Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
Bersama Membangun Negeri
9 NOVEMBER 2016 / 9 Safar 1438 H / Edisi: 038, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
RABU,
SIDANG PERDANA DUGAAN SUAP GULA DI PN TIPIKOR
Irman Gusman Dibela Yusril Tak tanggung-tanggung, dua pengacara ternama, Yusril Ihza Mahendra dan Maqdir Ismail tampil membela Irman Gusman di Sidang Pengadilan Tipikor, Jakarta. Irman keberatan dengan dakwaan jaksa, karena itu dia akan menyampaikan eksepsi pada sidang lanjutan, Selasa (15/11) mendatang. DIDAMPINGI KUASA HUKUM —Mantan Ketua DPD Irman Gusman (tengah) didampingi kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra (kedua kanan) meninggalkan ruangan usai menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (8/11). Irman didakwa menerima Rp100 juta dari pemilik CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi karena sudah membantu perusahaan itu untuk mendapat alokasi pembelian gula yang diimpor oleh Bulog. ANTARA
JAKARTA, HALUAN Mantan Ketua DPD Irman Gusman mulai menjalani persidangan kasus suap di Pengadilan Negeri Tindak
BENTROK DENGAN SIDANG DI PN TIPIKOR JAKARTA
JAKARTA, HALUAN — Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, pihak kepolisian sudah mendapat informasi bahwa akan ada aksi unjuk rasa pada 25 November 2016 mendatang. “Sudah ada informasi itu,” kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/11) seperti dilansir kompas.com. Aksi unjuk rasa tersebut merupakan kelanjutan dari aksi yang digelar pada Jumat (4/11/ 2016) pekan lalu. Saat itu, massa berkumpul di sekitar Istana Kepresidenan untuk menuntut proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang dianggap telah menistakan agama. Aksi tersebut berjalan dengan tertib hingga pukul 18.00 WIB. Namun, pada malam harinya, seusai demonstrasi, terjadi bentrokan antara sebagian demonstran
>> JPU TUNDA hal 07 XAVERIANDY Sutanto (kiri) dan istrinya Memi (kanan)
RAPAT TERTUTUP DENGAN PENGURUS PP MUHAMMADIYAH
Jokowi: Saya Tidak Akan Lindungi Ahok
PRESIDEN Joko Widodo (kedua kiri) berjabat tangan dengan Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kanan) disaksikan Mensesneg Pratikno (kiri) dan Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti (kanan) di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11). ANTARA
PLN Cabut Subsidi Listrik 900 VA PADANG, HALUAN – Kepala PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf, memastikan pencabutan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA akan dilakukan bertahap. Saat ini pihak PLN terus melakukan verifikasi bagi 4 juta data pelanggan 900 VA di Sumbar. Verifikasi ini perlu dilakukan agar pencabutan subsidi ini benar tepat sasaran. Pendataan dilakukan dengan mencocokkan data pe-langgan dengan data ru-mah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT) dari data TPN2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Dikatakan Bambang, tugas PLN mendata pelanggan yang benar-benar kurang mampu berdasarkan data BDT yang dikelola oleh TNP2K. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rumah tangga penerima subsidi adalah yang benar-benar berhak,” ujarnya saat kunjungan ke Kantor Harian Haluan, Selasa (7/11). Bagi pelanggan yang nantinya komplain dengan pencabutan subsidi ini kata Bambang, PLN juga menyediakan posko pengaduan yang nantinya akan menampung setiap keluhan pelanggan. “Kita memang tidak akan langsung melakukan pencabutan, namun kita akan verifikasi dulu,” paparnya. Ditambahkan Manajer Bidang Distribusi, Hartono, bahwa diharapkan Harian Haluan dapat menyebar luaskan informasi ini kepada masyarakat. Sehingga masyarakat yang saat ini memakai daya 900 VA bisa menerima pemindahan subsidi ini menjadi non subsidi. “Tujuannya agar subsidi yang selama ini diberikan pemerintah bisa benar-benar tepat
>> IRMAN hal 07
Aksi Lanjutan 25 November
PADANG, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) urung membacakan tuntutan dalam sidang lanjutan kasus dugaan peredaran gula tanpa label SNI, yang menjerat mantan direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto sebagai terdakwa. Menurut jaksa, pembacaan tuntutan ditunda karena terdakwa harus menghadiri sidang perdana kasus suap di Jakarta yang juga digelar, Selasa (8/11). Meskipun tuntutan urung dibacakan,
JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo menegaskan, proses hukum terhadap calon Gubernur DKI Jakarta petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan berjalan secara tegas dan transparan. Selain itu, Jokowi juga memerintahkan keolisian untuk mengusut aktor politik yang mengunggangi aksi unjuk rasa, 4 November lalu. “Saya tekankan, saya tidak akan melindungi Saudara Basuki Tjahaja Purnama karena sudah masuk pada proses hukum,” kata Jokowi usai menggelar pertemuan tertutup dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (8/11).
