Haluan 11 Oktober 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

11 Oktober 2017 / 21 Muharram 1439 H / Edisi: 010, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Sesungguhnya Kami menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada Kami-lah tempat kembali (semua makhluk). (QS Kaaf ayat 43) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.46 12.07 15.17 18.11 19.20

WIB WIB WIB WIB WIB

PT Wira Innomas Terancam Sanksi PADANG, HALUAN — Jangka waktu yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk membersihkan tumpahan minyak PFAD milik PT Wira Innomas berakhir, Selasa (10/10) kemarin. Laut di sekitar Teluk Bayur, diklaim sudah 90 persen bersih. Namun, pemerintah tetap akan memberikan sanksi kepada PT Wira Innomas karena dianggap lalai dalam memelihara aset.

Pjs. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat, Siti Aisyah menuturkan tinjauan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Sabtu (7/10) kemarin, pembersihan di sekitar Teluk Bayur sudah mencapai 90 persen. Dari 53 titik yang tercemar, sebanyak 48 titik sudah dinyatakan bersih. Tinggal 5 titik yang harus dibersihkan oleh PT Wira Innomas.

“Sabtu kemarin kami kesana, sudah 90% yang bersih. Itu sudah termasuk mengeruk pasir dan menyedot minyak yang sudah

>> PT WIRA hal 07

DIRUSAK BANJIR — Bencana banjir yang melanda Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat menyebabkan jembatan di Jorong Rura Patontang terputus. Untuk antisipasi awal, warga sekitar bergotong royong memperbaiki jembatan itu, Selasa (10/10). (insert) Kondisi jalan terban di Kampung Jambak, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batangkapas, Pessel akibat banjir awal pekan ini. IDEN&OKIS

ANDRE DUKUNG AFRIZAL

AKIBAT BANJIR

Nasib Poros Tengah Tak Jelas

Akses Jalan di Pasbar dan Pessel Rusak

PADANG, HALUAN — Koalisi partai yang menyokong bakal calon Walikota-Wakil Walikota Padang Andre Rosiade-Maidestal Hari Mahesa (ASA) sepertinya tak berumur panjang. Salah satu bakal calon, Andre Rosiade yang Waasekjen DPP Gerindra, justru menyatakan dukungannya kepada Ketua DPD Gerindra Kota Padang, Afrizal, maju pada Pilkada Kota Padang.

Kondisi ini memantik respon dari penggagas Poros Tengah, Febby Datuak Bangso.

Padahal, poros tengah justru menjadi koalisi tokoh partai PPP, Gerindra dan PKB yang mendukung pasangan ASA, Andre RosiadeEsa (Maidestal Hari Mahesa) beberapa waktu lalu. Politisi PKB itu mengaku sudah mendapatkan informasi bahwa Andre memberikan dukungan kepada Afrizal.

Hanya saja, ia belum mendapatkan kabar secara langsung dari Andre perihal itu.

“Jika benar Andre melakukan itu, menjadi wajar jika Andre tidak akan pernah masuk ke gelanggang Pilkada atau Andre >> NASIB hal 07

PASBAR,HALUAN — Bencana banjir dan tanah terban di sejumlah wilayah di Sumbar setelah guyuran hujan hampir selama dua hari sejak Minggu dan Senin kemarin ternyata juga berdampak lain. Ada akses jalan kampung di Kabupaten Pasaman Barat dan Pesisir Selatan yang rusak hingga terputus akibat gerusan banjir pada awal pekan ini.

Di Pasaman Barat, selain banjir yang merusak puluhan rumah di Kampung Baru Kecamatan Ranah Batahan banjir juga terjadi di Jorong Rura Patontang Kecamatan Koto

Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Akibatnya, akses jalan antara dua Jorong tersebut putus total.

“Benar, Selain Kampung Baru, banjir juga melanda Jo-

rong Rura Patontang. Akibatnya, akses jalan antara Jorong Pengambiran ke Jorong Rura Patontang Kecamatan setempat putus total,” tutur Kepala BPBD Kabupatan Pasaman Barat Try Wahluyo kepada Haluan, Selasa (10/10).

Tri Wahluyo mengatakan dari data yang dihimpun Camat Koto Balingka, jembatan sepanjang 12 meter putus total akibatnya 97 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 353 jiwa terisolasi. Tidak ada korban jiwa, hanya saja akses jalan

tidak bisa dilaluli.

“Tim gabungan dan masyarakat setempat telah melakukan goro bersama untuk memperbaiki jembatan altenatif. Sedangkan untuk akses komunikasi tidak berfungsi dengan baik karena Jorong Rura Patontang merupakan wilayah terisolir di Pasbar, “ sebutnya Try Wahluyo menambahkan sesuai data terbaru yang dihimpun tim di lapangan di dua kecamatan, bertambah.

Sebanyak 2 unit rumah atas nama Kahirani dan Rudi hany-

ut dibawa arus sungai dan sebanyak 20 unit rumah warga rusak berat, Selain rumah banjir juga merusak 14 Hektar tanaman jagung masyarakat dan seluas 0,5 Hektar kolam siap panen dan 20 ton pakan ikan milik kelompok budidaya ikan setempat hanyut serta merusak satu sling jembatan gantung yang mehubungkan dua kampung,katanya.

Try Wahluyo mengatakan penanganan sementara yang

>> AKSES hal 07

DISKUSI POLEMIK UU PEMILU NO7 TAHUN 2017 DI HALUAN

Demokrasi itu Harus Libatkan Semua, Termasuk Anggaran

K

ehadiran UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, masih banyak terdapat perdebatan dan pro kontra terhadap sejumlah aturan aturan yang ada di dalamnya. Bahkan, polemik ini berlanjut hingga ke meja hijau untuk diuji di sidang Mahkamah Konstitusi.

Laporan: Rina Akmal Mengupas hal tersebut, Haluan menggelar diskusi terbatas dengan menghadirkan pengamat politik Unand Asrinaldi dan Komisioner

www.harianhaluan.com

Komisioner KPU Sumbar Muftie Syafrie menyampaikan pemaparannya dalam diskusi politik di redaksi Haluan, Selasa (10/10) terkait UU Pemilu No 7 Tahun 2017. Pada diskusi ini, juga hadir pengamat politik Unand, Asrinaldi. HARI HUDA

KPU Sumbar, Muftie Syafrie, Selasa (10/10) di ruang pertemuan kantor Haluan di Komplek Lanud Sutan Sjahrir. Diskusi berlangsung hangat dan dipandu reporter Haluan, Yuhendra.

Asrinaldi sendiri diberi kesempatan pertama untuk memaparkan pandangan soal undang-undang ini.

Menurutnya, implikasi kehadiran UU pemilu baru ini bukanlah hal yang mudah.

Akan ada pemilihan serentak yang akan dilakukan, mulai dari DPRD kabupaten/ kota, provinsi, hingga DPR pusat, serta pemilihan presiden dan wakil, akan di-

gabung jadi satu Ditambahkannya, a da tiga pasal yang saat ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk uji materi karena dinilai tidak demokratis dan hanya mengutamakan efisiensi. “Salah satu contohnya di pasal 173, ada perdebatan karena dinilai tidak memberikan keadilan. Di pasal itu ada penjelasan yang menyatakan parpol yang sudah d iverifikasi (pemilu sebelumnya) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu. Jus

>> DEMOKRASI hal 07

PRESIDEN Jokowi tengah memimpin rapat dengan jajaran menterinya. Pengamat menilai, untuk menyikapi biaya hidup yang mahal, Jokowi cepat memenuhi janjinya. NET

Jokowi Harus ‘Mengebut’ Janji PADANG, HALUAN — Pengamat ekonomi menilai, realisasi target pemerintahan Jokowi-JK dalam membangun perekonomian yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, dapat terhalangi oleh berbagai faktor. Namun begitu, langkah pemerintah sejauh ini dinilai sudah on the right track (di jalan yang benar).

Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai KOPI) mengumumkan hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi-JK, yang dilakukan di beberapa kota termasuk Padang terhadap 800 responden. Hasil survei menyebutkan, secara umum 55,7 persen responden menyatakan kepuasan atas pemerintahan Jokowi-JK, 43,3 persen menyatakan tidak puas, dan sisanya tidak memilih.

Namun, dari 43,4 persen masyarakat yang menyatakan

Redaktur: Rakhmatul Akbar

tidak puas tersebut, didominasi (43,3 persen) alasan tidak puas akan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan mahalnya biaya hidup. Responden menyebutkan, sulitnya kebutuhan pokok, BBM, serta listrik yang mahal menjadi keluhan utama.

Menyimak hasil survei tersebut, Guru besar Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Profesor Syafruddin Karimi mengatakan, pemerintah Jokowi-JK saat ini memang fokus pada perbaikan infrastruktur, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) hingga 2019, akan sulit tercapai.

“Seperti di Sumbar ini, katanya akan fokus pada pembangunan tol PadangPekanbaru. Dalam RPJMN

>> JOKOWI hal 07 Layouter: Syamsul Hidayat

2

UTAMA

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Separatis Papua Perang Strategi Bahasa PADANG, HALUAN—Kepala Bidang Strategi Kebahasaan pada Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Joni Endradi mengutarakan, separatis di Papua memunculkan perang strategi bahasa dengan mengatakan bahwa bahasa yang dipakai oleh suku bangsa ras Melanesia di wilayah Indonesia Timur tidak termasuk rumpun bahasa Austronesia.

MIN 3 BANJIR — Hujan yang mengguyur Kota Padang dari Senin sore (9/10) berakibat banjir di MIN 3 Padang (Gunung Pangilun) Selasa (10/10) pagi. Kepala MIN 3 Padang Yul Effendi (kanan) di tengah genangan air. Murid-murid terpaksa diliburkan. ANDRI YUSRAN

Dua Bulan Bebas, Residivis Diciduk Kembali PADANG, HALUAN — Baru saja mendapat remisi bebas pada HUT RI ke- 72 tanggal 17 Agustus 2017 kemarin, Taufik (37) kembali diciduk dengan kasus yang sama. Warga jalan Raya Indarung RT 03, RW 09 ini kembali berurusan dengan pihak kepolisian setelah tertangkap kembali dalam perkara Narkoba, Senin (9/10) sekitar pukul 19.00 WIB di rumahnya.

Setelah adanya laporan dari masyarakat, polisi kembali menciduk Taufik di rumahnya.

Lelaki ini tercatat sudah empat kaki berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama.

Dalam penggeledahan di rumahnya, polisi berhasil mengamankan satu bungkus kotak rokok berisi empat paket sabu-sabu ukuran sedang yang dibungkus plastik klip bening. Kemudian mengamankan satu unit HP yang selalu digunakan Taufik untuk berkomunikasi dengan pelanggannya. Disamping itu, satu alat timbangan digital juga turut disita polisi untuk barang bukti.

Saat digerebek, Taufik sedang tidur-tiduran di kamar berupaya untuk menyembunyikan sabu-sabunya di balik kasur. Namun, tetap saja ketahuan oleh petugas.

Kasat Narkoba Polresta Padang, Kompol Abriadi kepada Haluan, Selasa (10/10) mengatakan, untuk penyelidikan lebih lanjut, tersangka beserta barang bukti sudah diamankan di Mapolresta Padang. (h/ang)

Ombudsman Sampaikan Gagasan “Model Sekolah Antipungli” PADANG, HALUAN — Lembaga Negara Pengawas Layanan Publik, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat sampaikan gagasan terkait model sekolah antipungli terhadap Dinas Pendidikan Kota Padang.

Gasan tersebut disampaikan dalam rangka rapat koordinasi percepatan penyelesaian laporan, Selasa (10/10) di Kantor Dinas Pendidikan Kota Padang.

Dalam kesempatan tersebut hadir Kadisdik Barlius, Kabid Pendidikan Dasar Ramson.

“Salah satu gagasan yang Ombudsman sampaikan adalah, perlunya sebuah roap map sekolah antipungli, salah satu wujudnya adalah perlunya model atau rujukan sekolah anti pungli di Padang” Kata Adel Wahidi Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.

Model ini dimaksudkan, bukan karena yang lain tidak

antipungli.

“Data kami menunjukkan dibanding tahun 2014, sudah banyak perbaikan yang dilakukan yang oleh Dinas Pendidikan terkait pendanaan pendidikan atau mencegah pung lini, misalnya, Ombudsman tidak menemukan pungli terkait Penerimaan Siswa Baru (PPDB) SDN dan SMPN,” kata Adel.

Data laporan yang masuk ke Ombudsman tahun 2017 juga menunjukkan bahwa, dari 7 laporan hanya 3 saja yang diduga terkategori pungli. Dan semua sekolah di Padang sudah mendeklarasikan antipungli.

Hanya saja Ombudsman menemukan masih b anyak kepala sekolah yang ragu, dan bertanya-tanya sebenarnya anti atau bebas pungli itu seperti apa?

Lebih teknis lagi, Kepala Sekolah masih belum bisa membedakan mana yang pu-

ngutan, yang dilarang di satuan pendidikan dasar dan sumbangan yang dibolehkan itu.

Masyarakat juga ada yang belum paham, pemangku kepentingan lainnya, seperti komite juga yang masih belum mengetahui dengan baik.

Karenanya jangan salah, pungli juga dapat terjadi karena dorongan dari komite sekolah, kendatipun kepala sekolah sudah menolak.

“Kami mengucapkan terima kasih, gagasan ini sambut baik oleh Kadisdik,” katanya.

Ada beberapa indikator terkait sekolah antipungli itu, misalnya transparansi dana bos, kebenaran prosedur penyusunan anggaran dan kegiatan sekolah. Partisipasi dan layanan aduan masyarakat.

Selanjutnya, indikator indikator akan dirumuskan bersama sama oleh Ombudsman dan Disdik Kota Padang. (rel)

Komisi I DPR Setujui RUU Perjanjian Ekstradisi Indonesia-China JAKARTA, HALUAN — Komisi I DPR RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Indonesia-RRC tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People’s Republic of China on Extradition).

Sebelumnya dalam pandangan akhir fraksi-fraksi, seluruh fraksi menyetujui agar RUU tersebut disahkan menjadi Undang-undang dalam Pembahasan Tingkat II dalam Rapat Paripurna.

“Sepuluh fraksi di Komisi I setuju dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara IndonesiaRRC tentang Ekstradisi untuk dibawa ke Tingkat Paripurna,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, saat rapat kerja dengan

Menteri Hukum dan HAM dan Wakil Ment eri Luar Negeri di Gedung DPR, Selasa (10/10).

Politisi F-PDI Perjuangan itu memastikan, hasil Pembahasan Tingkat I (komisi), akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 17 Oktober mendatang. Selain RUU ini, ada dua RUU lain yang juga akan disampaikan oleh Komisi I DPR. Hasanuddin memaparkan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi transportasi, komunikasi dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain mempunyai dampak positif, juga berdampak negatif.

“Karena adanya peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk meloloskan diri dari penyidi-

kan, penuntuntan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan hukuman di negara tempat kejahatan itu dilakukan,” jelas Hasanuddin.

Untuk pencegahan dampak negatif itu, masih kata Hasanuddin, diperlukan hubungan dan kerjasama yang efektif antar kedua negara melalui perjanjian bilateral, khususnya dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Pemerintah RI dan China telah sepakat menandatangi perjanjian ekstradisi pada 1 Juli 2009 lalu di Beijing.

“Dengan adanya pesetujuan itu, hubungan dan kerja sama kedua negara dalam bidang penegakan hukum dan pemberantasan kejahatan, diharapkan semakin meningkat,” kata Hasanuddin.

Sementara itu Menkum HAM Yasonna H. Laoly menyambut baik telah selesainya pembahasan RUU tersebut di tingkat komisi. Dia berharap kerjasama IndonesiaChina diharapkan dapat menanggulangi berbagai kejahatan antar negara.

“Ekstradisi menjadi jembatan bagi dua atau lebih negara dalam menghadapi pelaku pidana.

Indonesia yang terletak di persimpangan, menjadi tempat yang aman bagi pelaku tindak pidana, seperti penyelundupan, terorisme, perdagangan manusia, termasuk cybercrime. Sehingga perjanjian ekstradisi dengan negara tetangga dan negara lain merupakan salah satu kebutuhan yang mendesak,” kata Yasonna. (h/sam)

Ia menilai kaum separatis Papua mendompleng pendapat ahli bahasa, seperti Summer Institute Linguistic (sebuah LSM asing peneliti bahasa yang cenderung meneliti bahasa secara sosiolinguistik dan tidak mengambil data ke daerah penelitian) dengan pendapat demikian untuk memecah belah bangsa Indonesia agar Papua merdeka dari Indonesia.

“Melanesia itu adalah ras bangsa-bangsa kecil, seperti Solomon, Vanuatu, dan lain-lain yang notabene menurut Prof Multamia Lauder justru mereka banyak bercirikan rumpun bahasa Austronesia. Selain itu, peneliti Papua, seperti Anceux, mengatakan bahwa Papua tidak ada rumpun Melanesia, apalagi nonaustronesia. Jadi, bahasa mereka memiliki ciri Austronesia tua atau Austronesia awal atau pra-Austronesia,” ujarnya pada Sosialisasi dan Sinkronisasi Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Kantor Balai Bahasa Sumatera Barat, Senin (9/10).

Acara yang dibuka Kepala Balai Bahasa Sumbar, Agus Sri Danardana itu diikuti 60 peserta yang terdiri dari pegawai Balai Bahasa Sumbar, akademisi, wartawan, sastrawan, guru, dan PNS. Isu kemelanesiaan, kata Joni, merupakan salah satu isu yang muncul pada perkembangan mutakhir isu strategis wawasan Nusantara. Saat ini, katanya, wawasan Nusantara mulai tergerus isu kemelayuan, otonomi daerah, dan kemelanesiaan.

Wilayah Indonesia bagian barat mulai dipengaruhi proses disintegrasi bangsa dengan munculnya beberapa pendapat bahwa bahasa Melayu bukan bagian dari bahasa serta bangsa Indonesia, yakni isolek Melayu yang meliputi Panesak dan Besemah di Sumatera Selatan, Besemah di Bengkulu, Palembang, Kayu Agung, Semende di Sumatera Selatan, Semende di Lampung, Serawai, dan Komering.

“Sementara itu, wilayah Indonesia bagian tengah mulai dipengaruhi semangat dan pemahaman otonomi daerah yang sempit dan kalau tidak segera dicarikan solusinya dapat mengganggu keutuhan NKRI. Adapun wilayah Indonesia bagian timur dimunculkan isu disintegrasi bangsa bahwa mereka merupakan penutur rumpun bahasa melanesia yang berbeda dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang berpenutur rumpun bahasa Austronesia,” tutur doktor linguistik yang berfokus ke perbandingan bahasa tersebut.

Atas berbagai isu tersebut, menurut Joni, perlu terobosan dan inovasi Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan untuk mengoptimalkan laboratorium kebinekaan bahasa berjejaring teknologi informasi untuk pemertahanan wilayah NKRI. Ia menjelaskan, laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra dirancang berisi kajian

keberagaman bahasa serta sastra untuk mengakomodasi serta menjembatani keutuhan NKRI. Keberagaman bahasa daerah di Indonesia menurut pemetaan bahasa yang dilakukan Badan Bahasa pada 2016 telah diverifikasi bahwa bahasa daerah di Indonesia yang terpetakan sebanyak 646 bahasa daerah.

“Sebanyak 646 bahasa itu dapat dicari relasi kekerabatannya menggunakan teori kekerabatan bahasa atau linguistik historis komparatif. Lebih lanjut teori tersebut menjelaskan bahwa masalah hubungan antarbahasa sekerabat dalam telaah komparatif pada prinsipnya dapat dibuktikan berdasarkan unsur-unsur warisan dari bahasa asal atau protobahasa (proto-language),” ucapnya.

Bukti-bukti lain bahwa bahasa bangsa-bangsa di Indonesia termasuk rumpun bahasa Austronesia adalah bahwa dari sekitar 6.000 bahasa di dunia, kebanyakan di antaranya mempunyai hubungan kekerabatan dengan bahasa lain. Hubungan kekerabatan berarti bahwa bahasabahasa tertentu bersaudara dan berasal dari satu sumber/rumpun yang biasanya disebut bahasa purba (proto-language). Kelompok bahasa yang berkerabat disebut keluarga bahasa karena dibandingkan dengan hubungan kekerabatan manusia. Menurut Etnologuejumlah keluarga bahasa di sekitar 125, seperti Afro-Asiatic, Alacalufan, Algic, Altaic, Austronesia, dan seterusnya.

“Keberadaan rumpun bahasa Austronesia tersebar paling luas di dunia serta beranggotakan sekitar 1.200 bahasa, dan dituturkan tidak kurang dari 300 juta penutur. Wilayah sebarannya sangat luas meliputi hampir setengah belahan dunia, dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur; dari Taiwan dan Mikronesia di utara hingga ke Selandia Baru di selatan,” ujarnya.

Joni menyimpulkan, bahasabahasa daerah di Indonesia di seluruh Nusantara yang begitu beragam tersebut bukanlah alat pemecah NKRI tetapi dibalik keberagaman bahasa dan sastra justru menjadi alat pemersatu bangsa, juga bukan alasan untuk membedakan antarpenutur bahasa daerah, melainkan justru sebagai alat pemersatu antarpenutur bahasa daerah di Indonesia “Isu-isu kewilayahan, disintegrasi bangsa, kerukunan antarwarga bangsa, solidaritas, kesantunan, dan sejenisnya sering menjadi pemicu lunturnya semangat persatuan dan kesatuan di antara warga bangsa di Indonesia.

Sikap dan rasa solidaritas yang selama ini terbangun dengan semangat gotong royong serta cinta Tanah Air lambat laut mulai terkikis dengan munculnya peradaban teknologi yang menggerus fungsi dan peran bahasa, sastra, dan budaya daerah di Indonesia yang memiliki falsafah kehidupan yang adiluhung,” ucapnya. (h/dib)

AHLI TENTANG PERUSAKAN KARANG SUWARNADWIPA

Logika Hukum: Semestinya Tanggung Jawab Perusahaan PADANG, HALUAN — Pertanggungjawaban atas sebuah tindakan pidana yang dilakukan atas nama perusahaan, harus melihat apakah tindakan yang dilakukan itu menguntungkan perusahaan atau tidak.

Jika menguntungkan perusahaan, maka perusahaan adalah pihak yang lebih tepat untuk bertanggung jawab.

Hal itu disampaikan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas (Unand) Profesor Elwi Danil, saat memberi keterangan sebagai ahli dalam sidang lanjutan perusakan dan pengambilan terumbu karang dengan terdakwa Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri Irawan Gea, Selasa (10/10), di Pengadilan Negeri (PN) Padang.

Dalam teori pertanggungjawaban korporasi, jelas Elwi, hal pertama yang patut dilihat adalah, apakah tindakan tersebut terjadi di luar atau di dalam lingkungan operasional korporasi bersangkutan. Jika berada di luar, jelas itu bukan tindak kejahatan sebuah korporasi.

“Kemudian, tindakan itu apakah menimbulkan keuntungan bagi korporasi atau tidak. Kalau nyatanya menguntungkan, maka ada tiga jenis www.harianhaluan.com

pertanggungjawaban yang bisa diterapkan,” katanya menjawab Mendrofa selaku pengacara terdakwa.

Tiga jenis penerapan itu antara lain, pertama, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus perusahaan yang bertanggung jawab.

Kedua, tindakan dilakukan perusahaan dengan pengurus serta perusahaan yang bertanggung jawab.

Ketiga, tindakan dilakukan perusahaan dengan tanggung jawab pada perusahaan itu sendiri.

Perihal aturan apa yang diterapkan oleh sebuah perusahaan saat tindakan itu menimbulkan konsekuensi hukum pidana, Elwi menilai hal itu biasanya telah dijelaskan dalam anggaran rumah tangga perusahaan bersangkutan. Dengan catatan, perusahaan tersebut memang terkelola dengan baik, dengan rutinitas rapat bulanan dan rapat tahunan yang terus diselenggarakan.

“Menurut pandangan saya, selama tindakan itu menguntungkan korporasi, maka korporasi itu yang bertanggung jawab secara hukum.

Dan korporasi hanya bisa dijatuhi pidana denda. Namun, jika nyatanya perusahaan tak terkelola dengan

GURU Besar Hukum Pidana Unand Prof. Elwi Danil, menjadi ahli dalam sidang lanjutan perusakan terumbu karang di kawasan Suwarnadwipa, Selasa (10/10). JULI ISHAQ

baik, sehingga dalam satu tindakan hanya sebagian pengurus yang dimintai pertanggungjawaban, ini keliru. Sebab, seharusnya seluruh direksi hingga komisaris harus bertanggung jawab. Karena tindakan atas nama perusahaan, segogyanya diketahui oleh seluruh jajaran direksi dan komisaris,” jelasnya lagi.

Mengenai perusakan dan pengambilan terumbu karang di kawasan Suwarnadwipa, dengan tersangka Irawan Gea selaku Dirut PT Suwarnadwipa, Elwi Danil menilai

penerapan Pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) pasal 12 ayat (1) Undangundang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak cukup tepat. Ia menilai, Pasal 73 ayat 1 huruf a tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil lebih pas untuk diterapkan dalam kasus ini, yang mengatur secara khusus tindakan pengambilan terumbu karang.

Elwi berpendapat, sebagaimana teori yang berlaku, hukum yang berlaku kemudian akan menge-

nyampingkan aturan hukun sebelumnya. Dan, jika dalam satu perbuatan memenuhi dua ketentuan pidana, maka aturan yang diterapkan adalah aturan dengan ancaman paling tinggi.

“Di sini, Pasal 73 UU Nomor 17 2007 lebih tinggi ancamannya dibanding Pasal 86 UU 31 tentang perikanan. Maka seharusnya, pada kasus ini diterapkan UU Nomor 17 2007. Jika saat ini diterapkan UU Perikanan dan itu tak terbukti, seyogyanya terdakwa bebas,” sebut Elwi lagi.

Di sisi lain, Bastian Subuh selaku Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini menanyakan pandangan Ahli terkait UU 45 Tahun 2009 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 2004. Elwi Danil menegaskan, ancaman yang diterapkan dalam kedua UU tersebut sama, sehingga tetap kembali pada UU Nomor 17 Tahun 2007, sebab yang menjelaskan secara eksplisit tentang perusakan terumbu karang adalah undang-undang tersebut.

Anggota Majelis Hakim Leba Max Nandoko kemudian menanyakan pendapat ahli mengenai penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam kasus ini. Sebab, Irawan Gea merupakan direktur utama pada

perusahaan PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri.

Dalam hal ini, Elwi Danil menilai, seyogyanya orang yang disuruh untuk melakukan sesuatu dan ternyata menimbulkan pelanggaran pidana, maka dalam pertanggungjawabannya mesti lebih dulu diminta kepada orang yang nenyuruh. “Praktiknya selama ini keliru, pelaku lapangan yang lebih dulu digiring ke pengadilan. Sedangkan pelaku utama secara sistem dibawa kemudian,” tukasnya.

Selain ahli, Majelis Hakim yang diketuai Sutedjo juga memeriksa satu orang saksi fakta. Ridwan, yang bekerja sebagai koki di Suwarnadwipa dalam kurun Januari-Mei 2016 mengaku bekerja dengan gaji dibayarkan oleh Irawan Gea. Di samping itu, selama bekerja Ridwan mengaku melihat aktivitas pengambilan terumbu karang di lokasi perkara atas suruhan Hendri Long dan Hendri Aw. “Selama saya bekerja di sana, ada tukang dari Jawa yang bekerja. Saat itu, saya pernah diminta Hendri Long untuk mengangkut karang, untuk pembangunan di lokasi, saya menolak karena saya sedang memasak,” kata Ridwan. (h/isq)

Redaktur: Ismet Fanany MD

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

3

ASURANSI SIKOCI — Pemimpin Cabang Bank Nagari Siteba, Hafid Dauli, didampingi Wakil Pemimpin Cabang, Desi Yufialita, dan Kepala Cabang Pembantu By Pass, Hendri Azwari, menyerahkan asuransi tabungan Sikoci senilai Rp50 juta kepada ahli waris nasabah Sikoci Arfides, Selasa (10/10). IST

NASABAH TABUNGAN SIKOCI TERUS MENINGKAT

Bank Nagari Siteba Serahkan Asuransi Sikoci PADANG, HALUAN — Bank Nagari Cabang Siteba menyerahkan asuransi tabungan Sikoci senilai Rp50 juta kepada ahli waris salah seorang nasabahnya, Selasa (10/10), di Kantor Cabang Bank Nagari Siteba. Nasabah Sikoci atas nama Arfides (52) meninggal sekitar 3 bulan lalu karena sakit. Tabungannya di Bank Nagari Capem

By Pass yang berada di bawah Cabang Siteba memberi nilai lebih untuk anak tunggalnya, Arfan Agusti (15), siswa kelas 2 MTsN Durian Tarung. Anak Arfides mendapatkan asuransi itu karena apabila nasabah Sikoci meninggal, ahli warisnya mendapatkan perlindungan asuransi.

kelanjutan pendidikan Arfan,” ucapnya.

Pemimpin Cabang Bank Nagari Siteba, Hafid Dauli, dan Wakil Pemimpin Cabang, Desi Yufialita, pada cabang Siteba, akhir 2016, dana pihak ke tiga (DPK) yang dihimpun berjumlah Rp441 miliar lebih dari 53.257 nasabah. Pada akhir September 2017, DPK yang dihimpun berjumlah Rp422,3 miliar dari 54.250 nasabah. Adapun target DPK pada 2017 berjumlah Rp500

miliar. Pihaknya optimistis target itu bisa tercapai karena setiap akhir tahun biasanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan.

Yang sangat menarik, menurut Hafid, jumlah nasabah Sikoci terus mengalami peningkatan. Pada akhir 2016 nasabah Sikoci Cabang Siteba 24.775 dengan nominal tabungan Rp198.807 miliar. Sedangkan di akhir September 2017 jumlah nasabah Sikoci 25.327 dengan

nominal Rp202.380 miliar.

“Selain setiap nasabah diasuransikan, nasabahpun berhak mengikuti undian Sikoci yang diundi setiap tahun,” tuturnya.

Ia menambahkan, total aset Bank Nagari Cabang Siteba pada akhir September 2017 berjumlah Rp459,751 miliar, laba Rp14,979 miliar, kredit yang disalurkan Rp336,358 miliar, dan kredit bermasalah (NPL) berada pada angka 3.4 persen. (h/atv)

Bersama neneknya Syamsiwar (72), Arfan, yang kini yatim piatu, datang ke Bank Nagari Cabang Siteba.

“Ibunya Gusti Murni (48) meninggal delapan bulan sebelum papanya. Karena itulah, Arfan kini tinggal bersama nenek,” ujar Syamsiwar setelah menerima klaim asuransi atas nama Arfides yang langaung diserahkan pemimpin cabang Bank Nagari Siteba.

“Dana ini akan kami gunakan sebaik mungkin untuk

www.harianhaluan.com

Redaktur: Holi Adib

Layouter: Luther

4

EKONOMI

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Pertamina Gelar Operasi Pasar Elpiji 3 Kg PADANG, HALUAN — Untuk mengatasi keresahan masyarakat akan kelangkaan gas Elpiji 3 kg saat ini, Pertamina menggelar operasi pasar pada 11—14 bulan ini di depan SD 05 Lubuk Begalung, Padang. Pada operasi pasar itu, Pertamina menyediakan 28 ribu tabung Elpiji 3 kg.

Area Manager Communication dan Relations Pertamina Sumbagut, Rudi Arifianto, menjelaskan, pihaknya menggelar operasi pasar di beberapa titik yang mengalami kelangkaan terberat akan Elpiji 3 kg. Untuk saat ini, pihaknya menggelar operasi pasar di kawasan Lubeg.

“Untuk Padang, kami akan melakukan operasi pasar mulai Rabu sampai Sabtu. Kami menyediakan 28 ribu tabung Elpiji 3 kg.

Pada Sabtu, kami akan berpartisipasi pada acara bazaar di Lubuk Begalung,” ujarnya, Selasa (10/10).

Dalam operasi pasar itu, kata Rudi, pihaknya menyediakan 560 tabung Bright Gas 5,5 kg yang bisa ditukar dengan 2 tabung kosong elpiji 3 kg. Untuk menukar itu, warga cukup membayar Rp108.000, sedangkan isi ulangnya Rp65.000 per tabung.

Sementara itu, bagi warga yang ingin membeli gas pada operasi pasar itu, kata Rudi, pihaknya memperbolehkan satu kepala keluarga membeli dua tabung Elpiji 3 kg.

Pihaknya menjual gas tersebut sesuai dengan harga eceran tertinggi.

“Untuk membeli Elpiji 3 kg, warga hendaknya membawa kartu keluarga dan merupakan warga daerah tersebut,” ucapnya.

SERAMBI MART — Pemilik Serambi Mart, M.Yulis, berfoto bersama karyawannya di toko tersebut, Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, itu mulai beroperasi sejak diresmikan pada Selasa (10/10). APIZ JACKSON

Satu Minimarket Syariah Dibuka di Padang Panjang PADANG PANJANG, HALUAN — Sebuah Minimarket berbasis Syariah dengan nama Serambi Mart dibuka di Padang Panjang.

Pendiri Serambi Mart, M. Yulis, mengatakan, kehadiran minimarket akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan barbagai barangbarang keperluannya.

Ia menjelaskan, Serambi Mart mengangkat tema minimarket halal dan syariah karena dalam hal transaksi pihaknya akan memberikan barang-barang halal, berkualitas bagus.

Sementara itu, barang-barang yang sudah kedaluwarsa akan dibuang dan tidak dijual. ”Kami akan lakukan dengan syariat Islam dan transaksi secara halal. Mengenai timba-

ngan barang harian, seperti gula, minyak dan beras, kami akan menimbang dengan ukuran yang pas, tidak melebihkan atau menguranginya,” ujar M. Yulis, wartawan senior Padang Panjang itu, Selasa (10/10).

Serambi Mart, kata M. Yulis, menyediakan beragam aneka kebutuhan rumah tangga yang lengkap, dengan harga grosir. Diantaranya kebutuhan rumah tangga, alat kecantikan dan perlengkapan lainnya. Minimarket yang beralamat di Jl. Sutan Syahrir, Kelurahan Silaing Bawah, itu mulai beroperasi sejak diresmikan pada Senin (9/10).

“Minimarket ini dirikan untuk mempermudah masyarakat Padang Panjang, khususnya yang berada di sekitar

Silaing Bawah, mendapatkan kebutuhan harian mereka,” ujar M. Yulis, Selain itu, kata M. Yunus, Serambi Mart menerima produk-produk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari pribumi.

Harga dan mutu barangbarang di Serambi Mart, kata M. Yulis, tidak akan kalah dengan toko-toko lainnya, bahkan siap untuk bersaing dengan toko lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Koperasi dan UKM Padang Panjang, Ernawati, mengutarakan, kehadiran Serambi Mart sangat membantu Pemko Padang Panjang.

“Pemko Padang Panjang dapat memanfaatkan Serambi Mart ini untuk menjual produk-

produk makanan ataupun produk UKM sendiri. Kami juga terbantu dalam hal tenaga kerja karena kehadiran Serambi Mart dapat mengurangi angka pengangguran di Padang panjang,” ucapnya.

Ernawati berharap Serambi Mart melayani masayrakat dengan ramah, baik, sopan, dan santun.

