Haluan 18 November 2016

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat JUMAT,

Bersama Membangun Negeri

18 NOVEMBER 2016 / 18 Safar 1438 H / Edisi: 047, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

FRAKSI DI DPRD SUDAH SETUJU

Pemekaran Agam Mulai Dibahas Katakanlah: “Inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?”. Untuk orangorang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. Dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya. (QS Ali Imran ayat 15)

Kabupaten Agam bakal dimekarkan menjadi Agam Barat dan Agam Timur. Kalangan DPRD dan tokoh masyarakat mulai menyadari pentingnya pemekaran, karena luasnya wilayah Agam saat ini. Pemekaran dianggap solusi tepat untuk mempermudah masyarakat berurusan dengan instansi pemerintahan, selain bertujuan pemerataan pembangunan.

AGAM, HALUAN — Wacana pemekaran Kabupaten Agam menjadi Kabupaten Agam Barat dan Agam Timur mulai mendapat dukungand ari segenap pihak. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Agam telah sepakat mendorong wacana pemekaran demi pemerataan pembangunan daerah ke depan. Selain itu,

pemekaran daerah juga berdampak pada percepatan pelayanan masyarakat.

Hal itu diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Agam Feri Adrianto usai rapat kerja dengan tim pemekaran daerah yang berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Agam, Kamis (18/11).

Menurutnya, pemekaran

Kabupaten Agam tidak lagi menjadi bahasan saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan dari masyarakat. Oleh sebab itu Komisi I maupun seluruh fraksi sangat mendukung hal ini. Apalagi dasar untuk pemekaran Kabupaten Agam sudah

>> PEMEKARAN hal 07

PENAHANAN KASATNARKOBA

Polda Bantah Keterangan Kepala BNN Sumbar PADANG HALUAN — Keberadaan AKP Yohanes Lubis, Kasatnarkoba Polres Pasaman yang ditangkap atas kasus peredaran sabu, kini tak jelas. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumbar Ali Azhar menyebut, Yohanes dititipkan di sel tahanan Polda Sumbar, namun Kabid Humas Polda Sumbar AKBP Syamsi membantahnya. Perwira itu dipastikan Syamsi tak ada dalam tahanan Mapolda Sumbar. Siapa yang benar?

Bantahan itu disampaikan AKBP Syamsi, Kamis (17/11). “Tidak benar bahwa ada ungkapan bahwa pelaku ditahan oleh Polda Sumbar Saat ini prosesnya sedang dilakukan oleh BNNP. Pelaku saat ini tidak ada di

>> POLDA BANTAH hal 07

KIRAB API PORPROV — Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah menyerahkan obor api Porprov Sumbar kepada Atlet Silat Sumbar peraih medali PON, Mitha Kurnia, Kamis (17/11) di Kabupaten Tanah Datar , setelah menerima obor api dari Wagub Sumbar Nasrul Abit. Untuk selanjutnya api yang diambil dari Nagari Pariangan itu dikirab oleh sejumlah atlet menuju Kota Padang sebagai tuan rumah Porprov 2016. IST

Minang Mart Siap Tampung Putu Juga Didakwa Terima Gratifikasi 1,2 M Produk UMKM SIDANG DUGAAN SUAP PROYEK 12 JALAN DI SUMBAR

ANGGOTA DPR RI I Putu Sudiartana usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (17/11). Selain menerima suap Rp500 juta, putu juga didakwa KPK menerima gratifikasi Rp1,2 miliar. ANTARA

JAKARTA, HALUAN — Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, I Putu Sudiartana, didakwa menerima uang suap Rp 500 juta dan menerima gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar. Uang suap itu diterima Putu berkaitan dengan pengurusan penambahan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) kegiatan sarana dan prasarana penunjang untuk Provinsi Sumatera Barat pada APBNP 2016.

DIREKTUR GRAFIKA: KONSEPNYA TIDAK BERUBAH

>> PUTU JUGA hal 07

>> MINANG MART hal 07

PADANG, HALUAN — Di tengah penolakan yang dilakukan oleh sejumlah pengusaha ritel dan kelontong di Sumatera Barat, Minang Mart tetap meresmikan dua outletnya, Jumat (18/11) hari ini, oleh PT Retail Modern Minang (RMM). Dengan peresmian ini, kedua outlet Minang Mart di Lubuk Begalung dan Gurun Laweh ini langsung beroperasi.

“Persiapan kami sudah 100 persen untuk meresmikan Minang Mart. Saat ini hanya dua dulu yang dibuka yaitu di Gurun

Laweh dan Simpang Lubuk Begalung.

Sedangkan 7 outlet lainnya direncanakan buka jelang akhir 2016,” kata Direktur Utama PT RMM, Syaiful Bakhri kepada wartawan saat Konferensi Pers di Outlet Minang Mart Gurun Laweh, Kamis (17/11).

Dalam pengoperasian Minang Mart ke depan, Syaiful menjanjikan kepada masyarakat Sumatera Barat untuk memberdayakan 20-30 persen UMKM yang

ANGGOTA DPRD SUMBAR KECEWA PADA MENDAGRI

SIDANG DUGAAN KORUPSI IAIN IB DITUNDA

KI Tak Punya Anggaran di APBD 2017

Jaksa Belum Selesaikan Nota Tuntutan PADANG, HALUAN — Terdakwa kasus dugaan korupsi pada proyek pengadaan tanah untuk Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang, Profesor Salmadanis dan rekanannya notaris Ely Satria Pilo, harus menahan napas lebih panjang sebelum mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pasalnya, hingga persidangan Kamis (17/ 11), JPU masih belum menyelesaikan nota tuntutan, sehingga sidang mesti diundur hingga Rabu 23 November.

“Bahwa terdakwa I Putu Sudiartana selaku penyelenggara negara yaitu selaku anggota DPR RI yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah uang sebesar Rp 500 juta dari Yogan Askan dan Suprapto,” ucap jaksa penuntut umum KPK dalam surat dakwaan yang dibacakan di Pengadilan

Sidang pembacaan tuntutan tetap dibuka untuk ditunda di Pengadilan Tipikor Padang oleh Majelis Hakim yang diketuai Yose Ana Rosalinda, dengan hakim anggota Perry Desmarera dan Emria. Kedua terdakwa hadir bersama tim Panasihat Hukum (PH), begitupun dengan tim JPU. “Karena nota tuntutan masih kami

>> JAKSA hal 07

SEJUMLAH komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar saat menggelar sidang sengketa terkait keterbukaan informasi di Kantor KI Sumbar. IST

PADANG, HALUAN — Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas mengaku kecewa pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tidak bisa dianggarkannya Lembaga Non Struktural (LNS) di Daerah dalam APBD tahun 2017. Padahal, LNS seperti Komisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang.

“Saya kecewa ke Men-

dagri karena tidak masuknya anggaran LNS di daerah pada KUA PPAS. Ini terjadi akibat tak sinkronnya UU Pemerintah Daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang organisasi pemerintahan daerah (OPD) dengan UU yang memerintahkan LNS itu di daerah,” ujar HM Nurnas, Kamis (17/ 11) di DPRD Sumbar.

Akibat berbenturannya UU itu, lanjut pemerintah

>> KI TAK hal 07

PERCERAIAN TERBANYAK DIAJUKAN PIHAK ISTRI

Seribuan Perempuan Jadi Janda Kaya JAKARTA, HALUAN — Seribuan lebih perempuan menjadi janda kaya pada 2016 di wilayah Jakarta Pusat.

Sebab mereka bercerai bukan karena

soal kemiskinan tetapi karena tidak ada kecocokan lagi dengan pasangannya.

Berdasarkan catatan Pengadilan Agama Jakarta Pusat (PA Jakpus), ada

1.153 perceraian dari bulan Januari hingga September 2016 . Umumnya perceraian dilakukan oleh pihak istri yang merasa tidak lagi harmonis dengan suaminya, dengan rincian 781 perceraian atas inisiatif perempuan dan 272 atas inisiatif lelaki.

“Kalau dibilang (alasan cerai karena faktor) ekonomi tidak juga karena mereka kaya. Umumnya masalah hati,” ujar juru bicara PA Jakpus, Ruslan di kantornya, Jalan Rawasari Selatan No 51, Jakarta, seperti dilansir detikcom, Kamis (17/11) Ruslan mengatakan umumnya perceraian terjadi karena hubungan tidak harmonis. Namun ada juga istri yang menggugat suaminya karena bersikap KDRT. “Memang faktor lingkungan. Dulu dan sekarang cerai

>> SERIBUAN hal 07 www.harianhaluan.com

Redaktur: ALMUDAZIR

Layouter: IRVAND

2

UTAMA

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

WABUP: KAMI MENJEMPUT DATUAK

Jasad Tan Malaka Dipulangkan Dana Rajawali Bisa Dikelola Dalam Bentuk BLUD PADANG, HALUAN — DPRD Sumbar meminta Pemprov Sumbar tidak berlama-lama mengajukan bentuk pengelolaan Rp65 miliar dana hibah PT Rajawali. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius menuturkan, jika kendala Pemprov adalah karena bentuk pengelolaan yang akan dipakai belum ditemukan, pihaknya meminta agar yang diajukan adalah Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Disebut Arkadius, BLUD sangat tepat dipakai untuk mengelola dana hibah PT Rajawali karena memenuhi katagori yang disarankan DPRD untuk pengelolaan. Tiga katagori itu adalah, pertama pemanfaatannya bisa digunakan untuk pendidikan, kedua yang dimanfaatkan adalah mudhorobah atau bagi hasilnya, ketiga bisa diawasi pemerintah daerah. Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri juga sudah menyarankan agar dana disalurkan melalui badan layanan umum daerah (BLUD) “Jadi kami minta pada pemerintah provinsi agar jangan berlamalama. Segera serahkan, jika katagori itu dipenuhi oleh BLUD, ajukan pengelolaanya dalam bentuk itu,” papar Arkadius kemarin (16/11).

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu DPRD Sumbar juga sudah mengirim surat ke pemprov Sumbar. Dimana isinya meminta agar pemprov segera menyelesaikan sistem penyaluran/ penggunaan dana hibah dari PT. Rajawali. “Kita harap surat dari DPRD itu segera ditanggapi dan wadah yang dipakai untuk mengelola dana bisa segera diserahkan,” pungkas Arkadius.

Untuk Rp65 miliar dana yang bersumber dari hibah PT Rajawali, dulu dana dikelola oleh Yayasan Beasiswa Minangkabau sebagai penyalur. Namun karena sesuai aturan pemerintah pusat dana hibah tak boleh diserahkan pada yayasan. Pada Desember 2015 lalu, fraksi-fraksi di DPRD Sumbar setuju agar Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang pendirian Yayasan Minangkabau dicabut. Tapi sebelum pencabutan dilakukan, pemerintah daerah terlebih dahulu diminta menyiapkan bentuk pengelolaan dana ke depan. Untuk selanjutnya kembali diserahkan ke DPRD. Sayangnya meski sudah hampir setahun berlalu sampai sekarang wadah atau bentuk pengelolaan yang diminta itu masih belum diserahkan Pemprov. Sementara itu, Sekda Provinsi Sumbar, Ali Asmar beberapa waktu lalu mengatakan, dana hibah PT Rajawali masih berada dalam proses pembahasan di tingkat DPRD. (h/len)

Sejumlah Pejabat Kominfo Dilaporkan ke KPK JAKARTA, HALUAN — Komite Anti Suap dan Pungli Indonesia (Kaspi) melaporkan dugaan suap dalam proses revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 dan 53 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam laporannya, Kaspi menduga adanya aliran dana dua operator seluler milik asing ke sejumlah oknum pejabat Kementerian Kominfo dengan dalih membiayai konsultan untuk melakukan penyusunan rancangan revisi.

Koordinator Kaspi Noer Arifien menyebut, revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi yang dititikberatkan pada network dan spectrum sharing, serta penurunan tarif interkoneksi antar operator. “Dalam revisi PP 52 dan 53 terjadi dugaan aliran dana ke sejumlah oknum pejabat Kementerian Kominfo berupa surat bersama dari dua operator pada tahun 2015 yang meminta agar Kementerian Kominfo melakukan revisi PP 52 dan 53 dengan mengubah beberapa pasal,” sebut Noer, dalam relisnya yang diterima Haluan, Kamis (17/11).

Pasal yang diubah terutama terkait penambahan kewajiban bagi setiap operator melaksanakan network dan spectrum sharing, serta penghapusan kewajiban membangun jaringan bagi setiap operator yang telah mendapatkan izin. “Tentu saja klausul-klausul yang direvisi akan menguntungkan kedua operator yang membiayai konsultan untuk melakukan revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi. Hal ini merupakan bentuk dugaan gratifikasi oleh kedua operator tersebut dengan dalih membiayai konsultan untuk melakukan revisi PP 52 dan 53,” ungkap Noer tanpa merinci bentuk dan berapa jumlah gratifikasi tersebut. (h/rel) www.harianhaluan.com

JAKARTA, HALUAN – Uji empiris dan historis pada pecahan gigi seberat 0,25 gram dan serpihan tulang manusia seberat 1,1 gram dari kerangka jenazah setinggi 163-165 cm dengan posisi tangan terikat itu dibenarkan sebagai Datuk Sutan Ibrahim atau Tan Malaka.

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat berencana membawa pulang jenazah Tan Malaka ke kampung halamanya.

Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Ferizal Ridwan, mendatangi langsung makam Tan Malaka di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Kamis (17/ 11). “Kami datang ke Kediri dalam rangka menjemput Datuk (Tan Malaka) kami yang selama ini hilang,” ujar Ferizal di kediaman pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH Abdul Muid, usai melihat langsung makam Tan Malaka.

Ferizal datang bersama keluarga Tan yang diketahui lahir di Nagari Pandan Gadang Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, komunitas pegiat Tan Malaka Institute juga turut mendampinginya. Kehadiran mereka di lokasi kuburan di lereng Gunung Wilis itu cukup mengejutkan warga setempat.

Pemkab Lima Puluh Kota, kata Ferizal, meyakini bahwa jasad yang terkubur sedalam 2 meter itu adalah Tan Malaka.

Sebelum datang ke Kediri dan menyampaikan rencana membawa pulang, pemkab telah melakukan penelusuran empiris dan sejarah. Saat ini, kata

Ferizal, pihaknya juga tengah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Sosial.

Khususnya terkait rencana pemindahan.

“Selain itu kami juga berencana berkoordinasi dengan Pemkab Kediri selaku pemegang otoritas wilayah. Kami berharap Pemkab Kediri mau bekerja sama,” jelas Ferizal.

Tan terbunuh pada 21 Februari 1949. Di 19 tahun usia kematiannya, Presiden Soekarno menetapkan melalui Kepres RI No 53 Tahun 1963 sebagai pahlawan nasional.

Namun hingga pengambilan sampel kerangka pada 2009, pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kediri terkesan kompak menelantarkannya. Kuburan pahlawan sekaligus penulis risalah gerakan ‘Naar de Republik Indonesia’ (Menuju Republik Indonesia) pada 1925 berada di tempat pemakaman umum desa dan dalam kondisi tidak terawat.

Padahal sumbangsih Tan Malaka terhadap kemerdekaan Indonesia begitu besar.

Bahkan, buku ‘Naar de Republik Indonesia’ menjadi bacaan wajib tokoh pergerakan nasional termasuk Bung Karno, Moh Hatta, dan Sutan Sjahrir. Pemkab Lima Puluh Kota menargetkan proses pemulangan, termasuk pele-

ZIARAH — Wakil Bupati Limapuluh Kota Ferizal Ridwan berdoa di makam Tan Malaka. Ferizal Ridwan, mendatangi langsung makam Tan Malaka di Desa Selopanggung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Kamis (17/11). IST

pasan jenazah tuntas pada 21 Februari 2017.

Pemulangan jenazah akan melalui jalur darat. Rencananya, rombongan akan melintasi kota-kota hingga tiba di tanah kelahirannya. Sebelum disemayamkan di sekitar rumah masa kecilnya, upacara adat Minangkabau akan menyambut kedatangan kerangka jenazah Tan. Beberapa versi menyebut nama Tan Malaka merupakan gelar tertinggi datuk atau pemangku adat Minangkabau di Nagari Pandan Gadang Suliki.

Datuk Sutan Ibrahim menerima gelar Tan Malaka setelah kakeknya meninggal dunia. Yudilfan Habib Dt Monti, salah satu penggagas Tan Malaka Institute melihat negara kurang menghargai

keberadaan makam Tan Malaka. Yudilfan mengaku sedih sekaligus prihatin menyaksikan makam Tan berada di bawah bukit dengan kondisi akses jalan yang sulit.

Akibatnya tidak banyak masyarakat luas yang mengetahuinya. “Sepertinya ada yang sengaja mengisolasi kawasan Selopanggung. Khususnya di sekitar makam (Tan Malaka), “paparnya.

Yudilfan berharap masyarakat Kediri ikhlas melepaskan jasad untuk dibawa ke tempat kelahiranya. Terkhusus kepada masyarakat Selopanggung, Yudilfan yang warga Minangkabau menyatakan terima kasihnya.

“Ter ima k asi h kepada masyarakat Selopanggung yang selama ini merawat ma-

kam,” pungkasnya. Makam Tan Malaka belum lama dipugar. Sekira tiga b ulanan makam yang sebelumnya berupa gundukan dengan bong kah an batu sebagai penanda kini telah bernisan.