Singh, Razman Nasution, dan sejumlah pengacara lainnya. “Kami membentuk tim penasihat hukum untuk Pak Irman Gusman, ada saya, Dr Fahmi, Maqdir Ismail, Razman, Tito, Rozi Fahmi. Hari ini h adir d i persidangan untuk mendampingi Pak Irman sebagai penasihat hukum agar dalam persidangan ini berjalan fair, jujur dan objektif,” ujar Yusril usai persidangan di PN Tipikor Jakarta, Selasa (8/11). “Sehingga kita dapat mengungkapkan kebenaran
KAPOLRI SUDAH DAPAT INFO
JPU Tunda Pembacaan Tuntutan Tanto Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al Anfaal ayat 27)
Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta. Irman didakwa menerima uang Rp 100 juta berkaitan dengan distribusi kuota gula impor. Irman menyatakan keberatannya atas dakwaan jaksa. Saat menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Irman tampak didampingi pengacara ternama sekelas Yusril Ihza Mahendra dan Maqdir Ismail. Yusril dan Maqdir tampak duduk di kursi penasihat hukum saat surat dakwaan Irman dibacakan jaksa penuntut umum. Selain itu, tampak pula pengacara Irman lainnya yaitu Tommy
“Saya tegaskan proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dengan tegas transparan,” tambah Jokowi. Saat menyampaikan pernyataannya kepada pers, Jokowi antara lain didampingi Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu’ti. Jokowi juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus PP Muhammadiyah yang berkontribusi membuat suasana sejuk pada demonstrasi di sekitar Istana
>> JOKOWI: hal 07
TITO KARNAVIAN
>> AKSI hal 07
KUASA HUKUM SOAL PENANGKAPAN 5 AKTIVIS HMI
Ada Upaya Pengalihan Isu Kasus Ahok
KOORDINATOR Tim Kuasa Hukum PB HMI M Syukur laporkan polisi ke Komnas HAM, Selasa (8/11) terkait penangkapan 5 aktivis HMI. IST
JAKARTA, HALUAN — Tim kuasa hukum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menyatakan ada upaya pengalihan isu terkait upaya penangkapan paksa 5 anggota HMI oleh polisi. Menurut mereka, isu yang ingin dialihkan adalah kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Polda Metro Jaya menangkap 5 anggota HMI terkait aksi demo yang berujung ricuh
tersebut. Kelimanya adalah Sekjen HMI Amijaya Halim, serta 4 anggota HMI yakni Ismail Ibrahim, Rahmat Muni, Romadon Reubun dan Muhammad Rizki Berkat. Keempatnya ditangkap di lokasi berbeda di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan pada dini hari tadi. Mereka dijerat dengan Pasal 214 jo 212 KUHP karena melawan perintah petugas yang melakukan pengamanan demo.
“Jangan ada pengalihan isu dong. HMI tetap tegas terhadap masalah penistaan agama terhadap Ahok. Itu penting, sehingga kita tegaskan bahwa ini bukan kami tuntut cara mengadilinya. Tapi perbuatan itu berkonsekuensi terhadap sakitnya perasaan umat Islam. Bukan tata cara menyelesaikan atau gelar perkara itu dilakukan secara live (terbuka), bukan itu
>> ADA UPAYA hal 07
>> PLN CABUT hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: BHENZ MAHARAJO
Layouter: IRVAND