Masrul Mahesa, tokoh masyarakat Padang Panjang, berpendapat, Serambi Mart akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di Padang Panjang. ”Serambi Mart adalah suatu terobosan yang baik untuk Padang Panjang. Dengan berdirinya Serambi Mart, diharapkan terobosan-terobosan lain muncul di Padang,” katanya. (h/pis)

Sehubungan dengan ketersediaan Elpiji 3 kg, Rudi mengatakan, kelangkaan gas ukuran itu masih terjadi karena peruntukan gas bersubsidi tersebut tidak pada tempatnya. Masyarakat mampu, yang tidak berhak menggunakan gas bersubsidi tersebut, malah membeli gas itu. Selain itu, rumah makan dan restoran yang skalanya sudah besar juga dilarang menggunakannya.

“Tim kami di lapangan menemukan adanya pengguna Elpiji 3 kg tidak sesuai pada tempatnya, padahal jika dilihat dari jumlah stok yang disediakan, stoknya melebihi daripada yang s eharusnya,” tuturnya.

Atas masalah itu, kata Rudi, saat ini, Pertamina menelusuri lebih jauh, mengevaluasi, dan mengkaji permasalahan tersebut. Pihaknya akan melakukan beberapa solusi, yang saat ini direncanakan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal menyebutkan, kelangkaan Elpiji 3 kg disebabkan beberapa faktor, seperti yang telah disebutkan Pertamina.

“Elpiji 3 kg digunakan oleh masyarakat yang tidak semestinya.

Itu yang sedang kita benahi dengan Pertamina bagaimana baiknya dan penanganannya,” ucapnya. (h/win)

Tren Konsumsi BBK di Sumbar Meningkat PADANG, HALUAN — Sebagai lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak untuk Kendaraan di Sumatera Barat (Sumbar), PT Pertamina MOR I Cabang Sumbar optimistis makin banyak masyarakat peduli dengan mesin kendaraan dan lingkungannya. Hal itu terlihat dari meningkatnya penggunaan produk-produk BBM Pertamina, seperti Pertalite, Pertamax, dan Dexlite.

Area Manager Communication & Relations Pertamina Sumbagut, Rudi Ariffianto, mengatakan, Pertamina menyalurkan Pertalite sebanyak 32 ribu kiloliter di Sumbar pada September 2017. Angka itu meningkat 35 persen daripada angka pada awal 2017 yang sebesar 23 ribu kiloliter. Jumlah tersebut lebih besar daripada produk Premium pada September 2017, yaitu 25 ribu kiloliter.

Sementara itu, Pertamina menyalurkan Pertamax sebanyak

6.300 kiloliter Pada September 2017. Angka itu meningkat 62 persen daripada Januari 2017 yang sebesar 3.900 kiloliter. Pertamina juga menyalurkan Dexlite di Sumbar. Pertamina menyalurkan Dexlite sebanyak 436 kiloliter pada September 2017. Angka itu meningkat 163 persen daripada penyaluran pada Januari 2017 yang sebanyak 166 kiloliter.

Rudi mengatakan, Pertamina terus berupaya menyosialisasikan penggunaan produk BBM bukan subsidi yang lebih berkualitas dan ramah lingkungan kepada masyarakat.

“Sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait dengan emisi kendaraan di Indonesia, Pertamina terus berupaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menggunakan bahan bakar yang sesuai dengan spesifikasi kendaraan saat ini,” ucapnya. (h/win)

Transaksi Lelang Forward Disperindag Sumbar Rp1,4 Miliar

LELANG FORWARD — Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Zaimar, memberikan arahan kepada peserta lelang forward ke-7 yang digelar Disperindag Sumbar di Aula Disperindag Sumbar, Selasa (10/10). ISRA

PADANG, HALUAN — Langkah Dinas Perdagangan (Disperindag) Sumbar untuk memangkas alur transaksi dengan mempertemukan langsung penjual dengan pembeli dalam satu forum lelang terus menunjukkan hasil yang positif. Hal itu terlihat dalam besaran transaksi yang dilakukan setiap kali lelang forward dilakukan.

Pada lelang forward ke-7 www.harianhaluan.com

yang dilakukan pada Selasa (10/10) di Aula Diseprindag Sumbar, total transaksi mencapai Rp1,4 miliar lebih. Ada kenaikan jumlah transaksi daripada lelang forward tahun lalu yang jumlah transaksinya Rp1,3 miliar.

Angka transaksi Rp1,4 miliar ini didapatkan dari hasil transaksi beras sebsar Rp717.000.000 (48,29 persen), komoditas hasil perkebunan Rp505.700.000 (34,06

persen), komoditas hasil pertanian Rp236.000.000 (15,90 persen), makanan ringan Rp25.990.000 (1,75 persen).

Angka transaksi itu diperoleh dari 80 peserta yang mengikuti lelang tersebut.

Kepala Disperindag Sumbar, Asben Hendri, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dalam Negeri, Zaimar, mengatakan, lelang forward memberikan dampak positif dalam hal transaksi.

Dengan lelang forward, pembeli dan penjual dipertemukan langsung dan bisa langsung betransaksi dengan sehat.

“Peserta lelang sangat antusias dalam setiap lelang yang dilakukan. Hanya saja, pada lelang ke-7 ini, jumlah peserta dibatasi 80 orang karena keterbatasan anggaran. Biasanya, peserta lelang forward berjumlah 100 orang. Namun, pemangkasan anggaran dari pusat berdampak kepada pengurangan jumlah peserta lelang. Kepada peserta yang belum bisa ikut dalam lelang ke-7 ini diminta bersabar karena pada lelang ke-8 pada November nanti akan diberikan kesempatan untuk ikut,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Zaimar mengingatkan peserta lelang untuk tetap meningkatkan kualitas produknya karena produk berkualitas merupakan sesuatu yang mu tlak diberikan kep ada konsumen.

“Jangan sampai kualitas pada contoh barang itu berbeda dengan barang yang dikirim ke konsumen. Akibatnya akan timbul ketidak percayaan yang pada akhirnya merugikan diri sendiri,” ujarnya.

Zaimar menekankan kepada peserta lelang bahwa pelaku jual-beli harus menjaga kepercayaan konsumennya karena kepercayaan merupakan modal penting dalam bertransaksi. (h/isr) Redaktur: Holi Adib

Layouter: Luther

OPINI

RABU,27 11OKTOBER OKTOBER2016 2017 KAMIS, 21Muharram Muharram1438 1439HH 26

5

Revolusi Mental, Kita dan Bung Hatta Oleh: Ridwan Nanda Mulyana

Egaliter dan Radikalisme

S

EBUAH pernyataan meneduhkan datang dari pejabat Polda Sumbar terkait radikalisme. Sumbar sampai saat ini dinyatakan kondusif terkait paham radikal. Namun beberapa kelompok tetap diawasi agar tidak terjerumus aksi terorisme dan radikalisme.

Dalam pengawasan ini, Polda Sumbar sudah melakukan pemetaan dan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam Radikalisme.

Padahal,sebelumnya, Kepala BNPT justru mengungkap belasan warga asal Sumbar ditangkap karena diduga terlibat jaringan dan aksi terorisme. Kendati demikian, sang kepala BNPT yang juga berdarah asli minangkabau itu mengakui meski dibanding daerah lain, jumlah terduga teroris asal Sumbar masih kecil, namun beberapa nama sudah bergabung dengan kelompok ISIS. Dua di antaranya adalah wanita.

Secara komparasi, memang kedekatan Sumbar kelompok radikalisme ataupun terorisme sekalipun, lebih kecil dibanding sejumlah daerah lain di Indonesia. Harus diakui, mereka lebih banyak eksis di luar kampung halamannya. Hal ini diduga terjadi karena kebanyakan dari mereka lebih banyak mendapat ilmu di luar kampung.

Arus informasi yang berkembang dengan filter tak setebal desakan arus informasi tadi, berimbas kepada pemahaman. Sasarannya tentu kaum muda. Karenanya, mereka harus lebih berhati-hati menerima informasi di dunia maya yang mereka gandrungi saat ini.

Masyarakat dan pemerintah daerah juga diimbau untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Apalagi ia memastikan tidak ada satupun provinsi dan kabupaten kota di Indonesia yang bersih dari ancaman terorisme.

Minangkabau memiliki kultur atau budaya egaliter dan tidak fanatik, sehingga paham radikal sebetulnya sulit berkembang. Kekerabatan tinggi, silaturahmi tinggi, ada ninik mamak bisa memudahkan untuk melakukan deteksi terhadap kerabat yang bersikap “melenceng” sehingga mudah sekali ketahuan. Artinya, susah untuk menjadi aneh kalau masih berada di Sumbar.

Egaliter. Itu satu kata untuk menggambarkan bahwa orang Minang sejatinya tidak mengkultuskan apapun, baik orang maupun kelompok. Tidak ada pemujaan atau perlakuan istimewa terhadap seorang tokoh.

Semua orang dianggap kedudukannya sama, sesuai dengan peribahasa yang berlaku di ranah Minangkabau, duduk sama rendah tegak sama tinggi.

Anda tidak akan pernah melihat budaya cium tangan dari rakyat kecil kepada pemimpin seperti yang kita lihat di tanah Jawa, atau cium tangan dari para jemaah kepada ustad atau tokoh agama, sebagaimana yang kita lihat pada budaya santri yang mencium tangan kyai di pesantren di tanah Jawa. Orang Minang mempertahankan egaliteriannya di hadapan orang lain.

Jika semua pihak berperan, mulai dari keluarga, ninik mamak dan pemangku kepentingan lainnya, dipastikan bagi kelompok yang paham radikal tidak akan ada di Indonesia. Diharapkan sinergitas Polri dengan masyarakat dalam memerangi halhal yang bisa memecah keutuhan bangsa tersebut. Dalam pengawasannya, Polda Sumbar sudah melakukan pemetaan dan upaya pencegahan agar masyarakat tidak terlibat dalam Radikalisme.(*)

HALUANISME Akses Jalan di Pasbar dan Pessel Rusak

zItu namoe bencana alam Pengamat Nilai Jokowi Harus ‘Mengebut’ Janji

z Tunaikan janji maju- kembali

www.harianhaluan.com

Alumnus FIB Undip

“Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman.

Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki!” –Mohammad Hatta

A

PABILA kita berani untuk jujur, rasanya tak terlampau berlebihan ketika kita menye but bahwa Republik Pancasila yang telah genap berusia 72 tahun ini tengah berada dalam kondisi dan fase yang “krisis”, yaitu krisis keteladanan dan kejujuran, terkhusus dari para (oknum) pemimpin dan wakil rakyatnya, atau dari para elite politik dan pejabat publik penyelenggara republik ini. Bukti nyatanya ialah masih maraknya korupsi: kejahatan politik, sosial, moral dan kemanusiaan, yang dilakukan oleh para (oknum) penguasa, dari level lokal hingga nasional, dari yang duduk di jajaran eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif.

Bahkan, jika kita berani untuk jujur lagi, korupsi dengan beragam turunannya juga sering dilakukan tak hanya oleh para (oknum) penguasa saja, melainkan juga para pengusaha (yang biasanya “berselingkuh” dengan si penguasa korup), bahkan hingga rakyat biasa. Semuanya jelas: berasal dan bermuara pada “ketidak jujuran”, dan krisis keteladanan!

Padahal, negeri ini sejatinya tak kurang sosok-sosok teladan yang bisa menjadi panutan moral. Bahkan, pada era generasi “para Bung”, Indonesia dihuni dan didirikan oleh mereka yang bermoral dan bermental baik, dalam arti yang sejati: tidak pencitraan, dan nyata dipraktekkan dalam kehidupan! Tanpa bermaksud mengecilkan sosok-sosok teladan yang lain, satu dari sekian founding fathers and mothers negeri Pancasila yang layak diteladani di sini ialah Mohammad Hatta, atau yang akrab kita sapa dengan nama: Bung Hatta.

Teladan bagi Revolusi Mental Salah satu visi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sangat menarik perhatian, dan memang penting untuk diterapkan ialah perihal gagasan “Revolusi Mental”. Visi ini dapat kita artikan secara luas, antara lain untuk merawat jati diri (karakter) bangsa, atau untuk mengubah dan membentuk mental masyarakat agar menjadi Manusia Indonesia yang sejati: religius, humanis, berkeadaban, demokratis, toleran, jujur, dan adil!

Selayaknya kita sepakat, tanpa adanya muatan politis atau kepentingan kekuasaan yang sesaat, Revolusi Mental memang penting dan mendesak untuk diaktualisasikan pada kehidupan kita yang nyata.

Tentu, aktualisasi ini perlu aksi, dan itu tidak lah mudah, juga tak akan bisa instan. Dalam konteks penerapan Revolusi Mental di ranah pendidikan, kita layak mendukung dan mengawal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang telah ditanda tangani oleh Presiden Jokowi pada 6 September 2017 lalu.Dalam Perpres ini disebutkan bahwa PPK

adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) (http://setkab.go.id).

Dari sini, ada satu pernyataan yang penting dan layak untuk kita layangkan, yakni: bagaimana kah cara menguatkan pendidikan karakter dan mengaktualisasikan Revolusi Mental kepada para peserta didik? Jawabannya tentu tak tunggal, dan di sini kita bisa berbeda pendapat. Namun, rasanya tidak salah jika di sini penulis menyebutkan bahwa pembelajaran dengan pendekatan “keteladanan” (role model),yang dengan kecerdasan intelektual, kepekaan sosial, serta kecakapan moral-spiritualnya pantas menjadi teladan bagi para peserta didik, agar menjadi Manusia Indonesia yang baik, akan sangat cocok untuk mengakselerasi upaya kita dalam mengaktualisasikan Revolusi Mental!

Dalam hal ini, rasanya tak akan ada yang keberatan jika penulis mengajukan nama Bung Hatta sebagai sumber teladan bagi aktualisasi Revolusi Mental!Bahkan, keteladanan Bung Hatta ini tampaknya tak hanya berlaku atau tak saja bisa diajarkan kepada para peserta didik, melainkan dapat pula menjadi teladan publik (masyarakat luas), terkhusus dan terutama bagi para aparat-birokrat dan elite politik penyelenggara negara ini!

Bagaimana tidak? sebab, Bung Hatta memang layak diteladani, baik kecakapannya dalam beragama, berkeluarga, menjadi pemimpin negara, hingga menjadi warga negara biasa.

Terlebih, saat negeri ini sedang darurat korupsi, sosok Bung Hatta sangat pas untuk dijadikan sebagai ikon dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana nama beliau yang memang telah dijadikan sebagai lambang penghargaan bagi para pegiat dan pejabat yang dinilai anti-korupsi! Ya, Bung Hatta memang sangat antikorupsi! Beliau dikenal sebagai pimpinan negara yang tak sudi untuk mencampur-adukkan (memanfaatkan)

jabatan dan fasilitas n egara demi keuntungan diri dan kolega sendiri!

Dalam hal ini, dapat kita sebutkan sekelumit kisah yang menunjukkan integritas Bung Hatta sebagai elite politik dan pejabat publik yang dapat berani dan berdisiplin untuk membedakan dengan tegas antara kepentingan negara dan kepentingan pribadi. sebagai contoh, sebut saja kejadian pada tahun 1950, ketika Bung Hattamenjabat sebagai Perdana Menteri, namun beliau enggan untuk “hanya” menggunakan mobil dinas-nya untuk menjemput ibunda tercinta-nya, karena hal itu ia anggap sebagai urusan pribadi, yang tak layak memakai fasilitas negara! Dalam ulasan Hatta: The Untold Story pada edisi khusus majalan Intisari tahun 2016 lalu, disebutkan bahwa Hatta sangat tegas dan tanpa kompromi dalam membedakan antara jabatan dan fasilitas negara dengan kepentingan pribadi (tidak mencampur adukkan, apalagi memanfaatkan).

Pada persoalan penggunaan mobil dinas ini, Hatta bersikukuh untuk meminjam mobil atau meminta tolong koleganya ketimbang harus menggunakan fasilitas negara, yang tak lain dibeli dari uang rakyat. Hasjim Ning, yang dimintai tolong oleh Hatta untuk menjemput Ibunda-nya, di dalam autobiografinya menyebutkan bahwa dengan tegas Hatta mempertahankan prinsipnya untuk tidak mau menggunakan fasilitas negara. Di sini, Hatta dengan tegas mempertahankan prinsipnya: “bagaimana pun, mobil itu bukan kepunyaan ku, mobil itu milik negara, ya untuk keperluan negara!”

Kisah lainnya terjadi ketika Hatta hendak menunaikan ibadah haji.Pada tahun 1952, ketika Hatta hendak berhaji bersama istri dan kedua saudarinya. Hatta, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Presiden sebenarnya bisa-bisa saja menggunakan jabatan dan fasilitas negara u ntuk pergi berhaji. Bahkan, Bung Karno, selaku Presiden RI ketika itu pun menawarkannya untuk Hatta. Namun, lagilagi karakter dan prinsip Hatta yang berbicara: bahwa jabatan dan fasilitas negara tidak layak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi!Hatta pun menolak untuk seenaknya sendiri berhaji dengan fasilitas negara, dan

Hatta pun lebih memilih menggunakan uang hasil jerih-payahnya sendiri dari hasil menulis untuk ongkos berhaji.

Nah, bagaimana dengan (kebanyakan) para pejabat kita saat ini? yang banyak diantaranya tanpa rasa malu dan tanpa rasa bersalah lagi menggunakan mobil “plat merah” untuk yang bukan peruntukannya. Bahkan tak sedikit juga yang tanpa rasa malu “memanipulasi-nya” agar mobil milik negara itu segera menjadi milik pribadi. Juga jika ada kesempatan, apalagi diberikan tawaran untuk jalanjalan ke luar negeri, tentu kesempatan itu tak akan disia-siakan, atau mungkin bila perlu, akan dicari-cari alasan agar bisa bertamasya ke luar negeri, dengan topeng “studi banding”. Bah kan dalam urusan berhaji, uang jama ah pun bisa saja tega untuk dikorupsi atau dimanipulasi! Naudzu billah.

Bagi Hatta, para (oknum) pejabat yang memanipulasi anggaran atau yang memanfaatkan jabatan dan fasilitas negara demi kepentingan pribadi, ialah golongan yang sudah tak memiliki harga diri lagi, dan sudah kehilangan cinta-nya pada negara! Hatta, memang sangat benci terhadap korupsi! Bahkan sekelas Jenderal Hoegeng, Kapolri yang sangat melegenda dengan spirit kejujuran, kesederhanaan, dan anti-korupsi ini, sangat mengagumi Bung Hatta, dan menempatkan Hatta sebagai inspirasinya!

Dari sekelumit kisah singkat di atas, tentu sangat t epat, apabila penulis menyebutkan bahwa selayaknya Bung Hatta dijadikan sebagai (salah satu) sosok utama bagi teladan (roel model) dalam aktualisasi “Revolusi Mental”, dan sudah semestinya nilai-nilai dan karakter luhur Bung Hatta itu disosialisasikan kepada seluruh lapiran masyarakat, terkhusus dan terutama kepada generasi penerus serta para elite politik/pejabat publik.

Karakter hebat ini semestinya tidak boleh lapuk terpendam debu sejarah, dan tidak bolehpula dibiarkan tergerus dan terbenam di dalam liar dan derasnya arus perubahan jaman!

Semoga, kita cukup bijak dan dewasa untuk meneladaninya. Amiin.

Wallahu’alam bish shawab.

Ridwan Nanda Mulyana

Bersihkan Pantai Padang dari Sampah Kepada Pemerintah Kota Padang, tolong segera dibersihkan sampah yang menumpuk di sepanjang Pantai Padang, terutama usai dilanda hujan. Sebab, setiap selesai hujan kawasan ikon Kota Padang ini akan dipenuhi sampah. Tentunya hal ini akan sangat merusak pemandangan dan membuat para pengunjung menjadi tidak nyaman. 081266219***

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Yohanes

6

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

LIPSUS DINAS KESEHATAN SUMBAR

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday saat meninjau pasien di RSUD Tanah Datar.

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday disambut para pegawai di RSUD Tanah Datar.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, Dirjen Pelayanan Kese hatan Kemenkes, dr Bambang foto bersama dengan Wabup Tanah Datar.

TINJAU RSUD BERSAMA DIRJEN PELAYANAN KESEHATAN KEMENKES RI

Merry: Berikan Pelayanan Sesuai Standar D

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday saat membezuk pasien di RSUD Padang Pariaman.

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday saat berdialog dengan pasien.

IREKTORAT Jende ral Pelaya nan Kese ha tan Kementerian Keseha tan RI, dr. Bambang Wibowo, SpOG (K) MARS berkesempatan melihat langsung pelayanan kesehatan sejumlah rumah sakit di Sumbar, Kamis (5/10).

Disampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, dr Merry Yuliesday, MARS, dirjen dan rombongan berkunjung ke 3 RSUD masing-masing RSUD Padang Pariaman, RSUD Kota Padang Panjang dan RSUD Tanah Datar dan sebuah Puskesmas.

“Dirjen Pelayanan Kesehatan memberikan masukan dan arahan. RSUD hendaknya memberikan pelayanan sesuai standar. Selain itu, rumah sakit juga harus terakreditasi,” ujar dr Merry Yuliesday kemarin.

Sebagai tindak lanjut, rumah sakit tentu harus melaksanakannya. Untuk pelayanan yang standar itu misalnya pelayanan pada pasien, akses pasien mulai saat masuk rumah sakit, perawatan hingga pulang. Pasien tidak dibikin susah. Begitu pula soal kebersihan rumah sakit,

harus selalu terjaga.

Dinas Kesehatan Sumbar sendiri, juga ikut melakukan monitoring dan evaluasi (monev) secara rutin terhadap rumah sakit, seperti menggelar pertemuan dengan manajemen rumah sakit. Monev ini dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit di daerah ini.

“Selain untuk meningkatkan mutu pelayanan, monev ini juga menjadi bahan perbaikan pelayanan ke depan,” terang Merry.

Salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, lanjutnya, dilakukan oleh RSUD Padang Panjang dengan meluncurkan proses pendaftaran rawat jalan secara online. Selain itu, pihak rumah sakit juga menyediakan shuttle bus untuk jemput antar pasien.

“Dengan berbagai perbaikan layanan itu, muaranya adalah untuk peningkatan mutu RSUD dan RSUD itu untuk dinilai tim Akreditasi. Saat ini RSUD Kota Padang Panjang berstatus

KEPALA Dinas Kesehatan Sumbar Merry Yuliesday bersama Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes di RSUD Padang Panjang.

Akreditasi Utama dan ingin meningkatkan status menjadi Akreditasi Paripurna,” katanya.

Ditambahkan Merry, bahwa setiap rumah sakit harus dapat akreditasi demi kelang sungan rumah sakit itu. Paling bagus adalah Akreditasi Paripu rna dan paling rendah itu Akreditasi tingkat Dasar. Semua

kategori akreditasi diperoleh tergantung mutu rumah sakit sendiri.

Meski demikian, akreditasi bukan sekadar sertifikat menambah koleksi dokumen. Tapi akreditasi itu hakikatnya sebuah perubahan budaya perilaku, mulai dari tukang sapu hingga

direktur termasuk dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan.

“Memang butuh biaya, tenaga dan waktu yang panjang.

Sasaran akreditasi itu adalah manusianya, bukan dokumen, juga menyangkut harga diri rumah sakit sendiri,” pesannya. (h/*)

LIPSUS PEMKAB SIJUNJUNG

TP PKK Sijunjung Belajar Kota Layak Anak ke Surakarta T

KETUA dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny.Endra Yuswir Arifin dan Ny.Ria Arrival Boy mendengarkan penjelasan dari pengelola taman cerdas.

TP PKK Kabupaten Sijunjung, kecamatan dan nagari foto bersama Ketua TP PKK Kota Surakarta, Ny.Endang FX Hadi dan Kepala Dinas PPPA dan PM, Widdi Srihanto.

KETUA rombongan, Syukri bersama Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny.Endra Yuswir Arifin dan Ny.Ria Arrival Boy diterima Ketua TP PKK Kota Surakarta, Ny.Endang FX Hadi Rudyatmo. www.harianhaluan.com

IM Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung bersama TP PKK Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Sijunjung, melakukan studi komparatif terkait Kota Layak Anak ke Kota Surakarta, Kamis hingga Minggu (5-8/10).

Rombongan yang d ipimpin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Sijunjung, Syukri didampingi Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny.Endra Yuswir Arifin dan Ny.Ria Arrival Boy, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Setdakab, Henry Chaniago, Kepala Bidang PAUD dan PNF, Syamsul Bahri dan Kepala Bidang Perindustrian, Hendri Nurka diterima Ketua TP PKK Kota Surakarta, Ny.Endang FX Hadi Rudyatmo dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPA dan PM), Widdi Srihanto di ruang pertemuan Balaikota Surakarta.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Syukri mengatakan kedatangan TP PKK Kabupaten Sijunjung ke Kota Surakarta untuk mengadopsi keberhasilan PKK Kota Surakarta dalam melaksanakan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan sekaligus guna meningkatkan wawasan dan pengetahuan TP PKK selaku Bunda PAUD. “ Kedatangan kami ke Surakarta ini juga belajar terkait Kota Layak Anak. Semoga ilmu yang didapat bisa diterapkan di Kabupaten Sijunjung,” ujar Ketua TP PKK Kabupaten Sijunjung, Ny.Endra Yuswir Arifin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPPA dan PM), Widdi Srihanto memaparkan, upaya Kota Surakarta untuk mewujdukan kota layak anak.

Menurutnya, untuk mewujudkan kota layak anak, Kota Surakarta

KEPALA Dinas PMN Kabupaten Sijunjung, Syukri menyerahkan cendramata kepada Kepala Dinas PPPA dan PM, Widdi Srihanto.

melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama para pendidik dan tokoh masyarakat. “Kami menargetkan semua anak di Kota Surakarta bisa mendapatkan hak secara penuh untuk hidup, berkembang, mendapatkan perlindungan serta memiliki hak untuk berpartisipasi,” katanya.

Bahkan, sebut dia, Pemerintah Kota Surakarta telah membuat beberapa sarana untuk mewujdukan kota layak anak.Diantaranya mendirikan taman cerdas di kelurahan.Taman cerdas itu, lanjut dia, meliputi perpustakaan, ruang teknologi informasi dan taman bermain.”Beberapa fasilitas di taman cerdas bisa diakses anak-anak tanpa dipungut biaya,” ucapnya.

Menurut dia, pemerintah pusat menetapkan lima tahapan peringkat

kabupaten/kota ditetapkan sebagai KLA. Mulai dari pratama, madya, nindya, utama serta KLA. Dan harapan pemerintah Kota Surakarta menjadikan kota layak anak dapat tercapai meskipun baru predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori utama.

“Upaya untuk menjadikan Surakarta sebagai Kota Layak Anak telah kami rintis sejak tiga tahun lalu.Alhamdulillah, predikat Kota Layak Anak (KLA) kategori utama baru saja diperoleh Kota Surakarta pada Hari Anak Nasional (HAN) di Kota Pekan Baru,” ujarnya.

Sebelumnya, sambung Widdi Srihanto, Kota Surakarta telah meraih berbagai prestasi atau peng hargaan, yakni penghargaan Puskes mas ramah anak, sekolah ramah

anak, percepatan cakupan pemberian akta kelahiran anak serta ruang terbuka ramah anak dan kota layak anak terintegrasi dan holistik.

Meski tinggal selangkah lagi untuk mencap;ai KLA, lanjut dia, untuk mewujudkan KLA, Pemerintah Kota Surakarta masih dihadapan beberapa persoalan.Diantaranya, belum bebas asap rokok ditempattempat pelayanan publik.

Selain belum bebas asap rokok ditempat-tempat pelayanan publik, Kota Surakarta masih dihadapkan permasalahan anak jalanan, meskipun mereka bukan berasal dari masyarakat Kota Surakarta. “Untuk mengatasi persoalan ini, kami terus menjalin komunikasi dengan dinas terkait, seperti Linmas dan Pemda tetangga,” jelasnya.(h/adv)

Redaktur: Dodi Nurja Layouter: Yohanes

UTAMA

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

7

DPRD Rapat APBD 2018 di Bukittinggi PADANG, HALUAN — KomisiKomisi DPRD Sumbar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lakukan pembahasan APBD Sumbar tahun 2018 di Bukittinggi.

Sekretaris DPRD Sumbar Raflis membenarkan anggota dewan yang dibagi dalam masing-masing komisi melakukan pembahasan dengan mitra kerja di Bukittinggi.

Pembahasan ini sendiri berlangsung di Istana Bung Hatta dengan agenda utama yakni pembahasan dengan mitra kerja terkait rencana APBD 2018.

“Dalam kunjungan ini, ma-

sing-masing Komisi sama sekali tidak menggunakan anggaran tambahan se sen pun. Ini dijadwalkan Bamus dengan memanfaatkan agenda perjalanan dinas dalam daerah DPRD. Setiap bulannya, DPRD memiliki agenda dinas dalam daerah maksimal 68 hari kerja. Ini sudah sesuai tatib,” lugas Sekwan saat ditemui di ruangannya, Selasa (10/10).

Ditambahkan Raflis, untuk kunjungan dalam daerah, anggaran yang terpakai untuk masing-masing dewan adalah sekitar Rp580 ribu perorang untuk satu harinya.

Terkait pembahasan RAPBD, jelas dia, selain pembahasan di dalam ruangan, juga dilakukan kunjungan langsung terhadap apa yang dibahas. Misalnya tentang usulan pembangunan, setelah dibahas dalam ruangan dengan mitra kerja, komisi langsung melihat kondisi terkini di lokasi yang akan dilakukan pembangunan.

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim menyebut, tak mengetahui poin yang dibahas komisi-komisi DPRD di Bukittinggi. Pasalnya dia tak mengikuti kegiatan tersebut. (h/len)

Akses.............................................. Dari Halaman. 1 LANTIK — Rektor UIN Imam Bonjol Eka Putra Wirman melantik sejumlah pejabat kampus tersebut, Selasa (10/ 10). HUMAS

Rektor Lantik Sejumlah Pejabat UIN PADANG, HALUAN — Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Eka Putra Wirman melantik kepala Unit Pelaksanaan Teknis (UPT), sekretaris jurusan Program Pasca Sarjana (PPS) di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, Selasa (10/10).

Dalam pelantikan itu juga, telah diputuskan dan ditetapkan wakil Rektor, direktur dan wakil direktur pasca sarjana pengawas eselon di lingkungan UIN IB Padang. Semua pejabat yang diangkat merupakan pengangkatan periode 2019-2021 mendatang.

“Ini merupakan kegiatan rutinitas kita. Tentu setiap pergantian pejabat akan meningkat kinerja dan kualitas dalam menjalankan

tugas,” ujar Eka Putra Wirman saat menyampaikan amanat terhadap para pejabat yang baru yang telah disumpah.

Tambah Eka lagi, sebagai administrator adalah menegakkan regulasi secara baik dimana pun berada. Regulasi ada, namun kita tidak optimal dalam pengerjaannya.

“Kemudian dengan telah dilantiknya para pejabat tersebut, berharap ada sinergi antar sesama dalam menjalankan tugas masingmasing,” sambung Eka. Sementara enam sekretaris pelantikan di lingkungan UIN yakni, pertama, Dr. Darmayenti.

MPd sebagai sekretaris prodi S3 pada Pendidikan Islam dan prodi

S2 pada Pendidikan Bahasa Arab.

Kedua, Drs. Zulkifli, MPd sebagai selaku sekretaris prodi Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi pada Fakultas Adab Ketiga, Eliza, MAg prodi Pengembangan Masyarakat Islam , pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Keempat, Dra. Rahmi.

M.A sebagai sekretaris jurusan prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Usuluddin. Terakhir, Helmalia, MM dilantik sebagai sekretaris prodi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Imam Bonjol Padang. Di samping itu, juga langsung Sobhan Lubis dilantik selaku Wakil direktur Pasca Sarjana. (h/mg-hen)

Nasib ............................................. Dari Halaman. 1 gagal mendapatkan kepercayaan dari Prabowo untuk mendapatkan Gerindra untuk dirinya.

Artinya, nilai tawarnya sebagai sekjend di DPP itu tidak ada. Tapi, seandainya hal ini terjadi, seharusnya dia bicara baik baik dan sampaikan kepada masyarakat.

Jangan membuat polemik-polemik saja dengan Mahyeldi. Tapi, saya sebagai penggagas Poros Tengah sebenarnya juga melihat sejauh mana keseriusan Andre yang katanya mewakili politisi muda dan pengusaha sukses itu,” ujarnya.

Meski demikian, Febby mengaku tidak kecewa sedikitpun atas langkah Andre mendukung Afrizal.

“Dari awal, saya ingin tahu saja pakta integritas anak muda yang berpolitik di pentas nasional, dan membantunya agar jangan sampai gagal dua kali menuju pilkada. Selaku politisi muda, saya mendorong keterwakilan anak muda agar jangan sampai Andre tidur di tangan politisi gaek,” tuturnya.

Andre sendiri dalam keterangan persnya justru menyebutkan rencananya berpasangan dengan Maidestal Hari Mahesa, yang disebut poros tengah, belum bubar. Ia memastikan, soal restu dari DPP soal Afrizal masih

menunggu putusan dari Ketum, Prabowo Subianto.

“Saya mendukung Pak Afrizal sebagai calon wali kota karena beliau kader seni or. Namun, keputusan final ada di tangan Pak Prabowo,” ujarnya saat menyampaikan dukungan kepada Afrizal di hadapan sejumlah kader DPD Gerindra Padang di kantor DPP partai tersebut, Selasa (10/10).

Saat ditanya, apakah dukungan kepada Afrizal berarti bahwa Andre tidak jadi maju pada Pilkada Padang, ia menjawab, maju atau tidaknya, ia menunggu keputusan DPP Gerindra. Karena itu, ia menyatakan, poros tengah hingga saat ini masih berjalan.

Ketika ditanya lagi apakah dukungan Andre terhadap Afrizal sebagai upaya agar Gerindra mengusung kadernya pada Pilkada Padang, bukan mengusung kader dari partai lain, ia menuturkan, kader Gerindra menolak kader lain untuk diusung oleh Gerindra, apalagi kalau kader lai itu surveinya rendah.

Andre menyebutkan bahwa kader partai lain yang dikabarkan akan diusung Gerindra tersebut adalah Adib Alfikri.

“Hasil survei, elektabilitas kader Gerindra jauh lebih tinggi

daripada Adib. Selain itu, melihat perkembangan Kota Padang, masyarakat Padang menolak politik dinasti,” ucapnya.

Sementara itu, Maidestal Hari Mahesa justru punya pandangan politik tersendiri terkait langkah bakal calon Walikota yang akan bergandeng dengannya, Andre Rosiade. Iamenilai duk ungan yang diberikan Andre kepada Afrizal adalah bagian dinamika politik.

Menurutnya, hal itu adalah sebuah sinyal dan strategi untuk menutup ruang dan “membunuh” orang di luar kader Gerindra yang didengungkan akan meminta dukungan dari Gerindra untuk maju pada Pilkada.

“Itu urusan mereka. Saya tidak mau ikut campur internal partai lain. Sah-Sah saja Andre Rosiade menyatakan dukungannya kepada Pak Afrizal karena Ketua DPD Gerindra, Pak Nasrul Abit, juga memberikan dukungan kepada Andre Rosiade. Strategi luar biasa yang tidak dilakukan partai lain,” tuturnya.

Saat ditanya mengenai kelanjutan rencananya untuk maju bersama Andre, Esa tidak menjawab pertanyaan itu. “Kita lihat perkembangannya nanti,” ucapnya. (h/dib)

Jokowi ........................................... Dari Halaman. 1 direncakan 7-8 persen. Ini bisa kita sebut komitmen pemerintah, tapi bukti sekarang tidak sampai 6 persen. Akhir tahun ini malah ditarget baru 5,1 persen dengan mengemukakan berbagai alasan seperti lesunya perekonomian global,” sebut Syafruddin.

