EDISI : 128 TAHUN LXIII
SABTU 17 SEPTEMBER 2011 M / 18 SYAWAL 1432 H
HARGA ECERAN
Rp2500
HARI INI TERBIT 24 HALAMAN
SEJARAH MENCATAT, HALUAN TERBIT SEJAK 1948 DAN MENJADI TUAN RUMAH DI NEGERI SENDIRI
UNTUK MEMPERDALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN
(lagi) hati mereka dalam keadaan lalai. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka: "Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia (jua) seperti kamu, maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya?" (QS Al Anbiyaa Ayat 3)
SUBUH ZUHUR ASHAR MAGHRIB ISYA
04.53 12.13 15.17 18.16 19.25
Kepala Daerah dan Ketua Bappeda Kursus ke Harvard
WIB WIB WIB WIB WIB
http://www.pkpu.or.id
REFLEKSI
Seni Budaya Dikebiri di Negeri Ini OLEH: ALWI KARMENA KALAU MAU berjujurjujur mengungkapkan realitas, tidak segan kalau akhirnya dianggap orang mencabik baju di dada. Sungguh. Mengaku sajalah kita, bahwa nasib seni dan budaya sekarang seperti “kerakap tumbuh di batu”, hidup segan, matipun malu. Nantilah dihitung, siapa siapa pengelolanya, dana atau anggaran yang tersedia saja, sepantun dengan “kain sarung”. Ditarik ke atas terjulur kaki. Habis kaki dek rangit. Ditarik ke bawah, terjulur muka. Dan tentunya muka yang akan merasai. Selain rangit, dingin mencucuk ke telinga. Mendengung saja bunyi kehidupan ini terasa. Betapa tidak? Sektor pariwisata misalnya. Sektor ini tadinya dijunjung-junjung benar sebagai andalan yang akan dijual untuk pemasukan (in come) daerah. Ianya disangkutkan di “menara gading” setiap ekspos pejabat “pemimpin” yang berpidato. “Pemimpin” yang bicara tentang pariwisata itu dengan kondisi yang dihadapi sekarang, tak menyadari, dirinya telah menjadi pemimpin kehilangan huruf “n”, “pemimpi”. Figur yang keahliannya membayang-bayangkan apa yang bergoyang saja. Didudukkan benar di kursi goyang, pening dia. Naik perut dan ulu hatinya. Muntah dia. Sebab, peningkatan penanganan di sektor ini tidak ada secuilpun juga.
Bersambung ke Halaman 11
JAKARTA, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan, para kepala daerah dan Ketua Bappeda yang dikirim untuk kursus ke Harvard University selama tiga minggu, bertujuan untuk orientasi pemerintahan. Jadi, tidak ada yang salah dengan pengiriman mereka ke Amerika Serikat.
Penegasan itu disampaikan Mendagri di Jakarta, kemarin di kantornya, menanggapi pro kontra soal kursus singkat yang akan dijalani oleh para pejabat daerah itu selama tiga minggu di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, tersebut. “Ini semata untuk kebaikan pemerintahan. Kita perlu meng-
Manusia Tertinggi Jadi Duta Wisata MANUSIA TERTINGGI di Indonesia asal Provinsi Lampung, Suparwono (26), dengan tinggi badan 242 centimeter, mengharapkan dunia kepariwisataan Provinsi Lampung semakin maju, terlebih lagi dengan akan digelarnya agenda kepariwisataan nasional di Lampung, Festival Krakatau (FK) XXI tahun 2011. “Harapan saya dunia kepariwisataan Lampung ke depan makin maju,” kata Suparwono di Banarlampung, Kamis (15/9), ketika ditanya soal akan segera digelarnya rangkaian kalender tetap kepariwisataan nasional Festival Krakatau 2011 tersebut. Pria yang mengaku lahir di Pagelaran, Kabupaten Tanggamus, Povinsi Lampung (kini Pringsewu) 4 November 1985 itu mengatakan, setelah dirinya ‘dinobatkan‘ sebagai “Duta Wisata Lampung” oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP sejak tahun 2009, siap menyukseskan ajang kepariwisataan Lampung, termasuk Festival Krakatau.
Bersambung ke Halaman 11
pingi oleh 2 pejabat dari Kementerian Dalam Negeri, ditunjuk oleh Menteri Dalam Nageri mengikuti kursus kilat ke Harvard University memanfaatkan bantuan Rajawali Foundation. Mereka yang ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dari Badan Diklat Kemendagri itu adalah Bupati Serdang Bedagai, Samosir,
Agam, Bengkalis, Sukabumi, Solok Selatan, Gresik, Malang, Kutai Kartanegara, Sumbawa Barat, Luwu Utara, Mamuju, Poso, Banyuwangi, dan Lampung Selatan. Kemudian, Wali Kota Kediri, Banjar Baru, Denpasar, dan Ternate. Bersambung ke Halaman 11
KASUS NAZARUDDIN
KPK Pastikan Panggil Anas
KETERKAITAN Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dengan tersangka kasus korupsi M. Nazaruddin makin terbuka. KPK pun telah memastikan akan memanggil Anas berkaitan dengan penyidikan kasus yang paling menyita perhatian masyarakat itu.
