Haluan 11 November 2017 by Harian Haluan

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SABTU,

11 November 2017 / 22 Safar 1439 H / Edisi: 038, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

1.163 KIOS DIBANGUN DI TIGA LOKASI

Relokasi Pasar Atas Tuntas SETELAH dirembukkan secara bersama, yang disepakati itu adalah dipelataran parkir roda empat samping Gloria, Pasar Putiah, Pasar Wisata dan Belakang Pasar untuk PKL” YUEN KARNOVA Sekdako Bukittinggi

TABUR BUNGA – Peringatan Hari Pahlawan di atas KRI Bima Suci, di perairan Teluk Bayur, Padang, Jumat (10/11). Upacara dan tabur bunga ini diikuti oleh seluruh taruna serta prajurit TNI Angkatan Laut yang berlayar bersama KRI Bima Suci. HUDA PUTRA

BUKITTINGGI, HALUAN — Relokasi Pasar Atas untuk sementara waktu akhirnya disepakati di tiga titik lokasi. Sesuai kesepakatan Pemko Bukittinggi, Forkopimda dan para pedagang, relokasi dilakukan di pelataran parkir samping Gloria, Pasar Putiah dan Pasar Wisata. Sedangakan bagi PKL yang terdampak dari kebakaran Pasar Atas akan direlokasi di belakang pasar. Hal itu terungkap dalam pertemuan antara Pemko, Forkopimda dan tim negosiasi pedagang korban kebakaran di Balaikota Bukittingi, Kamis (9/11). Sekdako Bukittinggi Yuen Karnova mengatakan, menyikapi tuntutan dan harapan pedagang yang tidak menginginkan direlokasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, maka Pemko Bukittinggi berupaya untuk mencarikan solusi terbaik, dengan tujuan tempat relokasi tidak mengubah wajah kota. “Setelah dirembukkan secara bersama, maka didapat beberapa alternatif untuk tempat relokasi pedagang. Tempat relokasi yang disepakati itu adalah dipelataran parkir roda empat samping Gloria, Pasar Putiah, Pasar Wisata dan Belakang Pasar untuk PKL,” kata Yuen.

>> RELOKASI hal 07

ADVETORIAL

Monumen Taman Sari Ketua DPRD Ajak Jaga Pahlawan Nasional Asal Persatuan dan Kesatuan Minangkabau Diresmikan MAKNAI HARI PAHLAWAN

Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah; dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. (QS At Taubah ayat 20)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.39 12.04 15.26 18.09 19.21

WIB WIB WIB WIB WIB

PADANG,HALUAN – dari perjuangan para Memaknai momentum pahlawan yang melaHari Pahlawan yang jakukan perlawanan terhatuh 10 November, Kedap penjajah dengan tua DPRD Sumbar Henmenggunakan bambu dra Irwan Rahim meruncing. Khusus untuk ngimbau seluruh lapipara pemuda, sebut Hensan masyarakat terus dra, sebagai generasi menjaga persatuan dan penerus nilai-nilai kekesatuan. Dia juga mepahlawanan harus selalu minta agar warga mengi- HENDRA IRWAN RAHIM ditanamkan oleh pemusi kemerdekaan dengan da pada diri masinghal-hal positif dan berdampak baik masing. “Pemuda jangan menjadi untuk pembangunan daerah. penonton di negeri sendiri. Peran Hendra menuturkan, kemer>> KETUA hal 07 dekaan Indonesia tak bisa lepas

PADANG, HALUAN — Yayasan Syarikat Oesaha (YSO) Adabiah Padang mendirikan Monumen Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau. Ketua Pembina YSO Adabiah Padang, Awaloedin Djamin, menerangkan, pihaknya membangun monumen itu karena terkikisnya nilai-nilai kepahlawanan KETUA Pembina YSO Adabiah Padang, Awaloedin Djamin (tengah), didampingi oleh Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit pada generasi pemuda. Latar meresmikan Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau di Museum Adityawarman. ZULFIKAR

>> MONUMEN hal 07

21 WNA Dideportasi dari Sumbar

Suara Nyaring Para Penjaga Hutan Mentawai

PADANG, HALUAN — Dua Warga Negara Asing (WNA) asal Portugal dan Korea Selatan yang sempat diamankan petugas Kantor Imigrasi Klas 1A Padang beberapa waktu lalu, akhirnya tuntas melewati proses pemeriksaan. Satu orang dikembalikan ke negara asalnya. Secara keseluruhan, sudah 21 orang yang dideportasi selama 2017. Kepala Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Padang, Indra Sakti menyebutkan, untuk WNA asal Korea Selatan yang

Ekploitasi hutan Mentawai secara membabi-buta terus mendapat penolakan. Masyarakat Mentawai tidak ingin kehilangan hutan yang sudah menjadi bagian dari identitas mereka. Suara-suara penolakan tidak hanya bergaung di Mentawai saja, tapi juga menggema hingga ke pusat. Siapa saja yang ikut bersuara dan berada di garis perjuangan?

>> 21 WNA hal 07

SEORANG penduduk asli Mentawai berdiri di tengah hutan belantara, yang menjadi urat nadi kehidupan. Dikeluarkannya izin HPH menimbulkan keresahan akan hilangnya hutan mereka.

Bupati Mentawai, Yudas Sabaggalet berada di garis terdepan menyuarakan penolakan bersama para aktivis dan mahasiswa asal Mentawai. Bersama-sama, mereka membawa kasus ini hingga ke pusat. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka juga ikut menyuarakan penolakan. “Kebijakan pemanfaatan hutan di Kepulauan Mentawai selama ini telah membuat hak dan akses masya

Bhenz Maharajo – PADANG

SITUS RESMI YCMM

>> SUARA hal 07

7,9 Persen Masyarakat Sumbar Miskin PADANG, HALUAN — Berdasarkan data terakhir, jumlah masyarakan miskin di Sumatra Barat (Sumbar) mencapai 371.550 jiwa, atau sama dengan 7,9 persen dari seluruh penduduk yang diperkirakan mencapai angka lima juta jiwa. Untuk menekan angka tersebut, program pengentasan kemiskinan harus berjalan efektif sejak tingkat pemerintahan terendah. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dalam seminar nasional Pengembangan Usaha Pariwisata Berbasis Teknologi untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional, bersama Deputi Destinasi Kemenwww.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

terian Pariwisata (Kemenpar) Komang Mahawira, di Universitas Negeri Padang (UNP), Kamis (10/11). “Angka kemiskinan di Sumbar tercatat masih tinggi. Belum lagi, puluhan nagari dan empat kabupaten kita masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Oleh karena itu, program pengentasan kemiskinan harus berjalan efektif sejak nagari-nagari,” kata Nasrul. Ia juga menekankan, pengentasan kemiskinan di Sumbar tak akan berjalan baik jika hanya pemerintah provinsi dan kabupaten/

>> 7,9 PERSEN hal 07  Layouter: Ir_v@nd

OLAHRAGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

PLAY OFF PIALA DUNIA 2018

Kroasia dan Swiss Selangkah Lagi ZAGREB, HALUAN — Kroasia dan Swiss selangkah ke Piala Dunia 2018 di Rusia. Kedua tim berhasil meraih kemenangan pada laga pertama babak play off, Jumat (10/11). Kroasia dan Swiss cukup mempertahankan kemenangan mereka di laga kedua. Menjamu Yunani di Stadion Maksimir, Zagreb, Jumat (10/11), Kroasia menang berkat gol-gol Luka Modric, Nikola Kalinic, Ivan Perisic, dan Andrej Kramaric. Sementara satu-satunya gol balasan Yunani lahir dari Sokratis Papastathopoulos. Hasil ini menempatkan Kroasia di posisi yang cukup ideal untuk lolos ke putaran final. Sebaliknya, Yunani harus menang minimal 3-0 di leg kedua, Senin (13/11), untuk membalikkan keadaan. Kroasia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-13 menyusul pelanggaran kiper Orestis Karnezis terhadap Kalinic. Modric yang menjadi eksekutor tendangan 12 pas sukses menceploskan bola ke dalam gawang dan membawa Kroasia memimpin 1-0. Berselang enam menit, giliran Kalinic sendiri yang menjebol gawang Yunani. Striker AC Milan itu menyontek umpan silang mendatar yang dilepaskan Ivan Strinic dari sisi kiri. Yunani menipiskan ketertinggalannya menjadi 1-2 di menit ke-30. Sokratis mencetak gol lewat sundulan kepalanya meneruskan bola sepak pojok dari Konstantinos Fortounis. Tapi, Kroasia

kembali menjauh tiga menit kemudian. Perisic menanduk bola umpan silang Sime Vrsaljko untuk membawa tim tuan rumah memimpin 3-1. Skor ini bertahan hingga jeda. Empat menit setelah babak kedua dimulai, Kroasia memperbesar keunggulannya lewat gol Kramaric. Vrsaljko lagilagi punya peran dalam terciptanya gol ini. Dia mencuri bola di kotak penalti setelah Konstantinos Stafylidis melakukan kesalahan. Kramaric yang berada di mulut gawang dengan mudah tinggal mendorong bola untuk mencetak gol. Sementara itu Tim nasional Swiss memetik kemenangan 1-0, lewat penalti Ricardo Rodriguez dari Irlandia Utara di Windsor Park, Jumat (10/11). Swiss dan Irlandia Utara bermain imbang 0-0 saat babak pertama selesai. Tendangan Granit Xhaka dari luar kotak penalti pada menit ke-12 masih belum mambuahkan hasil. Tendangannya masih melesat. Kapten Swiss, Stephan Lichtsteiner, gagal memanfaatkan peluang pada menit-menit akhir babak pertama. Dia terpeleset saat hendak menyambut bola umpan lambung di jantung pertahanan Irlandia Utara.

MENANG BESAR — Pemain Kroasia melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Yunani. Kroasia mampu menang besar 4-1 dan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2018. NET

Tendangan melengkung Xherdan Shaqiri pada menit ke46 juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih sedikit lebih melebar dari sasaran. Penyerang Swiss, Haris Seferovic, juga gagal memanfaatkan

peluang pada menit ke-53. Satu bola umpan silang mendatar cuma lewat begitu saja. Tendangan voli Shaqiri pada menit 54 berbuah penalti untuk Swiss. Bolanya dinilai wasit mengenai tangan dari

bek Irlandia Utara, Corry Evans. Ricardo Rodriguez sukses menjadi eksekutor, Swiss unggul 1-0. Sepakan Seferovic pada menit ke-61 juga masih mentah. Bolanya diblok oleh barisan

belakang Irlandia Utara. Irlandia Utara mengancam lewat Chris Brunt pada menit ke-73. Sial bagi mereka, tendangan bebas Brunt masih jauh dari gawang Swiss. Di sisa pertandingan tak ada gol tambahan, Swiss menang dengan

skor akhir 1-0. Dengan kemenangan ini, Swiss tinggal membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke Piala Dunia 2018. Pertandingan leg kedua akan berlangsung di St. Jakob-Park, Selasa (14/11). (h/san/dtc)

Lampard Puji Morata LONDON, HALUAN — Frank Lampard begitu terkesima dengan performa Alvaro Morata. Menurut Lampard, Morata itu striker yang lengkap. Morata baru dibeli Chelsea musim panas lalu dari Real Madrid dengan banderol 60 juta pound sterling. Itu menjadikan Morata sebagai pemain termahal Chelsea saat ini. Saat Morata datang tak sedikit juga yang meragukan Morata bisa bersinar di Chelsea mengingat dia bukan pilihan utama di Madrid. Belum lagi soal catatan golnya yang kurang oke selama kariernya. Total 20 gol musim lalu merupakan yang tertinggi.

Tapi, Morata mampu menjawab keraguan itu setidaknya hingga bulan November ini ketika dia sudah mencetak delapan gol dari 13 pertandingan di seluruh kompetisi, termasuk tujuh gol di Premier League. Memang Morata sempat puasa gol selama beberapa pertandingan namun dia sukses menyudahinya saat membawa Chelsea mengalahkan MU pekan lalu. Performa Morata ini sudah bikin Lampard terkesan. Legenda hidup Si Biru itu memuji Morata sebagai striker yang komplet, tak cuma bisa mencetak gol tapi juga ikut membangun serangan. “Morata, dia tampil sangat impresif.

Dia rutin bikin gol, dia striker yang sangat lengkap, dia punya segalanya, kecepatan, kualitas saat memegang bola, pergerakannya fantastis, dan dia bisa mencetak banyak gol,” ujar Lampard kepada Omnisport. “Golnya ke gawang Manchester United... kualitas saat dia menyundul bola itu benar-benar berkelas. Dia sudah sangat bagus sejauh ini. Dia cedera ringan dan saya pikir itu yang membuatnya sempat puasa gol beberapa pekan, tapi dia sangat mengesankan. Saya sangat menyukainya dan saya rasa dia bakal mencetak banyak gol untuk Chelsea serta di Premier League,” tutupnya. (h/dtc)

BRUSSELS, HALUAN — Performa Kevin de Bruyne musim ini mengundang decak kagum. Gelandang asal Belgia itu diyakini bisa menyamai level Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. De Bruyne tampil apik bersama Manchester City musim ini. Ia sudah menyumbang sembilan assist dan tiga gol untuk membantu The Citizen memuncaki klasemen Premier League. Pun di Timnas Belgia, De Bruyne membawa negaranya lolos ke putaran final Piala Dunia Rusia tahun depan. Lima assist ia sumbang selama Belgia tampil di kualifikasi. Pelatih timnas Belgia, Roberto Martinez, yakin kalau De Bruyne bakal terus berkembang. Bahkan kemampuannya dinilai bisa selevel Messi dan Ronald, dua pesepakbola yang disebut terbaik saat ini. “Pasti,” Martinez menjawab mantap saat ditanya apakah De Bruyne bisa me-

www.harianhaluan.com

KEVIN DE BRUYNE

De Bruyne Selevel Messi dan Ronaldo

nyamai Messi dan Ronaldo, seperti dikutip dari Manchester Evening News. “Saya pikir ketika Anda melihat pemain yang anda sebut (Messi dan Ronaldo), Anda jelas harus konsisten dari segi penampilan agar bisa mencapai level seperti itu. Itu berlangsung selama beberapa musim.” “Level performa yang Kevin punya musim ini dan

musim lalu menunjukkan kepada Anda kalau dia punya potensi menyentuh level tinggi tersebut. Dan tidak ada banyak pemain yang bisa Anda katakan berkaitan dengan hal itu,” Martinez menambahkan. Martinez menjelaskan, ada bantuan Josep Guardiola yang membantu De Bruyne tampil bersinar. Keduanya dinilai sudah sangat klop.

 Redaktur: Arda Sani

“Anda bisa lihat kalau dia (De Bruyne) punya hubungan yang begitu spesial (dengan Guardiola). Saat manajer dan pemain punya pemahaman yang sama, mereka (pemain) hampir menjadi seorang manajer di lapangan. Saya pikir performa De Bruyne sudah sesuai dengan apa yang manajer inginkan,” Martinez melanjutkan. “Guardiola mengeluarkan penampilan terbaik Kevin dan Kevin sebagai pemain tahu untuk memainkan perannya dan membuat perubahan yang begitu besar di lapangan.” “Saat Anda m endapat manajer baru yang datang ke klub dengan ide-ide baru, Anda harus berpikir dan pemain akan terdesak keluar dari zona nyamannya. Saya pikir Kevin sudah melakukannya dan menerapkannya ke dalam pertandingannya dalam level yang berbeda,” Martinez memuji. (h/dtc)

 Layouter: Luther

OLAHRAGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

PLAY OFF PIALA DUNIA 2018

MENANG BESAR — Pemain Kroasia melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Yunani. Kroasia mampu menang besar 4-1 dan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2018. NET

Tendangan melengkung Xherdan Shaqiri pada menit ke46 juga belum membuahkan hasil. Bolanya masih sedikit lebih melebar dari sasaran. Penyerang Swiss, Haris Seferovic, juga gagal memanfaatkan

peluang pada menit ke-53. Satu bola umpan silang mendatar cuma lewat begitu saja. Tendangan voli Shaqiri pada menit 54 berbuah penalti untuk Swiss. Bolanya dinilai wasit mengenai tangan dari

bek Irlandia Utara, Corry Evans. Ricardo Rodriguez sukses menjadi eksekutor, Swiss unggul 1-0. Sepakan Seferovic pada menit ke-61 juga masih mentah. Bolanya diblok oleh barisan

skor akhir 1-0. Dengan kemenangan ini, Swiss tinggal membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke Piala Dunia 2018. Pertandingan leg kedua akan berlangsung di St. Jakob-Park, Selasa (14/11). (h/san/dtc)

www.harianhaluan.com

KEVIN DE BRUYNE

De Bruyne Selevel Messi dan Ronaldo

 Redaktur: Arda Sani

“Anda bisa lihat kalau dia (De Bruyne) punya hubungan yang begitu spesial (dengan Guardiola). Saat manajer dan pemain punya pemahaman yang sama, mereka (pemain) hampir menjadi seorang manajer di lapangan. Saya pikir performa De Bruyne sudah sesuai dengan apa yang manajer inginkan,” Martinez melanjutkan. “Guardiola mengeluarkan penampilan terbaik Kevin dan Kevin sebagai pemain tahu untuk memainkan perannya dan membuat perubahan yang begitu besar di lapangan.” “Saat Anda mendapat manajer baru yang datang ke klub dengan ide-ide baru, Anda harus berpikir dan pemain akan terdesak keluar dari zona nyamannya. Saya pikir Kevin sudah melakukannya dan menerapkannya ke dalam pertandingannya dalam level yang berbeda,” Martinez memuji. (h/dtc)

 Layouter: Luther

POLITIK

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

PANWASLU SAWAHLUNTO GELAR RAKER

Pengawasan Partisipatif Harus Ditingkatkan SAWAHLUNTO, HALUANLUAN-Pengawasan partisipatif adalah pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk pastisipasinya dalam mengawal integritas pelaksanaan Pemilu.

Sabtu Ini, KPU Padang Lantik PPS dan PPK PADANG, HALUAN— HALUAN—Hari ini, Sabtu (11/11) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melantik Panitia Pemungu tan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk pelaksanaan Pilkada Padang 2018 mendatang. “Berdasarkan hasil pleno 9 November 2017 kemarin, KPU menetap kan nama-nama calon anggota PPS dan PPK terpilih untuk pemilihan walikota dan wakil untuk Padang,” ujar Ketua Divisi Hukum KPU Kota Padang Riki Eka Putra, Jumat (10/11). Sebanyak 55 calon anggota PPK akan ditempatkan di 11 kecamatan dengan rincian 5 orang per kecamatan, sementara 312 anggota PPS akan ditempatkan di 104 kelurahan dengan 3 orang per kelurahan. Calon anggota PPK dan PPS yang terpilih diwajibkan hadir pada pelantikan dan pengam bilan sumpah. Acara ini dilaksanakan pada Sabtu 11 November di Hotel Inna Mu ara dimulai pukul 08.30 WIB. Diberitakan sebelumnya, karena masih adanya keku rangan jumlah pendaftar PPS KPU Padang perpanjang pendaftaran anggota PPS, dari 22 hingga 25 Oktober 2017. Sebelumnya pendaftarannya sudah dibuka sejak 17-22 Oktober 2017. Perpanjangan pendaftaran tersebut, karena masih belum memenuhinya jumlah yang diminta oleh KPU. Ada beberapa kelurahan yang belum mencukupi kuota, misalnya saja Pasia Nan Tigo dan Bungus Teluk Kabung, baru satu orang pendaftar. Secara keseluruhan, jumlah PPS yang dibutuhkan yakni 312 orang untuk 104 kelurahan, jadi masing-masing kelurahan harus mengutus enam peserta untuk mengikuti seleksi. (h/rin)

Pilkada Jabar Arena Persaingan Ketat

BANDUNG, HALUAN- Pengamat politik sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Karim Suryadi menuturkan bahwa ajang Pilkada Jawa Barat 2018 akan menjadi panggung untuk tiga sosok sentral, yakni Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. “Berbagai kemumgkinan masih bisa terjadi meski ketiga sosok ini digadang-gadang menjadi sosok sentral poros politik Jawa Barat,” kata Karim saat dihubungi melalui ponselnya, Jumat (3/11). Karim menambahkan, kekuatan ketiga tokoh tersebut ada pada karakteristik basis dukungan berbeda. “Ridwan Kamil kuat di kota, Dedi Mulyadi dekat dengan komunitas budaya dan Deddy Mizwar menyasar basis santri perkotaan yang relatif lebih merata,” ujarnya. Meski ketiganya memiliki karakteristik dukungan berbeda, Karim mengatakan bahwa Deddy Mizwar memiliki nilai lebih ketimbang Dedi Mulyadi untuk menjadi pesaing Ridwan Kamil yang di berbagai hasil survei selalu menunjukkan angka elektabilitas tertinggi dibanding dua pesaingnya. “Ketokohan Deddy Mizwar sebagai aktor protagonis akan menjadi episentrum kekuatan politiknya. Sikapnya yang tegas soal konglomerasi menjadi nilai tambah,” ucapnya. h/kcm)

GERUDUK KPU - Hasil seleksi calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Jeneponto menuai protes. Sejumlah aktivis dari Parlemen Pemuda Indonesia (PPI) menggeruduk kantor KPU Jeneponto, Jalan Lanto dg Pasewang, pada Jumat (10/11/2017) pagi. Mereka menduga, hasil seleksi sarat pelanggaran dan titipan oknum tertentu. IST

