Haluan 15 Maret 2018

Harian Umum

EDISI: 147, TAHUN KE-70

KAMIS, 15 MARET 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

27 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

DUGAAN BAGI-BAGI DUIT SPJ FIKTIF

DPRD Sumbar Jangan Diam

F

AKTA persidangan terkait aliran dana dalam kasus korupsi Rp65 miliar dengan modus pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPj) fiktif mencengangkan banyak pihak.

Kasus ini mesti cepat dituntaskan.

Penegak hukum harus bereaksi.

DPRD Sumbar sebagai representasi masyarakat juga jangan diam.

PADANG, HALUAN — Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Padang (UNP) Tanzilal Wanda Rizki meminta DPRD untuk bersikap. Uang Rp65 miliar yang dikorup dalam kasus ini sangat besar, di tengah seretnya perekonomian. Pemerintah dirugikan, masyarakat juga.

“DPRD Sumbar sebagai repsesentasi masyarakat sudah selayaknya bertindak. Itu yang dikorupsi

uang rakyat. Jangan diam. DPRD punya kewenangan dalam pengawasan. Sudah selayaknya kewenangan itu dipakai sekarang. Di saatsaat seperti ini pula bisa dilihat kesungguhan DPRD menjalankan peran dan amanahnya,” papar Tanzilal, Rabu (14/3) malam.

Ditambahkan Tanzilal, minimal DPRD Sumbar membentuk Pansus membahas persoalan ini.

“Jika Pansus dibuat, DPRD seti-

daknya sudah melakukan dua hal.

Pertama, bersikap jelas dalam perang terhadap korupsi. Kedua, berpihak kepada masyarakat.

Mahasiswa menunggu aksi DPRD. Memang pernah didengar hal ini dibahas di DPRD. Namun hasilnya bagaimana? Semestinya dibuka ke publik sebagai orang yang diwakili di parlemen,” tutur

>> DPRD hal 07

Polemik Cadar di IAIN Bukittinggi ke Ombudsman

MEMINDAHKAN SAMPAH — Sejumlah petugas memindahkan sampah dari bak penampungan ke dalam mobil pengangkut di Kawasan Muaro, Padang, Rabu (14/3). Kota Padang menargetkan tingkat pengelolaan sampah mencapai 62,6 persen atau 360 ton per harinya pada 2019 mendatang.

RIVO SEPTI ANDRIES

TANPA TANDA TANGAN PRESIDEN

Sah! UU MD3 Berlaku JAKARTA, HALUAN — Batas waktu 30 hari bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani hasil Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berakhir hari ini. Tapi, Presiden belum menekennya. Maka, DPR mengklaim bahwa terhitung hari ini UU tersebut otomatis sudah berlaku.

Bamsoet, sapaan akrabnya berharap pemerint ah segera memberikan nomor terhadap undang-undang itu sehingga bisa segera dilaksanakan. Politikus Partai Golkar itu juga berharap publik tak khawatir dengan UU MD3 dengan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial. Pasal-pasal itu antara lain terkait imunitas anggota DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat

>> SAH! UU hal 07 Dalam hati mereka ada penyaki, lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.

(QS Al Baqarah Ayat 10)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.12 12.34 15.45 18.37 19.47

WIB WIB WIB WIB WIB

FABRIZIO BELLIERE, pengelola Aloita Resort (tengah) menyampaikan permintaan maafnya terkait insiden dengan anggota DPRD Sumbar yang merasa diusir ketika mau merapat ke Pulau Simakakang. IST

PADANG, HALUAN — Dugaan pelarangan penggunaan cadar bagi dosen dan mahasiswi di lingkungan Institute Agam Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Rabu (14/3). Pelapor adalah Hayati Syarif, dosen yang dinonaktifkan pihak kampus karena menggunakan cadar saat perkuliahan.

Laporan itu sudah diproses Ombudsman. “Hari ini kami telah menerima laporan dari masyarakat tentang kasus di IAIN Bukittinggi terkait dengan penerimaan sanksi salah satu dosen perempuan IAIN yang tidak diberikan jam mengajar. Sekarang sedang diproses,” ujar Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Yunesa Rahman, Rabu (14/3).

Ombudsman sendiri mempunyai waktu tujuh hari untuk memeriksa kelengkapan berkas laporan.

“Kita telah terima berkas-berkas laporannya seperti kronologis beserta dokumen-dokumen terkait lainnya. Sekarang akan melihat dulu kelengkapan berkasnya. Apabila ada kekurangan, pelapor akan langsung dihubungi,” katanya.

Adanya pelarangan pemakaian cadar di lingkungan IAIN Bukittinggi diduga Ombudsman melanggar kode etik berpakaian di kampus. “Kami menduga ada maladministrasi yang berhubungan dengan layanan akademik kampus. Bahkan dalam surat edarannya, tidak hanya dosen yang dilarang.

Tapi juga mahasiswi,” ungkapnya.

Terkait dengan adanya kasus yang sama di daerah lain, ia mengungkapkan, Ombudsman akan t erus terbuka dengan laporan masyarakat.

“Sekarang kami menerima dulu laporan dari masyarakat, karena memang kami diberikan amanat untuk menerima semua laporan. Nantinya akan d iperiksa sejauh mana kewenangan Ombudsman terkait laporan itu,” papar Yunesa.

Ia mengatakan, apabila memang terbukti ada maladministrasi dalam laporan ini, ombudsman akan memberikan saran untuk mencabutnya.

Tidak menutup kemungkinan Ombudsman akan turun ke lapangan untuk memastikan dan menindaklanjuti laporan ini. “Nantinya mungkin

>> POLEMIK hal 07

Wagub: Kisruh Aloita Hanya Salah Paham PADANG, HALUAN — Terkait peristiwa pengusiran anggota DPRD Sumbar dan DPRD Kabupaten Mentawai di Aloita Resort oleh WNA selaku pengelola pulau, dinilai Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit sebagai insiden yang didasari kesalahpahaman antar kedua belah pihak.

Anggota DPRD diketahui sudah

diizinkan masuk lewat pantai, namun menolak.

Wagub mengaku telah mengonfirmasi perihal insiden tersebut kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Mentawai, Bupati Mentawai, dan telah membicarakannya kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, sehingga kesimpulan bahwa kejadian

tersebut merupakan kesalahpahaman dapat disimpulkan.

“Salah paham. Itu ada salah pengertian yang terjadi. Saat itu, anggota DPRD datang ke sana tanpa memberi tahu terlebih dahulu. Kebetulan, dermaganya saat itu sedang diperbaiki. Ada

>> WAGUB: hal 07 RATUSAN Masyarakat Maligi, menggelar unjuk rasa sebagai buntut konflik lahan perkebunan sawit dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP II). IDENVI

Utusan Kemenko Polhukam Turun ke Maligi PASBAR, HALUAN — Utusan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) turun tangan dalam menyelesaikan sangketa lahan perkebunan sawit antara masyarakat Maligi, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kabupaten Pasaman Barat dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP II). Tim Menko Polhukum menggelar pertemuan di Auditorium Pemkab Pasaman Barat, Rabu (14/3).

“Negara harus hadir dalam menyelesaikan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat Maligi di sini. Kita akan bantu mediasi penyelesaianya sehingga akan tercipta suasana aman dan kondusif,” tutur Brigjen Pol Drs Bambang Sugeng, Asisten Penanganan Konflik Deputi Kamtibmas Kemenko Polhukam RI, Rabu (14/3)

>> UTUSAN hal 07 www.harianhaluan.com

 Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Jalan Ketaping-Ulakan Masih Terabaikan PADANGPARIAMAN, HAUAN — Masyarakat harabkan jalan alternatif Ketaping-Ulakan segera di aspal. Hal ini mengingat jalan Provinsi tersebut banyak dilewati pengendara yang hendak menuju Bandara Internasional Minangkabau (BIM).

Maret, Perombakan AKD DPRD Terlaksana PADANG, HALUAN — Perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Sumbar yang sempat ditunda beberapa waktu lalu direncanakan akan dilanjutkan kembali.

Menurut Wakil ketua DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano, Selasa (13/3), tahapan tersebut akan dilaksanakan pada akhir Maret ini.

“Sesuai dengan tata tertib (tatib) yang berlaku, pertukaran AKD dilakukan pada semester pertama tahun anggaran, tidak ada jadwal tertentu untuk pertukaran tersebut, namun harus dilakukan pada awal tahun anggaran, “ ujar Arkadius.

Ia menambahkan, saat ini Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar masih memproses kapan idealnya paripurna AKD ini akan dilaksanakan. Namun, untuk tidak mengganggu poros jalannya roda pemerintahan, DPRD menargetkan 26 Maret mendatang pertukaran AKD telah rampung.

Menurutnya, jika AKD belum ditetapkan maka akan berimbas kepada lambannya pelaksanaan program yang telah direncanakan. Sehingga, pembangunan yang telah direncanakan pihak legislatif melalui aspirasi masyarakat, akan terganggu. Pertukaran AKD hanya masalah kewenangan, oleh karena itu, langkah strategis setiap dewan harus dipersiapkan secara matang.

“Jika pertukaran AKD telah dilaksanakan, maka program yang telah disusun dapat segera direalisasikan,” ulasnya.

Ia menambahkan, pelaksanaan rombak AKD rencananya dilakukan DPRD akhir Februari lalu. Namun tertunda karena jumlah dewan yang diusulkan untuk duduk ke Komisi V terlalu banyak. Sementara penetapan alat kelengkapan harus sesuai tatib sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010.

“Kalau sesuai tatib jumlah Banggar dan Bamus tidak boleh melebih 50 persen.

Pimpinan itu kolektif kolegial namun masuk dalam tatanan jumlah,” jelas Arkadius.

Menurut Arkadius jumlah anggota komisi yang terlalu banyak atau tidak proposional dengan komisi lain akan mempengaruhi kenerja dan tanggungjawab tugas dari tiaptiap komisi. Jika jumlahnya kurang, dikhawatirkan kinerja komisi akan keteteran dan juga penyegaran kepada anggota juga tidak terjadi.

Sementara itu, Anggota DPRD Sumbar Dapil Kota Pariaman-Padang Pariaman M. Nurnas mengatakan, adanya penundaan penetapan AKD karena ada ketidaksetujuan jumlah dewan yang menempati lima komisi yang sebagian dinilai tidak proposional.

Akibatnya suasana sidang paripurna diwarnai sedikit perdebatan yang menanyakan ketidak seimbangan. Hal itu kemudian berujung pada penundaan perubahan AKD DPRD Sumbar.

“Di DPRD ada 9 Fraksi, jadi kalau Komisi I diisi 9 anggota itu sudah cukup, namun kembali lagi karena kurang proposional makanya ditunda,” ujar Nurnas.(h/len)

GEDUNG BUDAYA SUMBAR — Terlihat Gedung Pusat Kebudayaan Sumatera Barat di Jalan Samudera, Padang, Rabu (14/3). Gedung tiga lantai dengan luas 23 ribu meter persegi itu menjadi tempat diadakanya acara budaya, dan seni. RIVO SEPTI ANDRIES

Penerbitan KIA di Sumbar Belum Merata PADANG, HALUAN — Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten dan kota di Sumatera Barat belum merata. Bahkan hanya ada 7 daerah yang mulai menerapkan KIA yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak tahun 2016 itu.

“Laporan terakhir, daerah yang sudah jalankan KIA itu Bukittinggi, Pasaman Barat, Tanah Datar, Padang Panjang dan Kota Solok.

Sedangkan Sijunjung dan Sawahlunto masuk dalam program pemerintah pusat (APBN),” tuturnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPPKBKPS) Provinsi Sumatera Barat, Novrial, Rabu (14/3).

Dijelaskannya, daerah yang menjalankan KIA itu, sudah menggunakan blangko sendiri. Sementara daerah lainnya masih dalam tahap rencana pengajuan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di tahun 2019.

“Teman-teman (daerah) lain sudah mulai mengajukannya dalam rencana kerja tahun depan. Dan padang sebagai kota yang memiliki penduduk terbanyak juga belum memulai penerapan KIA. Bahkan jumlah penduduk yang banyak justru ada di Padang. Apalagi perkotaan ini (padang) banyak kebutuhan-kebutuhan,” terangnya.

Disampaikannya, belum ada target penyebaran KIA di kabupaten dan kota di Sumbar. Karena menurutnya, penerapan KIA masih dalam permulaan.

“Tidak ada kendala saat ini, dan juga belum ada taget, karena ini baru memulai menerapkan untuk seluruh kabupaten dan kota seluruh Indonesia.

Dikatakannya, meksi baru diterapkan oleh beberapa daerah.

Namun, KIA sudah bisa digunakan secara administrasi.

“Salah satu keuntungan penggunaan KIA adalah memudahkan akses pelayanan publik. Seperti selama ini anak harus menggunakan Kartu Keluarga (KK) jika mengurus administrasi kependudukan. Sekarang lebih praktis cukup dengan KIA,” jelasnya.

KIA di Daerah Sementara, dari Padang Panjang sudah menerapkan KIA sejak tahun 2016. Sebagai kota yang mendapat pilot project Kemendagri karena tingginyarealiasasi pembuatan KartuTanda Penduduk (KTP), Padang Panjang sudah menyebarkan belasan ribu KIA. “Kami sudah mulai sejak 2016, dan saat ini KIA sudah disebarkan

sebanyak 12 ribu lembar,” terang Kadisdukcapil Padang Panjang Maini.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kadisdukcapil Kota Solok, Syaiful Rustam. Dijelaskannya, Kota Solok sebagai dipercaya Kemendagri melalui Dirjen Kependuduka dan Catatan Sipil untuk menerapkan KIA sejak 2016.

“Terakhir data KIA yang sudah selesai mencapai 24132 lembar.

Sebelumnya, Kemendagri pada tahun 2016 telah mengeluarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.

Penerbitan KIA bertujuan untuk untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional anak.

Pada tahun 2019, pemerintah menargerkan 50 kabupaten dan kota atau seluruh anak-anak di Indoiensia atau setengah dari total jumlah penduduk wajib memiliki KIA. (h/ rvo/piz/eri)

Dari pantauan Haluan, Senin (5/3) di Ketaping Ulakan, setidaknya dalam seharinya jalan tersebut dilalui lima ratus kendaraan kurang lebih, baik kendaraan yang menuju Kota Pariaman, maupun menuju Kota Padang.

Tidaknya hanya itu, jalan yang masih terabaikan tersebut, merusak suasana lingkungan Politeknik Pelayaran Padang Pariaman, yang baru di berdiri.

Kepada Haluan Direktur Politeknik Pelayaran Padang Pariaman, Antoni mengatakan dirinya sangat berharap pemerintah dapat menyelesaikan polemik terkait pembebasan lahan tersebut. Pasalnya, jalan yang saat ini masih terabaikan ataupun jelek, sangat mengganggu aktifitas Civitas Politeknik sehari-hari.

Baik dari segi transportasi maupun dari segi keindahannya.

“Kami pihak Politeknik Pemerintah secepatnya dapat memperbaiki jalan tersebut,” tambahnya.

Ia juga menambahkan, bahwa dirinya siap membantu jalannya pembangunan terkait perbaikan jalan tersebut, jika dimintak pemerintah setempat. “Kami pihak Politeknik Pelayaran, Padang Pariaman siap membantu pemerintah dalam perbaikan jalan tersebut,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Andi (35) salah seorang pedagang yang sering berjualan di jalan tersebut mengatakan, jalan dengan kondisi yang rusak tersebut kurang lebih berjarak 1 Km. Kondisi ini diperparah ketika musim hujan, permekuaan jalan yang bergelombang mengakibatkan genangan air dimana-mana.

“Banyak pengendara mengeluhkan kondisi jalan ini.

Pasalnya, tak jarang kendaraannya terjabak masuk lubang dalam, terutama kendaraan roda empat,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Sonya salah seorang pengendara yang sering melintasi jalan rusak tersebut. Ia sangat menge-

luhkan kondisi jalan rusak.

Menurutnya, selain jalan yang rusak, tak jarang jalan tersebut mengalami banjir.

Kondisi permukaan jalan yang rendah selalu menjadi sasaran saluran air yang dipinggir jalan tersebut. “Saya sering sekali terjebak banjir disini. Bahkan karena banjir motor saya mogok disini,” tambahnya.

Bagi pengendara memilih jalan tersebut sangat efektif menghemat waktu jika hendak menuju BIM ataupun ke Kota Padang. Pasalnya, jika melalui jalan tersebut selisih jarak tempuh dengan jalan Lubuk Alung, bisa mencapai 20-25 Menit. “Jalan alternatif ini dipilih selain menghemat waktu juga menghemat bahan bakar. Saya berharap pemerintah memperjuangkan segera diperbaiki,” pungkasnya.

Tahun Ini Dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU/PR) Sumbar menargetkan pengerjaan pembangunan jalur alternatif Ketaping-Ulakan (Jalan Tiram) bisa dimulai tahun ini. Anggaran sebanyak Rp5,9 miliar telah disiapkan dari APBD, dan saat ini dalam proses tender.

Hal itu disampaikan Kadis PU/PR Sumbar Fathol Bari kepada Haluan, Selasa (13/3). Menurutnya, segala persoalan terkait rencana pengaspalan jalan tersebut sudah diatasi, sehingga pembangunan diharapkan bisa dimulai setelah pihak rekanan ditetapkan.

“InsyaAllah kami laksanakan tahun ini. Anggarannya sudah ditetapkan dari APBD Provinsi Sumbar.

Sekarang sedang proses tender masih berjalan. Untuk kendala, rasanya sudah clear semua, sehingga tidak ada faktor penghambat pengerjaan nantinya. Ini penting dikerjakan secepatnya mengingat kebutuhan masyarakat terhadap akses jalan ini cukup tinggi,” kata Fathol singkat melalui pesan singkat. (h/ mg-rul/isq)

Diduga Korup, Konsolidasi Organisasi, Ikafe Unand Gelar Silatnas Tiga Tersangka Ditahan PADANG, HALUAN — Sedikitnya, 300-an alumni Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang tergabung dalam wadah Ikafe (Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi) Unand akan ikut ambil bagian dalam kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) Ikafe Unand 2018 di Padang.

Mereka, akan ikut terlibat dalam dua hari mulai dari kegiatan di kampus Fekon Unand dan Jati, Jumat (16/3) dan puncaknya berupa kegiatan konsolidasi organisasi di Hotel Pangerans Beach, Sabtu (17/3).

Hal ini dikatakan Ketua

Panitia pelaksana Ellyawardi kepada pers melalui rilisnya kepada media ini. Dikatakannya, pada puncak kegiatan berupa konsolidasi akan dibuka oleh Rektor Unand, Prof Tafdil Husni pada Sabtu siang. Kegiatan ini, diikuti Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Penasehat serta dewan pakar IKAFE. Selain itu, pengurus DPP IKAFE yang merancang kegiatan juga mengundang pada pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) dari seluruh Indonesia.

“Insya Allah, kegiatan ini dapat menghasilkan langkahlangkah penting bagi organisasi,”kata Ellyawardi lagi.

Pada jumat tersebut, katanya, kegiatan start dari posko panitia di Hotel Pangerans, terus ke kampus Fekon Unand di Limau Manis. Di sini, para peserta akan beraudiensi dengan mahasiswa dalam bentuk diskusi serta meninjau Sekretariat DPP IKAFE Unand dan kantor koperasi di komplek Sang Pakar, Parak Karambia, Padang.

“Lalu, malamnya ada kegiatan hiburan di kampus

Fekon Jati di Jalan Perintis Kemerdekaan,”ucapnya.

Sementara, pada Sabtu (17/3), sebelum pelaksanaan kegiatan konsolidasi organisasi,akan dimulai dengan kegiatan keakraban berupa jalan santai di sepanjang Pantai Padang. Pada puncaknya, barulah dilaksanakan konsolidasi organisasi.

Terpisah, Ketua DPP Ikafe Unand Novrihandri mengatakan, pada kegiatan konsolidasi ini pihaknya akan memformalkan seluruh DPC Ikafe di seluruh Indonesia dengan harapan roda organisasi bisa bergerak lebih baik

dengan mengaktifkan simpul-simpul DPC yang ada di daerah di Indonesia. Pada saat itu, juga akan dilaksanakan Rakernas dan silaturahmi.

“Yang jelas, Silatnas merupakan rangkaian dari program DPP Ikafe menuju reuni akbar tahun ini dan Munas yang dilaksanakan tahun depan. Secara organisasi Ikafe diharapkan dapat menjadi jembatan antara alumni dengan almamater, alumni dengan alumni dan alumni dengan bisnis,”kata direksi PT Angkasa Pura I ini. (h/rel)

HPN, 42 Program Kementerian untuk Sumbar PADANG, HALUAN — PWI Pusat menilai pelaksanaan peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang berlangsung sukses, ditambah dengan berbagai komentar lainnya dari seantero tanah air. Hal ini menjadi kebanggaan tersendiri oleh masyarakat Sumbar dimanapun berada.

Sukses HPN 2018 bukan hanya terbatas pada saat penyelenggaraan saja, namun berbagai komitmen dari Kementerian Pasca HPN 2018 telah menjadi berkah yang luar biasa untuk pembangunan Sumatera Barat.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan HPN 2018 memberi berkah yang tak terhingga untuk Sumbar, setelah sukses dilaksanakan. Banyak program dari kementerian yang diberikan untuk Sumbar.

“Lebih dari 42 program www.harianhaluan.com

dari kementerian yang akan segera dilaksanakan. Antara lain revitalisasi Seribu Rumah Gadang, penataan kawasan desa terindah di dunia di Pariangan Tanah Datar, jalan tol, pengembangan wisata di Mentawai, kereta api bandara dan lain-lain adalah berkah nyata yang dapat kita rasakan sekarang,” kata Irwan Prayitno saat bertemu dengan Muhammad Ihsan, Nurjaman dari PWI Pusat dan beberapa pengurus PWI Sumbar di Padang, Rabu (14/3).

Lebih lanjut, dikatakan Gubernur yang harus dilakukan kedepan dalam memfollow up janji pemerintah pusat kepada kita untuk segera direalisasikan. ”Kalau dihitung-hitung, program dari kementerian dan BUMN itu berjumlah Triliunan. Kita bersyukur atas semua ini,” ujarnya.

PWI Pusat mengutus Ihsan

dan Nurjaman ke Padang dalam rangka mengirimkan hasil FGD selama HPN 2018 berlangsung di Sumbar. Hasil FGD ini merupakan komitmen beberapa kementerian untuk mempercepat pengembangan kepariwisataan di Sumbar.

“Hasil FGD ini juga merupakan komitmen PWI Pusat mengawal berbagai kepentingan Sumbar selama HPN 2018 berlangsung,” kata Ihsan.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir pengurus PWI Sumbar, Kadis Pariwisata Oni Yulfian, Kepala Badan Litbang Reti Wafda, Ka Biro Humas Jasman. Diujung acara, PWI Pusat menyerahkan secara langsung hasil FGD tersebut kepada Gubernur dan Gubernur langsung memerintahkan kepada SKPD yang hadir untuk segera menindaklanjutinya.(h/mg-hen)

TANAH DATAR, HALUAN — Tiga orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dam Madrasah Tsanawiyah Negeri Koto Nan Tuo Barulak Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar ditahan Kejaksaan Negeri Tanah Datar. Satu orang tersangka wanita diantaranya, sempat pingsan di ruang penyidik usai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka, saat itu ia hendak ditahan kejaksaan, Rabu (14/3).

Ketiga orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait atas pengerjaan prosek infrastruktur dam MTsN Koto Nan Tuo Barulak, pada tahun 2015, saat akan dilakukan penahanan salah seorang tersangka Rita (39) pada saat kegiatan bertindak sebagai konsultan pelaksana, yang pingsan tersebut diduga karena tersangka ketakutan akan menjalani penahanan di Padang.

Sedangkan dua tersangka lain yang ditahan tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Tanah Datar, adalah Kepala Sekolah MTsN Koto Nan Tuo, Datu (46) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Ridwan (37) selaku pelaksana pekerjaan CV. Grafika Engineering namun tidak masuk dalan kepengurusan perusahaan, hanya melaksanakan pekerjaan dengan membayar fee kepada pihak CV. Grafika.

Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar, M Fatria didampingi Kasi Pidsus Atmariadi kepada Haluan mengatakan, bahwa ketiga tersangka

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

sudah dinyatakan lengkap berkasnya (P 21) dan segera dilimpahkan kepenuntutan.

“Diduga mereka secara bersama melawan hukum melakukan penyimpangan dalam kegiatan paket pekerjaan pembangunan dam di MTsN Koto Nan Tuo, sumber dana berasal dari Kementrian Agama Dirjen Pendidikan Islam Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015 lalu,” ungkap M Fatria.

Dikatakan, ketiga tersangka disebut sebagai orang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan dam pada MTsN tersebut. Pengerjaannya diduga tidak sesuai spek, pembangunannya tidak berada pada titik yang direncanakan dan pembangunan dam itu mengalami longsor sehingga longsor juga merusak dinding kelas.

Nilai kontrak Rp129 juta lebih dari pagu anggaran Rp150 juta. Pelaksanaan pengerjaan berlangsung dari 21 Septermber sampai dengan 19 November 2015.

Ketiga tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo pasal 18 ayat 1 huruf A dan B ayat 2 dan 3 tentang Undangundang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat ke 1 KUHP. “Tersangka Rita pada saat itu menjabat direktris CV. Arista konsultan. Saat tersangka pingsan, untuk memenuhi haknya kita mendatangkan tim medis besarta satu unit mobil ambulance ke Kejari dan terhadap tersangka dilakukan pemeriksaan di RSUD Ali Hanafiah Batusangkar, lalu setelah pulih, tersangka langsung dibawa ke Padang,” ungkap Kajari. (h/fma)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Mandiri Utama Finance Targetkan Pembiyaan Rp10,1 T JAKARTA, HALUAN — Mandiri Utama Finance (MUF) menargetkan total pembiayaan sebesar Rp10,1 triliun pada tahun ini. Angka itu naik 39 persen dibandingkan pembiayaan pada 2017. Pada 2017, MUF membukukukan total pembiayaan sebesar Rp7,3 triliun. Angka itu tumbuh 151 persen daripada 2016.

Direktur Utama MUF, Stanley Atmadja, mengatakan, pencapaian tersebut didorong oleh pertumbuhan di semua portofolio bisnisnya. Meliputi bisnis mobil baru, mobil bekas, motor bekas, motor baru, serta multiguna.

“MUF merupakan salah satu perusahaan pembiayaan dengan jenis portofolio sangat lengkap di pasar pembiayaan,” ujar Stanley kepada wartawan usai Rapat Umum Pemegang Saham, di Jakarta, Rabu, (14/3), seperti dilansir dari Republika.co.id.

Karena itu, ia yakin target 2018 bisa tercapai, meski pertumbuhan pasar otomotif cenderung stabil di kisaran 5 persen untuk roda empat dan stagnan untuk roda dua.

Menurutnya, dengan strategi penjualan yang tepat sasaran, target bisa dicapai. Untuk itu, tahun ini MUF akan mengandalkan tiga pilar penjualan utama. Pertama, pembiayaan reguler melalui rekanan dealer, showroom, juga mitra MUF. Kedua, pembiayaan melalui jaringan serta basis data nasabah Bank Mandiri sebagai induk perusahaan.

“MUF telah membangun kerja sama dan sinergi dengan Bank Mandiri untuk produk pembiayaan Mandiri kredit Kendaraan Bermotor (KKB) MUF. Kami menawarkan bunga ringan bagi nasabah Bank Mandiri,” tuturnya.

Produk Mandiri KKB MUF, kata Stanley, bisa diperoleh nasabah melalui semua jaringan cabang bank Mandiri. Pasalnya, kantor cabang MUF pun selalu berdekatan dengan kantor cabang Bank Mandiri. (h/rol)

KAMIS, 15 MARET 2018 27 Jumaidil Akhir 1439 H

3

Honda Gajah Motor Targetkan Jual 2.453 Mobil PADANG, HALUAN — Penjualan mobil Honda di Sumatra Barat (Sumbar) pada 2017 meningkat 14,7 persen daripada penjualan pada 2016. Oleh karena itu, Honda Gajah Motor menargetkan penjualan mobil di provinsi ini pada 2018 meningkat 9,6 persen daripada penjualan pada 2017.

Kepala Cabang Honda Gajah Motor Khatib Sulaiman, Nyoto Hamdani, mengutarakan, 2.238 unit mobil Honda terjual di Sumbar pada 2017, sedangkan pada 2016 terjual 1.951 unit. Pada 2018, Honda Gajah Motor menargetkan penjualan mobil sebanyak 2.453 unit, baik pada Honda Gajah Motor Cabang Khatib Sulaiman maupun pada Cabang By Pass.

Nyoto menyebutkan lima besar merek yang berkontribusi besar pada penjualan mobil Honda di Sumbar pada 2017.

Dari 2.238 unit mobil yang terjual, 756 unit atau 33,8 persen di antaranya merupakan penjualan Brio (LCGC), 387 unit atau 17,3 persen penjualan Mobilio (LMPV), 296 unit atau 13,2 persen penjualan BR-V (LSUV), 289 unit atau 13 persen penjualan HR-V (MSUV), dan 252 unit atau 11,3 persen penjualan CIVIC (hatchback).

Dari sisi pembelian, Nyoto menginformasikan, dari 2.238 unit mobil yang terjual pada 2017, 65 persen pembelian

merupakan pembelian secara kredit, sedangkan 35 persen lagi pembelian secara tunai.

“Dibandingkan dengan pembelian merek lain, pembelian mobil kredit Honda di Sumbar lebih kecil. Pembeli mobil Honda kebanyakan adalah orang pribadi karena kelas mobil Honda adalah menengah ke atas. Mereka sudah menabung sebelum membeli Honda,” ujar Nyoto di Diler Honda Gajah Motor Cabang Khatib Sulaiman, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 58 Padang, Rabu (14/3).

Adapun dari segi daerah asal pembelian, Nyoto mengatakan, ada empat daerah di Sumbar yang m enyumbang penjualan mobil Honda apabila dilihat dari pangsa pasar total (perbandingan penjualan merek Honda dengan merek lain tanpa memandang tipe mobil). Pertama, Padang. Dari 7.379 unit pangsa pasar mobil di Padang, 1.135 unit atau 15,4 persen penjualan di antaranya merupakan penjualan Honda.

Kedua, Bukittinggi. Dari 1.088 unit pangsa pasar mobil di Kota Jam Gadang itu, 176 unit atau 16,2 persen penjualan di antaranya merupakan penjualan Honda. Ketiga, Pasaman Barat. Dari 958 unit pangsa pasar mobil di kabupaten tersebut, 125 unit atau 13 persen penjualan di antaranya adalah penjualan Honda. Keempat, Pesisir Selatan. Dari

TARGET PENJUALAN — Kepala Cabang Honda Gajah Motor Khatib Sulaiman, Nyoto Hamdani (baju cokelat), bersama anggotanya berfoto di samping mobil Honda di diler itu, Jalan Khatib Sulaiman Nomor 58 Padang, Rabu (14/3). Pada tahun ini, Honda Gajah Motor menargetkan penjualan mobilnya di Sumbar sebanyak 2.453 unit. HOLY ADIB

901 pangsa pasar mobil di Pesisir Selatan, 132 unit atau 14,7 persen penjualan di antaranya adalah penjualan Honda.

Sementara itu, apabila pangsa pasar penjualan mobil dinilai dari spesifikasi merek (participating market), berikut data yang diberikan Nyoto.

Pertama, Padang. Dari 4.900 unit pangsa pasar mobil di Padang, 23,2 persen di antaranya merupakan penjualan Honda. Kedua, Bukittinggi.

Dari 741 unit pangsa pasar mobil di Bukittinggi, 23,8 persen di antaranya merupakan penjualan Honda. Ketiga, Pasaman Barat. Dari 585 unit pangsa pasar mobil di Pasaman Barat, 221,4 persen merupakan pen-

jualan Honda. Keempat, Pesisir Selatan. Dari 558 pangsa pasar mobil di Pesisir Selatan, 23,7 persen di antaranya merupakan penjualan Honda.

Mengenai pangsa pasar di Sumbar, Nyoto mengatakan, pangsa pasar mobil Honda pada 2017 berada pada urutan 4 dari semua merek mobil berdasarkan pangsa pasar total (perbandingan penjualan merek Honda dengan merek lain tanpa memandang tipe mobil), dan urutan 2 dari semua merek mobil berdasarkan pangsa pasar spesifikasi merek.

“Dari total market penjualan mobil di Sumbar, yakni 16.872 unit, merek Honda meraih 13,3 persen atau 2.238

unit. Pada 2018, kami menargetkan pangsa pasar ini menjadi 14 persen. Sementara itu, dari participating market atau perbandingan berdasarkan tipe mobil yang dijual Honda dengan tipe mobil yang sama yang dijual merek mobil lain, pangsa pasar Honda di Sumbar sebesar 21,3 persen atau 2.238 unit. Pada tahun ini, kami menargetkan participating market sebesar 22 persen,” tuturnya.

Nyoto menambahkan, pada 2017, Honda Gajah Motor menjual mobil dengan tipe sedan, dan bukan sedan, di antaranya, city car, hatchback, LCGC, LMPV, LSUV, MSUV, dan SUV. (h/dib)

JNE Tetapkan Sistem Satu Harga di Sumbar PADANG, HALUAN — JNE menetapkan sistem satu harga di Sumbar mulai April tahun ini. Perusahaan jasa pengiriman itu menerapkan sistem tersebut untuk memudahkan masyarakat mengingat harga pengiriman.

Kepala Cabang Utama JNE Padang, Yusran, mengutarakan, pihaknya membuat sistem satu harga untuk pengiriman di dalam Sumbar, baik antardaerah maupun antarkecamatan dalam satu daerah. Mulai April, pihaknya menetapkan harga pengiriman antardaerah sebesar Rp11 ribu per resi per kilogram (kg), sedangkan

www.harianhaluan.com

harga antarkecamatan dalam satu daerah sebesar Rp6 ribu per resi per kg.

“Selama ini, pelanggan agak sulit mengingat harga pengiriman melalui JNE karena harganya beragam, sesuai dengan jarak: makin jauh makin mahal, makin dekat makin murah. Selama ini, harga pengiriman antar daerah sebesar Rp12 ribu hingga Rp19 ribu, sedangkan antarkecamatan dalam satu daerah sekitar Rp10 ribu, tergantung jarak. Dengan adanya sistem satu

harga, masyarakat akan mudah mengingat harga pengiriman melalui JNE sehingga tidak perlu repot mengecek harga pengiriman berdasarkan jarak,” ujar Yusran di Kantor Cabang Utama JNE Padang, Jalan Nipah Nomor 42C, Rabu (14/3).

Yusran mengatakan, JNE bisa menerapkan sistem satu harga di Sumbar karena sudah memiliki jaringan yang kuat di provinsi ini. Dengan demikian, JNE bisa memangkas harga dan memastikan paket kiriman sampai

 Redaktur: Holy Adib

ke tangan penerima dengan cepat.

“Saat ini, JNE memiliki 18 kantor cabang di Sumbar.

Satu daerah bisa memiliki satu kantor cabang, misalnya satu kantor cabang untuk Kota Solok, dan satu kantor cabang untuk Kabupaten Solok di Alahan Panjang; satu kantor cabang untuk dua daerah, misalnya satu kantor cabang di Limapuluh Kota dan Payakumbuh; dua kantor cabang dalam satu daerah, misalnya dua kantor cabang di Mentawai: di Siberut dan Sipora, dua kantor cabang di Pasaman Barat: di Simpang Ampek dan Ujuang Gadiang. Dua kantor cabang dibuat di satu daerah agar konsumen terlayani dengan baikdan kurir tidak sulit mengantar kiriman,” tuturnya.

Selain kantor cabang, kata Yusran, JNE memiliki kantor perwakilan, yang jumlahnya 5 kantor di Padang. Ia menerangkan, perbedaannya, kantor cabang merupakan mitra JNE, sedangkan kantor perwakilan adalah milik JNE. Perbedaan lainnya, kantor perwakilan hanya menerima barang yang akan dikirim dari Sumbar ke luar daerah, tetapi tidak menerima kiriman dari luar daerah ke Sumbar.

Selain itu, JNE memiliki 200 agen di Sumbar, 48 agen di antaranya di Padang.

Mengenai armada di Sumbar, Yusran mengatakan, JNE mempunyai 28 mobil dan 68 motor di Padang, serta 18 mobil dan 70 motor di luar Padang.

