Haluan 18 Oktober 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

18 Oktober 2017 / 28 Muharram 1439 H / Edisi: 015, Tahun ke-70 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

TERKAIT PEMBENTUKAN DENSUS TIPIKOR POLRI

Jokowi dan JK Bersilang Pendapat JAKARTA, HALUAN — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri tak perlu dibentuk. Ia percaya tindak pidana korupsi dapat ditangani dengan baik oleh KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tanpa harus membentuk satuan baru. Sebaliknya, Presiden Jokowi malah mendukung pembentukan Densus Tipikor.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, upaya pemberantasan korupsi sebaiknya difokuskan kepada KPK saja, dan

dibantu oleh Polri. Katanya, aparat saat ini mestinya fokus menjaga serta melakukan pencegahan korupsi alih-alih melakukan aksi penangkapan yang tidak objektif.

“Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tim yang ada sekarang juga bisa. Kadang-kadang objektifitas juga harus dijaga, jangan hanya ini yang penting membasmi kadang-kadang disapu semua.

Ketakutan yang muncul s ama juga,

>> JOKOWI hal 07

DPD RI LAKUKAN KAJIAN DI SUMBAR

Konflik Tanah Jadi Sorotan PADANG, HALUAN — Konflik lahan yang tak pernah putus-putus, menjadikan Sumbar sebagai salah satu daerah dengan tingkat konf lik tertinggi. Sengketa yang kerap terjadi pada umumnya akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Tingginya angka konflik menjadi alasan anggota DPD RI turun ke Sumbar untuk melakukan kajian. “Sumbar termasuk daerah rawan kasus sengketa tanah dan jadi sorotan secara nasional. Sedikitnya sebanyak 353 konflik pertanahan terjadi di Sumbar, dan 82 perkara yang terselesaikan oleh Pemerintah. Ini jadi perhatian serius,” terang Wakil Pimpinan Komite I Dewan

SEDIKITNYA sebanyak 353 konflik pertanahan terjadi di Sumbar, dan 82 perkara yang terselesaikan oleh Pemerintah.

Ini jadi perhatian serius” Hurdasmi Rami Anggota DPD RI

Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD) RI, Hurdasmi Rami saat menggelar pertemuan dengan Wakil Gubernur Sumbar dan Pengurus Lem-

Dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka (pengikut-pengikut syetan) semuanya. (QS Al Hijr ayat 43)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.44 12.06 15.19 18.10 19.29

WIB WIB WIB WIB WIB

SKD CPNS Digelar di Makorem PADANG, HALUAN — Jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS Kementerian Kebudayaan (Kemendikbud) telah resmi diumumkan.

SKD diselenggarakan mulai 18 Oktober hingga 29 Oktober. Khusus Sumbar dilaksanakan pada 20 – 28 Oktober mendatang.

Dalam pengumumannya yang diunggah di laman cpns.kemdikbud.go.id, untuk Sumbar, pelaksanaan SKD dilaksanakan di Aula Korem 032/Wirabraja, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang. Pelaksanaan SKD CPNS Kemendibud dilakukan dengan sistem CAT. SKD CPNS Kemendikbud ini meliputi Tes Wawasan Kebangsaan, Tes Inteligensia Umum, dan Tes Karakteristik Pribadi. Adapun kelulusan SKD didasarkan pada nilai passing grade yang diatur dalam peraturan Menpan-RB. Sesuai aturan, sebelum masuk ruangan SKD, peserta wajib melakukan verifikasi data

>> SKD CPNS hal 07

baga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (17/10).

Salah satu tujuan dari kunjungan senator itu adalah untuk mengetahui penyebab utama terjadinya kasus sengketa tanah di Sumbar. Sebab saat ini pemerintah tengah menyiapkan finalisasi rancangan Undangundang (UU) Agraria. Di mana untuk reformasi agraria membutuhkan legalisasi dan distribusi aset seluas 9 juta hektare.

Serta 12,7 juta hektare lahan perhutanan sosial.

“Tujuan kunjungan kami ini adalah untuk menggali informasi di seluruh daerah terkait retribusi tanah dan

>> KONFLIK hal 07

MENGAMUK – Hendri, paman dari Robi (22), terdakwa pencurian, mengamuk karena tidak kuasa menahan emosi sewaktu mendengar putusan empat tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang kepada keponakannya, Selasa (17/10). YUHENDRA

KASUS PULAU SUWARNADWIPA

TERDAKWA MEMBANTAH TERLIBAT PENCURIAN

Saling Tuding Dalam Sidang Perusakan Karang

TERDAKWA perusakan karang di Pulau Suwarnadwipa, Irawan Gea melihat berkas yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Padang, dalam persidangan yang digelar, Selasa (17/1). YUHENDRA

PADANG, HALUAN — Terdakwa kasus perusakan terumbu karang di Pulau Suwarnadwipa, Irawan Gea menuding ada yang disembunyikan penyidik dalam

perkara yang menimpanya. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang, Selasa (17/10), Irawan menyebut, ada keterangan pentingnya yang tidak masuk ke

Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Salah satu keterangannya yang hilang di BAP menurut Irawan adalah soal keterlibatan Hendri Long, yang kini menjabat sebagai Direktur Utama PT Suwarnadwipa.

“Saya berkali-kali menyebutkan kepada penyidik kalau pengambilan karang tersebut atas suruhan Hendri Long. Tapi tiba-tiba itu tidak ada dalam BAP,” terang Irawan yang didampingi kuasa hukumnya, Mendrofa SH. Irawan mengaku tidak pernah menyuruh anggotanya merusak dan menggambil terumbu karang. Suruhan malah datang dari Hendri Long. “Hendri Long adalah orang yang bertanggung jawab dalam kasus perusakan dan pengambilan terumbu karang ini.

Saya sudah sebut diproses penyi

Vonis Empat Tahun Memantik Amarah PADANG, HALUAN – Ruang sidang Pengadilan Negeri Padang mendadak ricuh, Selasa (17/10) siang. Orangorang berteriak penuh amarah. Kehebohan bahkan sampai ke halaman lembaga yang katanya menjadi tempat mencari keadilan itu.

Di kursi pesakitan, telunjuk Robi Bayu Saputra (22) lurus ke majelis hakim yang baru saja menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepadanya, atas kasus pencurian, yang dia akui tidak pernah dilakukannya. Robi tegas menyebut tidak mencuri. Saksi dan tersangka lain juga berkata demikian, namun hakim mengabaikan keterangan itu dan tetap menganggap pemuda itu terlibat dalam kasus pencurian brankas milik mantan Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Andi Pramono pada 10 April 2017 lalu.

Baru saja palu tanda sidang berakhir di ketok, pihak keluarga yang memadati ruang sidang langsung naik pitam dan menuding hakim tidak adil dalam memutus perkara. “Keponakan saya tidak bersalah. Dalam persidangan terbukti dia tidak ikut melakukan

>> SALING hal 07

>> VONIS hal 07

TIDAK PUNYA UANG BAYAR TAGIHAN BEROBAT

Bocah Miskin Tertahan di Rumah Sakit

M

A AKSUD hati merantau ke Padang

untuk mencari nafkah. Sam dan Yarni yang berasal dari Sumatera Utara pun membawa serta dua anak mereka. Salah satunya si bungsu Marsha, yang seminggu setelah berkenalan dengan Kota Padang, jatuh sakit hingga menderita usus bocor.

Laporan

JULI ISHAQ Senin 9 Oktober lalu, Marsha baru saja menajalani operasi. Di masa pemulihan saat ini, tagihan rumah sakit yang sudah menyentuh angka Rp25 juta terus membengkak. Sam dan Yarni bingung kemana hendak mengadukan nasibnya. www.harianhaluan.com

Saat Haluan berkunjung ke Ruang Bedah Anak Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr M Djamil Padang, Selasa (17/10), Marsha seketika terjaga dari tidurnya, lalu merengek menahan sakit sambil memanggil ibunya.

Kedua tangan Marsha diikat ke ranjang, untuk menahan

YARNI mengusap kepala anaknya, Marsha, yang terbaring lemah di ruang perawatan bedah anak RSUP Dr M Djamil, setelah

>> BOCAH hal 07 melewati operasi usus bocor, Selasa (17/10). JULI ISHAQ Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Ir_v@nd

2

UTAMA

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

DARI 3.945 PNS SUMBAR

Baru 525 PNS Lakukan Tes IVA PADANG, HALUAN — Dari 3.945 PNS Pemprov Sumbar, baru 525 PNS melakukan tes inspeksi visual asam asetat (IVA). Karena itu, Ketua TP PKK Sumbar, Nevi Irwan Prayitno, menargetkan, minimal 80 persen PNS Pemprov Sumbar melakukan tes untuk mendeteksi kanker serviks itu.

KELOK SEMBILAN — DPRD Sumbar meminta Pemkab Limapuluh Kota untuk mencarikan solusi pedagang yang berjualan di atas jembatan Kelok Sembilan. Berdagang di atas jembatan Kelok Sembilan dinilai melanggar hal pengguna jalan. IST

Berjualan di Kelok Sembilan Langgar Hak Pengguna Jalan PADANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar menilai pedagang yang berjualan di Kelok Sembilan melanggar hak pengguna jalan. Sehingga DPRD meminta pemerintah daerah setempat bisa mencarikan solusinya.

Anggota DPRD Sumbar asal Daerah Pemilihan (Dapil) Payakumbuh - Limapuluh Kota, Darman Sahladi, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota segera menyiapkan lokasi untuk memindahkan pedagang yang berjualan di Kelok Sembilan.

Disebut Darman tak tersedianya lokasi berjualan yang layak merupakan salah satu pemicu cakak banyak perebutan lahan parkir sering terjadi di kawasan bersangkutan.

Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Demokrat ini menuturkan, Pemkab Limapuluh Kota memang telah menyediakan lokasi untuk pemindahan pedagang. Tepatnya dibahagian bawah Kelok Sembilan. Namun dalam hal ini yang disediakan hanya lokasi berjualan saja, untuk tempat belumlah tersedia.

“Karena belum ada tempat, pedagang juga enggan pindah dari lokasi sekarang. Meskipun ditertibkan, pedagang kembali membuka dagangan mereka. Karena tidak ditata, parkirnya juga jadi menimbulkan masalah,” imbuh Darman.

Lebih lanjut, ia berharap Pemkab Limapuluh Kota segera mencarikan solusi untuk masyarakat.

Sebab saat pedagang ditata dengan baik, persoalan parkir juga akan bisa dikelola secara resmi. Ini bisa menghindari keributan antara tukang parkir. Lebih positifnya lagi, retribusi parkir yang resmi tentu adalah pemasukan untuk Pemkab Limapuluh Kota.

Sekretaris Komisi IV DPRD Sumbar, Yulfitni Djasiran menyampaikan Kelok Sembilan tidak direncanakan untuk pariwisata, namun karena keindahannya lokasi bersangkutan menjadi destinasi yang banyak diminati. “Walau secara kewenangan dari aset Kelok Sembilan merupakan aset pusat. Namun pemanfaatannya

kan dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota. Seyogyanya Pemkab setempat melakukan pengaturan penyelenggaraan dengan membuat regulasi yang tepat,” ulas Yulfitni.

Saat tempat parkir dapat diatur, ia juga menilai benturan akan bisa dihindari. Kepada masyarakat, anggota dewan yang juga berasal dari Dapil Payakumbuh Limapuluh Kota ini meminta, agar sama sama menahan diri.

“Usah seso kito dek nan alah ado. Manfaatkanlah fasilitas yg dibuat pemerintah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bersama,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas menuturkan, Kelok Sembilan adalah jalan nasional yang peruntukkannya bukan untuk rekreasi. Maka dari itu di badan jalan Kelok Sembilan tak boleh digunakan untuk berdagang. Menurut dia Pemkab setempat juga sudah diberitahu perihal ini.

“Kini tinggal ketegasan pemerintah daerah untuk menertibkan. Yang namanya prinsip jalan, bukanlah untuk berdagang,” ucap Nurnas.

Kalau untuk tempat rekreasi, lanjutnya, sudah ada perencanaan yang disediakan pusat.

Yakninya di lokasi bahagian bawah Kelok Sembilan yang memang disediakan untuk tempat wisata. “Jika bahu jalan ini dibiarkan untuk berdagang, berarti hak pengguna jalan telah dilanggar,” pungkas Nurnas.

Sebelumnya, dari tinjauan Komisi IV DPRD ke Kelok Sembilan tahun 2016 lalu terungkap, tak kurang dari 500 orang pedagang menggantungkan hidup dengan berjualan di kawasan Kelok Sembilan.

Sebelum berdagang di sana, ratusan orang masyarakat tersebut mencari penghidupan dengan berladang dan mencari kayu di hutan.

Kepada rombongan Komisi IV DPRD ketika itu, pedagang mengaku bersedia dipindahkan.

Hanya saja mereka menuntut diberikan tempat baru untuk berjualan saat penertiban dilakukan.

Sementara itu, Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ferizal R sangat mendorong dan mendu-

kung adanya relokasi terhadap pedagang di kawasan pemghubung Sumbar-Riau itu. Hal itu mengingat keselamatan dari pengguna jalan.

“Kelok Sambilan masih aset pemerintah pusat, daerah berkewajiban ikut dalam menatanya. Persoalan pedagang di Kelok Sambilan ini sudah pernah dibahas dalam rapat bersama Pemkab Limapuluh Kota dengan Pemprov Sumbar beberapa pekan lalu. Tetapi sampai hari ini belum didapati apa solusinya,”terangnya kepada Haluan Selasa (17/10), malam.

Rapat tersebut, ucap Ferizal, dilakukan saat dirinya masih menjadi Bupati Limapuluh Kota 43 hari. “Saya yang mimpin rapat. Hadir dari Pemprov Sumbar dan OPD Limapuluh Kota.

Kepada OPD Limapuluh Kota sudah saya tekankan agar bergerak cepat untuk selesaikan persoalan pedagang ini,” tegas Ferizal.

Menurut Ketua DPC PKB Limapuluh Kota itu, OPD di daerahnya itu malah tidak mampu bekerja dengan baik terhadap persoalan pedagang Kelok Sambilan. “OPD di sini tidak visioner dalam bekerja, kurang jeli. Contohnya saja tindak lanjut dari OPD terhadap rapat bersama Pemprov tidak ada sampai sekarang,”tuturnya.

Ferizal mengatakan, bukti lambatnya OPD Limapuluh Kota tersebut, data berapa jumlah pedagang di kawasan Kelok Sambilan sampai hari ini tidak jelas. “Data pedagang saja yang saya minta malahan tidak kunjung selesai oleh OPD. Apalagi konsep terhadap pemindahan pedagang Kelok Sambilan, saya yakin OPD takkan sanggup. OPD kita sudah terbiasa bekerja lambat,” terang Ferizal R lagi.

Untuk pemindahan pedagang tersebut, katanya butuh teknik dan konsep yang jelas.

Sepeti pembinaan kepada pedagang. Mencarikan lokasi yang pas. Sehigga saat pedagang digusur timbul gesekan-gesekan antara pemerintah dan pedagang. “Tapi sayang, OPD kita lamban menyikapi ini,”ucap Wakil Bupati Limapuluh Kota. (h/ddg / h/len)

Korban Banjir Pasbar Dibantu DPRD Sumbar PASBAR,HALUAN — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Sabar As, meninjau langsung korban banjir di Jorong Kampung Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat Selasa (17/10). Dalam kesempatan itu Sabas AS juga memberikan sejumlah bantuan kepada masyarakat Jorong Kampung Baru.

“Kepada korban banjir diharapkan bersabar karena musibah ini bukan kehendak kita. Saat ini kita hanya bisa

membantu korban dan bagaimana upaya kita meminimalisir bencana ke depan,” tutur politisi Partai Demokrat itu.

Musibah banjir yang terjadi di Jorong Kampung Baru, Nagari Batahan cukup parah.

Sebanyak 20 unit rumah warga rusak parah dan dua unit rumah hanyut. Selain itu empat jembatan rusak parah dan butuh perbaikan. Puluhan ribu ikan hanyut dihantam banjir.

“Kita akan mengkordinasikan dengan BPBD Sumbar dan Balai Sungai Wilayah II Sumatera di Medan Sumatera

Barat agar Sungai Batahan bisa dinormalisasi sehingga air tidak masuk ke pemukiman warga.

Jika dibiarkan maka jalan nasional yang ada akan habis dan air akan langsung masuk kepemukiman warga,” katanya.

Pada kesempatan itu, Sabar As meninjau langsung korban bencana banjir kondisi rumah warga, kondisi Sungai Batahan, dan kondisi jalan yang rusak akibat banjir.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar, Nasridal Patria, pernah mengatakan,

pihaknya merasa prihatin dengan musibah yang melanda Nagari Batahan.

Nasridal mengatakan, pihaknya akan menyurati Balai Sungai Wilayah II Sumatera di Medan agar bagaimana melakukan perbaikan dan mengalihkan alur sungai sehingga air tidak mudah langsung sampai ke pemukiman warga.

Selain itu Nasridal juga meminta agar Pemkab Pasaman Barat menyiapkan data lengkap berapa korban dan kerugian akibat dampak banjir ini. “Kepada warga yang ber-

domisili di tepi sungai diharapkan bersedia pindah. Sebab sesuai aturan masyarakat tidak diperbolehkan membuat rumah di sepadan sungai,” katanya.

“Program dari perumahan dan pemukiman provinsi untuk menanggulangi rumah rusak tinggal penyiapan lahan dari Pemkab Pasaman Barat. Pemkab Pasaman Barat diminta segera menyiapkan lahan agar program Pemprov Sumbar bisa dijalankan dan membantu korban banjir,” sebutnya. (h/ idn)

“Kami juga mengimbau istri PNS untuk melakukan tes IVA,” ujarnya saat rapat evaluasi deteksi dini kanker servik di ruangan rapat istana gubernur, Selasa (17/10).

Nevi mengutarakan, tes inspeksi visual asam asetat penting dilakukan untuk menangani dengan cepat kanker serviks. Kanker serviks merupakan penyakit mematikan didunia jika tidak ditangani dengan baik dalam jangka waktu tertentu. Di dunia, setiap dua menit, satu perempuan meninggal karena kanker serviks.

“Masih minim PNS di beberapa organisasi perangkat daerah mengikuti tes IVA, yakni di bawah 50 persen. Karena itu, perlu dilakukan inovasi serta sosialisasi yang lebih luas lagi agar PNS mau mengikuti tes IVA. Tes IVA dapat dilakukan di puskesmas maupun rumah sakit,” tuturnya.

Apabila PNS melakukan tes itu, Nevi mengimbau PNS untuk melampirkan surat

bukti pemeriksaan di rumah sakit ataupun di puskesmas sebagai laporan bagi TP PKK karena tes itu masuk program pemerintah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar, Merry Yuliesday, menyebutkan, pihaknya akan menjamin kerahasiaan pasien yang melakukan tes inspeksi visual asam asetat karena hasil tes itu merupakan privasi. Kerahasiaan hasil tes itu perlu dilakukan agar seseorang tidak khawatir untuk melakukan tes tersebut meskipun ia positif mengidap kanker serviks.

Beberapa waktu lalu, kata Merry, 9 dari 187 perempuan, yang mengikuti tes inspeksi visual asam asetat pada pencanangan Bulan Kanker Payudara sedunia di Padang, dinyatakan positif menderita kanker servik. Mereka yang positif akan dirujuk untuk mendapatkan tindak medis.

Petugas akan merujuk mereka ke puskesmas yang punya alat krayonya. (h/dib)

TERGUGAT TAK DATANG

Sidang Gugatan Pemilihan Ketua Kadin Sumbar Ditunda PADANG, HALUAN — Sidang perdana gugatan pemilihan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sumbar di Pengadilan Negeri (PN) Padang ditunda. Pasalnya, dari tujuh tergugat tidak satu pun hadir di PN Padang pada Selasa (17/10) itu.

Tujuh tergugat tersebut adalah Kadin Indonesia, Ketua Kadin Sumbar terpilih Ramal Saleh, Dewan Pertimbangan Carataker, Dewan Pengurus Kadin Carataker, panitia penyelenggara, panitia pengarah, dan panitia pelaksana Musprov Kadin Sumbar.

Kuasa Hukum S. Budi Syukur, Rahmat Efendi, SHI, selaku penggugat mengatakan, sidang pertama gugatan terpaksa ditunda karena pihak tergugat tidak satupun yang hadir. Sidang kembali dijadwalkan pada 7 November 2017 mendatang.

Rahmat menyebutkan, tidak datangnya tergugat dalam sidang itu tidak masalah bagi pihaknya. Pasalnya, jika tiga kali pihak tergugat tidak datang maka sidang akan lanjut ke pembuktian.

“Tidak datang maksimal tiga kali maka sidang akan lanjut ke pembuktian. Kita akan tetap melanjutkan prosesnya,” jelasnya.

Sementara itu, S. Budi Syukur saat dikonfirmasi mengatakan, tidak hadirnya tergugat satupun membuktikan bahwa tergugat belum siap menghadapi gugatan.

Karena kalau tergugat siap tentunya mereka akan langsung menghadiri sidang dan tidak menundanya.

“Kalau mereka siap pasti mereka datang. Sebab jika

ditunda-tunda tentu akan merugikan pihak mereka.

Logikanya, kalau tidak bersalah tentu mereka datang dan cepat-cepat menyelesaikan persoalan,” kata Ketua Organda Sumbar itu.

Menurut Budi, jika sidang terus ditunda tentu membuat status Kadin Sumbar t erkatung-katung dan merugikan pihak tergugat. Masyarakat pun akan bertanyatanya kenapa tergugat tidak datang-datang ke sidang.

“Secara hukum jika terus ditunda tentu mereka akan rugi. Status mereka belum diakui karena digugat di pengadilan. Kita sudah mengirim surat ke Kadin Indonesia dan Gubernur Sumbar untuk tidak melakukan pelantikan atau tindakan apapun yang berkaitan dengan Kadin Sumbar karena sedang dalam berperkara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kadin Sumbar terpilih, Ramal Saleh, dihubungi Haluan Selasa (17/10), malam mengatakan, menyerahkan semua proses hukum yang berjalan kepada bagian hukum Kadin Sumbar.

Karena menurutnya, langkah ini jauh lebih baik agar kinerja Kadin Sumbar tidak terganggu dengan masalah ini.

“Kalau menurut Kadin Indonesia semuanya sudah final. Saya telah sah menjadi Ketua Kadin karena telah melalui semua proses yang ada. Buktinya dalam voting saya menang. Jadi, kalau ada yang menggugat seperti ini saya serahkan kepada bagian hukum saja,” terangnya melalui sambungan telepon di Padang. (h/isr)

DPR Setujui RUU Perdagangan Orang Menjadi UU JAKARTA, HALUAN — Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak menjadi undang-undang, Selasa (17/10). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

Sebelum diambil persetujuan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Asril Hamzah Tanjung, menyampaikan dihadapan sidang Paripurna bahwa masalah perdagangan orang, terutama perempuan dan anak merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia.

“Perdagangan perempuan dan www.harianhaluan.com

anak di Asia Tenggara dalam beberapa tahun belakangan ini meningkat. Oleh karena itu, Komisi I sepakat dengan pemerintah bahwa pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak tidak dapat ditangani sendiri oleh Indonesia, tetapi perlu ditangani oleh seluruh negara di kawasan ASEAN yang merupakan negara asal, transit, dan tujuan dari tindak pidana perdagangan orang,” terang politisi Gerindra itu.

Asril mengatakan, Komisi I setuju dengan pemerintah yang telah menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan

Anak, pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Komisi I DPR RI berharap dengan disahkannya konvensi ini menjadi undang-undang, maka dapat meningkatkan efektifitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Serta memberikan perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak,” katanya.

Usul Bentuk Satgas Sementara itu, anggota dari PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengusulkan dibentuknya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan

Manusia, yang didalamnya ada unsur dari pemerintah dan DPR RI. Alasan politisi PDIP itu, karena perdagangan manusia termasuk dalam tindak pidana yang serius dan diperlukan sebuah aksi nyata dalam penanganan dan pencegahannya.

“Saya mengusulkan agar kita dapat membentuk semacam Team Task Force (Tim Satgas) penanganan perdagangan manusia. Kita nyatakan perang bersama terhadap perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang tentu saja bisa berkaborasi dengan pemerintah,” katanya dalam rapat paripurna tersebut.

Rieke menyatakan mendukung diratifikasinya konvensi ini dan Indonesia menjadi negara ke-7 setelah Kamboja, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina. Menurutnya, ini karena Indonesia sebagai pengirim buruh migran terbesar. Tidak hanya sebagai negara pengirim tapi juga sebagai negara transit dan negara tujuan, juga diidentifikasi sebagai negar a yang kasus-kasus perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak dengan angka memprihatinkan.

Oleh karena itu, kata Rieke, UU ini merupakan satu masa depan bangsa dalam penanganan

masalah perdagangan orang yang bisa diperangi bersama-sama. Juga disepakati bahwa masalah ini adalah sebuah tindak pidana serius yang juga merupakan perusak harkat dan martabat manusia, dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

“Tidak cukup kita meratifikasi, action-nya sangat diperlukan dan mohon dukungan pada pimpinan untuk melakukan semacam MoU atau lobby kepada pemerintah agar melibatkan DPR. Saya mengusulkan ada semacam Team Task Force penanganan perdagangan manusia terutama terkait perempuan dan anak melibatkan pemerintah dan DPR,” kata Rieke. (h/sam)

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

3

2020, Indonesia Tidak Impor Garam JAKARTA, HALUAN — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pada 2020 Indonesia tidak lagi mengimpor garam karena pemerintah akan terus mengupayakan peningkatan produksi garam nasional.

Luhut dalam Coffee Morning bersama wartawan di Jakarta, Selasa (17/10), menjelaskan salah satu upaya yang tengah dilakukan pemerintah adalah ekstensifikasi lahan garam di sejumlah lokasi, termasuk NTT yang berpotensi menjadi salah satu sentra garam nasional.

“PT Garam sudah mem-

bangun 4.000 hektare di Teluk Kupang, NTT, jadi produksi garam bisa kita genjot,” katanya.

Luhut menuturkan, lahan garam di Indonesia sangatlah luas, mencapai lebih dari 30 ribu hektare termasuk lahan milik rakyat. Sayangnya, PT Garam yang juga mengelola ribuan lahan garam itu tidak memaksimalkan lahan tersebut dengan menggandeng swasta.

Pemerintah sendiri, lanjut mantan Menko Polhukam itu, akan menyiapkan infrastruktur untuk mendukung peningkatan produksi garam.

“Undang-Undang menyebut

pemerintah menyiapkan infrastruktur sehingga petani bisa dapat air tua dari pemerintah. Itu yang kami lakukan. Tahun depan mungkin ada dana yang dibutuhkan untuk bangun air tua dan bangun tanggul untuk itu, sudah tidak ada masalah,” katanya.

Menurut dia, jika program tersebut berhasil dijalankan, maka kebutuhan garam konsumsi tidak akan menjadi masalah lagi. “Yang kita kejar kemudian garam industri. Kita harap 2019 selesai sehingga 2020 kita tidak perlu impor lagi,” katanya. (h/rol)

Ekraf Target Sumbang PDB Rp1.000 Triliun

POTONGAN HARGA — Daihatsu kembali memanjakan konsumennya. Kali ini dengan menggelar promo potongan harga hingga Rp12 juta untuk awak media, guru dan karyawan Astra. Segera saja datangi showroom Daihatsu terdekat. WINDA

KHUSUS UNTUK AWAK MEDIA DAN GURU

Beli Daihatsu, Dapatkan Diskon Rp12 juta PADANG, HALUAN — Ada kabar gembira bagi awak media yang ingin membeli mobil.

Daihatsu memberikan kemudahan bagi pemburu berita dengan memberikan diskon hingga Rp12 juta.

“Pembelian kendaraan ini dapat dilakukan secara cash maupun kredit, maka pelanggan akan langsung mendapat diskon super besar tersebut,” kata Sales Supervisor Astra Daihatsu, Dori pada Haluan, Selasa (17/10).

Ditambahkannya, promo

hanya tak hanya berlaku bagi awak media saja, tetapi juga bagi para guru dan karyawan Astra Grup. Dengan kemudahan ini, diharapkan mereka segera dapat mewujudkan impiannya memiliki mobil sesuai keinginan.

“Promo potongan harga

ini khusus bagi awak media, guru dan karyawan Astra.

Selain itu juga tersedia promo untuk umum berupa potongan Down Payment (DP) Rp9 juta,” ujarnya.

Dijelaskannya, misalkan harga DP yang harus dibayar sebesar Rp26 juta, dipotong Rp12 juta menjadi Rp13 juta, dengan angsuran Rp2,4 juta selama lima tahun. Begitu juga dengan mobil tipe lainnya.

“Jika pelanggan membeli mobil secara cash, maka

JAKARTA, HALUAN — Dari data Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) kontribusi ekonomi kreatif untuk Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Rp 852,2 triliun.

Sedangkan di 2017, Bekraf menargetkan sumbangan kepada PDB mencapai Rp 1.000 Triliun lebih.

“Kami bisa meramalkan soal pertumbuhan kawasan saja dari 2014-2016 itu di akhir 2017 ini sudah bisa mencapai lebih dari Rp 1.000 Triliun,” ujar Kepala Bekraf Triawan Munaf di kantor staff Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).

Untuk mencapai target tersebut, Bekraf melakukan berbagai kerjasama dengan pemerintah daerah dan berbagai Kementerian. Tujuannya untuk mendorong pengu-

saha ekonomi kreatif mendapat insentif dan kesempatan menjual produknya.

“Kita memberikan daerah yang sifatnya regulasi kepada para pelaku ekonomi kreatif mereka harus terus berkegiatan untuk tumbuh,” ungkap Triawan.

Triawan pun mengakui Bekraf memiliki banyak pekerjaan rumah saat ini. Hal pertama Bekraf belum memiliki riset dan berisi data yang akurat dari setiap subsektor. Data tersebut harus berkembang terus dengan cepat karena ada digital ekonomi.

“Ya tantangannya adalah data sehingga riset dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai bahan baku alternatif untuk produk,” ungkap Triawan.

Masalah lain kata Triawan adalah infrastruktur.

Untuk ekonomi kreatif infrastruktur yang dibutuhkan adalah gedung pameran, pertunjukan, pusat-pusat dan sentra kreatif.

“Bagaimana para pelaku ekonomi kr eatif itu bisa memamerkan, bisa berpromosi, bisa mempertunjukkan karya-karyanya,” kata Triawan.

Sedangkan secara online infrastruktur ekonomi kreatif berkaitan dengan konektifitas digital. Karena di Indonesia menurut Triawan wilayahnya sangat luas dengan sentrasentra ekonomi kreatif yang tersebar.

“Membutuhkan konektivitas yang tinggi dan itu memang belum terlalu ideal,” papar Triawan. (h/trn)

potong harga itu akan dikenakan pada harga jual mobil.

Sedangkan bagi konsumen yang membel;I secara kredit maka potongan harga akan dikenakan pada potongan DP yang semakin ringan,” imbuh Dori.

Dori juga mengatakan, bagi konsumen yang membeli secara kredit juga tersedia leasing dengan bunga ringan dan proses cepat. Dapatkan juga berbagai fasilitas selama menggunakan mobil Astra Daihatsu. (h/win)

1.200 IKM Bisa Nikmati KUR Tahun Ini

PEKERJA tengah menyelesaikan pekerjaannya menjahit songkok. Tahun ini, sebanyak 1.200 KUR telah dapat menikmati KUR. NET

MAKASSAR, HALUAN — Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian, Gati Wibaningrum menyebut 1.200 IKM bisa menikmati Kredit Usaha Rakyat (KUR)

www.harianhaluan.com

di 2017.

“Khusus tahun ini, kami telah memediasi IKM yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendapatkan KUR pada Bank BNI,” kata Gati disela-sela Workshop E-

Smart IKM di Makassar, Selasa (17/10).

Dia mengatakan, untuk 2018 ditargetkan bertambah 5.000 IKM yang mendapatkan KUR. Diharapkan semakin banyak IKM yang

bisa menikmati KUR untuk pengembangan usahanya.

Menurut Gati, dalam membantu IKM memperoleh KUR pihak Kemenperin akan menyasar bank lainnya. Sedang E-Smart IKM bakal menyasar usaha yang bermodal Rp1 miliar-Rp15 miliar.

Dengan mendukung kelompok usaha menengah ini, juga akan memberikan multiplier efek untuk usaha kecil di bawahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, agar IKM dapat berkompetisi di pasar bebas dan menghadapi perkembangan pasar digital, pihak Kemenperin menggelar workshop E-Smart IKM yang akan membantu dalam mengambil foto produk, sehingga menarik.

“Termasuk membuat website dan kemudian mengunduh produknya untuk dipasarkan secara luas melalui sistem daring,” kata Gati. (h/inl)

Redaktur: Devi Diany

Layouter: Luther

4

EKONOMI

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Daging sapi paha belakang Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Rp120.000/Kg Rp35.000/Kg Rp19.200/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.500/Kg Rp18.000/Kg Rp24.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp10.000/Kg

Kemkominfo Tegur 84 Jasa Pengiriman Paket JAKARTA, HALUAN - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melayangkan surat teguran ketiga dan sanksi melalui website kepada 84 penyelenggara pos atau perusahaan jasa peniriman surat dan paket.

Update Terakhir 17 Oktober 2017

Lingkar 3 TAHUN JOKOWI-JK

Investor Masih Frustrasi Berinvestasi JAKARTA, HALUAN - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM), Thomas Lembong mengakui, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah (PR) dalam hal investasi.

“Saya secara terbuka mengakui untuk menjalankan suatu usaha di Indonesia itu frustrasinya terlalu banyak,” ujarnya di Kantor Kepala Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/10).

Menurut Thomas, masih banyak kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah yang sibuk membelit diri sendiri dengan banyaknya aturan izin dan persyaratan yang dibuat. Padahal aturan tersebut tidak diperlukan.

Setidaknya, tutur Thomas, ada 43.000 aturan yang tidak jarang justru membelit investasi. Akibatnya minat investor untuk berinvestasi di Indoensia justru menguap tidak terealisasi.

Bahkan saking “gregetannya” dengan banyaknya aturan yang tidak perlu, ia menilai Indonesia sudah tidak lagi menjadi negara hukum, namun negara peraturan.

“Karena kita mau mengatur semua, jadi tidak teratur. Seharusnya kita mengatur saja yang harus diatur. Kalau enggak perlu diatur ya enggak usah. Jangan buang-buang waktu dengan hal itu,” kata dia.

Meski mengakui masih ada kekurangan, sektor investasi juga menunjukan progres perkembangan dalam 3 tahun Pemerintahan Jokowi-JK. Kontribusi investasi terhadap PDB naik dari 31,7 persen menjadi 32,6 persen. Adapun Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,8 persen.

Selain itu, ada 124 izin dan kementerian dan lembaga sudah didelegasikan kepada BKPM dan di online kan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapula layanan investasi 3 jam yang memudahkan layanan perizinan di BKPM. (h/kcm)

PANEN PETAI - Salah seorang petani sedang panen buah petai di Nagari Gunung Padang Alai Kecamatan V Koto Timur. Saat ini harga jual petai Rp30 ribu/Kg. DEDI SALIM

Petani Jual Petai Rp30 Ribu/Kg PADANG PARIAMAN, HALUAN—Petai merupakan tanaman hutan yang sangat bernilai.

Satu batang petai bisa menghasilkan buah dengan nilai jual hingga jutaan rupiah.

Tanaman petai ini banyak dikembangkan oleh masyarakat Padang Pariaman yang tinggal pada daerah perbukitan atau pergunungan. Seperti, daerahdaerah di sepanjang hutan lindung Maninjau Selatan dan hutan lindung Bukit Barisan. ”Memang tanaman petai ini banyak dikembangkan masyarakat di nagari ini,” ujar Zukri,

salah seorang saudagar petai saat melakukan panen di Nagari Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur.

Menurut Zukri, saat ini pihaknya membeli pet ai pada petani seharga Rp30.000 per Kg. Harga ini merupakan harga normal. Jika sedang langka atau sulit didapat maka harga petai bisa mencapai Rp60 ribu/Kg. Dikatakan Zukri, satu batang petai dewasa buahnya bisa mencapai 300 kg hingga 400 kg perpanen. Dengan t ingginya nilai jual petai ini, aku Zukri, membuat para petani menjadi

bersemangat memelihara pohon petainya dan banyak juga yang beralih membudidayakan pohon ini. Umumnya tanaman ini banyak yang dikembangkan masyarakat pada daerah pergunungan atau hutan rakyat.

Sementara untuk pemasaran menurut Zukri, pemasaran petai ini paling banyak yang dipesan para pedagang sayuran di daerah tetangga. Seperti dari Pekan Baru Riau.