Yang patut ditunggu, lanjut Syafruddin, adalah formula seperti apa yang akan dipakai Jokowi-JK melalui kabinetnya untuk membuktikan komitmen dalam RPJMN tersebut. Agar, kepuasan publik dapat tercapai.

Sebab, hingga saat ini alasan terhambatnya pertumbuhan ekonomi tersebut pun tak dijelaskan ke publik secara eksplisit.

“Saat ini kementerian yang berkaitan langsung dengan perekonomian dihuni oleh orangorang pintar. Di sini kita mau lihat, apa formulanya. Atau apakah mereka akan menyebutkan, bahwa maksimum pertumbuhan yang dapat dicapai memang seperti yang dirasakan saat ini,” sambungnya.

Jika pemerintah belum kunjung menemukan formula yang tepat, Syafruddin mencemaskan bahwa cita-cita untuk melepaskan Indonesia dari perangkap negaranegara dengan pendapatan menengah rendah pada 2023 tidak akan tercapai. Sebab, pada tahun ini bonus demografi akan habis, sehingga Indonesia harus bersaing dengan negara miskin dengan biaya produksi yang murah, dan dengan negara maju yang maksimal dari segi inovasi.

Menurut Syafruddin, salah www.harianhaluan.com

satu sektor yang mesti diperhatikan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi adalah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebab pelaku usaha banyak tertampung di sektor tersebut.

“Saat ini, sudah banyak yang lari ke pasar online. Nah, bagaimana pemerintah menyikapi pelaku UMKM untuk ikut dalam persaingan ini, serta menyediakan pinjaman bersuku bunga rendah.

Ini saya rasa sangat penting,” tukasnya.

Di sisi lain, Guru Besar Ekonomi lainnya Profesor Werry Darta Taifur menilai, tingginya biaya hidup dalam proses pembangunan yang sedang melaju kencang sebagai hal yang biasa terjadi. Selain itu, kondisi melambannya pertumbuhan ekonomi dunia ikut menyumbang lambannya perekonomian di Indonesia.

“Banyak faktor yang menentukan, tapi saya rasa dari segi infrastruktur pemerintah saat ini sudah cukup berhasil,” kata Werry.

Mantan Rektor Unand itu menilai, sektor industri olahan menjadi hal yang amat penting untuk terus didorong oleh pemerintah saat ini. Sebab, industri olahan bisa secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun untuk mencapainya, perlu memerhatikan pula kesiapan infrastruktur, daya saing, dan sumberdaya manusia secara umum.

Tunaikan Janji-Maju Kembali Dalam kacamata politik, Pe-

ngamat Politik Unand Asrinaldi melihat, terkait survei yang dilaksanakan oleh Lembaga KedaiKOPI, tentu terpengaruhi oleh berbagai persepsi seperti pengalaman, waktu, dan lain sebagainya yang menimpa responden. Namun begitu, ia melihat itikad baik pemerintah dalam membangun perekonomian melalui penempatan struktur di kementerian terkait.

“Soal metode survei, anggaplah secara ilmiah itu benar. Faktanya, pembangunan fisik saat ini luar biasa, tapi belum untuk hal lain seperti penyediaan pangan dan lain-lain, sehingga wajar masyarakat mengeluh,” kata Asrinaldi.

Sementara itu, melihat komposisi dalam kabinet, di mana kementerian yang langsung berkaitan dengan perekonomian dinahkodai oleh kebanyakan profesional dan akademisi, Asrinaldi menilai hal itu sudah tepat dan lebih menunjang upaya realisasi janji pemerintahan Jokowi-JK. “Menteri yang mengurus perekonomian bukan orang partai, itu justru lebih bagus. Sebab, bisa membantu mencapai target. Kalau orang partai, banyak negosiasinya.

Menempatkan para profesional itu justru lebih objektif, dan mereka sensitif dalam membuat targettarget. Kalaupun orang partai, asal punya background yang kuat di bidang ekonomi juga tidak masalah. Yang jelas, jika ingin maju lagi dalam Pilpres, apa yang dijanjikan presiden itu harus dikebut.

Karena akan berpengaruh pada pemilih,” pungkasnya. (h/isq)

telah dilakukan oleh t im gabungan Pemkab Pasbar, PMI Pasbar TNI dan Polri sudah mendirikan satu unit tenda posko induk, dua unit tenda pengungsi dan dapur umum sedangkan untuk penaganan lokasi banjir Dinas PU Pasbar sudah menurunkan satu unit eksavator, sebutnya.

Jalan Terban Sementara itu, akibat hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), sejak Senin (9/10) kemarin mengakibatkan aliran sungai di Kampung Jambak, Kenagarian IV Koto Hilir, Kecamatan Batang Kapas meluap. Kondisi tersebut nyaris membuat badan jalan menjadi terban, tepatnya di depan Gapura pandam kuburan kaum Jambak, Mangkuto Kayo.

“Badan jalan yang terban ini, adalah akses penghubung masyarakat Kenagarian IV Koto Hilir dan IV Koto Mudiek, Kecamatan Batangkapas. Jika jalan ini putus maka ratusan KK akan terisolasi,” sebut Riyan Situo Mandeh, warga setempat. Selasa, (10/10).

Terkait kondisi itu, ia me-

wakili masyarakat setempat, sangat berharap agar pemerintah daerah melalui dinas terkait menangani kerusakan jalan Kabupaten itu secepatnya. Sebab, jika dibiarkan berlama-lama maka dikhawatirkan jalan tersebut akan putus total.

“Jika kondisi ini tidak segera ditangani dengan serius, maka masyarakat disini akan mendapat kesulitan saat berpergian. Sebab, jalan ini a dalah satu-satunya akses penghubung masyarakat keluar daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, hal itu diperparah lagi dikarenakan adanya aktivitas tambang pasir yang diduga tidak mengantongi izin disekitar area tersebut, dan seakan luput dari pantauan pemerintah. Akibatnya badan jalan terus tergerus air saat hujan lebat mengguyur.

“Sebelumnya jarak normal bibir sungai ke badan jalan diperkirakan sekitar 20 meter, kalau sekarang air sungai sudah sampai ketebing pembatas jalan. Kita perkirakan jalan yang terban itu sekitar 10 meter pula. Jika tidak

segera diperbaiki, maka kondisinya akan semakin parah dan mengancam keselamatan para pengguna jalan,” ujarnya lagi.

Camat Batang Kapas, Zoni Eldo kepada Haluan mengatakan, terkait kondisi itu pihaknya sudah melakukan kordinasi dengan pemerintah daerah melalui Bupati Pessel, agar segera dicarikan solusi dan berharap segera dilakukan perbaikan.

“Kita berharap kondisi ini secepatnya ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kami dari pihak nagari dan kecamatan sudah melaporkan kondisi ini secara tertulis kepada pimpinan,” sebutnya.

Sementara itu, terkait aktivitas tambang pasir yang duduga tidak mengantongi izin disekitar area tersebut, pihaknya mengaku sudah menyurati yang bersangkutan secara resmi untuk tidak melakukan tindakan yang ilegal.

“Sesuai dengan surat edaran bupati, kita sudah menyurati yang bersangkutan secara resmi agar tidak melakukan kegiatan yang ilegal.

Kalau masih dikerjakan juga, maka siap-siap saja sanksi tegas menanti,” ucapnya tegas. (h/idn/mg-kis)

PT Wira ......................................... Dari Halaman. 1 tenggelam di karang maupun dasar laut. Tinggal lima titik yang masih tercemar. Mungkin hari ini sudah selesai dibersihkan oleh pihak perusahaan,” kata Siti Aisyah kepada Haluan, Selasa (10/10).

Ia juga mengatakan saat peninjauan Sabtu kemarin, dilihat oleh Lingkungan Hidup, tim yang ditugaskan oleh PT Wira Innomas untuk pembersihan minyak PFAD sudah maksimal bekerja. Karena radius pencemaran mencapai 6 km, belum sepenuhnya berhasil dibersihkan.

Karena itulah, pihak perusahaan meminta waktu tambahan selama tiga hari.

“Karena melihat tim bersungguh-sungguh dan ada itikad bertanggung jawab dari perusahaan, kami setuju memperpanjang masa pembersihan tiga hari dan berakhir hari ini (kemarin-red). Mungkin sekarang sisa lima titik lagi sudah bersih. Besok kami akan meninjau ke lokasi,” katanya.

Namun untuk sterilisasi maupun pemulihan air laut, Siti belum bisa menjawab karena harus menunggu hasil laboratorium yang sebelumnya sampel telah dikirim ke Jakarta. Jika hasilnya, minyak tidak bisa disterilkan secara alami oleh laut,

pemulihan akan dilimpahkan kepada perusahaan.

“Soal pemulihan air laut, kami masih menunggu hasil lab. Jika hasil lab menunjukkan minyak tidak bisa disterilkan secara alami oleh alam, maka perusahaan harus mencari cara maupun teknologi untuk memulihkan air laut yang tercemar,” katanya.

Sementara itu Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, M. Yunus menuturkan pihaknya masih mempelajari pelanggaran yang dilakukan oleh PT wira Innomas terkait kelalaian dalam mengoperasikan aset. Akibatnya, puluhan ton minyak PFAD tumpah ke laut.

“Masih kami pelajari, sampai mana tingkat pencemarannya.

Jika berbahaya bagi lingkungan akan dikenakan sanksi berat.

Kami masih menganalisa hal tersebut,” kata Yunus.

Ia juga mengatakan dalam Dirjen Gakkum LHKH RI, ada tiga sanksi yakni administrasi, pidana dan perdata. Namun, tidak tertutup kemungkinan ketiga sanksi itu dilakukan.

“Sanksi administrasi bisa berupa penyegelan dan pemberhentian operasional. Sanksi pidana jelas ke ranah hukum pidana dan ada oknum yang kami

meja hijaukan. Kalau perdata, kami menunut orang terkena dampak seperti nelayan dan penduduk sekitar teluk bayur mendapat ganti rugi. Sanksi yang diberikan bisa salah satu dari tiga ini atau ketiga-tiganya,” katanya.

Manager Operasional PT Wira Innomas, Hendra Leo menyebutkan pihaknya sudah semaksimal mungkin melakukan pemulihan dan mengangkat PFAD dari laut dengan menerjunkan sekitar 250 personil yang terdiri dari masyarakat, karyawan, Pol Air dan Marinir.

“Intinya kami t erus fokus kepada penanganan pasca kejadian. Kami diberi waktu untuk masa pemulihan dan itu akan diupayakan semaksimal mungkin.

Target kami, laut dan pantai benarbenar bersih,” katanya.

Ditambahkan Leo, dalam penanganan sampai saat ini pihaknya tidak mengalami kesulitan.

Hanya saja, penyebaran PFAD yang sulit dipantau dan dikendalikan. Hal ini karena sampai saat ini belum ada teknologi untuk membaca dan menganalisa arus laut.

“Kendala tidak ada. Hanya saja arus laut yang tidak bisa kami tebak. Makanya penyebaran PFAD ini tidak bisa terbaca oleh kami,” katanya. (h/ang)

Demokrasi ..................................... Dari Halaman. 1 tru memberi keuntungan bagi parpol terdahulu (lama),” terangnya.

Dijelaskannya, jika mengacu pada segi demokrasi, semua harus melakukan verifikasi ulang. Karena parpol yang sudah pernah ikut pemilu tidak diketahui apakah masih memenuhi persyaratan.

Karena menurutnya, kalau sudah berbicara soal demokrasi, jangan lagi berbicara soal efisiensi karena untuk menjalankan demokrasi semua pihak harus terlibat.

“Memang saat ini sedang diuji di MK. Pasal tersebut menimbulkan kerawanan, seperti contoh, apakah parpol yang sudah pernah ikut itu masih mempunyai keanggotaan. Dan apakah ada jaminan keanggotaan parpolnya masih di dalam partai tersebut, bisa jadi ada anggota yang pindah ke parpol lain,” jelasnya.

Disampaikannya, di lain hal, pemilu dituntut untuk efesien, tapi s ebaliknya mendapatkan demokrasi dan efisiensi memang tidak semudah membalikan telapak tangan. “Dan pemilu serentak 2019 dapat dikatakan memulai dari nol. Dari segi efisiensi, pemilu 2019 jelas membutuhkan dana yang besar. Contoh pengadaan kotak suara ada lima kotak dan biaya lainnya. Jadi demokrasi memang butuh biaya inilah yang kita rasakan saat ini,” paparnya.

Sebelumnya KPU mengajukan kenaikan anggaran 2019 senilai Rp15,2 triliun. Selain itu, yang juga

menjadi perdebatan adalah presidential threshold (ambang batas pencalonan presiden) ini nanti akan berpotensi untuk menimbulkan persoalan dan hingga sekarangpun masih pro kontra. “Tidak hanya itu, persyaratan pemilih nanti juga akan menjadi persoalan dikemudian hari jika e-KTP tidak segera diselesaikan oleh pemerintah. Belum lagi dualisme partai yang saat ini masih ada yang belum tuntas, “ ujarnya.

Diskusi dengan tema “Mengupas UU Pemilu Membangun Demokrasi Berkeadilan” politik yang menghadirkan Pengamat politik dari Unand Asrinaldi, Anggota KPU SumbarM Muftie Syarfie dan perwakilan sejumlah surat kabar kampus. Dalam diskusi tersebut, banyak hal dan isu-isu krusial terkait UU pemilu yang dipertanyakan serta dibahas bersama.

Misalnya saja, yang ditanyakan oleh asisten redaktur portal berita harianhaluan.com Rivo Septi Andries. Menurutnya, ada tumpang tindih antara efisiensi dan demokrasi. Di satu sisi, menginginkan pemilu yang demokratis namun disisi lain juga mengingatkan efisiensi. Hal tersebut, tentunya suatu yang bertolak belakang.

Menjawab hal tersebut, Asrinaldi mengatakan, hal itulah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan karena kerancuan tersebut. “Kalau sudah memutuskan untuk demokratis, kita jangan bicarakan lagi soal efisiensi

Redaktur: Rakhmatul Akbar

karena yang namanya berdemokrasi itu semuanya mesti terlibat tanpa terkecuali termasuk dengan anggaran,” jelasnya.

Pimpinan Umum Haluan Zul Effendi juga mempertanyakan, terkait partisipan pemilih yang cenderung menurun dari tahun ke tahun termasuk di Sumbar.

Soal ini, ditanggapi anggota KPU Sumbar Muftie Syafrie. Pria yang mengawali karirnya sebagai wartawan itu mengatakan, partisipasi pemilih sebenarnya bukan hanya menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu (KPU) namun menjadi tanggungjawab bersama termasuk di dalamnya partai politik.

Namun begitu, pihaknya akan terus berupaya melakukan langkahlangkah dan program-program strategis untuk meningkatkan partisipasi pemilih baik di Pilkada 2018 maupun pemilu 2019.

Salah satunya, dengan memaksimalkan sosialisasi baik dengan turun langsung ke masyarakat maupun melalui media yang ada seperti alat peraga, media sosial, hingga media massa.

Hadir pada diskusi tersebut, Pemimpin Umum Haluan Zul Effendi, Pimpinan Redaksi Haluan Ismet Fanany MD, Kalitbang Haluan Rudi Antono, Redaktur halaman Politik Dodi Nurja, dan Koordinator Edisi Mingguan Harian Haluan, Nova Anggraini, Nasrizal, Rivo Septi Andries, Koordinator Liputan Isra Hermanto. (h/rin)

Layouter:Syamsul Hidayat

8

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

9

PEMKO CARI INVESTOR

Atom Center Butuh Rp200 Miliar PADANG,HALUAN—Pemerintah Kota Padang masih mencarikan pihak ketiga yang mau membangun kawasan Atom Center di Imam Bonjol agar tempat tersebut tidak dijadikan sebagai tempat esek-esek berkedok salon. Untuk itu butuh membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar.

Lingkar

Parkir Meter Akan Diaktifkan Kembali PADANG, HALUAN — Parkir meter yang saat ini sudah tidak berfungsi di Khawasan Permindo rencananya akan segera diaktifkan kembali.

Namun, waktu pasti kapan diaktifkannya, pihak terkait belum mengatakan tanggal pastinya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal, Senin (9/10) memastikan bahwa parkir meter akan segera diaktifkan.

Pasalnya, komunikasi dengan pihak ketiga sedang dilakukan dalam perencanaan parkir meter tersebut.

“Kita sedang rapatkan dengan pihak ketiga bagaimana kelanjutannya ke depan. Hasil sementara parkir meter akan diaktifkan kembali namun waktu pastinya belum final,” ujar Henidal Dikatakannya, soal parkir meter yang dicabut tersebut karena adanya perbaikan drainase dan pengerjaan trotoar. Untuk itu, tonggak parkir meter haruslah dibuka sementara waktu.

Henidal juga menegaskan, pemerintah tugasnya adalah mencarikan lahan. Namun untuk pengelolaannya sudah diserahkan kepada pihak ketiga.

“Kita tugasnya mencarikan lahan dan mengawasinya. Kemudian, pihak ketiga yang sudah investasi ke pemerintah selanjutnya soal petugas parkir dan pengelolaan mereka yang atur,” tambahnya.

Sementara itu, pantauan Haluan, pengerjaan trotoar di sepanjang Jalan Permindo masih berlanjut. Tidak ditemukan satupun tonggak parkir meter di kawasan tersebut.

Salah seorang pengunjung yang parkir di kawasan tersebut tampak membayar parkir ke petugas parkir yang berada di sana.

Ima (28) mengaku lebih suka jika membayar parkir kepada petugas parkir. Selain tidak ribet, ia juga tidak perlu bayar mahal. (h/win)

PERBAIKI KAPAL—Nelayan Batang Arau tengah membersihkan dan memperbaiki kapal milik mereka, Selasa (10/10). Cuaca buruk yang melanda menyebabkan nelayan yang berkapal kecil enggan melaut dan lebih memilih memperbaiki kapal. HUDA PUTRA

Lumin Jadi Kawasan Agrowisata PADANG,HALUAN—Dinas Pertanian Kota Padang mulia menyiapkan berbagai rencana yang akan dikembangkan untuk menyambut pergelaran Penas Tani 2020. Direncanakan 2018, Lubuk Minturun akan menjadi kawasan agrowisata yang siap menyambut para tamu Penas Tani. ”Kita sudah harus memikirkan dari sekarang untuk pergelaran Penas Tani 2020,”kata Kepala Dinas Pertanian Kota Padang Syaiful Bahri kepada Haluan, kemarin.

Dikatakan Syaiful, pergelaran Penas Tani tersebut memang masih lama. Namun, jika tidak dimulai pada tahun depan, kapan lagi persiapan akan dilakukan. Sebab diperkirakan dalam pergelaran tersebut setidaknya hadir 70 ribu peserta. ”Itukan perhelatan nasional, semua petinggi negeri seperti

mentri akan hadir. 70 ribu peserta itu tidak sedikit, butuh persiapan yang matang tentunya,”kata mantan Kepala Bidang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang ini.

Ditambahkannya, Kota Padang akan mengembangkan agrowisata dikawasan Lubuk Minturun untuk dijadikan sebagai kampung flora.

Selain kampung f lora, akan dikembangkan balai benih dan agrowisata sungai lareh dengan konsep agroeduwisata. ”Belajar budidaya tanaman buah dan sayur dataran rendah, belajar membuat bibit anggrek di labor kultur jaringan sambil melihat galeri anggrek,”sebutnya.

Selain itu, juga bisa petik lengkeng, buah naga, pepaya madu dan jambu. Semua ini bekerjasama dengan Balai penelitian buah Solok dan Balai penelitian tanamanhias

Cipanas. ”Sehingga kawasan tersebut akan menjadi destinasi wisata baru di Kota Padang,”ujar Syaiful.

Sementara itu Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut dengan kehadiran peserta 70 ribu tersebut akan mendatangkan banyak manfaat. Seperti terjualnya produk UMKM, penuhnya kamar hotel, tempat wisata akan mendatangkan pemasukan.

“Bayangkan jika 70 ribu peserta tersebut minimal menghabiskan uang sekitar Rp5 juta di Kota Padang selama 10 hari pergelaran Penas Tani. Tentunya sangat banyak didapatkan pemasukan, untuk itu kita harus fokus dan serius untuk mempersiapkan segala sesuatunya.

Agar tamu yang datang merasa nyaman dengan Kota Padang,” katanya. (h/mg-mel)

“Untuk jangka panjang, harus segera dicarikan pihak ketiga,”sebut Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal kepada Haluan, kemarin.

Dikatakan Endrizal, nantinya kawasan tersebut akan dibangun areal parkir, mal, dan hotel. Endrizal menyebut, sudah ada pihak ketiga yang berminat, tentunya harus diproses terlebih dahulu.

“Maunya kita kawasan tersebut dibangun seperti itu,”katanya.

Lebih lanjut disebutkan Endrizal, kalau sudah diproses dan dia menang, maka ia menjadi pemakarsa. S etelah pemakarsa, maka akan dilakukan lelang investasi. Kemudian, setelah diketahui pemenangnya maka akan dikoordinasikan dengan pedagang yang ada disana.

“Prinsipnya pedagang disana terakomodir, dan terjadi musyawarah terkait harga,”sebutnya.

Untuk membangun kawasan tersebut menurut Endrizal sesuai dengan apa yang direncanakan tersebut, pihak ketiga akan menghabiskan dana sekitar Rp200 miliar lebih.

Sebelumnya, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyebut ada pihak yang melindungi kawasan Atom Center yang digunakan sebagai tempat maksiat atau prostitusi berkedok salon.

Sebab, hal ini dibuktikan dari seringnya razia yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang selalu mendapati wanita yang d iduga sebagai pekerja seks komersial (PSK). Setelah tidak berapa lama dirazia, salon-salon tersebut didapati kembali berdiri. ”Dimana ada penyimpangan sudah pasti ada yang melindungi dibelakangnya. Pasti ada yang membekingnya, kalau tidak mana berani mereka kembali mendirikan salon esek-esek tersebut setelah berulang kali dirazia,”ujar Walikota Padang.

Untuk itu, Walikota Padang meminta agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih sering melakukan razia di kawasan Atom Center di Imam Bonjol. Agar tempat tersebut tidak disalahgunakan sebagai tempat maksiat atau prostitusi berkedok salon. ”Itulah mangkanya kita lakukan penertiban dengan sering melakukan razia, agar tidak salah digunakan lagi,”ujar Walikota.

Dikatakan Mahyeldi, Atom Center sudah menjadi milik Pemerintah Kota Padang. Untuk jan gk a p anj ang n ya , Mah y el di m enyebu t sedang merencanakan bangunan tersebut agar dapat dibangun kembali menjadi bangunan yang lebih representative sehingga, hal-hal negat if yang s elama ini t er jadi bi sa diminimalisirkan. ”Sekarang sedang kita rancang dan rencanakan akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperbaiki tempat tersebut,”sebut Wako.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya masih mencari pihak ketiga yang mau bersinergi dengan Pemerintah Kota Padang untuk membangun kawasan Atom Center. (h/mg-mel)

PARKIR DI BADAN JALAN

Belasan Truk Digemboskan dan Diderek ILUSTRASI parkir meter

PADANG,HALUAN—Dinas Perhubungan Kota Padang kembali menggemboskan

belasan truk yang sedang terparkir dibadan Jalan By pass tepatnya di Kecamatan Lubuk Begalung.

“Ini sudah sesuai dengan peraturan daerah (perda) bahwa kendaraan tidak boleh parkir di badan jalan,”kata Kepala Bidang Operasional Dinas Perhubungan Kota Padang Eri Surya Jaya saat ditemui Haluan di lokasi Jalan Bypass, Selasa (10/10).

Lebih lanjut dikatakan Eri, keberadaan truk yang terparkir disepanjang jalan juga membuat kemacetan.

“Kami dari Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Denpom, dan juga Lantamal melakukan razia parkir truk di badan jalan ini,”sebutnya.

Menurut Eri, kegiatan razia ini rutin dilakukan oleh Dinas Perhubungan setiap bulannya.

Rata-rata setiap bulan ada 100 unit kendaraan yang digemboskan bannya karena parkir di badan jalan.

Ditambahkan Eri, untuk

posisi truk yang berada dijalur ke arah Painan, pihaknya hanya melakukan pengembosan. Sedangkan untuk truk yang terparkir kearah Lubuk Begalung maka ia melakukan penderekan.

“Bagian Selatan kami kempesakan dan ambil plat mobilnya. Ada belasan yang truk yang sudah kita kempeskan dan satu unit telah kita derek,” ujarnya.

Menurut Eri, masih sering kendaraan atau truk yang parkir di badan jalan meskipun sudah sering dirazia, hal ini diakibatkan perilaku dari pemilik kendaraan.

“Rata-rata supir truk yang memarkirkan kendaraanya di badan jalan

sepanjang jalur Bypass tinggal di dekat sini. Mereka sudah disuruh untuk memarkirkan truk di terminal angkutan barang.

Pemerintah sudah menyediakan tempat disana, tetapi mereka beralasan jauh, sehingga, meskipun dirazia pihaknya kembali memarkirkan kendaraan di badan jalan,”sebutnya.

Pantauan Haluan, sepanjang jalur Bypass puluhan truk terparkir dibadan jalan terutama menuju arah ke Teluk Bayur. Belasan truk digemboskan ban, diambil plat, dan ada yang diderek untuk dibawa ke terminal angkutan barang di Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan. (h/mg-mel)

PETUGAS Dishub menggemboskan belasan truk yang sedang terparkir dibadan Jalan By pass tepatnya di Kecamatan Lubuk Begalung, Selasa (10/10).MELATI www.harianhaluan.com

Redaktur:Afrianita

Layouter: Rahmi

10

PADANG

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

ADA 20 UNIT DI DEWAN

Pengembalian Mobnas Tunggu SK Wako PADANG, HALUAN—Pemerintah sudah mengeluarkan aturan agar anggota DPRD mengembalikan mobil dinas (mobnas).

Perlintasan KA Mesti Punya Palang PADANG, HALUAN—Kalangan Anggota DPRD Kota Padang menyayangkan, palang perlintasan kereta api sudah banyak menelan korban.

Baru baru ini terjadi tabrakan kereta api di Jl Adinegoro Lubuk Buaya, 6 Oktober 2017 dan kini kondisi korban kritis masih mendapat perawatan di ICU RSUP M Djamil.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra Senin (9/10) mengatakan, perlintasan palang kereta api ini harus menjadi pemikiran serius bagi semua pihak.

Serta adany pro aktif dari pihak PT.KAI untuk duduk bersama dengan DPRD Kota Padang, bagaimana permasalahan plang perlintasan kereta api di titik tertentu dan yang belum ada sama sekali bisa diatasi.

“Untuk anggaran, DPRD tidak bisa menyertakan satu anggaran yang sama ke PT.KAI dan memang sudah ada di KAI sesuai aturannya tidak bisa,” katanya.

Dikatakannya, sarana transportasi kereta api ini adalah salah satu modal transportasi untuk dapat mengatasi kemacetan. Transportasi kereta api juga, harus didukung apalagi saat ini sudah ada jalur menuju ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Bahkan, sudah ada kajian kebutuhan palang pintu hingga provinsi Riau, seiring tengah berlangsungnya proyek Sumatera Trans Railway, ini harus didukung.

“Namun tentunya permasalahan yang ada di Kota Padang harus dicarikan solusinya.

Begitu dengan Pemerintah Padang Pariaman mengenai palang perlintasan ini yang secara langsung juga merupakan daerah perlintasan kereta api, “ katanya.

Dikatakannya, siapa yang menjaga nantinya palang perlintasan itu, tentu harus ada komunikasi jelas antara PT. KAI dan pihak terkait, bukan saja Padang tapi juga Padang Pariaman.

“Perlu sosialisasi, dan juga kesadaran masyarakat untuk melintasi jalur kereta api jangan seenaknya saja main terobos. Karena kereta api ini, lewat melalui relnya dan lewatnya juga pada jam - jam tertentu, “ ungkapnya.

Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Zulhardi Z. Latif mengatakan, dalam waktu dekat DPRD akan duduk bersama dengan PT.KAI, guna menyikapi permasalahan palang perlintasan ini.

“Bagaimana PT. KAI bisa singkron, untuk menanggulangi permasalahan plang kereta api ini. Prioritaskan untuk Kota Padang agar tidak terjadi kecelakaan, bagaimana caranya akan dibicarakan ini,”ungkapnya.(h/ade)

SAMPAH MENUMPUK—Warga tengah mencari barang bekas di tengah tumpukan sampah yang menggunung di kawasan Pantai Cimpago Padang, Selasa (10/10). Cuaca buruk yang melanda Kota Padang dalam dua hari belakang membuat pantai dipenuhi sampah yang terbawa arus. HUDA PUTRA

HUJAN TAK BERHENTI

Pantai Padang Penuh Sampah PADANG, HALUAN — Pascahujan yang mengguyur Padang seharian kemarin, membuat Pantai Padang kumuh.

Pasalnya, tumpukan sampah berjejer di pinggir pantai yang menjadi ikon pariwisata Padang.

Terlihat, sejumlah pemulung tengah memilih tumpukan sampah yang ada di sepanjang pinggiran pantai.

Tumpukan sampah tersebar dari Lapas Muaro hingga Muaro Lasak.

“Tumpukan sampah ini merupakan kiriman dari hulu.

Akibatnya pengunjung berkurang, karena banyaknya tumpukan sampah ini,” kata Awat salah seorang pedagang di sana.

Dia mengatakan, petugas kebersihan dan Dinas Pari-

wisata dan Kebudayaan Padang tetap menangani persoalan sampah ini. Namun, setelah sampah ini selesai dibersihkan, apabila hujan akan ada lagi tumpukan sampah kiriman tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang Medi Iswandi mengatakan tumpukkan sampah yang terletak di Pantai Padang dan sekitarnya meru-

HELAT FESTIVAL MAJELIS TAKLIM

Gunung Pangilun Menuju Madani

LURAH Gunung Pangilun Andi Amir bersam tokoh masyarakat setempat membahas persiapan Festival Majelis Taklim.IST

PADANG, HALUAN — Konsep “Kelurahan Madani” yang diusung Kelurahan Gunung Pangilun Kecamatan Padang Utara berjalan seiring dengan kegiatan -kegiatan yang digelar. Kelurahan dipimpin Lurah Andi Amir ini semakin meningkatkan kegiatan - kegiatan religius bernuansa Islami.

www.harianhaluan.com

Yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Menanggapi hal itu, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kota Padang Syahrul, kemarin mengatakan, saat ini masih menunggu SK Walikota Padang.

Ia mengatakan, memang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sudah di sahkan oleh Gubernur Sumbar jadi Perda, namun saat ini sedang menunggu SK Walikota Padang untuk pencairan keuangannya.

Dikatakannya, memang untuk diketahui, PP No. 18 Tahun 2017 itu, semua mobil dinas yang dipinjam pakai anggota dewan (kecuali unsur pimpinan) ditarik dan diganti dengan tunjangan transportasi.

Tunjangan transportasi diberikan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, efesiensi, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Namun sejak September 2017, kami sudah tidak lagi membayarkan uang minyak atau tunjangan transportasi di DPRD Kota Padang,” katanya.

Namun demikian dikatakannya, mobil dinas yang digunakan anggota dewan saat ini, akan dikembalikan setelah keluar SK dari Walikota dan semua admitrasi keuangan dibayarkan.

Sementara itu Kabag Humas DPRD Padang Ermanto mengatakan, ada sebanyak 20 unit mobil dinas yang digunakan selain mobil dinas unsur pimpinan.

Yakni ada 9 unit di fraksi, 8 unit di empat komisi yang ada (2 unit mobil dinas masing - masing komisi ) kemudian pada alat kelengkapan dewan, 1 unit di Badan Kehormatan, 1 Unit di Bapemperda, 1 Unit di Bamus, “ terangnya.(h/ade)

Dalam waktu dekat, mulai 15 Oktober sampai 15 November ini, Gunung Pangilun kembali membesut perhelatan berjudul Festival Majelis Taklim Gunung Pangilun Madani.

Rangkaian festival ini adalah lomba nasyid antar SMA/SMK dan MAN seKota Padang, pidato berbahasa Inggris, lomba didi-

kan subuh yang mengadu kecakapan mengumandangkan azan, MTQ, MTQ lansia, tahfiz, asmaul husna dan salat jenazah, serta majelis taklim dan PAUD yang diisi dengan makan bajamba.

Menurut Lurah Gunung Pangilun Andi Amir, festival ini bertujuan menyemarakkan kegiatan-kegiatan keagamaan dan membangkitkan kelompok-kelompok majelis taklim. Ini juga sejalan dengan konsep madani yang diusung kelurahan, yaitu menghidupkan tradisi Islami untuk membentuk masyarakat madani.

“Kami menyambut baik kegiatan ini, sebab sejalan dengan konsep madani Gunung Pangilun,” kata Lurah Andi Amir di ruang kerjanya, kemarin.

Dia juga berterima kasih atas perhatian anggota DPRD Wahyu Iramana Putra yang menuangkan d ana hibah pokok-pokok pikirannya untuk Majelis Taklim Indonesia (MTI) Gunung Pangilun.

Ucapan yang sama juga disampaikan untuk Ketua LPM Gunung Pangilun M. Nasir yang mendukung kegiatan MTI ini.

“Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Wahyu serta LPM yang mendukung kegiatan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua LPM Gunung Pangilun M. Nasir saat dihubungi mengatakan, melalui festival ini akan membangkitkan semangat religius masyarakat lebih masiv lagi. (h/ ita)

pakan wewenang dinasnya untuk menanganinya.

“Sampah tersebut sudah kita ber sihkan dengan manual. Karena sampahnya sangat banyak kita akan berkoordinasi dengan dinas PU supaya bisa dikerjakan dengan menggunakan alat berat,” kata Medi.

Medi mengatakan,ý banyaknya sampah yang terbawa

hujan ke Pantai Padang bisa berdampak berkurangnya pengunjung untuk berwisata ke Pantai Padang. Sebab itu, pihaknya akan membersihkan sampah tersebut.

“Mungkin sampah tersebut berasal dari hulu, karena itu kita mengimbau seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tutupnya. (h/ang)

Wako: SKPD Wajib Lahirkan Inovasi PADANG, HALUAN—Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemko Padang dituntut mempunyai inovasi untuk menyikapi perubahan yang terus bergulir.

Tanpa inovasi, niscaya akan ketinggalan dalam pelayanan dan tidak dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi.

“Inovasi sebuah keniscayaan di era yang bergerak cepat dan dinamis ini. SKPD harus mampu melahirkan inovasi yang berperan menjadi solusi untuk pemecahan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pekerjaan sehari -hari,” kata Walikota Padang saat membuka Forum Litbang terkait Inovasi Daerah di salah satu hotel, Selasa (10/10).

Hendaknya, kata Mahyeldi, SKPD berkaca dari p er usa haan -p er u sahaa n yang masih tetap eksis sam-

pai sekarang. Ini karena perusahaan tersebut selalu mengikuti perkembangan dan membuahkan inovasi.

Contohnya, PT Telkom, PT Pos dan beberapa perusahaan lainnya.

“Tidak sedikit perusahaan yang akhirnya tumbang karena kurang inovasi,” ujar Mahyeldi.

Tahun depan, inovasi setiap SKPD di lingkungan Pemko Padang akan dikompetisikan. “Selanjutnya akan dikirim ke tingkat provinsi dan nasional,” imbuhnya.