Ia menambahkan, dengan kuatnya jaringan, yakni adanya kantor perwakilan, kantor cabang, dan agen, yang didukung oleh armada, JNE bisa menerapkan sistem satu harga di Sumbar, yang tujuan utamanya bukan untuk tujuan komersial, melainkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. (h/dib)  Layouter: Irvand

4

EKONOMI

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras Gula Minyak Goreng Tepung Terigu Kedelai Daging Sapi Daging Ayam Telur Ayam Cabe Bawang Susu Jagung Ikan Garam Mie Instan Kacang Ketela Pohon

10.785 kg 12.422 kg 11.456 Lt 9.345 kg 10.349 kg 117.462 kg 31.078 kg 23.375 kg 42.990 kg 27.042 kg 10.473 385 Gr 7.210 kg 79.505 kg 10.310 kg 2.450 Bks 24.576 kg 5.734 kg

SAP Padang Targetkan Pendapatan Rp10 Miliar PADANG, HALUAN — SAP Express Cabang Utama Padang membukukan pendapatan kotor sebesar 5,6 miliar pada 2017. Pada tahun itu, perusahaan jasa pengiriman tersebut mengirimkan paket dengan total berat di bawah 60 ton sebulan.

Pada tahun ini, SAP menargetkan pendapatan kotor sebesar Rp10 miliar dengan target pengiriman paket 100 ton per bulan.

Update Terakhir 9 Maret 2018 Mata Uang

Nilai

AUD BND CAD CHF CNH CNY DKK EUR GBP HKD JPY KRW KWD LAK MYR NOK NZD PGK PHP SAR SEK SGD THB USD VND

1.00 10,876.56 1.00 10,544.48 1.00 10,672.44 1.00 14,651.95 1.00 2,187.44 1.00 2,184.64 1.00 2,300.99 1.00 17,138.49 1.00 19,329.82 1.00 1,760.93 100. 12,971.35 1.00 12.96 1.00 46,026.67 1.00 1.67 1.00 3,548.70 1.00 1,787.61 1.00 10,154.40 1.00 4,377.14 1.00 265.43 1.00 3,681.84 1.00 1,683.12 1.00 10,544.48 1.00 442.85 1.00 13,808.00 1.00 0.61

Kurs Jual

Kurs Beli 10,761.02 10,435.11 10,560.88 14,497.83 2,165.51 2,162.80 2,277.61 16,965.84 19,129.80 1,743.31 12,839.30 12.83 45,490.85 1.65 3,509.63 1,768.59 10,046.08 4,101.00 262.69 3,644.94 1,666.04 10,435.11 438.14 13,670.00 0.60

Kepala Cabang Utama SAP Express Padang, Willy, mengutarakan, pada 2017, pihaknya mendapatkan target pengiriman paket dari SAP pusat seberat 80 ton per bulan. Realisasinya, pada Januari—Juli, pihaknya mengirim di bawah 30 ton paket per bulan, sedangkan pada Agustus—Desember di bawah 60 ton paket per bulan. Sementara itu, dari 100 ton target pengiriman paket per bulan, pihaknya telah

mengirim di atas 60 ton paket per bulan pada Januari—Februari.

“Pendapatan dan pengiriman paket tersebut bukan hanya dari Padang, melainkan dari semuah daerah di Sumbar. Perkembangan bisnis SAP di Sumbar sangat pesat.

Hal itu terlihat dari peningkatan pendapatan SAP dari tahun ke tahun. Pada 2014, pendapatan SAP di Sumbar di bawah Rp400 juta, pada 2015 sebesar Rp400 juta, pada 2016 Rp1 miliar, dan pada

2017 Rp5,6 miliar. Ini berarti kepercayaan masyarakat pada SAP makin besar,” ujar Willy di Kantor Cabang Utama SAP Padang, Jalan Jhoni Anwar Q/8, Ulak Karang Utara, Padang, Rabu (14/3).

Pesatnya perkembangan bisnis SAP Express di Sumbar, kata Willy, juga bisa dilihat dari berubahnya agen SAP menjadi subcabang. Dulu, SAP memiliki 20 agen di semua daerah di

Sumbar. Di tiap-tiap daerah terdapat 1 agen, kecuali Bukittinggi yang memiliki 2 agen. Kini, ada agen yang dijadikan subcabang karena jumlah paket yang masuk ke agen bertambah. Satu subcabang menerima 1—2 ton paket sebulan.

Willy melanjutkan, di atas subcabang adalah cabang pembantu. Cabang pembantu SAP di Sumbar ada di Bukittinggi, Payakumbuh, Pasaman Barat, dan Kota Solok.

“Perbedaan cabang pembantu dengan subcabang adalah pemiliknya. Cabang pembantu milik SAP dan wajib memiliki mobil. Kini ada 11 mobil cabang pembantu. Sementara itu, subcabang merupakan mitra

kerja SAP dan tiap subcabang hanya diwajibkan punya motor. Perbedaan lainnya adalah jumlah paket yang diterima. Cabang pembantu menerima 10 ton paket per bulan, sedangkan subcabang menerima 1—2 paket per bulan. Pada tahun ini, kami menargetkan subcabang menjadi cabang pembantu,” tuturnya.

Selain cabang pembantu dan subcabang, kata Willy, SAP memiliki konter ritel mitra kerja di Sumbar. Saat ini, SAP memiliki 100 lebih konter ritel di Sumbar, yang 50 konter ritel di antaranya terdapat di di Padang. Pada 2017, SAP hanya memiliki 55 konter ritel di Sumbar, yang 49 di antaranya terdapat di Padang. (h/dib)

Kemkop dan UKM Dorong Koperasi Kembangkan Ritel Modern JAKARTA, HALUAN—Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso BS, mengungkapkan bahwa koperasi mampu mendominasi bisnis ritel di negara maju seperti Inggris.

“Hal itu pun bisa terjadi di Indonesia karena bisnis ritel merupakan bagian dan peluang usaha bagi perkembangan kinerja koperasi. Koperasi juga merupakan pusat kegiatan segala unit usaha,” ujar Prakoso dalam keterangan resminya, Rabu (14/3), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Maesaroh Mawardi memberikan apresiasi bagi upaya untuk mendorong berkembangnya ritel-ritel moderen milik rakyat dan umat.

“Saat ini, sektor riil sudah didominasi minimarket moderen milik usaha besar seperti AlfaMart dan IndoMart. Makin lama mereka makin kuat. Sekarang saatnya koperasi dan UKM memiliki juga bisnis ritel modern yang kuat seperti LEUMart,” tuturnya.

Untuk itu, kata Maesaroh, pihaknya menggratiskan pengurusan pendirian koperasi di wilayah Banten yang akan menggeluti sektor produktif seperti sektor riil.

“Ke depan, kita akan terus mendorong koperasi-koperasi produktif dan sektor riil, yang bisa memberikan dampak bagi peningkatan perekonomian Banten,” katanya.

Direktur Utama LEUMart, Bambang Wijonarko, menjelaskan, adanya ketidakmerataan kesempatan berusaha di masyarakat mendorong Lembaga Ekonomi Umat (LEU) melakukan sebuah terobosan baru, agar kesempatan berusaha mampu diakses kalangan yang lebih luas. (h/ktn)

DATSUN CROSS—Supervisor Datsun Khatib Sulaiman Padang, Boni Saputra, berfoto di samping Datsun Cross di Plaza Andalas, Padang, Rabu (14/ 3). Diler Nissan Datsun Khatib Sulaiman Padang membuka pemesanan mobil tersebut hingga 18 Maret. IST

Pembelian Datsun Cross Dibuka hingga 18 Maret PADANG, HALUAN – Diler Nissan Datsun Khatib Sulaiman Padang telah meluncurkan produk terbarunya, yakni Datsun Cross, Sabtu (3/ 3). Nissan Datsun menghadirkan Datsun Cross pada pembukaan pemesanan produk Datsun di Plaza Andalas, Rabu (14/3). Pembukaan pemesanan itu berlangsung hingga 18 Maret.

Supervisor Datsun Khatib Sulaiman Padang, Boni Saputra, mengutarakan, setelah meluncurkan Datsun Go dan Datsun Go+, Datsun

kembali merilis keluaran terbaru, yaitu Datsun Cross. Datsun Cross memiliki tipe automatik dan manual. Tipe automatik dibanderol dengan harga Rp188 juta, sedangkan tipe manual d engan harga Rp174 juta.

“Banyak orang yang belum tahu spesifikasi Datsun Cross, baik eksterior maupun interior mobilnya. Pada 17 dan 18 Maret mendatang, kami akan melakukan test drive di Aroma Kitchen dan pesertanya diberi kupon makan gratis di sana.

Meski Datsun Cross memiliki cc besar di kelasnya, yakni 1.200 cc, bahan bakarnya sangat irit,” ujarnya.

Diler Nissan Datsun Khatib Sulaiman Padang, kata Boni, menargetkan penjualan Datsun Cross sebanyak 50 unit mobil di Sumatra Barat pada Maret 2018. Konsumen yang membeli Datsun Cross pada bulan ini diberikan servis gratis sampai dengan 50.000 km. Konsumen juga akan memperoleh bonus gratis, yakni aksesori Datsun, kaca film solar gard, voucer belanja, dan

karpet potong Datsun.

“Bagi yang ingin memesan Datsun Cross, tersedia berbagai macam warna varian, yaitu merah, emas, putih, silver, dan hijau,” ucapnya.

Sementara itu, bagi konsumen yang membeli Datsun Cross secara kr edit, cicilannya bisa dibayar melalui beberapa perusahaan penyewaan (leasing), seperti Adira Finance atau Maybank Finance. Uang mukanya dimulai dari Rp25 juta sampai Rp40 juta dengan angsuran Rp3 juta per bulan. (h/mg-vln)

Pemerintah Genjot Sertifikasi Lahan Sawit Rakyat JAKARTA, HALUAN— Pemerintah akan menggenjot pembagian sertifikasi lahan bagi petani kelapa sawit rakyat. Tahun ini ditargetkan pemberian sertifikat untuk 7 juta persil atau bidang tanah.

“Pemerintah akan mempercepat sertifikasi tanah rakyat,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dalam Musyawarah Nasional X

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Rabu (14/3), seperti dilansir dari Kontan.co.id.

Darmin bilang, pencapaian percepatan sertifikasi pada tahun 2017 mencapai 5 juta persil per tahun. Angka ini ditargetkan naik menjadi 7 juta persil tahun ini, dan menjadi 9 juta persil pada 2019.

Pemberian sertifikat

ini akan berbasis klaster agar petani menjadi lebih kuat. “Dalam klaster bisa melahirkan ekstern alitas yang diawali dengan bibit yang baik,” tutur Darmin.

Kemitraan dalam industri kelapa sawit dinilai penting oleh pemerintah. Dibandingkan dengan produk perkebunan lain, hanya sektor kelapa sawit yang mayoritas diisi oleh

pihak swasta.

“Perbedaan signifikan kelapa sawit merupakan komoditas yang peranan swastanya besar,” ujarnya.

Sementara sektor perkebunan lainnya tidak banyak dii si oleh pihak swast a. Darmin m engatakan, komoditas seperti karet, kopi, kakao, d an kelapa belum banyak diisi oleh pihak swasta. (h/ktn)

Kuota Pertalite Lebih Besar daripada Premium JAKARTA, HALUAN—PT Pertamina (Persero) mengungkapkan bahwa kuota penyaluran bahan bakar minyak (BBM) dengan Research Octane Number (RON) 90 atau jenis Pertalite lebih besar ketimbang BBM jenis Premium pada tahun ini.

Direktur Pemasaran Korporat Pertamina, Muchamad Iskandar, mengatakan, kuota penyaluran Pertalite tahun ini ditetapkan sebesar 14 juta Kiloliter (Kl) untuk seluruh Indonesia. Se-

mentara Premium berkisar di angka 12 juta Kl. “Pertalite lebih gede sekarang, setahun 14 juta (Kl),” ujar Iskandar ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/3), seperti dilansir dari Viva.co.id.

Iskandar menjelaskan, untuk kuota Premium itu sendiri ditetapkan di dua wilayah, di mana untuk luar Jawa Madura dan Bali (Jamali) sebesar 7,5 juta Kl sesuai dengan ket etapan Badan Pengatur Hilir Migas, sedangkan di wilayah Jamali

sekitar 5 jutaan Kl. “Jamali ada 5 jutaan ya.

Ya 12an (total kuota Premium di Indonesia),” ucapnya.

Di tengah kenaikan harga minyak dunia, Ia mengaku pihaknya terus berupaya menjaga agar harga Premium tetap dijaga di harga yang sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah.

Ia memperkirakan jika tren harga minyak terus menanjak, Pertamina bakal menombok Rp900 per liter Premium.  Redaktur:Holy Adib

“Sampai dengan tahun ini (rata-rata) Rp900-an,” katanya.

Dia juga menanggapi adanya SPBU di Riau yang menjual harga P ert alite l ebi h mahal dari yang ditetapkan perusahaan sekitar Rp7.600 per liter.

Menurutnya, itu lantaran t inggi nya Paj ak Baha n Baka r Kendar aan Ber motor (PBBKB) di wilayah tersebut, sehingga itu merupakan kewenangan dari pemerintah setempat. (h/ vcd)  Layouter:Sawal Marjuni. HRP

OPINI Mengenang Nasib Guru Pembangunan dan perkembangan anak tak terlepas dari peran seorang guru. Sebagai korps, meski sudah berusia lebih dari 70 tahun Indonesia merdeka, penata kelolaan serta penempatan guru, masih saja menyisakan masalah.

Meski telah bersumpah bersedia di tempatkan di mana dalam wilayah Republik Indonesia saat dianggap menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau sekarang berganti istilah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun tetap saja para guru seolah tak siap mengajar dan tinggal di desa terpencil.

Padahal, di awal pengangkatannya, selalu saja tertera kebutuhan guru untuk daerah terpencil. Namun hanya beberapa tahun saja mau menjalaninya. Setelah 10 persen di angkat sebagai PNS atau ASN, mulailah dengan berbagai alasan untuk bisa pindah ke kota. Banyak guru belum siap di tempat sepi, tapi sangat marah bisa disebut guru setengah hati.

Lalu apa yang akhirnya terjadi? Ketakberanian Dinas Pendididikan menolak permintaan pindah guru dari desa/nagari ke kota, menyebabkan terjadinya kelebihan guru di kota. Desa/nagari tertinggal tetap saja tertinggal dan ditinggalkan. Persoalan ini terjadi saban tahun. Untuk mengatasi persoalan kekurangan guru di desa-desa atau daerah terpencil, muncullah inisiatif daerah untuk mengangkat guru honorer.

Mereka yang belum mendapat kesempatan untuk diangkat menjadi PNS/ ASN ini pun berjibaku, menelusuri pematang sawah, pinggiran hutan atau lading untuk bisa menjumpai anak didiknya. Sementara, honor yang mereka terima setiap bulannya tak sampai seperempat dari guru PNS yang sudah bergelimang cahaya kota.

Terkadang, terdengar juga candaan para guru dan guyonan masyarakat di warungwarung kopi, “kalau mau mengabdi, pergilah ke nagari. Peluang untuk bisa mengajar di sana jauh lebih mudah daripada di kota yang persaingannya cukup ketat. Kecuali bagi PNS, hanya butuh kekuatan lobi untuk pindah. Apalagi bagi guru perempuan dengan alasan ikut suami” Lalu, apakah sekolah-sekolah di daerah tertinggal tak perlu berkualitas? Pemerintah tentu akan marah bila dibilang seperti ini.

Karena pemerintah selalu memproklamirkan pemerataan pendidikan antara desa dan kota.

Meski di tahap aplikasi dan kebijakan, hal itu tidak kelihatan.

Bandingkan saja jumlah guru di satu SD atau SMP di pusat kota dengan jumlah guru di satu SD dan SMP di desa-desa. Atau bandingkan juga jumlah guru PNS dan honorer di satu SD atau SMP di kota dengan SD dan SMP di kota. Jumlah guru PNSnya jelas banyak di kota dan guru honorer di desa, padahal jumlah muridnya tak jauh berbeda.

Betulkah sekolah di desa tertinggal dijadikan sebagai uji kesetiaan bagi guruguru honorer sebelum diangkat jadi PNS? Ternyata tidak juga. Kata Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sumbar Zainal Akil, jumlah guru sebenarnya cukup.

Namun pemerataan guru belum tercapai.

Ditambah lagi kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari harapan.

Satu pertanyaan, apakah di Hari Guru tahun depan, masih persoalan pemerataan dan kesejahteraan guru yang dibahas(*)

KAMIS, 15 MARET2016 2018 KAMIS, 27 OKTOBER 27 JUMAIDIL AKHIR1438 1439HH 26 Muharram

Menyoal Kecondongan Terhadap TKA

M

enarik berita yang melansir tentang pernyataan Presiden Joko widodo terkait perizinan TKA supaya tidak dipersulit-sulit dalam prosesnya. Timbul pertanyaan yang mempersulit, apakah karena aturannya atau pelaksanaannya? TKA yang mana yang perlu dipermudah proses perizinannya?, dan Bagaimanakah pengaturan penggunaan TKA di Indonesia?

Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Pengaturan penggunaan TKA di Indonesia diatur di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diperkuat pula oleh UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan demikian, kehadiran TKA tidak dapat dihindari karena dimungkinkan oleh UU, dan ditambah lagi dengan adanya kesepakatan Masyarakat Asean (MEA) yang memberi peluang lalu lintas penggunaan TKA secara bebas untuk kawasan Asean.

Penggunaan TKA di Indonesia dimungkin dengan adanya interaksi antar Negara antara lain dalam rangka menarik investasi masuk ke Indonesia. Penggunaan TKA menjadi wajar ketika yang menanam modal adalah perusahaan asing sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) UU No.25 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Perusahaan penanam modal berhak menggunakan tenaga ahli war-

ga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberi peluang kepada pemodal asing untuk mempergunakan TKA yang akan bekerja di perusahaannya dengan syarat harus ada alih teknologi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Selanjutnya, pengaturan penggunaan TKA diatur lebih rinci didalam UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana terdapat pada pasal 42- 49, yang menyebutkan bahwa syarat untuk menggunakan TKA adalah : Pertama, Pemberi kerja; yang boleh mempekerjakan TKA adalah hanyalah perusahaan, tidak boleh orang perorangan. Menurut Permenakertrans No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA, yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badanbadan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan ketentuan

KHAIRANI Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas

berarti orang perorangan dilarang mempergunakan TKA sebagaimana disebutkan didalam Pasal 42 UU No.13 tahun 2003.

Kedua, Pemberi kerja harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja atau Pejabat yang ditunjuk. Ketiga, TKA yang harus dalam hubungan kerja, artinya TKA yang bekerja di Indonesia haruslah sebagai pekerja. Keempat, TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu yang belum bisa dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia.

Setiap TKA harus didampingi oleh TKI dengan tujuan untuk transfer ilmu dan keahlian bagi TKI pendamping. Berkaitan dengan jabatan TKA yang wajib didampingi oleh TKI terdapat di dalam Pasal 11 Peraturan Presiden No.72 Tahun 2014 tentang Penggunaan TKA, Secara prinsip sebenarnya pemberi kerja harus mengutamakan penggunaan warga Negara Indonesia yang bekerja pada perusahaannya, sebagaimana juga terdapat

di dalam pasal 4 Peraturan Presiden tahun 2014 yang menyatakan bahwa ‘’Setiap Pemberi Kerja TKA wajib m e n g u t a m a k a n penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia, apabila dalam suatu jabatan belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia maka jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA’’.

Berdasarkan Peraturan tersebut, dapat diketahui bahwa penggunaan TKA sudah diatur dengan sangat jelas, baik prosedur maupun persyaratannya yang menurut hemat saya persyaratan dan perizinannya tidak terlalu menyulitkan pekerja asing, sehingga menjadi pertanyaan bagi kita pernyataan yang disampaikan oleh Presiden yang mengharapkan supaya prosesdur perizinan tidak dipersulit. Sesuai dengan yang disampaikan presiden bahwa ada laporan yang diperoleh bahwa prosedur perizinan TKA dipersulit. Yang dipersulit itu apakah persyaratan karena peraturan atau pelaksanaan dari peraturan yang sudah ada?

Sebagai Negara berdaulat, sudah seharusnyalah Negara Indonesia mengatur prosedur dan persyaratan untuk mempergunakan TKA di Indonesia dengan tujuan untuk ketertiban.

Selain itu, juga untuk melindungi warga Negara Indonesia untuk memperoleh

Sudah berapa Perda bisa dirampungkan?

HALUANISME  Polemik Cadar di IAIN Bukittinggi ke Ombudsman

 Bisa sampai ke presiden juga kah?

 Maret, Perombakan AKD DPRD Terlaksana

 Sudah berapa Perda bisa dirampungkan?

www.harianhaluan.com

5

kesempatan kerja di negaranya sendiri bahkan untuk perlindungan bagi TKA sendiri yang bekerja di Indonesia.

Saat ini perizinan bagi TKA sudah semakin longgar dengan keluarnya Peraturan menteri Tenaga kerja yang menghilangkan syarat bagi TKA bisa berbahasa Indonesia. Sebelum peraturan menteri ini dikeluarkan, syarat bagi TKA harus bisa berbahasa Indonesia dengan maksud agar proses alih teknologi (trasnfer of skill) dan alih ilmu pengetahuan (transfer of Knowledge) dari TKA dan tenaga pendamping dapat berjalan dengan baik. Selain syarat berbahasa Indonesia sudah dihilangkan, tentang jabatan (pekerjaan) yang boleh diberikan kepada TKA juga sudah semakin longgar karena berdasarkan kenyataan yang kita lihat dari berbagai pemberitaan, ada banyak TKA yang dipekerjakan pada pekerjaan yang pada prinsipnya tidak mesti punya keahlian, misalnya pada proyek pembangunan kereta cepat antara Jakarta dengan Bandung.

Padahal, menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Secara implisit, ketentuan Pasal ini mengandung semangat nasionalitas yang artinya Pemerintah harus menjamin ketersediaan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi warga negara Indonesia. Artinya, Warga Indonesia-lah yang harus diperhatikan dan diprioritaskan dalam kesempatan kerja dalam negeri, bukan TKA. Tidaklah benar bila Pemerintah melonggarkan kebijakan terhadap TKA dan membiarkan masyarakat Indonesia berkompetisi secara mandiri dalam mencari kerja tanpa ada proteksi dari Pemerintah. Meskipun sekarang era gloablisasi maupun pasar bebas, harus tetap ada proteksi dari Pemerintah terhadap warga negaranya dalam mencari kerja. Sebab, khittah konstitusi telah mewajibkan bagi Pemerintah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia dimanapun ia berada, baik itu dalam bekerja dan/atau mencari kerja tanpa terkecuali. (*)

Balik Arah Kenapa balik arah di jalan Khatib Sulaiman, tepatnya jalur di depan Transmart banyak yang ditutup. Sehingga kami pengendara terlalu jauh untuk berbalik arah pada jalan tersebut. Kalau alasanya untuk mengurai kemacetan, kami mohon dipertimbangkan lagi, karena ini juga menjadi kendala bagi kami pengendara pak. Terimakasih pak 08238685xxxx

 Redaktur: Bhnez Maharajo

 Layouter: Sawal Marjuni. HRP

6

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

PARIWARA PEMKAB AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Indra Catri Promosikan Ameh Hitam Agam di Monthly Hight Tea Bussines Network

B

upati Agam Indra Catri, Dt Malako Nan Putiah, mempromosikan Kopi Agam di level internasional pada Talk Show Ngopi Bareng Senator” “Monthly Hight Tea Bussines Network, di gedung Plaza Nusantara V MPR-DPD RI, Jakarta, Rabu, (14/3).

Dalam kesempatan bertema kopi daerah Indonesia, kopi dunia, Indra Catri sekaligus menjadi narasumber.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Edi Ganefo. Kemudian Sekjen DPD, Makruf Amin, Ketua Asosiasi Eksportir Kopi, Hutama, Wakil Ketua DPD RI Letjen (pur mar) DR. Nono Sampono, Kanselor Swedia Claudia dan beberapa duta besar lainnya.

Dalam forum internasional itu, materi yang disampaikan orang nomor satu di Agam itu berjudul “Ameh Hitam dari Agam”.

Bupati Agam merupakan satu-satunya kepala daerah sebagai pembicara pada acara yang bertajukan Kopi Senator bertaraf Internasional itu.

Bupati Agam Indra Catri, menjelaskan berbagai keunggulan kopi robusta dan kopi luwak yang memiliki keunggulan cita rasa istimewa yang sudah menembus pasar Internasional.

Dihadapan para duta besar, bupati menggambarkan prospek kopi Arabika dan kopi Robusta yang semakin gencar menembus pasar baik tingkat regional maupun internasional. Kopi arabika dan robusta. “Kopi

robusta dan arabika sangat diminati oleh konsumen, tidak hanya regional tapi internasional, karena memiliki cita rasa aroma khas dengan perisa kompleks dan kekentalan yang kuat,” kata bupati didampingi Kepala Bappeda, Welfizal.

Perbedaan diantara kedua varietas ini terutama terletak pada rasa dan tingkat kafeinnya. Biji arabika, lebih mahal di pasar dunia, memiliki rasa yang lebih mild dan memiliki kandungan kafein 70% lebih rendah dibandingkan dengan biji robusta.

Meskipun permintaan cukup tinggi, namun tren produksi kopi di Kabupaten Agam masih menggunakan pola produksi tradisional dan konvensional, sehingga belum banyak yang mencapai target speciality. Namun, seperti Kopi luwak organik dari Kecamatan Palupuh sudah memiliki ser tifikat dari Sucofindo. “Kita sudah melakukan peningkatan kualitas petani melalui pembinaan dan bimbingan teknis, namun hal itu belum cukup. Maka peranan dari berbagai pihak yang ingin mendorong peningkatan kesejahteraan petani kopi juga sangat besar.

Keistimewaannya adalah

INDRA Catri Saat AcaraTalk Show Ngopi Bareng Senator “Monthly Hight Tea Bussines Network”

cara pengolahannya masih alami. Kemudian, di Kecamatan Canduang terdapat kopi arabika yang memiliki spesiality arabika yang ditanam di ketinggian 1.500 mdpl, harganya pun terbilang mahal.

Saat ini, tercatat sebanyak 3.394 h ektar lahan budidaya kopi dengan beragam jenis. Terdapat lima kecamatan di Kabupaten Agam dijadikan sebagai sentra kopi, yaitu Kecamatan Tanjung Raya Sibarasok yang terkenal dengan kopi robustanya.

Begitu juga di Kecamatan IV Koto terkenal dengan kopi lereng gunung merapi. Kopi jenis arabika berada di kaki Gunung Singgalang Nagari Balingka pada

ketinggian 1.280-1.400 mdpl. Lalu untuk Kecamatan Palupuh dan Kecamatan Palembayan juga familiar dengan kopi luwaknya, telah menembus pasar Internasional. Seperti, Belanda, Korea, Thailand dan Amerika. “Selain itu, perkebunan kopi yang menjadi mata pencaharian masyarakat juga berada di luar kawasan hutan, sehingga fungsi hutan untuk kelestarian lingkungan tetap terjaga dengan baik,” tambahnya.

Terkait kehadirannya sebagai keynote speaker, bersama dengan Bupati Aceh S elatan, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Bupati Toraja Utara, Indra Catri mengu tarakan bahwa, moment ini

sangat penting dalam mem promosikan sekaligus mevi ralkan potensi kopi asal Kabupaten Agam di kancah Internasional.

Menanggapi hal itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Edi Ganefo, ke depan tiaptiap daerah harus pemantapan kualitas produk, sehingga bisa diterima dipangsa pasar. Untuk tata cara ekspornya PT.POS sudah membuka pintu, cukup siapkan barang kemudian antar ke PT.POS Ia menambahkan banyak kopi yang berasal dari Indonesia tapi bermerk asing. Hal itu menandakan bahwa kopi dari Indonesia memang ung gul dan bagus. (adv)

PARIWARA SATPOL PP KOTA PADANG HUT SATPOL PP KE-68 DAN SATLIMAS KE-56 KOTA PADANG

Penegak Perda, Bersama Membangun Kota Padang SATPOL PP Padang anjang sana ke panti asuhan memberi kan bantuan.

SATPOL PP bersama masyarakat membaur membersih kan lingkungan.

H

ari ini, Kamis (15/3), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang memperingati HUT Satpol PP ke-68 dan Satlimas ke-56 tingkat Kota Padang di Mako Satpol PP jalan Tan Malaka Padang.

Satpol PP Kota Padang tak hanya semakin memperlihatkan eksistensinya sebagai pasukan penegak peraturan daerah (Perda), tetapi juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan masyarakat.

Berbagai prestasi yang membanggakan pun diraih Satpol PP Kota Padang.

Diantaranya terbaik tingkat Sumbar pun telah pernah diraih termasuk mengungkap kasus besar penari telanjang striptis di Kota Padang.

Artinya, tak dibolehkan sejengkal pun tanah di Kota Padang ‘dikotori’ dari perbuatan maksiat.

Kepala Satpol PP Kota

Disamping itu, ada penampilan Pasukan Anti Huru-Hara (PHH) sebagai pasukan pengendalian masa.

Yang lebih menarik lagi, penampilan senam Gemufamire akan menghibur para tamu dan peserta upacara .

Selain itu juga digelar penampilan pertunjukan bela diri Karate oleh personil Satpol PP yang telah bertaraf nasional.

“Kita menampilkan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh personel Satpol PP. Karena semua itu ada lah suatu kebanggaan bagi seluruh satpol PP dan jajaranya,” jelas Yadrison.

Se la n ju t nya , Satpol PP Kota Pa-

Padang, Yadrison mengatakan, Satpol PP bersama jajarannya sangat berkomitmen dengan tupoksi. Sehingga apapun program Pemko Pa dang bisa sukses. Kehadiran Satpol dengan tupoksinya mengawal kesuksesan program-program Pemko yang sudah dicanangkan.

Dijelaskannya, dalam kegiatan peringatan HUT Satpol PP dan Satlimas tersebut, disuguhkan berbagai atraksi dari personil penegak perda kebanggaan pemerintah Kota Padang ini.

Ada penampilan Tarung Drajat sebagai Pasukan VIP pengawalan Kepala Daerah yang langsung diperagakan.

dang juga aktif dalam kegiatan bakti sosial membersihkan lingkungan, goro bersama dengan masyarakat Purus Kabun Kecamatan Padang Barat. Lalu, menyalurkan bantuan beras ke Panti Mentawai yang dihuni sebanyak 55 orang anak panti berada di kawasan Ulu Gadut Padang, baru-baru ini.

Senin (12/3) di Mako Satpol PP juga di gelar kegiatan perlombaan hiburan oleh Ibu-ibu Dharmawanita Satpol PP Padang.

Kegiatan itu juga menunjukan, peran aktif para istri Pamong Praja. “Satpol PP Kota Padang hadir ditengah masyarakat, bersama membangun kota,” tutur Yadri son. (h/adv)

SATPOL PP menertibkan APK

KASAT Pol PP, Yadrison saat penertiban penyakit masyarakat (Pekat) . www.harianhaluan.com

PELAJAR yang keluyuran jam belajar ditertibkan

Kepala Satpol PP Kota Padang Yadrison

Satpol PP menertibkan APK  Redaktur: Dodi Nurja    Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

KAMIS, 5 MARET 2018 27 Jumaidil Akhir 1439 H

7

Sah! UU.......................................... Dari Halaman. 1 Polemik ........................................... Dari Halaman. 1 pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian. “Terkait dengan UU MD3 sesuai dengan aturan yang ada tentang perundangundangan, mulai jam 00.00, Rabu (14/3), sudah berlaku,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan UU MD3 ini, Bamsoet mempersilakannya untuk dilakukan uji materi Mahkamah Konstitusi. “Tidak ada yang namanya itu anggota DPR jadi kebal hukum, tidak ada. Tidak ada UU MD3 merusak demokrasi, tidak ada UU MD3 kemudian sewenang-wenang upaya pemanggilan paksa. Panggil paksa sudah ada sejak UU MD3 ada sejak dua tahun lalu ada, tapi apakah pasal tersebut digunakan sampai skrg?

Tidak ada,” papar Bamsoet. “Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi,” imbuhnya seperti dilansir Okezone.com.

Sementara, Presiden Jokowi tetap bersikukuh menolak menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Jokowi juga m enolak m engeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tersebut. Dia mengatakan menolak meneken UU MD3 karena telah mendengar ada keresahan di masyarakat terkait isi UU tersebut. Kemudian dia juga enggan menerbitkan Perppu karena Perppu MD3 nantinya juga pasti ditolak DPR yang sudah mengesahkan UU MD3. Pasalnya, Perppu yang dikeluarkan Presiden harus disetujui oleh parlemen.

“Kenapa tidak dikeluarkan Perppu? Ya sama saja Perppu kalau

sudah jadi kan harus disetujui sama DPR,” kata Jokowi setelah penyerahan sertifikat hak atas tanah di Alun-alun Barat Kota Serang, Banten, Rabu (14/3).

Kepala Negara mempersilakan masyarakat untuk menguji materi UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi tersebut dinilai dapat menyelesaikan polemik terhadap UU tersebut. Jokowi menilai, gugatan ke MK merupakan mekanisme yang tepat untuk menggugurkan beberapa pasal-pasal baru yang dianggap kontroversial pada UU MD3.

“Masyarakat silakan uji materi ke MK,” ucap Jokowi.

Pasal-pasal itu ant ara lain terkait imunitas anggota DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian.

“Diuji materi dululah coba. Ini kan yang mengajukan uji materi banyak. Uji materi dulu, diuji materi. Saya kira mekanismenya seperti itu,” tandasnya.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan revisi Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau UU MD3, tidak otomatis berlaku hari ini meski sudah 30 hari setelah disahkan. “Jadi memang wajib diundangkan. Namun, nanti mengikatnya ketika sudah diundangkan dengan pemberian nomor,” kata Refly.

Refly mempunyai sejumlah catatan terhadap UU MD3 yang sudah sah meski tanpa ditandatangani Presiden Joko Widodo itu. Pertama, pasal terkait penambahan satu kursi pimpinan di DPR

dan tiga kursi pimpinan di MPR. Menurut Refly, pasal yang mengakomodir penambahan pimpinan DPR dan MPR terlihat bermasalah karena dibuat di tengah jalan seperti saat ini. Jika legislator ingin membuat aturan tersebut, kata dia, semestinya mereka harus konsisten.

Alasannya, pemberian kursi pimpinan dalam pasal tersebut ingin dikembalikan kepada pemilik kursi terbanyak. Seharusnya, kata dia, hasil untuk kursi terbanyak diterapkan setelah pemilu legislatif tahun depan.

Jika diterapkan sekarang, akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. “Ada partai yang mendapatkan pimpinan secara pemilihan dan partai mendapatkan pimpinan karena kursi terbanyak.

Ini menimbulkan perlakuan yang berbeda,” ujarnya.

Kedua, pasal-pasal terkait DPR yang dianggap bisa mengkriminalisasikan masyarakat.

Bahkan, meminta polisi untuk memaksa serta memproteksi anggota DPR secara berlebihan. Pasal 122, misalnya, menyatakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bisa mengambil langkah hukum t erhadap perorangan, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggotanya.

Ada juga pasal 73 yang menyebutkan DPR berhak memanggil paksa hingga melakukan penyanderaan melalui kepolisian DPR juga memasukkan pasal yang memperkuat imunitas anggota dewan terhadap hukum. Pasal 245 menyebutkan pemeriksaan anggota DPR dalam tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden set elah mendapat pertimbangan dari MKD. (h/ben)

DPRD ............................................. Dari Halaman. 1 Tanzilal.

Tanzilal Wanda Rizki meyakini, kasus yang menjerat Yusafni Ajo, pegawai kelas menengah Dinas Prasjaltarkim Sumbar tidak dijalankan satu orang. Rizki juga menduga Yusafni bukan aktor utama. Ada orang lain yang bermain. Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling (BK) itu meminta kasus ini dituntaskan sampai ke akar-akarnya. Penyidik mesti bergerak cepat. “Kalau dilihat dari posisinya, sangat mustahil rasanya Yusafni merupakan tersangka utama dalam kasus ini. Kami mahasiswa meyakini masih ada orang yang lebih tinggi secara struktur yang menjadi aktor,” kata Tanzilal kepada Haluan, Rabu (14/3).

Senada Tanzilal, Presiden BEM KM Unand Faizil Putra juga kurang percaya kalau tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh satu orang saja. “Kita tidak percaya kalau hanya Yusafni saja pelakunya. Pasti ada pelaku lain.

Kami berharap kerja keras penyidik untuk ungkap kasus yang telah merugikan negara dalam jumlah besar ini,” katanya.

Ditekankannya, kalau dalam waktu dekat ini penyidik dalam kasus ini juga belum menunjukkan kerjanya, mahasiswa Sumbar akan melakukan aksi dan mendesak seluruh yang terkait dalam penyelesaikan kasus. “Kasus ini sudah lama berjalan, namun pengembangannya belum kelihatan. Penyidik semestinya sampaikan apa masalahnya sehingga tidak tuntas. Agar masyarakat Sumbar bisa mengetahuinya,” kata Faizil.

Menanggapi ini, Ketua Pansus tentang Tata Laksana Pembangunan, M Nurnas menyebut, DPRD juga sangat tidak menyangka terungkapnya kasus SPj fiktif yang terjadi pada salah satu OPD di Provinsi Sumbar. Sebab dari tahun 2011 sampai tahun 2016 Sumbar selalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK, hal ini terkait penggunaan keuangan daerah.