“Kami selalu mengirim seki tar 4 ton setiap minggu buah petai ke kota-kota di provinsi Riau,” jelas Zukri. (h/ded)

Tahun Depan, Bunga KUR 7 Persen JAKARTA, HALUAN - Pemerintah berencana menurunkan tingkat bunga K redit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 7% di tahun depan. Saat ini, bunga KUR berada di angka 9%.

“Memang kami akan menurunkan bunga KUR tahun depan menjadi 7%,” kata Menko Perekonomian, Darmin Nasution, di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Darmin menambahkan, pemerintah tidak hanya menginginkan tingkat bunga KUR turun menjadi 7%, penyaluran

KUR juga diprioritaskan ke sektor-sektor yang lebih produktif, seperti ke petani, peternak, hingga nelayan. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih besar.

“Bukan hanya bunga KURnya yang sedang kita ubah tetapi juga adalah selama ini KUR itu cukup dominan ke kegiatan bukan produksi, jasa dia terutama perdagangan kita anggap enggak pas. KUR ke petani, peternak, nelayan dan sebagainya,” ujar Darmin.

Lebih lanjut, Darmin me-

ngatakan, hal ini dilakukan bukan untuk mematikan peran dari koperasi simpan pinjam di daerah-daerah. Pemerintah ingin fokus kepada penyaluran KUR kepada sektor produktif hingga 40%.

“Apakah sudah diperhitungkan nasib koperasi simpan pinjam, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) juga babak belur dibikin KUR. Kami bukan mau menyaingi mereka, mau buat pasar khusus produk mikro produk pertanian kita,” tutup Darmin. (h/dtc)

Teeguran ini lantaran ke84 perusahaan pos itu tidak memunuhi kewajiban yakni menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2017.

Selanjutnya, Kemkominfo mendeadline 84 perusahaan jasa pengiriman paket itu h ingga 16 November 2017. Diharapkan segera menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2017 kepada Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Kemkominfo, demikian siaran pers kepada media, Jakarta, Senin (16/10).

Para penyelenggara pos tersebut, dinilai telah melanggar ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan

Pasal 19 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos. Ke-84 penyelenggara pos tersebut di antaranya, Afro Angkasa Ekpress jenis layanan paket nasional, Bandung Ekspres Lestari jenia layanan paket nasional, Bonaparte Pratama Suplindo jenis layanan paket nasional.

Danatrans Service Logistics jenis layanan paket nasional, Eparcel Indonesia Tirumala jenis layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik serta layanan paket nasional, Elteha International untuk layanan paket nasional dan Mega Trans Jaya untuk layanan paket provinsi. (h/inl)

Kemendag Bidik 13 Perjanjian Dagang JAKARTA, HALUAN — Kementerian Perdagangan membidik 13 perjanjian dagang global hingga akhir tahun 2018 mendatang. Men teri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, 13 perjanjian dagang tersebut antara lain, IndonesiaAustralia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), Indonesia-European Union CEPA, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), serta perjanjian dagang bilateral dengan Inggris, Cile, Peru, Turki dan Maroko.

“Sampai akhir tahun 2018, Insya Allah 13 perjanjian dagang kita selesaikan,” kata Mendag, di kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jakarta, Selasa (17/10).

Khusus perjanjian dagang IA-CEPA, Enggar optimistis kedua negara dapat segera menyepakati kerja sama pada akhir tahun 2017 mendatang. Perundingan IACEPA sendiri telah memasuki putaran ke-9.

Saat ini, Indonesia dan Australia tengah meru ndingkan pemberlakuan tarif bea masuk nol persen untuk tiga komoditi unggulan masing-masing. Indonesia mengajukan produk tekstil, alas kaki dan pakaian. Sementara Australia mengajukan susu skim, baja, dan copper cathode.

Untuk mendorong agar perjanjian dagang dapat segera disepakati, pemerintah telah membentuk Tim Percepatan Perundingan Perdagangan. Mendag menyebut, tim ini bertugas untuk mengonsolidasikan kepentingan-kepentingan di ke menterian dan lembaga terkait.

“Perjanjian itu menyang kut kementerian dan lembaga lain. Kalau kita bicara trade in goods saja, kita bilang kita minta turunkan tarif untuk sawit nol persen, kan kita harus bicara juga dengan kementerian dan lembaga.

Bagaimana dampaknya pada industri, petani, dan lainlain,” kata dia. (h/rol)

BRI Akan Terbitkan 1 Juta Kartu Brizzi JAKARTA, HALUAN—PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Bank BRI) mencatat sampai dengan akhir Sept ember 2017 pihaknya sudah mencetak lebih dari 7,5 juta

kartu uang elektronik BRI atau Brizzi.

Direktur Konsumer BRI Randi Anto mengatakan dari jumlah tersebut jumlah transaksi kartu uang elektronik

BRI akan menerbitkan 1 juta kartu Brizzi sampai akhir Desember.

NET

BRI tercatat sudah mencapai 20 juta transaksi atau naik pesat sebesar 71% secara tahunan atau year on year (yoy).

“Dengan nilai sekitar Rp 300 miliar atau naik 50% yoy,” ujar Randi, Selasa (17/ 10).

Melihat tren peningkatan uang elektronik pasca penetapan elektronifikasi jalan tol 31 Oktober 2017 mendatang, bank bersandi emiten BBRI ini memproyeksi jumlah kartu mampu meningkat hingga 1 juta kartu menjadi 8,5 juta kartu beredar.

Baca: Aksi Bom Bunuh Diri Guncang Pusat Pelati-

han Polisi Afganistan Salah satu inisiatifnya antara lain perseroan telah ikut bergabung bersama Badan Usaha Jalan Tol dan 4 bank lain dalam program promo bebas biaya kart u uang elektronik 16 Oktober - 31 Oktober 2017.

“Khusus untuk promosi bersama BUJT, BRI mensupport 300 ribu kartu, sesuai dengan komitmen,” imbuhnya.

Randi mengakui, dari sisi penggunaannya peneterasi di jalan tol meningkat cukup signifikan, bersamaan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang diga gas oleh Pemerintah. (h/trn)

Swasta Agar Ikut Program 1 Juta Rumah JAKARTA, HALUAN — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terus mendorong partisipasi swasta dalam mewujudkan program satu juta rumah. Sebab, hanya 10 persen hingga 15 persen satu juta rumah berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“APBN tidak akan berubah dari itu, kita ada deviasi sekitar 25 persen. Kita dorong swasta,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenpupera Danis Hidayat Sumadilaga di Kantor Staf Presiden, Selasa (17/10).

Dalam mewujudkan program satu juta rumah diakui Danis bukan hanya menjadi www.harianhaluan.com

tanggung jawab pemerintah.

Ada partisipasi dari swasta, BUMN, dan Real Estat Indonesia (REI).

Ia meminta keterlibatan swasta dalam mem bangun rumah susun Transit Orien ted Development (TOD) bekerjasama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Contohnya, TOD di Pondok Cina, Depok yang bisa terbangun 3.000 unit.

“Nah, itu kita dorong swasta memanfaatkan aset yang ada dengan kriteria tetap untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata dia.

Saat ini, dari target satu juta rumah per tahun, Kemenpupera belum berhasil memenuhinya. Danis menjelaskan, pada 2015 pihak-

nya baru bisa menyediakan 700 ribu unit, 800 ribu unit pada 2016, dan 700 ribu unit pada tahun ini. Itu artinya baru tercapai 2,2 juta unit dari target tiga juta unit dalam tiga tahun.

“Ini akan tercapai in-

syaallah untuk perumahan sekitar 74 persen,” katanya.

Di sisa waktu dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK, ia optimis realisasi program satu juta rumah bisa mencapai lebih dari 80 persen. (h/rol)

PEKERJA tengah mengerjakan pembangunan rumah dalam program 1 juta rumah. Kemen PUPR mendorong partisipasi swasta dalam mewujudkan program ini. NET Redaktur: Devi Diany

Layouter: Yohanes

OPINI Serius Menyelesaikan Konflik Lahan

K

ONFLIK masalah lahan di Sumatera Barat termasuk tertinggi. Sengketa yang kerap terjadi pada umumnya akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Banyaknya konflik masalah lahan ini jelas tidak kita inginkan. Konflik ini berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Memukul bukan berarti harus menggunakan tangan atau alat. Tapi bagaimana pihak lain bisa dikalahkan untuk mendapatkan lahan yang menjadi sengketa.

Seperti berita utama Haluan hari ini, sedikitnya terjadi 353 konflik pertanahan di Sumbar. Hanya 82 perkara yang terselesaikan oleh Pemerintah. Ini menandakan begitu rumitnya permasalahan tanah di Sumbar.

Pakar hukum agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman telah melakukan penelitian tentang konflik lahan di Sumbar. Menurutnya, khusus untuk sengketa tanah ulayat yang kerap terjadi, pada umumnya terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Pemicu sengketa tanah ulayat kaum kerap dijumpai tidak digunakan untuk kepentingan kaum tersebut. Malah ada yang dijual oleh mamak, anak pisang, hingga diubah pemanfaatannya oleh pemerintah.

Kemudian penyalahgunaan tanah ulayat pada tingkat nagari terjadi karena tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nagari seperti dijual oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga adat dan pemerintahan nagari.

Kurnia Warman memaparkan sengketa pemanfaatan tanah ulayat di Sumbar terbagi dalam dua bentuk yaitu wanprestasi berupa perusahaan pengelola ingkar janji, kebun plasma tidak mempekerjakan tenaga lokal, serta tidak ada dokumen yang dipedomani dalam menyelesaikan sengketa. Berikutnya juga ada sengketa karena perbuatan melawan hukum seperti perusahaan membangun kebun melebihi tanah yang diserahkan hingga pembangunan kebun menuntut akses.

Ia menilai konflik tanah ulayat tidak muncul secara tiba-tiba dan pasti ada akar masalahnya yang pada umumnya karena penyalahgunaan pengelolaan. Masalah ini sering dikeluhkan oleh investor yang ingin menanamkan investasinya di Sumbar.

Apapun masalahnya, konflik kepemilihan lahan ini harus diminimalkan. Kita tentunya tidak ingin konflik ini berlarut-larut yang pada akhirnya akan mendatangkan kerugian.

Penyelesaian konflik melalui pengadilan sebaiknya adalah langkah terakhir. Penyelesaian harsulah mendahulukan asas musyawarah dan mufakat. Duduk bersama pihakpihak yang bersengketa dengan kepala dingin. Telusuri akar dari timbulnya sengketa baik sengketa secara internal dalam kaum maupun dengan pihak luar.

Pendapat Kurnia Warman perlu perhatian. Bahwa pPenyelasaian konflik masalah lahan ini tidak harus ke pengadilan karena hanya akan menghasilkan siapa yang menang dan kalah. Kalau duduk bersama maka terbuka peluang kedua pihak mendapatkan keuntungan yang bisa dirumuskan bersama.

Meskipun duduk bersama ini tak mudah untuk diwujudkan, namun upaya ke arah itu untuk menyelesaikan konflik haruslah dijalankan.

Salah satu daerah di Sumbar yang tinggi tingkat konflik masalah lahan ini adalah Kabupaten Pasaman Barat. Begitu rumitnya, Pemkab Pasaman Barat membentuk tim khusus penyelesaian sengketa tanah ini.

Langkah Bupati Syahiran membentuk tim khusus ini patut kita berikan apresiasi.

Memang, masalah konflik lahan ini memerlukan perhatian yang serius oleh pemerintah untuk menyelesaikannya.

Perlu dicatat, konflik tah boleh dipelihara, karena konflik hanya akan mendatangkan kesengsaraan.***

HALUANISME Silang Pendapat Jokowi dan JK zBiaso dalam demokrasi Berjualan di Kelok Sembilan Langgar Hak Pengguna Jalan

zRumik, tapi harus disalasaian

www.harianhaluan.com

RABU,27 18OKTOBER OKTOBER2016 2017 KAMIS, 28Muharram Muharram1438 1439HH 26

5

TNI dan Ideologi Negara, Anakronisme?

D

ARI sekitar 50 negara yang lahir pasca Perang Dunia II (1939-1945), Indonesia menjadi satu dari empat negara yang mencapai kemerdekaannya melalui perjuangan bersenjata, atau perang kemerdekaan.

IKHSANYOSARIE Peneliti Lab. Ilmu Politik Universitas Andalas

Keempat negara itu adalah Indonesia, Vietnam, Israel, dan Aljazair (Seri Prisma, 1995).

Selebihnya, negara-negara terjajah menerima kemerdekaannya secara baik-baik dari negara penjajah. Sehingga, secara terminologi militer Indonesia digolongkan sebagai Tentara Pembebasan Nasional atau Armies of National Liberation menurut terminologi Morris Janowitz. Akan tetapi, seandainya militer Indonesia (TNI) merupakan transformasi daripada tentara yang dibentuk kolonial dulu, misalnya KNIL, PETA, ataupun Heiho, maka militer Indonesia tidak dapat dikategorikan sebagai Tentara Pembebasan Nasional, tetapi ex-colonial.

Sejarah panjang perjuangan bangsa ini, menempatkan militer sebagai salah satu elemen yang terlibat dalam perjuangan.Mulai dari merebut, sampai dengan mempertahankan kemerdekaan. Meskipun ketika itu belum bernama TNI, tetapidari sanalah cikal-bakal TNI berasal, yakni dari rakyat yang mengangkat senjata dalam perjuangan. Keterlibatan militer dalam perjuanganjuga memunculkan dualisme dalam perjuangan, antara sipil dan militer. Dualisme ini berakibat terjadinya perbedaan metode perjuangan, sipil dengan gaya diplomasi, sementara militer dengan angkat senjata.

Keterlibatan TNI dalam perjuangan juga bersifat semesta. Bukan hanya dalam hal pertahanan atau senjata, tetapi juga ranah sosial-politik. Imbasnya, militer memiliki cara tersendiri dalam memandang setiap persoalan bangsa. Selain menimbulkan dualisme, hal

lain yang timbul adalah orientasi politik perwira. Poinnya adalah, keterlibatan sejarah menjadi pondasi penting dalam menganalisis atau melihat bagaimana militer kini. Meskipun pada perkembangannya, tepatnya pasca Orde Baru, TNI dikembalikan ke barak(fungsi pertahanan) setelah di masa Orde Baru menjadi kekuatan utama dalam politik, tetapi tetap melihat militer harus dengan kacamata yang komprehensif.

Dengan sejarah panjang yang demikian, kemudian ditarik garis lurus dengan ideologi Pancasila yang berasal dari ruh perjuangan bangsa, akan tampak benang merah dan relevansi jika TNI ikut serta dalam upaya mempertahankannya.

Sehingga, tindakan-tindakan yang dilakukan TNI sebagai upaya untuk melindungi ideologi negara, bukanlah sebuah anakronisme.

Beberapa hari ini, militer kembali mendapat sorotan publik ketika isu PKI d an Komunisme kembali muncul.

Pemutaran film dokumenter G30S-PKI pun dilakukan secara massal, baik oleh pemerintahan sipil maupun internal TNI. Bisa kita pahami upaya ini sebagai respon atas kemunculan isu atau refleksi dari sejarah kelam bangsa. Akan tetapi, juga menjadi pertanyaan penting, mengapa TNI begitu aktif dalam isu-isu PKI ataupun Komunis? Padahal, isu ini tidak ada kaitannya dengan fungsi utama militer dalam pertahanan negara, karena tidak melibatkan persenjataan dan teritorial negara.

Penjaga Ideologi Hampir setiap bulan September, bangsa kita goncang akibat isu-isu PKI atau Komunis yang muncul kepermukaan.

Dan selama itu pula TNI terlibat aktif dalam merespon persoalan ini. Bahkan, Panglima Gatot Nurmantyo pun mengintruksikan jajarannya untuk memutar kembali film dokumenter G30S/PKI di internal TNI. Kesenjangan generasional di tubuh TNI dapat teratasi dengan pola-pola pendidikan seperti ini. sehingga, wajar apabila TNI memiliki satu suatu tentang ideologi negara yang sudah final.

Jika di selisik kebelakang, keterlibatan TNI dalam ranah

ideologi ini bukan hal baru.

Pasca-berlakunya konsep Jalan Tengah yang digagas oleh Jenderal Nasution, ABRI mengadakan seminar pertama Angkatan Darat pada bulan April 1965. Hasil dari seminar tersebut berupa tercetusnya sebuah doktrin yang menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata di Indonesia merupakan kekuatan militer dan kekuatan sosial sekaligus. Akibatnya, kegiatan Angkatan Darat kemudian meluas meliputi bidang-bidang ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan (Harold Crouch, 1999).

Lebih lanjut, ketika masuknya ABRI kedalam parlemen, pertimbangan yang diajukan adalah adanya indikasi munculnya satu fraksi yang dapat menguasai suara mayoritas di MPR. Dengan besarnya suara fraksi tersebut, mereka dapat menggunakan kekuasaannya untuk mengubah Pancasila dan UUD 1945. Masuknya ABRI ke dalam parlemen menjadi opsi untuk menangkal kemung kinan yang d emikian, dan membuat perimbangan kekuatan didalam parlemen.

Ada dua poin yang bisa kita ambil dari dua kasus diatas.

Pertama, indikasi-indikasi untuk mengganggu stabilitas negara, cenderung diarahkan kepada pondasi sebuah negara, yaitu ideologi. Goyahnya ideologi, bisa berakibat kepada pecahnya suatu negara, terutama Indonesia. Mengingat kemajemukan Indonesia diikat dan

diintegrasikan oleh Pancasila.

Poin pertama ini berkaitan dengan tugas pokok TNI yang diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, pasal 7 ayat (1), yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Ketika Pancasila menjadi perekat bangsa dan way of life, wajar apabila TNI terpanggil untuk melindunginya. TNI adalah alat negara yang hidup, yang memiliki cara pandang tersendiri dalam melindungi negar a. Hanya saja, hal ini membutuhkan komunikasi yang baik dengan pihak sipil.

Tetapi, disisi lain perlakuan kita terhadap TNI begitu kaku, seakan TNI menjadi alat negara yang mati.

Kedua, keikutsertaan TNI dalam upaya melindungi ideologi negara, sudah menjadi semacam konsensus. Secara filosofis, huruf N dalam akronim TNI yang merujuk kata “Nasional” bukan “Negara”, sudah membenarkan. Kata Nasional bukan hanya merujuk kepada kemajemukan, tetapi ranah tafsirnya sampai kepada ideologi. Artinya, secara nomenklatur, ranah ideologi masuk kedalam domain TNI. Singkatnya, secara nama, TNI memi-

liki peran dalam hal sosial, dan secara tugas mengutamakan teritorial.

Selain itu, keterlibatan ini juga mengakar dari output seminar AD pertama. Akar konsensusnya disini. Pun demikian melalui jalur memang parlemen. Artinya, TNI memiliki preseden dalam setiap upaya keikutsertaannya dalam melindungi ideologi negara.

Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa ranah ideologi yang selalu di respon pihak militer bukan hanya karena amanat Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tetapi juga didorong oleh status militer yang terlibat dalam perjuangan.

Mempertahankan adalah hal yang wajib.

Kesimpulan Sipil tidak bergerak sendiri dalam upaya menjaga kemur nian ideologi Pancasila. Bagi militer, Pancasila itu juga sudah bersifat final. Kesenjangan generasional dan kultural tertanggulangi dalam internal militer untuk memahami Pancasila. Berbagi peran, itulah hal yang penting. Sipil berupaya meluaskan atau memperkaya filosofi Pancasila, sementara militer melindungi Pancasila sebagai satu kesatuan utuh. Bisa kita bayangkan bagaimana positifnya sinergitas ini.

Dan benang merahnya, antara TNI dan Ideologi negara, dalam konteks peran bukanlah sesuatu yang bertentangan atau anakronisme.

Jalan By Pass Padang Masih Banyak Lubang Yth. Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumbar, meskipun sudah bisa dikatakan selesai, hingga saat ini ruas jalan by pass masih banyak yang berlubang dan bergelombang. Ini sangat membahayakan pengendara, mohon perhatiannya agar diperbaiki pak.

085364040***

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Irvand

6

POLITIK

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

UNTUK PILKADA 2018

Hanya Berkas 9 Partai Lengkap di Padang Pariaman PADANG PARIAMAN, HALUAN - Hingga penutupan pendaftaran Partai Politik sebagai peserta Pemilu 2019, Senin (16/10) pukul 24.00 wib, 17 Parpol mendaftar ke KPU Padang Pariaman. “Dari 17 Parpol yang mendaftar, 6 Parpol merupakan partai baru”, ujar Ketua KPU Padang Pariaman, Zulfahmi saat dihubungi Haluan, Selasa (17/10).

Menurut Zulfahmi, hingga penutupan pendaftaran hanya Partai Bulan Bintang (PBB) yang tidak memasukan berkas pendaftaran.

Partai baru yang mendaftar menurut Zulfahmi, meliputi, Perindo, PSI, Idaman, PIK, Garuda dan Repoblik.

Hingga penutupan pendaftaran, Senin (16/10) pukul 24.00 wib aku Zulfahmi, hanya 9 Parpol yang melengkapi berkasnya.

Sembilan Parpol tersebut meliputi, Perindo, PSI, Garuda, PDIP, Nasdem, Golkar, PKS, PPP dan Demokrat. “Bagi Parpol yang berkasnya belum lengkap, masih diberi kesempatan 1 x 24 jam untuk melengkapi nya”, terang Zulfahmi.

Dikatakan Zulfahmi, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam pendaftaran tesebut, KTA sebanyak 1/1000 dari jumlah penduduk, yang didukung oleh KTP. (h/ded)

KPU Padang Tidak Pakai Kotak Suara Transparan PADANG, HALUAN—Menghadapi pilkada serentak 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang tidak menganggarkan untuk penambahan kotak suara.

Kotak suara transparan juga belum bisa menganggarkan karena jumlahnya cukup besar

BERKAS — Ketua KPU Kab. Solok Elwiza menerima berkas pendaftaran dari Ketua DPD PKS Kab. Solok Nosa Eka Nanda sebagai salah satu kontestan Pemilu di daerah itu, di halaman kantor KPU setempat Selasa kemaren. YUTISWANDI

Hanya 14 Parpol Lengkapi Data Sipol AROSUKA, HALUAN — Dari 21 partai politik yang mengisi data aplikasi Sistem informasi Partai Politik (Sipol) di Kab. Solok yang mendaftar ke KPU setempat sebagai kontestan Pemilu 2019 mendatang, baru 14 parpol yang dinyatakan telah melengkapi berkasnya sebagai syarat menjadi peserta pemilu nanti.

Sisanya sebanyak 2 Parpol sudah datang ke KPU, namun belum menyerahkan berkas pendaftaran dan 5 parpol belum datang s ama sekakali, meskipun memiliki data E KKTP dan KTA di daerah itu.

Dari data nan dihimpun Haluan di KPU Kab. Solok

menyebutkan, sebelumnya jajaran komisioner KPU juga telah menerima pendaftaran partai Nasdem sebagai calon peserta pemilu dengan dukungan 589 KTP dan KTA, partai Perindo sebanyak 977, Partai Amanat Nasional 447, Partai Berkarya sebanyak 632, partai Garuda 548, PDIP sebanyak 428, partai Gerindra sebanyak 419, PPP sebanyak 427, PSI sebanyak 398 dan Partai Golkar sebanyak 1.247, PKS sebanyak 596, Hanura 463, Demokrat, 591, dan PBB 447 KTP/KTA. Sementara ada 5 parpol lagi yang memiliki KTA di Kabupaten Solok namun belum datang sama sekali ke

KPU yaitu, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Idaman, Partai Pengusaha dan pekerja Indonesia (PP PI), Partai Republik dan Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo). Untuk melakukan pendaf taran dan verifikasi faktual Partai Politik peserta pemilu tahun 2019, KPU kabupaten Solok sudah menerima beberapa partai politik untuk berkonsultasi terkait proses pendaftaran dan verifikasi partai Politik. “ Ada 2 Parpol yang sudah datang berkonsultasi ke KPU kemaren, yaitu PKPI dan PKB. Namun hingga kini mereka belum datang mendaftar, padahal waktu pendaftaran sesuai dengan surat edaran KPU

Pusat sudah pula diperpanjang hingga malam nanti,” ujar Komisioner Divisi Teknis KPU Kab. Solok Jons Manedi kepada Haluan, Selasa (17/10).

Jons Manedi mengatakan KPU Kabupaten Solok juga membuka Help desk atau ruang konsultasi bagi Partai Politik yang membutuhkan informasi dan penjelasan terkait pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu.

“KPU Melayani di kantor KPU Kabupaten Solok di Kotobaru tanggal 3 sampai 15 Oktober 2017 pada jam 08.00 – 16.00 wib. Khusus pada hari Senin dan Selasa tanggal 16-17 Oktober 2017, kita justru melayani dari jam 08.00 sam-

pai pukul 24.00 Wib,” kata Jons.

Sementara itu, ketua KPU Kab. Solok Elwiza mengatakan, sesuai dengan Peraturan KPU nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, pihaknya sejak tanggal tanggal 3 sampai 16 Oktober 2017, telah membuka Penerimaan pedaftaran Salinan keanggotaan Partai Politik untuk dilakukan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2019. “ Kegiatan ini mer upakan bagian yang tidak terpisah kan dari Pendaftaran dan Ver ifi kasi P a r tai Polit ik Peserta Pemilu tahun 2019” tutupnya. (h/ndi)

“Kami akan meminjam saja ke daerah lain yang tidak melaksanakan pilkada, untuk melengkapi kekurangan kotak suara pilkada nanti,” ungkap Ketua KPU Padang Muhammad Sawati, Selasa (27/10).

Untuk peminjaman kotak suara ini, ia me ngaku sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah daerah salah satunya Pesisir Selatan.

“Untuk jumlahnya, nanti akan dibahas dengan divisi logistik,” ulasnya.

Terkait kotak suara transparan, ia mengaku KPU belum bisa menganggarkan untuk pilkada 2018 karena anggarannya cukup besar. Selain itu, saat ini juga masih bisa menggunakan kotak suara yang lama.

Sementara itu, Koordinator Divisi Logis tik KPU Padang Mahyudin mengatakan, saat ini kotak suara KPU Padang masih mencu kupi untuk Pilkada 2018. Namun jika nanti terdapat kekurangan, KPU berencana akan melakukan peminjaman ke daerah yang tidak ikut melaksanakan pilkada 2018. “Kami masih membahas, belum diputuskan mau meminjam. Kami tentu juga melihat apakah ada penambahan atau pengurangan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kemarin kami sudah cek, kemungkinan mencukupi dan yang rusak itu kotak suara dari kardus,” jelasnya.

Diperkirakan, KPU Padang akan meminjam sebanyak 300 kotak suara ke daerah lain. Karena saat ini, jumlah kotak suara yang tersedia di gudang lebih kurang 1.200 sementara untuk kotak suara yang terbuat dari bahan kardus tidak bisa digunakan lagi karena rusak.

Diketahui, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) terakhir di Kota Padang saat pelak sanaan pemilihan gubernur sebanyak 1.590 yang tersebar di 11 kecamatan, 104 kelurahan dengan jumlah pemilih 552.024. (h/rin)

PARIWARA PEMKAB PESSEL BUPATI: PESSEL BUTUH INVESTOR SERIUS

BKPM RI Boyong Ratusan Pengusaha ke Mandeh BUPATI Pesisir Selatan Hendrajoni tengah berdialog serius tentang potensi wisata Pessel dengan salah seorang Rombongan RIF BKPM- RI di TPI Carocok Tarusan.

ROMBONGAN BKPM RI, foto bersama dengan bupati Pessel di Panorama Mandeh.

RASA bangga rombongan BKPM RI ketika menyaksikan keindahan panorama Mandeh ditandai dengan foto bersama Bupati Hendrajoni.

PENYAMBUTAN rombongan dengan kesenian tradisional di halaman rumah dinas Bupati Pessel. www.harianhaluan.com

R

ATUSAN orang pengusaha dari berbagai negara yang pasilitasi oleh Badan koordinasi Penanaman Modal ( BKPM) RI berkunjung ke Pessel mengunakan armada kapal Mentawai First 2,rombongan disambut oleh bupati Pessel Hendrajoni, ketua DPRD Pessel Dedi Rahmanto, Sekdakab Pessel Erizon dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda Pessel, Selasa ( 17/10).

Rombongan tersebut ber maksud untuk melihat dari dekat tentang potensi wisata kawasan Mandeh yang terletak di kecamatan Koto XI Tarusan kabupaten Pessel untuk menanamkan investasi dalam bidang wisata, apalagi kawasan objekwisata Mandeh dikenal sebagai salah satu objekwisata indah, nyaman dan aman.

Kawasan ini merupakan primadona daerah Pessel yang tengah menunggu sentuhan investor untuk menanamkan investasi di daerah ini.

Dalam kunjungan para pengusaha tersebut dipandu oleh Deputi Promosi BKPM RI Himawan Hariyoga dan direktur promosi BKPM RI Husen Maulana dalam rangka site Visit Regional Invesment From(RIF)melihat peluang usaha potensi wisata yang akan dilaksanakan di daerah tersebut, Bupati Hendrajoni dalam ekpostnya memperkenalakan potensi wisata Pessel, terutama memperkenalkan kawasan Mandeh

ROMBONGAN BKPM RI terpukau ketika menyaksikan tari piring di atas kaca pecah yang ditempatkan dalam suatu wadah penampungan (dulang).

yang indah yang selalu memukau perhatian wisatawan yang berkunjung ke daerah ini, seperti, Bukit ameh merupakan kawasan ekonomi khusus( KEK) berpeluang untuk investasi lapangan Golf, restoran,Spa, agro wisata taman buah, kemudian Pulau Pagang juga berpeluang investasi Dermaga, penginapan, wahana wisata, restoran, pengolahan air bersih, pembangkit listrik.

Kemudian daerah Sungai Nyalo berpeluang untuk investasi dermaga wisata utama yang dapat menampung kapal sedang dan kecil, penginapan, restoran, pengolahan air bersih , pem-

bangkit listrik, kemudian Panorama Puncak Mandeh merupakan view Point kawasan Mandeh dengan peluang investasi antara lain, Restoran, Pulau Marak investasi yang bisa dikembangkan antara lain, usaha peternakan, dermaga kelas kecil, penginapan, restoran, pengolahan air bersih, kemudian pulau Bintangor dengan peluang investasi penginapan,wahana wisata, restoran.

Kemudian untuk Pulau Setan investasi yang dapat dikelola berupa, penginapan, wahana wisata, restoran,kemudian investasi untuk pulau Sironjong Ketek antara lain, wahana wisata,

restoran terapung artinya, peluang investasi yang saling menguntungkan yaitu, Pemda Pessel dan investor.

Menurut Hendrajoni, Pemda Pessel memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di Pesisir Selatan yaitu, semua izin gratis( tidak bayar)kecuali izin mendirikan bangunan, kemudahan dalam pengurusan izin, pengurusan izin dapat dilakukan secara online.

“Selama ini sudah banyak dikalangan investor yang datang ke Pessel untuk berinvestasi, namun hanya sebagian saja yang melaksanakannya,kedatangan para investor pada awalnya meyaRedaktur: Dodi Nurja

kinkan akan membuka berbagai usaha dibidang wisata, namun hanya sebagian besar ngomong doang tanpa ada realisasinya, padahal Pemda Pessel sudah memberikan kemudahan untuk berinvestasi,” kata Hendrajoni Untuk menciptakan kawasan wisata bersih, indah, nyaman dan aman, terutama pada daerah pantai terhindar dari sampah dan pelastik yang dapat membuat kondisi laut dan pantai kumuh, Pemda Pessel telah membentuk Tim Pembersih Khusus yang tugasnya bertanggung jawab melakukan pembersihan dan pantai pada daerah kawasan wisata.

Layouter:Yohanes

SAMBUNGAN

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

7

Vonis ............................................. Dari Halaman. 1 SKD CPNS..................................... Dari Halaman. 1 pencurian. Dia diseret-seret saja ke kasus ini tanpa alasan yang jelas. Tapi kenapa hakim malah memutuskan lain, dan menjatuhkan vonis terhadap kasus yang sama sekali tidak melibatkan keponakan saya,” teriak Hendri, yang merupakan paman Robi.

Dalam sidang, dua orang yang ikut diseret ke kursi pesakitan bersama Robi, yakninya Jendrian dan Hendro berkali-kali menyebut Robi tidak ikut serta mencuri.

Sejumlah saksi lainnya juga mencoba meyakinkan majelis hakim kalau Robi disidang dalam kasus yang tak pernah diperbuatnya. “Keponakan saya itu tidak pernah melakukan pencurian itu.

Jendrian dan Hero yang melakukannya. Itu diakui keduanya dalam sidang,” terang Hendri.

Kasus yang menyeret Robi menurut, Eriyal yang jadi kuasa hukum Robi memang sudah janggal sejak awal. Robi tiba-tiba saja dijemput polisi dan disuruh mengaku kalau dia terlibat kasus pencurian. Padahal, ketika Jendrian dan Hero melakukan aksinya, Robi sedang bersama keluarganya mulai dari pukul 19.30 WIB hingga 24.00 WIB. Barang bukti pun tidak ditemukan pada terdakwa. Tapi, dengan pertimbangan lain, Robi tetap dijadikan tersangka.

Merasa tidak pernah melakukannya, Robi berkilah. Namun, polisi tetap ngotot menjadikannya tersangka. Pihak keluarga yang mencium kejanggalan, mencoba meminta polisi membuktikan keterlibatan Robi dengan melaksanakan rekontruksi per-

kara. Akan tetapi, rekontruksi itu tidak pernah dilakukan. “Sejak awal memang sudah ada kejanggalan. Kami akan terus berjuang dan m encari keadilan,” papar Eriyal usai sidang.

Menurut Eriyal, banyak fakta persidangan yang diabaikan dan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengambil putusan. Hakim hanya mempertimbangkan apa yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). “Dalam putusan itu, hakim hanya mengikuti hasil BAP saja. Sementara fakta persidangan tidak dipertimbangkan. Dua saksi mahkota, Jendrian dan Hero saja sudah mengatakan Robi tidak ikut, tapi tetap saja tidak dijadikan landasan oleh majelis hakim.

Makanya keluarga terdakwa yang merasa anaknya tidak bersalah mengamuk. Wajar saja demikian.

Mereka m enuntut keadilan,” terang Eriyal.

Dalam dakwaan JPU, Robi bersama Jendrianto dan Hero Fernando disebut berkomplotan untuk mencuri di rumah Kepala Bea Cukai Teluk Bayur yang berada di Komplek Perumahaan Bea cukai, Kelurahan Rawang Bukit Putus, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, April lalu.

Aksi didalangi Jendianto. Dia yang linggis, kemudian mengajak Hero dan juga Robi. Ketiganya menuju rumah yang sudah ditarget. Robi dan Jendrianto masuk ke perkarangan melalui pagar tembok belakang dan membongkar paksa jendela dengan

mengunakan linggis yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan Hero bertugas untuk melihat keadaan. Setelah berada di dalam rumah, keduanya menemukan brangkas dan membawanya ke rumah Jendrianto dan dibuka menggunakan obeng.

Ada uang Rp39 juta dan USD 15.000. Uang itu lalu dibagi.

Atas Dakwaan itu, JPU akhirnya menuntut Robi enam tahun penjara. Setelah dituntut, giliran hakim yang memutuskan hukuman menjadi empat tahun. Dalam amar putusan, majelis hakim menyatakan Robi terbukti melanggar Pasal 363 kuhp tentang Pencurian. “Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian. Menjatuhkan hukuman pidan penjara selama empat tahun kurangan penjara,” kata Hakim Ketua Agnes Sinaga didampingi hakim anggota Inna Herlina dan Agus Komarudion.

Putusan itulah yang memantik amarah. Pihak keluarga yang menghadiri sidang tidak terima dengan vonis yang dijatuhkan.

Keributan mulai dalam ruangan sidang, hingga keluarga. Aparat kepolisian bersenjata lengkap bersiaga mengamankan keluarga terdakwa yang mengamuk. Amuk keluarga tersebut juga diiringi keinginan untuk terus mencari keadilan. “Kami akan banding.

Robi tidak pernah bersalah. Dia dihukum atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya,” ujar seorang anggota keluarga yang berderai air mata menyambut vonis hakim. (h/mg-hen)

Saling ............................................ Dari Halaman. 1 dikan. Tapi, BAP itu saya diarahkan oleh penyidik. Di sana tidak ada nama Hendri Long,” lanjut Irawan Gea. Kepada Hendri Long, menurut Irawan, dia pernah mengusulkan untuk mengambil batu di bukit yang ada di pulau tersebut sebagai bahan material bangunan. Namun Hendri Long tidak menyetujuinya dan mengatakan pakai terumbu karang ini seninya lebih tinggi.

“Usulan saya ditolak. Hendri Long lebih memilih menggunakan terumbu karang,” lanjut terdakwa.

Soal transferan uang, Irawan mengakui kalau dirinya pernah menerima uang dari Hendri Long.

