Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,
13 APRIL 2017 / 16 Rajab 1439 H / Edisi: 179, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
05.02 12.22 15.35 18.26 19.34
Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka di bunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezki yang baik (surga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezki. (QS Al Hajj ayat 58)
>> JOKOWI: hal 07
.
DEMO SPJ FIKTIF — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Barat menggelar aksi demo di halaman DPRD Sumbar, Rabu (12/4). Para mahasiswa ini menuntut agar kasus SPJ Fiktif dan kasus e-KTP dapat segera di usut tuntas. HUDA PUTRA
MAHASISWA UNJUK RASA KE DPRD SUMBAR
Jangan Peti Es-kan Kasus SPj Fiktif !
Setya Novanto Dilaporkan ke KPK JAKARTA, HALUAN — Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (12/4). Dalam laporannya, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga telah memberikan keterangan yang tidak benar dalam proses penyidikan perkara korupsi e-KTP. Saat dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak dua kali oleh penyidik KPK, dalam berita acara pemeriksaan
PADANG, HALUAN — Puluhan mahasiswa yang menamakan diri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Sumbar berunjuk rasa di DPRD Sumbar, Rabu (12/4). Para mahasiswa meminta agar DPRD Sumbar mendesak penuntasan kasus dugaan korupsi Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif senilai Rp43 miliar di lingkungan Pemprov Sumbar. Termasuk mengembalikan proses kasusnya ditangani Kejati Sumbar Koordinator aksi BEM se-Sumbar Nurul Fikri mengatakan, Indonesia saat ini sedang berada dalam keadaan tidak baik. Sejumlah
kasus penyelewengan anggaran terjadi. Salah satunya adalah persoalan SPJ fiktif. Dalam kasus ini, puluhan miliar dana rakyat diselewengkan. “Jangan lupakan kasus ini. DPRD Sumbar harus ikut pula mendesak Polri untuk segera menuntaskan perkaranya. Jangan sampai kasusnya masuk peti es,” ungkap Nurul. Meruyaknya kasus SPj fiktif diawali hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumbar yang menemukan dugaan kerugian negara sekitar Rp43 miliar dalam kegiatan Dinas PUPR yang dulu bernama Dinas Prasjaltarkim. Pola yang dipakai dalam menggelapkan
>> JANGAN hal 07
WAKO PADANG TEMUI KEMENTERIAN AGRARIA
Tanah Lehar Bukan 750 Ha PADANG, HALUAN — Kisruh tanah Mahboet dengan Mamak kepala Waris (MKW) Lehar yang berlokasi di enam kelurahan di tiga kecamatan dalam Kota Padang, akhirnya ditanggapi serius oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pada Senin (10/4) lalu, Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo diundang Kementerian ATR/BPN di Jakarta. Undangan tersebut dalam rangka
membahas sengkarut permasalahan tanah di Kota Padang. “Kita diundang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, terkait surat yang pernah kita kirimkan ke Kejaksaan Agung. Surat tersebut akhirnya direspon Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BPN,” ungkap Walikota Padang saat ditemui, Selasa (11/4) malam di rumah
>> TANAH LEHAR hal 07
Sawahlunto Rangkul Pelaku Aktif Pariwisata Sumbar
TIDAK TERBIT
WALIKOTA Sawahlunto, Ali Yusuf berfoto bersama Ketua ASITA, Perwakilan ASATI, ASPPI dan pelaku usaha perjalanan wisata se Sumatera Barat, dalan sharing informasi dan promosi wisata Sawahlunto, di Hotel Axana Padang, Rabu (12/4).RIKI YUHERMAN
PADANG, HALUAN — Mendukung pencapaian satu juta wisatawan yang berkunjung ke Sawahlunto tahun ini, tiga asosiasi perusahaan perjalanan wisata Indonesia Sumatera Barat menyatakan kesiapan dan dukungannya. Tiga asosiasi itu yakni Assocation of the Indonesian Tour Travel Agent (ASITA), Association of Sales Travel Indonesia (ASATI) dan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASP
>> SAWAHLUNTO hal 07
Korem 032/Wbr Amankan Tiga Mahasiswa PADANG, HALUAN — Komando Resort Militer (Korem) 032/Wirabraja, Selasa (11/ 4) malam sekira pukul 19.30 WIB, mengamankan tiga mahasiswa, saat sedang membuat video dokumentar di halaman markas komando tersebut. Ketiga mahasiswa tersebut harus berurusan dengan TNI dan pihak Kepolisian karena sedang membuat video doku-
menter tanpa izin. Apalagi video yang dibuat menampilkan adegan tentara sedang melakukan kekerasan terhadap petani. Perbuatan ketiga mahassiwa itu, diduga telah menyinggung instansi terkait, karena pembuatan vidio dokumenter tersebut mengakibatkan instansi terkait tidak senang dan merasa tersinggung. Ketiga mahasis
>> KOREM hal 07
BUPATI Padang Pariaman, Ali Mukhni saat berdo’a di dekat jenazah Almarhum Buya Syekh Ali Imran, di Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Ringan-ringan, Pakandangan, Padang Pariaman, Rabu (12/4). BUSTANUL ARIFIN
SYEKH H ALI IMRAN HASAN WAFAT
Sumbar Kehilangan Ulama Kharismatik PADANG PARIAMAN, HALUAN — Innalillahi wainna illaihi raji’un. Sumatera Barat berduka. Ulama kharismatik dan pendiri/pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yaqin, Ringan-Ringan, Nagari Pakandangan, Kecamatan VI Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman Syekh H. Ali Imran Hasan wafat, Rabu (12/4) pukul 04.00 WIB dini hari. Ali Imran wafat di kediamannya di kompleks Pondok Pesantren Nurul Yaqin Ringan-
>> SUMBAR hal 02
SAMBUNGAN PROVIDER TERPUTUS
UNBK Hari Kedua di Agam Terganggu AGAM, HALUAN — Hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada Sekolah Menegah Atas (SMA) di Kabupaten Agam, Selasa (11/ 4), terganggu. Gangguan yang membuat para siswa peserta ujian panic, disebabkan putusnya sambungan provider ke jaringan pusat saat ujian berlangsung. Adapun sekolah di Agam dan Bukitinggi yang terganggu pelaksanaan UNBKnya Adalah, SMA 1
TIGA orang mahasiswa yang diamankan Korem 032/WBR, karena pembuatan video dokumenter dengan adegan tentara melakukan kekerasan pada petani, Selasa (11/4). RINA SYAFITRI www.harianhaluan.com
, “Dari semula sudah jelas, kasus daerah diambil lembaga vertikal adalah suatu yang aneh. Polisi punya jajaran di daerah, begitupun kejaksaan, tapi mengapa sampai dibawa ke pusat” ARIEF PADERI Koordinator Integritas,
UPAYAKAN SATU JUTA KUNJUNGAN WISATAWAN
>> SETYA NOVANTO hal 07
Besok, Jumat tanggal 14 April 2017 bertepatan dengan hari Wafat Isa Almasih dan merupakan hari libur nasional, maka Harian Haluan tidak terbit. Haluan terbit kembali Sabtu, 15 April 2017. Demikian agar para pelanggan dan relasi maklum. PENERBIT
AGAR semuanya transparan dan bisa dikawal, proses penyidikannya harus dikembalikan ke Kejati Sumbar. Sekarang, penanganan kasus SPj fiktif tak terkawal karena ditangani Bareskrim” NURUL FIKRI Koordinator Aksi BEM
Redaktur: ALMUDAZIR
>> UNBK hal 07 Layouter: IRVAND