Meski opini WTP tak menutup adanya kemungkinan korupsi, lanjut Nurnas, dengan opini cukup baik yang diberikan BPK selama bertahun berturut-turut, DPRD tidak bisa lagi terlalu jauh untuk masuk. Sampai akhirnya mencuat kabar BPK kembali melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan beberapa tahun belakangan dan ditemukan ada penyelewengan.

Ditambahkan Nurnas, sama dengan mahasiswa DPRD menilai jumlah dana yang diselewengkan memang sangatlah besar. Namun karena kasus sudah masuk ranah hukum, ini tidak bisa lagi diintervensi pihak luar termasuk oleh DPRD. “Hanya saja, agar kejadian serupa tak terulang, DPRD membentuk Pansus yang diberi nama tata pelaksanaan pembangunan.

Pansus ini tidak diberi nama SPj fiktif karena itu tadi, masalahnya www.harianhaluan.com

sudah masuk ranah hukum. Kalau diberi nama Spj fiktif rekomendasi Pansus pastinya akan berkaitan dengan meminta pihak kepolisian mengusut secara pidana dan pemeriksaan oleh BPK juga, hal itu sudah dijalankan sekarang,” pungkas Nurnas.

Dalam sidang Senin (12/3), Yusafni Ajo meminta jaksa menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan. Selain itu, Yusafni juga mengaku menyetor ke Inspektorat Sumbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wilayah Sumbar Rp100 juta.

Total uang yang disetor sampai Rp1 miliar.

Kehadiran Gubernur Sumbar Irwan Prayitno ke Pengadilan Tipikor Padang dianggap penting. Sebab itu disampaikan di persidangan yang digelar, Senin (12/3). Terlepas dari permintaan, Yusafni menyebut akan bukabukaan soal aliran uang dugaan korupsi yang sekarang ditimpakan ke dirinya seorang. Siapa yang menerima, dan menikmatinya akan disebutkan dalam persidangan. “Majelis hakim, kami meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno ke persidangan pekan depan,” pinta Yusafni Ajo lewat Bob Hasan, kuasa hukumnya kepada majelis hakim yang diketuai Irwan Munir didampingi hakim anggota Emria dan Perry Desmarera.

Majelis hakim mengakomodir permintaan tersebut. Meski nama gubernur tidak ada dalam dakwaan, tapi orang nomor satu di Sumbar tersebut bisa dipanggil. Minimal sebagai saksi yang meringankan.

“Mohonkan saja sebagai saksi meringankan,” kata Irwan Munir.

Sementara, penyebutan dugaan aliran uang oleh Yusafni sebagai pembanding dari pernyataan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumbar Ali Asmar yang menjadi saksi dalam sidang.

Selama kasus berjalan, Sekdaprov menyebut tidak pernah ada temuan dari pihak Inspektorat Sumbar. Karena tidak adanya temuan i tulah anggaran bisa dikucurkan selama lima tahun.

“Secara penganggaran tidak ada masalah, karena selama lima tahun itu tidak pernah ada temuan dari Inspektorat. Kan setiap tahun evaluasi dan pengawasan kegiatan itu dilakukan Inspektorat. Termasuk pemeriksaan.

Selama itu tidak ada laporan atau temuan dari program pembebasan lahan,” terang Ali Asmar di hadapan majelis hakim.

Keterangan Ali Asmar inilah yang memicu Yusafni untuk menyebutkan adanya aliran uang ke BPK dan Inspektorat Sumbar.

Uang tersebut menurut Yusafni diberikan secara tunai melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Prasjaltarkim Sumbar.

“Uang Rp100 juta itu disebut iuran untuk BPK RI Wilayah Sumbar dan Inspektorat Sumbar,”

terang Yusafni Ajo. Yusafni mengaku menyetor iuran yang disebut untuk BPK Sumbar dan Inspektorat Sumbar selama lima tahun. “Setiap tahun saya bayar iuran melalui KPA atau kepala dinas. Lamanya sampai lima tahun berturut-turut. Kalau dikalkulasikan uang iuran tersebut jumlahnya mencapai Rp1 miliar,” papar Yusafni yang dalam persoalan ini hanya menjabat sebagai PPATK. BPK Bantah Terima Uang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumbar mengaku tidak pernah menerima apa pun dari Yusafni.

Bahkan BPK menilai Yusafni dapat saja berkata begitu, karena posisinya yang terjepit dalam persidangan. “Tidak pernah ada aliran dana ke BPK. Pernyataan Yusafni tersebut harus dimintakan bukti oleh jaksa, yang kemudian dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut,” ujar Kepala Subagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha BPK Perwakilan Sumbar, Rita Rianti kepada Haluan Senin malam.

Lebih lanjut dikatakannya, di internal BPK juga ada kode etik.

Jika pernyataan Yusafni terbukti ada oknum pegawai BPK yang ikut menerima uang korupsi Yusafni, maka akan diproses oleh majelis kehormatan kode etik.

“Kami tidak main-main terkait persoalan ini. Jika memang ada oknum yang bermain, akan langsung diproses,” tegas Rita.

Sementara, Kepala Inspektorat Sumbar, Mardi, menilai Yusafni hanya mengarang saja. Sepengetahuannya, tidak ada yang namanya iuran. “Tidak ada itu yang namanya iuran. Iuran apa? Tidak jelas itu,” kata Mardi kepada Haluan melalui sambungan telefon, Senin (12/3).

Sebelumnya, dalam dakwaan JPU, dugaan korupsi dilakukan Yusafni sejak tahun 2012 sampai 2016. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan. Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda.

Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman. (h/mg-hen)

saja kami menyarankan pencabutan atau merevisi aturan tersebut. Tapi dilihat dulu hasil dari pemeriksaan berkas. Bisa juga kami memanggil pihak terkait,” ujarnya.

Pimpinan IAIN Bukittinggi menampik anggapan bahwa pihaknya melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi dan dosen di lingkungan akademik. Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi, Syahrul Wirda, menegaskan bahwa imbauan yang diterbitkan kampusnya sesuai dengan kode etik yang disepakati seluruh civitas akademika.

Syahrul menyebutkan, sejak tahun 2017 lalu IAIN Bukittinggi sudah menjalankan langkah persuasif bagi mahasiswi dan dosen bercadar untuk mengikuti ketentuan berbusana sesuai kode etik kampus. Poin yang menjadi bahan pertimbangan kampus, lanjutnya, adalah upaya untuk menghindari justifikasi bahwa penggunaan cadar menunjukkan tingkat keIslam-an yang paling sempurna

bagi seorang muslimah. “Kadang yang kami takutkan, mereka posisikan diri bahwa yang bercadar itu yang benar. Itu nggak mau kita. Jangan justifikasi orang yang tidak bercadar belum sempurna Islamnya,” jelas Syahrul dikutip dari Republika.

Syahrul juga menampik bahwa imbauan tata cara berbusana yang diterbitkan pihak kampus berkaitan dengan isu terorisme dan radikalisme. Baginya, imbauan bagi mahasiswi dan dosen agar tidak mengenakan cadar murni ketentuan kode etik kampus saja.

“Tidak ada kaitannya dengan isu radikalisme,” katanya.

IAIN Bukittinggi juga menolak penggunaan diksi ‘pelarangan cadar’. Syahrul memilih penggunaan kata ‘imbauan’ untuk menjelaskan kebijakan soal cadar ini. Terkait penonaktifan salah satu dosen, Syahrul menyebutkan bahwa pihak kampus hanya ingin agar dosen tersebut menaati aturan. Pimpinan kampus memandang bahwa penggunaan cadar bagi seorang dosen akan meng-

hambat proses akademik di kelas.

Bahkan, Syahrul mengaku kalau sudah ada masukan dari mahasiswa bahwa m ereka merasa kurang nyaman ketika diajar oleh dosen yang mengenakan cadar.

“Ada pihak yang tidak merasa nyaman.

Dia kan guru bahasa Inggris.

Dia mengajar anak-anak kan speaking perlu. Kita kan perlu identitas. Makanya kalau di kampus, diminta tolong kode etik kampus dipatuhi. Sampai hari ini dia belum mau,” kata Syahrul.

Syahrul melanjutkan, pihak kampus sampai saat ini tidak menghentikan dosen yang bersangkutan, yakni Hayati Syafri, dari jabatan akademik yang diemban. Meski begitu, IAIN Bukittinggi tetap melakukan upaya persuasif bagi Hayati agar mau kembali mengajar dengan ketentuan berbusana yang diminta oleh pihak kampus. “Kalau di dalam kampus ikuti aturan pedagoginya. Kalau di luar silakan. Nggak ada aturan larangan,” katanya. (h/ mg-mal)

Wagub: ........................................... Dari Halaman. 1 paku di sana dan papan berserakan. Jadi, tutup sementara waktu itu jika lewat dermaga,” kata Nasrul kepada wartawan, Rabu (13/3).

Pada saat itu, sambung Wagub, pengelola Aloita Resort mengaku s empat memberikan tawaran kepada Anggota DPRD tersebut, jika tetap ingin ke pulau bisa melewati pantai, tetapi dengan perantara boat. Namun, karena telah terjadi ketegangan, tawaran tersebut tidak terkomunikasikan dengan baik.

Nasrul juga mengatakan, berdasarkan informasi yang ia terima, WNA pengelola Aloita Resort telah mengelola kawasan itu sejak 2008 dan diresmikan oleh Gubernur Sumbar yang saat itu dijabat Gamawan Fauzi. Ia berharap baik pengelola resort mau pun pihak tamu belajar dari kejadian ini agar tak sering terjadi kesalahpahaman. “Saya sudah minta bupati dan Dinas Pariwisata di Mentawai, jika ada tamu secara kedinasan, agar melalui pemerintah setempat. Untuk pengelola resort atau cottage, saya juga minta bupatinya memanggil dan memberi pencerahan, bahwa ada aturan yang sama-sama harus dipatuhi,” katanya lagi.

Di antara aturan yang berlaku itu, sebutnya lagi, pengelola harus membuka diri, tidak menolak tamu, mempekerjakan masyarakat lokal sebagai pekerja, dan tidak melakukan aktivitas tertutup di tempat yang mereka kelola. Sedangkan untuk masyarakat lokal, diharapkan juga m enghormati para investor dan mematuhi aturan yang berlaku terkait pengelolaan pulau. “Kita mesti hormati juga, kalau tidak siapa yang mau berinvestasi di Mentawai. Seperti

kunjungan kami ke sana 25 Februari lalu, itu kami beri tahu dulu ke pengelolanya. Untuk pengelolaan pulau itu, perizinannya waktu itu memang ada di kabupaten. Untuk ke depan memang sudah jadi kewenangan provinsi,” tutupnya.

Hanya Kontongi Izin Tinggal Terbatas Fabrizio Belliere pengelola Aloita Resort yang merupakan bule asal Mentawai menurut Kasi Statuskim Kantor Imigrasi I Padang, Jejen Zaenuddin hanya mengantongi izin tinggal terbatas. “Ya, kami pada Senin (12/3) kemarin telah menerima laporan terkait video yang sempat viral itu. Setalah itu kami langsung membuatkan laporan kejadian tersebut dan mengirimnya ke kantor pusat,” kata Jejen Zaenuddin.

Saat ini, pihak Imigrasi Padang menunggu hasil dari laporan yang diberikan ke pusat tersebut.

Biasaya, Ditjen Imigrasi terlebih dahulu mengimpun informasi dari berbagai sumber, setelah itu akan turun untuk melakukan cek lapangan. “Kami masih menunggu hasil dari laporan, biasanya dari pusat langsung cek atau memanggil kami untuk memintai keterangan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan dokumen yang dimilikinya, Fabrizio Belliere memiliki izin tinggal terbatas dengan nomor 2C11QB0101-R di Mentawai.

Izin tersebut berlaku hingga 31 Agustus 2018. “Walau demikian, kalau dari hasil temuan tim nantinya memang ada kesalahan seperti tidak menciptakan keaman, kami Imigrasi bisa langsung mendeportasinya,” jelas Jejen.

Forkopimda Turun Tangan Pemkab Mentawai Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mendatangi Aloita Resort yang terletak di Pulau Makakakang, Kecamatan Sipora Utara, Rabu (14/3). Turun tangannya Forkopimda untuk meminta penjelasan kepada pihak pengelola resort yang d iduga melarang sejumlah anggota DPRD Sumbar dan Mentawai dari partai NasDem masuk ke pulau.

Dalam pertemuan, Manager Operasional Aloita Resort, Fabrizio Beliere (35) menyampaikan permintaan maafnya. “Saya minta maaf dari hati, karena ada salah paham, melalui telepon saya sudah minta maaf dan ini saya mau klarifikasi. Ke depan itu tidak terjadi lagi,” ungkapnya kepada wartawan.

Kapolres Mentawai AKBP Hendri Yahya yang juga hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa setelah meminta penjelasan kepada pihak pengelola resort tentang kejadian yang sempat viral di medsos itu, pihak Aloita mengatakan hanya kesalahpahaman saja. “Setelah kita minta keterangan, pihak resort mengatakan waktu itu terjadi miskomunikasi saja,” terangnya Sekdakab Mentawai, Syaiful Jannah juga menyebutkan, persoalan antara pengelola Aloita Resort dan anggota DPRD hanya kesalahpahaman. “Kita melakukan rapat dengan unsur Forkopimda dan selanjutnya kita sepakati untuk meninjau lokasi, kejadian waktu itu banyak terjadi kesalahpahaman antara tamu dan pihak resor,” paparnya (h/red/isq/ mg-hen)

Utusan ............................................ Dari Halaman. 1 usai memimpin rapat.

Rapat koordinasi sangketa tersebut dihadiri oleh Bupati H Syahiran, pihak Korem Wirabraja, Kapolres Pasaman Barat AKBP Iman Pribadi Santoso, pihak Pemprov Sumbar, BPN, jajaran Pemkab Pasbar, Forkopimda dan Polda Sumbar. Dari pihak PT PHP diwakili Lihardo Cipayung, dan kuasa hukum niniak mamak Maligi, Zulhendri Hasan, sejumlah niniak mamak, dan Ketua KUD PSM Maligi, Revi Yuharman.

Dalam rapat, pihak Menko Polhukam merekomendasikan, tim terpadu yang sudah terbentuk agar menyusun r encana aksi penyelesaian konflik antara PT PHP dengan masyarakat Maligi.

Lalu, penyelesaian berpedoman kepada dokumen yang ada. Apabila dokumen tidak valid, maka akan dilakukan pengukuran kembali. Juga mesti dilakukan pengukuran ulang luas lahan HGU, luas plasma, dan luas lahan kebun inti yang menjadi sangketa antara PT PHP dengan masyarakat Maligi. Mensosialisasikan hasil pengukuran/pendataan hasil pengukuran/pendataan ulang lahan masyarakat dan PT PHP. “Melaporkan hasil tindak lanjut penyelesaikan sangketa lahan PT PHP dengan masyarakat kepada tim tepadu tingkat Sumbar, dengan tembusan ke Menko Polhukam, Kemendgari, Kementerian Pertanian, Kementrian ATR/BPN dalam kurun waktu tiga bulan atau paling lambat 14 Juni 2018,” terang Bambang Sugeng.

Selanjutnya, Direktur PT PHP berserta jajaran juga diminta agar harus bersikap kooperatif dalam penyelesaian sangketa lahan dengan masyarakat adat Maligi.

Termasuk dalam pendataan ulang luas lahan menggunakan satelit

atau drone, dengan biaya dari perusahaan dan dibantu oleh KUD PSM Maligi.

Ketua KUD Psm Maligi Revi Yuharman menjelaskan bahwa, noda kesepahaman kerjasama antara niniak mamak dengan PT PHP pada tahun 1998, luas perkebunan inti 1400 hektare dan plasma 2.188 hektare, sementara yang diterima masyarakat saat ini hanya 665 hektare. Seharusnya lahan plasma lebih luas dibanding luas kebun inti. Tetapi kenyataannya berbanding terbalik, kebun perusahaan yang lebih luas. Dia juga mempertanyakan bahwa hutang masyarakat kepada pihak perusahaan telah lunas sejak 2010, tetapi masyarakat tidak pernah menerima dokumen sertifikat ataupun dokumen lainnya. “Jadi tidak cocok luas lahan yang ada di MoU dengan di lapangan, maka perlu kita lakukan pengukuran ulang,”tukas Revi.

Pengacara masyarakat Maligi Zulhendri Hasan juga menyebutkan bahwa ada 1.050 keluarga yang menggantungkan nasibnya pada lahan perkebunan tersebut.

Dia menilai kasus ini murni kasus hukum. Dia bersama masyarakat Maligi telah melaporkan pihak PT PHP ke Polda Sumbar yang saat ini sedang proses penyidikan dengan dugaan penggelapan.

“Pihak PT PHP telah dua kali kami somasi, tetapi tidak ada respon makanya dilaporkan ke Polda Sumbar,” tukas dia.

Sebenarnya, ujar Zulhendri, masyarakat maligi telah melakukan komplain sejak 1992, disaat pihak PT PHP membangun dan memperluas kebunnya, tetapi pembangunan terus di laksanakan. Dalam dokumen izin lokasi luas inti 1400 hektar dan

 Redaktur: Bhenz Maharajo

plasma 2100 hektar.

Dia menyebutkan tahun 1995 kredit petani (KKPA) dari bank Universal cair Rp23 miliar, dana yang dipakai hanya Rp11 Miliar, sementara utang sudah lunas 2010. Dia juga menduga dokumen PT PHP sebagai bapak angkat plasma banyak ketimpangan.

“Jadi terdapat selisih anggaran Rp12 miliar. Kemana dana Rp12 miliar tersebut? Makanya kita laporkan ke Polda Sumbar,” kata Zulhendri Hasan.

Sementara pihak perusahaan PT PHP yang diwakili Lihardo Cipayung menyebutkan, dirinya siap membuka diri dengan niniak mamak Maligi untuk menyelesaikan konf lik. Dia juga menyanggupi kalau dilakukan pengukuran ulang semua lahan.

Perusahaan akan menanggung biaya ukur 50 persen dari biaya jumlah keseluruhannya. Dia meminta masyarakat agar tidak menduduki lahan, sebab kalau diduduki pihak PT PHP akan mengalami kerugian besar. “Kita siap duduk bersama. Tetapi karena niniak mamak telah melaporkan ke Polda, kita juga siap menghadapinya,” kata Cipayung.

Bupati Pasaman Barat H Syahiran berharap penyelesaian konflik perkebunan antara masyarakat dengan PT PHP bisa segera selesai, sehingga suasana keamanan di daerah kondusif. Dijadwalkan rapat mediasi selanjutnya akan dilaksanakan 4 April 2018 mendatang. “Kita berharap konflik seperti ini kalau bisa diselesaikan di tingkat Kabupaten dulu, tidak meski pemerintah pusat turun tangan. Dalam waktu dekat, masih ada konf lik perusahaan lain.

Mudah-mudahan bisa diselesaikan dalam waktu dekat ini,” sebut Syahiran. (h/idn)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN

Komite Goro Bangun Jalan Masuk ke MAN 3 Solok AROSUKA, HALUAN — Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pendidikan terus dilakukan pihak MAN 3 Solok. Upaya itu dilakukan dengan menjalin sinergi antara pihak madrasah dengan komite sekolah sebagai representasi wali murid, melalui kegiatan gotong royong (Goro).

Kegiatan goro jalan menuju lokasi madrasah tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi warga madrasah tersebut.

Goro secara marathon ini dilaksanakan mulai Senin (12/3) dan akan dituntaskan hingga Sabtu (17/3) mendatang. Kegiatan ini diikuti kepala madrasah, guru, pegawai, komite madrasah dan wali murid kelas XII sebanyak 89 orang yang dibagi menjadi enam kelompok untuk enam hari pelaksanaan goro, serta masyarakat di Taratak Galundi, Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti.

“Kita membangun madrasah dengan semangat kebersamaan saling bergandeng tangan antara komite, wali murid dan keluarga besar MAN 3. Dengan goro ini, maka akan semakin dalam rasa memiliki, se-

hingga timbul rasa cinta terhadap madrasah ini. Ini yang sedang kita tingkatkan untuk kemajuan MAN 3 Solok ini,” kata Kepala MAN 3 Solok, Amriwal, Rabu (14/3).

Amriwal menambahkan, karena keterbatasan anggaran untuk peningkatan fasilitas dan bangunan madrasah, maka kepedulian komite dan masyarakat sebagai solusinya. Sebagai bentuk transparasi dan kebersamaan, pengerjaannya pun dilaksanakan bersama-sama secara gotong royong.

Dengan dibangunnya jalan masuk yang lebih baik ke lokasi madrasah, kata Amriwal, akan menambah semarak penampilan madra-

LKS, Dua SMK di Payakumbuh Melaju ke Nasional PAYAKUMBUH, HALUAN — Geliat prestasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Payakumbuh pada tahun ini sangat membanggakan. Kenapa tidak, triwulan pertama 2018, setidaknya dua SMK yang ada di kota batiah itu bakal mengikuti Lomba Keterampilan Siswa (LKS) secara nasional.

Pada ajang LKS yang diikuti seluruh SMK negeri dan swasta di Sumbar pada akhir pekan lalu, 11 medali berhasil dibawa pulang oleh SMK yang ada di Kota Payakumbuh. Yaitu terdiri dari medali emas adalah SMKN 2 Payakumbuh dua medali dan SMKN 3 Payakumbuh satu medali, sementara satu perak diperoleh SMK Kosgoro 2.

Dan tujuh medali perunggu, yaitu diraih SMKN 1 Payakumbuh (satu medali), SMKN 2 Payakumbuh (satu medali), SMKN 3 Paya kumbuh (dua medali), SMKN 4 Payakumbuh (dua medali), serta SMK Kosgoro 2 Payakum buh (satu medali) “Dari lima SMK yang ikut LKS ditingkat provinsi, dua sekolah berhasil lolos ke tingkat nasional, yakni SMKN 2 Payakumbuh dan SMKN 3 Payakumbuh,” terang Dafrimal, Ketua Mu syawarah Kerja Kepala SMK Kota Payakum buh pada Selasa (14/3) siang.

Dijelaskan Dafrimal, dua medali emas yang diraih SMKN 2 Payakumbuh itu dari bidang elektronika aplikasi. Yaitu pembuatan dan penggunaan aplikasi pengendali otomatis. Dan satu medali lagi dari kategori CNC Turning, yaitu pembubutan dengan sistem komputerisasi.

Sedangkan, medali emas yang diraih SMKN 3 Payakumbuh dari kategori busana.

“SMKN 3 Payakumbuh berhasil dari katego ri desain dan rancang dalam pembuatan busana khusus. Dua sekolah ini lah nantinya yang akan mengikuti LKS secara nasional di Mataram, N TB,” ujarnya.

Sementara, Kepala SMKN 2 Payakumbuh, Dalius turut senang, dua pelajar dari sekolah yang dipimpinnya itu mampu tembus ke level nasional. “Kita tengah mengurus untuk mengi kuti LKS tingkat nasional ini ke Dinas Pendidi kan Sumbar. Mudah-mudahan, SMKN 2 Paya kumbuh mampu jadi yang terbaik di LKS Nasional yang digelar di Lombok pada Mei mendatang,” ucapnya. (h/ddg)

GOTONG ROYONG — Para wali murid MAN 3 Solok bersinergi dengan pihak madrasah dan warga Taratak Galundi, Alahan Panjang, menggelar goro bersama membangun jalan menuju MAN 3 Solok, Rabu (14/3). YUTISWANDI

sah yang juga tengah mengembangkan konsep Adiwiyata ini. Dengan penam-

pilan yang menarik berkon sep Adiwiyata akan menambah minat calon siswa untuk

datang dan menuntut ilmu di MAN 3 Solok.

Sementara itu, Ketua

Komite MAN 3 Solok, Marlius Malin Sampono mengatakan, gotong royong ini

dilaksanakan setelah adanya mufakat antara komite dan wali murid sebagai bentuk kontribusi bagi MAN 3 Solok dalam pertemuan yang digelar pada Selasa (6/3) lalu.

Pembangunan ini bertujuan untuk mempercantik penampilan madrasah ini, sekaligus mengajak generasi muda untuk masuk madrasah. “Karena madrasah saat ini tidak kalah oleh sekolah umum, baik fasilitas maupun program-programnya,” ujarnya.

Terhadap itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok, Alizar yang dikonfirmasi terpisah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat Alahan Panjang, khususnya Lembah Gumanti umumnya yang sangat peduli dan perhatian bagi kemajuan madrasah.

“Alhamdulillah, Kementerian Agama tidak berjalan sendiri mewujudkan “Madrasah Hebat, Madrasah Bermartabat”. Terima kasih masyarakat yang telah mendukung, semoga menjadi amal saleh hendaknya,” pung kas kakan kemenag yang akrab disapa Buya ini. (h/ndi)

IKIAD Sumbar: Madrasah Dapat Lahirkan Generasi Beragama PADANG, HALUAN — Ketua Ikatan Keluarga Istri Anggota Dewan (IKIAD) Provinsi Sumbar, Yudi Hendra Irwan Rahim mendorong sekolah madrasah untuk terus melahirkan generasi muda yang mempunyai bekal pendidikan agama. Pasalnya, dengan adanya generasi yang dibekali pendidikan agama akan berdampak positif terhadap lingkungan kehidupan pada era globalisasi ini.

Pernyataan tersebut ditegaskan Yudi saat membuka

kegiatan Gerakan Madrasah Sehat, Hebat dan Bermartabat (Gemas) di MIN 3 Kota Padang akhir pekan kemarin. Menurutnya, untuk efektivitas proses belajar mengajar tidak salahnya madrasah mengikuti perkembangan teknologi.

Upaya tersebut dilakukan, untuk meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri. Namun meski telah memakai teknologi, ia juga mengingatkan madrasah jangan sampai meleceng dari jalurnya, yaitu pendidikan

berbasis agama.

“Globaliasasi memberikan dampak negatif terhadap anakanak kita. Untuk itu, sebagai sekolah berbasis agama, madrasah harus menjadi poros utama dalam hal melahirkan generasi yang memiliki basis agama yang kuat,” ulasnya.

Yudi menambahkan, untuk memaksimalkan mencetak generasi cerdas atau generasi penerus yang handal dari mad rasah, butuh sinergi antara pihak sekolah dan orangtua.

Ketua Komite MIN 3 Kota Padang, Yuliarman menyebutkan, dengan dilakukannya kegiatan gemas di sekolah, di mana salah satu cabang lombanya kebersihan itu akan bisa mengantarkan MIN 3 Kota Padang menjadi Madrasah Adiwiyata tingkat nasional.

Yuliarman yang juga anggota DPRD Sumbar ini menambahkan, barometer sekolah berprestasi dimulai dari sekolah bersih, aman dan sehat, sehingga melahirkan anak-anak

yang cerdas dan membanggakan orangtua. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi keinginan komi te sekolah mengadakan kegiatan gemas ini, agar MIN 3 Kota Padang menjadi madrasah berprestasi.

“Kegiatan ini tidak lebih dari keinginan dan inisiatif, serta par tisipasi dari komite sekolah sendiri, dengan harapan seluruh komite berperan meningkatkan mutu pendidikan di MIN 3 Kota Padang, sehingga melahirkan anak-anak cerdas, hebat dan bermartabat,” harap Yuliarman. (h/len)

EFRIZON: BERHARAP KELULUSAN 100 PERSEN

SMKN 1 Solsel Gelar Pelepasan Pelajar SOLOK SELATAN, HALUAN — Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Solok Selatan (Solsel) menggelar pelepasan pelajar kelas XII dengan dimeriahkan atraksi budaya, Selasa (13/3) di halaman sekolah setempat.

Kepala SMKN 1 Solsel, Efrizol dalam sambutannya mengatakan, pelepasan pelajar ini bukan berarti telah usainya kegiatan pelajar di sekolah, namun kegiatan pelepasan tersebut sebagai bentuk wujud keber samaan, serta silaturahmi dengan pelajar dan para orangtua.

“Kita maju selangkah dalam hal ini. Sebab, sekolah lain belum ada yang memikirkan pelepasan atau perpisahan, sementara kita di SMKN 1 telah melakukan. Saya berharap kelulusan seratus persen nantunya,” kata Efrizol.

Menurutnya, ada 299 pelajar yang bakal dilepas dari tujuh kompetensi keahlian. Akan tetapi, sebelum melewati proses kelulusan pelajar kelas XII harus melewati beberapa tahapan dan itu harus mendapatkan

perhatian dan pantauan pihak wali murid, sebab kelulusan atau kegaga lan pelajar tidak semata tanggung jawab sekolah.

“Maka, sebelum itu terjadi mari kita saling membantu dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik,” tuturnya.

Pelajar dikatakan lulus atau tidak, imbuhnya, harus melewati beberapa persyaratan, d i antaranya pelajar mempunyai kelakuan baik di sekolah dan tidak terlibat perilaku negatif.

Baik itu terlibat narkoba, asusila dan melawan guru, serta bertindak kriminal lainnya.

Kemudian pelajar mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan memiliki sertifikat keahlian yang diperoleh dari uji kompetensi keahlian.

“Yang kita cemaskan, pada saat simulasi ujian saja masih ada pelajar kita yang tidak hadir atau tidak mengikuti. Nah, bagaimana bisa sempurna mengikuti ujian yang sebenarnya, sedangkan saat simulasi

tidak hadir. Hendaknya, ini menjadi perhatian kita bersama, supaya tidak ada kegagalan dalam kelulusan nan ti,” tandasnya.

Ia mengatakan, jangan saat telah keluar penentuan kelulusan, nanti para wali murid memberikan tuntunan pada pihak sekolah dikarenakan anak didik dinyatakan tidak lulus, tapi dari proses tidak dipantau perkembangan peserta didik baik di lingkungan rumah maupun sekolah.

“Kesalahan ditumpukkan pada sekolah. Sering-seringlah untuk melakukan kontrol atau datang ke sekolah untuk mengetahui anak kita,” katanya.

Ia berharap, selepas dari SMKN 1 Solsel, para peserta didik nantinya siap dalam menghadapi dunia kerja ataupun membuka usaha sendiri secara mandiri sesuai tujuan sekolah dan pemerintah.

“Sebab, sejatinya sekolah kejuruan lebih ditekankan pada keahlian yang berbeda dari sekolah umum.

Artinya, selepas dari SMK para peserta didik nantinya harus bisa meng-

aplikasikan ilmu keahlian yang diperoleh di sekolah di dunia kerja,” ungkapnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Solsel, Novrizon mengatakan, sejak Januari 2017 kewenangan sekolah menengah sede rajat telah beralih ke Provinsi Sumbar dan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.

“Saya merasakan atmosfer positif di sekolah ini, sebab sebelumnya saya adalah kepala sekolah di sini. Animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMKN 1 Solsel cukup tinggi.

Pada 2015 lalu, ada sekitar ribuan jumlah siswa yang mendaftar di sini, tapi sesuai persyaratan hanya diteri ma sebanyak 299 orang, sehing ga sekitar 700 pelajar lainnya tidak memenuhi syarat,” terangnya.

Ditambahkan Novrizon, hendaknya animo atau keinginan untuk bersekolah di SMKN 1 Solsel tersebut berbanding lurus dengan keberhasilan pelajar dalam bidang keahlian yang diperoleh di sekolah. (h/jef)

MALAM BINA IMAN DAN TAQWA

Wabup Solok Apresiasi Inovasi Pendidikan MTsM Sumani AROSUKA, HALUAN — Inovasi pendi dikan yang dilakukan Madrasah Muhammadiyah (MTsM) Sumani dalam membangun karakter siswa melalui kegiatan malam bina iman dan taqwa (Mabit), mendapat

apresiasi dari Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin.

Hal itu diungkapkan wakil bupati saat mengunjungi Rumah Tahfiz Quran MTsM Sumani di kediaman Kepala MTsM Susi Elfina di Mandaliko Sumani, Minggu (11/

WAKIL Bupati Solok, Yulfadri Nurdin menyampaikan apresiasi kepada MTsM Sumani saat mengunjungi pelaksanaan mabit di rumah tahfiz Quran di Mandaliko Sumani, Minggu (11/3). YUTISWANDI www.harianhaluan.com

3). Kunjungan wabup yang terkesan mendadak itu, praktis membuat kaget para siswa dan keluarga Susi Elfina yang pagi itu sedang melakukan rangkaian kegiatan mabit sejak Sabtu malam.

“Kunjungan mendadak dan tanpa seremonial ini juga memberikan kesan yang mendalam bagi kami keluarga MTs kampus Muhammadiyah Sumani, dengan hadirnya sosok pemimpin yang merakyat,” ujar Ummi Susi, begitu kepala madrasah berprestasi Sumbar ini disapa.

Dalam temu ramah ini pun, kepala madrasah menyampaikan kepada wakil bupati bahwa kegiatan mabit ini merupakan salah satu Branding MTsM Sumani yang rutin dilaksanakan setiap malam Minggu di kediamannya,

karena para siswa di madra sah belum diasramakan.

Agenda mabit dimulai dengan datangnya para siswa sebelum Magrib, kemudian salat Magrib berjamaah, salat sunat badiah Maghrib, muroja’ah hafalan Quran.

Setelah murojaah dilanjutkan dengan makan berjamaah dalam 1 talam terdiri dari 4-5 siswa.

Kemudian dilanjutkan dengan salat Isya dan salat sunat qobliah ba’diah. Setelah salat Isya, semua siswa menghafal Quran dan “menyetor” hafalannya kepada ustazah pendamping. “Agenda ini juga dilengkapi dengan tahajud, salat sunat Fajar, Subuh berjamaah dan ditutup dengan murojaah dan salat Duha pada pagi harinya,” terangnya.

Kepala Madrasah Susi Elfina didampingi Waka Kurikulum ustazah R ina Oktafia dan Pendamping Tahfiz ustazah Leni Yosfiya dan Vidya Aresti merasa terharu dengan kunjungan wakil bupati ini, karena tidak pernah menyangka seorang pejabat yang super sibuk mau menyempatkan diri ber silaturrahim dengan warga MTsM Sumani.

“Insyaallah, kami pun ber tekad untuk istiqomah dalam memajukan MTsM Sumani menuju madrasah hebat bermartabat,” ujarnya.

Terhadap itu, Wakil Bupati Yulfadri Nurdin menyampaikan rasa syukur dan turut bangga dengan adanya kegiatan mabit MTsM Sumani yang rutin dilaksanakan setiap malam Minggu guna

menggenjot hafiz Quran peserta didik.

Pihaknya sekaligus menaruh harapan besar akan lahir para hafiz/zah khususnya di Kabupaten Solok untuk mewujudkan masya rakat yang Qurani di daerah itu. “Kita sangat mengap resiasi inovasi yang dilaku kan pihak MTsM Sumani dalam menggenjot prestasi siswa, terutama dalam upaya melahirkan generasi Qurani,” kata wabup.

Pihaknya juga mengapresiasi Kepala MTsM Sumani yang telah menyiapkan rumah kediamannya untuk dijadikan fasilitas rumah tahfiz dan pelaksanaan mabit bagi calon pemimpin di Kabupaten Solok ini.

“Saya takjub dengan kegiatan yang dilaksanakan di  Redaktur: Nasrizal

sini. Kita berharap, kegiatan ini terus berjalan meskipun sarana yang dimiliki terbatas. Semoga keluarga Ummi Susi selalu diberikan kelimpahan rezki dan berkah oleh Allah,” beber wabup.

Wabup menyebutkan, membangun generasi Qurani merupakan visi Pemerintah Kabupaten Solok.

Hal ini dituangkan dalam program empat pilar pembangunan di Kabupaten Solok. Salah satu programnya adalah Magrib Alquran dan Subuh berjamaah.

“Kita juga telah meluncurkan program SMP berbasis pesantren, tujuannya untuk melahirkan generasi yang Islami yang menjadikan Alquran dan sunah sebagai sandaran hidupnya,” pungkasnya. (h/ndi)  Layouter: Yohanes

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

9

Pemko Optimis Pertahankan KLA PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang meningkatkan kuantitas dan kualitas gugus tugas guna mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Hal itu dipandang perlu dalam rangka membangun komitmen bersama untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak.

"Mewujudkan Kota Layak Anak adalah tanggung jawab semua pihak sehingga perlu meningkatkan komitmen bersama dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan anak," kata Walikota Padang diwakili Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Dian Fakri dalam kegiatan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Hotel Kyriad Bumi Minang, Rabu (14/3).

Menurut Dian Fakri, mempertahankan sebagai Kota Layak Anak memang tidak mudah, mengingat banyaknya persoalan sosial terkait perlindungan anak yang mesti ditangani. Namun Pemko Padang optimis mempertahankan predikat KLA tingkat Nindya yang telah diraih.

"Setelah meraih tiga kali penghargaan KLA tingkat Madya, tahun 2017 mendapatkan tingkat Nindya. Ini harus kita pertahankan," sebutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Heryanto Rustam mengatakan, tujuan diadakan pelatihan KHA guna meningkatkan kapasitas para pemangku kebijakan.

