Haluan 17 Februari 2018

Harian Umum

EDISI: 122, TAHUN KE-70

SABTU, 17 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

1 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Delapan Kepala Daerah Diciduk KPK JAKARTA, HALUAN — Belum genap dua bulan di tahun 2018, sebanyak delapan kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK).

Beberapa di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan. Banyaknya kepala daerah kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 membuat Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sangat prihatin OTT pertama dilakukan KPK terhadap Bupati Hulu Sungai Tengah, Abdul Latif.

Dia ditetapkan sebagai tersangka dengan tiga orang lainnya yakni, Ketua Kamar

>> DELAPAN hal 07

TAHUN BARU IMLEK — Pengunjung melihat atraksi naga liong di Klenteng See Hin Kiong, Pondok, Kota Padang, Kamis (15/2). Atraksi tersebut diadakan dalam rangka penyambutan tahun baru Imek 2569. IRHAM

PEMPROV RENCANAKAN PELEBARAN JALAN

Macet Koto Baru Tak Bisa Dibiarkan (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan mesmperteguh dengannya telapak kakimu (QS Al Anfaal Ayat 11)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

P

ERSOALAN macet di Koto Baru menjadi masalah klasik yang memang harus dicarikan jalan keluarnya. Jika sudah Senin (hari pasar-red), kendaraan mengular di sana. Masalah ini sudah bertahun-tahun tidak ditemukan solusinya. Pemprov Sumbar sudah semestinya serius mengurai masalah yang terjadi.

PADANG, HALUAN — Pelebaran jalan menjadi upaya paling masuk akal untuk mengurai rutinitas kemacetan di Pasar Koto Baru, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Lua, Agam. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar mengaku tengah mengupayakan pelebaran itu secepatnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit, Rabu (14/2) lalu kepada wartawan di Istana Gubernur Sumbar mengatakan, pihaknya telah mengupayakan pembebasan lahan di bagian belakang pasar, agar pelebaran jalan di sepanjang titik kemacetan itu bisa segera dilakukan.

“Kami tengah menjajakinya

advertorial

dengan berbagai pihak. Karena kebutuhan agar segera dilebarkan itu sudah sangat mendesak. Pembebasan, kami tengah mengupayakan ke PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) karena di belakang itu (pasar) ada lahan mereka,” kata Nasrul.

>> MACET hal 07

advertorial

Agung Laksono Lantik Pengurus PDK Kosgoro 1957 Sumbar GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno menyerahkan SK kepada tiga Pjs Walikota untuk Kota Padang, Padang Panjang, dan Sawahlunto, di Auditorium Istana Gubernuran Sumbar, Rabu (14/2). IST TERDAKWA Maria Feronika ketika memasuki ruang sidang Pengadilan Tipikor Padang, Kamis (15/2). YUHENDRA

AGUNG LAKSONO

WENO AULIA DURIN

PADANG, HALUAN — Hari ini, Sabtu (17/2), pengurus Pimpinan Daerah Kolektif (PDK) Kosgoro 1957 Sumbar periode 2017-2022, dilantik oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 Agung Laksono di Imelda Hotel, Padang. Saat bersamaan juga dilantik ketua PDK Kosgoro 1957 kabupaten/kota se-

Sumbar. Pengurus PDK Kosgoro 1957 Sumbar yang dilantik itu, dipimpin duet Weno Aulia Durin (ketua) dan Zulkenedi Said (sekretaris) serta didukung Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) yang diketuai Syawir Thaher dan sejumlah tokoh lainnya. Ketua PDK Kosgoro

>> AGUNG hal 07

Eksepsi Ditolak, Maria Tetap Terdakwa PADANG, HALUAN — Majelis hakim Pengadilan Tipikor Padang menolak eksepsi Maria Feronika, istri Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis yang terjerat kasus korupsi perawatan Rumah Dinas Walikota Padang Panjang. Dengan begitu, bersama rekannya, Richi Lima Saza, Maria tetap menyandang status terdakwa.

Dalam sidang dengan agenda putu-

san sela, majelis hakim menyatakan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya, sudah masuk ke dalam pokok pe rkara. “Eksepsi terdakwa sudah memasuki pokok perkara dan juga seluruh isi dari surat dakwaan telah lengkap. Oleh karena itu kami menyatakan menolak eksepsi

>> EKSEPSI hal 07

GUBERNUR KUKUHKAN TIGA Pjs WAKO

Legalitas Kuat, Pjs Diminta Bekerja Maksimal PADANG, HALUAN — Tiga Pejabat Sementara (Pjs) Walikota untuk tiga kota yang mengikuti helat pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Barat (Sumbar) tahun ini, diminta untuk menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Selain itu,

Pjs diharapkan maksimal dalam mengurai persoalan yang masih tersisa di kota penempatan masing-masing.

Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya pada pengukuhan Pjs untuk tiga

>> LEGALITAS hal 07

Ekspor Sumbar Tertekan di Awal Tahun PADANG, HALUAN — Sumatera Barat membuka kinerja perdagangan Januari 2018 dengan raihan ekspor yang anjlok hingga 30,3 persen secara tahun ke tahun (year on year). Angkanya turun dari 201,38 juta dolar AS pada Januari 2017 menjadi 140,36 juta dolar AS di Januari 2018.

Meski begitu, angka ekspor Januari 2018 naik tipis 5,8 persen dibanding capaian pada Desember tahun lalu. Penurunan kinerja ekspor pada Januari 2018 dibanding tahun lalu salah satunya karena ekspor CPO dan produk turunannya yang tertekan di awal tahun 2018.

CPO sendiri merupakan komoditas ekspor unggulan www.harianhaluan.com

Sumatera Barat selain produk karet dan turunannya.

Anjloknya ekspor CPO juga disebabkan adanya resolusi parlemen Uni Eropa yang melarang penggunaan minyak sawit sebagai campuran biodiesel. Padahal, 46 persen total impor kelapa sawit oleh Uni Eropa dimanfaatkan untuk biodiesel.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat Sukardi menyebutkan, raihan ekspor komoditas lemak dan hewan nabati dari Sumatera Barat anjlok dari 144,54 juta dolar AS pada Januari 2017 menjadi 91,65 juta dolar AS pada Januari 2018 ini. “Artinya ada penuAKTIVITAS bongkar muat di pelabuhan Teluk Bayur Padang.

IST

 Redaktur: Bhenz Maharajo

>> EKSPOR hal 07  Layouter: Irvand

UTAMA

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

2

DIDUGA KORUPSI

Anggota Pokja ULP Pasaman Jadi Tersangka PASAMAN, HALUAN — Kejari Pasaman menetapkan empat orang, masing-masing seorang rekanan proyek dan tiga anggota Pokja ULP Pemkab Pasaman sebagai tersangka. Mereka diduga terlibat dugaan korupsi dana pembangunan jalan Pintu Padang-Botung Busuk, Kecamatan Mapattunggul.

CCTV Bantu Ungkap Kasus Rezha PADANG, HALUAN — Ahmad Rezha Fahlevy (15) menghembuskan napas terakhirnya pada Senin (22/1) lalu di RSUP Dr. M. Djamil karena menjadi korban tabrak lari. Rezha menjadi korban tabrak lari pada Minggu (21/1), lalu oleh mobil Suzuki Splash berwarna merah maroon di depan Kampus UPI YPTK, Padang.

Kejadian tabrak lari tersebut terekam melalui kamera CCTV yang terpasang di sekitar daerah tersebut. Orang tua Rezha, Wulandari PS, mengatakan, ia menyaksikan bagaimana anaknya, Rezha, mengalami kecelakaan melalui rekaman CCTV REZHA (ALM) tersebut.

Si pengemudi Suzuki Splash bukannya menolong korban untuk segera dilarikan ke rumah sakit, malah mencoba melarikan diri, dan kedapatan berada di dekat masjid UPI YPTK Lubuk Begalung.

Selang satu jam, seorang perempuan paruh baya membawanya ke RSUP Dr M Djamil korban yang tidak sadarkan langsung mendapat penanganan dari rumah sakit, namun nyawanya tidak dapat ditolong, dengan kondisi korban kepala hancur dan mata lebam.

Saat ini pengemudi mobil Suzuki Splash tersebut telah ditahan di Mapolresta Padang.

Kanit Laka Satlantas Polresta Padang, AKP Muzhendri, mengaku pihaknya telah mengamankan si pengemudi.

Dikatakannya, pengemudi tersebut menyerahkan diri ke Mapolresta pada sore hari pasca kecelakaan. “Pengemudi menyerahkan diri sore hari setelah kecelakaan siang itu, tapi sempat pulang ke rumahnya dulu,” pungkasnya.

Masih kata Muzhendri, pengemudi tersebut disangkakan pada pasal 310 KUHP yang menyebabkan orang lain meninggal dunia.

“Pengemudi dijerat pasal 310 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan penjara maksimal enam tahun,” katanya. (h/mg-hkl)

Sepekan, Dua Warga Tewas Bunuh Diri PAYAKUMBUH, HALUAN — Sejak sepekan terakhir, warga Luak Limopuluah atau sebutan lain bagi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota buncah adanya warga setempat tewas menggenaskan dengan cara gantung diri, 2 orang sekaligus.

Belum hilang kasus gantung diri yang dilakukan Asnadi (65) warga Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Limapuluh Kota pada Kamis (8/2) pekan lalu. Berselang 7 hari kemudian, warga kembali dikejutkan dengan aksi nekad gantung diri yang dilakukan wanita 38 tahun. Yaitu Ratna Yulnengsih, warga Kelurahan Payolansek, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh.

Dari hasil olah TKP Polsekta Payakumbuh serta Polres Payakumbuh, korban Ratna murni gantung diri. “Korban murni gantung diri, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jasad korban,”terang AKBP Kuswoto Kapolres Payakumbuh melalui Kapolsekta Payakumbuh Kompol Russirwan pada Kamis (15/2) kemarin.

Tewasnya korban Asnadi dan Ratna dengan gantung diri, motif nya hampir sama.

Yaitu karena depresi karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Karena itu, tak tahan dengan menahan penyakit diderita akhirnya nekad mengakhiri hidup dengan cara gantung diri.

Tewasnya kedua korban ini, menambah deretan panjang kasus bunuh diri yang terjadi di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Dari cacatan Haluan, sejak 2 tahun terakhir ini dari 2016 sampai Februari 2018, setidaknya sudah 9 warga Luak Limopuluah yang nekad habisi nyawanya sendiri. 3 kasus terjadi di Kota Payakumbuh dan 6 kasus terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota. Pada 2016 terjadi sebanyak 4 kasus, 2017 sebanyak 3 kasus dan 2018 sebanyak 2 kasus. (h/ddg)

KETERANGAN PERS — Kajari Pasaman, Adhryansah (tengah) bersama Kasi Intel Ihsan (Kanan) dan Kasi Pidsus Erik Eriadi (Kiri) saat press confrense bersama awak media di auala kejaksaan setempat.

Abothyl Telah Dicabut Izin Edarnya PADANG, HALUAN — Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang telah menginstruksikan para distributor untuk menarik Albothyl dari peredaran. Ia menerangkan, penarikan oleh distributor dilakukan selambatnya satu bulan sejak surat edaran berlaku.

Kepala BBPOM di Padang Martin Suhendri pada Haluan, Jumat (16/2) menerangkan, dalam dua tahun terakhir BPOM RI menerima 38 laporan dari profesional kesehatan yang menerima pasien dengan keluhan efek samping obat Albothyl untuk pengobatan sariawan. Diantara efek samping serius yaitu sariawan yang membesar dan berlubang hingga menyebabkan infeksi (noma like lession).

“Sesuai surat edaran, kita perintahkan produser untuk menarik sendiri obat tersebut.

Selanjutnya, kita akan lakukan pengawasan dan penertiban. Jika dalam jangka waktu belum ditarik juga maka barang akan kita sita,” ujarnya.

Disampaikannya, BPOM bersama ahli farmakologi dari universitas dan klinisi dari asosiasi profesi terkait telah melakukan pengkajian aspek keamanan obat yang mengandung policresulen dalam bentuk sediaan cairan obat luar konsentrat. Hasilnya, diputuskan tidak boleh digunakan sebagai hemostatik dan antiseptik pada saat pembedahan serta penggunaan pada kulit, telinga, hidung dan tenggorokan serta sariawan dan gigi.

“BPOM RI membekukan izin edar Albothyl dalam bentuk cairan obat luar konsentrat hingga perbaikan indikasi yang diajukan disetujui. Untuk produk sejenis akan diberlakukan hal yang sama,” tambah Martin.

BPOM mengimbau profesional kesehatan dan masyarakat menghentikan penggunaan obat tersebut. Bagi masyarakat yang terbiasa menggunakan obat tersebut untuk mengatasi sariawan, dapat menggunakan obat pilihan lain yang mengandung benzydamine HCl, povidone iodine

1%, atau kombinasi dequalinium chloride dan vitamin C. “Bila sakit berlanjut, masyarakat agar berkonsultasi dengan dokter atau apoteker di sarana pelayanan kesehatan terdekat. Kemudian, bagi profesional kesehatan yang menerima keluhan dari masyarakat terkait efek samping penggunaan obat dengan kandungan policresulen atau penggunaan obat lainnya, dapat melaporkan kepada BPOM RI,” imbaunya.

BPOM RI mengajak masyarakat untuk selalu membaca informasi yang terdapat pada kemasan obat sebelum digunakan, dan menyimpan obat tersebut dengan benar sesuai yang tertera pada kemasan. Ingat selalu CEK KLIK (Cek Kemasan, informasi pada Label, Izin Edar, Kedaluwarsa).

“Kita juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu terkait obat dan makanan yang beredar melalui media sosial,” pungkasnya. (h/ win)

Dari empat orang tersangka tersebut, salah satunya kini menjabat sebagai kepala di salah satu bidang pada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) setempat, dua orang lainnya adalah staf ASN. Kemudian, satu tersangka lagi merupakan rekanan yang mengerjakan proyek dari PT Rajawali Citra Wahana Pasaman (RCP).

Kepada wartawan saat jumpa pers, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pasaman, Adhryansah mengatakan, bahwa kegiatan pembangunan jalan Pintu Padang-Botung Busuk tahun 2016 itu diduga tidak sesuai spek dan mutu sebagaimana dalam kontrak kerja antara rekanan dengan pemerintah.

“Empat orang tersangka tersebut adalah SLN (43), DS (44) DN (39), anggota Pokja ULP Pemkab Pasaman. Kemudian, seorang lagi berinisial LJD (47), selaku rekanan PT. RCP,” kata Adhryansah, didampingi Kasi Pidsus, Erik Eriyadi dan Kasi Intelijen, Ihsan.

Dikatakan, Adhryansah, dari hasil audit BPKP Perwakilan Sumatera Barat, ditemukan kerugian negara sebesar Rp200 juta, dari total nilai pengerjaan proyek pembangunan jalan tersebut sebesar Rp3 Miliar.

“Ada kerugian negara, itu setelah pihak BPKP Sumbar melakukan audit pada Desember 2017 lalu. Setelah data itu kita dapatkan, barulah kita (Kejaksaan) gelar perkara,” katanya.

Penyelidikan kasus dugaan korupsi ini dilakukan sejak April 2017. Setelah dilakukan penyelidikan, maka pihaknya mendapatkan alat bukti dan dilanjutkan dengan penyi-

dikan. Lambatnya penetapan tersangka karena pihak kejaksaan menunggu hasil audit dari BPKP Perwakilan Sumbar.

“Mohon maaf, kami tidak bisa merinci kasus ini karena ini ranahnya penyidikan.

Kalau untuk lengkapnya silahkan nanti kawal dalam persidangan,” sebutnya.

Dari hasil penyidikan, kata Adhryansah, pihaknya menemukan ketiga anggota pokja dalam proses pengadaan barang dan jasa diduga ‘bermain mata’ alias kongkalikong dengan rekanan agar dimenangkan dalam proyek tersebut.

“Ada permufakatan jahat antara Pokja dengan pihak rekanan, agar rekanan (PT RCP) dimenangkan dalam tender. Padahal, rekanan ini tidak memenuhi syarat untuk dimenangkan,” ujarnya.

Akibatnya, kata Adhryansah, pelaksaan pekerjaan pembangunan jalan sepanjang 4 Km itu tidak memenuhi spesifikasi dan mutu. Pihaknya, kata dia, akan memaksimalkan pengembalian kerugian negara dari kasus tindak pidana korupsi tersebut.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga sudah mengajukan permohonan cegah dan tangkal (Cekal) terhadap keempat tersangka ke Kejaksaan Agung RI, untuk menghindari para tersangka melarikan diri ke luar negeri.

“Keempat tersangka juga sudah kita cekal. Kita sudah mengirimkan surat ke Kejaksaan Agung RI terkait hal tersebut.

Kasus ini akan disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Padang,” ujarnya. (h/yud)

DPRD Tetapkan Oknum Karutan Terlibat Narkoba RPIP Jadi Perda LI M A P U L U H KOTA , HALUAN — Oknum Kepala Pengamanan Rumah Tahanan (Karutan) Painan, Sumbar ditangkap Tim Opresional Satresnarkoba Polres Limapuluh Kota, Rabu malam (09/02). Penangkapan dilakukan di Simpang empat Tanjung Pati, Kabupaten Limapuluh Kota sekira pukul 20.00 WIB karena sang oknum diduga terlibat transaksi dan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu.

Kapolres Limapuluh Kota AKBP Haris Hadis melalui Kasatresnarkoba, Iptu Zul Andri, mengatakan awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Limapuluh Kota mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba di wilayah hukumnya.

“Kami pun melakukan pengintaian sesuai dengan keterangan yang disampaikan masyarakat, hingga akhirnya oknum berinisial I dengan umur 48 tahun, bisa kami tangkap tadi malam,” ujar Iptu Zul Andri, Kamis (15/02) Saat ini oknum sudah diamankan di Mapolres Limapuluh

OKNUM Karutan Painan (tengah/menutup wajah), “Id” terciduk petugas dari Polres Limapuluh Kota membawa sabu. DADANG

Kota untuk pemeriksaan lanjutan.

Turut diamankan barang bukti berupa paket narkoba jenis sabusabu seberat 0,37 gram yang di bungkus plastik bening. Kemudian satu unit mobil Avanza hitam dengan pelat BA 1881 GS, dua buah smartphone merek Samsung J5 warna hitam dan warna sirver.

Sementara itu, Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Ham

Propinsi Sumatera Barat, Dwi Prasetya Santoso ketika dimintai komentar terkait bawahannya yang ditangkap, ia mengaku sudah mengetahui dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk memprosesnya.

“Saya tidak tahu banyak tentang dia sebab tak mengawasi langsung. Biarkan saja Polisi melakukan penyidikannya. Kita hormati saja,” ucapnya. (h/mg-ari)

PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pengembangan Industri Provinsi (RPIP) tahun 20172037 ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Perda).

Penetapan Ranperda ini menjadi Perda dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang berlangsung, Kamis (15/2) sore.

Ketua tim pembahas Ranperda RPIP, Widiatmo, mengatakan, menurut jadwal Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumbar, Ranperda RPIP ini akan diparipurnakan 26 Februari mendatang. Namun, mengingat semua tahap pembahasan telah selesai dilakukan pengesahan Ranperda dapat dipercepat.

“Ranperda RPIP akan mengatur pembangunan sektor pengembangan industri Sumbar hingga 20 tahun kedepan. Kami harap Perda ini jangan hanya menjadi hiasan saja. Harus berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Disebut Widiatmo, pada

bab IV Ranperda dicantumkan bahwa harus adanya, program strategi perindustrian hingga tahun 2023. Perda ini, nantinya akan menjadi payung hukum yang harus diikuti kabupaten / kota untuk memajukan produk unggulan yang menjadi icon pada wilayah masing-masing.