Forum Litbang terkait Inovasi Daerah yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) ini bertujuan mendorong SKPD meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia. Faktor SDM adalah yang paling menentukan dalam pengembangan potensi.

Redaktur:Afrianita

Kepala Bappeda Kota Padang Jervan Bahar menyebutkan, tema yang diambil dalam Forum Litbang “Dengan inovasi kita wujudkan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Padang dalam segala aspek”. Bertujuan memberikan pemahaman kepada seluruh pejabat dan ASN Kota Padang tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Firum ini menghadirkan narasumber Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Dr. Muhammad Imanuddin.

“Diharapkan kegiatan ini memberikan dampak positif dengan lahirnya inovasiinovasi baru dalam tusi SKPD,” tutupnya. (h/rel)

Layouter: Rahmi

11

KAMPUS

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Program Stusi Kampus Harus Berkualitas PADANG, HALUAN — Di era teknologi dan globalisasi, semestinya peningkatan daya saing lulusan menjadi fokus penguatan kampus saat ini. Misalnya, membuka program studi baru atau pengubahan Perguruan Tinggi Swasta. Demikian disampaikan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) wilayah X, Prof Herri.

“Saat ini kampus berlomba memperbarui sistem akademik, tata kelola dan kualitas sumber daya pengajar, namun tetap menjadikan lulusan yang unggul sebuah prioritas yang perlu dikejar,” kata Herri di Padang, Senin (9/10).

Terlebih, kata dia, kini banyak kampus swasta dan negeri yang membuka program studi baru. Contohnya, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau yang baru saja membuka program studi Ilmu Hukum.

Menurut Prof Herri, pembukaan prodi baru harus diiringi dengan penciptaan lulusan yang bukan hanya kenyang dengan ilmu pengetahuan hukum saja, tetapi juga mampu memahami segala persoalan dan menyeselesaikannya dari segi hukum.

Misalnya, kata dia, dengan menambah program studi, jumlah dosen, mahasiswa, hingga sarana prasarana yang menunjang untuk tercapainya akreditasi.

“Hal yang sama dalam perubahan bentuk badan penyelenggara pendidikan, orientasinya tetap daya saing,” imbuh dia.

Dengan ini, kata dia, setiap kampus harus meningkatkan kemampuan dan daya saing.

“Sebab perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dan dunia cukup cepat,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu akademisi sekaligus dosen di Sumatera Barat, Fachrul Reza, pengajar atau dosen di kampus juga harus multitalenta. “Selain berkomitmen dalam tri dharma perguruan tinggi, harus mahir juga dalam pengelolaan kampus dan manajemen akademik,” kata dia.

Caranya, lanjut dia, hal itu bisa terwujud apabila ketiga aspek yakni badan penyelenggara, pimpinan akademik, dan dosen bahumembahu dalam mewujudkannya. (h/okz)

PNP Tuan Rumah BAC IV PADANG, HALUAN—Politeknik Negeri Padang (PNP) menjadi tuan rumah Business Administration Contest (BAC) nasional IV, 9-12 Oktober. BAC IV secara resmi dibuka oleh Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, Senin (9/10) di Hotel Rocky Padang.

Ketua Pelaksana BAC IV Nurhayati mengatakan BAC kali ini diikuti 16 Politeknik negeri dan satu swasta seIndonesia. “BAC ini merupakan kegiatan rutin Badan Koordinasi Mahasiswa (Bakorma) Politeknik se-Indonesia. Namun kali ini, PNP yang menjadi tuan rumah penyelengaraan,” beber Nurhayati.

Jumlah peserta mahasiswa sebanyak 128 dan dosen pembimbing sebanyak 38 orang.

“Jumlah peserta ini jauh melebih ekspetasi kami sebelumnya. Awalnya kami memperkirakan jumlah peserta kesemuanya hanya 140 orang,” sebutnya.

Lebih jauh dijelaskan oleh Nurhayati, BAC kali ini tidak hanya kontes peserta saja, namun juga akan digelar diskusi antar Ketua Jurusan Administrasi Niaga Politeknik seIndonesia. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlangsung lancar dari awal hingga berakhirnya kegiatan ini,” sebutnya.

Sementara itu Direktur Politeknik Negeri Padang (PNP) Aidil Zamri mengatakan kalau semua peserta sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin agar menjadi yang terbaik dan mengharumkan nama kampus mereka. “SeBUKA BAC IV — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah memberikan sambutan dalam pembukaan BAC belum mereka bertanding di Padang, pastinya mereka sudah IV di Hotel Rocky Padang, Senin (9/10). IST

Asep Saefuddin Jadi Rektor Universitas Al Azhar JAKARTA, HALUAN — Asep Saefuddin dilantik sebagai rektor Universitas Al-Azhar Indonesia periode 2017-2021. Asep menggantikan rektor sebelumnya, Ahmad H Lubis yang menjabat pada 2015-2017.

Acara pelantikan dilaksanakan di Auditorium Arifin Panigoro lantai 3, Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Senin 9 Oktober 2017. Pengangkatan Asep sebagai rektor baru Universitas Al-Azhar Indonesia sesuai dengan surat keputusan Pengurus Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar nomor 178/X/KEP/YPIA-P/ 1439.2017 tentang pengangkatan rektor s ebagai rektor baru Universitas Al Azhar (UAI) Indonesia periode 2017-2021.

Asep mengucapkan syukur atas kesempatan menjabat sebagai rektor baru Universitas Al-Azhar. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukungnya selama ini.

Sebagai rektor baru, ia menyiapkan sejumlah program, di antaranya kerja sama dengan sejumlah Universitas di ASEAN, khususnya dengan Malaysia dan Thailand. Kerja sama tersebut merupakan program internasionalisasi yang nantinya akan menjadikan Al-Azhar sebagai pusat halal lifestyle.

“Kita akan buat karena ini tren umat Islam. Kita

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

akan membuat lifestyle halal center. Satu pusat berkaitan dengan halal.

Tidak hanya makan saja, tapi semua pemikiran tentang halal, kami akan bentuk,” ujar Asep kepada Metrotvnews.com, ditemui usai pelantikan.

Di luar ASEAN, Asep bertekad akan meneruskan kerja sama dengan Tiongkok dalam pembelajaran soal budaya. Al-Azhar juga akan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi dari Negeri Tirai Bambu.

Berikutnya, Al-Azhar akan mempercepat program startup bagi para mahasiswa.

Nantinya para mahasiswa akan didorong untuk masuk ke dunia bisnis berbasis teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan teknologi.

“Kemudian kita sudah menyiapkan program kedokteran. Di sini kita genjot (Fakultas Kedokteran) karena sudah waktunya untuk visi itu dan program lain berkaitan dengan institusi.

Kita masuk seperti biasa, akreditasi, target akreditasi kita menjadi A, sekarang sudah B,” ucapnya.

Selain itu, Asep juga ingin menerapkan sistem pembelajaran baru berupa sistem massive open online course (MOOC). Sistem MOOC merupakan sistem pembelajaran berupa kursus online secara besar-besaran dan terbuka dengan tujuan untuk memungkinkan par-

ASEP saefuddin (kanan) dilantik jadi Rektor Universitas Al Azhar.

tisipasi tak terbatas dan dapat diakses melalui web.

“Model perkuliahannya nanti dicoba dengan MOOC yang sekarang ini banyak sekali. MOOC ada di mana-mana, itu harus kita buka jadi enggak model lama lagi,” jelasnya.

Ke depannya, Asep berharap bisa membangun AlAzhar sebagai pusat peradaban dan pengembangan sains di Indonesia. “Saya berharap bisa membangun pusat peradaban Al-Azhar, seperti yang tadi dikatakan pak Jimly Asshiddiqie,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas AlAzhar periode 2015-2017 Ahmad H Lubis mengucapkan selamat kepada Asep. Ia mengaku siap membantu Asep dalam melaksanakan kepemimpinan sebagai rektor Universitas Al-Azhar.

Turut hadir pada pelantikan tersebut Ketua Pembina YPI Al-Azhar dan Ketua ICMI Jimly Asshiddiqie, Ketua Yayasan Pesantren Islam Al Azhar Suhadi, Koordinator Kopertis Wilayah III Illah Sailah, dan Presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie. (h/mtv)

mempersiapkan diri sebelum ke Padang. Pastinya mereka ingin menjadi yang terbaik,” beber Aidil Zamri.

Lebih jauh Aidil mengharapkan kepada peserta yang gagal meraih juara, agar tidak terlalu bersedih dan kepada yang meraih juara agar tidak cepat berpuas diri. “Dalam setiap perlombaan pasti ada yang menang dan kalah. Kepada yang kalah agar kembali meningkatkan pembelajaran.

Sedangkan untuk yang kalah jangan sampai terlalu bersedih,” jelasnya.

Walikota Padang Mahyeldi mengucapkan selamatkan kepada seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia.

“Mudah-mudahan kalian betah berada di Kota Padang.

Selamat menikmati Kota Padang,” bebernya.

Selain itu dirinya mengatakan kompetisi semacam BAC ini merupakan hal yang penting bagi mahasiswa untuk masa depan. Sebab dalam kompetisi banyak nilai dan pembelajaran yang didapatkan.

“Tidak semuanya didapatkan dalam bangku perkuliahan.

Untuk menambah kapasitas sebagai mahasiswa, salah satunya adalah melalui kompetisi ini,” tuturnya.

Dengan mengikuti kompetisi ini akan membuat daya saing mahasiswa akan terlatih. (h/san)

UNP Beri Pelatihan Teknik Mudah Berhitung PADANG, HALUAN — Sekolah D asar mer up ak an awal pembentukan wawasan keilmuan seorang anak termasuk memahami aplikasi dari ilmu yang mereka miliki. Mereka akan paham dengan pentingnya mempelajari sebuah ilmu ji ka diberikan wawasan t entang penggunaannya dalam kehidupan. Namun, sisiter penting yang mereka harus pelajari dahulu adalahdasar-dasar dan konsep dari ilmu yang diberikan. Dalam hal ini contohnya saja matematika.

Matematika memerlukan kematangan konsep dalam memahami dan mengaplikasikan materi yang diberikan. Dasar yang diberikan di Sekolah Dasars eperti yang selama ini dikenal dengan istilah “KaBaTaKu” atau kali, bagi, tambah, kurang harus tertanam kuat pada setiap siswa.

Namun dewasa ini, yang menjadi masalah besar dalam matematika di sekolah adalah dalam hal operasi hitung tersebut.

Siswa selalu salah dalam melakukan operasi bilangan yang diberikan. Bahkan persoalan yang mudah sekalipun seperti penjumlahan dan pengurangan, mereka masih mengalami kesalahan dalam perhitungan.

Tim Pengabdian kepada

Masyarakat Jurusan Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang yang bekerjasama dengan Sekolah Dasar Negeri 11 Tanjung Alai dan Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman melaksanakan pelatihan bagi guruguru di kedua sekolah tersebut dalam hal penggunaan metode mudah dalam menghitung.

Metode yang diberikan ini lebih dikenal dengan metode Vedic. Metode ini ditemukan oleh Brahmana di India yang mana semuanya tertuang dalam beberapa Sutra,dimana setiap Sutra berisi cara mudah menghitung pada beberapa kasus perhitungan. Kasuskasus yang dapat diselesaikan dengan mudah dengan metode ini seperti perkalian, pembagian, perpangkatan dan akar bilangan.

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala SDN 11 Tanjung Alai Lubuk Sikaping dan dihadiri oleh lebih kurang 25 orang guru baik dari kelas rendah maupun kelas tinggi. Dalam sambutannya Kepala SDN 11 Tanjung Alai mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan UNP selaku PT LPTK yang ada di Sumatera Barat untuk

mengatasi permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran. Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat Jurusan Matematika UNP, Muhammad Subhan, S.Si, M.Sijuga menyampaikan rasa terimakasih atas kesediaan SDN 11 Tanjung Alai dan SDN 14 Tanjung B eringin Kecamatan Lubuk Sikaping sebagai objek sasaran pengabdian kepada masyarakat UNP. Subhan juga didampingi oleh anggota tim yakni Heru Maulana, S.Pd, M.Sidan Defri Ahmad, S.Pd, M.Siserta narasumber pada bidang pendidikan matematika Suherman, S.Pd, M.Sidan Anggi tReviana, M.Pd, dan juga beberapa orang mahasiswa Jurusan Matematika FMIPA UNP. Selain melatih guru-guru dalam menggunakan metode Vedic, juga diberikan materi Literasi Matematika sebagai ekal bagi guru-guru menerapkan pembelajaran matematika dengan menanamkan konsep keterpakaian matematika dalam kehidupan.

Pelatihan ini dilaksanakan dalam rentang waktu Agustus 2017 sampai September 2017 yang dimulai dari proses penjajakan, pelaksanaan, hingga evaluasi.(h/isr/rel)

Segala kesuksesan yang dapat sosok yang telah mendaki berbagai pergunungan ini, merupakan hasil kerja keras dan ketekunannya. Meski tak jarang kegagalan selalu mengintainya, ia tetap semangat.

“Kehidupan itu, ibarat menaklukkan jalan terjal menuju puncak sebuah pergunungan. Banyak rintangan dan halangan, namun tak jarang juga ada keindahan sepanjang perjalanan tersebut. Yang terpenting adalah tetap melangkah dan tatap masa depan,” tuturnya.

Ia mengatakan, jika kita patah semangat, maka tak kan mampu menghadapi tantangan masa depan. Meski terlambat wisuda, Handes tidak pernah berputus asa akan hal yang ia impikan. Ia

ingin menjadi sarjana dan sukses. Untuk itu, ia mengupayakan pengaturan waktu yang selama ini tidak seimbang yang berdampak terhadap akademiknya.

Ia yakin, tidak mudah untuk melangkah setelah gagal dan hal itulah yang ia perjuangkan. Meski menamatkan perkulihan selama tujuh tahun, karena sibuk akan hobi dan pekerjaan, ia mampu juga meraih gelar sarjana.

Di masa depan, ia ingin mendirikan sebuah usaha percetakan dan Photo Studio sesuai dengan apa yang ia impikan selama ini. Namun, ia tidak akan meninggalkan ilmu yang telah ia dapatkan di PT, ia mengupayakan agar ilmu yang dimilikinya juga terpalikasi dengan baik. (h/mg-eby)

HANDES SETIAWAN

Taklukkan Dunia Kerja Sebelum Lulus Kuliah

HANDES SETIAWAN PADANG, HALUAN—Setelah berhasil meraih gelar sarjana dan menamatkan jenjang perkuliahan di Peguruan Tinggi (PT), para www.harianhaluan.com

lulusan harus memikirkan kehidupan setelah masa kuliah dan kemana akan di bawa ijazah yang telah di dapatkan dengan susah payah.

Mereka harus bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan ribuan sarjana lainnya. Banyaknya lulusan tak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan.

Sehingga, pengangguran menjadi salah satu hal yang dicemaskan, karena ketidakmampuan menaklukkan tantangan setelah tamat PT. Dilema pemikiran ini sering menghantui setiap mahasiswa, lain halnya dengan Handes Setiawan, sarjana lulusan Program Studi Pendidikan Biologi di STKIP PGRI Sumbar angkatan 2010 ini. Ia sudah memi-

kirkan kehidupan setelah tamat kuliah dan mulai merencanakan masa depannya dengan sebaik mungkin.

“Segala sesuatu tidak ada yang didapat dengan mudah, apalagi dunia kerja. Jika tidak mempunyai pengalaman dalam bidang tersebut, maka persaingan untuk mendapatkan kerja sangatlah susah,” ucapnya saat dihubungi Haluan.

Sosok yang kerap disapa Handes ini, sudah mulai bekerja di suatu lembaga percetakan (Advertising) sejak ia mulai mesuki fasefase semester akhir. Meski jurusan pendidikan, ia sangat tertarik dalam bidang Desain Grafis. Ia sangat telaten dan menguasai bidang ini dengan baik.

Setiap orang memiliki minat dan bakat yang berbedabeda sesuai dengan hal yang diinginkannya.

Lelaki kelahiran Sarko, 20 Desember 1990 ini menyukai dunia Desain sudah lama, ketika ia duduk di bangku Sekolah Menengah Atas. Kemampuan inilah yang selalu ia kembangkan, hingga mengantarkannya menjadi sosok yang ahli dalam bidang ini.

Tak hanya menggemari dunia Desain, ia juga menyukai dunia fotografi dan termasuk salah satu penjelajah gunung. Karena ia melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkannya, mengantarkan anak ke dua dari dua bersaudara ini meraih berbagai prestasi.

Diantara prestasi yang

pernaih diraih lelaki pecinta kopi ini ialah Desain logo yang ia rancang menjadi Media Partner dalam acara Seminar Lomba Biologi (Selob). Dalam bidang fotografi, beberapa hasil fotonya keluar sebagai pemenang dalam beberapa perlombaan dan menjadi pemenang pertama dalam lomba Uni Fotogenic Simak, 2017.

Selain itu, Handes juga diundang sebagai Fotografer untuk beberapa majalah dan Cover album, serta acaraacara pernikahan dan acara pemerintahan. Hasil cepretan Handes ini, selalu menunjukkan kualitas yang lebih baik, hal inilah yang membuatnya ia disenangi banyak orang dan tidak mengecewakan.

Redaktur: Atviarni

Layouter:Rahmi

12

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA SAMPAIKAN NOTA RAPBD KE DPRD

Capaian Kegiatan PMKS Baru 4 Persen LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Limapuluh Kota, cukup tinggi. Untuk lansia terlantar saja di daerah itu tercatat sebanyak 6.976 orang berdasarkan data terkhir tahun 2017.

Mereka yang baru tertanggulangi Pemkab Limapuluh Kota, melalui Dinas Sosial sebanyak 2.167, sedangkan 4.809 belum tertanggulangi, mereka tersebar di sejumlah nagari di beberapa kecamatan.

“Memang di Kabupaten Limapuluh Kota, masih terdapat sebanyak 2.167 lansia terlantar dari sebanyak 47.000 jumlah lansia.

Mereka tersebar di beberapa kecamatan,”ungkap Plt. Kepala Dinas Sosial setempat, melalui Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Epi Adri dalam percakapan dengan Haluan di ruang kerjanya beberapa hari yang lalu.

Menurut dia, di Limapuluh Kota, hanya ada satu Panti Jompo dengan fasilitas terbatas, hanya 32 orang. PMKS ini perlu penggulangan secara menyeluruh, harus melibatkan semua OPD terkait, kalangan masyarakat, pemerintahan nagari. Sehingga PMKS ini mampu diminimalkan, utamanya di Kabupten Limapuluh Kota.

Dikatakan, untuk menanggulangi PMKS ini secara keseluruhan tahun 2017, dianggarkan dana sebesar Rp1 miliar lebih, dengan 26 jenis PMKS. Diantaranya, penanggulangan anak telantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.

Selanjutnya, anak yang memerlukan perlindungan khusus, manusia lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, korban penyalahgunaan NAPZA, bekas warga binaan, korban traviking, perempuan rawan social ekonomi dan lainnya termasuk gangguan kejiwaan.

Pda bagian lain, Epi Adri mengatakan, anak terlantar yang sudah memperoleh bantuan di daerah ini baru mencapai 524 orang. Sedangkan capaian kegiatan bagi PMKS secara keseluruhan tahun ini sebanyak 4 persen.

“Kegiatan penanggulangan PMKS Limapuluh Kota, dilakukan bertahap sesuai dengan dana yang tersdia,” ujarnya.

PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Sementara itu, pemuka masyarakat Nagari Andaleh, Kecamatan Luak, Asrul Aziz Dt.Karongkong Kayo, terpisah meminta Bupati Limapuluh Irendi Arbi, untuk turun tangan menyelesaikan PMKS itu. Sebab pada umumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial itu warga kurang mampu, karena itu sudah seharusnya bupati serius untuk menanggulanginya, pinta mantan anggota DPRD Limapuluh Kota itu. (h/zkf )

2018 Fokus pada Percepatan Ekonomi LIMAP ULUH KOTA, HALUAN - DPRD Limapuluh Kota menggelar sidang paripurna dengan agenda penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota di Gedung DPRD, Bukik Limau, Sarilamak, Selasa (10/10).

NOTA RAPBD — Bupati Irendi Arbi menyerahkan nota RAPBD kepada Ketua DPRD setempat, S Dt Bandaro Rajo, dalam sidang paripurna, di Gedung Dewan Bukik Limau, Selasa (10/10). ZUL

Humas Berikan Pendampingan Pembuatan Website PAYAKUMBUH, HALUAN — Website OPD sebagai etalase OPD dunia maya, sudah seharusnya OPD mengelola website sebagai wujud keterbukaan informasi kepada publik. Ada beberapa langkah untuk membuat website OPD tersebut, mulai dari pemilihan domain, hosting dan aplikasi web yang digunakan.

Hal tersebut disampaikan secara ringkas oleh Kabid Humas Diskominfo Kota Payakumbuh, Henry Waluyo, saat membuka kegiatan tersebut, Selasa (10/10) di ruangan Puskom Dinas Kominfo Kota Payakumbuh.

Dikatakan, pendampingan

pembuatan website ini dilakukan secara maraton untuk seluruh OPD termasuk kecamatan kecamatan, output dari pendampingan itu adalah tayangnya website OPD yang siap diakses oleh masyarakat luas,” ulasnya..

Menuru t Hendri Waluyo, pembuatan website untuk OPD ini dilakukan sendiri oleh operator yang ditugaskan dari masing-masing OPD, sehingga pada gilirannya di tiap OPD akan ada tenaga SDM yang mampu secara mandiri mengelola website dari OPD mereka masingmasing.

Untuk tahap pertama pen-

dampingan itu ada 5 OPD diantaranya, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pol PP dan Damkar, serta Dinas Sosial. Pendampingan pembuatan website ini akan dilanjutkan dengan OPD lain minggu depan dan seterusnya.

Sampai seluruh OPD di Pemko Payakumbuh memiliki website sendiri. Selain Kabid Humas Diskominfo Payakumbuh, pendampingan ini juga di berikan Kasi Aplikasi dan Pemberdayaan Informatika, Rafles Susandi dan Programmer Diskominfo, Mona Helisa Lubis, Ridho dan Intan. (h/zkf)

Sidang Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Safarudin Dt Bandaro Rajo, dihadiri sejumlah anggota dewan dari masing-masing fraksi.

Adapun dari pemerintah daerah, tampak hadir Plt Sekda, M Yunus, para pimpinan OPD serta unsur Forkopimda.

Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi ketika menyampaikan nota pengantar keuangan tersebut mengatakan, Rancangan Anggaran Pendapatan B elanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Limapuluh Kota 2018 difokuskan buat percepatan pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut bisa dicapai dengan terus mengupayakan dengan mengembangkan sektor ekonomi yang dominan.

Selain itu, menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas, meningkatakan partisipasi pasar, meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Irfendi juga m engatakan, Rancangan APBD Limapuluh Kot a 2018 disusun dengan mengacu target-target pembangunan yang termuat dalam dokumen perencanaan s ebelumnya, ber-

dasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

“Namun kami sangat menyadari bahwa target-target pembangunan tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, dibarengi pada saat ini situasi perekonomian nasional belum sepenuhnya normal dan berdampak pada rencana pembangunan didaerah kita,” ujar putra Koto Tangah Simalanggang ini.

Ditambahkannya, dengan kondisi memperhatikan perekonomian dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dirinya mengaku tetap berupaya untuk menjadikan APBD sebagai instrumen fiskal untuk mendukung upaya peningkatan akses pendidikan, kesehatan, peningkatan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan.

“Dalam mendukung hal tersebut, maka APBD kita ke depan juga perlu disusun secara realistis, mampu menopang kegiatan prioritas, kredibel dan berkelanjutan.

Termasuk mengatasi berbagai kendala yang menyangkut pencapaian sasaran program kegiatan, demi kesejahteraan dan peningkat an ekonomi m asyarakat,” pungkasnya. (h/ zkf)

Penderita Papilloma Dirujuk ke RS Ahmad Darwis LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Mulfrida Yenti (47), seorang ibu rumah tangga mengidap penyakit aneh. Ia berasal dari Jorong Tarantang Dalam, Nagari Tarantang, Kecamatan Harau. Sejak setahun terakhir, ia didiagnosa mengidap penyakit Pappiloma, sejenis tumor jinak di bagian kulit.

Kabar penyakit kulit yang diderita Mulfida atau akrab dipanggil Imun, mulai menyeruak ke publik ketika Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi, bersama sejumlah wartawan datang ke kediaman wanita malang itu, Selasa (10/10) siang. Diikuti sejumlah pejabat, Irfendi yang dikenal sebagai kepala daerah yang cepat tanggap datang membesuk, sekaligus memberi bantuan pengobatan.

“Jujur, saya terharu sekaligus prihatin melihat kondisi, Ibuk Mulfridah, salah seorang warga saya, yang menderita penyakit seperti ini.

Apalagi, ia bersama keluarga tercatat se-

bagai keluarga kurang mampu.

In i wajib kita bantu,” kata Irfendi sambil memerintahkan Plt Kepala Dinas Kesehatan, Tien Septino, agar membawa Imun ke rumah sakit.

Melihat kondisi Imun panggilan kesehariannya terbaring lemas menahan sakit, raut muka Irfendi tampak tak kuasa menahan sedih. Bola mata bupati pilihan rakyat tersebut tampak berkaca-kaca. Betapa tidak, tubuh ringkih Ibu muda yang sudah dikaruniai tiga anak itu, terbaring hanya berbalut kain selimut lusuh di dalam rumah kayu.

Menurut keterangan sejumlah tetangganya, rumah berdinding kayu bergonjong (rumah gadang) yang ditempati Imun, bukan pula milik dia, melainkan rumah orang lain.

“Kondisi masyarakat seperti ini yang musti kita entaskan.

Jangan sampai ada lagi, masyarakat kita menderita penyakit dan dibalut kemiskinan.

Seluruh jajaran, musti proaktif,” tegas Irfendi.

Bersama Kadiskes Tien Septino, Bupati siang itu juga tampak didampingi, Kadis Perikanan, Ir Refilza, Plt Kadisdik, Indrawati Munir, Kasubag Humas Marjohan serta sejumlah pejabat lainnya. Atas perintah bupati, Mulfida pun langsung dirujuk ke RSUD Ahmad Darwis memakai ambulance untuk diberikan pengobatan medis.

Menurut pihak keluarga dan warga sekitar yang diwawancarai wartawan, Mulfida dikatakan mulai mengidap gejala penyakit kulit sejak setahun lalu. Mulanya, wanita yang sehari-hari hanya berprofesi buruh tani itu, mengalami pembengkakan seperti kutil di beberapa bagian tubuhnya. Karena tidak memiliki biaya berobat ke dokter, Imun cuma menjalani pengobatan alternatif.

“Tapi, lama kelamaan bengkak-bengkak kecil seperti kutil di tubuh Ibuk saya, makin banyak dan membesar. Termasuk di bagian wajah. Ibu juga kerap mengeluh sakit di bagian perutnya. Bebebapa waktu lalu, kami sudah pergi berobat ke RS Ibnu Sina, karena Ibuk punya BPJS, tapi tidak

mengalami kesembuhan berarti,” terang Mona, anak paling Sulung Mulfida.

Wanita yang sudah ditinggal cerai suaminya itu makin tidak berdaya melawan sakit.

Apalagi faktor biaya yang tidak memungkinkan untuk menjalani perawatan di rumah sakit, membuat Mulfida terpaksa dibawa pulang ke rumah.

Sebab, jangankan perawatan dan membeli obat, buat makan keluarga sehari hari saja ia mengaku serba kekurangan.

Meski demikian, Mona, bersama dua adiknya tetap rajin merawat ibunya.

Ketika diperiksa di rumah sakit, pihak dokter yang memeriksa hanya menyuruh wanita itu pulang tanpa menjelaskan penyakit yang ia derita.

“Badan Ibu makin lama makin lemah. Saban hari dirumah, Ibu terpaksa memamakai keteter, karena badannya yang lemas,” ungkap Mona diamini sejumlah tetangganya.

Kepala Dinas Kesehatan, Tien Septino, memastikan Pemkab Limapuluh kota akan menjamin seluruh biaya perawatan dan pengobatan Mulfida, selama di rumah sakit sesuai perintah Bupati Irfendi Arbi.

Untuk selanjutnya, bantuan lain juga akan disalurkan setelah ia menjalankan pengobatan medis.

“Kita pastikan, biaya pengobatannya gratis,” tutur Tien.

Sejumlah pengguna media sosial di Luak Limopuluah yang sempat mengetahui penyakit yang diderita Mulfrida Yenti, mengaku prihatin melihat kondisinya. (h/zkf)

BUPATI Irfendi Arbi kunjungi penderita Palpilloma di Tarantang, Selasa (10/10) dan bersangkutan dikirim ke RSUD Ahmad Darwis Suliki. ZUL www.harianhaluan.com

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Rahmi

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

13

Agam Siapkan Rp560 Juta untuk TdS AGAM, HALUAN — Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Agam menyebut pihaknya menyiapkan dana sebesar Rp560 juta untuk menyukseskan iven Tour de Singkarak (TdS), pebalap bakal melewati kabupaten Agam sebanyak lima etape.

Kepala Bidang Pengembangan dan Promosi Pariwisata, Disparpora Agam, Rinaldi, Selasa, Pemkab Agam dengan segenap stakeholder terkait juga telah

melakukan rapat persiapan menjelang pelaksanaan TdS. “Pemerintah terus merampungkan berbagai persiapan. Dana sudah disiapkan, panitia pusat akan meninjau

rute tahap akhir pada awal November mendatang. “Kami juga akan menggelar rapat teknis lanjutan pada akhir Oktober,” katanya.

Ia menjelaskan adapun kelima Etape yang melewati Agam adalah, etape ke empat yang digelar 21 November akan dimulai di Danau Singkarak dan finish di Ngalau Indah Payakumbuh dengan melewati kecamatan baso. Selanjutnya pada etape kelima keesokan

harinya, yang dimulai di Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota dan finish di Kota Padangpanjang akan melewati Kecamatan Baso, Candung, Ampekangkek dan Sungaipua.

Lalu pada etape ketujuh, pada 24 November dimulai dari Pantai Gondariah Pariaman dan finish di kantor bupati Pasaman Barat akan melewati Kecamatan Tanjungmutiara, Lubukbasung

dan Ampeknagari. Etape kedelapan pada 25 November yang dimulai di Puncakanai Padangpariaman akan finish di Kabupaten Agam persisnya di Ambunpagi, Kecamatan Matur. Etape ini juga melewati tiga kecamatan lainnya yaitu Tanjungmutiara, Lubukbasung dan Tanjungraya.

Kemudian pada etape kesembilan yang dimulai di kantor bupati Pasaman pada 26 November akan finish di

lapangan olahraga Wirabraja (lapangan kantin Bukittinggi). dalam hal ini juga dilalukan kordinasi dengan inatansi terkait, seperti Polres Bukittinggi, Dandim 0304 Agam, seluruh kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan wali nagari.

Setiap dinas berbagi tugas seperti, Dinas Pekerjaan Umum yang bertugas melakukan pemeliharaan dan perbaikan jalan kabu-

paten sudah merampungkan sejumlah ruas utama seperti ruas jalan dalam kota Lubuk Basung. PDAM Tirta Antokan Lubukbasung, sambung Rinaldi, juga ditugaskan terkait pengadaan air bersih dilokasi finish, sementara Dinas Kesehatan memerintahkan segenap tenaga medis siap siaga di masing-masing puskesmas yang dilewati pebalap terutama di lokasi finish. (h/yat)

Nagari Adalah Ujung Tombak AGAM, HALUAN — Wakil Bupati Agam H. Trinda Farhan Satria Dt. Tumangguang Putiah mengatakan, nagari sebagai ujung tombak pembangunan, yang diberikan kewenangan, dan dibekali dengan sumber daya yang besar. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah, termasuk pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.

“Cuma disatu sisi, tentu harus diiringi dengan kemampuan, kesiapan, kapasitas, pengelolaan, keuangan, dan perencanaan di tingkat nagari,” ujar Trinda Farhan Satria, saat membuka Pelatihan Pengelolaan Keuangan Nagari Bagi Tim Koordinasi Perencanaan, dan Pembangunan Nagari, serta Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Nagari, di Hotel Nuansa Maninjau, Senin (9/10).

Disisi lain, walaupun dana besar, tapi tidak diikuti dengan kapasitas pengelolaan, dan pemahanan, penguasaan, pengontrol, pengawas, dan pembinaan, akibatnya bisa terjebak pada dua ekstrim.

Ekstrim dimaksud yaitu, pertama pemerintahan nagari takut untuk membelanjakan dana nagari, akibatnya timbul silpa yang luar biasa. Yang rugi tentu masyarakat, karena tidak jadi dana berputar untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi di tingkat nagari.

Namun sebaliknya, berani membelanjakan dana, tapi tidak mengindahkan aturan main. Ini tidak diinginkan, jangan sampai wali nagari, dan perangkat nagari nantinya berurusan dengan hukum.

“Untuk itu, salah satu yang bisa banyak membantu dari sisi nagari, yaitu kecamatan, yang merupakan perantara dari pemerintah daerah dengan nagari,” ujarnya.

Lebih lanjut wabup mengungkapkan, pelatihan ini dilakukan untuk perangkat kecamatan, yang berfungsi untuk membantu mengevaluasi, merevisi, dan pengawasan.

Untuk itu, dalam penguasaan kapasitas, kecamatan harus lebih tau, dan menguasai dari nagari, dan di sini lah pentingnya pembekalan yang dilakukan tersebut.

“Dengan hal demikian, nanti permasalahan di nagari bisa terkelola dengan baik, kita ingin kapasitas pengelolaan pemerintahan terus meningkat, terutama di tingkat kecamatan,” ujarnya bertegas-tegas.

Pada kesempatan itu, Plt. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Kabupaten Agam Indra, Dt. Baradai mengungkapkan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan aparatur pemerintah kecamatan, khususnya Tim Rekonsiliasi Laporan Keuangan Nagari, dan Tim Koordinasi Perencanaan Pembangunan Nagari dalam melaksanakan tugas, dan fungsinya.

Selain itu, juga menyamakan pemahaman terhadap tugas camat dalam membina, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan nagari, khususnya berupa fasilitasi pengelolaan keuangan nagari, dan memperkuat peran serta fungsi kecamatan dalam mewujudkan pemerintahan nagari yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Dikatakannya, pelatihan tersebut diikuti 32 peserta, masing-masing kecamatan mengirim dua orang. Kegiatan itu berlangsung dua hari, Senin (9/10), dan Selasa (10/10).. (h/amc)

AREAL PERSAWAHAN — Areal persawahan di nagari Salareh Aia kecamatan Palembayan.Kasra Scorpi

Pendapatan Petani Merosot AGAM,HALUAN — Pendapatan masyarakat petani sawah di kecamatan Palembayan merosot sejak sekitar tiga bulan terakhir gara-gara harga beras pulut hitam anjlok drastis.

Menurut salah seorang petani, Yani, di nagari Ampek Koto Palembayan, selama ini petani banyak yang menanam pulut hitam di sawahnya karena harga-

nya dua kali lebih mahal dari harga beras biasa disamping biaya perawatan dan pemupukanya lebih rendah, sehingga mendatangkan kuntungan lebih besar dibanding menanam padi biasa.

“Namun sejak tiga bulan terakhir harga pulut hitam yang mencapai Rp20 ribu/kg turun drastis menjadi di bawah Rp 10 ribu/kg, lebih rendah dari harga

beras biasa dalam kitaran Rp 12 ribu/kg” kata Yani yang masihmenyimpan padi pulut hitam di rumahnya menunggu harga kembali stabil.