Di permukaan nisan tertulis nama Tan Malaka, lengkap dengan atribut bendera merah putih.

Musripah warga Selopanggung yang bertempat tinggal setengah kilometer dari makam Tan Malaka mengaku tidak sedikit warga yang berdoa di pusara Tan. Namun mayoritas adalah dari luar Desa Selopanggung. “Dalam setiap Minggu selalu ada yang datang untuk berdoa. Ada yang sendirian, namun tidak sedikit yang rombongan,” tuturnya. (h/ben)

rena pemberian anggaran sedikit banyaknya berbanding lurus dengan kinerja sebuah perangkat daerah. “Sejauh ini kami lihat perhatian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masih rendah untuk menangani persoalan yang menjadi tanggungjawab mereka. Bisa dilihat meski kasus kekerasan perempuan dan anak diinformasikan berada di angka yang mengkuatirkan, itu tidaklah mendapat sorotan dari perangkat daerah terkait. Bagaimana DPRD bisa memperjuangkan anggaran kalau kerja perangkat daerahnya biasabiasa saja,” tutur Yuliarman, Kamis (17/11).

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya siap memperjuangkan penambahan anggaran jika perangkat daerah yang ada mampu menjalankan program yang lebih menggigit. Ia menyarankan, ke depan Dinas Pemberdayaan Perempuan bukan hanya sekadar menjalankan pelatihan-pelatihan saja. Namun Yuliarman meminta agar perangkat daerah tersebut bisa menjalankan program kegiatan yang akan membuat perempuan mandiri dan berdaya. “Sebagai contoh, mereka bisa diajarkan suatu keterampilan, kemudian dibantu juga pemasarannya.

Saat perempuan sudah bisa mandiri, resiko tindakan kekerasan yang mungkin mereka alami bisa berkurang,” jelas Yuliarman.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar Hidayat menyampaikan, agar DPRD memiliki alasan yang kuat memperjuangkan anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memang harus ada progress yang dilakukan oleh perangkat daerah. Ia meminta program kegiatan yang dihadirkan, adalah yang mampu memberi manfaat jangka panjang untuk masyarakat. Ia setuju jika salah satunya adalah dengan memberi keterampilan. “Jika program yang ada itu tak hanya sekadar pelatihan atau seminar-seminar, dan bukan program yang berulang setiap tahunnya, kita tentu siap memperjuangkan anggaran,” pungkasnya.

Direktur LSM Nurani Perempuan-Wo-man Crisis Centre (WCC), Yefri Heriani menuturkan se-pan-jang tahun 2016 ini LSM Nurani Perem-

puan menerima sebanyak 86 kasus kekerasan perempuan d-i-laporkan oleh korban atau keluarga korban.

Beberapa faktor pemicu kekerasan terhadap perempuan di antaranya kemiskinan, pendidikan, akses informasi, miras, narkoba dan faktor teknologi. “Akar dari kasus ini adalah, r elasi kuasa yang timpang yang mem-bangun cara pandang tentang diri perempuan dan laki-laki, serta peran sosialnya pada sistem masyarakat. Dimana laki-laki dianggap lebih berkuasa dibanding perempuan,” ulas Yefri.

Menangani kekerasan terhadap perempuan, menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan anggaran tersedia dengan cukup sampai pada tahap pemulihan korban. Ini karena, tujuan akhir dari penanganan korban adalah membawa perempuan korban menjadi berdaya dan siap menghadapi kehidupan baru di depan. “Semua itu tentu membutuhkan anggaran yang memadai tentunya. Kita berharap ini bisa mendapat perhatian dari pemerintah daerah,” harap Yefri.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Ifrah didampingi Ketua panitia Eri mengatakan, pelatihan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM perempuan dibidang ekonomi sehingga mampu meningkatkan kontribusi dan peran aktifnya dalam pembangunan. Selain itu, agar membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Kegiatan dilaksanakan dari tanggal 17 hingga 19 November 2016, peserta yang berasal dari 9 kabupaten kota di Sumbar yang dibagi menjadi dua angkatan. Angakatan pertama berasal dari Kota Padang, Kota Solok, Padang Panjang, dan kabupaten limapuluh Kota, sementara angkatan ke dua berasal dari Kota Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Pasaman, Dharmasraya dan Mentawai.

Peserta berjumlah 60 orang yang dibagi menjadi dua, angkatan pertama 30 orang dan sisanya angkatan ke dua.

Hari ini, juga akan dilaksanakan praktek memasak yang akan dilakukan oleh para pesertadi SMKN 6 Padang. (h/ rin/len)

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MENINGKAT

Pemerintah Jangan Tutup Mata PADANG, HALUAN — Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumbar setiap tahun mengalami kenaikan. Tahun ini, laporan yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar mencapai 800 laporan. Meski angkanya terus naik, P2TP2A tak bisa berbuat banyak karena minimnya anggaran. Pemerintah diminta tak picing mata.

Ketua P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar Nevi Irwan Prayitno mengatakan, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak harusnya jadi early warning bagi pemerintah. “Tingginya angka kasus harus menjadi perhatian serius kita semua,” kata Nevi usai menghadiri acara pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan korban kekerasan dan rawan ekonomi angkatan I di Asrama Haji Padang.

Di sisi lain, kata Nevi, keberanian perempuan melaporkan kekerasan yang dialaminya harus diapresiasi.

“Namun di sisi lain kita tentu khawatir dan perlu dilakukan pendampingan pada para perempuan yang menjadi korban kekerasan. Jangan biarkan mereka sendirian menghadapi masalahnya,” ungkapnya istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno itu.

Ia mengaku tidak bisa berbuat banyak, untuk membantu dan memfasilitasi para

SEJUMLAH peziarah berdoa di makam Syekh Burhanuddin pada kegiatan “Basyafa” di Kompleks Makam Syekh Burhanuddin, Ulakan, Padangpariaman, Sumatera Barat, Kamis (17/11).

Tradisi tahunan “Basyafa” guna memperingati hari wafatnya ulama tersebut diikuti oleh pengikut Tarekat Syattariyah di Sumbar maupun dari luar provinsi tersebut. ANTARA

korban karena keterbatasan anggaran dan tidak adanya hibah Bantuan Sosial (Bansos). Walau demikian, ia tetap optimis dan semaksimal mungkin memberikan yang terbaik untuk kaumnya. Salah satunya, dengan merekomendasikan korban kekerasan ke Badan Pemberdayaan Perempuan untuk ditindaklanjuti.

Tahun ini, P2TP2A juga menyediakan layanan rumah aman untuk para korban yang merasa terancam oleh pelaku dengan menyediakan layanan dan pendampingan untuk korban. “Saat ini juga ada layanan telephone sahabat anak untuk memfasilitasi anak bercerita, atau curhat masalah kekerasan yang dialami di lingkungannya. Kami akan sosialisasikan ini, baik ke SD, SMP, maupun SMA agar mereka tidak merasa sendiri.

Selain itu, kami juga akan berusaha berkoordinasi dengan berbagai pihak guna memberikan rasa nyaman dan aman bagi korban,” ujarnya.

Anggaran Minim Anggaran yang diajukan oleh Pemerintah provinsi (Pemprov) untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di APBD 2017 hanya dikisaran Rp3,2 miliar.

Angggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan ini juga masuk sebagai yang terkecil dari keseluruhan anggaran untuk 39 perangkat daerah yang ditetapkan pada Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Provinsi Sumbar be-

berapa waktu lalu.

Tahun 2015 lalu Sumbar menempati urutan ketiga kasus kekerasan terhadap perempuan. Jumlah kekerasan terhadap perempuan berada diangka 1.420 kasus. Posisi kedua ditempati NTB dengan 1.424 dan urutan pertama ditempati DKI dengan 1.992 kasus.

Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait saat jadi pembicara pada sebuah di Padang belum lama ini menyebut, Provinsi Sumbar menduduki pering-kat ke 15 atas aksi kejahatan pelecehan seksual dari 34 Provinsi yang tersebar di Indonesia. Korban pelecehan seksual ini umumnya adalah anak-anak.

Sekretaris Komisi V DPRD, Yuliarman mengakui anggaran untuk perangkat daerah yang menangani pe rsoalan perempuan dan perlindungan anak sangat minim. Yuliarman menyebut, tahun 2017 mendatang anggaran untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumbar hanya berada dikisaran Rp3,2 miliar.

Dengan tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Sumbar, Yuliarman tak menampik jika dukungan anggaran memang harus tersedia dengan memadai. Namun menurut dia DPRD akan sulit memperjuangkan kenaikan anggaran jika kinerja dari perangkat daerah dimaksud belumlah maksimal. Ini ka-

Redaktur: Bhenz Maharajo

Layouter: Syamsul Hidayat

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

3

IBIEN’S TRADITIONAL SPA

Perawatan Diskon 10 Persen PADANG, HALUAN — Ibien’s Traditional Spa memberikan kabar gembira kepada seluruh wanita yang ingin perawatan tubuh.

Ibien’s Traditional Spa memberikan diskon 10 persen untuk setiap perawatan.

“Kita memberikan promo kepada pelanggan 10 persen. Hal ini sebagai wujud perhatian kami sekaligus memanjakan konsumen,” kata Pemilik Ibien’s Traditional Spa, Tuti Lestari (35).

Ibien’s Traditional Spa yang berlokasi di Jalan Sawahan IV Nomor 10 Padang ini,

menyediakan berbagai jenis perawatan tubuh. Mulai dari perawatan rambut, perawatan badan, perawatan tangan berserta kaki, dan perawatan wajah.

Untuk perawatan rambut tersedia seperti cuci rambut dan blow dengan harga Rp30 ribu. Tradisional hair cream-

bath dan hair mask dengan berbagai pilihan. Seperti ada yang menggunakan strawberry, coklat, green tea, anggur, kemiri, dan lumpur.

“Biaya cukup terjangkau hanya Rp65 ribu hingga Rp75 ribu,” tetang Tuti.

Lalu untuk perawatan badan tersedia aromatic dan relaxing seluruh tubuh selama 90 menit dengan biaya hanya Rp100 ribu. Jika terburu-buru dan tidak memiliki banyak waktu, Tuti menyarankan untuk memilih yang 60 menit dengan

biaya Rp75 ribu.

Anda bisa mencoba masker wajah yang disediakan oleh Ibien’s Traditional Spa. Ibien’s Traditional Spa menyediakan masker wajah yang terbuat dari buah-buahan seperti bengkoang, pepaya, alpukat, jeruk, dan coklat

dengan biaya Rp50 ribu hingga Rp60 ribu.

“Rata-rata untuk perawatan seperti masker membutuhkan waktu 45 menit, luluran satu jam, dan seluruh tubuh selama 90 menit,” ucap Tuti pada Haluan, Kamis (17/11).

Meskipun harga yang ditawarkan cukup terjangkau, namun Tuti meyakini tidak mengurangi kualitas bahan yang digunakan. Ibien’s Traditional Spa selalu mengutamakan kualitas bahan yang dipakai agar konsumen tidak kecewa.

Ibien’s Traditional Spa buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB hingga 20.00 WIB. Untuk pemesanan terakhir perawatan hanya sampai pukul 19.00 W IB. Ibien’s Traditional Spa hanya khusus bagi wanita. (h/ mg-mel)

HADIAH SIKOCI — Penerima hadiah tabungan Sikoci Bank Nagari Cabang Painan, foto bersama dengan Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan, Riki Risdwandi. M JONI

BANK NAGARI SERAHKAN PEMENANG TABUNGAN SIKOCI

Warga Painan Raih Hadiah Umrah PAINAN, HALUAN — Bank Nagari Cabang Painan, Pessel menyerahkan hadiah tabungan Sikoci kepada 6 orang pemenang warga Pesisir Selatan. Hadiah yang mereka terima berupa umrah ke tanah suci, sepeda motor dan uang tunai.

Pemenang Sikoci yang beruntung itu masing-masing

www.harianhaluan.com

Maidarni (umrah), Sugeng Harianto (sepeda motor) dan Busdarmawita (sepeda motor) jenis Yamaha Mio 125 CC. Hadiah ini diserahkan Pimpinan Cabang Bank Nagari Painan, Riki Riswandi di kantornya Jalan H Ilyas Yaqub Painan, Rabu(16/11).

Para penerima hadiah lainya, Siti Nurnas menda-

patkan uang tunai sebesar Rp2,5 juta, Pemerintahan IV Koto Hilie Batang Kapas Rp 2,5 juta, Gusrial Rp 1,5 juta dan Deswita Rp 1,5 Juta).

Saat bersamaan juga diserahkan beasiswa untuk 5 siswa berprestasi dari kalangan karyawan Bank Nagari. Mereka adalahDefri Refalni, Juan Varall Atarick, Fanisya Putri Zahrani, Salsabilla dan Medithya Putri Armanda dengan besar beasiswa bervariasi.

Pimpinan Cabank Bank Nagari Painan Pessel, Riki Riswandi mengatakan, Bank Nagari saat ini memiliki asset sebesar Rp780 miliar lebih.

Untuk nasabah tercatat nasabah Tahari Mabrur sebanyak 1.044 orang, nasabah Sikoci 16.745 orang. Jumlah kredit tercatat sebesar Rp734,416 miliar.

“Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pada beberapa kecamatan sudah ada kantor kas dan ATM, seperti di Pasar Baru Kecamatan Bayang, menyusul Kecamatan Batang, Kapas dan Kecamatan Sutera,” katanya.

Ditambahkannya, bank milik pemerintah daerah itu sangat peduli dengan masyarakat sekitarnya, termasuk masalah pendidikan. Melalui

Redaktur: Devi Diani

dana CSR, Bank Nagari memprioritaskan bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu.

“Pada 2016 ini, Bank Nagari telah menyerahkan bantuan CSR untuk biaya pendidikan ke Bupati Pessel H Hendrajoni sebesar Rp85 juta,” katanya.

Sedangkan bentuk kepedulian dan partisipasi Bank Nagari dalam mendukung program pemerintah, berbagai kegiatan sosial telah dilaksanakan seperti, sunatan masal, donor darah dan memberikan bantuan kepada panti asuhan dan kegiatan olahraga seperti sepak bola, tenis lapangan dan lainnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Pessel H Hendrajoni, mengucapkan terima kasih untuk Bank Nagari yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi daerahnya.

Ke depan, diharapkan Bank Nagari semakin berkembang serta semakin diminati masyarakat.

“Banka Nagari sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan sangat berkontribusi bagi daerah. Ke depan, agar Bank Nagari makin dicintai masyarakat maka pelayanan harus terus ditingkatkan,” katanya. (h/mjn)

Layouter: Ilham Taufiq

EKONOMI

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

4

TABEL NILAI TUKAR RUPIAH Mata Uang Nilai

Kurs Jual

Kurs Beli

AUD

1.00

10,064.79

BND

1.00

9,509.40

9,406.70

CAD

1.00

10,015.64

9,912.91

CHF

1.00

13,431.85

13,296.73

CNY

1.00

1,958.31

1,938.80

DKK

1.00

1,933.90

1,914.44

EUR

1.00

14,397.68

14,248.93

GBP

1.00

16,711.42

16,535.63

HKD

1.00

1,734.20

JPY

100.00 12,336.76

KRW

1.00

11.47

11.34

KWD

1.00

44,264.56

43,766.02

LAK

1.00

1.65

1.63

MYR

1.00

3,071.23

3,035.10

NOK

1.00

1,588.10

1,571.67

9,951.21

ASN Diminta Sosialisasikan Pengampunan Pajak PASBAR, HALUAN — Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Simpang Empat mengajak aparatur sipil negara (ASN) di Pasaman Barat (Pasbar) untuk mendukung program pembangunan nasional dalam bentuk pembayaran pajak.

1,716.90 12,212.75

NZD

1.00

9,548.23

9,447.79

PGK

1.00

4,345.00

4,101.94

PHP

1.00

272.94

270.11

SAR

1.00

3,587.20

3,550.05

SEK

1.00

1,465.49

1,450.40

SGD

1.00

9,509.40

9,406.70

THB

1.00

380.11

376.11

USD

1.00

13,452.00

13,318.00

VND

1.00

0.60

0.59

Sumber : Bank Indonesia (17 November 2016)

TABEL HARGA BAHAN POKOK Komoditas

Harga

Beras

12.500

Kg

Gula

13.833

Kg

Minyak Goreng

11.167

Lt

Tepung Terigu

9.000

Kg

Daging Sapi

120.000

Kg

Daging Ayam

36.167

Kg

Telur Ayam

19.733

Kg

Bawang

35.333

Kg

Susu

10.000

Gr

Jagung

6.667

Kg

Ikan

60.000

Kg

Garam

2.000

Kg

Mie Instan

2.500

Bks

Kacang

24.000

Kg

Ketela Pohon

4.500

Kg

Sumber : Kemendag RI (17 November 2016)

www.harianhaluan.com

PENGAMPUNAN PAJAK — Bupati Pasbar, Syahiran menerima cendera mata dari Kepala KP2KP Simpang Empat, Ricky Hardiansyah, usai sosialisasi pengampunan pajak kepada ASN di kantor bupati setempat, Kamis (17/11). ASN diminta mendukung program pembangunan nasional dalam bentuk pembayaran pajak dan menyosialisasikan pengampunan pajak kepada orang di lingkunganya. OSNIWATI

Pertumbuhan Ekonomi Padang Panjang Ditargetkan 6,70 Persen PADANG PANJANG, HALUAN — Pemko Padang Panjang menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah itu 6,70 persen sesuai dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada 2017.

