Haluan 13 September 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

13 September 2017 / 22 Dzulhijah 1438 H / Edisi: 305, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Dalam hati mereka ada penyaki, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta. (QS Al Baqarah Ayat 10)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

Gubernur Tidak Penuhi Panggilan PTUN PADANG, HALUAN — Sidang permohonan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 26 perusahaan di Sumbar yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) selaku pemohon belum dapat digelar. Sebab, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno selaku termohon tidak memenuhi panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang. Gubernur juga tidak mengutus wakil dengan surat kuasa yang memenuhi persyaratan.

Sidang permohonan pencabutan IUP seharusnya digelar Selasa (12/9) pukul 11.00 WIB di PTUN Padang. Pantauan Haluan di lokasi, majelis hakim yang diketuai Herisman, didampingi Zabdi Palangan dan Muhammad Afif selaku hakim anggota, serta Panitera Muda Hukum Martalinda memasuki ruang sidang PTUN Padang pada pukul 11.15 WIB. Ketua Majelis Hakim yang juga Ketua PTUN Padang itu lantas mempersilakan

>> GUBERNUR hal 07

Bank Nagari Disuntik Modal Rp50 Miliar PADANG, HALUAN — Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan mendapat penambahan modal melalui APBD Perubahan (APBD-P) 2017. Totalnya Rp73 miliar. Bank Nagari menyedot APBD P paling besar. Yakni Rp50 miliar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Ali Asmar menuturkan, BUMD yang akan diberi penyertaan modal selain Bank Nagari adalah PT Askrida sebesar Rp13 miliar dan Jamkrida Rp10 miliar. Katanya, penyertaan modal diberikan guna memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Khusus Bank Nagari utamanya untuk penguatan struktur modal dan ekspansi pengembangan bisnis bank tersebut.

“Hal ini merupakan kebijakan OJK. Jika

>> BANK NAGARI hal 07

SELEKSI CPNS – Ribuan pelamar CPNS 2017 Kemenkumham untuk formasi SLTA/sederajat memadati gedung serba guna KONI Padang, Selasa (12/9). Sejak pagi, ribuan peserta mengantri untuk mengikuti tahap seleksi keaslian berkas dan tinggi badan. HUDA PUTRA

KASUS MABOET, LIMA PEGAWAI BPN PADANG TERSANGKA

Puluhan Ribu Sertifikat Tanah Terblokir PADANG, HALUAN — Penetapan status tersangka kepada lima orang pegawai Badan Pertanahan Negara (BPN) Padang oleh Polda Sumbar, Rabu (6/9) lalu membuat sengketa tanah kaum Maboet kembali memanas. BPN Padang siap membela diri atas sertifikat tanah yang diterbitkan dalam rentang tahun 1983 hingga 2017 ini.

Status tersangka yang dikenakan kepada SR (Kasi Sengketa Konflik dan Perkara), RV (Kasi Survei dan Pemetaan), NV (Kepa-

la Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan), EL (Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak) dan GA (Staf Sengketa Seksi Sengketa Konf lik dan Perkara) berdasarkan laporan MKW Maboet, Lehar ke Polda Sumbar atas dugaan pemalsuan dokumen negara. Persoalan klaim tanah seluas 765 hektare membuat masyarakat gelisah.

Sekretaris Forum Nagari Tigo Sandiang (NTS), Evy Yandri Datuak Rajo Budiman mengaku masyarakat sudah kembali resah

dengan adanya penetapan tersangka dari pihak BPN Padang oleh Polda Sumbar. Pasalnya, sertifikat tanah masyarakat secara otomatis terblokir kembali.

Pertanyaan pemblokiran kembali inilah yang membuat resah. “”Masyarakat resah karena persoalan lahan mencuat lagi. Tambah parahnya, sertifikat tanah mereka kembali terblokir. Jumlahnya puluhan ribu,” kata Evy. Evy juga mengatakan tidak

>> PULUHAN hal 07

Pungli Kir, Pejabat Dishub Agam Kena OTT AGAM, HALUAN — Petugas Saber Pungli Agam melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait upah uji kir di Dinas Perhubungan Agam, Senin (11/9). Pelaku berinisial MAE (53), yang diciduk petugas merupakan Kepala Seksi Pengujian

Kendaraan Bermotor dan Perbengkelan.

MAE diduga kuat telah mematok biaya kir lebih tinggi dari aturan yang tertera dalam Peraturan

>> PUNGLI hal 07 TIGA tersangka dugaan korupsi kegiatan pembinaan kemandirian narapidana di Lembaga Permasyarakatan (LP) Terbuka Pasaman Kelas II B digiring menuju mobil tahanan, usai diperiksa sebagai tersangka, Selasa (12/9). IDENVI

Diduga Korupsi, Jaksa Tahan Kalapas PETUGAS Saber Pungli Agam melakukan pemeriksaan berkas dan bukti dugaan pungli pengurusan KIR di Kantor Dishub Agam, Senin (11/9) sore. Seorang pelaku ditangkap dengan barang bukti uang di tangan. HIDAYAT

PASBAR, HALUAN — Kejaksaan Negeri Simpang Ampek, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menahan tiga tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan Pembinaan Kemandirian Narapidana di

Lembaga Permasyarakatan Terbuka Kelas II B Pasaman, tahun anggaran 2013.

Ketiganya adalah mantan Ke-

MASYARAKAT resah karena persoalan lahan mencuat lagi. Tambah parahnya, sertifikat tanah mereka kembali terblokir. Jumlahnya puluhan ribu” EVY YANDRI

Sekretaris Forum NTS

advertorial

PADANG PANJANG BUTUH SEKDAKO DEFINITIF

Plt Sekdako Indra Gusnadi Bekerja Tanpa Kenal Lelah PADANG PANJANG, HALUAN — Walaupun Pemprov Sumatera Barat belum merekomendasikan pejabatnya sebagai anggota Panitia Seleksi (pansel) lelang jabatan Sekdako Padang Panjang, tidak membuat unsur pimpinan di Kota Serambi Mekah patah arang.

Rencananya, Pemko Padang Panjang kembali menyurati Pemprov untuk dapat merekomendasikan pejabatnya sebagai angINDRA GUSNADI gota pansel.

Walau belum ada titik terang kapan pemerintah provinsi merekomendasikan pejabatnya, sebagai anggota pansel lelang jabatan Sekdako Padang Panjang ternyata tidak membuat Indra Gusnadi yang dipercaya sebagai

>> DIDUGA hal 07

>> PLT SEKDAKO hal 07

Bentrok Berdarah, Adik Anggota DPRD Tersangka LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Polisi akhirnya menetapkan satu tersangka, pascabentrok antar kelompok di perbatasan Taram dan Pilubang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, yang melibatkan anggota DPRD Limapuluh Kota, Tedi Sutendi dan menewaskan satu orang. Primsito (40), warga Taram, sekaligus adik Tedi Sutendi, ditetapkan sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mendapatkan sejumlah bukti, dan keterangan sejumlah saksi. Primsito bertanggung jawab atas tewasnya satu warga Pilubang. “Status kawww.harianhaluan.com

sus sudah naik ke tingkat penyidikan. Satu tersangka ditetapkan atas nama Primsito (40),” terang Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris, Selasa (12/9) siang.

Saat bentrok berlangsung, Primsito ikut bersama rombongan dari Nagari Taram, termasuk anggota DPRD Limapuluh Kota Tedi Sutendi. Sebelum pemukulan terjadi, kelompok Nagari Taram dan kelompok dari Nagari Pilubang sempat cekcok h ingga t ersangka melakukan pemukulan terhadap salah seorang kelompok dari Nagari Pilubang.

>> BENTROK hal 07

PENYIDIK Satreskrim Polres Payakumbuh melakukan olah TKP kasus bentrok berdarah di perbatasan Taram – Pilubang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Senin (11/9). Dalam kasus ini, satu tersangka sudah ditetapkan. IST Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRV@ND

2

UTAMA

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

Kejari Sosialisasi Hukum di PDAM PADANG, HALUAN — Jajaran Pimpinan dan staf tak perlu ragu dan takut terjerat hukum dalam melaksanakan kegiatan perusahaan, sejauh pelaksanaan kegiatan itu sesuai SOP dan peraturannya.

Hal tersebut ditegaskan Intelejen Kajaring Padang, Fauzan SH. MH saat Sosialisasi Hukum Barang dan Jasa di Gedung PDAM Kota Padang, Selasa (12/9). Kegiatan itu diikuti seluruh manajemen PDAM mulai Jajaran Direksi hingga staf/karyawan.

“Manajemen PDAM Padang, mulai dari direksi hingga staf pelaksana, tidak perlu takut dan ragu dalam melaksanakan kegiatan, khusus terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan pembangunan lainnya di lingkungan PDAM. Yang pasti kegiatan yang dilaksanakan itu sesuai dengan SOP dan peraturan perundang undangan terkait,” jelas Fauzan Namun jika kegiatan tidak sesuai dengan SOP dan tidak sesuai dengan peraturan, lanjut Fauzan, maka akan berlaku sistim administrasi dan hukum keuangan negara yakni undangundang Tipikor.

Agar pejabat/staf pelaksana kegiatan tidak ragu dan program kegiatan bisa berjalan lancar, terang Fauzan lagi, maka dibentuk TP4 (Tim Pengawal, Pengaman, Pemerintah, dan Pembangunan daerah) yang diketuai langsung oleh Kajari. Diharapkan saat SKPD menggelar kegiatan pengadaan atau pembangunan untuk menghindari dampak hukum dan kerugian.

Untuk PDAM sendiri, menurut Fauzan, bisa meminta TP4D melakukan pendampingan hukum, sebagaimana yang dilakukan SKPD, meskipun PDAM merupakan perusahaan. Sebab kegitan PDAM termasuk pada lingkup pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu PDAM harus membuat peraturan perusahaan sendiri mengacu kepada Perpres dan surat Meneg BUMN Sementara itu, Direktur Utama PDAM Kota Padang, Edwar didampingi Direktur Umum, Hendra Febriza dan Direktur Tekni Andri Satria menyambut baik dan berterimakasih atas terselenggaranya sosialisasi hukum tersebut.

“Sosialisasi ini sangat bermanfaat menambah pemahaman kami jajaran PDAM dalam melaksanakan kegiatan, sehingga nantinya kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar dan tidak menyimpang,” ujar Edwar. (h/rel).

RS Tak Boleh Minta Uang Muka JAKARTA, HALUAN — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak pemerintah untuk mencabut izin RS Mitra Keluarga Kalideres Jakarta, agar menjadi pelajaran bagi rumah sakit lainnya di seluruh Indonesia.

“Apalagi Indonesia pada 2019 nanti sudah masuk dalam ‘Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta,” kata Saleh dalam diskusi ‘Kasus Bayi Debora, Perlakukan RS Sesuai UU Kesehatan?’ bersama anggota Komisi IX dari FPKB Hj. Nihayatul Wafiroh di Media Center DPR, Selasa (12/9).

Sebab menurut Saleh, pendirian RS itu harus sesuai dengan UU Kesehatan, yaitu setiap RS harus berorientasi kemanusiaan, bukan finansial.

Dokter kata politisi PAN itu sudah menjalankan tugasnya dan hanya karena ada masalah administrasi sehingga Debora meninggal.

“Itulah yang menjadi catatan Komisi IX DPR. Sebab, negara ini wajib melindungi setiap warga negara. Karena itu kasus Debora ini menjadi motivasi untuk kita agar tidak diam. Semua harus bergerak khususnya pers,” pungkasnya.

Sedangkan Nihayatul Wafiroh mengatakan bahwa Komisi IX DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga untuk mengetahui sejauhmana sebab-akibat meninggalnya bayi berusia 4 bulan tersebut.

Menurut Wafiroh dalam pasal-pasal UU ini sudah tegas dan jelas dalam keadaan darurat RS dilarang menolak pasien dan juga tak boleh minta uang muka. “RS itu wajib menjalankan fungsi sosial kemanusiaan, pelayanan yang adil, jujur, dan demokratis,” ujarnya.

Kalau terbukti RS melanggar UU, maka wajib dievaluasi. Dia menyayangkan terlambatnya respon Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek atas kasus Debora tersebut. Sebagaimana halnya merespon virus ‘Rubela’. (h/sam)

Ojek Gadungan Incar Siswi PADANG PANJANG, HALUAN — Remaja putri Kota Padang Panjang sepertinya tengah jadi sasaran pelaku kejahatan. Setelah beberapa hari lalu dihebohkan adanya kabar Ditha yang siswi SMA 2 Padang Panjang yang hendak diculik oleh tukang ojek yang diduga gadungan, hal serupa juga dialami Tasya, siswi MAN 3 Balai-Balai.

DIEVAKUASI — Seorang jemaah yang baru turun dari pesawat yang membawanya dari Tanah Suci, dievakuasi ke RS dengan ambulans menyusul terkait dengan kondisi kesehatannya. HUMAS

Ada Pungli di Rutan Sialang Bungkuk PEKANBARU, HALUAN — Sempat bertugas di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Pekanbaru, mantan Kepala Pengamanan Rutan Taufik, dan kedua bawahannya Rifo Riski dan M Kurniawan, akhirnya dijebloskan ke sana. Ketiganya merupakan tersangka kasus dugaan pungutan liar di rutan tersebut.

Kasus yang menjerat ketiganya bermula dari kaburnya 473 orang tahanan dari Rutan Sialang Bungkuk, Jumat (5/5) lalu. Berawal dari kerusuhan di salah satu kamar di blok C, penghuni rutan berhasil menjebol pintu dan gerbang untuk kabur. Kerusuhan itu adalah akumulasi kemarahan penghuni rutan. Kondisi rutan berkapasitas 561 orang tersebut tidak manusiawi karena harus dihuni 1.870 orang. Satu kamar kadang sampai harus diisi 30 orang.

Tahanan tak tahan dan akhirnya berontak karena kondisi over kapasitas itu diman-

faatkan oleh oknum petugas lapas untuk mengambil keuntungan pribadi dengan melakukan pungli. Di Sialang Bungkuk, hampir semua hal memiliki potensi jadi sasaran pungli.

Mulai dari perpindahan sel dan blok dengan kutipan antara Rp1 juta hingga Rp2 juta, hingga perpanjangan waktu besuk, katering makanan, bahkan untuk menelpon keluarga tahanan pun oknum petugas menyewakan handphone.

Beberapa bulan melakukan pencarian, sekitar 130 tahanan masih belum tertangkap oleh tim gabungan Kepolisian Daerah Riau, Polresta Pekanbaru, Polres jajaran di kabupaten serta pihak Rutan.

Atas kejadian tersebut, Kepolisian Daerah Riau akhirnya melakukan pendalaman, hingga akhirnya menetapkan Taufik, Rifo Riski dan M Kurniawan, sebagai tersangka dan menahannya sel tahanan Mapolda Riau. Setelah memastikan berkas perkara ketiganya lengkap atau P-

www.harianhaluan.com

keesokan harinya, saat dia berangkat kesekolah pagi hari, si tukang ojek gadungan tersebut kembali mendekati Tasya, dan saat itu si tukang ojek gadungan sempat mengancam akan membunuh Tasya jika berbuat macam-macam,” sebut Irfan kembali menceritakan apa yang diceritakan Tasya kepadanya.

Setelah mengetahui peristiwa yang dialami muridnya tersebut, pihak sekolah Sekolah MAN 3 Padang Panjang yang diwakili oleh guru Hardi Daitami dan Dhisky Dharmawan langsung mendampingi orang tua Tasya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Padang Panjang.

Terpisah, kejadian yang telah telah terjadi berulang tersebut, sempat membuat masyarakat dan tukang ojek pangkalan maupun persatuan ojek yang aya di Padang Panjang menjadi sangat resah dan mengutuk tindak kejahatan yang dilakukan oknum ojek gadungan tersebut, yang nyata-nyata berimbas kepada pekerjaan mereka. ”Ulah Oknum gadungan tersebut, memang jelas-jelas merusak kepercayaan masyarakat kepada kami selaku tukang ojek, kami meminta dengan kejadian ini, hendaknya masyarakat agar lebih jeli memilih kendaraan ojek, naikilah ojek yang jelas dan memiliki persatuan, pangkalan, dan identitas yang jelas,” tutur Syamsurizal ketua Persatuan Ojek Simpang SMP 1 (POSS1) saat di jumpai Haluan di pangkalannya.

Sementara, Kadishub Padang Panjang I putu Venda mengatakan, pihaknya telah pernah melakukan pendataan terhadap tukang ojek dan persatuan ojek yang ada di Padang Panjang.Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan ojek resmi yang ditandai dengan menggunakan seragam atau rompi ojek resmi maupun helm ojek (h/pis)

JANJI BANGUN PERUMAHAN TAK TERWUJUD

Pemilik Developer Dimejahijaukan PADANG, HALUAN — Pemilik perusahaan pengembang perumahan (developer), PT. Arlan Agya Lestari, Dewi Hasturi (46) harus menjalankan sidang di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (12/ 9). Pasalnya terdakwa berhasil menarik para warga unt uk melakukan Free Booking perumahan bersubsidi dan non subsidi melalui brosur yang disebarkan.

Perbuatan terdakwa ini, telah berhasil memperdayai kurang lebih 300 orang, untuk membeli rumah yang akan dibangun di Rindang Alam, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauh Kota Padang.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pitria, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi, telah menghadirkan tiga orang saksi, yaitu Fauziman (pelapor) Rahmat Efendi (korban) dan saksi Zulfis dari pihak Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Saksi pertama, Fauziman mengata-

kan, sebelumnya perbuatan terdakwa sudah dilaporkan, namun tidak ada kejelasan dari laporan tersebur. Akhirnya terdakwa berhasil digiring ke pengadilan berdasarkan laporan yang kedua kalinya.

“Terdakwa ini mengatakan bahwa lokasi sudah ada dan sudah mulai dibangun. Namun setelah free booking dibayarkan, saya menuju lokasi ternyata tidak ada satu satu pun rumah yang dibangun,” terang saksi di hadapan majelis hakim.

Melihat hal itu, saksi kembali menghubungi terdakwa. Namun saat dihubungi, terdakwa ini berkilah dengan alasan bahwa dia tidak bisa memasukan alat berat ke lokasi, karena harus dibangun jembatan terlebih dahulu.

“Diketahui sebelum bulan puasa kemarin belum ada tanda-tanda pembangunan di lokasi yang dikatakan tersebut. Hal ini dengan alasannya tidak

Lima Jemaah Haji Tertunda Pulang PADANG, HALUAN — Sebanyak lima jemaah haji asal Bengkulu yang tergabung dalam kloter IV tertunda kepulangannya ke tanah air.

Mereka urung pulang bersama rombongannya yang telah mendarat di BIM, Senin (11/9) malam, karena harus dirawat di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit yang dideritanya.

Hal itu disampaikan Plt. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Syamsuir Ilyas kepada Haluan Selasa (12/9). Selain ada yang tertunda kepulangannya, juga ada seorang jemaah yang harus mendapat perawatan terlebih dahulu ke RS M Djamil karena sakit yang dideritanya.

Menurutnya, jemaah haji yang pulang pada rombongan kloter IV ini berjumlah 384 orang, tiga di antara jemaah pindahan (tanzul). Awalnya, saat diterbangkan ke tanah suci, jemaah yang tergabung di kloter IV ini berjumlah 387

21, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau akhirnya melimpahkan ketiganya beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Riau, Selasa (12/9).

Usai pemeriksaan berkas perkara dan kesehatan, ketiganya langsung digiring menuju mobil tahanan Kejari Pekanbaru untuk selanjutnya dibawa ke Rutan Sialang Bungkuk.

Kepada Haluan Riau, Kepala Seksi Penuntutan Kejati Riau Lexy Patarani mengatakan, dari berkas perkara yang diterima pihaknya, selain pungli yang dikenakan untuk pada tiga tersangka, khusus untuk Taufik, dikenakan juga pasal Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Dia (Taufik,red) kan juga dikenakan TPPU dengan barang bukti mobil Honda Jazz. Uangnya diperoleh dari pungli dipakai untuk bayar kredit mobil dan angsuran. Juga kebutuhan dia ke Jakarta, foya-foya, makan dan yang lain,” ungkap Lexy. (hr/dod)

Kepada Haluan, Wakil Kesiswaan MAN 3 Balai-Balai, Irfan, Selasa (12/9) mengatakan Tasya saat itu hendak pulang ke rumah dan menggunakan angkutan sepeda motor yang biasa disebut ojek. Namun, bukannya mengantarkan ke tempat yang di minta korban, si tukang ojek gadungan tersebut malah membawa korban ke arah yang berlawanan.

Sampai di TKP, yakni di kawasan Sungai Andok, saat di tempat yang sepi, si tukang ojek gadungan memberhentikan kendaraannya, dan turun dari kendaraan dengan alasan ingin pergi buang air kecil ke semak-semak di dakat lokasi tersebut, lalu di tukang ojek gadungan pergi kesemak-semak dan meminta Tasya menunggu di atas motor.

“Setelah itu Tasya sempat melihat ke arah spion motor tersebut, dan dia melihat si tukang ojek gadungan mengeluarkan benda seperti sebilah pisau yang di balut dengan kertas, melihat kejadian itu membuat Tasya sangat ketakutan dan berinisiatif untuk lari meninggalkan motor tersebut, lalu tanpa pikir panjang ia pun langsung lari ke sebuah rumah warga yang berada tak jauh dari tempatnya berhenti untuk mencari pertolongan,” papar Irfan lagi.

Pagar rumah warga tersebut saat itu tertutup, lanjutnya lagi, dan Tasya langsung membuka pagar untuk masuk ke pekarangan kerumah itu, namun si Tukang Ojek Gadungan itu sempat membututi dan melihat Tasya dengan pandangan yang sangat tajam, meskipun saat itu si Tukang Ojek Gadungan tak berani mendekati rumah warga dan memilih kabur meninggalkan lokasi. Saat itu dengan perasaan yang bercampur aduk, Tasya langsung menghubungi orang tuanya untuk minta dijemput.

“Tasya juga mengatakan,

orang. Dari jumlah sebanyak itu, lima orang tertunda kepulangannya dan seorang meninggal.

“Untuk kepulangan mereka yang sakit, menunggu izin dari otoritas haji di Arab Saudi. Jika sehat, nanti mereka akan pulang dengan kloter berikutnya. Sementara, seorang lain yang meninggal di Makkah, adalah Nurma Wahi Aman (66) asal Kab. Rejang Lebong, Bengkulu,”jelas Syamsuir.

Pihak embarkasi haji Padang bersama tim medis sudah melakukan yang terbaik untuk jamaah. Setiba mereka di Asrama haji langsung dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi apakah ada virus yang dibawa jamaah dari tanah suci.

“Untuk jemaah Bengkulu sebagai Embarkasi Haji Antara, pemeriksaan langsung kita lakukan di Bandara,” lanjut mantan Kabid PHU ini.

Ketika dikonfirmasi ke tim Kesehatan embarkasi Haji

Padang, dr. Dresnita membenarkan hal itu. Katanya, ada satu jamaah Kloter IV yang dirujuk ke Rumah Sakit M. Djamil Padang.

“Jamaah yang dirujuk atas nama Tugiman Wonesoka (70) Diagnosa Pneumonia (infeksi/ peradangan saluran pernafasan atau paru-paru).

Penyakit ini sebagian besar diderita lansia, dimana pasien mengalami sesak nafas,” katanya.

Ditambahkannya, sampai siang ini jamaah asal Bengkulu ini masih dirawat intensif di RS. M. Djamil Padang. “Kondisinya sudah mulai membaik, dan Beliau akan dipulang ketika kondisi sudah membaik,” kata dr.

Dresnita.

Bersama tim kesehatan haji Debarkasi Padang, diakuinya mereka sudah memberikan pelayanan yang baik kepada Tugiman. Komunikasi dengan keluarga pasien juga berjalan lancar. (h/mg-hen)

karena akses jalan untuk alat berat belum ada dan harus dibangun jembatannya,”ujarnya lagi.

Sementara saksi Rahmat Efendi mengaku, sebelum melaporkan perbutan terdakwa ke pihak yang berwajib. Warga sudah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan.

Namun tak ada respon dari terdakwa.

“Lebih kurang ada 300 orang yang ditipu oleh terdakwa. Rata-rata mereka sudah membayar free booking tiga bulan paling rendah. Bahkan ada yang sudah membayar delapan kali pembayaran.

Kemudian untuk saya sendiri sudah membayar sebesar lebih dari Rp6 juta,”tegasnya.

Saksi lain Lastri mengaku telah memesan perumahan dengan tiga pembayaran. Total kerugian yang dialami sebesar Rp 5. 625. 000 ditambah uang sampah. Namun setelah dilakukan pengecekan, tidak ada pembangunan

rumah di lokasi yang disebutkan terdakwa.

Menanggapi hal itu, kepada majelis hakim yang diketuai oleh Lifiana Tanjung, terdakwa akan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan yakni saksi ahli dan saksi arsitek pada sidang berikutnya.

Sementara perbuatan itu dilakukan terdakwa bermula ketika ia menawarkan rumah bersubsidi dan non subsidi.

Umtuk lebih meyakinkan warga, terdakwa pun memperlihatkan brosur.

Melihat hal itu, warga akhirnya tertarik untuk melakukan Free Booking.

Setelah ditotalkan keseluruhan, terdakwa berh asil mengelabuhi konsumennya sebanyak 300 orang lebih dengan kerugian mencapai 1,8 miliar.

Atas perbuatnya, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP tentang penipuan. (h/mghen)

DIDUGA VIRUS MERS

Hasil Lab Tunjukkan Tanda Negatif PADANG, HALUAN — Dinas Kesehatan Sumatera Barat memastikan, dua jemaah haji yang sebelumnya diduga terjangkit virus Mers, adalah tidak benar.

Hasil Puslitbangkes Jakarta yang diterima Senin malam kemaren menyebutkan, pasien negatif Mers.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, mereka hanya mengalami demam dan sesak nafas yang gejalanya mirip dengan penderita Mers,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, dr. Nani SR pada Haluan kemarin.

Meski dua jemaah tersebut negatif virus Mers, namun para jemaah haji yang masih berdatangan, tetap diberlakukan standar penanganan sesuai prosedur bagi orang yang datang dari luar negeri. Seperti pemeriksaan suhu tubuh.

Dikatakan, kewaspadaan harus selalu ditingkatkan meng-

ingat virus Mers adalah virus baru yang ditemukan di Arab Saudi. Virus ini berasal dari onta yang melakukan kontak langsung dengan manusia.

“Karena itu, sebelum berangkat ke tanah suci Dirjen Kemenkes sudah mengingatkan jemaah untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dini dengan menjaga kesehatan dengan memakai masker dan selalu cuci tangan pakai sabun,” terang Nani didampingi Kasi Surveilen dan Imunisasi, Ali Akbar.

Ditambahkan Ali Akbar, virus Mers termasuk dalam kelompok penyakit infeksi emerging, yaitu penyakit-penyakit yang baru muncul atau penyakit yang sudah lama hilang kini muncul kembali. Di antaranya adalah f lu burung, virus Zica, meningitis dan Mer4s CoV yang baru pertama ditemukan di Arab Saudi.

Sebelumnya, dua jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci Mekkah, harus dilarikan ke Redaktur: Rakhmatul Akbar

RSUP Dr. M. Djamil Padang karena mengalami gangguan pern afasan. Satu di antara jemaah haji tersebut meninggal dunia Minggu malam (10/9), yakni Romnah (62) jemaah kloter 3 asal Bengkulu. Jenazahnya telah dibawa keluarga Senin malam ke kampung halamannya.

Sedangkan satu jemaah lainnya Asniar Ahmad (79) kloter 2 asal Bukittinggi, telah pulang atas permintaan sendiri pada Senin sore (11/9). Kedua jemaah itu dilarikan ke rumah sakit karena diduga terjangkit virus MERS saat berada di tanah suci Mekkah.

“Jemaah asal Bukittinggi itu saat tiba di BIM suhu tubuhnya normal. Namun sampai di rumah, badannya panas tinggi dan mengalami sesak nafas.

Keluarganya membawa ke RS Stroke, tetapi pihak RS merujuk ke M Djamil karena memang demikian prosedurnya,” terang Ali Akbar. (h/vie) Layouter:Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

3

HOT SALE OKE SHOP

Cash Back Rp400.000 dari Oppo F3 PADANG, HALUAN — Ada kabar gembira bagi pelanggan setia Oke Shop. Pasalnya toko smarthphone tersebut menyediakan berbagai brand smartphone yang sedang hits dipasaran.

Diantaranya ada brand Oppo dan Vivo dengan harga fantastis dan juga tersedia cash back hingga Rp700.000.

Pimpinan Oke Shop, Halim, Selasa (12/9) kepada Haluan menerangkan, promo cash back Oppo cameraphone, telah hadir kembali.

Masyarakat bisa mendapatkan beragam produknya. Selain itu, untuk Oppo F3 gold dan rose gold cash back tersedia sebesar Rp400.000 dari harga Rp4.399.000, sekarang menjadi Rp3.999.000.

“Pembelian di Oke Shop tidak hanya secara cash namun juga bisa menggunakan kartu kredit dengan cicilan bunga 0 persen bersama BCA, Mandiri, BNI, BRI, Maybank, ANZ, Bukopin, CIMB Niaga, OCBC NISP dan UOB,” terangnya.

Selain itu, Oke Shop juga menyediakan kredit barang

tanpa kartu kredit yang memberi kemudahan bagi pelanggan yang ingin beli hp idaman. Dengan HOME CREDIT INDONESIA, cara cepat miliki barang impian Anda, proses cepat satu jam saja.

Halim juga mempromosikan untuk Oppo A37 diberikan cash back hingga Rp700.000 dari harga semula Rp2.699.000 menjadi Rp1.999.000. Sementara itu, untuk Vivo tersedia keluaran terbaru New Vivo Y69 Briliant Clarity dengan harga Rp2.999.000.

“Untuk new Vivo tersebut spesifikasinya RAM 3GB + ROM 32 GB micro SD up to 256GB, front camera 16MP Soft Light Camera + Live

Penjualan Daihatsu Naik 7 Persen

PROMO PRODUK — Oke Shop kembali menggelar promo hot untuk produk Oppo dan Vivo.

Harga yang ditawarkan sangat fantastis, juga tersedia cash back hingga Rp700.000. WINDA

Photo + BOKEH rear camera 13MP. Kemudian Fast Start finger print 0,2s +Funtouch Os 3.2 + APP CLONE, SmartSplit (pembagian 2 layar

dalam 1 waktu) dan baterai 3000mAh, layar 5,5 inch,” ulasnya.

Tidak hanya keluaran terbaru saja, Vivo juga ada

yang turun harga. Vivo V5 plus Dual Front Camera cashback sebesar Rp1 juta dari harga Rp5.499.000 menjadi Rp4.499.000. (h/win)

USAHA “WILLIEM FLORIST”

Komunikasi Romantis dengan Karangan Bunga PASBAR, HALUAN — Menekuni usaha membuat bunga papan atau karangan bunga, memang menjanjikan.

Tetapi usaha ini harus dimulai dengan kemauan dan kerja keras. Sebab ada hal yang tidak bisa dilupakan dalam bisnis ini, yakni kemampuan untuk bersaing dengan usaha serupa lainnya. Jika tidak bisa bersaing dan mempertahankan kualitas, maka usaha tersebut tidak akan bisa bertahan.

Prinsip itulah yang dipegang Owner Karangan Bunga “Williem Florist”, Rafiki Nasution. Apalagi menurut Rafiki, karangan bunga merupakan salah satu komunikasi ‘romantis’ yang dilakukan oleh rekan kerja, mitra, teman serta perusahaan kepada orang yang mereka cintai.

Komunikasi itu dapat dilakukan ketika sedang mengalami musibah, bahagia atau sedang naik pangkat.

Karangan bunga ibarat komunikasi yang disampaikan secara istimewa. Jadi karangan bunga itu sangat istimewa artinya bagi yang me-

www.harianhaluan.com

nerimanya.

“Karena penerima karangan bunga merasa mendapatkan perhatian dari rekan kerja atau teman sejawat.

Sedangkan bagi kami, tentu pemesanan karangan bunga ini menjadi rezeki yang luar biasa,” jelas Rafiki.

Dijelawskan Rafiki Nasution, usaha itu dirintisnya akhir 2015 silam. Dan hingga kini mampu bertahan tak terlepas dari kerja keras.

Apalagi usaha karangan bunga perlu kesabaran dalam merangkai helai demi helai bunga sehingga menjadi karangan yang indah sesuai dengan keinginan konsumen.

Untuk harganya, sangat bersahabat. Harga yang ditawarkan untuk pesanan seputar Simpang Empat, Pasaman Barat hanya Rp250.000. sedangkan jika diantar ke lokasi lain, ditambah ongkos kirim. Ukuran karangan bunga yang tersedia, mulai dari ukuran paling kecil standar, menengah dan besar atau jumbo.

“Usaha ini bisa eksis sampai hari ini tidak lepas dari dukungan keluarga tercinta. Saya berharap semoga usaha karangan bunga ini mendapat dukungan dari pemerintah,” tandas Rafiki Nasution.

Rafisi juga mengungkap keunggulan usahanya. Salah satunya adalah, karangan bunga bisa dipesan sesuai dengan selera konsumen.

Sedangkan kelemahannya, yakni jika cuaca terlalu panas menyebabkan karangan bunga akan cepat rusak. Sedangkan jika hujan maka karangan bunga akan basah dan rusak.

“Itu tantangan yang akan kami hadapi sebagai pengusaha karangan bunga,” urai Rafiki.

Bagi Anda yang ingin memberikan ucapan selamat kepada teman, rekan bisa mengunjungi Williem Florist di Pasaman Baru, Kecamatan

Pasaman, Kabupaten Pasbar, tepatnya di simpang Yaptip.

Bagi yang ingin bertanyatanya dulu, bisa menghubungi nomor HP 0812 1241 2622 , 0813 7462 7683. (h/ows)

JAKARTA, HALUAN — Di tengah pasar otomotif yang cenderung stagnan, Daihatsu mampu membukukan penjualan 8 bulanan (periode Januari – Agustus 2017) dengan kenaikan perlahan tapi pasti dengan perolehan wholesales sebesar 124.726 unit.

Penjualan Daihatsu naik 7 persen dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 116.999 unit.

Sedangkan retailsales menyentuh angka 119.290 unit, naik 1 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 117.838 unit.

“Pada sisi wholesales, tiga kontributor utama yakni Sigra, Gran Max Pick Up (PU), dan Xenia menjadi andalan masyarakat,” ujar Amelia Tjandra, Marketing Director PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

Dikatakan, peringkat pertama diraih oleh Sigra yang mencapai 28.293 unit atau 23 persen. Kedua adalah Gran Max (PU) dengan kontribusi 26.987 unit (22 persen), dan ketiga adalah Xenia sebanyak 24.969 unit (20 persen).

Selanjutnya adalah Daihatsu Ayla menyumbang 21.382 unit (17 persen), disusul Gran Max (MB) mencapai 9.761 unit (8 persen), dan Daihatsu Terios 8.871 unit (7 persen). Untuk Daihatsu lainnya (others), meliputi Daihatsu Luxio, Daihatsu Sirion, Daihatsu Hi-Max dan Daihatsu Copen meraih penjualan dengan angka total sebesar 4.463 unit (3 persen).

Sementara retailsales Daihatsu, Sigra mendapat peringkat pertama di hati masyarakat dengan raihan sebesar 30.560 unit atau 26 persen, disusul Gran Max Pick Up (PU) pada urutan kedua sebanyak 25.675 unit (21 persen), dan Xenia sejumlah 23.284 unit (19 persen).

Tak mau kalah, Daihatsu Ayla menyusul dengan torehan 17.904 unit (15 persen), Gran Max Mini Bus (MB) 8.655 unit (7 persen), serta Daihatsu Terios 7.917 (7 persen). Daihatsu lainnya (Daihatsu Luxio, Daihatsu Sirion, Daihatsu Hi-Max dan Daihatsu Copen) ikut menyumbang hasil yang cukup baik dengan total 5.295 unit (5 persen). (h/vie/rel)

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Luther

4

EKONOMI

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

SEDANG TAK MUSIM PANEN

Harga Pinang dan Coklat Turun PADANG, HALUAN — Pasokan sejumlah komoditas ekspor di Pasa Gadang, saat ini sangat terbatas. Hal itu disebabkan produk ekspor itu sedang tak musim panen. Selain itu, transaksi jual beli juga minim dibanding biasanya.

Pantauan Haluan, Selasa (12/9) di kawasan Pasa Gadang, Padang Selatan, se-

jumlah komoditas ekspor mengalami turun harga. Di antaranya, harga pinang saat

ini berada pada kisaran Rp17.000 per kg dibanding hari biasanya berada pada harga Rp19.000 per kg.

Sementara itu, untuk coklat berada pada harga Rp23.000 per kg dari harga sebelumnya Rp25.000 per kg. Kemudian, untuk harga pala masih stabil dengan harga Rp50.000 per kg. Se-

dangkan kulit manis berada pada harga Rp35.000 hingga Rp42.000 per kg.

Salah seorang pedagang komoditas tersebut, Ani mengatakan, penurunkan harga sejumlah komoditas ekspor ini sudah berlangsung sekitar satu bulan belakangan. Meski demikian, sejumlah komoditas lainnya ada juga

yang masih stabil.

“Saat ini transaksi juga sedang sedang sepi. Selain itu, pasokan komoditas juga berkurang karena memang sedang tidak musim,” ujarnya.

Dikatakannya juga, untuk penjualan Ani biasanya menjual komoditas tersebut sekitar 20 ton setiap bulannya.

Namun, barang tersebut tidak

di ekspor ke luar negeri, melainkan untuk memenuhi memenuhi permintaan dalam negeri saja.