Ia memaparkan, ada 10 jenis industri unggulan yang dibidik untuk difokuskan dalam RPIP Sumbar Tahun 20172037 antara lain, industri pengolahan hasil laut dan perikanan, industri pengolahan kakao, industri makanan ringan, pengolahan gambir dan pengolahan minyak asiri.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumbar Yuliarman yang juga anggota tim pembahas Ranperda mengatakan, pengembangan Industri di Sumbar harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dengan hal tersebut, hasil produksi bisa meningkat dan berkualitas. Kemudian hasil produksi itu akan bisa juga dijual di pasar Nasional dan Internasional. (h/len)

Jokowi Dukung Pengembangan Majelis Zikir Babussalam PADANG, HALUAN — Ketua Umum DPP Majelis Zikir Babussalam, Boy Lestari, bertemu dengan Presiden Jokowi menjelang rombongan kepresidenan berangkat ke Jakarta, Jumat (9/2) sore.

Pada pertemuan tersebut, Boy dan Jokowi membicarakan beberapa hal, salah satunya tentang pengembangan Majelis Zikir Babussalam.

Boy Lestari menceritakan, pertemuan tersebut berlangsung lima menit di ruangan VIP Bandara Internasional Minangkabau.

Kehilangan Ijazah :SDN II Pianggu, Ijazah/SKHU 03 Juni 2010, No.DN-08Dd0083717 dan No.Induk 919 TP 2009/2010 a/n Mirza Andika Wendra. MTsN Sungai Lasi, Ijazah/SKHU 01 Juni 2013. MTs 030005402 No. Induk 10398 TP 2012/2013 a/n Mirza Andika Wendra.

SMKN 2 Kota Solok, Ijazah/SKHU 7 Mei 2016 DN-08 M 0004509 No.Induk 13543 TP 2015/2016 a/n Mirza Andika Wendra.

www.harianhaluan.com

Pada pertemuan itu, Jokowi menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Majelis Zikir Babussalam.

“Saya diajak bertemu dengan Pak Jokowi pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Pantai Padang. Waktu itu, beliau mengajak saya bertemu pada sore harinya. Kami bertemu di BIM saat beliau akan berangkat ke Jakarta. Saya menghadiahi beliau buku Majelis Zikir Babussalam.

Setelah itu, kami bicara empat mata,” tutur ketua DPW Gebu Minang Sumbar itu di Padang, Rabu (14/2).

Boy menceritakan, pada pertemuan khusus itu, ia dan Jokowi membicarakan empat hal. Pertama, Jokowi menyarankan kepada Boy untuk mencetak buku Majelis Zikir Babussalam lebih bagus dan lebih banyak. Kedua, Jokowi berharap kunjungan kali ini bermakna untuk Sumbar dengan

berbagai program yang diberikan, antara lain, pembangunan tol Padang Pariaman—Pekanbaru, revitalisasi rumah gadang di Solok Selatan, dan pembangunan museum Adinegoro di Sawahlunto.

Ketiga, Jokowi mengundang Boy ke Istana Presiden di Bogor untuk berdiskusi lebih panjang. Keempat, Jokowi mendukung penuh pembentukan Majelis Zikir Babussalam di 34 provinsi.

“Pengurus Majelis Zikir Babussalam dilantik oleh Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pada Mei 2017 di Bukittinggi. Hingga kini, Majelis Zikir Babussalam sudah punya cabang di Sumbar, Bengkulu, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau.

Saya ingin Majelis Zikir Babussalam skopnya nasional. Oleh karena itu, saya meminta restu dari Presiden,” ucapnya.

Majelis Zikir Babussalam, kata Boy, merupakan wadah dakwah secara damai, beradab, santun, dan

PRESIDEN Jokowi saat berkunjung ke Sumbar pekan lalu, menerima buku dari H Boy Lestari. ADIB  Redaktur: Rakhmatul Akbar

menenangkan kalbu. Di tengah berbagai kondisi Indonesia saat ini, ia ingin majelis zikir yang dibentuknya itu menjadi penyejuk dan penengah.

“Selain itu, untuk meredam dan menangkal radikalisme, penghinaan dan kekerasan terhadap ulama yang marak terjadi akhirakhir ini,” ujarnya.

Selain kepada Jokowi, buku Majelis Zikir Babussalam diserahkan Boy kepada Kapolri, Jenderal Tito Karnavian; Pangilma TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto; dan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pada kunjungan mereka ke Sumbar dalam rangka peringatan HPN. Boy menambahkan, pertemuannya dengan Jokowi pada Jumat yang lalu merupakan pertemuan yang kali keempat. Ia bertemu saat Jokowi berkunjung ke Sumbar. Pada pertemuan sebelumnya, ia menghadiahkan buku biografinya kepada Jokowi. (h/dib)  Layouter: Luther

LIPSUS PEMKAB SIJUNJUNG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

LEADERSHIP Award

LENCANA Manggala Karya Kencana (MKK)

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

3

UPAKARTI dari Kementrian Perindustrian

DI USIA 69 TAHUN

Sijunjung Berprestasi dan Tingkatkan Pelayanan

YUSWIR ARIFIN

ARRIVAL BOY

B

UPATI Sijunjung Yuswir Arifin Dt.Indo Marajo di era kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Sijunjung Arrival Boy dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-69 mengucapkan syukur kepada Allah SWT di dua tahun kepemimpinannya, pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung sudah banyak meraih penghargaan tingkat provinsi maupun nasional.

Salah satunya, dibidang kesehatan yakni Kabupaten Sijunjung mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Penghargaan Swasti Saba Wistara, dimana Kabupaten Sijunjung mengajukan tujuh dari sembilan tatanan, yakni ketahanan pangan dan gizi, kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, kawasan pariwisata sehat, kawasan industri dan perkantoran sehat, kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum dan kawasan hutan sehat. Sehingga Kabupaten Sijunjung masuk dalam kategori daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduknya.

Bupati Sijunjung Yuswir Arifin mengatakan bahwa penghargaan Swasti Saba Wistara tersebut mengulangi prestasi yang pernah diraih Kabupaten Sijunjung pada tahun 2013 dan 2015 lalu yaitu Penghargaan per-

FOTO bersama www.harianhaluan.com

tama, Swasti Saba Padapa dan Swasti Saba Wiwerda.

“Penghargaan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung tersebut diraih berkat dukungan dari semua pihak,seperti Sekda Sijunjung, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Sijunjung, para camat, para Wali Nagari hingga para Kepala Jorong, dan terutama para warga masyarakat Kabupaten Sijunjung yang telah ikut mendukung serta menunjang kinerja pemerintah daerah sehingga bisa mewujudkan

pembangunan berwawasan lingkungan dan kesehatan,” ujarnya.

Yuswir Arifin juga berharap dengan lingkungan yang bersih dan sehat akan mendapat hasil yang baik.

Karena itu dirinya mengajak masyarakat berprilaku hidup bersih dan sehat.”Mudahmudahan generasi kita kedepan akan tumbuh sehat, berkualitas dan sejahtera,” harapnya.

Bupati Yuswir Arifin didampingi Ketua DPRD Yusni Darti, Kepala Bapppeda, Febrizal Ansori, Kepala Dinas Kesehatan Ezwandra, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Khairal dan Ketua Forum Kabupaten Sehat Fajar Seftrian, mengajak semua pihak untuk mempertahankan penghargaan ini, dan menjadikan Kabupaten Sijunjung sebagai kabupaten sehat di Indonesia. ”Mari kita pertahankan prestasi ini, dan jadikan keberhasilan ini sebagai pemicu semangat untuk membangun Kabupaten Sijunjung lebih baik,” ucap bupati dua periode tersebut.

Sementara itu Kepala dinas Kesehatan Kabuaten Sijunjung drg.Ezwandra M.Sc menambahkan bahwa keberhasilan tersebut merupakan berkat kerja keras, kerja cerdas dan kerja sama semua jajaran kesehatan dan seluruh stakeholder terkait dan tidak lepas dari perhatian Bupati Sijunjung Yuswir Arifin yang senantiasa memberi inspirasi dan inovasi pembangunan di sektor kesehatan.

Selain di bidang kese-

PENGHARGAAN Kabupaten Sehat, Swasti Saba Wistara

hatan, Yuswir Arifin Dt Indo Marajo juga adalah sosok Bupati Sijunjung yang memiliki segudang prestasi gemilang. Bahkan tahun 2017 sejumlah prestasi pun berhasil diraih, mulai dari hukum, pendidikan, pertanian dan perekonomian, bahkan dikenal sosok bupati yang merakyat, bijak dan arif membuat Bupati Sijunjung dua periode tersebut memperoleh leadership awards.

Dimana kriteria penghargaan kepemimpinan dari

Penghargaan yang diperoleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin Dt. Indo Marajo:        

Leadership Award, Kementrian Dalam Negeri Anugerah PAUD Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Penghargaan Kabupaten Sehat Kategori, Swasti Saba Wistara, Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dari Menteri Hukum dan HAM, Lencana Manggala Karya Kencana (MKK) BKKBN Pusat Piala Wahana Tata Nugraha Kementrian Perhubungan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Sumatera Barat.

Upakarti Jasa Pengabdian dari Kementrian Perindustrian diterima (Ny.Endra Yuswir Arifin)  Upakarti Jasa Kepeloporan dari Kementrian Perindustrian, diterima (Indra Yeni) pelaku Tenun IKM Lansek Manih

Kementrian Dalam Negeri tahun 2017 itu ada empat.

Pertama, sudah menduduki jabatan bupati minimal empat tahun, tidak pernah tersangkut masalah hukum/ moral, pernah mendapat penghargaan dari lembagalembaga kredibel dan keempat yakni mendapat sorotan positif dari mediamedia, baik cetak, elektronik maupun media portal.

Selain itu, program Bupati Sijunjung melalui Dinas Penananaman Modal dan Perizinan Satu Pintu terpadu (DPMPTSP) pada 17 Agustus 2017 lalu yang bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-72, memberikan kado kemerdekaan kepada masyarakat Kabupaten Sijunjung dengan meluncurkan Sistem kepengurusan perizinan berbasis online guna mengoptimalkan pelayanan dengan mempermudah proses perizinan untuk menggaet investasi sehingga mendukung percepatan pembangunan daerah.

Tak hanya itu, Program

PENGHARGAAN Kabupaten Sehat

Bupati tersebut juga dalam memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien kepada masyarakat dengan melakukan inovasi terhadap perizinan dengan membangun sistem informasi online dengan nama aplikasi Sistem Informasi Perizinan Pelayanan Terpadu (SIMPEL SATU) sehingga Masyarakat sudah dapat mengurus perizinan dari rumah.

Dalam momen Hari Jadi Kabupaten Sijunjung yang saat ini menginjak di usia ke69 tersebut Bupati Sijunjung

Yuswir Arifin juga mengingatkan bahwa banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih tersebut selain harus disyukuri juga harus dijadikan motivasi untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian prestasi yang diraih. “Penghargaan jangan dijadikan tujuan utama, tetapi sebagai bonus atas capaian Pemkab Sijunjung dalam program-program mensejahterakan rakyat dan yang terpenting adalah sebagai motivasi,” tegasnya. (adv)

ANUGRAH PAUD  Redaktur: Devi Diany  Layouter: Syamsul Hidayat

4

POLITIK

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

Paslon Deklarasikan Tolak Politik Uang PADANG, HALUAN—Untuk mencapai pemilu yang berintegritas, semua pihak harus berkomitmen tolak dan lawan politik uang dan isu sara di Ranah Minang.

Kapolres dan Paslon Teken MoU

“Persoalan politik uang setiap pemilu dari tahun ke tahun terus terjadi, hal ini mesti menjadi perhatian kita bersama. Bukan hanya pengawas pemilu saja, tapi juga seluruh pihak untuk samasama berpartisipasi mengawasi jalannya pilkada di Padang,” ungkap Ketua Panwaslu Kota Padang Dorri Putra, Rabu (14/2).

Menurut Dorri Putra, pengawasan partisipatif sangat penting terhadap tinggi rendahnya partisipasi pemilih dan praktek politik uang. Untuk itu, pengawasan bersama sangat dibutuhkan, untuk mencapai kesuksesan pilkada dan pemilu yang berintegritas.

“Politik uang, hingga penggunaan fasum untuk materi kampanye marak dilakukan. Kami berharap, dengan adanya kepedulian dan kesadaran semua pihak akan meminimalisir praktek po-

DEKLARASI — Ketua Panwaslu Kota Padang Dorri Putra membacakan isi Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan isu sara, yang diikuti oleh kedua pasangan calon Emzalmi-Desri, Mahyeldi-Hendri, partai politik, serta sejumlah pihak yang terlibat dalam pilkada. RINA AKMAL

litik uang,” ulasnya saat acara Deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi sara yang dihadiri oleh berbagai unsur.

Melalui deklarasi tersebut, ia berharap peserta dan penyelenggara serta unsur yang terlibat lainnya

dapat sama-sama berkomitmen untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas dan aman. “Kita berharap semua pihak benar-benar berkomitmen untuk ini, termasuk juga tim dan pasangan calon untuk mewujudkan demokrasi yang bersih tanpa

politik uang dan tanpa sara,” jelasnya.

Ketua KPU Padang Muhammad Sawati mengatakan, persoalan politik uang (money politics) sulit untuk dihindari pada setiap pemilu. hal ini sudah menjadi persoalan berulang-ulang.

Kadang, tidak jarang d a r i masyar aka t sudah mengetahui bahwa politik uang itu tidak baik dan ada sa n ks in y a namun tetap saja masih terjadi. “Ambil saja uangnya, jangan pilih orangnya. Ini tidak bisa dipakai, karena ada sanksi berat yang akan

menunggu. Kemudian isu sara, jangan sampai persoalan agama dibawa pada kepentingan pribadi dan kelompok. Jangan dicampurkan urusan agama dengan dunia,” jelas Sawati.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak agar bertekad supaya persoalan sara dan politik uang tidak ada lagi untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas. “Semua pihak yang melakukan deklarasi, membawa tekad bersama untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas,” ujarnya.

Deklarasi tersebut dihadiri kedua pasangan calon Emzalmi-Desri dan Mahyeldi-Hendri, Dandim, Kapolresta Padang, Kejaksaan Negeri Padang, partai politik, Forkopimda, dan sejumlah pihak lainnya. Usai deklarasi, semua pihak yang terlibat juga melakukan penandatangan spanduk yang bertuliskan tolak dan lawan politik uang dan sara. (h/rin)

SAWAHLUNTO, HALUAN — Kapolres Sawahlunto AKBP Zamroni Wibowo SIK menegaskan agar dalam pelaksanaan kampanye nanti, baik tim pendukung maupun partai pendukung tidak melakukan pelanggaran Pemilu serta secara bersama mejaga kode etik aturan pemilu dalam bentuk apapun. Hal itu disampaikan Kapolres saat Penandatanganan Nota kesepahaman antara Polres dengan pasangan calon kada tentang pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018 yang aman, damai dan bermartabat, Kamis (15/2), di Mapolres setempat.

Selaku Kapolres sebut Zamroni, berharap agar selama berlangsungnya Pilkada, dapat berjalan dengan aman dan kondusif, tidak ada hal-hal prinsip yang dapat menganggu situasi Kamtibmas. Kondisi seperti hal ini harus dapat kita pertahankan sampai dengan pemilihan kepala daerah walikota dan wakil walikota Sawahlunto tahun 2018 dinyatakan selesai.

“KPU telah mengatur jadwal kampanye terhadap paslon, agar tidak ada berbenturan jadwal saat kampanye nanti, sedangkan, Polres siap melakukan pengamanan setiap jadwal pelaksanaan Pilkada Sawahlunto tahun 2018,” ujar Zamroni Disinggung terkait personil yang terlibat dalam operasi mantap praja pengamanan Pilkada kota ini, Zamroni menjelaskan setidaknya 300 personil gabungan TNI, Polri dan stake holder lain dilibatkan. Pada tahap pengumuman pendaftaran pasangan calon tanggal 1 s/d 7 Januari 2018 sebanyak 65 personil, tahap pendaftaran pasangan calon tanggal 8 s/d 10 Januari 2018 sebanyak 65 personil, tahap penetapan pasangan calon tanggal 12 Februari 2018 sebanyak 65 personil, tahap pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon tanggal 13 Februari 2018 sebanyak 65 personil, dan tahap kampanye tanggal 15 Februari s/d 23 Juni 2018 sebanyak 85 personil, serta tahap masa tenang tanggal 24 s/d 26 Juni 2018 sebanyak 65 personil. “Pada tahap pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 akan menurunkan sebanyak 170 personil. Dan untuk tahap hitung dan rekap suara tanggal 28 Juni s/d 06 Juli 2018 sebanyak 65 personil, tahap perselisihan hasil pemilihan sebanyak 85 personil, penetapan calon terpilih sebanyak 85 personil, pengusulan pengesahan pengangkatan calon sebanyak 65 personil, dan tahap pelantikan wali kota yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan September sebanyak 85 personil,” jelasnya.(h/rki)

KPU PIAMAN

www.harianhaluan.com

 Redaktur: Dodi Nurja

 Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI Pencari Kerja dan Mimpi Pemimpin ANGKA pencari kerja di Sumbar, menunjukkan angka yang luar biasa. Menurut pihak dinas terkait, angkanya kini sudah mencapai 1.686. Dari jumlah sebanyak itu, didominasi oleh kalangan terdidik dari tingkatan strata 1 hingga strata 2.

Tak terbayang, seorang dengan predikat master, masih mencari kerja. Dari rilis terakhir, pencari kerja dari level sarjana S1 mencapai 1.139. Sisanya, adalah yang berpendidikan SMA, Diploma 3 dan S2.

Bukan pekerjaan yang gampang pula sebenarnya, menyalurkan mereka.

Masyarakat butuh pemimpin yang berkebijakan kolektif dan holistik, bukan hanya sekedar kebijakan ekonomi, apalagi lebih dipersempit hanya kebijakan infrastruktur.

Karena, kebijakan itu dinilai tak akan mengangkat kesejahteraan masyarakat bila sentuhannya hanya sebatas kegiatan seremonial dan statemen tanpa disertai program nyata, seperti memperpenyak pembukaan lapangan kerja.

Karena itu, kebijakan pemerintah harus ditransformasikan tidak hanya menjalankan kebijakan ekonomi tetapi harus menjalankan kebijakan ekonomi sosial yang berkelanjutan.

Pemerintah seperti bingung dan panik menyikapi kondisi ini, seakan tidak paham bagaimana menghadapi dan mencari jalan keluar dari keadaan ini.

Dengan dinamika masyarakat yang ekstrem seperti ini, pemerintah tidak seharusnya membiarkan keadaan berlarutlarut. Ada yang melihat bahkan pemerintah sudah terperosok menjadi bagian dari masalah, yang memperberat masalah yang sudah ada. Seperti lahirnya kebijakankebijakan yang justru memperlebar terciptanya ruang kemiskinan. Lapangan kerja, salah satu jawabannya atas kondisi tersebut.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah pada saat ini sudah sangat nyaring menyuarakan infrastruktur dan infrastruktur. Tidak ada yang salah dengan kebijakan tersebut, tetapi gemanya yang nyaring seperti seolah-olah kurang atau tidak ada kebijakan ekonomi lainnya yang penting untuk dijalankan.

Seharusnya, kebijakan ekonomi berkesinambungan mutlak harus dijalankan oleh pemerintah terutama ketika golongan bawah masih tertinggal dan tingkat kesenjangan masih sangat rentan dan potensial menjadi pemicu masalah sosial.

Ekonom yang juga guru besar ilmu ekonomi UMB Jakarta dan ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini, dalam nukilan pemikirannya di kolom detikcom, Senin, 23 Januari 2017 mengungkapkan bahwa dalam keadaan kondisi sosial ekonomi dan keamanan yang rentan seperti sekarang ini, pemerintah tidak selayaknya hanya berteriak soal infrastruktur. Kebijakan pemerintah harus berdimensi luas dan mencakup banyak aspek, yang dibutuhkan masyarakat – terutama golongan bawah.