Wakil Wali Kota Padang Panjang, Mawardi, mengatakan, target itu adalah target yang moderat di tengah perkembangan regional, nasional, dan global yang sedang terjadi saat ini.

Target pertumbuhan ekonomi tersebut sudah disampaikan kepada DPRD Padang Panjang dalam nota rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Padang Panjang Tahun Anggaran 2017.

“Seiring dengan target capaian pertumbuhan ekonomi tersebut, maka angka kemiskinan pada tahun 2017 ditargetkan dapat ditekan berada dalam posisi 5,7 persen. Jika dibandingkan dengan target nasional, angka ini jauh di bawah target nasional pada 2017 yang sebesar 9,5 sampai 10,5 persen,” ujarnya di Padang Panjang, Kamis (17/

11).

Selanjutnya, ia menyebutkan, angka pengangguran yang tercermin dari angka pencari kerja di Padang Panjang pada 2017 ditargetkan sebesar 5 persen dari angkatan kerja.

Angka itu menurun daripada perkiraan 2016 yang sebesar 6,33 persen dari angkatan kerja.

Untuk mencapai angka pertumbuhan yang ditargetkan tersebut, kata Mawardi, pihaknya terus berupaya melakukan berbagai program di bidang ekonomi yang memang diarahkan kepada kegiatan yang berpotensi memberikan efej ganda terhadap peningkatan kegiatan lapangan usaha lainnya.

“Pembangunan pasar pusat, pembangunan islamic centre, dan beberapa pembangunan sarana prasarana strategis lainnya dipercaya akan mempu meningkatkan gairah perekonomian karena lapangan usaha jasa konstruksi, jasa keuangan dan asuransi dan lapangan usaha perdagangan merupakan hal yang saling berkaitan dan secara keseluruhan akan mampu meng-

gerakan lapangan usaha lainnya dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian daerah,” tutur Mawardi.

Tidak itu saja, katanya, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya dari UMKM akan terus di lakukan. Kebijakan ini akan dilaksanakan dengan terus melakukan peningkatan sumberdaya manusia dalam hal manajerial maupun teknis untuk mendorong penguatan daya saing produk.

“Dengan berdirinya PT Serambi Investasi Padang Panjang diharapkan sebagai lembaga yang akan menggerakkan industri kulit Padang Panjang dari hulu sampai ke hilir, menyelesaikan persoalan pemasaran produk dan membantu modal kerja bagi UMKM yang bergerak dibidang produk jadi kulit,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Padang Panjang, Hendra Saputra, mengatakan segala target yang dipasang oleh pemerintah setempat, harus s esuai dengan k emampuan daerah. (h/ans)

Kepala KP2KP Simpang Empat, Ricky Hardiansyah Putra, mengatakan, berdasarkan surat edaran Menpan RB No. SE/02/M.PAN/2009 tanggal 31 Maret 2009, pejabat PNS dan PNS wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yakni NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas, dan tepat waktu.

Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi pengampunan pajak kepada (ASN) di Pasbar di kantor bupati setempat, Kamis (17/11).

Kegiatan itu diikuti ratusan peserta. Ia menjelaskan, sosialisasi pengampunan pajak kepada masayarakat untuk memberikan pemahaman. “Selama ini, istilah pengampunan pajak sudah familiar. Namun, konteks dari pengampunan itu masih banyak yang belum mengetahuinya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dengan sosialisasi itu pihaknya berharap ASN menyebarkan informasi kepada masyarakat tentang pengampunan pajak, dengan harapan ada kesadaran bagi wajib pajak untuk melaporkan kekayaanya.

Sementara itu, Bupati Pasbar, Syahiran menjelaskan, pengampunan pajak muncul dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan sumber pertumbuhan ekonomi nasional baru dan sistem perpajakan yang lebih berke-

Redaktur: Holy Adib

adilan dan berkepastian hukum. Kenyataannya, masih banyak aktivitas ekonomi yang belum atau tidak melaporkan sehingga mengusik rasa keadilan wajib pajak yang telah membayar pajak.

“Masih banyak harga warga Indonesia, baik orang pribadi maupun badan, baik yang di luar maupun di dalam negeri, yang barangkali belum melaporkan hartanya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT tahunan PPh). Hal ini terjadi karena unsur kelalaian, ketidaksengajaan, dan ketidaktahuan wajib pajak atas kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi,” tutur Syahiran.

Melalui program pengampunan pajak, kata Syahiran, pemerintah menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela. Dengan demikian, data dan informasi perpajakan dan dapat dimanfaatkan untuk pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan nantinya. Pemerintah menghapuskan sanksi atas konsekuensi per pajakan yang mungkin timbul atas aktivitas yang tidak a tau belum dilaporkan tersebut.

Ia menambahkan, pengampanunan pajak juga ditujukan kepada wajib pajak, seperti badan, pengusaha, pegawai swasta, dan ASN. (h/ows/idn)

Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI

JUMAT, KAMIS,1827NOVEMBER OKTOBER 2016 18 Safar 1438 H 26 Muharram

5

Kasus Ahok dan Akibat Hukumnya Oleh:

Denny Indrayana

KI Terancam Tak Beraktivitas

Guru Besar Hukum Tata Negara UGM

K

omisi Informasi (KI) dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat terancam tak beraktivitas selama tahun 2017. Pasalnya, lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang tidak bisa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) 2017. KI dan KPID adalah Lembaga Non Struktural (LNS) yang dibentuk berdasarkan Undang Undang.

Komisi Informasi dibentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2018, sedangkan KPID dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Karena itu, menjadi aneh kalau kedua lembaga ini tidak bisa dianggarkan dalam APBD 2017.

Wajar saja kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar kecewa terdahap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait tidak bisa dianggarkannya Lembaga Non Struktural (LNS) di Daerah dalam APBD tahun 2017. Padahal, LNS seperti KI dan KPID merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang Undang.

Kondisi tersebut terjadi menurut anggota DPRD Sumbar HM Nurnas, akibat tak sinkronnya UU Pemerintah Daerah dan PP 18 tahun 2016 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dengan UU yang memerintahkan LNS itu di daerah.

Jika benar-benar anggaran untuk KI dan KPID tidak bisa dialokasikan dalam APBD 2017 sudah dapat dipastikan lembaga ini tidak akan bisa jalan. Dengan apa lembaga ini digerakkan. Ini tentunya menjadi aneh.

Pemerintah selalu menggembar-gemborkan pentingnya keterbukaan informasi publik, tetapi anggarannya tidak disediakan.

Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas pantas curiga. Dengan tidak diakomodirnya anggaran yang ditugaskan kepada APBD masing provinsi artinya ada upaya sistemik pelemahan kewenangan dan fungsi lembaga itu. “Berdasarkan aturan ada upaya masif dan sistemik menumpulkan KI dan KPID termasuk lembaga lain,” ujarnya.

Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi mengakui ada upaya pelemahan lembaga LNS di daerah atas terbitnya PP 18. Pemerintah Sumbar dan DPRDnya sangat paham sekali bahwa kewajiban penganggaran LSN di daerah itu perintah UU, tapi ketentuan terbaru pemerintah daerah dan PP 18 tidak memungkinkan daerah menerobosnya.

Akibatnya, anggaran LNS di daerah seperti ada dan tiada, ini ulah aturan yang dikeluarkan bertabrakan satu sama lain, sehingga daerah serba sulit.

Kita mendukung langkah Ketua KI Sumbar, Syamsu Rizal untuk memperjuangkan anggaran untuk lembaganya kepada Gubernur dan DPRD Sumbar.

Gubernur Sumbar bersama DPRD tentunya perlu mencarikan solusi dari masalah ini.

Rasanya sangat tidak masuk akal jika lembaga yang dibentuk berdasarkan UU anggarannya tidak tersedia.

Jika tidak tuntas melalui surat kepada Mendagri, Menpan RB dan Menkominfo, tak salah kiranya Gubernur mendatangi menteri terkait di Jakarta.

Masih ada waktu untuk memperjuangkan anggaran kedua lembaga itu hingga 23 November mendatang, sebelum APBD Sumbar 2017 ketok palu. Pemerintah Provinsi Sumbar tentunya tidak akan tinggal diam dan mampu mencarikan solusi dari permasalahan anggaran tersebut. ***

P

enetapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka, dalam kasus dugaan tindak pidana penodaan agama oleh Bareskrim Polri, pada Rabu (16/11) kemarin tetap merupakan isu aktual yang layak untuk dijadikan catatan kamisan. Soal Ahok ini tetap lebih menarik untuk dicatat, meskipun dalam satu minggu ini, ada dua konferensi di Universitas Melbourne yang saya terlibat selaku pembicara dan mentor.

Pertama adalah konferensi antikorupsi internasional yang diselenggarakan Faculty of Arts, dan kedua konferensi penelitian mahasiswa pascasarjana yang diselenggarakan Center for Indonesian Law, Islam and Society di Melbourne University Law School.

Izinkan saya untuk tetap urun rembug memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada kita semua —khususnya dari sisi hukum tata negara terkait kasus Ahok tersebut. Sekali lagi, saya tidak akan masuk ke dalam dugaan kasus tindak pidana penodaan agamanya itu sendiri, karena bukan kompetensi dan bidang yang saya pelajari. Para ahli hukum pidana lebih tepat dan kompeten untuk menyampaikan pandangannya.

Hanya satu catatan pendek saja, soal pidana ini. Kemarin saya sempat menghubungi salah satu Guru Besar Hukum Pidana yang ikut hadir dalam gelar perkara hari Selasa lalu di Bareskrim Polri. Saya tanyakan, kenapa Ahok menjadi tersangka. Karena dalam diskusi sebelumnya, kami sepakat tidak mudah untuk menyimpulkan unsur delik terpenuhi jika berpatokan pada ucapan Ahok di Kepulauan Seribu.

Rekan Guru Besar itu menyatakan, setelah mengikuti gelar perkara, mendapatkan penjelasan dan melihat barang bukti secara lebih lengkap, maka memang beberapa ahli pidana berpandangan unsur delik penodaan terpenuhi.

Salah satu yang membuatnya lebih yakin adalah ketika ditunjukkan beberapa bukti video lain di mana Ahok juga berbicara soal topik yang sama.

Sampai di situ saja catatan saya dari sisi pidana. Izinkan saya sekarang berbagi informasi terkait akibat hukum status Ahok sebagai

tersangka dari sisi hukum tata negara, bidang yang saya pelajari. Pada diri Ahok paling tidak ada tiga status subyek hukum yang berbeda.

Pertama adalah Ahok sebagai warga negara yang berstatus tersangka dugaan tindak pidana penodaan agama.

Kedua Ahok sebagai calon gubernur dalam pemilihan gubernur di DKI Jakarta. Ketiga Ahok sebagai gubernur nonaktif di Jakarta. Atas tiga status subyek hukum itu, status tersangka Ahok membawa akibat hukum yang berbedabeda. Mari kita ulas satupersatu.

Satu, Ahok disangka melakukan tindak penodaan agama—menurut keterangan polisi—berdasarkan ketent uan dalam Pasal 156a KUHP dan Pasal 28 ayat (2) UU Informasi Transaksi Elektronik. Pasal 156a yang ancaman pidana penjaranya maksimal 5 tahun penjara adalah pasal baru yang dimasukkan berdasarkan UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama. Sedangkan ancaman pidana Pasal 28 Ayat (2) UU ITE adalah penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda satu miliar rupiah. Atas ancaman penjara yang lima tahun tersebut, sebenarnya Ahok dapat ditahan, tetapi penyidik Polri memilih untuk tidak melakukannya, dan hanya meminta pencegahan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Sebagai tersangka, Ahok paling tidak mempunyai dua langkah hukum yang dapat dilakukannya. Pertama, Ahok dapat melakukan pra peradilan atas status tersangkanya itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana kita ketahui, hak tersangka untuk melakukan pra peradilan itu sudah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) putusan MK No. 21/PUU-XII/ 2014. Namun, kemarin saya baca, kuasa hukum Ahok kelihatannya tidak akan mengambil langkah ini, dan lebih memilih mendorong kasus ini segera disidangkan saja pokok perkaranya di pengadilan.

Masih dalam statusnya selaku tersangka, Ahok juga mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk menyoal konstitusionalitas Pasal 156a KUHP juncto UU Nomor 1 Tahun 1965, dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kedua aturan itu memang pernah diuji ke hadapan MK. Pasal 156a KUHP dan UU PNPS Nomor 1 Tahun 1965 telah dua kali diuji, dan

diputuskan MK dengan Nomor 140 Tahun 2009 dan 84 Tahun 2012. Sedangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE telah pula diputus MK dalam Nomor 52 Tahun 2013. Seluruh ketiga putusan MK itu memang menolak permohonan pengujian dan menyatakan semua pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun sudah pernah diuji, namun dalam praktiknya, dan pula berdasarkan Peraturan MK sendiri, uji konstitusionalitas aturan UU yang sama masih bisa dilakukan ke hadapan meja merah MK dengan alasan konstitusional yang berbeda. Dalam beberapa uji materi, sifat final dan mengikatnya putusan MK dapat disimpangi dengan pengujian materi yang sama tersebut. Karena putusan MK yang lebih baru dapat berbeda dengan putusan MK yang lebih lama. Misalnya, uji materi serentaknya Pileg dan Pilpres yang awalnya ditolak, akhirnya dikabulkan dalam putusan MK setelahnya. Sehingga dalam pemilu 2019 kita akan melakukan pemilihan anggota DPR, DPD dan DPRD bersama-sama dengan pemilihan presiden.

Dua, status Ahok sebagai tersangka tidak menggugurkan statusnya sebagai Calon Gubernur Jakarta. Karena telah ditetapkan KPUD, meskipun berstatus tersangka, Ahok bukan saja tidak kehilangan statusnya sebagai calon gubernur, namun bahkan tidak boleh mengundurkan diri selaku cagub. Justru kalau Ahok memaksakan diri untuk mundur dia kembali akan dijerat pidana yang ancaman penjaranya antara 2 hingga 5 tahun, dan membayar denda antara 25 sampai dengan 50 miliar rupiah.

Ancaman pidana penjara dan denda yang sama juga berlaku bagi partai politik atau gabungannya yang menarik pencalonan Ahok (Pasal 43, 53, 191 UU Pilkada). Bahkan, jika pengunduran diri

calon atau penarikan pasangan oleh parpol dilakukan sampai dengan pemungutan suara putaran kedua, maka ancaman pidananya meningkat menjadi penjara antara 3 sampai 6 tahun dan denda 50 sampai dengan 100 miliar rupiah (Pasal 192 UU Pilkada).

UU pemilihan gubernur justru mengatur, bahwa meskipun berstatus tersangka, seorang gubernur terpilih tetap dilantik menjadi gubernur.

Baru kalau statusnya menjadi terdakwa, gubernur terpilih diberhentikan sementara segera setelah dilantik. Hanya jika statusnya telah menjadi terpidana yang berkekuatan hukum tetap, maka gubernur terpilih akan tetap dilantik untuk langsung diberhentikan (Pasal 163 UU Pilkada).

Perlu ditambahkan penjelasan, bahwa bukan berarti dalam proses pemilihan gubernur calon tidak bisa dibatalkan. Pembatalan calon dapat dilakukan tetapi untuk pelanggaran yang berbeda, dan terkait pilkada, misalnya: 1) gubernur petahana melanggar larangan mengganti pejabat, atau larangan menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon (Pasal 71 ayat (2) dan (3); 2) pasangan calon menjanjikan atau memberikan uang agar dipilih (Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada).

Akibat hukum yang ketiga, adalah terkait status Ahok sebagai Gubernur Jakarta yang non-aktif karena sedang cuti di luar tanggungan negara sesuai ketentuan Pasal 70 UU Pilkada. Jikalau status Ahok tetap tersangka hingga masa cutinya berakhir, maka Ahok dapat kembali aktif menjadi Gubernur dalam sisa masa jabatannya sebelum adanya pelantikan Gubernur Jakarta yang baru, siapapun nanti yang terpilih.

Namun, jikalau pada saat masa cutinya berakhir status Ahok meningkat menjadi

terdakwa, maka Ahok tidak akan bisa lagi menjadi Gubernur aktif Jakarta, meskipun masa kampanye telah berakhir.

Hal itu karena berdasarkan Pasal 83 ayat (2) UU Pemda, gubernur yang berstatus terdakwa harus diberhentikan sementara dari jabatannya.

Argumen hukum lain yang ingin saya sampaikan di sini adalah, suatu proses hukum pidana tidak semuanya harus berujung di pengadilan. Pendapat bahwa tindak pidana yang dihentikan sebelum persidangan adalah salah, justru adalah pendapat yang tidak benar. Proses hukum pidana juga memberikan kesempatan suatu kasus berhenti sebelum persidangan misalnya dengan SP3, SKPP dan deponeering.

Ketiga mekanisme penghentian perkara itu pun—termasuk melalui proses peradilan—adalah prosedur hukum yang sah dan dimungkinkan menurut KUHAP, dan karenanya tidak dapat dinyatakan keliru. Justru kalau suatu kasus pidana sebenarnya tidak cukup bukti, merupakan persoalan non-hukum yang dipolitisasi, ada indikasi kuat merupakan kriminalisasi, maka penghentian kasus secepatnya, termasuk sebelum persidangan adalah bentuk penyelesaian hukum yang lebih adil.