JAKARTA, HALUAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan memanggil Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait dengan kasus Muhammad Nazaruddin. Penegasan itu disampaikan langsung Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, Jumat (16/9). Busyro menegaskan, KPK tak akan pandang bulu dalam mengungkap dua kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat ini. “Nanti akan ada waktunya,” ujar Busyro saat ditanya wartawan soal pemanggilan Anas. Bersambung ke Halaman 11
SUPARWONO menjadi Duta Wisata Lampung sejak tahun 2009, dan selalu siap untuk membantu semua pihak untuk turut memajukan kepariwisataan Lampung. Ia bersama dengan jajaran dinas terkait bersilaturahim.
orientasikan mereka, sehingga akan diperoleh berbagai pengetahauan tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif,” kata Gamawan Fauzi kepada Haluan, Jumat (16/9) di Jakarta. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sebanyak 19 bupati, 19 Ketua Bappeda dan didam-
ANTARA
SAPA WARTAWAN — Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak menyapa beberapa pemimpin redaksi media massa dan wartawan senior Indonesia yang hadir sebagai tamu kehormatan dalam perayaan kemerdekaan ke-54 Malaysia dan Hari Malaysia ke-48 di lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, Jumat (16/9). Malaysia berencana akan mencabut aturan ISA yang dirasa pegiat HAM sangat membelenggu kebebasan itu.
ANGIN SEGAR DI MALAYSIA
Perdana Menteri Razak akan Cabut ISA
KUALA LUMPUR, HALUAN — Organisasi-organisasi hak asasi manusia Malaysia menuntut pemerintah Malaysia meminta maaf dan mendirikan komisi rekonsiliasi untuk para mantan tahanan yang diciduk tanpa pengadilan berdasarkan undangundang keamanan dalam negeri. Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan akan mencabut
undang undang itu, Internal Security Act (ISA), yang telah diterapkan sejak tahun 1960. “Aktivis-aktivis dan sejumlah organisasi lain mendukung seruan pembentukan komisi untuk mendengar kisah penyiksaan tahanan ISA. Ada banyak yang mau datang untuk memberikan pengalaman mereka, dari yang ditahan sejak tahun 1960
PEMPROV SUMBAR JALIN KERJA SAMA DENGAN JEPANG
Pemagangan untuk Tingkatkan SDM PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya. Kali ini menjalin kerja sama dengan perusahaan PT Yukotesa Mirai untuk pemagangan para alumni sekolah pertanian ke Jepang. Pelatihannya pun dilakukan di Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Padang atau dulu dikenal Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP). Sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pertanian ini ditunjuk sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Praktek Kerja ke Jepang di Sumatera Barat. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan Jumat (16/ 9), usai penandatanganan kesepakatan kerja sama mengatakan, bukan yang pertama kalinya dilakukan kesepakatan ini. Sebab
DEVI
PENANDATANGAN Kerja Sama Pusat Pelatihan Praktek Magang ke Jepang Provinsi Sumatera Barat dengan PT Yukotesa Mirai Jepang yang ditempatkan di Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian ( SMK PP) Padang Lubuk Minturun, Padang, Jumat (16/9).
Pemkab Tanah Datar telah memulainya sejak 2006 lalu dengan mengirim generasi muda setempat magang ke Jepang selama 3 tahun. Usai menjalani proses pemagangan, mereka kembali ke
kampung halamannya. Dan diharapkan mereka dapat terjun ke masyarakat menggerakkan sektor pertanian di daerahnya. Bersambung ke Halaman 11
sampai 2011,” kata Direktur Organisasi Hak Asasi Suara Rakyat Malaysia, Suaram, Cyntia Gabriel kepada BBC Indonesia. “Komisi ini untuk mengumpulkan semua pengalaman ini agar pemerintah memberikan ganti rugi dan juga kerugian yang dialami para tahanan,” tambahnya. Bersambung ke Halaman 11
MARK-UP HARGA TANAH
Keberatan Djufri Ditolak
PADANG, HALUAN — Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), PN Padang, menolak seluruh eksepsi (keberatan) yang diajukan Penasihat Hukum (PH) terdakwa, Djufri. Hakim Ketua Asmuddin mengatakan, seluruh eksepsi yang disampaikan penasihat hukum telah masuk pada materi pemeriksaan. Maka, untuk membuktikan kebenaran materi, sidang harus dilanjutkan, Rabu (28/9) nanti, dengan agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Waktu tersebut telah sesuai dengan kesepakatan antara JPU, PH dan terdakwa. Kesimpulan itu diambil oleh Asmuddin, Jumat (16/ 9), dalam sidang putusan sela, kasus mark up harga pengadaan tanah untuk kantor Subdin Kebersihan dan Pertamanan dan harga tanah pembangunan Kantor DPRD dan Kota Bukittinggi, dengan pagu anggaran Rp9 miliar, tahun 2007 lalu. Bersambung ke Halaman 11
KASUS TANAH SUKARAMI
Mantan Sekkab Solok Ditahan
PADANG, HALUAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi pengalihan tanah negara di Bukit Bekicot, Sukarami, Solok, Bagindo Suarman, akhirnya ditahan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Jumat (16/ 9). Suarman merupakan salah seorang dari tujuh yang diduga melakukan korupsi pengalihan tanah negara tahun 2008 seluas 17.750 meter persegi. Akibatnya, negara mengalami kerugian Rp288 juta. Penahanan terhadap mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Solok itu ditunda karena semenjak enam rekannya yang lain ditahan, Suarman diserang penyakit, hingga memerlukan perawatan secara intensif di rumah sakit. Enam tersangka lainnya yang telah ditahan sebelumnya sejak 29 Juni lalu, yakni Gusmal (mantan Bupati Solok), Lukman (mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Solok), Husni (pegawai BPN ), Musril Muis (Sekretaris Wali Nagari Koto Gadang ), Emil Dolia Khaira (mantan Kabag Tapem di Kantor Bupati Solok), dan Anwar sebagai pihak yang namanya tercatat sebagai pemilk tanah negara dengan sertifikat itu. Saat digelandang ke mobil tahanan, sekitar pukul Bersambung ke Halaman 11