PSI Sumbar Dukung Tokoh Muda pada Pilkada Padang PADANG, HALUAN—Meskipun belum bisa mengusung calon pada pilkada, DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumatra Barat (Sumbar) akan mendukung calon pada pilkada 2018 di provinsi ini, termasuk pada Pilkada Padang. Sebagai partai anak muda, PSI akan mendukung calon pemimpin yang muda. Ketua DPW PSI Sumbar, Ari Prima, menyatakan, PSI akan menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan anakanak muda yang akan tampil pada panggung pilkada, khususnya anak muda yang memiliki visi yang jelas dan anak muda yang progresif. PSI Sumbar, kata Ari, sudah mengadakan rapat untuk menyatakan dukungan kepada anak-anak muda yang

maju pada pilkada di Sumbar. Untuk Pilkada Padang, kata Ari, pihaknya telah memantau tokoh-tokoh muda, antara lain, Faldo Mal dini, Alkudri, Andre Rosiade, Maidestal Hari Mahesa, Hendri Septa, Fadli Amran, dan Medo Fernando. “Harapan PSI, anak muda yang sudah muncul bukan sekedar meramaikan pilkada dan menyetor wajah kepada masyarakat, tetapi memang betul-betul serius dan pantang pulang sebelum menang. PSI Sumbar melihat tokoh-tokoh yang ingin maju pada Pilkada Padang tersebut merupakan anak-anak muda hebat yang sudah sukses pada bidangnya masingmasing. Kemunculan mereka di panggung pilkada diharapkan tidak untuk meramaikan saja di awal karena hal ini akan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap anak-anak muda,” ujarnya di Padang, Selasa (7/11). Ari mengutarakan, hingga saat ini, pihaknya be-

lum memutuskan untuk mem berikan dukungan kep ada salah satu calon muda. Sejauh ini, pihaknya telah memantau dan akan terus memperhatikan tokoh-tokoh muda yang akan maju pada Pilkada. “Sampai kini, kami belum memutuskan untuk mendukung siapa. Jika calon muda itu sesuai dengan kriteria yang kami sebutkan tersebut, kami siap menjadi garda terdepan untuk mendukungnya. Sampai kini, kami masih penjajakan dengan calon-calon. Dari beberapa calon yang sudah berkomunikasi dengan kami, belum nampak keseriusan calon muda yang akan maju. Dari diskusi di PSI Sumbar beberapa hari yang lalu, peluang untuk mengalahkan Mahyeldi masih ada, tetapi harus ada wajah baru yang muncul dengan konsep dan ide-ide baru,” tuturnya. Ari menegaskan satu hal yang penting mengenai kriteria calon muda yang diprioritaskan untuk didukung oleh PSI Sumbar. Ia menga takan, PSI Sumbar akan

mendukung tokoh muda yang berani sebagai wali kota. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk mendukung calon muda yang ingin m enjadi calon wakil wali kota.”Bisa jadi kami akan mendukung calon yang ingin menjadi wakil wali kota, bisa jadi tidak, tergantung calon wali kotanya. Yang pasti, sebagai partai anak muda, PSI akan mendukung calon wakil dari calon wali kota yang harus muda juga,” ucapnya. Mengenai dukungan PSI terhadap calon kepala daerah berusia muda, Ari mengatakan, dukungan PSI Sumbar kepada calon kepala daerah akan berpengaruh besar terhadap pemerolehan suara karena dengan sudah lengkapnya struktur pengurus PSI di Sumbar.”Dukungan PSI terhadap calon kepala daerah akan berpengaruh besar karena PSI disi oleh anak-anak muda yang punya mobilitas tinggi. Se lain itu, struktur PSI sudah lengkap pada semua tingkatan, apalagi di Kota Padang,” ujarnya. (h/dib)

Untuk meningkatkan pengawasan partisipatif oleh masyarakat Kota Sawahlunto, Panwaslu Sawahlunto menggelar Rapat Koordinasi lintas sektor yang dilaksanakan di Ruang Cemara Hotel Ombilin Kota Sawahlunto Jumat, (09/11). Rakor yang dihadiri mulai perangkat desa, Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga tokoh masyatakat Sawahlunto tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam hal pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019. “Masyarakat Sawahlunto harus menjadi perpanjangan tangan dari Panwaslu Sawahlunto untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pilkada 2018 maupun Pileg dan Pilpres 2019, “ ungkap Ketua Panwaslu Sawahlunto, Dwi Murini didampingi Kepala Sekretariat Panwaslu Sawahlunto, Agung Rohadiat. Melalui Rakor ini masyarakat diminta mampu berpartisipasi dalam pengawasan untuk mencegah pelanggaran seminimal mungkin dalam pelaksanaan pemilu. Terkait pengawasan partisipatif terdapat beberapa masalah dalam pengawasan partisipatif seperti halnya rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperan dalam pengawasan, hingga adanya intimidasi terhadap pelapor. “Urgensi adanya pengawasan partisipatif diantaranya dikarenakan keterbatasan personal, daya dukung dan kewenangan pengawas. Maka dari itu adanya pengawasan partisipatif dapat me nutup kekurangan pengawas pemilu tersebut,” sebutnya. Sementara itu Komisioner Panwaslu Sawahlunto Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antar Lembaga, Fira Hericel mengatakan pihaknya juga men jelaskan potensi-potensi kerawanan yang harus menjadi atensi, mulai tahapan pemutakhiran data pemilih seperti pemilih ganda dan data pemilih invalid, di tahapan pencalonan seperti halnya adanya dukungan ganda dan kepengurusan ganda, maupun di saat tahapan kampanye dan dana kampanye seperti halnya perusakan alat Peraga kampanye, black campaign, money politik hingga penggunaan fasilitas negara maupun penggunaan dana bansos. “Terjadinya penurunan partisipasi politik oleh masyarakat salah satunya disebabkan karena sebagian masyarakat tidak merasakan dampak setelah dilakukan pemilihan. Untuk itu dengan diselenggarakan Pemilu serentak nanti diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat maupun menekan tingginya biaya dalam pelaksanaan Pemilu,” kata nya.(h/rki)

JELANG PILKADA KOTA PARIAMAN

Genius: Jangan Percaya Berita Hoax PARIAMAN, HALUAN- Wa kil Wali Kota Pariaman Genius Umar mengatakan, berita tidak benar atau hoax yang tersebar di berbagai media sosial cukup berpotensi mengganggu proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di daerah itu. “Kota Pariaman merupakan salah satu kota kecil peserta Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019, maka hal itu perlu diwas-

padai secepatnya,” kata dia seperti dikutip antarasumbar. Beberapa waktu lalu katanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengadakan pertemuan dengan petinggi Polri dan sejumlah kepala daerah membahas tentang potensi gangguan pemilu akibat berita hoax. Pada pertemuan tersebut ujar dia, ancaman berita tidak benar atau hoax selalu mengganggu penyelenggaraan pemilu di berbagai daerah di tanah air. “Berita Hoax tidak hanya terjadi di Pariaman, namun menyeluruh oleh karena itu peran serta pemangku kepentingan dibutuhkan untuk meluruskannya,” kata dia. Menurut dia, berita hoax tersebut sudah menjadi catatan bagi pihak kepolisian dalam menyukseskan Pilkada, Pileg dan Pilpres pada 2019. Terkait banyak informasi hoax yang tersebar melalui media sosial, pemerintah daerah masih belum menemukan solusi akurat dalam menangkalnya secara maksimal. “Pada era keterbukaan informasi saat ini, pemerintah juga kewalahan menangkalnya maka masya-

www.harianhaluan.com

GENIUS UMAR

 Redaktur: Dodi Nurja

rakat perlu lebih cerdas dalam menerima dan menyaring hal tersebut,” ujar dia. Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria, meminta dan mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh rumor politik terkait Pilkada 2018 di daerah itu. “KPU cukup menyayangkan masih ada masyarakat mengeluarkan pernyataan politik yang kurang baik terutama di media sosial,” kata dia. Ia mengatakan ucapan dan lontaran tersebut pada umumnya tidak memiliki dasar yang jelas sehingga dinilai dapat mempengaruhi dan mengubah pola pikir masyarakat. “Sebagai contoh ucapan di media sosial seperti kalimat politik tertentu yang belum teruji kebenarannya namun diakhiri,” kata bapak itu. Kalimat “kata bapak itu” katanya, tidak jelas namun dapat menggiring asumsi masyarakat ke arah lain. Menurutnya hal seperti itu tidak baik dalam membangun demokrasi bagi masyarakat karena cenderung mengarah dan mengiring opini ke arah tertentu. (h/dn/*)  Layouter: Yohanes

OPINI Menjaga Hutan Mentawai

ERSOALAN ekploitasi hutan Mentawai terus menggelinding. Bak bola salju, polemik yang berawal dari penolakan kaum adat, membesar hingga menjadi suara Pemkab Mentawai. Penolakan dilakukan secara massif. Baik oleh masyarakat, mahasiswa, Pemkab Mentawai, dan para aktivis lingkungan. Ada ketakutan, jika hutan Mentawai dikelola menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI), ancaman bencana ekologi akan datang menghampiri. Polemik ekploitasi hutan Mentawai sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Telah bertahun-tahun masyarakat Mentawai mencoba melawan penebangan hutan mereka. Namun apa daya, kebijakan pemberian izin pengelolaan hutan ada di pusat. Pemkab Mentawai tidak punya kewenangan secara penuh melawannya. Parahnya pula, Pemprov Sumbar juga tidak serius mempertahankan hutan Mentawai agak tidak terlalu luas dipergunakan untuk kepentingan bisnis dengan mengabaikan kearifan lokal masyarakat setempat. Hutan bagi masyarakat Mentawai tidak sekadar belantara yang menyimpan sumber makanan semata. Hutan bagi mereka adalah identitas. Penduduk asli Mentawai menganut kebudayaan Neolitikum dan mempunyai kepercayaan animisme yang banyak mengaitkan alam dengan berbagai tradisinya. Hutan, tumbuhan dan satwa dianggap mempunyai jiwa dan mengisi berbagai upacara adatnya dan kehidupan sehari-harinya. Keterkaitan dengan hutan diperlihatkan masyarakat adat Mentawai dengan budaya berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu menggambarkan, pentingnya hutan bagi seluruh penghuni Mentawai dan pentingnya diupayakan pengelolaan hutan lestari. Persoalan muncul ketika pemerintah pusat membuka kran pengelolaan hutan mentawai. Artinya, hutan asli akan dibabat diganti dengan tanaman industri. Ini yang menjadi masalah, hilangnya hutan Mentawai, berarti kematian bagi masyarakat sekitar. Pemerintah, semestinya memperhatikan kearifan lokal ini sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ada hak-hak masyarakat yang akan terusik, keseimbangan alam nan juga bergeser, kalau status dan fungsi hutan ditukar. Kondisi ini sebenarnya tidak baru terjadi. Sejak dahulu kala, hutan Mentawai dibabat. Sudah berjuta-juta ton kayu-kayu Mentawai diangkut keluar dan diperdagangkan secara terbuka. Hasilnya bagi masyarakat apa? Toh, sampai sekarang masyarakat Mentawai kebanyakan masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan kentara di sana, jangankan akses infrastruktur yang layak, pendidikan saja tidak merata di Mentawai. Tanah subur yang menyimpan kekayaan alam itu seolah dibiarkan saja berkubang penderitaan. Sudahlah kondisi demikian, kekayaan Mentawai tetap saja diekploitasi. Kalau pemerintah tidak cepat tanggap, dan tetap bersikukuh untuk mengizinkan ekploitasi hutan Mentawai, berbagai ancaman barangkali akan menjadi kenyataan, pergesekan kaum pekerja, termasuk para pendatang dengan masyarakat asli Mentawai yang hidupnya bergantung pada hutan, bukan tidak mungkin akan terjadi. Sebagai para penjaga keseimbangan, tentu saja masyarakat Mentawai menolak upaya-upaya yang akan merusak kestabilan alam mereka. Seyogyanya, pemerintah mendukung upaya pelestarian hutan adat di Mentawai, bukan malah seperti sekarang ini, yang mengabaikan fungsi hutan itu sendiri bagi masyarakat, dan memilih member izin pada sejumlah perusahaan untuk menggarapnya. Jika yang ditilik pemerintah pusat adalah keuntungan finansial semata, ada baiknya jajaran pemerintah kembali merenungi berapa banyak bencana yang terjadi akibat perambahan hutan, dan berapa besar anggaran yang pada akhirnya dikeluarkan untuk memulihkan kehidupan pascabencana. Secara garis besar, anggaran yang dikeluarkan untuk proses pemulihan pascabencana, lebih besar dari income yang didapat dari perizinan penggarapan hutan. (*)

HALUANISME  Relokasi Pasar Atas Tuntas Semoga cepat dibangun pak  Suara Nyaring Para Penjaga Hutan Mentawai Jangan menambah malapetaka

www.harianhaluan.com

SABTU, 2017 KAMIS,11 27NOVEMBER OKTOBER 2016 22 Safar1438 1439HH 26 Muharram

Akankah Cicak Vs Buaya Terulang?

ELAHIRAN KPK di republik ini disambut suka cita masyarakat Indonesia, bagaimana tidak, tadinya lembaga penegak hukum yang terdiri dari Kepolisian dan Kejaksaan dianggap kurang efektif dalam melakukan kejahatan khususnya terkait dengan kasus korupsi. Pada hal anggapan efektif tidaknya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan menurut saya tidaklah seutuhnya anggapan itu benar dan tidak demikian juga salah, tetapi itulah anggapan yang paling banyak dipermukaan.

Sejatinya KPK memiliki fungsi supervisi, kordinasi dan hadir sebagai trigger mechanism terhadap lembaga-lembaga utama ini. Artinya kedepan bilamana masyarakat masih tidak mempercayai Kepolisian dan Kejaksaan, maka pada waktu yang bersamaan pula KPK gagal dalam memerankan trigger mechanism tersebut. Pertanyaan lebih lanjut jika hal itu terjadi, lalu pada lembaga penegak hukum mana harus percaya?. Diakui, KPK dalam sepak terjangnya paling tidak terbukti dan mampu menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. Bukan berarti lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan tidak bersikap demikian, hanya saja terkadang ekspose kedua lembaga itu dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak muncuk ke publik, sehingga kesannya hanyalah KPK semata yang paling gencar dalam memberantas korupsi. Menurut saya anggapan inilah yang sangat keliru dan menyesatkan, karena mestinya terhadap Kepolisian dan Kejaksaan haruslah diberi porsi yang sama ketika mereka berhasil mengungkap kasus korupsi. Keberhasilan KPK, makin hari memuaskan publik, hal ini terbukti dari kasus-kasus besar yang pernah diungkap oleh KPK serta tertangkapnya orang-orang besar di republik ini. Mulai dari pejabat pemerintah pusat, daerah, pengusaha, bahkan dari lembaga penegak hukum itu sendiri seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim tak lepas dari jerat KPK. Sehingga dalam perjalanannya tak heran jika KPK selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat Indonesia dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya. Ketika KPK disinyalir mengalami kriminalisasi atau bahkan isu lembaga ini mau dibubarkan begitu banyak pembelaan dan dukungan yang datang silih berganti hingga aksi pasang badan yang menyuarakan bahwa KPK harus dipertahakan serta henti-

kan kriminalisasi terhadap KPK. Publik makin diyakinkan atas keberadaan KPK, bahwa lembaga ini seperti “malaikat” penyelamat uang rakyat dari koruptor-koruptor yang tidak bertanggungjawab dan selalu mensengsarakan rakyat. Tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi menjadikan KPK semakin ditakuti, ini terbukti dengan tertangkapnya besan orang nomor satu kala itu di negeri ini yaitu Aulia Pohan. Tindakan ini setidaknya sedikit banyak mencoreng nama baik Presiden keenam tersebut. Tidak berhenti sampai disana, KPK makin gencar bereaksi atas tindakannya yang mengejutkan publik dengan melakukan penyadapan terhadap Kabareskrim Polri saat itu Komisaris Jenderal Susno Duadji yang diduga menerima gratifikasi dari nasabah Bank Century. Pada saat itu juga muncul sebut an Cicak vs Buaya, yang mana KPK diibarkan Cicak dan Kepolisian diibaratkan Buaya. Inilah awal mulanya perseteruan antara KPK dan Kepolisian terjadi. Cicak Vs Buaya Seperti disingung sedikit diatas, Cicak vs Buaya pertama kali muncul sekitar tahun 2008, dimana ketika itu KPK melakukan penyadapan kepada Komisaris Susno Duadji. Penyadapan ini dilakukan karena Susno Duadji diduga menerima gratifikasi dari Bank Century. Tak lama setelah itu, sepertinya Polisi melakukan “serangan balik” dengan cara mengkriminalisasi Pimpinan KPK, hal ini didasarkan atas kesaksian dari Anggodo Widjojo dalam kasus korupsi proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu, bahwa kakaknya Anggoro Widjojo telah menyuap dua pimpinan KPK waktu itu yaitu Chandra M Hamzah dan Bibid S. Rianto sejumlah Rp 6 miliar. Kemudian, Polri menetapkan dua pimpinan KPK itu sebagai tersangka, bahkan sempat menahan keduanya. Sedangkan, Cicak vs Buaya yang kedua

ALUNGSYAH, SH ini pada pokoknya terjadi ketika KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti di kantor Korlantas Lalu Lintas Polri dan saat itu juga mengumumkan penetapan dua Jenderal Polri yakni Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka. Ini merupakan langkah KPK yang dianggap paling berani, karena orang yang ditetapkan sebagai tersangka bukanlah orang biasa, melainkan KPK sudah dianggap masuk dan mengobok-obok sarang buaya. Setelah status tersangka ditetapkan, maka diwaktu bersamaan Polri melakukan penyidikan pada kasus yang sama d ilakukan oleh KPK, sehingga kasus ini semakin meruncing dan bergejolak. Beda halnya dengan Cicak vs Buaya Jilid I dan Jilid II, Cicak vs Buaya Jilid III setidaknya menggemparkan atas tindakan makin berani KPK yang menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang saat itu menduduki kepala biro pembinaan karir. Padahal saat ditetapkan sebagai tersangka Budi Gunawan satu-satunya calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Jokowi untuk menduduki jabatan sebagai Kapolri. Hingga akhirnya komisi III secara aklamasi menerima Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah dinyatakan lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan. Dengan tersangkanya Budi Gunawan, rupanya terdapat isu yang ketika itu menyerang pimpinan KPK Abraham Samad, mulai dari kedekatannya dengan Putri Indonesia 2014 Elvira Devinamira dan penetapannya sebagai tersangka atas dugaan pemalsuan dokumen dan paspor pada tahun 2015 silam. Penetapan Abraham Samad sebagai tersangka juga diikuti oleh Wakil Ketua KPK lainnya yaitu Bambang Widjojanto yang ketika itu ditangkap sesaat mengantarkan anaknya kesekolah. Penangkapan kepada Bambang Widjojanto dida-

sarkan atas pengaduan dari fraksi PDI-P Sugianto Sabran dengan tudingan mendalangi kesaksian palsu delam sengketa Pilkada Kotawaringin, Kalimantan Tengah pada tahun 2010 silam. Menyusul kemudian adanya pelaporan kepada Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ke badan reserse kriminal Mabes Polri atas dugaan pemalsuan surat notaris dan penghilangan saham PT Desy Timber. Tidak sampai disana rupanya Wakil Ketua KPK lainnya pun ikut dilaporkan yaitu Zulkarnain dengan dugaan korupsi dana hibah program penanganan sosial ekonomi Mayarakat (P2SEM) jawa timur pada tahun 2008. Tindakan inilah kemudian dianggap sebagai balas dendam Kepolisian terhadap KPK dengan cara mengkriminalisasikan Pimpinannya. Diantara Cicak vs Buaya jilid I sampai III diatas, sepertinya diprediksi tidak ada habisnya. Selalu bersambung dan masih terdapat cerita lanjutannya. Aroma Cicak vs Buaya Jilid IV sudah mulai tercium kepermukaan, walaupun hal tersebut tidaklah diinginkan, tetapi “bau” itu sudah mulai tercium oleh masyarakat. Terbukti baru-baru ini dengan keluarnya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang beredar di media sosial tertanggal 07 November 2017 atas nama Pimpinan KPK Saut Situmorang dan Agus Raharjo. Adapaun SPDP yang beredar tersebut dengan Nomor N/ 263/XI/ 2017/DitTipidum dengan Pelapor bernama Sandy Kurniawan S., S.H.,M.H. Kedua Pimpinan KPK tersebut dikenakan Pasal 263KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 421 KUHP. Masing-masing Pasal tersebut pada pokoknya terkait Pemalsuan surat dan penyalah gunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pihak Terlapor. Artinya pula “argo” SPDP ini terus berjalan dan bahkan potensi untuk ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa hingga terpidana amatlah kuat. Pertanyaannya ialah akankah ini terjadi.? Presiden harus “intervensi” Sejatinya sebagai orang nomor satu di Indonesia dan bisa dianggap sebagai pengendali republik ini, Presiden memiliki peran penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan stabilitas NKRI. Walaupun beban itu tidaklah ditanggung oleh Presiden sendirian, tetapi dengan segala kewenangan yang ia miliki,

setidaknya mampu menenangkan kondisi dan suasana yang terjadi saat ini. Jika Cicak vs Buaya jilid IV tidak ingin terjadi, maka Pesiden haruslah “mengintervensi” kedua lembaga tersebut. Mengintervesni disini bukan berarti Presiden ikut campur terkait dengan persoalan hukumnya, tetapi lebih kapada “mendinginkan” masing-masing institusi dengan cara memanggilnya secara musyawarah untuk mencari solusi penyelesaiannya. Disatu sisi tindakan itu haruslah diambil, karena walaupun sejatinya masing-masing lembaga merupakan lembaga yang independen dan tidak ada yang berhak untuk mencampurinya, namun atas nama kenyamanan dan stabilitas sosial penegakan hukum haruslah disikapi. Kalaupun ini nantinya dibiarkan, maka begitu banyak energi yang terb uang dan b ahkan mengancam penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tidak pidana korupsi. Saat itulah para koruptor bertepuk tangan hingga tertawa terbahak-bahak. Selain itu juga, bagaimanapun perseteruan lembaga penegak hukum tidaklah pantas terjadi, mengingat mereka sama-sama memiliki t ugas yang sama untuk menegakkan hukum itu sendiri. Disinilah peran Presiden harus dimainkan, apalagi Kepolisian secara struktur berada dibawah Presiden dan secara otomatis pula Presiden berhak untuk “mengendalikannya” dengan catatan tidak mencampuri materi hukumnya. Publik pastilah mengira bahwa perseteruan Cicak vs Buaya tidak akan pernah selesai, mengingat masing-masing lembaga sepertinya sama-sama menyimpan dendam pribadi. Ketegasan Presiden sangatlah dibutuhkan, apalagi ini menyangkut lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi. Tentunya KPK bukanlah lembaga yang baik dari semua lembaga penegak hukum, tetapi paling tidak sejauh ini KPK menjadi tumpuan utama bagi masyarakat dalam memberantas korupsi. Image inilah yang harus dijaga oleh Presiden, karena bagaiamanapun juga Presidenlah yang paling tepat untuk menjadi “wasit” sekaligus sebagai penentu keamanan NKRI sekarang hingga kedepannya. Lebih lanjut dengan demikian, kedepan Kepolisian dan KPK harus bergandengan tangan dan tidak ada lagi yang namanya saling mengkriminalisasi ataupun dendam lama bersemi kembali ditubuh kedua lembaga tersebut. (*)

Segera Fungsikan Traffic Light Yang terhormat Kadishub Padang, kapan traffic light Simpang Bypass Durian Taruang difungsikan? Sebab, traffic light yang lama posisinya berada di belakang tiang traffic light yang baru sehingga pengendara dari arah Simpang Bypass Unand kesulitan melihat warna lampu merah. Terimakasih 08126666xxx

