23.000, Singapura 17.000 dan Thailand 13.000 penelitian.(h/ans)

DIJUAL RUMAH ONE PIECE VARIASI, Masang Kaca film, stiker, branding, dll. Jl. ST. Syahrir. No. Hp. 081374315278 AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

Dijual Mobil Timur Enjeksi tn 1997. Harga 25 jt pas, bisa dilihat di RSUP M. Djamil. Hubungi : 0823 7827 7059 SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716

PT RATU JAYATOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420 DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego). Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

LOWONGAN Healthy Life butuh karyawan/ti, siap ditempatkan di Jakarta Barat (gapok, komisi, uang makan, transportasi, mess). Usia max. 28 th. Interview di Hotel The Sriwijaya Jl. Veteran No. 25 Purus Padang Barat. Selasa Rabu, tgl 31 Jan - 1 Feb 2017 (Pkl. 09.00-16.00 WIB). Tidak dipungut biaya. Hub. Bapak Roy 082112832708 (Ongkos dari Padang ke Jakarta di tanggung perusahaan)

Dijual CEPAT SUZUKI ESCUDO TAHUN 2000, PAKAI SENDIRI, TERAWAT, WARNA KUNING METALIK MINAT HUB. 071266096689 DAN 085263801756

Luas tanah 352 M dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di jalan medan B1 No. 5 Wisma Indah Siteba. Sertifikat Hak Milik. yang berminat hubungi HP. 0812 8125 843 Luas tanah 90 m dengan 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di Perumahan Andalusia Blok H 7 RT 003 RW 002 Tarantang Kec. Lubuk Kilangan. Tipe 36 sudah direhab. Minat hubungi HP. 082383507743 (RIA)

DIJUAL TANAH Di Jual Tanah seluas 41.000M2, 4HA, Sertifikat, Kec. Tabir Lintas Depan Pasar Baru Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Pinggir jalan Lingkungan Tata Kota Provinsi Jambi. Yang berminat Hub. Hp. 081213847669 Dijual Rumah Luas tanah 360 m2Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

STNK Motor Vario, Warna Hitam Thn. 2011. BA 3110 BW. An. GUSWANDRI, SE. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat STNK BA 4199 BF a/n Dono Flaminggo. Hilang didalam jok motor . Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

PT. BUNDA WISATA NUSANTARA, melayani penjualan tiket pesawat semua maskapai. Harga bersahabat. Jl. Raya Pitameh No. 1 Telp. 075174154, Hp. 08126772460081374809222 Padang Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

22 Salingka Tapal Batas Nagari di Pasaman Harus Jelas PASAMAN, HALUAN — Anggota DPRD Kabupaten Pasaman dari Fraksi Partai NasDem, Rona Resky meminta pemerintah daerah itu untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas nagari (desa), terutama untuk daerah pedalaman seperti didua nagari, yakni Simpang Tonang dan Cubadak. “Permasalahan tapal batas nagari ini disampaikan masyarakat saat kami melakukan reses di daerah. Mereka khawatir, itu nanti menjadi persoalan,” kata Rona, belum lama ini. Seperti, tapal batas antara Nagari Simpang Tonang dan Kabupaten Madina di Kampung Simpang Dingin, belum jelas, sehingga banyak warga dari daerah tetangga (Madina) menggarap lahan yang notabene masuk ke wilayah nagari itu. Selanjutnya, batas antara Batang Tuhur-Sinuangon, Nagari Cubadak dengan Paraman Ampalu, Kabupaten Pasaman Barat. “Ini jika dibiarkan bisa menimbulkan konflik sosial. Jadi, kita mendesak agar permasalahan tapal batas ini segera dituntaskan,” katanya. Rona mengungkapkan, belum adanya kejelasan penyelesaian tapal batas nagari itu telah membuat keresahan pemerintah nagari maupun masyarakat, sebab permasalahan itu dapat memicu konflik antar warga. Politikus NasDem itu tidak merincikan nagari mana saja yang tapal batasnya belum selesai dan dapat memicu konflik. Menurutnya, masalah tapal batas desa perlu penyelesaian segera, sebab selain dapat memicu konflik antar warga, juga dapat menghambat program pembangunan di wilayah pedesaan. “Kita berharap permasalahan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, sebab jika hal ini dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan berdampak pada situasi kamtibmas di tengah masyarakat,” katanya. (h/mg-yud)

Bupati Tanah Datar Berkantor di Nagari TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi mulai melaksanakan terobosan baru untuk mengetahui langsung pelayanan pemerintahan ditingkat terendah dan berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berkantor sehari disetiap nagari. “Hari ini kita mulai melakukan kegiatan berkantor sehari di nagari. Saat ini Nagari Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan yang pertama kita kunjungi, sebut bupati Irdinansyah Tarmizi, Rabu (8/2) di Pagaruyung. Dikatakan, dengan melaksanakan hal tersebut, aspirasi warga akan dapat langsung tertampung sehingga Pemda dapat mengambil kebijakan mana yang menjadi prioritas. “Dengan langsung berhadapan pada masyarakat itu, berbagai keluhan tentang pelayanan dan ekonomi masyarakat akan dapat kita carikan solusi konkritnya, di sana kita juga akan dapat mengetahui berapa jumlah warga yang belum mendapatkan BPJS, KIP, Raskin dan bermacam keluhan warga,” sebut bupati. Berikutnya, setelah di Malalo, bupati akan melakukan berkantor ke nagari lainnya, untuk melanjutkan program tersebut, ia meminta kepada camat untuk mempersiapkan hal-hal tentang pelayanan. Saat kedatangan bupati di Nagari Malalo, terlihat bupati tidak membawa rombongan dan kedatangannya pun tidak diberitahukan sebelumnya pada pemerintah nagari. (h/fma)