Tapi itu dikarenakan pada saat itu, PT Suwarnadwipa tidak memiliki rekening tersendiri. “Rekening saya itu sebenarnya r ekening perusahaan. PT. Suwarnadwipa tidak bisa dibuatkan rekeningnya karena tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sampai Maret 2017 itu belum ada IMB untuk membangun di Suwarnadwipa,” ujarnya sebelum mengakhiri keterangan.

Usai Irawan membeberkan keterangannya, majelis hakim yang diketuai oleh Soetedjo, didampingi hakim anggota Leba Max Nandoko dan Suratni me-

nunda sidang hingga Senin depan dengan agenda tuntutan. “Sidang ditunda hingga pekan depan dengan agenda tuntutan,” kata hakim menutup sidang.

Dalam dakwaan JPU disebutkan kalau Irawan Gea memebri perintah seorang tukang bernama Jefalino Andika untuk mengambil dan mengumpulkan karang untuk pembangunan resort. Karang digunakan untuk membangun cottage, gazebo, shower, dapur, plank merek, dan selokan penahanan gelombang.

Dari keterangan ahli yang dimasukkan dalam berkas dakwaan diketahui terumbu karang yang digunakan adalah 163,64 meter kubik. Dimana perbuatan terdakwa disebut jaksa telah menimbulkan kerugian ekonomis perikanan sebesar Rp2,5 miliar lebih, dan kerugian biaya perawatan terumbu karang mencapai Rp1,87 miliar. Jaksa menjerat perbuatan Irawan dengan Pasal 86 ayat (1), Juncto (Jo) Pasal 12 ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Hendri Berencana Polisikan Irawan Terkait tuduhan Irawan, Hendri Long melalui pengacaranya,

Bram Mohammad Yasser menyampaikan bantahan. Katanya, Hendri tidak pernah member perintah mengambil karang untuk pembangunan. “Dalam fakta persidangan t erungkap kalau yang memerintahkan mengambil karang tersebut adalah Irawan Gea selaku Direktur Umum, waktu itu.

Bukan Hendri Long yang member perintah,” tutur Bram, Selasa (17/ 10) malam.

Dijelaskan Bram, kliennya dalam waktu dekat ini juga akan mengajukan laporan penipuan yang dilakukan oleh Irawan terkait dengan sewa pulau yang menjadi tempat usaha tersebut.

“Dia mengaku menyewa pulau tersebut Rp350 juta, namun faktanya hanya Rp35 juta selama 20 tahun. Ini jelas merugikan perusahaan. Ditambah lagi selama Irawan menjabat, tidak pernah ada laporan terkait perusahaan kepada Hendri Long,” ujar Bram.

Terkait dengan izin PT Suwarnadwipa dijelaskanya, selama Irawan Gea menjabat sebagai Direktur Utama tidak diurus, sekrang izin tersebut sudah didapatkan. “Izin itu ada sejak Hendri Long menjabat sebagai Dirut di PT Suwarnadwipa,” tambahnya. (h/mg-hen)

Jokowi ........................................... Dari Halaman. 1 akibatnya kita tidak bisa membangun kalau muncul ketakutan,” kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (17/10).

JK mengakui bahwa saat ini ada kecenderungan pejabat takut mengambil kebijakan karena enggan terjerat kasus korupsi menyusul maraknya penangkapan pejabat publik oleh penegak hukum, khususnya KPK. JK menjelaskan, jika jajaran Polri hingga tingkat Polres dan Polsek menangani kasus korupsi, akan merebak ketakutan diantara pejabat daerah dalam mengambil keputusan. “Kalau nanti di seluruh Indonesia sampai Kapolres, Kapolsek bisa menimbulkan ketakutan juga, bahaya juga kalau semua pejabat takut ya. Sulitnya walaupun dia tidak korup, takut juga dia mengambil keputusan,” ujar dia.

Akhirnya, ketakutan tersebut berimbas pada terhambatnya pembangunan daerah. “Itu juga penting karena salah satu yang melambatkan semua proses (pembangunan) itu disamping birok rasi yang panjang juga ketakutan pengambilan keputusan. Jadi cukup biar KPK dulu, toh s ebenarnya polisi, kejaksaan juga masih b isa menjalankan tugas, tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa,” tukas JK. Sebelumnya, Jokowi menyatakan dukungan pembentukan Densus Tipikor. Disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapta Prabowo, pembentukan Densus Tipikor positif guna mempercepat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini telah membudaya di Indonesia.

Jokowi tak mempersoalkan rencana Polri membentuk Densus Tipikor selama bermanfaat dalam memperkuat pemberantasan korupsi. “Kewenangan ada di Polri (untuk) membentuk detasemen itu. Dan inikan bukan hanya Polri.

Tadi saya sebutkan Kejaksaan juga punya sebenarnya tim itu.

Concern presiden itu yang tadi itu, bahwa upaya pemberantasan korupsi itu harus cepat,” kata Johan Budi, di Kantor Staf www.harianhaluan.com

Kepresidenan, di Bina Graha, Jakarta, Selasa (17/10)..

Menurut Johan, tidak hanya Polri yang memiliki Densus Tipikor, Kejaksaan Agung juga telah memiliki lembaga yang sama dalam memerangi tindak pidana korupsi. ”Meskipun namanya bukan Densus. Sebenarnya Densus ini kan detasemen kan tim juga sebenarnya yang dibentuk oleh Polri ini, dan itu kewenangan ada di Polri,” paparnya seperti dikutip dari Okezone.com.

Mantan Jubir KPK itu memastikan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah melapor kan pembentukan Densus Tipikor kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, diharapkan mampu mempercepat pemberantasan korupsi yang ada di Tanah Air. “Sekali lagi konsern Presiden adalah bahwa Densus Anti-Korupsi ini nantinya harus bisa mempercepat upaya pemberantasan korupsi, yang kedua juga harus ada sinergitas antara Polri, KPK dan Kejaksaan,” imbuhnya.

Johan Budi menambahkan, bahwa kewenangan pembentukan Densus Anti-Korupsi itu berada di institusi Korps Bhayangkara.

Apalagi, Kejaksaan Agung diketahui juga memiliki institusi pemberantasan korupsi di institusinya. “Inikan bukan hanya Polri, tadi saya sebutkan kejaksaan juga punya sebenarnya tim itu. Dan konsen Presiden itu yag tadi itu, bahwa upaya pemberatasan korupsi itu harus cepat,” tukasnya.

Bergerak di Daerah Dalam praktiknya, cara kerja Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) tak beda jauh dengan Densus 88. Densus tersebut akan bergerak di daerah hingga pusat. “Begini, yang ditawarkan Densus Tipikor ini mirip seperti Densus 88, artinya penanganan Tipikor oleh kepolisian itu tersentralisasi oleh Densus, ada satgas kewilayahan, di provinsi sama seperti Densus 88 dan penanganan kasus,” katanya di Mabes Polri.

Jadi, dalam penanganan sebuah kasus, Densus Tipikor tetap

akan bersinergi dengan pihak Kejaksaan. Terlebih dalam menindak lanjuti perkara tersebut harus ada pihak kejaksaan. “Diharapkan bisa bersinergi dengan kejaksaan, kar ena yang melakukan penuntutan kejaksaan.

Kalau tidak satu atap tidak masalah, tapi ada mungkin dibentuk tim khusus berkontak langsung brinteraksi langsung sejak langkah penyelidikan yang awal, sehingga tidak terjadi bolak balik perkara, seperti di Densus 88 itu ada Satgas Khusus Penuntutan Terorisme, satgas penuntutan terorisme namanya yang mereka sudah berparalel bermitra dengan Densus 88,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, pihaknya juga meminta agar Kejagung membentuk tim khusus dalam menangani kejahatan korupsi. Tim dari Kejagung itu, nantinya akan bisa lebih bergerak cepat.

“Kita berharap dari kejagung juga membentuk satu tim khusus tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan untuk penyidikan penuntutan kasus kasus yang ditangani densus tipikor ini. Jadi dibentuk tim khusus, Densus Tipikor ini bisa paham mitra nya siapa,” ujarnya.

Jika sama-sama terbentuk tim khusus yang menangani tindak pidana kor upsi, maka dalam penyelesaian kasus lebih cepat dan efisien. “Kita harapkan Tujuan sat u agar tidak sampai terjadi bolak balik perkara karena sejak awal sudah paham karena sudah terjadi satu persepsi tentang kasus yang ditangani,” tutupnya.

Kapolri juga menawarkan dua opsi Densus Tipikor Polri. Pertama, Densus satu atap dengan JPU Kejagung dan BPK agar proses penanganan perkara berjalan cepat dan bebas dari intervensi.

“Yang kedua tidak perlu satu atap tapi mirip Densus 88 Antiteror. Di mana di Polri dibentuk, tapi di Kejaksaan menyiapkan satu Satgas atau tim khusus yang nanti akan bermitra,” ujar Tito dalam rapat gabungan antara Polri, Kejagung, KPK, dan Kemkumham di Gedung DPR, Jakarta beberapa waktu lalu. (h/ben)

dengan menunjukkan KTP asli dan Kartu Tanda Peserta Seleksi (KTPS) pada petugas verifikator.

“Peserta harus melakukan registrasi dan mendapatkan Pin Registrasi dari Panitia Seleksi Instansi (admin aplikasi SKD) sebelum SKD dimulai,” papar Kemendikbud melalui pengumuman yang dirilis di laman resminya.

Peserta yang lolos seleksi diperbolehkan masuk ruang pengarahan terlebih dulu untuk menyaksikan tayangan terkait tata cara SKD menggunakan sistem CAT BKN. Setelahnya, para peserta memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang sudah ditentukan.

Adapun jadwal dan lokasi lengkap serta sesi pelaksanaan SKD CAT bagi peserta CPNS Kemendikbud yang dinyatakan lolos dapat diunduh melalui tautan ini. Bersamaan dengan jadwal pelaksanaan seleksi, Kemendikbud juga kembali mengumumkan daftar nama-nama peserta SKD melalui laman resminya.

Para peserta yang dinyatakan lolos diimbau untuk mengakses

Kartu Tanda Peserta Seleksi yang bisa dicetak sejak Senin (16/10).

“Disampaikan bahwa bagi pelamar yang dinyatakan Memenuhi Persyaratan, untuk segera mencetak Kartu Tanda Peserta Seleksi (KTPS),” demikian pengumuman yang diteken Sekretaris Jenderal Selaku Ketua P anitia Seleksi CPNS Kemendikbud 2017 Didik Suhardi.

Adapun proses cetak KTPS bagi pelamar CPNS Kemendikbud ini dapat diakses melalui laman cpns.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun masing-masing pelamar. Panitia juga mengingatkan pelamar untuk membaca dengan cermat tata tertib pelaksanaan SKD CPNS Kemndikbud.

Adapun pengumuman tata tertib ini dapat dilihat dalam link berikut.

Diketahui, sebanyak 59.783 pelamar lolos seleksi tahap awal atau seleksi berkas CPNS Kemendikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Menurut data dalam laman https://sscn. bkn.go.id, total pelamar di instansi tersebut berjumlah 162.225 orang pada 25 September 2017.

Artinya sebanyak 102.442 pendaftar tidak lulus tahap awal.

Seleksi awal atau seleksi berkas merupakan tahap berkas para pelamar dipilih kelengkapannya.

Jika di tahap ini pelamar tidak memenuhi persyaratan berkas, konsekuensinya tidak bisa mengikuti rangkaian seleksi selanjutnya.

Adapun rincian jumlah peserta yang lolos berdasarkan unit kerja adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebanyak 25.977 pelamar. Jumlah ini terbanyak di antara jumlah peserta yang lolos di unit lain. Lalu inspektorat jenderal 11.048 pelamar, sekretariat jenderal 9.479 pelamar, Badan Penelitian dan Pengembangan 5,562 pelamar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 2.578 pelamar, juga Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebanyak 2.195 pelamar. Sedangkan pelamar yang lolos dengan jumlah terkecil berada di Direktorat Jenderal Kebudayaan sebanyak 1.157 serta Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan 1.787 pelamar. (h/ben)

Konflik........................................... Dari Halaman. 1 legalisasi aset, maupun program sertifikasi tanah di Sumbar. Jadi, dengan datang ke Sumbar, kami dapat tahu dengan pasti, apa betul masalahnya. Sehingga, dapat dicarikan solusi terbaik demi terwujudnya reformasi agraria,” kata senator asal Aceh yang menjadi ketua rombongan komite I itu.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menyebutkan, sistem kepemilikan tanah di Sumbar sangat spesifik, karena sistem tanah ulayat. Tanah ulayat itu sendiri juga terbagi empat. Pertama tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum dan tanah ulayat Rajo yang dimiliki secara bersama-sama dengan proses turun-temurun dari mamak ke kemenakan.

Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbar, baru 631.591 bidang tanah di provinsi itu terdaftar di BPN. Dari jumlah bidang tersebut, 1.047.

179,84 hektare telah memiliki status kepastian hukum.

Nasrul mengutarakan, dari 42.297,3 km persegi luas wilayah Sumbar, 23.190,11 km persegi atau 58,83 persen saja kawasan yang dapat digunakan sebagai budi daya. Sementara itu, 42,17 persen dari 42.297,3 km persegi itu hutan lindung. “Hutan Lindung mesti dijaga untuk menjaga kawasan Sumbar agar terhindar dari dampak bencana alam,” tuturnya.

Sementara itu, pada 2017, kata Nasrul, 15.105 bidang tanah terdaftar pada program Prona Sistem Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, banyaknya bidang tanah yang terdaftar pada PTSL itu merupakan bagian upaya peningkatkan kepastian hukum pada lahan tanah

bagi masyarakat di Sumbar.

“Dalam pelaksanaan pembangunan di Sumbar, dalam memanfaatkan tanah ulayat, kita selalu mengadakan pendekatan dengan masyarakat melalui tokohtokoh adat, ninik mamak, alim ulama, serta kerapatan ada nagari.

Peran pihak-pihak itu diperlukan untuk mengindari terjadinya salah persepsi dan pertikaian.

Semua akan damai saat semua pihak merasa terlibat dan yakin pelaksanaan pembanguan itu untuk kepentingan bersama dan kemajuan daerah,” tuturnya.

Dipicu Penyalahgunaan Wewenang Pakar hukum agraria Universitas Andalas, Kurnia Warman Kurniawan mengungkapkan, khusus untuk sengketa tanah ulayat yang kerap terjadi, pada umumnya terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan yang tidak sesuai dengan kedudukannya.

Dalam penelitiannya, Kurnia Warman menyimpulkan, pemicu sengketa tanah ulayat kaum kerap dijumpai tidak digunakan untuk kepentingan kaum tersebut. “Malah ada yang dijual oleh mamak, anak pisang, hingga diubah pemanfaatannya oleh pemerintah,” ujar dia.

Kemudian penyalahgunaan tanah ulayat pada tingkat nagari terjadi karena tidak digunakan sepenuhnya untuk kepentingan nagari seperti dijual oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku lembaga adat dan pemerintahan nagari.

Lebih lanjut ia memaparkan sengketa pemanfaatan tanah ulayat di Sumbar terbagi dalam dua bentuk yaitu wanprestasi berupa perusahaan pengelola ingkar janji,

kebun plasma tidak mempekerjakan tenaga lokal, serta tidak ada dokumen yang dipedomani dalam menyelesaikan sengketa. Berikutnya juga ada sengketa karena perbuatan melawan hukum seperti perusahaan membangun kebun melebihi tanah yang diserahkan hingga pembangunan kebun menuntut akses.

Ia menilai konflik tanah ulayat tidak muncul secara tiba-tiba dan pasti ada akar masalahnya yang pada umumnya karena penyalahgunaan pengelolaan. “Akibat banyaknnya konf lik tersebut akhirnya disebut sebagai penghambat utama investasi di Sumbar,” katanya.

Ia menyarankan, ke depan untuk meminimalkan konf lik tanah ulayat jika itu sengketa dengan pihak luar maka para pihak harus duduk bersama menyepakati yang terbaik. “Tidak harus ke pengadilan karena hanya akan menghasilkan siapa yang menang dan kalah, kalau duduk bersama maka terbuka peluang kedua pihak mendapatkan keuntungan yang bisa dirumuskan bersama,” lanjut Kurnia Warman.

Kemudian ia memandang perlu sosialisasi alternatif pemanfaatan tanah ulayat dengan beragam pola pemanfaatan agar lebih adil. Tidak hanya itu, untuk mencegah terjadi sengketa juga perlu dibuat buku tanah nagari yang merupakan bukti administrasi kepemilikan tanah untuk m emberikan kepastian hukum atas tanah ulayat.

Kurniawarman menjelaskan tanah ulayat pada prinsipnya dapat menjadi objek investasi dan berdasarkan temuan lapangan yang banyak tersedia adalah tanah ulayat nagari. (h/dib)

Bocah ............................................ Dari Halaman. 1 keinginannya menyentuh luka bekas operasi di perut, dan mengais rambut di kepalanya yang mudah rontok.

Yarni bercerita, ia dan keluarga datang ke Padang awal Oktober lalu, setelah sebelumnya berpindah-pindah tempat mencari nafkah dari Nias ke Medan, Medan ke Dumai, kembali ke Nias, dan akhirnya menjejakkan kaki di Kota Padang. Malang tak dapat ditolak sebelum mujur dapat diraih, si bungsu Marsha jatuh sakit setelah seminggu mereka menetap di salah satu kontrakan di kawasan Tabing. “Awalnya Marsha demam. Kami pikir demam biasa. Kami ke apotik membeli obat. Tapi panasnya tidak kunjung turun. Kami bawa ke Rumah Sakit Yos Sudarso. Kata dokter, Marsha kena tipus,” terang Yarni.

Setelah menjalani penyembuhan beberapa hari di RS Yos Sudarso, kondisi Marsha berangsung pulih hingga dibolehkan pulang. Saat itu, karena belum menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yarni dan suaminya mesti meminjam uang kiri dan kanan untuk menebus biaya rumah sakit senilai Rp1.300.000.

Marsha lalu kembali ke rumah pada Sabtu 8 Oktober dengan kondisi yang cukup baik, tapi malam harinya, Marsha kembali demam. Kondisinya semakin buruk pada Minggu 9 Oktober, di saat perutnya mulai mengalami pembengkakan, yang terus membesar hingga malam harinya.

“Saat itu saya sangat panik. Esok harinya, Senin itu, kami bawa Marsha ke Puskesmas Tabing, lalu ke Puskesmas Lubuk Buaya. Dari Puskesmas, dirujuk ke RSUD Rasidin Kota Padang. Lalu dirujuk lagi ke sini (RS M Djamil),” kata Yarni lagi.

Di RS M Djamil, dokter menjelaskan bahwa Marsha mengalami usus bocor. Oleh karena itu pihak rumah sakit langsung mengambil tindakan cepat operasi, meskipun Marsha belum terdaftar sebagai peserta BPJS, dan pihak keluarga mengaku tidak memiliki uang untuk pembayaran biaya operasi. “Yang penting dioperasi dulu kata dokter,” kenang Yarni.

Setelah operasi rampung pada Senin malam, Marsha lalu dibawa ke ruang pemulihan Bedah Anak.

Hingga hari ini, Marsha masih menjalani pemulihan hingga hari ini. “Sebenarnya dokter sudah membolehkan pulang, tapi kami terkendala biaya rumah sakit yang harus dibayar, Rp25 juta lebih.

Sementara, suami saya belum mendapat pekerjaan sampai hari ini, karena setelah tiba di Padang Marsha jatuh sakit dan kami harus mengupayakan kesembuhannya terlebih dulu,” kata Yarni sambil menahan sabak.

Yarni pun menyadari, semakin lama Marsha dirawat, tagihan rumah sakit akan semakin membengkak. Meskipun Marsha boleh pulang dengan meninggalkan jaminan sebagai bukti utang akan dibayar, atau boleh pulang jika ada orang yang bisa menjaminkan, keluarga kecil itu mengaku tak punya apa-apa, dan belum belum bertemu orang yang bermurah hati menjadi penjamin.

Setelah mendatangi kelurahan Parupuak Tabing, suami Yarni mendapatkan rekomendasi untuk mengurus BPJS sebagai warga Kota Padang. Namun, itu dilakukan setelah operasi dilakukan, sehingga Yarni hanya bisa berharap agar setelah BPJS Marsha selesai, akan mengatasi kebutuhan membeli obat penyembuhan luka bekas operasi di tubuh si mungil Marsha.

Redaktur: Bhenz Maharajo

Tak Ada Pilihan Lain Semula, Sam dan Yarni memutuskan hijrah ke Padang karena sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak di Medan atau pun Dumai. Terlebih, di Nias sana, orangtua lelaki Sam tengah stroke, dan orangtua perempuannya sudah uzur. Kewajiban Sam sebagai seorang anak untuk ikut merawat orangtua, menjadi alasan mengapa ia membawa anak istrinya mengadu peruntungan d i Kota Padang. Malangnya, belum sempat ia berusaha menemukan pekerjaan, cobaan lain datang dengan terbaringnya Marsha di rumah sakit.

“Awalnya rencana kami, dapat pekerjaan di Padang sehingga bisa mengirimkan uang untuk orangtua di Nias sana. Tapi tahutahu sesampai di Padang, Marsha sakit parah seperti ini,” tambah Yarni.

Yarni masih terkenang pada sosok Marsha di awal Oktober lalu. Gadis manis itu selalu ceria dengan tubuh yang sehat dan berisi. Jauh berbeda dengan kondisi saat ini, di mana Marsha terbaring menahan sakit luka bekas operasi, dengan tangan terikat di kedua sisi, dan tagihan rumah sakit yang terus bertambah hari ke hari. Tapi, apa mau dikata.

Keluarga kecil itu sedang tak punya pilihan lain, selain terus bertahan di rumah sakit, sembari berharap uluran tangan nan ikhlas dari orang lain. (*) *Bagi yang berkenan meringankan beban keluarga Marsha, dapat menyalurkan bantuan ke rekening BCA 0322072480 atas nama Benny Okva (Redaktur Pelaksana Harian Haluan). Atau dengan menghubungi Yarni di Nomor HP 081275665882.

Layouter: Irvand

8

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

www.harianhaluan.com

IKLAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Sistem Informasi Terpadu Diperlukan PADANG, HALUAN—Dalam upaya efisiensi dan transparansi serta memberikan kemudahan dalam akses informasi Kota Padang, hendaknya Pemerintah kota (Pemko) Padang membentuk sistem informasi berbasis teknologi yang terpadu untuk seluruh SKPD di Kota Padang.

“Hanya memakai satu sistem saja, maka dapat diketahui berapa jumlah pendududuk pada saat itu serta berapa jumlah pajak dan retribusi yang sudah masuk pada kas daerah saat itu,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti, Selasa (17/10).

Selain itu, dapat mengetahui berapa jumlah pegawai yang ada dan lain sebagainya.

Hanya melalui satu sistem saja, dari efisiensi pengawasan maka kepala daerah dapat melihat perkembangan yang ada dari meja kerjanya tanpa harus menunggu laporan dari kepala SKPD. Dan dari sisi transparansi, perkembangan hal-hal yang ada di Kota Padang dapat diakses pada sistem tersebut.

“Untuk itu agar dibangun satu sistem informasi terpadu yang dapat mengakomodir seluruh tupoksi, dan program kegiatan SKPD yang ada di lingkungan Pemko Padang ,” katanya.

Ia mengatakan, hendaknya dapat direalisasikan segera, karena banyaknya SKPD yang mempunyai kegiatan untuk pengadaan informasi teknologi seperti Badan Kependudukan, Catatan Sipil dengan sistem siaknya, Dispenda dengan sistem on line pajak, Bakominfo dengan sistem informasi teknologinya.

Selain itu, dengan membentuk sistem informasi berbasis teknologi yang terpadu untuk seluruh SKPD juga dapat dinikmati masyarakat yang ingin mengetahui informasi tentang perkembangan pemerintahan di Kota Padang .

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi mengatakan, sistem informasi berbasis teknologi yang terpadu untuk seluruh SKPD di Kota Padang hendaknya telah dilakukan sejak lama guna mempermudah kepala daerah dan masyarakat menerima informasi tentang perkembangan setiap SKPD. “Sehingga, masyarakat tidak sulit untuk mengetahui perkembangan di setiap SKPD bahkan kepala daerah sendiripun dapat mengetahui perkembangan SKPD ny.

Jangan, sampai karena alasan anggaran sistem tersebut tidak dapat terlaksana.

Khususnya, untuk Badan Kependudukan dan Catatan Sipil sangat bermanfaat menjelang Pemilu tahun 2019 yang tidak lama lagi akan terselenggara,” tambahnya. (h/ade)

PADANG

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

9

PENYUMBANG TERBESAR PAD

Realisasi PPJ Capai Rp73 M PADANG,HALUAN—Hingga saat ini realisasi dari Pajak Penerangan Jalan (PPJ) telah mencapai Rp73, 7 miliar atau 76,79 persen dari target tahun 2017 sebanyak Rp96 miliar.

DITERTIBKAN PETUGAS—Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Padang memindahkan motor-motor yang parkir di ruas Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Selasa (17/10). Penertiban dilakukan karena maraknya parkir liar di sekitar pusat perbelanjaan Transmart. HUDA PUTRA

Parkir Liar Depan Transmart Ditertibkan PADANG, HALUAN — Tim Gabungan menertibkan parkir liar di sepanjang trotoar depan pusat perbelanjaan Transmart Jalan Khatib Sulaiman Padang, Selasa (16/10).

Penertiban ini dimotori oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang juga dibantu pengamanan dari Polisi Militer (PM) dan juga Dinas Perhubungan.

Menurut Plt Kasatpol PP Padang Yadrison, penertiban ini dilakukan karena banyaknya kendaraan roda dua yang parkir di trotoar.

“Penertiban kali ini hanya sekedar memin-

dahkan motor tersebut ke tempat parkir yang telah disediakan karena sudah jelas di trotoar tersebut dilarang parkir, itu adalah jalan bagi pejalan kaki,” terangnya.

Dikatakannya, kalau nanti masih ada pengendara yang memarkirkan kendaraanya di trotoar maka pihaknya tidak segan-segan mengangkat kendaraan tersebut. “Kalau masih ada, akan langsung kita angkat kendaraannya dan diamankan motor tersebut ke markas komando (mako) Pol PP Padang,” lanjut Yadrison.

Selanjutnya ia mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan fasil-

itas umum seperti trotoar untuk kepentingan pribadi dan mengganggu kepentingan orang banyak.

Berdasarkan pantauan Haluan, tim gabungan tersebut mengangkat motor para pengunjung ketempat parkir yang disediakan, tidak lagi di trotoar yang merupakan jalan yang akan dilewati oleh para pejalan kaki.

Hal ini dilakukan tidak terlepas demi kenyamanan masyarakat yang berjalan ditrotoar tersebut.

Penertiban tersebut berjalan dengan lancar, tanpa adanya kendala yang berarti dihadapi tim gabungan di lapangan. (h/mg-hen).

“Seharusnya hingga Oktober target PPJ sudah terealisasi sebesar 83, 3 persen,” ujar Kepala Bidang (Kabid) Penagihan dan Pemeriksaan Budi Payan saat ditemui Haluan, Selasa (17/10).

Dikatakan Budi Payan, dari 11 sektor pajak yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, PPJ merupakan objek pajak dengan target penerimaan yang paling besar.

“PPJ terbesar targetnya, kemudian Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp58,8 miliar, dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan (BPHTB) Rp49,5 miliar,” terangnya.

Dikatakan Budi lagi, Pajak Penerangan Jalan yakni pajak atas penggunaam tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun dari sumber lain. Dikenakan tarif sebesar 1,5 persen hingga 10 persen.

Besarnya target PPJ juga dikarenakan telah dicabutnya subsidi listrik. Dicontohkan misalnya tahun lalu masyarakat masih membayar listrik Rp100 ribuan perbulan. Namun saat ini, bisa membayar listrik Rp300 ribuan.

“Naik tarif listriknya tentu pajak yang dihasilkan juga besar. Biasanya pajak hanya Rp10 ribu, sekarang bisa mencapai Rp30 ribu,”sebutnya di Kantor Bapenda di Balaikota lama Jalan Imam Bonjol.

Disebutkan Budi, informasi dari PT. PLN masih banyak masyarakat yang belum membayar tagihan listrik. Sesuai dengan ketentuan PLN, batas akhir pembayaran listrik adalah tanggal 20 setiap bulan.

“Setiap tahun target PPJ selalu meningkat, tahun lalu PPJ menghasilkan penerimaan mencapai sekitar Rp84 miliar,”katanya.

Sementara itu, Irul warga Anduring ini berharap agar penerangan jalan umum di Kota Padang dapat ditingkat. Sebab masih banyak jalanan yang minim penerangan dimalam hari. Minimnya penerangan dapat membuat kecelakaan lalu lintas, dan tingginya resiko kejahatan seperti penjambretan.

“Kitakan sudah bayar pajak, tetapi hingga saat ini masih terasa minim penerangan yang ada, seperti kawasan jalan Samudera, arah Bungus Teluk Kabung, dan Rimbo Tarok, dan masih banyak daerah lainnya,”sebutnya. (h/mg-mel)

WUJUDKAN KOTA METROPOLITAN

Padang Mesti Banyak Berbenah PADANG, HALUAN—Untuk mewujudkan Kota Padang sebagai Kota metropolitan harus memiliki beberapa indikator yang menunjang pembangunan, diantaranya pembangunan infrastruktur yang berkembang dan religius.

“Tanpa dilengkapi dengan religius atau agama, maka kota metropolitan tersebut hancur karena maju mundurnya suatu bangsa tergantung dari warganya,” kata Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Amrizal Hadi, Selasa (17/10).

Selain itu, Kota Padang

dapat dijadikan kota metropolitan karena telah memiliki Mesjid Raya. Berdasarkan PP No.26 tahun 2008, tentang rencana tata ruang kota secara nasional. Bahkan, dijelaskan Kota Padang sebagai pusat nasional harus tetap berbenah dan menjadi tanggung jawab provinsi.

“Jika menginginkan Kota Padang sebagai kota metropolitan, hendaknya tidak menyusu lagi pada APBD Provinsi atau APBN. Serta, memiliki prioritas pembangunan setiap tahunnya dan dapat menarik investasi swas-

ta sebanyak-banyaknya,” ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Zaharman mengatakan, untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota metropolitan harus dapat mengundang investor sebanyak-banyaknya khususnya untuk pengembangan kawasan pariwisata seperti, Gunung Padang, Teluk Bayur, Pantai Padang, jalur kereta api Padang- Solok, Pantai Air Manis, Terowongan Bungus dan lainnya.

“Namun, bukan hanya mengundang atau hanya

memperkenalkan Kota Padang ke investor. Tapi, diharapkan benar-benar terwujud,” katanya.

Selain itu, Kota Padang dapat menyiapkan infrastruktur perekonomian yang besar dari bagian barat khususnya ekspor dan impor.

Serta, dapat mengatasi persoalan PKL, sehingga ekonomi kerakyatan tercipta.

“Jadi, kalau ingin Kota Padang dianggap sebagai kota metropolitan maka namanya harus mendunia serta dilengkapi dengan iman dan takwa,” katanya.

Menurutnya, maju atau tidaknya Kota Padang sebagai kota metropolitan tergantung dari investor yang diajak walikota. Untuk itu, harus ditargetkan berapa investasi Kota Padang setiap tahunnya karena tanpa ada target tidak akan maju.

Dikatakannya, potensi kelautan dan perikanan juga harus dibenahi. Untuk itu, diharapkan dalam 20 tahun ke depan harus jelas sudah sampai berapa tingkat kemajuan Kota Padang baik dari penduduknya, dan infrastrukturnya.(h/ade)

RAWAN LICIN SAAT HUJAN

Tangga Pasar Nanggalo Akan Disempurnakan PADANG, HALUAN — Mengatasi licinnya anak tangga di Pasar Nanggalo saat hujan melanda, rencananya akan dibuatkan pegangan besi.

Pegangan dari besi stainless tersebut akan dibuatkan di bagian kanan dan kiri serta tengahnya.

Kepala UPT Nanggalo Yurman, Selasa (17/10) menyampaikan bahwa rencana tersebut akan dikerjakan setelah anggaran perubahan cair. Namun, dekor serta perencanaannya sudah matang dibicarakan.

“Rencana ini sudah kita bicarakan jauh hari untuk antisipasi keselamatan pedagang dan pengunjung.

Namun, waktu pengerjaan belum bisa dipastikan karena masih menunggu anggaran,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada pedagang dan pengunjung supaya lebih berhati-hati jika menaiki anak tangga. Ditambah lagi jika cuaca hujan maka akan licin.

Terkait pengaspalan, Yurman menjelaskan Pasar Nanggalo akan diaspal pada minggu ke empat bulan ini. www.harianhaluan.com

PENGUJUNG tengah melintasi tangga Pasar Naggalo, Selasa (17/10). Sejumlah pengunjung kerap mengeluhkan kondisi tangga yang licin terutama jika selepas hujan. HUDA PUTRA

Hal tersebut telah dikoordinasikan dengan pihak terkait.

“Kita sudah dapat kabar bahwa tempat parkir akan diaspal pada akhir bulan ini.

Mudah-mudahan cuaca bagus dan lapangan p arkir akan bisa ditata dengan baik,” katanya.

Sementara itu, saat ini masih ada beberapa orang pedagang yang masih ber-

jualan pindah-pindah atau keliling. Namun, tidak mempengaruhi pedagang lainnya.

“Ada sekitar lima orang pedagang yang dari atas pindah ke bawah bagian belakang. Namun selagi tidak berpengaruh dan tidak di tempat parkir tidak terlalu masalah. Tapi kita akan tata kembali karena pedagang tersebut borongan dan lang-

Redaktur:Afrianita

sung habis,” terangnya.

Pengunjung pasar Nanggalo Butet berharap secepatnya anak tangga diberi pegangan demi keselamatan.

Tidak hanya pengunjung pasar namun juga bagi pedagang.

“Kalau hujan jadi takut naik tangga karena licin.

Kami berharap segera mungkin dibenahi,” tutur Butet. (h/win) Layouter:Rahmi

10

PADANG

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

PADANG KEBAGIAN 12 RIBU KEPING

Blangko e-KTP Sudah Tersedia PADANG,HALUAN — Blangko untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) sudah kembali tersedia. Sebanyak 12.000 blangko diberikan pemerintah pusat untuk Kota Padang.

BPOM Mesti Awasi Jajanan Sekolah PADANG, HALUAN — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang meminta sekolah untuk lebih ketat mengawasi jajanan siswa.

Musibah keracunan makanan dari jajanan sekolah bisa saja terjadi , bahkan adanya penjualan narkoba berbentuk permen makin marak terjadi. Kejadian ini, harus dijadikan pelajaran agar peristiwa itu tidak terulang lagi.

“Sebaiknya, sekolah membangun kantin untuk tempat jajan siswa selama di sekolah dan selektif menerima pedagang makanan yang berjualan di kantin,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Nila Kartika , Selasa (17/10).

Persoalan ini, harus menjadi perhatian serius oleh semua pihak terutama sekolah.

Maraknya pedagang, yang berjualan di luar pekarangan sekolah membuat jajanan siswa menjadi tidak terkontrol.

Dengan adanya kantin, sekolah bisa melakukan seleksi dan pengawasan terhadap makanan yang dijual oleh pedagang.

Jika perlu pihak sekolah, berkoordinasi dengan BPOM untuk memeriksa secara detail kondisi makanan yang dijual jajanan sekolah.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Dewi Susanti mengatakan, agar Dinas Pendidikan memerintahkan kepala sekolah di Kota Padang, untuk memilah-milah jajanan di sekolah. (h/ade)

Padang Pertahankan Kota Sehat PADANG, HALUAN — Kota Padang berupaya mempertahankan predikat Kota Sehat dengan penghargaan Swasti Saba Wistara yang diraih pada 2015 lalu.

Menyusul kedatangan tim verifikasi Kota Sehat 2017 yang disambut Sekretaris Daerah Kota Padang Asnel beserta sejumlah pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta Forum Kota Sehat (FKS) di Wisma Indarung PT Semen Padang, Selasa (17/10).

Sekda mengatakan, mempertahankan predikat Kota Sehat dengan 9 tatanan akan menjadi bahan evaluasi guna menjadilan Kota Padang yang lebih sehat untuk masa yang akan datang.

“Sebagai tanda kebanggaan masyarakat Kota Padang, saya berharap piala Swasti Saba Wistara dapat diraih kembali tahun ini,” kata Asnel. Ia menambahkan, dalam meraih penghargaan tertinggi Kota Sehat ini tidak lepas dari dukungan seluruh SKPD dan Forum Kota Sehat.

“SKPD dan Forum Kota Sehat bersamasama mengedukasi masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap kesehatan lingkungan,” imbuhnya.

Ungkapan senada juga dikatakan Ketua Tim Verifikasi Kota Sehat, Yulita. Menurutnya, agar layak bertahan sebagai Kota Sehat tentunya melibatkan semua unsur.

Karena Dinas Kesehatan atau Forum Kota Sehat tidak mungkin bekerja sendirian.

