Harian Umum
EDISI: 077, TAHUN KE-70
KAMIS, 11 JANUARI 2018
Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat
24 Rabiul Akhir 1439 H
REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com
Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
05.03 12.28 15.53 18.30 19.44
WIB WIB WIB WIB WIB
Netralitas Jadi Sorotan Bawaslu PADANG, HALUAN — Ada dua hal penting yang menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di pusat, provinsi, maupun daerah dalam Pilkada serentak kali ini. Yakni politik uang (money politics) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam tahapan Pilkada. “Bila ada pasangan petahana yang ikut bertarung, potensi mobilisasi ASN hingga penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan lainnya terbuka lebar. Itu yang dipantau,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, Rabu (10/1). Untuk langkah pencegahan, pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas hingga kabupaten/kota untuk mengingatkan ASN agar tetap menjaga netralitas. “Bila ini sudah dilakukan dan masih saja ada pelanggaran maka langkah penegakan hukum akan kita lakukan. Jika bersifat administrasi, diserahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara,” ulasnya. ASN tidak diperbolehkan terlibat dalam politik praktis. Jika ada ASN yang secara terang-terangan mendukung salah satu calon atau bahkan ikut berkampanye, maka perlu ditindak dengan tegas oleh instASNi yang berwenang. “Bisa diberikan sanksi atau bahkan masuk ranah pidana. Bawaslu mulai meningkatkan pengawasan dengan beragam cara. Netralitas ASN diuji saat petahana melakukan mobilisasi massa, baik di masa kampanye maupun di luar kampanye,” tambahnya. Sementara itu, Bakal Calon Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah mengatakan, sebagai Wako Padang dari dahulu hingga sekarang ia tidak pernah berhenti menyampaikan agar ASN tidak ada yang terlibat dengan politik praktis. “Semenjak dulu saya sudah tekankan pada ASN agar tetap profesional dan tidak ikut politik, karena memang pemerintahan tidak boleh terganggu dan dicampurkan dengan kegiatan politik,” ujarnya. ASN Padang Diingatkan ASN di lingkungan Pemko Padang diingatkan agar tidak terlibat dalam politik terutama pada seluruh rangkaian Pilkada serentak yang menurut jadwal ditetapkan KPU RI pada Juni 2018. Dari 171 kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia yang menggelarnya, di Sumbar ada empat daerah. Satu diantaranya termasuk Padang. “ASN tidak boleh terlibat politik praktis sudah jelas diatur dalam PP Nomor 53 tahun 2010, tentang disiplin ASN,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Muzni Zein Rabu (10/1). Dikatakannya, PNS agar hindari keterlibatannya, dalam urusan politik. Tahun 2018 merupakan tahun politik, jika tidak suka atau berbeda pilihan lebih baik diam,tegasnya. Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona mengatakan, meski memiliki hak untuk memilih, ASN diminta untuk tetap
>> NETRALITAS hal 07
TIDAK NETRAL, DIPECAT
Medsos ASN Diintai Pusat mpat kota di Sumbar akan menggelar Pilkada serentak tahun ini. Tidak sekadar ajang mencari pemimpin baru, Pilkada juga menjadi pertaruhan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika terbukti tidak netral, atau berpihak saat Pilkada, tidak menutup pemecatan akan dilakukan. Masyarakat diminta untuk terus melakukan pengawasan.
E
PADANG, HALUAN — Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar menekankan, telah ada sanksi yang menanti sesuai aturan yang berlaku, jika ada ASN yang mempertontonkan dukungannya secara nyata kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada.