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Irvand

EKBIS

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LUNCURKAN LAYANAN WIFI PENERBANGAN

Penumpang AirAsia Bisa Internet di Pesawat Indonesia Terlambat Kembangkan Ekonomi Syariah SURABAYA, HALUAN - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengakui, Indonesia terlambat mengembangkan ekonomi syariah. Padahal Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim yang amat besar. Menurut JK, saat ini baru 5 persen sistem keuangan syariah di Indonesia. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia yang sudah menerapkan sistem keuangan syariah sebesar 22 persen. “Memang kita punya keterlambatan dalam ekonomi syariah,” kata JK dalam sambutannya pada acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Grand City Surabaya, Kamis (9/11). Selain itu, JK juga menyebut Inggris yang bukan negara berpenduduk mayoritas beragama Islam pun sudah mengadopsi prinsip syariah dalam sistem keuangan. Dasarnya adalah sistem ekonomi syariah tahan terhadap guncangan krisis. “Dalam pengalaman beberapa kali krisis ekonomi, sistem ekonomi Islam tidak pernah mengalami krisis,” tutur JK. Alasan sistem ekonomi syariah tidak pernah mengalami krisis adalah lantaran dalam sistem tersebut tidak diperbolehkan melakukan spekulasi. Selain itu, setiap transaksi pun harus jelas landasannya. “Harus ada basis transaksinya, tidak boleh menjual barang yang belum jelas,” ujarnya. (h/kcm)

10 Anak Usaha BUMN Akan Jual Saham ke Publik JAKARTA, HALUAN — Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengemukakan, sekitar sepuluh perusahaan yang merupakan anak usaha BUMN akan melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada 2018. “Kalau di bilang 10 perusahaan, ada. Tahun ini ada empat anak usaha BUMN yang melaksanakan IPO,” ujar Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro di Jakarta, Kamis (9/11). Kendati demikian, ia belum dapat merinci anak usaha BUMN yang IPO pada 2018. Perusahaan-perusahan itu masih menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2018. “Tidak bisa sebut nama sampai RKAP,” ucapnya. Pada tahun ini, Aloysius Kik Ro menyebutkan, empat anak usaha BUMN yang IPO yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (GMFI), PT PP Presisi, PT Wika Gedung, dan PT Jasa Armada Indonesia (JAI). Dan GMFI telah resmi tercatat di BEI pada 10 Oktober 2017. “Sebentar lagi, PT PP Presisi akan dicatatkan, setelah itu Wika Gedung, dan Jasa Armada Indonesia,” katanya. Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat mengatakan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mendorong BUMN maupun anak usahanya untuk melakukan IPO. “Kami sangat mendorong BUMN maupun anak usahanya untuk menggunakan pasar modal sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan. Dengan ‘go public’, BUMN akan didorong untuk mandiri dalam mencari pendanaan dan tidak bergantung p ada pemerintah,” ujarnya. Melalui aksi korporasi itu, kata dia, BUMN maupun anak usahanya dapat mengembangkan bisnis yang lebih luas dan meningkatkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Selain itu, permodalannya juga akan meningkat, dengan begitu pertumbuhannya bisa lebih cepat. (h/ rol)

JAKARTA, HALUAN —AirAsia Indonesia secara resmi meluncurkan layanan WiFi dan inflight entertainment. Layanan yang diberi nama ROKKI ini, telah tersedia pada sejumlah penerbangan domestik maupun internasional yang dilayani AirAsia Indonesia (kode penerbangan QZ). CEO Grup AirAsia di Indonesia, Dendy Kurniawan, mengatakan, sebagai maskapai berbiaya hemat yang selalu beradaptasi terhadap tuntutan pasar dan senantiasa mengedepankan inovasi, A irAsia Indonesia sangat bangga menjadi maskapai berbiaya hemat pertama di Indonesia yang meluncurkan layanan WiFi dan inflight entertainment di dalam penerbangannya. “Layanan ROKKI dapat diakses langsung pada gawai masing-masing penumpang. Ini memungkinkan para pelanggan untuk tetap terhubung di mana pun dan kapan pun, serta semakin mempertegas visi AirAsia untuk menjadi maskapai penerbangan digital terdepan,” katanya. Untuk menggunakan laya-

INTERNET DI PESAWAT — AirAsia Indonesia memanjakan penumpangnya dengan menyediakan layanan WiFi ROKKI. Tersedia dalam dua pilihan paket, yaitu Paket Chat dan Paket Internet. NET

nan ROKKI, penumpang cukup mengaktifkan fitur WiFi saat ponsel atau tablet dalam mode pesawat dan menghubungkannya ke WiFi AirAsia-ROKKI, kemudian akses situs www.rokki.com untuk menikmati berbagai hiburan antara lain menonton berbagai film, mendengarkan musik maupun melihat katalog belanja secara

gratis. Penumpang juga dapat mengakses layanan WiFi ROKKI yang tersedia dalam dua pilihan paket, yaitu Paket Chat dengan harga Rp30.000 untuk kapasitas 3MB dan Paket Internet dengan harga Rp60.000 berkapasitas 10MB. “Layanan ROKKI tersedia atas dukungan penuh dari In-

dosat Ooredoo selaku mitra kami dalam penyediaan jasa layanan,” ujar Dendy. Sementara Director & Chief Wholesale & Enterprise Officer Indosat Ooredoo, Herfini Haryono, mengatakan, pihaknya bangga dapat menjadi mitra AirAsia Indonesia dalam memberikan pengalaman digital terbaik kepada para penum-

pang, berupa layanan WiFi inflight entertainment di dalam penerbangannya. “Indosat Ooredoo Business selalu berkomitmen menjadi Technology Partner terbaik bagi korporasi, dan kami akan selalu siap mendukung Digital Journey AirAsia dengan solusisolusi ICT terbaik yang kita miliki,” katanya. (h/trn)

GANDENG BPJS KETENAGAKERJAAN

BKPM Pelototi Perusahaan Penanaman Modal JAKARTA, HALUAN — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus berkoordinasi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas perizinan dan non perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Untuk mewujudkannya, BKPM meneken Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, terkait pemanfaatan data kepesertaan dan data identitas perusahaan penanaman modal. Penandatanganan PKS ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya terkait penempatan pejabat penghubung di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Lestari Indah mengemukakan, bahwa PKS ini merupakan payung hukum implementasi kerjasama yang telah disepakati oleh kedua instansi. “Jadi BKPM dan BPJS Ketenaga-

kerjaan sepakat untuk melakukan penyelarasan Data Kepesertaan Perusahaan yang telah terdaftar di BPJS dengan Data Perusahaan Penanaman Modal yang telah memiliki Izin Usaha di BKPM,” ujarnya dalam acara penandantanganan Perjanjian kerjasama antara BKPM dan BPJS Ketenagakerjaan di BKPM, Jakarta, Jumat (10/11). Lestari menambahkan pemanfaatan dan penyelarasan Data tersebut akan dilakukan secara elektronik melalui web service antara SPIPISE dan Sistem di BPJS Ketenagakerjaan. Ini merupakan salah satu bentuk sinergi, sehingga data yang dimiliki oleh kedua lembaga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Lestari bilang selain melaksanakan kegiatan pemanfaatan data yang dimiliki kedua lembaga secara optimal, kedua lembaga juga sepakat akan melakukan kegiatan sosialisasi bersama tentang pentingnya jaminan sosial bagi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Kerjasama pemanfaatan data tersebut memiliki jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi berdasarkan kebutuhan organisasi kedua lembaga di kemudian. Dalam penandatangan kerjasama tersebut, BKPM diwakili oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Lestari Indah, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan diwakili oleh Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga E. Ilyas Lubis. Seperti diketahui, Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan BPJS Ketenagakerjaan telah menandatangi Nota Kesepahaman Nomor 11/KS/BKPM/ 2017 dan Nomor MoU/04/022017 tentang Penyelenggaraan Layanan BPJS Ketenagakerjaan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penandatanganan tersebut dilakukan di Nusa Dua, Bali bersamaan dengan kegiatan Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh BKPM yang mengumpulkan aparatur penanaman modal di daerah. Kerjasama yang dilakukan oleh BKPM dengan berbagai instansi terus dilakukan untuk memperkuat layanan investasi. Sejak awal tahun, berbagai upaya koordinasi dilakukan untuk mengintegrasikan sistem informasi antara lain dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan saat ini dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dari data yang dirilis oleh BKPM, realisasi investasi Januari-September 2017 telah mencapai Rp 513,2 triliun naik 13,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 453,4 triliun. Realisasi investasi tersebut menciptakan 826 ribu tenaga kerja yang terdiri dari 544,2 ribu dari penanaman modal asing (PMA) serta 281,8 ribu penanaman modal dalam negeri (PMDN). (h/inl)

AKIBAT GANGGUAN DAYA BELI

Penjualan Sepeda Motor Terpengaruh CIANJUR, HALUAN — Kepala Divisi Hubungan Investor PT Astra International Tbk (Astra), Tira Ardianti mengatakan, gangguan daya beli masyarakat yang terjadi terutama pada periode semester I-2017, turut mempengaruhi penjualan sepeda motor. “Pada semester I-2017, konsumen roda dua terpengaruh oleh ‘administered price’ untuk STNK, BPKB, dan tarif listrik yang membuat orang-orang ‘kaget’,” kata Tira Ardianti, ditemui usai lokakarya di Cianjur, Jawa Barat, Kamis (9/11). Ia menilai, kalangan masyarakat pada sektor industri rumah tangga harus melakukan pe-

nyesuaian serta restrukturisasi biaya ketika harga barang yang diatur pemerintah naik. Hal itu membuat mereka harus menghemat dan menjaga pengeluaran. Selain pengaruh harga barang yang diatur pemerintah terhadap gangguan daya beli masyarakat, Tira mengatakan ada dampak panen yang tertunda di beberapa daerah pada semester I-2017. “Situasi pada enam bulan pertama 2017 ada pengaruh penundaan panen di beberapa lokasi. Setelah periode semester I lewat, semester II sudah ada panen sehingga membantu penjualan sepeda motor,” kata dia

periode yang sama tahun sebelumnya dan memiliki pangsa pasar 74,6 persen (3,2 juta unit). Namun, penjualan unit sepeda motor berbagai merek secara keseluruhan pada kuartal III 2017 m enurun tipis dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penjualan sepeda motor hingga kuartal III 2017 tercatat 4,34 juta unit dan penjualannya pada kuartal III 2016 tercatat GANGGUAN daya beli masyarakat yang terjadi semester I-2017, sebanyak 4,35 unit. Sejak Jamempengaruhi penjualan sepeda motor. Masyarakat sektor industri nuari hingga September 2017, rumah tangga melakukan penyesuaian untuk pengeluaran. NET Astra telah meluncurkan 7 model sepeda motor baru dan pula. penjualan domestik motor Hon- 14 model permak (revamped) Sesuai data Asosiasi Industri da meningkat dua persen pada dengan rentang harga Rp 17 juta Sepeda Motor Indonesia (AISI), kuartal III 2017 dibandingkan hingga Rp 575 juta. (h/rol)

OMZET CAPAI RP1,5 JUTA/HARI

Dari Jualan Lotek, Eni Biayai Keluarga PADANG, HALUAN — Perempuan 52 tahun itu, terlihat sibuk melayani pembeli. Usai mengambil aneka sayuran dan member kuah kacang, dia membungkusnya, lalu memasukkannya dalam kantong. Eni namanya. Profesi sebagai penjual lotek dalam lingkungan Kampus UIN Imam Bonjol, Lubuak Lintah, Padang sudah lama dilakoninya. Dengan hasil penjualan lotek itu pula, dia mampu membiayai anaknya hingga menjadi polisi. Dan perjuangan untuk menjadi abdi negara itu, sudah untuk ketiga kalinya dilalui sang anak dengan dukungan penuh sang bunda. “Awalnya dia tes masuk polisi, tapi gagal. Tahun berikutnya dia mencoba lagi dan hasilnya sama. Alhamdulillah, tes tahun berikutnya baru lolos jadi polisi,” www.harianhaluan.com

katanya pada Haluan saat ditemui di kedai loteknya, Kamis (9/11). Dari berjualan lotek itu, dia mengumpulkan uang rupiah demi rupiah. Sebelum Subuh, Eni sudah bangun, kemudian mempersiapkan segalanya untuk berjualan lotek. Sementara suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Mereka bahu membahu, saling menopang demi memperjuangkan cita-cita anaknya. “Suami saya ikut membantu. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, dia yang mengantar barang-barang ke kedai. Setelah semua selesai dia sarapan lalu pergi bekerja” katanya. Kalau dicermati betul, tentu ada yang berbeda dalam pristiwa hidup Eni sehingga mampu mengantarkan anaknyameraih citacitanya. Bagaimana cara dia bekerja keras dalam perjuangan dagangnya menjadi jawaban dari rahasia

WARUNG Eni, pedagang lotek di Kampus UIN Imam Bonjol selalu ramai pembeli. RENDI

strategi dagang loteknya tersebut. Pasalnya, kedai miliknya merupakan kedai yang paling banyak

dikunjungi mahasiswa dari sepuluh kedai yang terdapat di UIN IB. “Kira-kira ada sekitar 100

mahasiswa yang belanja di sini, memesan lotek, kopi, nasi goreng dan lontong,” ungkapnya. Dari pantauan Haluan, terlihat memang ramai mahasiswa yang berbelanja di kedainya. Sebagian besar memesan lotek. “Lotek yang paling laris di sini. Sebagian mahasiswa yang laki-laki setelah makan lotek merek memesan kopi,” tambahnya. Setelah dikalkulasikan, harga lotek yang dijual Rp7.000 per porsi. Jika dikalikan sebanyak seratus mahasiswa setiap harinya, maka hasil senilai Rp700.000 perhari. Diteruskan perhitungan ini dengan harga lontong Rp7.000, dikalikan dengan 30 mahasiswa, maka hasilnya senilai Rp210.000. Belum lagi kopi, teh ice, rokok, dan jajanan yang di letakan orang di

kedainya dengan perhitungan bagi hasil. Jika dihitung secara kasar, maka omzet Eni dalam sehari dari usaha dagangnya bisa mencapai Rp1.500.000 per hari. Dari perbincangan Haluan dengan sejumlah mahasiswa, diketahui bahwa Eni sangat pandai bergaul dengan mahasiswa. “Saya dari tahun awal kuliah sudah langganan makan lotek dan minum kopi di sini. Di sini tempatnya ramai. Jadi enak nongkrong, diskusi dan bikin tugas,”. kata Ihsan, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan saat ditemui di kedai lotek tersebut. Selain itu, kedai lotek yang berukuran 8 kali 6 meter ini dikenal sebagai pusat perkumpulan aktivis dari berbagai jurusan di UIN IB Padang. (h/mg-rei)

 Redaktur: Devi Diany  Layouter: Luther

SAMBUNGAN

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

Relokasi ......................................... Dari Halaman. 1 21 WNA ......................................... Dari Halaman. 1 Menurutnya, dengan dijadikannya kawasan itu sebagai tempat relokasi, maka parkir roda empat disamping Gloria akan dialihkan ke Jalan Minangkabau dengan tidak menutup akses ke Kebun Binatang. Untuk relokasi di kawasan parkir samping Gloria, Pasar Putiah dan Pasar Wisata akan dibangun sebanyak 763 petak kios. Untuk kawasan Belakang Pasar akan dibangun sebanyak 400 lapak PKL. “Direncanakan Senin (13/11), tempat relokasi itu telah mulai dibangun,” ungkap Yuen Karnova. Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias mengatakan, tempat relokasi pedagang yang disepakati itu merupakan hasil kesepakatan Pemko dengan Forkopinda. Dengan tujuan supaya pedagang bisa dengan cepat kembali berjualan dan geliat perekonomian kembali cepat pulih. “Semua Forkopimda menyetujui tempat relokasi pedagang tidak di Jalan Ahmad Yani, Jalan Minangkabau dan di Jalan Perintis. Tapi tempat relokasi itu sesuai dengan yang telah disepakati. Kami berharap tim negosiasi dan perwakilan pedagang dapat memahami dan menerima keputusan tersebut,” tegas Ramlan. Diakuinya, sebelumnya memang ada tiga opsi awal untuk tempat relokasi. Namun rencana relokasi dijalan perintis ditolak oleh pedagang. Untuk relokasi di Jalan Ahmad Yani akan menghalangi akses jalan bagi truk pembawa material pembangunan pasar atas. Sedangkan di Jalan Minang Kabau akan menutup akses pengunjung ke Kebun Binatang. “Karena itulah Pemko dan Forkopimda sepakat tempat relokasi itu di areal parkir Samping Gloria, Pasar Putiah dan Pasar Wisata. Mulai hari ini lokasi penampungan itu akan langsung dilaksa-

nakan kegiatan persiapannya,” ujar Ramlan. Sebelumnya, untuk pembangunan permanen, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla meminta tidak melibatkan investor karena dianggap akan merugikan masyarakat dengan penetapan harga jual yang tinggi. Pembangunan mesti dilakukan pemerintah. “Tidak boleh investor. Tidak boleh sama sekali investor. Jadi, investor yang mau berminat sudah jangan coba. Harus dijual ke rakyat tanpa untung. Kalau ongkosnya Rp10 juta per meter maka dia nilainya seperti itu, tidak boleh dinaik-naikkan,” tegasnya. Lebih lanjut, JK mengatakan setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp 300-400 miliar untuk membangun ulang pasar. Tetapi, nilainya akan lebih sedikit jika diputuskan hanya merehabilitasi saja. Hanya saja, dari angka tersebut, belum diputuskan pembagian antara daerah dan pusat karena masih menunggu hasil kajian yang dilakukan Kementerian PUPR. JK hanya memastikan bahwa membangun kembali Pasar Atas Bukittinggi bukanlah hal yang sulit, karena pemerintah juga punya pengalaman yang sama ketika kebakaran terjadi di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Kebakaran Pasar Atas tersebut tidak saja melumpuhkan perekonomian Bukittinggi, tapi lebih dari seribu pedagang kehilangan mata pencarian yang menggantungkan nasibnya di pusat pertokohan yang berada persis di depan Jam Gadang Bukittinggi itu, dengan kerugian yang dialami diperkirakan mencapai 1,5 Triliun. “Pemerintah pusat pasti akan bantu untuk pembangunan pasar itu kembali. Namun demikian, penelitian dan kajian perlu dilakukan oleh Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat (PUPR) serta tim dari Universitas Andalas (Unand) Padang, untuk menentukan kembali bentuk pembangunan pasar. Apakah pasar yang terbakar ini akan direnovasi atau dibangun baru,” ujar Jusuf kala. Menurutnya, setelah hasilnya diketahui, maka Kementrian PUPR akan menyiapkan pemabangunan kembali pasar tersebut sesuai dengan moderenisasi pasar yang akan dibangun. “Kementerian PUPR bersama pemerintah daerah akan melakukan kajian selama 2 minggu untuk memutuskan apakah Pasar Atas ini akan dibangun baru atau direnovasi,” kata Jusuf kalla. Atas Musibah Kebakaran ini, Jusuf Kalla juga meminta kepada Pemko Bukittinggi untuk mempersiapkan dengan cepat tempat relokasi bagi pedagang dengan melakukan musyawarah. “Kasihan kita pedagang jika mereka harus menunggu waktu lama untuk bisa berjualan kembali. Untuk itu saya minta agar pemerintah daerah bisa mempersiapkan tempat relokasi secepat mungkin,” harapnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon meminta pemerintah daerah perlu melakukan tindakan cepat agar para pedagang bisa kembali berjualan. “Tim negosiasi dari pedagang harus segera bermusyawarah dengan Pemko dan DPRD Bukittinggi untuk mencari tempat relokasi uang diinginkan. Pembangunan tempat relokasi menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah dalam memfasilitasi pedagang untuk sementara,” kata Fadlizon. Wakil Ketua komisi V DPR RI, Mulyadi berharap agar Pemko Bukittinggi untuk dapat segera mungkin mengambil langkahlangkah untuk menyelesaikan persoalan akibat dari musibah kebakaran ini. (h/tot)

Monumen ....................................... Dari Halaman. 1 belakang lainnya adalah untuk mengenang, mengetahui, dan memahami nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional ini. “Pahlawan nasional asal Minangkabau merupakan terbanyak di antara daerah-daerah yang lain. Dari 164 pahlawan nasional Republik Indonesia ini, 15 di antaranya dari Sumatera Barat. Itu artinya, ada 10 persen dari Sumbar. Dengan begitu, Sumbar penyumbang pahlawan nasional paling banyak di antara provinsi lainnya,” ujarnya saat membuka selubung peresmian Monumen Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau di Museum Aditywarman, Padang, Jumat (10/11). Pria kelahiran tahun 1927 itu berharap kepada para generasi muda untuk meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu. “Di samping nanti dijadikan objek wisata, dari taman sari ini kami harapkan bisa lahir pemuda Minang yang mampu menyamai perjuangan para pahlawan terdahulu karena kita bukanlah separtis. Orang Minang adalah pejuang dari zaman penjajahan.,” tuturnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, menyampaikan, generasi muda tidak boleh melupakan jasa pahlawan karena dengan perjuangan pahlawan tersebut kita bisa menikmati hasilnya hari ini.

“Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan pahlawan, mereka berjuang melawan penjajah dengan semangat rela berkorban yang tinggi,” ucapnya. Pada peresmian monumen taman sari pahlawan asal Minangkabau ini ada 15 pahlawan yang terdiri dari berbagai kabupaten/ kota di Sumbar. Nasrul Abit menerangkan, pembangunan monumen itu adalah suatu gagasan Awaloedin. “Beliau juga meminta agar semua pahlawan-pahlawan asal Minangkabau ini bisa dibuatkan monumen di tiap-tiap kabupaten/ kota. Akan tetapi, makna bagi kita adalah bahwa kita jangan melupakan jasa pahlawan,” ucapnya. Mantan Bupati Pesisir Selatan itu berpesan kepada generasi muda untuk tidak mudah putus asa, tetapi terus berjuang. “Semenjak merebut kemerdekaan dari zaman penjajahan, masyarakat Minangkabau terlibat dalam perebutan kemerdekaan ini. Untuk itu, kepada generasi penerus mari teruskan perjuangannya. Perjuangan kita hari ini bagaimana Republik ini bisa mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridai Allah SWT. Namun, hal itu belum tercapai,” katanya. Berkaitan dengan pahlawan nasional asal Minangkabau,

Nasrul berharap ada lagi pahlawan-pahlawan asal Minangkabau yang dijadikan sebagai pahlawan nasional. “Di antara nama-nama pahlawan nasional asal Minangkabau di monumen ini rata-rata sudah masuk jadi pahlawan nasional. Sekarang baru 15 pahlawan. Masih ada yang belum disetujui. Kita perjuangkan untuk bisa ditetapkan sebagai pahlawan nasional secara bertahap,” ujarnya. Adapun 15 pahlawan nasional asal Minangkabau yang terpampang di Monumen Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau tersebut adalah Abdoel Halim, Ilyas Yakoub, Rasuna Said, Tuanku Imam Bonjol, Muhammad Natsir, Abdul Muis, Bagindo Azis Chan, Adnan Kapau Gani, Hamka, Tan Malaka, Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, H. Agus Salim, Sutan Syahrir, dan Huzairin. Acara peresmian monumen tersebut dihadiri oleh Ketua Pelaksana Harian YSO Adabiah Padang, Djohari Kahar; Ketua Pengurus YSO Adabiah Padang, Ali Asmar; Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar, Fakhrizal; Kejaksaan Tinggi Sumbar, Diah Srikanti; Kepala Dinas Kebudayaan Sumbar, Taufik Effendi; dan kepala sekolah di lingkungan YSO Adabiah Padang. (h/mg-fkr)

Ketua ............................................. Dari Halaman. 1 pemuda sebagai poros pembangunan daerah harus maksimal,” ulas Hendra, Jumat (10/11). Dalam hal ini ia juga meminta para pemuda proaktif menumpas paham- paham yang bisa memecah belah bangsa. Sebab ini akan berdampak buruk terhadap stabilitas kehidupan di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, bahaya narkoba dan pergaulan bebas juga diminta diwaspadai. “Narkoba merupakan musuh bangsa, untuk itu harus ditiadakan,” ujarnya. Dalam momentum Hari Pahlawan ini, Hendra juga berharap ke depan perhatian pemerintah pada veteran bisa terus meningkat. Sebab veteran adalah pejuang masa lalu yang ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. “Pemerintah mesti memperhatikan nasib para veteran, jika tidak perjuangan mereka seperti tidak dihargai,” katanya. Menurut dia juga, dalam upaya mendorong kesejahteraan para veteran, DPRD juga selalu siap menyetujui anggaran di APBD. Penganggaran akan dilakukan sesuai mekanisme yang ada tentunya. Veteran dinilai pantas mendapat alokasi anggaran dari APBD, karna tanpa mereka Indonesia tidak akan bisa menikmati kemerdekaan seperti saat ini. Sebelumnya, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Saidal Masfiyuddin juga menegaskan, setiap www.harianhaluan.com

pahlawan harus mendapat penghargaan dan perhatian dari negara. Baik pahlawan kemerdekaan ataupun pahlawan masa kini yang memperjuangkan hak-hak orang banyak tanpa mengharapkan imbalan. Untuk pahlawan perjuangan kemerdekaan, sebut Saidal mereka telah ada mendapat anggarkan dari pusat sebagai apresiasi terhadap perjuangan mereka. Anggaran pusat yang diperuntukkan bagi pahlawan kemerdekaan ini biasanya digunakan untuk membantu kebutuhan biaya hidup. Ini berlaku bagi yang masih hidup, sementara jika yang bersangkutan telah tiada keluarga sang pejuang biasanya akan mendapatkan santunan juga sebagai bagian dari keluarga veteran tentunya. Ditambahkan Saidal, bicara APBD, perhatian juga diberikan oleh pemerintah daerah. Bentuknya adalah membantu pembangunan gedung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau yang lebih dikenal organisasi veteran. Tahun 2017 sekarang menurut Saidal sekitar Rp150 juta diperuntukkan untuk mendukung pembangunan gedung LVRI. Meski sempat terevaluasi oleh Kemendgari DPRD telah menjawab akan pentingnya dukungan anggaran untuk LVRI. “Kalau untuk membantu biaya hidup kita memang tidak mengang-

garkan di APBD, sebab itu sudah ada di pusat. Karenanya kita masuk dalam membantu gedung ini,” ulas Saidal. Bicara tentang pahlawan, lanjut dia, pahlawan yang mesti diapresiasi tidak hanya pejuang kemerdekaan atau veteran saja. Pahlawan masa kini dari berbagai bidang juga harus mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah. Misalnya mereka yang bergerak di organisasi sosial, memperjuangkan hak-hak kaum perempuan, anak, dan memperjuangkan hak-hak buruh tanpa dibayar. Golongan orang-orang ini yang merupakan pahlawan masa kini ia nilai harus dibantu oleh pemerintah. Baik dalam bentuk anggaran ataupun pendampingan jika mereka mendapat masalah karena perjuangan yang dilakukan. “Sebagai contoh, TKI yang berangkat legal untuk bekerja di luar sana. Mereka itu adalah pahlawan devisa. Memberi keuntungan untuk negara, namun saat mereka tersandung masalah di luar negeri tak jarang mereka tidak terperhatikan, mestinya ada bantuan hukum dan pendampingan untuk para TKI yang berangkat secara resmi tersebut,” tegas Saidal. Begitu juga bagi kelompokkelompok yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Mereka harus mendapat perhatian. (h/adv)

diketahui bernama Chin Byunghak (45) terbukti menyalahi izin tinggalnya di Indonesia. “Dia sudah kita pulangkan, karena terbukti menyalahi izin tinggal. Chin Byunghak hanya memiliki izin sebagai pelancong ke sini, ternyata digunakan untuk menjadi pelatih beladiri di salah satu sekolah di Kota Padang,” kata Indra, Jumat (10/11). Lebih kanjut dikatakanya, Chin Byunghak telah masuk kedalam daftar cegat di Imigrasi, artinya dia tidak bisa lagi datang ke Indonesia sepanjang melewati proses. “Kalau dalam jangka waktu enam bulan kedepan tidak ada upaya untuk mencabut daftar

cegat di Imigrasi oleh yang menjaminya, maka dia tidak bisa lagi selama-lamanya ke Indonesia,” ujarnya lagi. Sementara, Goncalo Raifo (53), WNA asal Portugal tidak terbukti menyalahi izin tinggalnya di Indonesia, maka dia masih tetap bisa berada di Sumbar, atau tidak dipulangkan ke negara asalnya. “Gincalo datang ke Mentawai dan diduga bekerja sebagai Surfinggaet. Namun itu tidak terbukti, makanya tidak ada deportasi,” katanya lagim Disebutkan Indra Sakti, pihaknya akan terus melakukan pengawasan orang asing khususnya di Sumbar. Mengingat kawa-

san Sumbar sebagai salah satu tujuan wisata menjadi daya tarik bagi orang asing untuk menyalahi izin kunjungan. Sementara itu, terkait pendeportasian WNA yang melanggar aturan perizinan sepanjang tahun 2017 telah mendeportasi 21 WNA. Pada tahun 2016 lalu ada 35 WNA yang dideportasi. Untuk tahun 2017, WNA yang dideportasi didominasi WNA asal Thiongkok sebanyak 8 orang, lainya WNA asal Autralia, Uzbekistan, Malaysia, Spanyol dan Myanmar. Dengan berbagai pelanggaran seperti izin tinggal, visa tidak sesuai peruntukan serta tinggal m elebihi izin yang ditentukan. (h/mg-hen)

7,9 Persen...................................... Dari Halaman. 1 kota yang bergiat melaksanakan program-programnya, tanpa ada dukungan yang baik dari pemerintahan yang ada di bawahnya. Seperti di nagari, jika wali nagari tidak peka terhadap temuan kemiskinan yang ada di nagarinya, maka program seperti apa pun diragukan dapat berjalan dengan baik. “Pengentasan ini tugas bersama. Nagari adalah perpanjangan tangan provinsi yang paling strategis, karena paling dekat dengan masyarakat dan kemiskinan itu sendiri. Jika program-program yang ada itu tidak diefektifkan bersama, maka tidak akan selesai pengentasan ini,” katanya lagi. Sebaran masyarakat miskin tersebut, lanjutnya, banyak ditemukan di 57 nagari tergolong tertinggal di Sumbar, yang juga menyebar di tiga kabupaten yang masih terkategori daerah tertinggal. Ketiganya antara lain, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. “September lalu telah dilaksanakan rakor percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dihadiri oleh masing-masing kepala daerah kabupaten terkategori tertinggal itu. Artinya, kita semua tengah berjuang untuk ini. Sebab jika di-

biarkan, kemiskinan akan semakin berdampak pada kualitas sumberdaya manusia, mutu pendidikan, perekonomian, dan infrastruktur secara umum,” pungkasnya. Kabupaten Pasaman Barat yang saat ini masih tergolong daerah tertinggal, ditargetkan bisa keluar dari status tersebut pada 2019 mendatang. Ada empat sektor yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah, yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kunci pengentasan ketertinggalan nagari adalah pemberdayaan masyarakatnya. Salah satunya, dengan membuat program-program pembangunan yang disesuaikan dengan potensi ekonomi masing-masing nagari, seperti pariwisata, pertanian, atau ekonomi kreatif. Bahkan dana desa yang digelont orkan oleh pemerintah pusat juga dianggap menjadi salah satu sumber pendanaan yang bisa mengangkat level nagari dari ketertinggalan. Utamakan Sektor Pariwisata Sementara itu, Deputi Destinasi Kementerian Pariwisata RI Komang Mahawira menyebutkan, salah satu potensi yang perlu digiatkan pengembangannya

untuk ikut berdampak pada pengentasan kemiskinan adalah sektor pariwisata. Belum lagi, mengingat Sumbar juga memiliki potensi yang amat menjanjikan dalam sektor tersebut. “Ada empat pilar pembangunan pariwisata yang perlu diperhatiakan: destinasinya, industri di dalamnya, pemasarannya, dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Ke empat pilar itu harus berjalan beriringan. Tidak ada ketimpangan antara sat u dengan yang lain,” kata Komang. Selain hal teknis serupa strategi pengembangan destinasi, transportasi, akomodasi, dan ketersediaan hotel, penting pula bagi semua pihak menghadirkan dan menjamin adanya rasa aman kepada para wisatawan. Sebab, hal ini kerap menyandung kemajuan di dunia pariwisata. “Setelah itu semua aman dan bagus, tinggal bagaimana kita menggarap potensi yang ada. Terutama sekali potensi pariwisata budaya lokal yang kita miliki. Sebab, 60 persen dari wisatawan asing itu mengaku tertarik ke Indonesia karena budaya lokal beragam yang kita miliki,” sebutnya. (h/isq)

Suara ............................................. Dari Halaman. 1 rakat terhadap hutan adat berkurang. Kami berhak menolaknya, dan akan terus menyuarakan penolakan itu,” terang Yudas, Jumat (10/11) siang. Polemik ekploitasi hutan Mentawai sebenarnya sudah terjadi sejak lama. Telah bertahuntahun masyarakat Mentawai mencoba melawan penebangan hutan mereka. Namun apa daya, kebijakan pemberian izin pengelolaan hutan ada di pusat. Pemkab Mentawai tidak punya kewenangan secara penuh melawannya. Teranyar, hutan tropis Pulau Siberut di Mentawai kembali terancam dengan rencana masuknya perusahaan yang akan mengembangkan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pembukaan kawasan hutan akan terjadi besar-besaran dan ditakutkan para aktivis sebagai undangan terhadap ancaman bencana ekologis. Menurut Kepala Suku Sabuluk kungan, Rupinus, HPH memberikan dampak buruk, bahkan tanah dan hutan adat yang selama ini mendukung kehidupan dan kearifan lokal masyarakat juga harus dipertaruhkan untuk kepentingan bisnis energi. “Sebagian tanah yang dimohonkan untuk menjadi HTI adalah milik kami. Kami tak ingin kehilangan tanah dan hutan karena itu sumber kehidupan suku kami dan masyarakat yang tinggal di sana. Kami melakukan ritual adat di hutan, mengambil rotan untuk membuat opa (keranjang), kayu untuk membuat sampan dan dari hutan juga kami memperoleh tanaman obat dan makanan. Jika HTI masuk, maka kehidupan sosial, ekonomi, adat serta budaya kami akan hilang,” tegas Rupinus Dijelaskan Yudas, jika HPH masuk, Pemkab akan terhalang untuk menyediakan layananlayanan pembangunan dasar bagi warga di dalam kawasan hutan. Dengan adanya HTI tentu akan semakin menyulitkan akses masyarakat dan menghilangkan kesempatan pemerintah daerah dalam pemberian layanan tersebut. “Kebijakan pembangunan di Mentawai menganut sistem keseimbangan antara ekologi, sosial dan ekonomi. Keseimbangan itu selalu menjadi pertimbangan dan Pemda Mentawai telah menetapkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama penggerak pembangunan dan ekonomi daerah, termasuk melestarikan adat dan budaya serta lingkungan, bukan HTI,” tegasnya. Kebijakan pemberian konsesi dan pemanfaatan hutan yang eksploitatif di atas tanah masyarakat adat, tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Rifai Lubis dari Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) yang ikut

berjuang menjaga hutan Mentawai menyebut, saat ini sebesar 51 persen dari 246.011,41 hektar hutan produksi di Kepulauan Mentawai telah menjadi IUPHHKHA. Rifai juga meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut SK Nomor 2382/Menhut-IV/BRPUK/2015 tentang arahan pemanfaatan hutan produksi di Kepulauan Mentawai untuk HTI seluas 20. 110 hektar. “Jika IUPHHK-HT kembali diberikan, maka akan semakin mempertegas ketimpangan dan ketidak-adilan pemanfaatan hutan. Areal yang akan menjadi konsesi perusahaan telah diusulkan menjadi Hutan Adat dalam peta PIAPS Provinsi Sumatera Barat dan YCMM bersedia menjadi mitra pemerintah untuk mendorong pengelolaan hutan adat oleh masyarakat adat Mentawai,” tutur Rifai. Forum Mahasiswa Mentawai (Formma) Daudi Silvanus Satoko menyebutkan, mereka menerima 68 surat penolakan dari masyarakat Pulau Siberut terkait rencana HTI tersebut. Selain alasan sebagai pemilik tanah, masyarakat juga beralasan bahwa masuknya HTI akan memperbesar potensi bencana banjir serta konflik sosial. “Kami tentu mendukung upaya penolakan tersebut dan meminta kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk tidak memberikan izin hutan tanaman kepada perusahaan tersebut meski telah mendapatkan izin lingkungan dari Gubernur Sumbar” sebutnya. Alasan penolakan jelas, sebab tanah yang menjadi areal konsesi merupakan hutan adat masyarakat Siberut dan pemberian izin akan memi cu konf lik sosial antar masyarakat. Masuknya HTI akan menimbulkan dampak negatif yakni pada lingkungan akan menyebabkan banjir sebab daerah yang diberikan izin prinsip merupakan daerah aliran sungai yang rawan banjir karena sebelumnya pernah diekploitasi oleh IPUHHK-HA milik Koperasi Andalas Madani sehingga menyebabkan banjir besar pada saat hujan dan kekeringan parah pada saat musim kemarau. Pembukaan areal HTI akan menyebabkan musnahnya beberapa komponen penyusun lingkungan akibat penerapan tanaman monokultur atau sejenis, hilangnya keanekaragaman hayati untuk pengobatan tradisional Mentawai. Dari segi ekonomi, mahasiswa menilai pengelolaan hutan Siberut yang telah dimulai sejak tahun 1970-an dengan dalih meningkatkan ekonomi terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk di pulau Siberut . Kemudian tanah adat yang berubah menjadi konsesi HTI

 Redaktur: Bhenz Maharajo

membuat masyarakat kehilangan akses pada hutan adat yang terdiri dari 9 desa , 70 dusun, tiga kecamatan, dan 15 257 jiwa yang mayoritas pencariannya adalah petani. Kehadiran HTI, berpotensi menjadikan orang Mentawai menjadi buruh di tanahnya sendiri sebab telah kehilangan akses atas tanah dan wilayah adatnya akibat penguasaan lahan skala besar oleh perusahaan HTI. Hal senada diungkapkan Kepala Departemen Kajian, Pembelaan Hukum dan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Zenzi Suhadi. “Eksploitasi hutan di Kepulauan Mentawai untuk industri adalah ide nekat dan berbahaya. Jika melihat posisi akses dan konektivitas di dalamnya yang sangat terbatas, seharusnya gugus busur kepulauan pantai barat Sumatera ini mendapatkan perlindungan fungsi ekologis yang maksimal. Tutupan hutan yang masih bagus sebelum terbitnya izin-izin skala besar, menunjukkan bahwa adaptasi dan kesadaran pengelolaan oleh masyarakat adat telah menerapkan standar tinggi untuk perlindungan sumber-sumber kehidupannya,” tutur Zenzi. Selain menghentikan proses dan tidak menerbitkan izin hutan tanaman, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diminta segera membatalkan pencadangan 1 juta hektar hutan untuk hutan tanaman, karena beban kerusakan oleh HTI di ekosistem gambut telah melampaui daya kontrol pemerintah. “Maka jangan menambah malapetaka di ekosistem hutan,” tegasnya. Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka juga menyampaikan dukungannya dan menyatakan berjuang bersama rakyat dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyelamatkan Hutan Siberut. Hutan Siberut yang sudah hancur akibat HPH di masa lalu, harus segera di pulihkan. “Kepulauan Mentawai sebagai cagar biosfer dan menjadi paruparu dunia harus difungsikan sebagai pusat riset biodiversity dan kearifan lokal untuk memperkuat kultur dan identitas komunitas sebagai bagian dari keberagaman nusantara. Penting untuk saya sampaikan dukungan kepada pemerintah agar tetap konsisten mendorong pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat adat di Indonesia, khususnya di Pulau Siberut. Sedangkan untuk lahanlahan perkebunan skala besar, seperti lahan yang dikuasai oleh PTPN yang terbengkalai atau bermasalah, untuk bisa dilakukan review perizinan dan dialihkan ke program reforma agraria atau perhutanan sosial,” sebut Rieke. (*)  Layouter: Irvand

PENDIDIKAN

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PELAKSANAAN PLPG DI SUMBAR

UTN Tingkatkan Kualitas Guru PADANG, HALUAN — Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) mendapat sorotan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) terkait dengan peserta yang mengikutinya. Hal ini terkait dengan kualitas, serta kesiapan guru.

Tan Malaka Layak Masuk dalam Pelajaran Sejarah KEDIRI, HALUAN — Tokoh pahlawan nasional, Tan Malaka diharapkan bisa masuk dalam pelajaran sejarah di sekolah. Harapannya, generasi muda lebih mengenal serta memahami pemikirannya yang ikut memberikan sumbangsih demi kemerdekaan bangsa ini. “Hak Tan Malaka masuk pelajaran resmi sejarah kemerdekaan. Selama ini, mencari sendiri tidak ada kurikulum,” kata Direktur Eksekutif Tan Malaka Institut, Khatibul Umam Wiranu saat ziarah di makam Tan Malaka, Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (9/11). Ia mengatakan, Tan Malaka memang telah ditetapkan sebagai salah satu sosok pahlawan di Indonesia. Namun, keberadaannya seakan-akan ditutupi terutama saat Orde Baru, sehingga tidak banyak masyarakat yang memahami tentang sosoknya. Ia juga mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan berbagai gelar pahlawan pada sejumlah sosok yang dinilai tepat. Namun, ia juga beharap Tan Malaka tetap diperhatikan, sebab ia adalah termasuk sosok yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. “Pemerintah harus perhatikan Tan Malaka, karena sebagai peletak dasar RI. Jadi, tidak bisa dipangkas secara historis. Namun, ada kemajuan pemerintah sekarang, memberi ruang peneliti hadir memberikan perspektifnya,” ujarnya. Khatibul juga sengaja mengadakan ziarah di makam Tan Malaka ini. Dengan ziarah, sekaligus untuk mengingat berbagai sejarah lama, serta petuah lama bahwa bangsa yang besar adalah yang menghormati pahlawannya. Ketua Dewan Pakar Tan Malaka Institut, Zulhasir Nasir menambahkan, generasi muda memang harus mengenal sosok Tan Malaka. Saat ini, ada beberapa pemikiran yang meragukan bahwa Tan Malaka bukan pahlawan. Padahal, Tan adalah sosok yang luar biasa hebat. “Ada kurang penghargaan pada Tan Malaka karena ragu, jangan-jangan bukan pahlawan dan ini terjadi di masyarakat. Ada stigma yang sengaja tumbuh subur seolah tidak ada harganya. Padahal, orang ini luar biasa hebat,” kata dia. Ia juga mengatakan, Tan Malaka juga dicap sebagai kiri yang pro PKI. Padahal, ia melawan PKI dan PKI juga melawannya. Tan merupakan sosok yang sosialis tulen dan luar biasa mengabdikan dirinya ke masyarakat. (h/rol)

ASYIK BERMAIN — Siswa SDN 04 Kampung Olo, Kecamatan Nanggalo, Padang, tengah asyik bermain sepak bola bersama temannya di halaman sekolah tersebut, Kamis (9/11) sore. NASRIZAL

2018, Sistem Rayonisasi Diberlakukan PADANG, HALUAN — Tahun ajaran 2018, sistem rayonisasi akan dilaksanakan secara menyeluruh. Tidak ada lagi sekolah yang melakukan pen erimaan pelajar baru melalui ujian mandiri. Hal tersebut dikatakan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas Provinsi Sumatera Barat, Nasmeri. Menurutnya, tujuan sistem rayonisasi ini diberlakukan untuk penerimaan siswa baru, agar penyebaran pelajar menjadi lebih merata. “Sistem rayonisasi ini menganjurkan siswa untuk memilih sekolah yang menjadi rujukan untuk pelajar melanjutkan pendidikannya. Tujuannya, agar pelajar yang pintar atau cerdas secara akademik tidak tertumpu di satu sekolah, melainkan menyebar di setiap sekolah,” katanya, kemarin saat dihubungi Haluan. Dikatakannya, s ekolah yang menerima pelajar baru selama ini melalui jalur mandiri atau tes tulis akan diberikan arahan dan pen-

jelasan, agar bisa melaksanakan penerimaan pelajar baru melalui sistem rayonisasi. Sehingga, pembelajaran mencerdaskan peserta didik dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan mutu, serta kualitas pedidikan di Sumatera Barat (Sumbar). Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasmanbur. Ia mengatakan, adanya pengefektifan sistem rayonisasi, agar waktu yang diperlukan pelajar untuk sampai di sekolah lebih efektif dan efisien. Selain itu, kata Burhasmanbur, sistem rayonisasi menjadikan penyebaran kualitas pelajar menjadi lebih merata. Dalam artian, pelajar yang memiliki tingkat kecerdasan di atas rata-rata menyebar di seluruh sekolah, sehingga menjadikan kualitas sekolah menjadi lebih meningkat. “Sistem rayonisasi memberikan keuntungan dari segala aspek. Selain untuk penyebaran pelajar secara

merata, juga aspek keselamatan dan kepercayaan orangtua kepada anaknya. Mereka tidak lagi cemas, jika anaknya pergi ke sekolah dengan jarak tempuh yang jauh,” ucapnya. Sementara itu, pengamat pendidikan, Rinaldi Putra mengatakan, diberlakukannya sistem rayonisasi memberikan banyak keuntungan bagi pelajar dan pihak orangtua. Ia mengatakan, orangtua mampu menghemat biaya yang akan dikeluarkan bagi si anak sebagai kebutuhan sehari-hari, seperti biaya transportasi dan belanja harian. Selain itu, juga dapat mengurangi kecemasan bagi orangtua atas keselamatan anaknya, karena jarak sekolah yang tidak jauh dari rumah. “Meski memakai sistem rayonisasi, tidak menutup kemungkinan pelajar untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah unggul lainnya. Namun, penerimaan siswa lebih diutamakan dengan sistem rayonisasi,” katanya. (h/mg-eby)

