EDISI : 186 TAHUN LXIII
RABU 16 NOVEMBER 2011 M / 20 DZULHIJAH 1432 H
HARGA ECERAN
Rp2500
HARI INI TERBIT 24 HALAMAN
SEJARAH MENCATAT, HALUAN TERBIT SEJAK 1948 DAN MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
INSIDEN MALIGI
Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisiNya ada ukurannya. (QS Ar Ra'd 13:8)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGHRIB ISHA
04.39 12.02 15.25 18.05 19.17
Ada Lagi yang Akan Ditangkap
WIB WIB WIB WIB WIB
PADANG, HALUAN — Keberadaan anggota polisi di Maligi Kecamatan sasak Ranah Pasisie, Pasaman Barat bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat setempat. Kehadiran polisi pasca kerusuhan di daerah tersebut guna mengantisipasi terjadinya kerusuhan-kerusuhan yang akan menyusul. “Hanya warga yang bersalah lah yang akan merasa resah dengan kehadiran polisi di sana (Maligi-red),” kata Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Kawedar, ketika dikonfirmasi Haluan di ruangannya, Selasa (15/11). Menurut Kawedar, masyarakakat lain yang tidak terlibat dalam kerusuhan tersebut, sangat menginginkan kehadiran polisi untuk berjaga-jaga di sana. “Kehadiran polisi bertujuan untuk mensterilkan kondisi di daerah kerusuhan supaya jangan terjadi kerusuhan-kerusuhan lanjutan,” katanya.
http://www.pkpu.or.id
REFLEKSI
Bersambung ke Halaman 11
Menyoal Kerusuhan Maligi OLEH : MORA DINGIN BEBERAPA hari yang lewat, tepatnya Selasa (08/11) kita dikejutkan dengan kabar kerusuhan di Jorong Maligi, Kecamatan Sasak, Kabupaten Pasaman Barat. Kerusuhan yang terjadi antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Kerusuhan ini berawal ketika masyarakat melakukan aksi protes kepada PT Permata Hijau Pasaman II (PT PHP II) agar pihak perusahaan mengembalikan tanah ulayat masyarakat Jorong Maligi seluas 650 hektare. Akibat kerusuhan tersebut sebanyak 18 orang warga Jorong Maligi khususnya kaum perempuan mengalami luka-luka, patah tulang bahkan ada yang mengalami keguguran. Kerusuhan yang tidak terkendali akhirnya masyarakat juga melakukan aksi pembakaran terhadap barang-barang milik PT PHP II (Baca: Haluan, 11/11).
Bersambung ke Halaman 11
HARIDMAN
MARINI, warga Kayu Gadang Surantih Kecamatan Sutera, rumahnya hancur dihondoh arus Batang Surantih pada banjir Kamis (3/11) lalu.
Marini dan Sepuluh Anaknya “Numpang” di Rumah Warga BANJIR bandang pada Kamis (3/11) lalu telah menyisakan duka mendalam bagi Marini (59), warga Kayu Gadang, Nagari Surantih, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan. Rumah yang didirikan di pinggir Batang Surantiah itu telah lenyap disapu banjir bandang. Marini yang telah ditinggal mati suaminya semnjak lima belas tahun lalu tersebut, kini hanya bisa mengurut dada. Harta bendanya telah lenyap tersapu banjir. Tidak ada yang disisakan bencana itu. Untuk tinggal dan menetap sementara, Marini terpaksa menumpang di rumah warga lainnya. “Saya bersama 10 anak telah seminggu lebih menumpang di rumah tetangga milik Ujang. Sebenarnya malu, tapi mau apalagi, tempat tinggal tidak adalagi,” kata Marini di Kayu Gadang, Selasa (15/11).
Bersambung ke Halaman 11
ANTRE — Warga korban banjir bandang Pesisir Selatan yang terserang berbagai penyakit antre berobat di Rumah Sakit Darurat PT Semen Padang yang didirikan di Linggo Sari Baganti. Tim Semen Padang Peduli ini telah melayani pengobatan sekitar 831 korban banjir bandang Pesisir Selatan yang terserang penyakit.
FOTO MARLON DISEBAR
Mantan Bupati Mentawai Dipanggil Kejati Sumbar BARU saja melepaskan jabatannya sebagai Bupati Mentawai Senin, 14 November 2011 lalu, Edison Saleleubaja langsung dipanggil Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk diperiksa sebagai tersangka. Kejaksaan juga terus memburu mantan Bupati Dharmasraya Marlon Martua.
PADANG, HALUAN – Mantan Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengunaan dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) tahun 2005, direncanakan akan datang ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumbar hari ini, Rabu (16/11). Kedatangannya ke Kejati untuk memenuhi panggilan penyidik guna menjalani pemeriksaan terkait kasus yang diperkirakan telah merugikan negara sekitar Rp1,5 miliar. Kasipenkum dan Humas Kejati Sumbar Ikhwan Ratsudy, Selasa (15/ 11), mengatakan, surat panggilan terhadap Mantan Bupati yang baru melepaskan jabatannya itu, telah dilayangkan semenjak satu minggu yang lalu. Terakhir dikonfirmasi, ia akan memenuhi panggilan penyidik.