“Saya tidak menjual untuk luar negeri, tapi memenuhi permintaan dalam negeri,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan barang tersebut, Ani mengaku ada produsen yang meng-

antarkan langsung ke tokonya. Selain sudah berlangganan, harga juga sudah tidak diragukan lagi.

“Barang ini ada yang mengantarkannya ke sini langsung karena sudah berlangganan, jadi aman barangnya juga aman harganya,” tuturnya sambil membolak-balikkan jemuran pinang. (h/win)

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium Daging sapi Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp11.875/Kg Rp120.000/Kg Rp35.000/Kg Rp19.200/Kg Rp9.900/Ltr Rp12.500/Kg Rp20.000/Kg Rp25.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Update Terakhir 12 September 2017

Kuliner Dominasi Pertumbuhan Ekonomi Kreatif JAKARTA, HALUAN — Kontribusi sektor kuliner dalam ekonomi kreatif mendominasi dibandingkan sektor lainnya. Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf, menerangkan, kontribusi ekonomi kreatif tahun ini diperkirakan mencapai Rp70 triliun.

Sebesar 41,6 persen terdiri dari sektor kuliner, sedangkan fashion 16%, dan sektor kriya 15,7 persen.

“Saya yakin peningkatan mereka lebih besar lagi,” kata Triawan di kantornya, Senin (12/9).

Triawan menjelaskan, ada sektor lain yang segmennya lebih kecil. Akan tetapi, sektor ini dijadikan prioritas yakni film, apps, games dan musik. Bila sektor-sektor ini dikembangkan, kata Triawan, bukan saja akan meningkatkan pendapatan pelakunya secara ekonomis tetapi perhitungan PDB di Badan Pusat Statistik juga akan berubah.

“Kami ada lakukan revisi terhadap cara menghitung kontribusi mereka,” jelasnya.

Misalnya, lanjut dia, Bekraf ingin dibidang musik bukan hanya terfokus pada penjualan kaset atau CD tapi juga download dan pertunjukan band musik.

“Dan (pertunjukan musik) itu belum dihitung. Angka-angka yang ada di BPS itu sebetulnya bisa lebih baik lagi,” terangnya. (h/inl)

PENYERAHAN PATAKA — Ketua HNSI Kota Padang terpilih, Adib Alfikri menerima pataka HNSI dari Ketua HNSI Sumbar, Zaharman Zanhar saat pengukuhan Pengurus HNSI Kota Padang periode 2017-2022. IST

Adib Alfikri Jadi Ketua HNSI Kota Padang PADANG, HALUAN — Mantan Ketua KNPI Sumbar, Adib Alfikri terpilih sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Padang untuk periode 20172022. Adib terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Cabang HNSI, Selasa (12/9) di padang, setelah salah seorang kandidat, Herman mengundurkan diri.

Muscab yang dihadiri para nelayan di Kota Padang itu, sepakat menyerahkan pucuk pimpinan HNSI Kota Padang kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang itu, dengan setumpuk harapan. Di antaranya peningkatan kesejahteraan nelayan, meliputi pendidikan, kesehatan dan juga alat tangkap ikan.

“Saya mengundurkan diri sebagai calon ketua HNSI dalam pemilihan ini. Dan saya berharap, Adib Alfikri dapat membawa perubahan bagi nelayan ke arah yang lebih baik,” ujar Herman yang juga Ketua Kelompok Nelayan Bahari Sejahtera, Pasir Ulak Karang.

Adib Alfikri kepada wartawan menyebutkan, amanah yang dipercayakan padanya itu akan diemban dengan penuh rasa tanggung jawab.

Meski jujur diakuinya, organisasi yang satu ini terbilang baru baginya, sebab selama ini dia lebih banyak berkecimpung di organisasi kepemudaan.

Bersama kepengurusan yang baru terbentuk, Adib berkomitmen untuk

memperjuangkan hak-hak nelayan Kota Padang. Sebab dari diskusi yang dilakukannya dengan para nelayan tersebut, dia menyimpulkan kebutuhan nelayan itu belum sepenuhnya terkomunikasikan dengan pemerintah.

“Dari aspirasi yang disampaikan, di antara keluhan nelayan itu adalah kebijakan pemerintah pusat yang terkesan dipaksakan. Sementara pemerintah daerah juga tak bisa mencegahnya. Karena itu, melalui HNSI sebagai fasilitasi akan disuarakan yang menjadi aspirasi nelayan itu,” katanya.

Untuk itu, pihaknya mohon dukungan seluruh pihak dalam mengemban amanah sebagai Ketua HNSI. Dalam waktu dekat, dia akan meng-

himpun seluruh masalah yang yang dihadapi nelayan dan mencarikan solusinya.

Sementara itu Herman menambahkan, nelayan Kota Padang yangg tergabung dalam HNSI berjumlah sekitar 6.200 orang. Kehidupan mereka seperti jamaknya nelayan lainnya, masih jauh dari sejahtera.

Meski demikian, saat ini tak ada lagi nelayan yang menggunakan dayung.

“Nelayan Padang tidak ada lagi yang menggunakan dayung. Mereka menggunakan long tail dengan mesin mulai 5 PK hingga 40 PK,” katanya.

Untuk meningkatkan kesejahteraannya, tentu dibutuhkan peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi nelayan. (h/vie)

Stok Beras Aman Hingga Maret 2018 GARUT, HALUAN — Tim Satgas Ketahanan Pangan Republik Indonesia mengunjungi gudang Bulog di Garut, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk mengecek ketersediaan beras di Kabupaten Garut.

Ketua Tim Satgas Ketahanan Pangan RI, Irjen Eko Hadi Sutedjo, mengatakan stok beras di Indonesia aman hingga Maret tahun depan.

“Cukup sampai bulan Ma-

ret 2018 nanti. Kondisinya (beras) baik,” ucap Eko kepada wartawan di Gudang Bulog Garut, Tarogong Kidul, Selasa (12/9).

Eko menjelaskan ketersediaan stok beras nasional mencapai 1,7 juta ton. Sementara di Garut sendiri, stok beras mencapai 9 ribu ton. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesiapan mitra untuk memasok berasnya ke Bulog.

“Rekanan dan mitra Bulog di Garut mempunyai satu kesanggupan mendistribusikan berasnya ke Bulog. Mereka menyadari pentingnya ketahanan pangan di Indonesia,” katanya.

Kendati demikian, Eko mengatakan saat ini mitra bulog mengalami sedikit kesulitan dalam produksi beras.

“Kesulitannya karena cuaca panas dan panen tidak mak-

simum. Tapi untuk panen selanjutnya akan bagus,” ujarnya.

Dalam kedatangannya ini, Eko juga mengingatkan para produsen akan pentingnya menjaga ketahanan pangan di Indonesia.

“Pentingnya ketahanan pangan, tujuannya untuk meyakinkan ketersediaan pangan di Indonesia ini cukup. Untuk menentukan apakah kita perlu impor atau tidak,” tutupnya. (h/dtc)

Subsidi Tarif Listrik Terus Ditekan JAKARTA, HALUAN — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus menekan subsidi untuk tarif listrik agar dialihkan dalam keperluan belanja lebih produktif.

“Arah subsidi energi dalam APBN harus turun, untuk pembangunan yang lebih adil dan merata,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/9), tarif listrik bersubsidi hanya diberikan untuk golongan pelanggan tidak mampu.

Pada Juli 2017 Pemerintah bersama DPR sepakat untuk menambahkan pelanggan bersubsidi sebesar 2,44 juta pelanggan, sehingga jumlah pelanggan rumah tangga daya 900 VA dalam RAPBN-P 2017 yang layak mendapatkan subsidi adalah sebesar 6,54 juta pelanggan. Terhadap temuan 2,44 juta pelanggan tersebut, Pemerintah telah menugaskan PT PLN (Persero) untuk mengembalikan tarif pelanggan rumah tangga tersebut menjadi tarif rumah tangga subsidi 900 VA mulai 1 Juli 2017, dan mengembalikan kelebihan bayar (restitusi) pelanggan tersebut mulai bulan Januari 2017.

Data pelanggan yang mendapatkan restitusi itu diperoleh dari pemadanan data pelanggan 450 VA, sehingga dari pemadanan tersebut ditemukan 2,44 juta www.harianhaluan.com

pelanggan 900 VA. Selain dilakukan pemadanan, pemerintah juga telah membentuk tim posko pusat penanganan pengaduan yang bertempat di Ditjen Ketenagalistrikan.

Tim ini beranggotakan perwakilan Kement erian ESDM, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNP2K dan PT PLN (Persero). Disamping itu, untuk mempermudah pengaduan telah dibangun aplikasi/website pengaduan.

Sampai dengan 31 Agustus 2017 sendiri, telah diterima total pengaduan sebanyak 108.778 pengaduan masuk.

Dengan rincian 48.181 pengaduan telah diselesaikan PLN, sedangkan 60.591 sisanya masih verifikasi oleh TNP2K/ Kemensos.

Kebijakan penyesuaian subsidi listrik untuk kategori rumah tangga daya 900 VA telah ditetapkan secara bertahap oleh Pemerintah semenjak 1 Januari 2017.

Kebijakan ini dibuat berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 30 tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, bahwa dana subsidi yang disediakan pemerintah hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengingatkan, urusan ketenagalistrikan bukan hanya meningkatkan rasio elektrifikasi, Redaktur: Devi Diani

namun yang terpenting adalah tarif listrik yang semakin terjangkau. Melalui pos subsidi dalam APBN, Pemerintah melindungi daya beli masyarakat tidak mampu melalui tarif listrik yang disubsidi. Namun, selain jumlahnya yang terbatas, APBN yang notabene adalah uang rakyat, juga harus dimanfaatkan secara tepat sasaran.

Selain dalam upaya efisiensi penggunaan anggaran subsidi listrik, penekanan anggaran dilakukan untuk mengalokasikan biaya subsidi yang tidak tepat sasaran pada pembangunan pembangkit listrik lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia di Pulau Terluar, Terdepan, dan Tertinggal (3T). “Karena APBN kita terbatas, pemberian subsidi listrik harus sebisa mungkin untuk rakyat tidak mampu dan dialihkan ke pos belanja yang lebih produktif, seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Ke depan subsidi makin tepat sasaran,” jelas Menteri Jonan.

Berdasarkan data dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, angka subsidi listrik pada tahun 2012 mencapai Rp 103,33 triliun, dan pada tahun 2016 dapat turun menjadi Rp 58,04 triliun. Sementara tahun 2017 sendiri, anggaran subsidi listrik yang dialokasikan adalah sebesar Rp 51 triliun dengan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik tepat sasaran untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA miskin dan tidak mampu. (h/rol) Layouter: Luther

OPINI Waspada Penipuan Perumahan

M

MEMBELI rumah adalah impian hampir semua orang, khususnya bagi mereka yang telah berkeluarga.

Tetapi bagi anda yang belum berumah tangga membeli rumah dapat dijadikan sebagai salah satu investasi. Namun tidak sedikit orang yang harus menunda mimpinya tersebut karena tertipu oleh para pengembang nakal.

Soal ini, tentu kita harus benar-benar waspada karena hal ini nyaris lazim terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Padang.

Di ibukota provinsi Sumbar ini saja, persoalan tipu menipu hal terkait janji rumah murah sudah sampai di fase persidangan.

Tak kurang, 300 orang calon pemilik rumah, urung terwujud mimpinya karena rumah tersebut tak kunjung mereka dapat.

Nilai kerugiannya pun, luar biasa. Dari pengakuan mereka, nilainya mencapai Rp1,8 miliar.

Agar Anda tidak menjadi korban para penipu baik pada saat transaksi ataupun pada saat jongeren anda mencari atau sedang mensurvei rumah yang sedang anda cari. Tips mencari rumah dijual sangat penting untuk kita ketahui agar setiap saat kita selalu waspada dalam kondisi apapun karena mencegah lebih baik dari pada sudah terjadi.

Kejadian penipuan pada saat pembelian atau transaksi jual beli rumah memang sangat sering terjadi.

Karenanya, nasabah harus benar memperhatikan keadaan sebelum memulai transaksi. Pastikan area tanah yang dibangun perumahan telah terbit sertifikat induknya.

Konsumen berhak menanyakan dan melihat sendiri sertifikat itu.

Jika legalitas lokasi perumahan yang akan dibeli masih berupa izin lokasi, sangat tinggi risikonya. Untuk itu, tanyakan dulu salinan induk sertifikatnya. Pengembang yang baik tidak akan segan-segan menunjukkannya.

Konsumen juga dapat membuat perjanjian dengan pengembang terkait ketepatan waktu serah terima dan kualitas bangunan sebelum melakukan booking fee. Misalnya, bila pengembang terlambat menyerahkan surat perjanjian jual beli (SPJB) maka mereka akan terkena denda 1/1000 dari nilai bangunan. Pengembang yang baik biasanya tidak akan keberatan.

Kredibilitas pengembang sangat penting, sebab dengan perusahaan inilah konsumen melakukan ikatan hukum. Konsumen relatif lebih aman membeli rumah dari pengembang yang sudah go public. Mereka umumnya tidak terpengaruh regulasi perbankan, karena punya banyak alternatif sumber dana, sehingga risiko keterlambatan pembangunan tidak terlalu besar.

Reputasi pengembang (seperti sering mengecewakan konsumen) dapat dilihat dari surat pembaca atau liputan media massa tentang kasus-kasus perumahan. Bisa juga dengan menghubungi Real Estat Indonesia (REI), Yayasan Lembaga Konsumen, atau Lembaga Advokasi Konsumen Properti Indonesia.

Karenanya, mimpi dan angan-angan tersebut hendaknya tak berbuah bencana ketika kita tak melakukan pengecekan atas tawaran atas iming-iming rumah tadi. Seperti yang telah disebutkan di atas, banyak hal lain yang juga bisa dilakukan lebih dalam untuk menghindari kerugian yang akan timbul. Lebih baik teliti sebelum merugi. (*)

Puluhan Ribu Sertifikat Tanag Terblokir Jernihkan sejernih-jernihnya Pessel Kekurangan Tenaga Medis Fasilitas hendaknya juga diperbaiki

RABU, 1327 SEPTEMBER 2017 KAMIS, OKTOBER 2016 Dzulhijah1438 1438HH 2622Muharram

5

Menyoal Keterbukaan Informasi Nasabah Oleh:

Ronny P Sasmita PADA tanggal 8 Mei lalu, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Perppu tersebut akan menjadi kendaraan aparat pajak untuk mengintip data keuangan nasabah di lembaga keuangan atas nama kepentingan perpajakan, baik di perbankan, asuransi, ataupun di pasar modal.

Selama ini, konon Dirjen Pajak merasa sangat terhambat oleh keberadaan pasal kerahasiaan nasabah di lembaga keuangan. Oleh karena itu, dalam Perppu tersebut, pemerintah sekaligus menonaktifkan sejumlah pasal di beberapa undang-undang yang dianggap menghambat.

Jika kita runut ke belakang, sebenarnya Kementerian Keuangan maupun Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sempat beberapa kali berusaha menerbitkan aturan untuk menembus data nasabah, tapi akhirnya dibatalkan karena acapkali menuai protes.

Sebut saja misalnya pada tahun 2015 lalu, pemerintah ketika itu sempat berkeinginan agar bank melaporkan pemotongan pajak atas deposito secara rinci per nasabah alias tidak lagi dalam bentuk data gelondongan. Kemudian karena dianggap tidak kuat dari berbagai sisi, pemerintah lalu membatalkannya.

Selanjutnyap pada tahun 2017, Kementerian Keuangan juga sempat berniat menginisiasi aturan bank yang harus melaporkan data kartu kredit nasabahnya. Namun pemerintah akhirnya juga membatalkan aturan tersebut dengan alasan bahwa pemerintah akan fokus dulu pada hasil program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah selesai

pada bulan Maret lalu.

Nah, dengan lahirnya Perp pu 1/2017 baru-baru ini, pemerintah akhirnya mendapatkan kewenangan besar.

Ditjen Pajak, jika merujuk pada aturan baru tersebut, akan mendapat kewenangan untuk mengintip data nasabah.

Alasan yang dikemukakan pemerintah adalah bahwa ,pajak merupakan sumber utama penerimaan negara.

Sehingga mau tidak mau, akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan akan sangat diperlukan.

Selain itu, alasan lainya adalah bahwa keterbukaan informasi keuangan secara otomot is atau Automatic Exchange of Financial Account Information (AEoI) merupakan syarat bagi Indonesia untuk ikut serta dalam perjanjian internasional dalam bidang perpajakan dengan negara-negara Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dan G20. Dan memang tujuan negara-negara yang terlibat untuk mengikuti program kerja sama keterbukaan informasi keuangan lebih luas lagi adalah untuk menekan larinya dana dari suatu negara ke negara lain yang tingkat pengenaan pajaknya sangat minim agar terhindar dari pajak.

Sudah menjadi rahasia umum, dana Warga Negara Indonesia (WNI) selama ini banyak diparkir di Singapura, misalnya. Dari hasil tax amnesty tempo hari, Pajak mendapat dana kembali dari Singapura sekitar 57% dari total dana repatriasi. Dan ke depan, untungnya Singapura, seperti halnya Indonesia, juga akan menjalankan AEoI pada tahun 2018.

Nah, acuan untuk keperluan pertukaran data perpajakan internasional adalah traktat AEoI, termasuk batasan saldo yang dilaporkan secara otomatis oleh bank.

Sesuai dengan standar, saldo minimal adalah US$ 250.000. Jika dirupiahkan dengan kurs Rp 13.300 per dollar AS, maka nasabah dengan rekening simpanan Rp 3,32 miliar dipastikan akan masuk radar Ditjen Pajak. Sayangnya, untuk batas perpajakan domestik, sampai hari ini pemerintah justru belum berniat mengungkap angkanya.

Nah, berdasarkan perpu

tersebut, Ditjen Pajak bisa meminta data setiap rekening untuk kepentingan perpajakan.

Atau, lembaga keuangan aka nada dalam posisi wajib lapor rekening tertentu yang sudah ditentukan untuk wajib dilaporkan. Bank atau asuransi akan memberi laporan pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kemudian regulator keuangan ttersebut akan melaporkan pada Ditjen Pajak sesuai jangka waktu tertentu Lalu nasabah dan rekening seperti apa yang berkemungkinan akan dilaporkan dan diperiksa oleh Dirjen Pajak, ternyata sampai hari ini belum ada standar teknisnya. Konon pemerintah dan OJK akan menerbitkan aturan turunan sebagai tindak lanjutnya. Namun jika mengacu kepada perppu tersebut, laporan isi informasi keuangan tersebut setidaknya akan memuat beberapa hal seperti: identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan juga memuat penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan tersebut.

Peraturan baru tersebut sempat mengundang kekhawatiran serta pro dan kontra publik. Namun dari pantauan saya sampai hari ini, pihak perbankan sendiri cukup yakin bahwa ketentuan baru tersebut memang akan berimbas, tapi pihak perbankan nampaknya tetap siap untuk memenuhinya. Alasanya, akan tetap

ada ruang untuk kerahasiaan nasabah. Karena, data yang disampaikan hanya berlaku dalam scenario by request dari Ditjen Pajak alias bukan data keseluruhan nasabah.

Namun demikian, dari perkembangan yang ada, pemerintah nampaknya perlu memperjelas skema teknis dari aturan tersebut, misalnya soal calon penerima data nasabah yang seharusnya hanya Direktur Jenderal atau Direktur Jenderal beserta dengan jajarannya. Artinya, perlu ada kepastian terkait dengan siapa saja yang boleh melihat data nasabah perbankan agar dikemudian hari tidak terjadi penyalahgunaan data nasabah. Walaupun sebenarnya perbankan tidak perlu khawatir kalua-kalau para nasabah akan memindahkan dana mereka ke luar negeri. Pasalnya, transparansi data keuangan seperti ini juga diikuti oleh 100 negara.

Kemudian hal terpenting lainya yang harus diperjelas adalah bahwa adanya jaminan agar akses ke data keuangan wajib Pajak tak disalahgunakan oleh oknum pajak nakal. Sebab, Perppu yang baru memberi kewenangan yang luar biasa besar kepada aparat pajak.

Dengan kata lain, ba gaimanapun pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan serta check and balance.

Mengapa? Karena berkaca kepada mentalitas apparat negara kita bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan

dan kelalaian, terutama dari wajib pajak, baik disengaja atau tidak, justru sangat rawan dijadikan objek pemerasan oleh aparat pajak.

Jadi saya kira, pada sisi inilah yang harus diawasi dan diperjelas a turan mainya.

Karena secara fundamental, peraturan baru tersebut dengan gambalng menyebutkan bahwa pelakasana tugas diberi kekebalan hukum. Siapa saja pelaksana tugas tersebut?

Mereka adalah menteri keuangan dan pegawai jajarannya, pegawai OJK dan lembaga keuangan, yang terkait dengan tugas-tugas tersebut.

Dan sebaliknya, jika pimpinan atau pegawai lembaga keuangan menolak melaksanakan tugas sebagaimana diamanatkan perppu yang baru, hukuman pidana mengancam maksimal satu tahun dengan denda sampai Rp 1 miliar. Begitu pula dengan pihak nasabah yang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, mengurangkan informasi yang wajib disampaikan, mereka juga bisa terkena pidana dan denda yang sama.

Nah, posisi hokum seperti itu tentu terasa sangat tidak adil, karena di sisi lain, pelak sana tugas justru mendapat keistimewaan wewenang, tan pa ada kejelasan aturan penga wasan dan check and balancesnya.(*) Penulis adalah Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia (EconAct)

Asap Pabrik Menghitam Pak Wali, asap pabrik pemecah batu di dekat Simpang By Pass Anak Aia menghitam. Coba lah bapak cek pada pagi hari. Harusnya, kami warga sekitar dapat udara segar, tapi asap pabrik itu merusak udara di lingkungan kami. Mohon pak, cek lah kawasan itu.

085364040***

www.harianhaluan.com

„ Redaktur: Rakhmatul Akbar

„ Layouter: Yohanes

6

POLITIK

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

Lingkar

Pengamat: Primordialisme Tidak Relevan dalam Pilkada PADANG, HALUAN-) - Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, Aidinil Zetra PhD mengatakan sikap primordialisme yang dianut pemilih dalam menentukan pilihannya dalam pilkada sudah tidak revelan lagi untuk saat ini.

“Sikap primordialisme seperti menjunjung tinggi pada kesamaan suku bangsa, ras dan agama dari pada menilai kemampuan dan kualitas para calon kepala daerah, saya rasa sikap seperti itu harus segera diubah karena dapat menutup munculnya calon pemimpin yang berkualitas,” katanya dilansir antarasumbar, Selasa.

Menurutnya, masyarakat sebagai pemilih harus secara cerdas mengamati dan menilai bagaimana kualitas dan kemampuan calon kepala daerah itu dalam menjalankan roda pemerintahan. “Bukan karena faktor kedekatan, tetapi harus menilai objektif terhadap calon kepala daerah tersebut seperti agenda apa yang akan diusungnya serta program apa yang dia tawarkan,” ujarnya.

Dia mencontohkan tidak bisa masyarakat suatu daerah memilih calon kepala daerahnya berdasarkan tempat domisilinya, karena dianggap sebagai orang terdekat.

“Tidak bisa demikian, kualitas dan kemampuan harus menjadi yang paling utama sebagai dasar memilih calon pemimpin,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mengemukakan seorang kepala daerah tersebut harus mempunyai misi dalam merubah tatanan hidup masyarakat pada arah yang lebih baik, punya rasa empati dan peka terhadap perubahan lingkungan, serta dapat menjadi palayan masyarakat yang baik sesuai dengan fungsinya.

Sementara itu, dalam mempersiapkan pilkada 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, memastikan pemilih akan didata hingga ke tingkat RT dan RW oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang segera turun ke lapangan.\ “Dengan dilantiknya PPDP ini dan mere ka akan turun langsung ke masyarakat untuk mencocokkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil),” kata Ketua KP U Padang, Muhammad Sawati.

Ia menjelaskan pada pilkada 2013 terdapat 560.723 orang yang terdaftar sebagai pemilih. Namun, jumlah terse but pasti ada perubahan sehingga pendataan merupakan hal yang wajib dilakukan. “Perubahan itu pasti ada, seperti ada yang meninggal atau sebelumnya merupakan masyarakat biasa yang diterima sebagai polisi atau tentara sehingga tidak berhak mengikuti pemilu,” sebutnya. (h/dn/asc)

Aneh, Politikus PDIP ini Desak KPK Dibekukan JAKARTA, HALUAN - Anggota Pansus Hak Angket KPK di DPR Henry Yosodiningrat meminta agar KPK dibekukan. Permintaannya dilandasi temuan-temuan yang sudah didapat pansus angket sejauh ini. “KPK tidak boleh berpolitik, ketika nanti, umpama ada wacana pemerintah bersama dengan DPR untuk merevisi UU, nggak usah sewot.

DPR mesti mengundang instansi yang menggunakan UU itu. Sebagai pelaksana UU ya laksanakan UU yang sudah dibuat pemerintah bersama DPR,” ujar Henry dilansir detikcom.

Soal kemungkinan rekomendasi yang akan diberikan pansus angket, Henry belum bisa berandai-andai.

Dia juga berharap pemerintah mau menerima rekomendasi yang diberikan pansus angket KPK. Termasuk apabila ada rekomendasi soal pembekuan KPK. “Gimana kita bisa meyakinkan pemerintah, publik, bahwa temuan pansus ini adalah suatu keadaan yang harus diperbaiki. Siapapun yang dengar, mengetahui itu harus menerima. Rekomendasi dari kita apa misalnya, merevisi (UU KPK),” kata politikus PDIP itu.

“Kalau perlu sementara setop dulu (bekukan) deh misalnya. KPK setop. Ini tidak mustahil,” imbuh Henry.

Lantas soal tindakan pemberantasan korupsi, menurut Henry bisa dikembalikan ke penegak hukum yang juga memiliki kewenangan sama. Seperti Polri dan Kejaksaan. “Kembalikan dulu yang ada. Polri masih punya wewenang, jaksa masih punya wewenang. Dan mereka hanya melaksanakan sebagian dari kewenangan yang dimiliki, polisi dan penuntut umum,” tegas Henry.

Dia tak menjelaskan apakah pembekuan yang dimaksudnya berarti pembubaran KPK. Namun Henry menyoroti kembali berbagai temuan pansus angket mengenai lembaga antirasuah itu. “Sejauh kita bisa meyakinkan semua pihak, bahwa dari temuan ini, ini harus dilakukan perbaikan. Perbaikan seperti apa? kita harus meyakinkan bahwa ini tidak bisa dipake lagi ini undang-undang. Atau badan sudah nggak bisa dipercaya lagi,” urainya.

“Karena kita selama ini tertipu selama ini misalnya, kita mengira selama ini malaikat.

Kita kira ini rumah dewa, ternyata bukan.

Bisa aja gitu,” tambah Henry. (h/dtc) www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TARGET TAHUN INI DISAHKAN

Komite II DPD Sosialisasikan RUU Energi Baru Terbarukan PADANG, HALUAN- Komi te II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menarget kan, tahun ini Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru Terbarukan disahkan.

ASPIRASI- Riswandi usai melabuhkan sampannya, karena kondisi cuaca di tengah laut tidak memungkinkan untuk mencari ikan.

Nelayan ini berharap Pilklada menghasilkan Wako dsan Wawako yang peduli nrlayan. RINA AKMAL

Ketua DPW Nasdem Sumbar Diganti Sementara PADANG, HALUAN—Jelang Pilkada serentak 2018, partai Nasdem kembali diguncang dengan isu beredarnya SK pencopotan ketua DPW oleh DPP. Namun SK yang benar diduga berisi penggantian sementara Ketua Nasdem Sumbar.

Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar Syamsu Rahim menampik kabar beredar, bahwa dirinya dicopot oleh DPP dari ketua partai. “Saya saja kemarin baru bertemu dengan ketum, jadi tidak adalah soal pencopotan dan SK yang beredar itu,” ungkapnya saat dikonfirmasi haluan, Selasa (12/9).

Ia menjelaskan, karena persoalan yang terjadi antara ia dan Endre Syaifoel (H wen) beberapa waktu lalu belum tertuntaskan oleh DPP maka Ketua umum memutuskan untuk menunjuk Haryono Isman untuk diberikan kewenangan selama 15 hari untuk mengurus dan mengkoordinasikan tugas-tugas sebagai ketua DPW. “Hanya 15 hari diberikan kewenangan, bukan PLT. Jadi, isu-isu yang beredar itu tidak benar,” ulasnya.

Begitu juga dengan jabatan yang sebelumnya diemban oleh H. Endre

Saifoel sebagai Ketua Komando Pemenangan Wilayah Sumbar, untuk sementara diberikan kewenangan pada Ketua DPP bidang OKK, Janet untuk menjalankan tugas-tugas Ketua Komando Pemenangan Wilayah Sumbar dalam 15 hari ke depan.

Sementara itu, Wakil Sekjen Partai NasDem Willy Aditya saat dihubungi, enggan memberikan komentar, dan tidak mau memberikan komentar terkait pencopotan ketua DPW Syamsurrahim oleh DPP serta beredarnya SK dari DPP untuk pencopotan tersebut.

“Saya tidak bisa komentar mba, sama yang lain aja ya,” ujarnya singkat tanpa memberikan komentar sedikitpun terkait SK DPP yang beredar tersebut.

Terpisah, mantan Wakil Ketua DPW partai NasDem Sumbar, Marsanova Andesra mengaku belum mengetahui kabar yang beredar tersebut, baik penggantian sementara ketua DPW maupun beredarnya SK dari DPP terkait penggantian ketua Umum Nasdem Surya Paloh tersebut, “Saya baru tahu nih, dan belum lihat juga SK yang beredar itu karena saya masih di luar

kota saat ini,” ujarnya.

Wakil Ketua DPW Partai Nasdem Sumbar, Erizal Effendi mengatakan, bahwa SK yang beredar tersebut juga tidak benar dan penggantian ketua DPW tersebut juga dilakukan DPP hanya bersifat sementara hanya 15 hari kerja bukan Plt. “Untuk menyelesaikan persoalan yang ada, makanya agar proses di partai juga tidak terganggu maka diberikanlah kewenangan untuk itu,” ujarnya.

Diketahui, Ketua DPW NasDem Sumbar yang selama ini dijabat Syamsu Rahim, diambil alih Hayono Isman.

Rotasi di tubuh partai pemilik 61 kursi di DPRD, (Sumbar dan kabupaten/ kota) tersiar ke publik setelah politisi NasDem, Bachtul menulis status Facebook. “Selamat bertugas pak Hayono Isman sebagai Plt Ketua DPW NasDem Sumbar,” tulis Bachtul.

Tidak hanya Syamsu Rahim, kabar yang berhembus, Komando Pemenangan Wilayah (Kopemwil) NasDem juga berganti dari Endre Syaifoel ke Janet Sudjunadi, yang kini menjabat Ketua OKK DPP NasDem. (h/rin)

Saat ini, DPD RI terus mengejar pembahasannya dengan melakukan sosialisasi dan menampung masukan dari masyarakat di seluruh Indonesia.

“Kami targetkan,tahun ini selesai.

Saat ini, tinggal beberapa tahap lagi dan mudah-mudahan selesai akhir tahun ini. Dan, terus melakukan sosialisasi, menampung masukan dari berbagai kalangan,” ujar Anggota DPD RI asal Sumbar Emma Yohana usai Seminar Uji Sahih RUU Tentang Energi Baru dan Terbarukan yang digelar DPD RI bekerjasama dengan Fakultas Teknik Unand, Selasa (12/ 9) di Padang.

Ia mengatakan, keberadaan RUU ini diharapkan nantinya dapat mengatur pengembangan energi terbarukan yang bisa membuat Indonesia tidak selalu bergantung pada energi fosil.

Menurutnya, dalam RUU Energi Terbarukan ini akan mengatur soal energi terbarukan, yang selama ini tidak diatur di dalam UU No. 30 Tahun 2007.

Dengan begitu, nantinya undangundang ini dapat memberikan solusi atas permasalahan energi di Indonesia.

Misalnya, bagaimana menuntaskan daerah yang belum mendapatkan aliran listrik kendati di daerah itu berpotensi menghasilkan energi terbarukan yang mampu memenuhi kebutuhan listrik warganya.

RUU ini semakin diperlukan, guna mendorong pemerintah dalam hal pengembangan energi terbaru kan. “Kami menilai, pemerintah harus serius dalam mengembangkan energi terbarukan,” ujarnya.

Dalam seminar yang dihadiri oleh akademisi, praktisi serta mahasiswa tersebut hadir sejumlah anggota DPD RI. Selain Emma Yohana, hadir juga Aji M. Mirza Wardana (Kaltim), Sudirman (Aceh), Maimanah Umar (Riau), M Syukur (Jambi), Danty Eka Widi Pratiwi (Jateng), Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), Habib Ali Alwi (Banten), Permana Sari (Kalteng) dan Ahmad Syaifullah Malonda (Sulawesi Tengah).(h/ade)

JELANG PILKADA PADANG

Nasdem Minta Partai Pendukung Jokowi Berkoalisi PADANG, HALUAN — DPD Partai Nasdem Padang berharap koalisi partai di kota Padang dan daerah lainnya yang akan menghelat Pilkada, agar sama dengan koalisi partai yang sudah terlaksanaka di Pusat.

Tujuannya agarr dapat mensinergikan pembangunan Pu sat dan Daerah.

Ketua DPD Nasdem Padang Apris mengatakan, pihaknya berharap agar koalisi yang terjalin di pusat juga seirama

dengan di daerah. Misalnya saja, partai yang mendukung pemerintah seperti Hanura, PDIP, PKB, Golkar, Nasdem, dan PAN. “Koalisi diminta dari balon dan kami (partai), dan kami sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah partai seperti Hanura, PDIP, PPP, dan Golkar. Begitu juga dengan Emzalmi-Desri, mereka saat ini masih dalam tahap penjajakan dan pendekatan dengan sejumlah partai tersebut. Berbeda dengan Alkudri dan Mu-

hammad Ichlas El qudsi saat ini masih adem-adem saja, belum jelas gambaran koalisinya,” jelas Apris.

Jika koalisi tersebut memang dapat berjalan, maka partai yang tergabung akan lebih mudah menyamakan visi misi untuk pembangunan yang bersinergi baik di daerah maupun di pusat.

Sementara itu, DPD Nasdem sudah memplenokan bakal calon yang telah terdaftar dan m enyatakan semua

balon memenuhi syarat. Namanama tersebut juga sudah dikirim ke DPP melalui DPW, untuk dilakukan proses selanjutnya. “Nanti akan ditindaklanjuti oleh tim 7 di DPP, dari pengalaman sebelumnya, biasanya balon akan diundang ke Jakarta untuk berdialog sejauh mana persiapan yang dilakukan sejak mendaftar sampai dipanggil DPP,” ujarnya, Senin (11/9).

DPP juga akan menyarankan agar balon melakukan

survei, dengan lembaga survei yang ada di tingkat nasional karena lembaga surveinya lebih berpengalaman dan berkompeten. Sebelum mendaftarkan balon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), juga akan ada survei untuk balon. “Hasil survei tertinggi, maka itulah yang paling mempunyai peluang besar untuk diusung.

Tapi bukan hanya hasil survei saja, ada indikator lainnya untuk diusung oleh partai,” pungkasnya. (h/rin)

ASPIRASI

Inilah Harapan Nelayan Sambut Pilkada M

ENJELANG legaran Pilkada 2018, sejumlah nelayan harapkan para kandidat yang bakal maju sebagai calon Walikota dan Wakil walikota Padang adalah mereka yang memiliki perhatian terhadap nasib nelayan.

Seperti yang disampaikan oleh Darwin, sejak tahun 2006 berjualan ikan di pinggir pantai Purus dua, hingga kini belum pernah sekalipun mendapatkan bantuan dari pemerintah baik provinsi maupun kota Padang. “Memang setiap pemilu banyak yang datang ke pantai ini, menjanjikan ini dan itu. Tapi setelah terpilih, ya tidak ingat lagi dengan janjinya. bagi kami, siapapun yang jadi walikota dan wakil tidak ada persoalan. Tapi yang diharapkan itu perhatian dari walikota dan wakil untuk nelayan miskin,” jelas Darwin saat ditemui Haluan di lokasi berjualannya, Jumat (8/9).

Tahun 2016, Pemko juga menjanjikan akan membuatkan kos untuk pedagang ikan dan janji itu

sudah ditepati dengan membangun 30 los untuk berjualan di sepanjang pantai Purus 2 ini. Namun pembangunan los terhenti, karena ada beberapa alasan dari Pemko. “Kabarnya ada warga yang menggugat. kabarnya, dulu pemko mengatakan bangunan tidak boleh membe-

lakangi pantai, sementara pemko membangun membelakangi pantai,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap walikota dan wakil yang terpilih hendaknya benar-benar berpihak pada nelayan dan masyarakat yang kurang mampu. apakah itu dalam bentuk bantuan

Darwin berdagang ikan hasil tangkapan nelayan, di depan los yang terbengkalai . RINA AKMAL Redaktur: Dodi Nurja

alat, atau fasilitas untuk pengembangan usaha nelayan.

Harapan yang sama juga disampaikan oleh Riswandi, para nelayan, sangat membutuhkan perhatian baik itu mesin atau biduak (sampan).

“Dulu pernah dapat bantuan mesin untuk kapal nelayan, tapi hanya beberapa orang saja. Tahun ini kabarnya juga ada bantuan untuk lebih kurang 20 nelayan, sedangkan disini jumlah nelayang lebih kurang 32 orang.

Jadi, kami berharap kalau bisa, bantuan ini merata dan hendaknya dapat semua nelayan khususnya yang miskin,” ujarnya.