Pertamina Peduli Terhadap Pendidikan

PENYERAHAN bantuan secara simbolis oleh Operation Head DPPU Minangkabau, Ridwan kepada Kepala SMAN 2, Afniati, kamis (9/11). RINA AKMAL

PADANG, HALUAN — Sebagai bentuk kepedulian dibidang pendidikan, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I (MOR I) DPPU Minangkabau menggulirkan program CSR bidang pendidikan lewat pemberian bantuan sarana dan prasarana SMAN 2 Batang Anai, Sungai Buluh, Padang Pariaman. Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan oleh Operation Head DPPU Minangkabau, Ridwan kepada Kepala SMAN 2, Afniati, Kamis (9/11). Program bantuan sarana dan prasarana sekolah, merupakan salah satu program CSR DPPU Minangkabau dalam bidang pendidikan, khususnya yang ditujukan bagi sekolahsekolah yang berada di sekitar operasi DPPU Minangkabau. Pada program ini, bantuan diberikan berupa alat musik tradisional talempong, layar monitor, komputer, speaker, dan sound sistem. Selain itu, dilakukan juga pendampingan menuju sekolah adiwiyata dengan melakukan penataan www.harianhaluan.com

lingkungan sekolah disertai penyediaan sarana pendukung, meliputi tempat sampah terpisah organik dan anorganik, serta washtafel. Dalam sambutannya, Ridwan mengatakan, program CSR bantuan sarana dan prasarana sekolah merupakan bentuk kepedulian perusahaan di bidang pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam membentuk karakter anak-anak bangsa. Karenanya, melalui kegiatan CSR ini diharapkan dapat mendorong anak-anak dapat termotivasi untuk terus belajar agar menorehkan prestasi terbaik, serta peduli terhadap lingkungan. “Bantuan yang diberikan merupakan wujud komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam membangun dan meningkatkan keberlangsungan pendidikan di Indonesia, khususnya di wilayah sekitar operasi DPPU Minangkabau, di Sungai Buluh Batang Anai,” kata Ridwan. Melalui program CSR bi-

dang pendidikan, Pertamina berkomitmen untuk berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, sehingga anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi cerdas penerus bangsa. Pada kesempatan yang sama, ditempat yang berbeda Pertamina juga membantu petani Gaharu dan Petani Lebah Madu di Padang Pariaman. Bantuan ini juga dari CSR pemberdayaan ekonomi bagi petani Gaharu dan petani Lebah Madu jenis bunga mekal di Sungai Buluh Timur, Batang Anai, Padang Pariaman. Program pemberdayaan ini merupakan, lanjutan program penghijauan hutan nagari meliputi pelatihan produk komersil olahan pohon gaharu, serta pembudidayaan lebah madu bunga mekal. Bantuan secara simbolis diserahkan oleh Operation Head (OH) DPPU Minangkabau, Ridwan kepada Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluh, Datuak Rajo Batuah. “Budidaya lebah madu dan produk olahan pohon gaharu dikembangkan, sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan bagi petani di Nagari Sungai Buluh,” ulasnya. Program pemberdayaan ekonomi ini merupakan bentuk tanggungjawab sosial Pertamina kepada masyarakat. Program tersebut dipilih, karena Pertamina melihat adanya potensi pengembangan gaharu dan budidaya lebah madu di Sungai Buluh. Dengan demi-

kian, ia berharap bantuan ini dapat turut mendorong perekonomian dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 2.000 pohon gaharu telah ditanam sebagai bentuk pelestarian lingkungan. Saat ini, petani dapat memetik hasil dengan mengolah pohon gaharu menjadi produk-produk yang bernilai komersil, seperti produksi teh gaharu, kosmetik, kerajinan tangan, obat-obatan herbal dan produk lainnya yang berbahan dasar gaharu. Selain itu, program pemberdayaan masyarakat di Sungai Buluh juga diberikan kepada petani lebah madu dengan memberikan pelatihan pembudidayaan lebah madu, serta pengadaan sarana pembudidayaan meliputi bi-

bit lebah, kotak lebah, alat pe ngasap, pengungkit sisiran, sikat sisiran lebah madu, pollen trap, frame atau bingkai yang dipergunakan lebah untuk bersarang, kotak sarang, alat pemisah madu, dan ekstraktor yang dipergunaan saat panen madu. “Sebagai bentuk keberlanjutan program, petani gaharu dan petani lebah madu diberikan pelatihan meliputi teknik pengolahan produksi, manajemen pemasaran, serta perluasan pemasaran produk untuk menunjang p e ngem banga n usaha pada program pemberdayaan ini”, tutup Ridwan. (h/rin)

Kepala LPMP Sumbar, Rasoki Lubis saat ditemui Haluan di ruang kerjanya, Kamis (9/ 11) mengatakan, pelatihan ini diselenggarakan oleh masing-masing penyelenggara berkisar 10 hari. Kegiatan itu meliputi, praktek, diskusi dan ujian. “Sumua guru yang mengikuti PLPG akan dilatih kurang lebih selama 10 hari. Kemudian pada tahap akhir mereka (guru-red) akan mendapatkan penilaian, seperti sikap, praktek dan Ujian Tulis Nasional (UTN). Ujian praktek tersebut akan dinilai saat pelatihan itu berlangsung, bisa saja bentuknya saat mengajar di dalam kelas,” kata Rasoki. Dikatakannya, pelaksanaan UTN tersebut diselenggarakan secar nasional. Jadi, tidak seorang guru pun yang mengetahui soalnya, apalagi akan meminta bantuan ke pihak ketiga. “Kalau UTN itu berlangsung nasional dan para guru itu mengikuti UTN secara online,” ujarnya. Terkait dengan pelaksanaan UTN menggunakan teknologi komputer, kata Rasoki, tidak ada alasan bagi guru yang bersangkutan tidak bisa menggunakan teknologi. Rasoki menilai, pelaksanaan UTN tersebut sudah disederhanakan, sehingga para guru mudah menjalankannya. “Tidak ada alasan bagi guru yang terkendala oleh teknologi. Karena komputer itu sama dengan handphone android. Barangkali mereka itu tidak bisa menjawab soalnya. Kita sudah paham betul teknologi yang digunakan pada PLPG ini. Orang yang baru kenal dengan komputer saja bisa itu, asalkan ia kenal dengan huruf. Itu dibuat sesederhana mungkin,” Rasoki mengkritisi. Bagi guru yang tidak bisa menggunakan teknologi itu, Rasoki menganggap hal itu terlalu dibesar-besarkan. “Kalau alasan guru terkendala karena penguasaan teknologi, menurut saya itu alasan yang terlalu dibesarbesarkan,” jelasnya. Sementara bagi guru yang tidak lulus UTN, Rasoki berharap agar bisa diulang lagi. “Ujian ulangan yang dilakukan guru itu, kebanyakan yang tidak lulus UTN. Bila tidak lulus ujian pertama, maka ada ujian kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kalau juga tidak lulus juga, Alhamdulillah sajalah,” candanya yang diiringi tawa. Terkait dengan guru yang melakukan UTN ulangan, Rasoki menyampaikan, perubahan soal tersebut berkisar 15 persen saja. “Kalau ujian sudah diikuti sebanyak empat kali, peluang lulusnya besar. Karena soalnya tidak jauh berbeda dengan ujian pertama, kedua, ketiga sampai keempat. Kalau pun mungkin, jika dipersenkan sekitar 15 persen yang berubah dari yang sebelumnya,” cetusnya. Ditambahkannya, kegagalan guru mengikuti UTN tersebut tidak terlepas dari kualitas dari guru yang bersangkutan. “Penyebab yang utama kegagalan guru itu, karena mereka kurang membaca. Apalagi sekarang bahan bacaan sudah banyak dalam bentuk elektronik. Cuma sayangnya, guru ini jangankan membaca yang elektronik, membaca dalam bentuk buku saja susah,” tutupnya. Sebagai informasi, pelaksanaan PLPG di Sumbar sendiri dilaksanakan mulai 17 hingga 28 November mendatang yang diselenggarakan oleh Rayon 106, Universitas Negeri Padang (UNP) yang diikuti sebanyak 607 peserta. (h/mg-fkr)

 Redaktur: Nasrizal

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

BYPASS TUNTAS TAHUN INI

Wako: Hak Warga Pasti Diselesaikan PADANG,HALUAN— PADANG,HALUAN—Walikota Padang menegaskan penyelesaian jalur dua Bypass harus diselesaikan tahun ini. Hal tersebut sesuai dengan yang ditekankan oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kementrian PUPR RI.

Lingkar kar

Pol PP Antar Tuna Wisma ke Dinsos PADANG, HALUAN — Diantar satuan Polisi Pramong Praja ke Dinas Sosial, Fitri (49) menjadi pusat perhatian karyawan dan pengunjung Dinas Sosial Kota Padang di depan Kantor Dinas Kota Padang, Jumat (10/11). “Fitri umur 49 tahun asal Pesisir Selatan Painan, dulu sudah pernah juga seperti ini. Pertama diantar Satpol PP ke sini, kami beri makan dan kami antarkan ke kampung halamannya,” ujar Ermayenti selaku Kasi Tunasusila Dinas Sosial Kota Padang. Ermayenti mengatakan, pengantaran ke dua kalinya ke kampung halamannya di Pesisir Selatan. Ia masih sempat dibawa ke Gadut rumah sakit jiwa, namun karena Fitri tidak sakit jiwa maka ia diantarkan ke kampungnya.“Sudah saya laporkan ke Kepala Dinas. SPJ mengantarkannya hanya satu kali, sementara kita antarkan sudah dua kali. Yang ke tiga kali ini kita tidak bisa mengeluarkan SPJ lagi,” jelasnya. Dikatakan Ermayenti, dia bukan orang gila. Dia normal, bisa bicara. Namun kakinya bengkak, berkudis ini akibat royal di masa mudanya. “Kita kasihan melihatnya. Jangankan untuk berjalan, berdiri saja susah. Kita sudah mengantarnya ke kampung halamannya dua kali, sampai makannya kita tanggung,” ujar Afrizon salah seorang staf usai (h/mg-ras) membantu Fitri berdiri.(h/mg-ras)

BANGUN PEDESTRIAN — Sejumlah pekerja tengah mengerjakan pembangunan pedestrian di kawasan Danau Cimpago, Jumat (10/11). Selain area pejalan kaki, pemerintah juga membangun taman bermain di kawasan danau buatan tersebut. HUDA PUTRA

RETRIBUSI NAIK SIGNIFIKAN

Dinas Perdagangan Raup Rp5,1 M ILUSTRASI

PADANG, HALUAN — Hingga penghujung tahun 2017, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Perdagangan telah capai Rp5,1 miliar. Ditargetkan, pada akhir Desember capaian retribusi akan men capai angka Rp6 miliar. Kepala Dinas Perdagangan Endrizal pada Haluan, Kamis (9/11) mengatakan, capaian angka tersebut patut diapresiasi. Pasalnya, dibanding tahun-tahun sebelumnya retribusi jauh meningkat tajam. “Sejak tiga tahun belakangan, pada tahun 2015 retribusi hanya mencapai Rp2,5 miliar, meningkat pada tahun 2016 dengan angka Rp3 miliaran. Namun pada tahun 2017 ini sudah lebih pada angka Rp5 miliar. Kita yakin bisa capai Rp6 miliar,”

terangnya. Disampaikannya, faktor yang mempengaruhi capaian tersebut yaitu penerapan ekstra pemungutan retribusi. Jika pada tahun sebelumnya terapan tidak begitu gesit, tahun ini lebih diperbaiki penerapannya. Selain itu, juga dipengaruhi faktor kenaikkan tarif retribusi. “Kita lebih gesit dari tahun sebelumnya. Baik dengan cara persuasif maupun ekstra ketegasan. Itulah faktor terbesar capaian melonjak selain kenaikan tarif,” tambahnya. Endrizal juga menjelaskan, retribusi diperoleh dari harian oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), bulanan oleh kios dan toko, wc, royalti Plaza Andalas dan berkaitan tera ulang serta bidang kemetrologian. “Kita juga akan menunggu cicilan ataupun pelunasan dari pihak Sentral Pasar Raya (SPR). Itu juga termasuk angka yang lumayan besar,”

imbuhnya. Ia optimis angka yang terus diperoleh untuk PAD akan terus meningkat dari tahun ke tahun. “Dengan kegigihan dan kerja keras tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang baik,” pungkasnya. (h/win)

Disebutkan Mahyeldi, untuk penyelesaian jalur dua Bypass menggunakan anggaran dari Kementrian PUPR dan sudah ada pemenangnya. Hingga saat ini masih ada 11 titik jalur yang belum tuntas pengerjaannya. “Alhamdulliah untuk tahap ini sudah dianggarkan oleh Kementrian PUPR dan sudah ada pemenang. Makanya mulai Kamis (9/11) pengerjaan kembali dilaksanakan,”kata Mahyeldi. Sementara itu, menanggapi masih ada masyarakat yang menolak terhadap pembebasan lahan, Mahyeldi mengatakan semuanya sudah ada keputusan hukum mengenai hal ini. Kemudian ada yang melakukan penggugatan secara hukum hal ini pun sudah dilalui dan sudah ada keputusan, bahwa semuanya kembali kepada konsolidasi. “Langkah-langkah konsolidasi pun sudah kita lakukan kepada seluruh pihakpihak dan telah ada solusinya. Karena ini memang aset negara dan kementrian juga sudah memerintahkan kita untuk pelaksanaan pembangunan ini,”jelasnya. Ditambahkan Mayeldi, jalur selebar 40 meter ini sudah ada keputusan BPN adalah tanah negara. Maka pemerintah daerah dan jajaran tentu harus melaksanakan keputusan negara tersebut. “Insya Allah hak- hak masyarakat, pasti akan diselesaikan. Karena kita telah membentuk tim mediasi untuk penyelesaian hal ini.

Jika seandainya kurang maka akan dicarikan kembali solusinya,”sebut Wako. Sementara itu warga pengguna Jalan Bypass menyambut baik kembali dilanjutkannya pengerjaan penyelesaian jalur dua tersebut, yang sempat terhenti beberapa bulan belakang. Sebab, jalan tersebut telah banyak menimbulkan kecelakaan, bagi pengendara kendaraan. Salah seorang pengguna jalan Bypass Gianesha mengatakan, ia hampir mengalami kecelakaan di jalur dua Bypass tersebut. Akibat kondisi jalan yang terputus-putus dan tidak rata. Ia mendukung Pemerintah Kota Padang kembali melanjutkan pengerjaan Jalan Bypass. “Sudah hampir tiga kali mengalami celaka disini, ”ujarnya kepada Haluan, Jumat (10/11). Selain Gianesha, Riko menyebut, langkah pemko untuk kembali melanjutkan pengerjaan Jalan Bypass adalah langkah yang tepat. Mengingat jalur tersebut sangat rawan kecelakaan, jika terus dibiarkan tanpa penyelesaian. Ditambahkan warga Belimbing ini, ia berharap agar Pemko pun dapat segera menyelesaikan pengerjaan jalur dua tersebut. Begitu juga dengan sarana penunjang seperti penerangan jalan umum (PJU), lampu lalu lintas, dan marka jalan. Sehingga pengguna jalan tidak lagi sembarangan ketika melintasi jalan ini. (h/mg-mel)

IKLAN KPU

www.harianhaluan.com

 Redaktur:Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

DIBUTUHKAN KREATIFITAS DAN INOVASI

Kurangi Pengangguran dengan Wirausaha PADANG,HALUAN — Walikota Padang mengakui tingkat pengangguran masih tinggi di Kota Padang dibandingkan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Wako Semangati Kafilah MTQ PADANG, HALUAN — Bentuk perhatian cukup besar ditunjukkan Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo kepada seluruh kafilah yang sedang berlomba pada Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional ke-37 Tingkat Sumatera Barat di Pariaman. Di saat sedang berlomba, Walikota Padang datang membawa semangat kepada seluruh kafilah. Kamis (9/11), Walikota Padang datang ke pemondokan kafilah Kota Padang sekitar pukul 17.00 Wib. Kedatangan Walikota Padang disambut Kabag Kesra Jamilus, serta seluruh kafilah dan official di pemondokan tersebut. Tampak juga Kapolres Padang Kombes Chairul Aziz serta Kabag Humas Setdako Padang Imral Fauzi. Begitu tiba, Walikota Padang bercengkerama bersama seluruh kafilah. Dengan rasa penuh kebapakan, Walikota Padang memberi suntikan motivasi kepada seluruh kafilah. Seluruh yang hadir nampak serius mendengarkan. Kafilah Kota Padang yang sudah lima hari berada di pemondokan yang terletak di Kampung Pondok, Pariaman itu nampak senang melihat kedatangan Walikota Padang. Semuanya tak ingin melewatkan momen tersebut dengan ikut bercengkerama bersama Walikota Padang. Saat itu juga Walikota memberikan bingkisan kepada seluruh kafilah sebagai penambah semangat bertanding. Bingkisan tersebut diterima Kabag Kesra, Jamilus. Kapolres p un tak mau ketinggalan, menyerahkan bingkisan serupa kepada kafilah. Karena sedang berpuasa, sambil menunggu bedug maghrib, Walikota Padang terus menyerap informasi tentang MTQ dari kafilah. Bahkan Mahyeldi juga sempat menanyakan kondisi kafilah setelah selama lima hari berada di Pariaman. Begitu waktu maghrib tiba, Walikota Padang dan lainnya melaksanakan salat dan berbuka bersama. Saat salat di masjid di dekat pemondokan, Walikota Padang bertemu Walikota Pariaman. Keduanya berbincang hangat. Selama pelaksanaan MTQ berlangsung sudah cukup banyak OPD di lingkup Pemko Padang yang datang ke pemondokan memberi semangat. Bahkan pada Kamis pagi, Wakil Walikota Padang, Emzalmi juga datang ke pemondokan. Sementara itu, jumlah Qori dan Qoriah Kota Padang yang melenggang ke final jadi berkurang. Awalnya berjumlah 32 orang menciut menjadi 31 orang. “Iya, awalnya 32 orang berkurang menjadi 31 orang,” tegas Jamilus. Dalam hitung-hitungan Kota Padang, Qori dan Qoriah yang ke final sebanyak 32 orang. Akan tetapi juri memutuskan tidak memberi nilai kepada Qori dan Qoriah yang mengikuti cabang Kaligrafi Kontemporer. “Untuk cabang ini tidak dinilai. Karena cabang ini hanya eksebisi,” sebut Jamilus. (h/ rel)

TURIS BERKUNJUNG — Sejumlah wisatawan asing tengah berkunjung dan melintasi kawasan tepi Pantai padang, Jumat (10/11). Kodisi Pantai Padang yang terkadang sering banyak sampah membuat pengunjung kurang nyaman saat harus bermain di kawasan pantai. HUDA PUTRA

Tingkatkan Mutu Pendidik Madrasah PADANG, HALUAN —Peningkatan kualitas madrasah tak akan tercapai bila upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan terabaikan. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Padang Drs.H.Japeri, MM menegaskan hal itu ketika membuka Workshop Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 3 Padang Jumat pagi (10/11). Hadir dalam acara pembukaan Kepala MIN 3 Yul Efendi,SAg, Kepala MTsN 6 Model Padang Dra.Hj. Rifdawati, MPd, Kepala MAN Padang Amrizon, SPd, MM, nara sumber dan para peserta. Dikatakan Japeri di hadapan 50 peserta, para guru madrasah jangan sampai bosan untuk meningkatan mutu baik secara individu maupun secara lembaga. Bagaimanapun juga peningkatan mutu jelas sangat berkaitan erat dengan kualitas siswa. Makanya guru harus fokus menjaga dan meningkatkan kualitasnya. Bila lengah maka mereka akan dilindas perkembangan zaman terutama perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Japeri juga mengingatkan para guru madrasah untuk juga

KAKANKEMENAG Padang Drs.H. Japeri, MM (tiga dari kanan) didampingi Kepala MIN 3 Padang Yul Efendi, SAg (dua dari kanan) dalam acara pembukaan Workshop Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MIN 3 Padang Jumat pagi (10/11). ANDRI YUSRAN

menjaga akhlak yang akan dicontoh para siswanya. Lebih-lebih lagi guru MI yang kenyataanya siswanya selalu mengidolakan gurunya. Makanya dia berharap para peserta betul-betul serius mengikuti workshop dan jangan hanya sebatas untuk memenuhi jadwal kegiatan saja. Dia juga mengingatkan agar keluarga besar MIN 3 yang berada di Gunung Pangilun selalu

yang terdepan dalam berbuat dan menjadi acuan bagi madrasah ibtidaiyah lainnya di Padang dan Sumbar. Kepala MIN 3 Padan Yul Efendi dalam laporannya menyebutkan workshop yang dilaksanakan dua hari dimaksud untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan menampilkan sejumlah nara sumber termasuk Kakankemenag Padang. (h/aye)