Kita sepakat dengan pemikliran Didik dimana seharusnya pemerintah lebih mengutamakan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakatnya dari pada harus menguras keuangan Negara dengan proyek infrastruktur yang tak berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. (*)

SABTU, 17 OKTOBER FEBRUARI 2016 2018 KAMIS, 27 1 26 Jumaidil Akhir 1438 1439HH Muharram

5

Menyimpan Impian Padang Dipimpin Pemuda Oleh: Afif Permana Aztamurri, S.I.Kom Author komik @bagakkandang

PENULIS termasuk salah seorang yang sulit optimis pada pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan kepala daerah untuk kehidupan yang lebih baik di negara ini.

Terutama, sejak penulis mulai mencicipi aromanya ketika lulus SMA. Penulis pun yakin, banyak orang serupa, sulit optimis pada pemilu, tapi seolah terpaksa memilih hanya karena ada harapan sekaligus ancaman datang bersamaan secara tiba-tiba.

Akan tetapi, kesulitan untuk optimis itu menurut penulis bisa sedikit teratasi jika ada calon pemimpin dari kalangan pemuda (kisaran usia 25-35 tahun). Terutama untuk Kota Padang, yang juga akan mengadakan Pilkada 2018.

Mengapa demikian? Saat ini Kota Padang tengah berbenah, bisa dilihat dari infrastruktur, area wisata, hingga kesuburan aktivitas dan kreativitas anak mudanya yang kini terbilang bisa bersaing dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Positive thinking saja, ini tentu tak bisa dipisahkan dari kinerja pemerintah yang mendukung setiap kegiatan positif para pemuda di Kota Padang.

Ditambah lagi dengan dianugerahkannya Predikat Kota Layak Pemuda oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk Kota Padang tahun 2017 lalu bersama 10 kota kabupaten di Indonesia lainnya. Predikat yang berhadiahkan dana pengembangan pemuda sebesar Rp 100 juta tentu menjadi sebuah potensi besar yang tak boleh disia-siakan oleh Kota Padang. Apa lagi dengan harapan tercapainya bonus demografi di beberapa tahun yang akan datang.

Kota Padang memang punya banyak insan muda yang dapat memajukan perekonomian daerah lewat kreativitas dan soft skills yang terus berkembang dari waktu ke waktu.

Boleh disebutkan, Kota Padang punya digital marketer handal, incubator start up, programmer, animator, komi-

kus, entrepreneur, penulis, sociopreneur, pegiat media sosial, filmaker, youtuber, dosen kreatif, penggerak UKM dan industri rumahan, komunitaskomunitas sosial dan sains, dan masih banyak lagi, yang hampir semuanya itu banyak dibangkitkan oleh kaum pemuda.

Ini potensi yang besar, mampu mengurangi angka kemiskinan lebih besar lagi melalui dampak-dampak positif yang muncul jika mereka diberdayakan.

Namun, ternyata masih banyak celetukan-celetukan berupa keluhan muncul dari para kreator muda. Mereka berandaiandai jika saja kreativitas dan semangat mereka bisa dikembangkan dan diberdayakan dalam pembangkitan peradaban masyarakat. Tapi nyatanya belum optimal, beberapa kali ada kekecewaan saat mereka ingin berkontribusi lebih dengan apa yang dimiliki.

Saat ini pemimpin daerah berusia muda bukanlah hal yang tabu lagi di Indonesia. Di antaranya ada Muhammad Nur Arifin (Wakil Bupati Trenggalek Jawa Timur) yang dilantik pada usia 25 tahun, Muhammad Syahrial (Wali Kota Tanjung Balai Sumatera Utara) pada usia 26 tahun , Muhammad Ibnu Fuad (Bupati Bangkalan Jawa Timur) pada usia 26 tahun, dan M Ridho Ficardo (Gubernur Lampung) pada usia 33 tahun yang juga menjadi gubernur termuda saat itu hingga M Zainul Majidi (Gubernur NTB) yang dilantik saat berusia 36 tahun, yang bahkan kini disebut-sebut sebagai jagoan Ustad Abdul Somad untuk menjadi Presiden RI. Barangkali ada yang sempat berkomentar tentang hasil yang dicapai oleh para pemimpin daerah muda tersebut, yang bisa jadi sama saja, tak ada perubahan, atau malah makin tak karuan bahkan terlibat korupsi.

Atau, justru memang menunjukkan hasil baik. Tapi tentunya harus ada indikator tertentu yang dapat dilihat untuk mengukur hasilnya. Bisa jadi, ada ketidakcocokan masyarakat kebanyakan dengan pemimpin muda, karena mungkin sumber daya manusia mudanya pun belum memadai.

Dan, bukan berarti, pemimpin berusia muda mustahil untuk dapat memimpin sebuah daerah. Ada juga daerah yang berkembang dengan adanya pemimpin muda. Toh, Kota Padang saja dulu pernah dipimpin oleh Bagindo Aziz Chan yang saat itu baru berusia 35 tahun, yang setahun kemudian wafat ketika terlibat dalam

sebuah peperangan melawan Belanda.

Kota Padang, hemat penulis, menjadi salah satu kota yang cocok dipimpin oleh pemuda saat ini. Alasannya sudah dipaparkan sebelumnya, sumber daya pemudanya sedang berkembang pesat, dan belum terhimpun dengan baik. Mereka masih tercerai berai, beradu ego dalam ruang kerja dan kepentingan masing-masing.

Sebelumnya, Kota Padang

sempat ada harapan dipimpin seorang pemuda. Dia pun telah memberi kode akan pencalonan dirinya. Semangatnya sudah terlihat, dengan segala gerakan yang dilakukannya. Sebut saja namanya Faldo Maldini, seorang sarjana Universitas Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai Presiden BEM di kampus kuning tersebut, serta lulusan master di UK dan juga pernah menjadi Ketua PPI UK. Salah satu gerakan yang

dibuatnya adalah pulangkampuang.com, yang telah berdaya kuat untuk beberapa program pembangunan oleh pemuda di Sumatera Barat, meskipun saat ini tengah vacuum karena kesibukan beberapa penggiatnya. Selain itu ada gerakan-gerakan lain yang diinisiasinya seperti Rumah Sarok sebagai wadah produktif pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat, dan lain sebagainya. Semangatnya dalam membangun perubahan patut diacungi jempol: brilian dan aplikatif.

Namun sayang, kemudian beredar kabar bahwa rencana pencalonannya mesti diurungkan hingga waktu yang tak ditentukan. Dengan kata lain, batal dicalonkan mendampingi salah seorang calon Wali Kota Padang. Ini tentu menjadi salah sati hal yang mengejutkan, belum apa-apa, belum sempat semua pemuda melihat s emangat rangkulannya, angan yang ada harus lagi-lagi dipendam. Entah apa yang terjadi, entah apa strategi yang akan dijalankan dalam politik calon tersebut bersama partai pengusungnya.

Saat ini, nama-nama calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang pun telah disahkan dan mendapatkan nomor pemilihan.

Tidak satupun tergolong pemuda di dalamnya, atau tampang yang sekiranya bisa diharapkan menghidupkan kontribusi pemuda Kota Padang.

Kalau ditanyakan pun pada para pemuda, yang mereka kenal hanyalah calon petahana, dan entah siapa calon pendamping masing-masing mereka.

Namun demikian penulis masih tetap berharap, meskipun tidak ada pemuda yang terjun langsung untuk mengelola potensi besar pemuda Kota Padang dalam jalur kepemimpinan yang konkret, siapapun pemimpin terpilih bisa menjalankan amanat untuk mengoptimalkan produktifitas dan kontribusi para pemuda. Jangan sampai, jabatan yang ada hanya sebatas aktivitas politik di mana semua peran hanya tertuju untuk nama baik partai.

Penulis pun berharap semoga untuk periode berikutnya, ruang untuk pemuda akan terbuka kembali dan semua orang bersama-sama melirik pada potensi yang ada. Jangan sampai, predikat Kota Layak Pemuda hanya sebatas label palsu yang disematkan pada Kota Padang, karena sebenarnya para tetuanya masih meremehkan kualitas yang lebih muda dan menghambakan yang lebih tua, lebih ternama, dan lebih berduit. (*)

HALUANISME  Macet Koto Baru Tak Bisa Dibiarkan

 Ide ini kalau dibiarkan, bisa jadi wacana saja

 Oknum Karutan Painan Terlibat Narkoba  Bagusnya kepala rutan ini ditahan dimana ya?

www.harianhaluan.com

Lampu Jalan Bypass JALAN jalur dua bypass Padang dari Teluk Bayur sampai BIM sepertinya sudah selesai, sayangnya penerangan lampu jalan yang hidup masih sebagian kecil. Saya rasa itu dapat mengundang terjadinya kejahatan.

Sebagai warga kota, saya berharap ini menjadi perhatian. 081996930***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Luther

6

LIPSUS BAZNAS PASBAR

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

KETUA Baznas Pasbar, H Manus Handri, bersama Wakil Bupati Pasaman, Baray Yulianto, serahkan bantuan kepada fakir miskin.

PENGURUS Baznas Pasbar membezuk dan memberika bantuan berobat kepada keluaga miskin di Ujung Gadiang.

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BUPATI Pasbar, Syahiran, menyerahkan bantuan keagamaan kepada guru TPA/TPSA.

BAZNAS PASBAR SALURKAN RP8,8 MILIAR ZAKAT

Ketua Baznas : Semoga Menjadi Ladang Amal Bagi yang Berzakat D alam rangka meningkatkan kesejateraan masyarakat Pasaman Barat di tahun 2017, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pasaman Barat telah menyalurkan Rp8.889.696.500 untuk 10.381 orang

mustahik yang tersebar pada 11 Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat.

Ketua Baznas Kabupaten Pasaman Barat, H Manus Handri, didampingi Sekretaris Hendrizal, kepada Haluan Selasa (13/2), kemarin menyebutkan, bahwa Baznas sesuai dengan visinya ‘Ter-

SEKTERARIS Basnas Pasaman Barat, Hendrizal, menyerahkan bantuan kesehatan.

www.harianhaluan.com

wujudnya Baznas Pasaman Barat, Yang Amanah dan Profesional untuk Kesejahteraan Rakyat’ telah mendistribusikan dana zakat, infak dan sadakah (ZIS) di wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang berhak menerimanya. Baznas sebagai organisasi amil zakat yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sadakah yang ada di Pasaman Barat.

Menurut Manus Handri, terdapat lima program Baznas pusat yakni mensejahterakan, mencerdaskan, menjaga kesehatan, memperkuat iman dan taqwa, dan kepedulian sesama yang dijabar dalam bentuk, Pasaman Barat Sejahtera, yakni membantu masyarakat yang tidak mampu dengan diimplementasikan dengan adanya program bantuan produktif berupa modal usaha dan bantuan fakir miskin yang sudah disalurkan sebesar Rp5.21.100.000 untuk 8.516 orang mustahik.

Program Pasaman Barat Cerdas, yakni membantu pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin yang termasuk dalam kategori mustahik di Pasaman Barat, yang sudah disalurkan Rp2.097,500 dengan 1.362 orang mustahik.

Pasaman Barat Sehat, membantu biaya pengobatan masyarakat yang tidak mampu dan termasuk kategori mustahik, yang diimplementasikan dalam bentuk biaya pengobatan bagi keluarga miskin yang sudah disalurkan Rp566,900,000 dengan jumlah penerima 342 orang.

Pasaman Barat Iman dan Taqwa, program ini bertujuan membantu meningkatkan kualitas iman dan taqwa yang termasuk ketegori mustahik, diimplementasikan dengan adanya bantuan fisabilillah, kepada guru TPA/MDA dan garim masjid sebesar Rp53.000.000,- untuk 17 kegiatan.

Pasaman Barat peduli,

bertujuan meringankan beban orang yang ditimpa musibah sebagai bentuk kepedulian antar sesama, diimplementasikan dengan adanya program bantuan musibah kebakaran, bantuan bencana alam, bantuan bedah rumah, bantuan ibnu sabil, dan bantuan muallaf yang telah disalurkan sebesar Rp362.196.500, kepada 144 orang mustahik.

Terakhir adalah program hak amil aktif, yang sudah disalurkan sebesar Rp789.000.000. Sementara total akhir tahun 2017 sebesar Rp2.619.327.803,21.

Manus Handri, berharap semua potensi zakat bisa ditingkatkan, dan diberdayakan. Tidak hanya bersumber dari kelompok ASN tetapi juga dari pihak swasta. Sehingga potensi zakat orang kaya bisa dimaksimalkan, sehingga tidak akan ada kesenjangan antara si miskin dengan si kaya, dengan tujuan peningkatkan kesejahteraan rakyat.

Segenap pengurus Bazda Pasbar sebagai pemenang amanah melalui pelaksanaan Undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolan zakat telah memasuki tahun IX dalam pengelolaan zakat di Pasaman Barat. Atas berkah Allah SWT relatif telah berhasil

melaksanakan tugas secara kolektif membangun kesadaran umat dalam menunaikan zakat penghasilan yang dilakukan pengelolaannya baik melalui pengumpulan dan pendistribusian menurut syariah. (h/*)

H MANUS HANDRI Ketua Baznas Pasbar

 Redaktur: Dodi Nurja     Layouter: Syamsul Hidayat

SAMBUNGAN

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

7

Legalitas ......................................... Dari Halaman. 1 Ekspor ............................................ Dari Halaman. 1 kota di Sumbar, Rabu (14/2). Di antaranya yang dilantik, Kepala Perpustakaan Daerah (Pusda) Sumbar Alwis yang didapuk menjadi Pjs Walikota Padang, Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar Irwan memimpin Kota Padang Panjang, dan Kepala Dinsos Sumbar Abdul Gafar menjadi Pjs Walikota Sawahlunto. Sementara Kota Pariaman yang juga ikut menyelenggarakan Pilkada tahun ini, jabatan wako tetap dipegang Mukhlis Rahman yang telah dua periode memimpin kota tersebut.

“Kita tidak menutup mata, beberapa kota yang akan dipimpin oleh Pjs ini masih memiliki persoalan yang mesti diselesaikan. Sesuai wewenang yang diberikan, kami berharap Pjs dapat maksimal mengurai dan mencarikan solusi atas persoalan itu.

Waktu lima bulan jabatan Pjs ini cukup untuk menata organisasi dan administrasi pemerintahan itu,” pesan Irwan kepada ketiga Pjs tersebut.

Selain itu, Irwan juga menyampaikan lima poin penting yang

harus diingat dan dipegang oleh para Pjs selama menjalankan tugas di tiga kota tersebut. Pertama, agar Pjs melaksanakan kepemimpinan di kota penempatan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan menetapkan kebijakan bersama DPRD setempat. Kedua, agar Pjs memelihara ketenteraman dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian yang ketiga, memfasilitasi penyuksesan penyelenggaraan Pilkada di kota penempatan dan menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di daerah masing-masing. Keempat, menandatangani Perda tentang APBD dan tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Dan kelima, manetapkan pengisian dan penggantian pejabat sesuai dengan Perda perangkat daerah dan setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

“Patut diingat juga oleh pejabat yang ada di OPD di ketiga kota, jangan sesekali meremehkan kepemimpinan Pjs, karena peran

mereka tetap besar meskipun ada kata sementara di statusnya. Pjs Wako tetap punya legalitas yang kuat,” pesan Irwan lagi kepad ratusan ASN dari ketiga kota yang hadir dalam pengukuhan tersebut.

Penunjukan ketiga pejabat dari lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar tersebut, lanjut Irwan, sudah melalui pertimbangan yang matang. Salah satunya yang terpenting adalah pertimbangan mengenai rekam jejak kepemimpinan masing-masing Pjs yang terpilih. Irwan pun meyakini, ketiganya akan mampu menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan dengan maksimal.

“Untuk Pak Alwis dan Pak Gafar ini, sebelumnya sudah berpengalaman manjadi Pjs. Sedangkan Pak Irwan matang dalam bidang organisasi, karena memang saat ini menjabat Kabiro Organisasi Setdaprov Sumbar.

Karena itu, kami yakin ketiga “walikota tanpa pemilu” ini akan sanggup mengembang amanah dengan sebaik-baiknya,” pungkas Gubernur. (h/adv)

Macet .............................................. Dari Halaman. 1 Ia menambahkan, jika persoalan pembebasan lahan bisa segera diselesaikan, pemerintah akan segera menyediakan anggaran untuk melakukan pelebaran jalan tersebut. Setidaknya, anggaran senilai Rp10 miliar telah dipatok dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumbar. “Kalau di bawah sepuluh miliar, tidak usah minta ke pusat.

Malu kita. Tapi kalau nanti kebutuhannya lebih dari sepuluh miliar, baru kita mengadu ke pusat untuk membantu,” katanya lagi.

Jika terealisasi, imbuhnya lagi, pelebaran jalan yang direncakan dilakukan di sebelah kiri jalan dari arah Kota Padang tersebut, akan menyebabkan Pasar Koto Baru yang merupakan sentra pasar sayur di Sumbar itu mundur lebih ke belakang dari posisi pasar saat ini.

“Jadi pasar tertarik ke belakang, (di tempat tanah yang dibebaskan itu). Selain di Koto Baru, untuk mengurai kemacetan di kawasan Padang Lua, kami juga akan upayakan pelebaran 3,5 meter di kiri dan 3,5 meter di kanan. Kebutuhan pelebaran di kedua titik ini sama-sama mendesak,” tukuk Nasrul.

Pelebaran jalan sendiri menjadi upaya paling masuk akal untuk ditempuh dalam waktu dekat, meski pun Nasrul menegaskan pelebaran tidak akan menyelesaikan masalah 100 persen, tetapi tetap akan sangat mengurangi intensitas kemacetan di kedua kawasan tersebut. “Untuk sekarang pelebaran dulu yang paling mungkin. Kalau fly over (jalan layang), itu kebutuhan

lahannya lebih besar lagi. Urusannya bisa sangat panjang dibanding pelebaran. Belum lagi masalah sosial yang akan dihadapi. Sehingga belum mungkin untuk fly over,” pungkasnya.

Rutinitas kemacetan di Koto Baru dan Padang Lua memang sangat merugikan berbagai pihak, baik pengguna jalan di kedua titik itu, mau pun para pedagang yang menggantungkan hidup di Pasar Koto Baru.

Afifuddin, salah seorang pedagang sayur di Pasar Koto Baru mengaku, akibat sempitnya Pasar Sayur Koto Baru, ia terpaksa menggelar dagangan sampai ke badan jalan. Sehingga, berpengaruh besar terhadap kemacetan di sepanjang jalan di depan pasar tersebut. “Paling tidak 1,5 kilometer ke bawah dan 1,5 kilometer ke atas, jalan pasti macet setiap hari di waktu-waktu tertentu. Saya pun mesti menggelar dagangan di tepi jalan, karena di dalam (pasar) tidak ada tempat lagi,” katanya.

Sementara itu Fariz, warga Padang Panjang yang bekerja di salah satu perusahaan di Bukittinggi mengaku, setiap hari ia harus banyak bersabar karena untuk sampai ke tempat kerja harus melewati titik macet di Pasar Koto Baru dan Padang Luar. “Seperti ini setiap hari kecuali Minggu. Macet.

Saya terpaksa pergi lebih pagi agar tidak telat masuk kantor.

Pemerintah harus mencarikan solusi secepatnya,” ujarnya.

Dirlantas Juga Turun Tangan Dirlantas Polda Sumbar, Kom-

bes Pol Singgamata juga sudah turun ke lapangan untuk mengurai persoalan macet di Koto Baru.

Singgamata bersama jajaran Ditlantas melakukan survei jalan raya, sekaligus pendekatan persuasif kepada masyarakat di Koto dan Padang Lua. “Dari survei termasuk melakukan dialog kondisi di Pasar Koto Baru dan Pasar Padang Lua, kondisi t idak separah pasar tumpah yang saya atasi sebelum ini di Jawa,” ujar Kombes Singgamata.

Dirlantas juga melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat di Pasar Koto Baru. “Saya sudah bertemu berbagai pihak termasuk wali nagari dan kepala pasar. Sambutannya sangat koperatif dan siap bersama-sama mengatasi kemacetan di daerahnya,” ujar Singgamata.

