Haluan 11 Oktober 2016

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SELASA,

Bersama Membangun Negeri

11 OKTOBER 2016 / 10 Muharram 1438 H / Edisi: 010, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

POLDA BANTAH KRIMINALISASI BASKO

Kejati Tunggu Instruksi Kejagung PADANG, HALUAN — Pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar siap menunggu instruksi dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait laporan yang disampaikan penasehat hukum (PH) H Basrizal AKBP SYAMSI Koto (Basko) ke Jaksa AKBP SYAMSI Agung. Sementara, Polda Sumbar membantah telah melakukan pelanggaran dan kriminalisasi terhadap Basko. Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar Yunelda menyatakan, sah-sah saja jika pihak Basko melalui PH-nya membuat laporan ke Kejagung. Namun, apapun keputusan yang ditetapkan Kejagung, maka itulah yang akan dijalankan Kejati Sumbar melalui Kejari Padang. “Sekarang ini tengah penyiapan dak

>> KEJATI hal 07

TES RAMBUT —Badan Narkotika Nasional (BNN), Senin (10/10) sedang mengambil sampel rambut Januari Bakri, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, terkait beredarnya video dua anggota dewan diduga sedang nyabu di medsos. Labor uji rambut terkait narkoba, hanya ada di BN Pusat Jakarta. IST

SIDANG KASUS SUAP PROYEK JALAN

Putu Gunakan Kode Khusus Untuk Uang JAKARTA, HALUAN — Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Sumatera Barat tahun 2016, I Putu Sudiartana menggunakan kode khusus untuk menyebutkan uang. Seperti koruptor lainnya, Putu juga khawatir apa yang dilakukannya ini tercium KPK. Suhemi, perantara suap yang juga orang kepercayaan Putu menceritakan hal itu dalam kesaksian di Pengadilan Tipikor untuk Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Sumbar, Suprapto, dan pengusaha Yogan Askan. Ia diminta oleh Putu untuk menggunakan istilah lain dalam menyebutkan uang. “Pak Putu minta untuk menyebutkan uang, pakai bahasa lain, seperti meter, kaleng susu,” kata Suhemi di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (10/10) seperti

>> PUTU hal 07

12 Senator Calon Ketua DPD JAKARTA, HALUAN – Pada Senin (10/10), senator DPD wilayah Indonesia Barat menggelar musyawarah u ntuk mencari pengganti Irman Gusman. Dari rapat ini diputuskan ada 12 bakal calon yang akan diajukan di rapat paripurna, Selasa (11/10) hari ini. “Berdasarkan hasil rapat tadi (kemarin, red)dengan kekeluargaan sangat tinggi kemudian solidaritas luar biasa. Ada tiga hal proses hukum berjalan kemudian penegakan

>> 12 SENATOR hal 07

Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya lah aku bertawakkal dan kepadaNyalah aku kembali. (QS Asy Suura ayat 10)

BNNP Tes Urine Anggota DPRD KASUS peredaran video dua anggota DPRD diduga sedang nyabu, bergulir dengan cepat. BNN Provinsi Sumbar melakukan tes urine semua anggota Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Bahkan Januardi Bakri dibawa ke BNN Pusat untuk tes rambut. Para anggota dewan pecandu narkoba, tunggu giliran anda. PADANG, HALUAN — Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat akhirnya memeriksa empat anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman, Senin (10/10) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Namun saat pemeriksaan, hanya tiga orang yang hadir. Seorang kader partai berlambang mercy tersebut, Zul Efendi tidak hadir dengan alasan sakit. Pemeriksaan ini terkait beredarnya video oknum anggota dewan diduga nyabu yang viral di

medsos beberapa waktu lalu. Tiga anggota yang hadir, yaitu Januar Bakri, diduga terlibat video nyabu yang beredar beberapa waktu lalu. Basir, anggota Fraksi Demokrat DPRD Padang Pariaman dan Pepforil yang merupakan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Padang Pariaman. “Mereka mendatangi Kantor BNNP Sumbar untuk menjalankan tes urine dan juga menjalani tes rambut. Yang mengikuti saat ini ada tiga orang dari empat anggota fraksi kita yang di DPRD,” ujar Wirya Fansuri, Ketua DPC Partai Demokrat Padang Pariaman. Usai pemeriksaan tes urine, sekitar pukul 14.00 WIB Ketua BNNP Sumbar Muhammad Ali Azhar bertolak ke Jakarta membawa Januar Bakri untuk tes rambut

