Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,
10 MEI 2017 / 13 Sya’ban 1438 H / Edisi: 201, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Eksekusi Rumah di Pauh Nyaris Ricuh PADANG, HALUAN — Eksekusi lima titik rumah dan lahan di kawasan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang Selasa (9/5) pagi sekira pukul 09.00 WIB, nyaris ricuh. Eksekusi ini dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Padang karena sempat tertunda sejak empat bulan lalu. Saat eksekusi berlangsung, situasi nyaris ricu karena penolakan dari beberapa ibu-ibu yang berada di pihak tergugat. Bahkan salah seorang perempuan paruh baya nekad tidur di tengah jalan saat eksekusi hendak dilakukan
>> EKSEKUSI hal 07
ROBOHKAN BANGUNAN — Alat berat tengah merubuhkan sejumlah bangunan yang menjadi objek perkara eksekusi tanah di Kapalo Koto dan Limau Manih, Padang, Selasa (9/5). Eksekusi tanah di daerah ini sebelumnya juga sudah dilakukan pada 18 Januari 2017 lalu. Saat itu, eksekusi tanah yang dilakukan di Jalan M. Hatta ini menyasar sejumlah sawah dan beberapa rumah penduduk di lokasi tersebut. HUDA SEJUMLAH warga di kelurahan Kapalo Koto dan Limau Manih, Padang histeris dan berusaha menghalangi eksekusi bagunan milik mereka oleh juru sita Pengadilan Negeri Padang, Selasa (9/5). HUDA PUTRA
PUTRA
SEJUMLAH PARTAI MULAI KANTONGI NAMA
Balon Wako Padang Bermunculan PADANG, HALUAN — Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang, akan ditabuh Juni 2018. Meski lebih setahun lagi, nyatanya sejumlah partai politik (Parpol) sudah mulai mengelus-elus bakal calon (balon) yang akan diusung. Bahkan sudah ada pengurus par pol yang telah berani menyebut nama balon dari partainya, meski belum secara resmi diumumkan. Parpol sangat hati-hati, karena kemungkinan “lawan” yang akan dihadapi adalah petahana Mahyeldi Ansharullah yang
YANG harus dipahami saat ini, bagaimana memosisikan calon yang akan menjadi nomor satu dan siapa yang akan jadi pendampingnya. Artinya, harus tepat dan sesuai poprisnya.” EKA VIDYA PUTRA Pengamat Politik dari UNP
diprediksi akan diusung koalisi PKS dan Gerindra. Begitu juga beberapa parpol lain juga diyakini sudah mengantongi sejumlah nama, baik dalam posisi sebagai balon walikota maupun wakil walikota. Yang ditunggu, mencari parpol koalisi untuk menyandingkan balon masing-masing. Lihat saja DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Padang. Menurut Ketua
>> BALON WAKO hal 07
Tersangka Kasus BLBI Lawan KPK
DITANGKAP TIM SABER PUNGLI POLRES PESSEL
JAKARTA, HALUAN — Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung melawan KPK. Tersangka kasus korupsi Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) itu mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). “Kemarin, 8 Mei, kami terima panggilan praperadilan BLBI. Diagendakan persidangan pertama 15 Mei 2017,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, dilansir detikcom, Selasa (9/5). Febri menyebut salah satu permohonan Syafruddin yaitu KPK dinilai tidak berwenang mengusut BLBI. Febri mengatakan permohonan itu salah satunya mencantumkan bila kasus BLBI merupakan ranah perdata. “Jadi pada permohonan praperadilan tersebut secara umum pemohon mengatakan SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung) selaku tersangka, KPK tidak berwenang karena ini ranah perdata dan tidak bisa menangani kasus berlaku surat karena hanya berdasar Undang-undang nomor 30 tahun 2002 dan terkait SKL kami akan hadapi dengan argumentasi lebih lanjut,”
PAINAN, HALUAN — Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), dari Kepolisian Resort Pesisir Selatan (Polres Pessel), melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang oknum Sekretaris Nagari yang bertugas di Kantor Walinagari
Oknum Sekretaris Nagari Diduga Pungli Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Saribaganti, dengan inisial “Y”. Senin, (8/5) kemarin. “Benar, penangkapan itu terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar t erhadap pengurusan Redist pada tahun 2014,” terang Kasat