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 / 12 Jumadilawal 1438 H

Realisasi ADD Nagari Talao Disorot Warga SOLOK SELATAN, HALUAN —Masyarakat Nagari Talao Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo soroti realisasi pengunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) 2016. Pasalnya, banyak dugaan kejanggalan yang terjadi dari kegiatan pembangunan infrastruktur. Seorang warga Talao yang enggan disebutkan namanya mengatakan, jika warga Talao berharap pihak penegak hukum untuk bisa turun ke Kenagarian Talao Sungai Kunyit untuk mengungkap adanya dugaan mark up anggaran dibeberapa kegiatan fisik. “Kejanggalan terlihat dibeberapa kegiatan pembangungan infrastruktur dengan anggaran puluhan juta hingga ratusan juta, tapi hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan anggaran yang dihabiskan,” terangnya, Rabu (8/2). Dugaan mark up anggaran bisa dilihat dari beberapa kegiatan, seperti, kegiatan pengalihan saluran irigasi PLTMH di Jorong Talao dan di Jorong Sungai Keruh dengan anggaran senilai Rp250 juta. Lanjutan pembangunan tempat parkir kendaraan Kantor Walinagari Talao Sungai Kunyit senilai Rp44 juta. Kegiatan pembuatan drainase dusun Talao senilai Rp50juta. Kegiatan pembangunan Book Cover lapangan bola kaki nagari Talao Rp23,7 juta. Kegiatan sambungan pengecoran jalan pasar lama sampai dengan Dusun Talao Rp60juta, dan pembuatan pembibitan kecambah sawit Rp126juta. Pantauan Haluan ke salah satu item kegiatan yakni lokasi pembibitan kecambah sawit. Di lokasi pembibitan, sesuai laporan masyarakat memang benar hanya ditemukan plastik polibek yang hanya berisi tanah, sedangkan bibit atau anak sawitnya tidak ada. Sementara Walinagari Talao Sungai Kunyit, Abdul Musis dikonfirmasi melalui seluler Rabu,(8/2) membantah adanya dugaan penyalahgunaan dana DD dan ADD. Dikegiatan pembangunan drainase dusun Talao Sungai Kunyit senilai Rp50 juta yang di isukan adanya tumpang tindih anggaran dengan dana CSR dari salahsatu perusahaan

yang ada di Kenagarian tersebut. Menurutnya, pembuatan drainase tidak ada sangkut pautnya dengan dana CSR perusahaan. “Pembuatan drainase tersebut murni menggunakan Dana Desa (DD) atau ADD Nagari anggaran 2016, sedangkan jalanya baru menggunakan dana CSR perusahan yang dibangun pada tahun 2013 silam,” jelasnya. Sedangkan dikegiatan pembuatan Bookcover lapangan bola kaki Nagari Talao, Abdul Musis mengakui pihak inspektorat telah turun kelapangan meninjau Bookcover, dari hasil tinjauan lapangan tersebut Inspektorat telah meminta pihak kenagarian untuk memperbaiki dan mengevaluasi kembali masalah anggaran pembangunanya. Sedangkan terkait pembibitan kecambah sawit, ia menyebutkan bibit sawit tersebut akan datang minggu depan (13/2). Pihaknya mengakui terlambat melakukan penyemaian bibit tersebut. Keterlebatan tersebut dikarenakan pihak Kenagarian memang terlambat memasuk laporan ke kecamatan sehingga berdampak pada pencairan anggaran. “Anggaran baru cair pada 28 Februari 2016 dengan begitu barulah sekarang bisa memulai melanjutkan kegiatan pembibitan tersebut,” ucapnya. Kemudian ia juga menginformasikan bahwa insentif guru mengaji,Garim sudah bisa diambil pada Jumat (10/2). “Keterlambatan pencairan insentif ini dampak dari keterlemabatan Kenagarian memasukan laporan keuangan. Selama ini di internal kami ada sedikit benturan pekerjaan sehingga tidak maksimal. Namun, kedepan setelah melakukan pergantian personil sekretaris nagari nantinya kita bisa maksimal,” tutupnya. (h/jef)

TIDAK MAKSIMAL — Pembangunan bookcover di lapangan bola kaki Nagari Talao Sungai Kunyit senilai Rp23,7 juta yang hasilnya kurang maksimal, Rabu (8/2). JEFLI

Kantor Desa Batu Tanjung Diresmikan

PERESMIAN Kantor Desa Batu Tanjung Kecamatan Talawi oleh Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf serta pengguntingan pita oleh Ketua TP-PKK, Yenni Halill, Rabu (8/2). RIKI YUHERMAN

SAWAHLUNTO, HALUAN — Peresmian Gedung Kantor Desa tentu tidak ada gunanya jika aparatur di dalamnya tidak memiliki disiplin dan mentalitas

yang tinggi, baik dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, peningkatan pembangunan desa dan pembinaan masyarakat. Hal ini diungkapkan

Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf saat meresmikan Kantor Desa Batu Tanjung, Kecamatan Talawi, Rabu (8/2). Disebutkan Ali Yusuf, peresmian gedung yang dikategorikan megah ini harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan yang prima kepada warganya. “Tidak sekedar covernya saja yang enak dilihat, tapi juga di dalamnya mulai dari pelayanan dan pembinaan yang diberikan kepada warganya juga harus mencerminkan pemerintahan yang melayani. Bagaimanapun Aparatur Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dan garda terdepan dari Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ali Yusuf. Baik buruknya kinerja Pemerintahan Desa, sebut walikota, tentu akan sangat ber-

pengaruh terhadap baik atau buruknya kinerja pemerintahan pada level diatasnya, mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pusat. Bapak tiga anak itu juga menjelaskan, kegiatan pembangunan Kantor Desa dilatar belakangi dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota sawahlunto dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi publik dalam hal ini peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan Desa. Selanjutnya, Kewenangan atau peran Pemerintah Daerah dalam penyediaan berbagai fasilitas seperti pemberian motivasi, bantuan teknis dan bantuan keuangan. Serta Pemberian fasilitas bantuan dana kepada Pemerintahan Desa, dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Program pembangunan

gedung Kantor Desa sejak awal telah direncanakan. “Kepada Kepala Desa beserta jajarannya harus mampu menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat Batu Tanjung, dengan memelihara gedung ini sehingga dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena membangun gedung baru lebih mudah bila dibandingkan dengan merawat dan memelihara gedung sehingga bisa terus dalam keadaan baik,” tuturnya. Sementara itu, Kepala Desa Batu Tanjung, Marwan menyebut, pembangunan kantor desa ini dimulai pada tahun 2016 lalu dengan kisaran dana Rp1,4 miliar, dimana sebelumnya telah dilakukan penghapusan aset bangunan desa yang lama sesuai dengan persetujuan dari DPRD setempat. (h/mg-rki)