"Dilaksanakannya pelatihan KHA meningkatkan kapasitas pemangku kebijakan mengenai makna dan implementasi substansi KHA ke dalam program dan kegiatan pembangunan," katanya.

Peserta pelatihan terdiri dari anggota gugus tugas KLA, unsur puskesmas, unsur sekolah, unsur panti asuhan, unsur LSM dan unsur kelurahan.(h/ita)

PENGUNJUNG PANTAI — Pantai Padang menjadi kini sudah menjadi salah satu primadona objek wisata di Kota Padang.Tak hanya menawarkan keindahan pantai,tapi disini juga bisa dimanfaatkan untuk jogging dan bermain anak.IRHAM

MEMASUKI IKLIM PANCAROBA

BPBD Siaga 24 Jam PADANG, HALUAN — Badan Meteorolgi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Minangkabau memperkirakan sampai akhir bulan Maret, Sumatera Barat (Sumbar) memasuki iklim pancaroba yang membuat cuaca bisa berubah mendadak dan cepat.

Ilustrasi

Untuk itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang menghimbau masyarakat untuk tetap waspada.

“Bisa dikatakan, saat ini untuk Sumatera Barat memasuki iklim pancaroba yang

bisa membuat cuaca bisa berubah secara mendadak dan cepat,” ungkap Kepala Seksi Observasi dan Informasi Badan Meteorologi BMKG Minangkabau, Budi Iman Samiaji kepada Haluan, Selasa (13/3).

Untuk itu, ia mengatakan,

masyarakat perlu mewaspadai bencana karena perubahan cuaca. “Bencana seperti banjir, longsor ataupun banjir bandang bisa terjadi kapan saja.

Oleh karena itu masyarakat harus terus waspada,” katanya.

Sedangkan untuk nelayan, ia mengatakan, harus mewaspadai gelombang laut yang bisa tinggi dan turun kapan saja. “Perubahan cuaca paling cepat itu di perairan, oleh karena itu nelayan harus waspada.

Ia mengatakan, potensi

ketinggian gelombang bisa mencapai 2,5 meter untuk Samudera Hindia Kepulauan Mentawai. “Sedangkan untuk potensi pasang surut, bisa mencapai 0,4 meter pada pukul 23.00 – 00.00 WIB,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kota Padang, Sutan Hendra mengatakan, Sesuai dengan prakiraan cuaca dari BMKG bahwa akhir bulan maret ini adalah puncaknya musim hujan dan hampir merata untuk wilayah sumbar. Kemungkinan ben-

cana yg terjadi adalah banjir, Longsor dan pohon tumbang.

“Untuk itu kami dari BPBD selalu siaga 24 jam dengan peralatan dan personil. Apabila suatu saat bencana terjadi, kami siap untuk penanganannya secara cepat,” ujarnya.

Untuk antisipasi sendiri, ia mengatakan, akan memberikan iimbauan kepada masyarakat.

“Baik media cetak maupun elektronik. Agar masyarakat waspada menyikapi cuaca yang berubah-ubah,” tutupnya. (h/ mg-mal)

DISHUB AJUKAN DANA PERBAIKAN

Masih Banyak Halte Tak Layak PADANG, HALUAN — Kepala Din as Perhubungan Dedi Henidal mengatakan bahwa penambahan atau perbaikan halte bus Trans Padang perlu dana besar.

Sementara, pantauan Haluan, halte-halte di Kota Padang banyak yang tidak layak dan butuh perbaikan.

www.harianhaluan.com

“Untuk perbaikan maupun adanya penambahan harus kita ajukan terlebih dahulu. Tahun ini sedang kita ajukan dulu,” ujarnya.

Dikatakannya, perbaikan baru dilakukan untuk tiga halte di tahun 2017 lalu.

Kemudian, rencana untuk perbaikan tersebut juga dila-

kukan secara bertahap. Selain terkendala anggaran, perencanaan juga d ibagi untuk yang lain seperti membuat pintu putar yang baru-baru ini dilakukan.

“Membuat pintu putar tahun lalu sebenarnya tidak ada dalam anggaran namun karena sifatnya darurat maka

dicarikan dananya. Namun, untuk halte yang sifatnya belum darurat akan kita ajukan dulu karena dananya cukup besar,” tambahnya.

Sedangkan, halte merupakan kenyamanan penumpang yang juga harus diutamakan. Baik dari segi jarak, kondisi maupun fasilitasnya.

Masih banyak halte yang tidak layak seperti tidak ada kursi, kecil bahkan tidak punya atap.

Salah seorang penumpang Bus Trans Padang Wulan (20) mahasiswa UNP berharap halte-halte yang ada di Kota Padang bisa direhap. Karena menunggu bus tersebut terlalu lama sedangkan tidak ada tempat duduk.

“Banyak yang masih tidak ada tempat duduknya sedang-

Ilustrasi

kan menunggu bus cukup lama. Selain itu malah ada yang tidak ada atap. Jika hujan kasihan penumpang yang menunggu,” ungkap Wulan.

Ia berharap halte tersebut cepat dibenahi dan juga ditambah karena ada beberapa jarak halte nya terlalu jauh. “Untuk jarak halte

 Redaktur: Afrianita

yang terlalu jauh hendaknya juga ditambah karena penumpang cukup jauh berjalan menuju halte,” pungkasnya. (h/win)

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

TINTA DUKCAPIL KOSONG

Inovasi Gunung Pangilun Jadi Inspirasi PADANG, HALUAN — Kunjungan rombongan Kecamatan Larangan Kota Tanggerang ke Kelurahan Gunung Pangilun Kota Padang memetik pelajaran berharga tentang inovasi pelayanan.

Beberapa inovasi cerdas dapat diterapkan di Kecamatan Larangan, diantaranya Ruang "PATUH", pelayanan berbasis aplikasi android dan Kampung KB Literasi.

Rombongan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dipimpin Sekretaris Kecamatan Syamsul Karmala diterima Lurah Andi Amir di kantor lurah Gunung Pangilun, Rabu (14/ 3).

Menurut Syamsul Karmala, ruang pelayanan Kelurahan Gunung Pangilun yang dikemas dengan nama PATUH dapat diadopsi untuk diterapkan di kantor kelurahan di Kecamatan Larangan. Inovasi ini juga dapat dikombinasikan dengan inovasi pelayanan yang telah ada di kelurahan masing-masing.

"Kami ingin menerapkan PATUH ini di masing kelurahan di Kecamatan Larangan.

Hal ini sangat bagus untuk peningkatan pelayanan," kata Sekcam.

Sementara itu, Lurah Gunung Pangilun Andi Amir membeberkan, selain membuat pelayanan PATUH, di Gunung Pangilun juga ditetapkan Kampung KB. Bedanya kampung KB di kelurahan ini berkembang lebih pesat karena semangat swadaya masyarakat yang tinggi. Di sini juga diiringi dengan inovasi berupa Kampung KB Literasi, yaitu untuk mendorong masyarakat lebih cerdas dan berwawasan.

"Disamping pelayanan PATUH juga dikembangkan Kampung KB Literasi untuk mencerdaskan masyarakat," ujarnya.(h/ita)

KTP Dicetak Bulan Depan PADANG,HALUAN — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang saat ini belum bisa melakukan pencetakan Katu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Kota Padang.

Hal ini karena tidak tersedianya tinta yang digunakan untuk pencetakan e-KTP.

“Tinta tersebut harus dibeli melalui e- katalog lembaga kebijakan pengadaan barang/

jasa pemerintah (LKPP). Tidak bisa sembarangan, sudah ada standarnya jadi harus menunggu e-katalag buka,”ujar Kepala Disdukcapil Kota Padang Wedistar, Rabu (14/3) saat pertemuan OPD di Media Center Balai Kota Padang dengan media.

Dijelaskan Wedistar, tinta

tersebut baru bisa dibeli awal April saat e-katalaog sudah dibuka.

Dari proses pembelian di ekatalog membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk sampai di Kota Padang. Jadi diperkirakan pertengahan April pencetakan e-KTP bisa dilakukan.

Sementara itu, untuk keter-

Pasutri Pelaku Curanmor Diringkus PADANG, HALUAN — Lepas dari penjara dalam kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) tak membuat pasangan suami istri (pasutri) bernama Irvan Forzul dan Merry Corina jera. Kembali mereka beraksi, bahkan kini lebih gencar, satu malam 2-3 motor mereka sikat.

"Dari pengakuan pelaku, mereka sudah beraksi lebih dari 33 Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan lebih dari 100 tempat yang tidak mereka ingat," kata Kapolresta Padang, KBP Chairul Aziz kepada sejumlah awak media di ruang rapat utama (rupatama) Mapolresta Padang, Rabu (14/3).

Untuk menjual hasil curian, pasutri ini bekerjasama dengan seorang penadah bernama Arya Putra alias Subsidi. Arya ditangkap pada Senin, 12 Maret 2018 malam sekitar pukul 20.00 WIB di Jembatan Ujung Tanah, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang.

Sementara itu, dari pengakuan Irvan, peran dirinya adalah sebagai pembobol motor dan sang istri yang membawa kabur sepeda motor hasil curian. Mereka beraksi sekitar pukul 01 WIB hingga subuh di pemukiman padat penduduk.

"Motor ini saya jual dikisaran harga Rp3 juta ke atas tergantung dari jenis kendaraan dan melakukan aksi pada dini hari" ungkapnya.

Diketahui juga, pasutri tersebut mempunyai dua orang anak yang masih kecil.

Ulah perangainya tersebut, mereka akan mendekam lagi dipenjara selama 5 tahun.

Terkait pengembangan, saat ini polisi masih memburu tiga orang lagi yang diduga sebagai jaringan dari pelaku.

Barang bukti yang berhasil didapatkan berupa delapan unit sepeda motor. (h/mg-rei).

KAPOLRESTA Padang, KBP Chairul Aziz kepada sejumlah awak media di ruang rapat utama (rupatama) Mapolresta Padang, Rabu (14/3).

www.harianhaluan.com

PERLINTASAN KERETA—- Pengendara melewati perlintasan kereta api di Jalan Belanti, Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Selasa (13/3). Beberapa titik perlintasan liar yang tidak banyak dilalui masyarakat akan ditutup oleh Dinas Perhubungan dan PT.KAI IRHAM

sediaan blangko e-KTP, disebutkan Wedistar tersedia sekitar 28 ribu keping yang siap pakai.

Nantinya, setelah tinta tersedia, pihak Disdukcapil akan mengupayakan pencetakan eKTP sebanyak 2.000 ribu perharinya.

“Untuk mempercepat pencetakan kita usahakan satu printer bisa mencetak seribu eKTP. Biasanya hanya bisa 500 e-KTP perhari,”sebut Wedistar kepada Haluan.

Menurutnya, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP tidak perlu khawatir karena tidak tersedianya tinta.

Sebab, pemohonan nantinya akan diberikan surat keterangan (suket) pengganti eKTP yang fungsinya sama dengan e-KTP. Suket ini bisa selesai dalam satu hari, berlaku hingga enam bulan.

“Jika ada yang menolak suket itu sebagai ganti e-KTP silahkan laporkan ke ombudsman, karena itu pelanggaran.

Karena ini sudah keputusan dari mendagri,”jelasnya.

Tambah Wedistar hingga saat ini jumlah pemegang suket sudah mencapai sekitar 56 ribu orang.

Hal ini diakibatkan karena tahun 2016, tidak ada satu pun blangko yang bisa diterima oleh Disdukcapil kabupaten/ Kota akibat permasalahan eKTP di pusat.

Sehingga terjadi penumpukan daftar tunggu pencetakan e-KTP. Kemudian, di tahun 2017 juga sempat terjadi kekosongan blangko. Dan tahun ini kekosongan tinta.

“Semoga saja tahun ini pencetakan e-KTP dapat kembali normal. Ketersediaan blangko, tinta, dan jaringan bisa mendukung dengan pemohon eKTP,”sebut Wedistar. (h/mg-mel)

PENATAAN JALAN SANDANG PANGAN

Sudah Berjalan 50 Persen PADANG, HALUAN — Penataan Jalan Sandang Pangan sudah berjalan 50 persen. Jika tidak ada kendala, penataan akan berjalan hingga tiga minggu ke depan.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal pada Haluan, Selasa (13/3) mengatakan bahwa sebagian pedagang sudah dipindahkan ke gedung inpres. Baik itu pedagang buah, pedagang ikan, pedagang harian dan pedagang sandang pangan.

“Pedagang yang tinggal ada separuhnya lagi. Jika mungkin akan kita tempatkan lagi ke dalam gedung namun jika tidak akan kita tempatkan yang memungkinkan. Yang penting tidak digusur,” ujarnya.

Dikatakannya, Jalan Sandang Pangan tersebut harus difungsikan kembali sebagaimana mestinya. Bersama dinas perhubungan akan dibicarakan rambu dan rute yang akan

dilalui kendaraan.

“Jalan tersebut sudah kita aspal dan diperlebar dan dibuatkan trotoar. Jadi layaknya harus kita fungsikan sebagaimana mestinya yang bisa dilalui kendaraan dan digunakan trotoarnya bagi pejalan kaki,” tambah Endrizal.

Ia menyebutkan, dari 300 pedagang yang berada di kawasan tersebut sudah separuhnya dipindahkan. Sebagiannya lagi masih berbenah dan ada juga

yang akan digeser-geser saja.

“Kita akan kondisikan sebagaimana mestinya dan seharusnya,” imbuhnya.

Endrizal juga menyebutkan di bagian sisi kanan jalan tersebut akan dibuatkan parkiran kendaraan. Rencana tersebut sudah dimusyawarahkan dengan dinas perhubungan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Dedi Henidal menyebutkan, perencanaan parkir di pasar raya usai pena-

taan sedang dalam perbincangan. Rencananya, dishub memang akan menambah titik parkir yang memungkinkan.

“Kita memang sedang dalam tahap penambahan titik parkir salah satunya yaitu di kawasan Pasar Raya Padang. Namun, dimana pastinya itu yang sedang dalam perbincangan dan perencanaan. Secepatnya akan kita eksekusi. Saat ini kita masih menunggu selesainya penataan,” tuturnya. (h/win)

KABAG PEMERINTAHAN ARFIAN

104 Kelurahan Dilayani 500 ASN PADANG,HALUAN — Kecamatan Padang Barat mengaku sedang mengalami krisis aparatur sipil negara (ASN) di 10 kelurahan yang berada dalam lingkupnya.

Tercatat mulai dari 1 Maret 2018 hingga Desember 2019, akan ada 19 ASN yang pensiun.

“Parahnya lagi dari 19 ASN pensiun itu, enam diantaranya adalah lurah. Sisanya kepala seksi (kasi) ,”ujar Camat Padang Barat Eri Sendjaya saat pertemuan rutin OPD di Media Center, Balai Kota Padang, Rabu (13/3).

Dikatakan Eri, jumlah ASN di Kecamatan Padang Barat

untuk 10 kelurahan yang ada hanya 76 orang.

Sebanyak 74 orang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan dua orang pegawai honor. Sehingga total ASN tersisa di akhir tahun 2019 hanya 57 orang, yang akan memberikan pelayanan kepada lebih kurang 45.900 jiwa.

“Bayangkan saja, ada kelurahan yang hanya tinggal dua atau tiga orang ASNnya,”jelas Eri kepada Haluan.

“Jika hal ini terus dibiarkan maka akan berdampak tidak baik bagi sistim pemerintahan dalam memberikan pelayanan,”sebutnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Padang Arfian mengatakan, saat ini jumlah ASN di 104 kelurahan hanya sekitar 500 orang.

Apalagi akan ada sekitar 170 orang yang pensiun di jabatan struktural di tahun ini.

Pihaknya berharap, Ia bisa membuka lowongan tenaga kontrak seperti di Satpol PP dan Dinas Pemadam Kebakaran.

“Kita sudah sampaikan Ilustrasi perihal ini ke Komisi I DPRD. Semoga diperbolehkan atau ngajukan penambahan dua ada solusi lain terhadap ke- orang perkelurahan. Itu artinya, kurangan ini,”katanya. harus ada penambahan sekitar Sambung Arfian, ia me- 208 orang staf kelurahan.

 Redaktur: Afrianita

“Semoga saja bisa terealisasi, sehingga pelayanan di kelurahan bisa maksimal,” katanya.(h/mg-mel)

 Layouter: Rahmi

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

11

Lari dan Pungut Sampah S

alah satu aktivitas yang sangat fenomenal sekarang di dunia adalah Plogging yaitu olahraga lari

atau jalan sekaligus memungut sampah. Program ini dimulai dari Swedia dan telah hampir popular di beberapa kota besar dunia lainnya.

Sebetulnya program ini sudah dimulai awal tahun 2000 dan dicetus-

kan oleh West Sumatra Walking Association dan sumatraandbeyond. co karena rasa kekecewaan terhadap kota Padang pada saat itu. Semenjak bapak Syahrul Ujud tidak lagi menjadi walikota Padang kota ini tidak lagi

UWRF Umumkan Tema 2018 Kiriman : Ayundari Gunansyach, Bali

T

ema yang diusung oleh Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) setiap tahunnya selalu menjadi bagian penting dari penyelenggaraannya. Kemarin, UWRF mengumu-

BPKB mobil BA 1630 AV a/n Putri Maharani Suri. Hilang dari Sebarang Padang menuju Balai Baru. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

www.harianhaluan.com

mumkan tema terpilih untuk perayaan ulang tahun yang ke-15 pada tanggal 24-28 Oktober mendatang.

Tema tahun 2018 ini ditarik dari sebuah filosofi Hindu kuno yang berbicara mengenai kebahagiaan dan kesejahteraan, yaitu ‘Jagadhita’.

Terjemahan dari ‘Jagadhita’ sendiri adalah ‘kebahagiaan di jagat raya sebagai sebuah tujuan hidup’, dan untuk UWRF 2018, arti dari Jagadhita ini ditafsirkan ulang sebagai ‘dunia yang

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Kiriman : Ridwan Tulus, Padang

menjadi kota terbersih seIndonesia dan bahkan sampah sudah mulai bertebaran dimana-mana.

Akhirnya “assistant garin” punya ide untuk membuat program “Clean the city by walking” serta “Clean the

beach by Walking” yang mana dia mengajak setiap tamunya yg datang berkunjung ke Padang untuk melakukan Green Action dengan melakukan aksi jalan kaki sambil memungut sampah! ***

Pertemuan Bulanan IPEMI Kiriman : Lisa, Payakumbuh

P

ertemuan bulanan IPEMI Payakumbuh Maret ini menghasilkan : Berdirinya Koperasi IPEMI Barokah Sejahtera Payakumbuh berbasis Syariah.

Keiikutsertaan anggota dlm Rakerda Ipemi Sumbar (April 2018) di Painan dan Rakernas Ipemi se lndonesia (Mei 2018) di Cipanas Seta kegiatan “Tebar Mukena” .

Serta dalam rangka IPEMI peduli bulan Maret ini akan minggu ketiga hari jumat di daerah Kec. Payakumbuh Selatan.

Semoga kita senantiasa diberi kesehatan & selalu diberikan rezeki yang barokah sehingga semua kegiatan kita bisa terlaksana dengan aman juga lancar. ***

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

kita ciptakan’ atau ‘the world we create’dalam bahasa Inggrisnya. “Tema tahun lalu, ‘Sangkan Paraning Dumadi’, atau ‘Asal Muasal’, mengingatkan kita mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang kita bagi,” jelas Janet DeNeefe, Founder & Director UWRF. “Di tahun ke-15 ini, kami akan merayakan penulis, seniman, cendekiawan, dan pegiat dari berbagai penjuru Indonesia dan negara-negara lainnya yang telah memberikan kontribusi besar dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan,” lanjut Janet. ***

Delapan Pesilat Dojo Kiriman : Erison, Bukittinggi “Delapan Pesilat Dojo-Virginia USA beraksi dalam Pesona Alam Ngarai Sianok Bukittinggi..secangkir Kopi Bukik Apik..lalu menelusuri lika-likuJanjang Saribu melengkapi eksotisme catatan perjalanan mereka di Minggu petang yang cukup cerah.. “ (Sharing Silat dalam Tour Pencak Silat USA-williamsburg-Dojo di Sumatra) /Minggu (11/3). ***

 Redaktur: Atviarni

 Layouter: Yohanes

12

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

DPK Payakumbuh Gelar Lomba Penulisan Artikel PAYAKUMBUH, HALUAN — Dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Payakumbuh gelar lomba penulisan artikel bagi pelajar, mahasiswa dan umum. Lomba akan dilaksanakan pada 29 Maret 2018 di Kantor DKP Kota Payakumbuh, Kelurahan Bulakan Balai Kandi, Kecamatan Payakumbuh Barat.

Menurut keterangan Kepala DPK Kota Payakumbuh Zulinda Kamal didampingi Kabid Perpustakaan Friza Susanti, lomba dibagi dalam dua kategori, yaitu kategori pelajar dan kategori mahasiswa serta umum.

“Berbeda dengan lomba penulisan artikel pada umumnya, lomba kali ini sedikit unik, dimana artikel langsung dibuat di lokasi acara dengan memakai tulisan tangan pada lembaran kertas doble folio. Tema tulisan pun baru akan diberikan sesaat sebelum lomba dimulai,” ujar Zulinda Kamal, Rabu (14/3).

Zulinda mengatakan pemenang pertama lomba penulisan artikel akan diberi hadiah tropi, piagam dan tabanas sebesar satu juta rupiah. Disamping lomba penulisan artikel, DPK Kota Payakumbuh juga menggelar lomba mewarnai bagi murit TK/RA dan lomba bercerita bagi murit SD/MI. Kedua lomba tersebut akan dilaksanakan pada 27 dan 28 Maret 2018. (h/mg-ari)

Erwin Yunaz Silaturahmi dengan Wartawan

PAYAKUMBUH, HALUAN — Wakil Wali Kota Payakumbuh, Erwin Yunaz gelar silaturahmi dengan jurnalis yang tergabung dalam Balai Wartawan Luak Limopuluah, Rabu (14/03). Silaturahmi dengan format bincang santai tersebut dihadiri oleh puluhan wartawan dan jajaran dari Pemko Payakumbuh yakni Sekretaris Diskominfo Deldi Anggoro, Kabid Kehumasan Diskiminfo Irwan Suwandi, Kabag Protokoler dan Dokumentasi Firdaus.

Dalam silaturahmi tersebut, Erwin mengatakan keberadaan media sangat penting dalam publikasi pembangunan Kota Payakumbuh. “Oleh karena itu saya sebagai kepala daerah ingin membangun jembatan hati dengan rekan-rekan wartawan semua,” tuturnya.

Menurut Erwin, media melalui goresannya yang Indah bisa memberikan kekuatan bagi Pemko dalam membangun Kota Payakumbuh. “Sehingga kami bisa berbuat lebih banyak dan memberikan arti,” ucapnya.

Erwin mengaku sangat terbuka dengan kritikan dan masukan dari pers. “Namun kritikan tersebut harus akurat dan tidak berdasarkan rasa-rasa saja,” katanya.

Di sisi lain, Erwin membantah silaturahminya dengan wartawan mengandung unsur politik. “Saya hanya ingin membangun silaturrahmi dan kebersamaan dengan rekan-rekan pers,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Balai Wartawan Luak Limopuluah, Marjohan menyambut baik niat wawako untuk membangun kebersamaan dengan wartawan. “Kalau bisa jumpa pers jangan hanya saat ada masalah. Bisa juga rutin dilakukan melalui coffe morning,” saran Marjohan. (h/mg-ari)

CUACA TAK MENENTU

Warga Limapuluh Kota Diimbau Waspada Bencana LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Akhirnya Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meninjau kondisi tebing Batang Tabik, Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luak, Rabu (14/3).

Tebing itu dilaporkan runtuh beberapa waktu lalu yang lokasinya berada tidak jauh dari objek wisata pemandian Batang Tabik.

Bupati Irfendi Arbi, khawati r tejadi bencana yang lebih besar, karena intesitas hujan yang cukup tinggi akhir akhir ini di Limapuluh Kota.

“Untuk itu saya melihat langsung bagaimana kondisi tebing di Batang Tabik yang kabarnya mengalami keretakan,” ujar bupati menjawab wartawan didampingi Kalaksa BPBD, Joni Amir, Kadis PU/ PR, Yunire Yunirman, Rabu (14/3).

TINJAU LOKASI — Bupati Irfendi Arbi saat meninjau tebing yang runtuh di dekat pemandian Batang Tabik, Rabu (14/3). ZUL Menurut Irfendi, setelah dilakukan peninjauan di lapa- melakukan langkah-langkah saja terjadi tanpa diduga-duga. tinya s etelah kita lakukan menilai, runtuhnya tebing di ngan, tidak ada terjadi per- antispasi mencegah keruntuhan Selain itu, seluruh instansi survey kita akan berkordinasi Batang Tabik memang diagerakan tanah yang akan me- yang lebih parah. Bupati juga terkait saya harap agar terus dengan dinas PUPR Provinsi kibatkan dari curah hujan yang ngacam bahu jalan akibat dari mengimbau seluruh warga melakukan lintas koordinasi Sumbar,” tuturnya. tinggi ditambah dengan adaru ntuhnya tebing tersebut. yang ada di Limapuluh Kota, antar sesama, agar dalam peMenurut dia, keruntuhan nya mata air di sisi tebing Meskipun demikian, dirinya selalu waspada terhadap bahaya nanganan bencana segera ter- tebing diduga terjadi karena tersebut. tetap mengintruksikan dinas bencana akibat cuaca buruk atasi,” harapnya. tidak mampu menampung de“Jika terjadi hujan, air yang terkait untuk segara meng- yang masih terus terjadi. Warga Kepala Pelaksana BPBD bit air yang cukup kuat setelah berada di jalan mulai dari jalan antispasi agar keruntuhan tidak sebaiknya menghindari wila- Limapuluh Kota, Joni Amir diguyur hujan berapa waktu di Sungai Kemuyang, mengalir lagi terjadi mengingat cuaca yah-wilayah di titik rawan mengatakan, pihaknya akan belakangan ini. “Jika terjadi ke daerah ini, akibatnya yang sering mengalami hujan. bencana. segera mempelajari dan meng- hujan, debit air memang ter- drainase batang tabing tidak Alhamdulillah, kondisi “Disaat terjadi guyuran kaji ulang keruntuhan tebing bilang tinggi disini. Hal ini, mampu menampung aliran air telah aman dan lancar. Namun hujan sebut Irfendi, kita me- di Batang Tabik tersebut. “Kita diakibatkan air dari jalan me- yang cukup besar dan meluap kita tetap mengintruksikan minta agar masyarakat selalu telah telah turunkan tim untuk ngalir ke tempat ini,” sebutnya. ke jalan masuk ke objek wisata dinas terkait untuk segera waspada, karena bencana bisa melakukan pengkajian, nanWarga setempat, Yulindra batang tabik. (h/zkf)

ANGGARAN 2018 DIPANGKAS

Dinas Kominfo Fokus Penataan Kantor LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pada 2018 ini, kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Limapuluh Kota masih terkesan biasa-biasa saja. Pasalnya, untuk tahun ini, dinas yang masih tergolong baru tersebut masih fokus pada penataan internal kantor.

“Anggaran kita tahun 2018

ini banyak yang dipotong. Dari Rp6 miliar yang diajukan saat pembahasan anggaran, hanya setengahnya saja yang disetujui. Karena itu, banyak program-program yang tidak terlaksana. Anggaran yang disetujui untuk tahun ini hanya Rp3 miliar,” ucap Kepala Dinas Komunikas dan Informasi Kabupaten Limapuluh Kota, Fery

Chofa Selasa (13/3).

Dikatakannya, tahun 2018 ini, dinas yang baru berumur setahun lebih itu fokus untuk penataan kantor. Terutama melengkapi berbagai fasilitas dalam mendukung pemerintahan berbasis elektronik serta fasilitas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Limapuluh Kota.

“Kegiatan lebih banyak

pada operasional saja, terutama terhadap program pemerintahan daerah berbasis elektronik, seperti melengkapi fasilitas komputer dan IT lainnya,” ucap Fery Chofa lagi.

Jebotan S2 di salah satu universitas di Belanda itu mengatakan, untuk kantor saja, Diskominfo malah memanfaatkan aset Pemkab Limapuluh

Kota yang berada di wilayah administratif Kota Payakumbuh.

“Kita saat ini masih berkantor dengan memanfaatkan gedung lama dari Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota yang berada di Ibuah, Kota Payakumbuh. Sekarang lagi penataan ruangan disana,” ucapnya. (h/ddg)

MENDERITA TUMOR

Azil Akhirnya Dirujuk ke Rumah Sakit LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Syukri Azila (14) remaja penderita tumor yang merupakan warga Jorong Tanjung Haro Utara, Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu, akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Remaja yang akrab disapa Azil itu, sebelumnya selalu menolak berobat, diduga karena khawatir kakinya akan diamputasi.

“Alhamdulillah, Azil mau kita rujuk ke rumah sakit. Besok pagi (hari ini, red), Azil kita kirimkan ke Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukittinggi. Ia akan diantar langsung oleh jajaran Dinas Kesehatan,” ungkap Bupati Irfendi Arbi, ketika mendatangi kediaman bocah malang itu, Rabu (14/3).

Bupati Irfendi membujuk Azil dan ibunya Yurni (45) dihadapan sejumlah warga sekitar agar mau berobat ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif.

Sebab, tanpa pe rawatan medis, kondisi Azil dikhawatirkan akan semakin memburuk. Bupati terus berusaha melakukan pendekatan terhadap Azil, karena selama ini ia enggan dibawa ke rumah sakit.

“Kami sengaja datang lagi ke sini untuk mengajak Azil ke rumah sakit. Kita berharap Azil mau berobat karena kita tidak mau kondisinya semakin www.harianhaluan.com

memburuk, sedangkan masa depannya masih panjang,” tutur Bupati Irfendi dihadapan ibunda Azil dan sejumlah warga sekitar.

Dikatakan Irfendi, pihaknya bersama Dinas Kesehatan sudah pernah mengunjungi Azil ke kediamannya beberapa waktu lalu. Sayangnya, Azil tidak mau dibawa kembali berobat ke rumah sakit. “Jauh hari sebelumnya kita sudah beberapa kali mengujungi Azil di kediamannya. Sayangnya, saat itu Azil dan pihak keluarganya tidak bersedia diajak berobat ke rumah sakit,” tuturnya.

Walau pernah menolak menjalani pengobatan untuk operasi, lanjut Irfendi, kini pihaknya kembali mengajak kesediaan Azil dan keluarganya di rujuk ke rumah sakit. Sebab, kondisi telapak kakinya saat ini terus membesar. “Kita kembali meminta kesediaan Azil dan keluarganya untuk mau menjalani pengobatan. Sebab, Azil sudah semakin dewasa dan kondisi kakinya cenderung semakin membesar,” tutur Irfendi sambil meminta semua pihak termasuk Kepala OPD ikut bergotong royong membantu Azil.

Hal senada juga diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Limapuluh Kota dr Tien Septino.

Pihaknya sudah pernah mengajak Azil dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani

BUPATI Limapuluh Kota mendatangi kediaman Azil, remaja penderita tumor pada bagian kaki, Rabu (14/3). ZUL

pemeriksaaan hingga adanya tindakan medis. Namun, kenyataannya belum selesai tahapan pemeriksaan, Azil sudah pulang. ”Ketika berusia dua tahun Azil sudah pernah menjalani operasi kecil. Namun ketika berumur lima tahun, tumor di kakinya membesar lagi. Meski sempat menjalani pemeriksaan selama tiga bulan di Rumah Sakit M Djamil Padang, tapi belum ada tindakan terhadap penyakitnya, Azil sudah keburu pulang ke rumah,” papar Tien.

Menurut Tien, Azil dicurigai menderita penyakit Soft Tisu Tumor pada bagian

 Redaktur: Heldi Satria

telapak kaki kirinya.

Kelainan tersebut didera Azil sejak lahir. “Kita berharap Azil mau menjalani pemeriksaan hingga tuntas agar diketahui penyakit yang sebenarnya untuk berikutnya diambil tindakan yang tepat dan saran operasi,” jelas Tien.

Kendati ukuran telapak kakinya membesar, namun pemuda itu tetap bisa beraktifitas dengan leluasa. Bahkan ia tetap bisa mengendarai sepeda motor layaknya anak sehat lainnya. Terpisah salah seorang warga menyebut Azil enggan berobat ke RSU khawatir kalau kakinya akan diamputasi. (h/zkf)      Layouter: Rahmi

BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Saayun Salangkah

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

13

TINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI

Wawako Irwandi Sidak di Balaikota BUKITTINGGI, HALUAN — Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi didampingi Kepala Badan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sustinna, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruangan bagaian dan kantor yang berada di lingkungan Balaikota Bukittinggi, Selasa (13/3). Sidak yang dilakukan guna menegakkan disiplin kerja pegawai.

Dalam sidak yang dilakukan sekitar pukul 08.00 WIB itu, membuat membuat

sebagian pegawai terkejut dan kelabakan. Karena pada beberapa bagian dan kantor

DPRD Madina Kunker ke Bukittinggi BUKITTINGGI, HALUAN — Rombongan DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Provinsi Sumatera Utara, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Bukittinggi.

Kedatangan rombongan disambut oleh Walikota Bukittinggi yang diwakili oleh Asisten I Setdako Noverdi di aula Balaikota, Senin (12/3).

Turut hadir dalam penyambutan tersebut Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Muhammad Idris, Kabag Tata Pemerintahan Umum Setdako Hendri, dan Kabid Pendapatan Badan Keuangan Daerah Nofri Syamsi.

Dalam pertemuan yang berlangsung, Noverdi menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi kepada DPRD Madina yang telah memilih Bukittinggi sebagai lokasi kunker. Menurutnya, kunker yang dilaksanakan selain untuk menjalin silahturrahim, juga dapat berbagi informasi terkait kemajuan pembangunan kedua daerah. ”Pemko Bukittinggi sangat menyambut baik atas kunjungan kerja ini. Kegiatan seperti ini tidak hanya dapat menjalin silaturahmi, tapi kita bisa saling tukar pikiran dan pengalaman untuk kemajuan daerah dalam mensejahterakan masyarakat,” kata Noverdi.

Dalam kesempatan itu, Noverdi juga memaparkan secara singkat profil kota Bukittinggi serta program unggulan kota yang telah diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah daerah. Seperti Kondisi Kota Bukittinggi, APBD dan sektor – sektor unggulan penyumbang PAD, serta upaya pencapaian target yang telah dilakukan.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madina Zubeir Lubis yang juga merupakan ketua rombongan menyampaikan, rombongan yang mengikuti kunke ke Bukittinggi berjumlah 25 orang.Kunker yang dilaksanakan bertujuan untuk studi banding tentang upaya optimalisasi pencapaian target / realisasi PAD, Perdagangan Koperasi dan UKM serta dibidang Ketenagakerjaan. (h/tot)

TPID Gelar Rapat Koordinasi BUKITTINGGI, HALUAN — Untuk menjaga agar laju inflasi terkendali, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Bukittingi menggelar rapat koordinasi TPID. Rapat koordinasi TPID dipimpin oleh Wakil Walikota Bukittinggi H. Irwandi di ruang rapat utama Balaikota, Selasa (13/3).

Rapat kordinasi TPID juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Yuen Karnova, Asisten II Ismail Djihar, Kabag Perekonomian Setdako Rismal Hadi, perwakilan dari Bank Indonesia serta Anggota TPID Kota Bukittinggi.

Menurut Kabag Prekonomian Setdako Rismal Hadi, bahwa perkembangan harga sejumlah komoditas pada Februari 2018 menunjukkan penurunan harga, terutama pada kelompok bahan makanan. Sehingga pada Februari 2018 terjadi deflasi sebesar 0.22 persen. Sementara laju inflasi tahun kalender Kota Bukittinggi sampai dengan Februari 2018 sebesar 0,52 persen, dan untuk laju inflasi year on year (Februari 2018 terhadap Februari 2017) sebesar 2,13 persen.

“Deflasi yang terjadi karena adanya penurunan indeks pada kelompok pengeluaran yang mempengaruhi,yakni kelompok bahan makanan sebesar -1,25 persen. Penurunan pada kelompok bahan makanan dipicu oleh terjadinya fluktuasi harga bawang merah, daging ayam ras, Cabe merah, beras dan lain – lain,” ujar Rismal.

Sekdako BUkittinggi Yuen Karnova menyampaikan, guna mengantisipasi agar tidak terjadinya gejolak inflasi, kedepan perlu beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai implementasi dan kebijakan operasional dilapangan. Sedangkan Wakil Walikota Bukittinggi Irwandi berharap dalam menjaga inflasi, TPID harus senantiasa memantau kebutuhan ekonomi mulai dari ketersediaan, keterjangkauan harga hingga kelancaran distribusi barang. Disamping itu juga perlu antisispasi kemungkinan terjadinya penyebab inflasi lainnya.