Menurut mantan Kapolres terbaik versi Kompolnas ini, kerja keras dan usaha panjang masih dibutuhkannya untuk menuntaskan macet menahun dari dan ke Bukittinggi menuju Padang itu. “Terus terang memang masih panjang upaya ini. Tapi soal macet ruas Padang-Bukittinggi, akan saya tuntaskan.

Saya akan temui semua yang terkait, dengan catatan, semua pihak yang terkait baik aparat kepolisian maupun pemangku kepentingan lainnya punya kemauan dan keseriusan. Bukan sekadar beretorika atau seolaholah serius. Ibarat penyakit, selama ini belum ketemu obat yang mujarab saja. Sekarang kita obati seserius mungkin,” paparnya. (h/isq)

Delapan .......................................... Dari Halaman. 1 Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Barabai Fauzan Rifani; Direktur Utama PT Sugriwa Agung Abdul Basit, dan Direktur Utama PT Menara Agung Pusaka Donny Witono. Keempatnya diduga terlibat dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan pekerjaan pembangunan RSUD Damanhuri, Barabai, tahun anggaran 2017.

Mereka ditangkap dalam operasi tangkap tangan pada 4 Januari 2018.

Dugaan komitmen fee dalam proyek pembangunan ruang perawatan kelas I, II, VIP, dan Super VIP RSUD Damanhuri, Barabai sebesar 7,5 persen atau senilai Rp 3,6 miliar. Dalam kasus ini, pihak yang diduga sebagai penerima uang suap adalah Abdul Latif, Abdul Basit, dan Fauzan Rifani.

Sementara, sebagai pemberi suap adalah Donny Witono.

Selanjutnya, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad yang ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016. Penetapan tersangka pada 23 Januari 2018. Selain Fuad, KPK juga menetapkan dua orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Hojin Anshori dari pihak swasta dan Komisaris PT KAK Khayub Muhammad Lutfi. Menurut KPK, Fuad bersama-sama Hojin menerima suap dan gratifikasi senilai Rp 2,3 miliar. Suap tersebut terkait proyek pengadaan barang dan jasa yang anggarannya diperoleh dari APBD Kabupaten Kebumen.

Lalu ada nama Bupati Jombang Nyono Suharli terkait kasus suap terkait perizinan pengurusan jabatan di Pemkab Jombang.

Nyono ditangkap pada 3 Februari 2018. Nyono diduga menerima suap dari Plt Kepala Dinas Kesewww.harianhaluan.com

hatan Kabupaten Jombang Inna Silestyanti sebesar Rp 275 juta.

Suap tersebut diberikan Inna agar Nyono selaku bupati menetapkan Inna sebagai kepala dinas kesehatan definitif. “Sebagian uang suap tersebut digunakan Nyono sebagai dana kampanye dalam Pilkada 2018,” terang Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.

Bupati Ngada Marianus Sae juga ada dalam daftar. KPK menetapkan Marianus Sae dan Dirut PT Sinar 99 Permai, Wilhelmus Iwan Ulumbu sebagai tersangka.

Marianus diduga menerima suap dari Wilhelmus terkait sejumlah proyek di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Wilhelmus diketahui merupakan salah satu kontraktor di Kabupaten Ngada yang kerap mendapatkan proyek di Kabupaten Ngada sejak 2011.

Dalam kasus ini, Marianus diduga menerima suap Rp 4,1 miliar dari Wilhelmus. Sebagian suap untuk Marianus ada yang diberikan secara tunai ataupun lewat transfer bank.

Marianus yang ditangkap 11 Februari itu diketahui maju sebagai bakal calon gubernur NTT di Pilkada 2018 bersama bakal Cawagub NTT, Eni Nomleni.

Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan juga ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga menerima suap Rp 6,3 miliar dari mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara, Amran HI Mustary.

Uang itu terkait proyek infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Uang untuk Rudi didapat Amran dari sejumlah kontraktor proyek tersebut, salah satunya Dirut PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Paling heboh adalah penetapan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka pada 2 Februari

2018. Zumi ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan.

Gubernur Jambi Zumi Zola tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (5/ 1). Zumi Zola diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi 2018 dengan tersangka Asisten Daerah Bidang III Provinsi Jambi Saipudin.

Zumi Zola dan Arfan diduga menerima suap senilai Rp6 miliar.

KPK menduga suap yang diterima Zumi Zola digunakan untuk menyuap anggota DPRD Jambi agar hadir dalam rapat pengesahan R-APBD Jambi 2018.

Bupati Subang Imas Aryumningsih ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Subang dan Bandung, Jawa Barat pada Selasa (13/2). Imas ditetapkan sebagai tersangka bersama Kabid Perizinan DPM PTSP Pemkab Subang, Asep Santika dan pihak swasta Data, setelah diduga menerima suap dari pengusaha bernama Miftahhudin. Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Bupati Subang Imas Aryumningsih di Rutan Cabang KPK, Kamis (15/2/2018).

Diduga, Bupati dan dua penerima lainnya telah menerima suap yang total nilainya Rp1,4 miliar.

Pada Jumat (16/2), KPK secara resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Mustafa bersama Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman diduga memberikan suap kepada Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto. (h/ben)

runan hingga 36,59 persen, khusus komoditas ini saja,” katanya seperti dilansir Republika.

Selain produk CPO, ekspor Sumbar juga disokong oleh golongan karet dan barang dari karet dengan nilai ekspor sebesar 36,88 juta dolar AS dan golongan garam, belerang, kapur sebesar 4,63 juta dolar AS. Namun uniknya, bila dilihat dari negara tujuan ekspor nonmigas, Amerika Serikat justru menduduki peringkat pertama dengan nilai 60,02 juta dolar AS. Selanjutnya India sebesar 46,06 juta dolar AS dan ke Singapura sebesar 16,58 juta dolar AS. Ekspor ke negara Amerika Serikat memberikan peranan sebesar 42,76 persen terhadap total ekspor Sumatera Barat, India 32,81 persen, dan Singapura 11,81 persen. “Ekspor ke AS justru naik dua kali lipat pada Januari 2018, dibanding Desember 2017,” kata Sukardi dalam berita resmi statistik (BRS).

Sementara itu, dari sisi impor, Sumatera Barat mencatatkan

kenaikan, baik secara bulan ke bulan (month to month) atau tahun ke tahun (year on year). BPS merilis, kinerja impor Sumbar pada Januari 2018 mencapai 62,82 juta dolar AS, terjadi peningkatan sebesar 40,75 persen dibanding Desember 2017. Kinerja Januari 2018 juga naik 40,05 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya.

Sukardi menyebutkan, golongan barang impor pada bulan Januari 2018 paling besar adalah bahan bakar mineral sebesar 49,15 juta dolar AS, golongan pupuk sebesar 6,09 juta dolar AS, dan golongan ampas/sisa industri makanan sebesar 3,40 juta dolar AS. Negara pemasok impor ke Sumbar terbesar adalah Singapura dan Rusia.

Jika dibandingkan, nilai impor Sumatera Barat Januari-Desember 2017 mencapai 446,28 juta dolar AS atau mengalami peningkatan 29,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Khusus Desember 2017, nilai ekspor mencapai

132,66 juta dolar AS. Angka ini turun 19,88 persen dibanding ekspor bulan November 2017, dan turun 31,88 persen jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif ekspor Sumatera Barat pada Januari hingga Desember 2017 mencapai 2.046,03 juta dolar AS atau naik sebesar 19,77 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Seperti periode sebelumnya, ekspor Sumbar masih bergantung pada produk lemak dan minyak hewan/nabati, terutama produk minyak sawit, sebesar 100,75 juta dolar AS. Komoditas ekspor lainnya adalah karet dan barang dari karet sebesar 20,79 juta dolar AS. Sementara itu, nilai impor Sumatera Barat bulan Desember 2017 mencapai 44,65 juta dolar AS terjadi penurunan sebesar 2,95 persen dibanding impor bulan November 2017. Nilai impor bulan Desember 2017 naik sebesar 93,19 persen dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. (h/ben)

Eksepsi ............................................ Dari Halaman. 1 terdakwa secara keseluruhan,” kata hakim ketua majelis R Ari Muliady didampingi oleh hakim anggota Sri Hartati dan Zaleka, Kamis (15/2).

Majelis berpendapat bahwa surat dakwaan JPU telah sesuai dengan pasal 143. Dakwaan tersebut telah disusun dengan cermat.

Sehingga sidang perkara yang menjerat Istri Walikota Padang Panjang tersebut sudah bisa dilanjutkan pada pokok perkaranya. JPU dari Kejaksaan Negeri Padang Panjang meminta waktu satu minggu kepada majelis hakim untuk memanggil dan menghadirkan saksi. Karena itu, maka si dang ditunda hingga pekan depan. “Untuk itu, diperintahak kepada tim JPU agar dapat menghadirkan saksi serta bukti lainya di persidangan,” ujar R Ari. Diketahui, dalam perkara yang menjerat Maria, setidaknya ada 40 orang saksi yang telah diperiksa.

Namun, JPU sudah memilah saksi yang akan dihadirkan dipersidangan.

Dijelaskan JPU dalam dakwaan, pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp360 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-

masing Rp45 ribu perhari. Pada maret 2014 Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang melakukan pergantian pengawas kebersihan rumah dinas Wako dan Wawako Padang Panjang dari Zulherman ke Rhici Lima Saza. Pengawas bertanggungjawab atas absen serta nama-nama petugas kebersihan, s erta membawa daftar tersebut ke bendahara untuk pencairan gaji para pekerja.

Dari daftar nama pekerja mulai dari Maret hingga Desember 2014, terdapat beberapa nama dalam daftar hadir, namun orang tersebut tidak pernah bekerja pada rumah dinas tersebut yaitu, Nofrita, Febri Yanti dan Nurhayati. Juga ada nama-nama yang telah berhenti bekerja namun gajinya tetap dicairkan oleh Rhici Lima Saza.

Pencairan gaji atas namamana fiktif dan nama-nama yang telah berhenti tersebut dilakukan Rhici Lima Saza atas permintaan terdakwa Maria Feronika. Untuk memasukan nama pekerja fiktif tersebut dilakukan oleh terdakwa Maria dengan cara meminta fotocopy KTP yang bersangkutan, dan memasukan nama-nama tersebut kedaftar hadir pekerja. Setiap bulanya, nama pekerja fiktif dan yang sudah berhenti tersebut

seharusnya dikembalikan oleh Rhici Lima Saza ke bendara, namun ia memberikan kepada terdakwa Maria Feronika.

Seharusnya Rhici Lima Saza melaporkan kepada Sekda Padang Panjang, tetapi tetap memberikan kepada terdakwa Maria.

Tidak hanya itu, untuk pekerja yang setiap bulanya menerima gaji juga dilakukan pemotongan oleh terdakwa Maria dengan berbagai alasan dan juga jumlah yang berbeda setiap orangnya.

Selanjutnya, pada tahun 2015, Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang mendapatkan anggaran Rp540 juta. Dimana, uang tersebut dipergunakan untuk membayar upah 12 orang pekerja dengan masing-masing Rp75 ribu perhari. Pada tahun tersebut para pekerja hanya menerima gaji Rp1 juta hingga Rp1,2 juta perbulan.

Walau sudah ada kenaikan gaji sesuai dengan anggaran pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, Terdakwa dijerat dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi ditambah dengan Undang undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (h/mg-hen)

Agung .............................................. Dari Halaman. 1 1957 Sumbar, Weno Aulia Durin yang dihubungi kemarin di Padang, menjelaskan, selain Agung Laksono, sejumlah petinggi PPK Kosgoro 1957 ikut hadir, antara lain Dr. Sabil Rachman (Sekjen), Dr. Amir Hamzah (Ketua Bidang Kaderisasi PKK Kosgoro 1957) dan sejumlah petinggi DPP Golkar seperti Darul Siska. “Kehadiran para tokoh tersebut juga sekaligus memberikan materi dalam kegiatan orientama (orientasi tatap muka). Apalagi orientama ini, sejak reformasi bergulir, baru pertama kalinya digelar di Sumbar,” kata Weno.

Ditambahkan oleh Sekretaris DPK Kosgoro 1957 Sumbar, Zulkenedi Said saat ditemui di Wisma Kosgoro, GOR Agus Salim, orientama dimaksud, sesungguhnya lebih mengarah kepada peningkatan kualitas pimpinan dan kader-kader Kosgoro 1957 di Sumbar.

Zulkenedi didampingi Ketua Pengarah Pelantikan, Orientama dan Mukerda I Kosgoro 1957, Sigit Yanuar dan Sekretaris Pelaksana Acara, Akral menjelaskan, orientasi tersebut penting bagi pimpi-nan dan kader. “Oleh karena itu, selain seluruh pengurus provinsi, pengurus inti kabupaten/kota juga diikutkan. Apalagi Ketum PPK Kosgoro 1957 Agung Laksono mewanti-wanti, nilai-nilai yang ada pada Kosgoro 1957 harus diamalkan sehingga eksistensi Kosgoro 1957 makin mengakar di tengah masyarakat,” katanya.

Karena orientasi mengarah kepada peningkatan kompetensi diri serta nantinya peserta mengantongi sertifikat orientama, maka banyak pengurus minta tambahan untuk ikut. Alhasil yang tadinya hanya ketua, sekretaris dan bendahara, sekarang ditambah kepersertaan dari perempuan.

Materi yang diberikan dalam orientama adalah tentang kekosgoroan, ke-Indonesia-an dan pengetahuan. Selain tokoh Kosgoro 1957, juga ditampilkan pemateri berkompeten lainnya seperti Prof Dr. Hermansyah (Warek III Unand), Dr. Endri Martius (Warek IV Unand), Kepala Dinas Koperasi Sumbar, Zirma Yusri dan Danrem

032/Wbr. “Kepala Dinas Koperasi Sumbar juga tampil sebagai pemateri untuk memberikan materi perkoperasian. Apalagi dalam Tri Dharma Kosgoro 1957 yang meliputi pengabdian, kerakyatan, dan solidari-tas, koperasi bagian dari program dalam bidang kerakyatan,” tambah Akral.

Di samping pelantikan dan orientama, Minggu (18/2), juga dilak-sanakan Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I dengan peserta dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota se-Sumbar dengan menampilkan pembicara dari Ketua Bidang Organisasi Kosgoro 1957, Lamhot Sinaga.

Mukerda juga membahas tiga program yaitu konsolidasi organisasi sampai ke tingkat nagari/ kelurahan, program aksi tentang pembangunan SDM, ekonomi kerakyatan dan koperasi. Ketiga program ini sebagai bentuk aktualisasi dari Tri Dharma Kosgoro 1957 yakni pengabdian, kerakyatan dan solidaritas. “Tema yang diusung adalah mengembangkan Kosgoro 1957, memenangkan Partai Golkar dan menyukseskan pembangunan daerah Sumbar,” kata Sigit Yanuar.

Selain petinggi Kosgoro 1957, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno juga bersedia hadir sekaligus memberikan sambutan dalam pelantikan itu, termasuk Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Hendra Irwan Rahim yang juga Ketua DPRD Sumbar.

Sepintas Kosgoro 1957 Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957 lahir pada 10 Nopember 1957 atas prakarsa Mas Isman dan teman-teman TRIP Jawa Timur.

Pada awalnya Kosgoro berbentuk Gerakan Koperasi kemudian berkembang dalam bentuk Organisasi ‘golongan karya’ yang berorentasi kekaryaan. Kemudian menjadi salah satu KINO pendiri sekaligus anggota Sekber Golkar dan sekarang menjadi Partai Golkar. Kosgoro turut serta secara aktif dalam suasana perubahan itu.

Latar belakang kelahiran tersebut pada dasarnya adalah upaya politik yang ingin menguji kembali “krenteg” para pemuda pejuang seperti ketika masih aktif

 Redaktur: Bhenz Maharajo

dalam medan pertempuran merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kedalam kedua bidang pengabdian. Dalam kurun waktu berikut, Kosgoro sebagai sebuah organisasi juga tidak pernah sunyi dari gangguan baik internal maupun eksternal dan itulah yang membuat pasang surut perjalanan Kosgoro.

Di era reformasi tepatya pada Mubes VIII Tahun 2000, gangguan tersebut makin menguat yaitu adanya gerakan sistematis berupa ‘pengingkaran’ sekaligus upaya ‘mengaburkan’ makna hakiki dan fundamental keberadaan Kosgoro.

Gerakan tersebut memuat pengingkaran Kosgoro dalam perspektif demokrasi dengan menjadikan forum tertinggi MUBES VIII tersebut menjadi ajang ‘anti demokrasi’ dan pemurnian ‘independent’ dalam perjuangan.

Gerakan tersebut juga memuat pengkaburan Kosgoro dalam perspektif kesejarahan, dengan mencoba Kosgoro tidak lagi sebagai pendiri Partai Golkar dan kehadiran organisasi Kosgoro tidak memiliki kaitan dengan partai politik dan kegiatan sosial politik. Oleh karena itu sebagai tanggung jawab sejarah utuk meluruskan kembali hakekat perjuangan dan suasana kebathinan kelahiran Kosgoro, maka secara nasional dilakukan Deklarasi pada 8 Pebruari 2003 di Jakarta, yang berisi komitmen terhadap kelanjutan per-juangan Kosgo ro sebagai organ isasi kemasyarakatan yang selanjutn-ya disebut ‘Kosgoro 1957’.

Kosgoro 1957 yang dideklarasikan itu bukan sekadar kelanjutan dari Kosgoro yang didirikan pada 10 Nopember 1957 tetapi merupa-kan tekad untuk mengembalikan hakekat sesungguhnya kemurnian cita-cita Kosgoro sebagaimana di awal kelahirannya.

Dengan demikian Kosgoro 1957 tetap berpegang teguh pada semangat Doktrin Perjuangan Tri Dharma Kosgoro: Pengabdian, Kerakyataan -Solidaritas yang merupakan butir mutiara pemikiran Mas Isman dalam pedoman perjuangan Kosgoro yang terus melekat dan mewarnai dinamika perjalanan organisasi masa lalu, masa kini dan masa datang. (h/vie)  Layouter: Irvand

8

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

PARIWARA DPRD KOTA PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pamit, Ketua DPRD Pariaman Teteskan Air Mata Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, meneteskan air mata ketika memberikan sepatah dua kata saat paripurna internal penetapan usulan pemberhentian pimpinan DPRD Kota Pariaman masa jabatan 2014—2019 di gedung tersebut, Rabu (14/2).

“Rasa kebersamaan yang terjalin selama

www.harianhaluan.com

masa tugas terasa sulit untuk dilupakan.

Derai canda tawa, solid dalam melaksanakan tugas telah memberikan kebaikan tersendiri di hati ini. Selama bertugas di sini sebagai ketua DPRD 3,4 tahun telah menyatukan pikiran untuk memajukan Kota Pariaman,” ujarnya.

Pada periode sebelumnya, ia merupakan wakil ketua DPRD dan periode sekarang menjadi ketua DPRD, banyak kenangan yang singah di hatinya.

Ia berpesan, lembaga DPRD adalah lembaga terhormat. Oleh karena itu, perlu dijaga marwah DPRD dan jangan pernah mengecilkan lembaga legislatif ini.

“Meskipun banyak partai tapi di lembaga ini masih tetap bersatu untuk memajukan kota pariaman,” kata Mardison.

Diingatkanya kepada semua anggota DPRD, laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, tetap tinggikan marwah DPRD. Sementara anggota DPRD, Fauzi dari Fraksi Bulan Bintang Amanat yang

mewakili anggota DPRD Kota Pariaman menyampaikan, pengunduran Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin merupakan suatu kesedihan bagi kita semua.

Selama 3,4 tahun bersama di DPRD untuk membangun Kota Pariaman. Mungkin itu adalah satu satu jalan terbaik baginya mengundurkan diri dan maju pada Pilkada Kota Pariaman sebagai calon wakil wali kota.

Dia berharap, langkah yang diambil berjalan baik.(h/tri).

