Haluan 12 Januari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 078, TAHUN KE-70

JUMAT, 12 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

25 Rabiul Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.28 15.53 18.30 19.44

PILKADA PADANG DIKAWAL KETAT

Polda Bentuk Satgas Cyber Troop

WIB WIB WIB WIB WIB

PADANG, HALUAN — Polda Sumbar membentuk Satgas Cyber Troop untuk melakukan monitoring kejahahatan di media sosial jelang Pilkada serentak empat kota di Sumbar. Tim ini khusus memantau media sosial dan mencegah terjadinya provokasi yang berlanjut ke kisruh. >> POLDA hal 07

Sumbar Rumuskan Aksi Nyata Tangkal LGBT PADANG, HALUAN — Upaya penangkalan berkembangnya perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat mulai mengerucut. Stakeholder terkait sepakat menolak perilaku LGBT karena bertentangan dengan nilai dan norma yang dianut masyarakat. Selanjutnya, tinggal bagaimana aksi nyata atas penolakan itu terwujud. Bisa dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda), merevisi Perda Anti Maksiat, atau instrumen hukum lainnya. Wacana itu menjadi kesimpulan usai digelarnya Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan LGBT di Sumbar yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Auditorium Gubernuran, Kamis (11/1). Seluruh stakeholder terkait mulai dari Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Sumbar, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, Dinas Kesehatan, konselor HIV/ AIDS, perwakilan LSM, akademikus, insan pendidikan, dan perwakilan organisasi lainnya ikut terlibat dalam pertemuan tersebut. Mewakili Pemprov Sumbar, Asisten II Setdaprov Sumbar Syafruddin menjelaskan, Pemprov sepakat untuk menentang perluasan perilaku LGBT di Sumbar, karena berdampak buruk terhadap perkembangan kehidupan masyarakat, terutama mengingat salah satu dampak yang disebabkan perilaku ini adalah penularan HIV/AIDS. “Sebagaiman disampaikan Ketua MUI Sumbar Ustad Gusrizal tadi, kami sepakat menentang perluasan itu. Sekarang tinggal bagaimana semangat menentang itu ditularkan kepada seluruh masyarakat di Sumbar. Sebab, LGBT boleh dianggap sama dengan narkoba, keduanya sama-sama penyakit perilaku. Upaya penangkalannya, adalah upaya membangun ketahanan keluarga,” kata Syafruddin. Setidaknya, lanjut Syafruddin, hingga Maret nanti sudah didapatkan kerangka jelas di provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti kesepakatan penangkalan perluasan LGBT di Sumbar. Oleh karena itu tim yang dibentuk melalui Balitbang untuk melakukan survei LGBT di Sumbar, serta pihak terkait lainnya, dapat memaksimalkan waktu yang ada untuk mengumpulkan data dan membahas langkah selanjutnya yang akan diambil. “Ada usulan membuat Perdanya, ada usulan merevisi Perda Anti Maksiat (Perda Nomor 11 Tahun 2010) dan memasukkan penangkalan LGBT di dalamnya, tapi itu perlu pengkajian lagi. Bappeda juga harus mengkaji ini, karena tentu ada penganggarannya. Setidaknya sampai Maret nanti kita sudah dapat informasi data yang akurat, sehingga lekas mengambil langkah meminimalisir keadaan yang terjadi,” katanya lagi. Sementara itu, Ketua Komisi V DPRD Sumbar Hidayat dalam paparannya men

>> SUMBAR hal 07

SIMULASI PENGAMANAN – Seorang personil Polrestas Padang berusaha menangkap pelaku kerusuhan saat Pilkada Padang, dalam simulasi pengamanan Pilkada yang digelar di Pangkalan Udara Sutan Sjahrir Padang, Kamis (11/1). Simulasi merupakan tahapan awal bagi polisi untuk memetakan potensi konflik ketika terjadinya kisruh. IRHAM

DPRD Akan Panggil KAI olemik kepemilikan lahan antara Basrizal Koto dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dianggap sudah keluar dari konteks hukum. Basko sebagai pemilik lahan yang sah sesuai sertifikat, terus “diserang” PT KAI dengan cara-cara tak elok. Salah satunya, adanya permintaan pemutusan segala akses ke Basko Hotel dan Basko Grand Mall oleh PT KAI ke PT PLN, Telkom dan PDAM. Polemik ini menjadi perhatian serius DPRD Sumbar.

P

PADANG, HALUAN – Sebagai investor yang juga putera daerah, Basko semestinya mendapat dukungan dari kalangan yang berkompeten. Selain sudah membuka peluang kerja dan dunia usaha, Basko juga turut serta memberi sumbangsih dalam pembangunan. Namun, hal itu nyaris tidak didapatkan. Hal

inilah yang menjadi landasan DPRD Sumbar untuk turut campur menjembatani persoalan antara Basko dan PT KAI. Sebab, jika terus dibiarkan menggelinding, persoalan yang terjadi akan membuat buruk iklim investasi di Sumbar. Rencananya, DPRD Sumbar memanggil PT KAI untuk mem-

bahas polemik. Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano menyebutkan, rencana pemanggilan PT KAI akan segera dilakukan, dan akan dikomunikasikan dengan Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar nantinya juga dilibatkan. “Masalah yang dihadapi kedua belah pihak, antara PT KAI dan Basko kami lihat berpotensi mengganggu iklim investasi di Sumbar. Bahkan perseteruan ini telah nyata merugikan kedua belah pihak. Kami berharap jika memang masalah ini ditempuh lewat jalur hukum sebelumnya, maka keduanya

OWNER Basko Group, Basrizal Koto menyampaikan kronologis polemiknya dengan PT KAI kepada Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Datuak Intan Bano dalam pertemuan yang digelar di DPRD Sumbar, Kamis (11/1) siang. LENI