“Kita perlu menyusun langkah – langkah dalam memetakan jumlah ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kota Bukittinggi. Untuk itu kita butuh buffer stokc sebagaimana yang disampaikan dengan regulasi yang akan mengaturnya disamping itu diperlukan penyusunan road map pengendalian inflasi Kota Bukittinggi agar mempunyai tujuan yang jelas,” ungkapnya. (h/tot) www.harianhaluan.com

yang dikunjungi, ditemui masih ada staf yang belum masuk atau tidak mengisi absensi. Seperti pada Bagian Kesra, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan dan Dinas Kominfo.

“Dari sidak yang kita lakukan, masih ada pegawai yang belum masuk dengan berbagai alasan. Padahal waktu sudah menunjukkan jam kerja. Terkait dengan hal ini, kita serahkan kepada

Kepala BKPSDM untuk menindak lanjuti dengan melakukan teguran sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Irwandi.

Diakuinya, sidak yang dilakukan untuk memantau kinerja dan disiplin kerja pegawai, sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam sidak, tidak hanya memeriksa absensi pegawai namun juga memeriksa ke-

lengkapan pakaian pegawai, seperti papan nama dan lambang Korpri yang seharusnya digunakan setiap hari.

Dalam sidak tersebut, Irwandi juga meminta agar pegawai di lingkungan Pemko Bukittinggi untuk senantiasa selalu disiplin dalam bekerja karena ini adalah komitmen. “Penegakan disiplin aparatur adalah komitmen kita. Ke depan

kita akan terus melakukan sidak, dan kita minta agar seluruh pegawai dapat menanamkan rasa memiliki dan tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan,” tegas Irwandi.

Sementara itu kepala BKPSDM Sustinna mengatakan, terkait dengan hasil sidak yang dilakukan, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat surat peringatan kepada Kepala

Bagian dan Dinas yang bersangkutan, tidak kepada pegawai yang bersangkutan.

“Hasil sidak akan kita tindaklanjuti dengan membuat surat peringatan kepada atasan yang bersangkutan.

Dan sidak ini tidak hanya sebatas di Sekretariat Balaikota saja, namun akan dilanjutkan pada Dinas – Dinas yang lainnya dengan waktu yang tidak ditentukan,” ungkap Sustinna. (h/tot)

ATLET SOINA BUKITTINGGI

Ikuti Kejurda SOIna Tingkat Sumbar BUKITTINGGI HALUAN — Sebanyak 13 orang atlet Special Olympics Indonesia (SOIna) Kota Bukittinggi, mengikuti kejuaraan daerah (Kejurda) SOIna VIII tahun 2018 tingkat Provinsi Sumbar di Padang, yang berlangsung dari Senin (12/3) hingga Kamis (15/3).

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kota Bukittinggi, Tasman mengatakan, Kejurda SOIna tingkat Provinsi Sumbar diikuti oleh atlet-atlet penyandang disabilitas dari pengurus cabang (Pencab) SOIna kabupaten/kota di Sumbar.

Untuk Bukittinggi, Pengcab Soina mengutus 13 atlet yang akan mengikuti pertandingan empat cabang olahraga (cabor) untuk kategori putra dan putri.

Adapun empat cabor yang diikuti itu yakni Atletik, Bulu Tangkis, Tenis Meja dan Boce dengan lokasi pertandingan yang berbeda. Untuk lokasi pertandingan cabor atletik dan boce dilaksanakan di Gor H. Agus Salim, cabor Tenis Meja di Gedung KONI, dan cabor Bulu Tangkis di Sport Centre Gunung Panggilun.

“Atlet yang mengikuti Kejurda ini dilepas keberangkatannya oleh Kepala Dinas Pariwasata Pemuda dan Olahraga (Disparora) Erwin Umar beserta Sekretaris Linda Feroza dan Ketua SOina Bukittinggi Dedi Fatria di Kantor Disparpora.

Dijadwalkan, Kepala Disparpora juga akan menyusul ke Padang untuk memberikan dukungan kepada atlit selama Kejurda,”

ATLET SOIna — Kepala Disparpora didampingi Ketua SOIna Dedi Fatria, melepas keberangkatan atlet SOIna Kota Bukittinggi, untuk mengikuti kejuaraan daerah (Kejurda) SOIna ke –VIII tahun 2018 tingkat Provinsi Sumbar di Padang. GATOT

kata Tasman, Selasa (13/2).

Ia menjelaskan, atlet disabilitas yang diutus untuk mengikuti kejurda ini, sebelumnya telah mengikuti seleksi SOIna tingkat Kota Bukittinggi yang diselenggarakan oleh Pengurus SOIna Bukittinggi yang bekerjasama dengan Disparpora di Sport Hall Atas Ngarai. Seleksi diikuti oleh 71 orang atlet dari 7 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang ada di Bukittinggi.

Tujuh SLB itu yakni SLB 1 Bukittinggi, SLB Al Ikhlas,

SLB Al Azhar, SLB YPPA, SLB Permata Bunda, SLB Karakter Mandiri dan SLB Restu Ibu. Selama seleksi, atlit penyandang disabilitas mengikuti empat cabang olahraga yakni tenis meja, bulu tangkis, atletik dan bocce. ”Dari hasil seleksi yang dilaksanakan tersebut, diperoleh atlit dari masing masing cabor untuk mengikuti Kejurda SOIna tingkat Sumbar tahujn 2018,” terang Tasman.

Terpisah Ketua SOIna Kota Bukittinggi Dedi Fatria me-

ngatakan, selama mengikuti Kejurda di Padang, para atlet didampingi oleh tujuh orang pelatih dan empat orang dari Bidang Pemuda dan Olahraga.

Kejurda yang dilaksanakan selain sebagi ajang kompetisi antar kabupaten/kota, juga sebagai ajang seleksi atletatlet SOIna dari Kabupaten/ kota untuk mengikuti kejuaraan Soina tingkat nasional pada Juli nanti di Pekanbaru.

“Pengurus Soina Bukittinggi berharap atlet yang diutus tersebut bisa mem-

berikan yang terbaik untuk Bukittinggi dengan mendulang prestasi pada empat cabor yang dipertandingkan dalam Kejurda. Kita sangat berharap atlet SOIna Bukittingi bisa mewakili Sumbar pada Soina tingkat Nasional di Pekanbaru nantinya,” harap Dedi Fatria.

Ke depan ulas anggota DPRD Bukittinggi ini, SOina berharap dukungan dan pembinaan berkesinambungan dari Pemko dan pihak t erkait lainnya untuk penyandang Disabilitas di kota ini. (h/tot)

Kecamatan Guguk Panjang Gelar Diskusi Adat BUKITTINGGI, HALUAN — Pemerintah Kecamatan Guguak Panjang bekerjasama dengan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) kecamatan setempat, menggelar diskusi adat di aula Kantor Camat Guguak Panjang, Selasa (13/3).

Camat Guguk Panjang Rispayanto mengatakan, diskusi adat yang dilaksanakan dengan dasar m engembalikan gadang basa batuah dalam kehidupan pemangku adat.

Disamping itu diskusi adat juga untuk menambah pengetahuan tentang adat budaya di alam Minangkabau.

Diakuinya, diskusi yang diselenggarakan mendapat respon yang sangat positif dari pemangku adat dan masyarakat. Para niniak mamak juga berharap masyarakat di kelurahan bisa dibekali tentang adat dan budaya. Oleh karena itu, diskusi adat yang diselenggarakan dapat menjemput kembali pemahaman, tentang bagaimana pemangku adat dapat memahami sifat yang mesti lahir dari gelar yang dipikulnya. Pelaku atau pemangku adat harus memahami adanya kewajiban tentang anak kemenakan, bakorong, bakampuang dan sebagainya.

“Kegiatan ini didukung oleh LKAAM Kecamatan Guguak Panjang dan dibawah program LKAAM. Kita harapkan diskusi ini bisa sampai di kelurahan. Diskusi ini sekaligus dapat merubah karakter generasi muda agar memahami adat istiadat dan budaya Minangkabau,” ujar Rispayanto.

Sementara itu Ketua LKAAM Kecamatan Guguak Panjang, Dahyus Dt Pado Basa, menjelaskan, pihaknya ingin menata kembali adat pusako yang sebenarnya. Dengan adanya pencitraan adat budaya, akan dapat merubah sifat dan karakter anak kemenakan di

tengah kemajuan teknologi dan informasi.

LKAAM Guguak Panjang mengamati bahwa dibutuhkan prinsip “manjapuik nan tatingga, mangamehan nan taserak” dan tidak mengganggu ke “harato pusako”. Kondisi saat ini, anak kemenakan banyak yang terlupa. Karena itu, pencitraan adat budaya nagari perlu dikembalikan.

“Kita melihat saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Hal itu ikut mempengaruhi anak kemenakan kita. Untuk itu, kita ingin peran Pemangku Adat dalam realita saat ini.

Melalui Diskusi Adat ini, kita berupaya meningkatkan pemahaman Pemangku Adat tentang “Nan Gadang Basa Batuah” serta nilai-nilai adat itu sendiri,” kata Dt. Pado Basa.

Panitia Diskusi Adat Yasril Rahmadian Tuanku Majo Kayo menyampaikan, dalam kegiatan diskusi adat ini menghadirkan pembicara Budayawan Min angkabau Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto (Mak Katik). Ia berharap diskusi adat ini dapat mengembalikan nilai-nilai adat di tengah masyarakat Kecamatan Guguak Panjang. (h/tot)

SD ISLAM AL-FALAH

Juara Umum O2SN Wilayah IV MKS

PENGAWAS sekolah wilayah IV Kecamatan MKS Firdaus, menyerahkan piagam dan tropy juara umum kepada Kepala SD Islam AlFalah, Heru Triastanawa. GATOT

BUKITTINGGI, HALUAN — SD Islam Yayasan Al-Falah Puhun Pintu Kabun Kota Bukittinggi, berhasil meraih juara umum dalam lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), wilayah IV Kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) yang berakhir pekan kemarin.

Kepala SD Islam Al-Falah Heru Triastanawa, Selasa (13/ 3) mengatakan, pelaksanaan lomba O2SN untuk wilayah IV Kecamatan MKS diikuti oleh 10 sekolah, yakni SD Islam Al-Falah, SD Swasta AlAzhar, SD MI Al-Ikhwan, SDN 01 Campago Ipuah, SDN 05 Puhun Pintu Kabun, SDN 07 Kubu Gulai Bancah, SDN 10 Puhun Pintu Kabu, SDN 12 Puhun PIntu Kabun, SDN 13 Kubu Gulai Bancah dan SDN 16 Campago Ipuah.

Dalam O2SN tersebut, SD Islam Al-Falah mengikuti 4 cabang olahraga (cabor), yakni cabor atletik, silat, renang dan catur yang dilak-

sanakan di sejumlah lokasi.

“Alhamdulillah, dari 4 cabor yang diikuti siswa pada lomba O2SN tahun ini, SD Islam Al-Falah Puhun Pintu Kabun berhasil keluar sebagai Juara Umum,” kata Heru didampingi Ketua Yayasan H. Bujang dan Dewan Pembina Yayasan , Hj Elizar.

Diakuinya, pihak sekolah merasa bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih oleh siswa. Karna dengan prestasi yang diraih itu, siswa SDIslam Al-Falah dapat mewakili wilayah IV Kecamatan MKS untuk mengikuti lomba O2SN tingkat kota Bukittingi, yang berlangsung dari Senin (12/3) hingga Rabu (14/3). “Kita juga berharap agar siswa yang mengikuti O2SN tingkat Kota bisa memberikan yang terbaik buat sekolah, dengan meraih juara,” harap Heru.

Kedepan ulasnya, pihak sekolah akan terus berupaya meningkatkan prestasi dibi-

dang akademik dengan cara meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan akademik lainnya disekolah, serta memberikan motivasi dan reward kepada siswa. “Kita akui, dengan adanya lomba O2SN ini sangat membantu peserta didik untuk bisa berprestasi di bidang olahraga.

Sebab, kegiatan O2SN dapat dijadikan sebagai ajang dalam mengembangkan minat dan bakat siswa dalam olahraga,” ujar Heru.

Terpisah Ketua Yayasan SD Islam Al-Falah H Bujang, memberikan apresiasi kepada majelis guru dan siswa yang mampu meraih dua juara umum pada lomba yang berbeda. “Pihak yayasan sangat bangga kepada siswa yang sudah berusaha untuk mendapatkan juara umum pada dua lomba yang diikuti. Mudah mudahan prestasi yang diraih dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” harapnya. (h/tot).  Redaktur: Atviarni

 Layouter: Rahmi

14

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

NASIONAL TEKAN PEMBUNUHAN

Aceh Berlakukan Hukum Pancung ACEH, HALUAN - Dinas Syariat Islam Aceh mewacanakan penerapan hukum Qisas bagi para pelaku kejahatan seperti pembunuhan. Hal ini dilakukan untuk menekan angka kriminalitas yang marak terjadi akhir-akhir ini.

DIPERIKSA KPK - VP Operation Support PT Garuda Indonesia Puji Nur Handayani berada di ruang tunggu Gedung KPK Jakarta, Rabu (14/3), menunggu jadwal pemeriksaan.

UU MD3 Sah Berlaku Mulai Hari Ini JAKARTA, HALUAN - Batas waktu 30 hari bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menandatangani hasil Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berakhir hari ini. Tapi, Presiden belum menekennya.

Maka, DPR mengklaim bahwa terhitung besok UU tersebut otomatis sudah berlaku.

“Terkait dengan UU MD3 sesuai dengan aturan yang ada tentang perundang-undangan maka hari ini adalah hari terakhir dan mulai jam 00.00 nanti malam UU itu sudah berlaku,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Bamsoet, sapaan akrabnya berharap pemerintah segera memberikan nomor terhadap undang-undang itu sehingga bisa segera dilaksanakan. Politikus Partai Golkar itu juga berharap publik tak khawatir dengan UU MD3 dengan sejumlah pasal yang dinilai kontroversial.

Pasal-pasal itu antara lain terkait imunitas anggota DPR, dan pemanggilan paksa pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga dengan meminta bantuan pihak kepolisian.

“Tidak ada yang namanya itu anggota DPR jadi kebal hukum, tidak ada. Tidak ada UU MD3 merusak demokrasi, tidak ada UU MD3 kemudian sewenang-wenang upaya pemanggilan paksa. Panggil paksa sudah ada sejak UU MD3 ada sejak dua tahun lalu ada, tapi apakah pasal tersebut digunakan sampai skrg? Tidak ada,” papar Bamsoet.

“Jadi enggak perlu dikhawatirkan soal adanya ancaman bagi demokrasi,” imbuhnya.

Bagi pihak-pihak yang merasa keberatan dengan UU MD3 ini, Bamsoet mempersila kannya untuk dilakukan uji materi Mahka mah Konstitusi. (h/okz)

www.harianhaluan.com

1,1 Juta Personel Amankan Pilkada Serentak JAKARTA, HALUAN - Kapolri Jenderal Tito Karnavian merasa yakin bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 tidak akan muncul isu Suku, Agama, Ras dan Antar-Golongan (SARA).

Keyakinan Tito itu lahir lantaran dikerahkannya 1.107.310 personel gabungan untuk menjaga keberlangsungan jalannya Pilkada di 171 provinsi, kabupaten/kota di Indonesia itu.

“Dengan kekuatan ini kami merasa confident. Crossing antar partai, isu agama tidak muncul, isu agama tidak muncul. Sehingga pertarungan mungkin pen-

dukung saja,” papar Tito di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (14/3/2018).

Tito melanjutkan, pada bulan Mei, jajarannya akan melaksanakan Apel Kasatwil untuk melakukan pengecekan terakhir terkait persiapan pengamanan Pilkada.

Menurut Tito, masa kampanye dalam Pilkada yang cukup panjang menjadi keuntungan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pengamanan.

Masa kampanye sendiri dimulai 15 Februari–26 Juni 2018.

“Sehingga dengan masa kam panye yang panjang, relatif

menga turnya mudah. Dan dinamika masyarakat tidak fokus,” ucap Tito.

Apalagi, dewasa ini, Tito menyatakan media sosial sudah menjadi salah satu wadah untuk berkampanye yang ampuh untuk menarik perhatian massa. Sehingga, menurut Tito kerawanan untuk keamanan dalam memobilisasi massa sedikit berkurang.

“Apalagi sekarang IT ini, media sosial, bisa jadi juga saluran kampanye dan m engurangi tekn ik k ampanye mobilisasi masa yang biasanya rawan konf li k ,” tutup Tito.(h/okz)

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dinas Syariat Islam Aceh, Dr Syukri, mengatakan, pihaknya akan melakukan penelitian terlebih dulu dengan melibatkan kampus terkait penerapan hukum qisas di Aceh.

Selain itu, Dinas Syariat juga akan melihat dukungan masyarakat serta kesiapan masyarakat jika hukum ini diterapkan.

“Setelah ada penelitian baru kita meningkat ke upaya penyusunan naskah akademik dan draft dari hukum itu. Penelitiannya kita rencanakan dalam tahun 2018 ini,” kata Syukri kepada wartawan, Rabu (14/3/2018).

Belakangan ini kasus pembunuhan memang mulai marak terjadi di Aceh. Menurut Syukri, jika hukum syariat benar-benar konsisten diterapkan, maka kasus kriminalitas seperti pembunuhan akan hilang.

Dia mencontohkan Arab Saudi yang menerapkan hukuman yang sangat berat dan ketat bagi pelaku yang menghilangkan nyawa orang lain.

“Kalau hukuman bagi pembunuh diterapkan sangat berat, maka orang akan menahan diri untuk membunuh. Ketika orang sudah takut membunuh nyawa orang lain maka semua nyawa manusia akan selamat begitu juga dengan orang atau pelaku itu sendiri,” jelas Syukri.

“Dalam Alquran Allah telah menyatakan bahwa dalam hukum Qisas itu ada jaminan kehidupan buat kalian wahai orang-orang yang berakal.

Apa maksud jaminan kehidupan, bahwa dengan memberlakukan hukum syariat akan terjamin nyawanyawa orang tidak akan melayang lagi. Kenapa? karena orang sudah takut akan membunuh.

Ketika orang sudah takut membunuh maka nyawa orang lain akan selamat, nyawa dia juga akan selamat,” ungkapnya.

Syukri menilai hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan selama ini masih tergolong ringan.

Sehingga setelah keluar dari penjara, pelaku bukan tidak mungkin kembali melakukan hal serupa.

Dalam pelaksanaan hukuman Qisas ini, pelaku juga akan menjalani proses mulai dari penyelidikan, penyidikan hingga seterusnya. Dia mengimbau agar semua kalangan tidak elergi ketika berbicara hukum Qisas.

“Jadi ini masih wacana, kita lakukan penelitian dulu dalam tahun ini. Kita tidak ingin gegabah atau semertamerta karena sebelum menerapkan hukuman itu harus terlebih dahulu menyiapkan masyarakat apakah menerima hukuman ini. Tidak langsung simsalabin jadi, kita akan melakukan dengan penuh pertimbangan,” ung kapnya. (h/dtc)

Istri Melahirkan, PNS Pria Bisa Cuti 1 Bulan JAKARTA, HALUAN - Menteri PAN-RB Asman Abnur mengatakan cuti PNS pria selama satu bulan untuk mendampingi istri tak sesuai aturan. Asman mengatakan cuti PNS sudah d iatur ketentuannya di Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

“Itu salah arti, jadi untuk cuti itu sudah diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017. Nah salah satunya adalah tata cara pengambilan cuti. Nah tata cara ini yang diatur oleh Perka BKN (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara),” ujar Asman di Kantor Wapres, Jalan Medan

Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (14/3/2018).

Asman menjelaskan, PNS pria yang hendak mengajukan cuti untuk istri melahirkan ada syaratnya. Salah satu syaratnya istri yang melahirkan sedang dirawat di rumah sakit.

“Nah tata caranya, misalnya istrinya melahirkan, nah tata caranya salah satu syaratnya kalau dia mau mengambil cuti kalau istrinya di rumah sakit, istrinya dirawat. Nah itu yang tidak ditulis,” jelas Asman.

“Kalau enggak dirawat ya enggak,” imbuhnya.

Asman menegaskan per-

tauran tersebut mengacu pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Managemen Pegawai Negeri Sipil. Asman mengingatkan setiap PP harus dipatuhi.

“Kalau PP itu kan undangundang yang harus kita taati, di mana pun baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Jadi Undang-Undang ASN Nomor 5, ada PP 11 Tahun 2017, dalam PP itu diatur tentang tata cara pengambilan cuti. Nah kemudian teknisnya berapa hari segala macamnya itu d iatur dalam P erkanya BKN. Nah termasuk tadi kalau

istrinya melahirkan apakah boleh atau tidak, boleh, kalau istrinya dirawat di rumah sakit,” kata Asman.

Asman juga menyebut tidak ada aturan terkait jumlah hari PNS pria cuti karena istri melahirkan. Aturan cuti mengacu pada ketentuan Perka BKN. “Itu ada aturannya, berapa harinya, bukan satu bulannya.

Ada aturannya di dalam Perka itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 24 Tahun 2017 menyebutkan pegawai negeri sipil pria, termasuk di DKI

Jakarta, bisa mengajukan permohonan cuti sebulan untuk mendampingi istri melahirkan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan sudah lebih dulu menjanjikan ini kepada warga.

“Kami sudah menjanjikan program ini dan sudah dijadikan salah satu rencana kerja kita. Dan kebetulan sekarang cantolan (hukum) dari pemerintah pusatnya sudah terbit.

Jadi kita sudah mengeluarkan Pergubnya,” kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).(h/dtc)

 Redaktur: Nova Anggraini    Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RIAU DAN KEPRI

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

15

Gubernur Dukung Pendidikan Pesantren TANJUNGPINANG,HALUAN—Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sangat mendukung konsep dan pola pendidikan yang diterapkan di pesantren. Dari pondok pesantren inilah lahir generasi generasi penerus bangsa dengan karakter keagamaan yang kuat serta keilmuan yang mumpuni.

"Pesantren zaman now semakin bagus dalam mendidik para santrinya. Para alumni pesantren banyak yang berkualitas bahkan mampu bersaing dengan anak-anak yang belajarnya hanya di sekolah umum. Terbukti tadi pengasuh pesantren kasih tau kalau alumni sini sudah ada yang dapat beasiswa S2 di Belanda dan Turki, kan luar biasa itu," ujar Nurdin mengawali tausiyahnya saat Safari Subuh di Masjid Pesantren Al Kautsar Km.13, Tanjungpinang, Selasa (13/3).

Menurut Nurdin, para santri semua sudah terbiasa hidup disiplin di pesantren, dah biasa shalat berjamaah, shalat tahajud.

Jadi dia sangat menjamin dan tidak meragukan lulusan pesantren akan menjadi generasi pemimpin negeri yang berkualitas.

Apalagi ditambah bekal keilmuan baik ilmu agama maupun pengetahuan umum yang telah didapatnya.

Pesantren yang sudah beroperasi dan pernah mendapat bantuan pada saat H Muhammad Sani sebagai Gubernur ini masih perlu banyak pembenahan baik sarana prasarana lingkungan pondok dan masjidnya. Untuk hal tersebut Pemprov Kepri sangat mendukung dan siap membantu upaya-upaya yang dilakukan pihak pesantren untuk kelanjutan pembangunan infrastruktur yang masih diperlukan.

"Saya alhamdulillah dari jaman jadi Wakil Bupati sama abang saya almarhum Pak Sani sampai saat ini insya Allah program pembangunan yang sebelumnya dilakukan beliau, saya selalu mendukung dan melanjutkan. Contohnye almarhum bangun Masjid Agung Karimun, saya sambung buatkan Menara Masjid dan lainnya. Apalagi pesantren ini juga program dari jaman almarhum insya Allah kami siap membantu kelanjutan pembangunan nya sesuai kemampuan kami," ujar Nurdin dihadapan ratusan santri dan para jamaah. (h/hk)

KTNA Gelar Rembug Daerah KARIMUN, HALUAN— Sekitar 300 petani dan nelayan yang tergabung dalam Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Karimun berdialog dalam kegiatan "Rembug Daerah" di Gedung Nasional Tanjungbalai Karimun, kemarin.

Rembug daerah bagi petani dan nelayan itu seyogianya untuk menampung semua permasalahan yang saat ini dialami oleh petani maupun nelayan.

Ketua KTNA Karimun, Amirullah mengatakan, ada beberapa permasalahan yang dialami petani dan nelayan di Karimun.

Para petani mempermasalahkan soal ketersediaan pupuk dan tingginya harga pupuk di pasaran. Begitu juga, ketika petani telah memasuki masa panen bukan berarti masalah selesai, namun petani mengaku kesulitan untuk memasarkan hasil panen mereka.

Begitu juga persoalan yang dikeluhkan oleh para nelayan. Hampir seluruh nelayan yang tergabung dalam KTNA mengeluhkan soal semakin sempitnya areal tangkap nelayan, khususnya nelayan tradisional.

Sempitnya wilayah tangkap itu, karena semakin banyak berdirinya perusahaan di kawasan pesisir pantai yang selama ini dijadikan sebagai areal tangkap nelayan.

"Petani banyak mengeluhkan soal ketersediaan dan harga pupuk serta sulitnya mereka memasarkan hasil panen. Sedangkan para nelayan mempermasalahkan semakin sempitnya lokasi tangkap mereka, karena areal tangkap ikan sudah banyak berdiri perusahaan. (h/hk)

PULAU TELAGA — Satu lagi pulau surga di Anambas, yakni Pulau Telaga. Pulau ini unik, karena memiliki gunung yang cukup tinggi di tengahnya. Laut di sekelilinginya biru mempesona, dan tepian pulaunya dibalut pantai-pantai berpasir cokelat muda yang halus, berhias barisan pohon kelapa. IST

Tiga Bandara Dibantu Pusat LINGGA ,HALUAN — Ratusan miliar kucuran dana Pusat yang diberikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI tahun 2018 untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dabo Singkep, ternyata tidak seutuhnya untuk pembangunan Bandara Dabo, Kecamatan Singkep.

S oalnya masih ada tiga ban dara lagi yang pengelolanya dibawah operasional Bandara Dabo Singkep.

Kepala UPBU Dabo Singkep, Andi Hendra Suryaka mengungkapkan, UPBU Dabo Singkep tidak hanya mengoperasionalkan Bandara Dabo saja, namun ada tiga bandara lain yang dalam operasionalnya menjadi tanggung jawab

UPBU Dabo.

Andi mengaku, tiga bandara tersebut yakni, Bandara Letung di Kepulauan Anambas, Bandara Ranai di Kepulauan Natuna serta Bandara Tambelan di Kabupaten Bintan.

"Jadi, yang pasti tahun ini tidak ada pembangunan fisik atau kontruksi di Bandara Dabo dalam rangka peningkatan fasilitas di sisi udara," kata Andi,

kemarin.

Andi menjelaskan, anggaran ratusan miliar yang diberikan Kemenhub RI itu diperuntukkan untuk bandara yang berada di wilayah UPBU Dabo, sehingga bukan hanya Bandara Dabo Singkep yang mendapatkan kucuran anggaran tersebut.

"Jadi, yang dapat itu Bandara Letung, Bandara Ranai dan Bandara Tambelan. Untuk pekerjaan fisik tidak ada di Bandara Dabo. Dabo hanya dapat untuk subsidi penerbangan perintis saja," ujarnya.

Walaupun begitu, pihaknya sudah mengusulkan untuk kegiatan tahun 2019 mendatang yaitu, rencana

Beras Lingga Ludes di Pasaran LINGGA,HALUAN — Sebanyak tiga ton produksi perdana beras Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga ludes di pasaran dalam waktu singkat setelah diproduksi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Damar Desa.

"Produksi awal kita tiga ton yang ki ta d istribusikan ke konsumen, dan itu diluar dari yang kami konsumsi," kata Kepala Desa Bukit Langkap Sudarmin, Selasa (13/3).

Harga beras tersebut dijual Rp13.000 perkilogramnya.

Dan harga tersebut, menuru tnya, masih harga untuk produksi awal, karena kedepannya BUMDes bersama pemerintah desa akan mencarikan harga terbaik untuk beras

tersebut sehingga dapat diterima di pasar Kabupaten Lingga.

Untuk tahap awal, produksi beras ini dipasarkan hanya diseputaran wilayah Kecamatan Lingga. Karena rasa penasaran masyarakat akan beras tersebut belum sepekan diproduksisudah ludes terjual di pasaran.

Untuk itu, kata Sudirman, dalam beberapa hari kedepan para petani di Desa Bukit Langkap akan kembali melakukan panen.

"Selanjutnya sebelum masuk Ramadhan, petani kita akan ada yang pindah tanam, dan target kita setelah lebaran akan ada panen kembali," sebutnya.

Untuk hasil panen perdana tersebut mendapat sambutan baik dari Bupati Lingga Alias Wello, Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Muhammad Juramadi Esram langsung menerima sepuluh kilogram beras hasil panen dari Desa Bukit Langkap tersebut.

Beras yang diberi nama Cap Jagung Manis yang diproduksi BUMDes Damar Desa ini sangat menarik perhatian masyarakat Kabupaten Lingga. Rasa penasaran terhadap rasa beras tersebut membuat produksi awal beras ini laku keras.

Menurut Bupati Lingga, Alias Wello, beras tersebut kualitasnya lebih baik dari beras Bulog karena sangat alami.

"Beras ini lebih baik dari beras Bulog.

Ini oleh-oleh dari zaman Pak Kadis Pertanian Lama, Pak Rusli. Ini suatu hal yang luar biasa," kata Alias Wello saat menerima beras tersebut dari kepala desa.(h/hk)

perpanjangan runway Bandara Dabo Singkep. "Tapi masih usulan, belum pada penetapan anggaran. Kami berharap tentunya pemerintah menyetujui usulan itu, sehingga bisa optimalisasi pembangunan di Bandara Dabo," katanya.

Diketahui, adapun paket anggaran subsidi dan pekerjaan yang sudah difinalkan di Kemenhub untuk UPBU Dabo Singkep tahun 2018 ini berupa lanjutan pekerjaan tanah dengan anggaran sebesar Rp45 miliar. Subsidi angkutan udara perintis juga di lanjutkan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp35,6 miliar.

S elanjutnya, Kemenhub juga mengalokasikan a ng -

garan sebesar Rp32,2 miliar untuk pekerjaan overlay dan kontruksi perpanjangan runway. Bahkan, tahun 2018 ini UPBU Dabo Singkep j uga mendapatkan kucuran dana untuk pembuatan Box Culvert dengan besaran anggaran Rp6,3 miliar.

Kemenhub juga menganggarkan untuk subsidi angkutan BBM sebesar Rp2 miliar. Terakhir, UPBU Dabo Singkep mendapatkan pengawasan lanjutan pekerjaan tanah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,1 miliar.

Seluruh paket kegiatan tersebut terbagi untuk empat bandara yang berada di bawah UPBU Dabo. (h/hk)

Jalan SP Anambas Memprihatinkan ANAMBAS,HALUAN — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) meminta kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) membantu pembangunan Jalan Selayang Pandang (SP) menyusul kondisi ruas jalan cukup memprihatinkan.

"Apabila menggunakan APBD Anambas tidak akan memcukupi maka dari itu kita meminta bantuan provinsi untuk menganggarkan pembangunannya, sebelumnya juga pemerintah provinsi berjanji akan membantu," kata Abdul Haris, SH Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Selasa (13/3).

Saat ini saja pada bagian tiang jalan SP sudah mulai kropos bahkan dibagian bawah telah banyak besi yang menyembul keluar, ada tiang yang miring dan lainnya. "Kondisi ini diperparah dengan mobil pickup juga lalu lalang mengangkut barang yang melewatinya," ungkap bupati.

Untuk membangun jalan SP sebut orang nomor satu KKA itu, diperkirakan

membutuhkan anggaran sebesar Rp100 milliar dan ini tentunya tidak akan mampu oleh APBD Anambas mesti harus ada bantuan pusat dan Provinsi Kepri.

Jalan SP sendiri sebut Haris merupakan jalan penghubung antara Ibu kota Kabupaten dengan daerah sekitarnya seperti Tanjung Momong, Antang dan lainnya. Apalagi mobilisasi aktivitas masyarakat akan lebih tinggi melewati jalan tersebut apabila kantor bupati pindah ke Pasir Peti, Desa Tarempa Timur nanti.

"Aktivitas masyarakat dalam melewati jalan ini akan semakin tinggi tentu dengan kondisi jalan saat ini perlu menjadi perhatian," ujarnya.

Haris berharap pemerintah Provinsi dapat membantu pemerintah daerah KKA dalam membagun jalan SP agar nyaman di laluu masyarakat, apalagi Anambas merupakan beranda depan NKRI tentunya akan sangat naif apabila daerah ini dibiarkan jauh dari sentuhan pembangunan. (h/hk)

 Redaktur:Afrianita   Layouter: Rahmi

16

PASBAR MEMBANGUN

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BNN K PASBAR TERBENTUK

Syahiran : Jangan Coba-coba Narkoba PASBAR, HALUAN— Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNN K) Pasaman Barat resmi terbentuk pada Senin (12/3) di aula kantor bupati setempat.

Kepala BNN K Pasbar dijabat oleh Irwan Effenry, AM S H yang dilantik oleh Kepala Organisasi Kepegawain BNN Pusat Brigjen Pol Drs Bambang Hartobroto Sudarmono.

Usai prosesi pelantikan Kepala Organisasi Kepegawain BNN Pusat Brigjen Pol Drs Bambang Hartobroto Sudarmono mengatakan Indonesia saat ini merupakan kawasan secara geografis perlintasan narkoba. Diperkirakan pemakaian narkoba di Indonesia sudah mencapai 5 juta orang dan 33 orang meninggal dunia setiap hari akibat pemakaian narkoba. Selain itu, di Indonesia saat ini sudah beredar sebanyak 71 jenis

narkoba dalam berbagai bentuk. Tidak hanya itu saja, kerugian negara akibat narkoba ini mencapai Rp63 triliun lebih setiap tahunnya.

“Bahaya narkoba ini tidak main-main dan tidak sedikit menghabiskan uang negara untuk penanganannya. Bahaya narkoba semakin disampaikan kepada masyarakat malah semakin b anyak pemakaian narkoba,” jelas Kepala Organisasi Kepegawain BNN Pusat Brigjen Pol Drs Bambang Hartobroto Sudarmono.

Ia melanjutkan, setelah dibentuknya BNN K Pasbar akan dapat mendorong penuntasan Narkoba di tengah-tengah masyarakat.

BNN K Pasbar diyakini bisa menjadi penunjang dan pendorong kepada pemakai narkoba untuk melakukan r ehabilitas.

Tidak hanya itu saja, BNN

SERAHKAN SK — Kepala Organisasi Kepegawaian BNN Pusat Brigjen Pol Drs Bambang Hartobroto Sudarmono menyerahkan SK kepada Kepala BNN K Pasbar Irwan Effenry. OSNIWATI

K Pasbar harus berani mengungkap jaringan narkoba.

“Mengungkap jaringan narkoba ini harus menjadi prioritas kita semua. BNN K Pasbar harus bertekad untuk itu. BNN K harus responsif dan sensitif terhadap isu-isu narkoba, pimpinan harus harus menjadi teladan di tengahtengah masyarakat. Agar kepercayaan masyarakat kepada kita bisa dipegang.

Kita juga harus bentuk team work yang kompak di dalam BNN K, yang terpenting ada di dalam jiwa semangat untuk jiwa dalam memberantas narkoba,” tandas Brigjen Pol Drs Bambang Hartobroto Sudarmono.

Sementara itu, Bupati Pasbar Syahiran menegaskan kepada BNN K yang sudah t erbentuk agar menanamkan di dalam hati agar tidak ingin mencoba dan menginginkan narkoba. Karena, sudah bergelut dengan narkoba maka ada keinginan kuat untuk mencobanya. Karena, godaan untuk mencoba narkoba ini sangat besar.

“Untuk itu saya tekankan kepada BNN K agar jangan mencoba-coba narkoba. Kita harus musnahkan barang haram atau BB nya jika dapat. Jangan ada niat sedikitpun untuk mencobanya,” tegas Syahiran. (h/ows)

SPT TAHUNAN — Kepala KPP Pratama Bukitinggi, Novyar menerima SPT tahunan dari Bupati Pasbar Syahiran. OSNIWATI

Forkopimda Pasbar Sampaikan SPT Tahunan PASBAR, HALUAN — Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pasaman Barat (Pasbar), Selasa (14/3) menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi secara e-Filing kepada Ditrektorat Jendral Pajak KPP Pratama Bukitinggi di aula kantor bupati setempat.

Penyampaian SPT tahunan secara e-Filing diawali dengan penyampaian langsung oleh Bupati Pasbar, H. Syahiran kepada Kepala KPP Pratama Bukitinggi, Novisyar disusul penyampaian oleh ketua DPRD Pasbar, Kapolres Pasbar, Dandim 0305 Pasaman, Kajari Pasbar, Ketua PN dan PA Pasbar dan Sekkab Pasbar dan Sekwan Pasbar.

Bupati Syahiran dalam sambutannya menyampaikan, pajak merupakan unsur terpenting dalam pembangunan. Sebab, jika presentase penerimaannya tinggi, akan berdampak pada percepatan pembangunan dalam berbagai aspek.