“Terutama perilaku warga. Warga harus memiliki kesadaran dan kepedulian serta menjaga kebersihan lingkungan,” sebutnya. (h/rel)

BERTEMU APSI — Pimpinan PT Andalan Mitra Prestasi H. Tafyani Kasim bersama Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) Azis Said di PT AMP Jl. S Parman No. 80-82 B Lolong Padang, Selasa (17/10). AFRIANITA

Satpam Mesti Tingkatkan Kompetensi PADANG, HALUAN — Jumlah tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) di Sumatera Barat yang terdata saat ini sekitar 6.000 orang. Kebutuhan akan profesi ini setiap tahunnya masih tinggi.

Demikian dikatakan pimpinan PT Andalan Mitra Prestasi H. Tafyani Kasim selaku Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di kantornya Jl. S Parman No. 80-82 B Lolong Padang, Selasa (17/10).

Saat itu Tafyani yang juga tokoh Kerinci Hilir itu tengah menerima kunjungan Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) Azis Said dan timnya.

“Setiap tahun kita melatih sekitar 1.000-1.200 satpam.

Hampir semuanya atau sekitar 700-an bisa terserap di perusahaan. Tentu saja yang terserap itu yang kompeten,” ujarnya.

Ditambahkan Tafyani, termasuk PT AMP, di Sumbar ada 6 lembaga pelatihan dan penyedia jasa pengamanan.

Selain menyediakan jasa pelatihan, perusahaan juga menyalurkannya ke perusahaan.

Dikatakan pria yang akrab dipanggil Ujang itu, tenaga satpam saat ini semakin di-

butuhkan seiring meningkatnya kesadaran industri/ perusahaan akan pentingnya profesi ini.

“Profesi satpam itu tugasnya melayani dan melindungi.

Sangat vital perannya utamanya dalam menjaga keamanan aset perusahaan sehingga permintaan selalu tinggi,” ujar Tafyani.

Ditambahkan Azis, asalkan punya kompetensi, ada sertifikat pelatihan, fisik bagus, sikap bagus, maka profesi ini akan terpakai. Di kota besar seperti Jakarta misalnya, kebutuhan akan profesi ini sangat besar.

“Banyak permintaan dari pengguna untuk tenaga ini.

Sayangnya kerap yang d ibutuhkan tidak sesuai harapan pengguna atau perusahaan karenanya profesi ini harus terus meningkatkan profesionalitasnya,” kata Azis.

Ditambahkan Azis, saat ini DPD APSI yang sebelumnya bernama AMSI (Asosiasi Manager Security Indonesia) sudah ada di 22 provinsi di Indonesia termasuk juga di Sumbar.

“Sedangkan jumlah keanggotaan satu DPD sebanyak 50-100 anggota. Masih

sedikit karena banyak satpam yang kurang tertarik untuk masuk asosiasi ini. Perusahaan harusnya mampu mendorong,” harapnya.

Dikatakannya, satpam tidak dibolehkan masuk serikat pekerja arena tugas satpam itu melindungi manajemen. Oleh karena itu APSI menjadi wadah bagi satpam untuk menyampaikan aspirasinya.

“Sayangnya minat tenaga pengamanan untuk masuk keanggotaan APSI masih rendah. Padahal sejatinya keberadaan wadah ini untuk kebaikan satpam juga.

Melalui asosiasi ini, kita terus menyuarakan dan memberikan masukan pada pihak terkait penghargaan dan kesejahteraan tenaga satpam ini,” tambah Aziz.

Dikatakannya lagi, pada 1-3 November 2017 mendatang, APSI akan mengadakan rapat kerja di Jakarta.

Akan ada seminar juga terkait dengan jasa sekuriti ini.

Seminar itu nantinya akan menghadirkan pembicara dari Malaysia, Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI). (h/ita)

Karang Taruna Harus Bersikap Netral

GUBERNUR Irwan Prayitno melantik kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat periode 2017-2022 di Auditorium Gubernur, Senin malam (16/10). MELATI OKTAWINA

www.harianhaluan.com

”Setiap hari petugas kami melakukan pengantar jemputan adminduk ke kecamatan,”sebutnya.

Tidak hanya bagi pemilik suket, bagi masyarakat yang butuh e-KTP juga sudah bisa melakukan pembuatan KTP dan perekaman.

Ditambahkan Wedistar, jumlah penduduk Kota Padang sekitar 881.128 jiwa, sedangkan untuk wajib KTP sebanyak 624.961 jiwa.

Hingga saat ini, yang telah melakukan perekam e-KTP sudah mencapai 98 persen.

Menurut Wedistar, kedepannya Disdukcapil akan berupaya agar mahasiswa yang berkuliah di Kota Padang dapat memiliki KTP setempat. Sebab jumlah mahasiswa yang berada di Kota Padang sangat banyak. Selain itu juga akan melakukan pengintegrasian data. ”Jumlah mahasiswa tersebut mencapai puluhan ribu. Mereka hanya memiliki KTP dari mana daerah berasal,”sebutnya. (h/mg-mel)

KEBUTUHAN PERUSAHAAN TINGGI

PENGURUS PROVINSI DILANTIK

PADANG,HALUAN — Gubernur Sumatera Barat meminta anggota Karang Taruna harus bersikap netral. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam aliran politik.

“Meskipun anggota Karang Taruna ada orang politik. Namun, jangan membawa urusan politik dalam Karang Taruna,”ujar Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno saat memberikan kata sambutan pada Pelan-

”Sudah, kembali tersedia beberapa hari ini,”ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Wedistar saat ditemui Haluan, Selasa (17/10).

Wedistar mengimbau bagi masyarakat pemegang surat keterangan (suket) yang selama ini digunakan sebagai pengganti e-KTP dapat menukarkannya. Sebab, blangko e-KTP sudah kembali tersedia. ”Bisa ditukarkan ke kecamatan masing-masing, ”ujarnya di Kantor Disdukcapil Jalan Sudirman.

Dijelaskan Wedistar untuk mempercepat dan mempermudah masyarakat pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) dikecamatan dapat diselesaikan dalam waktu 24 jam.

Selain secara manual, dapat pula melalui online yakni http://dukcapilonline.padang.go.id:8085 bisa diselesaikan dalam waktu setengah hari.

tikan Kepengurusan Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat masa bakti 2017-2022 di Auditorium Gubernur, Senin malam (16/10).

Dikatakan Irwan, Karang Taruna adalah organisasi sosial, yang lebih mengutamakan menyeleseikan permasalahan-permasalahan sosial di sekitar tempat tinggal. Selain itu, Karang Taruna merupakan wadah tempat berkumpul anak-

anak muda dalam kegiatan positif serta bermanfaat untuk masyarakat banyak.

Dijelaskan Irwan, beragam permasalahan yang ada di setiap kelurahan, maka Karang Taruna harus menjadi ujung tombaknya. Sehingga setiap permasalahan tersebut cepat pula diketahui oleh pemerintah.

“Harapan kita, dibawah kepemimpinan Ketua Karang Taruna baru Mahdianur Musa beserta kawan-kawan, menjadikan Karang Taruna Provinsi Sumatera Barat semakin jaya,”kata Gubernur. Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar sebagai mitra Karang Taruna mengatakan, selama ini Karang Taruna sudah banyak berbuat untuk masyarakat sekitar.

Selain itu, disebutkan Gafar Karang Taruna merupakan satu dari empat pilar sosial yang ada. Empat pilar tersebut yakni, Pekerja Sosial Masyarakat, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Karang Taruna, dan Organisasi Sosial.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Karang Taruna Nasional Deden Sirajudin berharap agar Karang Taruna harus lebih tampil dalam

mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial, terutama ditempat tinggal masing-masing.

“Dengan dilantiknya pengurus Karang Taruna Sumatera Barat yang baru, kami berharap pelaksanaan program-program yang aplikatif

dibidang kesejahteraan sosial menjadi hal yang penting,”ujarnya.

Ditambahkannya, Pengurus Karang Taruna Nasional berharap agar Karang Taruna Sumbar terus mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan. (h/mg-mel)

ILUSTRASI

Pemprov Sidak Pasar Raya PADANG, HALUAN — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) merazia bahan-bahan berbahaya pada makanan olahan dan bahan makanan segar yang digunakan oleh pedagang di Pasar Raya Padang, Selasa (17/10).

Kepala Biro Perekonomian Sumbar, Heri Nofiardi, mengutarakan, pihaknya melakukan razia itu berdasarkan banyaknya informasi penggunaan zat kimia berbahaya pada makanan dan bahan makanan segar.

Pihaknya mengadakan razia agar bahan berbahaya tidak marak lagi digunakan pada makanan.

Menurutnya, pihaknya perlu melakukan razia itu karena ada oknum-oknum pedagang yang mencari keuntungan sesaat dengan mencampurkan bahan berbahaya pada makanan. Padahal, penggunaan bahan makanan itu membahayakan masyarakat.

Pada razia itu, kata Heri Nofiardi, Pemprov Sumbar menurunkan tim yang terdiri dari Biro Perekonomian Setdaprov Sumbar sebagai coordinator, Badan Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BB POM) Padang, Dinas

Redaktur:Afrianita

Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Dinas Ketahanan Pangan Sumbar, Dinas Perdagangan Sumbar, Dinas Perikanan dan Kelautan Sumbar, dan Dinas Peternakan Sumbar.

Heri Nofiardi menyebutkan, pada razia itu mencari formalin, boraks, pestisida pada sayuran, zat pewarna, beras celup, sampai pengawet pada cabai giling.

Tim sudah mengambil sejumlah sampel yang diduga menggunakan zat berbahaya, seperti tepung bahanbahan kue, daging sapi, daging ayam, sayuran, cabai, dan beras.

Sampel makanan itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk melihat ada atau tidaknya kandungan zat berbahaya di dalamnya. Apabila makanan itu terbukti berisi bahan berbahaya setelah hasil uji laboratorium itu, tim akan mengambil tindakan, baik secara hukum maupun tindakan tegas lainnya Heri menambahkan, tim Pemprov Sumbar akan melakukan razia bahan berbahaya pada makanan secara berkala untuk mengawasi peredaran makanan yang tidak sehat. (h/dib)

Layouter: Syamsul Hidayat

11

KAMPUS

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

UMB Bangun Kampus Baru di Bandung BANDUNG, HALUAN — Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial menghadiri peletakan batu pertama pembangunan kampus terpadu Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB) di Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Minggu (15/10). Oded mengatakan, dengan dibangunnya UMB di Bandung maka bertambah lagi perguruan tinggi.

Tentu dengan hadirnya tempat pendidikan tersebut dapat memberikan kontribusi dalam pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa. ”Alhamdulilah Muhammadiyah Kota bandung mendirikan universitas yang baru. Hadirnya lembaga pendidikan baru khususnya Muhammadiyah bisa memberikan kontribusi dalam pendidikan. Yang terpenting lembaga pendidikan tersebut bisa bermanfaat untuk anak bangsa,” ujar dia.

Oded berharap hadirnya Universitas Muhammadiyah Bandung menjadi universitas yang berkualitas dan mampu menghadirkan SDM berkualitas secera intelektual dan spiritual.

“Insyaallah hadirnya lembaga pendidikan ibu bisa memberikan yang terbaik, bisa bermanfaat dan lulusannya yang berkualitas,” tutur Oded.

Sementara itu Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyampaikan, hadirnya kampus baru bisa memberikan inspirasi yang lebih baik.

“Semoga kampus ini menginspirasi apalagi dengan desain arsitektur modern. Saya yakin Muhammadiyah akan menjadi perguruan tinggi yang berkualitas,” ujar Menteri Nasir saat memberikan sambutannya.

Selain itu, ia meminta kepada kampus-kampus untuk menciptakan wirausahawan-wirausahawan baru, agar menjadi penggerak ekonomi masyarakat Indonesia di masa mendatang.

“Ini yang dibutuhkan oleh kita dan menjadi hal yang sangat penting dalam World Economic Forum,” kata dia.

Pengembangan kampus Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Bandung, Suyatno mengatakan kampus yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung ini merupakan pengembangan dari kampus sebelumnya di Jalan Turangga.

Nantinya, kampus yang memiliki luas 1,4 hektar ini akan memiliki empat gedung dengan pembangunan secara bertahap. Pada tahap pertama akan dibangun gedung perkuliahan serta rektorat dengan anggaran Rp 150 milyar. Sementara, total biaya seluruh pembangunan mencapai Rp 350 milyar.

“Setelah selesai, kami akan pindahkan seluruh mahasiwa di kampus lama ke sini. Kalau di kampus lama hanya bisa menampung 350 orang, di kampus baru bisa hingga 10.000 orang,” kata dia.

Ia pun berharap, pembangunan ini dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan apapun. Juga, UMB ini diharapkan mampu menjadi bagian dari kontribusi bagi pendidikan di Indonesia. (h/pkr)

RELAIR CINEMA FIB UNAND

Gelar AFE Berskala Nasional PADANG, HALUAN—Relair Cinema, sebuah unit kegiatan mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Andalas, akan menggelar Andalas Film Exhibition (AFE) pada 18 November—3 Desember 2017 di Unand.

Direktur AFE, Findo Bramata Sandi, menerangkan, AFE merupakan sebuah festival film tingkat nasional yang diikuti oleh sineas dari seluruh Indonesia.

Findo menjelaskan, pihaknya mengadakan AFE sebagai

wadah bagi sineas di seluruh Indonesia, khususnya sineas di Sumatra Barat, untuk mendiskusikan film-film terbaru yang dibuat oleh sineas muda.

Dengan mengikuti AFE, peserta diharapkan menemukan referensi baru terhadap film

untuk memproduksi film ke depannya.

“Ini merupakan AFE pertama. AFE pertama ini bertajuk “Denyut Baru”. Rencana ini akan dijadikan festival tahunan dengan tema yang berbeda.

Melalui AFE, kami berharap film di Sumbar makin berkembang dan berkualitas, serta muncul sineas-sineas baru,” ujarnya di Padang, Selasa (17/ 10).

AFE 2017, kata Findo, memiliki tiga agenda pokok,

RELAIR CINEMA — Suasana saat berlangsungnya kegiatan Relair Cinema FIB Unand periode lalu.

IST

sudah dikurasi, memutar film Aceh Doc, dan memutar film CLC Purbalingga.

Findo mengutarakan, AFE menerima film yang dibuat oleh sineas dengan kategori umum dan pelajar. Untuk kategori umum, AFE menerima film yang diproduksi oleh masyarakat umum dan mahasiswa di Indonesia. Sementara itu, untuk kategori pelajar, AFE menerima film yang dibuat oleh pelajar SLTA di Sumatra Barat.

Untuk mengadakan AFE, kata Findo, Relair C inema menerima film bergenre fiksi dan dokumenter umum dari sineas di seluruh Indonesia pada 30 Juli—1 Oktober. Beberapa minggu setelah pembukaan penerimaan film, kurang lebih 50 film masuk ke meja panitia. Menjelang sebulan, jumlah film yang masuk bertambah menjadi 80 film. Setelah pendaftaran ditutup, jumlah film masuk semakin meningkat hingga mencapai 117 judul film. Filmfilm tersebut akan diseleksi menjadi 25 film, yang akan diputar dan didiskusikan pada jadwal AFE. “Film-film yang sudah masuk dikirim dari berbagai daerah, antara lain, Padang, Bukittinggi, Makassar, Bali, Yogyakarta, Padang Panjang, Jakarta, Samarinda, Bandung, Pekanbaru, dan daerah lainnya.

Film-film bergenre fiksi mendominasi genre film yang masuk.

Durasi filmnya rata-rata 15—25 menit,” tuturnya. (h/dib)

Mengangkat Isu Kritis Seputar Profesi Guru PADANG, HALUAN — Isu seputar profesi guru selalu menarik untuk dikupas dan ditelaah. Banyak polemik yang ada di dalamnya yang diminta untuk segera diselesaikan.

Berangkat dari hal ini, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Iluni Universitas Negeri Padang (UNP) berencana akan menggelar seminar nasional dengan mengangkatkan tema ‘Seputar Isu-isu Kritis Profesi Guru Indonesia’. Seminar nasional yang akan melibatkan 3.500 peserta ini akan digelar pada 6 November 2017 mendatang di Auditorium UNP. Ketua Panitia Seminar Nasional DPP Iluni UNP, Alwen Bentri, mengatakan, semula seminar nasional ini direncanakan akan dihelat pada 21 Oktober 2017, namun terpaksa ditunda mengingat banyak para narasumber yang berhalangan hadir karena kesibukan di pekerjaannya.

“Kita memang meminta maaf kepada peserta terkait

penundaan ini. Karena memang undangan juga sudah kita kirim,” kata Alwen Bentri didampingi Sekjen DPP Iluni FT UNP, Razali, dan Humas, Amril Amir di Ruang Sidang Rektor Selasa (17/10).

Dikatakannya, pada seminar nasional DPP Iluni nanti rencanya yang akan menjadi Keynote Speker, Menteri Pendidikan, Prof Dr Mhadjir Effendy, MAP. Dimana nanti akan mengangkatkan topik ‘Arah Kebijakan Kementeian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia’.

Selain itu akan ada beberapa pembicara nantinya, Rektor UNP, Prof Ganefri, Ph D, dengan tema ‘Kebijakan LPTK dalam Mempersiapkan Guru Profesional’. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ir Mulyadi, dengan topic ‘Profesi Guru: Pendidikan, Kesejahteraan, dan Tanggung Jawab’. Gubernur Sumbar, Prof Dr Irwan Prayitno S Psi, M Sc, dengan

HIMPUNAN Mahasiswa Pasaman Barat (Himapasbar) Riau

www.harianhaluan.com

yaitu kelas film, simposium nasional, dan pemutaran film.

Pada tiap agenda itu, pemateri, yang terdiri dari sineas, kritikus film, dan pegiat film, akan memberikan materi kepada peserta. Pada kelas film, pemateri mengadakan lokakarya film untuk pelajar. Sementara itu, pada simposium film, pemateri membicarakan perkembangan film dan peluang dalam bersinema ke depannya. Adapun pada pemutaran film, pemateri memutar film peserta AFE yang

DPP ILUNI UNP GELAR SEMINAR NASIONAL

topic ‘Alih Fungsi Pengelolaan Guru SMA dan SMK dari kabupaten ke Provinsi’.

“Nanti juga akan ada pemateri dari Guru Berprestasi Sumbar, Desmalinda S Pd, M Pd, dengan topic ‘Kurikulum 2013: Antara Harapan dan Kenyataan’,” kata Alwen.

Ditambahkan Sekjen DPP Iluni UNP, Prof Ganefri Ph D, tujuan diadakannya seminar nasional ini untuk meningkatkan profesionalitas keguruan.

Dengan pembicaraan nanti akan menjadi masukan bagi profesi guru.

“Seminar ini juga menjembatani informasi dari pemerintah pusat kepada alumni yang berprofesi sebagai pendidik. Kita juga nanti meminta pemikirian iluni tentang kemajuan pendidikan di Sumbar tentunya,” kata Ganefri.

Dikatakannya, dengan kehadiran para alumni juga sebagai ajang t ukar pikiran, terutama masalah pendidikan.

Karena hampis 90 persen

Himapasbar Riau Gelar Open House 2017

PEKANBARU, HALUAN — Himpunan Mahasiswa Pasaman Barat (Himapasbar) Riau menggelar Open House 2017, di Universitas Riau (UR) Minggu, (15/10) kemarin.

Agenda ini rutin diadakan Himapasbar setiap tahun. Mulai dari terbentuknya Himapasbar sejak 2014 silam.

Acara ini sengaja diperhelat dalam rangka menjalin hubungan kekeluargaan dan silaturahmi bersama dengan para alumni, senior, maupun mahasiswa-mahasiswi Pasaman Barat yang

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

menuntut ilmu di perguruan tinggi yang ada di Riau.

Himapasbar yang pernah diketuai oleh Hanif Muslim pada periode 20142015, Benny Putra periode 2015-2016, dan Ahmad Dianto periode 2016-2017 telah membawa angin segar bagi mahasiswa perantauan asal Pasaman Barat.

Karena dalam wadah inilah mahasiswa Pasaman Barat terhimpun menjadi sebuah keluarga di tanah perantauan.

Salah seorang peserta Open House Himapsabar

Riau Gusti Emelya Shari mengatakan, bahwa acara ini sangat bermanfaat.

Selain ajang silaturahmi lintas mahasiawa Pasaman Barat yang ada di Rau juga menumbuhkan semangat kreativitas mahasiwa dalam mengasah kemampuan di bidangnya.

Open House itu juga mendatangkan pemateri Hanif Muslim, mahasiswa psikol ogi U I N Suska Riau yang juga selaku mantan ket ua u mum Himapasbar.

Hanif bercerita tentang bagaimana sejarah Hima-

pasbar mulai dari pra pembentukan hingga perjalanan peralihan estafet kepemimpinan organisasi.

“Awal berdirinya Himapasbar ini hanya beranggotakan beberapa orang saja, bisa dihitung dengan jari, sekarang Alhamdulillah untuk kesekian kalinya saya bertatap muka dengan orang orang-baru di himpunan ini,” ungkap Hanif.

Open house himapasbar juga dihadiri oleh Rini Hidayati selaku mantan sekretaris umum periode 2015 - 2016 dan juga sebagai pengasuh di Asrama Putri UIN Suska Riau.

Perempuan yang akrap disapa Rini ini menyampaikan kepada seluruh anggota yang telah tergabung ke dalam Himapasbar untuk tetap semangat dalam menjalin hubungan erat pada wadah organisasi.

“Anggaplah Himapasbar ini sebagai keluarga di perantauan,” jelasnya. ketua Umum Himapasbar Riau periode 20162017, Ahmad Dianto mengimbau agar seluruh anggota bersama-sama bersinergi dalam membangun solidariras dalam mengharumkan nama Pasaman Barat di Riau. (h/trn)

11 - 18 Oktober 2017 Rektor UNP, Prof Ganefri yang juga Sekjen DPP Iluni UNP saat memaparkan kegiatan seminat nasional yang akan digelar DPP Iluni pada 6 November 2017 mendatang. Diperkirakan akan ada 3.500 peserta yang ikut dalam seminar itu Selasa (17/10) Ruang Sidang Rapat Rektor UNP. ISRA

alumni UNP mengisi setiap jenjang pendidikan di Sumbar.

“Apakah itu TK, PAUD, SD, SMP, SMA, dan semua jenjang pendidikan itu ada alumni UNP. Tentu kehadiran mereka akan sangat dibutuhkan,” terang Ganefri.

Ganefri juga berharap agar 1.005 sekolah yang ada di Sumbar bisa mengirimkan peserta untuk seminar nasional ini. Karena dengan kehadiran

Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy, akan bisa memberikan banyak hal tentang pendidikan, salah satunya konsep full day school.

“Kami berharap nanti agar kegiatan seminar nasional ini bisa memenuhi auditorium UNP yang berkapasitas 3.500 orang ini. Kita ke depan juga ingin menjadikan seminar ini sebagai kalender tahunan UNP,” terangnya. (h/isr)

Kampus Harus Jadi Pelopor Melawan Terorisme JAKARTA, HALUAN — Kampus sebagai tempat calon-calon intelektual bangsa selama ini dijadikan incaran utama dalam penyebaran radikalisme. Jiwa muda, haus ilmu, dan suka dengan hal-hal baru yang menjadi sifat mahasiswa, menjadi celah masuknya paham kekerasan tersebut.

Untuk itu, harus ada upaya luar biasa dan terus menerus untuk membentengi sekaligus mengikis radikalisme dari lingkungan kampus. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan imunitas bagi para mahasiswa dan mahasiswi agar terhindar dari ‘serangan’ radikalisme.

Bahkan kampus harus bisa menjadi pelopor dalam melawan radikalisme, atau bahkan terorisme.

“Saya melihat 4,5 juta mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang akan mengikuti Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme di seluruh provinsi pada 28 Oktober mendatang merupakan langkah yang tepat untuk menanamkan nasionalisme sekaligus membuang virus radikalisme,” ujar pengamat pendidikan, Darmaningtyas, Selasa (17/10).

Sebelumnya, panitia pengarah Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme Prof Dr H Zainal Abidin MAg mengatakan aksi dihadiri lebih dari 3.000 pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia di Nusa Dua Bali pada 25-26 September 2017 lalu.

Dalam rapat pleno aksi menyepakati secara bulat materi deklarasi kebangsaan dan menyosialisasikannya di setiap wilayah. Bentuk atau instrumen sosialisasi dilakukan dalam bentuk kuliah akbar Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme secara serentak se-Indonesia pada 28 Oktober 2017.

Selain menanamkan kembali nilai-nilai Pancasila dan agama yang benar kepada mahasiswa, Darmaningtyas juga mengimbau pemerintah, terutama Kementerian Riset dan Dikti, melakukan program pertukaran pelajar antara daerah.

Upaya ini dinilai sangat tepat untuk menangkal radikalisme sekaligus menanamkan rasa nasionalisme dan kebinekaan kepada para pelajar maupun mahasiswa supaya lebih mencintai Tanah Air. Redaktur: Atviarni

Darmaningtyas mengemukakan, jauh lebih mudah menanamkan nasionalisme kepada generasi penerus dengan mengalami hidup secara langsung di daerah lain, ketimbang memberikan pemahaman melalui pembelajaran kepada mereka di kampus atau sekolah.

“Saya pikir mengalami hidup langsung di daerah lain lebih mudah membangkitkan nasionalisme pelajar atau mahasiwa. Mereka akan mencintai wilayah di mana mereka pernah tinggal, karena mengetahui adat istiadat dan merasakan hidup di wilayah itu secara langsung,” tuturnya.

Dia mencontohkan, pemerintah bisa mengirimkan pelajar atau mahasiswa dari Pulau Jawa ke Papua atau sebaliknya untuk belajar selama enam hingga 12 bulan. “Pola ini saya pikir jauh lebih efektif untuk menanamkan rasa nasionalisme kepada para generasi muda kita. Melalui pertukaran pelajar atau mahasiswa mereka bisa mengalami langsung kehidupan di daerah orang lain, dan akan menumbuhkan rasa cinta Tanah Air. Ini yang harus dilakukan pemerintah,” tuturnya. (h/sdn) Layouter:Rahmi

12

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Warga Manggilang Dihantui Banjir PANGKALAN, HALUAN — Sedikitnya seribuan jiwa penduduk Nagari Manggilng, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, yang bermukim di sepanjang batang Manggilang, masih dihantui kedatangan banjir pada musim hujan tahun ini. Sebab pinggiran sungai sudah banyak yang tergerus akibat meluapnya sungai itu ketika musim penghujan.

“Masyarakat kami yang tinggal di pinggiran batang Manggilang tersebut, selalu waswas rasa akan datang

juga banjir setelah hunjan lebat turun. Kekawatiran masyarakat itu bukan tanpa alasan, karena tak jarang

Lokasi Pasar Rakyat II Ditumbuhi Semak PAYAKUMBUH, HALUAN — Pasar tradisional Payakumbuh II yang ber lokasi di Padang Kaduduak, Kecamatan Payakumbuh Utara, sudah mulai ditumbuhi semak. Diantara bangunan los sudah diisi oleh semak berduri yang tumbuh subur di lokasi pasar tradisional tersebut, sehingga menjadi pertanyaan bagi warga yang lewat dilokasi tersebut, apakah pasar itu akan difungsikan atau tidak.

“Kita melihat kebersihan di lokasi pasar itu yang telah dilengkapi dengan sejumlah kios dan los semakin terabaikan, walau belum dimanfaatkan untuk berjualan sampai sekarang.

Selain itu lokasi pasar tampak ibarat bangunan tinggal akibat bersemak,” ungkap salah seorang warga bernama Dasril kepada Haluan kemarin.

Padahal keberadaan Pasar Rakyat II itu, sudah banyak diekspos media sebagai lokasi bisnis terbesar di Luak Limopuluah, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota, agaknya mengundang pertanyaan banyak pihak.

“Sebaiknya pasar tersebut diuji coba untuk beraktivitas, sedikitnya diramaikan terlebih dahulu satu kali per minggu, seperti pasar tradisional yang ada di Kabupaten Limapuluh Kota,” sebutnya.

Nanti jika lama lama dimanfaatkan, takutnya bangunan yang sudah siap di lokasi pasar berupa kios dan los menjadi keropos, sehingga menjadi mubazir. Akan lebih baik dilakukan uji coba meramaikan pasar sekali seminggu, dalam perjalanannya nanti bias dilakukan bertahap dua kali seminggu.

Seterusnya jika sudah lancar pelaksanaannya dilanjutkan untuk berktiviatas setiap hari, seperti halnya pasar trasional Ibuh Barat dan Timur. Selain itu dari segi angkutan penumpang akan siap membuka trayek ke lokasi pasar karena dilakukan secara bertahap.

Lambat laun mobil aangkutan akan siap, sehingga dengan teratur membawa penumpang ke Pasar Rakyat II. Sebelumnya pembangunan pasar rakyat Payakumbuh II Padang Kaduduak, digagas Walikota Riza Falepi pada masa priode lalu, pembangunan dilakukan diatas lahan seluas 4,3 hektare.

Pembebasan lahan konon senilai Rp15 miliar, melalui APBD Kota Payakumbuh, dan pengerjaannya dilakukan oleh PT. Deky Cipta Perkasa.

Namun menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Payakumbuh, Dahler pasar tersebut masih perlu pembenahan akhir, parataan halaman depan, drainase dan membenahi fasilitas lainnya. Setelah rampung baru dilakukan pemakaiannya, lagipula peminat seluruh petak los dan kios melebihi dari bangunan yang ada. (h/ zkf)

www.harianhaluan.com

setiap hujan lebat turun air Batang Manggilang meluap,” ulas Walinagari Manggilang, Ridwan yang dihubungi lewat telepon genggamnya, Selasa (17/10) kemarin.

Untuk itu kami atas nama Pemerintahan Nagari Manggilang dan atas nama masyarakat, sangat mengharapkan bantuan Pemprov Sumatera Barat, untuk menormalisasi Batang Mang-

gilang, selain pinggiran sungai itu sudah banyak yang tergerus juga sedimen aliran sungai sudah pantas dikeluarkan.

Dikatakan, masyarakat sudah mencoba memperbaiki pinggiran sungai yang tergerus dengan bergotongroyong. Tapi, hasilnya tidak memuaskan, karena pengerjaannya butuh alat berat dan biaya yang tidak sedikit.

“Karenanya kami sangat

membutuhkan bantuan normalisasi sungai dari pemerintah,” ujarnya.

Jika persolan itu dibiarkan sampai berlarur-larut, dikhawatirkan pinggiran sungai Batang Manggilang yang tergerus bakal bertambah parah. Masyarakat setempat akan tertimpa bencana alam banjir tahunan yang tidak diketahui kapan datangnya. Seribuan jiwa masyarakat akan tetap di-

hantui datangnya banjir.

Hal senada juga disampaikan Bob, salah seorang warga Manggilang yang berdomisili di Kota Payakumbuh. Ia ikut meminta agar pemerintah propinsi Sumbar, maupun Pemkab Limapuluh Kota, memperhatikan kehidupan masyarakat yang berdomisili di pinggiran Batang Manggilang tersebu t, dengan membantu mereka dengan

cara menormalisasi batang manggilang tersebut.

Kejadian banjir terakhir akibat meluapnya Batang Manggilang, menggenangi puluhan rumah penduduk setempat yang melebihi setinggi lut ut orang dewasa. Bnjir tersebut berdampakburuk terhadap warga, karena menimbulkan kerugian bagi warga yang ditaksir sekitar Rp50 juta. (h/zkf)

BBGRM Limapuluh Kota Dicanangkan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Nagari Sialang, Kacamatan Kapur IX, didaulat menjadi tuan rumah pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ke XIV, sebagai bentuk penghargaan karena nagari tersebut, berhasil menjadi juara dalam perlombaan nagari tingkat Kabupaten Limapuluh Kota, tahun 2017 ini.

Bupati Limapuluh Kota, H. Irfendi Arbi, ketika membuka kegiatan itu, menyebut, gotong royong merupakan intisari dari Pancasila. “Karenanya untuk membangun bangsa kedepan harus dilakukan dengan cara musyawarah dalam memutuskan dan gotong-royong dalam bekerja,” ujarnya, saat membuka kegiatan di lapangan sepak bola Sialang, Selasa (17/ 9).

Kekuatan rakyat Indonesia, sebutnya, adalah gotong-royong. Karena gotong-royong bukan hanya jiwa bangsa namun juga modal sosial dalam mengahadapi masa depan.

Menurutnya, gotong-royong bukan hanya s ebagai slogan, oleh karena itu gotong royong harus diaktualisasikan dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah menjalankan semangat gotong-royong ditengah-tengah kecendrungan sekarang. Ego daerah, ego sektoral lebih menonjol dibandingkan sinergi dan kerjasama. “ Hal seperti itulah yang perlu saya ingatkan hari ini, karena Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat merupakan mementum untuk mengi-

PUKUL GONG — Bupati Irfendi Arbi memukul gong tanda dimulainya pencanangan BBGRM tingkat Limapuluh Kota, di Nagari Sialang, Kecamatan Kapur IX, Selasa (17/10) disaksikan sejumlah Kepala OPD dan unsur panitia dan Muspika. ZUL

ngatkan semua akan pentingnya gotong royong terutama bagi generasi muda kita,” sebutnya.

Semangat gotong-royong dikatakan Irfendi, memang harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan anak. ”Generasi muda senantiasa bermusyawarah dalam memutuskan dan gotong royong dalam bekerja. Oleh karena itu pemerintah daerah harus me-

miliki komitmen lebih dalam menggerakkan gotong-royong dan partispasi masyarakat dalam pembangunan,” tuturnya.

Dikatakannya, b erkembangnya partispasi dan kegotong royongan dalam pembangunan ditentukan fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan nagari. Mudah mudahan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ini, se-

makin menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam merenda hari esok.

Hal s enada juga disampaikan panitia pelaksana, Usman. Bahkan dia menyebut, gotong-royong masyarakat telah menjadi agenda tahunan yang dilaksanakan di tingkat nagari. “Pengintegrasian kegiatan BBGRM ini diharapkan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan senantiasa

melestarikan dan mengembangkan semangat kegotongroyongan. Serta keswadayaan yang berbasis pada nilai-nilai budaya masyarakat.

Usai menggelar kegiatan pencanangan BBGRM, Bupati Irfendi Arbi, juga melakukan berbagai rangkain kegiatan diantaranya, peresmian dan penanaman pohon di halaman sekolah SMA Negeri 2 Kecamatan Kapur IX, kemarin. (h/zkf)

Rakerda TP-PKK Payakumbuh Resmi Dibuka

WALIKOTA Riza Falepi, didampingi Ketua TP-PKK Henny Riza Falepi serahkan kenang-kenangan kepada sejumlah pengurus TP-PKK dalam Rakerda PKK Kota Payakumbuh, Selasa (17/10). ZUL

PAYAKUMBUH, HALUAN — Gerakan PKK merupakan bahagian terpenting dalam menyukseskan jalannya r oda pembangunan bagi sebuah pemerintah daerah. Dan bisa diibaratkan, apabila tanpa Gerakan PKK, seakan-akan pembangunan kurang menyentuh lapisan masyarakat bawah.

Walikota Riza Falepi mengungkapkan hal it u ketikamembuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tim Penggerak PKK Kota Payakumbuh, periode 2017-2022 di Aula Lantai III Balaikota Payakumbuh di Bukik Sibaluik, Selasa (17/10).

Pada acara pembukaan Rakerda dihadiri oleh Asisten I, Yoherman, Asisten II, Amriul,

Ketua TP PKK Ny. Henny Riza Falepi, Ketua GOW Ny. Maghdalena Erwin Yunaz, Kadis P3AP2KB, Syahnadel Khairi, pimpinan OPD, pengurus PKK kota hingga kelurahan, dan undangan.

Dikatakannya, kegiatan PKK yang bersentuhan langsung dengan masyarakat bisa membawa kepada perbaikan dan peningkatan sejumlah aspek di dalam keluarga diantaranya aspek ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Diharapkan juga mampu merubah sikap prilaku dari setiap individu dan keluarga demi terwujudnya keluarga yang rukun, damai, serta sakinah, mawaddah warrahmah.

Hasil kerja keras TP-PKK

Redaktur: Heldi Satria

Kota, Kecamatan, Kelurahan dan seluruh Kader PKK dibawah bimbingan OPD terkait, sudah berhasil meraih prestasi di tingkat Sumbar. Selain itu, kelompok Dasa Wisma yang menjadi ujung tombak kegiatan PKK ditengah-tengah keluarga dan masyarakat.

Henny Riza Falepi, selaku Ketua TP-PKK periode 20122017 dan akan menakodai kembali untuk periode selanjutnya, mengatakan, Rakerda ini adalah dalam rangka penutupan masa jabatan pengurus lima tahun sebelumnya. Dalam Rakerda dilakukan pemaparan pencapaian program kegiatan dan prestasi, yang mana semua itu merupakan hasil binaan Walikota dan OPD terkait. (h/zkf)

Layouter: Rahmi

AGAM

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Basamo Mako Manjadi

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

13

RAPBD 2018 Direncanakan Rp1,41 T AGAM, HALUAN — Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018 mencapai Rp1,41 triliun. Berdasarkan distribusi anggaran itu, porsi anggarann APBD 2018 masih menitikberatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur.