Lanud Sutan Sjahrir Laksanakan Bakti Sosial

PADANG, HALUAN — Menyambut HUT PIA Ardhya Garini ke-61 tahun 2017 Lanud Sutan Sjahrir Padang mengadakan acara bakti sosial. Bertema “Peduli Mendukung Kemanunggalan

www.harianhaluan.com

TNI Rakyat. Bersama Rakyat, TNI Kuat, acara bakti sosial dilaksanakan di Mako Lanud Sutan Sjahrir Padang, Jumat (10/11). Ny. Ita Eko Sujatmiko selaku Ketua PIA Ardhya

tidak berjalan lancar. Apalagi tidak adanya kreativitas, dan inovasi yang dimiliki. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis kondisi ketenagakerjaan di Sumatra Barat hingga Agustus 2017. Hasilnya, Kota Padang menduduki peringkat pertama dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi, dengan skor 9,44 persen. Artinya, jumlah pengangguran di Padang paling banyak di antara daerah lainnya di Sumbar. Mengacu pada survei BPS, lulusan diploma menyumbang penganggur terbanyak di Sumbar, yakni 10,26 persen. Peringkat kedua penyumbang pengangguran adalah lulusan SMK, dengan porsi 8,55 persen. Sedangkan lulusan SMA dan universitas masing-masing menyumbang 7,81 persen dan 6,78 persen. Lulusan SD justru paling sedikit menganggur, yakni hanya 3,47 persen. BPS juga merilis, jumlah penduduk menganggur di Sumatra Barat bertambah 12.800 orang dalam satu tahun belakangan, sejak 2016 hingga 2017. Angka ini otomatis menaikkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 5,09 persen pada Agustus 2016 lalu menjadi 5,58 persen pada Agustus 2017. (h/mg-mel)

YSO Adabiah Resmikan Monumen Pahlawan

SAMBUT HUT PIA ARDHYA GARINI

Ny Ny. Ita Eko Sujatmiko menyerahkan paket bantuan kepada ibuibu Warakawuri di Mako Lanud Sutan Sjahrir Padang, Jumat (10/11). HAIKAL

“Saya tidak menyangkal hal ini, memang benar pengangguran masih tinggi,”ujarnya kepada Haluan, Jumat (10/11). Dikatakan Mahyeldi, jumlah penggangguran akan terlihat ketika Pemko membuka lowongan pekerjaan. Ratusan bahkan ribuan pencari kerja memasukan lamaran tersebut. Dicontohkan Wako, dari seribu lowongan, maka pendaftar bisa mencapai belasan ribu. “Memang benar bahwasanya kita di Kota Padang kelebihan tenaga kerja,”katanya usai mengisi Seminar Nasional di UNP. Untuk itu disebutkan Mahyeldi, Indonesia belum layak untuk menerapkan Full IT. Sebab, dengan keberadaan IT atau teknologi, tentunya akan mengurangi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Padahal pengganguran di Indonesia terbilang tinggi. “Pengguna IT secara jorjoran juga akan berdampak berkurangnya tenaga manusia yang digunakan. Sehingga tingkat pengganguran semakin tinggi. Sebaiknya tidak semua hal harus menggunakan IT,”sebutnya. Sementara itu, terkait program wirausaha untuk mengurangi pengganguran, dikatakan Wako tidak akan sukses apabila pemasaran

Garini Lanud Sutan Sjahrir menyerahkan bantuan berupa paket yang diserahkan kepada ibu-ibu Warakawuri. Ny. Ita Eko Sujatmiko mengatakan bakti sosial merupakan rangkaian acara HUT PIA Ardhya Garini ke-61 dan rutin dilaksanakan tiap tahun kepada ibu-ibu Warakawuri. “Bakti Sosial yang dilaksanakan merupakan rangkaian acara HUT PIA Ardhya Garini ke-61 dan rutin dilaksanakan setiap tahun kepada ibu-ibu Warakawuri yaitu janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang anggota TNI, baik itu gugur dalam tugas negara maupun karena sakit,” katanya kepada Haluan. Lebih lanjut Ita menjelaskan sejak menjadi Ketua PIA Ar-

dhya Garini Lanud Sutan Sjahrir Padang acara bakti sosial sudah tiga kali dilaksanakan. Setelah pemberian bingkisan Ny. Ita Eko Sujatmiko langsung menuju landasan pacu Lanud Sutan Sjahrir untuk menyaksikan pengambilan video anak-anak Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Angkasa Padang menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Stanza. Video tersebut akan diikut sertakan dalam lomba yang diadakan Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Dispenau).

Acara tersebut bagian dari gerakan Indonesia jaya 2017 kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bertujuan untuk meningkatkan semangat kebangsaan kepada para siswa serta memberikan motivasi agar dapat mewujudkan cita-cita dan memperkenalkan minat kedirgantaraan. Diikuti oleh seratus siswa-siswi Angkasa dibawah naungan Yayasan Ardhia Garini yang dibina oleh Danlanud Sutan Sjahrir Padang Kolonel.Pnb. Eko Sujatmiko, SE. MM. (h/mg-hkl)

PADANG, HALUAN — Terkikisnya nilai-nilai kepahlawanan pada generasi pemuda merupakan semangat awal Yayasan Serikat Oesaha (YSO) Adabiah Padang untuk mendirikan Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau. Selain itu, tentu hal ini juga bertujuan untuk mengenang, mengetahui dan memahami nilai-nilai perjuangan pahlawan nasional ini. Hal inilah yang disampaikan oleh Ketua YSO Adabiah Padang pada acara pembukaan selubung peresmian Monumen Taman Sari Pahlawan Nasional asal Minangkabau di Museum Aditywarman, Padang, Jumat (10/11). Awaloedin mengatakan, bahwa pahlawan nasional asal Minangkabau merupakan terbanyak di antara daerah-daerah yang lain. “Dari 164 pahlawan nasional Republik Indonesia ini, 15 di antaranya dari Sumatera Barat (Sumbar). Itu artinya, ada 10% dari Sumbar. Dengan begitu, Sumbar penyumbang pahlawan nasional paling banyak di antara provinsi yang lainnya,” katanya. Pria kelahiran tahun 1927 ini berharap, para generasi muda bisa meneruskan perjuangan pahlawan terdahulu. “Kita harapkan dengan tamansari ini bisa lahir pemuda Minang yang mampu menyamai perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Karena kita bukanlah separtis, orang Minang adalah pejuang dari zaman penjajahan, di samping nanti dijadikan objek wisata,” tuturnya. Sementara Wakil Gubernur

 Redaktur:Afrianita

Sumbar, Nasrul Abit menyampaikan, para generasi tidak boleh melupakan jasa pahlawan. Karena dengan perjuangan pahlawan tersebut kita bisa menikmati hasilnya hari ini. “Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan pahlawan, mereka berjuang melawan penjajah dengan semangat rela berkorban yang tinggi,” ucapnya. Lebih lanjut Nasrul menyebut, pada peresmian monumen taman sari pahlawan asal Minagnkabau ini ada 15 pahlawan yang terdiri dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar. “Hari ini kita meresmikan monumen 15 pahlawan dari Minangkabau, ini adalah suatu gagasan dari bapak Awaloedin. Beliau juga meminta agar semua pahlawan-pahlawan asal Minangkabau ini bisa dibuatkan manumen di masingmasing kabupaten/kota. Tapi makna bagi kita adalah bahwa kita jangan melupakan jasa pahlawan,” tambah Nasrul. Mantan Bupati Pesisir Selatan ini berpesan, agar para generasi jangan mudah putus asa dan terus berjuang. “Semenjak merebut kemerdekaan dari zaman penjajahan, masyarakat Minangkabau terlibat dalam perebutan kemerdekaan ini. Untuk itu, kepada generasi penerus mari teruskan perjuangannya. Perjuangan kita hari ini bagaimana Republik ini bisa mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT, namun hal itu belum tercapai,” tambahnya. (h/mg-fkr)

 Layouter: Luther

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Peringatan Hari Pahlawan di Grand Inna Muara Padang Merayakan Sang Merah Putih Kiriman : Humas Direktorat Sejarah, Jakarta LAMBANG negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta bendera Merah Putih, sudah semestinya dimaknai sebagai batu pondasi dari kebangsaan Indonesia. “Kebesaran suatu bangsa bisa diukur dari sejauh mana bangsa itu sadar akan sejarahnya. Berbekal kesadaran itulah sejatinya tercermin dalam ingatan dan penghargaan terhadap simbol-simbol Negara, “ ujar Direktur Sejarah, Triana Wulandari usai pembukaan pameran “Merayakan Sang Merah Putih” di Ge dung Plasa Insan Berprestasi, Kompleks Kemdikbud, Jakarta, Jumat (10/11). Sejarah mencatat wawancara Cindy Adams dengan Presiden Soekarno dalam buku Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dalam buku yang terbit pada 6 Juni 1966 dan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-65. Sang proklamator berkisah tentang kesederhanaan jalannya peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia itu. “Istriku (Fatmawati) telah membuat sebuah bendera dari dua potong kain putih dan sepotong kain merah. Ia menjahitnya dengan tangan. Ini adalah bendera pertama dari republik ini,” “Tentu saja, pilihan bendera negara dengan warna merah putih memang tidak hadir dari ruang hampa, melainkan untuk memahaminya tidak hanya selembar kain belaka, “ katanya. Untuk pilihan bentuk dan warnanya merangkum nilai dan makna filosofis yang disepakati sebagai identitas bersama dari sebuah bangsa. Bendera merangkum nilai-nilai heroisme, patriotisme sekaligus nasionalisme. Merah putih tidak seke-

www.harianhaluan.com

dar warna bendera negara Indonesia. Melainkan terangkum di dalamnya kearifan lokal dan refleksi nilai-nilai visioner yang terjalin dalam identitas politik yang menyatukan. “Merah putih memiliki makna yang lebih substansial dari sekedar warna sebuah bendera negara, “ ucapnya. Menurut Muhammad Yamin bahwa peristiwaperistiwa politik di Indonesia juga bergerak bersama bendera. Kehadiran bendera menentukan ideologi dari pergerakan-pergerakan politik di Indonesia pada abad XX. Selain itu, Perhimpunan Indonesia (1922) memakai bendera merah putih kepala kerbau, Partai Nasional Indonesia (1928) memakai merah putih kepala banteng, Kongres Pemuda II (1928) memakai merah putih garuda terbang, Partindo (1933) memakai merah putih banteng. “Berbagai pilihan itu memuncak pada konsensus politik untuk memutuskan bendera merah putih sebagai bendera resmi Negara Indonesia. Legitimasi politik itu ada dalam konstitusi UUD 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 mengenai bendera Indonesia, “ tandasnya. Direktorat Sejarah, Kemdikbud, m enggelar pameran kesejarahan mulai tanggal 10 – 14 November 2017 dengan mengambil tema “Sang Merah Putih: Sejarah dan Maknanya” memamerkan foto-foto, cover surat kabar, bukubuku koleksi Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI. “Kami mengucapkan terima kasih atas peran serta dari Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional RI pada pameran kesejarahan kali ini, “ pungkasnya. ***

Kiriman : Mazri Tanjung Padang Peringatan Hari Pahlawan 2017 di Grand Inna Padang, berlangsung khidmat. ***

Mempertahankan Warisan dan Peradaban Kiriman : Dirwan Darwis, Malaysia BEBERAPA hari ini (6-8/11) bersama Prof Mestika Zed yang jadi nara sumber menghadiri dua majlis ilmu (istilah Malaysia). Pertama seminar “Warisan Tak Ketara (tak nampak) atau intangible heritage di Melaka. Kedua, Perhimpunan Ilmuan Warisan dan Peradaban Melayu di Cyberjaya. Keduanya sangat menarik bagi orangorang yang paham akan arti pentingnya mempertahankan warisan dan peradaban. Masalah “warisan tak nampak” ini di Indonesia yang punya begitu banyak warisan sejarah ternyata belum begitu dikenal atau relatif masih baru - betapa ketinggalannya kita. Inilah akibat merendahkan ilmu IPS, menciutkan lapangan kerja utk pembenaran. IPA itu bukan tidak penting, malah sangat penting, tapi merendahkan IPS adalah sebuah kesalahan besar. Bangsa ini secara pelan tapi pasti akan kehilangan jati-diri dan peradabannya. Lihat lah, mulai dari orang biasa sampai kalangan cendikiawan terpelajar, semakin beradabkah kita?. ***

LPSK Perkenalkan PP Restitusi Anak Kiriman : Humas LPSK, Jakarta LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. Kali ini, PP tersebut diperkenalkan kepada aparat penegak hukum, mulai hakim, jaksa dan penyidik dari kepolisian yang menjadi peserta Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak Seluruh Indonesia. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani dan Tenaga Ahli b idang Pemenuhan Hak Saksi dan Korban LPSK Syahrial Martanto, dihadirkan sebagai narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan Pusdislat Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Kamis (9/112017). “Pengenalan PP Restitusi Anak Korban Tindak Pidana kepada hakim, jaksa dan polisi, tepat karena mereka nanti akan menangani kasus dimana anak jadi korban,” ujar Semendawai. Menurut Semendawai, PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana, baru disahkan dan ditandatangani pada akhir Oktober 2017. Dengan demikian, PP ini masih baru sehingga perlu diketahui penegak hukum sehingga dapat dilaksanakan secara maksimal. Apa-

lagi, PP ini dengan tegas mewajibkan penyidik kepolisian dan jaksa untuk menginformasikan kepada korban melalui orang tua atau walinya bahwa mereka punya hak untuk mengajukan restitusi. Adapun bentuk restitusi dimaksud, lanjut dia, yaitu ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Jika pelaku tindak pidana itu adalah anak, maka yang berkewajiban membayar restitusi adalah

orang tua, baik ayah maupun ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. “Kerugian yang diminta ganti bisa material dan immaterial,” tutur Semendawai Selain PP Nomor 43 Tahun 2017, pada kesempatan itu juga dijelaskan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Semendawai berpendapat, pada sejumlah kasus, perempuan atau anak perempuan, menjadi korban tindak pidana sehingga lahirnya per-

ma ini dianggap sangat relevan, khususnya dalam kasuskasus dengan perempuan sebagai korban. Dia mencontohkan, anak korban perempuan dalam persidangan berhak didampingi dan pemeriksaan dimungkinkan menggunakan teleconference. Bila anak perempuan korban tersebut mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk diperiksa menggunakan teleconference, maka jaksa dan hakim harus mengizinkannya karena pemeriksaan perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana dengan telekonference  Redaktur: Atviarni

dianggap sangat penting. Sebab, menurut Semendawai, biasanya pada saat anak korban harus berhadapan dengan pelaku d i persidangan, mereka akan takut sehingga sulit menjelaskan penderitaan yang diterima. Kondisi demikian dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma baru bagi mereka. “Kita mengapresiasi Pusdik Mahkamah Agung yang menggelar kegiatan ini. Dengan harapan akan banyak penegak hukum yang peduli dengan saksi dan korban, khususnya anak dan perempuan,” katanya. ***  Layouter: Rahmi

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Jalan Talago - Koto Kaciak Rusak Parah LIMAPULUH KOTA, HALUAN— HALUAN—Kondisi jalan Talago - Koto Kaciak Kenagarian VII Koto Talago, mengalami rusak parah. Selain lebar jalan yang cuma berukuran 3 meter, pada badan jalan juga banyak terdapat lubang dan kerekel karena aspal jalan sudah mengelupas. Kerusakan jalan tersebut diperkirakan sepanjang 800 meter. Pemuka masyarakat VII Koto Talago, Syafwil Munir yang dihubungi di Jorong Koto kaciak dua hari yang lalu menuturkan, jalan yang mengalami kerusakan terebut dimanfaatkan masyarakat utamanya pada empat jorong yakni, Talago, Ampanggadang, Koto Kaciak dan sebagian warga Tanjung Jati. Kondisi jalan sepanjang 800 meter itu pada umumnya berlubang, sehingga pengendara terpaksa berjalan pelan, untuk menghindari kecelakaan. Sebetulnya jalan tersebut sudah lama mengalami kerusakan. Namun perbaikan yang dilakukan dinas terkait hanya untuk panjang sekitar 400 meter di Jorong Talago. “Ketika kita hendak menuju Koto Kaciak melewati jalan tersebut, terlihat mulus dari persimpangan di depan TK Talago. Namun setelah itu, terlihat lubang jalan yang cukup parah. Ketika digenangi air hujan, pengguna jalan tidak bisa lagi membedakan mana jalan yang berlubang dalam maupun yang dangkal,” ungkap Syafwil Munir. Dikatakan, pengendara roda dua yang melintas dari dan menuju Koto Kaciak lewat jalan terebut, merasa waswas. Kondisi tersebut diperparah karena tidak adanya drainase yang memadai. Meskipun ada drainase tanah yang sudah ditumbuhi semak. Sehingga tidak terlihat lagi bentuk drainasenya. “Kondisi tersebut sudah berlangsung sejak lama, sehingga sejumlah pengendara yang melintas berharap adanya perbaikan dari pemerintah setempat,” katanya. Beberapa warga yang melintas di jalan tersebut yang dijumpai Haluan, sama-sama berharap agar Pemkab Limapuluh Kota, melalui dinas terkait memprioritaskan perbaikan jalan sampi tuntas. Sebab, mereka khawatir jalan berlubang yang kerap digenangi air jika hujan turun itu, akan makan korban jika terus dibiarkan berlarut. Pantauan Haluan ke lokasi sebelumnya, melihat kerusakan jalan bertambah parah. Lagi pula jika hujan turun otomatis sebagian badan jalan tertutup dari pemandangan karena dipenuhi air hujan. Para pelajar Islamic Centre yang lokasi sekolah mereka berada di pinggir jalan rusak itu, juga sama-sama berharap supaya jalan rusak itu diperbaiki. Selain jalan Talago-Koto Kaciak, Kecamatan Guguk, juga terlihat kerusakan jalan Mungka-Jopang Manganti, Kecamatan Mungka. Kondisi jalan di sejumlah titik berlubang, membahayakan bagi pengguna jalan, utamanya di Jorong Jopang Manganti, sebelum memasuki Jorong Padang Japang. Para pengguna jalan juga berharap agar Pemkab Limapuluh Kota mempriorotaskan perbaikan jalan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Limapuluh Kota, Yunere Yunirman yang hendak dihubungi di kantornya Tabek Panjang, belum berhasil, karena yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Begitu juga dengan Kepala Bidang Binamarga setempat, Hanif yang dicoba untuk konfirmasi juga belum dapat h/zkf) ditemui. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

PERINGATAN HARI PAHLAWAN

Bupati: Aktualisasikan Nilai Kepahlawanan LIMAPULUH KOTA, HALUAN— HALUAN—Memperingati Hari Pahlawan, Pemkab Limapuluh Kota melakukan ziarah ke Makam Pahlawan Lurah Kincir di Kenagarian Situjuah Batur, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Jumat (10/11). Ziarah ini dipimpin Bupati Irfendi Arbi dan diikuti Plt Sekda, Taufik Hidayat, para pimpinan OPD, pelajar, kepolisian dan aparat TNI, serta masyarakat di Kenagarian Situjuah Batua. Bupati Irfendi Arbi dalam kesempatan itu mengatakan, ziarah ini bertujuan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam Peristiwa Situjuah. Di mana, suatu peristiwa penyerangan yang dilakukan pasukan penjajah Belanda terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Peristiwa itu menewaskan beberapa orang pimpinan pejuang dan puluhan orang anggota pasukan lainnya. “Karena itu, kita menyatakan hormat yang sebesarbesarnya atas keikhlasan dan kesucian pengorbanan para pahlawan dalam pengabdian terhadap perjuangan demi kebahagiaan negara dan bangsa,” ujar putra Koto Tangah Simalanggang itu. Menurutnya, melalui peringatan Hari Pahalawan, diharapkan masyarakat dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dan semangat kepahlawanan de-

ngan berpartisipasi aktif bersama membangun Kabupaten Limapuluh Kota ke depan. “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawannya. Dengan semangat kepahlawanan yang diwariskan pahlawan itu, harus dijadikan sebuah inspirasi untuk terus meningkatkan pembangunan di segala sektor,” imbuhnya. Bupati juga mengajak, seluruh generasi muda di Limapuluh Kota, untuk selalu menanamkan nasionalisme dan semagat rela berkorban, serta meningkatkan kompetensi, kreativitas, wawasan, sikap dan pola pikir untuk maju jauh ke depan. “Mari kita mantapkan komitmen moral dan semangat perjuangan dalam menyatukan tekad, guna mewujudkan citacita para pejuang Indonesia dalam pembangunan di segala bidang,” tegasnya. Sebelum melakukan kegiatan ziarah ke Makam Pahlawan

TABUR BUNGA — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi bersama anggota TNI dan Polri melakukan tabur bunga di Makam Pahlawan Lurah Kincie, Situjuh Batur kemarin dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan. ZUL

di Situjuh Batur, Pemkab Limapuluh Kota juga melakukan upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember, di halaman Kantor Bupati Limapuluh Kota, Bukik Limau, Sarilamak. Upacara ini berlangsung khidmad. Sementara itu, Peringatan Hari Pahlawan di Kota Payakumbuh, berlangsung di lapangan Kubu Gadang, Jumat (10/ 11), dengan Inspektur Upacara

Kapolres Kota Payakumbuh, AKBP Kuswoto.SIk, sekaligus membacakan amanat tertulis Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa. Hadir pada peringatan Hari Pahlawan 2017, Forkompimda, para Asisten, Staf Ahli Walikota, pimpinan SKPD, Camat, Lurah, kepsek dan undangan lainnya. Melalui peringatan Hari Pahlawan tahun ini, diharapkan segenap komponen

bangsa dapat turut berperan aktif menyemarakkan. Usai upacara, Kapolres Kota Payakumbuh, AKBP Kuswoto.Sik bersama Forkopimda dan pimpinan SKPD Ziarah dan Tabur bunga ke TMP Kusuma Bangsa Jalan Pahlawan. Kemudian tabur bunga di Jembatan Ratapan Ibu di Jalan A.Yani serta Ziarah ke Taman Makam Pejuang 45 Koto Nan Gadang Payakumbuh Utara. (h/zkf)

PERGANTIAN ATAS PERSETUJUAN GUBERNUR

Taufik Hidayat Jabat Plt Sekdakab LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Jabatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota diserahterimakan dari Ir. M.Yunus, MT kepada Taufik Hidayat, SE di ruangan kerja sekda, Kantor Bupati, Bukik Limau, Kamis (9/11). Serah terima jabatan tersebut disaksikan Plt BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Limapuluh Kota, Aneta Budi dan kepala-kepala bagian Sekretariat Daerah. Seusai Sertijab, M.Yunus berpesan, agar seluruh ASN pada bagian Sekretariat Daerah terus meningkatkan kinerja dan kedisiplinan di bagian masing-masing. “Mari kita bersama-sama

meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-masing. Saya harap, seluruh kepala bagian terus bekerja sama dan melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya,” sebutnya. M. Yunus melaksanakan tugasnya sebagai Ptl Sekda mulai 26 Mei hingga 9 November. Selama menjabat tentunya tidak terlepas dari kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, karena itu ia mohon maaf. Diakuinya, hal itu semua dalam rangka terlaksananya tugas-tugas pemerintahan yang baik. Pada kesempatan itu, Taufik Hidayat selaku Plt Sekda yang baru mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang

diberikan atasan kepada dirinya. Untuk itu dirinya meminta dukungan, doa serta semangat dari berbagai pihak untuk bahu membahu menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota. “Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Tugas seorang sekda bukanlah hal yang mudah. Untuk itu saya sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan dari semua pihak. Mari kita bahu-membahu dalam menjalankan roda pemerintahan dan saling mengingatkan dalam bekerja,” ujar Taufik. Sementara itu, Aneta Budi seusai sertijab menjelaskan, serah terima jabatan ini

Plt.Sekdakab yang baru Taufik Hidayat, tengah menandatangani naskah serah terima jabatan di ruang Sekda setempat, Kamis. ZUL

dilaksanakan atas persetujauan atau rekomendasi gubernur tanggal 31 Oktober 2017. “Serah terima jabatan Plt

 Redaktur: Devi Diani

Sekda ini dilaksanakan atas persetujuan gubernur pada tanggal 31 Oktober 2017 kemaren,” ujar Budi. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

AGAM DAN BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar

Dharmawanita Satpol PP dan Damkar Perkuat Kekeluargaan AGAM, HALUAN — Pertemuan para istri yang tergabung dalam Dharmawanita unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Agam sangat diperlukan, karena merupakan kegiatan rutin yang memiliki peran positif dalam mendorong kinerja keluarga besar pemadam kebakaran. Demikian disampaikan Kasatpol PP dan Damkar, Dandi Pribadi selaku pembina Dharmawanita unit, Jumat (10/11) di Lubuk Basung. Dikatakannya, kegiatan rutin dharmawanita selain mempererat hubungan silaturahmi sesama anggota dharmawanita, juga mengetahui seberapa jauh beratnya tugas suami di satuan Pol PP dan Damkar. Para istri juga harus tahu bagaimana resiko dalam memadamkan api yang sedang berkobar. Bagi satgas pemadam dengan moto pantang pulang sebelum api padam. “Kegiatan rutin dharmawanita unit Satpol PP dan Damkar yang dibuka secara resmi oleh Ketua Dharmawanita, Yus Dandi Pribadi. Dalam kesempatan ini juga diisi dengan penyelenggaraan jenazah yang disampaikan oleh narasumber dari Kemenag Agam,” katanya. Menurutnya, selesai penyelenggaraan jenazah dilanjutkan dengan pencabutan arisan dari anggota, serta beberapa penjelasan lain dalam penyelenggaraan pertemuan rutin dharmawanita yang dapat diikuti secara menyeluruh anggota, baik istri anggota Satgas Pol PP dan istri anggota satgas pemadam kebakaran di Agam. Ia juga meminta, keluarga besar Satpol PP dan Damkar Agam untuk semakin memperkuat hubungan kekeluargaan. Dapat kerja sama sekaligus memberikan penekanan kepada anggota satgas dan staf untuk ikut bersama-sama baik istri-istrinya. (h/yat)

DHARMAWANITA Satpol PP Damkar melakukan pertemuan guna memperkuat hubungan kekeluargaan. IST

www.harianhaluan.com

2018, Pemko Bukittinggi Gunakan Transaksi Non Tunai BUKITTINGGI, HALUAN — Mulai Januari 2018, seluruh transaksi keuangan pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi akan dilakukan secara non tunai. Artinya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan melakukan pengelolaan keuangan dengan metode pembayaran tidak boleh dalam bentuk tunai, melainkan dalam bentuk non tunai melalui rekening bank.