“ASN perlu menjaga netralitasnya, terlebih setelah Kemenpan RB mengeluarkan larangan bagi seluruh ASN untuk berfoto dengan kontestan pilkada, dan mengunggahnya ke media sosial,” kata Ali, Rabu (10/1). Dijelaskannya, sebagai abdi negara, ASN diharapkan
dapat profesional dalam bertugas. Oleh karena itu, ASN juga tak dibenarkan menjadi pembicara dalam acara berbau politik selama helat Pilkada, dilarang memasang spanduk bermuatan kampanye untuk salah satu Paslon, dan dilarang-
>> MEDSOS hal 07
Waspada Info CPNS Bodong JAKARTA, HALUAN – Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan sampai saat ini belum mengeluarkan pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 secara resmi, sehingga masyarakat diminta untuk selektif dalam menerima informasi. Hal itu disampaikan oleh BKN menyikapi informasi penerimaan CPNS Tahun Anggaran 2018 yang marak beredar lewat media sosial. “Silakan lihat
pengumuman resmi hanya melalui situs bkn.go.id dan menpan.go.id,” kata Karo Humas BKN, Mohammad Ridwan, Rabu (10/1). Ridwan menjelaskan secara normatif setiap instansi pusat dan daerah memang wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS sesuai prioritas kebutuhan instansinya masing-masing. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan hasil
perhitungan kebutuhan diserahkan pada Menteri PAN RB dan Kepala BKN. Dengan sistem merit, jumlah kebutuhan PNS dihitung dari berbagai variabel termasuk alokasi APBN/D untuk belanja pegawai. Pemerintah Provinsi/ Kab/Kota dengan belanja pegawai melebihi 50 persen dari APBD tentu akan sulit mendapatkan tambahan pegawai baru. “Formasi CPNS Tahun Anggaran 2018 dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan pada bidang-bidang yang men-
>> WASPADA hal 07
Mahyeldi – Hendri Septa Daftar ke KPU PADANG, HALUAN — Bakal P asangan Calon (Bapaslon) Mahyeldi dan Hendri Septa mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Padang, Rabu (10/ 1). Keduanya diiringi oleh musik rebana kasidah dan rombongan pengurus partai pengusung serta ratusan pendukung yang d idominasi oleh kalangan ibu-ibu. Bapaslon yang mengenakan peci dan kemeja putih berkerah kuning disambut oleh puluhan ibu-ibu dari majelis taklim yang sudah terlebih dahulu sampai di KPU Padang. Selain ketua dan sekretaris partai politik (Parpol)
>> MAHYELDI hal 07
BAPASLON Padang Mahyeldi – Hendri Septa menyerahkan berkas pendaftarannya kepada KPU Padang, Rabu (10/1). RINA AKMAL
JURU Bicara KPK Febri Diansyah sedang memberikan pernyataan pers kepada sejumlah wartawan beberapa waktu lalu. IST
KPK Pelototi Politik Uang di Pilkada 2018 JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi akan memantau secara ketat indikasi terjadinya praktik politik uang atau money politic dalam ajang Pilkada Serentak 2018 yang berlangsung di 171 daerah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan bahwa pihaknya juga sudah menerima laporan dari sejumlah pihak mengenai dugaan praktik money politic. Dugaan itu saat ini ditangani Divisi Pengaduan Masyarakat KPK. Walau begitu, soal daerah mana saja yang terlacak indikasi money politic, Febri masih belum mau mengelaborasi lebih lanjut. Tetapi, dia pastikan
laporan tersebut saat ini dalam tahap penelaahan oleh Dumas KPK. “Kalau politik uang secara spesifik sudah ada di pengaduan masyarakat. Sekarang di dalami,” kata dia, Rabu (10/1). Disinggung siapa dan daerah mana praktek-praktek culas itu dilaporkan, Febri belum dapat membeberkannya. Yang jelas kata Febri, saat ini, laporan tersebut sedang ditelaah pihaknya. “Saya belum cek (ke Dumas KPK). Namun kalau memang ada penyelenggara negara yang melakukan praktik tersebut saya kira masyarakat bisa melaporkan ke
>> KPK hal 07
TERKAIT MEKANISME PENGELOLAAN
Dana Rajawali Tunggu Rekomendasi Mendagri PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar belum bisa memastikan mekanisme yang akan dipakai dalam pengelolaan dana rajawali, yang sampai sekarang sudah mencapai Rp80 miliar. Agar tidak salah bertindak, Pemprov memilih untuk menunggu rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Asisten III Pemprov Sumbar, Nasir Ahmad mengatakan, pada prinsipnya Pemprov ingin dana tersebut dapat segera disalurkan. Namun saat ini mekanisme pengelolaannya masih dikaji www.harianhaluan.com
Redaktur: Bhenz Maharajo
lebih dalam. Kemudian dibutuhkan juga rekomendasi dari Kemendagri untuk membentuk UPTD pengelolaan dana. “Draf pengelolaan telah ada namun masih dalam tahapan penyusunan dan dikaji lebih dalam. Rekomendasi dari Kemendagri akan segera diminta. Kita akan mengejar target dua bulan agar draf tersebut bisa selesai dan diajukan ke DPRD,” tukas Nasir Ahmad. DPRD Sumbar sampai sekarang terus mendesak agar Pemprov Sumbar tidak
>> DANA hal 07 Layouter: Syamsul Hidayat