RAPAT PARIPURNA — Wakil Bupati Agam Trinda Farhan, Ketua DPRD Agam, Marga Indra, dan Unsur pimpinan dewan saat rapat paripurna

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Trinda Farhan, saat rapat paripurna rancangan peraturan daerah setempat tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di gedung DPRD itu, Senin.

Dalam hal itu disampaikan anggaranntesebut juga disesuaikan dengan target pembangunan yang tertuang dalam rancangan program jangka menengah (RPJM) 2016-2021. rencana peraturan daerah tentang APBD ini dapat segera dibahas sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang berlaku sehingga dapat disetujui.

Pada tahun 2018 Pendapatan daerah diperkirakan sebesar Rp1,39 triliun yang

berasal dari pendapatan asli daerah sebesar Rp106 miliar, dana perimbangan Rp1,1 triliun dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp183 miliar.

Dari data yang ada, anggaran belanja lebih besar dari penerimaan, sehingga terjadi defisit sebesar Rp33 miliar.

Namun Defisit itu ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Rp33 miliar.Belanja tidak langsung itu sebesar Rp85 miliar dan belanja langsung sebesar Rp56 miliar Belanja langsung digunakan untuk Dinas Pekerja Umum dan Tata Ruang sebesar Rp140 miliar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp100 miliar, Dinas Kese-

hatan Rp41 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung Rp41 miliar.

Sementara Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai sebesar Rp67 miliar, , belanja bagi hasil pajak daerah, retribusi daerah Rp4,2 miliar dan belanja tidak terduga Rp3,5 miliar. Kemudian belanja hibah sebesar Rp9,6 miliar, belanja bantuan sosial Rp3,7 miliar, belanja bantuan keuangan nagari Rp155 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Agam, Marga Indra Putra mengatakan, dewan akan melakukan pembahasan RAPBD ini dalam waktu dekat. Yang jelas daei dana tersebut juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Kita akan segera membahas RAPBD 2018 sehingga lebih cepat disahkan menjadi perda. Dengan hal itu semuanya bisa berjalan sebagaimana mestinya,” jelasnya. (h/yat)

PACU PRODUKSI KEDELAI

Agam Cadangkan Lahan 475 Hektare AGAM, HALUAN — Guna mengenjot produksi tanaman kedelai, Pemerintah Kabupaten Agam menyiapkan lahan seluas 475 hektare (Ha) dengan perluasan areal tanam di empat kecamatan.

“Untuk memacu peningkatan produksi kedelai dengan areal seluas 475 hektar akan dikembangkan untuk penananam kedelai tahun 2017, dibanding ta-

hun 2016 luas tanam kedelai s eluas 54,7 hektar dengan produksi 18 ton,” ujar Sekretaris Dinas pertanian Kabupaten Agam Arief Restu didampingi Kepala Bidang Tanaman Pangan Zul Efendi, di Lubuk Basung, Selasa,(17/10).

Diyakinkan Arief Restu, penambahan areal tanam ini diharapkan meningkatkan produksi kedelai di kabupaten Agam, yang pe-

ngembangannya akan difokuskan di empat kecamatan itu, yakni Kecamatan Tanjung Raya seluas 104 hektar, Tanjung Mutiara 131 hektar, Palupuh 115 hektar dan Kecamatan Palembayan 125 hektar.

“Diharapkan para petani penerima manfaat pengembangan kedelai ini nantinya akan dibantu saprodi berupa benih, pupuk urea, pestisida dan

lainya yang sesuai dengan diperuntukannya< “ jelas Arief Restu lagi.

Arief berharap, hasil panen kedelai ini nantinya akan dikelola dan dikembanglan kembali oleh petani sebagai benih untuk ditanam, sehingga luas tanam kedelai di Kabupaten Agam terus bertambah dan petani tidak kesulitan untuk mendpatkan benih kedelai yang baik. (h/ks)

GERAKAN NAGARI MADANI

Bakal Ciptakan Para Pejuang Subuh

MARTIAS WANTO AGAM, HALUAN — Melalui Gerakan Nagari Madani pemerintah Kabupaten Agam benar-benar mendorong aplikasi kehidupan berdasarkan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Salah satunya dengan cara menciptakan generasi muda yang cinta

dengan salat subuh berjamaah atau disebut pejuang subuh.

“Gerakan Nagari Mandani adalah bentuk niat tulus pemerintah Kabupaten Agam dalam mencapai sebuah tatanan masyarakat yang berkehidup keb eragamaan yang i deal,” kata S ek reta r is Daerah Kabupaten Agam, Ma r ti as Wanto, S elasa (17/10).

Dikatakannya, secara konsep semuanya tinggal bagaimana penginplementasian di tengah masyarakat.

Dalam mencapai itu tentunya harus ada langkah teknis yang kongkrit. Salah salatunya dengan menciptakan masyarakat khususnya generasi muda yang mencintai salat subuh ke mesjid berjemaah.

“Dalam menxapai sasaran nagari madani tentu banyak hal-hal teknis yang

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi..

Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu.

Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

mesti dilalukan sehingga konsep yang dibuat itu benar-benar teraplikasi di tengah masyarakat. Dan pemerinyaj sudah siapkan langkah-langkahnya dengan terukur, salah satunya semangat mengjerkan shalat subuh,” jelasnya.

Menurutnya, untuk mengkur shalat subuh nanti ada teknisnya, seperti anakanak sekolah dengan membuatkan buku agendanya.

Buku tersbut bakal dipantau oleh gurunya serta pihak yang memiliki kewenangan.

Dengan itu akan ada semangat dan kainginan dalam melakukannya.

Martias wanto mengungkapkan, Nagari merupakan projek Agam dimana Kabupaten Agam sangat berkomitmen dalam menciptakan nagari yang mengaplikasi nilai, adat, dalam kehidupan sehari-hari.

Gerakan ini sangat serius karena dipantau, bahkan diberikan reward, maupun Punishment terhadap nagari yang bersangkutan.

Ia menmabhakan, penerapan Gerakan Nagari Madani adalah upaya menciptakan berkehidupan yang lebih baik, “Baliak Kasurau”. Secara fisik atau zahir, masjid diramaikan, dan secara substantif adalah bagaimana menghidupkan kembali pendidikan surau, yang memuat olah hati, rasa, fikir, dan raga.

“Untuk efektifnya sebuah program harus ada hukuman maupun reward.

Untuk nagari yang pencapaianya indikator rendah bisa jadi ada pemot ongan, dan sejenisnya, begitu juga apabila tercapai ada reward. Dalam menciptakan pejuang subuh juga demikian,” jelasnya. (h/yat)

LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/ android/ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

AGAM, HALUAN — Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk melakukan identifikasi, dokumen, dan pencatatan barang milik daerah di lingkungan masing-masing. Hal ini penting dilakukan, karena terkait pada akhir tahun akan dilakukan penghitungan nilai barang dan aset milik daerah di OPD Agam, 20 Desember 2017.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten III Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Dafrines SE, Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam, di Aula Utama Kantor

Bupati Agam. Selasa (17/10).

Kegiatan yang berjalan baik dan lancar itu, turut mengundang Kepala Pengelola BMD Biro AP2BMD Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Budiyarma dengan materi petujuk teknis pelaksanaan inventarisasi BMD. Dikatakannya, ini merupakan kewajiban pengguna barang, yang dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah, dan dibukukan pada neraca barang di daerah itu.

Ia mengharapkan kepada bendahara barang dan sekretaris untuk melakukan penyusunan ini dengan bersih.

“Kita meminta OPD agar mengawal pegunaan barang

milik daerah yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Agam, karena ini.

Semoga apa yang kita laksanakan ini, berupa pencatatan, idenfifikasi, pemakaian, lokasi, bukti fisik, bentuk barang yang ada di OPD Agam, ada hasilnya dan sesuai,” jelasnya.

Ia menambahkan, OPD juga perlu memperhatikan kondisi barang yang bermasalah, tepat waktu pemakaian dan pencatatan, memiliki data base yang valid, dan bendahara barang. Selain itu OPD agar dikeluarkan surat penujukan barang bagi yang memakai aset daerah berupa dokumen. (h/yat)

Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf.

Hubungi Yulhendri 08127004090

TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang.

Hub. (0751) 7055027, 085263978000

Organisasi Perangkat Daerah Diminta Identifikasi Aset Daerah

DIJUAL CEPAT

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

BUKA SOSIALISASI — Asisten III Dafrines saat membuka Sosialisasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Agam, di Aula Utama Kantor Bupati Agam.

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi. Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport. Sertifikat Hak Milik.

Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/ 03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991 Redaktur: Atviarni

Layouter: Rahmi

14

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

PARLEMENTARIA DPRD SIJUNJUNG

Tenaga Medis Perlu Pelatihan Kepribadian SIJUNJUNG, HALUAN — Guna meningkatan mutu dan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung, Sunardi yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sijunjung menghimbau kepada pihak SUNARDI rumah sakit agar menggelar pelatihan kepribadian kepada medis dan non medis yang bekerja di RSUD Sijunjung.

Hal tersebut perlu dilakukan mengingat masih banyaknya keluhan dan tanggapan negatif dari masyarakat atau pasien yang berobat di RSUD Sijunjung.

“Rumah sakit adalah tempat penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dan dalam prosesnya, perlu didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dari segi pengetahuan dan kepribadian,” tegasnya.

Menurutnya, dengan diadakannya pelatihan pelayanan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pegawai RSUD untuk meningkatan kompetensi individu agar dapat mengembangkan diri, bertanggung jawab, berkomunikasi efektif, memiliki kesadaran untuk memberikan pelayanan dan dapat bekerja sama satu sama lain secara kompak.

“Maka dari itu, saya mengharapkan agar setelah mendapatkan pelatihan tentang pelayanan, hendaknya ilmu pengetahuan yang diserap dari pelatihan tersebut dapat diimplementasikan oleh para pesertanya dalam bekerja sehari-hari sebagai pelayan masyarakat,” ujar politisi PAN tersebut.

Sunardi juga menambahkan, pegawai RSUD jangan suka mengeluh dalam memberikan pelayanan, mengabaikan pasien, bekerja tidak sesuai SOP, tidak adil dan lain sebagainya. Melainkan sebagai pelayan masyarakat yang digaji dari uang rakyat, para pegawai medis dan non medis di RSUD Sijunjung harus sigap merespon setiap keluhan pasien.

“Bangunlah komunikasi yang baik dengan pasien saat pelayanan, mendengarkan keluhan pasien dan memberikan jalan keluar. Serta menerapkan 5 S yakni, Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun,” pungkasnya. (h/ogi)

Rumah Nusantara Gratiskan Pendidikan Anak SIJUNJUNG, HALUAN — Anak putus sekolah, anak jalanan di wilayah Kenagarian Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus, tidak perlu cemas atau membayar dalam mencari ilmu untuk cerdas.

RAPAT PARIPURNA — Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung sedang rapat paripurna. IST

Pembangunan Pendidikan Harus Merata SIJUNJUNG, HALUAN tetapi harus merata hing— Jajaran Dewan Perwaga ke wilayah pedalaman kilan Rakyat Daerah (DPdan pedesaan. Apalagi RD) Kabupaten Sijunjung anggaran untuk pendiberharap kepada pemedikan sudah dialokasirintah daerah untuk melakan sebesar 20 persen kukan pemerataan pemdari anggaran pendapatan bangunan di sektor penbelanja daerah (APBD). didikan, hingga ke wilayah “Kita mengharapkan pedesaan. Hal tersebut supaya ada pemerataan diungkapkan Ketua Kopendidikan sampai ke misi III DPRD Sijunjung pedesaan dan pedalaSARIKAL Sarikal SSos. man,” kata politikus asal Dikatakan Sarikal, pendidikan Partai Golkar tersebut. merupakan urusan yang wajib dilakMenuru tnya, t idak hanya pesanakan, karena itu infrastruktur merataan dalam segi pembangunan pendidikan perlu menjadi perhatian fisik atau gedung sekolah saja, tetapi serius pemerintah daerah. juga pemerataan dari segi kualitas Tidak hanya di wilayah perkotaan, guru atau tenaga pendidik. Termasuk

ketersediaan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Meskipun itu dilaksanakan secara bertahap, memang tidak mudah untuk melakukan hal itu. Tapi itu harus jadi target pemerintah ke depan,” jelasnya. Pemerataan baik infrastruktur sekolah maupun tenaga pengajar, lanjutnya, sangat perlu, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sijunjung. Terlebih lagi kondisi infrastruktur pendidikan yang ada di daerah-daerah pedalaman, masih banyak yang memprihatinkan.

“Apalagi sekarang SMA jadi kewenangan provinsi. Sudah jadi tanggung jawab kabupaten supaya ada perh atian bagi sekolah lainnya,” pungkasnya. (h/ogi)

Penggunaan ADD dan DD Harus Sesuai Skala Prioritas SIJUNJUNG, HALUAN — Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) terus bertambah, bahkan hingga mencapai Rp1 miliar/desa.

Ketua Komisi II DPRD Sijunjung Aprisal Putra Bungsu mengatakan, baik ADD dan DD hendaknya m engedepankan skala prioritas, dalam artian pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat setempat.

“Sayang kalau anggaran itu diarahkan pada pembangunan yang tidak efisen,” tuturnya.

Dikatakannya, perencanaan

www.harianhaluan.com

pembangunan di jorong ataupun nagari hendaknya dimusyawarahkan terlebih dahulu bersama masyarakat.

Apa-apa yang prioritas dibahas bersama dan ditentukan bersama.

Kalau tidak demikian, pembangunan bisa jadi tidak tepat sasaran, seperti untuk membangun pintu gerbang, padahal pembangunan itu tidak penting.

“Harusnya yang menjadi skala prioritas pembangunan seperti irigasi persawahan, sarana air bersih, PLTS, infrastruktur jalan dan sebagainya,”

tegas Aprisal PB. desa untuk pembaPolitisi PAN terngunan fisik tidak sebut menambahmenggunakan kan besaran anggarsistem proyek, naan untuk nagari semun dikelola secara harusnya memberiswadaya oleh makan perubahan posyarakat. sitif bagi nagari itu “Hal tersebut sendiri, sehingga ber tujuan untuk masyarakatnya jadi memb er dayakan tumbuh rasa kebermasyarakat dan APRISAL PUTRA saamaan dan gotomeningkatkan rasa ng royong dalam gotong-royong sepembangunan infrastruktur di lain itu hasil pembangunannynagari mereka sendiri. apun akan maksimal,” ujarnya.

Karena, penggunaan dana Di samping itu, menurutnya,

pelaporan pembangunan pengerjaan proyek harus jelas, sehingga tidak menjadi permasalahan ke depan.

“Saya berharap pemanfaatan ADD dan DD di setiap nagari di Kabupaten Sijunjung termanfaatkan dengan baik, dengan demikian nagari-nagari serta jorong-jorong dan desa kita bisa lebih maju. Apalagi target secara nasional pada tahun 2019 mendatang tidak ada lagi desa yang tertinggal, utamanya di bidang pendidikan dan kesehatan,” tutupnya. (h/ogi)

Pasalnya sebuah tempat pembelajaran baru yang bernama Rumah Nusantara yang berlokasi di Nagari Tanjung Bonai Aur siap untuk memberikan ilmu pendidikan kepada warga masyarakat yang tiMUSLIM dak mampu ataupun putus sekolah dengan memanfaatkan tenaga pengajar yang merupakan mahasiswa ataupun mantan mahasiswa yang merupakan putra asli daerah tersebut.

Hal tersebut diungkapkan anggota DPRD Sijunjung Muslim yang sangat mendukung kehadiran rumah Nusantara sebagai sarana pendidikan bagi warga yang tidak mampu maupun yang putus sekolah.

Menurutnya, keberadaan rumah Nusantara di Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus sebagai tempat kegiatantempat belajar mengajar untuk membantu generasi muda/ anak yang putus sekolah.

Muslim yang merupakan anggota Komisi III DPRD Sijunjung tersebut menerangkan bahwa dalam Rumah Belajar Nusantara tersebut direncanakan dalam wakt dekat ini memiliki 4 program yaitu program anak putus sekolah untuk SLTP maupun SLTA (SMA).

Berikutnya, program anak usia dini untuk usia di bawah 7 tahun, program bimbingan belajar (bimbel) untuk anak yang masih sekolah tapi dan program pengentasan buta aksara untuk masyarakat umum yang buta huruf (baca dan tulis) di mana saat ini hanya dibuka pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu.

“Tujuan dari dibangunnya Rumah Belajar Nusantara tersebut adalah untuk membantu anak yang putus sekolah atau anak yang tidak mampu, juga untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya akan pendidikan dan sebagai anggota DPRD saya sangat mendukung dan menyambut baik keberadaan Rumah Belajar Nusantara yang saat ini menggunakan tenaga pengajar yang merupakan adik-adik mahasiswa dan eks mahasiswa yang mana mereka merupakan putra asli daerah Tanjung Bonai Aur,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan bukan hanya penting bahkan pendidikan adalah pembelajaran yang harus dan benar-benar wajib untuk diikutinya agar masa depannya cerah.

Dalam pendidikan yang akan diberikan di Rumah Belajar Nusantara yaitu keterampilan, seni dan budaya, pariwisata serta ilmu pengetahuan yang lainnya.

“Dengan diadakannya Rumah Belajar Nusantara, semoga bisa melahirkan generasi muda yang beretika, terampil dan berwawasan luas serta mandiri, karena pendidikan yang diberikan bukan hanya skil melainkan pendidikan yang formal juga, seperti halnya sekolah formal yaitu agama, kewarganegaraan, berbagai bahasa, matematika dan studi lainnya,” tuturnya. (h/ogi)

Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

15

GUBERNUR PASTIKAN PROGRAM OPD BERJALAN

Uang Rakyat Jangan Terbuang TANJUNGPINANG, HALUAN — Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun menegaskan agar tiap OPD memastikan semua kegiatan yang dianggarkan tahun ini selesai sesuai perencanaan. Jangan sampai program-program tersebut terbengkalai dan uang rakyat menjadi sia-sia.

Lingkar

Wabup Imbau Pramuka Lebih Kreatif LINGGA, HALUAN — Wakil Bupati Lingga Muhammad Nizar mengimbau pramuka lebih inovatif dan kreatif. Imbauan itu disampaikannya dalam rapat Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Lingga mempersiapkan program kerja tahun 2018.

Dalam sambutannya, Muhammad Nizar menyampaikan pesan Bupati Lingga Alias Wello agar pramuka Kabupaten Lingga kedepannya lebih memfokuskan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif dan inovatif.

Hal ini bertujuan untuk membimbing generasi Praja Muda Karana (Pramuka) Kabupaten Lingga yang siap dalam membantu pemerintah Kabupaten untuk mewujudkan visi misi pemerintah. “ Pemeritah Kabupaten Lingga telah berupaya semaksimal mungkin, untuk memberikan dukungan kepada Pramuka mengingat pramuka adalah Organisasi kepanduan yang menyentuh langsung generasi muda,” ujarnya kemarin.

Di tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki, pemerintah tetap mengupayakan postingan anggaran untuk Gerakan Pramuka Kabupaten Lingga dan kedepan jika memungkinkan Pemerintah Kabupaten Lingga akan mengupayakan untuk menambah postingan anggaran untuk Pramuka Kabupaten Lingga. “ Terkait anggaran pemerintah akan tetap memberikan postingan anggaran untuk Pramuka, untuk itu kelolalah anggaran tersebut dengan baik jangan sampai ada peyimpangan,” sebutnya. (h/hk)

ILUSTRASI

TARI MALEMANG — Sejumlah penari membawakan Tari Malemang. Sebuah tariat adat yang Berasal dari Tanjungpisau Kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Tari Malemang memadukan memadukan unsur tari, musik, dan menyanyi sehingga jika ditampilkan akan menampilkan sebuah pertunjukan seni yang indah. IST

Warga Tanjung Balai Tes Urine KARIMUN, HALUAN —Kesadaran masyarakat dan staf di Kelurahan Tanjung Balai untuk melakukan tes urine, patut diacungi jempol.

Sebanyak 102 orang warga kelurahan setempat mendatangi Kantor Lurah Tanjung Balai untuk melakukan tes urine, akhir pekan lalu. Kegiatan itu yang pertama dilakukan di Tanjungbalai Karimun.

“Ada banyak kegiatan yang dilakukan masyarakat Karimun untuk memeriahkan HUT Kabupaten Karimun ke-18. Bagi kami di Kelurahan Tanjung Balai menyemarakkan hari jadi Karimun dengan melakukan tes urine kepada staf kantor dan masyarakat disini. Kegiatan ini bekerja

sama dengan BNN Karimun,” ungkap Lurah Tanjung Balai, Azrizal.

Kata Azrizal, tes urine ini dilakukan secara sukarela dan kesadaran masing-masing RT seKelurahan Tanjung Balai. Di Kelurahan Tanjung Balai terdapat 13 RT. Masing-masing mereka mengirim warganya untuk datang ke Kantor Lurah Tanjung Balai melakukan tes urine. Ini menunjukkan rasa peduli dan kesadaran warga sudah sangat tinggi.

Selain tes urine, pada saat bersamaan pihaknya juga menggelar donor darah dengan target sebanyak 100 kantong yang nantinya akan diserahkan ke

pihak PMI Kabupaten Karimun,.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Karimun, Kompol Ahmad Soleh Siregar mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya untuk mendeteksi penggunaan narkoba di kalangan masyarakat. Salah satu caranya, dengan melakukan tes urine di kantor kelurahan.

Soleh menyebut, keberhasilan tes urine yang dilakukan di Kantor Lurah Tanjung Balai ini akan menjadi pilot project untuk daerah lain di Karimun dan menjadi tolok ukur untuk kegiatan selanjutnya. Dia berharap, ke depannya kegiatan serupa akan bisa lebih tercapai lagi di kelurahan lainnya. (h/hk)

September, Ekspor Riau Naik 9,69 Persen TANJUNGPINANG, HALUAN — Perkembangan nilai ekspor Provinsi Kepulauan Riau Pada September 2017

mengalami kenaikan sebesar 9,69 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Menurut data Badan Pu-

sat Statistik Provinsi Kepri nilai ekspor pada September sebesar US$ 1.087,57 juta sedangkan pada Agustus

lalu US$ 991,46 juta.

“Ada kenaikan sebesar 9,69 persen,” ujar Kabid Statistik Distribusi BPS Kepri Rahmad dalam pemaparan berita Resmi Statistik dikantor BPS KEpri, kemarin.

Dikatakan Rahmad, kenaikan nilai ekspor dari Provinsi Kepri ini disebabkan oleh naiknya ekspor komoditas migas sebesar 32,16 persen dan non migas sebesar 0,87 persen.

“Jika ditotalkan persentase kenaikan dari Januari hingga September dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan pula sebesar 10,06 persen,” kata Rahmad yang mewakili Kepala BPS Kepri Panusunan Siregar.

Dijelaskan Rahmad kembali, kenaikan nilai ekspor year on year ini juga kembali disebabkan meningkatnya naiknya ekspor kumulatif migas sebesar 71,01 persen.

Sementara itu, jika dilihat dari jenis golongan

ekspor non migas HS 2 Digit didominasi golonga narang mesin dan peralatan listrik, yakni sebesar 29,94 persen.

Dan diikuti dolongan komoditi lainnya seoerti mesinmesin pesawat mekanik, minyak dan lemak nabati serta berbagai produk kimia.

“Sedangkan untuk nilai ekspor yang mengalami penurunan pada september 2017 yakni komoditas barang udang dan ikan yang menurun 031 jika dibandingkan Agustus lalu,”tegas Rahmad kembali.

Dan untuk negara tujuan ekspor, masih ditempati Negara Singapura selaku negara tetangga dengan kenaikan sebesar 20,35 persen dibandingkan bulan Agustus 2017 lalu.

“Nilai ekspor Provinsi Kepri ini dapat dilihat dari 4 pintu masuk pelabuhan seperti pelanuhan batu ampar, sekupang, kabil,terempa dan tanjungbalai karimun,” tegas Rahmad lagi. (h/hk)

“Dengan perencanaan yang baik, program-program itu harus jelas hasilnya. Uang masyarakat yang ada di APBD yang terbuang sia-sia dengan pekerjaan yang tidak selesai,” kata Nurdin di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang, kemarin.

Nurdin dalam banyak kesempatan memang selalu memastikan semua program harus berjalan sesuai perencanaan. Makanya, setiap Senin, dalam beberapa bulan terakhir, bersama Sekdaprov HTS Arif Fadillah, Nurdin selalu mengevaluasi program-program tahun 2017.

“Tiap rupiah harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” kata Nurdin. Fokus pembangunan infrastruktur yang sedang digesa memang menjadi perhatian khusus Nurdin. Dia ingin setiap tahun manfaat pembangunan terus dirasakan masyarakat.

Belanja pembangunan sendiri sejak anggaran tahun 2018, terus mengalami peningkatan. Nurdin malah

sudah menegaskan kepada Sekda dan Kepala Barenlitbang Naharuddin agar belanja pembangunan diperbesar.

“Pembangunan infrastruktur itu harus memacu pergerakan ekonomi masyarakat,” kata Nurdin.

Mantan Bupati Karimun dua periode ini menjelaskan, dengan pembangunan infrastruktur, diharap berbagai sektor terus berkembang. Terutama sektor pariwisata yang kini menjadi salah satu andalan pergerakan ekonomi di Kepri.

Pariwisata memang memberikan banyak dampak bagi ekonomi masyarakat. Berbagai elemen masyarakat akan merasakannya langsung.

Untuk kepariwisataan, Nurdin selalu berpesan agar seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kerukunan sehingga Kepri selalu aman dan tentram.

Kemajemukan Kepri, kata Nurdin menjadi anugerah yang harus dimanfaatkan untuk banyak hal. (h/hk)

Tarian Dangkong Tarik Investasi KARIMUN, HALUAN — Gubernur Kepri H Nurdin Basirun berharap agar festival Tarian Dangkong yang diikuti berbagai daerah di Kepri, Riau bahkan hingga Malaysia dan Singapura bisa untuk menarik investor berinvestasi ke Kabupaten Karimun. Melalui budaya, maka peluang investasi akan terbuka lebar.

“Memang tujuan pada akhirnya nanti untuk menarik investor sebanyakbanyaknya untuk berinvestasi di Karimun sekaligus memperkenalkan budaya asli daerah Melayu,” ungkap Nurdin Basirun saat menghadiri Festival Tarian Dangkong di Coastal Area Tanjungbalai Karimun, kemarin.

Kata Nurdin, dengan selalu melestarikan budaya asli daerah, melalui pagelaran kesenian seperti ini, maka secara tidak langsung akan menarik perhatian wisatawan lokal hingga internasional ke Karimun, sehingga secara perlahan-lahan Kabupaten Karimun akan sering dikunjungi oleh wisatawan.

“Pagelaran seni dan budaya seperti ini memiliki daya tarik sendiri di Karimun.

Saya yakin, jika kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan maka lama kelamaan perputaran jual beli akan meningkat dan akan dilirik oleh investor. Dengan begitu seni dan budaya akan dapat menarik wisatawan serta meningkatkan investasi,” ujarnya.

Keberhasilan pagelaran seni dalam mengambil per-

hatian investor, katanya lagi dibuktikan d engan kehadiran calon Investor dari Singapura pada saat yang sama bersama dirinya pada acara tersebut. “Ini adalah sebagai salah satu contoh, bahwa investor pada awalnya datang untuk bersantaisantai menikmati hiburan,” katanya.

Meskipun demikian, kata Nurdin, upaya untuk menarik perhatian investor adalah bukan hal yang utama.

Menurutnya, melestarikan budaya asli Kabupaten Karimun adalah hal yang terpenting. “Tetap melestarikan budaya dan tradisi menjadi nomor satu, jika pun ada investor yang ingin berinvestasi dalam perjalanan, ya sah-sah saja,” katanya.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan pemerintah daerah dalam kesempatan ini terus berupaya untuk melestarikan kebudayaan lokal, dengan cara melakukan festival serupa pada tiap tahunnya. Festival Tarian Dangkong bukanlah yang pertama dilakukan, melainkan sudah 12 kali dilaksanakan.

Menurut Rafiq, pihaknya akan terus melakukan dan akan terus dilaksanakan untuk melestarikan budaya Melayu. Oleh s ebab itu, katanya lagi, pemerintah daerah terus berupaya menjadikan kebudayaan dan tradisi tersebut sebagai suatu destinasi wisata khas Kabupaten maritim ini di mata nasional maupun Internasional. (h/hk)

HARI TERAKHIR DAFTAR PESERTA PEMILU

Pengurus Parpol Bolak-balik KPU BINTAN, HALUAN —Pendaftaran partai politik (Parpol) sebagai calon peserta Pemilu serentak 2019 di KPU Bintan ditutup, Senin (16/10) kemarin. Hampir semua parpol sudah mendaftar, namun pengurus parpol harus bolak-balik ke KPU untuk melengkapi berkas.

Rata-rata parpol lama yang pernah ikut pemilu 2014 lalu, seperti Partai Golkar, Demokrat, Hanura dan Gerindra, sibuk melengkapi berkas lantaran pada saat mendaftar ‘ditolak’ karena tidak lengkap. Pengurus parpol pun sibuk bolak-balik ke Kantor KPU Bintan yang berdomisili di Jalan Tata Bumi Ceruk Ijuk www.harianhaluan.com

Kecamatan Toapaya.

Hendro selaku penghubung Partai Golkar Bintan menuturkan, dirinya sudah dua kali ke Kantor KPU Bintan untuk mengantarkan berkas. “Masih ada dua surat keterangan warga dukungan parpol yang harus kita lengkapi, secepatnya kita lengkapi karena hari ini (kemarin, red) batas akhir pendaftaran,” ungkapnya, kemarin.

Sementara itu, Ketua KPU Bintan Wandra Fadillah mengatakan, sudah ada 7 parpol yang berkasnya diterima, seperti Partai Perindo, PSI, NasDem, PKS, PDI-P, Partai Garuda dan Partai Berkarya.

“Sampai batas akhir, sudah ada tujuh parpol berkasnya

yang kami terima, terakhir tadi Partai Garuda. Kita akan menunggu sampai jam 12 malam nanti, kalau parpol yang tidak mendaftar, berarti tidak ikut untuk di Bintan,” ungkap Wandra yang dikonfirmasi pukul 17.38 WIB. Sedangkan untuk Partai Golkar, PAN, PPP, Demokrat, Gerindra dan Hanura sudah mendaftar namun berkasnya dikembalikan karena harus ada yang dilengkapi. Wandra menyebutkan, dari sekian parpol yang mendaftar, Partai Hanura adalah partai yang paling banyak mendaftarkan dukungan parpol dengan jumlah 1.652 orang.

“Hanura yang paling banyak, kalau paling sedikit Redaktur:Afrianita

rata-rata 200-an, karena sesuai aturan untuk di Bintan minimal 148 orang dukungan parpol yang harus didaftarkan dari jumlah penduduk Bintan,” sebutnya.

Ia menyakini, hingga waktu terakhir masa pendaftaran seluruh parpol akan melengkapi berbagai persyaratan yang diminta KPU. Karena bila tidak, kemungkinan besar partai-partai yang tidak menyerahkan berkas pendaftaran dinyatakan tidak ikut serta untuk pemilu di Kabupaten Bintan. “Kalau tidak juga sampai jam 12 nanti (kemarin, red), kita anggap mereka tidak mendaftar untuk pemilu di Bintan,” tandasnya. (h/hk) Layouter: Syamsul Hidayat

16

PENDIDIKAN

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HSN Bukti Eksistensi Pondok Pesantren AROSUKA, HALUAN — Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) yang jatuh pada 22 Oktober mendatang, diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat untuk mensejajarkan pendidikan pondok pesantren dengan madrasah maupun pendidikan umum.

Bahkan harus diakui, nilai lebih santri pondok pensatren lewat pengayaan keahlian dakwah dan keagamaan diharapkan bisa jadi panutan di tengah masyarakat.

FOTO BERSAMA — Kepsek MAN 2 Solsel, Jasrul foto bersama dengan jajaran Kakan Kemenag Solsel sesaat jelang pembukaan kegiatan turnamen futsal se-Solsel. JEFLI

Lingkar

Dua Fungsional Kemenag Tanah Datar Dilantik TANAH DATAR, HALUAN — Dua pejabat fungsional Kemenag Tanah Datar dilantik di aula kemenag setempat, Selasa (17/10). Kedua pejabat fungsional yang dilantik, yakni Yulinasriati, sebagai Pengawas Muda Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tingkat SMA dan SMK di lingkungan Kemenag Tanah Datar, sebelumnya bertugas sebagai guru PAI pada SMK Batipuh.

Kemudian Suhermaldi, dilantik sebagai Pengawas Sekolah Muda Pendidikan Agama Islam pada sekolah tingkat SD di lingkungan Kemenag Tanah Datar, sebelumnya sebagai guru PAI SDN 2 Sungai Tarab.

Kakan Kemenag Syamsul Arifin mengatakan, jabatan pengawas merupakan jabatan fungsional yang tanggungjawabnya sangat besar dalam memajukan dunia pendidikan.

"Jika pengawas tidak mampu mengawasi pendidikan pada sekolah di wilayah kerjanya, akan buruk mutu dan kualitas sekolah tersebut. (h/fma)

HUT MAN 2 SOLSEL

Gelar Futsal Antar Sekolah SOLOK SELATAN, HALUAN — Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Solok Selatan (Solsel) gelar turnamen futsal antar madrasah aliayah/SMA/SMK dan madrasyah tsanawiyah/SMP seSolsel sejak Rabu (11/10).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kasi Pendis Kemenag Solsel, Fitri Yoni di lapangan futsal MAN 2 Solsel dan juga dihadiri Kasubag Kemenag Syaiful Anwar, Kepala MAN 2 Solsel, Jasrul, serta beberapa guru dan siswa dari sekolah yang mengikuti.

Fitri Yoni mengapresiasi sekolah yang bisa melaksanakan turnamen futsal. Kegiatan yang mengundang seluruh SLTA dan MAN se-Solsel, serta MTsN dan SLTP se-Solsel ini dapat dijadikan sebagai salah satu momen untuk menjadikan generasi pendidikan mampu menuangkan kemampuan mereka dalam ber-

main futsal.

"Ajang ini bagian dari usaha sekolah untuk menjadikan siswa menghindari hal-hal yang bisa membuat terjerumus. Dengan adanya kegiatan ini, maka siswa mampu menjaga diri mereka bisa tetap sehat dan sebagai ajang uji kemampuan. Selain itu, juga sebagai sarana mempersatukan antar siswa atau pelajar yang ada di Solsel,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala MAN 2 Solsel, Jasrul didampingi waka humas MAN 2 Solsel, Delfirman menjelaskan, kegiatan ini adalah agenda rutin tahunan sekolah sejak tiga tahun terakhir. Momen ini juga bagian dari ulang tahun sekolah yang ke-8, sejak berdirinya MAN 2 Solsel pada tahun 2009.

Sisi penting dari iven ini adalah untuk menjadikan siswa di Solsel ini saling kenal dan saling uji kemampuan dibidang olahraga futsal. Bahkan ajang

ini juga dapat menyatukan satu siswa sekolah dengan sekolah lain. Sehingga hal-hal yang bisa merugikan mereka dapat dihindari, seperti aksi tawuran antar satu sekolah dengan sekolah lain.

Hebatnya, acara yang didukung oleh semua guru dan siswa MAN 2 Solsel ini, juga mendapat suport dari CV Hayati.

Bentuk dukungan pihak sponsor ini adalah bidang pelayanan gratis perbaikan motor selama kegiatan dilaksanakan. Selain itu, juga adanya pelayanan untuk pembelian kendaraan bermotor.

Sementara itu, Panitia pelaksana, Zaldianto Anwar Rahman menambahkan, peserta yang mengikuti turnamen futsal ini adalah 15 club dari tingkat SLTA/ MAN, dan 12 club dari tingkat SLTP dan MTs. Pemuncang turnamen nantinya akan diberikan hadiah tabanas, serta tropi bergilir dan tropi tetap. (h/jef)

Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat, Diri Sendiri dan Orang Lain

OLEH: ASNIARTI, SPDI Guru PAI SD Negeri 11 Aur Kuning

WAKAF berasal dari bahasa arab “waqafa”, yang berarti berhenti atau menahan. Sya-

ikh umairah mengatakan bahwa wakaf adalah memberikan sebagian harta kepada golongan tertentu dengan dipergunakan sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pemilknya. Pemakaian wakaf hanya sebatas izin dari pemiliknya dan harus persetujuan pemiliknya.

Adapun tujuan wakaf adalah memberikan sebagian atau seluruh harta benda kepada golongan tertentu atau ahli yang sudah ditunjuk yang digunakan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Wakaf diharapkan menjadi bekal

bagi kehidupan wakif (pemberi wakaf) di hari akhirat karena pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan.