SERAHKAN BANTUAN — Bank Nagari menyerahkan bantuan musibah kebakaran Pasar Atas secara simbolis kepada Pemko Bukittinggi, usai sosialisasi implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemko Bukittinggi. GATOT

Sejumlah Perwira Polres Bukittinggi Disertijab BUKITTINGGI, HALUAN — Kapolres Bukittinggi, AKBP Arly Jembar Jumhana memimpin serah terima jabatan (Sertijab) sejumlah perwira di lingkungan Polres Bukittinggi, Jumat (10/ 11). Pejabat yang melakukan sertijab itu, di antaranya Kompol Albert Zai sebagai Wakapolres menggantikan Kompol Dasveri Abdi yang dimutasi sebagai Kasi STNK di Dirlantas Polda Sumbar. Kemudian AKP R Rahmad Natun d ilantik sebagai Kasat Reskrim baru menggantikan AKP Suyatno. Selanjutnya, Iptu Boby Sandra dilantik sebagai Kasat Intelkam menggantikan Iptu Luhur Fachri Utomo, serta Iptu Edi Yunasri dilantik sebagai Kapolsek IV Koto menggantikan Iptu Boby Sandra.

Sedangkan Kompol Sulistyo diberi amanah sebagai Kabag Ops baru menggantikan Kompol Albert Zai, sebagaimana yang tercantum dalam telegram Kapolda Sumbar tanggal 6 November 2017. Kapolres AKBP, Arly Jembar Jumhana pada kesempatan itu menyatakan, proses mutasi di lingkungan Polri merupakan hal yang biasa untuk kepentingan regenerasi, serta penyegaran organisasi polri. Mutasi juga merupakan suatu proses manajemen yang mengandung arti strategis guna mengantisipasi perkembangan dan tantangan tugas polri yang semakin berat dan kompleks. Selain itu, mutasi tersebut untuk memastikan berjalannya sistem pembinaan manajemen personel polri guna mendapat-

kan figur yang memiliki kompetensi dan kapabilitas sebagaimana diharapkan. “Diharapkan mutasi ini mampu menciptakan suasana baru dalam lingkungan organisasi Polres Bukittinggi, sehingga akan muncul inovatif dan kreatif baru yang cemerlang, serta mampu meningkatkan kinerja, prestasi dan penampilan/performana anggota,” katanya. Pada kesempatan itu, kapolres juga menyampaikan terimakasih kepada pejabat lama yang pindah dari Polres Bukittinggi semoga sukses ditempat yang baru. Acara tersebut dihadiri sejumlah pimpinan Polres Bukittinggi dan bintara, serta pengurus bhayangkara di lingkungan Polres Bukittinggi. (h/ril)

Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daeeah Kota Bukittinggi, Reni Yudiwati mengatakan, pengelolaan keuangan non tunai yang dilakukan guna mencegah terjadinya penyelewengan dan korupsi keuangan daerah. Melalui pengelolaan keuangan non tunai, katanya, akan terwujud efisiensi belanja APBD, serta memudahkan proses pencatatan dan pengawasan dalam mendorong jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. “Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017, tentang implementasi transaksi non tunai pemerintah daerah, kabupaten/kota, maka pada 1 Januari mendatang transaksi non tunai tersebut akan diberlakukan secara serentak di Indonesia,” kata Reni usai melakukan sosialisasi implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemko Bukittinggi, kemarin. Menurutnya, sosialisasi implementasi non tunai sangat penting dilakukan guna meningkatkan wawasan dan pemahaman aparatur pengelola keuangan terhadap transaksi non tunai. Sekaligus mendorong pengelola keuangan untuk membatasi penggunaan uang tunai dalam transaksi penerimaan dan pengeluaran. Sosialisasi implementasi non tunai yang berlangsung selama tiga hari (6-8/11) kemarin, lanjutnya, diikuti 28 peserta dari pengguna

Indra Catri Resmikan Hotel Sakura Syari’ah AGAM, HALUAN — Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah meresmikan pengoperasian Hotel Sakura Syari’ah di pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Agam, Lubuk Basung, Kamis (9/11) malam. Kegiatan tersebut berjalan lancar dengan menghadirkan penceramah ustad kondang Ustadz Abdul Somad. Hadir dalam kesempatan itu langsung owner Hotel Sakura Syari’ah, Isman, Kapolres Agam,

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

AKBP Ferry Suwandi, kajari, ketua pengadilan, Sekda Martias Wanto, Kepala OPD, Wakil Ketua dan anggota DPRD Agam, Forkopimda Agam, perantau, masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu, Indra Catri mengatakan, keberadaan hotel itu adalah kebanggaan bagi masyarakat Agam dan khususnya Lubuk Basung. Hotel ini dipastikan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan

memajukan Lubuk Basung sebagai pusat pemerintahan. “Berdirinya hotel berbintang tiga tersebut, adalah angin segar bagi seluruh elemen masyarakat. Kami sangat bangga kepada Isman sebagai pemilik hotel, yang telah membangun sebuah hotel yang sangat megah di pusat pemerintahan,” jelasnya. Dikatakannya, ini satu-satunya hotel berbintang yang ada di Lubuk Basung, dan satu-

satunya pula hotel yang mengusung nama Syari’ah di Luhak Agam. Hal ini sangat bersesuaian gerakan nagari madani yang telah dicanangkan pada 30 September 2017. Sementara Isman mengatakan, pembangunan Hotel Sakura Syari’ah semata-mata diniatkan untuk membangun kampung halaman. Hotel tersebut dibangun sejak empat tahun belakangan, dengan 70 kamar

anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. Juga turut hadir Ditjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri, Pemprov DKI Jakarta, Badan Keuangan Provinsi Sumbar dan Bank Nagari Cabang Bukittinggi. Sementara itu, Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi ketika membuka kegiatan sosialisasi tersebut mengatakan, mulai 1 Januari 2018 Gerakan Transaksi Non Tunai (GTNT) dilaksanakan serentak secara nasional. Menurut Irwandi, untuk Bukittinggi sosialisasi GTNT telah dilaksanakan dua kali. Pertama digelar oleh pemprov dan BRI, dan kedua digelar oleh Pemko Bukittinggi sendiri sesuai perintah mendagri. Irwandi mengakui, dengan transaksi non tunai akan mempermudah dan mempercepat transaksi. “GTNT yang diprogramkan merupakan wujud kemajuan teknologi. Banyak manfaat yang didapat melalui transaksi non tunai, seperti keamanannya dan menghindari berbagai macam resiko yang terjadi,” ungkap Irwandi. Dalam sosialisasi tersebut juga dilakukan penandatangan MoU dan perjanjian kerja sama antara Pemko Bukittinggi dengan PT Bank Nagari. Sekaligus dilakukan penyerahan bantuan musibah kebakaran Pasar Atas secara simbolis oleh Direktur Utama PT Bank Nagari kepada Pemko Bukittinggi. (h/tot)

USAI meresmikan Hotel Sakura Syariah, Bupati Agam, Indra Catri Dt Malako Nan Putiah, owner Hotel Sakura Syari’ah, Isman dan Ustadz Abdul Somad foto bersama dengan Forkopimda, Kamis (9/11) malam. RAHMAT HIDAYAT

dan lima lantai. “Keluarganya sangat ikhlas mendorong kemajuan Kota Lubuk Basung, sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Agam. Hotel

 Redaktur: Nasrizal

tersebut sengaja dibangun, sebagai mewujudkan impian dan harapan untuk masyarakat Agam dan Lubuk Basung yang lebih baik lagi,” jelasnya. (h/yat)

 Layouter: Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

PEMBUATAN KTP PALSU TERUNGKAP

Digunakan untuk Pilkada dan Pilpres PEKANBARU, Haluan - Tim Opsnal Polsek Limapuluh mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengamankan dua orang tersangka. Dugaan sementara selain untuk administrasi, kartu identitas kependudukan palsu ini juga diduga dipakai untuk pelaksanaan Pemilihan Umum.

Gunakan Gas Bersubsidi, Pelaku Usaha Harus Ditindak PEKANBARU, HALUAN- Gas Elpiji 3 kilogram yang diperuntukan khusus bagi masyarakat miskin, ternyata kini malah banyak digunakan oleh para pelaku usaha besar dan mapan. Tidak tepatnya sasaran gas bersubsidi tersebut, membuat Pemko Pekanbaru geram dengan melakukan razia besar-besaran serta melakukan penindakan di lapangan. Berdasarkan hasil sidak dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pekanbaru, banyak kalangan pelaku usaha yang menggunakan gas bersubsidi bagi masyarakat miskin. Sementara masyarakat kurang mampu, terpaksa membeli gas melon tersebut dengan harga selangit karena alasan kelangkaan. Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru, Ida Yulita Susanti mengatakan, atas penggunaan gas subsidi yang tidak tepat sasaran tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Disperindag diminta bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang sudah terbukti menggunakan gas LPG 3 kg. “Yang pertama itu, pemerintah harus memberikan kepastian siapa yang sebenarnya berhak menerima gas 3 kg tersebut. Apakah masyarakat kurang mampu atau siapa, karena kenyataanya hari ini semua orang bisa mendapatkan gas tersebut, ini kan aneh,” ungkap Ida kepada wartawan barubaru ini. Hal senada juga disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru lainnya yakni Fikri Wahyudi Hamdani. Politisi Nasdem ini secara tegas, meminta Pemko memberi sanki keras kepada oknum-oknum pangakalan yang bermain curang, termasuk juga terkait adanya pelaku usaha yang malah banyak menggunakan gas subsidi tersebut. “Berikan bukti nyata kalau aturan di Kota Pekanbaru ini berjalan, sanksi tegas kepada oknum pangkalan yang bermain. Sementara kepada pelaku usaha kita himbau, tolonglah jangan lagi menggunakan gas subsidi dari pemerin tah karena dari hasil sidak banyak pelaku usaha yang menggunakannya, kasian masyarakat susah-susah mencari gas dengan harga yang sangat mahal,” beber Fikri. Kendati di tingkat agen gas melon langka, namun di kedai atau pedagang eceran pasokan gas tetap lancar. Akibat kelangkaan, gas melon kini bahkan dijual seharga Rp 2530 ribu per tabung, sedangkan harga Het cuma Rp 18 ribu per tabung. (h/ben)

UPACARA- Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah bersama ASN Tanjung Pinang pada Upacara peringatan Hari Pahlawan, Jumat kemarin. NET

Sultan Mahmud Riayat Syah III Jadi Pahlawan Nasional TANJUNG PINANG, HALUAN - Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau menggelar upacara memperingati penganugerahan gelar pahlawan nasional dari Kepulauan Riau Sultan Mahmud Riayat Syah III. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah, dalam pidato Hari Pahlawan, di Tanjungpinang, Jumat menuturkan, peringatan Hari Pahlawan tahun ini menjadi istimewa, disebabkan seorang tokoh pejuang di Provinsi Kepri, yakni Sultan Mahmud Riayat Syah III dianugerahi gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 115 TK Tahun 2017, dalam peringatan Hari Pahlawan di Jakarta. “Penganugerahan gelar Pahlawan yang diberikan oleh Pr esiden Joko Widodo kepada Sultan Mahmud Riayat Syah atas jasa dan perjuangannya di bumi Indonesia,” ujarnya. Sultan Mahmud R iwayat

Syah III adalah Raja Kerajaan Riau-Lingga-Johor-Pahang. Banyak kebijakan Sultan Mahmud Riayat Syah III yang strategis dan monumental dimasa kepemimpinannya, salah satunya dengan memerintahkan perjuangan melawan penjajah dalam perang di Teluk Riau dan Teluk Ketapang Malaka pada tahun 1974. Sampai saat ini sudah ada tiga tokoh Kepri yang menjadi Pahlawan Nasional, yaitu Raja Haji Fisabilillah yang mendapat gelar pada 1997, Raja Ali Haji tahun 2004 dan tahun ini untuk Sultan Mahmud Riayat Syah III. Di sisi lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan peringatan Hari Pahlawan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan para pejuang pendahulu bangsa ini. Peringatan Hari Pahlawan adalah upaya mengedepankan dan menumbuhkembangkan nilai kepahlawanan serta bagaimana dapat mengambil makna yang terkandung di dalamnya

untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. “Per tempuran 10 November hendak nya kita hayati dan m enjadi inspirasi yang kemudian memacu dan memicu bagi kita dalam mengisi kemerdekaan ini,” katanya. “Untuk itu, sebagai bentuk penghargaan kita kepada jasa para pahlawan, kita harus mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi positif secara ikhlas, sukarela dan sungguh-sungguh melalui bidang dan keahlian kita masing-masing,” katanya. Peringatan Hari Pahlawan 2017 mengusung tema “Perkokoh Persatuan Membangun Negeri” hendaknya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan rasa persatuan sebagai satu bangsa, yang mampu bersamasama untuk maju dan mendustribusikan berkah kemerdekaan bagi seluruh masyarakat, guna terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. (h/ant)

Informasi yang dirangkum, pengungkapan kasus ini dilakukan pada Selasa (7/11) sekitar pukul 10.00 WIB. Awalnya, Polisi menangkap tersangka berinisial AA yang merupakan warga Jalan Swakarya Perumahan Depiko, Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penangkapan pria berusia 33 tahun ini dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat yang mengatakan AA bisa membuat KTP dengan biasa sebesar Rp300 ribu. Mendapat informasi tersebut, Tim Opsnal yang dipimpin Kanit Reskrim Polsek Limapuluh, Ipda M Abdi Bahari, langsung melakukan penyamaran dan memesan KTP.”Ketika hendak menyerahkan KTP itu, AA langsung kita amankan. Saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian, ditemukan KTP palsu atas nama tersangka AA,” ungkap Kapolsek Limapuluh, Kompol Angga F Herlambang, Jumat (10/11). Dari interogasi yang dilakukan, kata Angga, AA mengaku hanya sebagai perantara atau mencari peminat yang mau menggunakan KTP palsu. “Dari pengakuan AA ini, keluarlah nama HA (47) warga Jalan Cipta Karya Perumahan Citra Permata, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, selaku pembuat KTP palsu,” lanjutnya. Atas pengakuan AA, Tim Opsnal langsung bergerak dan mencari keberadaan HA. Hasilnya, sekitar pukul 21. 30 WIB berhasil meringkus HA di rumahnya. “Tim Opsnal mendatangi rumah HA dengan didampingi oleh warga setempat. Saat itu, kita bertemu langsung dengan HA,” lanjutnya. Saat diinterogasi, HA

membenarkan telah membuat KTP palsu dengan cara meminta data seseorang lalu di scan dan edit melalui perangkat Notebook. “Kemudian file dicopy ke flashdisk dan dibawa ke warnet untuk diprint, dan diserahkan kepada pemesan atau kepada perantara,” terang Kapolsek. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Limapuluh, Ipda M Bahari Abdi, dalam kasus ini, kedua tersangka dijerat dalam Pasal 263 Jo Pasal 55 dan 56 KUHPidana. “Ancaman pidana penjaranya maksimal 6 tahun,” kata Abdi. Dalam kasus ini, dilanjutkan mantan Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir dan Bukit Raya itu, pihaknya juga telah melakukan penyitaan beberapa barang bukti berupa KTP atas nama AA, satu unit Notebook merk Asus, 1 unit flashdisk dan 1 unit printer. Sementara itu, HA saat diwawancarai mengaku telah membuat KTP palsu selama lebih kurang 1 tahun. KTP tersebut dibuatnya untuk warga Kabupaten Kampar dan Pekanbaru. “Kurang lebih ada 70 lembar KTP yang sudah saya buat,” kata HA. Lebih lanjut dia mengatakan KTP palsu yang dibuatnya, dipergunakan oleh pemesannya untuk keperluan dan kepentingan administrasi. “Banyak digunakan untuk Pemilu, Pemilukada, Pilkades?, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan lainlainnya,” paparnya. Terkait dengan pengakuan tersangka tersebut, Abdi mengatakan akan melakukan pengembangan lebih lanjut. “Masih terus kita kembangkan,” singkatnya menutup.(h/Dod)

man, juga mengatakan status tersangka terhadap ASN ini pihaknya tidak mau ikut campur. Dan lebih memilih menghormati, dan mempersilahkan pihak hukum dalam hal ini pihak kejaksaan untuk memproses kasus dugaan korupsi, dalam rekayasa pengerjaan pembangunan RTH. Berikut ASN yang ditetapkan sebagai tersangka, dari Tim Provisional Hand Over (PHO) yang bertugas sebagai pihak yang menerima hasil pekerjaan pertama. Mereka, yakni A selaku Ke-

tua, S selaku Sekretaris, dan tiga orang anggota Tim PHO, berinisial A, R, dan ET. Selanjutnya, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial Y, dan Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan Kepala Bidang di institusi yang dulu bernama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Sumber Daya Air Provinsi Riau, berinisial HR. Dan terakhir Pengguna Ang garan, Kepala Dinas Ciptada Provinsi Riau, berinisial DAS, yang saat ini menjabat sebagai Staf Ahli di Pemprov Riau. (h/nur)

Jadi Tersangkan, 8 ASN Terancam Dipecat PEKANBARU, HALUAN Pasca di tetapkannya 8 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai tersangka kasus dugaan Korupsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di jalan A Yani, Pekanbaru, oleh Kejaksaan Tinggi Riau, beberapa hari yang lalu. Status PNS ke 8 pegawai tersebut terancam di non aktif kan sesuai dengan peraturan baru dari Kementrian Aparatur Sipil Negara. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengatakan, peraturan baru tersebut

memang ada, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima salinan resmi dari Kejati Riau, terkait dengan penetapan tersangka terhadap ASN dilingkungan Pemprov Riau. “Kalau aturannya memang ada, tapi kita belum menerim salinan penetapan mereka dari Kejati. Sampai saat ini mereka masih masuk kantor, belum di non aktifkan,” ujar Ikhwan, Jumat (10/ 11). Selain itu, katan mantan Karo Hukum ini, gaji mereka nantinya juga akan di potong sebesar 25 persen. Dan

status mereka sebagai ASN apakah diberhentikan atau tidak akam ditetapkan pada putusan inkrah yang diterima. “Kita tunggu putusan inkrahnya dulu, sesuai peraturan nanti baru bisa di tetapkan,” jelasnya. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi, masih enggan untuk mengomentari kasus yang melibatkan ASN dilingkungan Pemprov Riau. Karena sampai saat ini belum menerima surat resminya dari Kejati, dan juga

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

LAMPU LED US , dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

STNK Mio Warna Putih BA 6683 QH a/n Ambri. Dari Padang Aro hingga Muaralabuh Solok Selatan. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

laporan dari yang terkait. “Saya Masih no coment belum dapat laporan tesmi keterlibatan ASN. Saya sudah panggil biro pembangunan dan semua pokja bekerja maksimal. Bahkan kita semaksomal mungkin agar tidak ada kesalahan, dengan pendampingan korsubgah,” ujar Sekda. “Untuk itu kedepannya seluruh ASN jangan mudah di intervensi. Tentu saya prihatin dan sangat prihatin, semua punya tanggungjawab masing-masing kalau ada sesuatu yang dipertang-