Zul Hendrayani, Berbakti Majukan Nagari Laporan : BUSTANUL ARIFIN MENJADI seorang pemimpin ditengah masyarakat memang banyak suka dan dukanya, bahkan sering pula masyarakat memberikan ejekan meski yang dilakukan adalah benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta sudah mendapat persetujuan dari semua lembaga nagari.

H ZUL HENDRAYANI

KAN tetapi, bagi Walinagari Koto Baru, Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, H Zul Henwww.harianhaluan.com

drayani semua itu tetap dihadapi dengan tenang dan lapang dada, yang jelas ia berniat untuk memajukan nagari serta meningkatkan ekonomi masyarakat nagari yang dipimpinnya. Zul Hendrayani dilahirkan di Korong Tungka Kampung Panyalai, Nagari Koto Baru pada tahun 1969, dan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama diikuti dekat tanah kelahirannya, setelah itu melanjutkan ke Sekolah Guru Olahr aga (SGO) Padang dan tamat pada tahun 1990. Setelah itu,

ia mencoba menjadi olahraga pada sekolah yang berada dalam korong dimana ia dilahirkan, akan tetapi ia tidak puas dengan hasil yang didapatkan dan akhirnya ia memutuskan untuk mengadu nasib dirantau orang yaitu mencoba menjadi pedagang di salah satu pasar di Kota Bandung, Jawa Barat. Disamping menjadi seorang super sibuk s ebagai pedagang, namun ia juga menyempatkan diri menjalin silaturahmi dengan masuk organisasi urang awak yang ada di kota itu, yaitu sebagai pengurus Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bandung, dan pengurus PKDP Propinsi Jawa Barat. Bahkan, selain itu ia juga bekerja sebagai jurnalis diberbagai media cetak terbitan Bandung dan Jakarta. Pada tahun 2009 yang

lalu, ia pulang kampung dan ingin berbuat untuk nagari dimana ia dilahirkan, setelah menetap dikampung berbagai ia bergabung di berbagai organisasi yaitu Ketua Forum Aliansi Masyarakat Menggugat (FAMM), Sekretaris Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Padang Pariaman, Ketua LPM Nagari Koto Baru, Ketua Bamus Nagari Koto Baru, Ketua UPKS Kecamatan Padang Sago. “Sekarang ini, saya sudah menjadi mantan pengurus semua organisasi, dan hanya tinggal satu organisasi yaitu FKPM,” ujar H. Zul Hendrayani kepada Haluan kemarin. Dia menjelaskan, pada tahun 2014 ada perhelatan pemilihan wali nagari, berdasarkan ada beberapa masyarakat yang menginginkan agar maju pada pemilihan itu.

“Setelah dipikrkan secara matang, akhirnya saya memutuskan untuk maju sebagai calon walinagari periode 2014-2020. Setelah selesai pemilihan, akhirnya saya mendapatkan suara terbanyak dan bisa menyisihkan calon yang lain, setelah itu dilantik pada Desember 2014,” ujarnya. Dalam sejarah nagari katanya, ia adalah wali nagari yang kesebelas, dalam menjalankan roda pemerintahan nagari banyak halangan dan rintangan, yang agak sulit dirobah pada masyarakat tentang pola pikir, karena masih banyak masyarakar yang berfikir secara awam. “Contoh seperti mengadakan acara rapat nagari atau lain sebagainya yang telah ditetapkan waktunya, dan masyarakat peserta rapat pasti datang satu jam setelah

waktu yang ditetapkan atau agak terlambat datangnya. Akan tetapi, semua itu sudah dirobah secara berangsurangsur dengan kita datang terlebih dahulu dari waktu yang ditentukan itu,” terang Zul Hendrayani. Dimasa kepemimpinannya, ia kembali menghidupkan kesenian tradisional yang sudah lama vakum seperti gandang tasa, randai, kesenian rebana, pondok AlQur’an serta membentuk kelompok yasinan. “Dengan semua ini, masyarakat nagari sangat mendukung dengan buktinya setiap mengadakan latihan banyak masyarakat peserta dan masyarakat juga banyak menghadirinya. Dan semua ini dilakukan untuk mengurangi kenakalan remaja dinagari ini, karena setiap pelatihan semua pemuda hadir,” katanya. Redaktur: Heldi satria

Selain menghidupkan kesenian tradisional, ia juga menggerakan olah raga untuk pemuda maupun kaum ibu, seperti bola voly, sepak bola. “Dan untuk sepak bola ini, juga diadakan pertandingan antar korong dalam nagari, semua ini dilakukan untuk mencari bibit-bibit sepak bola karena pemuda ini banyak yang ber bakat tapi tidak tersalurkan, tentu dengan adanya pertandingan akan bisa dilihat mana yang berbakat dan mana pula yang tidak berbakat,” terangnya. Sekarang ini katanya, nagari sudah banyak perubahan pada bidang infrastruktur nagari, semula jalan dalam korong dan antar korong dalam nagari ini sangat susah untuk dilalui oleh kendaraan roda dua dan roda empat. (*) Layouter: Rahmi

