Haluan 13 Februari 2018

Page 1

Harian Umum

EDISI: 119, TAHUN KE-70

SELASA, 13 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

27 Jumaidil Awal 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Marak Main Tembak, 816 Senpi Dimusnahkan PADANG, HALUAN — Dalam kurung waktu dua bulan, sebanyak 816 sejata api (senpi) rakitan jenis balansa ditarik dari masyarakat oleh jajaran Polda Sumbar. Senp i itu kemudian dimusnahkan di halaman Mapolda Sumbar, Senin (12/2). Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menyebutkan, pihaknya terus meningkatkan pengawasan terhadap senjata api (senpi) rakitan yang dimiliki masyarakat, agar tidak disalahgunakan. “Senpi yang kita musnahkan ini diserahkan masyarakat. Untuk wilayah yang paling banyak menyerahkan adalah masyarakat Kabupaten Agam,” terang Kapolda Sumbar, Irjen Pol Fakhrizal.

>> MARAK hal 07

>> BARESKRIM hal 02

SENPI RAKITAN – Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal melihat-lihat ratusan pucuk senjata rakitan sebelum dimusnahkan, Senin (12/2). Senjata yang dikenal sebagai badia balansa itu dikumpulkan dari masyarakat, untuk kemudian dimusnahkan karena dianggap berbahaya. IST

TIM BENTUKAN GUBERNUR DISEBUT DALAM SIDANG

Korupsi Rp62 Miliar Sistematis (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kakimu (QS Al Anfaal Ayat 11)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

Gempa Pessel Dipicu Aktivitas Subdusksi PADANG, HALUAN — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Padang Panjang menyatakan, gempa berkekuatan 4,6 skala Richter (SR) yang berpusat di Kabupaten Pesisir Selatan diduga akibat adanya aktivitas subdusksi di Pantai Barat Sumatera. Dilihat dari parameter gempa, diketahui gempa termasuk gempa dangkal dengan mekanisme sumber gempanya merupakan sesar naik. Kepala Stasiun Geofisika Klas I Padang Panjang Rahmat Triyono menjelaskan, jalur subduksi lempeng tektonik India-Australia dan Eurasia di Indonesia memanjang dari pantai barat Sumatera sampai ke selatan Nusa Tenggara. Pada sistim subduksi Sumatera dicirikan dengan menghasilkan rangkaian busur pulau depan (forearch islands) yang non vulkanik (Pulau Simeulue, Nias, Banyak, Batu, Siberut hingga Pulau Enggano). Rahmat mengatakan, berdasarkan historis gempa merusak pernah terjadi berdekatan pada lokasi tersebut, yakni gempa dengan 6,5 SR pada 02 Juni 2016. Sebanyak 3 orang luka berat, 13 orang luka ringan dan ratusan rumah rusak di Kabu-

>> GEMPA hal 07

P

ROSES kasus dugaan korupsi dengan modus Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif terus bergulir di Pengadilan Tipikor Padang. Beberapa proses yang selama ini tertutupi, perlahan terkuak. Termasuk keterlibatan sejumlah pejabat selain Yusafni yang sudah ditetapkan sebagai terdakwa. Kasus ini dianggap sistematis dan dilakukan secara bersindikat.

PADANG, HALUAN — Dugaan tersistemnya proses kasus SPj fiktif diungkapkan Bob Hasan, yang merupakan kuasa hukum Yusafni Ajo. Bob meyakini, kliennya (Yusafni-red) memang bersalah dalam kasus yang merugikan negara Rp6,2 miliar lebih itu, namun, walau salah, bukan berarti kliennya main sendiri.

Dia menyebut, ada sindikat yang sengaja menciptakan rencana memamah uang negara secara bersama-sama. “Setelah mempelajari alur kasus yang terjadi, membaca satu per satu berkas yang ada, akhirnya saya menarik kesimpulan kalau kasus ini tidak berdiri sendiri. Yusafni yang meru-

pakan klien saya bukan pemain tunggal. Ada tangan-tangan lain yang turut serta dalam perkara, serta diarahkan untuk berbuat demikian,” terang Bob Hasan usai sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (12/2). Dirunut Bob Hasan, pada tahun 2012 – 2013, Yusafni merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selama itu tidak terjadi kesalahan. “Setelah itu, Suprapto yang waktu itu Kepala Dinas Prasjaltarkim menunjuk Yusafni sebagai PPTK secara berturut-turut. Ada upaya pengarahan yang dilakukan Suprapto kepada klien saya. Dari hal-hal yang terjadi itu, terlihat adanya perbuatan secara bersama-sama oleh Suprapto,

>> KORUPSI hal 07

TERDAKWA Korupsi SPj fiktif, Yusafni bersalaman dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) usai menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Padang, Senin (12/2). YUHENDRA

UU MD3 DISAHKAN

Pengkritik DPR Bisa Dipidana

PIMPINAN DPR RI menyerahkan berkas Undang-Undang MPR, DPD, DPR dan DPRD (MD3) kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Senin (12/2). Sempat mendapat kecaman dan kritikan keras, UU MD3 akhirnya disahkan juga oleh legislator. IST

JAKARTA, HALUAN — Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) disahkan. Ada beberapa pasal yang menjadi perhatian, salah satunya soal pidana buat mereka yang mengkritik DPR. Pihak yang mengkritik anggota DPR bisa diproses secara hukum dengan dilaporkan ke kepolisian. Di pasal 122, yang cukup menarik perhatian adalah pada huruf K. Poin itu menyebut jika

ada pihak atau lembaga yang merendahkan kehormatan anggota DPR bisa ditindak oleh MKD dengan mengambil langkah hukum. “Ini bukan saja membahayakan kami, tetapi juga wartawan dan masyarakat sipil. Jadi kalau memberitakan negatif anggota DPR bisa dipidana,” beber aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz,

>> PENGKRITIK hal 07

Nasib Honorer di Tangan DPR RI JAKARTA, HALUAN — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur mengatakan, rencana pengangkatan honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih dibahas di Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi II DPR. Menurut Asman, pembahasan masih difokuskan pada pendataan. Belum ada kepastian akan diangkat secara bertahap mulai tahun ini. “Sampai diangkat 2018 belum. Masih banyak kajiannya, masalah anggaran, kemampuan daerah dan segala macam,” ucap Asman di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (12/2). www.harianhaluan.com

Kemarin masih fokus ke masalah pendataan, karena yang dikatakan honorer itu seperti apa, kriterianya seperti apa, tahun berapa diangkatnya, siapa yang mengangkat. Data itu harus divalidkan,” Pendataan tersebut menurutnya penting untuk mengetahui berapa jumlah honorer yang akan diangkat. Apalagi, perlu ada kesepahaman mengenai honorer mana yang akan diangkat harus jelas. “Kemarin masih fokus ke masalah pendataan, karena yang dikatakan honorer itu seperti apa, kri-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

terianya seperti apa, tahun berapa diangkatnya, siapa yang m e ng a ngk a t . Data itu harus d i v a l i d ka n ,” tambah dia. Sedangkan untuk pendaftaran CPNS, Asman memastikan akan kembali dibuka di 2018. Hanya saja, jumlah CPNS yang menjadi kebutuhan masih belum dipastikan. Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai berapa

>> NASIB hal 07  Layouter: Irvand


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.