Ia juga berharap, ke depan Padang akan m endapatkan walikota dan wakil yang lebih baik lagi agar membawa perubahan yang lebih besar di semua bidang. khususnya untuk nasip para nelayan, jika pembagunan sudah dilakukan dengan merata maka akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang merata juga. (RINA AKMAL) Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

7

Bentrok .......................................... Dari Halaman. 1

MAJELIS Hakim PTUN Padang meninggalkan ruang sidang setelah menutup sidang yang agendanya urung berjalan karena ketidakhadiran Gubernur Sumbar selaku termohon, Selasa (12/9). JULI ISHAQ

Pungli ............................................ Dari Halaman. 1 Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. “Dia memungut biaya lebih tinggi. Itu pungli,” terang Kapolres Agam, AKBP Ferry Suwandi, Selasa (12/9).

Dijelaskan Paur Humas Polres Agam, Aiptu Yan Frizal, MAE ditangkap di ruangannya usai menerima uang pungutan kir yang melebihi aturan. Dari tangan MAE, petugas menemukan uang bukti pungli senilai Rp1,2 juta lebih. Ada juga uang tunai hasil pembayaran kir lainnya, yang belum disetorkan ke negara. “Barang bukti didapatkan, dan MAE tidak bisa mengelak,” lanjut Aiptu Yan. Ia menambahkan, OTT merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat tentang adanya praktik pungli di lingkungan Dishub

Agam. Warga sudah banyak yang melapor terkait pungutan liar yang dilakukan pejabat Dishub Agam ketika mengurus kir. “Atas dasar laporan itu, petugas lalu melakukan penyelidikan, rupanya benar ada pungli yang dilakukan oleh MAE. Penangkapan lalu dilaksanakan,” papar Kaur Humas.

Untuk mendalami perkara ini, petugas memanggil sejumlah saksi, termasuk Kabid Sarana dan Prasarana Dishub Agam. Kasusnya terus dikembangkan. “Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini untuk pengembangan dan pengumpulan bukti,” papar Aiptu Yan. Secara nasional, Satgas Saber Pungli menerima 25.171 aduan masyarakat sejak 28 Oktober 2016 hingga 22 Agustus 2017. Kasatgas Saber Pungli Komjen Dwi Priyatno menjelaskan, a duan terbanyak berupa laporan pesan singkat atau

SMS ke nomor 1193 yang jumlahnya mencapai 20.432 laporan.

Sisanya, melalui aplikasi web (2.118 aduan), call center 193 (1.942 aduan), surat (577 aduan), dan pengaduan langsung (102).

“Pengaduan paling banyak pada pelayanan masyarakat, presentasenya mencapai 36 persen. Sisanya hukum (26 persen), pendidikan (18 persen) dan kepegawaian (8 persen),” ujar Dwi Priyatno.

Dwi menambahkan, dari sejumlah aduan itu, Kemendikbud, Polri, dan Kemenhub menjadi lembaga yang paling banyak diadukan. Selain itu, ada juga dari Kemenkes, Kemenkumham, Kemendagri, Kemenag, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, dan TNI. “Daerah yang paling banyak aduan masyarakat adalah Jabar, DKI, Sumut, Jatim, Banten, dan Lampung,” ucap Dwi. (h/yat)

Bank Nagari .................................. Dari Halaman. 1 tidak dilakukan penambahan modal, akan berdampak kepada lemahnya kompetisi Bank Nagari terhadap bank-bank lain. Malahan bisa saja nasabah berpindah,” ujar Sekda saat rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi, di gedung DPRD Sumbar, Selasa (12/9) Dipaparkan Sekda, dari evaluasi yang dilakukan, perkembangan Bank Nagari pada semester I tahun 2017 terbilang baik dan mengalami pertumbuhan.

Pertumbuhan tersebut ada yang sudah sesuai dengan rencana bisnis seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) laba terhadap pajak.

Namun ia juga tak menampik masih ada yang tak sesuai dengan rencana bisnis di semester I 2017.

Di antaranya berkaitan dengan ekspansi kredit atau kredit yang diberikan, pendapatan bunga dan beban bunga serta tingkat kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL).

Mengenai ini, pemerintah provinsi dikatakan sudah menyurati Direksi Bank Nagari agar dapat mengoptimalkan operasional perseroan terutama peningkatan

SDM di bidang kredit serta perbaikan sistem pengendalian interen kredit dan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) sehingga ke depan dapat mendorong peningkatan kinerja bisnis ke arah yang lebih baik.

Selain Bank Nagari, penambahan penyertaan modal juga diberikan untuk PT Askrida sebesar Rp13 miliar dan PT Jamkrida Rp10 miliar. Dengan demikian, total dana penyertaan modal yang rencananya akan dialokasikan untuk tiga BUMD ini di APBD-P tahun 2017 sekitar Rp73 miliar.

Menurut Sekda, penambahan modal untuk PT Askrida merupakan kesepakatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam rangka menjaga posisi di PT Askrida. Dalam RUPS pada 27 April 2017, disepakati penambahan modal dasar dari Rp199 miliar lebih menjadi Rp300 miliar yang dilakukan secara proporsional selama dua tahun sesuai dengan komposisi masing-masing pemilik saham. Sumbar dengan komposisi saham 16 persen akan melakukan penambahan modal sebesar Rp16,430 miliar yaitu tahun 2017 dan tahun 2018.

“Langkah penambahan modal dilakukan karena banyaknya peminat yang menginginkan

saham PT Askrida. Kalau tidak dilakukan, maka akan ditawarkan kepada pemegang saham lain. Hal itu disebabkan perusahaan tersebut saat ini memiliki prospek bisnis sangat bagus dengan perolehan 51 persen deviden dari yang modal disetor,” tukas Sekda.

Sedangkan unt uk PT Jamkrida penambahan dilakukan untuk memenuhi ketentuan OJK t entang perbandingan m odal perusahaan dengan penjaminan yang d ilakukan atau Gearing Ratio. Hingga posisi Agustus 2017, Jamkrida sudah memberikan penjaminan kepada 13 ribu debitur yang sebagian besar didominasi oleh kredit sektor UMKM. Sebelumnya, fraksi - fraksi DPRD Sumbar menyoroti kinerja Bank Nagari dan mempertanyakan rencana penambahan modal untuk sejumlah BUMD. Fraksi-fraksi di DPRD meminta penjelasan kepada pemerintah daerah terkait kinerja perusahaan daerah yang akan ditambah modal. “Fraksi Gerindra belum setuju atas rencana penambahan modal untuk Bank Nagari.

Hemat kami Bank Nagari tak hanya butuh suntikan modal, tapi lebih utama parbaikan manajemen dan leadership pengola bank itu,” ujar juru bicara Fraksi Gerindra DPRD Sumbar, Supardi saat paripurna DPRD, (8/9) lalu. (h/len)

Gubernur ....................................... Dari Halaman. 1 kedua belah pihak untuk menempati meja pemohon dan termohon.

Hadir selaku pemohon, kuasa hukum LBH dengan Sudi Prayitno bertindak selaku ketua tim.

Sedangkan di pihak termohon, hadir dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengaku berasal dari Biro Hukum Pemprov Sumbar.

Jelang sidang dengan agenda pembacaan pokok permohonan dimulai, majelis hakim meminta pihak termohon untuk menunjukkan bukti surat kuasa dari Gubernur Sumbar selaku termohon. Namun, kedua wakil dari Biro Hukum Pemprov Sumbar tersebut mengaku tidak dibekali surat kuasa.

Begitu pun ketiga majelis hakim meminta surat tugas, keduanya juga tidak dapat menunjukkannya, dengan alasan baik gubernur mau pun Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar sedang tidak berada di tempat. “Gubernur dan Kabiro tidak berada di tempat,” ujar satu perwakilan.

Dengan demikian, majelis hakim menganggap termohon tidak datang memenuhi panggilan PTUN Padang. “Jangan terlalu kaku dalam birokrasi. Kalau pun tidak ada gubernur dan Kabiro, ada yang dibawahnya. Minimal bawa surat tugas. Perkar a ini perkara fiktif-positif, harus putus dalam 21 hari berdasarkan PERMA Nomor04 Pasal 19. Kalau tidak pengadilan akan kena tegur.

Jadi, kami minta gubernur selaku termohon menghargai panggilan pengadilan,” kata Herisman.

Hal serupa disampaikan Zabdi Palangan dan Muhammad Afif selaku hakim anggota, keduanya berharap agar baik gubernur mau www.harianhaluan.com

pun jajaran di bawahnya tidak terkesan menganggap remeh lembaga peradilan. Hakim pun meminta agar kedua wakil dari Biro Hukum Pemprov Sumbar membawa surat kuasa yang ditandatangani oleh Gubernur Sumbar sendiri, pada penjadwalan sidang berikutnya. “Kepada perwakilan dari biro hukum, tolong sampaikan pesan pengadilan ini. Kalau tidak bisa menyampaikan, biar pengadilan menyampaikan langsung. Karena perkara ini ada tenggat waktunya dan diatur oleh undang-undang,” kata Zabdi.

Penolakan terhadap kehadiran dua ASN dari Biro Hukum Pemprov Sumbar untuk menjadi kuasa hukum termohon Gubernur Sumbar, juga disampaikan Tim Kuasa Hukum LBH Padang. Kuasa Hukum LBH menilai, ketidakhadiran termohon dan kuasa hukum yang dibekali surat kuasa, sebagai bentuk ketidaksiapan termohon.

Padahal, permohonan dan panggilan tentu sudah disampaikan secara patut oleh PTUN kepada termohon. “Tidak hadir dan tidak menghadirkan wakil dengan surat kuasa yang memenuhi syarat, tentu ini mengecewakan kami. Seharusnya gubernur menunjukkan penghormatannya pada pengadilan. Ini yang memanggil pengadilan, bukan masyarakat,” kata Sudi Prayitno dari Tim Kuasa Hukum LBH Padang.

Setelah majelis hakim berdiskusi dan meminta pandangan pihak pemohon tentang penjadwalan sidang selanjutnya, majelis menetapkan untuk kembali menggelar sidang pada Selasa 19 September mendatang, dengan agen-

da pembacaan pokok permohonan oleh pemohon, dan kemudian dilanjutkan agenda jawaban dari termohon sehari setelahnya.

Gubernur, Cabut IUP Non Clear and Clean!

Meladeni wartawan seusai majelis hakim menutup sidang, Tim Kuasa Hukum LBH Padang melalui Sudi Prayitno menyatakan, pihaknya belum dapat menyampaikan isi dan substansi pokok permohonan yang diajukan kepada Gubernur Sumbar melalui PTUN Padang. Namun, pada intinya, LBH menginginkan Gubernur mencabut izin pertambangan perusahaan yang telah dinyatakan bermasalah.

“Total ada 26 IUP yang dinyatakan non clear and clean d i Sumbar. Kami meminta gubernur mencabutnya. Sebelumnya, kami telah ajukan permohonan langsung, tapi ti dak ditanggapi, makanya kami ajukan melalui PTUN,” kata Sudi Dijelaskan Sudi, 26 perusahaan bermasalah yang telah dinyatakan non clear and clean oleh pihak berwenang, tapi seluruh perusahaan itu tetap aktif beroperasi hingga saat ini. 26 perusahaan itu menyebar di Kabupaten Limapuluh Kota, Sijunjung, Pasaman, Pesisir Selatan, dan bahkan ada yang berada di Kota Padang.

“Perkara ini kami daftarkan 30 Agustus 2017 lalu. Dasarnya adalah kepedulian LBH terhadap hukum dan lingkungan. 26 perusahaan ini sudah dievaluasi pihak terkait, dan dipastikan bermasalah. Makanya kami ingin perusahaan ini dicabut IUP-nya,” tukasnya. (h/isq)

Dari pemukulan tersebut, berbuntut saling serang hingga pembacokan menggunakan senjata tajam.

“Korban Erwinsyahputra (34) tewas karena mengalami pendarahan hebat akibat luka di kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya,” sebut Kapolres.

Setelah menetapkan Primsito sebagai tersangka, adik dari Tedi Sutendi tersebut dijemput petugas ke kediamannya di Nagari Taeh, Kecamatan Payakumbuh dan langsung dibawa ke Mapolres Limapuluh Kota. Saat dibawa, Primsito dibawa ke Mapolres dalam keadaan tangan terikat kain akibat terluka. Sampai Selasa (12/ 9), tersangka Primsito masih di Mapolres untuk dimintai keterangannya.

Sebelum menetapkan Primsito sebagai tersangka, petugas telah memeriksa, setidaknya sepuluh saksi dari kedua kelompok.

Dari hasil olah TKP di lokasi bentrok, petugas juga menemukan alat bukti berupa golok.

Saat ditanya, apakah aka nada tersangka lain, Kapolres belum bisa memastikannya. “Proses penyidikan pasti akan terus berlanjut, anggota kami terus melakukan pelengkapan faktafakta. Hari ini, ada 3 orang lagi yang diperiksa. Artinya, sudah ada 13 saksi yang dimintai keterangan,” terang Haris Hadis.

Dia meminta seluruh pihak, menghormati proses yang tengah berlangsung. Sebelumnya, Kasatreskrim AKP Anton Luther menyebut, tidak butuh waktu lama me-

ngusut kasus ini. Bahkan, polisi juga sudah menyiapkan sederet penyidik, untuk memintai keterangan pihak terkait dalam perkara itu.

Pada Mei 2016 lalu, sedikitnya 11 niniak mamak asal 13 kaum berbeda di Pilubang, melapor ke Polres 50 Kota, terkait dugaan penyerobotan lahan dengan terlapor Tedi Sutendi. Laporan ini, juga terkait ranah perdata.

Diyakini, buntu sebelum adanya putusan pengadilan.

Para niniak mamak dan kaum adat di Pilubang yang merasa mempunyai h ak ulayatnya di kawasan tersebut, juga diektahui, belum melakukan pengujian keabsahan lahan di pengadilan.

Begitu pula sebaliknya. Didiga, satu sama lain tidak punya cukup bukti kepemilikan. (h/ddg)

Diduga........................................... Dari Halaman. 1 pala Lapas Terbuka Kelas II B Pasaman berinisial RP yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lapas Kelas II B Muaro Tebo, Provinsi Jambi, Pejabat Penandatanganan SPM berinisial Y, dan seorang PNS Lapas Terbuka Kelas II B Pasaman berinisial DA. Ketiganya dituding terlibat korupsi mencapai Rp164 juta. “Kami melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut semenjak 2015.

Setelah ditemukan bukti kuat, dan akurat, ketiganya ditetapkan sebagai tersangka,” tutur Kepala Kejaksaan Negeri Simpang Empat, Teguh Wibowo, Selasa (12/9).

Kemarin ketiga tersangka sudah diamankan ke LP Kelas II B Pintu Aie, Jalan Baypass Padang. “Ketiga tersangka dititip-

kan di LP Pintu Air, Kota Padang.

Setelah diperiksa di Pasbar, langsung dibawa menggunakan mobil kejaksaan. Ketiga tersangka itu akan ditahan selama 20 hari terhitung 12 September 2017,” sebut Kajari.

Kasus ini terungkap karena ada dugaan tindak pidana korupsi pada pembinaan kemandirian narapidana tahun 2013. Teguh menambahkan sesuai hasil penyidikan, ketiga tersangka dijerat Pasal 2 dan 3 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Diduga dana pembinaan tersebut tidak sesuai dengan aturan dan petunjuk yang sudah ditetapkan. Dengan kerugian mencapai Rp164

juta. Alasan penahanan untuk mempercepat pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Sumatera Barat, tidak menghilangkan barang bukti serta tidak mengulangi perbuatan,” ujar teguh.

Sementara itu, Kasmanedi, SH selaku penasehat hukum tersangka mengatakan, penahanan yang dilakukan penyidik merupakan tindakan hukum yang sudah diatur dalam undang-undang.

Sebagai penasehat hukum tersangka, Kasmanedi akan melakukan pembelaan di persidangan guna mengungkap fakta dan bukti tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya. “Kita tinggu saja sidangnya. Nanti kita akan beri penjelasan lanjutan”, pungkas Kasman. (h/idn)

Puluhan ......................................... Dari Halaman. 1 mempersoalkan status tersangka pegawai BPN Padang. Hanya saja, jangan merugikan masyarakat. “Jika ada yang salah di BPN Padang, usut tuntas. Tapi jangan merugikan masyarakat. Di lahan yang menjadi sengketa setelah klaim dari Lehar, banyak sertifikat yang sah dan sudah turun temurun dihuni oleh masyarakat,” katanya lagi.

Sementara itu, pengacara BPN Padang, Rahmat Wartira menyebutkan, sertifikat yang terblokir jumlahnya 80 ribu lebih. “Jumlah pastinya sertifikat yang terblokir saya tidak tahu pasti. Tapi sekitar 80 ribuan,” terang Rahmat Wartira.

Rahmat mengatakan, pihaknya siap membela diri dan yakin tidak bersalah. Pasalnya, dari historis perkara sengketa Maboet BPN Padang sudah menjalankan tugasnya sesuai aturan dan UU. “Kami siap membela diri dan yakin tidak bersalah. Penetapan tersangka oleh Polda Sumbar kepada lima pegawai BPN Padang banyak yang janggal,” kata Rahmat, Selasa (12/9).

Dijelaskannya, Status sita jaminan tanah seluas 765 ha tahun 1982 sudah dieksekusi tahun 1983. Di sana terlihat tanah yang dieksekusi hanya 2,5 hektare, bukan 765 hektare. Setelah adanya eksekusi, berarti status tanah tidak lagi sita jaminan. “Sudah dieksekusi tahun 1983, jadi status sita jaminannya yang mana lagi.

Di sana terlihat hanya 2,5 hektare tanah kaum Maboet. Disamping itu, dalam perkara putusan Landraad nomor 30/1917, status Maboet sebagai tergugat, bukan penggugat. Jadi sifatnya itu pasif, bukan aktif. Tetapi kenapa malah kaum Maboet yang sekarang aktif menggugat,” tuturnya.

Sebelumnya, Polda Sumbar dengan melakukan penyelidikan dan gelar perkara terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh BPN Padang yang menerbitkan sertifikat tanah dari tahun 1982 hingga 2010. Sampai akhirnya lima pegawai BPN Padang menjadi tersangka karena diduga menjadi pihak yang me-

malsukan surat ukur tanah atas nama Subagyo Brotokusumo.

Polda Sumbar melihat putusan Landraad nomor 30/1917, tanah kaum Maboet seluas 765 hektare, tapi diubah menjadi 2,5 hektare.

Dengan hal ini, BPN Padang bisa menerbitkan ribuan sertifikat tanah di areal yang diklaim oleh MKW Maboet, Lehar saat ini.

Padahal dalam rentang waktu tersebut, status tanah Kaum Maboet dalam posisi sita tahan oleh Pengadilan Negeri Padang.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Sumbar, Kombes Pol Margiyanta mengatakan, pihaknya telah melakukan penyelidikan. “Dalam rentang waktu ini, status tanah dalam posisi sita tahan. Jadi ada hal yang salah jika BPN Padang menerbitkan sertifikat tanah diareal tanah tersebut. Dalam rentang waktu 1982 hingga 2010, memang ada BPN Padang melakukan pengukuran, namun tidak dicatat ke dalam daftar buku induk BPN,” kata Margiyanta. (h/ang)

Plt Sekdako ................................... Dari Halaman. 1 Pelaksana tugas (Plt) Sekdako mengurangi porsi kerjanya. Malah terlihat, Indra Gusnadi, yang dipercaya sebagai Plt Sekda sejak lima bulan lalu, bekerja tanpa kenal lelah demi Padang Panjang.

“Pemerintah provinsi Sumbar belum menunjuk pejabatnya, sebagai anggota pansel, namun hal itu tidak membuat kinerja Pemko Padang Panjang lumpuh.

Akan tetapi, kehadiran Sekda definitif sangat diperlukan. Untuk itu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Padang Panjang akan melayangkan surat permintaan pada pemerintah provinsi dalam waktu dekat,”ujar Plt Sekda Padang Panjang, Indra Gusnadi.

Saat ditanyakan Haluan kapan jajaran BKD Padang Panjang melayangkan surat permohonan, untuk m endapat rekomendasi pemerintah provinsi masih belum diketahui Indra Gusnadi. Tapi lanjut pria, yang berkarir sebagai PNS sejak tahun 1998 ini dirinya sangat yakin, surat permohonan untuk kelima kalinya itu akan dilayangkan, dalam waktu dekat karena pemerintahan sangat memerlukan Sekda definitif, dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sempat disinggung terkait informasi yang menyatakan kalau dirinya merupakan calon kuat, memangku jabatan Sekdako Padang Panjang, hanya dijawab dengan senyum manis oleh mantan Kepala Bappeda Kota Padang Panjang tersebut. “Sebuah jabatan merupakan amanah, untuk menjadi seorang sekda, tentu harus melalui mekanisme terlebih dahulu, dan berhadapan dengan panitia seleksi,” ungkap lulusan magister tercepat dalam bidang ilmu ekonomi studi pembangunan, Universitas Gajah Mada, tahun 2001.

Sewaktu ditanya, kalau ang-

gota pansel dari provinsi telah ada, dan pendaftaran dibuka, apakah dirinya akan mendaftarkan diri? Indra Gusnadi menjawab, dia akan mendaftarkan diri.

Pasalnya sebut Indra Gusnadi lagi ia telah memiliki konsep serta visi dan misi jelas, untuk Padang Panjang kedepannya. Dia siap bertarung dengan pendaftar lain.

Tidak hanya itu, dirinya mengaku berani mengajukan diri sebagai Sekdako Padang Panjang, karena telah memenuhi persaratan, seperti, sudah pernah menjabat dua kali sebagai pejabat eselon II dan lain-lain sebagainya.

“Semuanya akan berpulang pada Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis dan Wakil Walikota, Mawardi. Di tangan mereka, persetujuan akhir, setelah prosedur lelang jabatan selesai dilakukan oleh panitia seleksi terhadap para calon,” tuturnya singkat.

Selama menunggu rekomendasi turunnya pejabat seleksi, dari pemerintah provinsi, dirinya berjanji akan terus melaksanakan tugas sekuat tenaga dan dengan aturan kepemerintahan yang jelas, sesuai arahan Wako, serta Wawako Padang Panjang, yang dari hari kehari dilihat, Indra Gusnadi semakin harmonis saja hubungan antara kedunya. Kinerja tak kenal lelah, yang diperlihatkan, Indra Gusnadi itu membuat Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis sedikit bernafas lega.

Bagaimana tidak, walaupun Indra Gusnadi masih Plt, dirinya telah mampu mencapai tingkat kerja, layaknya seorang Sekda definitif, sehingga kinerja seluruh kepala dinas di lingkup Pemko Padang Panjang, berjalan seperti apa yang diinginkan. “Saya pribadi, dan khususnya Pemko Padang Panjang sangat terbantu dengan kinerja serta kepia-

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

waiannya, dalam menjalankan tugas sebagai Plt Sekda Kota Padang Panjang,” kata Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis singkat, melalui Kabag Protokoler, Budi Hermawan.

Tidak Ada Persoalan Wakil Walikota Padang Panjang, Mawardi mengatakan kisruh atau tidak harmonisnya hubungan antara dirinya dengan Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis sebenarnya sudah lama berlalu.

Saat ini, tuturnya, mereka berdua sama-sama menatap, dan berusaha membangun kembali Kota Padang Panjang, sesuai keinginan masyarakat banyak, demi terciptanya masyarakat aman dan sejahtera. “Keretakan hubungan saya dengan Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis sudah tidak ada lagi saat ini. Kami sudah sama-sama memaafkan, dan sekarang kami berusaha melanjutkan program bersama, sebelum kami berdua nantinya meletakkan jabatan, karena masa kami menjabat telah habis,” ungkapnya singkat.

Terkait persoalan Sekda Padang Panjang, yang belum mendapat rekomendasi Pemprov Sumbar, menurutnya hal itu sah-sah saja terjadi. Namun, pria yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi calon Walikota Padang Panjang di Golkar tersebut berharap Pemprov Sumbar, dalam waktu dekat bisa mengeluarkan rekomendasi, serta mengirimkan pejabatnya ke Padang Panjang, guna melakukan lelang jabatan Sekda Kota Padang Panjang dalam waktu dekat. “Saya minta siapapun yang nantinya dipercaya memangku jabatan Sekda, hendaknya mengerti akan aturan dan dapat mengayomi seluruh PNS, yang ada di lingkup Pemko Padang Panjang,” pungkasnya. (h/pis) Layouter: IRV@ND

8

PENDIDIKAN

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG TERUS PACU PENDIDIKAN

DAK SMP Capai Rp8,5 Miliar PADANG, HALUAN—Tahun ajaran 2017 Dana Anggaran Khusus (DAK) untuk SMP yang ada di Kota Padang mencapai kurang lebih Rp 8,3 Miliar. Keseluruhan dana ini digunakan untuk keperluan sekolah yang sifatnya dapat membantu kelancaran proses belajar dan mengajar di sekolah.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Padang, Rusdi mengatakan, keseluruhan dana DAK yang didapat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dapat digunakan dengan beberapa ketentuan.

Diantaranya, diperuntukkan untuk rehap ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru, labor IPA, serta untuk bantuan komputer untuk menunjang proses pembelajaran, serta perlengkapan alat-alat labor dan prasarana lainnya. “Dana DAK dapat digunakan jika memenuhi beberapa kriteria tersebut dan tidak dianggarakan untuk memenuhi ke-

butuhan lainnya,” katanya.

Ia mengatakan, sebagian besar dari dana DAK banyak digunakan untuk proses pembangunan berupa fisik sekolah. Hal ini karena, dalam proses pembangunannya membutuhkan dana yang lebih besar, sehingga sebagian besar dana diambilkan dari DAK. Rusdi menuturkan untuk rehap ruang belajar dibutuhkan dana sekitar Rp1, 6 M untuk perbaikan 31 ruang belajar, pembangunan ruang kelas baru dianggarkan dana sebesar Rp1,3 M, dan sebesar Rp1,1 M untuk pembuatan labor IPA di delapan sekolah.

Selain itu, untuk penga-

daan peralatan dan alat labor untuk 11 sekolah dianggarkan dana sebesar Rp2,67 M, serta pengadaan alat TIK kurang lebih Rp1 MDalam perenovasian ini membutuhkan dana kurang lebih Rp1,6 Milyar, dan selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah lainnya.”Dana pengadaan TIK yang diambilkan dari DAK berupa penyediaan komputer untuk proses pembelajaran, bukan untuk pembelian server atau bantuan sebagai penunjang agar bisa melaksanakan proses UNBK,” katanya.

Lanjutnya, Dinas Pendidikan senantiasa berupaya meningkatkan mutu dan kualitas sekolah, salah satunya dengan melengkapai sarana dan prasarana sekolah. Sehingga, sekolah dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin dan dapat menghasilkan kualitas peserta didik yang lebih baik. (h/mg-eby)

PEMBANGUNAN- Sekolah Taman Kanak Kanak Muslim BUNAYYA sedang dibangun di Muara Siberut, Kec.Siberut Selatan, Kab.Kepulauan Mentawai. Koordinator pembangunannya Buya Masooed Abidin, berharap dukungan semua pihak agar pembangunanya cepat selesai. IST

446 Sekolah di Sumbar Sudah Akreditasi A Angka Buta Huruf Turun Drastis KUNINGAN, HALUAN- Menteri Pendid ikan d an Keb u dayaan (M en d ikb u d ) Muh adjir Effendy mengatakan angka buta huruf di Tanah A ir turun drastis.

“Indonesia mer upakan negara dengan penduduk nomor empat t er banyak di dunia, namun angka buta huruf hanya 2,07 persen,” ujar Mendikbud dalam peringatan Hari Aksara Int er nasional (HAI) di Kuningan, Jawa Barat, Jumat.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu menambahkan tidak ada negara di dunia yang bebas dari buta hur uf, termasuk n egara maju s epe rti Amerika Serikat. “Di Amerika Serikat buta huruf sebanyak satu persen, sementara kita 2,07 persen. Maka membutuhkan kerja keras untuk memberantasnya,” katanya.

Dia menjelaskan buta huruf bukan hanya tidak bisa baca, tulis dan berhitung, tetapi yang lebih mendasar mereka harus mendapatkan sesuatu dari kemampuan baca tulis dan hitung itu.

M uhadj ir m enjelaskan kit a harus hati-hati, jangan sampai mengajari anak membaca , teta pi t idak bisa b elajar.

“Penelitian menyebutkan sebagian besar anak Indonesia ke sekolah, namun tidak belajar. Bersekolah dan belajar dua hal be rbeda. Belajar tanpa mendapatkan pelajaran harus diwaspadai,” kata dia.

S alah satu c ontohnya, lanj ut di a , adalah di media sosial yang negatif tanpa mendapatkan pelajaran sedikitpun.

Saat ini, jumlah buta aksara hanya sekitar 2,07 persen atau sekitar 3,4 juta jiwa. Saat ini, angka buta aksara masih terdapat di sejumlah provinsi, yakni Papua (28,75 persen), NTB (7,91 persen), NTT (5,15 persen), Sulawesi Barat (4,58 persen), Kalimantan Barat (4,50 peren), Sulawesi S elatan (4,49 persen), Bali (3,57 persen), Jawa Timur (3,47 persen), Kalimantan Utara (2,90 persen), Sulawesi Tenggara (2,74 persen), dan Jawa Tengah (2,20 persen).

Sementara 23 provinsi lainnya sudah berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari perbedaan gender, tampak bahwa pe rempuan memiliki angka buta aksara lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki de ngan jumlah, yakni 1.157.703 orang lakilaki, dan perempuan 2.258.990 orang. (h/ant)

PADANG, HALUAN—Kualitas pendi dikan di Sumatera Barat sudah merujuk kepada peningkatan kualitas yang lebih baik.

Hal ini dibuktikan dari 1.291 sekolah SD sampai Sekolah Menengah Atas, hanya satu sekolah yang tidak terakreditasi.

Total sekolah yang terakreditasi A di Sumbar untuk semua tingkat sebanyak 446 sekolah. Sebanyak 737 sekolah telah terakreditasi B dan 107 sekolah yang terakreditasi C, dan satu sekolah tidak terakreditasi “Kualitas pendidikan di Sumatera Barat semakin lebih baik, salah satunya dibuktikan dengan setiap sekolah berusaha agar terakreditasi dan mendapatkan nilai yang terbaik,” kata Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah Provinsi Sumbar, Sufyarma Marsidin.

Sufyarma mengatakan, dari keselu-

ruhan jenjang pendidikan dari SD sampai SMA, terdapat satu sekolah yang belum terakreditasi. Namun, sekolah ini sudah mengurus proses agar bisa menjadi salah satu sekolah yang terakreditasi. “Total sekolah yang terakreditasi A di Sumbar untuk semua tingkat sebanyak 446 sekolah. Sebanyak 737 sekolah telah terakreditasi B dan 107 sekolah yang terakreditasi C, dan satu sekolah tidak terakreditasi,” ucapnya.

Ia mengatakan, tujuan akreditasi sekolah ini ialah untuk menunjukkan kualitas sekolah tersebut. Hal ini karena, dalam proses penilaian akreditasi, semua aspek yang berkaitan dengan pendidikan di sekolah akan dinilai. “Semaki bagus dan lengkap sarana dan prasarana, serta kualitas pendidikan di suatu sekolah, maka nilai akreditasinya juga semakin lebih baik,” katanya.

Tingginya akreditasi suatu sekolah, akan memberi dampak terhadap kualitas pendidikan. Dimana, sekolah akan menghasilkan peserta didik yang memiliki daya saing yang tinggi dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, Burhasman Bur mengatakan, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumbar, baik di perkotaan maupun di daerah, mengupayakan

untuk melengkapai sarana dan prasarana yang dibutuhkan sekolah.

Selain itu, kualitas guru sebagai tenaga pengajar, juga semakin ditingkatkan, seperti mengikuti pelatihan dan melengkapai kelengkapan mengajar.”Jika sarana dan prasarana pendidikan sudah terpenuhi dengan baik, serta tenaga pengajar yang berkualitas, maka kualitas pendidikan di Sumbar akan lebih baik ke depannya,” katanya. (h/mg-eby)

TABLE AKREDITASI SEKOLAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT AKREDITASI A B C TT JUMLAH

SD 309 551 63 0 923

MI 23 17 2 0 42

SMP 54 46 17 1 118

MTS 20 44 10 0 74

SMA 14 8 6 0 28

MA 3 22 5 0 30

SMK 23 49 4 0 76

TOTAL 446 737 107 1 1.291

Lebih Seribu Mahasiswa Indonesia Belajar di Australia PADANG, HALUAN - Mahasiswa Indonesia telah memenangkan seperempat dari keseluruhan Beasiswa Australia Awards, Fellowships dan kursus singkat untuk belajar di Australia tahun depan.

1112 kandidat Indonesia yang paling menjanjikan akan mulai belajar di Australia tahun depan setelah mengikuti proses seleksi yang sangat ketat.

Ketika mereka lulus mereka akan menjadi bagian dari lebih dari 80,000 jejaring alumni Australia Global di

Indonesia.

Sebanyak 300 beasiswa Australia Awards yang diterima oleh mahasiwa Indonesia akan memungkinkan 255 mahasiswa untuk meraih gelar Master dan 45 lainnya mendapatkan gelar Doktor.

Sebagai tambahan, 212 mahasiswa Indonesia yang ter pilih sebagai Australia Awards Fellows untuk pelatihan jangka pendek dan pengembangan professional di Australia; sementara 600 orang mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus singkat di

universitas dan institusi lain di Australia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson mengatakan Australia Awards menyediakan peluang bagi pemimpin masa depan Indonesia untuk belajar, melakukan riset dan pengembangan profesional “Pada putaran Beasiswa, Fellowships dan kursus singkat ini akan memperkuat keterampilan dan kualifikasi lebih dari 1000 generasi pemimpin politik dan ekonomi masa depan Indonesia, orang-orang

berpengaruh dan akademisi,” kata Duta Besar Grigson.

“Australia sangat bangga dengan para alumnus (atau dikenal sebagai #OzAlum) yang memberi sumbangsih nyata untuk organisasi mereka dan masyarakat di seluruh Indonesia dan di luar negeri,” kata Duta Besar Grigson.

Pengumuman beasiswa ini disampaikan saat pendaftaran pelajar Indonesia di lembaga pendidikan Australia – dari universitas hingga pelatihan vokasional – mencapai 20,000 setahun. 35 dari 43 universitas

di Australia telah mendapat tempat di Times Higher Education World University Rankings tahun 2018. Para lulusan akan mendapat pengakuan kualifikasi internasional dari lembaga-lembaga kelas dunia ini.

Australian Award Fellow ships akan memberi para professional akses pada pelatihan di semua disiplin ilmu dan lapangan, seperti penegakan hukum dan keamanan maritim; kepemimpinan perempuan dan pemberdayaan ekonomi; pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. (h/dn/rel)

Ratusan Siswa Diberi Makanan Olahan Ikan SOLOK, HALUAN— Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Kota Solok, Sumatera Barat, Zulmiyetti Zul Elfian memberikan makanan tambahan berupa snack olahan ikan kepada ratusan murid sekolah dasar di Halaman SD 13 Simpang Rumbio, Selasa untuk meningkatkan konsumsi ikan di daerah tersebut.”Jika anak-anak mau pintar dan cerdas maka harus rajin mengkonsumsi ikan,” Katanya di Solok, Selasa.

Pada kesempatan itu, ia juga mengucapkan terima ka-

sih kepada guru di sekolah tersebut yang telah menggerakkan pemberian makanan tambahan olahan ikan kepada murid- murid sekolah dasar.

“Kedepannya, Forikan akan terus berupaya mensosialisasikan makan ikan bagi seluruh orang tua di Kota Solok,” ujarnya.

Ia mengatakan, di Kota Solok saat ini sedang dikembangkan budidaya ikan lele yang higienis, makanan lele tersebut diberi dari ayam yang sudah direbus terlebih dahulu di tepi kolam ikan. “Sehingga

ikan lele yang dikonsumsi segar dan sehat, ikan lele memiliki gizi yang sangat tinggi, namun karena sentimen negatif dari masyarakat selama ini membuat ikan lele agak tercoreng namanya,” ujarnya.

Semua ikan yang dikonsumsi bernilai gizi tinggi, asalkan ikan tersebut masih segar, selain itu juga terjangkau harganya.

Ia menjelaskan cara mensosialisasikan masyarakat agar tertarik mengkonsumsi ikan, bekerja sama dengan tim penggerak PKK, akan dibuat ber-

macam ragam makanan olahan dari ikan dengan modal terjangkau oleh masyarakat.

Ia berharap dari kegiatan ini, akan memberikan ide kreatif kepada masyarakat dalam menciptakan makanan berbahan ikan yang disukai anak-anak dan keluarganya.

Sehingga, budaya konsumsi makan ikan menjadi lebih meningkat.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian langsung snack olahan ikan secara sim bolis kepada tiga orang perwakilan murid SD 13 Simpang

Rumbio.

Forikan Kota Solok menyerahkan snack olahan ikan kepada lima sekolah yang ada di Kota Solok, diantaranya Paud anak mande simpang rumbio, Paud al misbah payo, Paud ambun suri laing, SD 13 simpang rumbio dan SD 11 kampung jawa.

Kegiatan ini dilaksanakan berkat kerjasama antara Forikan Kota Solok, Tim Penggerak PKK Kota Solok, Dinas Pertanian Kota Solok dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Solok. (h/ant)

KECINTAANYA PADA PEMBACA

Riswan Idris Sumbangkan Buku ke Perpustakaan Adinegoro

RISWAN Idris saat menyerahkan sumbangan buku yang diterima oleh petugas Perpustakaan daerah Adinegoro.RIKI YUHERMAN www.harianhaluan.com

KEPEDUALIAN akan penting peran bersama dalam mencerdaskan anak bangsa melalui membaca buku. Berangkat kepedulian tersebut salah seorang masyarakat Sawahlunto, Riswan Idris (57) menyumbangkan buku koleksi pribadinya ke Perpustakaan Daerah Adinegoro. Sumbangan buku itu bukan pertama kalinya ia berikan tapi setiap ada koleksi buku yang telah dibacanya akan disumbangkan kepada perpustakaan atau taman bacaan, kali ini sebanyak 20 buah buku dengan berbagai disiplin ilmu yang disumbangkan.