Petani yang paling banyak menanam pulut hitam di nagari III Koto Silungkang dan nagari Salareh Aia. Di dua nagari ini 70 persen sawah ditanami dengan pulut hitam.

Kata salah seorang petani di nagadi jorong Gumarang nagari III Koto silungkang Tarmizi, kendati harga pulut hitam sedang anjlok masyarakat masih banyak juga yang menanamnya karena masih yakin harga akan naik lagi.

Sementara itu harga komuditas pertanian lainya seperti jagung, pinang, kulit manis masih stabil,

cuma yang menjadi masalah musim penghujan telah tiba sehingga sulit melakukan penjemuran.

Menurut petani setempat yang menjadi masalah bagi petani dalam meningkatkan pendapatan dan belum ada solusinya adalah jaminan harga, sementara pembinaan yang dilakukan pemerintah hanya cara memproduksi .(h/ks)

BPBD Agam Himbau Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan AGAM, HALUAN — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam masih melakukan pembersihan di lokasi longsor, Jorong Kampung Tabu, Nagari Sipinang, Kecamatan Palembayan, Selasa. Cuaca buruk juga menyebabkan pohon tumbang, di jalan Perumnas Talago Jorong Surabayo, Lubuk Basung, Selasa.

Hingga saat ini BPBD Agam mencatat sejumlah dampak,

bencana longsor, serta cuaca buruk antara lain, badan jalan tertimbun tanah longsor sepanjang 20 Meter dengan ketinggian 1 Meter yang menghubungkan jalan antar Jorong.

Badan jalan provinsi Amblas sepanjang 40 Meter yang menghubungkan Palembayanmatur, Jalan bisa dilewati dengan buka tutup.

Kemudian, kebun coklat warga tertimbun Tanah Longsor sekitar 200 batang, dan

manggis 2 batang 1 buah tiang listrik patah. “ Hujan disertai angin kencang d i sebagian wilayah Kabupaten Agam, dari siang hingga malam s ejak minggu 8 Oktober 2017 sudah menimbulkan dampak, seperti tanah longsor, jalan amblas, pohon tumbang, serta patannya tiang listrik,” Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Luthfi, Selasa.

Dikatakannya, Agam merupakan wilayah yang sangat

memiliki potensi bencana yang cukup banyak, karena kountur serta luasnya wilayah.

Untuk lokasi longsor pembersihan sudah dilakukan. Begitu juga dengan sejumlah dampak lain seperti pohon tumbang.

“BPBD, Dinas PU, pemerintah Kecamatan, Nagari, dan masyarakat melakukan pembersihan terhadap material longsor yang menimbun badan jalan, setelah dilakukan pembersihan jalan sudah bisa di

Redaktur: Atviarni

lewati kendaraan roda 2 pada pukul 12.00 WIB,” jelasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk terus meningkatkan kewaspadaan karena cuaca tidak menentu. “ Masyarakat yang tinggal pada lokasi yang rawan harus waspada, apalagi yang tinggi pada lereng bukit. Hujann yang turun terlalu lama bisa membuat tekstur tanah menjadi lunak, sehingga rawan longsor,” jelasnya. (h/yat)

Layouter: Rahmi

14

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

OPD Diminta Optimalkan Pembangunan SIJUNJUNG, HALUAN — D P R D Sijunjung meminta seluruh Organisasi Perangkat D a e r a h (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah d a e r a h ARONI BASRI Kabupaten Sijunjung melaksanakan pembangunan seoptimal mungkin sesuai dengan dana dan bidangnya masing-masing. Supaya pembangunan betul-betul dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sijunjung.

“Kami meminta seluruh SKPD untuk melaksanakan pembangunan seoptimal mungkin. Supaya pembangunan yang dilaksanakan dirasanakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Aroni Basri, anggota DPRD Sijunjung dari Fraksi PAN. Menurutnya, keberlangsungan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dinantikan sepenuhnya oleh masyarakat. Hal itu, sebagai peningkatan perekonomian masyarakat. Sebab, dengan baiknya pelaksanaan pembangunan itu, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya sendiri.

“Berkembang atau tidaknya suatu pembangunan di daerah, terlihat dari tingkat perekonomian warga masyarakatnya, dan jika pembangunan tersebut nyata dan konkrit dirasakan oleh masyarakat, tentunya akan berdampak bagi perekonomian masyarakat yaitu semakin meningkat, dan jika perekonomian masyarakat tak kunjung membaik, berarti pembangunan tersebut belum berdampak bagi perekonomian masyarakatnya,” tegas Aroni, selaku anggota Komisi I DPRD Sijunjung. (h/ogi)

DPRD Dharmasraya Berkunjung ke Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN — Komisi II DPRD Kabupaten Dharmasraya melaksanakan kunjungan ke DPRD Sijunjung. Rombongan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Sijunjung Jonkanedi SSos didampingi Kabag Umum Firdaus SE serta Kabag Persidangan dan Hukum Ermawati B SH, Kamis (5/10) lalu, di ruangan Sekretaris DPRD. Rombongan Komisi II DPRD Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh H Syafrul Furqan serta anggota ST Budi Sajoyo, Herman, Heri Saputra, Tarnadi Dt Tan Manaro, Suparman serta pendamping dari Sekretariat DPRD Dharmasraya Dodi.

Mereka meminta masukan, penerapan pelaksanaan kebersihan kantor DPRD. Mereka menilai ruangan yang ada di DPRD Sijunjung bersih dan rapi serta tertata dengan baik. Hal ini yang menjadi perhatian, supaya kegiatan tersebut dapat diterapkan di DPRD Dharmasraya. “Mata kami sejuk memandang kebersihan ruangan DPRD Sijunjung,” ucap H.Syahrul Furqan.

Ia mengatakan, bahwa kebersihan di ruangan DPRD Dharmasraya perlu ditingkatkan. Untuk melakukan peningkatan kebersihan tersebut. Mereka berkeinginan mencari masukan ke daerah lain terutama ke DPRD Sijunjung, supaya kebersihan ruangan DPRD Dharmasraya terjaga. (h/ogi)

Program Pembangunan 2018 Harus Sentuh Masyarakat SIJUNJUNG, HALUAN — Ketua Komisi II DPRD Sijunjung Aprisal Putra Bungsu mengharapkan hasil dari Musrenbang RKPD 2017 yang dilaksanakan untuk menyusun program kegiatan tahun 2018 benar-benar menjurus kepada pembangunan yang bersentuhan langsung ke masyarakat.

DPRD Dharmasraya melaksanakan pertemuan dengan Sekretaris DPRD Sijunjung Jonkanedi,S.Sos

Pembangunan Partisipatif Wujudkan Kesejahteraan Warga

SUMANTO SIJUNJUNG, HALUAN—Anggota Komisi II DPRD Sijunjung Sumanto SPt menilai, sistem otonomi daerah dan pembangunan daerah selama reformasi dijalankan, ternyata mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Syaratnya, harus melibatkan masyarakat secara langsung s ebagai wujud pembangunan partisipatif.

Politisi PKS tersebut menga-

batkan masyarakat ini dirumuskan melalui rekomendasi konstruktif da-lam peningkatan pemberdayaan peran dan fungsi DPRD untuk mewujudkan pembangunan yang dapat menyejahterakan dan mencerdaskan masyarakat,” paparnya.

Dirinya menambahkan, persamaan persepsi dalam pemberdayaan peran dan f ungsi DPRD dalam penguatan pemberdayaan peran dan f ungsi DPRD sangat diperlukan dalam penjagaan dan pengawasan pemerintah di daerah. “DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus sering turun ke bawah mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dengan begitu program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah, provinsi maupun pusat dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera bisa tepat sasaran,” ungkapnya. (h/ogi)

APRISAL PUTRA rancangan kerja pembangunan daerah untuk menetapkan berbagai program kegiatan yang telah dirumuskan secara akurat dan strategis dengan memperhatikan landasan perencanaan pembangunan menjadi acuan penetapan penganggaran di tahun 2018 yaitu dalam penyusunan KUA/ PPAS hingga rancangan APBD. Sebab dalam penyusunan rencana program harus berpikir realistis untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan potensi daerah sehingga tercipta pembangunan secara merata,” ujarnya.

Ia juga meminta agar semua elemen dapat meningkatkan pengabdian dan kemampuan dalam mengemban tugas dan tanggungjawab dengan didukung adanya persamaan visi dan persepsi di seluruh jenjang satuan kerja.

“Setiap tahun selalu ada perubahan kebijakan untuk di implementasi ke APBD pemerintah di mana prioritas program pemerintah daerah adalah menyentuh langsung masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan SDM masyarakat yaitu kualitas hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (h/ogi)

Pendapatan Meningkat, Tapi Bukan dari PAD SIJUNJUNG, HALUAN — Secara keseluruhan target (rencana) dan realisasi pendapatan daerah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Tetapi sayangnya tidak diikuti dengan kenaikan PAD dan belanja modal.

Peningkatan pendapatan lebih besar disumbangkan oleh dana perimbangan dan dari sisi belanja yang lebih banyak meningkat adalah belanja operasional.

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716 Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215 www.harianhaluan.com

takan bahwa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah mengoptimalkan peranan, fungsi, tugas dan kewenangan.

“Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi fungsi, tugas dan kewenangan merupakan keharusan sebagai upaya memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang berbasis partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Sumanto mengakui bahwa lembaga DPRD merupakan wadah menyuarakan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, tugas dan fungsi kedewanan harus dikawal d engan baik, demi terlaksananya pembangunan daerah.

Untuk itu, akan menghasilkan kesimpulan yang bisa dijadikan pedoman memperkuat pem-berdayaan peran dan fungsi DPRD dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

“Pembangunan dengan meli-

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan bahwa pembangunan di tahun 2018 mendatang haruslah hasil yang dibawa atau yang dibahas dalam musrenbang RKPD yang merupakan hasil dari musrenbang nagari dan kecamatan. Di mana, saat musrenbang tersebut dilaksanakan, masyarakat telah menyampaikan keinginankeinginan terkait pembangu nan apa yang sangat dibutuhkan. ‘’Yang pasti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lainnya, karena hal-hal itu yang selalu disampaikan masyarakat kepada DPRD, saat kita melakukan kunjungan kerja atau reses dan memang yang dijuruskan kebutuhan penting masyarakat sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD, dan tidak ada yang naik di tengah jalan,’’ tukas Aprisal PB. Ia menjelaskan bahwa prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Sijunjung tahun 2018 yaitu peningkatan pembangunan masyarakat Kabupaten Sijunjung melalui percepatan penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan, perwujudan kedaulatan pangan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan investasi ekonomi dan optimalisasi pembangunan di nagari-nagari.

“Forum Musrembang RKPD adalah untuk mengoordinasikan, mengintegrasikan, menyinergikan, dan menyinkronisasikan semua

“Ini tren yang kita lihat,” ungkap Ferly Wiranata Anas SIp, anggota Komisi II DPRD Sijunjung.

Dengan demikian, menurut politisi PDI-P tersebut dapat dipahami bahwa peningkatan pendapatan dari target yang ditetapkan dari tahun 20102014 sebenarnyan sudah melampaui target.

“Walau demikian, kita perlu mencermati lebih dalam tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

Kabupaten Sijunjung dalam menggarap potensi-potensi yang ada, dan melakukan ekstensifikasi di bidang Pendapatan Asli Daerah,” sebutnya.

Dikatakannya, dalam upaya untuk mempertahankan performa dan penilaian atas pengelolaan keuangan daerah tersebut, DPRD pandang perlu memberikan beberapa catatancatatan strategis, diantaranya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar terus dilanjutkan dengan memanfaatkan

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

“Guna meningkatkan APBD di Kabupaten Sijunjung, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi dan DPR RI dengan memanfaatkan wakilwakil rakyat yang berasal dari Kabupaten Sijunjung, khususnya untuk menjempu t anggaran yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya. (h/ogi)

STNK Honda Beat TH 2013 BA 2037 BQ a/n MAIMAR.Hilang sekitar Kota Padang, Mohon antar ke Pos Polisi terdekat.

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, STNK Honda Beat BA. 2210 audio mobil, service dll. Jl. VO a/n DWI CAHYO AJI Ujung Gurun No. 148 WALUYO. Hilang antara Padang.

Koto Baru - Tiumang.

Mohon antar ke Pos Polisi terdekat.

RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

STNK BA. 5407 QJ a/n Doni Suhendra. Hilang sekitar kota Padang, mohon antar ke pos Polisi terdekat STNK BA. 1246 ED a/n Linda Marpati Yanti. Hilang sekitar kota Padang, mohon antar ke Pos Polisi terdekat

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terkini dalam rangka meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan.

Dalam hal penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kontributor utama PAD Kabupaten Sijunjung, sambung Ferly, pemerintah harus betul-betul memperhatikan potensi pajak daerah dan retribusi daerah yang masih dapat digali, serta

KEHILANGAN IJAZAH No. MTS 030020487, An. Naufal Qiurahman. Lokasi Nagari Koto Rahah, Kec. Koto Besar Kel. Dharmasraya.

1 (satu) BPKB sepeda motor honda beat tahun 2012, BA 3187 WQ, atas nama SYAFRUDDIN, Hilang seputaran rumah di Pariaman.

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Rahmi

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

15

LAKUKAN NORMALISASI BANTARAN SUNGAI

20 Titik Banjir Sudah Ditanggulangi BATAM, HALUAN — Semangat mewujudkan Batam bebas banjir terus dilakukan oleh Pemko Batam, melalui Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) sebagai ujung tombak. Langkah yang dilakukan adalah menormalisasi bantaran sungai/saluran induk.

Lingkar

DPRD Desak Pemda Bangun Kantor Camat NATUNA, HALUAN — Seluruh fraksi di DPRD Natuna mendesak Pemerintah Daerah sesegera mungkin membangun kantor kecamatan yang baru saja dimekarkan di Natuna. Lantaran gedung kantor itu menjadi sarana vital untuk pembangunan.

Mereka menekankan agar pemerintah dapat mengutamakan dua kantor kecamatan yang baru saja dimekarkan yakni kecamatan suak midai dan Kecamatan Pulau Tiga Barat.

“Gedung kantor camat yang baru harus menjadi perhatian pemerintah karena kalau tidak ada kantor mereka susah bekerja dan pembangunan susah dijalankan,” tegas Ketua Fraksi Golkar Sudirman saat membacakan pidato penyampaian pandangan akhir, kemarin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh anggota fraksi lainnya, mereka meminta kepada pemerintah agar gedung kantor kecamatan itu tidak terlalu lama dibangun setelah wilayah kecamatannya diresmikan.

Menurut pendapat mereka, kecamatan itu akan menjadi aneh bila wilayahnya sudah definitif dan camatnya sudah resmi diangkat tapi kantornya belum ada. (h/hk)

Bupati Natuna Akan Kurangi PTT NATUNA, HALUAN — Bupati Natuna, Hamid Rizal berjanji akan mengurangi Pegawai Tidak Tetap (PTT) di lingkungan Pemkab Natuna, demi efisensi dan efektifitas kerja dan anggaran daerah.

Ia menyebutkan, berdasarkan penilainya selama memimpin Natuna, ada sebagian PTT yang tidak memiliki kinerja kerja yang kurang baik. Hal ini dinilainya dapat menggangu kinerja kerja pemerintah dan efisiensi anggaran.

“Kami akan segera melakukan efisiensi.

Tenaga PTT akan saya kurangi, mereka yang hanya duduk - duduk dan merokok - rokok saja akan saya pecat. Tidak benar mempertahankan pegawai macam itu, kami ingin bekerja cepat,” tegas Bupati Hamid di kantor DPRD Natuna, kemarin.

Selain itu, menurut Bupati Hamid, jumlah PTT di Natuna sudah kebanyakan. Jumlahnya mencapai sekitar 2000 lebih. Angka ini dinilainya terlalu banyak untuk ukuran Kabupaten Natuna. “Jumlahnya juga kebanyakan. Masak lebih banyak PTT ketimbang PNS. Ini tidak cocok untuk Natuna,” tukasnya.

Ia berpendapat jumlah PTT itu menjadi beban anggaran daerah, sementara outputnya masih tetap sama seperti tahuntahun sebelumnya tanpa ada peningkatan yang signifikan. “Anggaran kita juga tidak begitu kuat untuk menggaji mereka yang malas itu. Mending kami menggaji tinggi mereka yang rajin,” ungkapnya. (h/hk)

MONUMEN LOKOMOTIF — Monumen Lokomotif dan Tugu. Tugu yang disebut Tugu Pahlawan Kerja ini ditandatangani Gubernur Riau HR Soebrantas Siswanto, 10 November 1978. Tugu ini sebagai bukti sejarah keganasan penjajahan Jepang di Pekanbaru. Di dalam areal ini, juga ditemukan sejumlah kuburan para pekerja tempo dulu. Menurut ceritanya, mereka para korban romusa (kerja paksa) pada zaman penjajahan Jepang, yang dipaksa bekerja membangun rel kereta api dari Pekanbaru menuju Muara Sijunjung di Sumatera Barat. IST

SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA

Batam Perkuat Jati Diri BATAM, HALUAN — Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun dan Walikota Batam H Muhammad Rudi menegaskan Batam terus memperkuat jati diri sebagai daerah tujuan wisata.

Ketergantungan menumbuhkan ekonomi hanya dari sektor industri harus dikurangi. Banyaknya uang yang berputar dari sektor wisata, akan dirasakan banyak elemen masyarakat.

“Kita jadikan daerah tujuan wisata. Tentu juga wisata yang menghormati budaya Melayu.

Kita tumbuh kembangkan juga wisata religi,” kata Nurdin pada acara Silaturahmi dengan Imam dan Pengurus Masjid, Mubalig, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Se-Kota Batam di Restoran Golden Prawn, Batam, kemarin.

Pada kesempatan itu, Nurdin juga melantik Pengurus Persatuan Mubaliq Batam (PMB) dan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kota Batam. Nurdin mengaku senang dengan kesempatan melantik PMB dan pengurus LPTQ. Nurdin menambahkan, Pemprov terus mendorong tumbuhnya sektor lain mengatasi pelambatan ekonomi. Masyarakat teruslah mendukung dan menjaga negeri

ini tetap harmoni dan damai.

“Perkuat silaturahmi, saling asah asuh dan asih antar sesama.

Jadikan negeri ini beriman dan bertaqwa. Tunjukkan bahwa Islam rahmatan lillalami. Kehadiran kita bermanfaat untuk semua,” kata Nurdin.

Mantan Karimun dua periode ini menegaskan, kekuatan dia adalah terus berharap doa dan dukungan masyarakat. Sifat iri, dengki dan saling menfitnah harus dihilangkan. Karena kalau itu yang dikedepankan, tak akan selesai setiap permasalahan.

“Kalau tak sabar dan terpancing menanggapi fitnah dan lainnya, bisa tak kerja nanti.

Habis energi untuk yang tidaktidak,” kata Nurdin sambil mengingatkan pembangunan keagamaan harus terus diperkuat di seluruh Kepri ini.

Tampak hadir pada kesempatan itu Anggota DPR RI dapil Kepri H Nyat Kadir, anggota DPD RI dapil Kepri Hardi Slamet Hood, Wakilwali Kota Batam Amsakar Ahmad, Kakandepag Batam Erizal Abdullah serta sekitar 1.000 pengurus PMB dan LPTQ Se-Kota Batam.

Nyat Kadir menyebutkan, masyarakat Batam sangat ber-

agam tapi harmonis. Keharmonisan ini yang harus terus dijaga.

“Peran mubaliq sangat besar mewujudkan Batam bandar dunia madani,” kata Nyat.

Sementara itu Walikota Batam, Rudi mengatakan untuk membangun Batam, kalau tidak didukung semua elemen masyarakat, tidak akan berhasil.

Pihaknya, terus fokus membangun infrastruktur, terutama jalan. Suatu kota yang infrastrukturnya bagus, pasti akan ramai didatangi. Mereka yang datang pasti membawa dan membelanjakan uangnya.

Rudi yakin pada 2019 nanti akan ada 3 juta kunjungan wisatawan ke Batam. Rudi yakin kunjungan ini akan membuat putaran uang semakin besar dan banyak masyarakat yang merasakannya.

Menurut Rudi, industri yang sedang melemah karena faktor ekonomi dunia yang memang sedang menurun. Karena itu fokus pariwisata menjadi salah satu pilihan. Rudi mengingatkan, bahwa dengan pariwisata, segala macam budaya akan ikut masuk. “Tugas kita bersama membentengi. Wisata yang dibuka jangan menabrak ramburambu,” kata Rudi. (h/hk)

Kantor Pengawas Naker Kepri Diresmikan KARIMUN, HALUAN — Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri resmi membuka Kantor Koordinator Penyelenggara Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Karimun.

Peresmian dilakukan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Tagor Napitupulu di Jalan Kartini, Kecamatan Karimun.

“Berdasarkan UU NO 23 Tahun 2014, bahwa pengawasan ketenagakerjaan telah beralih fungsi ke pemerintah provinsi, begitu juga dengan pegawainya, pegawai pengawas ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten/Kota sekarang menjadi pegawai provinsi. Sehingga seluruh provinsi membuat koordinator pengawas disetiap

kabupaten dan kota,” ujar Koordinator pengawas ketenagakerjaan wilayah Kabupaten Karimun Mujarab Mustafa, Senin (09/10).

Mujarab menjelaskan, fungsi pengawasan untuk penegakan hukum menyangkut masalah ketenagakerjaan misalnya mengawal Undang-Undang no 13 tahun 2003 dan norma-norma ketenagakerjaan.

“Yang kita awasi mengenai upah, setelah Kabupaten atau kota menetapkan upah minimun kota (UMK) kami akan turun memantau melihat implemantasi daripada perda tadi tentang penetapan UMK apa sudah dilaksanakan atau belum,” katanya.

Selain upah, kata Mujarab, pengawasan ketenagakerjaan juga mencakup ke-

selamatan kerja baik orang dan peralatan yang digunakan. Kemudian perlindungan untuk tenaga kerja yang beresiko seperti safety yang diberikan perusahaan serta perlindungan lainnya seperti asuransi jiwa pekerja.

“Jadi kami tekankan kepada perusahaan dan juga merupakan kewajiban dalam bekerja. Untuk memperhatikan keselamatan pekerja mereka. Kami mengawasi orangnya dan juga peralatan yang digunakan perusahaan supaya diuji. Pekerja suatu perusahaan harus punya Surat Izin Operator (SIO) untuk mengoperasikan suatu alat dan harus safety dalam bekerja yang beresiko,” terangnya.

Kemudian peralatan suatu perusahaan sudah harus teruji masa berlakunya. “Mi-

salnya masa berlakunya sampai tahun ini berarti tahun depan kita ingatkan untuk diuji kembali dan juga yang paling penting adalah asuransi jiwa untuk pekerja jadi kalau ada apa-apa pekerja sudah ditanggung perusahaan ujarnya,” sambungnya.

Menurutnya, untuk memenuhi undang-undang ketenagakerjaan secara utuh sangat berat. Dikarenakan masih banyak pekerja yang belum mendapatkan gaji sesuai UMK, dan belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjaan yang beresiko. Salah satunya perusahaan PT Multi Ocean Shipyard (MOS) “Mengenai PT MOS mereka masalah gaji sudah sesuai, namun untuk perlindungan pekerja belum

ada seperti BPJS. Ada beberapa yang sudah tetapi kebanyakan yang belum.

Kemudian pada PT itu alat mereka semua belum teruji masih banyak yang harus dibenahi. Pada awal mereka buka satpamnya aja pakai sendal bukan sepatu boot,” terang Mujarab.

Tetapi pihaknya sudah melakukan penanganan, penanganannya sudah sampai ke pusat dan sudah turun serta telah ada nota, tinggal sekarang dilakukan pengawasan agar bisa menyelesaikan permasalahannya.

“Kita ingin benahi administrasinya dulu, administrasi mengenai kontrak kerja maupun perlingdungan terhadap tenaga kerja, kita lakukan step by step karena tidak bisa langsung,” pungkasnya. (h/hk)

BINTAN REKRUT 10 DOKTER TAMBAHAN

Puskesmas Buka Sampai Malam BINTAN, HALUAN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Bintan akan merekrut 10 dokter tambahan untuk mendukung program Bupati Bintan Apri Sujadi yang mewacanakan Puskesmas buka hingga jam 10 malam.

Menurut Kepala Dinkes Bintan Dr Gama Isnaeni, kesepuluh dokter akan ditempatkan di puskesmas agar bisa buka pelayanan kesehatan hingga larut malam.

“Jadi rencananya, setiap www.harianhaluan.com

puskesmas akan ditambah dua dokter lagi,” ucap Gama, Senin (9/10).

Untuk tahap awal Gama mengatakan, pelayanan yang buka hingga jam 10 malam diantaranya puskesmas Kawal, Teluk Sasah, Kijang dan puskesmas Tanjunguban.

“Rencananya dilakukan secara bertahap, Insya Allah besok akan dilaunching,” ujarnya. Dibukanya pelayanan kesehatan hingga larut malam disetiap puskesmas

memang digadangkan Apri Sujadi supaya pelayanan kesehatan tidak terfokus di RSUD Bintan di Kijang.

Dalam beberapa kesempatan, Apri menuturkan, kalau selama ini pelayanan kesehatan di RSUD Bintan cukup tinggi sejak program berobat gratis dilaunching oleh Pemkab Bintan.

Wacana ini sambungnya, melihat atas beberapa kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dimana

sejak program kesehatan gratis diluncurkan, masyarakat yang ingin berobat dimalam hari hanya mempunyai opsi untuk langsung menuju ke rumah sakit.

Karena jam pelayanan puskesmas yang terbatas hanya sampai pukul 16.00 WIB, Apri melihat program barunya ini perlu dibuat agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat baik di puskesmas maupun di rumah sakit dapat lebih maksimal lagi.

“Kebijakan ini kita buat berdasarkan beberapa faktor, salah satunya batasan jam pelayanan di Puskesmas. Maka pelayanan puskesmas hingga pukul 22.00 WIB ini, kita buat untuk memudahkan masyarakat yang berobat, agar masyarakat memiliki banyak opsi untuk berobat dengan tidak bergantung hanya di rumah sakit,” kata Apri saat menghadiri pengajian di Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, kemarin malam. (h/hk)

Kepala Dinas BM-SDA Batam, Yumasnur, normalisasi yang dilakukan selama ini telah mampu menanggulangi 20 titik banjir dari 57 titik banjir yang tersebar di Kota Batam.

“Saat ini lebih kurang 20 titik banjir sudah kita atasi, namun pekerjaan rumah kita masih banyak,” ungkap Yumasnur kemarin.

Menurutnya, mewujudkan mimpi besar Batam bebas banjir bukan pekerjaan mudah, tetapi dibutuhkan kerja keras dan kerjasama semua pihak. Karenanya ia meminta dukungan semua pihak, terutama pengembang untuk bisa memperhatikan saluran utamanya.

Seperti halnya di perumahan Sierra, Kelurahan Bukit Tempayan, Batuaji, BM-SDA mengerahkan alat berat beko untuk mengeruk parit. Dari pantauan Haluan Kepri di lokasi, terlihat satu unit alat berat jenis beko amfibi besar diturunkan untuk mengeruk parit utama yang dipenuhi lumpur dan sampah-sampah buangan dari perumahan.

Dan rencananya pengerukan drainase tersebut dilakukan sepanjang 1 Kilo meter (Km). Diketahui juga tumpukan sampah tersebut sudah lama sekali. Makanya setiap hujan tiba, Perumahaan Sierra tersebut mengalami kebanjiran hingga selutut orang dewasa serta masuk kerumah warga sekitar.

Pengerukan parit itu juga langsung disambut baik oleh warga sekitar. Karena sebelum dikerjakan, warga sekitar sering dihantui banjir apabila hujan turun.

Salah satu warga yang sering dipanggil Kancil Sagala, membenarkan jika ditempatnya itu sering mengalami kebanjiran karena air meluap dari parit besar yang tak mampu menampung volume air parit. “Sudah sering kali tempat ini banjir. Kami takut saja jika anak-anak terjatuh ke parit tersebut karena pagarnya tak ada,” ujarnya di lokasi saat menyaksikan pengerukan

parit berlangsung.

Warga juga meminta jika parit utama tersebut nantinya dibuat tanggul, sehingga pembuangan air dari tiga perumahan seperti perumahan Paradise, Puskopkar dan Pemata Hijau dan Pasar Melayu bisa langsung terbuang ke laut.

Unjur Ritonga, Ketua RW 10 Perumahan Sierra Batuaji juga membenarkan jika dikompleknya sering mengalami kebanjiran. Banjir itu terjadi karena buangan dari tiga perumahan diatas perumahannya. Tempat ini sering banjir dikarenakan tempatnya sangat rendah.

“Komplek kita ini sering banjir dikarenakan kiriman dari tiga perumahan seperti perumahan Paradise, Permata Hijau, Puskopkar dan Pasar Melayu. Kesini semua buangan airnya jika hujan turun apalagi tempat kami ini sangat r endah,” kata Unjur ke Hauan Kepri, Senin (9/10) pagi.

Dari pengerukan drainase ini, warga sekitar bersama pihak perangkat setempat berharap sekali jika setelah kegiatan ini tak kena banjir lagi. Sementara itu, Camat Batuaji, Freidkalter Pardede mengatakan, pengerukan parit utama Perumahan Sierra karena memang disana titik kumpulnya air, sehingga meluap dan mengalami kebanjiran keperumahan tersebut.

Pengerukan ini juga baru pertama dilakukan didaerah Batuaji. Nantinya siap dari perumahan Sierra ini akan bergeser ke perumahan Villa Muka Kuning yang dilanjutkan ke perumahan Kodim.

“Ini sengaja diturunkan untuk mengeruk parit utama yang sering terjadi banjir.

Nantinya juga setelah selesai dari perumahan Sierra ini akan bergeser ke perumahan Villa Muka Kuning yang dilanjutkan ke perumahan Kodim. Dan Mudah-mudahan saat dikerahkan alat berat jenis beko amfibi ini bisa mengatasi banjir-banjir didaerah Batuaji sekitarnya,” papar Pardede. (h/hk)

Deteksi Kanker Serviks Sejak Dini TANJUNGPINANG, HALUAN — Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Kepri bekerjasama dengan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Kepri dan BKOW untuk menggelar deteksi dini kanker seviks dan payudara di RSUD Kepri, Selasa (10/8) ini.

Masyarakat diajak beramai-ramai untuk memanfaatkan dengan maksimal layanan deteksi yang diberikan secara gratis ini. Pemeriksaan dilaksanakan sejak pukul 08.00 wib pagi - selesai untuk periksa gratis kanker serviks dan payudara. Pada kesempatan itu juga digelar seminar tentang kanker serviks dan kanker payudara.

“Saya mengimbau kepada kaum perempuan di Kepri untuk segera memeriksakan diri terkait penyakit kanker serviks dan kanker payudara yang sangat rentan bagi kaum perempuan ini,” kata Ketua YKI Kepri Hj Noorlizah Nurdin Basirun saat talkshow di RRI Tanjungpinang, Senin (8/10) pagi.

Hadir juga pada talkshow itu Wakil Ketua IAD Ny Yusneli Arsi Agung Putra, Ketua BKOW Syamsinar dan Kepala Dinas Kesehatan Kepri Tjetjep Yudhiana. Kehadiran Noorlizah dalam acara talkshow tersebut mendapat antusias dari masyarakat.

Hal itu terlihat dari respon yang diberikan masyarakat melalui telpon ke studio maupun melalui sms.

Redaktur: Afrianita

Apalagi dengan semangat dan perhatian yang diberikan untuk wanita Kepri dalam pencegahan kanker serviks dan payudara.

Pada kesempatan itu, Noorlizah mengatakan, perempuan di Kepri jangan panik dan takut ketika ada semacam tanda-tanda penyakit tersebut. Segera periksa puskesmas atau rumah sakit terdekat. “Obat yang paling mujarab dari segala penyakit adalah dari diri kita sendiri, yakni dengan cara membuat diri kita happy atau bahagia,” kata Noorlizah.

Noorlizah mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kepedulian dari IAD yang berlangsung s elama ini.

Istri Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepri Yusneli Asri menyampaikan deteksi dini kanker serviks dan payudara menjadi agenda Ikatan Adhyaksa Dharmakarini di setiap kabupaten/kota secara simultan. “Kegiatan meneruskan arahan ibu Kejagung sesuai instruksi ibu Negara Iriana Joko Widodo.

Maka itu kami sangat senang YKI juga seiring dengan semangat kami,” ujarnya Sementara itu Ketua BKOW Kepri Syamsinar juga menghimbau agar 86 organisasi yang berada di bawah koordinasinya untuk ikut mengirimkan anggotanya pada bakti sosial deteksi dini kanker serviks dan payudara hari ini. (h/hk) Layouter:Syamsul Hidayat

16

PENDIDIKAN

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Disdikbud Sumbar Kunker ke SMAN 5 Solsel SOLOK SELATAN, HALUAN — Dinas Pendidikan Sumatera Barat (Disdik Sumbar) mengadakan pertemuan dan kunjungan kerja (Kunker) dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK Solok Selatan (Solsel), Sabtu (7/10) di SMAN 5 Solsel, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (KPGD).

Rangkaian kunker itu juga diiringi dengan penyerahkan bantuan untuk korban bencana banjir bandang KPGD. Pertemuan itu membahas persoalan kekurangan guru tingkat SMA/SMK di Solsel dan membahas persoalan terkait tunjangan daerah guru. Selain itu, juga membahas peluang dukungan kegiatan pendidikan yang dananya bersumber dari bantuan dan dukungan orangtua murid lewat komite sekolah.

“Para kepala sekolah silahkan juga untuk membuat ‘brand’ sekolah masing-masing untuk meningkatkan minat wali murid menyekolahkan anaknya di setiap sekolah yang dirasa cocok,” kata Kadisdik Sumbar, Burhasman Bur. Ia juga menekankan tentang kewajiban para guru untuk melaksanakan kurikulum sesuai dengan tuntutan undang-undang atau peraturan pendidikan. “Jalankan hak dan kewajiban sesuai aturan supaya terhindar dari perbuatan merugikan,” katanya.

Setelah itu, dilakukan penyerahan bantuan pada siswa dan guru yang terkena bencana banjir bandang di KPGD. Bantuan ini berasal dari MKKS Sumbar di bawah pimpinan Isyahkawi, selaku Ketua MKKS Sumbar.

“Diharapkan bantuan ini sesuai dengan kebutuhan bagi 44 murid dan guru SMA 5 dan SMKN 5 Solsel yang terkena musibah bencana banjir bandang baru-baru ini,” harapnya.

Dia juga berjanji akan memberi bantuan untuk siswa yang berada di kelas jauh SMAN 5 Solsel di Sungai Kalu. Pemberian bantuan untuk siswa kelas jauh itu, dikarenakan yang tengah mengikuti pendidikan di sana masih banyak yang belum memiliki pakaian dan kebutuhan sekolah.

“Untuk itu, kepada Plt Kepala SMAN 5 Solsel diharapkan segera untuk mengajukan daftar kebutuhan siswa/siswa lengkap dengan ukuran pakaian, serta peruntukannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat KPGD, Syahrul Munir pada kesempatan itu menyampaikan apresiasinya pada Disdikbud Sumbar yang telah memberikan bantuan untuk warga yang terdampak tercatat lebih kurang 571 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 138 orang.

“Dengan bantuan ini dapat dirasakan manfaatnya bagi para pelajar yang terkena musibah bencana alam,” katanya. (h/jef)

Disdik Sumbar Tingkatkan Pendidikan di Daerah PADANG, HALUAN — Tinggi rendahnya kualitas pendidikan dipengaruhi oleh tata letak daerah dan juga lingkungan di sekitar. Fenomena saat ini, pendidikan di daerah jauh tertinggal dibandingkan dengan anak-anak yang berada di perkotaan.