Demikianlah sedikit urun rembug catatan saya kali ini, untuk lebih memahami akibat hukum tata negara dari status Ahok sebagai tersangka tindak pidana penodaan agama. Akhirnya, mari kita terus hormati proses hukum yang ada, dan tetap merawat kedamaian, ketenangan dan kewarasan dalam berpikir, bertutur dan bertindak. Mari kita pastikan penegakan hukum yang berjalan adalah proses yang adil, tanpa tekanan dari siapapun, dalam bentuk apapun. Biarkan dalam semua kasus hukum, supremasi hukum menjadi ujung solusi yang sama-sama kita hormati.

Keep on fighting for the better Indonesia. (*)

Jalan Sandang Pangan Rusak Seribuan Perempuan Jadi Janda Kaya di 2016 Nan bedo janda merana Persib Tak Mau Terkecoh Semen Padang IBuktian se di lapangan

www.harianhaluan.com

YTH. Bapak Wali atau Kepala Dinas Pasar. Kami warga Kota Padang keluhkan jalan sandang pangan yang di persimpangan sebelah padang teater jalannya rusak. Padahal aspal tersebut masih baru dan kenapa sudah rusak saja. Kalau hujan maka jalan tersebut becek dan tergenang air hingga betis orang dewasa. Kami berharap cepat dibenahi.

Pengirim: 081373733***

Redaktur: Almudazir

Layouter: Syamsul Hidayat

6

POLITIK

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Pengganggu Kampanye di Pilkada Bisa Dipidana JAKARTA, HALUAN — Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw mengatakan, tindakan penghalangan kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat dikenakan pidana. Hal itu sesuai Pasal 187 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 1/ 2015 tentang Pilkada.

“Kalau ada orang halang-halangi kampanye paslon sesuai aturan, ada ancaman pidananya. Memang pidananya itu berlaku kalau dilaporkan,” kata Jeirry, Senin (14/11).

Ada pun Pasal 187 ayat (4) berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Jeirry menyatakan, pihak pengawas pemilu semestinya lebih aktif mengantisipasi penghalangan. “Ini kelihatannya Panwaslu takut dengan massa. Harus muncul peran Panwaslu, tidak b oleh tugasnya hanya mencatat saja. Kalau penghalangan tetap berlangsung, Panwaslu juga bisa lakukan proses pidana,” tegasnya.

“Perlu peran juga dari masyarakat supaya tidak terprovokasi. Masyarakat juga harus identifikasi, laporkan orang-orang yang lakukan provokasi,” tuturnya. Dia mengatakan, aparat kepolisian juga jangan hanya bertugas menjaga paslon. “Kalau kepolisian melihat sekaligus mengalami langsung kejadian penghalangan terhadap paslon, bisa langsung diproses pidana, apalagi kalau ada aktornya, tapi yang repot itu kalau massa,” katanya. Dia menambahhkan, koordinasi tiga elemen yakni Bawaslu/Panwaslu, kepolisian, dan kejaksaan harus ditingkatkan. “Lebih tegas menindak pelanggaran. Kalau dibiarkan, ini berbahaya, bisa timbulkan konflik antara massa pendukung dengan penghalang, sesuatu yang jarang bahkan tidak pernah terjadi di Jakarta,” imbuhnya.

Sedangkan, Ketua Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif, Veri Junaidi mengatakan, penolakan dan penghalangan merupakan dua hal berbeda. “Kalau ada penolakan karena masyarakat tidak mau menerima, itu hak masyarakat juga. Tapi kalau penghalangan, ini sebenarnya dalam kampanye tidak boleh. Masuk kategori pidana kampanye,” kata Veri.

Menurutnya, setiap paslon dan tim sukses (timses) telah menyerahkan rencana kegiatan kampanye. Selanjutnya, aparat keamanan harus menjamin pelaksanaan kampanye itu berjalan lancar dan aman. “Tidak ada yang saling dirugikan dengan kampanye yang berjalan. Misal ada orang-orang ingin halangi bisa diminimalisir, karena jadwal jelas dari timses,” pungkasnya. (h/okz/ben)

www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pilkada Serentak Kuras APBN JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro menyebutkan, untuk anggaran dana hibah pilkada di 101 daerah di Indonesia mencapai Rp4,2 triliun lebih.

SEORANG penyandang disabilitas memberikan surat undangan pencoblosan kepada petugas TPS pada simulasi pemilihan dan sosialisasi Pilkada pada kelompok disabilitas oleh KPUD. Kegiatan tersebut agar Pilkada demokratis dan non diskriminatif sehingga meningkatkan partisipasi dari kalangan penyandang disabilitas. ANTARA

LHKPN Jadi Alat Ukur Politik Uang JAKARTA, HALUAN — Komisi Pemberant asan Korupsi (KPK) melalui laman resminya sudah merilis berapa jumlah harta kekayaan pasangan calon Pilkada 2017 yang dilaporkan. Masyarakat bisa mengakses tersebut dan bisa mengetahui berapa harta calon kepala daerahnya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Hidzfil Alim mengatakan bahwa LHKPN yang dilaporkan calon kepala daerah tidak hanya sekedar syarat administrasi belaka.Namun juga bisa menjadi pintu untuk mengetahui hal-hal lain yang berkaitan dengan Pilkada. “Ada hal lain yang bisa digali dari LHKPN itu. Yang

pertama LHKPN itu sudah menunjukan setidaknya ada proses transparansi dan akuntabilitas di dalam proses pemilihan umum kepala daerah. Kemudian kalau kita mau jeli, LHKPN bisa dijadikan salah satu referensi, bukan hanya referensi satu-satunya, untuk mengukur biaya politik yang nanti akan dipakai oleh calon kepala daerah,” lanjutnya.

Membandingkan Hal itu menurut Hidzfil bisa dilakukan dengan cara membandingkan laporan yang dilaporkan sebelum Pilkada dilakukan dengan laporan setelah pilkada, enam bulan setelahnya misalnya.

Sehingga diharapkan pula apa yang dilaporkan ke KPK adalah

benar-benar substansif berapa jumlah kekayaannya. “Nah, disitu kan bisa ketahuan berapa calon ini menggunakan angka sekian di dalam Pilkada,” katanya.

Selain itu pelaporan LHKPN sebelum Pilkada juga bisa digunakan untuk melihat berapa kenaikan harta kekayaan setelah calon tersebut terpilih dan menjabat kepala daerah. Jika ada kenaikan yang signifikan dan tidak sesuai dengan matematis pendapatan gaji maka patut untuk dipertanyakan.

“Jadi banyak sekali yang dimanfaatkan dari LHKPN calon kepala daerah,” kata Hidzfil yang juga menyebut LHKPN bisa menjadi alat ukut sejauh mana terjadinya money politic. (h/okz/ben)

Anggaran tersebut tidak hanya kami pertanggungjawabkan dalam suksesnya Pilkada tahun depan, tapi penggunaan anggarannya,” kata Juri kepada wartawan di Makassar, Kamis (17/11).

Menurutnya, anggaran yang akan digunakan untuk menyukseskan pilkada serentak di 101 provinsi dan kabupaten kota pada 15 Februari 2017 cukup besar, sehingga memerlukan manajemen dalam pengelolaannya sebagai komitmen penyelenggara Pemilu.

Selain itu, dia berharap lembaga penyelenggara pilkada serentak dapat memaksimalkan anggaran yang diperoleh dari masing-masing APBD kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. “Maka dari itu, kita mesti menjadi lembaga yang terpercaya, tidak hanya mensukseskan pilkada tetapi bagaimana mengelola uang negara yang diberikan pemerintah,” paparnya.

Mengenai dengan anggaran pilkada serentak pada 2015 yang diikuti 269 daerah, kata dia, total anggaran yang pergunakan Rp 6,8 triliun. Sedangkan untuk Pilkada 2017 diikuti 101 daerah digunakan Rp4,2 triliun.

Sebelumnya, KPU pusat menggelar Rapat Koordinasi Regional Pembinaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Anggaran Dana Hibah Pilkada Serentak diikuti seluruh KPU tingkat kawasan Timur Indonesia di Grand Hotel Clarion Makassar pada Rabu malam.

Dalam rakor juga dibahas tentang rendahnya partisipasi pemilih. Hal itu seakan membuktikan semakin apatisnya rakyat pada produk demokrasi dalam memilih pemimpin baik tingkat daerah maupun nasional.

Kondisi nan demikian juga menandakan bahwa penyelenggara Pemilu masih

Redaktur: Bhenz Maharajo

mempunyai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk mengubah pola pikir masyarakat terhadap pentingnya pemilu untuk menemukan pemimpin yang layak dalam mengendalikan pemerintahan.”Kemudian yang harus diperhatikan bagaimana masyarakat punya tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemilu itu sendiri, bagaimana orang bisa berpartisipasi di dalam pemilu,” kata Juri Ardiantoro.

Juri mengungkapkan, dewasa ini masyarakat dihadapkan pada pesta demokrasi yang tingkat kepercayaannya semakin tahun menandakan kelemahannya, hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Selain itu, pendidikan politik yang diberikan berbagai pihak belum mampu mendongkrak pemahaman dan kesadaran politik untuk bagaimana masyarakat percaya terhadap pemilu sebagai rel menemukan pemimpin untuk mengatur regulasi pemerintahan. “Adalah bagaimana membuat ornag percaya kepada politik, kepada pemilu, demokrasi. Demokrasui itu jalan yang sudah kita pilih, sebagai jalan mengatur kehidupan masyarakat kita,” paparnya.

Ia mencontohkan, di Kota Medan, pada Pemilu tahun lalu, tingkat partisipasinya hanya sebesar 20,70 persen, setelah 5 tahun lalu mencapai 70 persen. “Kalau kita berpikir hanya sebesar itu dari pemilu dari tahun ke tahun rendah sekali legitimasi daerah,” tegasnya.

Untuk itu, kata dia, apatisme terhadap pemilu harus diminimalisir untuk menciptakan kesadaran politik bahwa kebijakan kehidupan bermasyarakat tergantung pada di tangan siapa komando pemerintahan dipegang? (h/okz/ben)

Layouter: Wide

SAMBUNGAN

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

7

Polda Bantah .............................. Dari Halaman. 1 Seribuan ...................................... Dari Halaman. 1 Mapolda Sumbar,” jelas Syamsi kepada sejumlah wartawan.

Sebelumnya, pada Rabu lalu, Ali Azhar menyebut, proses kasus memang di tangan mereka, namun penahanan di Mapolda Sumbar. “Benar, kami sudah menahan Kasat Narkoba Polres Pasaman pada Jumat (11/11).

Sekarang ia (Kasat) sudah dititipkan ditahanan Polda Sumbar,” ungkap Ali Azhar.

Kata-kata itulah yang diluruskan AKBP Syamsi. “Karena pelaku merupakan tangkapan dari hasil pengembangan BNNP, yang berwenang melakukan proses adalah BNNP sendiri bukan Polda Sumbar,” lanjutnya.

Selain itu diungkapkan Syamsi, penangkapan terhadap Kasatnarkoba Polres Pasaman AKP Yohanes Lubis dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Sumbar pada Jumat (4/11) atas permintaan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar. Penang-

kapan itu merupakan pengembangan yang d ilakukan oleh BNNP Sumbar terhadap target operasi yang mereka miliki yakni tersangka Y seorang wanita pemandu Karoeke di Kota Payakumbuh.

Dari nyanyian wanita tersebut, diakuinya barang bukti yang dimilikinya didapat dari salah seorang oknum polisi yang merujuk kepada Kasatnarkoba Polres Pasaman. “Saat BNNP Sumbar menangkap target mereka dan melakukan pengembangan, ternyata hasil pengembangan tersebut merujuk kepada Kasatnarkoba Polres Pasaman AKP YL,” ujarnya.

Sehingga BNNP meminta bantuan kepada Mapolda untuk melakukan penangkapan Kasat tersebut. Lebih lanjut dirinya menyebutkan setelah melakukan penangkapan terhadap tersangka YL, pihak Direktorat Narkoba Polda Sumbar langsung menye-

rahkan pelaku kepada BNNP Sumbar. “Kita hanya bertugas membantu proses penangkapan terhadap pelaku,” tambahnya.

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses yang sedang dilakukan oleh BNNP Sumbar. Apakah pelaku ini hanya sekedar pemakai atau sebagai pengedar. “Kalau memang pelaku terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, ia harus menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya,” katanya.

Ditambahkan AKBP Syamsi, untuk jabatan sebagai Kasatnarkoba Polres Pasaman kemungkinan besar akan ada penggantian. Pihaknya mengaku sangat kecewa karena ada perwira yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. “Kami sangat kecewa karena perwira yang merupakan pimpinan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut,” tambahnya. (h/mg-ina)

Minang Mart ............................... Dari Halaman. 1 bergerak di bidang bahan pokok harianyang ada di Sumatera Barat.

Produk-produk kreatif UMKM akan ditampung dan di jual melalui Minang Mart.

“Kami siap menampung seluruh produk UMKM dan menjualnya di Minang Mart ini. Targetnya, 20-30 persen UMKM yang bergerak di kebutuhan sehari-hari bisa membuka pasar melalui Minang Mart,” kata Syaiful.

Dijelaskannya, UMKM yang masuk ke dalam pasar Minang Mart memiliki standar yang telah ditentukan. Sampai saat ini, sebanyak 50 UMKM sudah melakukan kerja sama dengan dua outlet yang akan dibuka hari ini.

“Untuk kerja sama dengan kami, memang ada standarisasi yang harus dicapai oleh UMKM. Tapi kebanyakan kami menilai Packaging produk yang dimasukkan UMKM. Sampai saat ini sudah ada 50 UMKM yang akan bekerja sama dengan dua outlet yang akan kami buka,” katanya.

Mengenai penolakan sejumlah pengusaha ritel, Syaiful mengaku tidak terlalu memikirkan isu-isu yang berkembang. Ia hanya meluruskan bahwa PT RMM yang mengelola Minang Mart ini tidak memakai system Franchise seperti yang disangkakan oleh sejumlah pengusaha.

“Wajar ada reaksi dari pengusaha ritel lain karena ada pesaing baru yang mau masuk. Jadi itu hanya fenomena persaingan bisnis saja. Tidak terlalu kami pikirkan. Yang jelas kami akan tetap maju,” katanya.

Ia juga mengatakan munculnya PT RMM ditengah jalan

setelah pemaparan konsep awal Minang Mart merupakan hasil Join Venture dari Grafika dengan PT Sentral Distributor Indonesia.

Pasalnya, dari tiga BUMD yang dipercayakan mengelola Minang Mart, tidak memiliki basic dalam dunia Ritel.

Sementara itu Anggota Komisi II DPRD SUmbar, Rahmat Saleh mengatakan komisi II sudah menjadwalkan pertemuan dengan Pemprov Sumbar dan juga manajemen Minang Mart untuk mengetahui duduk persoalannya.

“Akan kita agendakan dalam waktu dekat dengan mencari waktu yang pas agar semua pihak bisa hadir,” ujar Rahmat Saleh.

Dia mengatakan DPRD akan berupaya untuk mendengarkan aspirasi dari kedua belah pihak.

Yakni dari manajemen Minang Mart dan juga dari pihak pengusaha retail/grosir. Diharapkan nanti akan ditemukan win win solution agar tak ada polemik atau masalah di kemudian hari.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama PT Grafika Jaya Sumbar, Dasril, mengatakan tidak ada yang berubah dengan konsep Minangmart. Karena apa yang menjadi konsep awal dari Minangmart itu yang masih dipakai hingga saat ini.

Kalau ada yang bertanya kembali ke konsep awal dengan tidak melibatkan pihak swasta, akan muncul pertanyaan baru siapa yang swasta dan siapa yang negeri.

“Sejauh ini Minangmart masih terus bergerak dengan tidak memakai Rp1 rupiah pun anggaran Pemerintah Daerah,” katanya saat dikonfirmasi Haluan Rabu (16/11) malam di Padang.

Kalau pun ada yang akan menyatakan keberatannya, pihak Minangmart pun siap melakukan pertemuan untuk duduk bersama membahas konsep ini. “Sejauh mereka juga tidak ada meminta kita untuk bertemu. Karena tidak yang meiminta seperti itu kami terus bekerja untuk mematangkan Minangmart ini. Karena masih ada penyesuaian-penyeusain dalam sistemnya,” lanjut Dasril.

Dikatakannya, hingga saat ini ada sekitar 70 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang nantinya bersedia memasukkan produknya ke Minangmart. “Kalau bukan kita siapa lagi yang nantinya akan merangkul usaha seperti itu,” paparnya.

Menjelang peluncurannya pada Jumat (19/11), mendatang pihaknya juga tengah menyusun sebuah sistem dalam Minangmart dalam hal pendistribusian barang dengan menggunakan teknologi.

Dimana nantinya barang yang tidak laku pada suatu daerah akan diditribusikan ke daerah lain yang memang membutuhkan.

“Sehingga tidak ada lagi barang yang menumpuk. Kalau ada barang yang menumpuk berarti ada uang yang tertahan,”katanya.

Selain itu kata Dasril, selain akan membuka lahan kerja baru, hadirnya Minangmart nantinya juga akan memberikan standar gaji yang telah sesuai Upah Minimum Regional (UMR). “Intiinya jangan was-was dulu dengan kehadiran Minangmart karena ini belum lagi berjalan. Sekali lagi kami tekankan konsepnya tidak ada yang berubah dari awal,” paparnya. (h/isr/len/mg-ang)

Putu Juga .................................... Dari Halaman. 1 Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, seperti dilansir detik.com, Kamis (16/11).