Riswan Idris kepada Haluan menuturkan, kecintaanya untuk membaca ingin ditularkan kepada masyarakat lainnya. Dia menilai buku sebagai sumber ilmu pengetahuan perlu diperbanyak koleksinya terutama di perpustakaan perpustakaan yang ada sehingga kelengkapan berbagai disiplin ilmu akan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi yang membacanya. “Kalau hanya dikoleksi dirumah tentunya bemanfaat bagi keluarga saja akan tetapi jika dibagikan keperpustakaan tentu akan bemanfaat oleh kalangan orang banyak, dan

ini yang ingin saya tularkan kepada masyarakat lainnya,” ungkapnya.

Pria warga Kelurahan Pasar itu menambahkan, minat baca dikalangan masyarakat terutama pelajar sudah cukup tinggi, hal itu membuat dirinya bersemangat menyumbangkam setiap kolek si buku yang dimilikinya.

Sementara itu Kabid Penyelenggara Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Sawahlunto Subandi sangat mengapresiasi apa yang dilakukan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk berbagi ilmu. Subandi menyebut-

Redaktur: Dodi Nurja

kan, semoga apa yang diserahkan bisa memberi manfaat bagi semua yang membacanya. “Pihak Perpustakaan Adinegoro menyambut baik semua pihak yang ingin menyumbang buku. Kita membuka pintu selebar lebarnya untuk semua orang yang ingin berbagi dan menyumbang,” katanya.

Untuk koleksi buku di Perpustakaam Adinegoro sendiri terang Subandi, berasal dari pembelian melalui pengadaan buku bantuan dan juga sumbangan berbagai pihak yang peduli akan berbagi ilmu bagi masyarakat luas.(RIKI YUHERMAN) Layouter:Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

9

TAMPUNG 100 PEDAGANG

Pasar Belimbing Selesai November PADANG, HALUAN — Pengerjaan pasar Belimbing tahap pertama hampir rampung.

Pembangunan dengan anggaran Rp1,7 miliar dibuat untuk satu blok dan dapat menampung 100 pedagang.

KERUK LUMPUR — Sebuah alat berat tengah mengeruk dan menumpuk material lumpur di tepi Batang Arau, Selasa (12/9). Nantinya material ini akan diangkut setelah kering. HUDA PUTRA

Lingkar

Beli HP Curian, Dituntut Setahun Penjara PADANG, HALUAN — Beli HP hasil dari pencurian, terdakwa Rahmat Fauzi (40) dituntut Jaksa Penuntut Umum Selama satu tahun kurungan penjara di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (12/9).

Menurut JPU Nazif pada Kejaksaan Negeri Padang, menilai terdakwa bersalah, karena telah membeli HP hasil dari pencurian.

“Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 480 KUHP tentang penadahan,” kata Nazif saat membacakan amar tuntutanya.

Terhadap tuntutan itu, terdakwa yang memakai rompi merah bertulisan tahanan, tanpa didampingi penasehat hukum (PH) itu menyatakan pikir-pikir, saat dikonfirmasi oleh hakim.

Setelah itu, untuk membacakan vonis, sidang ditunda hingga peken depan oleh hakim ketua Sukri dengan didampingi hakim anggota Inna Herlina dan Ari Muliady.

Sebelumnya, Terdakwa Rahmat Fauzi mengaku bahwa dirinya, membeli hand pone seharga Rp850 ribu dari temannya bernama Arif, yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dirinya tidak tahu kalau hand pone tersebut merupakan barang curian.

Akibat ulah temannya, terdakwa Rahmat Fauzi yang berprofesi sebagai tukang orgen harus mendekam di balik sel jeruji besi Lembanga permasyarakatan (LP) Muaro Padang. (h/mg-hen)

ILUSTRASI

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal pada Haluan, Senin (11/9) menerangkan saat ini sebanyak 100 pedagang sedang menempati pasar sementara atau penampungan.

Pedagang tersebut akan dipindahkan ke bangunan baru pada awal November 2017.

“Untuk pasar Belimbing akan dibuat sebanyak empat blok nantinya shingga bisa menampung sekitar 400 lebih pedagang. Saat ini untuk tahap awal sesuai anggaran baru bisa membuat satu blok yang bisa menampung 100 pedagang,” ujarnya.

Endrizal menyebutkan, untuk tahap selanjutnya akan dianggarkan pada tahun 2018. Jika dilihat secara

Advokat Sebagai Pembela Masyarakat PADANG, HALUAN — Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi Pusat, Hasanudin Nasution menyebutkan dari jumlah advokat di Indonesia yang mencapai 40 ribuan, hanya 10 persen yang aktif. Bahkan, yang menikmati profesi sebagai advokat tidak kurang dari 0,5 persen.

Dihadapan para advokat, Hasanudin Nasution mengatakan, untuk menjadi seorang advokat adalah sebagai penegak pembela kepentingan masyarakat. Sementara penegak seperti hakim, jaksa hingga polisi, mereka tidak penting untuk membela siapapun.

“Ketiga penegak, yakni

hakim hanya ketuk palu, mau tidak mau putusan hakim atau tidak suka ya banding. Jaksa pun begitu, dakwaan sekian rupa dituntut, kalau tidak suka tuntutan selesai, habis itu mereka lepas. Sementara advokat tidak, mulai dari yang bersangkutan ditangkap hingga pemeriksaan, advokat selalu ikut hingga banding juga ikut,” jelasnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah 51 advokat baru di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, Selasa (12/9) di hotel Kryad.

Untuk itu, Hasanudin Nasution berharap kepada para advokat baru, setelah pelanti-

kan jangan hanya sampai dan berhenti di sini. Diharapkan terus menambah kemampuan, kualitas, kapasitas, kompetisi dan ilmu pengetahuannya.

“Saya telah 15 tahun keliling Indonesia untuk mengurusi advokat dan faktanya, advokat di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa itu ada perbedaan kompetisi yang sangat jauh.

Untuk itu, advokat di Sumbar terus tingkatkan kemampuan diri dan ilmu pengetahuan tersebut,” ujarnya.

Dilanjutkannya, dalam upaya peningkatan kemampuan tersebut, pihaknya telah melakukan pendidikan lanjutan

kepada para advokat baru. Hal itu, karena hukum di Indonesia terus bergerak dan tidak dinamis.

“Pada dasarnya hukum itu sama, namun advokat diharapkan terus update dalam semua itu. Tapi itu memang tidak mudah, namun jika ada kemauan pasti ada jalan,” ungkap Hasanudin Nasution.

Sementara Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Husni Rizal berpesan agar bagi para advokat yang baru dilantik jangan ada kongkalingkong dan jual perkara. Sebab, semua masyarakat menginginkan keadilan.

“Dengan telah resmi menjadi advokat, semoga dapat

menjadi advokat yang berkualitas dan berintegritas. Sekali saya ucapkan selamat untuk ke 51 advokat baru ini,” katanya.

Husni Rizal berharap, dengan telah dilantiknya 51 advokat baru ini semoga bisa menjalani profesi yang terhormat dan menjadi bagian penting penegak hukum di Pengadilan Padang khususnya, umumnya di Indonesia.Terus berpenggang teguh kode etik advokat.

“Para advokat diharapkan banyak-banyak berkonsultasi, khususnya di Pengadilan Tinggi Padang kami sangat membuka pintu untuk kalian semua,” ungkapnya. (h/nas)

DIJADIKAN KAWASAN MARINA

Bangunan di Tepi Batang Arau Dibongkar PADANG, HALUAN — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang kembali melakukan pembongkaran sejumlah bangunan yang berada di sepanjang tepian Batang Arau, Selasa (12/9). Sebanyak dua pleton anggota dikerahkan untuk melakukan pembongkaran.

“Masih ada sekitar 10 bangunan lagi, namun warga turut membongkar sendiri. Kita kerahkan sebanyak 60 orang untuk membantu pembongkaran.

Ini sesuai dengan instruksi Walikota,” Ungkap Albana, Kasi Trantib Kecamatan Padang Selatan saat ditemui Haluan di sela pembongkaran.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, bangunan harus segera dibongkar karena adanya pengerjaan pengerukan Batang Arau.

“Nanti material lumpur kerukan Batang Arau akan di tumpuk sementara di tepi sebelum diangkut. pemerintah berencana akan menjadikan kawasan Batang Arau sebagai objek wisata Marina dan pariwisata berbasis sungai,” ungkapnya Sementara itu Tarmizi (52) Salah seorang warga Batang Arau tidak mempermasalahkan

pembongkaran bangunan warung miliknya. Namun dirinya meminta agar tumpukan material lumpur pengerjaan secepatnya juga diangkut jika telah di keruk.

“Memang sudah ada pemeritahuan sebelumnya, sudah saya bongkar sebagian sebelumnya. Tapi kalau bisa material lumpurnya cepat diangkut, karena kalau hujan maka airnya akan airnya akan mengalir ke rumah, dan kalau sampai kering juga bakal berabu” harapnya.

Hal tak jauh berbeda diutarakan Tam, salah seorang warga yang bagunannya telah dibongkar terlebih dahulu, ia berharap agar pemerintah usai melakukan pembongkaran tidak melakukan pembiaran saja ke depannya.

“Jangan seperti yang sebelumnya. Dibongkar, kemudian tanah-tanahnya dibiarkan saja, kemudian material nya dibiarkan saja tidak dibersihkan. Ya kami bangun lagi disini,” katanya Sebelumnya Pemerintah Kota Padang juga telah melakukan penataan di kawasan Batang Arau, Kecamatan Pa-

SATPOL PP Padang kembali melanjutkan pembongkaran sejumlah bangunan yang berada di tepi Batang Arau, Selasa (12/9).

Pemko berencana menjadikan kawasan Batang Arau sebagai objek wisata Marina. HUDA PUTRA

dang Selatan, sejak bulan Juli.

Dari 114 bangunan di se-

panjang hanya beberapa bangunan lagi yang tersisa dan

Redaktur:Afrianita

www.harianhaluan.com

persentase, pengerjaan baru berjalan sekitar 25 persen.

“Untuk satu blok memang baru 25 persen karena belum bisa menampung seluruh pedagang di gedung yang baru.

Kita akan usulkan tahun depan untuk lanjutan pembangunannya,” tambahnya.

Disebutkannya, teknis yang demikian sudah disampaikan kepada seluruh pedagang. Diharapkan adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak supaya pengerjaan bisa tepat waktu.

“Kita harapkan seluruh pedagang bisa bersabar. Kemudian bagi yang berdagang pada tempat penampungan ditargetkan awal November akan pindah ke tempat yang baru,” pungkasnya. (h/win)

sebagian dibongkar sendiri oleh pemilik. (h/mg-hud)

Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

DISERANG LIMA ORANG TAK DIKENAL

2 Personel Pol PP Nyaris Tewas PADANG, HALUAN — Dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang nyaris tewas oleh sekelompok orang tak dikenal menggunakan senjata tajam (Sajam,red) di depan Taman Budaya, Jalan Diponegoro, Kecamatan Padang Barat, Padang, Senin (11/9) sekitar pukul 23.45 WIB.

Pemakai Ganja Duduk di Kursi Pesakitan PADANG, HALUAN — Terdakwa Riki Afrianto (32) harus merasakan duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, Selasa (12/9). Pasalnya, terdakwa memiliki narkotika jenis ganja seberat 465,75 gram.

Terdakwa mengaku, barang haram sebanyak itu merupakan stok selama satu bulan, untuk dipakai sendiri.

Selanjutnya, Ia juga mengaku dari temannya yang bernama Jek yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

“Ganja tersebut saya beli dari si Jek seharga Rp200 ribu. Rencananya mau dipakai selama satu bulan,” kata Riki kepada majelia hakim.

Ia mengaku menyesal melakukan hal tersebut, serta tidak akan mengulanginya lagi di hadapan sidang yang dipimpin oleh Sri Hartati beranggotakan Ari Muliady dan Inna Herlina.

Usai melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, majelis hakim menunda sidang pekan depan, dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam berkas dakwaan JPU, Tanti Taher disebutkan, terdakwa ditangkap polisi pada tanggal 30 Mei 2017 lalu di kawasan Banuaran.

Sebelum penangkapan, terdakwa menghubungi Jek di kawasan Limau Manis, Kota Padang. Setelah itu ganja tersebut di bawa pulang oleh terdakwa dan disimpan di dalam kamar terdakwa.

Polisi yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang penyalah gunaan narkotika langsung menuju rumah terdakwa. Saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan ganja yang disimpan di dalam kamar rumah terdakwa.

Dari pengakuan terdakwa barang haram tersebut didapat dari si Jek dengan cara dibeli seharga Rp200 ribu. Akibatnya JPU menjerat terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (h/mg-hen).

ILUSTRASI

KALUNGKAN BUNGA—Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Padang mengalungkan bunga kepada para purnabakti, yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya di Korps Kepolisian. NASRIZAL

Program IQR Berganti Jadi Dubalang PADANG, HALUAN — Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz secara resmi mengganti nama program pelayanan cepat dan pengaduan masyarakat yang dulunya Integrated Quik Respon (IQR), kini menjadi Dubalang (Penjaga Nagari).

“Alasan mengantikan nama IQR menjadi Dubalang ini, agar masyarakat sangat mudah mencerna nama tersebut. Dalam satu sisi, Dubalang tentu sangat melekat oleh masyarakat Sumbar, karena merupakan kearifan lokal,” kata Chairul Aziz usai acara sertijab kapolsek di Mapolresta Padang, Selasa (12/9).

Dijelaskannya, dengan berganti nama dengan bahasa khas Minang itu, juga sangat berpengaruh terhadap sosialisasi yang dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah menyebutkan aplikasi berbasis mobile itu ke depannya.

Dan aplikasi yang bernama Dubalang itu dapat didownload di Play Store oleh masyarakat penguna handphone berbasis android.

“Mudah-mudahan, dengan nama yang baru ini dapat membantu masyarakat lebih mudah menyebutkannya,” ujarnya.

Chairul Aziz mengungkapkan, ide pertukaran nama itu telah lama direncanakan dan mengikuti seperti Polres di daerah lain, yang mengambil nama kearifan lokal dari suatu program yang digagas.

“Kalau untuk di program, ketika kita membuka handphone nantinya sedikit berubah, namun fungsinya tetap sama.

Begitupun dengan fitur-fiturnya nanti kita perbaharui, target kita satu bulan ke depan semua sudah selesai,” jelasnya.

Dua Kapolsek Dimutasi Sementara itu, dua kapolsek di jajaran Polresta Padang dimutasi. Dua kapolsek tersebut adalah Kapolsek Bungus dan Padang Selatan. Pergantian tersebut langsung dipimpin Kapolresta Padang, Kombes Pol Chairul Aziz.

Kapolsek Bungus, Kompol Hendri diganti oleh Kompol Alkafli, yang sebelumnya men-

jabat di Direktorat Intelkam Polda Sumbar, sedangkan Kapolsek Padang Selatan, AKP Doni Aryanto digantikan oleh Riko Fernanda, yang sebelumnya menjabat di Paminal Polda Sumbar.

Chairul Aziz mengatakan, perpindahan sejumlah posisi perwira di tubuh Polresta Padang sesuai dengan surat telegram dari Polda Sumbar. “Perpindahan anggota merupakan bentuk penyegaran bagi Polresta Padang. Semua yang berganti posisi tersebut bekerja dengan sangat bagus dan aktif,” katanya, Selain itu, Kapolresta Padang juga melepas sebanyak 10 purnabakti di jajaran Polresta Padang. Dikatakannya, acara ini baru perdana kali dilaksanakan di lingkungan Polresta Padang.

Maka dari itu, pihaknya menggelar upacara bertandanya ucapan terima kasih kepada mereka.

“Mereka ini telah bertahuntahun mengabdi di kepolisian.

Mereka dilepas dengan cara menggelar upacara pedang pora dan diarak dengan bendi,” ungkapnya. (h/nas)

DINAS KOMINFO SUMBAR ADAKAN RAKOR PERSANDIAN

Jamin Kerahasiaan Informasi 52 OPD PADANG, HALUAN —Menjamin kerahasiaan informasi masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengelar rapat koordinasi komunikasi persandian di Pangeran Beach Hotel.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 12-13 September ini dibuka langsung Sekretaris Daerah Prov. Sumbar, Dr. H. Ali Asmar, M. Pd dan dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si. Rapat koordinasi ini, mengusung tema ‘Mari Tingkatkan Keamanan Informasi Melalui Persandian. Rakor ini diikuti 52 OPD yang ada disetiap kabupaten kota di wilayah Sumatera Barat.

Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan ke-

www.harianhaluan.com

SEKRETARIS Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ali Asmar bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si saat membuka rapat koordinasi komunikasi persandian di Pangeran Beach Hotel, Selasa (12/9). IST

giatan ini digelar menyikapi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam pasal 2 ayat (1) diamanatkan setiap informasi publik bersifat terbuka

dan dapat diakses setiap peng guna informasi publik namun pada ayat berikutnya, yakni ayat (4) .

“Kita pun diingatkan tentang adanya informasi publik yang dikecualikan

dan bersifat rahasia, misalnya Ancaman Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Perpres Nomor 79 Tahun 2008 menunjukan kedudukan,tugas pokok dan fungsi sandi dan telekomunikasi tidak dipandang sebelah mata.

Dimana dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, Persandian termasuk rumpun urusan wajib, Demikian pula sebagai kompensasi terhadap kinerja dan resiko pekerjaan dibidang persandian telah diterbit kan Perpres nomor 79 tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian,” terangnya.

Ia mengharapkan kegiatan Rakor Komunikasi Persandian ini dapat diikuti dengan baik, dan setelah

mendengarkan paparan dari Nara sumber nantinya, diharapkan adanya aksi dengan berdiskusi, sehingga termotivasi dalam pelaksanaan tata kelola persandian dan dapat diimplementasikan dengan benar d i daerah masing-masing.

Sementara itu Ketua Pelaksana, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar, Ir. Yeflin Luandri, M.Si mengatakan tujuan diadakan rakor komunikasi persandian ini, optimalisasi operasional peralatan sandi kryptosoft pro dalam rangka mendukung urusan pemerintah pusat dan daerah.

Juga persamaan visi dan pola pikir yang dinamis dalam pelaksanaan tata kelola Persandian yang mengacu kepada ketetapan dan peraturan yang berlaku serta meningkatkan koordinasi dan rasa kebersamaan antara para pejabat dan staf yang membidangi persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dan UTP Pemerintah Kabupaten/ Kota se- Sumatera Barat, serta UTP Forkopimda Sumbar.

Adapun narasumber dalam Rakor Komunikasi Persandian ini Kepala Biro Perencanaan, Hukum, Kerjasama dan Humas Lembaga Sandi Negara, Sularso Giyanto Awan, Kepala Balai Sertifikat Elektronik Lembaga Sandi Negara, Anton Setiawan, M.Si dan Kasi Operasional Sandi, Bidang Persandian, Pusat PDSI pada PDSI BP Batam, James Leonardo.

Dalam rakor ini, juga diadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Serti fikasi elektronik antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Balai Sertifikat Elektronik Lembaga Sandi Negara. (h/ita)

Beruntung dua anggota penegak perda bernama Fuzi dan Hendro dapat melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan orang tak dikenal yang diketahui berjumlah lima orang, dua di antaranya berhasil diamankan petugas Satpol PP Padang dan telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Penuturan dari Fuzi kepada wartawan mengatakan, kejadian itu berawal ketika dia bersama Hendro sedang menjalankan tugas untuk melakukan penyelidikan di sepanjang Jalan Diponegoro, dengan menggunak sepeda motor yang dikendarainya.

Sebab, lokasi tersebut masih aktif transaksi pekerja seks komersial (PSK) menggunakan mobil pribadi.

Saat mengendarai motor, kata Fuzi, dia melewati Jalan Hayam Wuruk menuju Jalan Diponegoro. Saat berada di depan Taman Budaya, tibatiba sepeda motor yang dikendarainya tersebut langsung disalip oleh sebuah mobil jenis Toyota Cayla.

Seketika dia berhenti dan turun dari kendaraan roda dua miliknya, namun satu orang pria tidak dikenalnya yang berada di dalam mobil turun.

Kemudian pria itu menggeluarkan sebilah pisau dan mengacungkan ke arahnya, dengan spontan dia bersama Hendro langsung kabur ke arah Jalan Bundo Kandung.

Alhasil, dia bersama Hendro selamat dari orang tersebut dan memberitahukan kejadian yang menimpannya kepada pimpinan.

Tak lama dari kejadian, puluhan personil Satpol PP Padang turun ke lokasi kejadian dan mencari tahu siapa pria tersebut. Pencarian tersebut dibagi dua tim ke lokasi dan salah satu tim yang menggunakan sepeda motor melihat salah satu pria yang diduga terlibat dalam kasus itu, sehingga mengejarnya.

Pria yang menggunakan sepeda motor itu, akhirnya menyerah setelah petugas memberhentikannya di ka-

wasan Alang Laweh pada Selasa (12/9) sekitar pukul 00.20 WIB. Kemudian pria yang diketahui berinisial J langsung dibawa ke Mako Pol PP Padang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Setelah itu, petugas kembali melanjutkan pencarian ke arah Diponegoro. Akan tetapi, petugas yang menggunakan dua unit kendaraan roda empat dan empat unit sepeda motor mengelilingi lokasi itu, petugas ti dak membuahkan hasil.

Namun saat petugas mencoba sekali lagi memburu pria itu sekitar pukul 01.40 WIB, pencarian tersebut membuahkan hasil di mana petugas memerogiki mobil yang dikendarai pria itu tengah melintasi Jalan Bundo Kandung, persis di depan Hotel Axana.

Pengakuan R kepada petugas di Mako Pol PP Padang bahwa dia melakukan perbuatan tersebut atas suruhan dari J. Namun, keterangan tersebut dibantah oleh J, di mana dia tidak pernah menyuruh orang untuk melakukan perbuatan tersebut.

Akan tetapi, pernyataan R tersebut diperkuat dari keterangan istrinya (pria berinisial R,red) yang juga berada di Kantor Satpol PP Padang. Dikatakannya, yang menyuruh suaminya melakukan perbuatan tersebut adalah J, sehingga suaminya terpaksa ikut karena berteman baik dengan J. Sementara Plt Kasat Pol PP Padang, Yadrison mengatakan, dalam hal ini tidak ada luka serius yang dialami oleh anggotanya, hanya mengalami luka lecet saat mengejar pelaku tersebut. Diduga, pelaku yang hendak menusuk anggota Satpol PP Padang berjumlah lima orang.

“Kedua pria ini akan diserahkan hari ini (kemarin,red) juga ke Polresta Padang, karena telah berupaya melawan anggota yang sedang menjalankan tugas menggunakan sejata tajam. Ini sudah masuk ranah tidak pidana,” jelas Yadrison.(h/nas)

Plt Kasat Pol PP Padang, Yadrison menunjukan barang bukti berupa sebilah pisau yang berhasil diamankan petugas saat hendak menyerang di kawasan Taman Budaya. NASRIZAL

Pendapatan Daerah Naik Jadi 2,20 Triliun PADANG, HALUAN —Dalam Rancangan Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan tahun 2017, pendapatan daerah direncanakan Rp2,20 triliun. Jumlah ini naik 2,05 persen, dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2017 Rp2,16 triliun.

“Sedangkan belanja daerah direncanakan naik Rp123,43 miliar menjadi Rp2,36 triliun atau 5,52 persen, dari pagu belanja daerah pada APBD awal tahun 2017 Rp2,23 triliun,” kata Wakil Walikota Padang Emzalmi saat sidang paripurna penyampaian pengantar nota keuangan APBD Perubahan tahun 2017, Selasa (12/9).

Dikatakannya, perubahan pada pendapatan daerah disebabkan, dana bantuan operasional sekolah, kenaikan pajak cukai tembakau, pengurangan dana alokasi umum dan bantuan keuang Redaktur:Afrianita

an propinsi sumatera barat.

Termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2017semula diperkirakan Rp490,93 miliar, mengalami kenaikan Rp110,43 miliar atau 22,49 persen menjadi Rp601,36 miliar.

Dikatakannya, perubahan belanja daerah menyesuaikan dengan rencana penerimaan daerah. Pengalokasian belanja, lebih ditekankan pada upaya menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, propinsi, pencapaian visi misi dan 10 prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2017.

“Sehingga, adanya penambahan dan penggeseran serta pengurangan anggaran dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi anggaran,” ujarnya.

Dengan r encana pendapatan daerah Rp2,20 triliun dan belanja Rp2,36 triliun, sehingga defisit Rp155,43 miliar. (h/ade) Layouter: Syamsul Hidayat

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

11

BERHASIL PERTAHANKAN DISERTASI

Skunda Diliarosta Raih Doktor PADANG, HALUAN—Skunda Diliarosta berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji dalam sidang terbuka program doktor (S3) di Pasca sarjana Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (12/9) .

Atas keberhasilan itu, Istri dari Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Padang Isril Berd tersebut berhak menyandang gelar Doktor Pendidikan di belakang namanya.

Sidang terbuka di lantai IV Gedung Pascasarjana UNP itu diketuai Prof. Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed selaku Direktur Program Pascasarjana UNP. Juga hadir Rektor UNP Ganefri.

Setelah rentetan pertanyaan dari tim penguji yang jumlahnya 10 orang, Skunda akhirnya dinyatakan lulus dengan prediket Sangat Memuaskan dan mengantongi IPK hampir mendekati sempurna 3,75.

Skunda yang sehari-hari bertugas di Kopertis X itu mengangkat judul disertasi “Model Skunda’s Pesankan Dalam Pemben tukan Perilaku Petani Sayur Berwawasan Lingkungan di Kota Padang”.

Judul disertasinya dilatarbelakangi perilaku petani sayur yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. Misalnya dalam

menyiram tanaman, masih banyak menggunakan air selokan dan sungai yang sudah terkontaminasi bakteri.

Begitu juga dalam hal penggunaan pupuk yang masih dominan pestisida dan melupakan pupuk organik. Padahal pestisida akan menuru nkan kesuburan tanah, meningkatkan polusi tanah dan membahayakan kesehatan petani sendiri.

Untuk menulis disertasi ini, Skunda yang saat itu juga didampingi putra-putrinya, mengatakan membutuhkan waktu setahun , mulai dari menemukan judul hingga menyelesaikan penelitian dan disertasinya.

Skunda mengambil sampel 108 petani dari tiga kecamatan penghasil sayur terbanyak di Kota Padang yakni Kecamatan Kuranji, Koto Tangah dan Nanggalo.

Sempat 4 kali berganti-ganti judul, akhirnya Skunda menemukan judul yang pas dan ia rasa terbaik untuk disertasinya. Karena kesibukannya, ia juga butuh

RAIH DOKTORSkunda Diliarosta menerima plakat kelulusan sebagai Doktor Pendidikan dari Direktur Program Pascasarjana UNP, Prof.

Dr. Nurhizrah Gistituati, M.Ed. Skunda dinyatakan lulus sebagai doktor pendidikan dalam sidang terbuka program doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (12/9) .AFRIANITA

waktu 7 tahun untuk bisa menyelesaikan program doktornya.

“Tujuan penelitian ini tidak lain bagaimana agar masyarakat kita sehat. Dengan perilaku petani yang memperhatikan aspek lingkungan, maka hasil produksi pertanian juga akan lebih baik dikonsumsi masyarakat dan untuk petani itu sendiri,” tambah Skunda.

UNP Bidik Ranking 20 Ter-

baik Sementara itu Rektor UNP Ganefri yang juga berkesempatan hadir dalam sidang terbuka itu menyatakan bahwa Skunda adalah doktor ke-111 yang dilahirkan oleh UNP. Dikatakannya hingga kini, mahasiswa UNP tercatat sebanyak 37 ribu untuk Strata Satu dan Diploma III. Sedangkan untuk program Pascasarjana sekitar 4

ribu orang.

Sementara itu untuk gelar professor, UNP punya 57 orang saat ini. Ke depan, UNP terus berupaya meningkatkan kualitas dosennya yakni 35 % harus doktor dan 10 % minimal bergelar professor.

Ditanya peringkat UNP yang berada di rangking 57 se-Indonesia saat ini, Ganefri mengatakan hal ini salah satunya karena

lemahnya riset yang menjadi satu dari 4 poin penilaian Dikti yakni Sumber Daya Manusia, Manajemen, Riset dan Kemahasis waan.

“Kita akan perb aiki kelemahan kita, Insya Allah tahun 2018 nanti kita bidik rangking 20 terbaik lagi se-Indonesia. Dengan potensi dan sumber daya yang kita punya, Insya Allah kita yakin kita bisa,” ujar Ganefri. (h/ita)

1.000 Mahasiswa Indonesia PTS Dilarang Buka Kuliah Sabtu-Minggu Belajar di Australia AUSTRALIA, HALUAN — Mahasiswa Indonesia telah memenangkan seperempat dari keseluruhan Beasiswa Australia Awards, Fellowships dan kursus singkat untuk belajar di Australia tahun depan.

Sekitar 1112 kandidat Indonesia yang paling menjanjikan akan mulai belajar di Australia tahun depan setelah mengikuti proses seleksi yang sangat ketat. Ketika mereka lulus mereka akan menjadi bagian dari lebih dari 80,000 jejaring alumni Australia Global di Indonesia.

Sebanyak 300 beasiswa Australia Awards yang diterima oleh mahasiwa Indonesia akan memungkinkan 255 mahasiswa untuk meraih gelar Master dan 45 lainnya mendapatkan gelar Doktor. Sebagai tambahan, 212 mahasiswa Indonesia yang terpilih sebagai Australia Awards Fellows untuk pelatihan jangka pendek dan pengembangan professional di Australia; sementara 600 orang mendapat kesempatan untuk mengikuti kursus singkat di universitas dan institusi lain di Australia.

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson dalam siaran persnya kepada Haluan, kemarin mengatakan Australia Awards menyediakan peluang bagi pemimpin masa depan Indonesia untuk belajar, melakukan riset dan

www.harianhaluan.com

pengembangan profesional “Pada putaran Beasiswa, Fellowships dan kursus singkat ini akan memperkuat keterampilan dan kualifikasi lebih dari 1000 generasi pemimpin politik dan ekonomi masa depan Indonesia, orangorang berpengaruh dan akademisi,” kata Duta Besar Grigson.

“Australia sangat bangga dengan para alumnus (atau dikenal sebagai #OzA lum) yang memberi sumbangsih nyata untuk organisasi mereka dan masyarakat di seluruh Indonesia dan di luar negeri,” kata Duta Besar Grigson.

Pengumuman beasiswa ini disampai kan saat pendaftaran pelajar Indonesia di lembaga pendidikan Australia – dari universitas hingga pelatihan vokasional – mencapai 20,000 setahun. 35 dari 43 universitas di Australia telah mendapat tempat di Times Higher Education World University Ran kings tahun 2018. Para lulusan akan mendapat pengakuan kualifikasi internasio nal dari lembaga-lembaga kelas dunia ini.

Australian Award Fellowships akan memberi para professional akses pada pelatihan di semua disiplin ilmu dan lapangan, seperti penegakan hukum dan keamanan maritim; kepemim pinan perem puan dan pemberdayaan ekonomi; pengem bangan usaha mikro, kecil dan menengah. (h/*)

PADANG, HALUAN—Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tidak diperbolehkan lagi untuk menyelenggarakan perkuliahan sistem perkuliahan pada hari Sabtu dan Minggu. Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Dikti dengan nomor 595/D5.1/ 2005.

Hal ini dibenarkan oleh Koordinator Kopertis Wilayah X, Herri. Ia mengatakan, PTS tak lagi diperbolehkan membuka kelas perkuliahan di waktu libur, yaitu Sabtu dan Minggu.

“Adanya pemadatan dan penyederhanaan waktu perkuliahan yang dilakukan hanya dua hari dalam seminggu, membawa dampak yang sangat besar dan tidak sesuai dengan aturan pem-

belajaran Depdiknas,” katannya.

Dijelaskan Herri, dampak yang d apat ditimbulkan dengan adanya pemadatan mata kuliah ini, diantaranya tidak dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Hal ini karena, perkuliahan hanya sekedar tatap muka, tanpa ada interaksi yang lebih luas antara semua elemen yang ada di kampus.

“Perkuliahan bukan hanya sekedar atap muka antara dosen dan mahasiswa, namun juga interaksi dengan mahasiswa yang lain, serta seluruh elemen yang ada di perguruan tinggi tersebut,” ucapnya.

Ia mengatakan, mahasiswa yang hanya mengambil

perkuliahan Sabtu dan Minggu, hanya menghabiskan waktu dua hari di kampus dan sisanya akan dimanfaatkan untuk bekerja dan beraktivitas di luar, hal ini akan menimbulkan dampak yang besar kepada mahasiswa tersebut.

Tak hanya itu, hal ini juga akan menurunkan efektifitas kinerja dosen sebagai tanaga pendidik. Mereka akan kelelahan dan kurang waktu untuk beraktivitas bersama keluarga atau melakukan penelitian yang lainnya.

“Tujuan adanya edaran yang dikelurkan oleh kementrian merujuk pada efek jangka panjang. Jika antara mahasiswa dan dosen dipaksakan untuk beraktivit as penuh dalam seminggu, ma-

ka dapat menurunkan produktivitas dalam pekerjaan, yang ujung-ujungnya akan berdampak terhadap individu tersebut,” katanya.

Selain itu, dalam surat tersebut dijelaskan tentang keabsahan gelar ijazah yang diperoleh melalui kelas jarak jauh atau kelas khusus. Hal ini karena, tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya di jalani oleh seorang mahasiswa.

Lanjutnya, jika masih ada PTS yang melakukan perkuliahan pada hari Sabtu dan Minggu, maka akan diberikan oleh kementrian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Sehingga, seluruh mahasiswa di PTS mampu mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. (h/mg-eby)

Akper Pemda Segera Gabung ke UNP PARIAMAN, HALUAN — Tim Visitasi Kemenristek dikti berkunjung ke Padang Pariaman dalam rangka penyatuan Akper Pemda ke Universitas Negeri Padang (UNP). Tim yang diketuai oleh Silvia Supartiningsih bertolak ke Padang Pariaman untuk meninjau persiapan yang telah dilakukan oleh Akper Pemda.

Dalam sambutannya, ia mengatakan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Kesehatan Milik Daerah (PT Kesda) jika ingin bergabung dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pertama lokasi PT Kesda dan PTN harus satu kabupaten/kota. Kedua adanya kesediaan PTN menerima PT Kesda. Ketiga penyerahan aset berupa tanah, gedung, bangunan, sarana prasarana, SDM dan pendanaan. Serta yang terakhir adalah adanya MOU antara Pemda, PTN dan PT Kesda.

Ia menambahkan menyatukan PT Kesda ke PTN karena berdasarkan Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang mana pemerintah kabupaten/kota dan pemprov tidak lagi menangani urusan perguruan tinggi.

Oleh karena itu, Kemenristekdikti mengambil kebijakan agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung dengan menyatukan PT Kesda dengan PTN yang secara geografis letaknya berdekatan.

Sedangkan bagi yang tidak masuk ke PTN dipersilahkan bergabung dengan Politeknik Kesehatan ke Kementerian Kesehatan atau menjadi perguruan tinggi swasta, ujarnya.

Selain itu, lanjutnya ada tiga PT Kesda yang masih belum melengkapi persyaratan yaitu Akper Pemkab Konawe, Akper Pemkab Muna, dan Akper Pemprov Angin Mamiri.

WABUP Padang Pariaman Suhatri Bur memimpin pertemuan dengan tim visitasi, kemarin.

Serta tujuh PT Kesda yang tidak direkomendasikan masuk ke PTN yaitu Akper milik Pemkab Subang, Pamekasan, Kapuas, Indramayu, Luwuk, Padang Pariaman, dan Pemerintah Kota Pasuruan.

Namun dalam hal ini, lanjutnya Pemda Kabupaten

Redaktur: Isra Hermanto

Padang Pariaman ingin menyatukan PT Kesda-nya masuk ke PTN. “Oleh karena itu kami melakukan pengecualian untuk PT Kesda Kabupaten Padang Pariaman sehingga melakukan visitasi,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur mengatakan keinginan pihaknya memasukkan PT Kesda daerahnya ke PTN sudah kuat. “Akper Pemda segera bergabung ke UNP. Apalagi pihak Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai PTN tempat bergabung menerima dengan terbuka,” kata dia.

Selain itu, lanjutnya pihak UNP juga akan membangun kampus utama di Padang Pariaman sehingga persayaratan lokasi PTN dengan PT Kesda harus berdekatan dapat teratasi.

Dalam visitasi tersebut pihak Kemenristekdikti akan mengambil aset baik peralatan, tanah, maupun SDM yang PNS sedangkan Non PNS tidak.

Untuk itu, Wakil Bupati siap memberdayakan Non PNS tersebut karena telah lama berbakti kepada Pa dang Pariaman. (h/isr/*) Layouter: Yohanes

12

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Ruas Jalan Lampasi Mungka Minim Drainase LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Salah satu kelemahan dalam upaya perbaikan jalan di Kabupaten Limapuluh Kota adalah minimnya pembangunan sarana drainase. Hal itu membuat ketahanan jalan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal itu pula yang ditemukan pada ruas jalan Lampasi-Mungka sepanjang 6 kilometer.

“Bila hujan turun, air yang menggenangi jalan tidak mengalir sepenuhnya ke pinggir jalan.