KETUA PIA ARDHYA GARINI Cabang 14/ D.I Lanud Sutan Sjahrir, Ita Eko Sujatmiko mengawasi dan memberikan motivasi siswa SD Lanud Sutan Sjahrir yang tengah penyisihan Angkasa Mathematics and Science Olympiade (AMSO). IST

YASARINI LANUD SUTAN SJAHRIR

Jaring Prestasi Melalui AMSO 2017 PADANG, HALUAN – Guna menjaring siswa berprestasi dalam bidang sain dan matematika, Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) se-Indonesia mengadakan Angkasa Mathematic and Science Olympiade (AMSO) tahun 2017. Tak ketinggalan Yasarini Lanud Sutan Sjahrir, Padang, terpilih sebagai salah satu tempat penyelenggaraan AMSO ini.

Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 14/ D.I Lanud Sutan Sjahrir, Ita Eko Sujatmiko mengatakan, sekolah angkasa yang ada di bawah Yasarini Lanud Sutan Sjahrir, Padang, masuk ke dalam 21 sekolah terpilih untuk menggelar olimpiade ini.

“Dari 135 sekolah hanya 20 sekolah yang dipilih dan itu kita salah satunya. Waktu pembukaan, kita juga sudah laporkan kepada KSAU di pusat melalui telecomfrence tentang olimpiade ini,” kata Ita Eko Sujatmiko kepada media di SMP Angkasa, Senin (9/10).

Dikatakannya, latar belakang digelarnya perlombaan ini adalah untuk meningkatakan mutu pendidikan di sekolah yang berada di bawah payung Yasarini. “Karena memang dalam dunia pendidikan itu dibutuhkan yang namanya

inovasi dan juga kreatifitas.

Melalui olimpiade ini diharapkan akan muncul hal serupa itu dari pelajar kita,” ujarnya.

Olimpiade ini, katanya, akan menjadi agenda tahunan dari Yasarini se-Indonesia, di mana nanti para juaranya dari berbagai provinsi akan dibawa ke pusat untuk berkompetisi lagi. “Karena ini akan digelar setiap tahunnya, kita berharap guru-guru juga akan termotivasi dan lebih kreatif mempersiapkan lomba ini lebih bagus ke depannya,” jelasnya.

Sementara Komandan Lanud Sutan Sjahrir, Sjahrir Kolonel Pnb, Eko Sujatmiko menambahkan, ini memang terobosan terbaru dari ketua Yasarini di pusat. Diharapkan memang lomba ini akan menjadi agenda tahunan oleh Yasarini.

Lomba ini, kata Eko Sujatmiko, juga salah satu try out bagi para pelajar yang berada di bawah Yasarini, karena selain dilakukan seluruh Indonesia soalnya juga dibuat khusus di pusat dan bersegel layaknya ujian nasional. “Kita juga cukup berbangga, karena dari ratusan sekolah yang ada kita terpilih sebagai penyelenggara olimpiade ini,” paparnya.

Angkasa Mathematics and

Science Olympiad (AMSO) atau Olimpiade Sains dan Matematika, dilaksanakan jam 08.00 sampai jam 11.00 WIB. Nantinya akan di ambil 4 orang terbaik dijadikan satu dengan sekolah yang lain di nasional di Jakarta nanti akan diadakan final di Jakarta pada 25 November mendatang yang mengadakan oleh Yayasan Pusat.

Dalam olimpiade AMSO siswa mengerjakandua soal ujian yang dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama mengerjakan soal matematika dan tahap kedua mengerjakan soal IPA. Untuk soal lansung dari pusat dan tidak dibuat disini, dan setelah selesai untuk menkoreksiannya lalu kirim ke pusat kembali.

Jumlah siswa SD Angkasa Pura Lanud Sutan Sjahrir yang ikut serta adalah 126 untuk SD I dengan rician 62 orang kelas IV dan 54 orang kelas V. Sedangkan untuk SD II ada 68 Orang, diantaranya 24 siswa dari kelas IV dan 44 siswa dari kelas V. Untuk diketahui, Yasarini saat ini telah mengelola sekolah-sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB. Saat ini ada 135 sekolah yang berada di bawah payung Yasarini se-Indonesia. (h/isr)

HUT SMPN 28 PADANG KE-28

Gelar Turnamen Bola Voli se-Kota Padang PADANG, HALUAN — SMPN 28 Padang menggelar turnamen bola voli cup VI se-Kota Padang. Hal ini diadakan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) SMPN 28 Padang yang ke-28, Sabtu (7/10) di lokasi sekolah.

Ketua panitia turnamen, Evi Erianto mengatakan, dalam pertandingan bola voli cup VI ini diikuti 50 tim, yang terdiri dari 19 kelompok putra, 11 kelompok putri, 13 grup guru putra dan tujuh grup guru putri se-SMP/MTs yang ada di Kota Padang.

“Dalam turnamen kali ini mendapat sambutan yang baik dari semua pihak, hal ini karena memperebutkan piala bergilir Dinas Pendidikan Kota Padang dan juga uang tunai bagi pemenang,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan perlombaan akan diselenggarakan selama hari Sabtu dan Minggu. Karena banyaknya jumlah peserta yang mendaftar, maka perlombaan akan dilanjutkan minggu depan untuk mencari pemenang dari perlombaan.

Kepala SMPN 28 Pa-

dang, Arman mengatakan, turnamen bola voli cup IV ini diselengarakan untuk memeriahkan HUT SMPN 28 yang ke-28. Tak terasa sudah 28 tahun, SMPN 28 Padang berkiprah dan menjad i wadah bagi generasi bangsa untuk menimba ilmu pengetahuan.

“Tujuan diadakannya turnamen ini ialah untuk mempererat silaturrahmi antar seluruh sekolah yang ada di Kota Padang dan mencari bibit-bibit atletik. Sehingga diharapkan dapat meningkatakan prestasi olahraga di

Kota Padang,” ujarnya.

Dikatakannya, terselenggaranya kegiatan turnamen ini berkat semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi secara aktif. Ia berharap, turnamen ini dapat berjalan lancar hingga akhir acara.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Barlius mengatakan, dalam HUT SMPN 28 Padang yang ke-28, menjadikan sekolah lebih eksis lagi dan dapat memberikan kontribusi yang lebih dalam memajukan pendidikan di Kota Padang,

salah satunya dalam bidang olahraga.

“Dengan adanya turnamen bola voli yang diadakan oleh SMPN 28 Padang, dapat meningkatkan semangat olahr aga peserta didik dan mampu meningkatkan sportifitas pelajar,” katanya saat membuka kegiatan turnamen tersebut.

Dikatakannya, turnamen ini menjadi salah satu wadah untuk mengakrabkan dan saling bersatu antar pihak sekolah. Sehingga, tali persaudaraan itu semakin lebih baik. (h/mg-eby)

LOMBA TAHFIZ TINGKAT NASIONAL

SD Sabbihisma 1 Wakili Sumbar

PENDIRI Sekolah Dasar Sabbihisma, Zulkifli Imam Said didampingi Kepala Sekolah Syafrizal memberikan tropi kepada Afifah Auliya sebagai juara 2 lomba IPA SD/MI se-Sumatera Barat. MELATI OKTAWINA

PADANG, HALUAN — Sekolah Dasar Sabbihisisma I akan mewakili Pemerintah Pr ovinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) untuk mengikuti lomba tafhiz tingkat nasional yang diadakan di Provinsi Aceh.

“Perlombaan sudah dimulai dari tingkat kecamatan, lanjut tingkat Kota www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Padang dan kemudian tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Siswa kami, Farisya Rasyada kelas 6 terpilih sebagai pemenang dan akan mewakili Sumbar untuk lanjut ke tingkat nasional,” ujar Kepala Sekolah Sabbihisma 1, Syafrizal saat ditemui Haluan, Sabtu (7/10).

Dikatakan Syafrizal, Fa-

risya berangkat Minggu (8/ 10) ke Aceh didampingi oleh orangtua dan dari pihak Kanwil Kemenag. Ia berharap, agar siswanya dapat meraih kemenangan ditingkat nasional. Sehingga bisa membanggakan Kota Padang dan juga Provinsi Sumbar, serta sekolah.

“Kami sangat mendukung seluruh siswa untuk berprestasi dibidang agama dan juga bidang akademik.

Sebab, sekolah menggunakan prinsip sekolah mengaji,” kata pria 35 tahun ini.

Menurut warga Pegambiran ini, SD Sabbihisma 1 merupakan sekolah yang menyeimb angkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Sehingga mewujudkan manusia cerdas akal dan lembut hatinya.

“Setiap hari siswa wajib mengaji, selama satu jam pelajaran didampingi dengan guru. Selain itu, lulusan di sekolah ini diwajibkan

hafal jus 30 dan khatam membaca Alquran,” katanya di ruang Kepsek, Jalan Gajah Mada Dalam, Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo.

Sebelumnya disebutkan Syafrizal, SD Sabbihisma 1 juga meraih berbagai prestasi.

Seperti juara 2 lomba IPA SD/ MI se-Sumatera Barat, juara harapan 3 kelas 6 olimpiade Matematika se-Kota Padang dan harapan 3 kelas 4 olimpiade Matematika.

“Selama 2017, sudah banyak prestasi yang diperoleh siswa tingkat Kota Padang maupun Sumbar, baik dibidang agama maupun akademik,” ucap bapak dua orang ini.

Sementara itu, Farisya Rasyada atau yang biasa dipanggil Icha ini mengatakan, ia sudah siap untuk mengikuti perlombaan tahfiz tingkat nasional. Icha sudah berlatih bersama dengan orangtua yang juga merupakan seorang guru MDA.

“Setiap malam saya berlatih sama papa dan juga didampingi mama untuk mempersiapkan lomba ini.

Saya selalu rutin mengaji setiap malam bersama dengan kedua orangtua saya,” ujar Icha kelahiran 24 Desember 2005.

Dikatakan pemenang lomba pentas PAI tingkat Provinsi Sumatera Barat 2017 ini, Ia akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa meraih juara dan membanggakan nama Sumbar.

Dan pihak sekolah sangat mendukung dirinya untuk dapat mengikuti berbagai perlombaan dibidang agama. Sekolah selalu memberikan semangat dan juga memotivasi dalam setiap lomba yang diikuti.

“Kalau target tentunya juara. Semoga bisa menang dan membuat bangga sekolah dan juga orangtua,” sebut warga Gunung Panggilun ini. (h/mg-mel)

Hal ini didasarkan dengan ketidaklengakapan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, baik formal maupun informal. Selain itu, faktor lingkungan juga memberikan pengaruh terhadap kemajuan di bidang pendidikan pada daerah tersebut.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Barat, Nasmeri mengatakan, dinas pendidikan selalu mengupayakan peningkatan pendidikan di daerah. Salah satunya dengan melengkapi seluruh sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran.

“Sejak diambil alihnya wewenang SMA/SMK dari pemerintahan kabupaten atau kota ke provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat selalu mengupayakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” katanya saat ditemui Haluan di ruang kerjanya.

Ia mengatakan, di antara upaya yang dilakukan oleh dinas pendidikan adalah dengan pemenuhan sarana belajar, seperti perbaikan ruang belajar, pemenuhan kelengkapan sarana komputer untuk menunjang pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Selain itu, juga diberikan pelatihan kepada guru sebagai tenaga pendidik dalam mengembangkan potensi dirinya. Sehingga menjadi guru yang memiliki kualitas diri yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Guru sebagai sarana pendidik diwajibkan memahami materi pembelajaran dengan sebaik mungkin dan menyampaikannya dengan cara yang apik, sehingga mampu dipahami siswa,” katanya.

Lanjutnya, guru juga harus mampu memahami karakter siswa. Dengan adanya hubungan timbal balik yang baik antara guru dan siswa, mampu memberikan pengaruh positif kepada siswa. Kemudian antara guru

dan seluruh elemen yang ada di sekolah harus saling berkomunikasi dan bekerja sama, serta mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada di lingkungan sekitar Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar, Burhasmanbur. Ia mengatakan, kalau ditinjau dari sistem pendidikan, baik pendidikan anak-anak yang berada di kota maupun daerah sama. Semuanya sama-sama memiliki panduan dan acuan yang diberikan oleh dinas pendidikan. Hanya saja, letak geografis suatu daerah sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Burhasman Bur mengatakan, jika masyarakat yang berada di daerah mampu memanfaatkan alam sebagai sarana belajar, maka pendidikan di daerah atau desa menjadi lebih baik ketimbang di kota. Pasalnya, negara tetangga lebih banyak memanfaatkan alam sebagai pusat pendidikan. Hal ini karena, segala sesuatu yang terjadi berhubungan dengan alam.

“Pepatah Minang mengatakan ‘alam takambang jadi guru’. Semua yang terjadi lebih banyak berhubungan dengan alam. Kondisi inilah yang harus dimanfaatkan masyarakat, agar bisa menjadi lebih maju ke depannya,” katanya.

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di daerah, Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar mengadakan program pendidikan berbasis pendidikan lokal.

Namun, kegiatan ini belum berjalan sempurna, karena adanya kendala dibeberapa sektor yang berhubungan dengan tenaga pendidik dan aplikasinya di lapangan.

“Dengan adanya usaha peningkatan mutu pendidikan di daerah, diharapkan mereka mampu bersaing dengan siswa yang ada di kota, sehingga mereka tidak jauh ketinggalan dalam dunia pendidikan,” pungkasnya. (h/mg-eby)

Sat Lantas Tanah Datar Kunjungi SLTA TANAH DATAR, HALUAN — Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Tanah Datar melakukan pekan imbauan dan penyuluhan ke SLTA seKabupaten Tanah Datar, Senin (9/10). Pada hari pertama, Sat Lantas melakukan kunjungannya ke SMAN 1 Sungayang. Pada upacara bendera di halaman sekolah tersebut, Kasat Lantas AKP ULANDI RUSADI Yulandi Rusadi langsung tampil menjadi pembina upacara.

“Beberapa orang perwira di Sat Lantas turun menjadi pembina upacara di beberapa sekolah hari ini, di antaranya saya di SMAN 1 Sungayang, Ipda Nurmalinda di SMPN 1 Sungai Tarab, Iptu Isa Fajar di SMAN 1 Sungai Tarab, Ipda Gusmanto di SMAN 1 Lintau,” ujar Yulandi. Dikatakannya, pada upacara tersebut diberikan pengarahan kepada para pelajar, agar tidak membawa kendaraan ke sekolah bagi yang belum cukup umur dan bagi yang telah memenuhi persyaratan dengan cukup umur untuk segera memiliki surat izin mengemudi (SIM) dan membawa kelengkapan surat kendaraan bila bepergian.

“Tujuan kita melaksanakan agenda ini, yaitu untuk menekan angka kecelakaan di jalan raya wilayah hukum Polres Tanah Datar. Kapolres AKBP Bayuaji Yudha Prajas melalui Sat Lantas mengharapkan agar kegiatan ini dilaksanakan secara kontiniue guna terciptanya Harkamtibcar Lantas di Kabupaten Tanah Datar,” ujar Kasat Lantas Polres Tanah Datar.

Kecelakaan lalu lintas di jalan raya selama ini, disebutkan Yulandi, cukup minim selama diberlakukannya pelarangan membawa kendaraan bermotor kepada anak yang belum cukup umur dan sejak diberlakukannya bus angkutan sekolah Polres Tanah Datar, ia bertekad ke depannya akan selalalu menggencarkan program itu untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas dan keselamatan masyarakat umum di jalan raya.

“Selama satu minggu ini, jajaran Sat Lantas Polres Tanah Datar akan turun ke sekolah-sekolah guna memberikan penyuluhan-penyuluhan keselamatan lalu lintas kepada para pelajar,” ungkapnya. (h/fma) Redaktur: Atviarni

Layouter: Rahmi

STKIP PGRI SUMATERA BARAT

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

17

STKIP PGRI SUMATERA BARAT SIAP LAHIRKAN LULUSAN/GURU BERKUALITAS DAN BERKARAKTER DI WISUDA SARJANA KE-55 PERIODE OKTBER 2017

DILAKSANAKAN DI GEDUNG SENDIRI PROF. DR. HERRI, SE Koordinator Kopertis X

STKIP PGRI Sumbar Wisuda 943 Lulusan S

DRS. H. DASRIZAL, MP Ketua Yayasan

DR. HJ. ZUSMELIA, M.SI Ketua STKIP PGRI

SRI EMELWATY PH.D Wakil Ketua I

TKIP PGRI Sumbar menggelar wisuda period eke-55 di gedung sendiri STKIP PGRI Convention Centre (SCC), 7-8 Oktober. Pada wisuda sebelumnya STKIP Sumbar melaksanakan di luar STKIP Sumbar seperti di hotel atau gedung lainnya. Pada periode ini, STKIP Sumbar mewisuda 943 dari 11 Program Studi (Prodi).

Prodi Biologi 133, Prodi Sejarah 32, Prodi Sosiologi 108 , Prodi Pendidikan Ekonomi 159, Prodi Pendidikan Informatika 26, Prodi Pendidikan Fisika 15, Prodi Geografi 72, Prodi Bahasa Inggris 80, Prodi Matematika 65, Prodi Bimbingan Konseling 114 dan Prodi Bahasa dan Sastra 139.

Turut hadir dalam wisuda tersebut Walikota Padang, H. Mahyeldi Ansyarullah, SP, Koordinator dan Sekretaris Kopertis Wilayah X, Prof. Dr. Herri, SE, MBA dan Drs. Hanafi, MS, Pembina yayasan dan Pimpinan STKIP PGRI Sumbar, Camat Nanggalo beserta Lurah, Anggota Senat STKIP PGRI Sumbar, orang tua wisudawan, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Herri mengatakan di Ko-

pertis Wilayah X ada 246 Perguruan Tinggi saat ini, STKIP PGRI Sumbar merupakan perguruan tinggi yang dapat melaksanakan acara wisuda di gedung sendiri dan pelaksanaan wisuda sesuai aturan, serta dapat melaksanakan acara dengan lancar dan meriah.

“Dengan banyaknya dosen STKIP PGRI Sumbar yang sudah bergelar doktor dan sedang menempuh program doktor, mudah-mudahan mampu terakreditasi A. Karena, STKIP selalu menunjukkan kemajuan dan peningkatan kualitas, dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, orang tua wisudawan harus berbangga telah mempercayakan anakanaknya untuk berproses di STKIP PGRI Sumbar,” ujarnya.

Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Sumbar, Drs.

Dasrizal, MP menyampaikan, pengurus yayasan selalu berkomitmen untuk memperhatikan segala hal menyangkut dengan kemajuan STKIP PGRI Sumbar.

Diantaranya, telah selesainya pembangunan SCC. Tahap berikutnya pihak yayasan terus berupaya untuk melanjutkan pembangunan, diantaranya pembangunan gedung perpustakaan, asrama serta gedung rektorat untuk melengkapi pembangunan.

Berbagai prestasi yang diraih STKIP PGRI Sumbar juga disampaikan dalam pidatonya, diantaranya STKIP PGRI Sumbar menjadi Kampus LPTK terbaik di Kopertis wilayah X, STKIP PGRI Sumbar naik peringkat dari cluster Madya menjadi cluster Utama dalam bidang penelitian artinya STKIP PGRI Sumatera Barat dibidang penelitian sudah sejajar dengan kampus-kampus besar lainnya di Indonesia. Kemudian, STKIP PGRI Sumbar berhasil menghantarkan 1 Program Studi memperoleh akreditasi A yaitu Program Studi Pendidikan Sejarah dan 8 Program Studi memproleh akreditasi B serta

berhasil membuka tiga Program Studi baru yang telah menerima mahasiswa di semester ganjil 2017/ 2018.

Wisuda sarjana periode ke- 55 dipimpin langsung oleh Ketua STKIP PGRI Sumbar, Dr. Zusmelia, M. Si. Zusmelia mengatakan, STKIP PGRI Sumbar sebagai LPTK selalu melahirkan tenaga guru yang profesional dan berkualitas. Walaupun STKIP PGRI Sumbar sebagai LPTK, namun STKIP PGRI tidak hanya menfokuskan lulusannya untuk menjadi guru, tapi bisa juga berprofesi dibidang lainnya seperti bekerja di Perusahaan, kantoran ataupun instansi yang lainnya.

Seluruh lulusan juga dibekali dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang akan mempermudah lulusan untuk bekerja atau berkarir. Karena SKPI ini nantinya akan menjelaskan kemampuan atau keahlian khusus yang dimiliki lulusan. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya lulusan STKIP PGRI Sumbar yang saat ini berprofesi sebagai guru, Pegawai

JARUDIN, PH.D Wakil Ketua II

www.harianhaluan.com

FOTO Walikota Bersama Pembina yayasan, Pimpinan dan Anggota Senat.

FOTO Wisudawan Periode ke-55.

BUMN, ataupun bekerja di Perusahaan-perusahaan.

Sebelum menutup pidatonya, Zusmelia juga menyampaikan beberapa prestasi yang telah diraih STKIP PGRI Sumbar diantaranya STKIP PGRI Sumbar sudah memiliki Unit Kantor Urusan Internasional (KUI)/ Internasional Relations Office (IRO) yang akan membuat kampus diakui didalam negeri maupun luar negeri.

STKIP PGRI Sumbar sudah bekerja sama dengan universitas luar negeri, STKIP PGRI Sumbar meraih peringkat 3 oleh komisi informasi Provinsi Sumbar, STKIP PGRI Sumbar penerima hibah penelitian terbanyak di wilayah kopertis X, memenangkan hibah Tracer Study, tata kelola e-journal dan hibah OJS dari Kemenristek- Dikti , peringkat 3 Mahasiswa berprestasi Kopertis X, peringkat 1 dosen Berprestasi Kopertis X, dosen dan mahasiswa STKIP PGRI Sumbar mendapatkan beasiswa LPDP, Budi- DN, BPPDN dan Universitas Mitra Luar Negeri, 2 orang dosen STKIP PGRI Sumbar mendapat sertifikat Reviewer Penelitian dari Kemenristek Dikti, dan berbagai prestasi lainnya. (*)

H. MAHYELDI Walikota Padang

FOTO Bersama Mahasiswa Baru 2017.

PENYERAHAN Beasiswa Yayasan kepada Ketua STKIP untuk 87 orang Mahasiswa.

PENYERAHAN Plakat Kepada Pemuncak Akademik Wisudawan Terbaik oleh Kopertis Wilayah X.

PENYERAHAN Proposal kepada Wali Kota Padang oleh ketua Yayasan.

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

SPFC U-17 Targetkan Juara Piala Soeratin PADANG, HALUAN — Semen Padang FC (SPFC) U-17 memboyong 24 pemain untuk mengikuti Piala Soeratin tingkat nasional di Yogyakarta 14-30 Oktober. 24 Pemain didampingi enam orang pelatih, manejer dan official tersebut, dilepas secara resmi oleh Komisaris Utama PT Kabau Sirah Semen Padang, Pudjo Suseno yang didampingi Direktur Umum PT KSSP, Rinold Thamrin, Selasa (10/10). Tim sendiri ditargetkan meraih juara.

Pudjo Suseno mengatakan, bawa para pemain yang berangkat tersebut tidak hanya akan membawa nama Semen Padang FC, tetapi juga nama Sumatera Barat ke pentas Nasionl. Menurutnya, kemengan adalah harga yang selayakanya dipersembahkan oleh tim ini, untuk menjadi kebanggaan.

“Kita harus buktikan habis-habisan, bahwa kita memang layak dan pantas untuk menjadi wakil Sumbar di pentas Nasional. Untuk itu, juara adalah harga yang pantas kita persembahkan untuk Ranah Minang ini,” sebutnya.

Selain itu, Direktur Komersial PT Semen Padang ini berharap, agar para pemain dapat terus menjaga diri dalam persiapan jelang pertandingan, baik secara fisik maupun mental. “Kami tentunya sudah menyiapkan

bonus untuk tim, jika mampu membuktikan diri dipentas nasional. Tapi para pemain jangan hanya memikirkan bonus yang akan didapatkan, karena yang terutama adalah harga diri dari tim yang akan menetukan nasib mereka kedepannya,” tambahnya.

Sementara itu, Manajer Tim Semen Padang FC U-17, Syafrianto Rusli mengatakan, tim SPFC nantinya akan bersaing dengan 31 tim lainnya yang terbagi dalam 8 group. Anak asuh Dian Rama Saputra ini akan tergabung dalam group F bersama Maluku Utara, Bali dan Bengkulu. ”Tim akan berangkat menuju Jogja lewat jalan darat dengan Bus Semen Padang, yang diperkirakan sampai pada tanggal 12 Oktober dan akan main pada tanggal 16 Oktober,” ujarnya. (h/san)

BERIKUT PEMAIN SPFC U17: SERAHKAN PIALA — Tim Brandon FC menerima piala usai memastikan diri menjadi juara di turnamen futsal Aya Futsal. IST

32 Tim Ikuti Aya Futsal Cup PADANG, HALUAN — Pengelola lapangan Aya Futsal bekerja sama dengan beberapa mahasiswa Adminitrasi Pendidikan UNP menggelar turnamen futsal 7-8 Oktober di lapangan Aya Futsal, Berok Raya Nanggalo. Turnamen ini diikuti 32 tim. Tim Brandon keluar sebagai juara pertama dan Aya FC sebagai peringkat keduan

Pengelola dari Aya Futsal, Putra Buana atau yang akrab disapa dengan Pak Ben ini mengatakan turnamen ini bertujuan untuk mencari bibit pemain futsal di Kota Padang. “Karena dengan turnamen ini kita bisa melihat pemain pemain yang mempunyai bakat dan mau untuk maju kedepan atau kita kasih jalan agar

bisa pemain tersebut m engembangkan bakatnya di luar sana, “ ungkap Putra Buana Senin, (9/10).

Dirinya berharap kedepanya turnamen yang di adakan Aya Futsal bisa mendapatkan sponsor utama untuk mendukung dan bisa menghasilkan pemain-pemain hebat yang dapat mewakili

Sumatera Barat di tingkat Nasional.

“Tahun depan kita akan mengadakan turnamen lagi semoga berjalan lancar dan mudah-mudahan didukung oleh sponsor supaya Aya Futsal Cup kembali menghasilkan pemain hebat untuk mewakili Sumatera Barat,” tutupnya. (h/mg-dyt)

- M.Farhan,

- Andika Putra,

- Farel Juneo, - Adithia Ilal Ihsan, - Ibnu Marezamily Putra,

- Fadil Al Amin, - Bima Rahmatullah Amiyadi, - Noval Ilham Syahputra,

- M. Zidane Junior, - Irfan Ananda Putra, - Surya Rafli Rizki, - Novri Julianda Uhri,

- Jero Pratama Veroz, - Ramadhiyanda Sarti, - Refnaldi, - M. Gani,

- Restu Fernanda, - Fahmi Sayhputra, - Aldi Askarizaldo,

- Dion Rizki, - Geisler Youwe, - M.Iqbal Maulana,

- M. Avito Arsa,

- Gusvio Harfiandi.

LSN TINGKAT NASIONAL

Ponpes Nurul Ilmi Targetkan Juara SIJUNJUNG,HALUAN — Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Ilmi Kenagarian Sungai Lansek Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam ajang kompetisi sepak bola Liga Santri Nasional (LSN) ke tingkat nasional setelah juara di tingkat Regional Sumatera IV. Nurul Ilmi menargetkan juara di tingkat nasional.

Gelar juara diraih Pondok Pesantren Nurul Ilmi tersebut diraih setelah berhadapan dengan tim sepak bola dari Pondok Pesantren Pancasila yang merupakan pemenang tingkat Provinsi Bengkulu pada Sabtu (7/10) di Stadion GOR Agus Salim, Padang dengan skor 1-0.

Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kamang Baru Buya Bustamam Habib yang juga selaku Ketua PCNU Sijunjung didampingi pelatih Zulhelmi S.Pd dan Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Sijunjung Fadlur Rahman berharap timnya mampu bermain baik, solid dan penuh semangat di tingkat nasional.

“Target kami bisa menjadi juara di LSN tingkat nasional tahun ini,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (8/10).

Pihaknya juga memberikan dukungan penuh pada para santri

karena tetap menjaga sportifitas dalam bertanding. Selain itu, para santri juga ikut memberikan contoh sportifitas di lapangan dan bermain dengan penuh persahabatan. Selain itu, melalui kompetisi ini para santri bisa memberikan kontribusi pada dunia olahraga terutama dalam sepakbola nasional. “ Alhamdulilah tim sepakbola Ponpes Darul Ilmi keluar sebagai pemenang dan mewakili Sumatera Barat ke LSN tingkat Nasional yang akan digelar di Bandung pada Oktober 2017 mendatang pada puncak peringatan Hari Santri Nasional setelah berhasil mengalahkan tim sepakbola dari Ponpes Pancasila Bengkulu dengan skor 1-0,” jelasnya.

Buya Bustamam Habib juga menuturkan bahwa keberhasilan tim sepakbola Pondok Pesantren Nurul Ilmi yang baru berumur 2 tahun tersebut tak luput dari dukungan semua pihak seperti doanya para ulama, pemuda Ansor serta perhatian khusus dari KONI Kabupaten Sijunjung.

“Kami tak menyangka dan menduga bahwa kita akan yang mewakili Sumbar dalam ajang LSN Tingkat Nasional dan ini semua berkat kerjasama para sesepuh ulama, pemuda Ansor dan

keluarga Nahdliyin serta KONI Kabupaten Sijunjung dalam hal ini diwakili oleh Nofriadi Zulka yang selalu mensuport santri kami ikut LSN. Selain itu, kemenangan inipun adalah doa dan hadiah semangat untuk lebih dewasa dan ikhlas dalam mendidik generasi emas bangsa dan negara,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Harian KONI Kabupaten Sijunjung Nofrialdi Zulka yang akrab disapa Inong tersebut berharap semoga Ponpes Darul Ilmi Kamang Baru bisa tampil maksimal di laga final nantinya. Selain itu, pihaknya juga mengharapkan dukungan moril dan materil dari semua pihak, untuk keberangkatan pemain serta official ke Bandung. Dirinya selaku pengurus KONI Kabupaten Sijunjung juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam mensukseskan acara LSN ini.

“Baru kali ini saya melihat ada pemain yang diberi kartu oleh wasit dan langsung mencium tangan wasit meminta maaf. Hal demikian merupakan contoh yang baik yang di perlihatkan dan ini harus ditiru oleh para pemain lainnya, . Mari kita doakan semoga utusan Sumbar ini bisa mengharumkan nama Ponpes Sumbar tingkat nasional, “ ungkapnya. (h/ogi)

LINZ TERBUKA

Bencic Menang Susah Payah LINZ, HALUAN — Petenis tunggal putri asal Swiss, Belinda Bencic melaju ke babak kedua Linz Terbuka 2017 di Linz, Austria, setelah menyingkirkan pemain berkebangsaan Belgia, Kirsten Flipkens.

Berstatus sebagai wildcard, Bencic harus susah payah dan m embutuhkan permainan hingga tiga set dan waktu selama 2 jam 21 menit untuk mengalahkan Flipkens 4-6, 6-2, 7-6 (9-7).

“Saya pikir (Flipkens) adalah lawan yang sangat sulit, terutama di permukaan lapangan seperti ini dengan permainannya. Dia bermain sangat cerdas dan tahu bagaimana menyiksaku. Terkadang saya merasa saya tidak bisa www.harianhaluan.com

berbuat banyak, itu sangat taktis.

Saya senang saya bertahan di sana, dan tidak pernah melepaskan atau berhenti bertempur,” kata Bencic, mengutip dari WTA Tennis.

Pada pertandingan berikutnya, Bencic akan bertanding melawan petenis Spanyol, Lara Arruabarrena, yang lolos ke babak kedua setelah unggulan kedelapan, Monica Niculescu tak mampu melanjutkan permainan di set ketiga (6-1, 1-6, 2-0).

“Saya pikir setiap kemenangan berarti banyak sekarang. Jelas saya sangat merindukan saat-saat emosional ini, saya menyadarinya (ketika saya menepi karena cedera),” ungkap Bencic dalam konferensi pers seperti dikutip situs resmi WTA.

“Ini adalah turnamen ketiga saya saat kembali berlaga, jadi yang terpenting bukan saya yang menang, tapi akhirnya saya bisa bermain. Dan saya sangat menghargai itu, saya rasa saya lebih menghargainya sekarang,” papar petenis yang saat ini terlempar di peringkat 228 dunia.

Perjalanan Bencic banyak diganggu dengan cedera. Pada tahun ini, petenis asal Swiss itu sempat tiga bulan menepi setelah operasi pergelangan tangan kiri.

Namun, dia berhasil tampil sebagai juara saat kembali ke lapangan tenis untuk memainkan turnamen tingkat ITF di Saint-Petersburg, Rusia pada September. (h/sdn) Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

19

LIBATKAN NAPI DI LAPAS

Gempa 6,3 SR Guncang Cile Utara CILE, HALUAN – Gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter (SR) mengguncang Cile Utara dekat perbatasan Peru, Selasa (10/10) pukul 03.32 waktu setempat. Belum ada laporan mengenai kerusakan atau korban jiwa dari guncangan tersebut.

Sebagaimana diberitakan The Telegraph, Selasa (10/10), menurut badan geologi Amerika Serikat (USGS), lokasi gempa berada di dekat perbatasan Cile dengan Peru, yakni 73 kilometer (km) sebelah timur kota pantai Arica dan 87 km sebelah tenggara Kota Tacna.

USGS mengatakan, pusat gempa tersebut cukup dalam, yakni 82 km dari permukaan laut. Namun, menurut Pusat Peringatan Tsunami Pasifik, belum ada peringatan tsunami dari gempa tersebut.

Kepada media setempat, yakni La Tercera, seorang penduduk Arica mengatakan, getaran gempa terasa kuat. Namun, guncangan tersebut tidak memutus aliran listrik dan komunikasi di sana.

Wilayah Cile memang kerap kali diguncang gempa. Sebab, negara tersebut berada di wilayah cincin api Pasifik atau ring of fire. Wilayah yang berada di daerah tersebut sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi, karena mengelilingi cekungan Samudra Pasifik.

Sebelumnya, wilayah pantai negara tersebut juga diguncang gempa bumi kekuatan 7,1 SR pada 25 April 2017. Setelah gempa tersebut, terjadi dua kali gempa susulan. Gempa tersebut juga tak mengakibatkan tsunami.

USGS mengatakan, gempa berpusat di 35 kilometer dari barat Kota Valparaiso. Pusat gempa itu berada di 10 kilometer di bawah dasar laut. Setelah gempa, otoritas Cile langsung memerintahkan evakuasi warga dari area pantai karena khawatir datangnya tsunami. (h/okz)

BNN Ungkap 4 Jaringan Narkotika Internasional JAKARTA, HALUAN — Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan instansi terkait, yakni Bea dan Cukai serta kepolisian mengungkap empat jaringan narkotika internasional dari berbagai wilayah di Indonesia. Dari jaringan tersebut terungkap beberapa melibatkan narapidana di lapas.

“Kasus ini di luar kasus yang dilakukan BNNP. Ini ada empat kasus, yang pertama di Bandung, Medan, Kalimantan Utara, dan Pekanbaru,” kata Kepala BNN Budi Waseso di Gedung BNN, Jalan MT Haryono, Selasa, (10/10).

