EDISI : 414 TAHUN LXII
email: redaksi_haluan@yahoo.com web: www.harianhaluan.com
Jumat 11 MARET 2011 M / 6 RABIUL AKHIR 1432 H
HARGA ECERAN
Rp2500
HARI INI TERBIT 24 HALAMAN
SEJARAH MENCATAT, HALUAN TERBIT SEJAK 1948 DAN MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
Halius Hosen Pimpin Komisi Kejaksaan
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS Al Baqarah Ayat 21)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
05.08 WIB 12.28 WIB 15.37 WIB 18.31 WIB 19.40 WIB Sumber: www.pkpu.or.id
SYAF AL
Kelirunya Pendidikan Kita OLEH: H. ZULKIFLI IMAM SAID BANYAK kita temui orang dewasa menggurui anak-anak dengan mengatakan “ambil ibunya”, “ambil ayahnya” atau “ambil makanannya”. Ketika mendapatkan perlakuan seperti itu anakanak akan marah dan kesal. Kekesalan dan kejengkelan anak tersebut dibalas oleh orang dewasa itu dengan tertawa terpingkal-pingkal. Padahal, ini merupakan perbuatan yang sangat salah dan fatal. Bagi kita orang dewasa hal tersebut sekadar olok-olok tetapi bagi si anak yang diolok-olok merupakan satu hal yang sangat menyakitkan sekali. Kebiasaan ini hendaknya ditiadakan.
Bersambung ke Halaman 11
Anggota DPRD Menyoal Statusnya yang tidak Jelas DALAM Rapat Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi se-Indonesia, di Bandung, Jawa Barat, Rabu (9/3) lalu, dengan pemerintah, anggota dewan mencurahkan isi hatinya. Mereka meminta statusnya diperjelas. Selama ini, walaupun kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah sejajar dengan gubernur, anggota DPRD tak masuk kategori pejabat negara. Rupanya, status yang disandang anggota DPRD selama tak memuaskan diri mereka. Untuk itu, mereka meminta pemerintah memikirkan “nasib” mereka, misalnya, kelak jika tak lagi jadi anggota dewan, apakah memperoleh pensiun dari negara.
Bersambung ke Halaman 11
SALAMAN — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersalaman dengan Halius Hosen usai melantik anggota Komisi Kejaksaan RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3) siang.
JAKARTA, HALUAN — Mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan Jawa Barat, Halius Hosen, SH, resmi memimpin Komisi Kejaksaan RI setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantiknya sebagai ketua merangkap anggota di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/3) siang. Dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Presiden juga melantik Prof. Satya Arinanto, SH, MH sebagai wakil ketua merangkap anggota, serta tujuh anggota Komisi Kejaksaan yaitu Abas Azhari, TH Budi Setyo, Rantawan Djamin, Puspo Adji, Kamilov Sagala, Sulastini Fitriasih dan Kaspudin Nor. Kesembilan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak itu) ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kejaksaan RI. Setelah Kepres ini dibacakan oleh Wakil Sekretaris Kabinet, selanjutnya, Presiden SBY memandu pengucapan sumpah sembilan anggota Komjak ini. Bersambung ke Halaman 11
Wagub Minta Padang Umumkan KLB Flu Burung Penyebaran virus flu burung di Kota Padang memasuki tahap membahayakan. Wakil Gubernur meminta Pemko segera mengumumkan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
PADANG, HALUAN — Permintaan Wagub Muslim Kasim itu disampaikan saat menggelar rapat khusus membahas perkembangan terakhir kasus flu burung di Sumbar, Kamis (10/3) siang, di ruang kerjanya. “Pemko Padang tak perlu ragu-ragu untuk menentukan sikap. Satu nyawa manusia lebih berharga dari pada 1 juta unggas," kata Muslim Kasim didampingi Sekdaprov Sumbar Mahmuda Rivai. Syarat untuk dinyatakan sebagai KLB sudah terpenuhi dengan ditemukannya satu unggas positif flu burung dalam satu kandang. Hal ini mengindikasikan seluruh unggas dalam kandang itu sudah terjangkit flu burung. Penyebaran virus ini pada unggas sudah sangat membahayakan. Hampir seluruh kecamatan di Kota Padang positif terjangkit. Hanya Kecamatan Pauh saja yang unggasnya bebas flu burung. "Karena itu Pemko Padang tidak perlu ragu lagi untuk menetapkan status KLB," kata Muslim Kasim. Wagub juga meminta agar segera dilakukan pemusnahan pada unggas milik masyarakat yang sudah terjangkit itu. Bersambung ke Halaman 11
SERTIFIKAT TANAH GOR
Masih Atas Nama BNI
Bersambung ke Halaman 11
Bersambung ke Halaman 11
HASWANDI
MENYEBARLUASNYA kasus flu burung membuat pedagang ayam di Pasar Inpres 3 Pasaraya Padang jadi sepi pembeli. Pemprov Sumbar meminta Pemko Padang untuk memberlakukan status Kejadian Luar Biasa (KLB) flu burung di Kota Padang.