Ketua Pengadilan Agama Digrebek SK4

>> KETUA hal 07

di BNN Pusat. “Karena hanya di sana yang tersedia laboratorium pemeriksaan uji rambut bagi penyalahgunaan narkoba, hasilnya akan diketahui hingga dua hari ke depan,” papar Ali, menjelang berangkat ke bandara. Ia menambahkan, pemeriksaan ini atas kesepakatan antara BNNP Sumbar dengan DPC Demokrat Padang

>> BNNP hal 07

DPRD MINTA BPK AUDIT ANGGARAN KONI

KOTA SERAMBI MEKAH BUNCAH

PADANG PANJANG, HALUAN — Kota Serambi Mekah, Padang Panjang buncah. Beredarnya informasi Ketua Pengadilan Agama (PA) Padang Panjang digrebek Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK 4) Kota Bukittinggi yang dibantu Satpol PP Provinsi Sumbar, Minggu (9/10) dinihari di Bukittinggi, dengan cepat jadi buah bibir masyarakat. Informasi yang dihimpun Haluan, Senin (10/10), Ketua PA Padang Panjang berinisial ED (49), digrebek di sebuah hotel melati di Kota Wisata Bukittinggi. ED diamankan bersama seorang pria berinisial E yang diduga tidak terikat pernikahan dengannya alias selingkuhannya. “Perempuan yang mengaku sebagai Kepala Pengadilan

KEPALA BNNP Sumbar M Ali Azhar bersama Januardi Bakri hendak berangkat ke Jakarta

Biaya Pimpinan KONI Rp183 Juta

SEJUMLAH Wartawan saat ingin mengkonfirmasi perihal terjaring razianya Kepala PA ke Kantor Pengadilan Agama setempat.

PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar mengkritisi penggunaan anggaran oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumbar. DPRD menilai penggunaan dana banyak yang tak tepat. Karena hal itu juga Audit khusus diminta dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota Badan Angaran (Banggar) DPRD Sumbar, Marlis di Gedung DPRD Sumbar, Senin (10/10) mengatakan, pengunaan dana KONI dinilai tak tepat karena banyak kejanggalan yang ditemukan. Marlis menyebut, anggaran yang janggal diantaranya berhubungan dengan perbaikan alat fitnesh yang terbilang besar yakninya sebesar Rp70 juta. Kemudian ada biaya bantuan operasional pimpinanan KONI senilai Rp183 juta yang juga dinilai cukup

>> BIAYA hal 07

Pengusaha Gelisah Kehadiran Minang Mart PADANG, HALUAN — Jelang pengoperasian Minang Mart, para pengusaha retail (Mini Market) mulai gelisah. Padahal, sampai sekarang belum ada payung hukum dari pemerintah untuk mengatur kompetisi bisnis waralaba ini. Ditambah lagi dengan isu franchise dimana pengelolaannya beralih ke pihak swasta murni PT Retail Modern Minang (RMM). Padahal, awlanya program ini akan dikelola oleh tiga BUMD Sumbar. Ketua Ikatan Pedagang www.harianhaluan.com

Redaktur: ALMUDAZIR

Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Padang, M. Yani mengatakan kehadiran Minang Mart yang sebentar lagi beroperasi sudah jauh melenceng dari komitmen awal. Pemerintah yang bermaksud untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dengan kehadiran Minang Mart ini, malah berpotensi mematikan usaha retail yang sudah berdiri sekarang ini. “Pemerintah tidak komit soal Minang Mart ini.

>> PENGUSAHA hal 07 Layouter: Irvand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.