Kasus berawal pada bulan Juli 2015 saat Pemprov Sumatera Barat mengusulkan DAK kegiatan pembangunan dan perawatan jalan sebesar Rp 76 miliar dari total anggaran DAK Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 340.

854.595.000. Usulan itu ditujukan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait hal itu, tangan kanan Putu yaitu Suhemi m enemui Desrio Putra selaku pihak swasta pada Agustus 2015 dengan maksud bahwa dia bisa membantu mengusulkan anggaran DAK itu.

Suhemi meminta untuk dipertemukan dengan Suprapto selaku Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat.

Desrio lalu menyampaikan hal itu ke Suprapto yang kemudian meminta Suhemi bertemu dengan Indra Jaya selaku Kabid Pelaksana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat. Kemudian mereka mengadakan pertemuan untuk membahas hal itu.

Lalu pada November 2015, Suhemi mempertemukan Suprapto dan Indra Jaya dengan Putu di ruang kerja Putu di DPR RI. Dalam pertemuan itu Suprapto menyampaikan maksudnya yang kemudian disanggupi oleh Putu.

“Terdakwa menyanggupinya bahkan terdakwa memberi masukan agar diusulkan juga anggaran untuk kegiatan pembangunan gedung dan air bersih,” ujar jaksa penuntut umum KPK. Di pertengahan jalan pada Januari 2016, Suprapto memperkenalkan Yogan Askan, seorang pengusaha di Sumatera Barat, kepada Suhemi. Yogan pun bermaksud serupa dan meminta Suhemi mempertemukannya dengan Putu.

“Atas permintaan itu, Suhemi menyampaikannya kepada terwww.harianhaluan.com

dakwa dan terdakwa nenyetujui untuk dilakukan pertemuan,” ujar jaksa penuntut umum.

Kemudian pada 10 Juni 2016, Putu bertemu dengan Suprapto, Yogan Askan, dan Indra Jaya di Cafe Pelangi, Hotel Ambhara, Blok M, Jakarta Selatan. Putu mengaku tengah mengusahakan pengalokasian anggaran DAK minimal Rp 50 miliar tetapi Suprapto meminta tambahan agar alokasi anggaran Rp 100 miliar sampai Rp 150 miliar.

“Atas permintaan itu, terdakwa bersedia membantu dan meminta fee atau imbalan sebesar Rp 1 miliar,” ucapnya.

Setelah itu, Putu aktif meminta Suhemi menanyakan tentang fee itu ke Yogan Askan dan Suprapto.

Kemudian Yogan mengumpulkan uang dari sejumlah pengusaha hingga didapatkan Rp 500 juta.

Uang itu merupakan iuran dari Yogan sebesar Rp 125 juta, Suryadi Halim sebesar Rp 250 juta, Johandri sebesar Rp 75 juta, dan Hamnasri Hamid sebesar Rp 50 juta. Uang itu lalu diberikan melalui Noviyanti selaku staf ahli Putu.

“Selanjutnya Suhemi menghubungi Noviyanti menyampaikan Yogan Askan akan menyerahkan uang sebesar Rp 500 juta dengan istilah kaleng susu 500 kotak,” ujar jaksa penuntut umum.

Kemudian untuk penyerahan uang, Yogan bertemu Noviyanti di Bank Mandiri cabang Mal Taman Anggrek pada Juni 2016.

Uang 100 juta diberikan melalui transfer ke rekening Ni Luh Putu Sugiani dalam dua kali transfer masing-masing Rp 50 juta.

“Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2016, Yogan mentransfer uang kekurangan sebesar Rp 400 juta ke beberapa rekening,” ucap jaksa penuntut umum.

Uang yang ditransfer itu terbagi menjadi 3 bagian. Pertama Rp 50 juta ke rekening Muchlis, Rp 150 juta ke rekening Djoni Garyana, Rp 200 juta ke rekening

Ni Luh Putu Sugiani.

Atas perbuatannya, Putu didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Kemudian pada dakwaan kedua, Putu disangka melanggar Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Selain itu, jaksa penuntut umum juga mendakwa Putu menerima gratifikasi sebesar Rp 2,7 miliar. Gratifikasi itu salah satunya diberikan oleh Salim Alaydrus melalui Noviyanti secara tunai di Stasiun Pasar Turi Surabaya sebesar Rp 2,1 miliar pada 30 September 2014.

“Masih di bulan yang sama, terdakwa juga menerima pemberian uang dari Mustakim sebesar Rp 300 juta yang ditransfer secara bertahap masing-masing sebesar Rp 100 juta ke rekening atas nama Muchlis, suami Noviyanti,” ucap jaksa penuntut umum.

Lalu pada Mei 2016, Putu kembali menerima uang dari Ippin Mamonto sebesar Rp 300 juta. Total uang itu Rp 2,7 miliar diduga sebagai gratifikasi berkaitan denga jabatan Putu sebagai anggota DPR RI. Namun Putu telah menggunakan sebagian uang itu yaitu sebesar Rp 375 juta dan ditukarkan dalam bentuk dolar Singapura sebanyak SGD 40.000. Uang itu ditemukan KPK ketika menangkap Putu.

Putu didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (h/ald)

itu beda. Sekarang cerai itu biasa seperti artis sehingga gampang,” ucap Ruslan.

Perkara tersebut diadili oleh 6 hakim. Mereka harus kerja keras menyidangkan perkara yang menumpuk. Apalagi para hakim PA Jakarta Pusat juga kerap harus ke luar negeri untuk melakukan sidang isbah nikah di luar negeri sesuai aturan.

“Umumnya isbat dilakukan di luar negeri karena banyak WNI kita yang sampai saat ini belum punya identitas nikah. Hakim pun harus ke luar untuk mengesahkan

pernikahan karena mereka tidak ada yang mau datang ke sini,” pungkas Ruslan.

Untuk angka perceraian seIndonesia, hingga Oktober 2016 tercatat 315.400 pasangan bercerai. Perceraian paling banyak diinginkan pihak istri dengan angka 224.239 permohonan gugat cerai, dan sisanya diajukan pihak suami dengan jalur cerai talak.

Dari jumlah itu, 212.400 pasangan telah resmi diceraikan.

Adapun sisanya masih diproses, ditolak, gugur atau tidak diterima.

Khusus untuk Oktober 2016,

sebanyak 10.801 pasangan resmi bercerai. Dari jumlah itu, 7.819 perceraian dimintakan istri sedang sisanya dimintakan pihak lelaki. Bagaimana dengan Jakarta?

Sepanjang 2016 telah lahir 5.490 janda baru dengan rincian 3.980 perceraian diinginkan pihak istri.

Jumlah janda di Indonesia di atas masih bertambah apabila digabung dengan perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.

Sebab Pengadilan Agama hanya memutuskan perceraian atas perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam. (h/ald)

Jaksa ............................................ Dari Halaman. 1 kerjakan dan belum selesai, sehingga kami memohon kepada majelis hakim untuk menunda sidang agenda tuntutan hingga Rabu 23 November nanti,” kata Suparjo selaku JPU yang diamini Syahrir dan Septi selaku PH terdakwa.

Sebelumnya, kedua terdakwa telah melalui rangkaian agenda sidang sejak Kamis 27 Juli 2016 lalu. Tercatat, setidaknya ada lima kali agenda JPU menghadirkan saksi di persidangan, mulai dari anggota panitia dalam proyek pengadaan tanah, para pemilik tanah yang telah dibayarkan ganti rugi pelepasan haknya oleh negara (dalam hal ini IAIN IB Padang), dan pihak yang mengaku memiliki sertifikat asli di atas tanah yang telah diganti rugi. Selain itu, JPU dan PH juga menghadrikan ahli masing-masing dalam dua kali agenda sidang.

Pada agenda pemeriksaan terdakwa Kamis 10 November lalu, Salmadanis yang menjabat Ketua Panitia dalam proyek pengadaan tanah, sekaligus Mantan Wakil Rektor IAIN Imam Bonjol (IB) Padang, menegaskan bahwa penunjukan Ely Satria Pilo sebagai notaris dalam proyek tersebut, adalah berdasar kesepakatan rapat yang digelar sebanyak tiga kali.

Hal ini berbeda dengan yang tertera dalam dakwaan, di mana

Salmadanis diduga memberi pekerjaan secara pribadi kepada Ely Satria Pilo, dengan tujuan-tujuan tertentu yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara.

Selain itu, Salmadanis juga menjelaskan, dalam posisinya sebagai ketua panitia pengadaan, ia bertugas untuk melakukan inventarisasi kelengkapan administrasi untuk pelepasan hak dari masyarakat kepada IAIN IB Padang. Ia mengaku tidak pernah berhubungan langsung dengan Ely Satria Pilo, karena untuk mewakili IAIN IB dalam proses pelepasan hak, adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dijabat Hendra Saktriawan.

Di sisi lain, Ely Satria Pilo memang mengakui bahwa ia ikut menghadiri rapat awal rencana pengadaan tanah untuk Kampus III IAIN IB Padang. Namun, ia mengaku kapasitasnya saat itu hanya sebagai tokoh masyarakat (induak bako) bagi sebagian pemilik tanah.

“Saat itu karena saya juga notaris, saya ditunjuk berdasar kesepakatan peserta rapat di kampus IAIN waktu itu. Saya diberi pekerjaan dalam dua SPK, terdiri dari SPK pelepasan hak dan pengurusan akta pelepasan hak, dan SPK penurunan hak, pengukuran ulang, dan permohonan

hak pakai ke BPN,” kata Ely. Baik Salmadanis maupun Ely, mengaku baru tahu bahwa tanah yang tertera dalam daftar nominatif dan telah dibayarkan ganti ruginya, berdempet dengan tanah atas nama pemilik lain yang telah memiliki sertifikat. “Itu pun saya tahunya dari jaksa yang memeriksa, tahun 2015. Sedangkan BPN tidak pernah memberi tahu saya soal itu sebelumnya,” tukas keduanya saat sidang pemeriksaan pekan lalu.

Berdasarkan berkas dakwaan, dijelaskan bahwa Salmadanis diduga memberi pekerjaan kepada Ely Satria Pilo, untuk membuat sertifikat atas beberapa objek tanah guna pembangunan Kampus III IAIN IB Padang, yang beberapa objek diduga fiktif, dan beberapa lainnya diduga dikerucutkan harganya. Dugaan perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp1.946.701.050.

Atas perbuatannya, Salmadanis dan Ely Satria Pilo diancam pidana dalam pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b, Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (h/isq)

KI Tak .......................................... Dari Halaman. 1 daerah tidak mengakomodir anggaran LNS seperti Komisi Informasi (KI)dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan lembaga ULP di LPSE. “UU 14 tahun 2008 tentang perintah membentuk KI dan membebankan biayanya di APBD provinsi dan UU KPID seperti itu adanya UU Pemda dan PP OPD tidak menjadi kewenangan daerah, ini bagaimana mestinya ada solusi karena LNS itu dibentuk juga dalan rangka menjalankan UU,” ujar HM Nurnas, anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Dengan tidak diakomodirnya anggaran yang ditugaskan kepada APBD masing provinsi artinya ada upaya sistemik pelemahan kewanangan dan fungsi lembaga itu.

“Berdasarkan aturan ada upaya masive dan sistemik menumpulkan KI dan KPID termasuk lembaga lain,” ujarnya.

Kondisi yang sama juga terjadi pada Unit Lelang dan Pengadaan (ULP). Sesuai Keppres 15 tahun 2010, SKPD tidak dibolehkan lagi melakukan pelelangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Semua urusan ini diserahkan pada ULP. Dan dalam APBD Sumbar 2017, terdapat anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1,7 triliun. Namun anehnya, ULP tak punya anggaran dalam APBD. “Nah kalau ini tidak punya anggaran tentu pelelangan pengadaan yang dibiayai APBD di 2017 tidak bisa berjalan,

dampaknya akan t erjadi stak perekonomian di daerah. Dana Rp1,7 T yang dialokasikan di APBD terancam tak bisa digunakaan karena ULP tak bisa bekerja,” ujar HM Nurnas.

Terkait tidak dianggarkan LNS di APBD, Ketua Komisi informasi Sumbar, Syamsu Rizal juga menyayangkan tapi sebagai lembaga yang dibentuk oleh UU dan penganggarannya di UU jelas di APBD pihaknya terus berjuang.

“KI saat ini selain bertugas menjalankan perintah UU 14 Tahun 2008 juga lembaga perjuangan, kita terus melakukan upaya pendekatan kepada gubernur dan DPRD Sumbar,” ujar Syamsu Rizal.

Bahkan saat persoalan PP 18 Tahun 2016 muncul Gubernur Sumbar sudah menyurati Mendagri yang tebusan surat ke KI Pusat, Menpan RB dan Menkominfo. “Surat itu untuk mencari solusi terkait penggaran LNS tadi di APBD,” ujarnya.

Demikian juga DPRD Sumbar yang tahu lembaga yang dikahirkannya tidak masuk pada proses penganggaran sudah memberokan rekomendasi. “Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Pak Marlis menjadikan hal itu sebagai rekomendasi Komisi IV untuk Banggar DPRD pada pembahasan anggaran Dinas Kominfo kemarin (Rabu, red),” ujar Syamsu Rizal.

Sementara Komisioner KI Sumbar, Adrian Tuswandi me-

ngakui a da upaya pelemahan lembaga KNS di daerah atas terbitnya PP 18. “Pemerintah Sumbar dan DPRDnya sangat paham sekali bahwa kewajiban menganggaran LSN di daerah itu perinyah UU, tapi ketentuan terbaru pemerintah daerah dan PP 18 tidak memungkinkan daerah menerobosnya,” ujar Adrian.

Akibatnya, kata Adrian anggaran LNS di daerah seperti ada dan tiada, ini ulah aturan yang dikeluarkan bertabrakan satu sama lain, sehingga daerah serba sulit.

“Apalagi pola anggaran sekarang berbasiskan kewenangan tidak hanya berbasis kinerja, kalau kewenangan di dinas yang biasa mengelola anggaran KI tidak ada bagaimana mereka mengakomodir dalam anggarannya, tanpa dana tentu LNS menjadi lesu darah dalam tugas berat yang diamanahkan kepada LNS di daerah itu,” ujar Adrian.

Meski begitu, kata Adrian masih ada waktu, deadline ada atau tidak anggaran LNS 23 November saat jadwal pengesahan APBD Sumbar, perlu pihak berkompeten soal penyusunan anggaran mencari solusi terobosan. “Saya masih optimis pemerintah dan DPRD Sumbar tidak tinggal diam soal anggaran di lembaga yang d ibentuk d i daerah berdasarkan perintah perundang-undangan, masih ada waktu kita akan berjuang untuk ini,” ujar Adrian. (h/ald)

Pemekaran................................... Dari Halaman. 1 memenuhi untuk dimekarkan.

Ia menjelaskan, dari segi kecamatan Kabupaten Agam mempunyai 16 kecamatan. Apalagi dari luas daerah dan jumlah penduduk karena Kabupaten Agam termasuk kabupaten yang terluas di Sumbar.

“Pembangunan daerah akan merata serta pelayanan untuk masyarakat akan lebih mudah kalau Ibu kota Kabupaten dekat dengan masayarakat,” katanya.

Dikatakan, Komisi I bersama pemerintah daerah dalam hal ini adalah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah telah melakukan pembahasan tentang pemekaran Kabupaten Agam. Apabila Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD serta pemuka masyarakat sudah satu suara tinggal lagi melanjutkan pembahasan pemekaran.

Feri menggambarkan pemekaran Kabupaten Agam nantinya menjadi dua kabupaten yakni Kabupaten Agam Barat dan Kabupaten Agam Timur. Agam Timur akan memiliki 10 Kecamatan dan Kabupaten induk 6 Kecamatan.

“Pada prinsipnya, pemekaran sangat menguntungkan. Adanya

kabupaten baru akan semakin memudahkan masyarakat berurusan, administrasi. Sebab, wilayah Agam sangat luas. Masyarakat di Kecamatan Palupuah akan sangat jauh apabila berurusan di Lubuk Basung. Selain itu, jelas membuka lapangan pekerjaan baru,” katanya Pemekaran juga akan membuat pembangunan akan jauh lebih efektif. Sebab, daerah akan lebih fokus menggarap potensi mereka dengan maksimal. Potensi wilayah Agam bagian timur dengan barat jelas berbeda. Di wilayah timur, potensinya adalah perdagangan, jasa, industri, sementara di wilayah barat, perikakan kelautan, serta perkebunan.

“Apabila setiap potensi ini dikelola oleh satu daerah akan memberikan hasil yang sangat bagus. Adapun pemekaran itu bisa dilakukan apabila didukung seluruh pihak yang memiliki kewenangan,” jelasnya.

Dikatakan Feri, saat ini keinginan pemekaran sudah ada dan sudah didukung pula oleh masyarakat. Hanya saja, dibutuhkan tim yang mengurus hal itu hingga rampung. Agam memiliki ke Redaktur: ALMUDAZIR

sempatan untuk mengurus pemekaran tersebut, sebab masih ada satu lagi peluang setelah Kabupaten Pesisir Selatan yang serius mengurus pemekaran.