“ASN, TNI dan Polri semuanya kena pajak. Ini kewajiban kita pada negara.

Pajak salah pemasukan negara untuk pembangunan.

Pembangunan demi pembangunan yang kita lakukan berasal dari pendapatan pajak,” kata Syahiran.

Dikatakan Syahiran, ke-

sadaran dalam membayar pajak harus disadari sepenuhnya. Pendapatan negara dari sektor pajak sangat besar jumlahnya. Semakin besar pajak, semakin pesatlah pembangunan di Indonesia.

“Bayarlah pajak tepat

waktu dan sepantasnya. Jangan dibohong-bohongi.

Harus ada rasa tidak nyaman dalam diri terutama pejabat negara apabila tidak menyampaikan pajak secara jujur,”sebutnya.

Sementara, Kepala KPP Pratama Bukitinggi, Novyar menyampaikan bahwa penyampaian SPT tahunan yang dilakukan merupakan contoh dari pejabat negara bagi masyarakat dalam kesadaran membayar pajak.

“KPP Pratama Bukitinggi punya angka pene-

rimaan pajak yang cukup tinggi dari kabupaten Pasbar. Untuk tahun 2017 lalu mencapai 19.727 wajib pajak,”tandasnya.

Novyar berharap penyampaian SPT tahunan oleh Forkopimda Pasbar akan berdampak luas bagi masyarakat Pasbar khususnya.

Penyampaian SPT tahunan PPh Forkopimda Pasbar secara e-Filing turut dihadiri oleh kepala OPD dikingkungan Pemkab Pasbar dan undangan lainnya.(h/ows)

BERSAMA — Bupati Pasbar Syahiran bersama Forkopimda Pasbar memperlihatkan laporan SPT tahunan di aula kantor bupati setempat. OSNIWATI

Foto;

www.harianhaluan.com

 Redaktur:Atviarni

 Layouter:Rahmi

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

17

Sevilla Layak Singkirkan MU MANCHESTER, HALUAN — Sevilla sukses mencundangi Manchester United untuk lolos ke perempatfinal Liga Champions. Pelatih Vincenzo Montella menilai timnya layak mendapatkan hasil ini. Sevilla menang 2-1 atas Manchester United (MU) di Old Trafford, dalam leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Rabu (14/3). Dua gol tim tamu dicetak Wissam ben Yedder, yang cuma dibalas sekali oleh Romelu Lukaku.

Kemenangan itu sudah cukup mengantar Sevilla ke perempatfinal dengan keunggulan agregat 2-1, usai di

leg pertama kedua tim berimbang tanpa gol. Montella, yang baru menukangi Sevilla sejak akhir 2017 lalu, amat

senang timnya bisa lolos mengalahkan tim bertabur bintang seperti MU. Baginya ini hasil yang luar biasa.

“Saya sangat senang. Terima kasih kepada Presiden sudah memberi kesempatan untuk melatih tim ini dan fans atas dukungan yang tulus. Ini malam yang spesial dan saya sangat senang dengan bagaimana kami bermain. Kami bertahan dengan baik dan layak untuk mengalahkan sebuah tim yang luar biasa,” Montella menga-

takan seperti dilansir Football-Espana.

“Kami meningkat secara pesat dalam pertahanan dari laga terakhir kami. Kami tidak membuat kesalahan individu SELEBRASI GOL — Pemain Sevilla Wissam ben Yedder melakukan selebrasi usai menjebol gawang MU. Pertandingan dimenangkan Sevilla dengan skor 1-2 dan berhak lolos ke babak perempat final Liga Champions. NET

seperti yang kami lakukan saat menghadapi Valencia,” eks pelatih AS Roma, Fiorentina, dan AC Milan itu menambahkan.

Nemanja Matic tak mau banyak beralasan usai Manchester United tersingkir dari Liga Champions. Gelandang ‘Setan Merah’ ini mengakui Sevilla main lebih baik. Pertandingan berjalan relatif terbuka dengan penguasaan bola berimbang, 51% untuk MU dan 49% untuk Sevilla.

Tapi tuan rumah lebih sedikit mengancam, dengan empat tembakan mengarah ke gawang sementara Sevilla punya enam.

Sevilla tampil baik memanfaatan ruang-ruang di pertahanan MU. Matic mengakui Sevilla bermain dengan bagus dan pantas mendapatkan kemenangan. ”Kami harus mengucapkan selamat kepada Sevilla, mereka tampil sangat baik dan layak untuk lolos. Tak ada alasan,” ungkapnya kepada MUTV. “Seperti Anda tahu, kami sebelumnya menjalani laga besar melawan Liverpool.

Kami memenangi laga itu, tapi Sevilla bermain lebih baik dari kami malam ini dan mereka layak akan hasil ini,” imbuh gelandang 29 tahun itu seperti dilansir UEFA. (h/ dtc)

PARIWARA DPRD PADANG

SALING memberikan masukan.

ELLY THRISYANTI

ASRIZAL

WAHYU IRAMANA PUTRA

MUHIDI

SYAHRUL

KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

WAKIL KETUA DPRD KOTA PADANG

SEKWAN DPRD KOTA PADANG

DPRD dan Pemko Padang Bahas Ranperda Pemungutan Pajak

D

PRD Kota Padang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, bersama Pemko Padang.

KEDUA belah pihak saling berargumen.

RAPAT kerja hingga menemukan hasil yang maksimal. www.harianhaluan.com

Ketua Pansus II DPRD Kota Padang Hadison mengatakan, pembahasan bersama stakholder untuk Ranperda Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ini esensialnya jelas, mengenai aturan yang memerintahkan daerah untuk membuat Perda yang diatur melalui PP 55 Tahun 2016.

“Pembahasan ini mengenai, ketentuan tata cara pemungutan, dan bukan ketentuan besarannya,” ujar Hadison.

Misalnya mengenai besaran PBHTB, besaran pajak perhotelan dan lain sebagainya.

Belum berkenaan dengan tata caranya. ”Harapan kami, karena tata cara itu ditetapkan

RAPAT kerja antara DPRD Padang dan Pemko Padang berjalan hangat.

peraturan perundang-undangan, yaitu PP Nomor 55 tahun 2016, Pemko harusnya membaca. Makanya disampaikan, bahan itu perlu mereka miliki,” pungkasnya.

Kepala Bapenda Kota Padang Adib Alfikri menegaskan, berdasarkan amanah PP Nomor 55 tahun 2016, pemerintah daerah wajib membuat Perda. Sebab jika tidak ada Perda tersebut, pihaknya tidak bisa melaksanakan tupoksi ter-

kait pemungutan pajak daerah.

“Itu semua terkait tata cara, prosedur. Itulah yang menjadi substansi dari Ranperda. Kami menerima semua masukan yang disampaikan stakeholder.

Tidak ada persoalan. Kami akomodir semua, cuma salurannya belum pas,” ujarnya.

Ia menegaskan, yang diperlukan Pemko Padang adalah payung hukum terkait ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak daerah. ”Ka-

rena berguna bagi kami, untuk melakukan pemungutan pajak daerah,” tegasnya.

Ia berharap, hal seperti ini bisa dilakukan agar Perda yang dibuat ini tidak mandul dalam penerapan dan maksimal.

Wakil Ketua DPRD Kota Padang Wahyu Iramana Putra selaku koordinator Pansus II mengaku, sudah tahu bahwa yang akan disampaikan stakeholder dalam pembahasan berkenaan dengan materil, bukan

ketentuan umum dan tata cara.

Namun, itu tidak menjadi persoalan. Sebab dinas bekerja harus ada aturan, dan payung hukum.

“Kami menyiapkan segala sesuatu, dengan komunikasi agar ini diketahui bersama,” ungkapnya.

Disamping itu ada kewajiban, bisa menjadikan peningkatan pendapatan pajak dari dinas terkait dan perlu dibuat regulasi oleh pemerintah daerah. (adv)

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

HADAPI PERSITA

Semen Padang Akan Mainkan Kekuatan Terbaik PADANG, HALUAN — Dalam laga uji coba menghadapi Persita Tangerang, Jumat (16/3) di Stadion H. Agus Salim Padang, Semen Padang FC akan memainkan pemain terbaiknya. Laga ini akan menjadi ajang pemain yang sedang trial bersama Semen Padang FC untuk menarik perhatian pelatih dan managemen.

“Saya akan menurunkan pemain inti pada laga menghadapi Persita Tangerang nantinya,” ujar Pelatih Kepala Semen Padang FC, Syafrianto Rusli kepada Haluan, Rabu (14/3).

Menurutnya, laga uji coba ini sendiri untuk bisa mensimulasikan kepada beberapa pemain bagaimana pertandingan sebenarnya di Liga 2 nantinya.

“Kekuatan lawan yang akan kami hadapi relative sama , dan merupakan kompetitor di Liga 2 nantinya.

Jadi bagaimana pemain bisa merasakan atmosfer pertandingan sebenarnya di Liga 2,” ungkapnya.

Saat ini, Semen Padang FC sedang melakukan trial kepada tiga orang pemain.

Tiga pemain tersebut adalah penjaga gawang I Nugrah Komang Arya, yang musim lalu bermain di Bali United, Muhammad Ridho (penjaga gawang), yang sebelumnya bermain di Persip Pekalongan dan Apriansyah (striker), yang sebelumnya bermain di Cilegon United.

“Sampai saat ini, tiga orang pemain ini masih standar saja. Belum menunjukan apa yang kami cari. Namun,

FOTO BERSAMA — Kontingen SOIna Payakumbuh foto bersama usai mengikuti Kejurda SOIna di Padang. Payakumbuh berhasil meraih dua medali emas. IST

Padang Juara Umum Kejurda SOIna PADANG, HALUAN — Kontingen Kota Padang berhasil menjadi yang terbaik di ajang Kejuaraan Daerah (Kejurda) Special Olimpic Indonesia (SOIna) VIII, yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga ( Dispora ) Sumbar, dari tangal 12-15 Maret.

Kota Padang berhasil mengumpulkan 5 medali emas, 6 perak dan 1 perunggu dengan nilai 44, diikuti Kabupaten Limapuluh Kota peringkat ke-2 dengan perolehan, 3 emas, dan 2 perak, meraih nilai 21, peringkat ke-3 Kota Bukittinggi dengan torehan medali 2 emas, 1 perak dan 2 perunggu yang memperoleh nilai 18.

Kegiatan itu s ecara resmi ditutup Kepala Seksi Olahraga Prestasi dan Tenaga Keolahragaan Dispora Sumbar Elvis Martin, di Gelanggang Olahraga Gedung Serba Guna (GSG) KONI Sumbar. Dia mengatakan, selamat kepada para pemenang dan supaya tetap giat menjalani latihan agar kedepanya tetap menjadi yang terbaik.

Sementara bagi yang belum meraih prestasi supaya ti dak berkecil hati, namun hendaknya lebih bersemangat menjalani latihan agar kedepan mampu merebut juara.”Atlet yang meraih prestasi di ajang Kejurda ini, akan

dipersiapakan untuk Pekan Olahraga Nasional (Pornas) SOIna VIII di Pekanbaru pada bulan Juli nanti, namun masih ada kemungkinan akan ada beberapa seleksi yang dilaksankan bersama Pengprov Cabor,” ujar Elvis.

Payakumbuh Bersyukur Sementara itu Kota Payakumbuh sangat bersyukur dengan capaiannya di Kejurda SOIna. ”Alhamdulillah, Kota Payakumbuh berhasil meraih dua medali emas, yakni dari cabang renang high ability putri oleh Nadila dari SLB Serasi Latina dan cabang lari high ability ananda Fadila Melani, pelajar SLB Peduli Anak Bangsa

TERPILIH SECARA AKLAMASI

Tiakar,” kata Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahr aga Kota Payakumbuh Elfriza Zaharman, Rabu (14/3).

Elfriza mengatakan Payakumbuh dapat meraih dua emas dengan mengikuti lima cabang olahraga dan atlet sebanyak 13 orang. Cabang yang diikuti adalah tenis meja, renang, atletik, bola boce, dan bulu tangkis. “Kita bangga dengan mereka, ternyata mereka berhasil me-nunjukkan hasil yang terbaik dan mampu mengharumkan nama Kota Payakumbuh,” ujar Elfriza yang akrab dipanggil Chece itu. (h/san/ mg-ari)

Syahrial Bakhtiar Ketua ISORI

HARAPAN REKTOR UNP TERHADAP ICOSHR

Bisa Berikan Kontribusi ke Dunia Olahraga PADANG, HALUAN — Rektor Universitas Negeri P adang (UNP) Ganefri mengharapkan International Conference On Sports Science, Health and Recreation (ICoSHR) bisa memberikan ko ntribusi untuk perkembangan olahraga di Indonesia. ICoSHR sendiri digelar di auditorium UNP, 14-15 Maret.

“Saya mengharapkan dari ICoSHR ini bisa menghasilkan sesuatu yang nantinya bisa mendukung perkembangan olahraga di Indonesia,” ujar Ganefri saat memberikan kata sambutan dalam pembukaan ICoSHR, Rabu (14/3).

Lebih jauh dijelaskan oleh Ganefri, conference international ini merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan cluster UNP. “Peringkat UNP selalu meningkat.

Berbagai upaya akan kami lakukan untuk meningkatkan cluster UNP kedepannya,” sebutnya.

Ganefri sendiri menargetkan UNP akan menggelar 18 kali conference international dalam setahun. 18 kali tersebut akan dibagi ke setiap fakultas untuk menggelarnya.

“Untuk saat ini baru dua yang sudah menggelar confrerence internasional yaitu Fakultas Ilmu Pendidikand an Fa-

kultas Ilmu Olahraga. Kedepannya semua fakultas bisa menggelar conference internasional,” urainya.

Bagi fakultas yang bisa menggelar conference international dengan rutin, maka akan diberi penghargaan.

“Dengan adanya conference internasional ini tentunya akan menambah ilmu pengetahuan dosen. Dengan dosen memiliki kualitas yang bagus, makanya akan menghasilkan mahasiswa yang bagus. Artinya itu akan membantu perkembangan dan peningkatan kualitas dari UNP,” bebernya, Sementara itu, Kadispora

Sumbar Priadi Syukur mengatakan sangat mengapresiasi dan mendukung conference international yang diadakan oleh UNP ini. “ Mu dah -m uda ha n kegiatan ini bisa berlanjut digelar. Banyak manfaat yang didapatkan dari kegiatan seperti ini. Kami dari pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan seperti ini,” bebernya.

ICoSHR ini diikuti oleh dekan fakultas ilmu olahraga se-Indonesia, ketua jurusan di lingkungan fakultas ilmu olahraga se-Indonesia dan guru besar ilmu olahraga.

Pemateri sendiri berasal dari

kami kan belum mencobanya dalam pertandingan. Mungkin besok kami akan lihat kemampuan mereka,” katanya.

Namun, ia mengungkapkan, apabila nantinya belum mendapatkan yang dicarinya dalam tiga pemain ini, ia tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan pemain baru.”Kami masih mencari pemain yang bisa mengisi posisi penjaga gawang, pemain belakang dan penyerang. Namun kami masih dalam tahap mencari,” ujarnya.

Terpisah, Manajer Semen Padang FC, Win Bernardino berharap pada laga uji coba ini penonton bisa memenuhi stadion. “Ini memang laga uji coba. Namun kami berharap bisa mendapatkan dukungan penuh dari penggemar. Karena sehabat apapun tim, tanpa supporter kami bukan apaapa,” ujarnya.

Untuk harga tiket sendiri, tribun Utara/Selatan Rp10 Ribu, Timur Rp25 ribu dan Barat (VIP) Rp60 ribu.

Dibuka pada jumat pagi di loket tiket GHAS. Penonton dapat masuk ke stadion dari Pukul 17.00 WIB. (h/mgmal)

luar negeri yaitu Jacquline Goodway dari Amerika Serikat, Li Hongjuan dari China, Lisa Barnet dari Australia, Ian Harris Sujae dari Singapura dan A. Purba dari Indonesia.

“Bagian-bagian yang cocok dengan bidang mereka, maka para ketua jurusan di lingkungan fakultas ilmu olahraga se-Indonesia akan membahasanya dan menjadikannya sebagai referensi untuk bahan peningkatan kualitas mereka, “ujar Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) UNP Yendrizal beberapa waktu lalu. (h/san)

PADANG, HALUAN — Syahrial Bakhtiar dipercaya untuk menjadi ketua Ikatan Sarjana Olahraga Indonesia (ISORI). Syahrial ditunjuk secara aklamasi saat pertemuan Forum Dekan yang digelar di UNP pada Selasa (12/3).

Syahrial dipercaya menjadi ketua selama lima tahun kedepan.

“Pemilihan ketua ISORI ini karena ketuanya saat ini tidak bisa aktif lagi karena berbagai alasan. Makanya forum dekan olahraga seIndonesia memutuskan untuk memilih ketua baru.

Peserta forum dekan sepakat menunjuk saya untuk menjadi ketua ISORI,” ujar Syahrial Bakhtiar, kemarin.

Setelah dipercaya menjadi ketua ISORI, Syahrial akan segera membentuk pengurus agar ISORI nantinya bisa langsung aktif.

“Setelah kepengurusan dibentuk, maka kami akan segera melakukan pelantikan dan menyusun program kerja. Untuk pelantikan sendiri rencananya akan dilakukan di Medan.

Namun waktunya masih belum diputuskan,” ujar Syahrial yang juga merupakan Wakil Rektor IV UNP ini.

Menurutnya ISORI

memiliki peranan penting dalam memajukan dunia olahraga Indonesia. “Nanti kami akan menyampaikan ide-ide kami untuk membantu pemerintah dalam memajukan dunia olahraga.

Memajukan dunia olahraga merupakan salah satu peranan dari ISORI,” urainya.

Menurut Syahrial, olahraga harus digemari oleh masyarakat sejak usia dini.

“Jadi saat usia dini itu masyarakat harus diperkenalkan dengan berbagai macam olahraga. Sebab saat ini otak manusia dalam masa perkembangan. Jika mereka tidak bergerak bisa membuat perkembangan otaknya terganggu. Banyak masyarakat yang tidak paham akan hal itu. Untuk itu para sarjana olahraga harus memberikan pemahaman akan hal tersebut kepada masyarakat,” bebernya.

Syahrial mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta forum dekan Fakultas Ilmu Olahraga se-Indonesia yang telah mempercayainya menjadi ketua ISORI. “Ini merupakan sebuah amanah bagi saya.

Untuk itu saya akan menjalankan amanah tersebut dengans ebaik mungkin,” urainya. (h/san)

64 Klub Ikuti Patas Cup PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman, Yusuf Lubis membuka secara resmi open turnamen sepakbola Pacuan Tampang Saiyo (Patas) Cup di Jorong I Tampang, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Rao, Rabu (14/3).

Ketua pelaksana, Abdul Gafar mengatakan, pelaksanaan open turnamen itu diikuti sebanyak 64 klub sePasaman. Pertandingan perdana, baru akan dimulai pada

STNK BA 2180 NQ atas nama Dodi Hidayat. Hilang di Padang Panjang. Bagi yang menemukan harap melaporkan ke Pos Polisi terdekat. www.harianhaluan.com

20 Maret, dan berakhir pada 12 Mei 2018 mendatang.

“Turnamen sepakbola ini kita gelar untuk mempererat tali silaturrahmi sesama generasi muda. Selain itu, ajang sepakbola ini juga untuk menyeleksi bibit pesepakbola berbakat,” katanya.

Hadiah bagi pemenang pada turnamen tersebut, akan mendapatkan sejumlah uang tunai plus tropy dari panitia.

Juara I sebesar Rp8 juta, juara II Rp5 juta dan juara III sebesar Rp2 juta.

“Namun, untuk penyelenggaraan t urnamen ini kami masih terkendala biaya.

Untuk itu kami berharap pak Bupati dapat membantu, khususnya hadiah bagi juara kedua dan ketiga,” ujarnya.

Bupati Pasaman, Yusuf

Lubis mengatakan, pembukaan turnamen sepakbola Patas Cup ini dihadiri banyak pejabat. Mulai dari, Ketua DPRD Pasaman, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, Kapolres dan sejumlah kepala OPD terkait.

“Saya berharap, selama pertandingan ini tidak ada keributan, tidak ada yang berkelahi. Jika itu terjadi, pelaksanaan open turnamen ini kami hentikan. Yang berkelahi dilarang bermain untuk beberapa tahun kedepan,” katanya.

Pelaksanaan turnamen sepakbola, kata dia, akan menghindari generasi muda daerah itu dari hal-hal negatif dan perbuatan tercela lainnya, seperti narkoba, judi dan minuman keras.

BUPATI Yusuf Lubis, dan anggota DPRD Sumbar, Sabar AS menendang bola perdana tandai pembukaan turnamen sepakbola Patas Cup di Rao. IST

“Semakin banyak turnamen sepakbola, akan semakin bagus untuk generasi muda kita. Selain itu, juga baik bagi perkembangan

sepakbola kita,” katanya.

Bupati Yusuf Lubis juga menjanjikan akan membenahi lapangan sepakbola, tempat pelaksanaan turna-

men itu. Sebab, kata dia, kondisi lapangan itu saat ini jauh dari layak.

“Lapangan ini harus kita benahi. Yang bergelombang

 Redaktur: Arda Sani

kita datarkan, yang miring kita tembok. Step by step, lapangan ini kita perbaikilah agar layak pakai,” ujarnya. (h/ yud)  Layouter: Luther

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

INTERNASIONAL

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pengkritik Putin Ditemukan Tewas Misterius di London LONDON, HALUAN — Seorang pengusaha Rusia dan pejabat eksekutif yang memiliki hubungan dengan musuh Kremlin, Boris Berezovsky ditemukan tewas di London dalam keadaan yang tidak dapat dijelaskan.

Kematian Nikolai Glushkov ini terjadi hanya beberapa hari setelah upaya pembunuhan terhadap mantan mata-mata Rusia Sergei Skrupal di Salisbury, Inggris.

Glushkov yang pernah bekerja di perusahaan milik Berezovsky, Aeroflot dan AvtoVAZ ditemukan oleh putrinya Natalya di rumahnya di New Maiden, barat daya London pada Senin 12 Maret. Surat kabar Rusia, Kommersant melaporkan bahwa ada tanda cekikan pada tubuh Glushkov.

Polisi kontraterorisme Inggris yang menyelidiki kematian Glushkov dan upaya pembunuhan terhadap Skripal di Salisbury mengatakan, tidak ada bukti yang menunjukkan dua insiden ini berhubungan. Pihak berwenang Inggris menyelidiki kasus ini dengan seksama, karena koneksi yang dimiliki oleh Glushkov.

“Tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kaitan dengan kejadian di Salisbury. Kematian ini sekarang sedang diperlakukan sebagai insiden yang tidak dapat dijelaskan,” kata seorang petugas kepolisian sebagaimana dilansir AFP, Rabu (14/ 3).

Glushkov menerima suaka politik di Inggris setelah menjalani hukuman lima tahun penjara di Rusia, karena tuduhan melakukan pencucian uang dan penipuan.

Dia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Boris Berezovsky, seorang oligarki yang berkuasa di Rusia. Berezovsky merupakan pendukung Presiden Rusia Vladimir Putin yang kemudian berbalik menentangnya. Berezovsky ditemukan tewas digantung di dalam kamar mandi rumahnya di luar Kota London pada 2013.

Saat itu Glushkov menyatakan dengan tegas bahwa Berezovsky telah dibunuh. (h/okz)

POLISI berjaga di luar rumah Nikolai Glushkov yang tewas pada Selasa 13 Maret 2018. IST

19

Duterte Umumkan Filipina Keluar dari ICC MANILA, HALUAN — Presiden Filipina membuat keputusan mengejutkan. Sebab, dia mengumumkan Filipina bakal keluar dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC).

MENLU RETNO MURSIDI - Dalam kunjungannya, Menlu Retno Marsudi menyempatkan diri nyinden bareng sama gadis Rusia. IST

Menlu Retno ‘Nyinden’ Bareng Gadis Manis Rusia RUSIA, HALUAN — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyempatkan diri meninjau kelompok gamelan dan sinden KBRI Moskow bernama Dadali Gamelan dalam kunjungannya ke Rusia.

Dalam beberapa tahun terakhir, budaya dan bahasa Indonesia memang semakin dikenal di Rusia. Grup Dadali Gamelan yang dibentuk sejak April 2017 lalu ini menjadi wadah bagi warga setempat yang ingin mengenal budaya Indonesia melalui musik tradisional Jawa.

Saat meninjau kelompok tersebut, Menlu Retno juga turut diajak me-

nyinden bersama. Yulia Ryzhaya, salah satu anggota Dadali Gamelan sempat menyinden tembang Selendang Biru yang dilanjutkan Menlu Retno dengan menyinden Gugur Gunung.

“Pendekatan budaya dan hubungan antarmasyarakat adalah salah satu cara efektif untuk mempererat hubungan kedua negara,” kata Retno sebagaimana rilis Kemlu RI, Rabu (14/3).

Saat ini peserta gamelan di KBRI Moskow berjumlah sekitar 44 orang terdiri dari 14 dewasa dan 26 anakanak yang sebagian besar adalah

warga Rusia.

Proses pembelajaran dibagi menjadi tiga kelas, yaitu untuk anak-anak, pemula dan dewasa. Umumnya latihan gamelan di KBRI dilakukan sekitar tiga kali dalam seminggu setelah jam kerja.

Grup ini secara aktif ikut mempromosikan budaya Indonesia kepada masyarakat Rusia dengan berpartisipasi di berbagai acara budaya, seperti Festival Indonesia dan beberapa acara budaya lain, yakni Hari Indonesia di Kazan, Festival budaya di Kaliningrad dan pertunjukan budaya lainnya di wilayah Rusia. (h/vvc)

Rusia Tak Gubris Ultimatum Inggris LONDON, HALUAN — Batas waktu ultimatum yang ditetapkan Inggris kepada Rusia pada Selasa (13/3) telah berakhir. Ultimatum ditetapkan setelah Inggris menuduh Moskwa menjadi dalang serangan mantan agen ganda bernama Sergei Skripal (4/3/ 2018). London menetapkan batas waktu hingga Selasa tengah malam kepada Rusia untuk memberikan penjelasan atas tudingan itu.

Diberitakan Sky News Rabu (14/ 3), Rusia melalui Kedutaan Besar di London mengumumkan tidak akan menghiraukan ultimatum tersebut.

Dalam keterangan resmi, mereka menegaskan tidak akan memberi penjelasan apapun sebelum Inggris menyerahkan sampel senyawa kimia yang ditemukan di tubuh Skripal.

Kedubes Rusia berkata, Inggris seharusnya mematuhi Konvensi Senjata Kimia (CWC), di mana terdapat aturan harus menggelar investigasi gabungan. “Moskwa siap jika diminta untuk melakukan penyelidikan bersama Inggris,” kata Kedubes Rusia.

Rusia melalui kedubesnya melanjutkan, mereka tidak takut jika Inggris bakal melakukan aksi pembalasan, termasuk di dalamnya memberi sanksi. “Setiap aksi atau ancaman yang ditujukan kepada Rusia bakal kami tanggapi. Inggris seharusnya paham akan hal itu,” kata Rusia.

Sebelumnya, Skripal dan putrinya Yulia ditemukan tak sadarkan diri pada sebuah bangku di Salisbury, 4 Maret lalu. Perdana Menteri Theresa May menuduh Rusia setelah badan

intelijennya menemukan senyawa Novi chok di tubuh Skripal dan anaknya.

Novichok adalah racun saraf paling mematikan di dunia yang dikembangkan Uni Soviet pada era Perang Dingin 1970-an. Skripal diracun setelah dia dianggap pengkhianat karea menjual informasi kepada MI6, dinas rahasia Inggris, di 1995 ketika masih menjabat sebagai Kolonel Rusia.

Pria yang kini berusia 66 tahun itu ditangkap 2006, dan dijatuhi 13 tahun penjara atas tuduhan melakukan spionase. Namun, di 2010, Skripal diampuni, dan menjadi bagian pertukaran tahanan antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) setelah Washington juga menangkap 10 matamata Rusia. (h/kcm)

“Dengan sadar, saya mengumum kan Filipina keluar dari ratifikasi Statuta Roma secepat mungkin,” kata Rodrigo Duterte, Rabu (14/3), dilaporkan oleh Rappler.

Statuta Roma adalah perjanjian yang dibuat pada Presiden Filipina, 17 Juli 1998 di Rodrigo Duterte Roma, Italia, dan menjadi dasar terbentuknya Mahkamah Kriminal Internasional. Meski telah menekankan kata “secepatnya”, Filipina tidak serta-merta bisa langsung keluar begitu saja.

Merujuk kepada Statuta Roma, negara yang mengajukan pengunduran diri baru benar-benar keluar setahun sejak suratnya diterima Sekretaris Jenderal PBB. Namun, Duterte menegaskan, bahwa Filipina harus keluar sesegera mungkin.

Dia berkata, sejak awal perjanjian tersebut tidak memihak negaranya. Duterte memenuhi ucapannya sejak November 2016. Dia mengikuti jejak Rusia yang lebih dahulu menarik diri dari ICC pada 16 November 2016). Lantas, apa yang membuat presiden yang akrab dipanggil Digong tersebut menyeret Filipina keluar dari ICC? Diwartakan Reuters via Channel News Asia, semua dimulai ketika ICC mengu mumkan pada Februari lalu bakal melaksa nakan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Duterte.

Sejak, kebijakan Duterte untuk memerangi narkoba itu berujung banyaknya pembu nuhan ekstrayudisial di Filipina.

Versi pemerintah, sejak Juli 2016, perang melawan narkoba sudah merenggut nyawa sekitar 4.000 orang. Namun, Aliansi Pengacara HAM Filipina (PAHRA) maupun Human Rights Watch (HRW) mengestimasi, korban kebijakan Duterte menembus 12.000 orang.

Presiden 72 tahun itu berkata, ICC tidak mempunyai yurisdiksi di negaranya jika merujuk kepada Undang-undang Sipil yang baru. Berdasarkan peraturan tersebut, sebuah hukum baru bisa berlaku secara efektif, jika dipublikasikan di jurnal pemerintah Official Gazette, atau media massa lain.

Selain itu, Duterte juga menjelaskan kalau hukum internasional tidak boleh mengerdilkan hukum domestik. Mantan Wali Kota Davao itu menuturkan, pasukan yang memburu pengedar maupun pemakai narkoba tidak bermaksud untuk membu nuh.

“Jika ada orang yang tewas, sematamata karena penegak hukum kami berusaha membela diri,” papar presiden berjuluk “The Punisher” tersebut. Duterte menuduh ICC telah dipolitisasi dan dijadikan alat untuk melawan Filipina. (h/kcm)

Gedung Putih Adakan KTT untuk Bahas Gaza WASHINGTON, HALUAN — Gedung Putih bersiap untuk mengadakan konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan di Gaza.

Warga Palestina di Gaza mengatakan, KTT tersebut adalah upaya untuk menghilangkan permasalahan Palestina dan mengubahnya menjadi proyek bantuan.

Dilansir Aljazirah, Rabu (14/ 3), perwakilan Palestina, menolak untuk hadir dalam konferensi yang berlangsung di Washington,

DC. Namun, perwakilan dari sekitar 20 negara, termasuk Israel dan beberapa negara Arab terdaftar sebagai peserta KTT. Mereka akan membahas kesehatan warga Gaza, air dan listrik yang terkontaminasi, serta kemiskinan dan ketahanan pangan.

AS diperkirakan akan mengungkap beberapa proposal untuk menangani masalah yang dihadapi warga Gaza. Menantu Presiden AS Donald Trump Jared Kushner dan utusan Timur Tengah

Jason Greenblatt akan berbicara di KTT tersebut.

Dalam sambutan pembukaannya, Greenblatt menyalahkan Hamas, kelompok Palestina yang memerintah Gaza. Ia mengatakan Hamas tidak layak untuk memerintah wilayah tersebut. “Ini tentang kesehatan, keselamatan dan kebahagiaan rakyat Gaza, dan semua orang Palestina, Israel dan Mesir,” katanya.

Penduduk Gaza terus menghadapi situasi putus asa, karena

WARGA Gaza terus saja berkawan penderitaan. Untuk itu, Gedung Putih bersiap mengadakan konferensi yang bertujuan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan. IST www.harianhaluan.com

blokade Israel. Mereka kekurangan air dan listrik, serta obatobatan. Akibatnya dokter tidak dapat melakukan operasi.

Blokade Israel di Gaza telah terjadi sejak Juni 2007. Israel memberlakukan blokade darat, laut dan udara di wilayah tersebut setelah Hamas memenangkan pemilihan di daerah kantong setahun sebelumnya.

Israel menguasai wilayah udara dan perairan teritorial Gaza, serta dua dari tiga titik perbatasan, yang ketiga dikendalikan oleh Mesir. Baik Israel maupun Mesir telah menutup perbatasan mereka.

Kedua negara tersebut bertanggung jawab atas memburuknya situasi ekonomi dan kemanusiaan di Gaza.

Gaza, telah mengalami tiga serangan Israel dalam dekade terakhir. Daerah kantong ini merupakan rumah bagi sekitar dua juta orang. Banyak di antaranya berpartisipasi dalam demonstrasi menentang keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Keputusan Trump ini membuat Otoritas Palestina menolak AS sebagai mediator dalam upaya perdamaian Palestina dan Israel.

Warga Palestina di Gaza percaya KTT ini diadakan untuk melindungi Israel dari perang lain dengan Gaza. “Ini akan menghalangi rencana Trump,” ujar Abdulkareem Abden Enein (29).

Ia berharap, hasil konferensi tersebut memiliki dampak positif

bagi rakyat Gaza. “Meskipun ini mungkin merupakan hal yang positif bagi warga Gaza, saya pikir ini mungkin akan menyakitkan pemerintah persatuan dan kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas,” ujarnya.

Hamas dan Fatah, dua partai politik utama Palestina, menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi pada Oktober 2017.

Ini mengakhiri satu dekade pembagian yang m elibatkan dua pemerintah paralel yang beroperasi di Gaza dan Tepi Barat.

Kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan ditandatangani di ibukota Mesir Kairo pada 13 Oktober. Namun upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut belum terealisasi.

“Saya pikir tidak satupun pejabat Palestina harus menghadiri acara yang diprakarsai oleh AS sampai pemerintah Trump mencabut kebijakannya terhadap orang-orang Palestina,” tambahnya.

Warga Gaza lainnya, Ibtihal Mohammed (23) mengatakan, AS hanya berusaha mencari perhatian di mata masyarakat internasional.

Khususnya terkait seruan untuk perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

“Saya pikir hasil konferensi akan minimal - mungkin beberapa bantuan akan disampaikan tapi itu tidak akan bertahan, terutama jika kondisi tertentu tidak terpenuhi,” katanya.

Pada Januari, Trump mengumumkan bahwa pemerintah AS akan memotong bantuan kepada badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). AS menahan 65 juta dolar AS dari paket bantuan senilai 125 juta dolar AS untuk badan tersebut.

Selama hampi r 70 tahun, UNRWA telah menjadi penyelamat bagi lebih dari lima juta pengungsi Palestina. Baik yang terdaftar di wilayah pendudukan maupun di Lebanon, Yordania dan Suriah.

Dan bagi penduduk Gaza, dukungan UNRWA adalah satusatunya bantuan yang terus ada.

Dengan demikian, beberapa warga Gaza melihat keanehan dalam upaya terbaru yang diajukan AS untuk mengakhiri krisis kemanusiaan di Gaza.

Penulis yang berbasis di Gaza Asmaa al-Ghoul mengatakan, AS tidak melakukan apapun di masa lalu selain menempatkan Hamas pada daftar teror global. Ini justru semakin mempersulit akses di Gaza.

Al-Ghoul juga menyalahkan Fatah dan Hamas atas kondisi yang memburuk di Gaza. “Fatah tidak melakukan apapun untuk menghentikan blokade dan sebaliknya.

Dan Hamas gagal dalam beberapa upaya untuk mendamaikan dan menemukan solusi politik untuk mengakhiri pengepungan di Gaza. Kami tidak punya harapan,” katanya. (h/rol)

 Redaktur: Nasrizal      Layouter: Yohanes

20

TANAH DATAR

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Bupati Sidak ke Kantor Disdukcapil TANAH DATAR, HALUAN — Guna mengetahui eksistensi kinerja dinas yang terkait langsung dalam pelayanan pada masyarakat, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten itu, Rabu (14/3). Irdinansyah mendatangi dinasdinas dan instansi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik.

Tanah Datar Toleransi Anak Bawah Umur Gunakan Kendaraan Bermotor BATUSANGKAR, HALUAN — Dalam rangka menjaga keselamatan pelajar dalam berlalu lintas maka Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat berencana memberikan toleransi kepada anak yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) menggunakan kendaraan bermotor.

Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, di Batusangkar, Rabu (14/3), mengatakan, untuk anak-anak yang belum bisa memilki SIM maka mereka harus memiliki keterangan dari orang tua terkait penggunaan kendaraan.