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 SukajadiBatam.Harga6.5jt/meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991

www.harianhaluan.com

gungjawabkan kenapa harus dilakukan,” tambah Sekda. Ditambahkan Sekda, walaupun dari pihak Kejati sudah menyatakan ASN Pem prov tersangka, dan perlu dihormati. Namun praduga tak bersalah, tetap di ajukan dengan bukti-bukti yang akan disampaikan. “Sekarang kita praduga tak bersalah semuanya berjalan saja secara normal. Hormati hukum, dan kita ini dalam proses berbenah,” kata Sekda. Sebelumnya Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rach-

STNK BA 3617 NQ atas nama RIA ANDRIYANI. Hilang di Pasar Bawah Bukittinggi. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat STNK Mio Warna Putih BA 6683 QH a/n Ambri. Dari Padang Aro hingga Muaralabuh Solok Selatan. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat. STNK Motor nomor polisi BA 2013 OO . Atas nama Doni Rahmat Putra Hilang disekitar Lalan Dr Sutomo Kec Padang Timur. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat  Redaktur: Dodi Nurja     Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

Mukhlis Rahman Tabur Bunga di TMP Kusuma Bangsa TABUR BUNGA - Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman didampingi oleh Ketua DPRD dan salah seorang veteran melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan. TRISNALDI

MTQ KE-37 DI KOTA PARIAMAN

MTQ ke-37 di Kota Pariaman Ditutup PARIAMAN, HALUAN - Perasaan cemas agaknya menyelimuti hati tuan MTQ ke-37 Tingkat Sumbar, yakni Kota Pariaman menjelang pe ngumuman hasil lomba MTQ Nasio nal ke-37 yang akan diumumkan Jumat (10/11) malam di Mimbar Utama MTQ Pantai Kata Paria man. “Rasanya dari sisi pembinaan sudah baik dan maksimal, karena kita memasang target memperkecil peringkat paida MTQ sekarang,” kata Pembina kafilah Kota Pariaman, H Muhammad Nur kepada Haluan. Kafilah Kota Pariaman berhasil menembus final 9 cabang lomba 18 golongan. Walaupun demikian, hasilnya akan diterima pada saat pengumuman nanti. “Optimis terhadap pencapaian target tetap ada, namun hasilnya saat pengumuman juara nanti,” sebut H Muhammad Nur. Tiap usai lomba, monitoring dan evaluasi dilakukan serta berbagai masukan menjadi pertimbangan guna mencapai tampil maksimal. “Kita siap terima dengan hasil yang bakal diumumkan panitia,” tambahnya. H Muhammad Nur yang juga merupakan Kepala Kantor Ke-

PARIAMAN, HALUAN Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman mengingatkan semangat kepahlawan dalam diri dan rajut kebersamaan dalam kerangka kebhinekaan dan keberagaman, sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 makin kokoh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal itu disampaikan walikota saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Pahlawan tingkat Kota Pariaman

tahun 2017, di Halaman Balaikota, Jumat (10/11). “Seperti yang disampaikan Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya, oleh sebab itu, sebagai generasi penerus hendaknya mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat,” sebut walikota. Para pendiri republik dan pahlawan pendahulu, lanjutnya, telah menuangkan sumbangan pikiran serta gagasan terbaiknya untuk semua warga Indonesia. Sejak dari pendirian Taman Siswa, Sumpah Pemuda, Resolusi Jihad, sampai kepada pertempuran berdarah di bulan November 1945 oleh Bung Tomo yang menjadi cikal ditetapkanya setiap

tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan oleh Pemerintah RI,” sebut walikota membacakan Pidato Menteri Sosial RI, Kofi fiah Indar Parawangsa. Kita sebagai penerus perjuang an mereka, bertugas mengisi kemerdekaan ini, dengan kegiatan yang membangun dan menguatkan bangsa ini. Lakukan apa yang bisa kita berikan sumbangsih terhadap bumi pertiwi, untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan, bukan malah gampang dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Usai upacara berlanjut dengan ziarah nasional ke Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Rawang, dan tabur bunga. (h/tri)

Pasbar Terima Bantuan 3 Unit Ambulan

WALIKOTA Pariaman, Mukhlis Rahman (baju putih tengah) ketika sedang berkunjung ke Sekretariat MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Sumbar di Spot Hal St Rajo Bujang Kota Pariaman di Karan Aur. TRISNALDI

menterian Agama Kota Pariaman mengakui memang ada satu bagian dari cabang lomba yang kita tidak ikuti sepenuhnya yaitu, pada Hafiz Quran 20, 30 juz. “Ke depan kita akan bangun pondok-pondok Hafiz Quran untuk 20, 30 juZ tersebut dan pembinaanya akan dilakukan secara intensif sehingga kita tampil benar-benar full pada cabang lomba dengan golongan yang sama nantinya,” pungkasnya. Sementara, Drs Sukardi dari

POSKO Kesehatan di Sekretariat MTQ Nasional ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang sudah sunyi dari kunjungan. TRISNALDI

seksi hadiah menyebutkan, 384 miniatur tabuik telah disediakan untuk pemenang lomba MTQ. Dan penyerahannya dilakukan bersamaan dengan penyerahan piala kemenangan pada Jumat (10/11) malam. Selain itu miniatur tabuik sebagai cenderamata juga diberikan kepada kepala daerah dari masing-masing kafilah yang ikut MTQ Nasional ke-37 Tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman ini. “Ini kan juga sebagai bagian dari promosi Kota Pariaman juga,” kata Sukardi. Untuk Posko Kesehatan di Sekretariat MTQ Nasional ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Barat di Sport Hal St Rajo Bujang Kota Pariaman di Karan Aur, Jumat (10/11) mulai sepi pasien. Selama MTQ berlangsung, tercatat sudah ada 159 perserta dan official yang berkunjung. Dan itupun Cuma sekedar cek tensi. “Kalau menurud jadwal piket, kita sampai Sabtu tanggal 11 November 2017. Dan setelah itu baru selesai seiring selesainya pelaksanaan MTQ Nasional ke37 Tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman yang ditutup Ju mat (10/11),” kata dr Apriyani De wi yang juga pimpinan Puskes mas Kurai Taji Kota Pariaman yang bertugas di Posko tersebut. (h/tri)

PASBAR, HALUAN — Di Hari Kesehatan Nasional (HKN) yang jatuh tanggal 10 November, Kabupaten Pasbar menerima bantuan berupa 3 unit ambulan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tiga unit ambulan tersebut diterima oleh Puskesmas Kajai, Puskesmas Desa Baru dan Puskesmas Lembah Binuang. Pasalnya, Kabupaten Pasaman Barat masih memiliki daerah tertinggal, terluar, terdepan dan masih memiliki infrastruktur yang belum baik. Masih banyak medan-medan yang berbahaya dan ditempuh dengan kendaraaan dobel gardan. Sementara Pasbar memiliki puskesmas sebanyak 20 unit dan masih memerlukan tambahan ambulan dengan kekuatan penuh yakni kendaraan dobel gardan. Menurut Bupati Pasbar Syahiran, Pasbar sangat membutuhkan ambulan untuk kelancaran mobilitas pelayanan kepada masyarakat. Pasbar masih membutuhkan sarana prasarana penunjang kesehatan bagi puskesmas-puskesmas yang ada di Pasbar. Selain itu, pada HKN yang jatuh pada 12 November mendatang dengan tema sehat keluargaku, sehat Pasaman Baratku dan sehat Indonesiaku. Tema tersebut merupakan manifestasi dari program Indonesia sehat dimana keluarga menjadi awal untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri dan masyarakat yang hidup secara sehat.

“Pada bidang kesehatan, tantangan kesehatan saat ini Indonesia menghadapi masalah kesehatan tirple burden, yaitu masih tingginya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular dan munculnya kembali penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi,” tutur Syahiran. Ia menambahkan, komponen penting dalam pencegahan penyakit selain disamping dipengaruhi kualitas llingkungan, sarana prasarana dan pelayanan kesehatan. Prilaku keluarga memiliki dampak yang besar dalam pembentukan perilaku individu terkait kesehatan. Keluarga merupakan pengalaman pertama bagi anak-anak s ebelum masuk ke jenjang pendidikan. Pendidikan di lingkungan keluarga dapat menjamin kehidupan emosional anak tumbuh dan kembang. “Untuk itu kita perlu terus berupaya untuk membudidaya-

kan yang mendukung prilak u hidup bersih dan sehat pada masyarakat melalui permberdayaan keluarga,” kata Syahiran. Program lain yang didorong adalah gerakan masyarakat hidup sehat (Germas). Dengan Germas, itupulalah bisa bekerjasama lintas sektor dan lintas program dalam mewujudkan masyarakat berprilaku hidup sehat, yang pada akhirnya dapat membentuk bangsa Indonesia yang kuat. “Dengan mendorong gprogram Indonesia sehat pendekatan keluarga dan Germas, kita berupaya m embangun kemandirian keluarga dan masyarakat dalam hidup sehat sebagai upaya promotif dan preventif yang pada akhirnya dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga tercipta masyarakat yang produktif yang berperan aktif dalam pembangunan nasional,” jelas Syahiran. (h/ows)

BUPATI Pasbar, Syahiran meninjau mobil ambulan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan dari DAK tahun 2017. OSNIWATI

MERIAHKAN HKN 2017 DI SUMBAR

Dinkes Gelar Senam Peregangan Serentak PADANG, HALUAN — Puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Sumbar akan diselenggarakan di Lapangan Imam Bonjol Padang, Minggu (12/11) mendatang. Serangkaian kegiatan pun telah disiapkan Dinas Kesehatan Sumbar untuk menyambut kegiatan yang mengusung tema “Gerakan Masyarakat Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat Keluarga Sehat” itu. Kepala Dinas Kesehatan Sum bar, Merry Yuliesday mengatakan, persiapan menyambut HKN ke 53 tahun ini, sudah rampung. Misalnya, untuk acara di Lapangan Imam Bonjol pada Minggu (12/

11), akan dilaksanakan senam serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan dimulai pukul 06.00 WIB, dalam rangka pemecahkan rekor MURI, yakni senam peregangan dengan 10.000 peserta dari Sabang sampai Merauke. “Untuk pelaksanaan kegiatan ini, kami bergabung dengan Kota Padang. Kegiatan serupa juga dilakukan oleh seluruh kabupaten/kota di daerah masingmasing,” terang Merry. Pada HKN kali ini, kegiatan fokus pada promosi gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat. Tentunya dengan mengkonsumsi buah, beraktivitas atau senam setiap hari, serta memeriksakan kesehatan di layanan terdekat. Dijelaskannya, Hari Kesehatan Nasional (HKN) diperingati setiap tanggal 12 November. Penyelenggaraan HKN kali ini lebih menekankan pada edu kasi gaya hidup sehat di tingkat keluarga, sebab setiap keluarga

harus sudah menerapkan perilaku hidup sehat. Dikatakan, saat ini, terjadi perubahan pola penyakit dari menular ke tidak menular terjadi pola penyakit berubah dari menular ke tidak menular karena gaya hidup tidak sehat, polusi, lingkungan, banyak zat anti oksidan, masyarakat banyak mengkonsumsi makanan siap saji, kurang gerak atau olah raga dan lainnya. “Karena itu, melalui Germas diharapkan mampu menekan angka penyakit tidak menular yang melanda masyarakat kita sekarang ini. Sebab hanya dengan prilaku hidup sehat, penyakit tidak menular bisa diatasi,” ulasnya. Sementara kegiatan lainnya, seperti upacara peringatan HKN dilaksanakan pada Senin (13/11) di halaman kantor gubernur. Sedangkan pada Rabu (8/11), dilakukan aksi sosial berupa donor darah di lingkungan Dinkes Sumbar. Saat itu terkumpul sebanyak 105 kantong darah. (h/ vie)

PETUGAS PMI sedang mengambil darah pada kegiatan donor darah yang diselenggarakan Dinas Kesehatan Sumbar. IST www.harianhaluan.com

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Yohanes

SUMBAR

SABTU, 11 NOVEMBER 2017 22 Safar 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KUA PPAS Pasbar Ditandatangani PASBAR, HALUAN — Sidang Paripurna DPRD Pasbar Rabu (8/11), dengan agenda penyampaian pendapat fraksi-fraksi dan jawaban bupati tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDP) Kabupaten Pasbar berjalan lancar.

KUA PPAS — Penandatanganan KUA PPAS antara Pemkab Pasaman Barat dengan DPRD Pasbar, Rabu (8/11). OSNIWATI

Lingkar kar 2018, Belanja Pembangunan Pessel Anjlok 50 Persen PAINAN, HALUAN — Pada 2018, alokasi belanja pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) diperkirakan anjlok hingga 50 persen. Dalam nota pengantar APBD yang diajukan pada DPRD, jatah belanja modal barang dan jasa hanya Rp300 miliar atau lebih kecil dari periode 2017 yang mencapai Rp600 miliar lebih. Ketua DPRD, Dedi Rahmanto Putra mengatakan, turunnya plafon anggaran belanja modal barang dan jasa itu dipastikan bakal berdampak negatif terhadap pembangunan daerah. “Saya pikir ini adalah suatu hal yang aneh. Ketika daerah harus memacu ketertinggalan, malah jatah dana pembangunan justru menjadi turun,” ungkapnya kepada wartawan di Painan, Kamis (9/11). Menurutnya, berdasarkan informasi dari DPRD Pesisir Selatan, sepanjang 2018 pemerintah daerah hanya mengalokasikan sebanyak Rp300 miliar untuk belanja pembangunan. Angka itu, kata dia, menciut hingga 50 persen dari alokasi periode tahun anggaran 2017 yang mencapai Rp600 miliar lebih. “Padahal alokasi anggaran pembangunan di setiap daerah mengalami kenaikan yang signifikan dan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah itu sendiri. Tapi daerah kita malah menurun,” sebutnya lagi. Dikatakannya, terkait belanja modal barang dan jasa pemerintah, hal itu sangat menentukan laju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebab, Pesisir Selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mematok pertumbuhan ekonomi di atas enam persen. “Tentu target pertumbuhan ini sangat sulit dicapai. Selama ini salah satu utama penopang utama pertumbuhan adalah belanja pemerintah,” terangnya. Saat ini, ia menilai penurunan tersebut, sekaitan dengan sistem tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berbasis kinerja mulai tahun depan. Sistem tersebut, secara otomatis menambah porsi belanja pegawai hingga Rp70 miliar. Selain itu, adanya informasi pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). “jadi, sebelum sampai kepada panitia anggaran, tiap fraksi alan melakukan hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya,” ungkapnya. Ditambahkannya, dalam hearing, DPRD akan meminta penjelasan soal anjloknya porsi anggaran belanja pembangunan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar). “Harus ada alasan yang jelas dari pihak eksekutif (pemerintah daerah). Jika tidak, maka kita tentu akan semakin tertinggal dari daerah lain,” tutupnya. (h/mg-kis) www.harianhaluan.com

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Pasbar Daliyus K dan dihadiri oleh Kapolres Pasbar AKBP Imam Pribadi Santoso, Sekda Pasbar Manus Handri dan beberapa kepala OPD. Dalam kegiatan tersebut, sebelum dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun Anggaran 2017, dilaksanakan Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksifraksi yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya. Dalam penjelasan Bupati Syahiran, Pemerintah Daerah Pasbar menyampaikan terima kasih atas informasi, saran, pendapat, imbauan,

dokumen tersebut dan telah memberikan sejumlah catatan guna mendapatkan perhatian Pemerintah Daerah. “Badan Anggaran pada dasarnya dapat menyetujui dan memberikan kata sepakat terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 tersebut untuk segera ditandatangani bersama,” pungkas Syahiran. Perihal program yang harus menjadi prioritas adalah program lanjutan yang berkesinambungan, program mendasar yang sangat menyentuh kepentingan publik, program yang bersifat penyempurnaan dan program baru yang merupakan tindak lanjut dari capaian RPJMD Pasbar. Antara lain penggalian aset daerah yang berujung PAD, meningkatkan serapan anggaran, pengembangan sarana dan prasarana kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, program peningkatan pendidikan yang merata yang tertuang juga di dalam visi dan misi Pasbar. (h/ows)

dukungan, harapan serta pemantauan dan kerjasamanya t erhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Pasbar. Masukan dan saran tersebut akan dilaksanakan sekuat kemampuan. “Kepada dewan yang terhormat kita aturkan terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan. Semoga ke depan kita bisa secara bersama-sama memajukan masyarakat Pasbar,” jelas Syahiran. Selain itu, persetujuan atas KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2017 berdasarkan hasil rapat dan laporan Badan Anggaran DPRD Pasbar yang pada dasarnya telah memahami isi serta muatan materi kedua

PMI Pasbar Dinilai Tim Provinsi PASBAR, HALUAN — Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dinilai oleh PMI Provinsi Sumatera Barat. Penilaian ini merupakan dalam rangka pembinaan dan memotivasi PMI Kabupaten/kota se-Sumatera Barat, Kamis (9/11). Diantara yang dinilai PMI Provinsi Sumatera Barat yakni penilaian kinerja pelayanan PMI Pasbar dan kapasitas organisasi PMI Pasbar. “Benar, penilaian itu merupakan penilaian kapasitas kinerja dan pelayanan organisasi PMI Pasaman Barat kepada masyarakat,” tutur Ketua PMI Pasaman Barat Hj.

Yunisra melalui Wakil Ketua Bidang organisasi PMI Pasaman Barat Dr. Adrianto kepada Haluan, Jumat, (10/11). Ia mengangap penilaian itu sangat penting karna kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita PMI Pasbar dalam mengelola dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. “Kita menargetkan meraih penghargaan kategori PMI terbaik. Namun tentunya dibutuhkan dukungan semua pihak,” katanya. Kita optimis bahwa ke depan PMI Pasbar dibawah kepemimpinan Ibuk Hj Yunisra akan semakin membaik dan

semakin berkomitmen untuk meningktakan pelayanan dan kapasitas organisasi sehingga PMI akan menjadi profesional tanggap dan makin dicintai masyarakat. Ia menyebut, unggulan PMI Pasbar adalah pelayanan Posko siaga PMI yang memberikan pelayanan Relawan donor Darah On Call, Assessment cepat bencana, Pertolongan Pertama dan Ambulance gratis untuk masyarakat Pasbar. “Penilaian ini akan di umumkan pada Musyawarah Kerja PMI Provinsi Sumatera Barat pada hari Jumat tangal 1 Desember 2017 mendatang,”

KETUA tim penilaian PMI Provinsi Suamtera Barat, Aim Zaim foto bersama dengan Kepala Markas PMI Pasaman Barat Rida Warsa bersama pengurus lainnya. IDENVI SUSANTO

sebutnya. Sementara Itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PMI Provinsi Sumatera Barat Aim Zeim selaku ketua t im penilaian

membenarkan penilaian tersebut merupakan rangkaian safari kunjungan ke seluruh PMI kabupaten/kota se-Sumatera Barat. (h/mg-idn)

Pemkab dan Banggar DPRD Bahas Anggaran PASAMAN, HALUAN — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pasaman bersama TAPD Kabupaten setempat terus melakukan pembahasan intensif dan serius untuk meneliti rancangan serta program-program yang diajukan menjelang pengesahan R-APBD Pasaman 2018 yang dijadwalkan pekan depan. Rapat Banggar berlangsung di Hotel Grand Rocky Bukittinggi, selama sepekan, dimulai sejak 6-11 November 2017. Rapat Banggar juga diikuti seluruh OPD di Pemkab tersebut. Rapat Banggar, dipimpin langsung Ketua DPRD Pasaman Yasri bersama dua wakil ketua DPRD, Bona Lubis dan Haniful Khairi. Serta 13 anggota Banggar, terdiri dari Safiruddin, M Alfia, Ahmad Azizan, Sarjan Lubis, Adri

Umar, Khairuddin Simanjuntak, Parulian, Syahrial Thaib, Sawal, Ahmad Khadafi, Arivatana, Suharjono dan Heri Supriadi. Sementara Tim Anggran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari, Asisten administrasi Umum Asnil M, Kepala Bappeda Maraondak, Sekretaris BKD M Yasrin Syahputra dan Kabid Anggaran BKD M Roni. “Pekan lalu KUA-PPAS telah dibahas bersama antara DPRD Pasaman dengan Bupati Pasaman. Sesuai mekanisme, banggar memiliki tanggung jawab untuk menggodok bersama TAPD pemerintah daerah terhadap RAPBD ini,” kata Yasri. Ditambahkan Yasri, DPRD Pasaman berupaya mengakomodir kepentingan rakyat. Oleh karena itu, saat ini banggar

secara teliti melakukan pembahasan demi kepentingan rakyat, meski Pasaman sedang mengalami kesulitan keuangan akibat defisit anggaran. “Meski defisit, kita tidak ingin itu mengganggu kesejahteraan rakyat maupun rencana pembangunan daerah oleh pemerintah,” katanya. Setelah pembahasan anggaran secara marathon tersebut rampung, berikutnya, kata Yasri, Banggar DPRD akan menyampaikan nota pengantar RAPBD yang diawali pembukaan rapat paripurna. Lalu dilanjutkan oleh penyampaian laporan pembahasan RAPBD oleh Banggar. “Kita akan mendengarkan langsung nota keuangan rancangan R-APBD tahun anggaran 2018, setelah itu fraksi di DPRD, akan menyampaikan pandangan umumnya terkait

nota keuangan tersebut,” ungkapnya. Setelah itu, kata Yasri, barulah penandatanganan berita acara kesepakatan bersama antara DPRD dengan Bupati Pasaman dilaksanakan melalui sidang paripurna. Hingga Kamis (9/11), sebanyak 20 OPD di Pemkab Pasaman telah merampungkan pembahasan anggaran dan program untuk tahun mendatang. Diantaranya, Sekretariat DPRD, Setda, DPPKB dan Dishub, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Pangan. Selanjutnya, Dinas Dukcapil, DPMPTSP, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUTR dan Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Lanjut lagi, Dinas Sosial, Disperindag dan Tenaga Kerja, DPPPA, DPM

dan Kantor Kesbangpol. Sisanya, 9 OPD lagi, seperti Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kominfo, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan serta BKPSDM, dijadwalkan, Jumat (10/11) atau hari ini. Dilanjutkan, Sabtu (11/11) dengan OPDnya, yaitu BPBD, Satpol PP dan Damkar, PDAM, Camat se-Pasaman, Bappeda dan BKD. Dari informasi yang berhasil dihimpun Haluan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada APBD Kabupaten Pasaman, tahun anggaran 2018, sekitar Rp957,9 miliar. Belanja daerah mencapai Rp972,92 miliar. Mengalami defisit sekitar Rp15,014 miliar. Belanja daerah, terdiri dari belanja tidak langsung Rp575,416 miliar dan belanja langsung Rp397,506 miliar. (h/mg-yud)

 Redaktur: Heldi Satria   Layouter: Rahmi