“Pemekaran saat ini tidak seperti dulu, setelah adanya UU 23 tahun 2014, dimana daerah baru dibantu kabupaten induk selama tiga tahun. Dengan hal itu, kabupaten baru tidak di lepas begitu saja untuk mandiri,” pungkasnya.

Sementara itu ninik mamak yang juga Sekretaris LKAAM Kabupaten Agam, N Dt Asalabiah mengatakan, secara prinsip adat Luak Agam hampir sama, karena adat Agam m erupakan satu tatanan. Tetapi tidak dipungkiri ada sejumlah perbedaan. Jika memang ada pemekaran nantinya perlu memperhatikan tatanan masyarakat Agam dan juga tatanan adat serta kultur yang ada.

“Saya sebagai salah satu dari pemuka adat mengimbau kepada tim, agar dalam pemekaran keutuhan adat serta tatanan yang ada perlu dicermati. Oleh sebab itu kerja itu perlu dipersamakan,” ungkapnya. (h/yat) Layouter: IRVAND

8

PENDIDIKAN

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

TINGKATKAN KAPASITAS INSTITUSI

ITP Kembangkan Kerja Sama PADANG, HALUAN — Meningkatkan kapasitas institusi, Institut Teknologi Padang (ITP) semakin kencangkan ikat pinggang dengan menjalin kerja sama dengan beberapa institusi.

Dalam lima tahun terakhir telah dilakukan kerja sama antara lain dengan Universitas Toyohashi Japan, SERI-UKM Malaysia, Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru, Institut Teknologi Medan, FT-Universitas Tadulako, Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, FT-UGM Yogyakarta, dan Undiknas Denpasar-Bali (perguruan tinggi).

Rektor ITP Ir Hendri Nofrianto, MT yang didampingi oleh Wakil Rektor III Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan dan Alumni Agus, M,Sc kepada Haluan, Kamis (17/11) mengatakan, kerja sama ini dilakukan untuk menciptakan pengajar dan lulusan menjadi bermutu dan berkualitas.

“Kerja sama ditandatangani dengan Kementrian PU-PERA RI, Badan Informasi Geospasial

KERJA SAMA — MoU ITP dengan Undiknas Denpasar Bali, belum lama ini. IST

(BIG) RI, LPJKP Sumbar (Kementrian-Lembaga), Dinas Kimpraswil Sumbar, Dinas PSDA Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, Dinas PU Kab.Pesisir Selatan (Dinas Provinsi/Kabupaten), PT. Semen Padang, PT Kunango Jantan (Industri), serta beberapa Asosiasi Profesi,” terang rektor.

Hendri juga mengatakan, beberapa bentuk realisasi kegiatan kerja sama yang telah dilakukan antara lain kuliah tamu, pelatihan teknis, field study, seminar dan publikasi. Selain itu, kegiatan lainnya berupa program magang dosen dan mahasiswa, pertukaran mahasiswa (excange student), dan banyak kegiatan lainnnya.

“Ke depan kita akan terus tingkatkan kapasitas dan daya saing dengan berbagai kegiatan,” pungkasnya. (h/win)

Prodi Baru Harus Kantongi Akreditasi Minimal PADANG, HALUAN—Guru Besar Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof DR Suchery mengatakan, sebuah perguruan tinggi yang ingin mengajukan program studi (prodi) baru harus memenuhi standar minimal akreditasi terlebih dahulu.

“Sehingga pada saat izin Prodi keluar, otomatis sudah terakreditasi minimum.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014,” terangnya sewaktu memberi

kuliah umum di Universitas Ekasakti - Akademi Akuntansi Indonesia (UNES-AAI) Padang, Rabu (16/11) di auditorium universitas tersebut.

Kuliah umum ini mengusung tema Strategi Perguruan Tinggi untuk Mencapai Keunggulan Bersaing dan diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang. Materi yang dibahas dalam kuliah umum tersebut di antaranya pelaksanaan pendidikan tinggi berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2014 dan prinsip

pengelolaan pendidikan tinggi, perijinan dan akreditasi (Baru), standar nasional pendidikan tinggi serta sistem penjaminan mutu.

Suchery juga menyebutkan, penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan tinggi oleh menteri. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi tanggungjawab, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pendidikan

tinggi, pendirian perguruan tinggi, program studi dan program pendidikan tinggi, gelar, ijazah dan sertifikat profesi.

Sementara pada pendirian perguruan tinggi, program studi dan program pendidikan tinggi, perguruan tinggi swasta (PTS) didirikan oleh masyarakat dengan membentuk badan, penyelenggara berbadan hukum berprinsip nirlaba dan wajib memperoleh izin dari menteri.

“Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan

tridharma perguruan tinggi (PTN, PTN Badan Hukum dan PTS). Otonomi meliputi otonomi di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Kemudian otonomi di bidang non akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana dan prasarana,” jabar

Suchery.

Wakil Rektor I Bidang Akademik Unes-AAI DR Agussalim, MS mengatakan, untuk peningkatan akreditasi, selama tahun 2016 ini sebanyak Sembilan prodi diajukan untuk visitasi.

Sebanyak empat prodi sudah keluar hasilnya dan menyandang akreditasi B. “Lulusan Unes-AAI Padang mampu bersaing dalam dunia kerja, membuka lapangan kerja baru. Saat ini UNES-AAI mendorong prodi meraih akreditasi A,” ujar Agussalim. (h/rel/mg-sas)

ADVERTORIAL UNTUK 20 MAHASISWA UBH

Bank Nagari Beri Beasiswa Rp50 Juta PADANG, HALUAN— PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari memberikan beasiswa senilai Rp50 Juta untuk 20 mahasiswa Universitas Bung Hatta (UBH).

NIKI LUKVIARMAN

DEDY IHSAN

Rektor UBH

Dirut Bank Nagari

Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyerahkan secara simbolis beasiswa itu kepada Rektor UBH Niki Lukviarman di Kampus II UBH Aia Pacah Padang, Kamis (17/11).

“Masing-masing mahasiswa mendapatkan sebesar Rp2.500.000. Kita usahakan Bulan Mei 2017, akan ada beasiswa lagi untuk mahasiswa UBH

dan nilainya akan ditingkatkan,” ujar Dedy Ihsan.

Dedy Ihsan saat itu didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Azmi Febrian dan Pemimpin Bank Nagari Capem UBH Ulak Karang Betranedi.

Dedy mengatakan bahwa beasiswa itu merupakan bagian dari Program “Bank Nagari Peduli Pendidikan”

SERAHKAN BEASISWA— Direktur Utama Bank Nagari Dedy Ihsan menyerahkan secara simbolis beasiswa senilai Rp50 Juta untuk 20 mahasiswa UBH kepada Rektor UBH Niki Lukviarman di Kampus II UBH Aia Pacah Padang, Kamis (17/11). Didampingi Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Nagari Azmi Febrian dan Pemimpin Bank Nagari Capem UBH Ulak Karang Betranedi. AFRIANITA

yang berasal dari dana CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial bank pada lingkungan.

DIRUT Bank Nagari Dedy Ihsan dan Rektor UBH Niki Lukviarman bersama 20 mahasiswa UBH penerima beasiswa. www.harianhaluan.com

“Apalagi sebagai Perguruan Tinggi Swasta (PTS) tertua di Sumbar dan terbaik di Wilayah Kopertis X (Sumbar, Kepulauan Riau dan Jambi), UBH pantas mendapatkan perhatian tersebut,” tambahnya.

Selain pemberian beasiswa, Dedy Ihsan juga mengundan g mahasiswamahasiswa terbaik di UBH untuk bisa bergabung dengan bank pelat merah tersebut “Silahkan kampus memberikan datanya.

Nanti akan kita lakukan wawancara langsung. Mereka yang memenuhi kualifikasi, akan kita rekrut untuk bergabung di Bank Nagari,” kata Dedy Ihsan.

Rektor UBH Niki Luk-

viarman mengucapkan terima kasihnya atas beasiswa itu. Dikatakannya, sejak tahun 2013, baru sekarang UBH menerima beasiswa dari Bank Nagari.

Ia mengatakan, penerima beasiswa tersebut dikhususkan untuk mahasiswa bidik misi UBH, yang tidak mampu secara ekonomi namun memiliki prestasi yang bagus dan aktif di kampus.

Ia berharap ke depannya pihak Bank Nagari terus dapat memberikan dukungan kepada UBH baik itu melalui pemberian beasiswa atau pun dukungan lainnya.

“Rencananya kami akan mendirikan Bung Hatta Towers, bangunan

multi fungsi delapan tingkat. Kita berharap, kita bisa menggandeng Bank Nagari untuk pembiayaannya,” kata Niki lagi.

Niki mengatakan jumlah mahasiswa UBH saat ini 10.000 orang. Sebanyak 80 persen diantaranya sudah pindah ke Kampus II, hanya tinggal 2 fakultas

masih berada di Kampus I UBH Ulak Karang.

“Semua administrasi kampus baik itu untuk pembayaran uang kuliah dan pembayaran gaji dosen dan pegawai yang jumlahnya 500 orang, semuanya sudah melalui Bank Nagari,” tutur Niki lagi.(h/ita/atv)

DIRUT Bank Nagari Dedy Ihsan menyampaikan sambutannya dalam acara penyerahan beasiswa “Bank Nagari Peduli Pendidikan”.

Redaktur: Rahmadhani

Layouter: Rahmi - Ilham Taufiq

PADANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

9

TINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN

2017, Puskesmas Ditambah 10 Dokter PADANG, HALUAN—Dinas Kesehatan Kota Padang Sumatera Barat merencanakan adanya penambahan 10 dokter yang akan disebar di puskesmas yang ada di Kota Padang.

Pelaku Curanmor Berusaha Kabur PADANG, HALUAN — Polsekta Padang Barat menangkap seorang lelaki bertato yang melakukan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Jalan Rasuna Said Kecamatan Padang Timur, Kota Padang-Sumbar, Kamis (17/11) sekitar pukul 13.20 WIB. Tersangka bernama Amedia Putra (48) alias Memed yang warga Jalan Purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat ditangkap setelah rekannya, Rusdianto (35) dibekuk pada Sabtu lalu.

Kapolsekta Padang Timur Kompol Syahrul Chan mengatakan, penangkapan dilakukan ketika petugas mendapat informasi tentang keberadaan tersangka.

Kemudian petugas langsung menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), alhasil tersangka berhasil ditemukan sedang mengendarai sepeda motornya.

“Kami menemui tersangka sedang mengendarai sepeda motor, ketika dilakukan penangkapan tersangka sempat melarikan diri. Namun segera tim Satreskrim Polsek Padang Barat mencegat dengan menghentikan sepeda motor tersangka, “ ujarnya.

Tersangka pun terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya, sehingga tim reskrim Polsek Padang Barat langsung menggotong tersangka ke mapolsekta Padang Barat.

“Saat ini kita masih melakukan pengembangan karena masih ada tersangka lainnya yang kita incar,” sambungnya. (h/mg-ina)

Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, dr. Fer y Mulyani pada Haluan , Kamis (17/11) mengatakan, penambahan tenaga dokter ini mengantisipasi keluhan masyarakat yang kesulitan dalam mendapatkan penanganan jika mengalami gangguan kesehatan yang berbahaya.

Mulyani mengatakan, dokter tersebut akan diprioritaskan untuk ditempatkan di puskesmas yang paling wilayah jangkauannya paling luas dan belum mempunyai dokter di tempat tersebut.

Lanjutnya, saat ini sedang d ilakukan seleksi dokter untuk diberdayakan Januari mendatang. Mereka akan dipersiapkan dengan sebaik mungkin, agar dapat menangani keluhan masyarakat secara cepat dan bijaksana.

“Mereka diharapkan dapat membawa dampak yang baik dalam penanganan kesehatan masyarakat di puskesmas. Tujuannya, agar masyarakat tidak mengeluhkan lagi proses pengobatan di puskesmas,” katanya menerangkan.

PARKIR SEMBARANGAN—Kendatipun telah sering diberi sanksi, namun masih saja banyak kendaraan yang parkir di badan jalan dan taman di kawasan Khatib Sulaiman, Kamis (17/11). Kondisi ini membuat ruas jalan semakin sempit dan terkadang menyebabkan kemacetan. HUDA PUTRA

Hal ini mendapat respon yang baik bagi Puskesmas Alai.

Kepala Tata Usaha, Andremengatakan, adanya penambahan jumlah dokter di beberapa puskesmas merupakan hal selama ini ditunggu masyarakat.

Alasannya, banyak pasien yang belum mendapat penanganan secara intensif dikarenakan kekurangan jumlah dokter dalam menangani pasien. Mereka harus menunggu agar bisa berkonsultasi dengan dokter yang jumlahnya hanya satu orang.

Selain itu, jika adanya dokter yang ahli di bidang kesehatan, menjadikan masyarakat lebih nyaman berobat ke puskesmas.

Mereka akan merasa lebih terlayani dan mendapat penanganan yang t epat ter hadap penyakit yang dideritanya.

“Dengan adanya penambahan jumlah dokter ini, dapat meningkatkan pelayanan kesehatan di puskesmas. Sehingga, masyarakat merasa mendapat pelayanan yang baik dalam pengobatan kesehatan,” ungkapnya. (h/ mg-eby)

PAD Rusunawa Sudah 86 Persen

Ilustrasi

PADANG, HALUAN—Kepala UPTD Rusunawa Sahurman mengatakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rusunawa 2016 sudah mendekati sebesar 86 persen.

“Target PAD Rusunawa pada tahun 2016 ini sebesar Rp668 juta. Yang sudah tercapai

saat ini sebesar Rp568 juta. Kita optimis target akan tercapai pada akhir tahun ini,” ujarnya.

Dikatakannya, dalam pencapaian target ini penyumbang terbanyak terdapat dari uang sewa rusun. Warga tidak diperkenankan lagi menunggak hingga lebih dari tiga bulan. Jika

masih ada yang menunggak maka sanksi yang diberikan sangat berat.

Sementara itu, soal ketertiban rusun dari hal negatif, Sahurman mengatakan terus tingkatkan pengamanan dan ketertiban penghuni. Penghuni rusun diharapkan lebih waspada

dengan jebakan dan tidak boleh membawa tamu sembarangan.

“Ada beberapa peristiwa yang terjadi di rusun ini bukanlah murni penghuni dari rusun. tersangka tersebut merupakan teman dari penghuni. Jadi penghuni rusun bukanlah pelaku negatif seperti yang dika-

takan banyak orang,” terang Sahurman.

Sahurman sudah memperingati kepada seluruh penghuni rusun bahwa tidak dibenarkan membawa teman yang dicurigai akan membuat hal negatif seperti narkoba, pergaulan bebas dan lain sebagainya. (h/win)

HASIL TANGKAPAN OKTOBER 2016

Enam Kilogram Ganja Kering Dimusnahkan PADANG, HALUAN — Kepolisian Resort Kota Padang dan Badan Narkotika Kota (BNK) Padang melakukan pemusnahan barang bukti narkotika dari hasil penangkapan pada bulan Oktober 2016 lalu, di lapangan Mapolresta Padang, Kamis (17/11).

Sebanyak enam kilogram daun ganja kering dan 20 gram sabu-sabu yang dimusnahkan. Barang bukti tersebut merupakan hasil penangkapan dari dua laporan polisi yang diproses oleh Polresta Padang.

www.harianhaluan.com

“Barang bukti ganja kering didapatkan dari tersangka Rusli sedangkan sabusabu didapat dari tersangka Dody Takarius,” ujar Kapolresta Padang Kombes Pol Chairul Aziz.

Pemusnahan barang bukti berupa ganja dilakukan dengan cara di bakar dan narkoba jenis sabu-sabu diblender. Dikatakan Kapolresta, kegiatan ini bertujuan untuk pengamanan karena sebelumnya telah dilakukan penyitaan barang bukti dari tangan pelaku.

“Barang bukti yang dihancurkan tersebut merupakan sisa dari hasil penyi dikan yang dilakukan penyidik narkoba,”jelasnya.

Disebutkannya, pengungkapan kasus narkoba ditahun 2016 ini sangat meningkat dibandingkan tahun 2015. Pasalnya, di tahun 2016 terhitung dari bulan Januari hingga Oktober jajaran Polresta Padang telah berhasil mengungkap 204 kasus dengan 288 orang tersangka. Sedangkan tahun 2015 pihaknya mengungkap 193 kasus dengan

266 orang tersangka.

Ketua BNK Padang Emzalmi dalam sambutannya sangat mengapresiasi keberhasilan Jajaran Satuan Reserse Narkoba Polresta Padang dalam mengungkap kasus narkoba yang terjadi di wilayah hukum Kota Padang.

Pada saat ini peredaran narkoba menjadi masalah besar dan setiap hari cenderung terus meningkat.

Tidak hanya beredar di perkotaan saja, tapi juga meluas ke perkampungan. Hal ini tentunya menjadi tanggung

jawab diberbagai pihak dengan melibatkan komponen seluruh bangsa dalam meminimalisir peredaran tersebut.

Pada kesempatan itu, BNK juga memberikan reward berupa uang tunai senilai Rp100 juta kepada Satres Narkoba Polresta Padang.

Digunakan untuk untuk menambah biaya operasi penangkapan dan untuk memotivasi personil dalam menjalankan tugasnya sehingga peredaran gelap narkotika di Kota Padang bisa diminamilisir. (h/mg-ina/mg-hud)

WAKIL Walikota Padang yang juga merupakan Ketua BNK Kota Padang, Emzalmi memusnahkan narkotika jenis Ganja di Polresta Padang, Kamis (17/11). Pembakaran narkoba tersebut bagian dari pemusnahan barang bukti hasil sitaan negara dari pengungkapan kasus narkoba di wilayah Padang. HUDA PUTRA

Redaktur: Afrianita

Layouter: Rahmi

10

PADANG

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Demak Belajar WTP ke Padang PADANG, HALUAN — Prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan Pemko Padang selama 4 tahun berturut-turut menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Beberapa informasi dan kiat-kiat yang diterapkan oleh Pemko Padang untuk menjadi acuan bagi Pemkab Demak agar bisa meraih prediket WTP seperti halnya Pemko Padang.

Rombongan Pemkab Demak yang dipimpin langsung oleh Bupati, HM. Natsir ini juga membawa beberapa petinggi kabupaten. Seperti Wakil Bupati, Joko Sutanto, Ketua DPRD, Nurul Muttaqin dan 7 pimpinan BUMD dari kota para wali ini.

“Banyak informasi dan ilmu yang akan kami minta dari Pemko Padang agar kami juga bisa menjalankan pemerintah jauh lebih baik dan bisa meraih serta mempertahankan prediket WTP. Termasuk juga pengelolaan dana CSR,” kata Bupati Demak, HM. Natsir, Kamis (17/11) ia juga mengatakan sepulang dari Kota Padang ini, pengetahuan dan informasi yang telah didapatkan dari Kota Padang ini akan diaplikasikan di Demak. “Mohon doanya agar apa yang telah kami pelajari di Kota Padang ini bisa menjadikan Demak lebih baik dan maju lagi,” katanya.

Wawako, Emzalmi menyampaikan atas nama jajaran Pemko Padang mengaku senang sebagai percontohan bagi pemerintah daerah lain dalam managemen Keuangan dan administrasi.

Artinya, komitmen Pemko Padang untuk menjadikan Kota yang bersih dari KKN semakin memperlihatkan hasil.

“Kami senang sudah menjadi daerah percontohan bagi Kabupaten Demak dalam mengelola keuangan, administrasi, kebijakan, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan. Artinya, tanggapan positif datang dari luar dan dalam dalam mengurus persoalan Kota Padang ini,” kata Emzalmi.

Emzalmi juga mengatakan dengan kedatangan Pemkab Demak ke Kota Padang ini sudah memberikan peluang bagi Pemko untuk menjalin kerja sama baik di sisi ekonomi, wisata dan religi. “Ekonomi kerakyatan, wisata dan pendidikan agama orang demak sangat bagus. Jadi kami juga bisa belajar kepada Pemkab Demak di sisi yang lain. Semoga kerja sama Pemko Padang dan Pemkab Demak selalu terjalin dengan baik,” kata wawako. (h/mg-ang)

Masih Parkir Manual, Kendaraan Digembok PADANG, HALUAN—Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Padang berikan peringatan keras kepada pengendara yang tidak mengunakan parkir meter di Jalan Pondok, Permindo dan Niaga.

Pemko Padang, melalui Dishub akan tindakan tegas yakni menggembok kendaraan yang masih nakal dan tidak mau menggunakan parkir meter saat memakirkan kendaraannya.

Hal tersebut dituturkan langsung oleh Dedi Henidal kepada Haluan, Kamis (17/11).

Ia mengatakan bahwa pihaknya bersama (pemko) Padang sedang memrencakan sanksi apa yang harus diberikan bagi penegendara yang tidak mau menggunakan parkir meter.

“Berdasarkan hasil peninjauan beberapa inatanai sudah berjalan selama dua bulan, kesadaran masyarakat untuk menggunakan parkir meter sangat rendah.

Oleh karena itu pihak kami akan mengkaji ulang tindakan pengembokan yang akan dilakukan bagi pengendara yang masih membandel,” kata Dedy.

Dedi juga menambahkan bahwa pengadaan parkir meter dan pemberian tindakan tegas bagi pengendara, juga untuk warga Kota Padang itu sendiri.

Pasalnya, dengan menggunakan parkir meter, maka PAD Kota akan meningkat.

Jika PAD telah meningkat maka pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik. Hal itu berdampak bagus bagi pertumbuhan ekonomi warga.

Pemko Padang selain memberi peringatan keras kepada pengendara, juga memberikan sanksi tegas kepada petugas parkir yang masih menggunakan parkir secara manual.

Bagi juru parkir yang masih beroperasi di jalan Pondok, Niaga, dan Permindo tersebut akan dipidanakan. Karena dianggap telah merusak dan melanggar aturan Pemko. (h/mg-rul)

www.harianhaluan.com

PENGERUKAN DRAINASE—Sejumlah pekerja tengah melakukan pengerukan gorong-gorong di kawasan Jalan Juanda, Padang, Kamis (17/11). Pengerukan ini dilakukan untuk membuang sendimen dan sampah-sampah yang menghambat aliran air di drainase sehingga menyebabkan banjir. HUDA PUTRA

KULINER KAPAL DIFUNGSIKAN

Jalur Angkot Dibagi Dua PADANG, HALUAN — Dengan telah ditatanya pedagang kuliner kapal di Bundaran Air Mancur Pasar Raya Padang, jalur angkutan kota (angkot) mulai Kamis (17/11) dibagi menjadi dua yakni Jalan Bundo Kanduang dan Jalan Hiligoo.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Padang Dedi Henidal mengatakan per ubahan jalur angkot tersebut bertujuan

untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi akibat angkot ngetem di depan Masjid Muhammadiyah.

Dijelaskan Dedi, Angkot

yang akan melewati Jalan Bundo Kanduang diantaranya jurusan Pasar Raya-Tabing dan Pasar Raya-Lubuk Buaya.

Sedangkan jalur angkot yang akan melewati Jalan Hiligoo adalah angkot jurusan Pasar Raya-Pegambiran, Pasar Raya-Siteba dan Pasar RayaLapai.

Dilanjutkan Dedi, untuk perubahan beberapa jurusan

angkot tersebut sudah disosialisasikan kepada angko t tersebut.

“Untuk tahap awal kita akan terus arahkan angkot sesuai jalurnya. Begitupun penumpang supaya menunggu angkot di jalur yang baru bagi yang pindah jalur,” imbuhnya.

Jurusan angkot yang pindah tersebut sesuai tujuannya supaya mempermudah penumpang dan

mengurangi kemacetan. Seperti angkot yang akan belok kiri akan berada di jalur kiri dan angkot yang akan belok kanan akan berada pada jalur kanan seperti biasa.

“Untuk tahap pertama perubahan jalur angkot tersebut akan terus dijaga petugas supaya penumpang dan supir akan terbiasa dengan perubahan ini,” pungkasnya. (h/win)

sudah tua diantaranya tidak ada produktivitasnya lagi dan umurnya sudah panjang.

“Kita dahulukan seperti jalan lalu lintas dan sekitar pemukiman warga. Selain itu, pemangkasan ini untuk keindahan kota tetutama di pusat kota,” tambahnya.

Selain penebangan secara total, pohon juga ada sebagian yang diremajakan seperti pembersihan dan pemangkasan pendek saja.

“Untuk melestarikan pohon tersebut khususnya di jalan utama kita lakukan penyiraman dan perawatan,” pungkasnya. (h/win)

yang dibangun menjadi tradisi dalam setiap pelaksanaan Porprov di Sumatera Barat.

“Pengambilan api Porprov sudah m enjadi tradisi yang selalu kita pelihara sebagai suatu simbol keseriusan kita bersama dalam pesta olahraga,” katanya.

Nasrul Abit berharap, Porprov XIV di Kota Padang berjalan dengan baik dan melahirkan atlet-atlet terbaik yang akan bertanding pada PON XX di Papua nanti. Karena pilihan atlet akan lebih selektif dan tentu yang terbaik.

“Diharapkan ajang ini menjadi seleksi atlet yang dipersiapkan untuk PON mendatang.

Karena dilaksanakan di Papua, kita mengirim atlet lebih selektif,” sebutnya.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi mengatakan, api Porprov dari Pariangan akan langsung dibawa ke Padang setelah singgah di Indo Jali-

to, Batu Sangkar. Api Porprov nantinya dibawa ke Balaikota dan disambut Wakil Walikota Padang H. Emzalmi.

“Keesokannya, Sabtu (19/ 11) petang, api akan diarak ke arena pembukaan Porprov, GOR H. Agus Salim,” katanya.

Menurut Mahyeldi, api Porprov simbol semangat para atlet dalam menghadapi pertandingan. Semangat tersebut harus tetap hidup sehingga mencapai yang terbaik di ajang Porprov.

Disamping itu, selaku tuan rumah pihaknya bertekat pelaksanaan Porprov ini adalah yang terbaik. Diwujudkan dengan pelayanan yang baik terhadap tamu dan menjunjung tinggi sportivitas.

“Selaku tuan rumah, kami akan melaksanakannya dengan baik. Memberikan pelayanan kepada kontingen, para atlet dan juga menjunjung sportivitas,” katanya. (h/vie)

ANTISIPASI BAHAYA ANGIN KENCANG

Pohon Tua Harus Ditebang PADANG, HALUAN — Selain untuk memperindah Kota Padang, pohon tua dan tidak layak yang akan membahayakan masyarakat ditebang oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).

“Pemangkasan pohon tidak hanya diprioritaskan pada po-

hon yang tua saja namun di lokasi yang membahayakan masyarakat juga kita tebang atau diremajakan,” ujar Kepala DKP Al Amin pada Haluan, kemarin.

Dikatakannya, operasi penebangan pohon sudah dilakukan dalam satu bulan terakhir.

Diprioritaskan penebangan

pohon tua dengan posisi yang membahayakan masyarakat.

Bersamaan juga untuk antisipasi cuaca ekstrim dan angin kencang.

Dikatakan Al Amin, ada sebanyak 14 ribu pohon yang ada di Kota Padang dan dipilih yang lebih tua dulu untuk ditebang. Tanda dari pohon yang

PENGAMBILAN API DI PARIANGAN

Besok, Porprov XIV Ditabuh

WAKIL Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit menyerahkan langsung api Porprov kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah. IST

PADANG, HALUAN—Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) XIV ditabuh besok, Sabtu (19/ 11) di Kota Padang. Sesuai tradisi, rangkaian pembukaan

didahului prosesi pengambilan api Porprov di Nagari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Kamis (17/11).

Wakil Gubernur Sumatera

Barat Nasrul Abit menyerahkan langsung api Porprov kepada Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah. Sebelumnya api diambil dari sumber api abadi di nagari yang dinobatkan sebagai kampung terindah di dunia tersebut.

Pengambilan api dari sumbernya dilakukan walinagari bersama tokoh adat setempat. Lalu disulut pada tiga obor yang telah disediakan. Api untuk Porprov disulutkan oleh Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi dari salah satu obor dan diserahkan kepada Wagub Sumbar.

Selanjutnya, api Porprov diserahkan kepada Walikota Padang. Oleh Walikota Padang diserahkan pula kepada Qori Mita Kurnia (pesilat peraih emas pada PON XIX ) selaku atlet pembawa api.

Menuru t Wagub Nasrul Abit, prosesi ini sebagai suatu gambaran semangat sportivitas

Redaktur: Afrianita

Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KOTA SOLOK

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

11

Operasi Zebra 2016 Dimulai SOLOK, HALUAN — Kapolres Solok Kota AKBP Susmelawati Rosya memimpin apel gelar pasukan Operasi Zebra 2016 di Mapolres Solok Kota, Rabu (16/11). Apel gelar pasukan itu ditandai dengan pemasangan pita oleh Kapolres pada perwakilan pasukan dari POM TNI AD, Satlantas, Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Di hadapan peserta apel dari Polres Solok Kota, Dinas Perhubungan, Satpol PP unsur Forkopimda Kota Solok dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Susmelawati Rosya mengatakan, Opersi Zebra 2016 yang merupakan program dari Korlantas Mabes Polri lebih menekankan pada peningkatan disiplin berlalu lintas untuk mengurangi angka kecelakaan di jalan raya.

Berdasarkan data, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan laka lantas dan kerugian materil yang tinggi. Oleh karenanya, personel yang diturunkan ke lapangan diminta lebih melakukan pendekatan persuasif pada pemakai jalan maupun pemilik kendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan kelengkapan kendaraan sesuai standar nasional.

Di dalam pelayanan pada masyarakat, polisi dituntut lebih profesional dengan mengedepankan senyum sapa dan salam, selalu ramah terhadap masyarakat namun tegas dalam penegakan hukum tanpa mau diiming-iming p elaku kejahatan dan pelanggaran.

Polri jauh sebelum ini sudah berupaya melakukan reformasi diri, terutama reformasi mental dalam upaya mengikis korupsi, kolusi, nepotisme.

Kasatlantas Polres Solok Kota Bayful Yandri menjawab Haluan, usai operasi gelar pasukan mengatakan, kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran lainnya di wilayah hukum Polres Solok Kota sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun. Turunnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas karena Satlantas Polres Solok Kota selalu melakukan penyuluhan pada organisasi masyarakat dan siswa di sekolahsekolah.

Jika dilihat dari angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, memang didominasi pelajar dan usia produktif. Kecenderungan itu karena mereka banyak yang tidak paham akan peraturan lalu lintas dan melanggar rambu-rambu yang ada. Yang lebih parah lagi karena sering ugal-ugalan di jalan raya tanpa berpikir bahwa jalan raya banyak yang menggunakan.

Pada Operasi Zebra 2016, polisi lebih menekankan pada penindakan jika memang ditemukan pelanggaran yang fatal bagi pengendara maupun pengemudi.

“Namun tidak tertutup juga kemungkinan tentang peringatan jika memang tingkat kesalahan masih dapat ditolerir,” tutur Bayful Yandri.(h/alf)

Pelanggan CV Saudara Motor Komplain Biaya Rp 25 Ribu SOLOK, HALUAN — Setiap masyarakat yang hendak membeli sepeda motor Honda di diler CV Saudara Motor Kota Solok, dibebani lagi dengan biaya tambahan surat keterangan pengganti STNK. Harga secarik kertas itu Rp 25 ribu, di luar harga pembelian kendaraan.

Beberapa orang konsumen usai membeli sepeda motor di diler Saudara Motor mengatakan, penambahan biaya yang dilakukan Saudara Motor sangatlah tidak adil dan terkesan adanya biaya tambahan.

Padahal dalam harga pembelian sudah ditentukan per unit kendaraan. Jika 1 unit sep eda motor harganya Rp 14,5 juta misalnya, maka setelah transaksi selesai diwajibkan lagi membeli surat keterangan pengganti STNK. “Saya sangat kecewa dengan pelayanan yang dilakukan CV Saudara Motor karena diwajibkan pula membeli surat keterangan pengganti STNK, karena saat transaksi, STNK memang belum keluar bersamaan dengan kendaraan. STNK biasanya selesai 1 bulan setelah pembelian karena dicetak dulu oleh Samsat,” tutur seorang konsumen yang keberatan ditulis namanya oleh Haluan.

Tidak seperti halnya di diler lainnya di Sumbar, konsumen tidak dibebani lagi biaya tambahan dan biaya yang dikeluarkan itu sesuai harga sepeda motor yang disampaikan.

Sementara di CV Saudara Motor Solok, setiap konsumen dibebani biaya tambahan oleh pemilik diler. Ini sangat mengecewakan sekali bagi konsumen. Kendati konsumen sangat keberatan dengan kutipan uang yang dilakukan, tapi konsumen tidak dapat b erbuat banyak karena diwajibkan membelinya.

Direktur CV Saudara Motor Zainir Hamzah yang ditanya Haluan tentang kutipan biaya tambahan membenarkan.

Menurut dia, surat keterangan itu sebagai pengganti STNK sementara, sebab untuk pembuatan STNK itu membutuhkan waktu lebih kurang 1 bulan setelah transaksi dilaksanakan.

Surat keterangan itu, katanya, dipergunakan jika ada razia di jalan, pemilik kendaraan bisa memperlihatkan surat keterangan menjelang STNK keluar.(h/alf ) www.harianhaluan.com

PASANG PITA — Kapolres Solok Kota Susmelawati Rosya memasang pita pada perwakilan anggota Satlantas Polres Solok Kota, Rabu(16/11). Pemasangan pita tanda dimulainya Operasi Zebra 2016 di wilayah hukum Polres Solok Kota. ALFIAN

Pemko Solok Galakkan Program Gemar Membaca SOLOK, HALUAN — Pemerintah Kota Solok mulai menggalakkan gemar membaca bagi pelajarnya sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia dan menambah wawasan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Membaca itu boleh bermacam buku apa saja, yang penting buku itu ada sumber ilmunya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Rafatli kepada Haluan di Kota Solok, Selasa (15/11), mengatakan, perlunya digalakkan gemar membaca pada pelajar maupun generasi muda sebagai wujud dalam menambah wawasan dan ilmu

pengetahuan, sehingga pelajar Kota Solok mampu bersaing dengan pelajar daerah lainnya.

Sejak masuknya teknologi informasi yang mudah diakses melalui handphone, pelajar saat ini sudah banyak menghabiskan waktunya menggunakan

handphone, tanpa harus membaca buku setiap saat.

“Kita tidak melarang pelajar menggunakan handphone untuk memperoleh informasi.