“Kami yang terdiri dari pihak Dinas Pendidikan serta Polres Tanah Datar, sebagaimana yang direncanakan akan memberikan toleransi kepada anak yang menggunakan kendaraan, akan tetapi harus dengan surat pernyataan dari orang tua,” ujarnya, seperti dilansir dari Antarasumbar.com.

Sementara itu, ia menyebutkan, bagi anak yang sudah cukup umur dan layak untuk memperoleh izin mengemudi maka mereka harus segera mengurusnya kepada pihak kepolisian.

“Akan tetapi toleransi ini tidak berlaku bagi pelajar yang tidak memiliki SIM sementara ia sudah cukup umur dan berhak untuk mendapatkan izin,” ucapnya.

Ia menambahkan, bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk penerbitan SIM bagi anak yang sudah mendapat Kartu Tanda Penduduk dan layak mendapatkan izin.

Setelah mendapatkan kartu tanda penduduk maka anak tersebut dapat langsung diberi kesempatan untuk mengurus SIM, sehingga menjadi kerjasama yang simultan antara Pemkab dengan kepolisian.

Sementara itu, Kapolres Tanah Datar, AKBP Bayuaji Yudha Prajas, mengajak seluruh pihak untuk saling menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran dalam berlalu lintas, khususnya di wilayah hukum Polres Tanah Datar.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan nasehat, arahan, ajakan serta menegur anak kemenakan yang melanggar aturan lalu lintas.

“Mari semua berkomitmen untuk menaati aturan lalu lintas kapan pun dan di mana pun kita berada,” katanya. (h/ans)

SIDAK — Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, melakukan sidak ke Kantor Disdukcapil kabupaten itu, Rabu (14/3). Irdinansyah mendatangi dinas-dinas dan instansi khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik. FERI MAULANA

279 PNS Naik Pangkat BATUSANGKAR, HALUAN — Sebanyak 279 pegawai negeri sipil (PNS) Pemkab Tanah Datar menerima Surat Keputusan kenaikan pangkat secara resmi oleh Sekretariat Daerah, Hardiman, Selasa (13/3), di aula kantor bupati setempat.

“Dari 279 orang PNS penerima SK tersebut, 55 orang di antaranya adalah PNS golongan II ke bawah, 224 orang untuk golongan III. Sementara itu, 133 SK kenaikan pangkat lagi sedang kami tunggu untuk disahkan,” ujar Kepala BKPSDM Tanah Datar, Suhermen.

Hardiman, dalam kata sambutannya, mengatakan, kenaikan pangkat bagi PNS bukan sebuah hak, melainkan sebagai sebuah penghargaan atas pengabdian,

loyalitas, tanggung jawab, dan disiplin dalam menjalankan tugas “Saya yakin bahwa SK kenaikan pangkat ini sangat diharapkan karena akan berimbas juga terhadap kenaikan gaji pokok, atau bahkan bagi beberapa PNS sudah bisa menjadi pemenuhan persyaratan untuk bisa mengemban suatu jabatan” tuturnya.

Dengan kenaikan pangkat itu, kata Hardiman, PNS diharapkan bisa meningkatkan kinerja, semangat pengabdian dalam tugasnya sebagai pelayan masyarakat serta bentuk motivasi lainnya bagi PNS dalam meningkatkan kinerjanya “Pemberian penghargaan bagi yang PNS berprestasi oleh pemerintah tidak hanya berbentuk kenaikan pangkat, satya lancana karya satya, tetapi juga hadiah

umrah bagi PNS teladan dan berprestasi,” ucapnya.

Hardiman menasihati PNS Pemkab Tanah Datar untuk membentengi diri untuk tidak terlibat dalam perbuatan yang akan mengakibatkan berurusan dengan hukum.

“PNS hendaknya bekerja sesuai dengan aturan, hindari korupsi, narkoba, asusila maupun pelanggaran disiplin. Karena sesuai aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS, apabila terlibat dan melakukan perbuatan itu, PNS harus diberh entikan secara t idak hormat. Oleh sebab itu, pelajarilah undang-undang itu dam PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS,” katanya. (h/ydv)

Bupati Tinjau Istano Basa Pagaruyung TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, meninjau objek wisata kebanggaan masyarakat kabupaten itu, Istano Basa Pagaruyung, Jumat (9/3).

Kehadiran Irdinansyah di Istano Pagaruyung disambut suka cita oleh para pengunjung yang sedang berada di lokasi wisata tersebut. Mereka berebut berfoto bersama Bupati, selain juga berucap syukur karena kesembuhan bupati setelah menjalani operasi karena penyakit yang diderita Irdinansyah.

Kunjungan Irdinansyah ke Istano Pagaruyung terbilang mendadak dan spontan sehingga tidak ada seorang pun pejabat yang ikut mendampinginya.

Pada kunjungan itu, Irdinansyah menyempatkan untuk meninjau fasilitas umum yang ada di sekitar kompleks istano, seperti toilet, dan musala. Ia

BUPATI Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, berfoto bersama pengunjung Istano Pagaruyung saat mengunjungi istana tersebut pada Jumat (9/3). FERI MAULANA

juga menyempatkan berbincang-bincang dengan para pedagang dan pengunjung serta para petugas istano.

Bupati mengatakan, naiknya harga tiket masuk ke kompleks Istano pada beberapa waktu yang lalu tidak mengurangi kunjungan wisatawan yang datang ke sana.

“Naiknya harga karcis masuk ke Istano Basa Pagaruyung yang semula Rp7 ribu untuk dewasa menjadi Rp15.000, untuk anak-anak Rp5.000 menjadi Rp7 ribu, dan untuk wisatawan mancanegara Rp12 ribu menjadi Rp25 ribu tidak mengurangi jumlah pengunjungnya. Kenaikan harga karcis itu, secara otomatis meningkatkan pendapatan daerah Tanah Datar. Kita juga akan terus berupaya meningkatkan pelayanan terhadap pengunjung dan memperbaiki fasilitas penunjang lainnya yang dibutuhkan,” ujarnya. (h/fma)

Kedatangan Irdinansyah mengejutkan Kadis Dukcapil, Elizabeth, yang sedang sibuk memproses surat-surat kependudukan di ruang kerjanya.

Elizabeth pun langsung menemui Bupati.

“Saya ingin memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan baik,” ujar Irdinansyah yang baru kembali menjalankan aktifitasnya pasca masa pemulihan setelah operasi.

Dalam sidak itu, Irdinansyah langsung meninjau ruang pelayanan dan menyapa masyarakat yang menunggu giliran untuk pengurusan suratsurat kependudukan.

Dalam dialog dengan masyarakat, Irdinansyah meminta masukan agar pelayanan kepada warga bisa terus dievaluasi. Namun, sangat disayangkan, tidak ada masyarakat yang menyahut. Para warga mengatakan bahwa mereka sangat puas atas pelayanan Disdukcapil.

Pada kesempatan itu, Irdinansyah mengatakan kepada Kadis Dukcapil, untuk memastikan pelayanan publik telah dilakukan dengan baik, jujur, berkualitas, dan lancar.

“Kami meminta setiap pegawai bisa membangun kerja sama yang berkualitas sehingga lebih ringan dalam melakukan tugas-tugas,” ucapnya.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Irdinansyah melihat banyaknya kotak (sekat) dalam memberikan pelayan.

Karena itu, ia berharap kotak itu bisa satu tempat.

Dengan belum memadainya infrastruktur gedung tersebut, Irdinansyah berencana membangun gedung yang refresentatif yang nantinya memberikan pelayan maksimal kepada masyarakat, “Dengan keterbatas luas lahan mungkin melalui beberapa kajian dan ketersedian dana, kita bisa bangun gedung bertingkat,” katanya.

Sementara itu, Elizabeth menyambut baik pengawasan yang dilakukan oleh Irdinansyah terhadap dinasnya. Hal tersebut sangat besar manfaatnya, terutama dalam memberi pembinaan kepada staf dan jajaran dalam melakukan dan melaksakan tugas.”Kami sangat bersyukur Pak Bupati menyempatkan diri untuk memantau pelayanan dan pekerjaan kami. Ini merupakan pembinaan dan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan profesionalitas dan tim kerja yang berkualitas dan bermanfaat. Setiap hari rata-rata kita melayani seratus berkas kependudukan, alhamdulillah terlayani dengan baik,” tuturnya.

Elizabeth juga mengatakan, secara rutin, Disdukcapil juga melakukan jemput bola ke setiap kecamatan dengan menyediakan sarana mobil pelayanan keliling yang akan menjangkau masyarakat setiap pelosok nagari bahwa masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya. (h/fma)

Polres Tanah Datar Deklarasi Antihoaks TANAH DATAR, HALUAN — Kapolres Tanah Datar, AKBP Bayuaji, memimpin deklarasi antihoaks dalam apel kampanye keselamatan berlalu lintas pada operasi Singgalang 2018 di Lapangan Cindua Mato Batusangkar, Rabu (14/3).

Deklarasi antihoaks tersebut dihadiri Bupati Tanah Datar, Forkopimda Tanah Datar, Kepala organisasi perangkat daerah Pemkab Tanah Datar, dan jajaran polres. Saat itu, Polres, Pemkab dan Forkopimda Tanah Datar melaksanakan deklarasi antihoaks setelah pelaksanaan apel kampanye keselamatan berlalu lintas.

AKBP Bayuaji dalam sambutannya menilai, hoaks bisa menghabiskan energi dan berpotensi mengganggu keamanan dan stabilitas negara.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi, mengimbau untuk menjaga stabilitas, situasi, dan kondisi daerah yang sudah kondusif ini agar tidak terjadi

kesimpangsiuran informasi.

“Deklarasi ini sebagai respons atas maraknya informasi di media sosial, yang kini cenderung menyajikan berita yang masih perlu dipastikan keakuratannya,” tuturnya.

Menurutnya, hoaks bukan sekedar informasi palsu, melainkan lebih daripada itu.

Hoaks, yang kemudian menjadi viral di media sosial, bisa memicu kegaduhan di tengah masyarakat.

“Mari gunakan media sosial hanya untuk hal-hal yang positif dan produktif,” ucapnya.

Bupati mengingatkan, dampak negatif berita hoaks perlu diingatkan kembali kepada para aparatur sipil negara sehingga sumber hoaks itu tidak berasal dari pegawai.

“Kita bertekad untuk tidak menggunakan hoax sebagai dasar informasi yang tidak jelas. Untuk itu, secara kolektif kita menolak dan tidak memberikan informasi hoax kepada masyarakat,” katanya. (h/fma)

Kepala Daerah Diminta Selesaikan Persoalan Tapal Batas TANAH DATAR, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, meminta kepala daerah kabupaten/kota se-Sumbar untuk segera menyelesaikan persoalan tapal batas di wilayah masingmasing, dari tapal batas tingkat jorong hingga tingkat kabupaten/kota, karena persoalan tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

Hal itu diungkapkan oleh Irwan saat Rapat Koordinasi Pemprov Sumbar bersama pemda kabupaten/kota seSumbar, Selasa (13/3), di Emersia Hotel Batusangkar.

Irwan mengutarakan, persoalan tapal batas yang belum rampung dicemaskan dapat mengakibatkan terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

Saat ini, pemprov telah menuntaskan sebanyak 16 titik persoalan tapal batas antar provinsi. Pada tahun ini, pemprov menargetkan untuk menyelesaikan 6 persoalan lagi. www.harianhaluan.com

Persoalan tapal batas paling rawan, kata Irwan, berada pada tingkat antarnagari.

Menurutnya, tapal batas antarprovinsi, antarkabupaten, dan antarkecamatan tidak ada masalah.

“Persoalan tapal batas antarnagari harus dipercepat penyelesaiannya karena banyak terjadi konflik meski belum anarkistis. Sejauh ini, banyak laporan konflik yang terjadi justru pada tingkat nagari, seperti yang ada di Sijunjung, tetapi bisa diatasi.

Persoalannya berada pada kesalahpahaman. Makanya, pemimpin daerah harus punya andil kuat dalam mengantisipasi konflik ini,” tuturnya.

“Wilayah Sumbar terdiri dari 60 persen hutan. Pada umumnya nagari yang ada di Sumbar berbatasan dengan hutan. Karena itu, jangan merusak hutan karena dapat berimbas pada tapal batas,” kata Irwan lagi.

GUBERNUR Sumbar, Irwan Prayitno, beserta kepala daerah berfoto bersama setelah raker 2018 di Emersia Hotel, Batusangkar, Selasa (13/3). FERI MAULANA

Gubernur mengatakan, jika masyarakat dan aparat pemerintahan harus memahami batas daerah adalah pemisah wilayah administrasi antara daerah yang berbatasan berupa pilar batas di lapangan ataupun daftar koordinat di atas peta, dengan tidak meng-

hilangkan hak kepemilikan atas tanah dan bangunan.

“Dengan melihat kondisi yang ada, pemda perlu mempersiapkan kegiatan yang mendukung pelaksanaan penegasan batas daerah. Pemda juga harus melakukan sosialisasi tentang peraturan pene-

gasan batas daerah kepada pejabat pemerintahan serta masyarakat,” ucapnya.

Selain membahas persoalan tapal batas, persoalan yang tak kalah pentingnya dibahas dalam rakor tersebu adalah persoalan izin pertambangan.

Gubernur juga meminta bu-

pati dan wali kota kabupaten/ kota untuk lebih selektif dalam memberikan rekomendasi izin terkait pertambangan.

“Selama ini, banyak terjadi penyalahgunaan izin tamban. Izin penambangan yang dilakukan tidak sesuai dengan kordinat atau titik titik yang telah ditentukan. Hal ini pun dianggap dapat membahayakan kondisi keamanan wilayah. Konflik terkait tapal batas dan aktivitas tambang terjadi karena adanya potensi ekonomi diwilayah tersebut.

Tak jarang konf lik terjadi akibat ditunggangi oleh pihakpihak atau oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan ekonomi,” ujarnya.

Irwan tidak menampik bahwa pertambangan itu sangat dibutuhkan dalam pembangunantermasuk galian C, seperti batu dan pasir. Namun, pemberian izinnya harus selektif dan harus mempertimbangkan amdal dan persetujuan dari masyarakatnya.  Redaktur: Holy Adib

“Pemerintah kabupaten/ kota hanya memberikan rekomendasi terkait hal ini. Yang mengeluarkan izin kan kita.

Namun, yang paling penting adalah pengawasan,” katanya.

Rakor tersebut bertema “Pengawasan Izin Usaha Pertambangan, Kita Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan, serta Percepatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten/Kota guna Peningkatan Pembangunan di Daerah Tapal Batas”. Rapat itu dihadiri Direkur Pencegahan Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah, dan Sektor Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK pada Kementerian Lingkungan, Hidup Laksmi Wijayanti; Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM, Hendrasto; sekda, staf ahli, asisten, dan kepala OPD Pemprov Sumbar dan kabuaten/kota se-Sumbar. (h/fma)  Layouter: Luther

POLITIK

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

21

Selamatkan Pemilih dari Calon Kepala Daerah Korup JAKARTA, HALUAN — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penegakan hukum terhadap calon kepala daerah (cakada) peserta pilkada 2018 yang diduga terlibat korupsi. Sedangkan , Menko Polhukam Wiranto meminta KPK menunda pengumumkan peserta pilkada bermasalah.

“Kami meminta aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, dan kejaksaan untuk terus melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sesuai dengan bukti dan peraturan perundang-undangan yang ada,” ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (14/3).

Ia menyampaikan, proses penegakan hukum adalah sesuatu yang harus terus dijalankan KPK tanpa perlu menunggu pelaksanaan pil-

kada selesai. Titi beranggapan, pernyataan pemerintah untuk menunda penegakan hukum justru tidak memperlihatkan sinergi yang positif dari proses pelaksanaan pilkada dengan proses hukum, khususnya penanganan tindak pidana korupsi.

Padahal, menurut dia, penegakan hukum yang segera dilakukan terhadap pelaku tindak pidana korupsi berpeluang mencegah pemilih pada pilkada 2018, menjatuhkan pilihannya

kepada calon kepala daerah bermasalah tersebut. “Ini untuk menyelamatkan pemilih dari calon kepala daerah yang berperilaku koruptif,” kata Titi menerangkan.

Terkait potensi gangguan keamanan di daerah, ia menilai aparat keamanan sudah diberikan tanggung jawab dan bisa ditambah kekuatannya dalam mengatasi gangguan ketertiban menjelang pilkada. Oleh karena itu, Perludem menganggap permintaan pemerintah untuk menunda penegakan hukum calon kepala daerah yang diduga terlibat korupsi, tidak tepat.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengabaikan sikap pemerintah terkait penanganan perkara calon kepala daerah. Pemerintah melalui

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah. “KPK jangan mau diintervensi. Jangan sampai KPK diintervensi pihak lain,” ujar Titi saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/3/2018) malam.

(Baca juga: Pemerintah Dinilai Intervensi KPK, Tak Bisa Bedakan Proses Hukum dan Politik) Sejak awal, sikap KPK memang berbeda dengan Polri dan Kejaksaan.

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian beberapa kali menegaskan bahwa pihaknya akan menghentikan sementara perkara yang berkaitan dengan peserta pilkada.

Proses hukum akan dilanjutkan setelah proses demokrasi selesai. Hal ini agar proses hukum tidak digunakan sebagai alat menjatuhkan lawan politik. Sikap

senada juga diutarakan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Alasannya, ia tak ingin pemeriksaan itu menyebabkan kegaduhan dan memengaruhi kesakralan pesta demokrasi. Sementara KPK tetap pada pendiriannya melanjutkan proses hukum tanpa mendiskriminasi, apakah orang tersebut peserta pilkada atau bukan. Terbukti dalam beberapa kali operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, terjaring calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2018.

Titi meminta KPK mempertahankan sikap tersebut meski ada dorongan dari pemerintah menghentikannya. “KPK harus bekerja seusai dengan keyakinan yang mereka miliki,” kata Titi. (Baca juga: Pemerintah Nilai, Penetapan Tersangka Calon Kepala Daerah Ganggu Pilkada) Titi mengatakan, semua orang memiliki

kesamaan kedudukan di muka hukum. Dalam konteks tersebut, jangan karena dia adalah calon kepala daerah kemudian diistimewakan.

Lagi pula, ada mekanisme praperadilan yang bisa ditempuh tersangka. “Kalau pemerintah dan penyelenggara pemilu sampai sepakat meminta penundaan proses hukum, ini menimbulkan pertanyaan dan wajar saja jika menimbulkan kecurigaan,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah menyikapi pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka. Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi khusus (rakorsus) Pilkada 2018.

Wiranto meminta KPK menunda sementara penegakan hukum terhadap calon kepala daerah. “Kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon menghadapi pilkada

serentak, kami dari penyelengara minta ditunda dululah, ya. Ditunda dulu penyelidikan, penyidikan, dan pengajuannya dia sebagai saksi atau tersangka,” ujar Winarto.

Menurut pemerintah, penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh pada pelaksanaan pilkada. Hal itu juga bisa dinilai masuk ke ranah politik. Wiranto menuturkan, pasangan calon kepala daerah yang sudah terdaftar bukan lagi hanya sekadar pribadi, melainkan sudah menjadi milik partai dan milik masyarakat sebagai pendukungnya. Oleh karena itu, penetapan tersangka calon kepala daerah oleh KPK dinilai akan berpengaruh pada pelaksanaan pencalonannya sebagai perwakilan dari partai atau yang mewakili para pemilih. (h/dn/kcm)

MPR-UKP PIP Sepakat Amandemen Kelima UUD JAKARTA, HALUAN — Pertemuan Pimpinan MPR dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (14/3) menyepakati dilakukan amandemen kelima UUD 1945.

Pertemuan tersebut Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri, Tri Sutrisno, Ketua UKP PIP Yudi Latif, mantan Ketua MK Mahfud MD dan lain-lain. Sedangkan dari Pimpinan MPR hadir Zulkifli Hasan, Muahyudin, Hidayat Nur Wahid dan EE. Mangindaan.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, banyak masalah kebangsaan yang dibahas. Mulai dari pembentukan haluan negara, kembali ke UUD 1945 dan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Tri Sutrisno mengusulkan untuk kembali pada UUD 1945. Alasanmya karena UUD yang dihasilkan oleh para pendiri bangsa itu sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia, fleksibel, mampu menyesuaikan dengan zaman dan singkat. Bahkan dia menilai UUD 1945 terbukti mampu menghadapi berbagai cobaan. “Empat tahap perubahan yang dialami UUD kita jadikan lampiran, sementra yang sifatnya teknis dialihkan menjadi UU saja, sehingga perubahan dan pencabutannya lebih mudah”, kata Tri Sutrisno.

Sedangkan Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah UKP PIP menyoroti status MPR pasca reformasi yang disejajarkan dengan lembaga negara lainnya.

Menurut Megawati, kedudukan MPR yang sejajar dengan lembaga negara yang lain, tidak sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa ini. Karena itu, dia meminta agar kedudukan MPR itu dipikirkan kembali.

“Coba, mana yang lebih baik, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, atau lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara yang lain. Bisa nggak sih MPR dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara seperti dahulu lagi,” kata Megawati.

Sedangkan pakar hukum tata negara Prof.

Mahfud MD dalam pertemuan tersebut mengingatkan, untuk mengembalikan MPR menjadi lembaga tertinggi negara, bukanlah perkara gampang.

Alasan Mahfud, karena penurunan status itu dilakukan oleh MPR sendiri. “Bahkan MPR juga sudah mengunci dirinya sendiri, agar tidak bisa kembali sebagaimana kedudukan sebelumnya,” kata Mahfud. (h/sam)

ANTI HOAKS — Deklarasi Anti Sara, Anti Hoak dan Anti Politik Uang dengan penyelengara Pemilu dan partai politik peserta pemilu 2019, Rabu.

IMAM

SAMBUT PILKADA DAN PEMILU

Deklarasi Anti SARA, Hoaks dan Pilitik Uang PADANG, HALUAN — Penyebaran informasi hoax melalui media sosial kian marak dewasa ini, meskipun telah ada undang-undang serta penegakan hukum dilakukan. Namun, hal tersebut belum terbilang memberikan efek jera terhadap pelaku penyebar hoax di medsos.

Untuk menghadapi pilkada 2018 dan Pemilu Badunsanak 2019 di Sumbar, Polda Sumbar gelar Deklarasi Anti SARA, Anti Hoak dan Anti Politik Uang dengan penyelengara Pemilu dan partai politik peserta pemilu 2019, di hotel Kyard Bumi Minang, Rabu (14/3).

Direktur Intelkam Kombes

PolRoberts Kennedy mengatakan pihaknya dari polri malakukan penjagaan terhadap telaksananya pemilu badunsanak di Sumbar. “Kegiatan ini salah satu antisipasi kita supaya tidak adanya penyebaran berita Hoax, Sara dan juga politik uang dalam pemilu mendatang,”kata Roberts kepada awak media.

Pihaknya sengaja mengajak dan mengumpulkan penyelengara dan juga petinggi partai peserta pemilu, agar nantinya mereka yang akan menyuarakan kepada masyarakat supaya tidak menyebarkan berita hoax. “Walaupun sejauh ini belum ada indikasi, namun

dengan pertemuan ini kedepan hal tersebut tidak terjadi, sehingga pemilu itu benabenar kondusi,”ujarnya.

Dalam kegiatan yang mulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dihadiri oleh tiga orang komisioner Bawaslu Sumbar, empat orang Komisioner KPU Sumbar serta 15 partai peserta pemilu 2019.

Usai sambutan dari pelaksana kegiatan, dilanjutkan dengan diskusi bersama dengan tiga orang pemateri, M. Mufti Syarfi dari KPU, Surya Efitrimen dan Kombes Pol Roberts Kennedy dari Polri.

Diskusi berlangsung alot, mulai dari membicarakan hal-hal

Cawako Padang Tiga Kali Debat Publik PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, Sumatera Barat menjadwalkan debat publik untuk pilkada 2018 sebanyak tiga kali, yakni pada April, Mei dan Juni. “Debat publik dua kandidat yang berlaga kali ini kami jadwalkan tiga kali, namun tanggal pastinya masih dibahas,” kata Komisioner KPU Padang, Yusrin Trinanda di Padang, Rabu.

Menurutnya untuk perkiraan debat akan dilaksanakan pada awal April, awal Mei dan setelah lebaran pada Juni 2018. Saat ini KPU sedang menyusun tim atau pakar-pakar yang dilibatkan dalam debat. Selama puasa tidak ada kegiatan debat yang dilakukan karena untuk kenyamanan kedua kandidat dan masyarakat terutama dalam menjalankan ibadah.

Debat publik ini yang difasilitasi oleh KPU Padang ini, kata dia hendaknya benar-benar dimanfaatkan masingwww.harianhaluan.com

masing pasangan calon untuk memaparkan visi dan misi, serta program yang diusung. “Dengan adanya fasilitas ini seharusnya dapat menjadi referensi khususnya bagi masyarakat yang akan memilih,” ujar dia.

Selain debat, KPU Padang juga memfasilitasi atribut kampanye kepada masing-masing kandidat dan sudah diserahkan beberapa waktu lalu, atribut yang diserahkan seperti poster sebanyak 61.514 lembar.

Kemudian selebaran 61.515 Lembar, poster 27.000 lembar namun masih kurang 34.515 lagi, dan bahan Kampanye jenis leaflet sebanyak 61.514 akan segera pada 15 Maret 2018.

KPU Kota Padang juga memfasilitasi atribut lainnya, seperti baliho sebanyak lima buah, spanduk 208 buah, dan umbul-umbul 220 buah.

“Untuk baliho sudah terpasang di beberapa ruas jalan di Kota Padang,”

kata dia.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Padang, Wahyu Iramana Putra mengatakan pihaknya siap membantu KPU dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang untuk periode 20182023. “Kami dari DPRD siap membantu KPU. Kami berharap KPU bisa maksimal bekerja dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pilwako Padang ini,” sebutnya.

Ia juga meminta KPU untuk menggiatkan sosialisasi pilkada ke masyarakat. Sebab, anggaran yang dikucurkan Pemkot Padang untuk pilkada ini cukup besar, mencapai Rp37 miliar lebih.

Pilkada Padang 2018 diikuti oleh dua kandidat, yakni Mahyeldi Ansharullah-Hendri septa dan Emzalmi berpasangan dengan Desri Ayunda, pemungutan suara akan dilakukan pada 27 Juni 2018. (h/rol)

yang terjadi dilapangan serta antisipasi yang akan dilakukan untuk kedepannya.

Komisioner KPU Sumbar Fikon mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu ajang silahturahmi antara penyelenggara, pengawas, keamanan dan peserta pemilu. Dalam rangka menyatukan persepsi untuk menghadapi isu terkini.

Diataranya, isu anti Sara, anti hoax dan anti politik uang.

“Sebenarnya semua isu ini sudah dilarang dalam undangundang dan itu pidana. Namun, karena kondisi ini sudah marak di media sosial dan ditengah masyarakat. Kita bersyukur dengan adanya kegiatan seperti

ini dan menyatakan perang dengan isu-isu tersebut,”kata Fikon usai kegiatan silahturahim.

Semoga hal ini selalu disuarakan terus, sehingga masyarakat bisa memahami, menerima dan m eneladani.

Bahwa peserta, penyelenggara dan pihak keaman sudah sepakat pada hari ini. Walapun saat ini medsos di Sumbar kondisinya sudah mulai memanas. “Mudah-mudahan setelah pertemuan ini, dan masyarakat tidak lagi menyebar isu-isu yang membuat tidak lancarnya proses demokrasi di Sumbar ini,” harap Fikon.(h/ mg-hen)

Calon Tunggal Hantui Pilpres 2019 JAKARTA,HALUAN — Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Izha Mahendra memprediksi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan tampil bertarung hanya d ua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Prediksi itu karena terbentur syarat UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur ambang batas sebesar 20 persen untuk perolehan kursi di DPR dan/atau 25 persen perolehan suara nasional untuk mengajukan calon presiden. “Itupun kalau PKS tetap berkomitmen mendukung majunya Prabowo Subianto. Kalau berpisah, kemungkinannya calon tunggal, “ katanya, sesaat setelah menggelar Tasyakuran bersama anak yatim dan dhuafa untuk merayakan lolosnya keikutsertaan PBB di Pemilu 2019, Selasa.

Menurut dia, bila dalam perkemba-

ngannya PKS meninggalkan teman koalisinya, yakni Partai Gerindra, malah besar kemungkinannya dalam Pemilu 2019 hanya diikuti oleh calon tunggal, yakni Joko Widodo karena masing-masing partai tidak mampu memenuhi syarat pengajuan Capres/Cawapres. “Kalau PKS kemudian keluar, bisa-bisa Prabowo juga tidak bisa maju. Yang terjadi kemudian adalah calon tunggal Jokowi,” ucap Yusril.

Bila dalam kenyataannya akan muncul calon tunggal, Yusril menegaskan akan tetap berjuang dan berkampanye untuk memenangkan kotak kosong.

Saat ini, tegas Yusril, PKB sendiri sudah menyatakan diri berada di luar poros atau kubu Jokowi. Di sisi lain juga belum menentukan sikap apakah akan mendukung calon Presiden Prabowo Subianto. (h/cni)

 Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Irvand

22

KAMIS, 8 MARET 2018 20 Jumaidil Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

22

KAMIS, 15 MARET 2018 / 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Masyarakat Lagan Kaciak Harapkan Jembatan Permanen PAINAN, HALUAN — Harapan warga Kampung Lagan Kaciek, Kenagarian Lagan Mudiek, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), untuk mengolah lahan perkebunan/ladang di seberang Sungai Air Haji, belum juga terwujud.

Akibat kondisi itu, akhirnya warga berinisiatif membangun jembatan secara swadaya dengan potongan batang kelapa yang berjejer diatas tanah sepanjang 200 meter. Kegiatan gotong royong itu diharapakan, mampu pula memperlancar jalan usaha tani warga setempat untuk memanen hasil karet diladang mereka. “Jika sudah masuk musim hujan, kami (masyarakat) selalu kesulitan memanen karet. Sebab, harus menyebrangi sungai dan mengambil resiko terbawa arus sungai,” sebut Iyal (50), salah satu petani karet warga setempat.

Menurutnya, selama ini warga setempat yang mempunyai lahan perkebunan karet di seberang Kampung Lagan Kaciek, Nagari Lagan Mudiek, harus berjuang melawan derasnya arus sungai saat menuju ke ladang mereka masing-masing.

“Terkait kondisi ini, akhirnya kami yang mempunyai lahan diseberang sungai membuat gagasan bersama warga lainnya untuk membangun jembatan dari susunan pohon kelapa secara swadaya sebagai akses penghubung,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Abai (63), menurutnya kondisi itu sudah hampir 20 tahun dirasakan warga setempat. Bahkan, sudah ada warga yang terseret arus saat membawa hasil karetnya melewati sungai. Sebab, tak ada jalan alternatif lain yang ditempuh warga saat itu.

“Kita berharap, kondisi ini segera mendapat perhatian dari Pemkab Pessel melalui dinas terkait. Sehingga mampu pula mengangkat perekonomian masyarakat setempat dalam bercocok tanam, khususnya karet,” harapnya.

Sementara itu, Wali Nagari Lagan Mudiek Iwat Jali menyebutkan, kesulitan yang dialami warga yang mempunyai lahan diseberang sungai sudah berlangsung sejak lama, bahkan bertahun-tahun. Menurutnya, sudah hal yang wajar warga mendambakan aksesibilitas menuju ke lahan perkebunan untuk bercocok tanam tanpa harus dibayangi ketakutan derasnya arus sungai Air Haji meluap di musim penghujan. “Ada ratusan warga yang mempunyai kebun diseberang sungai mengalami kesulitan ketika musim penghujan datang. Keadaan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan warga mendambakan ketenangan saat akan berangkat bercocok tanam tanpa harus dibayangi ketakutan saat melintasi derasnya arus sungai,” ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, untuk bepergian menuju ke ladang masing-masing, saat ini warga membangun jembatan darurat yang terbuat dari kayu pohon kelapa yang dirangkai seperti rakit kemudian dihubungkan antara pinggir ke pinggir tebing, dengan harapan agar akses berjalan lancar.

“Kita sangat mengapresiasi langkah inisiatif warga ini, mereka bergotong royong, bahu membahu secara swadaya untuk mempermudah akses ke ladang masing-masing. Namun, terkait kondisi ini kita juga berharap kepada Pemkab Pessel melalu dinas terkait agar bisa merealisasikan jembatan permanen untuk mepermudah kesulitan para petani selama ini,” harapnya. (h/kis)

Didikan Subuh Gabungan di Nagari Muaro SIJUNJUNG, HALUAN — Sejumlah Taman Pendidikan Alquran dan Taman Pendidikan Seni Alquran (TPQ/TPSQ) se Kenagarian Muaro menggelar didikan subuh gabungan.

Didikan subuh gabungan tersebut dilaksanakan di Masjid Taqwa Muaro Sijunjung, Minggu (25/2) dan dihadiri Wakil Bupati Sijunjung, Arrrival Boy, Camat Sijunjung, Khalfian, KUA Kecamatan Sijunjung, Bujisar, S.Pd.I, pengurus LDDS yang diketuai oleh Darmawan, SH, Sekretaris Abdurrahman, S.Pd.I, Wali Nagari Muaro, Diagus Putra, A.,Md dan guru TPQ/TPSQ se Nagari Muaro.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sijunjung, Arrival Boy mengapresiasi kegiatan ini.

“Kegiatan didikan Subuh ini merupakan ajang latihan bagi generasi muda, terutama melatih bangun pagi dan melaksanakan sholat Subuh, “ katanya.

Selain melatih bagun pagi dan melaksanakan shalat subuh, sambung dia, kegiatan ini sekaligus untuk meramaikan dan memakmurkan masjid. ”Dengan adanya kegiatan didikan subuh ini anak anak bisa diajari untuk menjadi imam, menjadi muazzin, khatib Masjid dan yang utama bisa menumbuhkan serta mempunyai jiwa islami dalam diri mereka masing masing,” tambahnya. (h/azn)

BERSAMA — Panitia Mairiak Padi bersama Walikota H Ramlan Nurmatias, Wakil Walikota H Irwandi, Kadis Pertanian, Camat Guguak Panjang, Lurah Kayukubu dan Ketua RT 07 Ngarai. REL

MAIRIAK PADI DAN MAKAN BASAMO

Bukittinggi Hadirkan Kampuang Minang Saisuak PADANG, HALUAN — Kegiatan mairiak padi akan dihelat di Ngarai Sianok Bukittinggi pada areal Kelompok Usaha Tani Ngarai Saiyo, RT 07 Ngarai, Kelurahan Kayukubu.Ini merupakan langkah nyata mewujudkan Kampuang Minang Saisuak di kawasan Ngarai yang tersohor itu.

“Tadi siang kita sudah menemui pak Walikota dan pak Wakil Walikota Bukittinggi bersama sama Kadis Pertanian, Camat Guguak Panjang, Lurah Kayukubu dan& Ketua RT 07 Ngarai sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan “Mairiak Padi” Kelompok Usaha Tani Ngarai Saiyo di RT 07 Ngarai pada Selasa 20 Maret mendatang.

Pak Wali dan pak Wawako menyambut

hangat dan sangat mengapresiasi rencana perhelatan tradisional ini,” jelas Ketua LPM Kayu Kubu Eril Anwar kepada Haluan, Rabu petang kemarin (14/3/ 2018).

Mairiak, jelas Eril, adalah cara tradisional khas masyarkat Minang dahulu, dalam memanen dan memisahkan bulir padi dari batangnya dengan keterampilan dan seni tersendiri yang dilandasi semangat kegotongroyongan.

“Nanti mairiak akan dilanjutkan dengan makan basamo di persawahan dan dengan menu ala kampuang,” jelasnya.

Rencananya, kegiatan tersebut juga akan dihadiri oleh wisatawan asing khusus dari Eropa. “Wisatawan akan diberi kesempatan mencoba mairiak padi. Ini bagian dari promosi budaya daerah,” jelas Eril.

Prosesi mairiak hingga makan basamo dengan menu ala kampung dilaksanakan di areal yang memang sudah terkenal dan viral di dunia maya karena

sering dijadikan objek foto dan kunjungan. “Dulu jalan di tengah sawah yang kini viral di medsos, hanya jalan setapak. Alhamdulillah sejak jadi jalan usaha tani sekitar2014 atas kerjasama dinas pertanian, pemilik sawah dengan dimediasi oleh Ketua RT 07 Ngarai Efendi AR, Ketua RW 01 Atas Ngarai Alm. Gaffar Tock Mkt Rajo, Lurah Kayu Kubu, Ketua LPM Kayukubu Eril Anwar dan tokoh masyarakat, akhirnya dapatlah persetujuan dan kesepakatan untuk membuat jalan usaha tani. Jalan yang viral di medsos ini jadi titik awal mewujudkan kampuang minang saisuak,” kata Eril.