Reskrim AKP. Muhardi Ilyas kepada Wartawan di ruangannya. Selasa, (9/5). Dijelaskannya, pihaknya selaku tim Saber Pungli, tetap akan komit dan tegas dalam
>> OKNUM hal 07
Djarot Teken Surat Penangguhan Penahanan Ahok JAKARTA, HALUAN — Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purna (Ahok), Selasa (9/5) dalam kasus penistaan agama. Ahok dinilai melanggar pasal 156 KHUP. Putusan hakim itu lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya satu tahun dengan 2 bulan percobaan. Ahok pun langsung ditahan di Rutan Cipinang. Majelis hakim yang diketuai oleh Dwiarso Budi Santiarto, dengan hakim anggota Abdul Rosyad, Jupriyadi, I Wayan Wirjana, dan Didik Wuryanto, menyatakan bahwa Ahok terbukti sengaja bicara Surat Al-Maidah ayat 51 dan telah menyebabkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Terhadap penahanan Ahok, Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mengaku telah menandatangani surat permohonan jaminan penangguhan penahanan terhadap Ahok. Djarot siap menjamin dirinya sendiri agar Ahok tidak ditahan. “Tadi saya sudah tandatangani surat permohonan jaminan penangguhan penahanan atas Pak Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, dilansir detikcom, Selasa (9/5). “Jaminannya saya atas nama pribadi dan Wakil Gubernur. Kalau sampai ada apa-apa saya yang akan menjamin,” lanjut Djarot. Bila nantinya penangguhan penahanan itu dikabulkan dan Ahok kembali melakukan tindakan pidana, Djarot mengaku rela menggantikannya menghuni sel. “Artinya jaminan itu jaminan menyeluruh. Termasuk kalau sampai terjadi apa-apa, jaminan termasuk saya menggantikan (Ahok) di penjara. Ini jaminan seutuh-
>> DJAROT hal 07 TIM Saber Pungli, Kepolisian Resort Pesisir Selatan (Polres Pessel), saat melakukan operasi tangkap tangan (OT T), terhadap seorang oknum Sekretaris Nagari yang bertugas di Kantor Walinagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Saribaganti, dengan inisial “Y”. Pada Senin, (8/5) kemaren. OKIS MARDIANSYAH
WAGUB DKI Djarot Syaiful Hidayat memberi pengarahan pada massa pendukung Ahok di Rutan Cipinang.
>> TERSANGKA hal 07
TIDAK TERBIT Besok, Kamis 11 Mei 2017 bertepatan dengan Hari Raya Waisak dan merupakan Hari Libur Nasional, maka Harian Haluan tidak terbit. Haluan terbit kembali seperti biasa Jumat 12 Mei 2017. Demikian agar para relasi dan pemasang iklan maklum. PENERBIT 04.55 12.17 15.39 18.20 19.21
Dalam hati mereka ada penyaki, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (QS Al Baqarah Ayat 10) www.harianhaluan.com
MENGENAL SOSOK KETUA MAJELIS HAKIM KASUS AHOK
Dwiarso Pergi Kerja Naik Angkutan Umum DWIARSO BUDI SANTIARTO
RASANYA sulit dipercaya, tetapi begitulah faktanya. Setiap hari, dari rumah ke kantor, pulang-pergi, ia naik angkutan umum Transjakarta. Itulah hakim H Dwiarso Budi Santiarto SH Mhum, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memimpin majelis hakim sidang perkara penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Sidang ini telah dimulai dari Selasa (13/ 12/2016) di Pe-
ngadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajahmada, Jakarta dan berakhir, Selasa (9/5). Di mata kawan-kawannya, Dwiarso dijuluki bonek (bondo nekat). Bukan hanya karena kelahiran Surabaya. Namun, julukan itu menunjuk pada integritasnya sebagai hakim. “Antisuap, antigertak,” kata seorang sahabatnya. Lahir di Surabaya, 14 Maret 1962, Inoenk, begitu panggilan akrab H Dwiarso Budi Santiarto SH Mhum, sampai sekarang pun masih tinggal di rumah dinas. Suami Yanti SH MH (teman kuliah) dan ayah dua anak, Rio dan Anya ini pernah menjadi ketua pengadilan di Kotabumi, Kraksaan, Depok, Banjarmasin, dan Semarang. Putranya, Rio (S-1 ITB dan S-2 UI), saat ini
>> DWIARSO hal 07 Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND