Haluan 10 Agustus 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

10 Agustus 2017 / 17 Dzulkaidah 1438 H / Edisi: 276, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al Hadiid 57:1) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.27 15.50 18.29 19.42

WIB WIB WIB WIB WIB

PEMKO PAYAKUMBUH KELUARKAN EDARAN

UN Swissindo Bikin Resah PAYAKUMBUH, HALUAN —Walikota Payakumbuh, Riza Falepi dibuat resah dengan keberadaan organisasi bernama United Nations Swissindo World Trust International Orbit (UN Swissindo). Organisasi yang mengklaim di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut punya program pembagian warisan peninggalan mantan Presiden Soekarno. Tak tanggung-tanggung, uang yang dijanjikan sebesar Rp15 juta per orang setelah memenuhi beberapa persyaratan yang diajukan. Di Payakumbuh, organisasi ini mendapat tempat di tengah masyarakat. Ini yang membuat pening Wako Riza Falepi. Sudah banyak yang bergabung dengan organisasi yang katanya punya misi pengambilan kembali aset Indonesia yang tersimpan di Bank Swiss. Pengambilan uang itu, katanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Anggota Organisasinya melakukan aktifitas secara terang-terangan. Tak hanya pertemuan di dalam ruangan melainkan sudah melakukan berbagai kegiatan di tempat umum. Dengan cara door to door, tenaga marketing lembaga tersebut mendatangi rumah warga, khususnya di permukiman padat penduduk. Agen-agen pemasaran lembaga ini cirinya mudah dikenali. Berpakaian serba hitam dengan simbol tertempel di lengan

PINDAHKAN DAGANGAN – Sejumlah petugas Pol PP Padang membantu PKL memindahkan barang dagangannya yang digelar di ruas Jalan Pemuda, Padang, persisnya di depan Plaza Andalas, Rabu (9/8). Meski sudah berkali-kali diingatkan, sejumlah PKL masih tetap membandel dan berjualan di fasilitas umum. HUDA PUTRA

35 ORANG DARI KALANGAN PEJABAT SUMBAR

Bareskrim Periksa 185 Saksi SPj Fiktif

>> UN SWISSINDO hal 07

Gubernur: LKAAM Harus Ikut Aturan Main Pemprov PADANG, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menyatakan, apabila biaya operasional gedung Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dibiayai Pemerintah Provinsi Sumbar, LKAAM harus mengikuti aturan. Ia mempersilakan LKAAM untuk memakai gedung itu sepenuhnya, tetapi Pemprov Sumbar tidak menanggung dana operasional gedung tersebut. “LKAAM tidak bisa meminta sesuatu yang tidak ada aturannya karena pemerintah harus mengikuti aturan. Kalau pemerintah tidak mengikuti aturan, pemerintah salah. Aturannya, aset-aset yang dibangun dengan APBN atau APBD, aset itu milik pemerintah. Aset itu tidak boleh dimiliki pihak ketiga karena tidak ada aturan yang membenarkan kepemilikannya oleh pihak ketiga apabila tanahnya, bangunannya, dananya dari pemerintah,” ujar Irwan di Padang, Rabu (9/8). Sebelumnya, LKAAM meminta penggunaan gedung LKAAM di samping Masjid Raya Sumbar untuk pihaknya sendiri atau tidak boleh ditempati oleh pihak lain. Irwan tidak mempermasalahkan LKAAM memakai gedung itu sendiri, tetapi biaya operasional gedung itu harus biaya LKAAM. Namun, katanya, dulu gedung itu dipakai sendiri oleh LKAAM, tetapi gedung itu tidak terawat. “Awalnya sudah dipakai sendiri oleh LKAAM, tetapi kemudian ditinggal. Rusak semua, kaca pecah-pecah, AC hilang, dan sebagainya. Padahal,

>> GUBERNUR: hal 07

“Sekitar 150 saksi itu adalah para penerima ganti rugi lahan, di empat lokasi proyek strategis Dinas Prasjaltarkim Sumbar. 35 lainnya pejabat. Kasus ini diperkirakan merugikan negara hingga Rp63 miliar” KOMBES POL ENDAR PRIANTORO

PADANG, HALUAN — Setidaknya 35 pejabat telah diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di lingkungan Dinas Prasjaltarkim Sumbar (sekarang Dinas PU/PR). Total,

Dittipikor Bareskrim Polri telah memeriksa 185 orang saksi, dan menetapkan satu tersangka seorang ASN bernama Yusafni, dalam kasus yang dikenal luas dengan sebutan SPj Fiktif tersebut. Namun,

tidak tertutup kemungkinan, akan ada tersangka lain yang terjerat. Kepala Subdirektorat IV Dittipidkor Bareskrim Polri Komisaris Besar (Kombes) Polisi Endar Priantoro, kepada Haluan mengatakan, pihaknya telah memeriksa saksisaksi dengan latar belakang para penerima ganti rugi lahan, serta beberapa pejabat dari Pemerintahan Kota Padang, Pemkab Kabupaten Padang Pariaman, dan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat. “Sekitar 150 saksi itu adalah para penerima ganti rugi lahan, di empat lokasi proyek strategis Dinas Prasjaltarkim Sumbar. 35 lainnya pejabat. Berdasarkan audit sementara,

kasus dengan satu tersangka sementara bernama Yusafni itu, diperkirakan telah merugikan negara hingga Rp63 miliar,” jelas Endar. Empat proyek strategis yang dimaksud Endar dalam keterangan tersebut antara lai, proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan Bypas Kota Padang, ganti rugi lahan Flyover Duku Padang Pariaman, dan ganti rugi lahan di Main Stadium Padang Pariaman. Diterangkan Endar, saat ini Yusafni sendiri telah ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Bareskrim, yang berlokasi di lingkungan Polda Metro. Penahanan dilakukan sejak pejabat pelaksana teknis Dinas Prasjaltarkim