Kalau sudah tergenang begitu dan terus dilindas mobil atau truk, tentu lama-lama jalan akan

berlobang. Ini yang kami jumpai di sepanjang jalan LampasiMungka via Simalanggang dan Taeh. Padahal baru diperbaiki tahun 2017 lalu,” kata pemerhati pembangunan Limapuluh Kota

Syawaluddin, Selasa (12/9) Syawaluddin menyayangkan, di lokasi yang sama juga tidak terdapat seruas pun trotoar, baik di sisi kanan maupun kiri badan jalan. Pahadal semestinya, menurut Syawaluddin, kedua sisi jalan dilengkapi trotoar yang dibawahnya terdapat drainase. Sebab, kendaraan yang secara rutin melewati jalan tersebut adalah kendaraan muatan berat seperti truk dan fuso.

“Memang kondisi jalannya sudah bagus, sudah mulus. Tapi

tidak adanya drainase tentu saja akan membuat jalan yang mulus ini tidak akan bertahan lama.

Sebentar saja tentu akan berlobang lagi,” katanya lagi.

Berdasarkan pantauan Haluan ke lokasi, kondisi jalan yang sebelumnya banyak lobang di sana-sini memang sudah diperbaiki memakai aspal hotmix mulus. Tapi, hanya di beberapa titik saja di pinggir jalan yang mempunyai drainase, dan itu pun adalah drainase yang telah dibangun juga bebe-

rapa tahun sebelumnya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PU/PR Kabupaten Limapuluh Kota Yunire Yunirman mengatakan, sebagian besar jalan Lampasi-Mungka memang belum dilengkapi dengan drainase. “Dana untuk perbaikan jalan sangat terbatas. Bila kami mengerjakan perbaikan jalan bersamaan dengan drainase, otomatis akan berkurang panjang jalan yang dapat diperbaiki, seperti ruas jalan LampasiMungka itu,” tuturnya. (h/zkf)

Harga Gambir Terjun Bebas, Petani Bingung LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Harga komoditi ekspor gambir di Kabupaten Limapuluh Kota kembali terjun bebas setelah sempat naik dua minggu lalu hingga Rp80 ribu per kkilogram. Terkini, harga gambir kembali tiarap di angka Rp40 ribu per kilogram. Perubahan drastis ini pun menimbulkan kebingungan di kalangan petani gambir. ”Turunnya kembali harga gambir diperki rakan karena petani mengabaikan kualitas gambir yang dihasilkan. Akibat tidak terjaganya mutu itu, harga yang sempat bagus jadi turun lagi,” ungkap Wali Nagari Manggilang Ridwan kepada Haluan, Selasa (12/9).

Belum adanya regulasi khusus yang mengatur sistem pengolahan, maupun aspek penjualannya, dinilai Ridwan juga mempengaruhi naikturunnya harga gambir. Sehingga petani pun dibuat kebingungan.

“Saat ini petani gambir di Manggilang dan sekitarnya mampu memproduksi komoditi gambir sebanyak 16 ton per minggu. Walaupun para petani masih menggunakan cara pengolahan yang tradisional. Tapi itu tentu tidak jadi masalah selama pemerintah kabupaten mau mencarikan solusi agar harga gambir stabil,” katanya lagi.

Menanggapi merosotnya harga gambir, Wakil Bupati Ferizal Ridwan meminta agar pemerintah nagari penghasil gambir melakukan koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultural, dan Perkebunan, DBPMDN, serta Dinas Industri dan Perdagangan, guna merancang regulasi, baik dalam bentuk Perbup atau Pernag, tentang tata cara pengolahan dan sistem penjualan komoditi gambir.

“Terkait pengolahan gambir, para petani gambir perlu diberikan pembinaan lagi. Pelatihan serta edukasi bagaimana tata cara mengolah gambir yang baik mutlak diperlukan, sehingga mutunya mampu dipertahankan, tidak asal bikin,” kata Ferizal.

Selain itu, wakil bupati juga berharap agar petani dan pemnag ikut memikirkan langkah yang inovatif untuk mengurai persoalan yang tengah dihadapi petani gambir tersebut. “Kalau perlu dikelola melalui BUMNag yang ada di nagari. Karena, selain kerja sama pemerintah, untuk BUMNag, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemnag boleh membuat kerja sama business to business dengan perusahaan atau pihak swasta,” ujarnya. (h/zkf)

MEROSOT — Seorang petani gambir tengah menjemur hasil produksi pertaniannya. Di Manggilang Limapuluh Kota, para petani gambir mengeluhkan harga gambir yang merosot tajam hingga Rp40 ribu per kilogram. IST

PERMOHONAN ISBAT NIKAH DIKABULKAN

PASCAPILUBANG BERDARAH

Pasangan Menikah Siri Akan Diakui Disdukcapil Satgas Mekar Bakal Lakukan Trauma Healing PAYAK U M BU H , HALUAN — Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Capil), Kota Payakumbuh menggelar verifikasi data permohonan Isbat Nikah bagi Pasangan Nikah Siri di Kota Payakumbuh. Gelar verifikasi dilaksanakan pada warga di tiga kecamatan di Kota Payakumbuh, dan digelar secara maraton di aula kantor kecamatan masing-masing.

“Acara yang digelar Disduk Capil ini bekerja sama dengan Kantor Kemenag dan Pengadilan Agama Kota Payakumbuh. Melalui permohonan Isbat Nikah, maka masyarakat kota Payakumbuh, yang selama ini terlanjur menikah siri, tapi tidak tercatat oleh Negara, dengan kegiatan ini sekarang sudah dapat tercatat dan diakui,” ungkap Kadisduk Capil Kota Payakumbuh Yunida Fatwa.

Data sementara calon peserta Isbat Nikah se-Kota Payakumbuh, telah terkumpul sebanyak 179 pasangan

DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh menggelar Verifikasi data permohonan Isbat nikah pasangan menikah siri. Jika dikabulkan, pasangan menikah siri akan mendapat pengakuan, Selasa 12 September 2017. ZUL

suami istri nikah siri. Hingga saat ini, masih terbuka peluang bagi mereka yang ingin mendaftar selama proses berjalan. Hasilnya kemudian

menunggu keputusan dari pengadilan agama.

Setelah dilakukan isbat nikah, maka secara otomatis akte kelahiran anak yang

selama ini hanya mencantumkan nama ibu, akan diganti dengan akte kelahiran yang mencantumkan nama kedua orangtua sekaligus. (h/zkf)

SATUAN Tugas Melawan Kekerasan (Mekar) bentukan Kepala Kepolisian Resor 50 Kota, Polda Sumbar Ajun Komisaris Besar Haris Hadis, bakal melakukan trauma healing bersama psikolog, pasca tragedi pilubang berdarah.

“Pasti, kita akan datangi anak-anak dan perempuan yang menyaksikan peristiwa kemarin itu (tragedi Pilubangm-red), “ kata Kapolres, kepada wartawan, Selasa (12/09) malam di Markas Kepolisian Resor 50 Kota, KM 11 Sumbar-Riau, Sarilamak, Harau.

Satgas Mekar yang beberapa waktu lalu keberadaannya diapresiasi Menteri PP-PA RI Profesor Yohana Yambise, lantaran dinilai pro terhadap isu-isu anak dan perempuan serta penanganan kasus kejahatan anak serta perempuan, akan hadir di Pilubang.

“Nanti, Satgas yang beranggotakan para polwan, itu akan berkomunikasi langsung dengan anak-anak dan perempuan. Dengan ibu-ibu serta pelajar yang pas kejadian, ada di lokasi. Kita lakukan trauma healing, memberi semangat, support,” urai Kapolres.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKB-PPA) Yenni Elvi juga memastikan, akan menurunkan beberapa orang psikolognya. “Kami akan koordinasi dengan Kepolisian, dalam hal ini serta Pemnag,” kata Yenni Elvi.

Dia berujar, penanganan terhadap kasus anak dan perempuan baik menjadi korban kejahatan maupun yang menyaksikan sebuah tragedi, harus serius dilakukan.

“Apalagi, Limapuluh Kota ini Kabupaten Layak Anak. Hak-hak anak dan perempuan harus kita penuhi,” jelas Yenni Elvi.

Telah Lama Bersengketa Camat Harau Deki Yusman memperkirakan, perkara lahan di kawasan perbukitan Air Suci, Harau, Limapuluh Kota, sudah terjadi cukup lama. Bahkan, sudah dilakukan mediasi sedikitnya 10-an kali sejak beberapa tahun belakangan.

“Kasus tanah di sini, sudah sejak awalawal 2015 itu,” sebut Deki Yusman. Nah, pada 2016, gejolak masyarakat kembali dapat diredam, dengan cara menggelar rapat di Kantor Camat. “Kami bersama Polri dan TNI, sangat serius soal ini,” kata Deki. (h/ net/ddg)

PASCABANJIR

Kelompok Tanggap Bencana Manggilang Bersiaga LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Terendamnya 30 unit rumah dalam bencana banjir yang terjadi di Nagari Manggilang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Limapuluh Kota menginisiasi lahirnya kelompok tanggap bencana di kawasan tersebut.

Wali Nagari Manggilang Ridwan kepada Haluan menuturkan, kelompok tanggap bencana Manggilang beranggotakan 40 orang, yang terdiri dari Anggota Karang Taruna, pemuka masyarakat yang punya kepedulian terhadap benwww.harianhaluan.com

cana alam, serta aparat pemerintahan nagari setempat.

“Manggilang memang rawan banjir, kerena meluapnya aliran Batang Manggilang yang melewati nagari tersebut. Sehingga warga nagari setempat, utamanya anggota tanggap bencana selalu bersiaga. Terutama saat hujan turun lebat,” kata Ridwan.

Seperti banjir yang terjadi pada bulan lalu, dijelaskan Ridwan, luapan air bah dari Batang Nanggilang telah merendam sebanyak 30 rumah penduduk di Jorong Lubuak Jantan dan Pasar Manggilang.

Syukurnya, peristiwa itu tak menelan korban jiwa.

Redaktur: Juli Ishaq

Ridwan bersama Bamus setempat berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar melalui Pemkab Limapuluh Kota untuk melakukan normalisasi Batang Manggilang sesegera mungkin. “Jika terlambat, kami khawatir rumah penduduk yang berada di pinggiran Batang Manggilang dihayutkan air bah,” resahnya.

Disebutkannya, normalisasi tersebut setidaknya dapat dilakukan sebagaimana dilakukannya normaliasi aliran sungai Batang Agam yang melewati Kota Payakumbuh. Selain mampu meminimalkan banjir, sekaligus juga berpotensi sebagai lahan baru kepariwisataan. (h/zkf) Layouter: Luther

AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Basamo Mako Manjadi

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

13

Lingkar

Agam Jajaki Pengembangan Kedelai AGAM, HALUAN — Dinas Pertanian Agam melakukan penjajakan terhadap kecamatan yang cocok untuk budidaya kedelai, dan rencana ini sudah disampaikan kepada unit pelaksana teknis pertanian yang ada di 16 kecamatan.

Dalam mendukung program swasembada pangan pada tahun 2017 Agam mendapatkan seluas 2.000 hektare yang ditawarkan Provinsi Sumatera Barat untuk budidaya komoditas kedelai. Kepala Dinas Pertanian setempat, Afdhal di Lubukbasung, Selasa, mengatakan, Pemerintah Kabupaten Agam, mendapatkan penawaran dari Pemerintah dalam pengembangan kedelai. Pada tahun sebelumnya yang hanya 1.000 hektare Sekarang capai 2000 Ha. “Sejumlah kecamatan sudah menanggapi salah satunya, Kecamatan Tanjungraya dengan lahan sekitar 67 hektare. Diharapkan pengembangan ini nantinya bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Menurutnya, apabila sudah panen dengan hasil cukup baik, maka petani kemungkinan akan lebih banyak tertarik dan mencontoh sehingga tawaran seluas 2.000 hektare dari provinsi dapat tercapai nantinya. “ Kabupaten Agam bukan merupakan sentra budidaya kedelai sehingga petani belum banyak yang tertarik dengan komoditas hortikultura yang satu ini. Namun apabila ada contoh yang berhasil bukan tidak mungkin banyak petani yang tertarik,” jelasnya. (h/yat)

SEPAKATI PERDA — Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria,didampingi wakil ketua Lazuardi Erman,Suharman,Taslim, dan Jet Son Plh Sekwan DPRD Agam menyepakati Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Ranperda tentang Perubahan Ke-dua Atas Perda Kabupaten Agam Nomor 1 tahun 2012, tentang Retribusi Jasa Umum disepakati menjadi Perda beberapa waktu lalu. DAYAT

Pembuangan Sedimen Danau Maninjau Disiapkan AGAM, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Agam, menyiapkan belasan lokasi untuk penampungan limbah penyedotan sedimen dari dasar Danau Maninjau yang berasal dari sisa pakan ikan.

Wakil Bupati Agam Trinda Farhan Satria di Lubuk Basung, Selasa (12/9) mengatakan, sedimen itu akan diolah

ILUSTRASI

menjadi pupuk, namun unsur hara sudah larut di dalam air, sehingga tidak bisa digunakan lagi sebagai pupuk.

Siswa SMAN 2 Galang Dana untuk Rohingya

SISWA SMA N 2 Lubuk Basung mengumpulkan dana untuk etnis Rohingya di jalanan Lubuk Basung. KS

AGAM, HALUAN — Tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine Miyanmar mengundang keprihatinan siswa SMA Negeri 2 Lubuk basung.

Untuk itu OSIS sekolah ini melakukan pengumpulan dana Senin (11/9) hingga Kamis (14/9).

Pengumpulan dana dilakukan selain terhadap siswa juga terhadap masyarakat pengguna

jalan di jalan protokol Lubuk Basung yakni di Simpang lampu merah depan RSUD, Simpang Tigo, dan Simpang Perumnas Talago.

Menurut ketua OSIS SMA N 2 Lubuk Basung, Agit Yuwazama, tujuan utama pengumpulan dana ini sebagai bentuk kepedulian untuk membantu meringankan beban warga Rohingya yang

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182. www.harianhaluan.com

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

Oleh sebab itu harus ada ada lokasi tempat pembuangan. Saat ini sudah ada lebih kurang 14 lokasi yang sudah mendapatkan izin dari pemilik lahan. “ Kami sudah mengantongi sejumlah surat pernyataan kesediaan dari pemiliknya, dan sisanya masih dalam proses karena pemilik lahan berada di luar daerah Agam,” katanya.

Pihaknya melalui pemprov terus melakukan pendekatan dalam memfasilitasi percepatan penyedotan sedimen ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. “ Berdasarkan hasil laboratorium Pollutant Control Biotrop, Bogor, Jawa Barat, sedemen sesimen itu sudah tidak

ada unsur haranya, oleh sebab itu, harus ada tempat pembuangan,” jelasnya.

Saat ini Perda Zonasi tersebut sedang dibahas dan mudah-mudahan dalam waktu dekat diterbitkan sehingga Pemkab Agam sudah bisa mengendalikan keramba jaring apung dari 17.226 unit menjadi 6.000 unit .(h/yat)

LSS Nilai Sekolah Agam sedang dirundung duka, kekurangan makanan dan harus mengungsi ke luar Myanmar.

Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Lubuk Basung Mustafa Kamil membenarkan adanya inisiatif dari OSIS SMA N 2 yang dipimpinnya untuk menggalang dana bantuan kemanusian untuk warga Rohingya.

“Apa yang dilakukan siswa tersebut merupakan keprihatinan terhadap korban tragedi kemanusian dan sebagai partisipasi terhadap perdamaian dunia seperti tercantum pada pembukaan UUD 1945, beberapa waktu lalu siswa sekolah ini juga melakukan pengumpulan dana serupa untuk warga Palestina,” ungkap Mustafa.

Bantuan yang terkumpul nantinya akan disalurkan melalui Pengurus PGRI Pusat yang mengajak sekolah-sekolah peduli terhadap warga Rohingya.

Sementara itu Baznas Agam melalui wirid KORPRI ASN di Mesjid Nurul Falah Jumat lalu juga berhasil mengumpulkan dana unt uk membantu warga Rohingya Rp 2.089.000. (h/ks)

BROTHER MASSAGE,Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub.0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

AGAM, HALUAN — Sebanyak empat s ekolah di Kabupaten Agam dinilai Tim Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Sumatera Barat, di SMAN 1 Tilatang Kamang. Penilaiaan ini bertujuan pembangunan kesehatan mencapai derajat kesehatan agar dapat mewujudkan SDM yang berkualitas.

Lomba tersebut, dibuka Bupati Agam diwakili Asisten II Sekr etariat Kabupaten Agam Isman Imran, dihadiri camat, KUA, anggota DPRD, Kemenag Agam, majelis guru dan lainnya.

Dalam Kesempatan tersebut Isman Imran mengatakan, kesehatan merupakan unsur utama indeks pembangunan manusia, disamping pembangunan pendidikan dan ekonomi. Pemerintah memberikan prioritas yang tinggi terhadap program usaha kesehatan sekolah, seperti mensinergikan berbagai program inovasi pemerintah Kabupaten Agam Menurutnya, pelaksanaan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan dan pembinaan kesehatan lingkungan d i sekolah, merupakan program yang sangat strategis dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

OLISINDO S E R V I C E, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2.

Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679

TIM Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Sumatera Barat, di SMAN 1 Tilatang Kamang. DAYAT

Ia mengapresiasi TK Istiqamah Surau Kamba, Kecamatan Ampek Angkek, SDN 12 Limo Suku, Kecamatan Sungai Pua, MTsN 1 Matur, dan SMAN 1 Kecamatan Tilatang Kamang karena mampu berdaya saing dalam derajad kesehatan.

Dikatakannya, sekolah merupakan tempat berkumpulnya kurang lebih 25 persen penduduk. Oleh sebab itu merupakan

lembaga atau tempat utama pembentukan karakter, dan perilaku masyarakat, termasuk pembentukan perilaku kesehatan.

“Di samping itu, anak usia pendidikan merupakan kelompok yang paling mudah mencerna, dan menerima transformasi pengetahuan baru. Kita sangat bangga sekolah di Agam dinilai Tim Lomba Sekolah Sehat (LSS) tingkat Provinsi Sumatera Barat,” jelasnya. (h/yat)

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

“DIBELI CATRIGE KOSONG”.

TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

STNK MOTOR VARIO BA 4305 JH an. GUSHERIYENI. Hilang di Sawahlunto..

STNK B 1579 FFU a/n Sukamto.

Hilang disekitar Jakarta.Bagi yang menemukan lapor ke pos polisi terdekat Ijazah a/n Muhammad Fadhil Alfarisi No.ijazah : DN-08 Ma 0011330 SMA N.3 Solok. Hilang antara Banda Balantai Ampang Kualo ke SMAN 3 Kota Solok tanggal 8 September 2017. Bagi yang menemukan lapor ke pos polisi terdekat Ijazah SMKN 2 2015/2016, An. Harius Lion Dodo. Hilang antara Solok menuju Padang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat STNK Honda Vario Techno Warna Hitam. BA 6583 BE an Indra Putra.

Hilang pada tanggal 11 september 2017, Sekitar Daerah Air Tawar, Kec Padang Utara.

PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878 Redaktur: Atviarni

Layouter: Syamsul Hidayat

14

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

Lingkar Wakil Rakyat Minta Pemkab Gaet Anggaran di Pusat SIJUNJUNG, HALUAN — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sijunjung, H Junaidi meminta pemerintah da erah untuk dapat menggaet ang garan dari pe merintah pusat.

JUNAIDI Lantaran untuk meningkatkan pembangunan, Kabupaten Sijunjung membutuhkan anggaran yang cukup banyak.

“Terkait dengan p ermasalahan utama pendapatan daerah, kami minta kepada pemerintah daerah untuk dapat menggaet lebih banyak anggaran transfer pemerintah pu sat sesuai dengan pemanfaatan dan kostribusi pajak daerah dan Pen dapatan Asli Daerah (PAD ) ,” ka tanya.

Dikatakannya, pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sijunjung membutuhkan banyak anggaran.

Terutama untuk pembangunan infrastruktur di daerah ini. Sementara, pendapatan daerah belum mampu menyeimbangkan untuk peningkatan pembangunan.

Namun, kata Junaidi politisi Hanura tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan pembenahan untuk melakukan pembangunan. Supaya serapa anggaran dari pemerintah pusat tepat sasaran, terutama untuk peningkatan sumber pendapatan, agar PAD Sijunjung dapat ditingkatkan.

“Pemerintah daerah agar dapat mengupayakan ke perubahan karakteristik daerah kita,” tuturnya. (h/ogi)

DPRD Desak Pemkab Percepat Serapan Anggaran SIJUNJUNG, HALUAN — DPRD Kabupaten Sijunjung mendesak pemkab untuk melakukan langkah percepatan serapan anggaran belanja langsung, seiring masih minimnya organisasi perangkat daerah (OPD) melelang kegiatannya. Wakil rakyat meminta Pemkab Sijunjung tidak ragu melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

BERSALAMAN — Nasirwan bersalaman dengan Plt Sekda Adlis, ST, MT usai menyampaikan pandangan umum fraksi di ruang sidang utama DPRD Sijunjung, Rabu (7/9). IST

Ruas Jalan Daerah Masih Ada yang Sulit Dilewati SIJUNJUNG, HALUAN — Anggota DPRD Sijunjung, Nasirwan mengatakan, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sijunjung masih sulit ditempuh, baik roda dua maupun roda empat, terutama pada musim penghujan, karena jalan rusak dan beralaskan tanah.

Meskipun d aerah ini telah terlepas dari daerah sebagai kategori tertinggal.

“Sejumlah ruas jalan di Kabupaten Sijunjung sangat sulit untuk dilewati, lantaran ruas jalan tersebut masih beralaskan

tanah,” kata Nasirwan ketika menyampaikan pandangan umum fraksi PPP terhadap nota penjelas Bupati Sijunjung tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) tahun anggaran 2017 di ruang sidang utama DPRD Sijunjung, Rabu (7/9).

Rapat tersebut dipimpinan Wakil Ketua DPRD Sijunjung, Walbardi didamping Wakil Ketua DPRD Nursidin Jamil, serta Plt Sekda Sijunjung Adlis, ST, MT, dan dihadiri sejumlah anggota DPRD Sijunjung, serta

Forum Komunikabagai salah satu syasi Pimpinan Darat terlepas dari daerah (Forkopimda) erah tertinggal itu dan kepala Satuan masih dipegang.

Kerja Perangkat “Walaupun KaDaerah (SKPD). bupaten Sijunjung Dikatakan posudah lepas dari stalitisi PPP tersebut, tus daerah tertinggal, meskipun Kabunamun masih ada jopaten Sijunjung terong-jorong di kalah terlepas dari bupaten kita yang NASIRWAN daerah tertinggal, sulit dijangkau oleh namun sejumlah kendaraan roda dua wilayah di Kabupaten Sijun- maupun roda empat,” katanya. jung masih berstatus daerah Lanjutnya, ruas jalan yang tertinggal. Lantaran, jalan se- sulit dijangkau itu sangat sulit

dirasakan pada musim hujan.

Ruas jalan menjadi licin, sehingga jarak yang ditempuh oleh masyarakat ke tempat tujuan menjadi jauh.

“Terutama sekali pada musim hujan, ruas jalan menjadi licin dan sulit untuk ditempuh. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan jalan ke jorong-jorong tersebut, sehingga masyarakat kita tidak lagi kesulitan untuk bepergian baik ke kantor wali nagari maupun ke kecamatan dan pusat kabupaten,” ungkapnya. (h/ogi)

Sarikal: Peran Media Pengontrol Perkembangan Pembangunan SIJUNJUNG, HALUAN — Ketua Komisi III DPRD Sijunjung, Sarikal, S.Sos mengatakan, peran media sangat strategis terutama dalam menginformasikan perkembangan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, melalui pemberitaan-pemberitaan di media massa maupun online.

Menurutnya, rekan-rekan

www.harianhaluan.com

wartawan harian maupun mingguan di Kabupaten Sijunjung memiliki peran strategis dan sebagai mitra pemerintahan pemkab dan DPRD Sijunjung dalam menyajikan beritaberita positif dan konstruktif.

“Bahkan, rekan wartawan di Sijunjung tidak hanya meliput kegiatan-kegiatan di DPRD, pemkab dan Polres, tapi rekan

wartawan melakukan kegiatan peliputan berita sampai ke kecamatan dan nagari, serta jorong,” ujar politisi Golkar tersebut.

Menurutnya, kontrol pers ditujukan pada upaya ‘mengingatkan’ para pejabat agar senantiasa bekerja dan berbuat demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan pri-

badi dan kelompok.

Sebagai aparatur pemerintah, sudah selayaknya menjadikan pers s ebagai mitra strategis, dengan kata lain, tidak boleh lagi terdapat pejabat yang alergi terhadap pers dan memang diakui atau tidak, pers sangat membantu dalam memberitakan pembangunan di daerah. (h/ogi)

SARIKAL

“Jika masih ada keraguan, kami siap urun rembug. Jika itu tidak cukup, gandeng TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah),” tegas Ketua Komisi II DPRD Sijunjung, Aprisal PB. APRISAL PB Aprisal PB yang akrab disapa Pak De tersebut juga menangkap sinyal kehatihatian yang dilakukan satuan kerja (satker), dibalik belum banyaknya kegiatan yang dilelang, kendati triwulan pertama sudah berlalu. Apalagi dalam penyusunan program pejabat baru tinggal melaksanakannya.

Hanya saja, diam tidak ingin hal itu dijadikan alibi.

“Hati-hati saja tidak cukup, karena program itu sudah ditunggu masyarakat. Asistensi dan koordinasi harusnya dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” jelasnya.

Politisi PAN tersebut juga mengatakan, jika keraguan masih menghantui karena dasar pelaksananya masih abu-abu, pihaknya menyarankan agar menggandeng TP4D. Sebab tim itu dibentuk sejatinya untuk mendorong percepatan serapan anggaran daerah, karena DPRD tidak ingin serapan anggaran kembali terpeleset target dianggaran tahun depan.

“Arah pembangunan dengan prioritas itu sudah luar biasa, sayang kalau OPD tidak bisa merealisasikan visi misi kepala daerah,” katanya.

Putra Bungsu menambahkan, OPD harus mampu merubah kebiasaannya agar penyerapan anggaran maksimal tidak dilakukan di triwulan ketiga dan keempat tahun anggaran.

Jika budaya itu masih dipertahankan, menurutnya, mustahil serapan APBD dapat direalisasikan 100 persen.

“Kita masih memerlukan kesepakatan dari OPD untuk merubah pola serapan anggaran. Khususnya program yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kami push terus, tapi kalau tidak ada kesadaran dari OPD nya ya sulit,” tegasnya.

Dirinya juga meminta komisi di DPRD segera mengevaluasi realisasi serapan anggaran setiap OPD mitra kerjanya. Tidak hanya mengkritisi, namun diharapkan memberikan solusi untuk menggenjot percepatan realisasi anggaran.

“Kami menagih komitmen eksekutif yang tahun lalu berjanji melakukan perbaikan, sebab kami tidak ingin terjadi penumpukan beban pekerjaan di belakang.

Jika progres lelang tidak diurai, maka akan menumpuk di belakang. Kerja OPD juga semakin berat, karena dikejar target dengan waktu yang minim. Kalau pekerjaan menumpuk di belakang akan berjubel, pelaksanaannya jadi kejar tayang, sehingga tidak maksimal,” tambahnya. (h/ogi)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar

BRG Diminta Identifikasi Lahan Restorasi PEKANBARU, HALUAN — Anggota DPRD Riau Suhardiman Amby meminta Badan Restorasi Gambut turun melakukan identifikasi lapangan terhadap lima juta hektare lahan yang akan direstorasi di wilayah itu.

“Saya sudah katakan sejak awal BRG harus lakukan identifikasi lapangan, jangan hanya plot di peta. Karena sebagian besar wilayah kita berlahan gambut, seperti Bengkalis dan Meranti hampir keseluruhan (bergambut),” ujarnya di Pekanbaru, Selasa.

Ditegaskannya, BRG seharusnya fokus membenahi lahan gambut yang rusak dan tidak terurus. Jika lahan itu sudah dikelola dengan baik oleh masyarakat ataupun perusahaan, tidak perlu masuk dalam area restorasi.

“BRG fokus saja perbaiki lahan yang rusak, kalau lahan sudah terurus dengan baik, jangan diganggu lagi,” kata SuhardimanIa menilai, kebijakan restorasi gambut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, beberapa laporan dari perusahaan yang lahannya tersangkut, berpotensi mengalami kerugian serta berdampak pada pengurangan pekerja, telah diterima oleh Pihak DPRD. “Contohnya Perusahaan RAPP adan IKPP yang 60 besar lahan gambut, jika dikembalikan (ke kawasan restorasi BRG) maka akan mengurangi produksi yang otomatis berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Laporan yang masuk ini akan ditindaklanjuti,” sebut pria yang akrab disapa Datuk itu.

Dia juga meminta, Presiden RI meninjau laporan dari BRG terhadap sekitar jutaan hektare lahan gambut yang akan direstorasi di Riau, agar tidak merugikan masyarakat.

“Pak Presiden agar meninjau laporan itu kembali, karena regulasi ini membuat keresahan masyarakat Riau,” ujar Suhardiman. Beberapa waktu lalu, Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur mengatakan, keluhan dari Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Wilayah Riau telah diterima pihaknya. (hr)

Kepri Ambil Alih Dana Reklamasi Rp200 Miliar TANJUNGPINANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berupaya mengambil alih dana reklamasi sekitar Rp200 miliar dari rekening bank “QQ” pemerintah kabupaten dan kota.

“Sekarang dalam proses pemindahan dari rekening bank ‘QQ’ pemerintah kabupaten dan kota ke rekening ‘QQ’ Pemprov Kepri. Namun untuk sementara tempat penyimpanannya masih di bank yang sama,” kata Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepri, Amjon, di Tanjungpinang, Senin.

Ia menambahkan dana reklamasi itu masih tersimpan di bank daerah. Pemprov Kepri masih mempertimbangkan berbagai hal untuk memindahkan dana reklamasi tersebut ke rekening bank milik pemerintah.

Pemprov Kepri juga mempertimbangkan dampak dari pemindahan dana reklamasi dari bank daerah ke bank milik negara.

“Ada dua pendapat yang berbeda antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan pihak kejaksaan. OJK berpendapat bank daerah adalah bank pemerintah, sedangkan pihak kejaksaan berpendapat bank milik pemerintah itu seperti BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN,” katanya.

Amjon mengemukakan nilai dana reklamasi itu terus bergerak karena pertambangan masih berjalan. Dana reklamasi antara lain bersumber dari perusahaan pasir darat, pasir laut, timah dan bauksit.

“Ada sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan di Kepri,” tuturnya. (hk)

www.harianhaluan.com

RIAU DAN KEPRI

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

15

Batam Terancam Gelap Gulita TANJUNGPINANG, HALUAN — Kota Batam, Kepulauan Riau terancam gelap gulita jika tarif listrik tidak dinaikkan 15 persen, sesuai permintaan PT Perusahaan Listrik Nasional (PT PLN) Batam.

TERANCAM GELAP — Kota Batam terancam gelap gulita jika tarif listrik PLN tak dinaikkan. Terlihat jembatan Barelang tampak cantik di malam hari. IST

Rakor dengan Gubri Hanya Dihadiri 4 Bupati/Wako PEKANBARU, HALUAN — Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur Riau dengan bupati/wali kota yang langsung dipimpin oleh Gubernur Arsyadjuliandi Rachman di Pekanbaru, Selasa, minim kehadiran kepala daerah.

Pantauan wartawan, hanya ada empat kepala daerah yang hadir yakni Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Kampar Azis Zaenal, Bupati Kuantan Singingi Mursini, dan Bupati Siak Syamsuar.

Bahkan, di tengah acara Syamsuar terlihat keluar ruangan dan tidak kembali lagi. Sementara itu, sisanya delapan kabupaten/ kota hanya diwakilkan oleh pejabat setingkat kepala dinas.

Dalam rapat yang digelar sekitar pukul 08.30 WIB hingga 12.30 WIB, itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi (Andi) Rachman selalu moderator langsung membahas beberapa topik hangat.

Adapun beberapa hal hangat yang dibahas adalah masalah

perbatasan wilayah antara kabupaten/kota lima desa, juga dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Jambi.

Selain itu keluhan yang tidak kalah mencuat adalah terkait kendala perekaman data Kartu Tanda Penduduk Elektronik (eKTP).

Pada kesempatan Rakor bertema memantapkan koordinasi dan sinergi pembangunan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten /kota melalui penguatan sistem demokrasi kependudukan perbatasan serta percepatan proyek nasional di Riau ini juga meminta pemaparan tentang progres tahapan Pilkada 2018.

Dalam rakor gubernur didampingi Dirjen Kependudukan dan pencatatan sipil Kementerian Dalam Negeri RI, wakil gubernur, Asisten Deputi Penanganan konflik dan keamanan transportasi Kemenkopolhukam RI. Sementara itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman saat

dimintai tanggapannya mengenai minimnya tingkat kehadiran kepala daerah pada rakor tersebut akan melakukan evaluasi dan peringatan kepada yang sering absen.

“Ia kalau sesekali tidak hadir gak masalah tetapi kalau terus menerus akan dibuat surat teguran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” tegas Andi.

Walau tidak hadir Andi berpesan agar semua keputusan rapat dan kebijakan dapat dijalankan di daerah masing-masing.

Andi mengaku maklum kalau memang ada kepala daerah yang tidak bisa hadir pada rapat sepenting itu mungkin karena ada tugas dan pekerjaan hang tidak bisa ditinggalkan.

“Kalau ada yang tidak hadir berarti mereka ada tugas di tempat yang tidak bisa diwakilkan. Yang penting tugas ini bisa berjalan di daerah masing-masing,” pintanya.(hr)

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepri, Amjon, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan Gubernur Nurdin Basirun belum menyetujui kenaikan tarif listrik tersebut, kecuali sudah disosialisasikan pihak perusahaan, dan disetujui masyarakat Batam.

“Setelah dilakukan sosialisasi, ternyata sebagian Forum RT/RW Batam tidak setuju, Aliansi Masyarakat Peduli Listrik dan warga Kecamatan Sagulung tidak setuju. Ini yang membuat pemerintah belum menyetujuinya,” ujarnya.

Amjon mengemukakan PT PLN Batam mengklaim dalam setiap bulan mengalami kerugian sekitar Rp20 miliar. Kerugian disebabkan biaya operasional yang lebih besar dari pendapatan.

Karena itu, kata dia pada Januari 2017 tarif listrik naik 15 persen dari 30 persen yang diusulkan.

Namun t ernyata belum mampu menutupi b iaya operasional.

“BPKP masih mengaudit keuangan PT PLN Batam,” ujarnya.

Menurut dia, permasalahan listrik di Batam sulit diselesaikan jika masyarakat tidak setuju tarif listrik kembali dinaikkan 15 persen. Kenaikan tarif listrik 15 persen bukan menguntungkan PT PLN Batam, melainkan dapat bertahan agar t idak mengalami kerugian.

“Kami sarankan dinaikkan pada bulan ini, namun harus disetujui masyarakat agar tidak menimbulkan permasalahan. Tarif listrik naik 15 persen, masih di bawah tarif nasional,” ujarnya.

Ia mengatakan PT PLN Batam terancam bangkrut karena pendapatan tidak dapat menutupi biaya operasional.

Sementara pemerintah pusat maupun daerah tidak dapat membantu anggaran untuk memulihkan kondisi PT PLN Batam, karena perusahaan itu murni swasta.

“Dalam kondisi (merugi) seper ti ini, perusahaan itu terancam bangkrut. Keluhan itu sudah disampaikan kepada kami sejak beberapa bulan lalu,” ujarnya.

Kenaikan kembali 15 persen tarif listrik direncanakan pada Januari 2018. PT PLN Batam baru dapat bernapas lega jika rencana kenaikan tari f listrik itu disetujui pemerintah dan masyarakat.

PT PLN Bat am itu baru mendapat keuntungan bila tarif listrik naik 45 persen. Kenaikan tarif ini masih di bawah tarif yang berlaku secara nasional.

“Namun kami sarankan dilakukan secara bertahap dimulai dari Januari 2017Januari 2018. Keuntungannya dipergunakan untuk jaringan listrik di pulau terdepan,” katanya.

Saat ini, pemadaman listrik dilakukan PT PLN Batam selama 2-3 jam setiap hari. Kemungkinan kondisi kelistrikan di Batam akan semakin parah jika tidak segera diselesaikan.

Amjon mengatakan kondisi kelistrikan di Batam hanya dapat diselesaikan dengan menaikkan tarif listrik. Jika masyarakat Batam menolak, maka listrik di Batam tidak dapat menyala normal, karena PT PLN Batam dalam kondisi “sakit”. (hk)

Lingga Dinilai Belum Konsisten Garap Sektor Pertanian LINGGA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau belum konsisten dalam menggarap sektor pertanian, perikanan dan pariwisata. Demikian kata Al Amin, salah seorang tokoh pemuda setempat.

“Pemerintah Kabupaten Lingga tidak konsisten melaksanakan visi misi, menjadikan daerah ini sebagai kawasan pertanian, perikanan dan pariwisata. Bahkan terkesan masih tergiur dengan pertambangan, yang cenderung merusak lingkungan,” ujarnya, di Tanjungpinang, Selasa.

Sejak beberapa bulan sejumlah pihak, termasuk Komisi II DPRD Lingga mendesak agar daerah itu ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam Perda Rancangan Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kepri.

“Program pertanian yang dicanangkan bupati saat ini sudah mulai menular kepada masyarakat, ada baiknya memang tidak dijadikan wilayah pertambangan,” ucap Al Amin, yang juga pengurus sejumlah organisasi kepemudaan.

Menurutnya, aksi protes dan turun ke jalan yang semakin sering dilakukan kelompok tertentu dengan mengatasnamakan masyarakat tidak perlu ditanggapi.

“Gubernur dan DPRD Provinsi jangan termakan tekanan sekelompok orang, yang hanya berpikir tentang perut mereka saja,” tuturnya.