“Kita sudah melakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan. Sesuai surat pemanggilan, MARLON MARTUA EDISON pemeriksaan akan dilaksanakan besok (hari ini-red). Kita pastikan, surat penyidik pukul 09.30 WIB. Dua jaksa, pemanggilan sudah berada di tangan Satria Abdi dan Basril G, juga sudah Edison Saleluebaja,” tuturnya. Edison disuruh menghadap jaksa Bersambung ke Halaman 11
KASUS AL-HARAM
Tak Gampang Panggil Pejabat
PADANG, HALUAN — Tidak mudah melakukan pemangggilan terhadap pejabat untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam penyidikan sebuah kasus. Apalagi pejabat yang akan dipanggil tersebut adalah kepala daerah atau pun wakil kepala daerah. Pemanggilan baru bisa dilakukan setelah melalui izin Presiden. Demikian disampaikan Syamsirudin, Penasehat Hukum (PH) tersangka Herman, ketika dimintai komentar terkait rencana Penyidik Direskrimum Polda Sumbar akan melakukan pemanggilan terhadap 14 pejabat Pemerintah Provinsi Sumbar, yang diduga terlibat dalam menikmati Rp4,5 miliar, uang hasil penipuan yang diduga dilakukan tersangka Herman (Pimpinan Biro Perjalanan Al-Haram), terhadap 250 calon jemaah sejak awal 2011 lalu. “Untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap kepada daerah dan wakil kepala daerah, Polisi harus melalui izin Presiden dulu. Untuk mengurus izin tersebut adalah hal yang sulit dan rumit,” menurut Syamsirudin. Ia berpendapat, sebaiknya kasus ini tidak usah diperlebar. Melibatkan 14 pejabat dalam kasus ini berarti sama artinya dengan memperbanyak musuh. Bersambung ke Halaman 11
Korban Penculikan Segera Dipulangkan
PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial dan Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian Sosial RI menyepakati untuk segera memulangkan Ma-
mat (5) dan Anita alias Owi (6) kepada orang tuanya dalam waktu dekat. Saat ini, kedua institusi tersebut masih merampungkan dokumen administrasinya. “Rencananya pemulangan
dilakukan minggu ini, dan kami dari Dinas Sosial Sumbar masih menunggu kedatangan petugas dari TRC Kementerian Sosial yang akan menjemputnya,” kata Kasi Pelayanan Kesejahteraan
Sosial Anak, Remaja dan Lanjut Usia, Dinas Sosial Sumbar, Mohammad Haryolelono kepada Haluan, Selasa (15/11). Bersambung ke Halaman 11
INDONESIA MAKIN KOKOH
Vietnam Dekati Thailand
ANTARA
PETENIS Putri Indonesia, Lavinia Tananta, mendapat perawatan saat menghadapi petenis Thailand, Nungnadda Wannasuk, dalam laga pertandingan pertama final Tenis Beregu Putri Sea Games XXVI di Komplek Olah Raga Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/11). Lavinia kalah atas petenis Thailand dengan kedudukan akhir 6-7, 2-6. Tim Tenis Putri Indonesia gagal merebut medali emas setelah tunduk oleh Thailand dengan skor 2-0 dalam final Tenis Beregu Putri.
JAKARTA , HALUAN — Tuan rumah Indonesia memperkokoh posisi di puncak klasemen pengumpulan medali hingga hari kelima pelaksanaan SEA Games XXVI/2011 di Jakarta dan Palembang, Selasa, namun belum sepenuhnya aman untuk merebut juara umum. Hingga pukul 23.00 WIB, kontingen “Merah Putih” telah mengoleksi 76 medali emas, 60 perak dan 60 perunggu. Thailand menguntit di posisi kedua dengan 48
medali emas, 35 perak dan 57 perunggu, sedangkan Vietnam yang mengumpulkan 44 emas, 46 perak dan 54 perunggu berada di peringkat ketiga. Dengan demikian, Vietnam makin mengancam posisi runner up sementara karena di hari keempat, jarak kepemilikan medali emas ada delapan medali emas, maka di hari kelima, jaraknya tinggal empat emas saja. Bersambung ke Halaman 11
Sudah 8 Bulan Agam tanpa Wakil Bupati
LUBUK BASUNG, HALUAN — Kekosongan jabatan Wakil Bupati Agam sejak delapan bulan terakhir ini mulai disikapi oleh DPRD. Menurut Wakil Ketua DPRD Agam, Yandril masalah itu sudah dibicarakan di tingkat pimpinan dewan. Sebagaimana diketahui, Wakil Bupati Agam, Umar tersangkut kasus korupsi yang berakhir di Pengadilan Tipikor. Umar lalu divonis penjara 17 bulan. Umar dipersalahkan mengorup uang negara bukan dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati, melainkan ketika ia menjabat Kepala Dinas PU Agam. Umar divonis karena
korupsi dana pemeliharaan jalan tahun 2008 senilai Rp1 miliar. Apakah kemudian kemudian jabatan Umar akan diganti oleh orang lain, masih belum diputuskan. Namun seperti diisyaratkan pasal 125 PP No 6 tahun 2005, Menteri Dalam Negeri dapat memproses pemberhentian kepala daerah atau wakilnya jika berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan. Itupun usulannya mesti melalui usulan Gubernur. Bersambung ke Halaman 11