Secara umum, manfaat wakaf adalah, pertama, menimbulkan jiwa sosial yang tinggi. Kedua, membantu orang lain yang mendapatkan kesulitan. Ketiga, membuat seseorang menjadi sadar bahwa semua harta benda yang dimiliki bersifat tidak kekal. Keempat, membuat seseorang sadar jika wakaf bisa menjadi bekal untuk mendapat kehidupan akhirat. Kelima, amalan wakaf tidak terputus meskipun

sudah meninggal dunia.

Keenam, wakaf juga bermanfaat untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan sarana yang lebih baik, misalnya mendirikan fasilitas umum, berqurban dan lainnya. Ketujuh, wakaf yang dijalankan bisa mencegah perselisihan dalam masyarakat. Adanya kesenjangan sosial membuat beberapa masyarakat merasa iri atau ingin memiliki harta yang sama.

Kedelapan, wakaf mempererat tali persaudaraan.

Kesembilan, manfaat wakaf bagi orang yang kesulitan adalah bisa keluar dari ke-

PPM Al Kautsar Muhhamadiyah Sarilamak, Kecamatan Harau, Limapuluh Kota, mengadakan tes IQ dan tes psikologi, Minggu (15/10). IST

sulitannya. Dan terakhir, wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu. Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan beberapa sarana yang digunakan dalam jangka waktu yang panjang, seperti asrama sekolah, yayasan pendidikan dan fasilitas lain.

Jadi, mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan besar pahalanya dari pada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Dan pahalanya akan terus mengalir kepada wakafnya, meskipun ia telah meninggal dunia. (*)

Dua Pelajar Thailand Belajar di SMAK Padang

KEPALA SMAK Padang, Nasir menyerahkan cendramata sebagai ucapan selamat datang kepada siswa dan guru dari Potharam Technical College Thailand. IST

PADANG, HALUAN — Dua siswa Potharam Technical College Thailand tiba di Sekolah Menengah Kejuruanwww.harianhaluan.com

Sekolah Menengah Analis Kimia (SMK-SMAK) Padang, Senin (16/10). Keduanya akan mengikuti magang se-

lama dua bulan di Indonesia.

Menurut Kepala SMAK Padang, Nasir, ini program pertukaran pelajar antara Potharam Thailand dengan SMAK Padang yang sudah berjalan selama tiga tahun.

Sebelumnya, dua siswa SMAK Padang juga sudah melaksanakan magang di Thailand.

"Kerja sama pertukaran pelajar ini dilakukan, agar pelajar memiliki pengalaman yang luas, baik dalam negeri maupun luar negeri," kata Nasir.

Lebih lanjut dikatakannya, SMAK Padang sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah yang ada di negara-negara Asia. Selain Thailand, SMAK Padang juga telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah di Mala-

ysia, China dan Singapura.

"Kita juga sedang penjajakan untuk bekerja sama dengan Korea. Jika ini terealisasi, siswa SMAK Padang bisa magang di sana. Begitu juga sebaliknya," tutur Nasir.

Adapun kedatangan pelajar asal Thailand yang didampingi dua guru ini disambut meriah oleh seluruh warga sekolah. Mereka disambut dengan tari pasambahan dan penampilan atraksi silat dari siswa SMAK Padang. Sedangkan pelajar dari Thailand juga menampilkan tarian asal Negara Gajah Putih tersebut.

Kedua pelajar Potharam, yaitu Thamanwan Hue-in dan Nattarika Sangthong dan guru yang mendam-

Kakan Kesekolah umum. Unmenag Kabutuk Pondok Pesanpaten Solok, tren Khialfiyah suAlizar mengadah jelas santrinya takan, peridididik di madrasah ngatan itu semelalui kurikulum k a l ig u s madrasah, sedangmerupakan kan sistem belajarbentuk penganya menganut ponkuan pemerindok pesantren yang tah terhadap disertai ilmu-ilmu ALIZAR eksistensi agama yang lebih pondok pesamendalam. ntren setelah ditetapkan di Sementara Pondok Saltahun 2015 yang lalu. afiyah, santri juga dibekali "Santri dan pondok pe- dengan ilmu-ilmu yang disantren tidak bisa dipisah- ajarkan di madrasah dan kan dari sejarah lahirnya sekolah umum, untuk dapat kemerdekaan Indonesia," melanjutkan ke sekolah umkata Alizar kepada Haluan di um santri diikutkan ujian Kantor Kemenag Kabupaten paket C dan paket B, sehingga Solok, kemarin. mereka punya hak yang sama Kakan kemenag yang dengan siswa umum. akrab disapa buya ini meAli zar juga mengutip ngungkapkan, penetapan sejarah perjuangan merehari santri juga menjadi but kemerdekaan, di mana dukungan dari pemerintah hampir di setiap daerah di terhadap lembaga pendidi- Indonesia para ulama, kan yang s elain mengisi syekh, kiyai dan santri ikut kepala dan jiwa dengan pe- berjuang bergerilya mengetahuan umum, juga me- rebut kemerdekaan. Bengisi dada insan-insan Indo- berapa di antaranya diakui nesia dengan ilmu yang dan diangkat sebagai pahdidasari dari Alquran, hadits lawan nasional.

Pihaknya mengatakan, dan kitab-kitab yang dibahas oleh para syekh, kiyai, pada peringatan Hari Santri 2017 di Kabupaten Solok ulama dan guru.

Kini, kata dia, keberada- akan digelar berbagai acara an pendidikan pondok pe- antar santri pondok pesansantren sudah sejajar dengan tren, serta upacara yang akan madrasah dan sekolah umum, digelar pada 22 Oktober lulusan pondok pesantren nanti dan diikuti oleh seludapat melanjutkan pendidi- ruh santri pondok pesantren kan ke madrasah maupun se-Kabupaten Solok. (h/ndi)

pingi mereka adalah Chutima Kamnitaui (guru Kimia) dan Sutus Sangyun (Auto Machanic). Sedangkan pelajar SMAK Padang yang telah magang di Potharam adalah Alisia Putri Bestari Annisa Elvina.

Sementara itu, Anissa menuturkan pengalamannya selama berada di Thailand.

Menurutnya, yang paling berkesan selain suasana keakraban warga sekolah tempat magang, juga keindahan alam dan makanannya.

"Awalnya terasa aneh, tetapi setelah mencoba beberapa kali mulai terbiasa.

Sampai sekarang makananmakanan Thailand masij terasa di lidah,” ungkap Anissa. (h/nas/rel)

PPM Al Kautsar Gelar Tes IQ dan Psikologi LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Seiring dengan peningkatan kuantitas santri Pondok Pesantren Modern (PPM) Al Kautsar Muhammadiyah Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, percepatan peningkatan kualitas merupakan prioritas utama saat ini.

Hal ini merupakan tujuan dan cita-cita seluruh warga Al Kautsar. Selain mengasah kemampuan santri dibidang akademik dan nonakademik, mengetahui tingkat kecerdasan, minat, potensi dan bakat santri juga hal yang sangat penting untuk dilakukan.

Berkaitan d engan hal tersebut, Al Kautsar telah mengadakan tes IQ dan tes psikologi pada Minggu (15/ 10). Hal ini bisa diwujudkan berkat adanya kerja sama antara pimpinan pondok dengan Rumah Konseling Minang Darussalam di Padang yang memfasilitasi semua proses tes tersebut.

Ustad Dafri Harweli, selaku pimpinan pondok mengungkapkan rasa terimakasihnya kepada pimpinan Irman dan Murisal, serta timnya yang telah memandu tes sehari penuh sebanyak dua shif.

“Saya mengharapkan rangkaian tes yang terdiri dari tujuh macam dapat mengRedaktur: Atviarni

gambarkan kondisi ril dari santri Al Kautsar, sehingga bisa ditentukan kemana akan diarahkan santri yang bersangkutan tersebut. Selain itu, pondok ini dapat mengarahkan dan memfasilitasi agar tercapai tujuan dan citacita mereka,” harapnya.

Sebagaimana juga dikatakan Irman, hasil tes ini harus ada tindaklanjutnya.

Bisa dengan orangtua, guru PA, guru BK maupun dengan santri itu sendiri. “Hasil tes ini akan diberikan lebih kurang dua minggu setelah diadakan. Kita bisa tindaklanjuti hasil tes IQ dan psikologi ini dengan mengadakan seminar parenting dengan orangtua dan mengkoordinasikan dengan guru BK atau guru PA, sehingga semua bisa tahu santri ini harus diarahkan kemana,” jelas Irman, yang juga dosen di IAIN Batusangkar itu.

“Serangkaian tes berjalan sesuai yang diharapkan. Banyak dari santri yang merasa tertantang ketika mengerjakannya, tak sedikit juga yang m erasa tes tersebut sulit. Hal ini dikarenakan tes IQ pertama yang mereka ikuti, karena sebelumnya di SD mereka belum pernah melaksanakannya. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang kita semua harapkan,” harap Irman. (h/nas/rel) Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA DINAS KOPERASI & UKM SUMBAR

BIMTEK dan sosialisasi Satgas Pengawas Koperasi di Hotel Daima bersama Bpk. Asdep Kepatuhan Deputi Pengawasan Kemenkop UKM RI

FOTO bersama usai uji petik pengawasan di KSU Sehati di Padang Panjang.

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

17

FOTO bersama peserta Bimtek Pengawasan USP di Hotel Daima bersama Satgas Pengawas Koperasi Sumbar

PENGAWASAN KSP DAN USP KOPERASI

UJI PETIK pengawasan USP Koperasi di KPRI Tunas Jaya Kab. Sijunjung

P

ENGAWASAN terhadap Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi, terus dilakukan Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Sepanjang 2017, melalui uji petik USP Koperasi dan melalui Satgas Pengawas Koperasi, ditemukan berbagai kelemahan dalam kelengkapan administrasi.

Uji petik pengawasan tahun ini ditargetkan 139 unit USP, terdiri dari 90 koperasi reguler, 35 USP koperasi unggulan dan 14 koperasi primer sekunder provinsi, dengan realisasi saat ini 104 USP Koperasi.

Sedangkan Satgas Pengawasan mengawasi 100 unit koperasi dengan realisasi saat ini 75 persen.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Zirma Yusri didampingi Kabid Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Dina Febriyanti menjelaskan, kelemahan yang ditemukan saat pengawasan, semuanya telah disampaikan kepada pengurus ko-

www.harianhaluan.com

p erasi dan Dinas Koperasi m as i n g masing k abupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

“Diharapkan hasil pengawasan itu dapat menunjang perbaikan kinerja dan kelembagaan koperasi ke depan,” katanya.

Di antara kelemahan administrasi pada kelembagaan koperasi itu adalah, tidak membuat Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan

Zirma: Perbaiki Terus Kinerja Koperasi khusus (Persus) seperti amanah Anggaran Dasar (AD), tidak membuat uraian tugas pengurus serta tidak membuat struktur organisasi.

“Jadi selama ini, KSP dan USP ini hanya berpedoman pada AD dan Keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT) saja. Selanjutnya, ditemukan pula KSP dan USP koperasi yang tidak memiliki izin USP,” katanya.

Pengawas koperasi juga belum menjalankan tugas sepenuhnya, seperti tidak membuat laporan hasil pengawasan secara berkala dan tidak membuat berita acara pemeriksaan.

Pengurus juga demikian, seperti tidak m enyelenggarakan buku administrasi koperasi secara tertib.

Selanjutnya dari aspek

BIMTEK dan sosialisasi Satgas Pengawas Koperasi di Hotel Daima bersama Asdep Pemeriksaan USP Deputi Pengawasan Kemenkop UKM RI didampingi Kadis Koperasi dan UKM Sumbar, Zirma Yusri.

USP, kelemahannya adalah tidak memiliki kebijakan tertulis tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menghimpun dana. Juga tidak memiliki kebijakan tertulis tentang SOP menyalurkan dana. Semua dilakukan hanya berdasarkan keputusan rapat anggota ta-

hunan saja.

“SOP adalah suatu sistem yang terukur bagi pengelola USP koperasi, agar dalam mengelola usahanya dilakukan secara efisien, efektif dan profesional,” katanya.

Ada pula USP Koperasi melakukan penghimpunan dana dari non anggota. Selain itu, tidak menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pejabat yang memberikan ijin USP setiap triwulan dan tahunan.

Selanjutnya, KSP dan USP Koperasi dengan volume pinjaman mencapai Rp2,5 miliar dalam 1 tahun buku, tidak melaksanakan audit. Padahal menurut aturannya, wajib diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasilnya dilaporkan pada rapat anggota.

Untuk berbagai temuan tersebut, pihaknya memberi waktu paling lama 6 bulan.

Tetapi untuk perizinan, struktur organisasi, buku wajib administrasi koperasi (daftar anggota, daftar pengurus dan pengawas dan lainnya), semuanya harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi perbaikan.

Jika rekomendasi tidak diindahkan, koperasi bisa

UJI petik pengawasan USP Koperasi di KPRI Kogusda Kota Solok.

PELAKSANAAN uji petik pengawasan pada Koperasi Wanita Koto Kaciak.

diberikan sanksi administratif seperti teguran lisan, larangan untuk menjalankan fungsi sebagai pengurus atau pengawas, izin usaha simpan pinjam di cabut dan usulan pembubaran.

“Dengan hasil pemerik-

Redaktur: Arda Sani

saan ini, diharapkan aparatur pembina koperasi di kabupaten/kota, dapat meningkatkan semangatnya membina dan mengawasi koperasi. Jangan biarkan koperasi lemah dengan kekurangannya,” katanya. (h/*)

Layouter: Irvand

18

OLAHRAGA

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

HADAPI MITRA KUKAR

Semen Padang Tidak Diperkuat Mofu dan Rudi PADANG, HALUAN — Semen Padang tidak akan diperkuat oleh dua pemain andalannya Rudi dan Mofu saat menghadapi Mitra Kukar dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, Kamis (19/10) di Stadion H. Agus Salim Padang. Caretaker pelatih Semen Padang Delfi Adri mengaku sudah menyiapkan pemain pengganti untuk kedua pemain tersebut.

“Rudi masih mengalami cedera,sedangkan Mofu tidak bisa bertanding karena mengalami sanksi akumulasi kartu kuning.

Kami akan memanfaatkan pemain

yang ada untuk menggantikan posisi kedua pemain tersebut,” ujar Delfi Adri, kemarin.

Ko Jae Sung, Fino Andrianas dan Elfis Harewan disiapkan

sebagai pengganti kedua pemain tersebut.

“Namun siapa yang akan diturunkan pada laga nanti masih belum bisa saya putuskan saat ini.

Sebab saya masih harus melihat kondisi pemain tersebut,” tuturnya.

Delfi mengaku bisa saja akan mengubah formasi tim karena Mofu yang biasa bermain sebagai second striker tidak bisa bermain.

“Mungkin saja saya akan memainkan dua striker murni di depan.

Namun kita lihat lah nanti bagai-

mana kondisinya,” sebut mantan asisten Nilmaizar ini.

Hanya mendapatkan waktu yang singkat yaitu hanya tiga hari dalam mempersiapkan tim, Delfi tidak mempermasalahkan kondisi yang ada. “Mau bagaimana lagi memang seperti itu adanya. Kami harus pandai-pandai mengatur waktu dalam mempersiapkan tim,” tuturnya.

Mitra Kukar datang ke Padang tidak dengan kekuatan penuh.

Marque Playernya Mohamed Sis-

soko tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning. Namun Delfi menilai itu bukan sebuah keuntungan bagi Semen Padang.

“Pastinya mereka sudah punya pemain pengganti. Siapapun yang dimainkan sebagai pengganti Sissoko wajib diberi pengawalan oleh pemain jika membahayakan,” jelasnya.

Menurut Delfi, Mitra Kukar merupakan tim yang bagus karena dihuni oleh pemain yang bagus seperti Hendra Bayaw, Inhyun Oh

dan masih banyak lainnya. “Mereka tim bagus dan patut kami waspadai,” sebut mantan pelatih Semen Padang U-21.

Semen Padang wajib meraih kemenangan pada laga ini agar mampu aman dari zona degradasi.

Saat ini Semen Padang berada di peringkat ke-15 denga 29 poin dari 29 pertandingan. Semen Padang sendiri hanya berjarak empat poin dari Perseu yang berada di peringkat 16 batas akhir zona degradasi. (h/san)

JELANG HADAPI PS TISWAN DONGGALA

Mahyeldi Motivasi Pemain PSP

WALIKOTA Padang yang juga Ketua Umum PSP Padang Mahyeldi memberikan motivasi kepada pemain PSP U-15. MO PSP U-15

PADANG, HALUAN — Menghadapi PS Tiswan Donggala di laga kedua babak penyisihan grup B Piala Soeratin U-15 tingkat nasional, Rabu (18/10) pemain PSP Padang mendapat suntikan motivasi dari Walikota Padang yang juga Ketua Umum PSP, Mahyeldi Ansharullah, Selasa (16/10) di penginapan PSP Hotel Olympic, Yogyakarta.

www.harianhaluan.com

Direktur Akademi Sepakbola PSP, H. Agus Suardi bersama pelatih kepala Herry Syarif melaporkan hasil pertandingan pertama dimana hasil akhir PSP U-15 kalah 42 atas Bhayangkara FC U-15.

Mahyeldi meminta para pemain untuk tidak larut dari kekalahan tersebut dan bangkit untuk menatap pertandingan selanjutnya. “Jadikan hasil pertama itu menjadi

motivasi dan terus berjuang.

Perjuangan Ananda semua belum berakhir. Besok, keluarkan kemampuan Ananda melawan wakil Sulteng itu,” ujar Mahyeldi memotivasi Randa Brasco cs.

Para pemain PSP diminta untuk tidak patah semangat dan optimis untuk lolos ke babak selanjutnya.”Jangan ada kata menyerah. Sekali lagi keluarkan kemampuan terbaik Ananda semua. Jaga kesehatan lalu dengarkan dan jalankan arahan tim pelatih,” pesan Mahyeldi lagi.

Mahyeldi juga m erasa gembira dengan kehadiran beberapa orang tua pemain.

Bahkan juga didukung langsung pula salah seorang mantan pemain PSP Ikrardinata yang akrab disapa Kilal. Dialog Mahyeldi yang juga Ketua Umum PSP itu dengan semua tim berlangsung penuh kekeluargaan. Pertemuan diakhiri dengan foto bersama.

“Tadi saya, ada acara di sini bersama Kementrian PU. Jadi setelah selesai saya mengunjungi Ananda semua.

Mudah-mudahan dua laga sisa babak penyisihan kita bisa menang,” harapan Mahyeldi yang dalam kunjungan itu didampingi Asisten Pemko, Hermen Peri. (h/san/rel)

RAIH EMAS — Atlet tarung derajat Sumbar Handika Ramadhoni berhasil meraih emas pada ajang Pomnas di Makassar. Sumbar sudah meraih dua medali emas pada ajang ini. IST

POMNAS XV

Tarung Derajat Tambah Emas Sumbar PADANG, HALUAN — Sumatera Barat kembali menambah medali emasnya pada ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (Pomnas) XV di Makassar. Handika Ramadhoni berhasil meraih medali emas dari cabang tarung derajat. Dengan demikian Sumbar sudah meraih dua medali emas, tiga perak dan enam perunggu.

Pada partai final, Selasa (17/10) Handika Ramadhoni yang juga peraih medali emas PON 2016 ini mengalahkan Deny Ilham dari Aceh dengan skor 3-0. Di partai final sebelumnya, atlet Sumbar, Kurnia Octarica dikalahkan Gesti Fransiska (Jabar) di kelas -45 kg putri dengan skor 0-3. Dari hasil ini, Kurnia Octa-

rica hanya puas dengan medali perak.

Sebelumnya, empat atlet tarung derajat Sumbar lainya, Edisyahputra, Weli Akbar, Ilham dan Febry Mulyadi telah membukukan 4 medali perunggu.

Karena dari kelas pertandingan yang mereka itu gagal menerobos final.

Ketua Harian Kodrat Sumbar, Dr Alnedral mengatakan, hasil 1-1-4 yang disumbangkan Tarung Derajat Sumbar pada Kontingen Bapomi Sumbar di Pomnas XV ini akan menjadi catatan tersendiri.

“Alhamdulillah Atlet tarung derajat Sumbar selalu menjadikan tradisi emas setiap multiiven yang diikuti Sumbar.

Kedepan kalau penanganan latihan atlet berprestasi mendapat sokongan, saya yakin tarung derajat akan berbuat lebih baik lagi” ujar Alnedral.

Tambahan medali Sumbar lainya datang dari cabang atletik atas nama Yulianti Utari. Selasa (17/10). Pelari

Redaktur: Arda Sani

jurusan Pendidikan Olahraga FIK UNP ini turun di nomor 10.000 meter.

Dinomor lari jarak jauh ini, Yuianti Utari kalah gesit dari pelari Jateng.

Cabang atletik sudah meraih satu medali emas dan tiga medali perak.

Kamis (19/10) cabang atletik mempertandingkan nomor halang rintang 3.000 m putra. “Kita berharap di halang rintang atletik sumbang emas,” ujar ofisial Aletik, Dr Erizal Nurmai.

Sementara itu double iven putra Sepak Takraw Sumbar tersandung melaju ke babak semifinal dan Rabu (18/ 10) masih menurunkan double iven putri. Catur dan pencak silat pertandinga masih berlangsung.

Ketua Kontingen Sumbar Dr Arsil mengatakan Sumbar menargetkan bisa meraih tujuh medali emas pada Pomnas kali ini. “Mudah-mudahan berkat doa dan dukungan masyarakat Sumbar hal itu dapat diwujudkan,” harap Arsil. (h/rel/san)

Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NASIONAL DAN INTERNASIONAL

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

19

INGIN SELAMAT, JANGAN GABUNG AS

Korut Kembali Tebar Ancaman NEW YORK, HALUAN — Korea Utara (Korut) memperingatkan negara-negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ancaman itu berbunyi, "jangan bergabung dengan Amerika Serikat (AS) dalam tindakan militer melawan negara Asia, jika Anda ingin selamat dari pembalasan".

Duterte: Marawi Telah Bebas dari Teroris MANILA, HALUAN — Presiden Filipina, Rodrigo Duterte mengumumkan pembebasan Kota Marawi dari kelompok milisi, Selasa (17/10). Hal ini diumumkan sehari setelah pemimpin milisi Maute, Omar Maute dan Isnilon Hapilon tewas dalam serangan militer.

"Bapak-bapak dan ibu-ibu, dengan ini saya menyatakan Kota Marawi telah terbebas dari pengaruh teroris yang menandai dimulainya rehabilitasi kota," ujar Duterte, seperti dilaporkan laman ABS CBN News.

Pemerintah Filipina mengatakan, pembangunan kembali Kota Marawi diperkirakan akan memakan waktu dua hingga tiga tahun. Terkait hal ini, Duterte telah memerintahkan pembentukan satuan tugas rehabilitasi Marawi dengan alokasi dana awal sebesar 20 miliar peso.

Peperangan di Kota Marawi pecah pada 23 Mei lalu. Kondisi tersebut menyebabkan Duterte menetapkan seluruh daerah Mindanao di bawah darurat militer. Adapun kubu yang diperangi militer Filipina adalah Maute, kelompok yang dinyatakan terafiliasi dengan ISIS. Pertempuran selama lebih dari empat bulan menyebabkan Kota Marawi porakporanda. Sebagian besar pusat kota dan budaya hancur. Sedangkan bangunan lain di kota tersebut terbakar akibat kontak senjata antara militer Filipina dan milisi Maute.

Konfrontasi senjata di Marawi juga menyebabkan krisis kemanusiaan. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan tewas dan 400 ribu lainnya terpaksa mengungsi akibat peperangan di kota tersebut.

Kendati demikian, selama peperangan berlangsung, Pemerintah Filipina meneguhkan diri tidak bernegosiasi dengan kelompok Maute walaupun pemerintah menyadari terdapat beberapa sandera yang ditahan kelompok milisi.

Beberapa negara dan organisasi telah memberikan bantuan untuk militer Filipina selama peperangan tersebut. Bantuan itu, antara lain dari Amerika Serikat, Cina,Jepang, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut pun bersedia membantu Filipina membangun kembali Marawi setelah terbebas dari milisi. (h/rol)

ILUSTRASI

INSPEKSI PASUKAN — Pemimpin Korut, Kim Jong-un melakukan inspeksi terhadap pasukannya. IST

Kemendagri Ogah Cabut Laporan Polisi BANDUNG, HALUAN — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo angkat bicara terkait permintaan kuasa hukum 11 tersangka kasus penyerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 11 Oktober 2017. Tjahjo diharapkan mencabut laporan di kepolisian lantaran sebagian besar tersangka adalah mahasiswa.

"Secara prinsip saya memaafkan, apalagi calon kepala daerah secara terbuka sudah minta maaf ke saya, bupati minta maaf, beberapa tokoh minta maaf, katanya salah alamat. Tetapi ini kan dalam proses kepolisian," kata Tjahjo usai pengukuhan praja muda IPDN angkatan 28 tahun 2017 di Bandung, Selasa (17/10).

Tjahjo menjelaskan, kantor kemendagri termasuk dalam kawasan ring satu pengamanan istana negara. Menurut dia, dengan acuan ini mestinya sudah diketahui. "Tanpa kami minta pun, polisi langsung memproses," ujarnya.

Meski memaafkan, namun dirinya tak bisa begitu saja men-

cabut laporan ke polisi. Hal itu terkait kapasitas dirinya sebagai pemimpin, di mana banyak staf kemendagri yang mengalami luka akibat serangan tersebut.

"Kalau saya disuruh mengabulkan untuk dicabut, muka saya terhadap staf yang luka itu ditaruh di mana. Ini kan ada yang lagi salat dilempari, mereka (staf) melawan menjaga harga diri," tuturnya.

Tjahjo tak habis pikir dengan penyerangan kantornya pada 11 Oktober, karena dirinya telah menemui para pengunjuk rasa dari Papua mulai dari depan gerbang kemendagri sampai bertemu di ruangan kerjanya.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden untuk Papua, Lennis Kogoya menilai, rusuh yang terjadi di kemendagri pada Rabu (11/10) lebih pada persoalan budaya. Budaya yang dimaksud Lennis, orang Papua kalau ingin bertemu dengan pemerintah seperti Mendagri Tjahjo Kumolo, maka harus dituruti. Sementara, saat massa dari Tolikara ingin bertemu namun hanya

diwakili pejabat dirjen.

"Kalau terima orang Papua sangat beda. Harus betul-betul masuk ke budaya. Di sini saja mau ketemu saya, saya arahkan ke staf saya, enggak mau," kata Lennis, di kantornya, Jalan Veteran III, Jakarta, Jumat (13/10).

Saat rusuh di Kemendagri, kelompok massa pendukung salah satu calon bupati meminta bertemu Tjahjo. Namun, tidak bisa dipenuhi. Kemarahan ini dinilai Lennis wajar, karena warga merasa tidak ingin ditemui. "Jadi bukan direncanakan, spontan," lanjut Lennis.

Pengalaman dia selama menjadi staf khusus Presiden Jokowi, sangat banyak yang datang.

Bahkan sampai harus antre dan bermalam-malam. Tapi itulah budayanya. "Udah puas, baru mau pulang," ujar Lennis.

Maka seharusnya, menurut dia, lebih baik ditemui dan diberi penjelasan. Dia yakin, setelah semua dijelaskan maka tidak akan terjadi aksi-aksi kekerasan seperti beberapa waktu lalu. (h/vvc)

DPR Setuju 7 Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 JAKARTA, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui tujuh calon anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terpilih untuk periode 2017-2022 dalam rapat paripurna, Selasa (17/10). Ketujuh anggota ini dipilih setelah melalui masa uji kelayakan dan kepatutuan di Komisi III DPR. Ketujuh anggota tersebut, yakni Mohammad Choirul Anam, Beka Ulung Hapsara, Ahmad Taufan Damanik, Munafrizal Manan, Sandrayati Moniaga, Hairansyah, dan Amiruddin.

Sebelum disetujui, ang-

gota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil melaporkan proses dan hasil uji kelayakan terhadap 14 calon anggota Komnas HAM. Proses uji kelayakan terhadap 14 calon anggota tersebut dilaksanakan pada 27 September 2017 untuk mengetahui visi misi dari para calon.

Komisi III DPR melanjutkan melakukan rapat pleno untuk pengambilan keputusan dari 14 calon yang telah diuji. Dari 14 calon, akhirnya 10 fraksi yang ada di Komisi III musyawarah untuk mufakat menyetujui tujuh calon anggota Komnas HAM.

PARIPURNA DPR menetapkan tujuh anggota komisioner baru Komnas HAM periode 2017-2022. IST

"Berdasarkan hasil pandangan fraksi-fraksi terse-

but, Komisi III DPR menyetujui tujuh orang anggota

Komnas HAM, F-PKS memberikan catatan terhadap dua calon anggota, dan FNasdem memberi catatan terhadap satu orang, meski keduanya menghormati," ujar Nasir saat rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Pimpinan rapat paripurna, Agus Hermanto langsung menanyakan kepada para wakil rakyat yang hadir di paripurna, "apakah laporan dari Komisi III tersebut dapat disetujui." "Setuju," jawab peserta rapat serempak dan diikuti ketuk palu oleh Agus Hermanto. (h/okz)

Militer Irak Rebut Kirkuk dari Kurdi

KONVOI kendaraan lapis baja Irak ketika mendekati Kota Kirkuk. IST

KIRKUK, HALUAN — Pasukan Pemerintah Irak dilaporkan mengambil alih Kota Kirkuk, yang terkenal kaya akan sumber daya minyakwww.harianhaluan.com

nya dari Kurdi. Operasi pengambilalihan pada Senin itu, diklaim sebagai bentuk respons Irak terhadap referendum kemerdekaan Kurdi.

Sebagaimana dikutip dari Middle East Monitor, Selasa (17/10) satu konvoi mobil lapis baja yang dikendarai oleh pasukan elit Irak mengambil alih gedung pemerintah provinsi di Kirkuk, hanya kurang dari sehari setelah operasi itu dimulai.

Sekedar informasi, pasukan elit yang dikerahkan dalam operasi tersebut merupakan anggota satuan Pasukan Kontra Terorisme Irak yang dilatih oleh Amerika Serikat.

Baik Pemerintah Irak serta Kurdi tidak menjelaskan berapa jumlah korban yang jatuh akibat konfrontasi ini. Namun, organisasi relawan yang bekerja di Kirkuk mengklaim sejumlah anggota Peshmerga (Kurdi) dan satu orang pasukan Irak jadi korb an jiwa dalam baku

tembak yang terjadi di wilayah Kirkuk bagian selatan.

Ketika pasukan Irak masih terus bergerak di wilayah Kirkuk, para warga Kurdi yang bekerja sebagai operator di dua ladang minyak kota tersebut sempat menghentikan produksi minyaknya yang diperkirakan mencapai sekira 350 ribu barel per harinya. Namun, produksi itu kembali usai Irak mengancam akan mengambil alih ladang minyak tersebut dari pihak Kurdi.

Hingga saat ini hal yang paling dikhawatirkan oleh Pemerintah Wilayah Kurdistan adalah kemungkinan Pemerintah Irak juga mengambil alih semua ladang minyak di Kirkuk. Pasalnya, ladang-ladang minyak tersebut disebut sebagai sum-

ber pemasukan yang penting bagi Pemerintah Kurdi.

Penolakan terhadap kemerdekaan Kurdi sebenarnya sudah secara terbuka disampaikan Irak dengan dukungan Iran dan Turki. Namun konflik antara pihak Kurdi dan Irak pun tak bisa terelakkan mengingat Kurdi menginginkan pemisahan diri.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengklaim negaranya tidak akan memihak, tapi ia kecewa dengan Irak dan Kurdi yang terlibat dalam konflik. Militer Irak bahkan menyatakan para komandannya yang berdinas di Irak terus mendesak agar pasukan Irak dan Kurdi menghindari meningkatkan ket egangan serta terus menjaga situasi yang kondusif. (h/okz)

Peringatan itu dimuat dalam salinan ucapan Wakil Deputi Duta Besar Korut untuk PBB, Kim In-ryong, dalam sebuah diskusi tentang senjata nuklir oleh panitia Majelis Umum PBB. Namun, Kim tidak membacanya dengan keras.

"Selama seseorang tidak ambil bagian dalam tindakan militer AS melawan DPRK (Korea Utara), kami tidak berniat menggunakan atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir melawan negara lain," bunyi pernyataan Kim, seperti dilansir dari Reuters, Selasa (17/10).

"Seluruh daratan AS berada dalam jangkauan tembak kami dan jika AS berani menyerang wilayah suci kami, bahkan satu inci pun tidak akan lolos dari hukuman berat kami di bagian dunia manapun," sambung pernyataan tersebut.

Ketegangan melonjak antara AS dan Korut menyusul serangkaian tes senjata oleh Pyongyang. Situasi semakin memanas akibat perang kata-kata yang semakin sengit antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un.

Wakil Duta Besar Korut di PBB, Kim mengatakan kepada komite Majelis Umum PBB, "jika kebijakan permusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar diberantas, kita tidak akan

pernah menempatkan senjata nuklir dan roket balistik kita di meja perundingan dalam situasi apapun."

Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat telah meningkatkan sanksi terhadap Korut atas program rudal nuklir dan balistik sejak tahun 2006. Sanksi yang dijatuhkan PBB telah mendapat dukungan dari berbagai negara. Pada Senin, Presiden Rusia, Vladimir Putin mengatakan, negaranya kini membatasi hubungan ekonomi, ilmiah, dan lainnya dengan Pyongyang, sesuai sanksi PBB. Bukan hanya PBB yang memberikan hukuman kepada negara serba tertutup itu. Uni Eropa juga mengumumkan sanksi baru kepada Pyongyang, karena telah mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik.

Ditambahkan Kim Inryong, senjata nuklir dan rudal negaranya menjadi aset strategis yang sangat berharga. Senjata tersebut tidak dapat ditukar dengan apa pun. Dia mengatakan Korut mendukung penghapusan total senjata nuklir dan upaya denuklirisasi di seluruh dunia. Namun, jika AS menolak perjanjian tersebut dan terus-menerus mengancam Korut dengan senjata nuklir, mereka tidak akan menyetujui perjanjian itu. (h/okz)

PENCARIAN PESAWAT MH370

Malaysia Terima Proposal dari Tiga Perusahaan KUALA LUMPUR, HALUAN — Pemerintah Malaysia telah m enerima proposal dari tiga perusahaan yang menawarkan melanjutkan proses pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370, Selasa (17/10).

Menteri Transportasi Malaysia, Liow Tiong mengatakan, proposal yang diajukan kepada pemerintah untuk melanjutkan pencarian pesawat MH370 berasal dari perusahaan eksplorasi dasar laut Amerika Serikat (AS) Ocean Infinity, perusahaan Belanda Fugro, dan satu perusahaan domestik. Kendati mendapat tawaran, Pemerintah Malaysia belum memutuskan apakah akan menerima tawaran tersebut.

"Kami tidak akan memutuskan apa pun sekarang, apakah kita memulai pencarian baru atau tidak. Kita harus berdiskusi dengan perusahaan ini dan akan memakan waktu, karena ini adalah beberapa diskusi

terperinci," ujar Tiong.

Ia menambahkan, proposal dari tiga perusahaan tersebut akan dipresentasikan ke negara-negara lain dalam komite tripartit, termasuk Cina dan Australia di dalamnya. Dari komite tersebut baru dapat diambil keputusan apakah misi pencarian pesawat MH370 dapat dilanjutkan kembali.

Perusahaan-perusahaan yang mengajukan proposal kepada Malaysia sangat menanti apakah mereka dapat melakukan misi pencarian MH370.

Perwakilan Ocean Infinity bahkan mengatakan perusahaannya hanya ingin dibayar jika mereka berhasil menemukan bangkai pesawat tersebut.

Pesawat Malaysia Airline MH370 hilang pada Maret 2014 dan tak diketahui rimbanya hingga kini. Pesawat tersebut diperkirakan telah berpindah ribuan mil jauhnya dari Samudra Hindia selatan sebelum membentur pantai Australia Barat. (h/rol)

Presiden Jokowi Beli Sate Gunakan Ojek Online SEMARANG, HALUAN — Presiden Joko Widodo mengaku sesekali membeli sate dan gado-gado menggunakan pelayanan ojek online atau daring yang dinilainya lebih praktis dan cepat.

"Saya pun juga pingin beli sate pakai Go-Food 30 menit sampai, pingin gadogado 30 menit datang," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Orasi Ilmiah dalam rangka Dies Natalis Ke-60 Universitas Diponegoro (Undip) di Stadion Undip Semarang, Selasa (17/10).

Maraknya layanan serupa itu, kata Presiden, merupakan sesuatu yang tidak terelakkan, di mana perubahan baik diRedaktur: Nasrizal

sadari maupun tidak sudah masuk ke Indonesia. Oleh karena itulah, ia meminta agar semua pihak terutama perguruan tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang dinamis tersebut.