>> DPRD hal 07

Kronologis Perkara PT BMP, Basrizal Koto dengan PT KAI

TERJADI DI KOTA PAYAKUMBUH

Perbudakan Seks Gay Terkuak

TIGA anak jalanan yang menjadi korban dugaan perbudakan seks oleh seorang pelaku LGBT dimintai keterangan oleh personel Pol PP Payakumbuh, Rabu (10/1). Ketiganya mengaku disuruh melayani nafsu sesame jenis dua orang gay. ARIE

PADANG, HALUAN — Fakta mengejutkan tersiar dari Payakumbuh. Berawal dari penangkapan tiga anak jalanan oleh Polisi Pamong Praja (Pol PP), terkuak adanya kasus yang me-

ngarah pada perbudakan seks. Pelakunya, seorang gay. Sejumlah anak jalanan yang masih berusia remaja yang jadi korban. Mereka dipaksa melayani nafsu sejenis kaum LGBT tersebut.

1.

Pengakuan ketiganya sontak membuat heboh. Apalagi perbuatan menyimpang itu sudah berbulan-bulan dilakukan. Pelaku berinisial AS yang dikenal luas sebagai seorang waria, menjadikan dua anak jalanan sebagai pelampiasan nafsu, dan diiming-imingi tempat tinggal serta uang. Salah satunya bahkan sudah tinggal serumah selama tiga bulan. Semuanya berawal sewaktu Pol PP menjaring beberapa anak jalanan yang sedang menghisap lem, Rabu (10/1) malam. Ketiganya lalu digelandang ke Mako Pol PP Payakumbuh untuk didata. Setelah pendataan selesai, mereka ditanyai seputar prilakunya setiap hari. Termasuk dimana mereka tinggal, dan dengan siapa menggantungkan hidupnya. Usai pertanyaan diluncurkan, seorang anak jalanan berinisial IP (17) akhirnya bercerita. Dia

2.

3.

4.

Tahun 90-an, saya diundang ke Padang bersama sejumlah pengusaha nasional asal Minang antara lain; Abdul Latief, Fachmi Idris, Is Anwar dan kawan-kawan. Gubernur Sumbar waktu itu, Hasan Basri Durin mengajak para perantau untuk membangun kampung dengan berinvestasi dan membuka lapangan kerja di kampung sendiri. Dari undangan gubernur itu, lahirlah Nagari De velopment Center (NDC), tapi tidak jalan sesuai harapan. Akhirnya saya dengan dorongan Gubernur Sumbar Pak Hasan Basri Durin, tergerak untuk buka usaha mall di Kota Padang. Untuk mendukung rencana investasi itu, Pak Gubernur memperkenalkan saya dengan Djohan Makmur, pemilik tanah HGB Nomor 04 seluas 11.750 M2 di Air Tawar Timur atas nama PT Pembangunan Padang. Kemudian setelah saya berkenalan dan atas kecocokan harga tanah tersebut dilakukan jual beli di hadapan Notaris Hajjah Deetje Farida Djanas, SH dengan akta No. 4/6/Pu/JB/1992 tanggal 12 Juni 1992, dan terbitlah sertifikat HGB 72 atas nama H Basrizal Koto seluas 8585 M2 dengan masa berlaku sampai tahun 1993. Pada 23 Agustus 1994, sertifikat HGB 72 berubah menjadi sertifikat HM 160 atas nama H Basrizal Koto dengan luas tetap 8585 M2.

>> KRONOLOGIS hal 07

>> PERBUDAKAN hal 02

PLN Targetkan RE Sumbar 100 Persen PADANG, HALUAN —Rasio Elektrifikasi (RE) Sumatera Barat (Sumbar) pada 2017 meningkat hampir 3 persen daripada RE pada 2016. Pada 2017, RE Sumbar 88,04 persen dari 1,2 juta lebih rumah tangga di provinsi ini. Sementara itu, pada 2016, RE Sumbar 85,20 persen. Hal itu disampaikan General Manager PLN Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf, kepada tim Haluan dalam kunjungan silaturahmi di Kantor PLN Sumbar, Jalan Wahidin, Padang, Kamis (11/1). Ia mengatakan, pada 2018, pihaknya menargetkan RE Sumbar 90,86 persen. “Kami berupaya meningkatkan RE di Sumbar secara bertahap. Dari tahun www.harianhaluan.com

GENERAL Manager PLN Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf dan jajaran berfoto bersama dengan Pemred Harian Haluan serta Pimpinan Perusahaan usai kunjungan silaturahmi ke Kantor PLN Sumbar, Jalan Wahidin, Padang, Kamis (11/1). ADIB

ke tahun, kami akan berusaha melayani semua rumah tangga d i Sumbar. Pada 2019, kami menargetkan,

C M Y K

93,77 persen RE hingga 100 persen dari total rumah tangga di Sumbar. Tidak mudah meningkatkan RE. Satu per-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

sen RE di Sumbar butuh 12.640 pelanggan,” ujar Bambang. Di Sumbar, kata Bambang, daerah dengan RE terendah adalah Mentawai, yakni 30 persen. Ia menjelaskan, RE Mentawai rendah karena 23 desa dari 43 desa di kepulauan itu belum dialiri listrik PLN. Berdasarkan data PLN, di Pulau Siberut, pulau paling besar di Mentawai, 8 desa sudah terlistriki, sedangkan 12 desa lainnya belum terlistriki PLN. Sementara itu, di Pulau Sipora, 9 desa sudah dimasuki listrik, sementara 4 desa lagi belum dimasuki listrik PLN. Adapun di Pulau

>> PLN hal 02  Layouter: Syamsul Hidayat

C M Y K


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.