Dari keempat kasus ini beberapa melibatkan para narapidana yang tengah menjalani hukuman di lapas. “Seperti yang Bandung ini di Lapas Cipinang atas nama Cukimin, dan yang di Sumut juga atas nama Rudi di lapas kelas II Binjai Sumatera Utara,” ucapnya.

Dari empat kasus ini total yang disita oleh BNN, yakni 37 kilogram sabu, 26 ribu pil ekstasi, alat pencetak ekstasi, uang, ATM, telefon genggam, serta 14 orang pelaku ditangkap pihak

kepolisian.

Buwas mengatakan, dalam menjalankan operasinya para pelaku menggunakan modus yang beragam, serta aktif menggunakan alat komunikasi termasuk para jaringan narapaidan di lapas.

“Setiap jaringan mereka selalu gunakan komunikasi termasuk para narapida yang di lapas karena masih dapat alat komunikasi,” tuturnya.

Bahkan, lanjutnya, ada lapas yang sudah dinyatakan steril oleh dirjen lapas. Namun, terbukti mereka bisa menjalankan jaringan narkotika. “Jadi luar biasa, karena memang kita belum konsen untuk penanganan buat mereka, ini bukti bahwa lapas masih dijadikan tempat untuk mengedar jaringan mereka,” tuturnya. (h/okz)

Isu Vampir, Staf PBB Terpaksa Ditarik KASUS NARKOBA — Kepala BNN Budi Waseso merilis empat kasus jaringan narkotika internasional di Gedung BNN, Jalan MT Haryono, Selasa, (10/10). IST

ILUSTRASI

5.932 AMUNISI MILIK POLRI TELAH DITITIPKAN

Senjata SAGL yang Dibeli Brimob Mematikan

MAYJEN WURYANTO JAKARTA, HALUAN — Senjata Stand Alone Grenade Lancher (SAGL) yang dibeli Korps Brimob Mabes

www.harianhaluan.com

Polri dinilai mematikan.

Bagaimana cara kerjanya, begitu meledak pertama kali setelah ditembakkan, amunisinya kemudian meledak lagi. Ledakan kedua tersebut menimbulkan pecahan logam-logam kecil yang dapat melukai dan mematikan.

Bahkan, amunisi ini bisa meledak sendiri tanpa benturan setelah 14-19 detik lepas dari laras senjata. “Ini luar bisa. TNI tidak punya senjata seperti itu,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuryanto di Jakarta, Selasa (10/10).

Ia menuturkan, amunisi yang tergolong amunisi tajam ukurannya tidak sesuai standar. Apabila mengacu

Inpres nomor 9 tahun 1976 tentang pengawasan dan pengendalian senjata api, maka kaliber amunisi Brimob ini sudah masuk standar militer, yakni 5,56 mm.

“Amunisi yang dibeli Brimob merupakan amunisi tajam yang memiliki radius mematikan 9 meter dengan jarak capai 400 meter,” tutur Muryanto.

Lebih lanjut dikatakannya, ribuan amunisi StandAlone Grenade Luancher (SAGL) milik Korps Brimob Polri telah dititipkan ke gudang amunisi Markas Besar TNI sejak Senin (9/ 10). “Sebanyak 5.932 butir amunisi dalam 71 koli yang disertai katalog sudah dipindahkan ke gudang amu-

nisi Mabes TNI,” ujarnya.

Wuryanto menuturkan, penitipan amunisi tersebut telah disepakati dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto beberapa waktu lalu.

Pertemuan itu dihadiri Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, serta Dirjen Beacukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi.

Wuryanto menuturkan, hanya amunisi yang dititipkan ke Mabes TNI. Sementara senjata SAGL, sudah

diambil pihak Polri dari Largo Unexpected Bandara Soekarno Hatta. Menurutnya, senjata tersebut bisa digunakan dengan peluru tajam, ataupun granatum asap dan gas air mata. “Senjatanya masih bisa digunakan polisi,” ucap Wuryanto.

Wuryanto mengaku, tidak mengetahui pasti berapa lama amunisi itu disimpan di gudang senjata Mabes TNI. “Untuk sampai kapan, nanti ada aturannya sendiri. TNI bertanggung jawab dalam pengamanan selama penyimpangan. Pasti aman disimpan di gudang amunisi TNI karena gudang amunisinya sudah memiliki standar keamanan,” kata Wuryanto. (h/okz)

LILONGWE, HALUAN — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menarik staf dari dua distrik di Malawi selatan, menyusul merebaknya isu vampir yang memicu kekerasan massa dan menyebabkan setidaknya lima orang tewas.

Kepercayaan akan ilmu sihir tersebar luas di pedesaan Malawi, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Serentetan kekerasan main hakim sendiri terkait dengan rumor vampir juga meletus di Malawi pada 2002.

“Distrik-distrik ini sangat terpengaruh oleh cerita tentang pengisapan darah dan kemungkinan adanya vampir,” demikian Departemen Keselamatan dan Keamanan PBB (UNDSS) dalam sebuah laporan keamanan di distrik Phalombe dan Mulanje, Senin (9/10).

Koordinator PBB, Florence Rolle m engatakan, beberapa staf PBB telah pindah, sementara yang lain masih berada di distrik-distrik tergantung pada lokasi kegiatan mereka. “UNDSS terus memantau situasi ini

Redaktur: Nasrizal

dengan ketat untuk memastikan semua staf PBB yang terkena dampak kembali ke lapangan sesegera mungkin,” demikian kata Rolle.

Rolle tidak mengatakan berapa banyak pekerja yang direlokasi. Laporan UNDSS mengatakan, setidaknya lima orang telah tewas di daerah tersebut sejak pertengahan September oleh massa yang menuduh mereka terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan vampir. Dikatakan kelompok massa yang mencari vampir telah memasang blokade jalan di distrik tersebut, sehingga meningkatkan masalah keamanan.

Presiden Malawi, Peter Mutharika mengatakan, laporan tersebut mengkhawatirkan dan membuat orang menderita. “Perkembangan ini sangat memprihatinkan Presiden dan seluruh pemerintah,” demikian pernyataan dari kantornya.

Laporan UNDSS mengatakan, rumor vampir tampaknya berasal dari negara tetangga Mozambik, meskipun tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. (h/rol)

Layouter: Syamsul Hidayat

20

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

KOTA PARIAMAN

WALIKOTA SAMPAIKAN NOTA KEUANGAN RAPBD-P 2017

Pendapatan Daerah Alami Kenaikan 1,67% PARIAMAN, HALUAN — Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2017 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, Senin (9/10).

MENANDATANGANI - Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman menandatangani naskah MoU BPJS Kesehatan di Aula Balaikota Pariaman, Senin kemarin. TRISNALDI

Pemko Jalin MoU Dengan BPJS Kesehatan PARIAMAN, HALUAN — Walikota Pariaman meminta kepada seluruh layanan kesehatan mitra BPJS kesehatan, termasuk RSUD dr Sadikin dan puskesmas se-Kota Pariaman, serta dokter keluarga, agar memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat Kota Pariaman tanpa pandang bulu.

Harapan itu disampaikan Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara BPJS Kesehatan cabang Padang dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang sinergitas dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam prog-

ram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayah Kota Pariaman, di Aula Balaikota Pariaman, Senin (9/10).

“Berikan kepada mereka layanan yang terbaik sesuai SOP, minimalkan keluhankeluhan masyarakat yang sering kita dengar selama ini dan bekerjalah sesuai prosedur, peraturan-peraturan yang ada, termasuk peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan BPJS kesehatan,” tegasnya.

Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan Undang-undang nomor 24

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang mensyaratkan hanya satu penyelenggara Jaminan Kesehatan Secara Nasional (JKSN), yakni BPJS Kesehatan.

Mukhlis Rahman juga minta kepada pihak BPJS Kesehatan, agar dapat bekerja secara profesional, karena yang dikelola adalah uang rakyat, yang telah menyisihkan sebagian penghasilannya setiap bulan untuk mem bayar iuran.

“Bekerjalah secara profesional, jangan sampai peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran tidak dilayani dengan baik, karena

mereka mempunyai hak yang sama dengan pasien lainnya dalam penanganan medis, baik di rumah sakit daerah atau rumah sakit rujukan lainya,” tegas walikota.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Padang, Sistri Sembodo mengatakan, saat ini jumlah penduduk Kota Pariaman di tahun 2017 sebanyak 91.115 orang dengan yang terdaftar sebagai peserta JKN sebanyak 60.831 per 1 Oktober 2017, berarti masih ada potensi peserta JKN sebanyak 30.284 orang. Berarti 66,76% penduduk Kota Pariaman telah terdaftar menjadi peserta JKN, yang tinggal 33,-

24 persen dapat dimak simalkan untuk bersedia ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Usai MoU, berlanjut dengan sosialisasi JKN/KIS menuju Universal Health Coverage yang dihadari Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, Syafinal Akbar, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Kepala Perwakilan BPJS Kesehatan Kota Pariaman, Sari Puspa, kepala SOPD, kabag, camat se-Kota Pariaman, Kepala RSUD dr Sadikin beserta pimpinan puskesmas se-Kota Pariaman dan kepala desa serta lurah se-Kota Pariaman. (h/tri)

Kodim 0308 Gelar “Masih Puber’’ PARIAMAN, HALUAN — Memperingati HUT TNI ke72, Kodim 0308/Pariaman menggelar Masih Puber (Ma nunggal Subuh Indah Penuh Berkah) bersama Pemko Pariaman dan Pemkab Padang Pariaman di Markas Komando Distrik Meliter (Makodim) 0308/Pariaman, Jumat (6/10).

Kegiatan tersebut diawali salat Subuh berjamaah, berlanjut dengan zikir dan doa bersama yang dipimpin oleh Ustad Boy Lestari Datuak Palindih dari Padang. Menurut Dandin 0308/Pariaman, Letkol Arh Hermawansyah, masih puber yang digelar ini sesuai dengan program Pemko Pariaman.

“Selain itu, juga menggelar offroad di hari Sabtu dan Minggu kemarin. Dan kesemuanya itu dalam rangka mendekatkan TNI dengan masyarakat, dan membangun jembatan hati antara TNI dengan rakyat,” kata dandim.

Sementara itu, Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman

KODIM 0308/Pariaman gelar masih puber dalam rangka memperingati HUT TNI ke-72 di Makodim 0308/Pariaman. IST

mengatakan, TNI merupakan stabilisator dan dinamisator perjuangan bangsa, makanya seluruh pihak mari bersama dengan TNI, bersama-sama berpartisipasi dalam membangun negara dan bangsa Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945, yang Berbhi neka Tunggal Ika dan selalu menjaga keutuhan NKRI. Walikota juga mengapresiasi atas apa yang telah dilakukan Dandim 0308/ Pariaman Letkol Arh Hermawansyah yang telah mengadakan masih puber, sesuai dengan program Pemko Pariaman.

“Masih puber adalah istilah yang diberikan Dandim 0308/Pariaman dalam kegiatan Subuh Mubarokah yang diluncurkan Pemko Pariaman dan istilah itu sangat disambut baik, s ehingga dalam pelaksanaanya diikuti oleh semua pihak,” kata walikota.

Walikota juga mengucapkan selamat HUT TNI ke72, bahwa TNI berasal dari rakyat dan untuk rakyat, TNI merupakan sebagai stabilisator dan dinamisator perjuangan bangsa. “Dirgahayu TNI ke-72, semoga semakin jaya dan dekat dengan rakyat,” ucap walikota.

Sementara tausyiah yang disampaikan Buya Boy Lestari Datuak Palindih antara lain untuk mengingatkan sela lu menjadi orang yang bersyu kur dan terus memper banyak amal ibadah, sehing ga menja di orang yang berun tung.

Dalam acara tersebut hadir Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur, Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardi son Mahyuddin, Kakan Kemenag Kota Pariaman, Muhammad Nur, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Forkopimda, serta kepala OPD, kabag, camat, tokoh masyarakat, pemuda dan anakanak panti asuhan. (h/tri)

Untuk sektor pendapatan daerah mengalami pertambahan 1,67 persen, yakni Rp10.799.405.510, setelah sebelumnya pendapatan APBD awal 2017 Rp645.650.815.874. Perubahan pertambahan itu dengan pointer sumber pendapatan pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dikatakan walikota, ada juga beberapa pointer yang membuat anggaran menjadi defisit, yakni adanya pertambahan pembiayaan daerah belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan pengurangan belanja. Dibandingkan antara pendapatan setelah perubahan sebesar Rp656.450.221.384 dan belanja sebesar Rp722.457.215.055 terjadi defisit angga ran sebesar Rp66.066.

993.671.

Kemudian penerimaan pembiayaan sebesar Rp77.

189.993.671 dengan pengeluaran pembiayaan Rp11.183.000.000 terdapat pembiayaan netto sebesar Rp66.066.993.671 yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Lebih lanjut dikatakannya, penyusunan RAPBD Perubahan tahun anggaran 2017 penting sebagai lanjutan penekanan terhadap penyampaian visi misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman 2013-2018, di mana tahun 2017 terpenuhi seluruh persyaratan perubahan APBD yang memerlukan penyesuaian terhadap postur APBD 2017.

Kegiatan penyusunan RAPBD Perubahan sesuai amanat Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dan Permendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusu nan APBD tahun anggaran 2017.

Penyampaikan nota keuangan RAPBD Perubahan tahun 2017 itu, disaksikan anggota DPRD Kota Pariaman, Sekdako Pariaman, Indra Sakti dan dihadiri Kepala OPD Pemko Pariaman, Kasdim 0308 Pariaman Mayor Inf Marjoni, camat seKota Pariaman, kepala sekolah dan kades/lurah se-Kota Pariaman.(h/tri)

Sekda Gelar Rapat Persiapan MTQ Nasional PARIAMAN, HALUAN — Sekda Kota Pariaman, Indra Sakti meminta kepada OPD dan panitia MTQ nasional tingkat Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) di Kota Pariaman yang sudah dibentuk agar memahami tugas dan tanggung jawabnya, sehingga pada pelaksanaan nanti tidak ada masalah.

Hal itu dikemukakan sek da ketika memimpin rapat pemantapan panitia persiapan MTQ nasional tingkat Sumbar ke-37, di aula balaikota, Kamis (5/10). Dika takannya, Kota Pariaman selaku tuan rumah MTQ ter sebut tentu ingin sukses, ka rena ini merupa kan sebuah

amanah yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Lebih lanjut dikatakannya, MTQ nasional tingkat Provinsi Sumbar ke-37 tahun 2017 di Kota Pariaman akan berlangsung selama 411 November 2017. ”Jadi segala sesuatu untuk kelancaran kegiatan ini memang perlu matang, agar pelaksanaan bisa berjalan sukses,” ujarnya.

Rapat ini, kata sekda, juga membahas kesiapan panitia mulai kedatangan kafilah dari berbagai daerah tingkat II di provinsi, penginapan, penerimaan tropi bergilir dan sebagainya yang menyangkut kelancaran pelaksanaan. (h/tri)

Pemko Hibahkan BMD ke Kejari PARIAMAN, HALUAN — Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman menghibahkan Barang Milik Daerah (BMD) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman di balaikota, Jumat (6/10). Hibah yang diberikan itu berupa aset tetap tanah dua kapling, terpecah dalam 3 sertifikat dengan total luas 883 meter persegi.

Jumlah itu terinci, 471 meter persegi pembelian tahun 2006, 412 meter persegi pembelian tahun 2014 yang berada di Kompleks Kejari Pariaman berupa lahan parkir, taman dan hala-

man kantor Kejari Pariaman.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman menyebutkan, pemindahtanganan BMD berupa tanah atau bangunan yang dilakukan saat ini, sudah melalui proses yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, Josia Komi mengatakan, dengan diserahkannya hibah dari Pemerintah Kota Pariaman, tentu dapat mempercantik wajah Kejari Pariaman dan tentu juga mempercantik wajah kota. (h/tri)

SD 01 Pauh Kurai Taji Pertahankan Green School Program Maksimalkan SDM Dipermatang

PARIAMAN, HALUAN — Program green school tetap melaju di Sekolah Dasar (SD) 01 Pauh Kurai Taji, Pariaman Selatan, karena dinilai banyak manfaat dan sudah dirasakan warga sekolah.

Hijauan tanaman hias dengan aneka ragam dan pelataran bersih memberikan nuansa nyaman dan asri menambah betah anak-anak belajar.

“Memang sekolah harus kita ciptakan untuk nyaman, sejuk dan aman dengan kondisi demikian akan menambah anak giat belajar dan mencintai lingkunganya,” kata Kepala Sekolah Dasar 01 Pauh Kurai Taji, Sumiarti kepada Haluan, kemarin.

Dikatakannya, tamantaman bunga yang ada bisa menjadi tempat pembelajaran bagi siswa untuk lebih mengenal dan manfaat yang dikandung oleh tanaman www.harianhaluan.com

yang ada di taman tersebut. Sekolah Dasar 01 Pauh Kurai Taji, kini merupakan sekolah model. Predikat itu sudah dua tahun dengan tahun ini.

Selain itu, lanjutnya, sekolah ini juga penyandang Adiwiyata Mandiri, dengan sejumlah sekolah binaan. Na mun sekolah yang segudang predikat itu tetap menomor satukan kualitas anak didik.

“Pembelajaran harus lancar di sini dan guru atau pendidik di sekolah bersama memacu mutu dengan meningkatkan kompetensi tenaga kependidikanya. Kita berharap ke depan sekolah makin tacelak, tidak hanya dengan prestasi, tetapi juga dengan mutu dan lingkungan sekolahnya,” kata Sumiarti.

Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman, Adei mengatakan,

program sekolah hijau masib tetap dilanjutkan, karena itu

penting sebagai penunjang selain keindahan sekolah,

juga kenyamanan anak-anak belajar di sekolah. (h/tri)

SD 01 PAUH Kurai Taji dengan tataan hijauan yang asri mengundang minat anak belajar agar lebih rajin dan tekun untuk ke depan yang lebih baik. TRISNALDI

PARIAMAN HALUAN — Walikota Pariaman mengakui bahwa membangun sumber daya manusia (SDM), terutama ASN masih belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut terungkap pada acara wirid bulanan bersama ASN Kota Pariaman di Masjid Raya Sungai Pasak, Jumat (6/10).

Untuk itu, berbagai program untuk memaksimalkan pembangunan SDM terus dipermatang.

Dia menyebutkan soal pembangunan fisik perkembanganya bisa terlihat secara kasat mata adanya.

“Program Magrib Mengaji dan “Masih Puber” me rupakan salah satu upaya juga untuk membangun SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Pariaman ini,” ujarnya.

Mukhlis juga mengim Redaktur: Devi Diany

bau kepada seluruh ASN di Kota Pariaman beserta keluarga, agar terus mengikuti Magrib mengaji dan salat Subuh berjamaah serta wirid bulanan. Sebab, kunci kebahagiaan hidup di dunia ini adalah beribadah.

Sementara penceramah Nofriadi Mahmud mengingatkan, saatnya memprioritaskan hidup pada akhirat. ”Setiap kita harus memprioritaskan permasalahan di dunia ini pada kehidupan akhirat, rugi bila kita memprioritaskan hanya pada kehidupan dunia saja. Kalau ingin kaya dan bahagia, dekatilah Yang Maha Kaya dan pemberi kebahagiaan, yakni Allah SWT, karena tidak ada obat untuk bahagia kecuali mendekatkan diri kepada-Nya,” sebut Nofriadi Mahmud. (h/tri) Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

21 RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Disdikbud Laksanakan Pelatihan Menjahit SIJUNJUNG, HALUAN- Pelatihan menjahit tata busana tingkat dasar yang dilaksanakan Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung berakhir, Senin (9/10).

Pelatihan yang diikuti oleh 20 orang peserta di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tuah Sepakat, Jorong Koto Tanjung Kenagarian Tanjung Kecamatan Koto VII ditutup Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu dayaan diwakili Kepala Bidang Paud dan PNF, Syamsul Bahri, S.Pd.MM .

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebuda yaan Kabupaten Sijunjung dalam sambutannya, disampaikan Kepala Bidang PAUD dan PNF, Syamsul Bahri mengingatkan, peserta agar memanfaatkan kesempatan yang sangat singkat ini dengan sebaik baiknya sebab waktu 40 hari adalah waktu yang sangat singkat untuk suatu kegiatan pelatihan.

“Diharapkan setelah pelatihan ini tumbuh wira usaha baru di Nagari Tanjung khususnya dan kecamatan Koto VII pada umumnya, dan berpesan agar hasil pelatihan yang dilaksanakan dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh peserta ditempat masing masing sebab ilmu yang telah didapat selama pelatihan tidak akan berarti apa apa kalau peserta tidak terus berlatih sehingga pada tahap akhir akan mencapai tingkat kemandirian,” ucapnya.

Program pendidikan kecakapan hidup menjahit, sebut dia, mencakup peningkatan pengetahuan, hasil produk, kacakapan personal warga belajar, kecakapan sosial warga belajar, kecakapan akademik warga belajar dan kecaka pan vokasional warga belajar.

Peningkatan pengetahuan yang dimiliki warga belajar setelah mereka mengikuti pelatihan menjahit yaitu cara mengambil ukuran yang benar, cara membuat pola yang benar, dan juga teori-teori tentang menjahit.

Seperti pernyataan dari Ibu Ekosiswati selaku Instruktur menyebutkan, program ini sangat berarti dalam meningkatkan pengeta huan warga belajar yang, sebelumnya tidak tahu cara mengambil ukuran, sekarang menjadi tahu dan bisa mengambil ukuran untuk membuat dres sendiri.

Ketua PKBM Agusman Noer, MPd menyebutKn, pelatihan ini diikuti oleh 20 orang peserta dengan waktu selama 200 jam pelajaran atau 40 kali pertemuan dengan tenaga Instruktur yang sudah berpenga laman, Ekosiswati dan Efrida Yeni.

Pelatihan ini diselenggarakan dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat dari tidak bisa menjadi trampil dalam memberikan layanan pengetahuan, keteram pilan, dan sikap bagi masyarakat,dan pada akhirnya memiliki kemampuan mengambang kan potensi dirinya mencapai tingkat keman dirian yang berdampak terhadap pengen tasan kemiskinan dan pengangguran.

Selain Program Menjahit Tata busana, PKBM Tuah sepakat pada saat ini juga melaksanakan program Paket A, sebanyak 3 Kelompok, Paket B, 3 Kelompok dan Paket C 4 Kelompok, Program Keaksaraan Fung sional 3 Kelompoh dan kursus komputer, masing-masing diikuti oleh 20 orang peser ta.(h/azn)

Ribuan Warga Meriahkan Bakaua Adat SIJUNJUNG, HALUAN - Ribuan warga Nagari Lalan, Kecamatan Lubuktarok, Kabupaten Sijunjung, Sumbar, sepanjang Minggu hingga Senin (8-9/10) tumpah.

Dari berbagai jorong mereka hadir me nyaksikan hiburan rakyat dan makan bajambah.

Kegiatan itu merupakan rang kaian dari acara Bakawuo Adat Datuk Nan Barampek Lalan, Nagari Lalan daerah setempat.

Walinagari Lalan Martonis dan Sekretaris Nagari Lalan, Sabarrudin, menyebutkan, acara Bakaua Adat itu, sebagai bentuk tanda syukur warga pada Allah SWT atas hasil panen (sawah).

Pada Minggu (8/10) malam digelar hiburan rakyat semalam suntuk. Aneka kesenian tradisional rakyat ditampilkan pada acara yang dipusatkan dihalaman SDN Lalan.

Sebelum acara prosesi puncak berkaua adat, para ninik mamak Datuk Barampek Lalan menyembelih seekor kebau besar.

Dagingnya, kemudian dibagi-bagikan pada anak cucu kemenakan untuk selanjutnya dimasak.

Pada siangnya, gulai daging berserta nasi dan ragi, lemang dan tapai dibawa ke lapanganan. “ Dilapangan itu digelar makan bajambah dan memanjatkan doa agar selalu diberkahi dalam bercocok tanam,” ujar Ketua KAN Lalan, Kusaili Dt Mudo Nan Sati diamini Walinagari Martonis, Seknag Sabarrudin dan panitia pelaksana acara bakaua adat, Rusmal di dan Wahyu Irawan.

Acara bakaua adat itu, juga dihadiri Bupati Sijunjung diwakili staf ahli bupati, Nizam Ul Muluk, Camat Lubuk Tarok, Dodi Katim, beserta staf, Kapolsek Iptu Syafruddin Arief, SH dan undangan lainnya. Sebelum acara puncak juga ada penyera han bantuan peralatan olahraga bagi jorong-jorong di nagari setempat.(h/azn) www.harianhaluan.com

KPUD Luncurkan Tahapan Pemilu 2019 SIJUNJUNG, HALUAN - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Sijunjung melaunching secara resmi dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019.

Launching tahapan penyelenggaraan Pemilu 2019 ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, bersama unsur Forkopimda Sijunjung, komisioner KPU Sijunjung, Taufiqurrahman, Lindo Karsyah, Atika Triana, Didi Cahyadi Ningrat dan Ade Yulanda serta ketua Panwaslu Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul di halaman kantor bupati setempat, Senin (9/10).

Baru saja tali digunting dan tangan melepas genggaman, riuh tepukan tangan bergemuruh. Tanda tahapan pelaksanaan pemilu 2019 resmi dimulai.

Balon sejumlah partai politik yang t erdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terbang membubung tinggi di langit Lansek Manih.

Seluruh mata terpana mengikuti arah balon yang membawa spanduk bertuliskan “KPU Melayani. Serentak 17 April 2019 Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden”. “ Launching tahapan pemilu serentak tahun 2019 ini merupakan upaya untuk mensosialilasikan pemilu, mengingatkan masyarakat bahwa tahapan sudah dimulai, dan kepada Aparatur Sipil

TAHAPAN PEMILU - Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, bersama Wakil Bupati, Arrival Boy, Ketua DPRD, Yusni Darti serta unsur Forkopimda dan Komisioner KPUD Sijunjung melepas balon tanda dimulainya tahapan pemilu 2019 di halaman kantor bupati setempat, Senin (9/10). AZNELDI

Zefnihan Dilantik Sebagai Sekdakab Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN- Setelah sekitar 4,5 bulan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung diduduki pejabat pelaksana tugas (Plt), Pemkab Sijunjung kini memiliki sosok Sekdakab definitif.

Ini menyusul dilantiknya, Zefnihan seb agai Sekdakab oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin di gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, Senin (9/10).Pelatikan, Zefnihan sebagai Sekdakab Sijunjung disejalankan dengan pelantikan Direktur RSUD Sijunjung, dr.

Yasril Syahnil yang sebelumnya menjabat sebagai dokter muda di RSUD setempat.

Hadir pada pelatikan tersebut, Wakil Bupati Arrival Boy, Ketua DPRD, Yusni Darti, unsur forkopimda, staf ahli bupati, asisten, kepala OPD, camat dan undangan lainnya.

Tampak juga hadir, Sekda

kabupaten/kota se Sumatera Barat dan Ketua tim seleksi pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama Sekdakab Sijunjung, Nasir Ahmad berserta anggota.

Zefnihan yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dilantik sebagai Sekdakab Sijunjung setelah melalui proses seleksi yang cukup panjang yang dilakukan oleh panitia seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pratama (JPT) Sekdakab Sijunjung.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin dalam sambutannya, berpesan dengan dilantiknya Sekda definitif ini, penyelenggaraan pemerintahan akan lebih baik.Karena, jabatan Sekdakab, merupakan jabatan penting dan sangat menentukan kebijakan pemerintah daerah.

Kata dia, pelantikan Sekdakab segaja dipercepat, karena banyak tugas yang mendesak dan harus segera dilaksanakan. Dian taranya, pengajuan RAPBD tahun 2018, pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan evaluasi kinetrja pejabat.

“Jalankan amanah dan kepercayaan ini dengan segenap kemapuan, karena pertanggungjawaban tidak saja kepada masyarakat dan pimpinan tapi juga kepada Allah SWT,” ucap bupati.

Zefnihan sendiri, akan mencurahkan segenap tenaga dan pikiran demi kemajuan Kabupaten Sijunjung.Namun begitu, ia mengharapkan bimbingan, arahan dan petunjuk dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan unsur forkopimda, serta dukungan dari kepala OPD dan Camat.(h/azn)

Negara (ASN) di Pemkab Sijunjung diingatkan untuk bisa mawas diri, untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik, menjadi pengurus atau anggota partai politik yang merupakan zona terlarang (red zone) bagi aparat sipil negara,” kata Ketua KPU Sijunjung, Taufiqurrahman di hadapan ratusan peserta launching yang mengikuti apel pagi. Peserta apel terdiri dari ASN di lingkungan Pemkab Sijunjung, Camat se-kabupaten, Walinagari se-kabupaten dan juga pihak terkait lainnya.

Dikatakan Taufiq, selanjutnya penyelenggara Pemilu mendorong ASN untuk bisa melibatkan diri dalam mendukung proses-proses penyelenggaraan di tingkat kecamatan dan nagari, yang merupakan bentuk partisipasi dalam menyukseskan pemilu 2019.

Pada saat launching tersebut juga ditandatangani baliho tahapan Pemilu oleh Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, unsur Forkopimda Sijunjung, seluruh komisioner KPU Sijunjung, Taufiqurrahman, Lindo Karsyah, Atika Triana, Didi Cahyadi Ningrat dan Ade Yulanda serta ketua Panwaslu Kabupaten Sijunjung, Agus Hutrial Tatul.(h/azn)

Hendra Basri Seknag Terbaik Sijunjung SIJUNJUNG, HALUANSetelah melalui berbagai ta hap penilaian, akhirnya Sek retaris Nagari (Seknag) Tan jung Bonai Aur, Kecamatan Sumpurkudus, Hendra Basri, A.Md tampil sebagai terbaik I, uji kompetensi Sekretaris Nagari tingkat Kabupaten Sijunjung.

Sementara terbaik II dan III diraih, Sekretaris Nagari Muaro Bodi Kecamatan IV Nagari, Januari dan Sekretaris Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuk Tarok, Hendra.”Penetapan pemenang penilaian kompetensi Sekr etaris Nagari berda-

sarkan keputusan Bupati Sijunjung nomor 188.45/ 432/KPTS-BPT-2017,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Sijunjung, Syukri Syofyan, MM, kepada Haluan, Kamis (5/10) lalu.

Pemenang, sambung dia, diberikan reward, yakni berupa piala dan piagam penghargaan. “Khusus terbaik I, selain diberikan piala dan piagam, juga menjadi duta Kabupaten Sijunjung pada penilaian kompetensi Sekretaris Nagari tingkat Provinsi Sumatera Barat,” jelasnya.(h/azn)

BUPATI Sijunjung, Yuswir Arifin melantik Sekdakab Sijunjung, Zefnihan dan Direktur RSUD Sijunjung, Yasril Syahnil di gedung Pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, Senin (9/10). AZNELDI

Hasil Panen Jagung Keltan Surya Tani Capai 210 Ton SIJUNJUNG, HALUAN- Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung, Ir.Ronaldi didampingin Kasdim 0310 SSD Mayor Inf.Idham Khalid, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat serta unsur Forkopincam Kecamatan Kamang Baru, melakukan panen jagung dengan hasil mengembirakan dilahan Kelompok Tani (Keltan) Surya Tani Nagari Kamang, Kamis (5/10) lalu.

Jagung yang dipanen merupakan bantuan pemerintah pusat, yakni jagung jenis varietas pioneer dengan produksi 8,4 ton per hektar.

Menurut ketua Keltan Surya Tani, Sumaji, meski digarap Tanpa Olah Tanah (TOT), namun setelah dipanen dan dihi-

tung, hasil kebun yang digarap Keltan Surya Tani mencapai 8,4 ton/hektare.

Sementara luas lahan yang ditanami 25 hektare, dengan produksi keseluruhan mencapai 210 ton. “Kalau tanah diolah, hasilnya mungkin bisa 10 sampai 12 ton per hektar,” ucapnya.

Sedangkan harga jagung di tingkat petani pada saat panen raya mencapai Rp3.600 per kilogram. Dengan harga jual sebesar itu, Keltan Surya Tani mengantongi Rp756 juta.

Dikatakan, selama musim tanam jagung proses penge lolaan lahan mencapai Rp12 juta per hektar.Biaya sebesar itu sudah masuk biaya pengo lahan dan perawatan.

“Dengan luas tanam 25 hektar, kami mengeluarkan

biaya sebesar Rp300 juta,” jelasnya.

Tanaman jagung yang dipanen di lahan Keltan Surya Tani Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru, merupakan bantuan dari pemerintah pusat. Sedikitnya, 22 Keltan yang tersebar di beberapa nagari di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih mendapat bantuan bibit jagung jenis varietas Pioneer dan Bima Uri 19. Bantuan bibit jagung itu sudah di terima petani sejak Mei hingga Agustus.Bahkan, ada beberapa kelompok penerima bantuan bibit jagung telah menggelar panen raya.

Bantuan tersebut didistribusikan ke 22 kelompok tani dengan luas areal tanam mencapai 470 hektar.

Ke-22 Keltan penerima

bantuan tersebut, yakni Keltan Ujung Tanjung 1 Nagari Pamuatan seluas 10 hektar, Keltan Langir Jaya Nagari Muaro Bodi 15 hektar, Keltan Taratak Malintang Nagari Limo Koto 20 hektar, Keltan Sopan Jaya Nagari Paru 35 hektar, Keltan Batang Liau Nagari Paru 5 hektar, Keltan Sungai Rambutan Nagari Lalan 25 hektar, Keltan Bima Maju Nagari Lalan seluas 15 hektar.

Kemudian Keltan Rao Sapa kat Nagari Lubuk Tarok 15 hektar, Keltan Kembang Melati Nagari Lubuk Tarok 15 hektar, Keltan Cinto Damai Nagari Lubuk Tarok 15 hektar, Keltan Maju Makmur Nagari Kunangan Parik Rantang 25 hektar, Keltan Sumber Subur Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Mekar Sari Nagari Ka Redaktur: Dodi Nurja

mang 25 hektar, Keltan Sido Muncul Nagari Kamang 25 hektar.

Selanjutnya, Keltan Agro Kamang Madani Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Surya Tani Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Mitra Tani Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Sido Mulya Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Prima Tani Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Karya Tani Nagari Kamang 25 hektar, Keltan Karya Baru Nagari Aia Amo 25 hektar dan Keltan Sungai Timbahan Jaya Nagari Padang Tarok seluas 25 hektar.

Sementara varietas jagung yang ditamam, rata-rata mengunakan bibit Pioneer dan Bima Uri 19. “Benih jagung Pioneer dan Bima Uri 19 ini sangat cocok ditanam di wila yah Kabupaten Sijunjung,” ucapnya.(h/azn) Layouter:Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

RABU, 11OKTOBER 2017 / 21 Muharram 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan

PILWANA SERENTAK TANAH DATAR LANCAR

54 Wali Nagari Dilantik November TANAH DATAR, HALUAN - Pelantikan 54 walinagari serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal pada 13 November mendatang. Meskipun hingga saat ini terdapat beberapa pengaduan pelanggaran kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten, secara umum pengaduan tersebut tidak mempengaruhi rencana pelantikan walinagari terpilih.

Babinsa Kodim 0305/Pasaman Bantu Korban Banjir PADANG, HALUAN- Telah terjadi bencana alam banjir di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Rabat Kabupaten Pasaman Barat yang disebabkan oleh luapan sungai Batang Batahan sehingga merendam perkampungan penduduk dengan ketinggian air sekitar 1 meter yang mengakibatkan jalur lalu lintas Silaping - Kampung Gambir terputus, Minggu (8/9).

Akibat luapan air Sungai Batang Batahan mengakibatkan 140 rumah terendam dengan ketinggian 1 meter. Dan sedikitnya 640 jiwa warga Jorong Kampung Baru dengan jumlah 160 KK mengungsi ke tempat yang aman.