SUMBAR

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

PEMKAB PESSEL

Hitung Kerugian Akibat Limbah Medis PAINAN, HALUAN — Pemkab Pessel saat ini sedang menghitung sejumlah kerugian yang ditimbulkan oleh limbah medis yang mengotori Pantai Tan Sridano, Kecamatan Batang Kapas beberapa waktu lalu. Hal ini diungkapkan, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pesisir Selatan, Nelly Armidha kepada Haluan, Rabu (8/2). Terkait penemuan limbah medis tersebut, menurutnya terdapat beberapa aspek yang akan dijadikan subjek dalam penghitungan sejumlah kerugian terhadap lingkungan, seperti tempat pariwisata, terhambatnya ekonomi masyarakat nelayan, hingga kepada dampak kesehatan masyarakat sekitar. “Nanti akan kita kalkulasi berapa jumlah kerugian yang dihasilkan oleh limbah medis tersebut. Setelah itu baru hasilnya kita serahkan ke pihak RSUD Rasidin Kota Padang. Karena mereka sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh dalam masalah ini,” sebutnya. Lebih lanjut kata dia, terkait persoalan limbah tersebut, sebelumnya Pemerintah Daerah melalui Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pessel dan (DLH) Sumbar, sudah menggelar sejumlah pertemuan dengan pihak terkait. Kemudian dari hasil pertemuan tersebut, pihak yang terlibat diminta mengangkut dan

menghancurkan semua limbah yang bertebaran di Pantai Tan Sridano. “Dari hasil kesepakatan kemarin, pihak RSUD Rasidin sepakat menghancurkan limbah medis tersebut di RSUD M.Zein Painan, dan itu sudah mereka laksanakan,” terangnya. Sementara itu, pada wawancara Haluan sebelumya, tim Penegakan Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar Rembrand menyebutkan, RSUD Rasidin Kota Padang jelas sudah menyalahi peraturan. Sebab, membuang limbah medisnya tanpa prosedur yang jelas. Dari hasil investigasi tersebut, maka ia meminta proses hukum tidak bisa dihentikan, karena sudah jelas subjek dan pelakunya. “Pelaku bertanggung jawab penuh untuk menemui kepala daerah setempat (bupati), dan berhak memberikan keterangan untuk membuktikan apakah dia terlibat atau tidak,” jelasnya. Terkait persoalan itu, lanjut dia, apabila nantinya pihak kepolisian dapat menemukan sejumlah buktibukti yang akurat terhadap pelaku. Maka tidak menutup kemungkinan

TINJAU LOKASI — Tim investigasi yang melibatkan DLH Sumbar bersama pihak Kabupaten saat meninjau lokasi penemuan limbah medis di Pantai Tan Sridano, Kecamatan Batang Kapas, Pessel beberapa waktu lalu. Saat itu, tim kembali menemukan salah satu nama pasien yang tertera pada kantong tranfusi darah yang bermerek RSUD Rasidin Kota Padang. OKIS

pelaku dapat dikenakan pidana sesuai pasal 88 UU 32 tahun 2009. Dengan ancaman penjara tiga sampai empat tahun penjara, dan denda sampai Rp3 miliar.

“Disana sudah dijelaskan, setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3,

dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur

kesalahan,” terang Dosen Fakultas Hukum Unand ini. Sementara itu, sebagaimana yang diketahui PT Multazam adalah Perusahaan Pengumpul Dan Pengangkut Limbah B3 yang berpusat di Kota Angin Mamiri Makassar - Sulawesi Selatan. Perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 ini, telah lama berkomitmen dengan pemerintah dalam menjaga lingkungan dari pencemaran dan penyalahgunaan limbah B3, perusahaan ini juga sudah melahirkan SK Menteri Lingkungan Hidup No.810 tahun 2009. Sebelumnya, pada dialog Haluan lewat WhatsApp dengan Direktur Utama (Dirut) PT Multazam H. Jannuar Irianto, terkait Rumah Sakit (RS) mana saja yang sudah melakukan kerjasama dengan pihaknya di Sumbar, ia menyebutkan bahwa pihaknya sudah tidak ada lagi menjalin kerjasama atau MoU dengan Rumah Sakit (RS) di Sumbar dan untuk saat ini PT Multazam tutup untuk Sumbar. “Terkait pengelolaan limbah medis di sejumlah Rumah Sakit (RS) kota Padang, Badan Lingkungan Hidup yang bermain. Sebab, mereka adalah sebagai pengawas, kalau PT Multazam hanya pengangkutan terakhir. Untuk Sumbar, kemaren terakhir diangkut pada Bulan November, di RSUD Pariaman,” jelasnya kepada Haluan. (h/mg-kis)

Pejabat Eselon Diberikan Penyuluhan Hukum DPRD Sumbar Kunjungi Dapil Enam Hari PADANG, HALUAN — Terhitung selama enam hari, yakninya dari tanggal 7 hingga 12 mendatang, DPRD Sumbar akan mengisi kegiatan dengan melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (Dapil) masing-masing. Sekretaris DPRD Sumbar, Raflis mengatakan, kunjungan DPRD untuk beberapa hari ke depan tersebut adalah dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat/konstituen. Untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan kajian dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Aspirasi yang diterima akan dimasukkan dalam pembahasan program pembangunan ke depan. “Reses masa sidang pertama ini berlangsung dari tanggal 7 sampai tanggal 12 Pebruari mendatang sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rapat Bamus. Ini dilaksanakan untuk menunaikan kewajiban anggota dewan dalam menyerap aspirasi,” papar Raflis. Ketua DPRD Sumbar, Hendra Irwan Rahim menuturkan, terkait kunjungan dapil dalam rangka mengisi masa reses ini, ia berharap, anggota DPRD dapat menjaring aspirasi yang benar-benar urgen bagi kepentingan masyarakat luas. Disebut Hendra, sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan, anggota DPRD harus memiliki keberpihakan terhadap masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. “Jadi kami sangat berharap, anggota DPRD benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk menampung aspirasi dari konstituennya,” kata Hendra. Ditambahkan Hendra, menampung aspirasi merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab anggota legislatif selain tiga tugas pokok dan fungsi (tupoksi) lain, yakninya penganggaran, legislasi dan pengawasan. (h/len)

