Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,
Bersama Membangun Negeri
13 OKTOBER 2016 / 12 Muharram 1438 H / Edisi: 013, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
SIDANG DUGAAN SUAP 12 PROYEK JALAN DI SUMBAR
Putu Gugup Jadi Saksi Yogan SIDANG dugaan suap 12 proyek jalan di Sumbar terus bergulir di Pengadilan Tipikor Jakarta. Anggota Komisi III DPR yang jadi tersangka KPK sebagai penerima suap, gugup saat memberi kesaksian untuk tersangka Yogan Askan. Jaksa KPK pun menegurnya. JAKARTA, HALUAN — Anggota Komisi III DPR RI, Putu Sudiartana mengaku gugup saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta. Dia ditegur Penuntut Umum KPK karena keterangannya yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan berita acara
YOGAN ASKAN
Ingin jadi Ketua Partai Demokrat
M
ANTAN Kadis Prasarana Jalan, Tata Ruang, dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Suprapto, menyebut uang suap Rp 500 juta yang diterima Putu Sudiartana merupakan uang urunan lebaran Partai Demokrat. Uang itu berasal dari pengusaha bernama Yogan Askan. Saat memberikan keterangan sebagai saksi atas terdakwa Yogan Askan, Putu menyebut Yogan ingin menjadi Ketua DPD Partai Demokrat. Putu mengatakan Yogan harus menyiapkan uang dalam jumlah besar apabila ingin posisi tersebut. “Tiap kader selalu menyumbang setiap kegiatan.
>> INGIN JADI hal 07
pemeriksaan (BAP). “Ini saya sedang gemetaran, saya gemetaran sekali duduk di sini,” kata Putu dalam sidang di PN Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (12/10). Putu beberapa kali ditegur penuntut umum karena dianggap memberikan keterangan yang berbeda. Dia diminta untuk memberikan keterangan yang sesuai fakta. “Mohon maaf yang
mulia, jaksa penuntut umum, ini saya bicara apa adanya,” imbuh Putu seperti dilansir detik.com. Saat dikonfirmasi beberapa rekaman percakapan dengan orang kepercayaannya, Suhemi, dan dengan Yogan Askan, keterangan Putu dianggap penuntut umum tidak sesuai. Salah satunya tentang istilah ‘satu kilo’ yang disampaikan Suhemi dan dimaksud sebagai uang tetapi dibantah Putu. Namun kemudian penuntut umum membacakan BAP Putu bahwa ‘satu kilo’ itu merupakan uang yang digunakan untuk meloloskan pengusulan dana alokasi khusus dalam APBN-P 2016. Putu pun lalu menyebut
KEJAR PELAKU PEMBAKARAN RUMAH
Tiga Orang Meninggal Ditabrak Mobil Polisi PASBAR,HALUAN — Mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Inilah yang dialami Kapolsek Kinali, Kabupaten Pasaman Barat AKP Adriansyah. Mobil patroli yang dikendarainya saat mengejar pelaku pembakaran rumah, Rabu (12/10) dinihari di Jalan Lintas Kinali-Padang, menabrak sepeda motor dan dua warga yang berada di sebuah kedai. Akibatnya, ketiga warga meninggal setelah
KAPOLRES Pasaman Barat AKBP Djoko Ananto S.IK Bersama Wakil Bupati Pasman Barat H Yulianto mendatangi rumah duka korban tabrakan mobil patroli Kapolsek Kinali Pasaman Barat, Rabu dini hari. IDENVI SUDANTO
MKW Maboed Kalah di Pengadilan Tinggi PADANG, HALUAN – Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Padang menganulir putusan hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang, dalam perkara perdata kepemilihan lahan di kawasan Aia Pacah, Koto Tangah, Padang antara Lehar, Mamak Kepala Waris (MKW) Maboed dengan Yayasan Universitas Bung Hatta (UBH) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) di Aia Pacah Kecamatan Koto Tangah, Padang. Hakim PT Padang me-
TES URINE DIIKUTI 33 DARI 40 ANGGOTA DPRD
Wakil Rakyat Padang Pariaman Negatif Narkoba
>> MKW MABOED hal 07
SEJUMLAH anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman saat mengikuti tes urine yang dilakukan BNNP Sumbar di ruang sidang DPRD, Rabu (12/10).
Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS An Nisaa’ ayat 52)
PUTU SUDIARTANA
>> PUTU hal 07
PARIAMAN, HALUAN – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar, melakukan tes urine terhadap 33 dari 40 anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Tes urine yang dilakukan di ruang sidang kantor wakil rakyat tersebut, Rabu (12/10), hasilnya semuanya negatif dari pengaruh narkoba. Tes urine berlangsung
sampai pukul 15.20 WIB. “ Kami bersyukur, tes urine ini disambut baik oleh seluruh anggota DPRD Padang Pariaman. Walaupun masih ada anggota yang tidak hadir, karena sedang mengikuti bimbingan teknis, sakit, dipanggil partainya dan sudah diproses oleh BNN pusat,” jelas Faisal Arifin, Ketua DPRD Padang Pariaman.
Kepala BNNP Sumbar, Mohammad Ali Azhar menyampaikan bahwa dari 40 anggota DPRD Padang Pariaman, yang melakukan tes urin berjumlah 30 orang. Semuanya dinyatakan negatif. Sebelumnya, tiga anggota DPRD Padang Pariaman dari Demokrat sudah melakukan tes urine juga, yaitu Januardi Bakri di BNN Pusat dan dua anggota lainnya di BNNP Sumbar. “Jadi t otal anggota DPRD Padang yang sudah melakukan tes urine sebanyak 33 orang. Sedang tujuh orang yang belum, kami minta untuk melakukan tes urine di kantor BNNP Sumbar paling lambat Jumat (14/10) di Padang,” jelas Ali Azhar. Terkait hasil tes rambut terhadap Januardi Bakri, hasilnya belum keluar karena proses tes pada rambut
>> WAKIL hal 07
berada di rumah sakit. Kapolres Pasaman Barat AKBP Djoko Ananto didampingi Kasat Reskrim Iptu Fahrel Haris Lubis, Kasat Lantas Iptu Avani Erliansyah ketika dikonfirmasi wartawan, Rabu (12/10) kemarin membenarkan kejadian tersebut. Saat berada di rumah duka bersama Wakil Bupati Pasbar H Yulianto, kapolres beserta jajaran Polres
>> TIGA ORANG hal 07
Gamawan jadi Saksi Dugaan Korupsi E-KTP JAKARTA, HALUAN – Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi diperiksa tujuh jam oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rabu (12/11). Gamawan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis nomor induk kependudukan secara nasional atau KTP elektronik (e-KTP). Gamawan masuk sekitar pukul 09.20 WIB hingga kemudian keluar pukul 16.30 WIB. Ia mengakui dicecar sebanyak 10 pertanyaan. Ia mengaku dicecar pertanyaan prosedur pengadaan proyek e-KTP dari awal hingga teknisnya. “Saya diminta (penyidik KPK) menjelaskan GAMAWAN FAUZI tentang prosedur. Dari awal sampai teknisnya,” kata Gamawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (12/10) seperti dilansir detik.com. Gamawan mengaku tidak mengetahui mengapa sampai terjadi korupsi pada proyek pengadaan e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp. 2 triliun ini. Ia mengatakan sudah melakukan langkah antisipasi tersebut dengan menggandeng lembaga lain untuk turut melakukan audit. “Seperti kita tahu, saya sudah mengajak KPK, >> GAMAWAN hal 07
PTA SUMBAR TUNJUK MURSYIDA SEBAGAI PLT
Hakim Agama ‘Selingkuh’ Ditarik ke Padang PADANG PANJANG, HALUAN – Terhitung Rabu (12/10) kemaren, Dra Hj. Elvia Darwati resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Panjang dan sebagai hakim agama. Dia ditarik ke Padang sampai persoalannya selesai. Sebagai gantinya, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Sumbar menunjuk Mursyida sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Kabar dinonaktif kannya Hj Elvia d isampaikan Sektetaris PTA Sumbar Irsyadi yang datang langsung ke kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Padang Panjang, Rabu (12/10) kemarin. Kedatangan Irsyadi untuk mengantarkan
>> HAKIM AGAMA hal 07 www.harianhaluan.com
Redaktur: ALMUDAZIR
Layouter: IRVAND