Kampuang Minang Saisuak yang digagas Walikota H Ramlan Nurmatias tahun 2017, terus ditindaklajuti mewujudkannya. Mulai dari pendataan rumah rumah warga yang akan pakai Bagonjong hingga pertemuan dengan para pemilik sawah agar tetap terus diolah dan berproduksi sekaligus dapat pula dija-

dikan objek dimana wisatawan bisa melihat dan mencoba proses batanam padi, mairiak padi sampai makan basamo di sawah pasca panen.

Semua aktifitas di Kampuang Minang Saisuak melibatkan masyarakat setempat mulai dari kaum ibu yang berperan untuk menyiapkan makanan khas tradisional, para pemuda, kelompok seni setempat yang akan menampilkan atraksi seni budaya seperti randai, saluang, silek , tari tradisi dll. Selain itu juga niniak mamak, tokoh masyarakat setempat sdangat mendukung program ini.

“Menurut pak Walikota, di Kampuang Minang juga direncanakan akan ada kincia aia saisuak, surau, tampat makan bajamba di bangunan tradisional.

Semua dilaksanakankan sebagai upaya melestarikan seni budaya dan tradisi Minang, sekaligus pelestarian alam dan lingkungan Ngarai Sianok,” ulasnya. (h/ dn)

Yusuf Lubis: Hati-hati Kelola Dana Nagari PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menyatakan, saat ini banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan tengah mengincar dan mencari kesalahan para walinagari dalam pelaksanaan program pembangunan di nagari. “Sudah banyak walinagari yang menjadi incaran oleh LSM dan wartawan atas kegiatan pembangunan di nagari. Jadi, hati-hati saja,” kata Yusuf Lubis saat membuka rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan nagari tahun 2018 di aula lantai III kantor bupati setempat, Rabu (14/3).

Rakor, dihadiri Asisten Pemerintahan Dalisman, Kadis Pemberdayaan Masyarakat, M Ikhsan, Kabag Pemerintahan Nagari, M Yasrin Saputra,

Kabag Pemerintahan Djoko Rifanto, para camat dan sejumlah walinagari.

Ia mengatakan, anggaran pembangunan pada pemerintahan nagari saat ini sangatlah luar biasa. Anggaran rata-rata per nagari mencapai Rp2 miliar lebih besar dari anggaran OPD dan kecamatan.

“Dengan anggaran yang besar itu, diharapkan kepada walinagari dan perangkatnya agar melakukan percepatan pembangunan di nagarinya.

Rakor ini tujuannya untuk itu, sebagai upaya percepatan pembangunan di nagari,” ujarnya.

Yusuf Lubis mengingatkan, agar para walinagari di daerah itu berhati-hati dalam mengelola dana nagari (Desa) yang jumlahnya mencapai miliaran itu.

Jangan sampai niat baik dari

walinagari untuk membangun nagarinya malah menyalahi aturan dalam penggunaan anggaran.

“Kebijakan jangan sampai menyalahi aturan yang berlaku.

Mari laksanakan penggunaan dana dengan baik. Dana yang cukup besar ini mari kita selenggarakan dengan cara tepat dan taat aturan agar tidak menjadi temuan aparat penegak hukum,” pesannya.

Bupati berharap, pelaksanaan rakor tersebut dapat memaksimalkan pemanfaatan alokasi dana nagari dan desa yang begitu besar untuk membangun nagari dan mencegah agar tidak tersangkut masalah hukum.

“Jadi, saya ingatkan kembali kepada walinagari agar melaksanakan pembangunan di nagari sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan berlaku

agar tidak menjadi incaran LSM dan wartawan nakal,” katanya.

Ia juga berpesan agar para walinagari dan camat menjaga kekompakan, keharmonisan, mengerti tugas, fungsi masingmasing serta menyatukan langkah dan bekerja membangun daerah itu.

“Di Rakor ini, mari kita maksimalkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di nagari, seperti masih belum terisinya perangkat nagari, baik di nagari induk dan persiapan sesuai SOTK baru. Kemudian banyak nagari belum menetapkan APB Nagari,” katanya.

Dikatakan, pembangunan di nagari berperan penting untuk mendorong kesejahteraan masyarakat. Kata dia, keberhasilan pembangunan di Kabupaten ditunjukkan dengan keberha-

silan pembangunan di nagari sebagai garda terdepan pemerintahan. “Profesionalisme dan integritas walinagari menjadi sangat penting untuk membangun nagari,” tukasnya.

Bupati, pada kesempatan itu juga mengkritisi ketidakhadiran dari sejumlah walinagari, seperti Walinagari Bahagia Padanggelugur, Sundatar Utara dan Muaratais dan Muaro Seilolo.

Ketidakhadiran dari walinagari itu ia anggap sebagai bukti bahwa walinagari tersebut tidak bisa tertib dan disiplin. “Yang datang terlambat, yang tidak hadir adalah bukti mereka tidak bertanggungjawab, tidak komitmen dan tidak disiplin. Padahal, walinagari memiliki tanggungjawab untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat,” pungkasnya. (h/yud)

Syamsul Bachri Bertekad Majukan Sikucua Barat PESTA Pemilihan Walinagari (Pilwana) Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman kian terasa hembusannya. Maklum, dari tujuh orang Balon yang mendaftar, dua harus tersingkir, karena peraturan sebanyak-banyak calon lima orang, dan sedikit calon dua orang.

Laporan:

Bustanul Arifin Paling tidak, tersingkirnya Balon Basirman dan Nusarman sedikit banyaknya ikut mempengaruhi pilihan masyarakat pada 4 April mendatang. Panitia Pilwana www.harianhaluan.com

setempat telah menetapkan dan memberi nomor urut lima calon yang akan bersaing dalam Pilwana serentak Padang Pariaman tersebut.

Kelimanya, sesuai nomor urut; Tando Zen, Rafi’i, Kanak, Syamsul Bachri, dan Roy Ahmad Suardi.

“Alhamdulillah, proses Pilwana

berjalan sesuai rencana Tentu dengan ingatan dan aturan yang beryang mudah dicerna, laku,” kata Syamsul akan ikut mendokrak Bachri, calon walinasuara masyarakat nangari nomor urut empat tinya,” ujar Syamsul tersebut.

Bachri Minggu (11/3) Bagi Syamsul kemarin. “Sikucua BaBachri, pria kelahiran rat, satu dari empat 1970 ini ingin memajnagari baru pencahan ukan nagari yang baru dari induknya, Sikucua. saja mekar itu dari berPunya potensi lahan bagai ketertinggalan- SYAMSUL BACHRI pertanian yang luas, nya, dengan memanyang sebagian besarnya faatkan seluruh potensi nagari yang penuh dengan tanaman kakao,” ada. “Agaknya, nomor empat ini kata dia. Nagari Sikucua Barat cukup hokki. Sebab, Pilwana terdiri dari tujuh korong. Yakni, diadakan bulan empat, tanggal Korong Koto Panjang, Koto Paempat, dan secara kebetulan nomor dang, Toboh, Marunggai, Alahan urut empat saya dapatkan pula. Tabek, Patamuan, dan Korong Air

Sonsang Durian Angik. Nagari ini punya 2.074 daftar pemilih tetap yang nantinya akan menggunakan hak pilihnya di delapan TPS. “Nagari yang luas ini, hanya pertanian yang bisa dibanggakan.

Itupun jalannya masih di tempat, dan perlu pengembangan,” katanya. Sebagai putra nagari, Syamsul Bachri yang aktif di dunia wartawan ini ingin menjadikan Pilwana kali ini sebagai tonggak sejarah kebangkitan Sikucua Barat.

Menurutnya, ikut Pilwana yang dijalaninya adalah dukungan dan dorong dari sejumlah tokoh masyarakat. Setelah berkomunikasi dengan berbagai pihak yang ada di Sikucua Barat, baik yang di kam Redaktur: Dodi Nurja

pung maupun yang tinggal di rantau, saya mantapkan diri untuk ikut berkompetesi,” ujarnya.

Katanya lagi, di samping punya lahan pertanian yang luas, Sikucua Barat juga punya potensi yang besar di peratauan. “Kita ingin, antara ranah dan ratau bisa terjalin hubungan dengan baik. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan para perantau,” sebutnya.

Dalam konsepnya, Syamsul Bachri punya rencana setiap korong yang ada di Sikucua Barat punya lembaga pendidikan, setidak-tidaknya lembaga pendidikan PAUD dan TK. Pendidikan usia dini ini sangat penting, dan harus jadi perhatian semua pihak. (***)  Layouter: Yohanes

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Kota Pariaman Segera Miliki RTH

Dharmasraya Data Ulang Penerima Rastra DHARMASRAYA, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan melakukan verifikasi data penerima bantuan sosial beras sejahtra (Rastra) karena dinilai belum tepat sasaran dan banyak masyarakat layak tidak terakomodasi.

“Perkembangan kondisi masyarakat tentu mengalami perubahan baik secara status ekonomi atau sudah dikeluarkan dari data,” kata Kepala Dinas Sosial Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Dharmasraya, Bobi Perdana Riza di Pulau Punjung, Rabu, (14/3).

Ia menyebutkan hingga saat ini data penerima pangan rastra masih merujuk pada basis data terpadu (BDT) yang dihimpun melalui data Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya dalam rentang waktu tersebut mungkin ada perubahan kondisi sosial di tengah masyarakat baik secara status ekonomi yang dulunya kurang mampu sekarang sudah berkecukupan, sedangkan apabila ada yang kurang mampu tapi belum masuk data akan dimasukan.

Ia menjelaskan verifikasi ulang akan diawali dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada Maret, selanjutnya pada April pelaksanaan dilapangan dan Mei dilakukan perbaikan.

“Dalam pelaksanaanya nanti kami berharap kerja sama dari pemerintahan nagari beserta jorong untuk verifikasi ulang tersebut,” ujarnya.

Ia mengatakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bansos pangan rastra di Dharmasraya pada 2018 sebanyak 8.609 kepala keluarga tersebar di 52 nagari (desa adat).

“Masing-masing menerima 10 kilogram tiap bulan tanpa dipungut biaya, untuk pendistribusian dilaksanakan diatas tanggal 20 setiap bulannya,” ujarnya.

Ia menambahkan selanjutkan bansos sejaterah akan kembali disalurkan pertengahan Maret karena sebagain sudah disalurkan saat kunjungan Presiden Jokowi ke Dharmasraya berapa waktu lalu. (h/mgbdr)

23

RPJMD 2016-2021 Pessel Akan Direvisi

Lingkar

PARIAMAN, HALUAN - Pekerjaan fisik Landmark Kota Pariaman dilaksanakan tahun depan. Saat ini baru selesai tahap desain saja.

Perencanaan Landmark Kota Pariaman sudah direncanakan sejak tahun 2015 di areal lahan seluas 2,8 hektere.

“Desainnya baru selesai dikerjakan. Dan tahun 2019 baru dilaksanakan pembangunan fisiknya,” kata Kepala bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Pariaman, Nopriadi Sukri menjawab Haluan, Rabu (14/3).

Nopriadi didampingi Kasi, Azria Faldi Donal menjelaskan, Landmark Kota Pariaman di Rawang merupakan aplikasi baru dari GOR Rawang yang lama.

“Luas Landmark 2,8 hektare yang akan dibangun itu, di dalamnya ada tempat kuliner dan sovenir, juga ada plaza termasuk ruang terbuka hijau,” jelasnya.

Kota Pariaman sampai saat ini memang belum punya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana kota lainya yang telah punya.

Kota Pariaman pun juga berkeinginan untuk memiliki RTH tersebut.

“Ruang Terbuka Hijau (RTH) sangat diperlukan bagi sebuah kota. Karena selain berfungsi sebagai taman kota, juga sebagai paru-paru kota,” tambahnya.

Dijelaskannya, untuk pekerjaan fisik Landmark tersebut, hanya menunggu perubahan RTRW. Pada RTRW yang lama masih peruntukan tempat olahraga. “Ini yang nantinya akan dirubah menjadi Landmark,” jelasnya lagi.

Posisi perubahan RTRW itu berada pada Badan Perencanaan Daerah (Bapeda) Kota Pariaman.

Pembangunan Landmark akan dikerjakan bertahap dengan total anggaran mencapai Rp24 miliar. (h/tri/hel)

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

PAINAN, HALUAN - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni menginginkan pertumbuhan ekonomi masyarakat terus meningkat setiap tahunnya di daerah itu. Demi mewujudkan keinginan itu, maka Pemkab Pessel berencana merevisi Rencana Pembangunan Jangka Mene ngah Daerah (RPJMD) 2016-2021.

“Revisi tersebut guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pembangunan sosial yang lebih berkualitas. Sebab, RPJMD itu harus terukur dan terarah.

Setidaknya kita berfikir ke depan sudah pada taraf kualitas, bukan kuantitas lagi,” sebut bupati di Painan, Rabu (14/3).

Terkait peningkatan eko-

nomi masyarakat di Pessel, bupati berharap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu bersinergi dan bekerjasama serta fokus pada sejumlah peningkatan pada kualitas pembangunan masing-masing sektor perekonomian dan sosial.

“Jadi, terkait pembangunan pada sejumlah sektor, maka

pemerintah daerah sangat perlu melakukan revisi t erhadap target dan kualitas infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan dan sejumlah fasilitas umum lainnya,” jelasnya.

Lebih jauh dijelaskan, saat ini Pessel terus berbenah disejumlah sektor pariwisata di daerah itu. Menurut bupati, pembangunan pada sektor pariwisata dinilai sebagai langkah jitu yang nantinya mampu menjadi pemasukan besar terhadap PAD perekonomian daerah.

“Kita tidak merubah target pertumbuhan ekonomi penduduk. Sebab, kita optimis target 6,08 persen itu dapat dicapai.

Hal itu sesuai dengan realisasi tahun lalu yang tinggi dari

angka provinsi dan nasional,” sebut bupati lagi.

Dikatakannya, pemerintah daerah juga berencana akan merubah target-target dan indikator yang sasaran pencapaiannya tidak begitu kuat atau lemah pada program sebelumnya. Menurutnya, seluruh target yang dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah akan diselaraskan. Dengan demikian, maka diharapkan target capaian pada RPJMD Pessel hingga 2021 menjadi lebih terukur.

“Namun, semua perubahan target dalam RPJMD tersebut juga harus disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah saat ini. Apalagi, tahun ini ada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Rp14

miliar,” ungkapnya.

Sebelumnya, Yozki Wandri, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapedda) Pessel menyebutkan, untuk pembangunan sosial, dalam RPJMD yang baru lebih fokus pada pembangunan kebudayaan dan keagamaan. Menurutnya, rancangan revisi tersebut sudah berada pada bagian hukum sekretariat daerah.

“Sementara ini untuk pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditargetkan paling lambat pada April ini. Dengan demikian, semua target dalam revisi dapat segera diwujudkan melalui masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” jelas Yozki. (h/mg-kis)

HINDARI KECELAKAAN

Warga Dilarang Masuk ke Proyek Batang Agam PAYAKUMBUH, HALUAN – Sejak dimulainya pengerjaan normalissi sungai Batang Agam, Kota Payakumbuh, Agustus 2017 lalu, ada keluhan yang mendasar dirasakan oleh pihak rekanan proyek tersebut. PT Nike sebagai pelaksana, merasakan sulitnya melarang warga untuk tidak berada di sekitar proyek bernilai ratusan miliar rupiah tersebut.

Ancamanan keselamatan warga yang mendekat dan mengganggu jalannya proyek, merupakan, ini lah yang diantisipasi rekanan untuk melarang warga berada disepanjang proyek normalisasi sungai Batang agam.

“Adanya warga disekitar proyek, dapat mengganggu jalannya pekerjaan. Sekitar proyek ada alat berat dan membahayakan warga. Kita sudah berupaya melarang warga untuk tidak mendekat tapi masih saja ada warga bersantaisantai disekitar lokasi proyek,” terang Agus serta Qomaru, MENGAWASI PEKERJAAN - Kontraktor pelaksana PT Nike, konsultas pengawas PT Inti Mulya Multi Kencana dan PPK Sungai dan selaku Konsultan Pengawas Pantai I Balai Wilayah Sungai Sumatera V saat berada di lokasi normalisasi sungai Batang Agam, Rabu (14/3). DADANG dan Rizki Pratama PPK Sungai dan Pantai I, Balai Wila- portal dan siagakan petugas Karena itu, PT Nike berha- but, menyulap sungai Batang fokus ke fisik. Sekitar 60 tenayah Sungai Sumatera V pada keamananuntuk melarang war- rap warga untuk tidak berada Agam yang awalnya bersemak ga kerja dilibatkan dalam sukRabu (14/3). ga masuk ke lokasi. Tetapi itu tidak sekitar sungai Batang Agam jadi taman kota sebagai magnet seskan normalisasi ini. Sampai Lokasi proyek normalisasi mampu menghalangi warga. lokasi proyek normalisasi hingga wisata di Sumbar.

Desember 2018 ini, progres sungai Batang Agam tersebut, “Warga sengaja datang ke proyek selesai dikerjakan.

Delapan bulan pengerjaan, proyek sudah mencapai 48 Proyek normalisasi sungai progres proyek tersebut sudah persen. Sisanya, 52 persen berada dikawasan taman Ba- taman untuk bersantai. Padahal tang. Sehingga lokasi secara mobil material keluar masuk ke Batang Agam merupakan pro- berjalan sebesar 18 persen. dikerjakan 2019 mndatang,” mudah didatangi warga untuk lokasi proyek melewati taman. yek yang dibiayai APBN sebe- “Proyek multiyears senilai terang Rizki, PPK Sungai dan bersantai ria. Rekanan PT Nike Ini sangat membahayakan,” sar Rp169 miliar selama 3 Rp169 miliar selama 3 tahun Pantai I, Balai Wilayah Sungai tahun pengerjaan. Proyek terse- pengerjaan. 2018 ini, proyek Sumatera V. (h/ddg) telah berupaya mendirikan ucap mereka lagi.

Padang Pariaman Susun Ranperda Penggantian Nama Daerah PADANG PARIAMAN, HALUAN Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk menyesuaikan nama daerah mulai dari kecamatan hingga nagari keaslinya.

Hal ini dipicu karena selama ini tidak sesuai dengan kearifan lokal setempat.

“Misalnya saja Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, kita sesuaikan kembali menjadi VII Koto Sungai Sariak,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Jonpriadi di Parit Malintang, Rabu (14/3).

Ia mengatakan, dilakukannya penyesuaian tersebut karena selama ini nama kecamatan dan nagari di daerah itu di Indonesiakan sehingga tidak memiliki arti.

Dengan terjadinya hal tersebut maka timbul dorongan dari sejumlah pihak untuk mengembalikan namanama daerah itu keaslinya sehingga memiliki arti dan enak didengar.

Namun, lanjutnya untuk menyesuaikan nama tersebut diperlukan Peraturan Daerah sehingga penetapannya lebih mengikat karena memiliki landasan hukum yang kuat.

“Saat ini Ranperda penyesuaian nama daerah itu masih dalam tahap penyempurnaan, dan apabila telah selesai maka akan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman,” ungkapnya.

Meski masih dalam tahap penyempurnaan, lanjutnya, Ranperda

tersebut telah dimasukkan ke dalam program legislasi daerah agar cepat mendapat jadwal persidangan. “Kami harapkan tahun ini dapat disidangkan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Tri Suryadi mendukung pemerintah setempat untuk mengembalikan nama kecamatan dan nagari keaslinya, karena selama ini nama-nama tersebut melenceng dari kearifan lokal setempat.

“Banyak nama-nama kecamatan dan nagari yang melenceng dari arti yang sesungguhnya. Hal itu dapat menghilangkan nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal kita,” kata dia.

Ia menyebutkan nama-nama daerah tersebut yaitu di antaranya Keca-

matan Sungai Geringging yang harusnya Sungai Garinggiang, lalu di Kecamatan Sungai Limau ada daerah bernama Sibaruas padahal nama aslinya Sibarueh.

Hal senada juga diutarakan salah seorang pemuka masyarakat yang juga merupakan Dosen Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Padang, Ambril.

Ia menyebut, secara kaedah kebahasaan nama daerah ataupun nama kota tidak boleh di bahasa Indonesiakan. Pasalnya, selain merupakan ciri khas daerah itu sendiri juga sudah menyalahkan kaidah bahasa Indonesia. “Hampir di seluruh daerah di Sumatera Barat menganti nama daerahnya menjadi bahasa Indonesia,” pungkasnya. (h/mg-rul)

Humas Pemko Solok Gelar Bimtek Jurnalistik SOLOK, HALUAN - Dunia jurnalistik merupakan dunia yang penuh tantangan. Tantangan yang dihadapi bera-

gam, diantaranya kala menghadapi nara sumber dari sebuah berita. Dimana perlu sebuah kesabaran dan ten-

WAKIL Wali Kota Solok, Reinier memberikan arahan pada bimtek peningkatan kompetensi jurnalistik bagi wartawan yang digelar Humas Kota Solok, Rabu (14/3). ANTARA www.harianhaluan.com

tunya kemampuan para jurnalis dalam menguasai masalah ketika bertemu dengan nara sumber tersebut.

Rabu, (14/3), bertempat di Aula Mami Hotel Kelurahan Kampung Jawa Kota Solok, Bagian Humas Setretariat Balaikota Solok menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kompetensi jurnalistik bagi wartawan yang bertugas di Kota Solok. Acara dibuka Wakil Walikota Solok, Reiner Dt Intan Batuah. Hadir Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus, didampingi Assisten III Bidang Administrasi Umum Yul Abrar, Kabag Humas Kota Solok Noerzal Goestim, dan Kasubag Hu-

mas Oeristilla.

Noerzal Goestim, Kabag Humas Kota Solok menjelaskan, bimtek dilakukan untuk peningkatan kompetensi wartawan yang bertugas di Kota Solok. Dengan tujuan untuk penyegaran dan menambah wawasan Pers.

Wawako Reiner mengatakan, kegiatan bimtek dilakukan sebagai jembatan untuk mempererat hubungan antara dunia jurnalistik dengan lembaga pemerintahan. Terutama dalam hal pemberintaan kegiatan-kegiatan daerah, yang harus dipublikasikan ke khlayak.

“Kegiatan yang dilakukan oleh humas Kota

Solok sudah tepat dan merupakan awal terciptanya jalinan hubungan yang harmonis. Selamat mengikuti bimtek semoga bermanfaat” kata Reiner.

Tak hanya itu, sebutnya, Pemerintah Kota Solok mengharapkan media massa dapat menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dengan terlibat aktif membantu mempromosikan pariwisata daerah itu melalui pemberitaan.

“Potensi daerah yang cukup banyak, teru tama sektor pariwisata tidak akan dikenl luas jika pers tidak memberitakannya. Jadi antara pemerintah dengan media massa adalah mitra yang

dapat membantu mempublikasikan kegiatan pembangunan,” kata Wakil Wali Kota Solok, Reinier ini lagi.

Ia mengatakan pers adalah jembatan yang dapat menghubungkan informasi pembangunan seperti bidang pariwisata, ekonomi, olahr aga, pendidikan ke masyarakat.

Karena tidak mungkin seorang pejabat bisa bertemu dengan semua masyarakat untuk menyampaikan informasi itu kegiatan yang dilakukannya. Maka melalui media massa informasi itu bisa langsung disebarluaskan sehingga masyarakat bisa mengetahui dengan cepat.  Redaktur: Heldi Satria

Apa pun yang diprogramkan dan dilaksanakan pemerintah tanpa diketahui masyarakat tentu tidak akan maksimal, karena tujuan pembangunan itu untuk masyarakat, katanya.

Sementara, Ketua PWI Sumbar, Heranof Firdaus mengatakan, wartawan memiliki kewajiban untuk tidak menayangkan nama lengkap dan fot o korban pidana terutama korb an perbuatan pelecehan sek sual dan pencabulan. Apala gi yang korban adalah anakanak dan masih di bawah umur. “Jadi dasar pegangan wartawan dalam bertugas adalah UU No. 40 tahun 1999,” sebutnya. (h/eri)  Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 15 MARET 2018 27 JUMAIDIL AKHIR 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

DI SAWAHLUNTO

Estimasi Penularan HIV/AIDS Tinggi SAWAHLUNTO, HALUAN — Penularan kasus HIV/AIDS bagaikan fenomena gunung es. Biasanya yang tampak hanya dibagian atas atau luarnya saja, padahal penularannya telah mencengkram hingga kesemua sendi kehidupan masyarakat seperti halnya di Kota Sawahlunto.

Sepanjang tahun 2002 hingga 2017, di kota arang ini telah ditemukan sebanyak 19 kasus kasus HIV/ AIDS dan telah meninggal dunia sebanyak 13 orang.

“Estimasi atau perkiraan penularan HIV/AIDS di Sa-

wahlunto, Wanita Pekerja Sek (WPS) sebanyak 210 orang dengan pelanggan WPS sebanyak 2.500 orang, lelaki seks lelaki sebanyak 120 orang, waria 20 orang dan dewasa ODHA sebanyak 50 orang,” ujar Kepala Bi-

dang Kesehatan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Kesmas P2P) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, dr Alansari didampingi Kasi, Sri Wareski Ismal kepada Haluan, Rabu (14/3).

Dijelaskan Alansari, ini merupakan estimasi yang dibuat berdasarkan pemantauan dan penelitian di lapangan. Dari data estimasi ini, tampak Sawahlunto salah satu daerah dengan risiko tinggi penularan atau te-

rjangkit HIV/AIDS. Sebenarnya, lanjut Ansari, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Sawahlunto telah melakukan edukasi dalam memutus rantai penyebaran virus berbahaya yang belum ada obatnya itu. Melalui kampanye dan s osialisasi yang dilakukan KPA Sawahlunto terasa belum maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran di KPA itu sendiri.

“Memutus rantai penyebaranya selain kampanye dan sosialisasi juga dibu-

tuhkan kegiatan pemeriksaan. Dari anggaran yang hanya teralisasi Rp18 juta dari Rp90 juta yang diharapkan, tentu tidak dapat menekan maupun mengoptimalkan kegiatan dalam pemutusan mata rantai penyebaran virus tersebut,” katanya.

Mata rantai penyebarannya harus ditelurusi dengan jelas, kemana penularannya. Kemudian lanjutnya harus dikejar orang yang pernah kontak dengan si penderita dan harus dila-

lebih mengenal penyakit dan cara penularannya,” ujar Ansari.

KPA sendiri, lanjut Alansari, merupakan wadah untuk sharing informasi sesama penderita HIV/AIDS sekaligus melakukan edukasi dan pendampingan bagi penderita. Untuk itu kepada masyarakat yang beresiko tertular agar dapat melakukan cek kesehatan di semua Puskesmas yang ada.

Selain gratis hasil dari cek kesehatan itu akan dirahasiakan. (h/mg-rki)

Plat Merah Penabrak Pelajar Bukan Milik Pemkab

KTL Pasaman Ciptakan Kesadaran Berlalu Lintas PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman Yusuf Lubis meresmikan penggunaan Pos Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) di bundaran Equator, jalan Jendral Sudirman, Rabu (14/ 3). Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci dan pengguntingan pita.

Peresmian KTL, juga dihadiri Kapolres AKBP Hasanuddin, Ketua PN Lubuksikaping, Muarif, Kepala OPD, para perwira dan personel Polres setempat.

Bupati Yusuf Lubis mengatakan, keberadaan Pos KTL ini akan membantu Polisi melakukan pengawasan guna menciptakan kesadaran warga dalam berlalu lintas di jalan.

“Pos KTL ini akan mengawasi para pengendara agar tertib dalam berlalu lintas.

Di KTL, sekecil apapun pelanggaran harus ditindak. Tidak boleh main-main. Pos ini tidak boleh kosong dari pengawasan,” ujar Yusuf Lubis.

Dikatakan Bupati, KTL ini banyak di lintasi warga, baik yang akan berangkat kerja, sekolah dan keperluan lainnya, sehingga seringkali volume kendaraan meningkat diiringi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan.

Sementara Kapolres Pasaman, AKBP Hasanuddin menyebutkan, keberadaan Pos KTL untuk mengajarkan dan membina masyarakat agar taat dan patuh dalam berlalulintas. Sebab, ketidakdisiplinan serta ketidak patuhan pengendara terhadap peraturan tertib berlalulintas berakibat terjadinya kecelakaan.

“Ini untuk melaksakan operasi keselamatan berlalu lintas yang dulu namanya operasi simpatik. Mengajarkan masyarakat agar tertib berlalulintas demi keselamatan dan menekan angka kecelakaan,” katanya.

Ia berharap, selain di lokasi tersebut, Pos KTL juga dapat dididirikan dikawasan lainnya, seperti di Rao, Panti, Tapus dan Bonjol. Pasalnya, kata Kapolres, keempat kawasan itu angka kecelakaan lalulintasnya tergolong tinggi.

“Kita sangat membutuhkan pos lalulintas empat lokasi itu. Karena disana sangat tinggi angka lakalantas dan padat arus lalulintasnya,” ujarnya. (h/mg-yud)

kukan pemeriksaan secara detail. Penyebaran virus HIV/AIDS biasanya terjadi melalui kontak hubungan seks bebas, kemudian bisa melalui pemakaian jarum suntik yang telah terindikasi virus tersebut.

“Tahun ini dengan telah terbentuknya kepengurusan KPA yang baru, kita akan lebih intens dalam mensosialisasikan dan mengkampanyekan upaya memutus rantai penyebaran HIV/AIDS. Dengan kegiatan itu diharapkan masyarakat

DIKLAT PRAJABATAN — Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Irma Darwani menyalami salah seorang peserta diklat usai penyematan tanda peserta oleh Asisten III, Lanefi yang mewakili Walikota Pariaman, Rabu (14/3). TRISNALDI

40 Bidan PTT Kota Pariaman Ikuti Diklat Prajabatan PARIAMAN, HALUAN — Diklat Prajabatan CPNS golongan II dari pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kementerian Kesehatan melalui pengangkatan khusus di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, diikuti 40 peserta.

Kegiatan itu yang akan berlangsung s elama 7 hari, mulai dari tanggal 14 sampai 20 Maret 2018 ini dibuka langsung oleh Asisten III, Lanefi di Gedung BP Paud dan Dikmas Provinsi Sumatera Barat, Rabu (14/3).

“Yang diklat sekarang, Bidan PTT yang diangkat tahun 2006,” kata Kepala BKPSDM Kota Pariaman Irma Darwani kepada Haluan, usai pembukaan Diklat.

Irma Darwani menyebut-

kan, total waktu pengangkatan itu 57 orang CPNS. Sementara 1 orang mengundurkan diri, 6 orang telah lewat umur.

Sebelum ini sudah ada 10 orang yang dikirim diklat ke Provinsi Sumbar dan mereka lulus semua. Dan diklat saat ini diikuti sebanyak 40 orang.

“Diklat ini bertujuan untuk menjadikan CPNS itu berilmu pengetahuan dan berwawasan luas sehingga optimal dalam bertugas,” jelasnya.

Kurikulum diklat pra jabatan ini terdiri dari 4 (empat) mata Diklat, yaitu wawasan kebangsaan, percepatan pemberantasan korupsi, managemen ASN dan pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat.

“Jika peserta diklat ada yang tidak lulus, hanya ada

kesempatan sekali diklat lagi.

Kalau sudah dua kali melaksanakan diklat tidak berhasil juga lulus, berarti gagal,” kata Irma Darwani.

Kepala BPSDM Sumatera Barat, diwakili Kabid Diklat Fungsional BPSDM Sumbar, Khairanti menyebut, diklat pra jabatan penting dan wajib diikuti oleh CPNS, karena salah satu syarat untuk lolos menjadi PNS adalah dengan mengikuti diklat pra jabatan dan dinyatakan lulus.

Selama 7 hari ke depan, peserta akan dilatih dan dididik dalam segala hal yang mendukung tugas sebagai seorang ASN, mulai pembelajaran tentang akuntabilitas, nasionalis, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. (h/tri)

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Kendaraan plat merah yang menabrak siswa SMAN 4 Payakumbuh ketika hendak berangkat ke sekolah pada Senin (12/3), ternyata bukan kendaraan dinas milik Pemkab Limapuluh Kota.

Melainkan kendaraan dinas milik instansi vertikal yang berkantor di Kabupaten Limapuluh Kota. Yaitu milik Balai Pembibitan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mengatas.

“Mobil dinas yang kecelakaan kemarin, bukan milik Pemkab.

Nomor polisinya bukan BA 52 C. Melainkan BA 53 C milik BPTU Padang Mengatas,” terang Firmansyah Kepala Bagian Humas Sekdakab Limapuluh Kota pada Selasa (13/3) pagi.

Katanya, nomor kendaraan tersebut memang hampir sama dengan nomor polisi milik Kabag Kesra Sekdakab Limapuluh Kota.

“Mobil itu ketahui setelah kami koordinasi dengan Bagian Umum Sekdakab.

Ketika dicek, ternyata nomor polisinya BA 53 C,” kata Firmansyah lagi.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Limapuluh Kota, Fery Chofa dihadapan sejumlah awak media di Kota Payakumbuh pada Selasa (13/3) siang. “Mobil plat merah yang kecelakaan kemarin bukan kendaraan dinas milik Pemkab Limapuluh Kota. Itu adalah mobil dinas instansi verfikal yang berkantor di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota,” kata Kepala Dinas Kominfo Limapuluh Kota.

Sementara, Kepala BPTU

Padang Mengatas, Irwandi, membenarkan kendaraan tersebut milik kantornya.

Diterangkannya, mobil BA 53 C tersebut biasanya digunakan sebagai mobil operasional antar jemput sekolah di lingkungan BPTU Padang Mengatas.

“Itu memang mobil kita.

Biasanya digunakan untuk operasional sekolah bagi BPTU Padang Mengatas,” terang Irwandi. Orang nomor satu pada balai pembibitan sapi itu mengatakan, saat kecelakaan, mobil d inas jenis Suzuki Eskudo tersebut dikendarai oleh pegawai BPTU Padang Mengatas.

Ketika ditanya, bagaimana kondisi korban pasca kecelakaan, Irwandi mengakui sudah melakukan perawatan terhadap Rahmad.

“Korban sudah kita obati.

Dan persoalan kecelakaan sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” katanya.

Seperti pemberintaan Haluan sebelumnya, salah seorang siswa SMAN 4 Payakumbuh menjadi korban kecelakaan yang terjadi di jalan menuju sekolahnya, kawasan Koto Nan Ompek, Kota Payakumbuh atau sekitar 200 meter sebelum gerbang sekolah.

Saat itu, korban yang mengendarai sepeda motor, dari arah berlawanan melaju mobil berplat merah dan langsung menabrak korban.

Rahmad sempat terpental ke pinggir jalan. Dari cerita warga ketika kejadian, mobil plat merah yang menabrak sempat berupaya kabur. Tapi untung, mobil bisa dihentikan warga. Korban mengalami luka robek pada bagian paha kanan. (h/ddg)

Warga Lubuk Alung Butuh Tambahan Bak Sampah

TERLIHAT sampah berserakan di pinggir jalan Lubuk Alung-Pariaman, Rabu (14/3). KHAIRUL

www.harianhaluan.com

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Mastarakat Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman keluhkan banyaknya sampah yang berserakan disepanjang jalan lintas Lubuk AlungPariaman, Rabu (14/3). Hal ini salah satunya dipicu karena kurangnya fasilitas bak sampah di lokasi ini.

Pantauan Haluan, sampah yang berserakan di pinggir jalan merupakan sampah rumah tangga. Sampah pada umumnya adalah sampah plastik dan limbah rumah tangga.

Yuniswan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Padang Pariaman mengatakan, pihaknya sudah menyediakan bak sampah yang berada di dekat pasar Lubuk Alung. “Kami sudah menyediakan bak sampah di dekat Pasar Lubuk Alung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, bak sampah sengaja diletakkan di pasar. Pasalnya, lokasi ini dinilai strategis untuk menampung sampah masyarakat dan sampah dari pedagang yang ada.

“Tahun ini, Kabupaten Padang Pariaman tidak menyediakan tempat pembuangan sampah sementara,” sebutnya.

Ia juga mengimbau ma Redaktur: Heldi Satria

syarakat Padang Pariaman agar sadar dengan kebersihan.

“Kami mengharapkan masyarakat bisa membuang sampah ke tempatnya,” ujarnya lagi.

Salah seorang warga bernama Yeni mengungkapkan, dirinya terpaksa membuang sampah ke lokasi tersebut karena tidak ada lagi tempat membaung sampah yang representatif di sekita lokasi. “Saya terpaksa dan sengaja membuang sampah karena tidak ada disediakan bak pembuangan sampah.

Dengan menumpukan sampah di pinggir jalan berharap bisa dibersihkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, (DLH),” ujar Yeni.

Hal senada juga diutarakan Amiruddin, pemilik tanah yang dijadiakan tempat pembuangan sampah oleh masyarakat. Ia mengaku sangat kesal dengan prilaku masyarakat yang selalu membuang sampah di tanahnya.

Bahkan dirinya sudah memasang plang larangan membuang sampah namun tak diindahkan masyarakat.

“Taka jarang saya saling adu mulut dengan waraga jika ia membuang sampah,” tambahnya. (h/mg-rul/hel)  Layouter:Rahmi