Akibat kejadian banjir tersebut ada 1 rumah hanyut terbawa banjir dan 17 rumah lainnya mengalami rusak berat.

Puluhan personel dari Kodim 0305/ Pasaman diturunkan ke lokasi untuk membantu masyara kat membersihkan sisa-sisa banjir, memperbaiki kerusakan dan memulihkan kembali kehidupan warga di daerah yang terkena banjir.

Para Babinsa bersama masyarakat tak pernah lelah dan bergotong royong membantu masyara kat yang terkena bencana ban jir di Jorong Kampung Baru Nagari Batahan Kecamatan Rabat Kabupaten Pasaman Barat. Demikian Penrem 032/Wb. (h/ dn/*)

Junaida Jadi Pj Walinagari Ampek Koto AGAM,HALUAN- Camat Palembayan Ade Harlien melantik Pejabat Wali Nagari Ampek Koto Palembayan Junaida menggantikan Wali Nagari Naswendi yang mengundurkan diri Jumat.

Naswendi mengundurkan diri sebagai wali nagari dengan alasan kesehatan yang tidak memungkinkan untuk menjalankan roda pemerintahan, sehingga dapat menyebabkan terkendalanya program pembangunan. Dia menjalankan pemerintahan nagari dari 2013-2017.

Sementara penggantinya Junaida merupakan Kasi Kesos di Kantor Camat Palembayan, dia akan menjabat wali nagari sampai pemilihan wali nagari baru.

Camat pada acara pelantikan itu menyam paikan terima kasih kepada wali nagari lama dan mengharapkan kepada pejabat wali nagari melakukan pembenahan internal dan menjalan kan program pembangunan serta menjalin komunikasi dengan masyarakat secara baik.

Nagari Ampek Koto merupakan ibukota kecamatan Palembayan memiliki 7 jorong, beberapa jorong diantaranya masih dalam memprihatinkan akibat kondisi jalan yang belum baik seperti jorong Koto Tinggi, Lariang dan Lambeh (h/ks)

CAMAT Palembayan melantik Junaida sebagai pe jabat wali nagari Ampek Koto Palembayan. KASRA SCORPI

GORO - Para Babinsa bersama masyarakat bergotong royong membantu korban banjir di Jorong Kampung Baru, Pasbar. REL

Padang Pariaman akan Memiliki 30 BUMnag PARIT MALINTANG, HALUAN- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, Sumatera Barat menargetkan membentuk 30 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) selama 2017 sebagai upaya mendorong kemandirian eko nomi pemerintahan nagari (desa adat) di daerah itu.

“Pendirian 30 BUMNag tersebut diutamakan pada 60 nagari induk dari 103 nagari setelah pemekaran,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Padang Pariaman, Erman di Parit Malintang, Selasa.

Ia mengatakan untuk mencapai target itu pihaknya telah melakukan sosialisasi ke 18 pemerintahan nagari

ERMAN, KADIS PMD

induk di daerah itu, dan akan dilanjutkan ke nagari lainnya.

Langkah awal pendirian BUMNag tersebut pemerintahan nagari harus membuat

peraturan nagari (Pernag) sebagai syarat utama, dibimbing langsung oleh pemerintah daerah.

“Hingga saat ini dari 18 nagari yang sudah disosialisasikan sudah ada delapan nagari yang telah membuat Pernag untuk pembentukan BUMNag tersebut,” katanya.

Dan dari delapan nagari yang telah membuat Pernag, empat nagari telah telah membentuk BUMNag yang bergerak di berbagai bidang usaha, seperti jual beli barang harian dan simpan pinjam.

Ke empat nagari yang telah membentuk BUMNag itu yaitu Nagari Parit Malintang dan Pakandangan d i Kecamatan Enam Lingkung,

Batu Kalang di Kecamatan Padang Sago, dan Kapalo Hilalang di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam.

“Untuk BUMNag Nagari Kapalo Hilalang baru terbentuk, sedangkan tiga lainnya usahanya sudah berjalan,” ujarnya.

Menurutnya dengan adanya BUMNag ini akan mengangkat perekonomian masyarakat setempat serta membuka lapangan pekerjaan bagi warga setempat.

Namun masyarakat harus dapat melihat potensi usaha di daerahnya, seperti sumber air bisa dijadikan embung untuk perairan pertanian, budidaya ikan dan usaha air minum kemasan. (h/asc)

Wakil Ketua Panitia Pilwanag Tanah Datar Adrion, didampingi Sekretaris Panitia Enki Trinanda, kepada Haluan (10/10) di Batusangkar menyebutkan, sejauh ini memang ada beberapa laporan pelanggaran yang masuk kepada panitia. “Pada umumnya laporan itu sudah kadaluarsa dan dilaporkan jauh setelah masa kaduan habis.

Meski begitu, kita tetap menindaklanjuti laporan yang masuk tersebut,” ujarnya.

Dikatakan, jadwal pelantikan walinagari terpilih tidak akan terganggu dan tetap sesuai jadwal yang tertuang dalam Perbup. “Pelantikannya akan dilakukan pada 13 November mendang secara serentak di gedung Nasional Surimaharajo Dirajo. 54 walinagari terpilih itu nantinya akan dilantik oleh Bupati Irdinansyah Tarmizi,” ujarnya.

Menurutnya, Pilwanag yang dilaksanakan pada 13 September 2017 lalu secara garis besar berjalan sukses, lancar dan aman.

Pada Pilwanag itu, lanjutnya, hanya ditemui pelanggaran bersifat administratif yang telah diselesaikan oleh panitia ditingkat kabupaten.

Hasil dari Pilwanag itu menunjukan hasil demokrasi badunsanak terlaksana, dengan baik.

“Hasil yang kita peroleh bervariasi, ada petahana yang menang, ada yang pejabat sementara walinagari yang ikut bertarung jadi walinagari, dan ada juga calon pendatang baru yang memenangkannya,” terangnya. (h/fma)

Ny Lisda Hendrajoni: Peran Posdaya Sangat Penting

Penyelewengan Dana Desa Harus Dicegah

PAINAN,HALUAN- Keberadaan organisasi Pos Pemberdayaan Keluarga( Posdaya ) di setiap nagari sangat dibutuhkan dalam mendorong percepatan pembangunan daerah artinya, anggota Posdaya di nagari akan berperan aktif memberikan bimbingan dan pembinaan kepada masyarakat, terutama dalam menambah Sumber Daya Manusia ( SDM) masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh ketua umum LKKS kabupaten Pesisir Selatan Ny Lisda Hendrajoni pada rangkaian kegiatan sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga( Posdaya )serta penguatan peran LKS Posdaya dalam penanggulangan kemiskinan. Kegiatan tersebut diikuti puluhan orang berbagai element masyarakat di buka oleh bupati Hendrajoni di Hotel Triza Painan, Selasa ( 10/11).

Dingatkan Ny Lisda bahwa kemiskinan bisa saja terjadi akibat kurangnya kepedulian masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan yang sangat

PADANG, HALUAN- - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Barat meminta Ke jaksaan Negeri di bawah jaja rannya untuk aktif mengawal penggunaan dana desa. “Kejaksaan Negeri (Kejari) di daerah harus aktif dalam mengawal dana desa sehingga penggunannya tepat sasaran,” kata Kepala Asisten Intelijen Kejati Yuwasdi seperti dilansir laman antara sumbar, Selasa.

Ia mengatakan pengawalan itu dilakukan dalam sisi hukum Sehingga tidak tedapat keraguan dalam penggunaan dana desa, serta tidak ada penyimpangan.

“Dana desa penggunaannya harus tepat sasaran demi pemba ngunan, serta sesuai dengan aturan petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis penggu naan dana desa itu,” katanya.

Sementara untuk fungsi audit penggunaan dana, kejaksaan sifatnya berkoordinasi dengan instansi dae-

NY LISDA HENDRAJONI

rendah, kurang peduli terhadap kesehatan,kondisi ini nakan dapat memicu terjadinya pengguran dan kemiskinan.

Upaya untuk mengatasi kemiskinan tersebut membutuhkan kebersamaan pemerintah dan masyarakat, namun menuntut semua pihak ikut berperan aktif melakukan perbagai perobahan yang bersifat positif memba-

ngun. “ Untuk itu , diharapkan setiap nagari mulai dini sudah memiliki kelompok organisasai Posdaya yang akan membina masyarakat, membangkitkan semangat masyarakat agar lebih giat bekerja dengan usaha yang mendatangkan hasil, terutama dalam menghidupkan ekonomi keluarga,” harapnya.

Dengan berperan aktifnya organisasi Posdaya tersebut diharapkan akan tumbuh berbagai organisasai lain, seperti sekolah Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD), berkembangnya Koperasasi, BKB, kebun bergizi dan kelompok usaha lainnya,organisasi ini harus didukung oleh pemerintahan nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat.

Dalam kegiatan sosialisasi Posdaya tersebut sebagai nara sumber yaitu,Ketua LKKS kabupaten Pesisir Selatan Ny Lisda Hendrajoni, Kabid Limjamsos PFM Dinas Sosial,PP,PA Pesssel Ahmad Hidayat dan Ketua Harian LKKS Pessel Yuni Darmi.(h/ mjn)

rah yang memiliki kewenangan mengaudit, salah satunya Inspektorat.

Yuwasdi memaparkan saat ini Kejari yang telah berkoordinasi terkait penggunaan desa adalah Kejari Pariaman, Padangpanjang, Tanah Datar, dan lainnya. “Tidak semua Kejari ada dana desa di wilayahnya, salah satunya Kota Padang. Sementara yang sudah berkoordinasi, dilakukan langsung antara Kejari dengan pemerintah daerah,” katanya.

Di sisi lain terkait program strategis pembangunan dan keuangan negara, ia juga meminta jajarannya memaksimalkan fungsi Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4).

TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keber hasilan pemerintahan dan pem bangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif. (h/*)

Bamus DPRD Tanah Datar Balajar Pemekaran Nagari ke Pasbar PASBAR, HALUAN—Sekitar 20 orang Anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar kun jungi Kabupaten Pasaman Barat. Anggota dewan yang merangkum Badan Musyawarah (Bamus) tersebut disambut oleh Bupati Pasbar Syahiran Wakil Bupati Yulianto dan Sekda Pasbar Manus Handri di auditorium kantor bupati setempat Selasa (10/10).

Bupati Pasbar Syahiran mengucapkan selamat datang di Pasbar. Pasbar sebagai nagari sawit memang banyak dinamika masyarakat yang terjadi, dan harga sawit juga ada fluktuasinya. www.harianhaluan.com

“Selamat datang di Pasbar Bapak dan Ibu anggota Bamus DPRD Tanah Datar.

Bahagia rasanya mendapat kunjungan saudara kami di Tanah Datar,”kata Syahiran.

Ia menambahkan, Pasbar saat ini sedang gencar-gencar melakukan pemekaran nagari sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2014 PP nomor 6 tahun 2014. Target nagari defenitif merupakan pekerjaan pemerintah agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dengan baik. Memang sebagai pemerintah kita tidak bisa memuaskan semua pihak, namun pemerintah punya target agar

kekurangan pelayanan secara bertahap bisa diperbaiki. “Kita memang memiliki target untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Salah satunya dengan melakukan penataan nagari. Sebab, nagari di Pasbar cukup luas sehingga pelayanan tidak maksimal. Selain pelayanan yang tidak maksimal pembangunan juga tersendat,”terang Syahiran.

Ketua Bamus DPRD Tanah Datar Eri Hendri mengatakan bahwa Pasbar memiliki keunggulan di usianya yang masih belia 13 tahun. Namun, sudah banyak

perubahan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pasbar. “Kami anggota Bamus DPRD Pasbar menilai Pasbar sebagai daerah yang cukup dinamis baik dari legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sehingga bisa menggerakkan roda pembangunan di Pasbar,”papar Eri Hendri.

Pemekaran nagari menjadi perbincangan hangat oleh Bamus DPRD Tanah Datar.

Sebab, Pasbar bisa meyakinkan masyarakat untuk mendukung pemekaran nagari. Memang dinamika pemekaran nagari selalu ada namun dengan ke kompakan bisa berjalan sesuai rencana.(h/ows)

ANGGOTA Bamus DPRD Tanah Datar kunjungi Pasbar untuk pelajari pemekaran nagari. OOSNIWATI Redaktur:Dodi Nurja

Layouter:Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

23

BEKAS PENGEBORAN PANAS BUMI RIMBO PANTI

Mulai Bahayakan Keselamatan Warga PASAMAN, HALUAN - Warga mulai yang bermukim disekitar Cagar Alam Rimbo Panti mulai khawatir dengan adanya bekas pengeboran landaian panas bumi (Gheotermal) di wilayah ini.

BEKAS GALIAN - Kondisi lokasi bekas pengeboran panas bumi di Cagar Alam Rimbo Panti yang mulai mengeluarkan air panas hingga membentuk kolam kecil dan mengalir diparit pinggir jalan raya. YUDI LUBIS

DPRD Padang Panjang Setujui APBD Perubahan 2017 PADANGPANJANG,HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2017 menjadi Perda sebesar Rp609,0 miliar dari yang diajukan pemerintah daerah sebesar Rp612,1 miliar.

Wakil Ketua DPRD, Erizal mengatakan, persetujuan APBDP 2017 tersebut disampaikan melalui pend apat akhir fraksi pada sidang paripurna DPRD setempat.

Ia mengatakan, belanja daerah disetujui sebesar Rp755,6 miliar, penerimaan pembiayaan Rp145,6 miliar.

Dari lima fraksi yang ada di lembaga legislatif itu semuanya menyetujui APBDP 20-

17 dengan beberapa catatan dan saran yang merupakan rekomendasi hasil rapat gabungan komisi-komisi.

Fraksi PAN yang disampaikan oleh Hukemri menyampaikan penambahan anggaran untuk pembangunan pasar pusat Padang Panjang dan Islamic Center, kalau masih dalam Detail Engi neering Design (DED) yang sama fraksi PAN meminta menunda dulu penambahan anggaran di perubahan, dan meminta pemerintahan daerah menyelesaikan pembangunan yang telah dilakukan supaya diaudit eksternal terlebih dahulu oleh lembaga terkait sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Sedangkan pada Dinas Pendidikan kami menye-

tujui dilaksanakan kegiatan pengadaan komputer untuk kebutuhan siswa sekolah,” katanya.

Fraksi Gerindra-PKS yang disampaikan Mesra meminta Pemkot Padang Panjang agar ke depan perlu upaya kreatif para OPD dalam menggali berbagai potensi daerah yang bisa dikembangkan atau ditingkatkan hingga bisa menambah sumber pendapatan asli daerah selain pajak dan retribusi.

Sedangkan dari Fraksi PPP-Nasdem yang disampaikan Imral menyarankan pembangunan Pasar Pusat Padang Panjang tetap mengacu pada kontrak yang telah ada yang dilaksanakan dengan sistim Multi Year atau tahun jamak untuk

penambahan dana di luar kontrak.

Untuk Pembiayaan pada APBD-P 2017, direncanakan penerimaan pembiayaan untuk menutup devisit anggaran dan pengeluaran pembiayaan tidak dianggarkan, untuk itu Fraksi PPP – NASDEM menyampaikan agar besaran devisit anggaran mengacu pada P eraturan Menteri Keuangan tentang Batas Maksimal Defisit APBD. Fraksi Bintang-Demokrat yang disampaikan Aditiawarman memberikan catatan dan saran mengenai pengadaan komputer yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dapat disetujui dengan catatan harus disesuaikan dengan kebutuhan.

Ia juga menyetujui pembelian mesin UHT pada Dinas Pertanian serta dan sembari mengharapkan kesiapan SDM, Pengelolaan dan lokasi untuk mesin UHT tersebut.

Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis mengatakan, meskipun ada beberapa item yang tidak disetujui legislatif kelanjutan pembangunan pasar harus tetap lanjut, dan pasar bisa digunakan pada 2017 ini.

“Pembangunan Pasar adalah prioritas kita bersama, dan pasar direncanakan akan diselesai pada 25 November nanti, sehingga p edagang sudah bisa pindah pada bulan D es emb er ta hun i ni,” pungkasnya. (h/pis)

Baru Satu Parpol Mendaftar ke KPU Pessel PAINAN, HALUAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan telah membuka pendaftaran bagi para peserta calon partai politik (parpol) yang akan bertarung pada ajang Pemilu serentak tahun 2019.

Namun, hingga saat ini Selasa (10/10), masih belum banyak Parpol yang mendaftar di KPU atau masingmasing kabupaten/kota.

Ketua KPU Pessel, Epaldi Bahar mengatakan, sejak pertama dibuka, Selasa kemarin (3/10) hingga saat ini, Selasa (10/10), baru satu Parpol yang sudah mendaftar dan menyerahkan kelengkapan berkas ke KPU setempat.

“Satu Parpol yang sudah mendaftar adalah dari Perindo, berkasnya sudah masuk pada hari Senin kemarin,” jelas Epaldi kepada Wartawan di Painan.

Dijelaskannya, untuk Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), ada sebanyak 17 Parpol yang akan mengikuti

pendaftaran pada ajang Pemilu 2019. Sementara dari pengamatan pihaknya, ada 5 partai baru yang akan ikut berlaga dan memulai pendaftaran tahap awal.

“Parpol baru yang sudah berkoordinasi dengan pihak kita adalah, Partai Berkarya, Perindo, Republika, Partai Solidaritas Indonesia, dan Parsindo,” sebutnya.

Menurut Epaldi, peraturan dan persyaratan untuk pendaftaran bagi peserta Pemilu 2019, semuanya harus mengacu pada PKPU nomor 7 tahun 2017, dan PKPU nomor 11 tahun 2017.

Hal itu meliputi, tentang pendafatran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu anggota DPR RI dan DPRD. “Sesuai peraturan tersebut, maka pihak kita sudah membuka pendafataran dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017 mendatang.

Dari itu, kita sangat berharap

agar para peserta Parpol dan semua pengurus lebih serius memperhatikan aturan tersebut,” terangnya.

Ia menjelaskan, KPU menyampaikan alur pendaftaran hingga penetapan untuk bisa menjadi peserta Pemilu harus melewati beberapa rangkaian tahapan yakni pada tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017 dimana KPU

Kabupaten/Kota menerima salinan bukti keanggotaan Parpol beserta dokumen lainnya sebagai syarat pendaftaran peserta pemilu.

Sebelumnya, Ketua DPD Partai Perindo Pessel, Hefri Admen mengatakan, bahwa jumlah keanggotaan sesuai data yang sudah dimasukkan kedalam Sipol pada saat mendaftar di KPU Pessel,

berjumlah sebanyak 1.072.

Menurutnya, angka itu sudah melebihi target dari jumlah yang ditentukan KPU, yakni sebanyak 518.

“Harapan kita, semoga pendaftaran perdana ini berjalan lancar dan aman. Sehingga dapat diterima oleh KPU Pessel, tanpa ada perbaikan atau kroscek data,” sebutnya. (h/mg-kis)

PENYERAHAN dokumen persyaratan pendaftaran Parpol DPD Perindo Pessel kepada KPU Pessel, Senin (9/10). IST

Mendidik Anak Berinfak Sejak Dini Laporan: Asniarti, SPdI Guru PAI SD Negeri 11 Aur Kuning

ANAK-anak harusnya dibiasakan untuk berinfak dan bersedekah sejak dini baik di sekolah maupun di rumah. Bersedekah selain merupakan sarana beribadah juga bisa digunakan untuk melatih www.harianhaluan.com

empati anak pada orang lain.

Empati berarti menempatkan diri seolah-olah menjadi seperti orang lain.

Bersedekah atau berinfak merupakan pemberian dari seorang muslim secara sukarela dan iklas tanpa dibatasi waktu dan jumlahnya. Dari segi bentuknya, sedekah sesungguhnya tidak dibatasi pemberian dalam bentuk uang, tetapi sejumlah amalan kebaikan yang dilakukan seorang muslim juga termasuk sedekah.

Adapun kiat-kiat agar anak gemar bersedakah adalah, pertama, berimotivasi melalui hadist dan ayat-ayat tentang sedakah/ berinfak. Kedua, bacakan ceritacerita sahabat Rasulullah yang gemar menafkahkan hartanya. Ketiga, biasakan anak berinfak/ sedekah sedini mungkin. Kempat, berikan hadiah sebagai ben-

tuk apresiasi atau penghargaan, hadiah diberikan setelah anak mencapai sesuatu bukan sebelumnya. Kelima, ajaklah anak melihat sendiri dan mengalami kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan yang biasa ia jalani.

Kegiatan-kegiatan yang bisa membiasakan anak untuk berinfak/bersedekah di sekolah adalah, pertama, setiap kelas memiliki kotak infak yang diedarkan seminggu sekali, hasilnya bisa membantu siswa yang kurang mampu atau menyumbangkan untuk bencana alam yang terjadi di sekitarnya. Dan setiap tahun sekolah bisa melaporkan hasil infak dan penyalurannya ke komite atau wali murid. Kedua, mengumpulkan pakaian pantas pakai dan pengumpulan sembako untuk panti asuhan dan korban

bencana alam. Kegiatan ini bisa menjadi agenda rutin sekolah.

Ketiga, mengadakan pecan buku disekolah dengan agenda mengumpulkan buku bacaan atau buku sekolah yang sudah terpakai dari siswa.

Buku yang sudah terkumpul bisa disumbangkan ke sekolah atau ke sekolah lain.

Keempat, mengadakan infak qurban setiap mejelang hari raya Idul Adha. Kelima, mengumpulkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan.

Hal ini bisa dilaksanakan oleh sekolah dengan langsung melibatkan siswa dan wali murid, agar mereka dapat belajar secara alami dalam menanamkan sikap, khususnya untuk membiasakan siswa kita dalam gemar berinfak dan bersedekah untuk kepentingan orang lain. (*)

Pasalnya, lubang bekas pengeboran tanah untuk mengetahui tingkat suhu panas bumi tersebut masih dibiarkan menganga, air panas bersuhu tinggi pun terus mengalir dari dalam perut bumi.

Kondisi ini jelas membahayakan keselamatan orang lain. Silap sedikit saja, bisabisa kaki terendam atau terjatuh kedalam air panas yang kini sudah membentuk kolam kecil itu.

Salah seorang warga Panti, Husen (41) menyayangkan pihak Badan Geologi Kemen ESDM yang membiarkan lubang bekas pemboran itu dibiarkan menganga, sehingga air dengan suhu panas tinggi mengalir dari perut bumi.

“Seharusnya lubang pengeboran itu ditutup, biar airnya tidak melimpah dan merembes ke bahu jalan raya,” ungkap Husen.

Ia mengatakan, jika terus dibiarkan kondisi itu sewaktu-waktu bisa menimbulkan korban jiwa. Sebab, aliran air panas itu mengalir disepanjang bahu jalan dan tanpa pengaman.

“Jika tak hati-hati, bisa saja orang terjatuh ke sumber air panas itu. Apalagi kini sudah membentuk sungai, mengalir persis dipinggir jalan,” katanya.

Untuk menghindari korban, Ia dan sejumlah warga setempat berharap lokasi itu diberi pengaman dan penanda agar setiap orang berhatihati ketika berada di lokasi tersebut.

“Maunya dipagar yah, dikasih tanda bahwa disitu ada aliran air panasnya.

Sehingga orang bisa hatihati,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(PMPTSP) Kabupaten Pasaman, Hasiholan menyebutkan, pemerintah daerah setempat tidak memiliki kewenangan apapun terkait kegiatan pengeboran landaian panas bumi di wilayah Cagar Alam Rimbo Panti itu.

“Kita (Pemkab) Pasaman tak ada kewenangan. Itu wi layah cagar alam. Yang punya kewenangan disitu pihak BKSDA,” katanya.

Pengeboran panas bumi itu, kata Hasiholan untuk mengetahui tingkat suhu panas di areal itu, apakah layak atau tidak untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi atau Geothermal.

“Rencana pengeboran tanah awalnya mencapai kedalaman 700-1.500 meter dibawah permukaan. Namun, pada kedalaman 500 meter, mata bor utama mesin pengebor patah. Kegiatan pun terpaksa dihentikan,” katanya.

Sementara Kepala Resort BKSDA Pasaman, Edi Candra kepada wartawan menyatakan, bekas pengeboran geothermal atau panas bumi di Hutan Cagar Alam Rimbo Panti Kabupaten Pasaman, harus segera ditutup.

Sebab, proses pengeboran geothermal atau panas bumi sudah selesai. Adanya rencana untuk pemanfaatan air panas sebagai tempat objek wisata tidak ada dalam regulasi pengeboran.

“Ada air panas dan asap keluar dari perut bumi karena bekas pengeboran tidak ditutup. Hasil rapat terakhir dengan pihak ESDM dan BKSDA di Padang, bekas pengeboran ditutup rapat seperti semula dan tidak boleh ada air yang keluar dari hasil pengeboran,” kata Edi Candra. (h/mg-yud)

Program GPP Dinilai Tepat Sasaran PADANG, HALUAN - Sekitar Rp13 miliar anggaran direncanakan diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program Gerakan Pensejahteran Petani (GPP) di 2018.

Komisi II DPRD Sumbar, mengimbau program GPP yang didalamnya masuk program satu petani satu sapi hendaknya bisa dijalankan dengan tepat sasaran. Sehingga nantinya tak muncul Pansus kedua terkait program bersangkutan.

“Anggaran Rp13 miliar itu baru rencana di RAPBD 2018, dalam pembahasan badan anggaran bisa saja berkurang atau bertambah.

Sebab APBD tahun depan belum disahkan,”tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Muzli M Nur saat ditemui diruangannya, Selasa (10/10).

Disampaikan Muzli, untuk pelaksanaan program GPP di lapangan ia berharap hendaknya jangan sampai ada unsur politis. Dimana yang disentuh oleh program hanya kelompok tani tertentu saja. Sementara petani yang lebih membutuhkan ada yang tak terbantu.

Program GPP sebut ia mesti dilaksanakan sesuai aturan dan tepat sasaran agar capaiannya bisa maksimal.

Dimana tujuannya utamanya adalah mengentaskan kemiskinan.

Untuk program satu petani satu sapi yang include dalam program GPP, terang dia, tujuan program ini mulanya adalah agar petani punya pekerjaan sampingan dan mendapat penghasilan tambahan dari bantuan yang diberi.

“Jika dijalankan sesuai perencanaan program ini sangat bagus, akan bisa membawa Sumbar swasem Redaktur: Heldi Satria

bada daging dan mengentaskan kemiskinan. Apa lagi sekarang setiap sapi itu sudah bisa diansuransikan,” ulas Muzli.

Lebih lanjut, pengawasan atas pelaksanaan program kegiatan diminta dimaksimalka. Salah satunya oleh Dinas Peternakan sebagai yang bertanggungjawab melaksanakan.

“Jangan sampai ada bantuan sapi untuk petani yang dijual atau tidak terawat dengan baik. Kalau hal itu terjadi, akan menimbulkan kerugian di APBD, sementara anggaran yang dikucurkan mendukung program ini setiap tahunnya tidaklah sedikit,” tegas Muzli.

Dalam hal ini, lanjut anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PAN itu, pihaknya tak ingin nanti ada lagi temuantemuan di lapangan yang berujung pada laporan pada DPRD. Dimana isinya mengarah pada program terkesan masih dilaksanakan asal-asalan.

Misal masih banyaknya sapi yang mati saat sampai di tangan petani atau sapi yang dijual.

Kemudian penerima tidak tepat sasaran, bantuan yang diberi masih bernuansa politis. Kemu dian daerah yang menerima diminta juga berkeadilan, jangan terfokus pada daerah tertentu saja.

“Tahun 2015 lalu kita sempat bikin pansus terkait GPP- GPEMP (Gerakan Pense jahteraan Ekonomi Masyara kat Pesisir,red). Pansus itu ada, karena DPRD menerima laporan program kegiatan dalam GPP-GPEMP tak berja lan sebagaimana mestinya seperti yang saya sebutkan tadi. Atas nama pimpinan Komisi II kami harap hal-hal seperti itu tak terjadi lagi, sehingga juga tak muncul Pansus kedua terkait program ini,” ucap Muzli. (h/len) Layouter: Yohanes

24

SUMBAR

RABU, 11 OKTOBER 2017 21 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Polres Dharmasraya dan Pemkab Teken Nota Kesepahaman DHARMASRAYA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan nota kesepahaman dengan Polres Dharmasraya tentang peran serta Pemerintah Kabupaten Dharmasraya membina dan menyiapkan putra-putri Dharmasraya untuk mengikuti penerimaan Akpol, Bintara dan Tamtama Polri, Senin (9/10) di ruang rapat Bupati setempat.

Kesempatan itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan, langsung menanda tangani MoU Kesepahaman tersebut yang di hadiri Wakapolres, Kompol Rendra Eko Cahyono, Kabag Sumda Kompol Nasrul Efendi serta dari Pemkab Dharmasraya Asisten I, Irsyad, Kepala Dinas Pendidikan, Mariusdan sejumlah Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Dharmasraya.

Dalam Sambutannya, bupati menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak Kepolisian Resort Dharmasraya yang telah melakukan nota kesepahaman untuk peneriman calon anggota polisi yang akan datang.

Dikatakan bupati, di Kabupaten Dharmasraya ini jumlah putra-putri yang menjadi anggota kepolisian masih kurang.

“Nampaknya saat ini masih kurang putra putri kita yang berkiprah di Kepolisian. Semoga dengan adanya nota kesepahaman ini bisa memberi mo tifasi bagi generasi Dharmasraya,” bupati. (h/mg-bdr)

Pemkab Pessel Luncurkan Aplikasi Celok PAINAN, HALUAN — Agar lebih memudahkan Wisatawan saat berkunjung ke daerah yang dijuluki “Negeri Sejuta Pesona” Kabupaten Pesisir Selatan, Pemkab Pessel memperkenalkan aplikasi Cek Lokasi (Celok), guna membimbing sejumlah pengunjung untuk datang ke daerah tersebut.

“Dengan aplikasi ini, semuanya jadi mudah dan cepat. Jadi bagi siapa saja yang ingin mencari informasi tentang Pessel atau sejumlah lokasi fasilitas umum dan lokasi wisata, bisa langsung download aplikasinya lewat Playstore Android,” ungkap Bupati Hendrajoni di Painan, Senin (9/10).

Bupati sangat mengapresiasi, langkah cerdas yang diciptakan oleh Dinas Kominfo tersebut. Sebab, pembuatan program aplikasi berbasis ITE itu, merupakan salah satu terobosan untuk memberi kemudahan bagi seluruh wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah itu, khususnya masyarakat Pessel.

“Ya, pemakaian sangat sederhana, jika orang ingin mengetahui dimana letak hotel atau penginapan. Maka tinggal buka saja aplikasi Celok dan akan segera tahu dimana posisi terdekatnya,” sebut bupati.

Dengan adanya aplikasi tersebut, maka ke depannya diharapkan masyarakat dan pengunjung tidak lagi bingung dan ketinggalan informasi tentang Pessel. Sebab, sudah bisa diakses dengan cepat lewat android masing-masing.

“Kita tidak boleh kaku dengan kemajuan teknologi saat ini. Masyarakat Pessel harus mampu pula menjadi bagian dari perkembangan teknologi tersebut, demi kemajuan daerah ke arah yang lebih baik lagi,” harap bupati. (h/mg-kis)

www.harianhaluan.com

SERAHKAN BANTUAN — Ketua TP-PKK Pasbar saat menyerahkan bantuan bagi anak kelainan fisik dibeberapa tempat. OSNIWATI

Pemkab Pasbar Bantu Anak Berkebutuhan Khusus PASBAR, HALUAN — Ketua PKK Pasbar, Ny Yun Syahiran meninjau dan memberikan santunan kepada anak-anak kelainan fisik di Nagari Kinali dan Nagari Kajai.

Empat anak yang menerima santunan antara lain, Santi usia 22 tahun warga berkebutuhan khusus di Jorong Rambah Nagari Kinali. Yani usia 10 tahun bocah kelas V SD yang diduga kanker tulang ditangan kiri, sehingga

tangan kirinya terus membesar, dimana sudah dirasakannya sejak lahir. Sedangkan Zikri juga terdapat benjolan di tangannya.

Sementara Akila, bocah berusia 8 bulan di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Pasbar,

memiliki berkelainan dibagian kelamin. Masing-masing anak diberikan santunan sebesar Rp2 juta dan gratis pengurusan BPJS bagi yang belum memiliki BPJS. “Alhamdulillah kita lega bisa berb uat baik, mudahmudahan bantuan kita sedikit ini akan bisa mendorong keempat anak yang kita kunjungi untuk dapat berobat atau meringankan penderitaan mereka

bahwa mereka tidak sendiri,” kata Yun Syahiran.

Di Kajai, Yun Syahiran juga menyerahkan bantuan yang didampingi Sekcam Talamau Dasrial dan perangkat jorong setempat.

Untuk Balita Akila, di Kajai Yun Syahiran, mendorong pihak keluarga untuk berkonsultasi dengan dokter Puskesmas setempat atau Kabu-

paten, untuk dilakukan upaya operasi atau pengobatan. Begitu juga terhadap tiga orang warga yang dikunjungi di Rambah Kinali Pasaman Barat.

Yun Syahiran juga mengharapkan kepada para camat dan perangkat nagari atau jorong agar sensitif serta peduli terhadapnya masyarakatnya yang berkalaian fisik atau penyakit yang mesti diobati. (h/ows)

Kampung KB Jorong Padang Tengah III Diresmikan

PERESMIAN kampung KB diawali pemotongan pita oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska didampingi Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Senin (9/10). IST

DHARMASRAYA, HALUAN — Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Ketua Tim Penggerak PKK

Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska menghadiri peresmian kampung KB di Jorong Padang Tengah III, Kenagarian Pa-

dukuan, Kecamatan Koto Salak, Dharmasraya, Senin (9/10).

Bupati Darmasraya dalam sambutannya mengatakan,

keberhasilan program KB tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bahu membahu secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan menggunakan strategi pendekatan perluasan jangkauan, pembinaan dan kemandirian.

“Keberhasilan harus secara terus menerus dipertahankan dan dilanjutkan. Karena secara demografis masih banyak masalah dan tantangan yang perlu kita hadapi, dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas,” ungkap bupati.

Dikatakannya, ditunjuknya Jorong Padang Tengah III menjadi salah satu kampung KB diharap tidak hanya sebatas penunjukkan saja, akan tetapi memang benar-benar ini dijadikan sebuah motivasi bagi masyarakat Jorong Tengah III Kenagarian Pulau Mainan untuk menjadi yang terbaik.

“Kita yakin dan percaya, kampung tengah mampu untuk

Redaktur: Heldi Satria

menciptakan kampung KB sesuai dengan harapan,” ujarnya.

Dikatakan bupati, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat kampung melalui program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga serta sektor terkait lainnya. Seperti kesehatan, pendidikan maupun pertanian.

“Semua pihak termasuk elemen masyarakat di Kampung KB. Mulai dari Walinagari, Babinkamtibmas, Babinsa, Bidan Desa, tokoh masyarakat hingga kader-kader pembangunan lainnya harus terlibat. Kalau semua sudah terlibat, maka kegiatan ini akan sukses,” tandasnya.

Sementara, Ketua Tim Pengerak PKK Dharmasraya, Ny Dewi Sutan Riska menyebut, dengan diresmikannya Kampung KB ini, diharapkan masyarakat berprilaku sehat menuju masyarakat berkualitas, dengan dua anak cukup. (h/mg-bdr)

Layouter: Rahmi