Kota Solok Eliminasi 56 Anjing Liar SOLOK, HALUAN — Guna mengantisipasi penyakit rabies, Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Pertanian Kehutanan Peternakan dan Perikanan mengeliminasi 36 anjing liar. Kepala Dinas Pertanian,Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Kota Solok, Ir Jefrizal, Rabu (8/2) mengatakan, eliminasi anjing tak bertuan ini mulai dilakukan sejak kemarin (Selasa 7/2) dan akan berkahir pada hari Kamis (9/2). “Sampai hari kedua kita telah mengeliminasi 36 anjing liar. Eliminasi anjing liar ini dilakukan agar jumblah populasi hewan penular rabies tidak semakin berkembang di kelurahankelurahan yang ada di Kota Solok,” kata Jefrizal. Pada tahun lalu, katanya, di Kota Solok ada tujuh orang warga yang digigit anjing liar, satu diantara anjing liar itu positif rabies. Agar masyarakat terlindung dari ancaman gigitan anjing liar. Tahun ini, Dinas Pertanian, Kehutanan, Peternakan dan Perikanan Kota Solok kembali memunahkan anjing liar. “Kita tak ingin kejadian tahun lalu itu terulang kembali. Untuk memastikan masyarakat aman dari gigitan hewan penular rabies itu,kami akan melakukan eliminasi sekali dalam empat bulan,” ujar Jefrizal. Ditambahkannya, jika pada tahun 2016 Dinas Pertanian, Kehutan, Peternakan dan Perikanan Kota Solok berhasil mengeliminasi 100 ekor anjing liar, maka tahun ini ditargetkan 200 hewan penular rabies dapat dimusnahkan. Disamping mengeliminasi hewan penular rabies, pihaknya juga melakukan vaksinasi hewan peliaraan milik warga. (h/eri) www.harianhaluan.com

AROSUKA, HALUAN — BKPSDM (Badan kepegawaian dan pengembangan Sumberdaya Manusia) Kabupaten Solok menggandeng Kajari Solok untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kepala OPD dan camat di lingkup Pemkab Solok, yang dipusatkan di Ruangan Pelangi, Arusuka Selasa (7/22). Hadir pada kegiatan itu Wakil Bupati Solok,Yulfadri Nurdin, Plt. Sekdakab Solok, Edisar, Kajari Solok, Aliansyah, Ketua Pengadilan Koto Baru dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Koto Baru, Kepala SKPD diling-

kungan Pemkab Solok dan para undangan lainnya. Wakil Bupati Solok Yulfadri mengatakan, dari penyuluhan yang diselenggarakan itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan pemahaman untuk mematuhi peraturan yang ada, bagi seluruh aparatur sipil yang ada di Kabupaten Solok. Dengan demikian, para abdi negara diharapkan juga terhindar dari berbagai kesalahan yang membuatnya terjerat hukum. “Tipikor bisa saja dilakukan bukan kar ena semata ingin memiliki pengahasilan yang

lebih, melainkan adanya usur ketidakpahaman terhadap peraturan hukum yang ada, sehingga mengakibatkan kesalahan yang fatal,” ujarnya. Wabup meminta kepada seluruh Satker yang ada dilingkup Pemkab Solok, untuk lebih meningkatkan kinerjanya, terutama mengenai pemahaman tentang hukum. “Tugas dan kewajiban kita adalah melayani masyarakat. Jangan sampai kesalahan karena ketidaktahuan kita membuat kita justru terjerat,”katanya. Lantaran itu, Yulfadri menegaskan, kepada pejabat yang

telah dilantik dan dibeti amanah untuk bertanggung jawab dengan amanah yang diberikan dan tidak terlena dengan perubahan status dan posisi yang akan menimbulkan kelalaian dalam pelayanan publik. Karena kinerjanya diharapkan oleh masyarakat dalam sistem pelayanan yang lebih baik dan lebih efisien lagi. “Dalam menjalankan tugas kita di atur dan dituntun dalam peraturan perundang-undangan, jadi tidak bisa seenak kita dan itu harus kita pahami dan pedomani. Harapan kami kepada bapak dan ibu agar dapat men-

jalani kegiatan ini tentang masalah hukum dan tata laksana dalam pekerjaan kita,” kata Yulfadri Nurdin. Disisi lain, Kajari Solok, Aliansyah berharap pejabatpejabat yang baru dilantik kemarin bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga kita bisa meminimalisir hal yang tidak kita inginkan. ”Kita ingin melakukan pencegahan agar kedepan tidak terjadi hal-yal yang melanggar hukum seperti korupsi. Kami siap melayani jika ada yang ingin betkonsultasi,” kata Aliansyah. (h/ndi)

Dekranasda Harus Inovatif dan Kreatif

WABUP Solok, Yulfadri Nurdin didampingi Kadis Pertanian, Kepala BPTP Sumbar dan Muspika Kec IX Koto Sungai Lasi, panen perdana padi program SL-PTT di Nagari Pianggu, Rabu (8/2). YUTIS WANDI