Kabupaten Lingga terdiri dari pulau-pulau, yang memiliki lautan yang jauh lebih luas dibanding daratan. Se-

bagian kawasan cukup subur untuk berkebun dan bertani.

Lahan yang digunakan untuk perkebunan dan pertanian akan semakin subur.

Berbeda dengan kawasan pertambangan. Banyak lahan di Lingga yang rusak parah akibat pertambangan.

“Tidak memungkinkan Lingga dijadikan sebagai kawasan pertambangan, karena daratannya tidak luas. Apalagi Lingga sudah memiliki pengalaman pertambangan yang suram, mulai dari penambangan timah, bauksit dan biji besi tidak ada satupun yang dampaknya dapat dirasakan masyarakat hingga saat ini,” ujarnya.

Al Amin berpendapat pertambangan hanya menguntungkan segelintir orang. Hal itu terbukti dengan kondisi

perekonomian masyarakat Lingga yang tidak membaik saat perusahaan tambang masih beroperasi.

Pertambangan juga kerap menimbulkan konflik, dan permasalahan hukum.

“Kontribusi bagi daerah sangat kecil, hanya orangorang tertentu saja yang menikmatinya,” ucapnya.

Sementara aktivis lingkungan Kepri Andi Arja mengatakan program yang ditawarkan oleh Bupati Lingga saat ini dengan menggenjot pelestarian alam melalui sektor pertanian dan lingkungan yang hijau sudah sangat tepat, karena daratan di daerah ini hanya 2 persen.

“Memang saat ini belum terlihat dampak sumber Pendapatan Daerah dari Sektor

Redaktur: Nova Anggraini

Perkebunan, Pertanian, Perikanan dan Pariwisata ini, tapi efek perkebunannya saya rasa sudah menular mulai dari pejabat sampai rakyat jelata.

“Bayangkan sekarang orang berlomba-lomba ingin berkebun, hasil pertanian lingga kini perlahan tapi pasti mulai kuasai pasar Batam dan Tanjungpinang,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten lingga Kamarudin Ali, mengecam tindakan DPRD Provinsi Kepri yang tidak memasukan Kabupaten Lingga sebagai wilayah pertambangan. Kemudian hal ini disambut oleh sejumlah kelompok Pemuda di Kabupaten lingga untuk melakukan berbagai aksi protes mulai dari puisi, hingga aksi turun ke jalan.(hk)

Layouter:Syamsul Hidayat

16

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

PARLEMENTARIA DPRD SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KOMISI II DPRD SUMBAR

H. RAFLIS, SH,MM

Dorong Pasar Rakyat Miliki Fasilitas Memadai

Komisi II DPRD Sumbar bidang ekonomi mendorong pasar rakyat memiliki fasilitas memadai dalam menunjang kegiatan jual beli.

Ketua Komisi II DPRD Sumbar, Yuliarman menyampaikan, keberadaan pasar rakyat sangat strategis untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Namun, dari tinjauan ke lapangan, sebut Yuliarman, belum semua pasar rakyat di kabupaten/kota dikelola dengan baik. Salah satunya adalah pasar Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Dari tinjauan DPRD Kamis pekan (7/9), lalu terungkap, secara keseluruhan pasar Nagari Sungai Buluah masih belum terkelola dengan baik. Banyak faktor penghambat dalam pengembangannya. Salah satunya berkaitan dengan tanah yang belum di sertifikasi. Ini berdampak kepada sulitnya untuk mendapatkan bantuan.

“Jika tanahnya telah di

sertifikasi, maka batuan dari berbagai pihak untuk pengembangan pasar Sungai Buluah akan mudah didapat,” tegas Yuliarman.

Ia menambahkan, sistem pengelolaan pasar yang baik tidak hanya meliput sisi kelengkapan fasilitas penunjang aktivitas jual beli, namun juga dari segi keamanan pasar yang harus terkordinir dengan baik termasuk dengan sistem retribusi yang harus jelas alokasinya.

Dalam hal ini, ia menghimbau kepada pengelola pasar agar melakukan upaya investigasi untuk mencari penyebab kenapa pasar rakyat Sungai Buluah kurang diminati oleh masyarakat

untuk berbelanja. Begitu juga untuk pasar-pasar yang lainnya di Sumbar agar melakukan hal sama dalam meningkatkan pengelolaan.

“Jika penyebabnya telah ditemukan secara kongkrit maka harus di kordinasikan kepada pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, agar menemui solusi untuk pengelolaan ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPRD asal Dapil Padang Pariaman Komi Chaniago mengatakan, pengembangan sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Padang Pariaman merupakan skala prioritas. Menurutnya, Pasar Rakyat Sungai Buluah dibangun melalui dana Nagari dan merupakan kewenangan Kabupaten, oleh karena itu untuk pengembangan pasar harus dikoordinasikan kepada Pemkab.

“Sejumlah fasilitas yang harus dibenahi meliputi kurangnya tempat pembuangan sampah sehingga sam-

ROMBONGAN Komisi II DPRD berbincang dengan masyarakat tentang pengembangan pasar nagari

ROMBONGAN Komisi II DPRD Sumbar saat meninjau Pasar Nagari Sungai Buluah, Padang Pariaman

pah bertebaran dibeberapa sisi pasar, kondisi itu akan berdampak buruk terhadap kenyamanan pengunjung,” ujar Komi.

Ia juga menuturkan, untuk pembenahan pasar ini ke depan ia akan berusaha memperjuangkan alokasi anggaran melalui pos dana pokok pikiran dewan pada tahun 2018. Sehingga nan-

tinya pasar Rakyat Sungai Buluah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat daerah setempat.

Di sisi lain, Pengelola pasar Nagari Sungai Buluah, Datuak Tampang mengatakan, Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman sudah membangun satu los untuk berjualan. Namun, sampai seka-

KETUA Komisi II, Yuliarman saat memimpin rapat dengan mitra kerja

rang belum diresmikan sehingga sampai saat ini los tersebut belum bisa ditempati.

“Dari segi omset pedagang, bisa dikatakan tutup lubang gali lubang untuk itu harus ada pembenahan yang serius” katanya. Ia berharap kedepan pasar ini dapat berkembang dan dapat mendongkrak penjualan para pedagang yang akan ber-

dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang berdagang.

“Jika nanti ada pembangunan kios baru kita berharap pedagang lama agar diprioritaskan untuk menepati kios tersebut,” katanya. Menurutnya, untuk pembangunan kios baru pengelola pasar telah memiliki Desain Engineering Detail (DED), namun belum dikordinasikan dengan Pemkab.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Provinsi Sumatera Barat ke Pasar Nagari Sungai Buluah adalah bagian dari pengawasan terhadap program kerja revitalisasi pasar tradisional di Sumbar.

Selain Yuliarman dan Komi Caniago, hadir juga anggota Sekretaris Komisi II DPRD Sumbar, Nofrizon, dan anggota Komisi II, Widayatmo. Ikut mendampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumbar, Asben Hendri. (h/ adv)

KOMISI II DPRD saat melakukan peninjauan ke UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kabupaten Sijunjung

SENGGANG AYU TING TING

Terserah Gue! PEDANGDUT Ayu Ting Ting acapkali menjadi buah bibir di media sosial karena kedekatannya dengan sejumlah pria sejak bercerai dengan Henry Baskoro Hendarso alias Enji.

Seperti diketahui, ibu satu anak ini awalnya dikabarkan dekat dengan Shaheer Sheikh, aktor asal India, penyanyi Husein Alatas, desainer Ivan Gunawan, dan sekarang Raffi Ahmad.

Namun terkait hal itu, Ayu menanggapinya dengan santai. Ia tak mau ambil pusing dengan komentar warganet di media sosial.

“Terserah dah orang mau bilang apa aja.

Terserah saya, mau dekat sama siapa aja. Saya lagi senang dekat sama semuanya. Berhubungan baik dengan siapapun,” katanya di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Pemilik nama asli Ayu Rosmalina ini memilih untuk tidak memikirkan omongan orang yang berusaha mencibirnya dengan tetap tertawa.

“Ketawain aje. Seneng-seneng aja,” ucapnya.

“Semuanya juga berteman. Sama siapa aja, ayo. Nyantai aja,” elaknya.

Lantas sosok pria seperti apa sebenarnya yang menjadi impian dan kriteria Ayu? “Yang terbaik. Maksudnya saya kan sudah bukan sendiri, ada Bilqis, jadi yang bisa menerima saya, m enerima Bilqis, bisa membahagiakan saya dan keluarga, setia,” demikian Ayu. (h/inl)

NINDY

Dicibir Karena Pakai Piyama PENYANYI Nindy dicibir netizen setelah memakai piyama saat menghadiri acara ulang tahun anak Krisdayanti, Amora. Tahu jadi bahan perbicangan, Nindy pun melancarkan balasan.

Pelantun ‘Buktikan’ itu pun mengunggah video dengan memajang beberapa foto selebriti dunia seperti Rihanna, Kim Kardashian, dan lainnya yang mengenakan piyama saat menghadiri acara resmi. Ia mempostingnya melalui Insta Story Instagram.

“Di luar negeri sah-sah www.harianhaluan.com

aja pake beginian. Disini hebringnya ya ampun,” tulis Nindy dalam keterangannya.

Ibu dua anak itu pun sampai pusing membaca komentar netizen yang mencibir gaya pakaiannya. Hal itu terlihat setelah ia kembali mengunggah Insta Story.

“Ya Allah, ini upil naruto masih pada berisik aja komenin piyama gue,” kata Nindy. Nindy diketahui sudah cukup lama suka mengenakan piyama saat berpergian.

Saat masih hamil anak kedua pun, ia kerap memakai pakaian tersebut. (h/kpl) Redaktur: Atviarni

Layouter: Luther

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

17

FEYENOORD VS MANCHESTER CITY

Teror Rotterdam M

ANCHESTER City akan melawan tuan rumah Feyenoord pada matchday pembuka Grup F Liga Champions 2017/18, Kamis (14/9) pukul 01.45 WIB di Stadion De Kuip Rotterdam. City harus bisa mengatasi potensi teror dari permainan ofensif Feyenoord di Rotterdam jika ingin mendapatkan start yang ideal.

Feyenoord bakal memberi ujian awal yang sulit bagi pasukan Josep Guardiola, yang berniat melaju sejauh mungkin musim ini.

Feyenoord kembali ke fase grup Liga Champions setelah absen selama 15 tahun.

Feyenoord lolos setelah musim lalu sukses meraih titel Eredivisie Belanda untuk pertama kalinya dalam 18 tahun.

Kembali ke pentas elit Eropa untuk pertama kali-

nya sejak musim 2002/03, Feyenoord diundi berada satu grup dengan City, Shakhtar Donetsk dan Napoli. Di atas kertas, City punya kualitas skuat yang lebih baik daripada tuan rumah. Kemenangan telak 5-0 atas Liverpool di Premier League akhir pekan kemarin pun mendongkrak kepercayaan diri City ke titip optimal.

Namun City tak boleh memandang Feyenoord sebelah mata. Anak-anak asuh

Giovanni van Bronckhorst juga berada dalam bentuk terbaiknya. Mereka memenangi keempat laga pertamanya di Eredivisie 2017/18, mencetak 12 gol dan baru kebobolan tiga.

Dalam dua laga terakhir, Feyenoord bahkan mencetak sembilan gol untuk menghajar Willem II 5-0 dan Heracles 42. City, yang di Liga Champions musim lalu tak sekalipun menang dalam lagalaga tandangnya, dihadapkan pada laga sulit di matchday perdana.

Teror di Rotterdam bakal menjadi ujian p e r t a m a mereka.

“Kalau mereka di Liga

Champions, mereka adalah tim bagus. Mereka jelas mempunyai pemain yang bagus, tapi di Liga Champions itu berbeda, dan kami akan mengerahkan kemampuan terbaik untuk melaju sejauh mungkin,” kata Bernardo Silva di Manchester Evening News.

“Saat bermain di klub seperti City, harus mengerahkan kemampuan terbaik untuk memenangi semua trofi di kejuaraan yang diikuti. Tentu saja, tak mudah untuk menjuarai kompetisi seperti Liga Champions.

Tapi, kalau tak mencoba tak akan pernah memenangi itu,” kata pemain asal Portugal itu. (h/san/bln)

REAL MADRID VS APOEL

Incar Start Sempurna MADRID, HALUAN — Real Madrid mengincar hattrick gelar Liga Champions musim ini. Start sempurna berupa tiga poin pertama pun dibidik.Madrid akan menjamu APOEL Nicosia di Estadio Santiago Bernabeu pada matchday pembuka Grup H Liga Champions 2017/18, Kamis (14/9) pukul 01.45 WIB. Sang juara bertahan punya semua yang diperlukan untuk menutup laga perdana ini dengan kemenangan.

Kemenangan akan menjadi langkah awal yang ideal bagi Madrid, sebelum tandang ke markas Borussia Dortmund pada matchday 2 dan menjamu Tottenham Hotspur di matchday 3.Pelatih Zinedine Zidane akhirnya bisa kembali memainkan sang talisman Cristiano Ronaldo, yang sudah absen dalam beberapa laga domestik terakhir akibat skorsing.

Ronaldo comeback di saat terbaik.

Dalam dua laga terakhirnya, Madrid hanya bisa imbang melawan Valencia dan Levante di La Liga.

Tanpa Ronaldo, Madrid seolah kekurangan daya ledak, terlebih lagi setelah Alvaro Morata dilego ke Chelsea dan sekarang Karim Benzema dibekap cedera.

Ronaldo memang masih harus menjalani skorsing satu laga lagi di pentas domestik, tapi mesin gol Madrid itu bisa diturunkan saat meladeni APOEL. Madrid sudah pernah berhadapan dengan APOEL di perempat final Liga Champions tahun 2012 silam.

Waktu itu, Madrid menang 3-0 di Siprus pada leg pertama dan 5-2 di Bernabeu. Ronaldo mencetak dua gol saat Madrid memukul APOEL di leg kedua tersebut. Bertemu lagi kali ini, meski gagal menang dalam dua laga terakhirnya, Madrid tetap jauh lebih diunggulkan. (h/bln)

www.harianhaluan.com

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Irvand

18

OLAHRAGA

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

Muguruza Peringkat Satu Dunia

KATIE TAYLOR

NEWYORK, HALUAN — Garbine Muguruza, mulai Senin (11/9) waktu New York, untuk pertama kalinya menjadi petenis putri nomor satu dunia menyusul Rafael Nadal yang telah berada di peringkat satu dunia tunggal putra sejak 11 September 2017 lalu. Ini berarti Spanyol menjadi negara pertama sejak 14 tahun lalu yang sukses menempatkan petenisnya di peringkat teratas WTA dan ATP. Muguruza, juara Wimbledon pada Juli lalu, naik dua tempat dari posisi 3 setelah sukses menembus babak keempat turnamen AS Terbuka 2017 di Flushing Meadows untuk pertama kalinya. Dia adalah wanita ke-24 yang memimpin WTA dan petenis Spanyol kedua, setelah Arantxa Sanchez Vicario.

Muguruza mengambil alih posisi 1 dari Karolina Pliskova, yang terlempar ke nomor 4 lantaran kekalahan di babak perempat final AS Terbuka 2017 setelah tahun lalu finis sebagai runner-up. Saat memenangkan Wimbledon sebagai kejuaraan utama keduanya, Muguruza ditanya tentang prioritas untuk mencapai posisi nomor 1.

“Motivasi saya hanya untuk bisa menjadi petenis yang bagus, dan datang ke Grand Slam menjadi ancaman. Peringkatnya bersifat sementara. Saya tidak tahu bagaimana rasanya menjadi Nomor 1. Semoga suatu hari nanti saya bisa, dan kemudian saya akan membandingkannya. Tapi untuk saat ini, saya lebih suka menjadi No 10 dan menang Grand Slam dari pada nomor 1,” katanya saat itu seperti dilansir ESPN, Selasa (12/9).

Wanita yang memenangkan turnamen Grand Slam terakhir tahun ini, Sloane Stephens melompat ke posisi 17 dari peringkat 83. Dia mengalahkan Madison Keys 6-3, 6-0 di final AS Terbuka, akhir pekan lalu Simona Halep tetap berada di urutan 2 dalam daftar WTA, sementara semifinalis AS Terbuka 2017, Venus Williams naik empat angka ke posisi No 5.

Ini adalah kali pertama Venus masuk lima besar sejak Januari 2011. Angelique Kerber, yang tampil pertama kali di peringkat 1 setelah memenangi AS Terbuka tahun lalu, turun ke urutan 14 dari posisi 8. Tahun ini Kerber kalah di babak pertama turnamen AS Terbuka.

Sementara itu, Rafael Nadal tetap di posisi 1 dengan memenangkan trofi kedua Grand Slam musim ini dan gelar ke-16 dalam karirnya dengan kemenangan 6-3, 63, 6-4 atas Kevin Anderson di final AS Terbuka 2017, akhir pekan lalu. Sementara, petenis yang memenangkan dua gelar utama tahun ini, Roger Federer, naik satu tempat ke posisi 2.

Anderson naik dari urutan 32 ke nomor 17 setelah mencapai final Grand Slam pertamanya. Dia adalah finalis putra AS Terbuka dengan peringkat terendah sejak peringkat komputer ATP dimulai 44 tahun yang lalu. (h/sdn)

Katie Taylor Siap Cetak Sejarah LONDON, HALUAN — Petinju wanita kelas ringan dari Republik Irlandia, Katie “The Bray Bomber” Taylor berharap Anahi “La Indiecita” Esther Sanchez menjadi lawan terberat dari seluruh lawan yang telah dihadapi sejak dia mengawali kariernya sebagai petinju profesional. Untuk itu dirinya siap untuk mencetak sejarah.

Menurut rencana, Katie akan berhadapan dengan juara kelas ringan WBA itu pada 28 Oktober 2017 di Principality Stadium di Cardiff, Wales. Laga tersebut akan menjadi salah satu partai tambahan di kontes utama kelas berat antara juara dunia Anthony “AJ” Joshua melawan Kubrat “The Cobra” Pulev.

“Dia memiliki pertarungan untuk gelar juara dunia lebih banyak ketimbang pertarungan yang pernah saya jalani dalam permainan profesional, sehingga ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit,” ungkap Katie Taylor sebagaimana dilansir Irish Boxing.

Katie Taylor pun tidak ragu lagi bahwa Sanchez adalah lawan yang sarat akan pengalaman, dan memiliki rekor tanding yang bagus juga. “Saya benar-benar menghadapi lawan tangguh, dia adalah juara dunia dua divisi, tapi saya merasa sudah siap dan saya tidak sabar untuk itu,” kata wanita 31 tahun ini.

Akan tetapi, bagaimanapun juga, Katie Taylor menegaskan bahwa dia siap untuk mencetak sejarah dalam pertarungan melawan Anahi Sanchez nanti. “Saya pastinya merasa sudah siap. Saya telah bekerja sangat keras dan saya memiliki tim hebat di sekitar saya, Saya ingin membuat sejarah dalam olahraga ini, jadi ini baru permulaan,” imbuh pemilik rekor profesional 6-0, 4KO. (h/sdn) www.harianhaluan.com

Pemain PSP U-15 Masuk Nominasi Piala Menpora PADANG, HALUAN — Dua pemain PSP Padang U-15 yang berlaga di Liga Sepakbola Pelajar (LSP) Piala Menpora U-16 yaitu Bagus Dwi Riyanto yang berposisi sebagai penjaga gawang dan Ramadhan Dwi Prananda berposisi sebagai penyerang masuk nominasi tim Indonesia U-16 yang akan di kirim ke Spanyol.

Direktur Akademi PSP Padang Agus Suardi sangat bersyukur dua pemain ini bisa masuk nominasi untuk memperkuat Indonesia U-16 yang akan dikirim oleh Menpora.

“Ya, dua pemain kita masuk

radar tim talent scout (pencari bakat) Piala Menpora. Dua pemain ini masuk nominasi, karena penampilannya sangat menjanjikan dalam turnamen sepakbola pelajar ini,” ujar Agus Suardi yang akrab disapa de-

ngan Abien, Selasa (12/9).

Menuru t informasi dari panitia kata Abien, pemain hasil talent scout ini akan digabungkan dengan pemain tim Fanshop FC, Bandung yang tampil sebagai juara dalam Piala Menpora U-16. Tim ini akan mengikuti kompetisi di Spanyol pada tahun 2018.

“Pihak panitia pelaksana dalam hal ini Menpora menyatakan, pemain terbaik hasil pantauan akan diberangkatkan ke Spanyol. Mudah-mudahan terealisasi karena untuk

pembinaan harus berjenjang dan benar-benar harus di perhatikan oleh Menpora,” ujar Abien.

Masuk nominasinya dua pemain PSP U-15 mencapai tujuan u tama didirikannya Akademi PSP Padang. Ttujuan utama didirikan akademi ini untuk mencetak pemain yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk membala daerah dan nasional di iven nasional serta internasional.”Sebagai direktur akademi saya sangat bangga dengan masuknya dua pemain

ini. MUdah-mudahan mereka bisa terpilih dan bisa masuk tim Menpora ini,” harapan Abien.

Dengan diliriknya dua pemain ini, maka akademi PSP sudah mulai menyumbangkan pemain ke nasional. Sebelumnya, Akademi PSP telah menyumbangkan satu pemain ke timnas U-15 yakni penjaga gawang Haviz. ”Kita berharap semua pemain ini bisa masuk timnas, soalnya tujuan utama kita mendirikan akademi ini adalah untuk mencetak pemain,” terangnya. (h/san)

Hasil Imbang—Tim sepakbola Sumatera Barat meraih hasil imbang 1-1 di laga pembuka babak penyisihan grup B cabang sepakbola Popnas menghadapi DKI Jakarta, Selasa (12/9). Di pertandingan kedua Sumbar akan menghadapi Papua yang akan digelar Rabu (13/9). IST

POPNAS

Sumbar Tahan Imbang DKI Jakarta PADANG, HALUAN — Tim sepakbola Sumatera Barat bermain imbang 1-1 dengan tim DKI Jakarta dalam laga pembuka babak penyisihan grup B Pekan Olahraha Pelajar Nasional (Popnas), Selasa (12/9) di Stadion Citarum, Semarang Jawa Tengah.

Pada pertandingan pembuka ini, di babak pertama kedua tim bermain imbang 0-0. Di babak kedua, anak asuh Dedi Umar tertinggal terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Jerin Jacson pada menit 74.

Namun para pemain Sumbar mampu bangkit dan menyamakan kedudukan

pada menit 85 melalui Sajdi Mubarak.

Menanggapi hasil ini Dedi Umar yang akrab disapa dengan DU ini mengatakan kalau anak asuhnya sudah bermain maksimal. “Kami sebenarnya kurang dengan hasil ini.

Namun pemain sudah bermain dengan sebaik mungkin,” bebernya usai pertandingan.

Selain itu juga dirinya mengatakan para pemainnya sempat mengalami grogi di awal pertandingan.

“Ini pertandingan pertama. Para pemain sempat hilang fokus di awalawal pertandingan. Namun mereka berhasil bangkit setelah tertinggal

satu gol,” sebutnya.

Selanjutnya Sumatera Barat akan menghadapi tim Papua, Rabu (13/9).

DU berharap kelemahan yang terjadi di pertandingan pertama tidak terulang di pertandingan kedua nanti.

“Kami tim pelatih akan melakukan evaluasi dan akan memperbaiki kekurangan di pertandingan pertama,” tuturnya.

Jika meraih kemenangan pada pertandingan ini peluang Sumatera Barat untuk lolos ke babak selanjutnya akan terbuka lebar. Namun jika mengalami seri apalagi kalah, maka peluang untuk lolos ke babak

selanjutnya akan berat.

“Saya mohon doa dan dukungan dari masyarakat Sumatera Barat agar kami bisa meraih yang terbaik dan mengharumkan nama Sumatera Barat di Popnas ini. Mudah-mudahan kami bisa sukses,” ujarnya lagi.

Sumatera Barat tergabung bersama, DKI Jakarta, Papua dan Riau.

Sedangkan di grup A dihuni oleh Jawa Tengah, Yogyakarta dan Maluku Utara. “Setiap pelatih pastinya ingin meraih yang terbaik. Begitu juga dengan saya. Tentunya kami ingin meraih medali emas pada ajang Popnas ini,” tuturnya. (h/san)

INDONESIA U-19 VS BRUNEI U-19

Wajib Tampil Habis-habisan YANGON, HALUAN — Timnas Indonesia U-19 bertekad tampil habis-habisan saat menghadapi Brunei Darussalam demi lolos ke semifinal Piala AFF U19. Hal itu diungkap oleh Muhammad Iqbal, salah satu penggawa timnas U-19, menjelang laga lawan Brunei di Stadion Thuwunna, Yangon, Rabu (13/ 9). Laga ini menentukan lolos atau tidaknya skuat Indra Sjafri tersebut ke empat besar.

Menurut M. Iqbal, dia dan rekan-rekannya sudah mempelajari kekuatan Brunei sesuai arahan Indra Sjafri. Bermain disiplin dan tanpa beban diyakini menjadi kunci kemenangan. ”Kami harus habis-habisan melawan Brunei. Kami harus bermain disiplin, serta jangan terbebani melawan Brunei,” ujar M. Iqbal melalui rilis yang diterima detiksport.

Kami akui kemarin bermain kurang maksimal, namun besok kami tidak boleh begitu lagi,” ucapnya merujuk pada kekalahan 0-3 ketika melawan Vietnam. “Kami yakin lolos ke

babak semifinal. Pelatih sudah memberitahu apa yang harus kami lakukan saat melawan Brunei,” katanya.

Manajer Timnas, Roni Fauzan, tentu berharap Egy Maulana Vikri dkk. mengemas kemenangan di laga nanti. Namun ia menekankan supaya bermain dengan tenang.”Kami berharap besok mampu menaklukkan Brunei, kami ingin lolos ke semifinal. Tidak masalah mau jadi juara grup atau runner up yang penting lolos semifinal dahulu,” Roni mengatakan dalam rilis yang diterima detikSport.

“Semoga besok anak-anak bisa bermain lepas, tanpa beban, dan tenang dalam penyelesaian akhir. Saya kembali meminta doa dan dukungan kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar Timnas U-19 juara Piala AFF tahun ini,” Roni menambahkan.

Timnas Indonesia tak bisa menghindari hasil buruk kala bertemu tim kuat Vietnam pada matchday ketiga Piala AFF U-18 Grup B. Skuat arahan Indra Sjafri secara menge-

jutkan dibantai 3-0, di Stadion Thuwunna, Senin (11/9).

Hal tersebut membuat langkah Indonesia tak lagi mudah untuk bisa lolos ke semi-final mewakili Grup B. Pasalnya, kini Vietnam kokoh di puncak klasemen dengan sembilan poin sempurna dan Myanmar duduk di posisi kedua.

Myanmar sebenarnya berbagi poin sama dengan Indonesia, sama-sama mengoleksi enam poin. Hanya saja, Myanmar sebagai tuan rumah berhasil mengudeta Indonesia dari posisi kedua lantaran punya selisih gol lebih bagus.

Saat ini, Indonesia memiliki selisih gol tujuh, hasil dari 11 kali memasukan gol dan empat kali kebobolan. Sementara Myanmar, mencetak 15 gol dan kemasukan dua gol. Hal itu yang membuat Indonesia wajib pesta gol di pertandingan terakhir.

Indonesia lolos jika Vietnam berhasil mengalahkan Myanmar dan Indonesia berhasil mendapatkan poin saat melawan Brunei (seri atau menang).

EGY MAULANA VIKRI DAN FEBRI EKA PUTRA Myanmar dan Vietnam bermain imbang, Indonesia mengalahkan Brunei. Jika Myanmar menang atas Vietnam dengan selisih maksimal satu gol, Indonesia wajib menang minimal delapan gol atas Brunei. Jika pada akhir Redaktur: Arda Sani

nya selisih gol serta poin Myanmar/Vietnam dan Indonesia sama, maka akan dihitung dari siapa yang lebih banyak mencetak gol. Jika tetap sama jumlahnya, maka dlihat dari head-tohead. (h/san/dtc/bln) Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Wali Kota Mouscron Tewas Mengenaskan MOUSCRON, HALUAN — Kabar tewasnya Wali Kota Mouscron, Belgia, Alfred Gadenne mengejutkan publik. Pria berusia 71 tahun itu ditemukan istrinya dalam kondisi tak bernyawa dengan leher digorok, Senin (11/9).

Gadenne merupakan mantan Anggota Parlemen dari Partai Konservatif yang kini memimpin Mouscron, kota dengan penduduk sekitar 57 ribu orang dan berada di area perbatasan dengan Prancis, tepatnya sekitar kota Lille.

Tubuh Gadenne ditemukan tergeletak di pekuburan yang tak jauh dari rumahnya oleh sang istri. Disebutkan, Gadenne memang setiap hari dengan sukarela membuka dan menutup kompleks permakaman tersebut.

Sementara Perdana Menteri Belgia langsung menyampaikan rasa dukacita termasuk melalui akun Twitter. Dia menyebut, kejadian itu sungguh memukul publik Belgia sebagaimana dilansir laman Telegraph.

Salah satu media lokal disebutkan memberitakan bahwa polisi setempat didatangi seseorang yang mengaku membunuh sang Wali Kota. Namun polisi belum menyampaikan rilis resmi terkait hal itu.

Kasus ini sedang disidik oleh kejaksaan setempat dan tidak dilimpahkan kepada penyidik antiteroris. “Saya sangat menyesalkan kejadian sadis yang menyebabkan kematian Alfred Gadenne,” kata PM Belgia, Charles Michel. (h/vvc)

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

19

DPR Minta Indonesia Tampung Pengungsi Rohingya JAKARTA, HALUAN — Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf mendorong pemerintah menampung pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar.

Bahkan secara khusus, dirinya meminta disediakannya pulau untuk pengungsi Rohingya sebagaimana yang pernah dilakukan Indonesia saat menerima ratusan ribu pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kepulauan Kepri.

“Dulu kita pernah membuka satu pulau menerima khusus pengungsi Vietnam. Saya pikir ini harus segera dilakukan pemerintah, membuka Pulau Galang lagi atau pulau apapun untuk menerima pengungsi Rohingya di Indonesia,” kata Nurhayati usai menerima perwakilan UNHCR di

Indonesia Thomas Vargas di Gedung DPR RI, Selasa (12/9).

Nurhayati mengatakan, saat ini ada sekitar 300 ribu pengungsi Rohingya sudah tiba di Bangladesh dengan kondisi sangat memprihatinkan akibat keterbatasan pasokan pangan, air bersih dan obat-obatan.

Karena itu, kata politisi Demokrat itu, dalam waktu dekat BKSAP DPR bersama UNHCR akan berkunjung ke Bangladesh untuk melihat langsung kondisi di tempat pengungsian. ”Insyaallah, kami akan ke Bangladesh meng-

unjungi para pengungsi. Karena kita tahu, bahwa PBB sudah mengeluarkan pernyataan bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah etnis cleansing (pembersihan etnis). Artinya ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Presiden International Humanitarian Law ini juga mendukung statement PBB yang mendesak Pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya. Paling tidak memberikan akses tinggal dan hidup sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian Human Rights. “Bahwa siapapun tidak bisa ditampikkan hak asasi manusianya,” tegas Nurhayati.

Secara terpisah, anggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno menegaskan, dalam

penyelesaian kekerasan kepada etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, harus mengedepankan aspek kemanusiaan.

Mengingat, kekerasan kepada etnis ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia. “Ini adalah kemanusiaan. Masyarakat etnis Rohingya adalah manusia, sehingga terlepas dari agama atau suku apapun, mereka adalah manusia.

Secara UU internasional yang diakui PBB, semua manusia berhak mendapatkan hidup sesuai dengan hak asasinya,” tegas Dave.

Dave tak memungkiri, bahwa ini kondisi dalam Negeri Myanmar sendiri. Sehingga, secara aturan setiap negara dilarang mencampuri urusan dalam Negeri Myanmar. Myanmar pun merupakan negara berdaulat dan

diakui oleh seluruh dunia.

Namun, sebagai anggota komunitas dunia, Indonesia dan negara-negara lain bisa melakukan pendekatan secara diplomatik. “Kita mendorong etnis Rohingya mendapat pengakuan resmi secara negara mereka.

Mereka juga bisa mendapatkan bantuan, agar mereka bisa hidup dengan nyaman dan aman,” harap politisi F-PG itu.

Dave juga memastikan, pihaknya menyuarakan isu ini diberbagai kesempatan forum-forum parlemen internasional. Termasuk salah satunya dalam kesempatan World Parliamentary Forum on Sustainable Development yang berlangsung di Nusa Dua Bali, baru-baru ini. Termasuk ke depannya dalam sidang General Assemby di PBB. (h/sam)

Sidang Praperadilan Novanto Ditunda Pekan Depan JAKARTA, HALUAN — Sidang praperadilan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) ditunda hingga pekan depan. Dalam perkara ini, Setnov mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP oleh KPK. “Sidang berikutnya ditunda pada Rabu 20 September 2017. Kalau bisa KPK supaya langsung menjawabnya agar bisa diselesaikan segera. Sidang permohonan praperadilan nomor perkara 97/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dinyatakan diundur hingga 20 September 2017, sidang ditutup,” kata hakim tunggal Cepi Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (12/9).

Dalam sidang, Tim Biro Hukum KPK tidak hadir dalam persidangan. Lembaga anti korupsi itu hanya diwakili oleh seorang staf administrasi Biro Hukum KPK yang membawakan surat dari KPK. Awalnya tim KPK meminta penundaan selama 3 minggu.

“Sehubungan dengan surat panggilan untuk perkara No. 97/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL dengan pemohon Setya Novanto yang dimulai Selasa, 12 September 2017, KPK selaku termohon menyampaikan permintaan penundaan sidang untuk dapat mempersiapkan administrasi yang layak.

Kiranya melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat menunda persidangan hingga 3 minggu ke depan. Demikian kami sampaikan, tertanda tangan Kabiro Hukum KPK Setyadi,” kata hakim Cepi membacakan.

Sedangkan tim penasihat hukum Setya Novanto diwakili oleh empat orang pengacara, yaitu Ketut Mulya Arsana, Agus Triyanto, Jaka Mulyana dan Abdul Khoir Husin. “Kami menerima permohonan penundaan, tapi untuk memperlancar waktu persidangan, 3 minggu tidak kami sepakati, paling cepat kami minta 3 hari yang mulia, terlalu lama 3 minggu, terima kasih,” kata Ketut.

“Selain alasan terlalu lama, apa lagi alasan yang anda sampaikan?” tanya Cepi kepada kuasa hukum Setnov.

“Selain untuk mempercepat pesidangan, kami mohonkan jadwal ditetapkan karena terkait dengan saksi-saksi ahli yang akan kami hadirkan,” jawab Ketut.

“Setelah saya baca permohonan penundaan ini, barang kali 3 minggu terlalu lama, tapi 3 hari juga terlalu singkat. Jadi saya beri kesempataan kepada KPK untuk menunda persidangan pada sidang berikutnya,” tutur Cepi. (h/okz)

RAPAT KERJA — Suasana rapat kerja Komisi III dengan KPK di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9). IST

RAKER KOMISI III DENGAN KPK

Kasus Penangkapan Irman Gusman Diungkit JAKARTA, HALUAN — Kasus penangkapan mantan Ketua DPD RI, Irman Gusman oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diungkit dalam rapat kerja antara Komisi III DPR dengan KPK, di ruang rapat Komisi III DPR, kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Salah seorang anggota Komisi III mempertanyakan proses operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Irman Gusman. “Apa benar orang yang memberi uang ke Irman Gusman itu berstatus tahanan kota,” tanya salah seorang anggota Komisi III. Menanggapi pertanyaan hal tersebut,

kata Wakil Ketua KPK Laode Syarif membenarkan, bahwa pihak yang memberikan uang kepada Irman itu betul tahanan kota. Menurut Laode, karena kasus hukum Irman Gusman sudah inkrach, maka dia mau membukanya dalam raker tersebut.

Dijelaskan Laode, KPK hanya memantau jaksa yang menangani perkara orang memberikan uang kepada Irman Gusman. “Kemudian, ketika dia ke Jakarta terus diikuti,” jelas Laode.

Kemudian anggota dewan menanyakan lagi, bahwa pemberian uang yang diterima Irman Gusman tersebut masih ada waktu 30 hari bagi Irman Gusman untuk dilapor-

kannya ke KPK. Laode dengan enteng mengatakan, hal tersebut bisa digugat melalui praperadilan. “Jadi bisa dibawa ke praperadilan,” kata Laode tanpa beban.

Seperti diketahui, Irman Gusman, divonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (20/2) karena Irman terbukti menerima suap sebesar Rp100 juta dari Direktur CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan Memi.

Menurut majelis hakim ketika itu, Irman terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 t2001 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi.

Irman ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Sabtu, 17 September 2016 dinihari, di kediamannya bersama dua pengusaha dan istri dari salah satu pengusaha.

Irman Gusman menggugat penangkapan atas dirinya itu dengan melakukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam proses praperadilan, KPK meminta pengadilan untuk menunda sidang. Namun dalam proses sidang praperadilan, KPK melimpahkan berkas perkara Irman Gusman ke Pengdilan Tipikor Jakarta dan secara otomatis sidang praperadilan dihentikan. (h/sam)

Perempuan Muslim Pertama Jadi Presiden Singapura SINGAPURA, HALUAN — Salah satu anggota etnis minoritas termiskin di negara tersebut akan menjadi presiden perempuan pertama di negara kota di Asia Tenggara minggu ini. Selama ini tidak ada warga Melayu Muslim dalam jajaran pejabat tinggi di Angkatan Darat Singapura dan hanya segelitintir menduduki jabatan senior di pengadilan.