9 Pasien Masih di M Djamil PADANG, HALUAN — Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) M Djamil Padang masih merawat 9 orang pasien suspect (diduga) flu burung. Dari 12 pasien yang dirawat pada hari sebelumnya, 3 orang pasien sudah diperbolehkan pulang karena negatif flu burung. Dari 9 orang yang dirawat
SBY: Jangan Paksa Saya
JAKARTA, HALUAN — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan, dia tidak bisa dipaksa-paksa merombak kabinet. "Saya melakukan reshuffle bila sungguh diperlukan. Tidak perlu dipaksa-paksa," ujar Presiden SBY saat memberikan pidato pengantar Rapat Kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (10/3). Penegasan itu disampaikan SBY
itu, 8 orang diantaranya berasal dari Kota Padang dan 1 pasien lagi berasal dari Kabupaten Dharmasraya. Wakil Direktur Pelayanan Medis RSUP M.Djamil Padang, dr Yusirwan Yusuf kepada Haluan usai pertemuan membahas
PADANG, HALUAN — Kompleks Gedung Olahraga (GOR) H. Agus Salim, sertifikat kepemilikannya masih atas nama Bank Negara Indonesia (BNI). Artinya, gedung olahraga kebanggaan masyarakat Kota Padang itu, secara hukum masih punya BNI, bukan milik atau aset dari pemerintah provinsi (Pemprov) Sumbar. “Walau tukar gulingnya sudah dilakukan tahun 1983, dan secara defakto milik Pemprov Sumbar. Namun secara hukum masih milik BNI, karena sampai saat ini sertifikatnya belum lagi diberikan bank itu, dan belum ada alih nama. Sebaliknya, tanah ganti sertifikatnya sudah atas nama BNI, dan saat ini memang bermasalah,” kata Ketua Komisi II DPRD Sumbar Drs. Marlis, Kamis (10/3). Semula tanah GOR H. Agus Salim, memang milik tanah BNI. Kemudian dilakukan tukar guling dengan Pemprov
menanggapi kabar reshuffle kabinet yang berhembus kencang pasca 'pembangkangan' Golkar dan PKS dalam angket mafia pajak. Presiden juga menyesalkan beredarnya isu nama menteri yang akan diganti maupun calon penggantinya. "Nama-nama yang disebut akan diganti atau calon pengganti, bukan dari saya. Bersambung ke Halaman 02
Gempa Jepang tak Terkait Patahan Sumbar PADANG, HALUAN—Pakar Gempa asal Sumbar Badrul Mustafa berharap masyarakat Sumbar tidak cemas, karena Gempa 7,2 SR di Jepang pada Rabu (9/3) lalu tidak ada kaitannya dengan lempeng atau patahan di Sumbar. Jika ada peningkatan aktivitas seismik, menurutnya aktivitas itu adalah
suatu kebetulan yang datang secara bersamaan. BADRUL “Semua lempeng di dunia ini aktif dan terus bergerak. Peningkatan aktivitas seismik Bersambung ke Halaman 11