Wabup Solok Panen Perdana Padi SL-PTT AROSUKA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Solok terus berpacu guna meningkatkan produksi pangan di daerah penghasil beras itu. Salah satunya dengan melakukan pembinaan kelompok tani melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) di daerah itu. “Pada saat ini hasil panen kita di sini meningkat dari 6,2 ton menjadi 6,88 ton/ hektarenya. Kita bisa lebih meningkatkannya lagi apabila semua permasalah yang ada dapat terselesaikan, sehingga nantinya kita bisa memperoleh hasil panen yang paling maksimal,” kata Wakil Bupati Solok dihadapan ratusan petani saat panen perdana kegiatan sekolah lapang kelompok wanita tani muslimah Nagari Pianggu, Kec IX Koto Sungai Lasi, Rabu (8/2). Wabup menjelaskan, program SL-PTT merupakan program nasional pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 yang dilakukan oleh Departemen Pertanian. Tu-

juannya untuk meningkatkan pangan nasional melalui usaha peningkatkan produksi pangan nasional, khususnya padi, jagung dan kedelai yang melibatkan sekitar 60.000 kelompok tani di seluruh indonesia. “Kita bertekat ekonomi kerakyatan, kita bangkitkan bersama di Kab Solok. Salah satunya melalui bidang pertanian yang menjadi ujung tombak perekonomian masyarakat kita,” kata wabup. Selaras dengan itu, wabup meminta kepada masyarakat khususnya kelompok tani untuk memanfaatkan potensi yang ada dalam menunjang pertanian di daerah itu. Adanya pelaporan secara periodik dari kelompok tani terkait berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi di lapangan, diharapkan mampu menunjang upaya peningkatan hasil panen masyarakat. “Kita di kabupaten Solok punya tenaga ahli, kita juga punya laboratorium pertanian yang siap membantu kelompok tani dalam rangka meningkatkan hasil pertanian,” bebernya.

Padi junjuang yang ditanam oleh kelompok tani ini kata wabup, adalah termasuk varietas unggul. Lantaran itu, pihaknya meminta masyarakat untuk tidak membiarkan lahan-lahan yang ada kosong tanpa dimanfaatkan secara makasimal. Sementara itu, ketua kelompok tani perempuan muslimah Afmayandra mengatakan kegiatan Sekolah Lapangan ini dimulai menanam pada tanggal 3 november 2016 dan panen pada tanggal 8 februari 2017. ”Dari hasil yang kami dapat sebelumnya sebanyak 6,2 Ton per hektar saat ini naik menjadi 6,88 ton per hektar, atau ada peningkatan sebesar 5,6%,” kata Afmayandra. Kendati demikian, pihaknya masih mengeluhkan terbatasnya sarana pengairan sebagai penunjang pertanian warga setempat. “Kami dari Kelompok Tani ke depan juga akan melaksanakan program pembuatan pupuk kompos dari tricot,” katanya. (h/ndi)

PADANG, HALUAN — Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Sumbar, Nevi Irwan Prayitno mengatakan, Dekranasda harus bisa meningkatkan inovasi dan kreativitasnya serta keterampilan perajin dibidang seni kerajinan dan mengembangkan potensi industri kerajinan agar dapat menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Dalam menghadapi tantangan ke depannya, Dekranasda harus makin produktif dalam membina pengrajin, serta dapat mengembangkan kerajinan daerah yang berbasiskan sumber daya lokal dan warisan budaya daerah,” ujarnya pada pembukaan Rapat Koordinasi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, dengan Dekranasda kabupaten kota se-Sumbar, Selasa (7/2) di Auditorium Gubernuran. Menurutnya, warisan budaya tersebut menjadi identitas dari entitas bangsa Indonesia, yang tanpa disadari merupakan kekayaan khasanah budaya yang sangat dihargai oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Kerajinan daerah merupakan salah satu produk yang mempunyai nilai budaya, karena itu harus dihargai dan dilestarikan. Nilai budaya ini pula yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dengan adanya para peng-

rajin ini, akan membawa dampak positif bagi lingkungannya. Salah satunya menciptakan lapangan kerja untuk yang lainnya, dan otomatis akan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk itu, Dekranasda sebagai lembaga independen dan nirlaba dituntut untuk lebih berperan dalam memajukan dan mengembangkan industri kerajinan disetiap daerah. Bagi Dekranasda provinsi, ini merupakan tantangan yang cukup besar dan harus dihadapi sesuai kondisi dan potensi unggulan daerahnya. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumbar, Asben Hendri mengatakan Rakor yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya pembinaan terhadap industri kecil dan menengah (IKM). Dewasa ini katanya perkembangan teknologi begitu pesat. Jika tidak disikapi dengan seksama maka daerah ini akan kalah saing. Apalagi sekarang ini sudah masuk persaingan era pasar bebas. “Jika IKM tidak bisa mengambil posisi dengan baik, tentu akan tenggelam. Produk-produk luar dengan harga yang begitu murah dan gampang didapat. Kalau kita tidak sigap menyikapi IKM tersebut, maka lama kelamaan IKM itu akan hilang atau tenggelam,” ujarnya. (h/rin)

Satpol PP Jaring Delapan ASN Bolos Saat Jam Kerja PAINAN, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pessel amankan delapan orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkeliaran saat jam dinas. ASN yang terjaring ini diberikan peringatan dan arahan di salah satu warung depan kantor Dishub, Sago, Kecamatan IV Jurai, Selasa (7/2). Menurut Kasi Trantribum Pol PP Edison menyebutkan, empat diantaranya adalah pegawai pada Dinas perhubungan, dua orang adalah camat, dan dua lagi merupakan Kepala Sekolah. “Seperti biasa kami melakukan sweeping pada razia rutin ini. Mereka (ASN) kami temukan sedang asik minum kopi di warung tersebut pada saat jam dinas,” ungkapnya kepada Haluan.

Dijelaskannya, untuk razia saat itu, petugas hanya memberikan arahan dan peringatan bagi ASN yang melanggar dilapangan, dan kedepannya jika masih kedapatan melanggar, maka akan ditindak tegas sesuai instruksi bupati. “Ya, mereka hanya kami berikan teguran dan peringatan untuk terakhir kalinya, jika masih saja membandel, maka akan kita giring ke mako,” ungkapnya saat itu. Tempat terpisah, 17 pelajar yang bolos saat jam belajar juga diciduk petugas Satpol PP di Kecamatan Koto XI Tarusan, ketika tengah asik bermain catur disalah satu warung, bahkan parahnya lagi, ada yang kedapatan sedang asik menonton film porno.