Namun Halimah Yacob, mantan ketua parliamen, akan secara resmi diangkat menjadi pejabat di posisi paling seremonial, besok (hari ini). Menu-

rut laporan media, seperti diberitakan oleh Reuters. Ia terpilih setelah kandidat lainnya gagal memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bersaing di pemilihan.

Dengan tujuan memperkuat rasa inklusivitas di negara yang beragam budaya ini, Singapura telah menetapkan bahwa posisi presiden akan diperuntukkan bagi kandidat-kandidat dari warga etnis Melayu saat ini.

Pengalaman Halimah sebagai ketua DPR secara otomatis membuatnya memenuhi persyaratan untuk pencalonannya.

“Empat kandidat lainya, dua bukan dari etnis Melayu dan dua tidak mendapat sertifikat kelayakan,” kata departemen pemilihan umum.

Orang Melayu terakhir yang menjadi presiden adalah Yusof Ishak, yang gambarnya menghiasi uang kertas Singapura.

Yusof menjabat sebagai presiden dari 1965 hingga 1970, tahun-tahun pertama kemerdekaan Singapura setelah penggabungan dengan Malaysia yang berlangsung singkat. Namun, kekuasaan eksekutif tetap di tangan Lee Kuan Yew, perdana

menteri pertama Singapura.

Kesuksesan ekonomi Singapura dan kebijakan pendidikan telah membantu memperbesar kelompok kelas menengah etnis Melayu. Namun dalam sensus terakhir pada 2010 menunjukkan mereka kalah dengan kelompok etnis lainnya dalam beberapa ukuran, seperti misalnya penghasilan rumah tangga dan kepemilikan rumah.

Etnis Melayu yang berkisar 13 persen dari total 3,9 juta penduduk warga negara Singapura dan penduduk tetap, juga memiliki prestasi yang kurang

HALIMAH YACOB bagus untuk pendidikan universitas dan sekolah menengah. (h/ okz)

PBB Resmi Jatuhkan Sanksi Baru untuk Korut

SALAH satu nuklir Korea Utara. IST

WASHINGTON, HALUAN — Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat, mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang AS untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara (Korut), Senin (11/9).

Keputusan ini diambil sepekan setelah Korut melakukan uji coba www.harianhaluan.com

nuklir keenam dan terbesar.

Resolusi tersebut dirancang untuk mencapai enam tujuan utama, yaitu menutup impor minyak Korut, melarang ekspor tekstil, mengakhiri kontrak kerja di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan upaya kerja sama dengan

negara lain dan memberi sanksi kepada lembaga pemerintah tertentu Korut.

“Hari ini, kita mengatakan dunia tidak akan pernah menerima Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, dan hari ini Dewan Keamanan mengatakan jika rezim Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya, kita akan bertindak untuk menghentikannya sendiri,” ujar Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, setelah pemungutan suara.

“Kami sudah mencoba mendorong rezim tersebut untuk melakukan hal yang benar, sekarang kami berusaha menghentikannya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang salah. Kami melakukannya dengan cara menghentikan kemampuan Korea Utara untuk memasok dan mendanai program senjatanya,” kata dia.

AS pertama kali mengeluarkan rancangan resolusi untuk melarang ekspor minyak sepenuhnya ke Korut.

Rancangan itu juga diajukan untuk membekukan aset pemimpin Korut Kim Jong-un, Partai Pekerja, dan pemerintah Korut.

Namun kemudian, AS mengajukan rancangan resolusi lain. Kali

ini AS tidak meminta embargo minyak dilakukan secara penuh, tidak meminta adanya larangan perjalanan bagi Kim Jong-un, dan mengubah beberapa isu lainnya. “Ini adalah langkah terkuat yang pernah diterapkan untuk Korea Utara,” kata Haley.

“Mereka memberi kita kesempatan yang jauh lebih besar untuk menghentikan kemampuan rezim tersebut untuk membiayai program nuklir dan rudalnya. Namun kita semua tahu langkah-langkah ini hanya akan berjalan jika semua negara menerapkannya sepenuhnya,” tambah Haley.

Rusia dan Cina memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sebelumnya telah menyatakan skeptisisme atas usulan sanksi dari AS tersebut.

Namun dalam pemungutan suara, Cina mendukung resolusi itu.

“Cina secara konsisten berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea, menuju perdamaian dan stabilitas di semenanjung, serta mendukung penyelesaian masalah melalui dialog dan konsultasi,” kata Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi, setelah pemu-

ngutan suara.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia juga menjelaskan, mengapa negaranya mendukung resolusi tersebut. ”Rusia tidak menerima klaim DPRK untuk menjadi negara nuklir dan telah mendukung semua resolusi Dewan Keamanan yang menuntut diakhirinya program rudal nuklir Pyongyang untuk kepentingan denuklirisasi semenanjung Korea. Oleh karena itu, kami mendukung sanksi yang terkandung dalam resolusi yang ditujukan untuk memaksa DPRK memenuhi tuntutan Dewan Keamanan,” jelas Nebenzia.

Sanksi tersebut disambut baik oleh Jepang. Pada Selasa (12/9), Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada media lokal, mereka tengah memberlakukan tekanan tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Korut.

Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre juga menyatakan dukungannya terhadap resolusi yang dirancang AS. “Keyakinan mendalam kami adalah reaksi tegas Dewan Keamanan dapat membuka jalan menuju solusi politik dalam krisis ini. Jangan salah, ketegasan

kami hari ini adalah penangkal terbaik kami terhadap risiko perang, dengan risiko konfrontasi, dan ketegasan kami hari ini adalah alat terbaik kami untuk solusi politik esok,” katanya.

CNN melaporkan, secara khusus, resolusi ini akan menghasilkan penurunan 30 persen dari total impor minyak dengan memotong lebih dari 55 persen produk minyak sulingan yang menuju ke Korut. “Minyak adalah sumber kehidupan Korut untuk membangun dan mendanai senjata nuklir,” jelas Haley.

Resolusi ini juga akan melarang ekspor semua tekstil Korut. Pada 2016, rezim Korut memperoleh 760 juta dolar AS melalui penjualan tekstil, sehingga sektor ini menjadi sektor ekonomi terbesar yang belum disentuh Dewan Keamanan PBB. Selain itu, resolusi baru tersebut akan mencegah pekerja asing mendapatkan upah yang dapat membiayai rezim Korut, serta mengurangi investasi asing, transfer teknologi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Melalui sektor ini, Korut tercatat mendapat keuntungan lebih dari 500 juta dolar AS setiap tahun. (h/rol)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Luther

20

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

KOTA PARIAMAN

Perusda Sabiduak Sadayuang Tak Kunjung Beroperasi PARIAMAN, HALUAN — Perusahaan daerah (Perusda) Kota Pariaman Sabiduak Sadayuang sampai kini baru nama, operasional belum, karena belum dilakukan pemilihan direksi. Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Kota Pariaman, Rismen kepada Haluan, Selasa (12/9), membenarkan hal itu, bahwa Perusda Kota Pariaman baru hanya nama sejak tahun 2014 sampai September berjalan 2017 ini.

Perusda Kota Pariaman sudah ada sejak tahun 2014, itu berdasarkan Perda No 9 tahun 2014. Agar perusda ini jalan, tahun 2015 dibentuk pansel penjaringan direksi perusda, tapi tak ada anggaran.

Begitupun tahun tahun 2016, ada anggaran untuk penjaringan direksi namun gagal karena terlambat pelaksanaan penjaringan.

Menurut Rismen, tahun 2017 ini penjaringan untuk jabatan direksi Perusda Sabiduak Sadayuang dilakukan. Pansel sudah dibentuk, ketuanya Sekda Kota Pariaman Indra Sakti dengan 7 anggota inti, anggaranpun mendukung.

Rismen menjelaskan, menjelang minggu ke tiga September ini dilakukan penjaringan direksi untuk Perusda Sabiduak Sadayuang.

Walikota ingin penjaringan dilakukan secara terbuka dan calon harus punya visi dan misi terhadap perusahaan daerah sehingga semua kemajuan bisa terukur.

Ada tiga bidang usaha di Perusda Sabiduak Sadayuang, bidang usaha pariwisata, jasa perdagangan dan bidang usaha energi dan sumber daya manusia. (h/tri).

Walikota Mukhlis Rahman Buka Aksi Sapta Pesona PARIAMAN, HALUAN — Kunjungan wisatawan ke Kota Pariaman sudah mencapai 3 juta orang pertahun, dan pemerintah kota terus mempromosikan wisata kota ini. Hal itu diungkap Walikota Pariaman Mukhlis Rahman pada pembukaan Aksi Sapta Pesona di Pantai Kata Pariaman, Selasa (12/9).

Telah meningkatnya kunjungan wisata ke Kota Pariaman hendaknya dapat dimanfaatkan kelompok atau pelaku usaha di kota ini.

Tujuan pemerintah membangun memang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat jadi tinggal lagi bagaimana masyarakat memanfaatkan kondisi itu. Terkait peresmian aksi Sapta Pesona, penting untuk teraplikasi di masyarakat. Sementara kelompok sadar wisata yang ada sebagai ujung tombak sangat diharapkan perannya. Bersama-sama membangun wisata di kota ini akan berdampak sangat positif untuk geliat ekonomi kota ke depan.

Peresmian Aksi Sapta Pesona itu ditandai dengan membagikan peralatan kebersihan seperti sapu lidi, tong sampah kepada 3 kelompok sadar wisata, yaitu kelompok sadar wisata Gandoriah, Karan Aur dan Kelompok Wisata Taluak Saiyo.

Peralatan kebersihan diserahan dari Kadis Pariwisata Provinsi Sumbar, Oni Zulfian kepada Walikota Pariaman Mukhlis Rahman terus ke kelompok sadar wisata.

Peresmian juga ditandai dengan menanaman pohon pelindung jenis ketapang di Pantai Kata oleh Walikota Mukhlis Rahman bersama Kadis Pariwisata Provinsi dan Kadis Pariwisata Kota Pariaman Efendi Jamal. (h/tri).

MENU B2SA — Walikota Pariaman didampingi Ketua TP-PKK, Ny. Reni Mukhlis melihat langsung menu B2SA dari peserta lomba di halaman Rumah Tabuik Subarang di samping Kantor Balai Kota Pariaman, kemarin. TRISNALDI

Taratak Juara I Cipta Menu B2SA Tingkat Kota PARIAMAN, HALUAN — Kelurahan Taratak meraih juara I lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Kota Pariaman, Senin (11/9).

Lomba B2SA yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Pariaman itu diikuti12 peserta dengan tiap kecamatan mengutus 3 desa.

Sementara juara II diraih Desa Sikapak dan juara III Desa Padang Cakur. Dan Harapan I oleh Desa Pauh Kurai Taji dan Harapan II

oleh Desa Batang Kabung.

Lomba tersebut berlangsung sehari. Makanan yang dinilai tim juri adalah makanan yang sudah terhidang, bukan dibuat di arena lomba.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman, Agusriatman, kegiatan dalam angka

www.harianhaluan.com

Indek pola pangan harapan (PPH) 85,6 persen tahun 2015 dan 87,9 persen tahun 2016.

Bila dibandingkan dengan tingkat nasional sudah harus mencapai 90 persen.

“Konsumsi pangan masyarakat kita masih mengandalkan bahan baku beras, ikan dan sedikit sayur,” kata Agusriatman.

Namun para orang tua-tua kita dahulunya sudah memperkenalkan berbagai olahan makanan selain beras seperti makanan terbuat dari ubi, ja-

PEMILIHAN MEDIA TRADISIONAL TERBAIK

Mustika Minang Duo Peringkat III di Sumbar PARIAMAN, HALUAN — Sanggar Mustika Minang Duo Kota Pariaman menduduki peringkat III lomba pemilihan media tradisional terbaik tingkat provinsi tahun 2017.

Lomba tersebut digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumatera

Barat selama dua hari 6-7 September 2017 di auditorium Gubernuran Provinsi Sumatera Barat, di Padang, Kamis (8/9).

Lomba pemilihan media tradisional terbaik tingkat provinsi tahun 2017 itu, peringkat I diraih Kota Padang dan peringkat II

Kualitas Pangan Pengaruhi SDM PARIAMAN, HALUAN — Wali Kota (Wako) Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari akan mempengaruhi tingkat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada.

“Pola konsumsi yang sehat dan berkualitas serta mengandung gizi lengkap akan membantu perkembangan otak dan tubuh manusia yang baik,” katanya di Pariaman, Senin, saat menghadiri kegiatan cipta menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), seperti diberitakan portal antarasumbar.

Apalagi, ujarnya berdasarkan hasil kajian beberapa ahli kualitas konsumsi selama 1.000 hari pertama kehidupan, cukup menentukan tingkat kecerdasan seseorang. Ia menerangkan pengetahuan tentang kualitas pangan yang sehat dan bergizi harus disampaikan oleh semua pihak hingga ke tingkat pemerintahan terendah.

“Pengetahuan ini tidak hanya pada saat kegiatan tertentu, namun setiap masyarakat wajib kembali menyosialisasikan hingga ke tingkat keluarga,” lanjutnya.

Apalagi, sebutnya hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Hal tersebut menerangkan bahwa suatu negara apabila tidak memiliki ketahanan, kemandirian dalam pemenuhan pangan maka dapat terancam. Ia menjelaskan dalam memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat dihadapi berbagai persoalan diantaranya keterbatasan lahan dengan tingkat jumlah penduduk yang tidak seimbang.

Kemudian alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, ketergantungan konsumsi beras yang masih tinggi dan infrastruktur yang masih terbatas. Oleh karena itu, ujar dia masyarakat diminta lebih cerdas dan maksimal dalam memanfaatkan sumber daya. Sebagai contoh masyarakat diharapkan dan diimbau untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai aneka buah dan sayur. (h/nov/*)

penyuluhan pangan alternatif.

Kegiatan yang digelar kerja sama dengan Ketua dan Pengurus TP PKK Kota Pariaman dalam lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) tingkat Kota Pariaman ini.

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan dinas, terhadap beberapa sampel di berbagai desa/kelurahan di Kota Pariaman, bahwa keragaman konsumsi pangan masyarakat selain beras, makin baik.

KEPALA Dinas Pariwisata Sumbar Oni Zulfian menyerahkan alat kebersihan kepada Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan seterusnya kepada Kelompok Sadar Wisata Taluak Saiyo. TRISNALDI

diraih Kota Solok.

Diskominfo Kota Pariaman memfasilitasi Sanggar Mustika Minang Duo yang merupakan salah satu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kota Pariaman mewakili daerah itu mengikuti pemilihan media tradisional untuk tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Nasrul Abit mengatakan bahwa lomba media tradisional yang digelar merupakan upaya melestarikan nilainilai budaya yang ada di Minangkabau. Pemerintah Provinsi Sumbar sendiri memiliki komitmen yang tinggi untuk melestarikan nilai-nilai tersebut.

Media tradisional memiliki peran dalam mengembangkan nilai-nilai tersebut melalui penyebaran informasi yang dikemas dalam bentuk khasanah lokal terhadap masyarakat.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sumbar, Yeflin Luandri menyebutkan pelaksanaan lomba media tradisional tahun lalu, Sumbar yang diwakili Kota Solok ke tingkat nasional dan meraih juara I. Dia berharap juara I tingkat Provinsi Sumbar tahun ini juga bisa meraih peringkat terbaik dan siapkan s ebaik- baiknya sehingga harapan juara bisa dicapai. (h/tri)

gung dan pisang, dan itu jarang kita temui sekarang,” tambahnya lagi.

Makanya, kata Agusriatman, melalui lomba yang digelar, masyarakat diingatkan kembali bahwasanya di sekitar mereka banyak yang bisa dimanfaatkan dalam menyediakan menu untuk memenuhi gizi keluarga.

Kegiatan didanai melalui APBD tahun ini. Total hadiah pada lomba tersebut Rp25.150.000. (h/tri)

Walikota Terima Penghargaan dari UGM PARIAMAN, HALUAN — Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menerima penghargaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, sebagai pemerintah daerah yang memiliki Indeks Kondisi Keuangan Daerah Terbaik, untuk Region Sumatera, di Auditorium Graha Sabha Pramana, UGM Yogyakarta, Kamis (7/9). Penghargaan diserahkan langsung oleh Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pembinaan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto.

Penghargaan kepada Pemerintah Kota Pariaman, berdasarkan hasil penelitian dan penilaian oleh Prodi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Penelitian dan penilaian dilakukan terhadap daerah yang memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memiliki indeks kondisi keuangan daerah terbaik.

Pemerintah Kota Pariaman, salah satu dari 5 (lima) daerah yang memperoleh Indeks Kondisi Keuangan Daerah Terbaik untuk regional Sumatera, setelah Kota Subulussalam, Kota Batam, Kota Prabumulih dan Kota Sabang dan penghargaan ini juga d raih oleh Airin Rachmi Diani, Walikota Tengerang Selatan, sebagai Terbaik Pertama Region Jawa.

Walikota Pariaman usai menerima penghargaan mengatakan, Pemko Pariaman telah membuktikan dalam bentuk kerja nyata dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga penghargaan yang diberikan oleh pihak Universitas Gadjah Mada merupakan bukti nyata dari tanggung jawab serta komitmen dari pihak Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam mengelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.

“Dengan penghargaan yang diraih, diharapkan mampu memotivasi ASN Pemerintah Kota Pariaman untuk terus meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah,” kata walikota.(h/tri)

Lomba Cipta Menu B2SA Jangan Hanya Seremoni PARIAMAN, HALUAN — Walikota Pariaman Mukhlis Rahman minta, lomba Cipta Menu Beragam, Seimbang, dan Aman (B2SA) harus ada evaluasi hingga tak terkesan seremoni belaka.

“Lomba ini dilaksanakan tiap tahun tapi bagaimana terapannya di masyarakat, apakah sudah terlaksana?,” kata wako pada pembukaan lomba di Rumah Tabuik Subarang di samping Kantor Walikota Pariaman, Senin (11/9).

Kata walikota, pengukuran terapan B2SA di masyarakat bisa menjadi kategori tambahan penilaian lomba ke

depan.

Dijelaskan, pembangunan Kota Pariaman akan terus jalan diantaranya pembangunan infrastruktur. “Areal pertanian yang ada bisa berkurang seperti yang sudah terjadi selama ini.

Dengan keberagaman menu bergizi dan seimbang di luar beras, jelas akan lebih menjamin ketersediaan pangan secara berkelanjutan,” ujar walikota.

Walikota minta dinas terkait terus melakukan sosialisasi menu B2SA ke kecamatan, kelurahan dan desa di Kota Pariaman.

Lomba Menu B2SA diikuti

12 peserta dari 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Penilaian terhadap menu B2SA yang dilakukan panitia, tidak langsung dimasak di lokasi lonba tetapi sudah tersedia makanan yang sudah dimasak peserta.

Beragam makanan non beras berupa cemilan dan kuekue yang terbuat dari non beras di sini ditampilkan.

Di antara makanan non beras pada lomba B2SA yang ditampilkan adalah lupis ubi dicampur bubur kacang buah dan quitela dendeng ikan nila.

Rebus ubi singkong campur kelapa. (h/tri)

KADIS Kominfo Kota Pariaman Yalviendri sedang melantukan tembang manis di pentas acara lomba B2SA tingkat Kota Pariaman diiringi musik program Gresendo. TRISNALDI Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

KABUPATEN SOLOK

Harian Umum

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

21 21

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 DZULHIJAH 1438 H

80 PAI Ikuti Pembinaan Teknis SIJUNJUNG, HALUAN — Sebanyak 80 orang penyuluh agama Islam (PAI) di Kabupaten Sijunjung mengikuti pembinaan teknis.

Pembinaan teknis yang digelar Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sijunjung dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy di aula Kemenag, Senin (11/9).

Wabup Arrival Boy dalam sambutannya berharap peserta agar melaksanakan amanah dan kepercayaan yang diemban dengan tulus ikhlas. Jangan berorientasi kepada honor yang diterima.

Amanah dan kepercayaan yang dilaksanakan penyuluh agama Islam suci dan mulia, karena misi yang diemban mempererat silaturahim, meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan mensyiarkan Islam.

“Laksanakanlah amanah dan kepercayaan itu dengan tulus dan ikhlas.

Sebab bila dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas, honor, gaji dan tunjangan yang bakal diterima penyuluh agama Islam jauh lebih besar dan berarti dari honor yang diterima di atas dunia, yaitu pahala dan naungan Allah SWT di kampung akhirat,” ucap wabup yang didampingi Kepala Bagian Kesra Setdakab, M.Hasbi.

Di samping melaksanakan amanah dan kepercayaan, wabup juga meminta penyuluh agama Islam dalam setiap pertemuan dan kegiatan mengimbau para orangtua untuk membina serta mendidik putra putrinya sejak dini, sesuai syariat dan ajaran Islam, supaya mereka tidak membawa kesengsaraan di alam akhirat nantinya.

Selain itu, penyuluh agama Islam juga diimbau untuk bahu membahu dan bekerja sama dengan guru tahfiz yang ada di kecamatan, karena dalam melaksanakan amanah dan kepercayaan, misi yang diemban penyuluh agama Islam dan guru tahfiz sama, yaitu sama-sama memajukan dan mensyiarkan Islam.

“Dalam memajukan dan mensyiarkan Islam, Pemkab Sijunjung menempatkan dua guru tahfis pada setiap kecamatan dengan honor Rp800 ribu perbulan. Karena mengemban misi yang sama, saya berharap penyuluh agama Islam bahu membahu dan bekerja sama dengan guru tahfiz itu dalam melaksanakan amanah dan kepercayaan,” harap Wabup Arrival Boy. Plt. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sijunjung, Syamsul Arifin melaporkan, pembinaan teknis penyuluh agama Islam dikuti 80 orang peserta. Mereka, sambung Syamsul Bahri, berasal dari penyuluh agama Islam non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyuluh agama Islam ASN. “Pembinaan ini diikuti 80 orang penyuluh, sebanyak 64 orang penyuluh agama Islam non ASN dan 16 orang penyuluh agama Islam ASN,” kata Syamsul Arifin.(h/azn)

Kantor BPS Dinobatkan Jadi Kantor Percontohan SIJUNJUNG, HALUAN — Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sijunjung dinobatkan sebagai kantor percontohan. Betapa tidak, kantor yang dipimpin Evi Junaidi itu, kembali menempati posisi wahid Lomba Kantor Bersih dan Hijau di Kabupaten Sijunjung.

SERAHKAN PENGHARGAAN — Bupati Sijunjung Yuswir Arifin menyerahkan penghargaan kepada Kepala Dinas Pertanian Ronaldi, sebagai terbaik I pelaksanaan pawai kategori pembangunan. AZNELDI

SIJUNJUNG, HALUAN — Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke34 di Kabupaten Sijunjung diperingati dengan menggelar senam bersama di halaman kantor bupati setempat, Senin (11/9).

Senam yang dimulai pukul 08.00 WIB diikuti Bupati Yuswir Arifin, Wakil Bupati Arrival Boy, unsur forkopimda, Plt Sekdakab Adlis, kepala OPD, perwira TNI, Polri, jajaran Pemkab Sijunjung dan instansi vertikal.

Kegiatan senam yang dipandu beberapa orang instruktur dilaksanakan setelah upacara peringatan Haornas.

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin dalam sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga mengajak seluruh komponen masyarakat didaerahnya, baik pelajar, mahasiswa, karyawan dan ibu-ibu

untuk berolahraga secara teratur.

Bahkan, katanya, nilai-nilai yang ada dalam olahraga dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada kesempatan itu, bupati dan wakil bupati, unsur forkopimda dan Plt Sekdakab menyerahkan hadiah dan penghargaan kepada pemenang lomba dan kegiatan dalam rangka memeriahkan HUT ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Diantaranya, lomba pawai, baik kategori pawai budaya, alegoris, sepeda hias, pembangunan dan drum band. Kategori pawai budaya, juara I Kecamatan Koto VII, juara II Kecamatan Lubuk Tarok dan juara III Kecamatan Sijunjung.

Kategori pawai Alegoris, juara I SMA Negeri 2 Sijunjung, juara II SMA Negeri 9 Sijunjung dan juara III SMK Negeri 3

Sijunjung.Kategori pawai sepeda hias, juara I SD Negeri 3 Muaro, juara II SD Negeri Padang Laweh dan juara III SD Negeri 20 Muaro.

Kategori pawai pembangunan, juara I Dinas Pertanian, juara II Dinas Pangan dan Perikanan dan juara III Dinas Dagperinkop dan UKM. Sedangkan kategori drum band, juara I SD Negeri Pematang Panjang, juara SMP Negeri 1 Sijunjung dan juara III SD Negeri 29 Muaro.

Kemudian, lomba tari piring, juara I SD Negeri 8 Padang Laweh, juara II SD Negeri 3 Muaro dan juara III SD Negeri 11 Koto Baru.Selanj utnya , lomba pidato adat, juara SMP Negeri 25 Sijunjung, juara II SMP IUT Padang Sibusuk dan juara III SMP Negeri 7 Sijunjung.(h/azn)

“Siswa di rumah Tahfiz Nailah ini lebih dominan siswa SD (75%), SMP (20%) dan SMA (5%). Bahkan dari kalangan walimurid (tahsin) juga ada yang belajar tartil,” kata H.M Yusron, Lc selaku Pimpinan Rumah Tahfis Nailah, kepada wartawan akhir pekan lalu.

Di Rumah Tahfis Nailah itu, sambung Yusron, siswa disuguhi program Tahfiz Alquran, Tahsin Alquran,

belajar membaca alquran (metode tartil). “Mereka dari tidak tahu, mampu baca dan mengenal Alquran dalam waktu satu setengah bulan,” sebut ustad Yusron.

Rumah Tahfiz Nailah itu mengasuh didikan sore dan praktik salat. Selain ditangani usztad H.M Yusron Lc, rumah tahfis itu juga dibidani usztad Ardison, SIQ, SPdi, usztad Irsal, SIQ, SPdi dan ustzah Lema Yusu,

S.Kom, juga mencetak anak didik yang paham alquran.

“Sebab, siapa yang ada Alquran dihatinya maka siap-siap hidupnya akan penuh kebaikan. Nah, untuk itu sangat diperlukan memahami dan membiasakan membaca Alquran,” tambah ustad H.M Yusron.

Rumah Tahfis Nailah, yang terletak di Jalan M. Syafii belakang SMK Elektro Muaro Sijunjung itu,

anak didiknya diwajibkan hafal Alquran.

Untuk anak SD setidaknya wajib hafal Alquran minimal satu juz. Sedangkan untuk SMP dua hingga tiga juz dan untuk anak SMA wajib tiga hinga lima juz. Bahkan, sebut dia, di antara anak SMA ada yang hafal hingga 15 juz.

“Khusus hari Sabtu dan Minggu proses belajar mengajar di Rumah Tahfis Alquran ini libur,” tambah Yusron.(h/azn)

520 Rumah Diusulkan Dapat Bantuan Stimulan SIJUNJUNG, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengusulkan 520 unit rumah masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Tahun 2018, kita kembali mengusulkan BSPS ke Kementerian PUPR, untuk 520 unit rumah,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Khairal kepada Haluan di Muaro Sijunjung, Selasa (12/9). www.harianhaluan.com

dan BUMN ini masing-masing memboyong piagam dan tong sampah pakai tiang dan tong sampah tanpa tiang.

Sementara kelompok OPD dan BUMD, juara I diraih kantor gedung bersama dengan nilai 80,32, juara II PDAM nilai 78,9 dan juara III Kantor Pertanian dengan perolehan nilai Rp72,42.

“Pemenang kantor bersih dan hijau kelompok OPD dan BMD, juga mendapatkan hadiah yang sama dengan instansi vertikal,” ucap Khairal.

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin, Wabup Arrival Boy serta unsur Forkopimda mengapresiasi kantor dan instansi vertikal yang keluar sebagai kantor bersih dan hijau.

Petinggi di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih ini berharap, prestasi yang diraih kantor dan instansi vertikal menjadi motivasi bagi kantor dan instansi vertikal lain, baik dalam menjaga kebersihan maupun lingkungannya.

“Suasana bersih dan hijau di daerah ini dimulai dari lingkungan kita terlebih dahulu,” ucap orang nomor satu di Kabupaten Sijunjung.(h/azn)

Senam Bersama Meriahkan Haornas ke- 34

Rumah Tahfiz Nailah Sukses Cetak Penghafal Alquran SIJUNJUNG, HALUAN — Meski baru berdiri tahun 2015 lalu, Rumah Tahfiz Nailah yang terletak di belakang SMK Elektro Muaro Sijunjung, be rhasil mencetak anak didik berakhlak dan hafal Alquran.

Saat ini saja, rumah Tahfiz Nailah yang dipimpin ustad H.M.Yusron, Lc membimbing 285 orang siswa SD Umum dan SD IT serta siswa SMP dan SMA.

“Ini kali ke tiga Kantor BPS Sijunjung berturut-turut keluar sebagai kantor bersih dan hijau di Kabupaten Sijunjung,” kata Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung Khairal, di sela penyerahan hadiah Lomba Kantor Bersih dan Hijau di halaman kantor bupati, Senin (11/9).

Hasil itu menempatkan Kantor BPS Sijunjung sebagai kantor percontohan dan pada tahun 2018 mendatang, bebas dari penilaian atau tidak lagi ikut menjadi objek penilaian.

Atas prestasi itu, Kantor BPS Sijunjung yang mengantongi nilai tertinggi, yaitu 85,5 kembali memboyong piala Bupati Sijunjung, piagam penghargaan dan tong sampah pakai tiang dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sijunjung.

Sementara posisi dua dan tiga, kelompok instansi vertikal dan BUMN di Kabupaten Sijunjung ditempati Kantor KPPN dengan nilai 81,28 dan Bank Nagari Sijunjung 72,42.

Kedua instansi vertikal

Ke-520 unit rumah itu tersebar di 15 nagari. Bantuan tersebut akan diperuntukkan untuk kepala keluarga (KK) miskin yang berada di Nagari Langki, Tamparunggo, Durian Gadang, Tanjung Labuah, Mangganti, Silokek, Koto Tuo, Sungai Lansek.

Kemudian, Nagari Muaro Takung, Sumpur Kudus Selatan, Lalan, Kandang Baru, Aia Amo dan Nagari Lubuk Tarok.

Dikatakan, BSPS bagi KK kurang mampu di 15 nagari tersebut bukan dalam bentuk

uang melainkan dalam bentuk barang. Sementara bantuan per unit t ergantung kerusakan, baik rusak berat, sedang maupun ringan.

Rusak berat, sebut Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, mendapatkan bantuan Rp15 juta, sedang Rp10 juta dan rusak ringan Rp7,5 juta. “Besarnya bantuan rehabilitasi RTLH, sesuaikan dengan kerusakan rumah oleh hasil survei tim fasilitator ke lapangan,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan,

pada dasarnya program bantuan stimulan ini pendorong bagi warga kurang mampu agar bisa memperbaiki rumahnya, baik rusak berat, sedang maupun rusak ringan sehingga menjadi rumah layak huni.

Dengan kata lain, rehabilitasi ini turut membangun budaya gotong royong di masyarakat agar kembali kuat. “Perbaikan rumah dikerjakan secara swadaya dengan melibatkan keluarga dan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, untuk tahun 2017 ini sebanyak

390 unit rumah warga miskin yang tersebar di lima nagari, yakni Nagari Limo Koto, Nagari Tanjung, Nagari Padang Laweh Selatan, Nagari Kunangan Parik Rantang dan Nagari Lubuk Tarantang sudah diresmikan pemakaiannya.

Peresmian rumah BSPS tahun 2017 itu dilakukan ol eh Bupat i Sijunjung Yuswir Arifin ditandai dengan pemasangan stiker Rumah Swadaya di Jorong Batu Balang Naga r i Li mo K oto K ecamatan Koto VII.(h/azn)

HARI Olahraga Nasional (Haornas) ke-34 tahun 2017 di Kabupaten Sijunjung diperingati dengan senam bersama di halaman kantor bupati setempat, Senin (11/9). AZNELDI

8 Calon Sekdakab Segera Jalani Tes Asesmen SIJUNJUNG, HALUAN — Masa pendaftaran lelang jabatan atau seleksi terbuka Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung sudah berakhir, sejak Kamis (7/11) lalu.

Tahapan selanjutnya adalah tes asesmen di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Kota Bukittinggi.

Hingga kini, panitia seleksi terbuka pengisian JPT Sekdakab Sijunjung telah mengantongi delapan nama calon JPT Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung. Kedelapan nama calon JPT Sekdakab Sijunjung itu telah lolos seleksi administrasi yang diumumkan, Selasa (12/9).

“Ada delapan nama yang ikut seleksi JPT Sekdakab Sijunjung. Mereka lolos seleksi administrasi yang diumukan, Selasa (12/9),” kata salah seorang anggota Sekretariat Panitia Seleksi Terbuka JPT Sekdakab Sijunjung, Medi kepada Haluan melalui telepon selularnya, Selasa (12/9).

Delapan nama calon yang lolos seleksi administrasi tersebut adalah, Irwandi, sehari-hari menjabat Asisten I Setdakab Sijunjung, Edwin Suprayogi (Asisten II Setdakab Sijunjung), Jaheri (Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sijunjung), Syukri (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN)), Hasmizon, dan Nizam Ul Muluk. Kedua nama terakhir ini Staf Redaktur: Nova Anggraini

Ahli Bupati Sijunjung.

Sedang dua nama lainnya merupakan pejabat eselon dua dari luar Sijunjung.

Mereka adalah, Zefnihan (Kepala Dinas Pariwisata Seni Pemuda dan Olahraga) di Pemkab Pesisir Selatan dan Fidel Efendi (Asisten I Setdakab Solok Selatan).

P ara calon Sekdakab Sijunjung itu, sambung Media, akan mengikuti tahapan tes selanjutnya di kampus Universitas Negeri Padang (UNP) di Kota Bukittinggi. Mereka akan mengikuti tes assesmen pada tanggal 14 September 2017. “Assesmen tes dilaksanakan di kampus UNP Bukittinggi, Kamis (14/9),” sebut anggota sekretariat panitia seleksi terbuka JPT Sekdakab Sijunjung.

Dari jadwal pendaftaran dan seleksi, setelah tes assesmen, tahapan tes selanjutnya, yaitu tes kompetensi manajerial dan bidang. Kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara dan terakhir rekam jejak.

Sementara pengumuman hasil sesuai jadwal dan seleksi yang disampaikan panitia seleksi terbuka pengisian JPT Sekdakab Sijunjung yakni tanggal 25 September 2017 mendatang.

Seperti diketahui, jabatan Sekdakab Sijunjung kosong sejak tanggal 18 Mei 2017 lalu. Bahkan, sudah dua kali pergantian Plt Sekda, dan kini dijabat Asisten III Setdakab Adlis.(h/azn) Layouter: Syamsul Hidayat

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 / 22 Dzulhijah 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

Mencerdaskan Kehidupan

PILWANA SERENTAK TANAH DATASR

200 Ribu Warga Pilih Wali Nagari 182 Wali Nagari Test Urine PAINAN,HALUAN- Sebanyak 182 Wali Nagari melakukan test urine. Tes ini dilaksanakan Pemkab Pessel di ruang operasion room Pemda Pessel, Senin(11/9).

Selain Walnag juga n 15 orang camat di Pessel mengikuti kegiatan tersebut. Pemeriksaan test urine terhadap camat dan wali nagari tersebut dimaksud agar pejabat yang mendukung pemerintah harus bersih dari keterlibatan Narkoba. “Bagi yang terbukti memakai dan pengedar akan mendapakan sangsi yang berat dan berhadapan dengan hukum yang berlaku,” kata Bupati Hendrajoni dalam suatu pertemuan dengan pejabat ini.

Menurut Hendrajoni, pertemuan ini juga untuk menciptakan birograsi pemerintahan yang solid, guna memiliki arah dan persepsi yang sama dalam mencapai visi dan misi pembangun daerah, kedudukan camat menurut undang-undang sebagai perpanjangan tangan bupati dalam penyelenggaraan roda pemerintahan umum.

Pemerintah daerah telah menyiapkan 3 buah peraturan bupati yang tujuannya untuk mengoptimalkan peran dan kinerja camat dimasa yang akan datang, maka camat diminta harus proaktif terhadap keamanan wilayah, kemudian harus mampu menangani komplik sosial yang terjadi di tengah masyarakat di wilayah kerjanya.

Selain itu, para wali nagari diingatkan supaya bisa menjaga kewibawaan pemerintah dalam menjalankan tugas, selalu berfikir positif. Perkataan dan ucapan yang disampaikan akan melahirkan tindakan yang terpuji, prilaku wali nagari merupakan rujukan yang akan diteladani oleh masyarakat, pelayanan dan kewibawaan dalam bertugas yang ditampilkan oleh wali nagari merupakan cerminan dari khuwaliatas pemerintah daerah.

Kepada wali nagari diharapkan agar tidak ada yang terjebak dalam urusan hukum, pasalnya sudah ada wali nagari yang masuk keranah hukum ditetapkan sebagai tersangka dalam penyimpang pengunaan dana desa.

Wali nagari diminta jangan nodai amanah dan kepercayaan masyarakat, kemudian jangan terlibat dalam masalah urusan politik, bekerja dengan fokus dan profesional.

Gunakan dana desa sesuai ketentuan yang telah digariskan, pemahaman tersebut mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaannya. Terjadi penyimpangan tersebut di akibatkan rendahnya kualitas Sumber Daya perangkat Nagari, mereka tersebut bisa diarahkan untuk peningkatan SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara bertahap melalui anggaran dana desa.

Disampaikan, Pemda Pessel akan melakukan kerjasama dengan IPDN Baso untuk perbekalan bagi para Wali Nagari. “Ini berguna agar wali nagari memiliki pengetahuan teknis tentang kepemerintahan dan membentuk krakter sebagai Pamong Praja, kemudian setiap kegiatan yang memafaatkan dana desa (nagari) harus jelas, trasparan kepada masyarakat,” harapnya . (h/mjn)

TANAH DATAR, HALUAN - Panitia pemilihan walinagari Kabupaten Tanah Datar mengharapkan kepada seluruh warga untuk menggunakan hak pilihnya di nagari masingmasing.