"Apa yang harus kita persiapkan kalau perubahan ini datang? Entah itu PayPal, Alipay, robotic, ini akan berimbas," tuturnya.

Ia mencontohkan, generasi muda saat ini yang tidak lagi menggemari koran, namun lebih memilih menggunakan ponsel pintar. "Pakai gadget (gawai) tinggal klik mencari netflik terus video, lihat televisi sudah jarang karena benda kecil ini," ucapnya. (h/rol) Layouter: Syamsul Hidayat

20

KOTA PARIAMAN

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

SAMPAI AKHIR SEPTEMBER 2017

Serapan Anggaran Masih Rendah PARIAMAN, HALUAN — Serapan anggaran sampai akhir triwulan III atau akhir bulan September 2017 di sejumlah OPD Kota Pariaman, masih rendah. Bahkan beberapa OPD tercatat serapannya di bawah 40 persen.

Dinas Pariwisata Kebudayaan misalnya, pada akhir triwulan III serapannya baru mencapai 39,21 persen dari anggaran total Rp2,174%.

Sedangkan Dinas PUPR sekitar 41% dan Sekretariat Daerah baru menyerap anggaran 46,56%.

“Serapan anggaran secara

total oleh OPD di Kota Pariaman sudah diatas 50% atau 54,73% dari anggaran sebesar Rp704 miliar,” kata Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Kota Pariaman, Rismen menjawab Haluan, Selasa (17/10).

Dia menyebutkan, serapan anggaran oleh OPD yang masih rendah itu umumnya disebabkan kegiatanya ba-

nyak berlangsung IV tercatat hingga menjelang triwulan puluhan miliar.

IV atau pada bulan Rismen optimis, Oktober sampai Demenjelang akir tahun sember. ini realisasi serapan Dinas PUPR mianggaran tersebut salnya, walau serapan bisa mencapai target anggaran hingga seyang ditetapkan.

RISMEN karang baru menNamun dia capai 41%, tapi konmengakui, serapan trak yang akan dicairkan anggaran tahun ini bila dipada kurun waktu triwulan banding tahun lalu, memang

agak tercecer.

“Kalau tahun lalu itu, serapan anggaran pada triwulan III tersebut sudah mencapai 64%, tapi untuk tahun kini baru rata-rata serapan anggaran 54,73%,” katanya.

Kendala itu, lanjutnya, disebabkan beberapa hal, di antaranya perubahan struktur OPD turut memperlambat

dimulainya kegiatan. Meski demikian, jika diukur secara provinsi, maka tingkat serapan anggaran Kota Pariaman termasuk peringkat 5 besar.

“Jadi serapan anggaran yang rendah saat ini, masih bersifat sementara. Kita percaya pada akhir tahun, bisa mencapai target yang diharapkan,” katanya. (h/tri)

Pengusaha Warnet Agar Patuhi Aturan PARIAMAN, HALUAN — Pemko Pariaman menggelar sosialisasi bagi pengusaha warung internet (warnet), khususnya sosialisasi Perda Nomor 10 tahun 2013, tentang Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Maksiat.

Kegiatan yang dikuti 42 pengusaha warnet di Kota Pariaman ini, dilaksanakan di ruangan rapat Kantor Satpol PP dan Damkar, Kamis (12/ 10). Narasumber yang dihadirkan di antaranya Kasat Pol PP dan Damkar, Hendrizal Fitri, Kadis Kominfo, Yalviendri dan Dinas DPM dan Naker, Alfian.

“Pemko Pariaman akan menertibkan warung internet (warnet) yang ada di kota itu.

Nagi pengusaha warnet yang melanggar ketentuan, akan diberikan sanksi,” kata Kepala Kantor Satpol PP dan Damkar, Hendrizal Fitri.

Sementata Kadis Kominfo Kota Pariaman, Yalviendri mengatakan, saat ini internet

PATUHI ATURAN — Kadis Kominfo Kota Pariaman, Yalviendri memberikan arahan pada pengusaha warnet agar mematuhi aturan saat digelar Sosialisasi Perda Nomor 10 tahun 2013, tentang Pencegahan Penyakit Masyarakat dan Maksiat. TRISNALDI

Pengurus Remaja Mesjid Dikukuhkan PARIAMAN, HALUAN — Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman, Muhammad Nur mengukuhkan pengurus Remaja Mesjid di Mesjid Tungkal, Desa Tungkal Selatan, Pariaman Utara, Sabtu malam, (14/10).

Kepengurusan remaja mesjid yang dikukuhkan itu adalah untuk Desa Tungkal Selatan, Sintuk Sungai Rambai, Desa Tungkal Selatan dan Desa Tanjung Sabar. Pada kesempatan itu, dilantik juga pengurus Lembaga Pengembangan Pendidikan Keagamaan Deda dengan Ketua, Emri Joni Dt. Tumangguang.

Kepala Kementerian Agama Kota Pariaman, Muhammad Nur menyatakan bangga dengan telah dilantiknya pengurus remaja mesjid itu. Namun dia berharap pelantikan yang sudah dilakukan tidak hanya tinggal merek ke depan saja, tetapi kaya dengan aktivitas dan program kegiatan.

“Pembentukan pengurus Remaja Mesjid ini penting dilakukan, karena merupakan wadah bagi remaja untuk menyalurkan aktivitas positifnya,” katanya.

Remaja mesjid diajak untuk terus mengasah diri dengan pengetahuan dan skill (keahlian). Manfaatkan waktu dengan baik untuk kegiatan bermanfaat tentu tidak meninggalkan pelaksanaan ibadah sesuai ajaran agama Islam.

Oleh sebab itu mari bangun diri, lingkungan dan masyarakat untuk menatap ke depan yang lebih baik dengan landasan iman dan taqwa.

Sehingga semua berjalan seimbamg antara dunia dan akhirat.

“Mari isi kegiatan dengan hal positif, jangan sia-siakan waktu, jauhkan penyakit masyarakat,” harap Muhammad Nur. Sementara Camat Pariaman Utara, Ferry Ferdian mengatakan, di kecamatan yang dipimpinnya a hampir semua desa sudah memiliki kepengurusan Remaja Mesjid, namun eksistensinya masih perlu dimaksimalkan. (h/tri)

bukan lagi barang asing bagi masyarakat. Kehadiran warnet tentu sangat dibutuhkan masyarakat untuk mencari dan menyebarkan informasi. Namun diharapkan kehadirannya hendaknya tidak melenceng dari fungsinya.

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2013, posisi monitor computer pada sebuah warnet tidak boleh menghadap dinding, dilarang bersekat dan operasional tidak boleh melewati jam 24.00 WIB (tengah malam).

“Namun berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kota Pariaman, sebagian besar warnet belum mengindahkan ketentuan Perda Nomor 10 tahun 2013 ini,” katanya.

Di antara temuan timnya di lapangan adalah, adanya warnet yang belum memiliki izin, masih bersekat dan operasionalnya masih ada yang lewat pukul 24.00 WIB. (h/tri)

FESTIVAL SENI DAN BUDAYA

Upaya Pelestarian Kesenian Anak Nagari PARIAMAN, HALUAN — Festival Seni dan Budaya tingkat Kecamatan Pariaman Timur menurut rencana akan digelar di Desa Koto Marapak, Rabu (28/ 10).

Camat Pariaman Timur, Hendri kepada Haluan Selasa, (17/10) menjelaskan, kegiatan ini sudah sering digelar setiap tahun dan selalu mendapat sambutan dari masyarakat.

Pada Festival Seni dan Budaya kali ini, akan ada lomba kreasi gandang tasa untuk murid SD se Kecamatan Pariaman

Timur. Selain itu juga Lomba kesenian anak nagari. Selain itu Tari Indang antar SD se Kecajuga sebagai wadah bagi sanggar matan Pariaman Rimur. Sedang seni yang telah tumbuh di desauntuk Lomba Pencak Silat, akan desa di wilayah Kecamatan digelar untuk tingkat Kota PaPariaman Timur untuk unjuk riaman dan Kabupaten Padang kebolehannya.

Pariaman.

Setiap kali kegiatan selesai ”Jika dibanding tahun lalu, dilaksanakan, maka akan dilaHENDRI maka tahun ini cukup banyak kukan evaluasi. Dari sana, jenis kegiatan yang kita lompihaknya menilai bahwa dampak bakan,” sebut Hendri. dari helat festival ini dengan tumbuh Ditambahkan, tujuan kegiatan ini kembangnya sanggar kesenian anak diadakan tiada lain untuk melestarikan nagari. Sebagai contohnya, kalau dulu

tak banyak sasaran silat, maka sudah banyak jumlahnya.

“Yang jelas dengan digelarnya kegiatan festival ini secara berkesimbungan tiap tahun, banyak hal positif yang diperoleh untuk kemajuan masyarakat,” jelas Camat Pariaman Timur, Hendri.

Persiapan untuk kesuksesan helat terus dirampungkan oleh panitia, sehingga tiba waktunya Festival kegiatan tersebut berjalan lancar dan sukses sampai akhir tanggal 28 Okotober 2017. (h/tri)

Pekerjaan Infrastruktur Hampir Rampung PARIAMAN, HALUAN — Pekerjaan pembangunan proyek infrastruktur bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Pariaman, sebagian besar sudah rampung.

Rinciannya, dari delapan proyek yang dikerjakan, sebanyak 5 proyek sudah diserahterimakan pekerjaannya (PHO).

“Sebagian besar pekerjaan sudah hampir rampung. Hanya 3 proyek yang belum tuntas. Hanya menunggu waktu saja. Di antara proyek itu adalah peningkatan jalan sebanyak 6 kegiatan, sebanyak 4 sudah selesai dan 2 kegiatan lainnya masih dikerjakan,” kata Kabid Bina Marga Dinas PUPR kota pariaman, Muliawan menjawab Haluan, Selasa (17/10).

Lebih jauh Muliawan menyebutkan, dua pekerjaan yang masih dikerjakan itu berada di Taratak dan Kampung Keling.

Dia mencontohkan, salah satu pekerjaan peningkatan jalan dengan membuat trotoar, masih mengalami keterlambatan sekitar 1% dari target pekerjaan yang seharusnya sudah selesai 86%.

Di bidang pemeliharaan, ada 4 paket pekerjaan pula, di antaranya

MAULANA Muhammad Nur ketika diarak mengitari Kota Pariaman.

tiga paket sudah selesai dan satu dalam tahap PHO. Namun pihaknya percaya bahwa proyek yang mengalami keterlambatan itu, dapat diselesaikan tepat pada waktunya dapat selesai dengan baik.

“Biasanya begitu, menjelang akhir masa kontrak, pemborong meningkatkan intensitas kerjanya dengan menambah tenaga kerjanya agar pekerjaan selesai tepat waktu sesuai kontrak,” sebut Muliawan.

Meski demikian, pihaknya mengakui bahwa pekerjaan di lapangan tetap ada masalah.

Namun yang terlihat sekarang adalah kurangnya pekerja yang memiliki skill sehingga terkadang pekerjaan harus dibetulkan atau dikerjakan ulang.

“Dalam sebuah pekerjaan infrastruktur fisik, sebaiknya pekerja juga bisa baca gambar.

Hal itu tentu bisa mempercepat volume pekerjaan di lapangan.

Jadi kita berharap, skill tenaga kerja terus ditingkatkan dan menjadi acuan juga bagi pelaksana atau kontraktor yang mengerjakan proyek di lapangan,” katanya. (h/tri)

PEPAYA DI ANTARA GAHARU

Hasil Panen 350 Kg/Minggu

SALAH seorang petani, Salam Pulungan. www.harianhaluan.com

PARIAMAN, HALUAN — Tanaman tumpang sari seperti pepaya, jambu paraweh yang ditanam petani beberapa waktu lalu, kini mulai menghasilkan. Sebagian besar telah bisa dipanen dan mendatangkan keuntungan bagi petani.

“Hampir 350 Kg buah pepaya termasuk jambu paraweh yang bisa kami panen dari kebun per minggu. Se-

dangkan harga jualnya Rp2.000/Kg,” kata salah seorang petani, Salam Pulungan kepada Haluan, Selasa (17/10).

Dia berkebun dengan mengolah lahan terlantar menjadi areal perkebunan dekat sepadan Kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman di Kurai Taji.

Kini lahan yang semula hanya diisi tanaman perdu liar,

kini berubah menjadi lahan yang menghasilkan rupiah.

S ebenarnya tanaman tumpang sari yang sudah panen s ekarang, berada diantara tanaman gaharu yang baru di lakoninya beberapa tahun belakangan. Budidaya ini dilakukannya bermitra dengan sebuah perusahaan yang bergelut di bidang tanaman ini.

“Tananam gaharu umur-

nya hampir mencapai 3 tahun. Budidaya menanam ini bermula dari melihat sebuah brosur kerjasama yang ditawarkan sebuah perusahaan.

Saat dilakukan komunikasi, ternyata jadilah seperti sekarang ini,” katanya.

Gaharu dengan luas areal hampir 1 hektare itu, baru dipanen daunnya yang dibeli langsung oleh pihak perusahaan tempat bermitra seharga Redaktur: Devi Diany

Rp5.000,-/kg.

Panen daun gaharu itu sudah mencapai 1 ton. Dan hasilnya lumayanlah bersama penen buah pepaya dan jambu perawas dari tumpang sari di kebun tersebut.

“Soal hasil yang didapat it u digunakan untuk mendukung finansial keluarga dan pendidikan anakanak ke depan,” sebut Salam. (h/tri) Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

21 RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

Bupati Yuswir Arifin Buka Musrenbang RPJM Perubahan SIJUNJUNG, HALUAN - Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin membuka secara resmi Musren bang RPJM Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2016 – 2021 di Gedung Pertemuan Pancasila Muaro Selasa (17/10).

Hadiri pada acara pembukaan tersebut, Ketua DPRD, Yusni Darti, unsur forkopimda, Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, Bappeda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota tetangga, Ketua GOW, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, Pimpinan BUMN/BUMD di Kab Sijunjung, Camat, Wali Nagari, Tokoh Masyarakat, Bundo Kanduang dan Undangan lainnya.

Bupati dalam sambutannya berharap kepada peserta musrembang agar mengikuti musrembang ini dengan baik sehingga musrenbang RPJM Perubahan ini dapat menghasilkan kesepakatan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyempurnaan terhadap RPJM Perubahan. “ Saya harapkan peserta dapat memberikan masukan yang positif dan kontruktif demi kemajuan masyarakat Kabupaten Sijunjung di masa yang akan datang,” ucapnya.

Kepala Bapppeda Kabupaten Sijunjung Febrizal Ansori, melaporkan, musrembang RPJMD Perubahan Kabupaten Sijunjung tahun 2016 - 2021 untuk menyempurnakan rancangan RPJMD perubahan melalui penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Perubahan.(h/azn)

Kredit Pokdakan Bakti Jaya Disetujui PNM SIJUNJUNG, HALUAN - Kabar gembira bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Bakti Jaya Nagari Muaro Takung.Betapa tidak, permohonan kredit yang diajukan Keltan Bakti Jaya untuk mengembangan budi daya ikan lele disetujui PT.Permodalan Nasional Madani (PT.PNM Persero)..

“Dari delapan pokdakan yang mengajukan kredit ke PT.PNM, hanya satu yang disetujui, yakni Pokdakan Bakti Jaya Nagari Muaro Takung,” kata Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sijunjung, Ir.Sutarto kepada Haluan via telepon selularnya, Selasa (17/ 10).

Sementara tujuh Pokdakan yang lain, sambung Sutarto, belum memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan PT.PNM Persero.”Dari hasil verifikasi lapangan PT.PNM, tujuh Pokdakan lainnya belum memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Sutarto sendiri belum bisa memastikan kapan kredit modal usaha tersebut cair.Namun begitu dari informasi yang dia peroleh dari pejabat PT.PNM, kredit modal usaha untuk Pokdakan Bakti Jaya itu cair awal Desember mendatang.

“Belum ada kepastian, kemungkinan awal Desember mendatang,” ujar Kepala Bidang Produksi Perikanan Dinas Pangan dan Perikanan.

Sebelumnya, seperti diberikan koran ini, PT.Permodalan Nasional Madani (PT.PNM Persero) menawarkan program pinjaman atau kredit modal usaha dengan bunga yang diklam rendah, yakni 6 persen.

Kontan saja, program pinjaman dengan bunga menurun ini disambut baik oleh Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Sijunjung saat sosialisasi pengem bangan usaha yang difasilitasi Dinas Pangan dan Perikanan setempat.

“Ada delapan Pokdakan yang mengaju kan kredit ke BUMN plat merah tersebut,” kata Kepala Bidang Produksi Perikanan, ir.Sutarto kepada Haluan via telepon selular nya, Selasa (24/5).

Delapan Pokdakan yang mengajukan kredit itu, masing-masing Pokdakan Bakti Jaya, Budipas, Berkah Senja, Tunas Jaya, Berkat Yakin, Tunas Karya, Mutiara dan Pokdakan, Mina Sejahtera.

Dalam sosialisasi yang pimpin Kepala Bagian Pemasaran PT.PNM, Hadi Nurhadi, sambung Sutarto, perusahaan pelat merah ini menyiapkan kredit Rp1 juta hingga Rp300 juta bagi pelaku usaha, baik perorangan maupun kelompok. (h/azn)

TANAM BIBIT - Gerakkan penghijauan dalam rangkaian HUT TNI ke-72 di jajaran Kodim 0310/SSD ditandai dengan penanaman bibit di kawasan Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII, Senin (16/10). AZNELDI

PERINGATI HUT TNI KE-72

Kodim 0310/ SSD dan Pemkab Tanam Ratusan Bibit SIJUNJUNG, HALUANJajaran Kodim 0310/ SSD bekerjasama dengan Pemerintah Daerah setempat melaksanakan penanaman bibit di Nagari Bukit Bual Kecamatan Koto VII, Senin (16/10).

Gerakkan penghijauan dengan menanam 250 bibit jambu bol, jengkol dan mahoni, merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT

TNI) ke-72 di jajaran Kodim 0310/ SSD. Kegiatan tersebut ditandai dengan penanaman bibit secara simbolis oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ir.Nizam Ul Muluk, M.Si, Komandan Kodim 0310/SSD, Letkol Inf.Irvan Yusri, unsur forkopimda, Ketua Persit, unsur forkopimca, Wali Nagari Bukit Bual, dan undangan lainnya.

Komandan Kodim 0310/SSD, Letkol Inf.Irvan Yusri mengatakan, gerakkan penghijauan ini sebagai perwujudan dan kepedulian prajurit dalam menjaga keseimbangan alam di Nagari Bukit Bual. “Ada 250 bibit

jambu bol, jengkol dan mahoni yang ditanam diarel Nagari Bukit Buat,” ucap Irvan Yusri.

Sementara Staf Ahli Nizam Ul Muluk berharap kepada masyarakat Nagari Bukit Bual supaya menjaga, memelihara dan merawat berbagai bibit yang ditanam di nagari tersebut.

“Agar bibit yang ditanam tumbuh subur serta berhasil dan berdayaguna untuk penghijauan, kami berharap dan berpesan kepada masyarakat Nagari Bukit Bual supaya menjaga, memelihara dan merawatnya dengan baik,” harap Nizam.

Selain menjaga, memelihara dan merawat bibit yang ditanam, ia juga

berharap kepada masyarakat Bukit Bual semangat menanam yang bergelora tidak hanya pada gerakan penghijauan yang diprakarsai jajaran Kodim 0310/SSD, tapi juga ditumbuhkembangkan dalam penghidupan sehari-hari, baik untuk menghijaukan hutan dan lahan maupun perkarangan masing-masing. “Kami berharap, semangat menanam yang bergelora tidak hanya pada gerakan penghijauan yang diprakarsai jajaran Kodim, tapi juga ditumbuhkembang kan dalam penghidupan sehari-hari, baik untuk menghijaukan hutan dan lahan maupun perkarangan ma singmasing,” ujar Nizam Ul Muluk.(h/azn)

40 Peserta Ikuti Pelatihan Manajemen Pengelolaan Masjid SIJUNJUNG, HALUAN- Sebanyak 40 orang pengurus masjid dari delapan kecamatan di Kabupaten Sijunjung mengikuti pelatihan managemen pengelolaan masjid.Hal itu dilakukan agar pengurus masjid mampu mengelola masjid dengan baik.

Kegiatan yang akan berlangsung selama tiga hari itu

dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sijun jung, Zefnihan di Hotel Bukik Gadang, Rabu malam (11/10).

Sekdakab, Zefnihan ketika membuka pelatihan managemen pengelolaan masjid berharap para peserta dapat mengikuti pelatihan ini secara maksimal.Pelatihan ini, sebut dia, sangat berguna untuk

pengembangan SDM dan menambah wawasan pengurus dalam mengelola masjid. “Pelatihan managemen pengelolaan masjid merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap pengurus masjid,” ucap Zefnihan.

Kepala Bagian Kesra Setdakab, H.M.Hasbi menyebutkan, pelatihan managemen

pengelolaan masjid dikuti 40 pengurus dari delapan kecamatan.Pesertanya, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, ketua pembangunan dan qarim masjid.

Pelatihan managemen pengelolaan masjid menghadirkan narasumber dan pemateri dari Kantor Kementrian Agama Kota Padang, Drs.Darnalis,

Kantor Kementrian Agama Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sijunjung serta Asisten 1 Setdakab, Irwandi dan Kabag Kesra, M.Hasbi.

“Peserta, akan digambleng de ngan berbagai materi yang berkai tan dengan penataan, pemeliha raan, administrasi, keuangan, per pustakaan mas jid serta cara mera maikan masjid,” ucapnya.(h/azn)

usaha kemitraan ini perlu dilakukan.Sebab, tanpa adanya temu usaha kemitraan, pengem bangan sektor IKM akan mengalami kendala, terutama dalam permodalan.

Karena itu, dia berharap, dengan adanya temu usaha kemitraan dapat membangun kerjasama antara pengusaha, pemerintah dan perbankan, setidaknya melalui dana CSR (corpotare social responsibility).

Ketua DPRD, Yusni Darti menyambut baik kegiatan temu usaha kemitraan tersebut.Ia

juga berharap, pelaku IKM di daerah ini bekerjasama dengan organisasi seperti IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia).

Kerjasama dimaksud, agar pelaku IKM, selain mudah memasarkan produk, baik dalam maupun luar daerah.

Temu usaha kemitraan menghadrikan nara sumber Mamanto Fani, S.Pt, Reni Kurnia, S.Pd, MM dan dari Dinas PM dan PTSP terkait perizinan online serta kemitraan dengan Perbankan dari BUMN/BUMD.(h/azn)

TEMU USAHA KEMITRAAN

Dorong Pengembangan IKM SIJUNJUNG, HALUAN- Untuk mendorong pengembangan sektor Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Sijunjung, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM setempat menggelar temu usaha kemitraan dengan para pelaku IKM di daerah ini di Hotel Bukik Gadang, Senin (16/10).

Temu usaha kemitraan yang diikuti sebanyak 70 pelaku IKM didaerah ini menghadirkan pihak perbankan, yakni Bank Nagari dan BNI Cabang Sijunjung.

Ketua Panitia Pelaksana, Hendri Nurka menyebutkan, temu usaha kemitraan sehari ini mengikutsertakan 70 pelaku IKM di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih.Rinciannya, pelaku usaha industri non agro sebanyak 30 orang dan pelaku industri agro 40 orang.

Temu usaha kemitraan yang mengangkat tema pembinaan terhadap IKM dan kemitraan dengan perbankan, selain meng hadirkan pihak perbankan juga menghadirkan Ketua IWAPI Kabupaten Sijunjung, Yusni

Darti yang juga Ketua DPRD setempat.

Dia mengatakan, temu usaha kemitraan merupakan salah satu upaya dari Dinas Daperinkop dan UKM untuk mendorong terbentuknya kerjasama kemitraan antara IKM perbankan dan BUMD/BUMN di daerah ini. “Tujuan temu usaha kemitraan ini adalah untuk mendorong semakin berkembangnya IKM di daerah ini,” ucapnya.

Kepala Dinas Dagperinkop dan UKM mengatakan, temu

Pemkab Serahkan 15 Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara SIJUNJUNG, HALUAN- Pemerintah Kabupaten Sijunjung me nyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat kabupaten kepada 15 orang pelaku dan kelompok yang berprestasi dalam bidang ketahanan pangan.

Penghargaan APN bidang ketahanan pangan tingkat kabupaten berupa piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan secara berurutan, juara I Rp700 ribu, juara II Rp600 ribu dan juara III Rp500 ribu, disewww.harianhaluan.com

rahkan, Staf Ahli Bupati, Syahrial, Kepala Dinas Pertanian, Ronaldi dan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan, Yulizar di halaman kantor bupati, Senin, (15/10).

Kategori pembina tingkat nagari, peringkat I, diraih Wali Nagari Kandang Baru, Marhalim, peringkat II, Wali Nagari Kampung Dalam, Muklek Sandra dan peringkat III, Wali Nagari Aia Amo, Idrus Hakimi.

Kategori pelayanan ketahanan pangan, peringkat I,

Berijon, penyuluh wilayah binaan Padang Sibusuk, peringkat II, Silvia, penyuluh wilayah binaan Kandang Baru dan peringkat III, Jeri Ferdianto, penyuluh wilayah binaan Tanjung Gadang.

Kemudian, kategori pelaku pembangunan ketahanan pangan, peringkat I Gapoktan Tigo Saiyo Nagari Tannjung Gadang, peringkat II,Gapoktan Bhakti Jaya Nagari Takuang dan peringkat III, Gapoktan Lubuk Tarok Sakato Nagari Lubuk Tarok.

Selanjutnya, kategori pelo

por ketahanan pangan, pering kat I, Firdaus dari Nagari Koto Baru, peringkat II, Marlis dari Nagari Latang dan peringkat III, Jhon Hendri asal Nagari Padang Sibusuk.

S ementar a kat eg o r i p e mang ku ketahanan pangan, peringkat I, Enti Jaya dari Nagari Kunangan Parik Ran tang, juara II Asril Bandaro Rajo dari Nagari Pamua tan dan peringkat III, Baharudin Nagari P adang Sibusuk.(h/ azn)

PEMERINTAH Kabupaten Sijunjung menyerahkan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat kabupaten kepada 15 orang pelaku dan kelompok yang berprestasi dalam bidang ketahanan pangan di halaman kantor bupati setempat, Senin (16/10). AZNELDI Redaktur: Dodi Nurja

Layouter: Yohanes

22

SUMBAR

SELASA, 8 AGUSTUS 2017 15 Dzulkaidah 1438 H

22

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Harian

RABU, 18 OKTOBER 2017 / 28 Muharram 1439 H

Mencerdaskan Kehidupan

MANFAAT ADD DAN ADN DI NAGARI KAPA

Majukan Nagari, Sejahterakan Warga BUMNag Diminta Aktif PASBAR, HALUAN — Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Kabupaten Pasaman Barat sudah berdiri di setiap nagari. Namun, bak hidup segan, mati pun enggan. Padahal lembaga ini bermanfaat untuk penggerak ekonomi Nagari.

Ke depan BUMNnag di semua Nagari di Pasaman Bara, t harus aktif untuk menunjang perekonomian di nagari. “Kita harus bersyukur dan bangga bahwa Kabupaten Pasbar masing-masing nagari telah memiliki BUMNag. Sementara di kabupaten kota lain di Sumbar belum semua nagari memiliki BUMNag. Jadi wajar apabila Kabupaten Pasbar merupakan pilot projeck bagi kabupaten lain yang ada di Sumbar. Ini membuktikan Pasbar telah siap mensukseskan Nawacita yang dicanangkan oleh Bapak Presiden kita. Namun, saya tekankan kepada kita semua bahwa Bumnag ini harus aktif dan bisa menunjang perekonomian masyarakat,”ulas Sekda Pasbar Manus Handri, Selasa (17/10).

Ketika memimpin rapat koordinasi BUMNag di Auditorium kantor bupati Pasbar Selasa (17/10), Sekda menegaskan, pembangunan nagari memperoleh kembali momentum dengan diundangkannya UU nomor 6 tahun 2016 tentang desa. UU itu telah membawa harapan baru bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Karena nagari tidak lagi hanya dianggap sebagai objek pembangunan semata. Melainkan sebagai subjek yang berperan dalam penyelenggaran pemerintah, pelaksanaan pembangunan serta pengelolaan keuangan nagari.

“Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Keberadaan BUMNagdi Pasbar diharapkan menjadi pilar kegiatan ekonomi nagari. Ini sesuai dengan semangat tujuan dibentuknya Bumnag.

Dimana Bumnag harus mampu meningkatkan pendapatan asli nagari, pengembangan potensi perekonomian nagari serta penciptaan lapangan kerja,”papar Manus Handri.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lapangan masih banyak terdapat beberapa kelemahan dan pengelolaanBUMNag, tandas Manus Handri. Kelemahan terutama terletak pada masalah manajement administrasi keuangannya. Sesuai dengan orientasi dibentuknya makaBUMNag bukan hanya mengandung unsur kegiatan sosial dan pemberdayaan tetapi harus lebih berorientasi Bisnis.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Edris Dsem mengatakan, Pemda Pasbar telah menyuntikan dana ADN ke rekening BUMNag berupa penyertaan modal.

Bantuan tersebut telah digulirkan 2 tahun terakhir . Pada tahun 2015 berjumlah Rp50 juta, pada tahun 2016 Rp80 juta rupiah dan tahun 2017 ini sebesar Rp50 juta rupiah.”Saya berharap dana bantuan modal ini menjadikan sebagai stimulan modal usaha BUMNag untuk pengembangannya ke depan. Selain penyertaan modal tersebut, pemerintah daerah melalui OPD terkait yaitu DPMN juga menfasilitasi BUMNag untuk melakukan kerjasama dengan stakeholder dan lembaga non pemerintah demi kemajuan BUMNag, “ tutur Edris Dsem. (h/ows)

PASBAR, HALUAN — Kecamatan Luhak Nan Duo Nagari Kapa tahun 2017 ini menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) sebesar Rp2,6 miliar dengan 12 item pembangunan fisik.

Pembangunan tersebut sangat membantu masyarakat sehingga perekonomian berjalan dengan lancar.

Menurut Walinagari Kapa Yulizar, Selasa kemarin (17/10) mengatakan pembangunan sejumlah jalan tani dan kawasan permukiman masyarakat yang bersumber dari dana desa dan dana nagari mulai berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

Salah satunya mempermudah akses jalan membawa hasil tani dan perluasan perkampungan yang bisa di akses.

“Sejumlah pembangunan fisik berupa jalan baru, jembatan dan sejumlah infrastruktur lainnya di Kapa mulai berdampak terhadap perkembangan kawasan permukiman dan pengikatan usaha pertanian masyarakat,”kata Walinagari Kapa Yulizar.

Ia menambahkan, Alokasi Dana Desa dan Nagari sangat membantu pembangunan nagari. Sebelum ada ADN dan ADD pembangunan jalan dan infrastruktur di tingkat nagari terbilang sangat minim. Akibatnya sejumlah sarana umum di nagari tidak terpenuhi dengan baik. Namun sejak beberapa

BERMANFAAT — Salah satu jalan yang dibangun di Nagari Kapa dengan ADD dan ADN sudah digunakan oleh masyarakat. OSNIWATI

tahun lalu hal tersebut sudah mulai membaik. “ Tahun 2017 Nagari Kapa melakukan pembangunan fisik dari dana desa dan dana nagari sebanyak 12 item dengan total anggaran sekitar Rp2,6 Miliar. Sementara untuk keseluruhan anggaran pendapatan dan belanja nagari sebesar Rp4,8 Miliar,” tutur Yulizar.

Seperti yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Kapa sete-

lah pembangunan sejumlah jalan rabat beton menuju perkampungan dan lokasi pertanian yang bersumber dari dana desa dan dana nagari masyarakat setempat merasa terbantu.

Pasalnya pembangunan tersebut membuka akses jalan.

Menurut salah seorang warga Matmawati, di nagari terdapat 12 item pembangunan fisik yang bersumber dari anggaran dana desa dan anggaran

dana nagari. Pembangunan tersebut sudah mulai memberikan dampak positif, salah satunya perluasan kawasan perumahan masyarakat.

Masyarakat berharap kedepan pembangunan dan alokasi dana nagari bisa ditingkatkan.

Pasalnya saat ini masih banyak infrastruktur di nagari yang perlu dibenahi, seperti sarana kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian bisa mewujudkan pemerataan pembangunan. “Semenjak adanya pembangunan di nagari ini dengan ADN ADD terasa gejolak pembangunan itu sudah mulai terasa hingga ke bawah.

Jalan-jalan sudah mulai di rabat beton, jembatan sudah mulai di perbaiki. Imbasnya kami merasa mudah untuk memabwa hasil panen keluar dari kebun,” tutur Matmawati. (h/ows)

Tiga Nagari Deklarasikan Gerakan Stop BABS AROSUKA, HALUAN — Sebanyak 3 nagari di kab. Solok mendeklarasikan diri sebangai nagari pelopor gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan.

Gerakan pencanangan dan deklarasi di tiga nagari yaitu Nagari Kacang, Tanjung Alai dan Nagari Sungai Durian itu dilaksanakan di Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak, Minggu (15/10) kemaren dan menjadi kabupaten pertama yang mendeklarasikan Nagari ODF pada tahun 2017 ini.

Kegiatan itu dihadiri oleh Bupati Solok H. Gusmal SE MM, Menteri Kesehatan RI diwakili oleh Direktur Kesling Dr. Imran Agus Nurali, SP.KO, Forkopimda Kabupaten Solok, Kadis Kesehatan Prov. Sumbar Dr. Meri Yuliesday, Mars, Sekda Kab. Solok Aswirman, Staf Ahli, para Asisten dan Kepala OPD Terkait, Camat se-Kabupaten Solok, Forkopimcam X Koto Singkarak dan Wali Nagari se- Kecamatan X Koto Singkarak.

Terhadap kegiatan itu, Kadis Kesehatan Provinsi Sumbar Dr. Meri Yuliesday,Mars mengatakan, kegiatan Stop BABS ini adalah salah satu Investasi jangka panjang untuk menjaga kesehatan masyarakat, serta dapat menjaga ketersediaan air bersih untuk kelangsungan hidup warga masyarakat. “ Diharapkan kepada para Wali Nagari untuk dapat mengajak seluruh lapisan masyarakat

BUPATI Solok menyerahkan sertifikat dan Plakat kepada Wali nagari Kacang, Wali Nagari Tanjung Alai dan wali nagari Sungai Durian, saat pencanangan nagari sebagai pelopor gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan, di nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak, Minggu (15/10). YUTIS WANDI

untuk dapat berperan aktif dan berkomitmen untuk pelaksanaan kegiatan ini,” katanya.

Menyambut itu, Bupati Solok Gusmal mengatakan, kegiatan ini sekaligus dalam rangka mewujudkan visi misi Pemerintah Kabupaten Solok di bidang kesehatan, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat pembudayaan hidup bersih dan lingkungan sehat. Salah satu upaya meningkatkan budaya hidup

bersih dan lingkungan sehat ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Solok, bahwa Pemerintah Kabupaten Solok meningkatkan program pembangunan di bidang air minum dan sanitasi serta lingkungan bersih.

Dinas Kesehatan Kabupaten Solok kata Bupati, juga sudah menetapkan Ikon “Nagari peduli sehat, Kabupaten Solok Kuat”. Lantaran itu, diharapkan keterlibatan pemerintah Nagari dan desa,

sesuai dengan yang telah diamanatkan oleh negara sebagai pemerintah terdepan dalam membangun masyarakat termasuk membangun kesehatan di Kabupaten Solok. “Pada saat ini hampir seluruh Nagari sudah berkontribusi membangun kesehatan di Kabupaten Solok yang bersumber dana ADD dan ADN, diantaranya membangun dan membantu sarana prasarana poskesri, bantuan Transport kader kesehatan dan mengembangkan posyandu,”kata Bupati.

Pihaknya mengakui, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) belum menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat.

Untuk itu diperlukan gerakan secara nasional untuk merubah perilaku sehat. untuk mewujudkan gerakan masyarakat hidup sehat perlu sosialisasi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Terhadap itu, Menteri Kesehatan nan diwakili oleh Direktur Kesling Dr. Imran Agus Nurali, SP.KO mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Solok atas keberhasilannya melaksanakan kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, yang pada saat ini baru 3 Nagari yang telah mendeklarasikan.

“Kegiatan saat ini diharapkan dapat memberikan motifasi kepada nagari nagari lain yang ada, untuk dapat meningkatkan kesehatan seluruh warga masyarakat nagari yang ada di Kabupaten Solok,” pungkasnya. (h/ndi)

Nagari Tabek Patah Memiliki Panorama nan Elok KEINDAHAN alam dan panorama di Bumi Luhak Nan Tuo tak dapat dipungkiri, berbagai objek wisata bermunculan yang menjanjikan kenyamanan dan nuansa alami, sementara itu Objek wisata yang telah ada mulai menggeliat dan salah satunya objek wisata panorama Tabek Patah.