Saat sweping dilakukan, diantara mereka ada yang berupaya melarikan diri dari kepungan para petugas. Namun, berkat kesigapan dan kejelian 12 personil dilapangan, mereka semua berhasil digelandang ke markas Pol PP di Painan. “Tujuh belas orang pelajar itu, kita amankan pada dua warung yang berbeda, bertempat di Kecamatan Koto XI tarusan,” ungkap Kepala Satpol PP Harianto, di ruang kerjanya, Selasa (7/2). Menurutnya, hingga ke depannya pihaknya akan terus melakukan razia rutin kepada sejumlah pelajar yang masih keluyuran disaat jam sekolah, bahkan akan diberikan sanksi keras sesuai himbauan yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Pesisir Selatan. Redaktur: Heldi satria

“Kita melakukan penertiban ini, sesuai laporan dari masyarakat yang mulai resah dengan keadaan tersebut. Mereka sering nongkrong di warung dekat SMAN 1 Tarusan disaat jam belajar masih berlangsung. Makanya segera kami tindak dan lakukan penertiban. Saat itu, ada yang sedang main catur sambil merokok, dan adapula yang sedang asik menonton film porno melalui Hp,” terangnya. Ditambahkanya, mereka yang terjaring razia saat itu, untuk selanjutnya akan di data dan diminta membuat surat peryataan di depan orang tua dan pihak sekolah. Sedangkan bagi mereka yang rambutnya gondrong akan di potong dan langsung disaksikan oleh guru dan orangtua masing-masing. (h/mg-kis) Layouter: Luther

SUMBAR

KAMIS, 9 FEBRUARI 2017 12 Jumadilawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Gerobak PKL Bahayakan Pengguna Jalan SAWAHLUNTO, HALUAN — Selain merusak peman dangan kota, gerobak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang parkir disepanjang ruas jalan alternatif dibawah SMPN 1 Sawahlunto juga membahayakan para pengendara yang melintas. Jalan yang sempit juga diperparah dengan parkir gerobak yang dinilai mengurangi estetika keindahan kota. “Sering terjadi kecelakaan kecil antara pengendara kendaraan disini, selain jalan sempit, parkir gerobak juga memperparah pandangan jalan,” kata Surawan, salah seorang pedagang kuliner dierah tersebut. Ria menyebutkan, hal tersebut sudah diketahui oleh instansi terkait. namun hingga kini, belum ada realisasi untuk mengatur dan memindahkannya. Surawan yang biasa disapa lelek itu menilai gerobak milik pedagang yang pakir di sudut sepanjang jalan di bawah SMPN 1 Sawahlunt o mempengaruhi estetika keindahan kota. Dia menilai seharusnya gerobak dan tenda tenda tersebut semestinya ditempatkan pada tempat

PARKIR SEMBARANGAN — Gerobak dagangan kaki lima terparkir sembarangan di ruas jalan Batang Lunto yang merusak estetika keindahan kota. RIKI YUHERMAN

yang tidak menganggu seperti sekarang ini, ditambah lagi dengan jalan yang banyak berlobang

sangat membahayakan para pengendara kendaraan yang melintas. Salah seorang warga yang

tengah melintas, Insan (30) kepada Haluan menu-turkan, banyaknya gerobak dagangan yang terparkir

pada siang hari itu tidak saja mengurangi keindahan juga mengganggu kenyaman ketika melintas

dengan kendaraan maupun pejalan kaki. “Sering hampir terjadi tabrakan di jalan tersebut apalagi setiap hari pasaran kesembrawutan semakin memba-hayakan karena banyaknya kendaraan seperti mobil parkir disepanjang pinggiran jalan Batang Lunto itu,” ungkapnya. Hal ini sebut Insan, semestinya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota, pihak terkait semestinya lebih peka dan cermat menyikapi hal tersebut, pemko harus bisa menertibkan tapi tidak membuat rugi para pedagang yang punya gerobak dan tenda itu. Ardiansyah (32) seorang karyawan swasta, juga merasa terganggu untuk melintas dikawasan itu karena sempit oleh gerobak dan tenda yang terparkir di situ ditambah jalan yang berlo-bang bisa membahayakan dirinya san pengguna lainnya. “Sering saya hampir tabrakan saat melintas, terlebih ketika berbelok ketika melintasi jembatan, pandangan terhalang akibat gerobak yang terperkir di samping jalan,” ungkapnya. (h/mg-rki)

TAHUN 2017

PT PIM Alokasikan 65.600 Ton Urea Bersubsidi RATUSAN ASN di lingkup Pemko Sawahlunto antusias lakukan cek kesehatan gratis yang digelar oleh Dinas Kesehatan, Rabu (8/2). RIKI YUHERMAN

Ratusan ASN Sawahlunto Cek Kesehatan SAWAHLUNTO, HALUAN — Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintahan Kota Sawahlunto melakukan memeriksakan kesehatannya pada tim Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sawahlunto di pelataran parkir balaikota setempat, Rabu (8/2). “Pemeriksaan kesehatan ini akan kita laksanakan berkelanjutan sekali dalam sebulan. Tujuannya, agar ASN ini lebih mengerti akan kesehatan secara pribadi dan umum,” kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesmas P2P) Dinkespendukkb Sawahlunto, dr Alansari kepada Haluan, Rabu (8/2). Pemeriksaan kesehatan ini, sebutnya, meliputi, pemeriksaan darah, fisik, pengukuran indeks masa tubuh dan konseling kesehatan. Untuk tim pelaksana lanjutnya, terdiri dari Dinas Kesehatan Kota, Puskesmas serta Kader Posbindu. “Intinya kita ingin para ASN ini lebih peduli akan kesehatan tubuh dengan melakukan pengecekan kesehatan secara berkala, sehingga akan lebih sadar dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya, “ ungkapnya. Sementara itu Walikota Sawahlunto, Ali Yusuf kepada Haluan mengaku sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas ini. Terkait menjaga kesehatan, Walikota Sawahlunto ketujuh ini menilai hal tersebut adalah mutlak bagi setiap diri pribadi.