FOTO bersama usai paripurna

Fauzi dari Fraksi Bulan Bintang Amanat

 Redaktur: Nova Anggraini

 Layouter: Syamsul Hidayat

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

9

TRADISI SERAK GULO

Diramaikan Ratusan Warga Keturunan India PADANG,HALUAN— Ratusan warga Kota Padang keturunan India ikut ambil bagian dalam kegiatan Festival Kebudayaan India, Kamis (15/2).

Festival tersebut merupakan bagian dari rangkaian Tradisi Serak Gulo yang berlangsung di Komplek Masjid Muhamaddan Perkampungan Orang India Kelurahan Batipuah Kecamatan Padang Selatan Kota Padang.

Festival tersebut dibuka langsung oleh Pjs Walikota Padang Alwis yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan KotaPadang Medi Iswandi.

Dijelaskan Medi, festival tersebut merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kota Padang untuk mengangkat dan menghidupkan kembali nilai-nilai tradisional dan budaya yang ada di Kota Padang.

“Ini merupakan ide dari teman-teman komunitas warga Padang Keturunan India.

SERAK GULO — Ratusan warga Kota Padang keturunan India ikut ambil bagian dalam kegiatan Festival Kebudayaan India “ Serak Gulo” , Kamis (15/2) di Komplek Masjid Muhamaddan Kelurahan Batipuah Kecamatan Padang Selatan Kota Padang. IST

Kebudayaan ini harus dipertahankan, Pemko Padang selalu mendukung dan festival ini merupakan bagian dari Pariwisata,”ujar Medi Iswandi

kepada Haluan, Kamis (15/2).

Ditambahkannya, Pemerintah Kota Padang juga akan menghidupkan kembali tradisi dari masyarakat Tiong-

hoa yakni Cap Go Meh yang merupakan puncak dari Perayaan Tahun Baru Imlek.

“Setiap komunitas yang ada di Kota Padang ingin kita

kembangkan, menjadi potensi wisata,”kata Medi.

Sementara itu tokoh masyarakat keturanan India di Kota Padang Ali Khan mengatakan, festival kebudayan India dalam memeriahkan tradisi serak gulo tersebut baru pertama kali diselenggarakan.

Jenis makanan yang diperlombakan yakni memasak nasi Biryani, Kari Dalca dan Parci Nenas. Selain itu juga menggelar musik ghazal.

“Sesuai dengan permintaan Pemko tahun lalu, agar tradisi serak gulo juga dirangkai dengan berbagai kegiatan, sehingga nilai-nilai tradisi kebudayaan India dapat dilestarikan,” jelas Ali Khan.

Menurut Ali, tradisi serak gulo adalah tradisi turuntemurun yang yang diperingati setiap tahun pada 1 Jumadil Akhir penanggalan kalender Hijriyah dengan menaburkan gula pasir yang diperebutkan warga untuk memperingati hari lahir Souhul Hamid.

“Souhul Hamid merupakan seorang penyebar agama Islam dan serak gulo meru-

pakan simbol manisnya ilmu yang diberikan,” ucap Ali. Tradisi serak gulo merupa-

kan salah satu kebudayaan masyarakat India muslim yang dibawa ke kota Padang. (h/mg-mel)

HILANG TERBAWA ARUS SUNGAI

Jasad Gilang Ditemukan Pemulung di Muaro Lasak PADANG, HALUAN — Gilang Prayuda (14), yang diketahui hilang terbawa arus sungai di Parak Karakah ditemukan oleh warga di kawasan Pantai Muaro Lasak, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) sudah tidak bernyawa, Kamis (15/2).

Menurut keterangan pihak kepolisian, jasa korban pertama kali dilihat oleh seorang pemulung yang sedang mencari barang rongsokan. Saat memilihmilih barang itu, pemulung tersebut melihat sesosok mayat mengapung di bibir pantai.

Awalnya, si pemulung mengira mayat yang mengapung itu adalah boneka. Namun, karena penasaran ia mendekatinya, dan alangkah terkejutnya pemulung itu setelah melihat dari dekat ternyata mayat berjenis kelamin laki-laki. Saat dilihat, posisi korban telungkup dengan kaos Merah.

Selanjutnya pemulung itu memberitahu salah seorang warga setempat. Mendengar cerita pemulung, warga tersebut kaget dan memberitahukan warga lainnya. Kemudian petugas dari Polsek Padang Barat, Basarnas Padang, BPBD

www.harianhaluan.com

Padang dan regu penolong lainnya menuju lokasi mengevakuasi jasad korban.

Setelah diidentifikasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Padang untuk dilakukan pemeriksaan medis, dengan kondisi terdapat luka robek di kepala. Setelah itu petugas mengabari pihak keluarga korban “Saat itu saya memulung, dan melihat seperti ada yang mencurigakan, kemudian saya membetitahukan kepada salah seorang warga sekitar, setelah dilihat ternyata mayat seseorang,” kata pemulung bernama Fitriani (32) kepada polisi.

Kapolsek Padang Barat AKP Armijon mengatakan setelah menerima informasi adanya penemuan mayat, pihaknya langsung menuju lokasi. Setiba di lokasi, langsung mengumpulkan bahan keterangan dan mengamankan lokasi kejadian.

“Jasad tersebut ditemukan oleh pemulung, setelah dilakukan identifikasi kemudian dievakuasi ke rumah sakit. Menurut informasi jasad itu adalah korban yang hanyut pada hujan lebat Kamis malam,” kata Armijon.

Armijon menyebutkan, saat pertama kali ditemukan pemulung, posisi jasad itu telungkup, mengenakan kaos merah, dan hanya tinggal celana dalam saja. Sedangkan dikepa-

la korban terdapat luka robek.

“Berkemungkinan saat terseret arus saat kejadian, korban mengalami berbagai benturan, yang membuat korban lukaluka dan celananya juga terle-

pas. Pihak keluarga menolak dilakukan otopsi dan diminta membuat surat pernyataan penolakan agar tidak ada tuntutan dikemudian hari,” kata Armijon. (h/mg-hkl)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

KEPALA DISHUB DEDI HENIDAL

“Pungut Parkir Lebih, Itu Pungli” PADANG, HALUAN — Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Dedi Henidal menegaskan, pungutan tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturannya adalah pungutan liar (pungli). Sesuai aturannya, tarif parkir untuk sepeda motor sebesar Rp2.000 dan mobil sebesar Rp3.000.

Warga Anduring Minta Lapangan Voli PADANG, HALUAN — Masyarakat Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji minta dibuatkan betonisasi jalan dan lapangan bola voli, serta bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu.

Salah seorang warga Nurman (45) Jumat (16/2) berharap, jalan dilingkungan rumah agar dibetonisasi agar tahan lama. Sebab, kalau diaspal sebentar saja sudah hancur.

“Kami berharap jalan ini cepat dibetonisasi, karena kondisinya sudah memprihatinkan banyak lubang-lubang yang bisa menyebabkan rawan kecelakaan,” ujarnya kepada Anggota DPRD Kota Padang Yandri Hanafi.

Selain itu, dengan jalan dibetonisasi maka tidak akan ada lagi warga yang jatuh saat membawa kendaraan.

Rosma (45) minta dibuatkan, lapangan bola voli sebagai kegiatan olahraga d ilingkungan warga.”Dengan adanya lapangan bola voli, warga dapat berolahraga dan bisa mengikuti perlombaan,” katanya.

Selain itu, ia berharap lapangan bola voli ini difasilitasi dengan peralatannya.

Anggota DPRD Kota Padang Yandri Hanafi menerangkan, persoalan ini akan dituntaskan melalui pokok-pokok pikiran di DPRD senilai Rp200 juta.

“Tujuannya agar masyarakat senang serta keluhan warga terkait hal ini tidak timbul lagi,” ujarnya. (h/ade)

MELANGGAR RAMBU — Beberapa mobil masih tampak parkir meski terpampangnya larangan parkir (P coret) di depan kantor Badang Pusat Statistik Provinsi Sumbar. Pengendara roda empat tampaknya tidak menghiraukan rambu-rambu tersebut. IRHAM

TERLIBAT PEMALSUAN DOKUMEN

Operator Warnet Terancam Dipenjara PADANG, HALUAN — Hendri Agustian (47) harus berurusan dengan p ihak Kepolisian Sektor (Polsek) Padang Selatan karena terlibat pemalsuan dokumen penting seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPEL), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Praktik pemalsuan dokumen tersebut digunakan Hendri kepada konsumennya untuk kebutuhan mendaftar pengendara taksi dalam jaringan (Daring).

Hendri yang sehari-hari sebagai operator warnet merupakan warga Jalan Proklamasi, Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur ditangkap tim opsnal Reskrim Polsek Padang Selatan pada Selasa (13/2) lalu, sudah

mahir dalam melakukan editan untuk pemalsuan dokumen tersebut, dengan menggunakan aplikasi JPG. Dari pengakuan tersangka praktik pemalsuan dokumen ini sudah dilakukan sejak tiga bulan lalu atau sekitar bulan Desember 2017.

“Saya memulai praktik ini sudah tiga bulan, berdasarkan permintaan seorang konsumen untuk kebutuhan pendaftaran driver taxi daring karena dia sudah disuspend,” katanya di Mapolsek Padang Selatan Jumat (16/2).

Hendri menambahkan perbuatan ini sudah diketahuinya bertentangan dengan hukum namun konsumen meyakinkan ini hanya untuk dikirim fotonya.

“Sudah tau perbuatan ini melawan hukum, tapi kon-

sumen meyakinkan bahwa ini yang dikirim fotonya saja,” tambahnya.

SIM dan KTP yang dipalsukan oleh Hendri terbuat dari kertas untuk foto, sementara untuk SKCK dari kertas HVS biasa. Sepintas memang tidak ada bedanya dari yang asli.

Untuk satu set SIM, KTP, dan SKCK dijual Hendri seharga Rp140 ribu, praktik ini dipasarkan melalui mulut ke mulut. Dari hasil temuan tim opsnal Reskrim dia sudah melakukan 5 kali pemalsuan dokumen tersebut.

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa satu unit komputer, 12 flashdisk, 1 unit komputer, 1 unit scanner, dan 1 unit printer.

Sementara itu Kapolsek

Padang Selatan Kompol Alwi Haskar mengatakan Hendri sudah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus disita barang buktinya. “Dari hasil penyelidikan Hendri sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan beberapa barang bukti,” katanya.

Alwi menambahkan tersangka diamankan di sebuah warnet Mahesa di Ganting, Kecamatan Padang Timur. “Tersangka kami amankan di sebuah warnet tempat dia bekerja, ketika itu tim opsnal Reskrim Polsek Padang Selatan sudah menangkapnya, saya langsung ke tempat kejadian perkara (TKP),” tambahnya.

Masih kata Alwi, konsumen yang kami dapatkan datanya dari tersangka sudah di mintai keterangan-

nya, tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka karena belum digunakan olehnya.

“Konsumen tersebut sudah di mintai keterangannya, namun karena dokumen palsu tersebut belum digunakan untuk pendaftaran driver taxi daring. Jadi konsumen ini sudah di suspend oleh perusahaan taxi daring tersebut, kalau sudah disuspend di tidak bisa menjadi driver lagi seumur hidup, itulah yang menjadi alasan untuk melakukan pemalsuan,” jelasnya.

Dikatakannya, tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP. “Tersangka dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal dengan pidana penjara paling lama enam tahun,” tutupnya.(h/mg-hkl)

DUA MOTOR TABRAKAN DI INDARUNG

Satu Pengendara Tewas di Tempat

POLISI melakukan olah TKP lokasi tabrakan dua motor di Jalan Raya Indarung tepatnya depan Gaya Ban, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kamis (15/2). IST

PADANG, HALUAN — Muhammad Syukri tewas di tempat setelah sepeda motor

www.harianhaluan.com

yang dikendarainya bertabrakan dengan pengendara motor lain di Jalan Raya

Indarung tepatnya depan Gaya Ban, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kamis (15/2) sekitar pukul 13.00 WIB. Korban tewas tersebut merupakan warga Jorong Koto Kenagarian Sungai Nanam, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.

Kejadian bermula ketika Muhammad Syukri yang mengendarai sepeda motor bernopol BA 2941 RX datang dari arah Simpang Patai menuju arah Simpang Gadut.

Sesampai di tempat kejadian perkara (TKP) berputar di bundaran kemudian tersenggol oleh sepeda motor ber-

nopol BA 2941 RX yang datang dari arah yang sama.

Sepeda motor tersebut dikendarai oleh Dodi Mulyanto (22) warga Dusun Koto Baru, Alahan Panjang, Air Dingin Kenagarian Air Dingin, Kabupaten Solok.

Kasatlantas Polresta Padang Kompol Asril Prasetyo mengatakan kecelakaan tersebut menyebabkan satu pengendara meninggal dunia dan satunya lagi mengalami luka-luka.

“Pengendara sepeda motor BA 6368 BK mengalami kepala luka robek, pinggang lecet, kaki lecet dibawa ke Semen Padang Hospital Pa-

dang, sementara pengendara sepeda motor BA 2941 RX meninggal dunia dibawa ke RSUP Dr. M. Djamil Padang,” katanya.

Asril menambahkan kondisi jalan yang di TKP beraspal baik dan cuaca cerah pada saat kejadian. “Kondisi jalan di TKP, jalan lurus, beraspal baik, dan kondisi cuaca siang hari cerah,” tambahnya.

Masih kata Asril pihaknya sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi. “Kami sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan beberapa saksi atas kejadian ini,” ulasnya. (h/mg-hkl)

“Jika ada yang memungut parkir lebih dari aturannya maka itu pungli namanya. Silakan bagi korban melaporkan dan difoto untuk barang bukti. Maka akan kita proses,” ujar Henidal, kemarin.

Ia menyebutkan, ciri-ciri pungli mudah saja dikenali selain tarif yang seenaknya.

Pungli juga tidak menggunakan seragam parkir dan tidak menggunakan id card.

“Tegur saja petugas parkir yang tidak memiliki identitas lengkap. Jika tidak ditegur dan diam saja maka pungli akan semakin merajalela. Dalam hal ini kota juga minta kerjasama dari masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, pantauan Haluan, Jumat (16/2) di Pantai Padang tarif parkir tidak beraturan. Ada yang membandrol tarif sepeda motor Rp3.000 dan mobil Rp5.000. Tidak hanya itu, petugas parkir hanya berpakaian biasa dan tidak memiliki identitas sebagai petugas parkir.

Salah seorang pengun-

jung Pantai Padang Wulan (20) bersama saudaranya Ari (31) yang menggunakan mobil mengeluhkan tarif parkir yang tidak tetap. Sewaktuwaktu ia dimintai parkir Rp5.000 dan pernah juga dimintai parkir Rp4.000.

“Heran saja dengan petugas parkir yang meminta sesuka hati. Saat dikomplen malah petugas parkir tersebut lebih keras membantah seakan mengajak ribut. Karna kami tak ingin ribut maka dibayar saja. Kami berharap adanya pengawasan dari pemerintah terkait hal ini,” ungkap Wulan.

Wulan juga menegaskan, jika memang parkir di tempat biasa berbeda dengan parkir tempat wisata seharusnya ada pemberitahuan seperti karcis. Selain itu, petugas hendaknya lebih sopan dan berpakaian layak supaya wisatawan tidak sakit hati.

“Walikota harus tau hal ini. Meskipun permasalahannya kecil namun jika dibiarkan akan berdampak besar,” pungkasnya. (h/win)

Camat Koto Tangah Janjikan Bonus MTQ PADANG, HALUAN — Kafilah kelurahan Pasia Nan Tigo berhasil meraih juara umum dalam MTQ ke-38 tingkat Kecamatan Koto Tangah pada, Selasa (13/2) lalu. Camat Koto Tangah Syahrul mengatakan, bagi qori terbaik nantinya juga akan diberikan bonus.

“Meskipun tidak banyak tetapi sekadar memberikan motivasi,” katanya. Ia menyebutkan, pelaksanaan MTQ kecamatan sebagai ajang mempersiapkan qori qoriah untuk mengikuti MTQ tingkat Kota Padang.

“Kita mempersiapkan qori - qoriah untuk mengikuti MTQ tingkat kota nantinya,” ujar Syahrul.

Sementara itu Wlikota Padang Mahyeldi Ansharullah saat penutupan mengatakan, MTQ Koto Tangah berlangsung semarak. Terlihat antusiasme masyarakat yang tinggi. Meskipun sampai larut malam tetapi warga masih ramai bertahan di tenda mimbar utama.

“MTQ Koto Tangah semarak. Masyarakatnya menunjukkan antusiasme yang tinggi,” kata Mahyeldi. Dia menilai, penyelenggaraan MTQ karena keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah kecamatan dengan perangkatnya hingga tokoh masyarakat dan pemuka agama setempat. Bahkan kontribusi para perantau Koto Tangah turut menyumseskan penyelenggaraan MTQ ini.

“Ini berkat sinergi kecamatan dengan masyarakat serta melinatkan para perantau,” ujarnya.

Menurut Mahyeldi, substansi penyelenggaraan MTQ adalah guna mendekatkan umat Islam terhadap kitab suci yang menjadi tuntunan hidup. Apalagi orang Minang harus bisa membaca Alquran dan mencintainya karena sejalan dengan falsafah “Adat Basandi SyarakSyarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) “Tidak ada orang Minang yang tidak bisa membaca Alquran, karena kita berfalsafah ABS-SBK,” ujarnya.

Walikota Mahyeldi Ansharullah kembali menegaskan komitmennya tentang pemberian reward bagi qori dan qoriah Kota Padang yang berhasil menjadi juara nasional kategori tilawah dan hafiz. Hal itu sudah dikemukakannya sejak dirinya menjadi Walikota pada 2014 lalu. Tidak tanggung-tanggung, reward yang diberikan bagi juara MTQ tersebut adalah menunaikan haji, diberi satu unit rumah berikut usaha serta memberikan insentif setara pejabat eselon III di penerintahan. “Saya belum mencabut komitmen itu,” kata Mahyeldi. (h/ita)

 Redaktur: Afrianita

 Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

JURNALISME WARGA

11

Imlek KAMIS malam (15/2) suasana Kelenteng di kawasan Pondok, Padang terasa sangat meriah. Nuansa merah mewarnai kawasan tersebut. Nuansa imlek yang kental, bau hio yang dibakar, serta pakaian serba merah, menjadi pemandangan yang indah saat itu. ***

Komunitas Gubuak Kopi Akan Luncurkan Buku

Rabab dan Saluang

Pada Rabu, 21 Februari 2018, Komunitas Gubuak Kopi (Solok, Sumatera Barat) bekerja sama dengan Forum Lenteng (Jakarta) akan menggelar kegiatan “Peluncuran dan Bedah Buku -Sore Kelabu di Selatan Singkarak”, karya Albert Rahman Putra, di Galeri Kubik Koffie, Kota Padang, pukul 19.30 WIB. Buku kumpulan tulisan ini diterbitkan oleh Forum Lenteng (Jakarta), menghadirkan 11 (sebelas) tulisan tentang situasi sosial-budaya dan lingkungan di sekitaran Danau Singkarak,Solok, yang mulai ditulis sejak tahun 2015 hingga 2017. *** Kiriman : Albert Rahman Putra, Solok

KESENIAN tradisional Rabab dan saluang, ikut meramaikan dan menghibur pengunjung Pujasera Taman Puri, Jl Ujung Gurun pada malam hari. *** Kiriman : Vellya, Padang

Investasi di Tanaman Jeruk TANAMAN jeruk siam gunung omeh kini menjadi investasi yang cukup menjanjikan di Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota. Selain rasa buahnya yang manis, harganya pun cukup bersaing di pasaran. *** Kiriman : Can, Payakumbuh

www.harianhaluan.com

Hiburan di Pantai Air Manis Pengunjung dan wisatawan di Pantai Air Manis, kini bisa menikmati hiburan baru menyusuri pantai dengan mengendarai mobil yang disewakan bagi pengunjung. *** Kiriman : Toni, Padang

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Syamsul Hidayat

12

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA MONITORING MUSREMBANG KECAMATAN

Wabup: Proses Musrenbang Perlu Dikawal LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal Ridwan turun ke sejumlah kecamatan untuk melakukan monitoring Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, yang dilaksanakan di empat kecamatan, yakni Kecamatan Suliki, Guguak, Luak dan Situjuah Limo Nagari, Rabu, (14/2).