Laporan: KHAIRUL Panorama Tabek Patah terletak dijalan raya Bukittinggi- Batusangkar atau tepatnya di Nagari Tabek Patah Kecamatan Salimpaung sekitar 20 KM dari Kota Batusangkar. www.harianhaluan.com

Pengembangan objek wisata yang menjanjikan ini telah dilakukan dengan pembenahan sarana dan prasarana, dengan dukungan para parantau, Niniak Mamak, Alim Ulama, cadiak Pandai, perangkat Nagari dan masyarakat, Nagari Tabek Patah menjelma menjadi tujuan Wisata para wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

Salah seorang tokoh Perantau nagari itu, Irman Zali Chaniago yang juga merupakan Ketua IKTPS (Ikatan Keluarga Tabek Patah dan sekitarnya) wilayah Riau mengatakan bahwa para perantau saat ini secara bersama-sama berkomitment untuk membangun Nagari. “Banyak hal yang menjadi perhatian kita, para perantau tak akan pernah melupakan nagari Tabek Patah ini. Karena kami tumbuh dan besar disini,” ujarnya Salah satu program bagi masyarakat Tabek Patah yang saat ini terus diupayakan

TOKOH Perantau, Irman Zali Chaniago yang juga Ketua IKTPS (Ikatan Keluarga Tabek Patah dan sekitarnya) wilayah Riau, bangga dengan keindah panorama Tabek Patah. KHAIRUL

perantau saat ini adalah pengentasan kemiskinan. Selain terus mendukung upaya pemuda dan masyarakat menggalakan objek wisata dan kulinernya, mengembangkan

perkebunan juga merupakan prioritas. “Sesuai dengan alam yang sangat ramah di Tabek Patah ini, kami perantau bermaksud akan memberikan bantuan bibit kepada

warga kurang mampu yang ada disini. Bibit yang menjadi pilihan nanti adalah kopi, coklat atau pokat,” ungkap pria yang juga tergabung dalam Komunitas Riau

Fortuner Hilux ini.

“Perlu kembali saya ingatkan bahwa Tabek Patah juga kenal dengan Kulinernya yang memiliki ciri khas cita rasa yang tak di temukan di tempat lain,” tutup Irman.

Udara nan sejuk serta pesona alamnya yang menyajikan keindahan alam khas Minangkabau akan memanjakan mata dan jiwa para wisatawan.

Salah seorang tokoh pemuda Tabek Patah “Depi” (38) yang telah banyak berbuat untuk nagarinya, sampai akhirnya wisata yang ada dulunya seolah mati suri kini pesona keindahan mulai mengeliat. “Pengunjung dan Wisatawan akan kita suguhi minuman khas “Kawa Daun”.

Kekhasan cita rasa dari kawa daun Tabek Patah ini telah terkenal seantero dunia, sulit ditandingi, “ ujar Depi Kepada Haluan, Selasa (17/10).

Lebih lanjut Depi mengatakan bahwa banyak sejarah perjuangan dulunya di nagari Redaktur:Dodi Nurja

Tabek Patah, semua perlahan akan dimunculkan. “Kami pemuda Nagari terus membesarkan Tabek Patah bersama tokoh masyarakat, niniak mamak, cadiak pandai akhirnya beberapa objek wisata spektakuler telah hadir di Nagari ini,” tutur Depi.

Ia mengungkapkan, saat ini para wisatawan telah dapat menikmati keindahan alam Panorama Tabek Patah, objek wisata batu badindiang dan talago aia taganang serta Agro wisata yang ada di Tabek Patah kedepannya akan menjadi andalan wisata yang mempunyai nilai jual.

Pemandangan alam dengan udara yang sejuk serta pesona rumah pohon, pohon cinta dan pohon Bintang akan membuat para wisatawan betah berkunjung ke Tabek Patah. Disamping masyarakat Tabek Patah yang sejak dahulu telah dikenal dengan keramah tamahannya,” cerita Depi.

Semoga * Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

23

DPRD LIMAPULUH KOTA

Hentikan Pembahasan APBD 2018 LIMAPULUH KOTA, HALUAN - Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang sejak diajukannya Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 pada Agustus lalu oleh Bupati Limapuluh Kota ke DPRD setempat.

Serta sudah dimulainya pembahasan APBD 2018 oleh eksekutif bersama legislatif.

Akhirnya, DPRD Limapuluh Kota menghentikan untuk pembahasan APBD 2018 tersebut. Penghentian terhadap pembahasan ABPD 2018 yang sudah memasuki tahapan antara komisi dan mitra kerja itu, diputuskan DPRD setempat dalam rapat pimpinan pada Senin (16/ 10) kemarin.

“Pembahasan APBD 2018 bukan dihentikan tapi ditunda untuk sementara,” terang Safaruddin Dt Bandaro Rajo Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota pada Selasa (17/10) siang.

Dijelaskan Ketua DPD Golkar Limapuluh Kota itu, penghentian terhadap pembahasan APBD 2018 terse-

but disebabkan belum dibahasnya APBD Perubahan 2017. “Seharusnya dituntaskan APBD Perubahan 2017.

Setelah itu baru untuk APBD 2018. Tetapi yang terjadi sekarang ini, malah APBD 2018 yang didahulukan sedangkan APBD Perubahan 2017 belum diajukan Pemkab ke legislatif,” terang Safaruddin.

Dikatakannya, APBD Perubahan 2017 Kabupaten Limapuluh Kota merupakan acuan untuk pembahasan APBD 2018. Sehingga, program yang tidak masuk atau belum terealisasi dalam APBD 2017 bisa dimasukkan pada APBD 2018. “Seyok-

gianya begitu. Dari APBD Perububahan tergambar untuk penyusunan APBD induk tahun selanjutnya,” ucap Safaruddin.

Sampai saat ini saja, terangnya, terhadap APBD 2017 belum jelas berapa sisa anggaran, berapa anggaran yang terealisasi. “Tuntaskan dulu APBD Perubahan 2017 baru masuk ke APBD 2018.

Karena itu, kita menunggu selesainya APBD Perubahan dulu,”ucapnya.

Penyebab lain dihentikannya pembahasan APBD 2018 tersebut, yakni belum adanya harga satuan berdasarkan Perbup Limapuluh Kota sebagai rangka penyu-

sunan APBD tahun berikutnya. “Harga satuan belum ada, bagaimana kita akan menyu sun APBD 2018,” ucapnya lagi.

Dari kerangka APBD 2018 Pemkab Limapuluh Kota, DPRD menilai masih besar belanja tidak langsung di keluarkan oleh Pemkab.

Tak hanya itu saja, belanja mo dal pun turun dari tahun lalu.

“Ini penyebab kenapa pembahasan APBD 2018 ditunda sampai selesainya APBD Perubahan 2017. Rencana, beberapa hari kedepan Pemkab baru mengajukan APBD Perubahan. Diperkirakan APBD 2018 kembali dibahas dalam waktu tiga atau empat pekan ke depan,”

Anggota DPRD Padang Pariaman Berpulang

APBD-P Tanah Datar Ditetapkan

OBJEK WISATA - Air Terjun Nyarai yang merupakan salah satu air terjun terindah yang ada di Sumatera Barat. Air Terjun ini terletak di Hutan Gamaran, Jorong Gamaran, Korong Salibutan, Kec Lubuk Alung, Kab Padang Pariaman. Butuh waktu 2 sampai 3 jam untuk mencapai air terjun, jika mulai berjalan dari mulut hutan. IST

Cegah Tindak Pidana Perdagangan Orang PADANG, HALUAN — Perdagangan orang bentuk modern dari perbudakan manusia. Tak hanya itu, perdagangan orang salah satu bentuk perlakukan terburuk terhadap pelanggaran harkat dan martabat manusia.

Para korban tindak pidana perdagangan orang ini sering kali terperangkap dalam kehidupan yang sama sekali tak mereka inginkan. Mereka dipaksa bekerja di berbagai tempat. Seperti perbudakan seksual, pengemis, eksploitasi pornografi dan sebagainya.

Demikian antara lain disampaikan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Jefrinal pada workshop Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Sumbar, Selasa (17/10) di Padang.

“Biasanya, pelaku TPPO melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman atau penerimaan seseorang yang dijanjikan akan diberi pekerjaan. Ketika sampai di lokasi penempatan kerja mereka mendapat ancaman kekerasan, diculik, disekap dan tindakan kekerasan lainnya,” katanya pada workshop sehari yang diikuti 100 peserta dari berbagai instasi kabupaten/kota

di Sumbar itu.

Jumlah penduduk Sumbar pada 2016, sebut Jefrinal, tercatat sebanyak 5,40 juta jiwa. Mereka terdiri dari 2,73 juta lakilaki dan 2,70 juta perempuan.

Dengan rasio jenis kelamin 98,93. Dibanding 2015, jumlah penduduk itu meningkat dari 5,20 juta jiwa.

Dengan kepadatan penduduk yang dikategorikan cukup tinggi, dapat memicu tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Kondisi ini rentan akan terjadinya kekerasan termasuk TPPO, dengan korban didominasi kaum perempuan dan anak.

“Kondisi ini tentunya memunculkan kekuatiran banyak kalangan, sebab bisa berdampak pada kaum perempuan dan anak.

Mereka dieksploitasi orang tak bertanggung jawab dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,” ujar Jefrinal.

Dijelaskannya, berdasarkan database Internasional Organization for Migration (IOM) Indonesia umumnya, faktor utama banyaknya masyarakat yang jadi korban TPPO masih berputar pada alasan kemiskinan dan pengangguran. Faktor lainnya karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan meningkatnya angka putus

sekolah. Lapangan pekerjaan yang tak memadai, pola hidup serba instan, budaya hingga tradisi kawin diusia muda di beberapa daerah tertentu.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumbar, Ratna Wilis mengatakan bentuk tindak pidana perdagangan orang terdiri dari eksploitasi seksual, fisik hingga eksploitasi organ tubuh. Sedangkan modus yang dilakukan lewat penculikan bayi, anak dan gadis remaja.

“Untuk anak gadis sering kali dibujuk rayu menjadi peker ja rumah tangga, TKI bahkan jadi PSK. Modus lainnya seperti pengantin pesanan, kawin paksa kawin kontrak dan lain sebagainya yang merugikan pada kaum perempuan,” sebut Rayna.

Dampak dari TPPO ini dari sisi korban mereka sering kali mengalami gangguan kesehatan, cacat fisik, terjangkit HIV AIDS, ganguan mental hingga kematian.

Sementara, guna menekan kasus TPPO memilik sejumlah program di antaranya peningkatan kualitas hidup perempuan, kualitas keluarga, sistim data gender, perlindungan perem puan dan lain sebagainya. (h/ vie)

Polsek Tapan Bedah RTLH di Sungai Pinang PAINAN, HALUAN - Ikut peduli sesama warga kurang mampu, jajaran Polsek Tapan bekerjasama dengan pihak nagari dan masyarakat melakukan goro bersama untuk bedah rumah warga kurang mampu di Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, tepatnya di Kenagarian Sungai Pinang, Kampung Kuburan Cino, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel).

Senin, (16/10).

Kapolsek Tapan, AKP supardi Regama mengatakan, hampir puluhan tahun Darmawati (45), seorang buruh tani tinggal bersama tiga orang anaknya di rumah tidak layak huni.

Sementara untuk mencukupi kebutuhan seharihari, ia harus men jadi tulang punggung keluar ga, sebab suminya sudah lama me-

WARGA bersama-sama bangun rumah tak layak huni di Pessel.

OKIS

www.harianhaluan.com

Kemudian, penyampaian Nota Keuangan oleh Bupati, lanjut pandangaan fraksifraksi terhadap nota keuangan daerah. Dilanjutkan dengan jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan fraksi DPRD. Kemudian, dilakukan pembahasan mitra kerja dengan komisi DPRD. Pembahan belum sampai disana, masih berlanjut pem bahasan antara banggar dan TAPD hingga akhirnya APBD 2018 diparipurnakan.

Tetapi, untuk saat ini baru sampai pembahasan antara mitra kerja dengan komisi, pembahasan APBD 2018 sudah dihentikan sementara. (h/ddg)

DESRIL YANI PASHA

Salingka

TANAH DATAR, HALUAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna pendapat akhir terhadap Ranperda APBD Perubahan tahun 2017, Selasa (16/10).

Sebanyak 9 Fraksi menyetujui Ranperda itu menjadi Perda.

Sidang dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil DPRD Imran dan Saidani, dihadiri Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, Wakil Bupati IRDINANSYAH Zuldafri Darma, ForTARMIZI kopimda, Kepala OPD, dan undangan lainnya di ruang sidang di Pagaruyung.

Sebelum sembilan Fraksi DPRD mengetujui Ranperda APBD-P dijadikan Perda, terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil pembahasan badan anggaran yang disampaikan Irman.

Disebutkan, Ranperda Perubahan APBD dengan hasil rumusan yaitu pendapatan sebesar Rp1.263.257.309.406, belanja Rp1.343.378329.607, pembiayaan sebesar Rp80.121.020.201.

Dari sembilan Fraksi menyetujui Ranperda Perubahan APBD dijadikan Perda dan tetapkan dengan penandatangan persetujuan bersama DPRD Tanah Datar dengan Pemerintah Tanah Datar.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi saat itu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada seluruh pihak khususnya Banggar, Bamus, TAPD dan OPD yang telah bekersama dengan sungguhsungguh.

Bupati juga tambahkan, tahapan selanjutnya setelah Ranperda itu akan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk dilakukan evaluasi oleh Gubernur Sumatera Barat dan hasil tersebut akan ditindaklanjuti kembali Banggar DPRD dan TAPD sehingga dapat ditetapkan menjadi Perda Kabupaten Tanah Datar.

“Kita upayakan agar seluruh kebutuhan pembanguan untuk masyarakat dapat terakomodir secara optimal, namun kita masih terkendala dengan keterbatasan anggaran, karena adanya pengurangan pendapatan daerah dari ketergantungan dari pemerintah provinsi, namun kita berupaya memacu peningkatan PAD pada masa yang akan datang,” ungkap bupati.

Kepada seluruh OPD bupati berharap, mengingat keterbatasan waktu agar dapat segera menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan aturan yang berlaku. (h/fma/hel)

ucapnya.

Sesuai dengan jadwal yang disusun Badan Musyawarah DPRD Limapuluh Kota, sejak Senin dan Selasa (17/10) ini, merupakan agen da untuk pembahan Rancangan APBD 2018. Karena dihentikan untuk pembahasan tersebut, akhirnya jadwal tersebut dibatalkan.

Beberapa hari lalu, DPRD sudah menggelar tahapan pembahasan APBD 2018 secara marathon dari pagi sampai sore hari.

Mulai penyampaian KUA-PPAS, dilanjutkan dengan sidang pembahasan KUA-PPAS antar Badan Anggaran DPRD dengan TAPD.

ninggal dunia.

“Kegiatan bedah rumah milik Darmawati ini, merupakan bentuk kepedulian kita sesama warga, yang melibatkan seluruh unsur Muspika Kecamatan, antara Kepolisian, Nagari, Kecamatan, dan masyarakat,” sebutnya saat itu.

Lebih lanjut dikatakannya, meski bantuan tersebut masih terbilang sedikit dan dilakukan dengan cara gotong royong, namun pihaknya berharap agar bisa meringankan beban sanak saudara yang membutuhkan saat ini.

“Setidaknya hal ini dapat meringankan beban sanak saudara kita yang benar-benar membutuhkan saat ini. Semoga menjadi ladang amal bagi kita semua dan tetap berkelanjutan hingga ke depannya,” harap kapolsek.

Sementara itu, Walinagari Sungai Pinang, Janur,

mengatakan, bantuan bedah rumah tersebut awalnya bersumber dari Baznas Kabupaten Pesisir Selatan, dan untuk melengkapi semua kebutuhan rumah Darmawati, maka sebagian lagi dibantu pula oleh Pihak Polsek Tapan.

“Ukuran rumah yang di bedah saat ini, sekitar 6x8 meter dengan kondisi rumah permanen. Kondisi sebelumnya adalah semi permanen, sebab sebagian rumah terbuat dari papan. Atas bantuan ini, kita ucapkan terimakasih kepada pihak Kepolisian Tapan beserta jajaran dan Baznas Pessel,” katanya.

Menurutnya, terlaksananya kegiatan goro bersama itu, merupakan dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat, pihak nagari, kecamatan, dan seluruh jajaran Polsek Tapan.

“Goro untuk bedah rumah ini mendapat sambutan

antusias dari warga setempat.

Pada saat itu, dihadiri sekitar 40 masyarakat dan 13 orang dari jajaran Polsek Tapan,” ungkapnya.

Salah satu tokoh masyarakat setempat, Sukman, mantan Panungkek pada kaum tersebut, mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan kebersamaan yang dilakukan oleh Walinagari Sungai Pinang, Kapolsek Tapan, pihak kecamatan, yang telah melaksanakan kegiatan bedah rumah Darmawati.

“Alhamdulillah, kegiatan seperti ini sangat membantu masyarakat kita yang membutuhkan. Semoga tetap berkelanjutan ke depannya,” harapnya.

Diakhir kegiatan, dilakukan pembongkaran bangunan rumah dan pemasangan batu pertama oleh Kapolsek Tapan, AKP Supardi Regama. (h/mg-kis)

PARIT MALINTANG, HALUAN - Salah seorang anggota Komisi III DPRD Kabupaten Padang Pariaman dari Fraksi Golkar, Desril Yani Pasha meninggal dunia pada usia 54 tahun karena mengalami gagal ginjal yang telah dideritanya beberapa tahun terakhir.

“Dia meninggal sekitar pukul 05.30 WIB tadi setelah dirawat di RSUP M. Djamil Padang yang sebelumnya dirawat di RS Semen Padang,” kata saudara kandung almarhum, Irsaf Bujang saat pelepasan jenazah di kediamannya di Parit Malintang, Selasa (17/10).

Selama sakit ginjal, Desril harus melaksanakan pengobatan dengan melaksanakan cuci darah dua kali seminggu.

Namun, semenjak almarhum menderita strok pada lebaran lalu dirinya tidak lagi melaksanakan cuci darah dan aktivitasnya dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD terganggu.

Menurut Bujang yang juga menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat di Pemerintah Kabupaten Padangpariaman selama menjadi anggota DPRD, almarhum kritis ter-

hadap kebijakan pemerintahan.

Desril meninggalkan seorang istri serta dua orang putra dan dua orang putri yang mana anak yang sulung masih kuliah di Universitas Negeri Padang.

Ia meminta sahabat atau orang-orang yang kenal dengan almarhum untuk memaaf kannya apabila selama hidupnya berbuat keselahan.

Sementara itu, Ketua DP RD Padang Pariaman, Faisal Arifin mengatakan selama hidup almarhum aktif dalam berbagai organisasi.

Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan almarhum dikenal dekat dengan semua pihak baik tempat beliau tinggal maupun se-Kabupaten Padang Pariaman.

“Karena kedekatan tersebut maka almarhum bisa menjadi anggota DPRD Padang Pariaman selama tiga periode,” ujarnya.

Ia mengatakan selama almarhum menjabat sebagai anggota DPRD Padang Pariaman dirinya selalu mendukung seluruh pembangunan yang diprogramkan pemerintah kabupaten asalkan hal itu berdampak positif terhadap masyarakat. (h/ant)

Warga Nenan Tagih Janji Pemkab Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HALUAN - Sebanyak 4 orang atas nama perwakilan masyarakat Jorong Nenan, Nagari Maek, Kecamatan Bukit Barisan mendatangi Gedung DPRD Limapuluh Kota pada Selasa (17/10) siang.

Kedatangan rombongan yang terdiri dari Kepala Jorong Nenan, Bamus Nagari Maek dan dua tokoh masyarakat lainnya itu dalam meminta petunjuk kepada DPRD Limapuluh Kota untuk menagih janji Pemkab setempat pasca demo dua pekan lalu.

“Pemkab berjanji, sepekan setelah demo mereka akan memenuhi tuntutan kami warga Jorong Nenan untuk perbaikan jalan. Tetapi sampai saat ini, sudah dua pekan berlalu tidak ada yang terealisasi,”terang Dedi Rahmad Kepala Jorong Nenang kepada Sastri Andiko Wakil Ketua DPRD setempat.

Karena itu, keempat warga setempat meminta petunjuk kepada DPRD apa yang harus dilakukan dalam menagih janji Pemkab Limapuluh Kota itu. “Kami minta arahan dari DPRD, apa yang harus kami lakukan untuk menagih janji ini,” ucapnya lagi.

Kepada politisi Partai Demokrat tersebut, rombongan yang terdiri dari Dedi Rahmad (kepala jorong), Suara Rikem (bamus) dan dua lainnya itu berharap Pemkab Limapuluh Kota memenuhi tuntutan mereka.

“Kami butuh alat berat untuk memperbaiki ruas Redaktur: Heldi Satria

jalan ke kampung kami di Jorong Nenan. Jalan sangat parah, berada jauh dipedalaman, berlumpur dan sulit dilalui mobil. Kalau hujan, kami seperti terisolir,” terang mereka.

Dari cerita Kepala Jorong Nenan kepada Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, warga setempat dimintai uang sebesar Rp25 juta agar alat berat bisa masuk ke kampung mereka.

“Dari keterangan Camat dan Walinagari, kami harus mengumpulkan dana sebesar Rp25 juta supaya alat berat bisa masuk untuk bekerja. Dari mana dana sebesar itu kami dapat padahala kehidupan masyarakat disana sangat memiriskan,” ucap Kepala Jorong.

Uang Rp25 juta itu, sebesar Rp12 juta untuk pembelian minyak alat berat dan 13 juta untuk mobilitas selama alat berat beroperasi. “Ini kendala kami, uang sebesar Rp25 juta,” terangnya lagi.

Katanya lagi, dari hasil pertemuan dengan Camat Bukit Barisan dan Walinagari Maek, apabila tidak ada uang sebesar itu, masyarakat harus bersabar menunggu hingga terealisasinya anggaran perubahan 2017 ini.

“Padahal kami ditagih oleh masyarakat Nenan lainnya, kapan jalan akan diperbaiki. Kalau ditunggu, pasti jalan semakin hancur,” ucapnya.

Bahkan, masyarakat Nenan mengancam akan melakukan demo lebih besar lagi kalau tuntutan tidak dipenuhi.(h/ddg) Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

RABU, 18 OKTOBER 2017 28 Muharram 1439 H

Bamus Dharmasraya Kunker ke Kulon Krogo DHARMASRAYA, HALUAN — Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya lakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kulon Krogo, Daerah Istimewa Yokyakarta. Kegiatan ini dalam rangka pembelajaran Bamus seKabupaten Dharmasraya, tentang menggeratiskan masyarakat miskin berobat dan lakukan bedah rumah setiap minggu tanpa anggaran APBD, Selasa (17/10).

Kunjungan kerja ini dipimpin Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, diwakili Asisten I, Drs. Irsyad Hamid.

Kedatangan Rombongan dari Kabupaten Dharmasraya itu diterima langsung oleh Wakil Bupati Kulon Progo, Drs. H.Sutejo.

Ikut dalam rombongan tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan, Abdi Amri, Kepala Inspektorat, Andy Sumanto, Kabid Pemerintahan Nagari, Sastrawati, Ketua Aswana H. Rasul Hamidi. Datuak Saridano, Ketua Asosiasi Bamus, Nasrul Djalal. Datuak Bandaro serta semua Ketua Bamus seKabupaten Dharmasraya.

Dari informasi dirangkum Haluan, Kabupaten Kulon Progo tahun ini memperingati hari jadi yang ke-66. Kulon Progo merupakan kabupaten bertabur pretasi salah satunya 4 kali berturut turut mendapat WTP, Parasamnya Purnakarya Nurgraha Tingkat Nasional dalam Kinerja Terbaik dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kulon Progo dalam melayani masyarakat miskin adalah berobat gratis dibawah 5 juta dan bedah rumah setiap minggu tanpa dianggarkan pada dana APBD. Tetapi merupakan sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga (Dharma Miskin ).

Pada kesempatan ini Bupati Dharmasraya di wakili Asisten I, Irsyad berharap Bamus bisa belajar banyak dari Pemerintahan Kulon Progo. “Semoga kita dapat belajar banyak dari pemerintahan Kulon Progo, dalam mencapai kesuksesan dibidang pemerintahan,” ujar Irsyad. (h/rel)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Jarkomdat Disdukcapil Diputus Kemendagri PADANG PANJANG, HALUAN — Jaringan Komunikasi Data (Jarkomdat) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang diputus oleh Ditjen Dukcapil Kemenetrian Dalam Negeri (Kemendagri).

Akibatnya masyarakat di Kota Padang Panjang terkendala dalam mengurus Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang serta rekam data KTP Elektronik.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Padang Panjang, Maini saat dikonfirmasi Haluan di ruang kerjanya, Senin (16/10) membenarkan bahwasannya

Jarkomdat di Disdukcapil telah terputus sejak Kamis (12/10) lalu.

“Memang benar. Untuk saat ini Jarkomdat Disdukcapil Kota Padang Panjang tidak bisa diakses, yang mengakibatkan s edikit terkendala dalam pengurusan Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pindah Datang, serta

Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik,” tutur Maini.

Namun saat ditanya penyebab pemutusan jaringan tersebut, Maini juga tidak mengetahui secara pasti, namun dari informasi yang ia peroleh.

Diduga pemutusan tersebut dikarenakan Surat Peringatan (SP) dari Kemendagri yang belum ditindak lajuti oleh Kepala Daerah.

“Untuk alasannya kita belum mengetahui secara pasti, namun bisa saja ini ada kaitannya dengan SP yang telah dilayangkan Kemendagri kepada Kepala Daerah terkait mu-

tasi di struktur Disdukcapil, yakni Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), Kabid Administrasi Kependudukan (Adminduk) dan Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK),” pungkas Maini.

Maini menyebutkan, untuk pergantian atau mutasi di struktural Disdukcapil memang mempunyai aturan kusus sesuai Permendagri No 76 pasal 11 dan UU No 23 tahun 2013 tentang mekanisme penggantian struktur Disdukcapil harus melalui proses berjenjang.

“Untuk permasalahan te-

Ranperda Air Limbah Masuk Tahap Finalisasi DHARMASRAYA, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Dharmasraya menggelar workshop Harmonisasi/Finalisasi Penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah, Selasa (17/10), bertempat di Aula Hotel Jakarta, Pulau Punjung, Dharmasraya.

Setelah melalui dua kali Focus Group Discussion (FGD), penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Bidang Air Limbah Kabupaten Dharmasraya memasuki tahapan finalisasi.

Kegiatan yang dibuka resmi oleh Asisten Bidang Ekbang dan Kesra, Adlisman, dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU PERA, Kepala Satker PSPLP Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Dharmasraya.

Serta diikuti oleh Kepala OPD, camat dan walinagari se-Dharmasraya.

Adlisman menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian PU PERA dan Satker PSPLP Provinsi Sumatera Barat yang sudah memfasilitasi dan melakukan pendampingan terhadap penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah di Kabupaten Dharmasraya.

“Mudah-mudahan penyusunan Ranperda ini bisa segera final dan dapat segera diajukan menjadi salah satu Propemperda pada tahun 2018 mendatang untuk dibahas bersama DPRD,” ujarnya.

Adlisman juga berharap, proses penyusunan Ranperda Bidang Air Limbah ini dapat berjalan lancar hingga sampai pada tahap penetapan menjadi Perda nanti. Sehingga segera dapat diterapkan dalam segala aktivitas pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya.

“Kita harap ini nantinya tidak hanya sekedar menjadi aturan, tetapi betul-betul dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan air limbah di Kabupaten Dharmasraya,” pungkasnya. (h/mg-bdr)

FOTO BERSAMA - Jajaran staf Disdukcapil Pasaman Barat foto bersama dengan Sekda Pasbar, Selasa (17/10) usai apel pagi. OSNIWATI

Realisasi e-KTP Pasbar Capai 89,43 Persen PASBAR, HALUAN — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat sudah merealisasikan target pencapaian e-KTP 89,43 persen dari target 100 persen. Sementara untuk Akte Kelahiran realisasinya mencapai 65,15 persen dari target 85 persen. Sekretaris Daerah Kabupaten Pasbar, Manus Handri meminta Disdukcapil untuk memberikan pelayanan dengan keiklasan yang tinggi. Sebab, melayani masyarakat tidak bisa memuaskan semua pihak.

“Sebagai ASN kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan pelayanan yang terbaik. Hanya saja kita sebagai manusia punya keterbatasan dan kita tidak bisa memuaskan semua pihak, ada yang puas dengan pelayanan kita dan ada yang kecewa. Saya minta kepada semua Disdukcapil agar memberikan pelayanan dengan seikhlas-ikhlasnya, sehingga tidak ada lagi rasa kesan yang bermunculan di luar tentang pelayanan. Sebab, rumus ikhlas ini apapun yang kita terima kita akan ridha dan sabar,” jelas Manus Handri

kepada wartawan, Selasa (17/ 10) di Kantor Disdukcapil ketika memimpin apel.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan sekarang ini sudah mulai berubah.

Masyarakat sudah mulai cerdas untuk mendapatkan pelayanan.

Sementara pemerintah memiliki target yang tinggi untuk dicapai dengan keterbatasan anggaran, saranan dan prasarana. Namun, bagaimanapun kondisi saat ini dia melarang Disdukcapil menerima calo.

“Saya tekankan kepada seluruh staf yang ada di Disdukcapil ini untuk tidak menerima berkas yang diberikan oleh calo. Karena, kita ASN saat ini sedang dituntut memberikan pelayanan yang tranfaran dan gratis. Siapapun di Disdukcapil ini tidak boleh ada yang bermain dengan calo,” imbau Manus Handri.

Selain itu, berkas yang sudah terkumpul di kecamatan agar dikerjakan dengan segera. Jangan sampai berkas tersebut menumpuk di kecamatan sementara masyarakat sedang menunggu dokumen

kependudukan tersebut selesai. Disdukcapil harus membuat skema atau jadwal setiap kecamatan bahwa ada atau tidak ada berkas tiba giliran harus mengantarkan kepada Disdukcapil.

“Disdukcapil harus bisa melakukan inovasi dalam pelayanan. Misalnya buatlah skema atau trayek setiap kecamatan harus mengatarkan berkasnya kepada kabupaten jika berkas itu sudah selesai. Jangan di tumpuk-tumpuk,” papar Manus Handri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasbar Yulisna mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Sekda Pasbar memang tidak terlepas dari cara mencapai target yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Untuk itu, Ia meminta pihak kecamatan agar melaksanakan

kepengurusan dokumen kependudukan dengan maksimal. Jika berkas masyarakat bisa diselesaikan di kecamatan jangan disuruh pula hingga ke Disdukcapil.

“Pihak kecamatan kita harapkan bisa diajak bekerja sama, karena semua sarana dan prasarana kepengurusan berkas kependudukan sudah bisa dilakukan di kecamatan.

Jadi tidak melulu harus di Disdukcapil, pertimbangan kita masyarakat mengurus di kecamatan akan menghemat biaya. Sebab, lokasi kita jauh jaraknya. Sehingga capaian target bisa kita lakukan,” jelas Yulisna.

Terkait dengan realisasi eKTP sudah mencapai 89,43 persen dari target 100 persen.

Diperkirakan target sudah tercapai 90 persen jika sudah termasuk rekap data di kecamatan dan rekap data di sekolah. (h/ows)

rkait jaringan ini, sedang kita carikan solusi dan jalan keluarnya agar Jarkomdat dapat kembali berfungsi seperti sedia kala. Sedangkan untuk tindak lanjut sementara, kita tetap menerima dan melayani masyarakat yang akan mengurus KTP Elektronik, namun kita baru bisa menerbitkan Surat Keterangan, lalu kita akan meminta kontak atau nomor Hp masyarakat tersebut, dan akan menghubunginya jika Jarkomdat telah bisa diakses untuk pencetakan KTP Elektronik,” terang Maini seraya mengatakan pemutusan ini merupakan yang kedua kalinya, dimana sebelumnya telah pernah diputuskan pada bulan Januari lalu.

Sementara, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Panjang, Indra Gusnadi mengatakan, pihak Pemko Padang Panjang memang telah menerima Surat Peringatan (SP) dari Kemendagri dan meminta struktur Disdukcapil dikembalikan seperti semula dan saat ini untuk persoalan Jarkomdat Disdukcap il memang menjadi perhatian dan pembahasan di tataran Pemko Padang Panjang.

“SP dari Kemendagari yang meminta pengembalian struktur di Disdukcapil memang telah kita terima dan kita tindak lanjuti, surat tersebut telah kita balas namun hingga saat ini, Pemko Padang Panjang belum menerima kembali balasan surat yang telah dikirim seminggu yang lalu itu,” tutur Indra Gusnadi.

Indra Gusnasi juga menyebutkan, terkait pengembalian struktur Disdukcapil seperti semula, tentu harus dilakukan lagi mutasi. Namun saat ini untuk mutasi terkendala dengan aturan yang tidak membolehkan Kepala Daerah untuk melalukan mutasi selama enam bulan menjelang Pilkada jika Kepala Daerah ingin kembali maju mencalonkan diri dalam Pilkada.

“Dengan keadaan sekarang ini, kepala daerah tidak bisa melakukan mutasi atau pergantian struktur di tataran Pemerintahan, namun kita telah minta surat rekomendasi dari Kemendagri. Namun permintaan kita dalam surat balasan tersebut belum dibalas oleh Kemendagri. Tapi tiba-tiba saja Ditjen Dukcapin Kemendagri memutuskan Jarkomdat Disdukcapil,” sebut Indra Gusnadi.

Untuk hal itu, lanjut Indra Gusnadi, Pemko Padang Panjang sangat menyayangkan tindakan pemutusan Jarkomdat yang dilakukan Ditjen Dukcapil akibat permasalah kepegawaian yang berdampak besar terhadap pelayanan masyarakat. (h/pis/hel)

56 Jorong di Pasbar Tak Terjangkau Sinyal Komunikasi PASBAR, HALUAN — Sebanyak 56 jorong yang tersebar dibeberapa kecamatan di Pasaman Barat hingga hari ini masih belum terjangkau sinyal handphone. 56 lokasi tersebut berada di daerah pinggir Pasbar, akibatnya masyarakat setempat sulit melakukan komunikasi dengan daerah luar.

Padahal, di tengah kemajuan teknologi era melenium ini, ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan layanan komunikasi dan internet. Akibatnya masyarakat banyak yang mengeluh dan harus berjalan jauh untuk mendapatkan sinyal. Lokasilokasi yang tidak tersentuh sinyal seperti Maligi.

“Kami sangat berharap adanya sinyal di daerah www.harianhaluan.com

kami. Sebab, susah bagi kami untuk mengetahui kabar keluarga kami yang berada di rantau, kalau kami ke luar dulu atau ke Simpang Empat dulu memakan waktu lama,” jelas Andri warga Maligi.

Menurut Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasbar, Dalpesri Bahar, 56 jorong tersebut tersebar dibeberapa daerah pinggir dari Kabupaten Pasbar seperti di Kecamatan Ranah Batahan, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Kinali dan sejumlah daerah di sekitar pegunungan seperti Kecamatan Talamau dan Kecamatan Gunung Tuleh. Jumlah jorong di Pasbar saat ini mencapai 216 jorong yang tersebar di 11 kecamatan.

“Saat ini masyarakat di daerah tidak tersentuh sinyal

harus berjalan jauh untuk mendapatkan sinyal sekedar untuk menelpon, seperti mendaki bukit atau memanjat pohon. Akibat kondisi tersebut pemerintah juga sulit memberikan informasi kepada masyarakat,” tandas Dalpesri Bahar.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kominfo mengaku sudah mengusulkan pembangunan tower atau PTS agar seluruh daerah di Pasbar tersentuh sinyal. Pemerintah menargetkan semua daerah tersebut akan memperoleh sinyal akhir 2018 mendatang.

“Target kita 2018 seluruh Pasbar kita harapkan dapat sinyal,” tegas Dalpesri Bahar.

Sementara itu, khusus untuk jaringan internet masih belum menyentuh seluruh daerah di Pasbar. Akibat

kondisi tersebut juga menyulitkan petugas di kecamatan atau nagari dalam pengimputan data atau melakukan pendaftaran yang berhubungan dengan internet. Masyarakat Pasbar berharap kedepan Kementrian Kominfo bisa memberikan bantuan dan tower agar sinyal dan jaringan internet di Pasbar bisa menjadi merata.

“Masyarakat melalui kita sangat ber harap perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait dengan bantuan tower ini.

Karena zaman sekarang komunikasi melalui jaringan itu sudah sangat penting, ditambah dengan jaringan internet. Kadang pengumuman pemerintah pusat untuk masyarakat bisa dilihat di internet,” kata Dalpesri Bahar. (h/ows) Redaktur: Heldi Satria

Layouter:Rahmi