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Selama tahun 2016, realisasi pupuk urea bersubsidi Provinsi Sumatera Barat dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mencapai 98,49 persen. Dari target yang diberikan oleh Dinas Pertanian tingkat I sebanyak 71.110 ton, realisasinya 63.759 ton. Kepala Penjualan Wi-layah Sumbar PT PIM, Eddy Suhamdi mengatakan, realisasi pupuk urea memang tidak memenuhi target penjualan. Namun untuk tahun 2017 pihaknya akan berusaha untuk mencapai target bahkan bisa melebihi pencapaian tahun ini. “Kita akan berupaya sebaik baik, agar realisasi pun urea bersubsidi tahun ini meningkat,” ujarnya saat ditemui Haluan di kantornya Jalan Agus Salim Padang, Selasa (7/2). Untuk tahun 2016 Kabupaten Kota yang mencapai realisasi pupuk urea bersubsidi yang mencapai seratus persen yakni Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dhar-

masraya, Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, dan Kota Solok. “Bahkan untuk Kota Buktinggi realisasi mencapai 119 persen sebanyak 114 ton dari alokasi III 118 ton. Serta Kota Padang Panjang realisasi 120 persen yakni 134 ton dari 112 ton alokasi III,” kata Eddy. Pengalokasian pupuk urea bersubsidi paling banyak untuk Kabupaten Pasaman, yakni sebanyak 13.571 ton dengan realisasi 99 persen yaitu 13.571 ton. Sedangkan untuk Kabupaten Mentawai belum terjadi transaksi penjualan pupuk bersubsidi. “Tahun ini kita akan masuk ke kabupaten dengan alokasi pupuk urea

bersubsidi sebanyak 202 ton,” ucapnya. Saat ini, distributor pupuk urea yang terdaftar di PT PIM sebanyak 36 distributor. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan ada EDDY SUHAMDI lima distributor, Kabupaten Solok tiga distributor, Kabupaten Tanah Datar tiga distributor, Kabupaten Padang Pariaman lima. Kemudian, Kabupaten Agam tiga, Kabupaten 50 Kota empat, Kabupaten Pasaman tiga, Kabupaten Solok Selatan tiga, Kabupaten Dhamasraya tiga serta Pasaman Barat lima, dan selebihnya hanya satu distributor. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea subsidi itu Rp1.800/kg atau Rp90.000/karung ukuran 50 kg. Dari 36 Distributor yang ada terdapat 1.200 kios di Sumbar. Kios-kios yang ada menurut

Eddy, wajib menjual pupuk urea bersubsidi dengan HET yang telah ditetapkan. “Kita harapkan para distributor dapat mengawasi penjualan pupuk urea bersubsidi ke kios-kios dengan HET yang telah ditetapkan,” kata Eddy. Sementara itu, alokasi pupuk urea bersubsidi untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 sebanyak 65.600 ton. Eddy menuturkan memang alokasi yang diberikan turun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 71.110 ton. Namun pihaknya akan berusaha agar penjualan pupuk urea bersubsidi terus mengalami peningkatan. Dengan memaksimalkan para distributor yang telah bekerjasama. Pengalokasian pupuk urea bersubsidi paling banyak masih untuk Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 11.500 ton dan paling sedikit untuk Kota Solok hanya 120 ton. Eddy menjelaskan pengalokasian pupuk urea bersubsidi setiap tahunnya selalu berbeda tergantung kebutuhan dan masa tanam dari kabupaten/kota yang ada. (h/mg-mel)

TINGKATKAN PAD

Masuk Mandeh Akan Dikenakan Tiket PAINAN, HALUAN — Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) akan memberlakukan karcis masuk untuk pengunjung yang hendak berkunjung ke kawasan wisata Mandeh, Kecamatan Koto XI Tarusan. Pemberlakuan karcis masuk tersebut, rencananya akan dimulai sebelum lebaran mendatang.

Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi, Pemuda dan Olahraga Zefnihan menyebutkan, terkait diberlakukannya karcis masuk tersebut diantaranya adalah di kawasan wisata Mandeh, seperti Pulau Setan, Sungai Gemuruh, Kawasan Batu Kalang, Muaro Banting Pulau Karam, Sironjong Ketek, Puncak Mandeh dan sejumlah kawasan lainnya.

“Terkait pemungutan karcis, kita juga akan bekerjasama dengan pihak Nagari nantinya,” ungkapnya kepada Haluan, Rabu (8/2). Menurutnya, untuk program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan sendiri, maka sejumlah tempat Pariwisata yang ada di daerah itu, akan menjadi sumber utama dalam penerimaan Pendapatan Aset

Daerah terbesar nantinya. “Selain kawasan Cerocok yang menjadi penyumbang PAD setiap tahunnya mencapai Rp1,5 miliar. Maka ke depannya kawasan Mandeh di Kecamatan Koto XI Tarusan, juga kita targetkan menjadi penyumbang PAD lebih besar lagi,” harapnya. Dijelaskannya, terkait pemberlakuaan karcis masuk bagi

Redaktur: Heldi Satria

pengunjung ke kawasan Mandeh nantinya, hal itu juga bertujuan agar pengunjung memiliki kenyamanan tersendiri, karena mereka akan di asuransikan. “Khusus untuk Dinas Pariwisata maka akan di anggarkan alokasi dana sebesar Rp40 milar, dengan cangkupan kegiatan pembangunan terdiri dari sarana dan prasarana, serta pemberdayaan,” tutupnya. (h/mg-kis)

Layouter: Luther