Panitia Pilwanag dalam hal itu mengharapkan tingkat partisipasi warga dalam memilih nalinagari dapat tercapai lebih dari 80 perse dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 198 ribu dari 54 nagari yang menggelar Pilwana tahun ini.

Sekretaris pemilihan ting-

kat kabupaten Enki Trinanda, kepada Haluan, Selasa (11/9) di Batusangkar mengatakan, pemilihan walinagari di Kabupaten Tanah Datar hari ini dilaksanakan dan itu merupakan Pilwanag terbesar di Sumatera Barat yang tata caranya mengadopsi Pilkada lalu.

“Pemilihan walinagari ini

merupakan pemilihan yang pertama dilakukan secara serentak dan sebanyak 554 kotak suara telah didistribusikan ke 54 nagari,” sebutnya.

Dikatakan, untuk mengsukseskan agenda daerah itu, ia menghimbau agar warga Tanah Datar menjadikan Pilwanag ini sebagai pesta rakyat dengan mendatangi tempattempat pemilihan. “Dalam proses pemilihan ini, satu suara yang diberikan sangat menentukan kemajuan pembangunan di nagari,” tegasnya.

Mengenai persoalan pe-

ngamanan pilwanag, Enki menyebutkan, sejak dari awal memang tidak ada anggaran khusus pengamanan. Meski begitu pihaknya akan melakukan koordinasi bersama jajaran Polres Tanah Datar, Polres Padang Panjang dan Dandim 0307 Tanah Datar.

“Sejak awal kepastian anggaran khusus pengamanan melibatkan Polres memang tidak ada, panitia bidang pengawasan telah melakukan koordinasi untuk pengamanan pada hari pemilihan besok (hari ini, red),” jelas Enki.

Untuk pengawasan pada hari H penyelenggaraan pemilihan, rencananya panitia akan berusaha mencarikan dana untuk jasa transportasi pihak kepolisian yang melakukan pengamanan tersebut. “Pengamanan itu sudah melekat dengan pihak kepolisian, dari awal dana untuk itu tidak dianggarkan, namun kita akan koordinasikan hal ini dan akan mengupayakan memberikan jasa transpor dalam pengawasan tersebut, karena kegiatan pil wanag ini diluar kedinasan kepo lisian,” ujarnya. (h/fma)

PILWANAG - Kesibukan menjelang digelarnya pilwanag di sekretariat panitia pemilihan tingkat kabupaten, di Pagaruyung, Selasa (12/9). FERI MAULANA

Pasaman Canangkan Germas Hidup Sehat PASAMAN, HALUAN — Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, apresiasi pencanangan Gerakan Masyarakat (Germas) hidup sehat oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman, di daerah itu.

Pasalnya, pola hidup sehat menjadi hal yang sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena kesehatan merupakan salah satu pilar penting untuk kemajuan suatu bangsa.

Menurut Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Pasaman, Syafruddin, BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) siap mengawal dan menyukseskan gerakan tersebut.

Terlebih, konsep Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sejalan dengan implementasi program promotif, preventif yang senantiasa digalakkan BPJS Kesehatan untuk menekan

jumlah penderita penyakit katastropik di Indonesia. “Pencanangan Germas oleh pemerintah sejalan dengan salah satu program Nawa Cita. Pencanangan gerakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, khususnya derajat kesehatan masyarakat Indonesia,” jelas Syafruddin, di kantornya, Selasa (12/9).

Menurut Syafruddin, penyakit katastropik cenderung muncul akibat faktor kebiasaan perilaku hidup tidak sehat, seperti merokok, makanan tidak sehat, kurang olahraga, dan sebagainya. Jika dibiarkan, kata dia, hal ini dapat membawa dampak kurang baik bagi kualitas kesehatan penduduk Indonesia maupun keberlangsungan program JKNKIS. “Penyakit katastropik seperti penyakit jantung, gagal ginjal, stroke, dan sebagainya

itu dapat dicegah melalui penerapan pola hidup sehat. Untuk itu, kami siap mendukung dan menyukseskan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sangat baik ini,” katanya.

Oleh karenanya, kata dia, melalui program promotif preventif, BPJS Kesehatan berupaya menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat.

“Sementara bagi masyarakat yang berisiko menderita penyakit katastropik seperti diabetes melitus dan hypertensi, dapat mengelola risiko tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga merupakan bagian dari upaya promotif preventif BPJS Kesehatan,” katanya.

Ia mengatakan, pola hidup sehat perlu ditanamkan sejak dini dalam diri masyarakat, karena kesehatan dapat mempengaruhi produktivitas masyarakat. Namun, sayangnya

tak semua lapisan masyarakat paham dan sadar akan pentingnya menjaga kesehatan.

“Pencegahan penyakit menular maupun tidak menular sangat tergantung pada perilaku individu yang didukung dengan kualitas lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan,” ujarnya.

Berbagai program dilakukan oleh BPJS Kesehatan, bekerjasama dengan fasilitas kesehatan mitra kerja khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan Papsmear, optimalisasi program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis), olah raga bersama seperti senam, lari, atau bersepeda yang bekerjasama dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait. “Partisipasi BPJS Kesehatan dalam kegiatan ini untuk mempro-

mosikan betapa murahnya dan mudahnya untuk menerapkan pola hidup sehat. Cukup berolahraga setiap pagi, makan makanan yang sehat, kita sudah bisa meningkatkan kebugaran dan sistem imun kita sehingga tidak mudah sakit,” katanya.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup sehat seharihari, diharapkan jumlah peserta JKN-KIS yang sakit bisa menurun, sehingga pembiayaan pelayanan kesehatan dapat dialokasikan kepada program promotif preventif yang dilakukan agar masyarakat tetap sehat.

“Untuk membangun dan mewujudkan Indonesia yang lebih sehat, khususnya di Pasaman, juga diharapkan peran masyarakat dapat aktif bergotong royong menyuk seskan program JKN KIS ini,” ajak Syafruddin. (h/yud)

Pengembangan Kerajinan Tanah Datar Dibantu Dekranas PTANAH DATAR, HALUAN—Pengembangan pro duk kerajinan dan usaha meningkatkan kehidupan pengrajin menjadi fokus perhatian Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas). Dekranas sebagai lembaga nirlaba berupaya agar pengrajin mempunyai penghasilan yang layak.

Upaya ini yang dilakukan Dekranas Pusat melalui kunjungan Wakil Ketua Harian Dekranas Pusat Ibu Triana Rudiantara ke 3 Kab/kota di Sumatera Barat salah satunya Tanah Datar. Ibu Triana Rudiantara yang akrab disapa Ibu Rini Rudiantara ini mengunjungi beberapa lokasi kerajinan yang ada di Tanah Datar, Selasa(12/9).

Didampingi Ketua Dekranas Tanah Datar Ny. Emi Irdinansyah dan Kadis Koperindag Abdul Hakim, Ibu Rini Rudiantara pada kesempatan itu mengunjungi Rumah Rajut Syafir, Kerajinan Tenun Pandai Sikek X Koto dan Tenun Tanjung Modang Lintau Buo Utara.

Ibu Rini dalam kunjungannya juga mengikutsertakan salah satu televisi swasta nasional untuk memwww.harianhaluan.com

promosikan kerajian kepada masyarakat luas.

Di kesempatan itu Ibu Rini mengungkapkan Tanah Datar punyai beberapa kerajinan yang sudah dikenal hingga mancanegara namun tetap perlu dipromosikan sekaligus perlu mendapat sentuhan inovasi yang sesuai dengan selera pasar.

“Menciptakan produk yang menarik, pengrajin bisa memanfaatkan teknologi melalui youtube agar bisa melihat trend internasional sehingga produk punya aneka guna dan punya nilai jual yang lebih baik lagi juga nanti kita perlu kerjasama dengan fashion designer,” saran Ibu Rini Rudiantara yang juga istri Menteri Kominfo Rudiantara.

Rini Rudiantara juga berpesan kerajinan spesifik seperti tenun perlu dilestarikan dan dibangkitkan lagi. “Perlu regenerasi memelihara tradisi yang sudah berlangsung sejak lama, dengan mengajak generasi muda menekuni kerajinan juga berarti membuka lapangan pekerjaan,” ucap Rini yang juga menjabat sebagai Kabid Promosi, Hu-

mas dan Publikasi Dekranasda Pusat.

Sementara Ketua Dekranas Tanah Datar Emi Irdinansyah menyampaikan uca pan terima kasih kepada Dekranas Pusat dengan mem beri perhatian terhadap kemajuan kerajinan di Tanah Datar. “Atas nama Dekranas Tanah Datar dan pengrajin,

kami mengucapkan terima kasih atas bantuan, saran dan motivasi yang diberikan agar kerajinan Tanah Datar memiliki nilai budaya serta nilai ekonomis, mudah-mudahan dengan kunjungan ini menambah semangat kami memajukan kerajinan Tanah Datar sehingga bisa meningkatkan ekonomi masya-

rakat,” ucap Ny. Emi. Dikatakan juga, pengem bangan kerajinan berarti juga selaras dengan pemberdayaan perempuan di mana kaum perempuan mendominasi lapangan usaha ini.

Terkait dengan permasalahan klasik yang dihadapi pengrajin yakni pemasaran. “Tahun 2018, akan

WAKIL Ketua Harian Dekranas Pusat Ibu Triana Rudiantara berkunjung ke Tanah Datar. Ibu Triana Rudiantara yang akrab disapa Ibu Rini Rudiantara ini mengunjungi lokasi kerajinan Tenun , Selasa(12/9). KHAIRUL

dibangun galery kerajinan Tanah Datar yang akan menjadi ruang pamer kerajinan seluruh Tanah Datar sehingga bisa membantu m empromosikan dan menjembatani antara produsen dan konsumen,” katanya lagi.

Ny. Emi juga mengucapkan terima kasih atas bantuan pemerintah pusat atas dibangunnya rumah produksi tenun dan rusnawa 3 lantai masing menghabiskan anggran Rp. 1,4 Milyar dan Rp. 8,9 Milyar. Dalam perencanaan ke depan kawasan ini akan didirikan galery, ruang bordir, pencelupan, pagar dan sarana pendukung lain seperti pagar, gazebo, lapangan olahraga, parkir, taman dan papan sentra dan tetap butuh dukungan pemerintah pusat.

“Ini bentuk konkrit usaha pengembangan kerajinan khususnya tenun dan sulaman di Sumatera Barat, sehingga akan lahir generasigenerasi baru yang punya inovasi dan pengetahuan yang bisa membaca kebutuhan pasar terhadap fashion,” sebut Emi. Ketika berkunjung ke rumah tenun Widya di Pan Redaktur: Dodi Nurja

dai Sikek juga terungkap masih terjaga tradisi menenun secara turun temurun.

Lara dan Rika kakak beradik ini mengatakan telah belajar menenun dari ibunya saat masih kelas V SD. “Alhamdulillah dengan menenun saat senggang bisa merin gan kan b eb an o rang tua,” sebut Lara Mahasis wa IAIN Bukittinggi Jur uan Per bankan Syariah Semester 7 ini.

Di Lintau, disebutkan kerajinan tenun kain sarung Bugih sempat hilang. Alat tenun Sarung Bugih yang dimiliki Ibu Hainur salah seorang pengrajin, sudah lama tidak digunakan semenjak suaminya meninggal beberapa waktu yang lalu.

“Ibu Emi Irdinansyah ingin tenun sarung bugih ini hidup kembali,” ujar Ibu Hainur yang didampingi anaknya.

Hal ini dibenarkan Ny. Emi Irdinansyah, “Kita dorong keluarga Ibu Hainur kembali memenun sarung Bugih yang terbuat dari sutra, selain melanjutkan tradisi juga bisa menopang perekonomian keluarga, kita siap membantunya,” tutup nya. (h/mg-rul) Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

23

Pessel Kekurangan Tenaga Medis PAINAN, HALUAN - Kebutuhan tenaga medis di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) baik dokter, bidan dan sejumlah tenaga kesehatan lainnya belum terpenuhi secara ideal. Kondisi itu jelas akan memberikan pengaruh terhadap pelayanan medis secara maksimal.

Salingka Pembangunan RSUD Sungai Dareh Dikebut DHARMASRAYA, HALUAN - Pembangunan Rumah Sakit Umum (RSUD) Sungai Dareh terus dikebut. Setelah 2,5 bulan berjalan, pembangunan RSUD yang dikerjakan oleh PT Trijaya Permai sudah mencapai 12 persen.

Hal ini dikatakan, Topik, bagian tenaga ahli arsitektur, didampingi bagian teknis bangunan, Dodi ke Haluan di lapangan, Selasa (12/9) siang.

“Insya Allah, proses pengerjaan gedung RSUD saat ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala kita di lapangan,” jelas Dodi.

Menurut Dodi, tampaknya Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan dan Wakil Bupati Amrizal Dt Rajo Medan cukup apresiasi dengan kelancaran pengerjaan pembangunan RSUD tersebut.

“Bupati dan wakilnya tuntut kita untuk menyelesaikan pembangunan ini dengan serius, dalam dua bulan ini, bupati sudah melakukan peninjauan 3 kali ke lapangan.

Kami sangat senang. Berarti bupati sangat memperhatikan pekerjaan yang kami kerjakan,” ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini pengerjaan pembangunan RSUD itu terfokus bagian luar bangunan sesuai dengan permintaan bupati, sebab bangunan ini berhadapan dengan Rumah Dinas Bupati.

“Bupati minta untuk terlebih dahulu yang di kerjakan bagian luar, selesai itu baru bagian dalam dengan alasan bupati dan masyarakat melihat bangunan indah dipandang mata karena sudah bertahun-tahun bangunan RSUD ini terhenti, dan juga saat itu kata bupati setiap pagi bangun tidur dirinya awal dipandang itu adalah bangunan rumah sakit,” ujar Dodi.

Selain itu, Topik, selaku bagian tenaga ahli arsitektur, dalam melaksanakan proyek pembangunan RSUD tersebut menyampaikan, dirinya tidak mau main-main dalam masa pengerjaan bangunan RSUD ini, dengan prinsip kualitas bangunan yang baik dan bagus sesuai dengan speknya, dan juga dirinya tidak mau mengecewakan pihak terkait dan masyarakat di daerah itu sendiri.

“Kami di sini bekerja dengan sungguhsungguh yang kami butukan dalam bangunan ini kualitas sesuai di inginkan masyarakat dan pihak lainya,” cetus Topik.

Sementara, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tianku Kerajaan mengapresiasi penger jaan bangunan RSUD Sungai Dareh yang saat ini dikerjakan pihak PT Trijaya Permai dimana waktu berjalan 2,5 bulan sudah mencapai pengerjaan 12 persen.

Sedangkan dengan harapan sangat, lanjutan pembangunan RSUD Sungai Dareh, memakan biaya Rp21 miliar lebih yang berasal dari dana DAK tahun 2017, dengan waktu pelaksanaan 190 hari kalender. (h/mg-bdr)

Kepala Dinas Kesehatan Pessel, Syahrizal Antoni mengatakan, saat ini jumlah Dokter yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya sebanyak 25 orang. Sementara itu, jumlah penduduk Pessel saat ini mencapai 560 ribu jiwa lebih.

“Dokter umum yang telah berstatus PNS hanya sebanyak 25 orang, mereka bertugas di 18 Puskesmas yang tersebar di Pessel. Jika digabungkan dengan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr M Zein Painan, maka jumlahnya hanya 30 orang saja,”

terangnya. Selasa, (12/9).

Dikatakannya, jika dilihat dari jumlah penduduk saat ini, maka idealnya Dokter umum yang harus ditempatkan di daerah itu, masing-masingnya adalah sebanyak 56 orang.

Sebab, satu Dokter berbanding 10 ribu orang masyarakat Pessel.

“Jumlah penduduk Pessel saat ini, adalah 560.000 jiwa.

Maka idealnya jumlah Dokter umum sebanyak 56 o rang pula. Saat ini, jumlah Dokter hanya sebanyak 25 orang saja.

Jika digabungkan dengan dok-

ter yang bertugas di RSUD M.Zein Painan, maka jumlah keseluruhan hanya 30 orang.

Nah, tentu kita masih membutuhkan tenaga Dokter lain, untuk menyimbangi kekurangan ini,” sebutnya.

Menurutnya, selain kekurangan Dokter umum di daerah itu, ternyata Pessel juga kekurangan tenaga Dokter spesialis.

Sebab, sampai saat ini total tenaga Dokter spesialis yang PNS dan bertugas di Pessel, hanya sebanyak tujuh orang dari berbagai bidang. Padahal jika dilihat dari jumlah kese-

RSUD SUNGAI DAREH - Proses pembangunan RSUD Sungai Dareh terus dikebut. Bangunan senilai Rp21 miliar yang berasal dari DAK tahun 2017 ini diharapkan bisa tuntas sesuai jadwalnya. BADRI

luruhan penduduk, maka setiap jenis spesialisasi atau bidang, tenaga Dokter spesialis minimal sebanyak sembilan orang.

“Untuk memenuhi kekurangan itu, maka pihak RSUD M.Zein Painan terpaksa mendatangkan Dokter spesialis dari luar daerah. Seperti dari Kota Padang, Solok, Bukittinggi, dan sejumlah daerah lainnya. Seperti halnya, Dokter spesialis kebidanan yang semestinya sembilan orang, yang ada hanya dua orang saja.

Selain itu, Dokter spesialis THT, spesialis Mata, spesialis penyakit dalam dan sebagainya. Saat ini, satu tenaga Dokter spesialis, harus melayani sebanyak 50 ribu orang pula,” katanya lagi.

Selain Dokter umum dan Dokter spesialis, ternyata daerah itu juga kekurangan tenaga Bidan dan tenaga Keperawatan. Dikatakan demikian, sebab jumlah tenaga Bidan di Pessel hanya sebanyak 411 orang, sedangkan tenaga Keperawatan sebanyak 124 orang, dan Dokter gigi sebanyak 18 orang pula. Jumlah itu sudah gabungankan dengan seluruh bidan yang ada di Pessel, mulai dari Bidan desa, Puskesmas, dan RSUD, termasuk juga perawat.

“Khusus tenaga Bidan, maka kebutuhan yang baru terpenuhi hanya separuh dari kebutuhan daerah. Sedangkan untuk tenaga keperawatan, kebutuhan yang ter penuhi baru sekitar 13 persen saja.

Sebab, idealnya jumlah perawat yang harus ditempatkan di RSUD, Puskesmas dan Puskesri, adalah sekitar seribuan orang,” tutupnya. (h/mg-kis)

Tes CPNS Kemenkum HAM Masuk Tahap Verifikasi Data PADANG, HALUAN - Ribuan pelamar CPNS 2017 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk formasi SLTA/sederajat memadati Gedung Serba Guna KONI Padang, Selasa (12/9). Terlihat, sejak pagi ribuan peserta antri mengikuti tahap seleksi keaslian berkas dan tinggi badan.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, Dwi Prasetyo kepada Haluan menuturkan, tahapan untuk formasil SLTA, terlebih dulu mengikuti proses pemanggilan/ verifikasi dokumen/berkas asli, pengukuran tinggi badan dan pembagian kartu peserta ujian.

“Kalau untuk dokter spe

sialis, dokter dan sarjana, pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dengan sistem komputerisasi (CAT/Computer Assisted Test) sudah dilaksanakan sejak Senin (11/9) hingga Sabtu (16/9) di gedung Badan Kepegawaian Negara (BKN dan Universitas Negeri Padang (UNP),” terangnya.

Ia mengaku kaget dengan antusias peserta yang ikut karena mencapai 30 ribu orang. “Prediksi awal hanya 10 ribu. Untuk tingkat SLTA sederajat saja ada 22.821 peserta sedangkan untuk sarjana delapan ribu peserta,” ungkapnya Lebih lanjut dikatakannya, tahap pengukuran tinggi ba-

dan dan verifikasi berkas ini dilakukan hingga hari Sabtu (16/9). Adapun pelaksanaan TKD untuk D III dan SLTA/ sederajat dilaksanakan pada 25 September hingga 3 Oktober 2017.

“Kalau pria tinggi badan minimal 160 dan wanita 155 centimeter, jika kurang maka ti dak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Sedangkan verifikasi berkas ini untuk mengechek keaslian dan kelengkapan berkas mereka,” ungkapnya.

Pihaknya juga mengalami kendala karena server down sehingga untuk data kartu peserta terpaksa di input secara

manual.

“Server pusat mengalami gangguan, mungkin karena saat ini serentak seluruh Indonesia melakukan penginputan.

Sementara kami input secara manual,” sambungnya.

Lebih lanjut dirinya menambahkan penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan HAM Sumbar mendapatkan kuota sebanyak 378 orang yang terdiri dari posisi Pembimbing Kemasyarakatan sebanyak 21 orang, terbuka bagi lulusan S1 jurusan Piskologi, Sosiologi, dan Hukum.

“Posisi lainnya adalah Ana lisis Keimigrasian Pertama sebanyak 16 orang (S1), Dokter

Umum 1 orang, dan Perawat Pertama sebanyak 3 orang.

Sementara sisanya 337 formasi dibuka untuk posisi Penjaga Tahanan dibuka untuk tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) se-derajat,” terangnya.

Sementara itu, Ranggi salah seorang pelamar CPNS Kemenkumham Sumbar mengakui belum menerima kartu peserta ujian kendatipun telah melewati tahap verifikasi data dan pengkuran tinggi badan, “Kata panitia ada gangguan server, dan kartu ujian di jemput ke kantor Kemenkumham Sumbar,” ungkapnya. (h/mghud)

Kwarda 03 Sumbar Bersiap ke LTV

YULIUS

PADANG, HALUAN—Akhir September ini, Kwarda 03 Gerakan Pramuka Sumbar akan

menggelar Training Center (TC) untuk mempersiapkan wakil Sumbar yang akan mengikuti Lomba Tingkat V (LT V). Jika tak ada kendala, LT V akan dihelat selama sepekan, 21-28 Oktober di bumi perkemahan Cibubur, Jakarta.

Duta Sumbar yang akan dikirim ke ajang LT V, adalah pemenang lomba serupa tingkat provinsi atau LT IV, yaitu Pramuka Penggalang putri SMP 31 Kwarcab Padang dan Pramuka Penggalang putra SMP 5 Kwarcab Padang. Meski demikian, peserta LT V putra dan putri tersebut selalu latihan secara

rutin di gugus depan masingmasing.

“Kita akan menggelar TC selama 4 hari di Padang Besi untuk mematangkan peserta mengikuti LT V. Soal jadwalnya, akan kita tetapkan nanti setelah pertemuan dengan Kwarcab Padang,” terang Pj Ketua Kwarda 03 Sumbar, Yulius kepada Haluan, Selasa (12/9) di kantornya.

Dijelaskannya, Lomba Tingkat (LT) merupakan ajang untuk mengukur keberhasilan pembinaan Pramuka yang dilakukan selama ini. Dari hasil LT yang dilaksanakan sekali 5 tahun itu,

akan diketahui apakah pembinaan itu dilakukan secara berkelanjutann atau tidak. Pembina tak bisa memungkiri kenyataan dari hasil yang dicapai.

Namun pada ajang LT V yang diikuti 34 Kwarda se Indonesia, tambah Yulius, biasanya prestasi tertinggi (istilah pemenang LT V-red) selalu didominasi Kwarda di pulau Jawa.

Hal itu bukan karena kurangnya pembinaan, tetapi peserta kewalahan dalam menyelesaikan materi lomba non kepramukaan, seperti pelaksanaan ibadah dan pengetahuan umum.

“Untuk lomba bidang ke-

pramukaan, kita tidak kalah dengan peserta lain. Tetapi untuk lomba non kepramukaan, kita harus akui keunggulan Kwarda di Jawa,” jelas Yulius yang d idampingi Sekretaris Kwarda Sumbar, Andri Yusran.

Meski demikian, Kwarda Sumbar tetap menargetkan dalam LT V ini bisa meraih prestasi tertinggi. Namun target itu tidak dibebankan dengan mutlak, melainkan sebagai motivasi untuk berupaya maksimal di tingkat nasional.

Terkait pembinaan Pramuka di sekolah, Yulius memuji SMP 5 Padang yang selalu tampil

mewakili Kwarda Sumbar dalam berbagai iven. Karena itu, pihaknya mendorong sekolah lainnya menggiatkan Pramuka dengan m enggelar berbagai lomba.

Selain itu, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan Kursus Mahir Dasar (KMD) untuk guru-guru yang akan mengajarkan ekskul Pramuka di sekolah secara bertahap. Sebab belum semua guru di sekolag mengikuti KMD, sehingga mereka tidak bisa memberikan pembinaan kepramukaan. (h/vie)

Bupati Pasbar Tinjau Pembanguan Jembatan Bayan Sumba PASBAR,HALUAN - Bupati Pasaman Barat, Syahiran lakukan monitoring ke lokasi proyek pembangunan jem batan yang menghubungkan antara Ujung Gading dengan Sukabau, Selasa (12/9) Monitoring orang nomor satu Pasbar ini bertujuan untuk memastikan pekerjaan proyek jembatan lintas pedesaan itu dikerjakan sesuai dengan konstruksi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pekerjaan proyek jembatan yang melintas diatas aliran Batang Bayang ini ditargetkan akan rampung pada tahun ini.

Lokasi pembangunan jembatan yang dikunjungi Bupati Syahiran, yakni jembatan Batang Bayang Sumba, Kecamatan Lembah Mewww.harianhaluan.com

lintang dengan nilai proyek sebesar Rp3.165.469.000 Menurut Syahiran, secara umum perkembangan pembangunan sarana publik itu berjalan cukup baik.

Syahiran berharap, pe laksana proyek pembangunan yang ada Kabupaten Pasbar itu diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Untuk itu, Bapak Syahiran yang kembali dipercaya memimpin Pasbar itu melakukan pengawasan di lapangan guna memastikan proyek pembangunan jembatan yang dibiayai dana APBD itu berlangsung sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil pantauan proyek pembangunan jembatan di lokasi, katanya, secara umum berlangsung

dengan baik.

Dengan perkembangan tersebut, dia meyakini proyek tersebut bisa dikerjakan sesuai target waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Apalagi, kata dia, target tutup buku setiap SOPD dianjurkan setiap tanggal per 20 Desember.

Syahiran berharap, proyek pembangunan sarana publik tersebut diawasi dengan baik, agar berjalan sesuai rencana.

“Proyek tersebut juga harus bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat,” ujarnya.

Syahiran menambahkan dimasa kepemimpinan dirinya menargetkan untuk men nyelesaikan pembagunan infrastruktur di setiap pe-

desaan yang ada di Pasbar terkhususnya akses transportasi.

“Kita fokus membangun daerah pingiran. Ditargetkan di 2019 Pasbar bisa keluar dari status daerah tertinggal”,katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pasbar, Rafa’an mengatakan, pengawasan setiap proyek pembangunan sarana publik, salah satunya jembatan selalu dilakukan secara intensif.

Harapannya, kata dia, kualitas pengerjaannya memang harus sesuai perencanaan, termasuk waktu pelaksanaannya juga tidak boleh molor dari jadwal.

Anggaran untuk pembangunan maupun perbaikan sarana publik tahun ini,

kata dia, mencapai Rp120 miliar.

Jumlan tersebut lebih rendah dibanding dengan anggaran yang diterima pada tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp150 miliar.

Meski demikian, lanjut dia, anggaran yang tersedia tetap akan dioptimalkan dengan melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas.

Pantauan Haluan di lapangan selain monitoring ke Jembatan Batang Bayang Sumba, Bupati Syahiran juga melakukan monitoring pem bagunan Jalan Paraman Ampalu Bukit Melintang Kecamatan Sungai Aur dengan pagu dana proyek kegiatan Rp11,9 miliar. Kegiatan monitoring itu juga di dam-

pingi oleh Asisten II Pemkab Pasbar Yudesri, Kabag Pembagunan Asri Hamdi, Sekretaris Kominfo Pasbar, jaja-

ran Dinas Pekerjaan Umun Pasbar, Camat Gunung Tuleh dan Camat Lembah Melintang. (h/mg-idn)

BUPATI Pasbar, Syahiran saat meninjau lokasi pembangunan infarstuktur Jembatan Batang Bayan Sumba dan Jalan Paraman Ampalu Bukit Melintang. IDENVI SUSANTO Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Yohanes

24

RABU, 13 SEPTEMBER 2017 22 Dzulhijah 1438 H

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Livestock Expo 2017 Siap Digelar SOLOK SELATAN, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Solsel) tengah bersiap menyambut perhelatan Livestock Expo dan kontes ternak bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan 2017 se-Sumatra Barat (Sumbar). Ajang tahunan yang bakal digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak) Sumbar ini, bertempat di halaman kantor bupati setempat pada Senin 18 s/d 20 September 2017 nanti.

Bupati Solsel, Muzni Zakaria melalui Kepala Dinas Pertanian Solsel, Tri Handoyo Gunardi pada Haluan, Selasa (12/9) menyebutkan, dalam rangka persiapan itu, pihaknya tengah melakukan teknical meeting dengan seluruh pihak terkait di Disnak Sumbar dari kabupaten/kota yang ada.

“Beragam ternak dan kegiatan akan dipamerkan, tidak hanya sapi. Saat ini, kita sedang pertemuan mem bahas agenda livestock expo di Padang. Insya Allah, kita juga akan adakan rapat persiapan di Solsel dengan seluruh OPD terkait pada Kamis (14/9) nanti. Hal itu dilakukan untuk memaksimalkan persiapan sebagai tuan rumah untuk memberikan pelayanan terbaik,” ujaranya.

Sementara, Kepala Disnak Sumbar, Drh Erinaldi MM mengatakan, kegiatan tahunan tersebut sebagai ajang promosi dan kontes ternak yang cukup menarik sebab kegiatan akan memamerkan ternak unggulan kabupaten/kota se-Sumbar.

“Selain itu,iven ini akan membuka peluang bagi pelaku usaha peternakan dan agroindustri untuk membangun kemitraan usaha.

Dikarenakan, secara langsung akan melihat perkembangan teknologi industri dan berbagai isu terbaru,” kata Erinaldi.

Ia mengatakan, dengan mengusung tema, ‘Tingkatkan produksi dan produktifitas serta daya saing produk unggulan peternakan Sumatera Barat’, diharapkan terjaringnya bibit ternak unggul, meningkatnya investasi agribisnis peternakan dan meningkatnya pengetahuan peternak serta pelaku usaha dibidang teknologi infor-

www.harianhaluan.com

masi. Selanjutnya, dapat meningkatkan kualitas produk pengolahan hasil peternakan yang berdaya saing.

“Nanti juga akan terpilih kelompok tani dan petugas peternakan terbaik yang berprestasi,” bebernya.

Iven tahunan itu, imbuh Erinaldi, merupakan hasil kerja sama antara Pemkab Solsel dan pihak sponsor Bank Nagari, BRI, Japfa, Jasindo dan lainnya. “Insyaallah, acara juga akan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumbar, bapak Irwan Prayitno,” ungkapnya.

Adapun bentuk kegiatan diantaranya, pameran agribisnis peternakan, kontes ternak, lomba asah terampil cerdas cermat tingkat SD, lomba vokal grup, futsal, bedah buku dan seminar, Siwab award, bazar komoditas peternakan dan Japfa for kids. Sedangkan untuk pesertanya, lembaga pendidikan/universitas, umum/ asosiasi, BUMN/BUMD, Perusahaan bidang peternakan, Pelaku usaha kerajinan dan kuliner dan Instansi pemerintah terkait se-Sumbar.

Sementara, Ketua Keltan Hidup Baru, Madan di Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu Solsel mengatakan, dengan adanya ternak sapi di Keltannya, momentum kegiatan pameran ternak unggulan di Sumbar dan teknologi peternakan merupakan suatu peluang besar.

“Ini kegiatan bagus dan merupakan kesempatan bagi kami untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta menjaring mitra usaha bidang peternakan. Kami juga berencana bakal menghadiri dan meramaikan kegiatan ini nantinya,” tutupnya. (h/jef)

TALK SHOW - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumbar, Erinaldi dan Bupati Solsel, Muzni Zakaria ketika talk show disalah satu stasiun televisi nasional dalam rangka persiapan Livestock Expo 2017 di Halaman Kantor Bupati Solsel pada 18-20 September 2017. IST

Orangtua Diimbau Segerakan Urus Data Kependudukan PAINAN, HALUAN - Agar masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) tak mengalami kesulitan ketika anaknya masuk sekolah dan mencari kerja, orangtua, diimbau untuk menyegerakan mengurus dokumen data kependudukan.

Sebab, kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hak bagi semua warga Indonesia. Baik berupa Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, maupun Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Kepala Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil (Disduk Capil) Pessel, Eva Fauza mengatakan, ada tiga bentuk dokumen yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Diantaranya, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk. Sedangkan bagi warga yang pindah berdomisili, mereka juga wajib memiliki surat keterangan pindah tersebut.

“Masing-masing dokumen itu harus dimiliki dan harus disesuaikan pula dengan kebutuhan-

nya. Misalnya kartu keluarga, akte kelahiran, lalu untuk yang sudah dewasa harus melengkapinya dengan KTP. Sedangkan, bila ada anggota keluarga yang ingin pindah keluar provinsi, maka harus ada doku men berupa surat pindah dari tempat asalnya,” terangnya.

Menurutnya, pada tahun 2017 ini, semua warga di Pessel, ditargetkan harus memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Sehingga pihaknya melakukan

berbagai upaya dan terobosan terkait hal itu. Salah satunya dengan melakukan pelayanan perekaman data dengan mobil keliling (Mobyandukcapil), hingga ketingkat-tingkat nagari yang ada.

“Semoga saja upaya ini, terus mendapat dukungan dan respon positif dari masyarakat Pessel, agar target perekaman data kependudukan bisa tercapai seperti yang diharapkan pada tahun 2017 ini,” harapnya. (h/mg-kis)

TP-PKK Sumbar Gelar Bimtek di Tanah Datar TANAH DATAR, HALUAN - Dalam mewujudkan keberhasilan 10 program PKK ditiap kabupaten yang ada di Sumbar, Ketua TP-PKK Sumbar beserta segenap Ketua Pokja, Senin (11/9) adakan bimbingan teknis gerakan PKK bagi seluruh pengurus TP-PKK Kabupaten dan Kecamatan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Gazebo Indo Jolito Batusangkar dan juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua PKK Kabupaten beserta seluruh pengurus PKK Kabupaten dan Kecamatan ini harapkan bisa menjadi motivasi dan masukan kepa-

da tim Penggerak PKK Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan 10 progran pokok PKK. Bupati Tanah Datar yang diwakili Kepala Dinas PMDPPKB, Adrion Nurdal menyambut baik dilaksanakannya Bimtek ini oleh TPPKK Provinsi Sumbar. Hal ini menurutnya dalam rangka meningkatkan wawasan, kemampuan dan kapasitas pengurus dan pembina TP PKK dalam mengelola organisasi serta memperkuat komitmen untuk benar-benar fokus mengupayakan peningkatan kualitas keluarga di Kabupaten Tanah Da-

tar.

“Kita juga menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh pengurus TP PKK semakin berat, untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas pengurus dalam pelaksanaan gerakan PKK. Dan salah satu bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas pengurus tersebut adalah mela lui kegiatan ini,” tambahnya.

Ia juga mengatakan bahwa peran para kader PKK dalam upaya memasyarakatkan gerakan PKK, mening katkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan,

tujuan program dan kegiatan PKK dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memupuk kepedulian, motivasi, semangat dan inisiatif untuk terus aktif dalam kegiatan PKK memiliki arti penting dalam upaya pemerintah menggalakkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan derajat kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Saat ini hal yang patut diberi perhatian khusus adalah maraknya penyimpangan terhadap normanorma moral yang dapat meretakkan hubungan antar

Redaktur: Heldi Satria

keluarga ditengah-tengah kehidupan masyarakat. “Untuk itu diharapkan seluruh kader PKK dapat merumuskan pemikiran yang dapat dijadikan landasan atau acuan yang mampu untuk menanggulangi masalah tersebut,” pungkasnya.

Ketua PKK Kabupaten Tanah Datar, Ny. Emi Irdinansyah pada kesempatan itu menyampaikan bahwa dalam melaksanakan 10 program pokok PKK pada tahun 2017 ini, pengurus PKK kabupaten telah menetapkan 5 nagari contoh, yakni untuk nagari contoh adminidtrasi dan dasawisma yang dipilih adalah Nagari Labuh kecamatan Lima Kaum.

Sementara nagari Sumpur ditetapkan sebagai nagari contoh PKDRT, nagari situmbuk sebagai nagari contoh UP2K, nagari Taluk sebagai nagari contoh hatinya PKK dan nagari andaleh kecamatan Sungayang dipilih sebagai nagari contoh IVA test.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Ny. Emi, Ketua PKK Provinsi Sumbar Ny. Nevi Irwan Prayitno mengatakan, tugas TP PKK Provinsi adalah melakukan pembinaan kepada seluruh TP PKK kabupaten/kota di Sumatera Barat. “PKK provinsi melakukan pembinaan kepada PKK kabupaten, PKK kabupaten mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pembinaan kepada PKK kecamatan dan PKK kecamatan juga bertanggung jawab untuk melaku kan pembi naan kepada PKK nagari begitu seterusnya”, ungkapnya.

Dia juga mengatakan dengan melaksanakan pertemuan ini sekaligus dapat diketahui kegiatan dan langkah-langkah apa yang sudah dilaksanakan oleh TP PKK kabupaten/kota secara berjenjang untuk kemajuan pelaksanaan gerakan PKK di tengah-tengah masyarakat. (h/mg-rul)

Layouter: Yohanes