Wabup Ferizal dalam sambutannya mengatakan, monitoring perlu dilakukan

untuk m engawal usulan pembangunan 2019 dari tingkat nagari ke kecamatan

dan selanjutnya nanti dibahas di tingkat kabupaten.

“Kami akan kawal proses Musrenbang di tingkat Kecamatan, sehingga usulan pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan skala prioritas dan besarnya anggaran yang tersedia,’’ sebutnya.

Dikatakan, peran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) sangat vital dalam

merumuskan perencanaan pembangunan ini.

“Pemerataan pembangunan utamanya infrastruktur merupakan salah satu prioritas, Bapelitbang harus bisa merangkum usulan pembangunan infrastruktur,” terangnya.

Ferizal juga menuturkan, bahwa Pemkab Limapuluh Kota mulai menerapkan sistem perencanaan (e-planning) dan penganggaran (ebudgeting).

“Melalui sistem perencanaan (e-planning) dan penganggaran (e-budgeting) yang terintegrasi secara elektronik, maka dengan pemberlakuan aplikasi tersebut seluruh program dan kegiatan serta pekerjaan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota, harus tertuang dalam RKPD,” ulasnya.

Ia meminta, agar masingmasing nagari bisa segera

menghidupkan BUMNag. Minimal satu nagari ada satu BUMNag, agar perekonomian nagari bisa tumbuh.

Selain mengutamakan pembangunan infrastruktur, menurut wabup, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota juga akan fokus dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, kesehatan dan pendidikan. Musrenbang tingkat kecamatan diperkirakan berlangsung hingga

akhir pekan ini di seluruh kecamatan se-Kabupaten Limapuluh Kota.

Musrembang kecamatan, selain diikuti walinagari dan Bamus, Musrembang dihadiri Asisten Pemerintahan Drs. Dedi Permana, anggota DPRD Limapuluh Kota, masing masing dapil, pejabat organisasi perangkat daerah (OPD), Camat, Kapolsek serta Koramil setempat. (h/zkf)

Terlibat Narkoba, Prajurit TNI Ditindak Tegas LIMAPULUH KOTA, HALUAN— HALUAN—Dandim 0306/50 Kota, Letkol Kav Solikhin S. Sos M.M, menegaskan, pimpinan TNI- AD berkomitmen menindak tegas siapapun yang mencoba-coba melanggar aturan, terutama sekali sekaitan narkoba, termasuk prajurit TNI. “Jika kedapatan dan terbukti mengkonsumi dan memperdagangkan narkoba, sanksi yang akan diberikan sangat tegas, pelaku akan dipecat,” ujar Dandim Letkol Kav. Solikhin saat silaturahmi dengan keluarga besar TNI (KBT) di Makodim setempat Jalan Raya Tanjung Pati, Kamis (15/4).

Acara silaturrahmi tersebut bertemakan “Melalui Silturrahmi dengan Keluarga Besar TNI, Kita Tingkatkan Pemahaman tentang Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika untuk Berpartisipasi dalam Menjaga dan Mempertahankan Kedaulatan NKRI,”.

Kegiatan ini dihaditi 164 orang diantaranya para Danramil dan Staf Kodim 0306/50 Kota, Babinsa se Kodim 0306/50 kota, sesepuh purnawirawan TNI, warakawari dan keluarga besar TNI – AD lainnya.

Dalam kesempatan itu, Dandim juga meminta masukan dan saran dari hadirin.

Pada zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu.

“Pada masa lalu permasalahan yang ada di masyarakat semuanya dapat diselesaikan oleh pihak TNI. Sedangkan di masa sekarang, Undang-undang (UU) sudah jauh berbeda, kini sudah diatur dan sudah ada koridornya masing masing,” sebut Dandim.

Dalam kesempatan itu, penyampaian materi tugas dan peran TNI- AD serta pokokpokok kebijaksanaan KASAD dalam bidang teritorial tahun 2018, disampaikan nara sumber Danramil 05 / Harau - Mayor Inf Munawar. Sedangkan materi Pancasila disampaikan Danramil 04 / Luhak- Kapten Inf Haryadi. Serta materi Bhineka Tunggal Ika disampaikan Danramil 03 / Suliki - Kapten Inf Salim. (h/zkf)

SILATURAHMI keluarga besar TNI, purnawirawan, para ibu-ibu berlangsung di Makodim Limapuluh Kota di Tanjung Pati, Kamis lalu dan dilanjutkan dengan pembagian bingkisan. ZUL

UPSUS PAJALE — Rakor percepatan upsus pajale digelar di Aula Makodim 0306 Limapuluh Kota, Rabu (14/2) dihadiri wali nagari, lurah, camat, OPD dan insansi terkait lainnya. ZUL

Kodim Gelar Rakor Percepatan Upsus Pajale LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Kodim 0306/50 Kota, bersama instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tentang upaya percepatan tanaman padi, jagung dan kedele (pajale) tahun 2018, di aula Makodim setempat, Jalan. Raya Negara Km 7 Tanjung Pati Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, Rabu (14/2).

Hadir dalam rakor tersebut, selain Dandim 0306/50 Kota, Letkol Kav Solikhin, S.Sos.,M.M, Plt. Kadis Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, Eki Hari Purnama, Kepala Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, Syahril,. Danramil Sekodim 0306/50 Kota. Camat dan Wali Nagari se Limapuluh Kota, Camat dan Lurah se Kota Payakumbuh.

Kabid TPHP. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan Sumatera Barat, Ir. Maswarnol Noor. M.Si pada rakor tersebut mengharapkan, kegiatan upaya khusus (Upsus) swasembada pangan padi, jagung dan kedele (pajale) yang diselenggarakan kelompok tani bersama TNI tahun 2018 ini di Sumatera Barat, khususnya dan di Kabupaten Limapuluh Kota pada umumnya diharapkan berjalan sukses.

“Kita berharap supaya tanaman pangan yang disebut pajale itu, benar-benar sukses dilaksanakan di Sumbar tahun ini, utamanya di Luak Limopuluah, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga surplus beras yang sudah terjadi tahun 2017 lampau di daerah ini tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan lagi,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengungkapkan, kriteria calon penerima bantuan ter-

hadap Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) maupun Poktan, LMDH, Koperasi serta Assosiasi / Lembaga Pemerintah dan non Lembaga Pemerintah yang sudah memiliki keabsahan dari t er kait di tingkat Dinas Pertanian kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/nagari yang berwenang.

Dikatakan Maswanol, berdasarkan CPCL yang sudah ditetapkan kelompok penerima bantuan tahun 2018 menyusun rencana definitif seperti Gapoktan, Poktan, LMDH, Koperasi dan Assosiasi Profesi/ lembaga pemerintah/non pemerintah perlu membuat rekening di BRI apabila penerima bantuan pemerintah melalui mekanisme transfer uang.

“Mereka membuat surat pernyataan bersedia dan sanggup menggunakan dana bantuan tsb sesuai peruntu-

kannya. Selain itu, dalam pelaksanaannya nanti diharapkan tidak ada lahan tidur yang digunakan bukan lahan yang sudah di perbedayakan masyarakat sebelumnya,” tutur Maswanol.

Dalam sesi tanya jawab Wali Nagari Sikabu Kabu, Tanjung Haro Padang Panjang, Kecamatan Luak, atas nama Ilyas menyampaikan, masukan maupun permohonan kepada Pemprov Sumbar, maupun Pemkab Limapuluh Kota, agar bisa menerima hasil panen dengan harga jual yang imbang supaya petani tidak merugi, utamanya ketika panen serentak.

Biasanya, setiap kali panen padi persoalan yang terjadi biasanya pembelian oleh pedagang d engan harga yang tidak pasti. Selain itu, ia juga menyampaikan kendala bagaimana solusinya masalah hama yang menyerang padi.

Selain itu, mengantisipasi serangan hama babi yang sering terjadi.

Menurut keterangan Plt. Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan kabupaten Limapuluh Kota, Eky Hari Purnama, Bupati Irfendi Arbi sebelumnya sudah menyatakan dukungannya terhadap kegiatan Upsus Pajale yang diselenggarakan kelompok tani bersama TNI ini.

“Kita berterima kasih kepada jajaran Korem 032/Wirabaraja dan Kodim 0306/50 Kota,” sebutnya.

Usai Rakor Upsus Pajele di Aula Makodim setempat, Dandim Letkol Kav Solikhin, S.Sos.,M.M mengucapkan terimaksaih atas kehadiran Dinas terkait dari Propinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Payakumbuh walinagari dan lurah serta camat. (h/zkf)

Pulau di Tengah Batang Agam Terdampak Normalisasi PAYAK U M BU H , HALUAN—Tanah di pulau yang berada di tengah Batang Agam d i Kelurahan Tanjung Pauh, Payakumbuh Barat menjadi pembahasan Pemko Payakumbuh dengan masyarakat Koto Nan Ampek, Payakumbuh Barat.

Pulau tersebut bakal terdampak oleh pembangunan normalisasi Batang Agam sehingga statusnya dibahas Pemko bersama niniak mamak, bundo kanduang, dan tokoh masyarakat Koto Nan Ampek di kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN), Kamis (15/02).

Menurut Pakar Hukum Universitas Andalas, Dr. Kurnia Warman yang diundang dalam pertemuan tersebut, pada dasarnya tanah yang berada di tengah sungai secara hukum adalah tanah negara dan itu sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun di sisi lain, hak menguasai negara juga dibatasi oleh hak ulayat.

“Jadi negara itu menghormati hukum adat. Masyarakat wilayah kesatuan hukum adat diakui oleh www.harianhaluan.com

negara. Jika memang itu tanah ulayat, maka status tanah tersebut ditentukan oleh literatur hukum adat yang berlaku di tempat itu,” ujarnya.

Senada dengan Kurnia Warman, Kepala Kejaksaan Negeri Payakumbuh Nur Tamam mengatakan, sepanjang tidak dimiliki oleh suatu kaum maka tanah pulau di tengah Batang Agam tersebut adalah tanah negara. Namun begitu, ia menyarankan penyelesaian secara musyarawarah mufakat antara Pemko dan pengelola tanah.

Sementara itu, Ketua KAN Koto Nan Ampek, Datuak Asa Dirajo mengatakan, tanah tersebut selama ini dikelola oleh pasukuan Simabua, Melayu, Sipisang, dan Koto. “Namun di tanah tersebut tidak ada bekas sawah. Berarti ini tanah timbul semua,” ujarnya.

Ia menambahkan, pada umumnya niniak mamak Koto Nan Ampek sangat mendukung pembangunan normalisasi Batang Agam karena manfaatnya yang bakal dirasakan generasi

PEMKO Payakumbuh dan Pengurus KAN Koto Nan Ampek duduk bersama membahas pembangunan Normalisasi Batang Agam di kantor KAN Koto Nan Ampek, Balai Nan Duo, Payakumbuh Barat, Kamis (16/02).

yang akan datang.

Menurut keterangan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR Payakumbuh Muslim, pada peta 1973 pulau tersebut sudah terbentuk. Pihaknya pun juga sudah melakukan board ataupun pemeriksaan terhadap tanah itu. Hasilnya jenis tanah tersebut berbeda.

“Jenis tanah di pulau tersebut tidak sama dengan tanah yang di pinggir sungai.

Tanah tersebut berjenis pasir hasil sendimentasi dan menumpuk pada pulau itu.

Tanah tersebut kami sampel di 5 titik yang berbeda secara acak,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang niniak mamak Koto Nan Ampek, Datuak Rajo Imbang menyarankan tanah tersebut dijadikan aset nagari saja sehingga nanti tinggal KAN Koto Nan Ampek yang akan bermusyawarah dengan pihak Pemko  Redaktur: Heldi Satria

Payakumbuh.

“Kita juga berharap Pemko memberikan kompensasi untuk nagari sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Koto Nan Ampek,” pungkasnya dalam temu ramah yang dihadiri oleh pakar hukum Unand, Kajari Payakumbuh, Asisten I Yoherman, Kadis PUPR Muslim, Pengurus KAN Koto Nan Ampek, Bundo Kanduang, dan tokoh masyarakat itu. (mg-ari)      Layouter: Rahmi

AGAM & BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

13

Indo Jalito Bantu 325 Petugas Kebersihan BUKITTINGGI, HALUAN — Organisasi Perempuan Minang di Jakarta, atau yang lebih dikenal dengan Indo Jalito Peduli (IJP) memberikan bantuan kepada 325 petugas kebersihan Kota Bukittinggi. Bantuan untuk petugas kebersihan Kota Bukittinggi ini dalam rangka memaknai Hari Peduli Sampah Nasional 2018.

Hadir dalam penyerahan bantuan ini anggota DPR RI, Betty Shadiq Pasadigoe, Walikota Ramlan Nurmatias, Ketua TP PKK Yesi Ramlan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Supadria, beserta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemko Bukittinggi.

Ketua IJP Jakarta, Astri Asgani, dalam kesempatan itu menyampaiakan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut.

Menurutnya, IJP merupakan suatu organisasi perempuan minang yang ada di Jakarta yang saat ini beranggotakan sebanyak 150 orang dengan kegiatan meliputi bhakti sosial, seni dan budaya.

“Bhakti sosial yang kami lakukan di Bukittinggi dalam rangka memperingati hari Peduli Sampah Nasional 2018, yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan bantuan kepada 325 orang petugas kebersihan. Disamping itu IJP juga memberikan bantuan kepada Pemko Bukittinggi berupa 10 unit tempat sampah organik dan non organik beserta baju kaos

untuk masing –masing petugas kebersihan,” kata Astri di pelataran Jam Gadang, Rabu lalu.

Diakuinya, Indo Jalito sengaja memberikan bantuan kepada petugas kebersihan, mengingat petugas kebersihan telah berjasa untuk menjadikan kota ini bersih dan indah. “Disamping bantuan tersebut, IJP juga berencana akan memberikan hadiah berupa umroh kepada salah seorang petugas kebersihan yang usianya paling tua,” ungkap Astri.

Sementara itu, Walikota, Ramlan Nurmatias, menyampaikan terima kasih kepada IJP Jakarta yang telah peduli terhadap kampung halaman dan berharap bantuan yang diberikan akan menjadi motivasi bagi petugas kebersihan untuk bekerja lebih giat lagi. Kepedulian Indo Jalito terhadap kampung halaman menunjukkan bahwa silaturahmi antara masyarakat di kampung dan di perantauan tidak terputus .

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian Indo Jalito terhadap Kota Bukittinggi. Mudahmudahan niat baik ini akan menjadi amal ibadah bagi kita semua.

Kami berharap bantuan yang diberikan Indo Jalito kepada petugas kebersihan akan dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk bekerja lebih giat lagi,” harap Ramlan Usai penyerahan bantuan di pelataran Taman Jam Gadang, dilanjutkan dengan aksi bersih – bersih di seputar objek wisata tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan acara makan bersama di Gedung Istana Bung Hatta yang diiringi dengan lantunan suara merdu Elly Kasim. Sejumlah lagu Minang yang dinyanyikan Elly Kasim menghibur para petugas kebersihan. (h/tot)

2017, Baznas Agam salurkan zakat Rp11,60 Miliar PADANG, HALUAN — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah sebesar Rp11,60 miliar untuk 12.891 mustahik atau orang berhak menerima selama 2017.

Ketua Baznas Agam, Eldi Zein di Lubukbasung, Jumat, mengatakan, zakat, infak dan sedekah ini disalurkan berdasarkan lima program yakni, Agam Cerdas sebesar Rp3,49 miliar untuk 4.207 orang, Agam Sehat sebesar Rp694,91 juta untuk 279 orang.

Lalu, Agam Peduli sebesar Rp3,93 juta untuk 7.235 orang, Agam Makmur sebesar Rp1,99 miliar untuk 815 orang, Agam Taqwa sebesar Rp405,91 juta untuk 355 orang dan lainnya.

“Penyaluran ini dilakukan setiap bulan untuk warga yang tersebar di 16 kecamatan,” katanya.

Penyaluran zakat ini berdasarkan permohonan warga ke Baznas Agam.

Setelah itu, tim dari Baznas Agam melakukan verifikasi ke lapangan terkait kelayakan mendapatkan bantuan itu.

Apabila layak, maka dana tersebut langsung disalurkan kepada warga.

“Ini merupakan mekanisme penyaluran zakat di daerah itu,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya menargetkan penerimaan zakat, infak dan sedekah sebesar Rp8,9 miliar pada 2018.

Sedangkan target pada 2017 sebesar Rp8,87 miliar dan terealisasi Rp8,8 miliar.

“Penerimaan zakat ini paling banyak dari aparatur sipil negara setempat sebesar Rp8,6 miliar atau 96 persen,” katanya.

Ketua Komisi IV Bidang Pendidikan dan Kesra DPRD Agam, Irfan Amran menambahkan, zakat ini sangat membantu warga yang tergolong pada asnaf delapan atau yang berhak mendapatkan zakat.

Dana tersebut digunakan untuk pendidikan, kesehatan, modal usaha dan lainnya.

“Dana ini sangat membantu mereka untuk pendidikan, biaya berobat modal usaha dan lainnya,” katanya. (h/ant)

IJP — Indo Jalito Peduli (IJP) Jakarta, foto bersama dengan Walikota dan Petugas Kebersihan usai melakukan kegiatan bhakti sosial di Pelataran Jam Gadang Bukittinggi, Rabu. GATOT

DPRD Agam Minta Kecematan Palembayan Diperhatikan AGAM,HALUAN — Anggota DPRD Agam yang menghadiri Musrenbang di Kantor Camat Palembayan Kamis(15/2), meminta Pemkab Agam memberi perhatian khusus terhadap Kecamatan Palembayan karena kecamatan ini masih tertinggal dibanding kecamatan lain.

Jondra Marjaya dari Fraksi Demokrat dan Rizki Abdillah Fadal dari Fraksi PKS mengatakan, di Kecamatan Palembayan infra struktur masih belum memadai, begitupun

fasilitas lain banyak yang kurang.

“Irigasi perlu mendapat perhatian karena banyak yang jebol, sehingga banyak lahan pertanian beralih fungsi. Selain itu guru honor juga butuh perhatian terutama soal gaji mereka. Kalau bisa mereka diusulkan untuk menjadi PNS,” ungkap Jondra.

Ditambahkan Rizki Abdillah, percepatan pembangunan jalan Kecamatan Palembayan dari Padang Koto Gadang ke Matur harus diberikan dukungan bersama agar

dapat berjalan lancar.

“Karena keberadaan jalan ini vital bagi kehidupan perekonomian masyarakat setempat, selain itu keluhan yang masih sering didengar dan perlu menjadi perhatian oleh pemerintah yakni pemabagian bantuan bagi keluarga miskin,” kata Rizki.

Musrenbang juga dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Agam, Forkopimda Plus, Walinagari, Ketua Bamus, Ketua KAN, kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. (h/ks)

DPRD Bantu Perbaikan Infrastruktur Kubu Tanjung BUKITTINGGI, HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bukittinggi, Rismaidi, bakal membantu perbaikan pos ronda RW 02 dan perbaikan SDN 08 Kubu Tanjung di kecamatan setempat.

Rismaidi, daerah pemilihan (dapil) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB), juga akan menganggarkan dana pokokpokok pikir (Pokir) dirinya selaku anggota dewan sebesar Rp100 juta, untuk pengadaan satu unit drum band MIN Kubu Tanjung. Sejumlah bantuan yang akan diberikannya itu berdasarkan usulan yang disampaikan warga dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) Kelurahan Kubu Tanjung, Kecamatan ABTB. “Dalam Musrenbang Kelurahan Kubu Tanjung, berbagai usulan warga terkaid dengan perbaikan dan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas sekali.

Diantaranya usulan perbaikan pos ronda RW 02 dan perbaikan SDN 08 Kubu Tanjung, termasuk permintaan pengadaan satu unit drum band untuk MIN Kubu Tanjung,” kata Rismaidi, Kamis (15/2).

Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bukittinggi ini menjelaskan, dalam Musrenbang yang dilaksanakan Senin (12/2), kemarin lurah bersama warga setempat berharap berbagai usulan di bidang infrastruktur yang disampaikan, dapat menjadi program kegiatan 2019 mendatang, sekaligus dapat dikawal oleh anggota dewan dari dapil ABTB. Menanggapi apa yang menjadi harapan warga, terutama adanya usulan permintaan pengadaan satu unit drum band untuk MIN Kubu Tanjung, maka tahun ini secara pribadi ia akan menganggarkan Pokir dirinya selaku anggota dewan dari Dapil ABTB sebesar Rp100 juta.

Sedangkan untuk usulan perbaikan pos ronda RW 02 dan perbaikan SDN 08 Kubu Tanjung, menurut Rismaidi, perbaikannya tidak perlu harus menunggu hasil Musrenbang atau menjadi program kegiatan di tahun 2019. Karna secara pribadi ia juga akan memberikan bantuan untuk pembelian bahan yang dibutuhkan, baik itu untuk perbaikan pos ronda maupun untuk perbaikan SDN 08 Kubu Tanjung.

“Untuk bahan yang dibutuhkan

dalam perbaikan tersebut, kita yang akan membelikannya. Namun demikian, untuk pekerjaannya harus dilakukan warga secara swadaya. Hal ini kita lakukan supaya perbaikan pos ronda dan perbaikan SDN 08 Kubu Tanjung tidak harus menunggu tahun anggaran 2019 mendatang. Tapi kita ingin perbaikan itu dapat dikerjakan tahun ini,” ujar Rismaidi, yang juga selaku Ketua DPC PPP Bukittinggi.

Diakuinya, bantuan perbaikan yang akan diberikan itu sebagai wujud perhatiannya terhadap Kelurahan Kubu Tanjung, mengingat usulan perbaikan yang disampaikan warga itu sepenuhnya untuk kepentingan bersama. Selaku anggota dewan dari masyarakat yang diwakili, ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu keinginan warga di daerah pemilihannya itu.

“Berbagai usulan yang diajukan pihak kelurahan dalam Musrenbang, tentu berdasarkan aspirasi warga di kelurahan setempat, yang nantinya diharapkan bisa menjadi agenda prioritas di tingkat kecamatan dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, hasil Musrenbang ini akan kita kawal sepenuhnya,” ungkap Rismaidi. (h/tot)

PLN Pangkas Ranting Pohon yang Menggangu Aliran Listrik PADANG, HALUAN — PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, melakukan pemangkasan ranting pohon di sepanjang jaringan listrik dalam mengatasi pemadaman saat pelaksanaan Uji Nasional Berbasis Kompetensi (UNBK) pada April 2018.

Manager PT PLN Rayon Lubukbasung, Galuh Aditya, di Lubukbasung, Jumat, mengatakan, pemangkasan ranting pohon itu telah dimulai dengan menurunkan sebanyak dua tim dengan jumlah anggota delapan orang.

“Tim ini membersihkan ranting pohon setiap hari di sekitar jaringan di Kecamatan Tanjungraya, Lubukbasung, Ampeknagari, Palembayan dan Tanjungmutiara,” katanya.

Pemangkasan pohon ini dalam rangka meminimalisasi pemadaman listrik selama pelaksanaan UNBK di daerah itu karena ranting pohon tersebut merupakan penyebab gangguan pemadaman listrik selama ini di daerah itu.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada warga yang berada di sepanjang jaringan listrik agar memberikan dukungan kepada PLN dalam pemangkasan ranting pohon milik mereka.

“Jangan halangi petugas dalam memangkas pohon sehingga tidak ada pemadaman listrik di daerah itu,” katanya.

Menurutnya daerah rawan pemadaman listrik akibat ranting pohon berada di Cacang dan Muaro Putih Kecamatan Tanjungmutiara Palembayan, Padang Kota Gadang, Amprk Koto Palembayan Kecamatan Palembayan.

Selain itu, Sitanang, Sitalang Kecamatan Ampek Nagari dan daerah lainnya. “Gangguan sering terjadi di daerah itu saat angin kencang melanda daerah tersebut,” katanya.

Untuk pemadaman akibat pemeliharaan jaringan, tambahnya, tidak akan dilakukan selama pelaksanaan UNBK, karena PLN pusat telah menurunkan surat terkait tidak ada pemadaman pada minggu ketiga Maret sampai April 2018.

“Pada bulan itu kita tidak akan melakukan pemeliharaan jaringan listrik,” katanya.

Kepala Bidang Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Agam, Frizal mengatakan, jumlah siswa di daerah itu yang mengikuti ujian sebanyak 8.943 orang yang berasal dari SMP sebanyak 5.425 orang dan MTs 3.518 orang.

Dari 8.943 siswa itu, sebanyak 3.772 siswa dari 42 SMP mengikuti UNBK, 1.642 siswa dari sembilan SMP mengikuti UNKP, 1.976 siswa dari 32 MTs mengikuti UNBK dan 1.542 siswa dari 26 MTs mengkuti UNBK “Mereka ini mengikuti ujian pada 24-26 April 2018,” katanya.

Menjelang UNBK, siswa ini akan mengikuti simulasi UNBK dan belajar setiap sore untuk membah soal ujian tahun sebelumnya. (h/ant)

PKS Susun Program Kegiatan

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bukittinggi menggelar rapat kerja daerah (rakerda) untuk menyusun program, kegiatan dan strategi pemenangan pemilu 2019. GATOT www.harianhaluan.com

BUKITTINGGI, HALUAN — Pasca diumumkannya hasil verifikasi faktual terhadap partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2019 di Kota Bukittinggi, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bukittinggi langsung menggelar Rapat Kerja Daerah (Rakerda) untuk menyusun program, kegiatan dan strategi pemenangan pemilu 2019.

Ketua DPD PKS Bukittinggi, Nur Hasra, mengatakan, Rakerda yang dilaksanakan bertujuan untuk menyusun berbagai program kegiatan sekaligus untuk konsolidasi dan koordinasi partai di tingkat DPD dalam rangka merumuskan program dan kegiatan pemenangan PKS pada Pe-

milu 2019 mendatang.

Sebab, dari hasil ferivikasi yang telah diumumkan oleh KPU Bukittinggi, DPD PKS Bukittinggi dinyatakan memenuhi syarat sebagai Partai peserta Pemilu 2019.

Oleh karena itu perlu dilakukan konsolidasi dan koordinasi agar menghasilkan program dan kegiatan yang optimal dalam menyonsong Pemilu 2019 ”Melalui Rakerda ini, kita ingin menghadirkan PKS yang lebih dekat dan berkhidmat kepada masyakat. Tentunya melalui program, kegiatan, dan strategi yang membumi dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kepada peserta Raker dan

kader-kader PKS juga kita harapkan untuk tetap solid,” ujar Nur Hasra, usai pelaksanaan Raker di Aula Zetka Harmyn Belakang Balok, Minggu (11/02) kemarin.

Sementara itu, anggota DPRD Bukittinggi dari Fraksi PKS, Ibnu Asis, menegaskan, sesuai dengan salah satu slogan PKS yakni berkhidmat untuk rakyat, maka keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan bersama akan terwujud jika manakala fungsionaris, kader dan caleg dapat bersama masyarakat dengan penuh ketulusan dan tanpa pamrih.

Program dan kegiatan yang disusun itu nantinya bakal langsung bersentuhan  Redaktur: Isra Hermanto

dengan masyarakat, termasuk program untuk mendukung pemenangan PKS nantinya “Kebersamaan dan persatuan sangat penting untuk meraih berkah kemenangan d ari Allah SWT, sekaligus memenangkan hati masyarakat,” ujar Ibnu Asis.

Kegiatan Rakerda PKS yang dimulai dari pagi hari itu, berakhir menjelang waktu dzhuhur seiring dengan kehadiran dan arahan dari Ustadz Muslim Yatim selaku pengurus DPW PKS Sumbar dan juga caleg DPRD Sumbar. Hadir dalam rakerda jajaran pengurus harian, pengurus kecamatan dan anggota DPRD Bukittinggi dari Fraksi PKS. (h/tot)  Layouter: Luther

14

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

RIAU DAN KEPRI

JAKSA TUNJUKAN BUKTI

Sidang Korupsi Sistem Akademik di UMRAH TANJUNGPINANG, HALUAN — Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fahmi SH menunjukan sejumlah bukti kejanggalan dokumen, termasuk dugaan peran aktif mantan Wakil Rektor (Warek) II Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Hery Suryadi, sebagai terdakwa sidang kasus korupsi proyek pengadaan program integrasi sistem akademik dan administrasi di UMRAH tahun 2015 senilai Rp12,3 miliar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang, Rabu (14/2).

Bukti tersebut ditunjukan JPU dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri ini dihadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, dalam pemeriksaan tiga saksi dosen UMRAH Tanjungpinang, sebagai tim teknis kegiatan proyek ini untuk terdakwa Hery Suryadi bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Ketiga saksi tersebut, Martalezi, Hendra Kurniawan dan Tekat Matulatan.

Selain Hery, dalam perkara ini juga melibatkan tiga terdakwa lain dalam sidang terpisah, yakni Hendri Gultom, Direktur PT Jovan Karya Perkasa, selaku pemenang dan pelaksana kegiatan proyek, Yusmawan, Direktur Utama PT Baya Indonesia, Direktur PT Daham Indo Perkasa dan pemilik PT Inca.

Kemudian, Ulzana Ziezie Rachma Ardikusuma, Direktur Utama PT Buana Mita Krida Utama.

Dalam sidang, sejumlah pertanyaan yang diajukan, baik oleh majelis hakim, JPU maupun dari tim penasehat tiga terdakwa, lebih cendrung mengarah kepada saksi Martalezi selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Kegiatan (UPTK) dan Hendra Kurniawan selaku wakil ketua kegiatan proyek yang telah menghabiskan uang negara sekitar Rp29,188 miliar dari pagu anggaran ditawarkan Rp30 miliar tahun 2015 lalu.

Diantara bukti yang ditunjukan JPU tersebut adanya kejanggalan tentang penerbitan SK untuk Tim Teknis oleh Hery selaku PPK pada 2 Maret 2015, sementara permintaan kepada Rektor UMRAH untuk memasukan nama-nama Tim Teknis tersebut pada 16 April 2015.

Dari Tim Teknis itu sendiri dalam kesaksiannya, menyebutkan bahwa, baru menerima SK tersebut pada 9 September 2015.

Parahnya lagi, bukti yang ditunjukan JPU terkait buku register tentang penunjukan Tim Teknis dengan nomor dan huruf register surat yang kacau dan tidak berurutan sebagaimana mestinya.

Kondisi ini membuat dugaan peran aktif Hery dalam persolan proyek ini semakin jelas. Bahkan, hakim juga sempat menanyakan kepada Hery tentang hal tersebut.

“Mana yang benar ini?. Nomor dan tanggalnya saja sudah berbeda,”ucap majelis hakim yang dipimpin Joni SH MH didampingi dua hakim anggota, Santonius Tambunan SH dan Yon Efri SH kepada Hery dan tiga saksi dosen UMRAH tersebut.

Bukti lain juga ditunjukan JPU tentang sejumlah dokumen yang sudah ditandatangani oleh saksi tersebut menyangkut tentang tanggungjawab mereka sebagai Tim Teknis yang seolah-olah sudah

www.harianhaluan.com

menguasai tentang penyelesaian dan penilaian terhadap pelaksanaan proyek tersebut.

Dalam sidang, hakim juga menanyakan tentang kapasitas saksi dari tiga dosen UMRAH tersebut untuk melakukan study banding ke beberapa universitas di Jakarta dan Surabaya, termasuk menyangkut fasilitas dan dari mana asal dana sejumlah pembiayaan yang mereka keluarkan saat itu. “Semua sudah disiapkan saat kami sampai di sana, namun tidak tahu siapa yang menyiapkannya. Semua atas anjuran Hery. Tapi kami tidak tahu kapasitas Hery, apakah selaku Warek II atau PPK,” ucap saksi.

Dalam sidang, ketiga dosen UMRAH tersebut secara rinci juga mengaku tidak mengerti tentang tugas dan fungsi mereka selaku tim teknis kegiatan. Mereka diangkat melalui SK penunjukan dari Rektor UMRAH, Dr Syamsir Akhlus sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek tersebut, sejak Maret 2015 lalu. Sedangkan SK itu sendiri, baru mereka terima 6 bulan kemudian, tepatnya September 2015.

Kendati belum memegang SK, namun aktivitas yang mereka lakukan terkait pelaksanaan proyek tersebut terus berjalan, termasuk melakukan kunjungan maupun studi banding ke beberapa Universitas di Surabaya dan Jakarta, termasuk kebeberapa tempat yang telah ditentukan, menggunakan dana angaran yang tidak sedikit dan jelas sumbernya.

Diantara kunjungan kebeberapa tempat tersebut, para dosen ini juga sempat bertemu beberapa orang sesuai arahan dan petunjuk dari Wakil Rektor (Warek) II UMRAH. Hery Suryadi (terdakwa sidang terpisah-red) juga selaku PPK kegiatan proyek ini sebelumnya.

Namun dari beberapa orang yang mereka temui itu, ternyata juga sebagai bagian dari pihak pelaksana kegiatan proyek yang diduga telah direncakan sebelumnya.

Meski telah melakukan kunjungan kebeberapa tempat di luar daerah tersebut, namun ketiga saksi dosen UMRAH ini juga mengaku sama sekali tidak membuat laporan tentang kegiatan sebagaimana layaknya. Melainkan mereka hanya dilakukan melalui pembicaraan dan diskusi biasa saja saat itu.

Keterangan para saksi tersebut, sempat mengandung pertanyaan oleh majelis hakim, JPU maupun PH tiga terdakwa, karena dinilai aneh. Pasalnya, selaku dosen dan juga seorang akademisi yang dinilai cukup matang dalam melaksanakan tugasnya, namun mereka tidak mempertanyakan maupun protes terhadap adanya sejumlah kejanggalan yang mereka lakukan sebagai tim teknis dalam kegiatan proyek tersebut. “Saudara selaku dosen, seharusnya lebih kritis dan menguasai terhadap tugas yang diberikan.

Ini malah hanya sekedar ikutan saja,” ujar Ketua Majelis Hakim.

Jalannya sidang perkara untuk terdakwa Hery Suryadi tersebut kembali akan dilanjutkan untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi lain, pada Rabu (21/2) mendatang. (hk/nel)

Perlu Sinergitas untuk Pilkada Aman TANJUNGPINANG, HALUAN — Gubernur Kepulauan Riau H. Nurdin Basirun mengharapkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama baik dari TNI, Polri dan semua elemen masyarakat dalam menciptakan situasi pemilihan Kepala Daerah yang aman, damai dan tentram.

Pesta demokrasi ini jangan dijadikan sebagai ajang pertarungan namun dijadikan ajang silaturahmi akbar antar sesama anak bangsa dalam rangka mencari kader pemimpin terbaik di masa depan.

“Saya sangat yakin Pilkda yang berlangsung di Tanjungpinang berjalan aman dan lancar, karena saya tahu masyarakat Ibukota ini bukan warga yang anarkis, adat Melayu masih dijunjung tinggi serta sopan santun masyarakatnya selalu terjaga. Namun apapun itu, kita harus tetap siap dan siaga jika sesuatu terjadi, ibarat pepatah lama, sedia Payung Sebelum Hujan” ujar Nurdin saat memberikan pengarahan pada acara Deklarasi Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Simulasi Sistem Pengamanan Kota dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018 di Halaman Kantor Kwarda Kepri Dompak, Tanjungpinang, Rabu (14/02).

PILKADA — Deklarasi Damai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Simulasi Sistem Pengamanan Kota dalam rangka Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang 2018 di Halaman Kantor Kwarda Kepri Dompak. IST

Kepada para calon yang mengikuti Pilkada Tanjungpinang Nurdin berpesan agar mengikuti semua tahapan Pilkada secara tertib dan mengikuti segala peraturan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. “Untuk kedua adinda, teman dan sahabat saya Lis dan Syahrul, selamat mengikuti tahapan Pilkada ini. Apapun yang akan terjadi nanti, siapapun yang terpilih nanti harus kita terima dengan sikap ksatria,” ucap Nurdin.

Kepada masyarakat Tanjungpinang, Nurdin berpesan agar menggunakan hak pilihnya karena pilihan rakyat akan menentukan arah masa depan daerah. “Jangan kita menjadi golongan putih (golput) alias tidak menggunakan hak pilih, sangat rugi sebab suara kita walaupun hanya satu akan menen-

tukan nasib daerah kita lima tahun kedepan,” ujar Nurdin.

Sementara itu Kapolres Tanjungpinang AKBP Tedjo Baskoro dalam pesannya menyampaikan bahwa jajaran Polres Tanjungpinang selalu siap dan siaga untuk mengamankan pelaksanaan pilkada pada tahun ini.

Oleh karena itu dirinya berharap kerjasama dari semua pihak terutama kontestan yang mengikuti pilkada ini agar selalu menjaga ketertiban dan keamanan. “Berbeda partai, berbeda pilihan semuanya boleh. Yang tidak boleh adalah perbedaan ini membuat kita saling bermusuhan dan membuat kerusuhan. Oleh karena itu saya mengajak para calon, pimpinan partai, para tim sukses dan semua masyakat agar menjaga keamanan di Tanjung-

pinang, jangan anarkis,” kata Kapolres.

Para kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota beserta masingmasing ketua tim sukses pada kesempatan ini juga membacakan dan menandatangani Delkarasi Damai Pilkada sebagai bentuk komitmen mereka untuk menjaga Pilkada ini menjadi aman dan damai.

Sementar a itu Polres Tanjungpinang yang menjadi penanggungjawab pengamanan pilkada kali ini melakukan simulasi pengaman kota pada setiap tahapan pilkada yang dimulai dari tahapan kampanye, pendistribusian logistik pilkada, pengamanan TPS, pengamanan pemungutan suara, pengamanan kotak suara hingga ke kantor KPU. (hk/sfn)

Dua Ditpam BP Batam Terjaring OTT BATAM, HALUAN — Tim Saber Pungli Polresta Barelang melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di pintu keberangkatan Lantai 2 Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS), Batam, Rabu (14/2) sekitar pukul 10.45 WIB. Dua di antara tiga orang terduga pelaku pungutan liar itu anggota Ditpam BP Batam.

Keduanya bertugas di pemeriksaan X-ray berinisial H dan Y. Sedangkan yang satunya lagi calon penumpang tujuan Dumai, yang diduga membawa minuman melebihi ketentuan.

Dari tangan pelaku, tim Saber Pungli menyita uang Rp1,5 juta sebagai barang bukti.

Adapun modusnya, pelaku mendeteksi barang bawaan penumpang yang hendak berangkat ke luar Batam. Jika barang yang dibawa itu melebihi ketentuan atau dicurigai, maka petugas tersebut langsung memeriksa dan menahan barangbarang tersebut.

Untuk mengeluarkan barang tersebut, pemilik barang harus menyiapkan uang pelicin agar barang itu bisa keluar dari pelabuhan. “Agar bisa keluar, calon penumpang harus menyerahkan sejumlah uang kepada para petugas.

Kalau tidak, barang bawaan itu akan disita,” kata Rendy, seorang calon

penumpang.

Sementara, salah seorang karyawan di PDS berinisial IR mengatakan, saat penggerebekan itu 4 anggota Buser Polresta Barelang tampak langsung melompat ke portal pemeriksaan tiket dan mendobrak pintu ruangan Ditpam, di samping mesin X-ray. “Oknum Ditpam ditangkap dari dalam ruangan, yang sedang melakukan aksi pungli. Kemudian, keduanya langsung di giring polisi dengan tangan diborgol. Sedangkan seorang calon penumpang juga ikut dibawa. Tetapi dia dijemput di lantai 1, kerena sudah sempat keluar dari ruangan Ditpam itu,” bebernya.

Selanjutnya, ketiga orang tersebut dibawa ke Mapolresta Barelang menggunakan mobil anggota polisi.