>> BARESKRIM hal 07

GEBYAR KEMERDEKAAN 2017

PLN Diskon Biaya Sambungan Baru JAKARTA, HALUAN — PT PLN Persero kembali menggelar promo yang memberikan keringanan bagi masyarakat, khususnya pelanggan PLN. Bertajuk Gebyar Kemerdekaan, PLN memberikan diskon biaya penyambungan baru dan kemudahaan sambungan listrik untuk acara perayaan Hari Kemerdekaan. “Promo ini kado istimewa PLN menyambut Dirgahayu Kemerdekaan RI ke-72 bagi pelanggan dan calon pelanggan di seluruh Indonesia,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka melalui persrelis yang diterima Haluan, kemarin. Promo Gebyar Kemerdekaan 2017 berlaku mulai 8 Agustus hingga 21 September 2017.

Selama 45 hari periode promosi ini, lanjut I Made, PLN memberi potongan biaya sebesar 17% untuk permohonan dan pembayaran biaya penyambungan (BP) pasang baru dengan daya mulai 450 Volt Ampere (VA) hingga 197 kilo Volt Ampere (kVA). Khusus bagi calon pelanggan yang melakukan permohonan dan pembayaran pada tanggal 8 hingga 31 Agustus 2017, PLN memberikan tambahan lagi diskon sebesar 8 persen dari biaya penyambungan yang telah dikenakan diskon 17 persen. “Saat ini pasokan listrik di Indonesia dalam kondisi cukup.

>> PLN DISKON hal 07

RIBUAN PETANI DI AGAM DAN PASAMAN MENJERIT

Harga Sawit Sumbar Dimainkan?

SEORANG petani sawit tengah memuat TBS ke atas mobil, untuk dikirim ke pusat pengolahan. Saat ini, ribuan petani sawit di Agam dan Pasaman tengah risau dengan tak kunjung stabilnya harga sawit. Padahal, hasil panen sedang bagus. IST www.harianhaluan.com

itu d iamankan di Bandara Soekarno Hatta pada Kamis 27 Juli yang lalu. “Setelah memeriksa saksisaksi, sekarang kami terus intensifkan pemeriksaan terhadap Yusafni sendiri. Artinya sekarang sedang dalam tahan penyelesaian berkas perkara sebelum nanti diserahkan kepada pihak kejaksaan,” katanya lagi. Endar memastikan, saat ini pihaknya tingga menunggu hasil pemeriksaan kerugian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, sebelum nanti menyerahkan kasus tersebut ke pihak kejaksaan. “Nanti kami ke Kejaksaan Agung menyerahkannya, untuk sidang itu

PADANG, HALUAN —Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) akan memanggil dan memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Tanaman dan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra, sehubungan dengan belum ditetapkannya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit untuk Agam dan Pasaman Barat. Pemanggilan itu terkait pengaduan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumbar. Kepala Ombudsman Sumbar, Yunafri mengutarakan, ada dugaan penundaan berlarut yang dilakukan Kadis Perkebunan Sumbar dalam proses penetapan harga TBS sawit un-

tuk dua kabupaten itu. “Dari laporan asosiasi petani, penetapan harga TBS seharusnya dilakukan sekali lima belas hari, tapi kali ini telah dua bulan harga TBS gagal ditetapkan,” ujarnya di Padang, Rabu (9/8). Menurut Yunafri, ada yang aneh dengan proses penetapan harga TBS tersebut. Ia juga menduga ada proses yang telah menyimpang. “Dinas Pertanian Agam telah melakukan penusuluran terkait dengan mitra petani, PT AMP Plantation, yang menyebutkan PT AMP adalah perusahaan pengekspor CPO. Hasil itu

TIM Advokasi mahasiswa asal Indonesia yang ditahan kepolisian Kairo, Mesir, karena dituduh memasuki daerah terlarang, berfoto bersama usai mengadu ke Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. IST

DIANGGAP MASUKI DAERAH TERLARANG

Dua Mahasiswa Minang Ditahan Polisi Mesir PADANG, HALUAN — Beredar informasi tentang dua mahasiswa Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, Jurusan Syariah tingkat III, warga Limapuluh Kota, Sumatra Barat, ditahan pihak keamanan Markaz Aga, Provinsi adDaqohliyyah, Mesir. Dua mahasiswa itu bernama Nurul Islami dan Muhammad Hadi. Mereka ditahan sejak 1 Agustus malam sehabis membeli minuman. Sampai kini, mereka masih ditahan. Pemerintah Mesir telah menetapkan wilayah Samanud dalam kategori zona merah karena wilayah tersebut dianggap sebagai markas teroris. Di Samanud juga terdapat seorang syeikh yang dianggap selalu berseberangan dengan pemerintah Mesir. Ketua Kesepakatan Mahasiswa Minangkabau di Mesir, Muhammad Alfatih, membenarkan informasi itu. Ia menjelaskan, kawasan yang d ikunjungi dua mahasiswa itu adalah Desa Samanud. Desa itu adalah zona terlarang yang ditetapkan

>> HARGA hal 07 Redaktur: BHENZ MAHARAJO

>> DUA MAHASISWA hal 07 Layouter: IRVAND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.