“Ini mungkin sebuah kesempatan bagi oknum. Dimana, saat penumpang sedang ramai untuk mudik Imlek, mereka mamfaatkan melakukan aksi pungli. Namun, akhirnya terbongkar juga,” ujar IR. Di Polresta Barelang, kedua pelaku diinapkan dalam ruangan penyidik Unit II Satreskrim. Namun, para awak media belum diperbolehkan mengambil gambar maupun untuk wawancara. “Nanti saja, kita masih mengumpulkan barang bukti. Lebih jelasnya, nanti

ke Pak Kapolresta saja,” ungkap Kanit II Satreskrim, Iptu Wahyudi, singkat.

Untuk memastikan kedua pegawai adalah anggota Ditpam BP Batam, Direktur Ditpam BP Batam Suherman mendatangi Polresta Barelang. Kedatangannya disambut Kasat Reskrim Polresta Barelang Kompol Arwin A Wientam. Suherman menanyakan langsung terkait penangkapan anak buahnya tersebut. ”Saya baru bertanya, permasalahannya benar apa tidak. Kalau terbukti, ya sudah. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melanjutkan proses hukumnya, kalau memang terbukti” ujar Suherman saat keluar dari ruang lobi Polresta Barelang, kemarin.

Kapolresta Barelang Kombes Pol Hengki saat dikonfirmasi belum mau memberikan keterangan. Alasannya, pelaku belum diperiksa.

“Nanti dulu lah, ini masih mengumpulkan barang bukti. Mereka saja belum diperiksa. Kami tidak mau gegabah,” sebut Hengki.

Direktur Ditpam BP Batam Brigjen Pol Suherman mengatakan tidak akan melindungi sekaligus memberikan bantuan hukum apabila dua anggotanya terbukti melakukan pungutan liar di pelabuhan Sekupang. “Kalau memang terbukti kita tidak akan melindugi dan

memberikan bantuan (hukum),” katanya ketika diwawancarai di Gedung BP Batam, tadi malam.

Dia memberikan dukungan penuh kepada Tim Saber Pungli dalam melaksanakan tugas dalam pemberantasan pungutan liar. “Saya mendukung apa yang dilaksanakan Polres dalam memberantas pungli,” ujarnya.

Sejauh mana keterlibatan anggotanya dalam aksi pungli tersebut, Suherman belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut, sebab penanganan penyidikan masih berlangsung di pihak kepolisian.

Ia menjelaskan, Ditpam BP Batam hanya sebatas mendapatkan informasi dari Kepolisian bahwa telah terjadi penangkapan dua anggota Ditpam BP Batam. “Kita diinformasikan pukul 10.15 WIB ada OTT, laporan anggota diamankan setelah itu dilihat ke Polresta Barelang sudah dilakukan pemeriksaan,” jelasnya.

Tindakan diambil oleh BP Batam selanjutnya akan menunggu proses pemeriksaan oleh Kepolisian.

Setelah hasil keluar, kata SUherman, maka baru diterapkan sanksi kepada oknum tersebut. “Sesuai tingkatan kesalahan, ada Sp1 sampai Sp3, turun pangkat dan pemberhentian” katanya tegas. (hk/cw56/put)

 Redaktur: Dodi Nurja  Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Dekranasda Gelar Diklat Sulam Timbul SOLOK SELATAN HALUAN — Ketua Dekranasda Kabupaten Solok Selatan (Solsel), Suriati Muzni berharap, akan muncul kampung sulam di Solsel seiring dengan meningkatnya kunjungan pariwisata ke daerah tersebut.

Hal ini disampaikan ketika membuka secara resmi Diklat 3 In 1 Pembuatan Hiasan Busana dengan Alat Jahit Tangan (Sulaman Sum Timbul) angkatan I, yang digelar 15 Februari hingga 7 Maret 2018 atau setara 152 jam di Aula Kantor Camat KPGD. Diklat yang diikuti 70 orang peserta, tersebut merupakan kerja sama dengan Balai Diklat Industri Padang.

Suriati Muzni, menambahkan, perkembangan ilmu terkait fashion sangatlah cepat. Termasuk dalam hal ini juga harus disikapi dengan kreatifitas-kreatifitas baru dalam segi kerajinan sulam timbul di Solsel.

Pihaknya ikut mengapresiasi Afrilda, salah seorang binaan Dekranasda. Karena yang bersangkutan mau berbagi ilmu dengan yang lainnya sebagai tenaga pelatih.

“Mutu harus dipertahankan dan harga jangan terlalu tinggi. Agar kita pun dapat bersaing dengan baik di pasar. Kita di Solsel terus konsen dalam pengembangan sulam timbul sekaligus berharap muncul di Solsel ini sebuah kampung dengan sebutan kampung sulam,” tambahnya. (h/jef)

Dua Daerah Sepakati 9 Poin Kerja Sama PARIAMAN, HALUAN — Sembilan item pembangunan dan pengembangan infrastruktur skala regional serta pembangunan di wilayah perbatasan antara Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, disepakati oleh kedua kepala daerah tersebut di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (15/2).

Penandatanganan MoU singkronisasi pembangunan dari Kabupaten Padang Pariaman oleh Wakil Bupati, Suhatri Bur dan Wali Kota Pariaman, Mukhlis Rahman.

Sembilan item yang di MoU kan itu adalah, penegasan batas administrasi di wilayah perbatasan, pembangunan d an pengelolaan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPAS) Regional, pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Regional.

Kemudian, penyediaan sumber air baku/ minum dan pengelolaan intalasi air minum regional, pembangunan infrastruktur di wilayah DAS berbatasan, pengelolaan sumber daya di wilayah DAS berbatasan. Termasuk pengelolaan modal transportasi darat dan laut di wilayah berbatasan, pembangunan pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata dan pembangunan dibidang ekonomi dan penanganan inflasi daerah.

Menurut Mulhlis Rahman, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman merupakan satu culture dan kebudayan dan tak dapat dipisahkan. Tentunya kerja sama yang dilakukan sangat berarti untuk kemajuan dua daerah ke depan. (h/tri)

www.harianhaluan.com

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

15

Pemko Solok Canangkan Aksi Jumat Bersih SOLOK, HALUAN – Wali Kota Solok, Zul Elfian dan Wakil Wali Kota, Reinier memimpin langsung aksi pemungutan sampah di Pasar Solok Jumat (16/2).

Kegiatan pemungutan sampah itu dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional.

Selain, Walikota dan Wakil Walikota Solok, aksi pemungutan sampah juga diikuti Kapolres Solok Kota, Damdim Solok serta personilnya, pejabat Pemko Solok dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Solok.

Sebelum dilakukan kegiatan, Wali Kota Solok, Zul Elfian memimpin upacara hari pedulia sampah nasional di Ruangan Terb uka Hijau (RTH) pusat Pasar Solok. Dihadapan ratusan pegawai dan Forkopimda Kota Solok, Zul Elfian mengatakan, Kota Solok bertekat untuk menjadi yang terbaik dibidang kebersihan.

Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam mendorong Kota Solok mewujudkan kota yang indah dan semarak.

Disamping mengandalkan petugas kebersihan yang bernaung dibawah Dinas Kebersihan Lingk ungan Hidup, kepedulian berbagai pihak juga sangat diharapkan dalam mewujudkan Solok sebagai Kota Bersih dan Kota Sehat. “Jika suatu kota sudah bersih dan sehat, orang jelas akan kagum dan banyak datang berkunjung

ke Kota Solok,” sebutnya.

Untuk mewujudkan Solok Kota Bersih dan Sehat, Pemerintah Kota Solok juga memprogramkan Jumat bersih, setiap hari Jumat terutama menjelang siang, tidak ada aktifitas di kantor.

Seluruh ASN di lingkungan Pemko Solok melakukan gotong-royong dibeberapa lokasi yang ditentukan pejabat pengambil kebijakan.

“Goro itu bisa saja dilakukan disuatu kelurahan yang dianggap tercecer dalam kebersihan, tempat-tempat umum maupun sarana ibadah, selain itu juga di perkantoran-perkantoran.

Khusus di perkantoran yang lebih dominan pegawai di kantor tersebut,” terang Zul Elfian.

Untuk mendukung Kota Solok bersih, Bank Nagari Cabang Solok juga menyerahkan 1 buah countainer sebagai tempat sampah pada Wali Kota Solok Zul Elfian.

Kountainer itu nantinya ditempatkan pada kawasan padat penduduk. Masyarakat bisa membuang sampah pada Kountainer sebelum dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). (h/alf)

TERIMA BANTUAN — Wali Kota Solok, Zul Elfian menerima bantuan sebuah kontainer sampah dari Bank Nagari Solok, Jumat (16/2). ALFIAN

Sejumlah Pihak Tolak Wacana Penggantian Nama Gunung Kerinci SOLOK SELATAN, HALUAN — Terkait berhembusnya wacana penggantian nama Puncak Gunung Kerinci (PGK) menjadi puncak Joko Widodo (Jokowi) menuai beragam komentar penolakan dari para netizen.

Terutama, disalah satu grup media sosial Solok Selatan Facebook. Penolakan atas pergantian nama Puncak Kerinci itu juga mendapat respon oleh wakil rakyat.

Wakil Ketua DPRD Sol-

sel, Ali Sabri Abbas pada Haluan, Jumat (16/2) mengatakan, ide atau wacana tersebut sah-sah saja. Tapi apakah tidak ada nama besar lain yang akan disematkan di puncak Kerinci itu. “Jelang pemilu ini ide banyak saja. Kalau bagi saya kenapa tidak puncak Zulkifli Hasan atau puncak Amien Rais.

Semua mau kasih nama kalau dekat pemilu,” ungkap Ketua DPD PAN Solsel itu.

Senada, Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan menyebutkan, wacana penggantian nama puncak Gunung Kerinci tersebut tidak tepat. “Kita harus mengetahui dulu apa dan kenapa alasannya puncak Kerinci jadi Puncak Jokowi.

Nanti kita masyarakat Solsel dikira tinggi Ilmu Penjilatnya (IP-nya). Sebab Gunung Kerinci itu milik dua provinsi dan dua kabupaten.

Minimal, tentu harus duduk bersama dulu,” kata Armen yang juga Wakil Ketua DPC Gerindra Solsel ini lagi.

Armen berharap wacana tersebut tidak ada muatan politisnya. “Kita berandaiandai tetap dinamakan Puncak Jokowi dan jika di Pilpres Jokowi kalah, nah otomatis popularitas Puncak Jokowi tersebut jadi pudar.

Tapi, tak bisa dipungkiri

GUNUNG Kerinci terlihat dari Solsel. JEFLI

sebentar lagi kan Pilpres,” tambahnya.

Terpisah, anggota DPRD Sumbar asal Solsel, Zigo Rolanda mengatakan, puhaknya tidak setuju dengan wacana tersebut. “Untuk apa. Tujuannya apa?. Apakah supaya dianggarkan juga seperti Nagari Saribu Rumah Gadang (SRG). Tidak sesederhana itu, tanggung jawab saja sama kerjaan masing-masing. Ngapain ganti-ganti nama kayak tidak ada kerjaan lain saja. Saya pikir pak Jokowi juga gak mau,” ucap Zigo yang juga politisi Golkar itu.

Menurut Zigo, yang harus dipikirkan itu bagaimana supaya fasilitas sarana dan prasarana lainnya itu bagus sehingga membuat wisatawan senang dan nyaman berpergian mendaki gunung Kerinci lewat Solsel.

“Kondisi sekarang adalah pemkab setempat tidak ada mengànggarkan untuk fasilitas tersebut. Tahun lalu yang membuat camping ground itu anggaran dari TNKS dan gerbang dan posko itu dari dana pokokpokok pikiran saya. Terus, jalan ke dalam baru menggunakan dana taktis Pemkab Solsel karena sewaktu kementrian terkait mengeluarkan izin di pertanyakan akses tersebut,” lanjutnya.

Zigo melanjutkan, semestinya harus ada mata anggaran khusus atau tersendiri untuk pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, ada gua batu kapal, air terjun kembar, bukit cermin di Ranah Pantai Cermin. “Allhamdulillah, SRG sudah ditanda tangani oleh bapak Jokowi untuk pencanangan revitalisasinya. Saya sangat

mengapresiasi Bupati Solsel serta keluarga besar Pemkab Solsel dan para penggiat wisata. Dan masih banyak wisata lainnya di Solsel.

Apalah daya dana pokokpokok pikiran anggota DPRD terbatas dan ada pula kriteria dan aturannya,” ungkapnya.

Kemudian, imbuh Zigo, jangan karena ini tahun politik dan diresmikan oleh pak presiden ketika Hari Pers Nasional (HPN) lalu, pada ‘show off’ ke sana. “Anggarkan dong, jangan hanya ‘show off. Saya sangat memberikan apresiasi kepada teman-teman penggiat wisata gunung Kerinci dan wisata Solsel yang tidak bosanbosan untuk mempromosikan wisata ini.

Insya Allah, dalam waktu dekat ini, satu atau dua bulan ini, saya akan melakukan pelatihan pengololaan wisat a dengan penggiat wisata yang ada di Solsel.

Jumlahnya sekitar 200 - 400 orang paling banyak, karena selain mempersiapkan fasum, kita juga harus mempersiapkan layanan atau servis terhadap wisatawan. Itu bagian terpenting di dunia pariwisata, Ayo ke Solsel,” harapnya.

Sementara, Bupati Solsel, H.Muzni Zakaria dalam arahannya terkait isu yang tengah berkembang menyampaikan nama yang akan dipasang itu bukan mengganti nama populer yang telah ada selama ini.

Hanya, menunjukkan bahwa Jokowi pernah naik kesana.

“Namanya tetap puncak Gunung Kerinci, lalu nama pak Jokowi di ketinggian puncak tersebut hanya berupa keterangan bahwa beliau pernah berada di puncak itu.

Saya memaklumi bahwa ini tahun politik dan ada yang tidak setuju dengan pak Jokowi, itu sah-sah saja. Hak politik orang tidak boleh dihambat,” kata bupati.

Muzni mengatakan, apresiasi terhadap presiden Jokowi sebagai pribadi yang sudah membantu promosi pendakian Gunung Kerinci.

“Beliau (Jokowi, red) naik Kerinci pada 1983 dari Kabupaten Kerinci. (h/jef)

 Redaktur: Afrianita   Layouter: Syamsul Hidayat

16

SUMBAR

SABTU, 17 FEBRUARI 2018 1 Jumaidil Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KODIM 0308 PARIAMAN

Pertajam Program Upsus Pajale PARIAMAN, HALUAN — Dandim 0308 Pariaman, Letkol Arh Hermawansyah menyatakan optimis sukses terkait pelaksanaan program Pajale atau padi, jagung dan kedelai di wilayah kerjanya.

Hal ini disampaikan Komandan Kodim 0308 Pariaman menjawab Haluan usai Raker Percepatan Pelaksanaan Program Upsus padi, jagung dan kedelai tahun 2018 di wilayah kerjanya, di Pariaman, Kamis (15/2).

“Kalau dikerjakan secara bersama-sama, saling

bahu-membahu, program yang kita gelar ini tentulah sukses,” sebutnya.

Tantangan yang ada di lapangan jangan sampai membuat patah semangat, tapi merupakan kekuatan untuk maju dan meraih sukses. Kegiatan Upsus Pajale digarap secara bersama

Kodim 0308, Dinas Pertanian Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman.

“Tahapan sudah dimulai, dimana petani melalui kelompoknya dalam melaksanakan program didampingi Koramil dan Babinsa di kecamatan bersama penyuluh, kepala desa dan nagari serta camat yang ada didua daerah, Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman,” kata Dandim Letkol Arh Hermawansyah lagi.

Sementara, Kepala Dinas

Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Yurisman Yakub menyebut, target Upsus di daerahnya mencapai 16.800 hektare untuk tanam kedelai dan 4.475 hektare untuk tanaman jagung.

Dalam kegiatan ini, Padang Pariaman tidak ada ambil untuk padi, karena kondisi disini sekarang masih surplus beras. Hasil padi petani sangat mencukupi untuk kebutuhan s endiri

maupun untuk mengisi permintaan pasar.

Tapi kalau hasil tani dari tanaman jagung dan kedelai inilah yang perlu ditingkatkan, cocok sekali dengan program Upsus yang digelar tahun ini.

Upsus Pajale ditanam pada areal tanam baru, kata dia. Sementara luas lahan untuk kegiatan Upsus di Kota Pariaman hanya 399 hektare untuk tanaman padi gogo dan

205 hektare untuk jagung.

Sementara Dirjen Serelia Kementerian RI, Andi Muhammad Saleh, menyebut, pr ogram Upsus Pajale selain program nasional sekaligus peluang peningkatan ekonomi masyarakat terutama petani.

Harga komoditi itu, bagus, diantaranya seperti harga perkilogram jagung kering oleh pemerintah kini harganya Rp3.150.

Dan kebutuhan jagung dalam negeri saja masih kurang, makanya peluang Pajale jangan disia-siakan.

Kita percaya kalau program ini sama-sama dilaksanakan secara bahu membahu, sukses menanti.

Pada kesempatan itu dilakukan MoU kesepakatan target Pajale antara Dinas Pertanian kedua daerah, Dandim 0308 Pariaman, Koramil dan Koordinator Penyuluh. (h/tri)

KAYU ILEGAL — Tim dari Polres Pasaman Barat saat mengamankan 14 kubik kayu ilegal.

IDENVI SUSANTO

Polres Pasbar Amankan 14 Kubik Layu Ilegal PASBAR, HALUAN — Jajaran Polres Pasaman Barat (Pasbar) mengamankan 14 kubik kayu ilegal logging didua lokasi di wilayah kerjanya. Selain mengamankan 14 kubik kayu, ikut diamankan satu mobil cold diesel dan satu unit sepeda motor becak.

Kapolres Pasaman Barat, AKBP Iman Pribadi Santoso

www.harianhaluan.com

didampingi Kasat Reskrim, Iptu Chairul Ridha menyebut telah mengamankan 14 kubik kayu ilegal dan mengamankan satu orang tersangka berinisial M. Sementara dua orang lagi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) yang saat ini masih terus dikejar.

Iman mengatakan, penangkapan kayu itu dilakukan pada

dua lokasi. Tangkapan pertama dilakukan pada Sabtu (10/2) di Simpang PT BTN Silawai Timur Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas dengan tersangka M. "Dari tangan tersangka yang merupakan supir pembawa kayu diamankan lima kubik kayu yang tidak memiliki surat keterangan resmi.

Dari keterangan tersangka kayu itu milik S yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang," sebutnya.

Iman manambahkan, penangkapan di lokasi itu berawal dari adanya informasi masyarakat ada truk yang sedang memuat kayu olahan di daerah Pati Bubur.

Berdasarkan informasi itu, anggota Opsnal Sat Reskrim menemukan truk cold diesel BA 9496 Q yang dikemudikan oleh tersangka M sedang membawa kayu berbagai macam ukuran sebanyak lima kubik.

"Saat ini tersangka dan barang bukti truk sudah diamankan di Polres serta terus melakukan pencarian terhadap pemilik kayu," katanya.

 Redaktur:Heldi Satria

Terhadap tersangka dikenakan pasal 83 ayat 1 huruf jo pasal 12 huruf e UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusak hutan dengan pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun serta denda minimal Rp500 juta dan maksimal Rp2,5 miliar.

Sedangkan penangkapan kedua dilakukan pada Selasa (13/2) di lokasi perabot Jorong Lembah Bunuang Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman dengan tersangka E (28) yang berhasil melarikan diri dan berhasil diamankan kayu olahan jenia miranti sebanyak sembilan kubik dan barang bukti satu becak motor.

Penangkapan di lokasi kedua berawal dari patroli rutin anggota Polres Pasaman Barat.

Saat patroli ditemukan tumpukan kayu sekitar sembilan kubik. Saat anggota menghampiri perabot, pemilik kayu E langsung melarikan diri.

Sedangkan barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polres Pasaman Barat. (h/mg-idn)

 Layouter: Rahmi