Namun perlu diingat, pemakaian handphone seringkali untuk kegiatan yang tidak bermanfaat,” kata Rafatli.

Ditambahkan, pelajar saat ini lebih sering bermain handphone untuk bergurau sesama temannya, bukan mengakses informasi yang berguna baginya.

Karena itu Dinas Pendidikan memprogramkan

membaca setiap hari minimal 15 menit. Apa saja buku harus dibaca setiap hari selama 15 menit. Dengan demikian, kemampuan dan pola pikir siswa di masa datang lebih baik.

Menurut Rafatli, di luar negeri, terutama di Jepang, pelajar dan m ahasiswanya selalu memabaca di mana dia duduk dan ada kesempatan.

Buku selalu dipegang.

Namun kondisi di Jepang berbanding terbalik dengan pelajar di Indonesia. Kemana pergi, handphone tidak pernah tinggal. Malah ada siswa yang

punya 2-3 handphone.

“Padahal jika waktu senggang dan duduk-duduk, baik di kafetaria, di lapangan, seharusnya membaca buku dan melakukan kajian analisa t er hadap persoalan yang dijumpai di buku itu. Jika ada persoalan yang tidak mampu dipecahkan bisa berkonsultasi dengan guru di sekolah,” terang Rafatli.

Program gemar membaca ini sudah mulai disampaikan pada kepala-kepala sekolah agar mengajak siswanya gemar membaca.(h/alf)

Lantai III Pasar Solok Diusulkan untuk PKL

WALIKOTA Solok Zul Elfian ketika briefing dengan pimpinan SKPD sehubungan tentang penilaian Adipura di Kota Solok, Selasa (15/11).ALFIAN

Walikota Minta SKPD Peduli Kebersihan Lingkungan SOLOK, HALUAN — Walikota Solok Zul Elfian menegaskan pada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar lebih peduli dengan kebersihan di lingkungan kantornya masingmasing dan bisa merealisasikan program yang ditabuh melalui program dengan motto “Jumat Bersih, Sabtu Hijau dan Minggu Sehat”.

“Motto yang diluncurkan itu bukanlah mengada-ada melainkan suatu kebutuhan bagi masyarakat dan pemerintah sehingga penilaian Kota Solok sebagai kota bersih yang dilaksanakan setiap tahun itu memang menemui kenyataan,” jelas Zul Elfian di hadapan pimpinan SKPD, Selasa (15/ 11).

Tahun lalu, Kota Solok

absen memperoleh piala Adipura yang merupakan lambang supermasi di bidang kebersihan dari presiden.

“Kehilangan prestasi itu bagi saya tidak masalah karena memang Kota Solok belum siap dan belum pantas meraihnya, piala yang diperoleh haruslah berdasarkan realita di lapangan bukan rekayasa apalagi dibeli,” tambahnya.

Kendati tahun lalu Kota Sol ok kehilangan penghargaan, tahun ini walikota tidak ingin lagi kejadian serupa terulang kembali. Zul Elfian bertekat meraih lagi prestasi di bidang kebersihan tersebut.

Hanya saja perlu keseriusan semua aparatur dan elemen masyarakat menjadikan Kota Solok kota yang bersih dari berbagai lini.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Lingkungn Hidup, saat ini tim penilaian Adipura kembali bergerak ke daerah-daerah untuk melihat secara dekat tentang kondisi kota dan kabupaten di Sumatera Barat tentang kebersihan.Tim itu memang tidak diketahui datangnya dan melakukan pemantauan di lapangan.

Seluruh SKPD diminta membenahi kantor masingmasing dan lahan-lahan yang kosong agar difungsikan dengan menanam tanaman yang bisa mendatangkan keindahan bagi yang melihatnya.

“Jika semua unsur sudah peduli akan kebersihan dan keindahan, saya yakin keinginan meraih prestasi di bidang kebersihan bisa terwujud,” katanya. (h/alf)

SOLOK, HALUAN — Lantai III Pasar Solok Kota Solok sebaiknya dimanfaatkan untuk pedagang kaki lima (PKL) yang mangkal di jalan lingkar pasar-Koto Panjang sehingga akses jalan lingkar yang hendak disterilkan dari pedagang kaki lima bisa terwujud karena sampai saat ini lantai III itu masih nganggur dari aktivitas pedagang.

“Saya mengusulkan pada eksekutif unt uk bisa merancang bangunan lantai III Pasar Raya Solok untuk PKL, karena dengan memanfaatkan lantai III itu merupakan peluang bagi Pemda Kota Solok memindahkan pedagang yang cukup padat di jalan lingkar tersebut,” jelas anggota DPRD Kota Solok Yoserizal dan A Dt Ula Gadang d i Kota Solok, Jumat lalu.

Dalam bincang-bincang dengan pers di sela-sela peringatan HUT Partai NasDem, 2 orang wakil rakyat Kota Solok itu mengakui sangat sulit mensterilkan kawasan jalan lingkar Koto Panjang-Pasar Solok dari aktivitas pedagang kaki lima tanpa mencarikan tempat penampungan.

Awalnya memang sudah ada tempat penampungan namun sewa tanah cukup mahal sehingga pedagang kembali nekat berjualan di jalan lingkar itu.

Salah satu jalan Redaktur: Nova Anggraini

memindahkan pedagang dari jalan lingkar itu dengan memproduktifkan lantai III Pasar Solok. Ratusan pedagang bisa tertampung di lantai III itu asalkan dibenahi. Kendati saat ini lantai III masih beratap langit namun dengan menggelontoran anggaran Rp 500 juta sudah bisa teratasi dan pedagang bisa nyaman berjualan.

Menurut Yoserizal, menggusur pedagang tanpa ada solusi merupakan pekerjaan yang sia-sia. Pedagang mencari naf kah untuk menghidupi keluarganya dan jika usahanya terusik tanpa ada langkah penyelesaian jelas berdampak pada ketegangan antara pedagang dan pengambil kebijakan.

“Ini bisa berakibat fatal terhadap kesatuan,” katanya.

Oleh karenanya, 2 orang anggota parlemen Kota Solok mengusulkan pada Walikota Solok Zul Elfian maupun Wakilnya Reinier untuk mengambil langkah kongkrit memanfaatkan lantai III Pasar Solok.

Jika kawasan lantai III yang beratap langit itu dibenahi, dengan memberi atap dengan kontruksi baja ringan sudah berarti bagi pedagang.

Setiap minggu, jumlah pedagang kaki lima teus bert ambah, s ementara daya tampung ter batas bahkan cender ung bagadincik. (h/alf) Layouter: Rahmi

12

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Dianggarkan untuk Wisata “Kita membutuhkan pembangunan sarana ibadah mushala yang representatif dan penyempurnaan sarana prasarana lain. Sehingga para wisatawan utamanya pengunjung domestik daerah Riau dan sekitarnya akan nyaman berada di lokasi objek wisata,” ungkap Kepala Budparpora Limapuluh Kota, H.Novian Burano

dalam percakapan dengan Haluan, kemarin.

Lembah Harau yang memiliki Aka Barayu, Sarasah Bunta, dan Rimbo Piobang.

Dua diantaranya memiliki air terjun yang mempunyai kolam renang mini, yang memberikan nuansa alam yang asri juga berpotensi untuk pengembangan olah raga panjat tebing karena

memiliki bukit batu yang terjal dan juga mempunyai lokasi yang biasa memantulkan suara.

Bicara pelebaran jalan ke kawasan Lembah Harau, mulai dari gerbang masuk arah Tarantang dari jalan Nasional di Sarilamak, sepanjang 2 km, perlu dip erlebar. Minimal dengan rabat beton masing masing satu meter di kiri dan kanan jalan, sehingga arus lalulintas menjadi lancar.

Dikatakan Novian Burano, tahun depan akan dilaksanakan Jambore Panjat Tebing Nasional.

Nanti direncanakan meng-

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Payakumbuh Ikuti 31 Cabor di Porprov

RP1,5 M DANA PUSAT

LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Objek wisata alam Lembah Harau, Kabupaten Limapuluh Kota perlu penambahan sarana prasarana. Untuk itu, pemerintah pusat akan mengucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp1,5 miliar tahun 2017 ke daerah ini, guna membenahi objek wisata tersebut.

Harian Umum

undang manusia cicak asal Perancis dan Amerika untuk memeriahkan pergelaran Jabore Panjat Tebing tersebut.

Selain itu Dinas Budparpora juga akan menggelar Kejuaraan Dunia Paralayang di Taeh Bukit.

“Mudah mudahan kedua iven yang mendunia itu diharapkan akan mampu m ena r ik kunjungan wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara ke Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga kedua lokasi objek wisata andalan Limapuluh Kota, semakin dikenal di seluruh dunia,” ujar Novian Burano. (h/ zkf)

PAYAK U M BU H , HALUAN — Kontingen Kota Payakumbuh berkekuatan 490 atlet, pelatih dan oficcial. Rombongan yang cukup besar itu, dilepas Plt Walikota H. Priadi Syukur ke medan laga Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat ke14, di pelataran parkir Medan nan Bapaneh Ngalau Indah, Kamis (17/11).

Genderang perang langsung ditabuh Plt Walikota Priadi Syukur bersama Ketua DPRD, H YB Dt. Parmato Alam. Payakumbuh datang ke Padang, tuan rumah Porprov, dengan misi memperbaiki peringkat dalam klasemen perolehan medali.

Pelepasan atlet Porprov dihadiri Wakil Ketua DPRD Suparman, Anggota Forkopimda, anggota DPRD seperti Maharnil Zul, asisten I Yoherman, Pimpinan SKPD, sejumlah Kepala Sekolah, Pengurus KONI, Pengurus Cabor, dan undangan lain.

Pada kesempatan itu Priadi Syukur menyerahkan bendera

Payakumbuh kepada ketua kontingen Benni Warlis.

“Diminta kepada seluruh pendukung kontingen, baik atlet, pelatih dan ofisial, sudah siap mental untuk bertanding. Tak ada lagi alasan teknis yang akan merusak fokus cabang olahraga untuk mencapai prestasi.

Warga Payakumbuh dan perantau siap memberikan support untuk kontingen Payakumbuh dalam berburu medali,” ucap Priadi Syukur, dan Ketua DPRD Dt. Parmato Alam, dalam acara melepas kontingen Payakumbuh itu.

Dikatakan, jika KONI dan Disparpora Payakumbuh mematok target 10 besar, naik empat anak tangga dibanding Porprov XIII di Dharmasraya, tapi bukan berarti harus terpaut disepuluh besar itu.

“Mudah-mudahan dengan semangat kebersamaan dan semangat juang tinggi, kontingen Payakumbuh sukses merebut peringkat papan atas, lima besar,” tegas walikota.

Pemko Payakumbuh ber-

sama DPRD, tambahnya, punya perhatian tinggi terhadap dunia olahraga Payakumbuh. Malahan, DPRD ikut mensupport pemberian reward bagi atlet peraih medali emas sebesar Rp35 juta. “Bonus sebesar itu, kemunginan paling tinggi di Sumatera Barat,” ucap Priadi Syukur yang disambut meriah oleh 400 atlet dan pelatih serta pengurus KONI. Ketua kontingen, H. Benni Warlis, melaporkan, kontingen Payakumbuh memiliki kekuatan 490 atlet, pelatih dan oficcial, dari 31 cabor.

Dibanding Porprov Sumbar di Dharmasraya dua tahun lalu ada peningkatan. Ke-31 cabor itu, bilyar, bulutangkis, senam, silat, bridge, futsal, sepakbola, tarung derajat, soft tenis, judo, takraw, angkat besi/berat, tenis, catur, wushu, panahan, tenis meja, tinju, kempo, taekwondo, karate, mueythai, atletik, dayung, basket, bola voli, panjat tebit, renang, menembak, balap sepeda dan aero sport. (h/zkf)

LAPSUS DISDUK CAPIL PAYAKUMBUH

Jemput Bola ke Kelurahan dan Sekolah DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam pencapaian cakupan kepemilikan akte kelahiran melakukan jemput bola ke kelurahan dan sekolah, baik kelompok usia 0-18 tahun maupun 18 tahun ke atas.

Target nasional cakupan kepemilikan akta kelahiran untuk kelompok usia 0-18 tahun sebesar 77,5 %, sedangkan untuk Kota Payakumbuh sudah mencapai 65,91 %.

Kepala Disduk Capil Payakumbuh, Mediar Indra, mengatakan, jumlah penduduk usia 0-18 tahun sebanyak 41.463 orang, jumlah yang sudah memiliki akte usia 0-18 tahun 27.329 o r a n g , jumlah

KADISDIK Capil Payakumbuh, Mediar Indra.

www.harianhaluan.com

yang belum memiliki akte usia 0-18 tahun 14.134.

Dikatakan Mediar Indra, harapan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, akhir Desember ini diharapkan mencapai target. “Bagi anakanak kita yang belum lagi memiliki akte kelahiran agar sesegera mungkin dapat mengurusnya,” ajak Mediar Indra.

B e r d a s a r k a n Permendagri Nomor 9 tahun 2016, status perkawinan, dalam KK berstatus kawin namun tidak bisa membuktikan surat nikah, maka yang bersangkutan dapat melengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran Pasangan Suami Istri (SPTJM Pasutri).

Dalam akta kelahiran dapat dicantumkan nama ibu kandung dan ayah kandung dengan menambahkan frasa. “Yang Perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan”.

Sejak Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 ini diberlakukan sudah tidak ada lagi anak seorang ibu, dan peraturan ini tidak berlaku surut.

Adapun manfaat kepemilikan Akte Kelahiran, diantara tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah, untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian

hukum atas dokumen penduduk maupun setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk serta memberikan perlindungan status hak sipil penduduk.

Kerugian tidak memiliki akte kelahiran, secara mendasar tidak memilikin akta kelahiran, maka sesorang tidak memiliki pembuktian legialitas status identitasnya.

“Dengan tidak dimilikinya bukti legalitas atas status identitas seseorang, akan sulit untuk membuktikan hak dan kewajiban hukum yang melekat pada setiap individu tersebut,” tambahnya.

Menurut Mediar Indra, selain itu, ada pencatatan kematian, menghilangnya secara permanen semua tanda-tanda kehidupan setiap saat setelah hidup terjadi.

Pencatatan kematian memberikan kepastian hukum atas meninggalnya seseorang termasuk pihak yang mempunyai hubungan garis keturunan atau hubungan darah yang diwujudkan melalui dokumen pencatatan kematian yaitu ‘Akta Kematian’.

Lagipula Akta Kematian merupakan bukti pengakuan negara atas meninggalnya seseorang dengan berbagai implikasi keperdataan yang wajib diselesaikan. Bagi pemerintah, pencatatan kematian yang dilaksanakan secara benar, hasilnya merupakan sumber data statistik akurat sekaligus mengakomodasi kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesehatan.

Bagi warga masyarakat yang meninggal dapat dilakukan pengurusan akta kematian melalui ketua RT masing masing ke Disdukcapil dan diberikan insentif sebesar Rp50.000, pada tahun anggaran 2016 ini.

KADISDUK Capil Payakumbuh bersama jajarannya di ruang pelayanan kantor setempat.

Blangko e-KTP Pencetakan e-KTP masih terkendala dengan terbatasnya blanko dan ribon.

Masalah ini tidak hanya terjadi di Payakumbuh, namun merata di seluruh

Indonesia. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, menerbitkan Surat Keterangan bersifat sementara bagi masyarakat yang memerlukan e-KTP.

Adapun surat keterangan ini hanya berlaku selama 6 bulan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.471-13 10231/Dukcapil2016 & Surat Edaran No.471.13/1691/Dukcapil / 2016,tgl.12 Sep.2016. Per-

baharuan Kartu Keluarga (KK) dilakukan bertahap per Kecamatan. Pembaharuan KK ini merupakan tindak lanjut dari penggabungan kelurahan dari 76 kelurahan menjadi 48 Kelurahan terhitung mulai 1 Januari 2016.

Rinciannya terdapat dibawah ini: NO KECAMATAN

GEDUNG Kantor Disduk Capil Payakumbuh, siap selalu melayani masyarakat.

JUMLAH KELURAHAN

1

Payakumbuh Barat

2

Payakumbuh Utara

9 Kelurahan

3

Payakumbuh Timur

9 Keluarahan

4

Payakumbuh Selatan

6 Keluarahan

5

Lampasi Tigo Nagari

6 Kelurahan

Total

Redaktur: Heldi Satria

18 Kelurahan

48 Kelurahan

Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lagu-lagu Perjuangan Diperlombakan PASAMAN, HALUAN— Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap tanah air, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman, menggelar pentas seni dan budaya. Iven lomba lagu perjuangan antara pemuda, pelajar dan mahasiswa salah satu agenda kegiatannya.

Tampil sebagai pemenang pada perlombaan itu, yakni Yogi Andika, peserta dari Lubuksikaping, mahasiswa STIH Yappas, untuk kategori putra. Sementara kategori putri, diraih Wanda Fanidia, siswa SMAN 1 Lubuksikaping.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Edi Erman, mengatakan, kegiatan itu digelar dalam rangka menumbuhkan rasa kecintaan generasi muda terhadap bangsa dan negara.

Selain itu, kata dia, juga untuk meningkatkan kecintaan akan nilai-nilai perjuangan para pahlawan bangsa. Sebab, kata dia, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mencintai jasa para pahlawannya.

“Ini sengaja kita kemas untuk memeriahkan Hari Pahlawan yang jatuh pada 10 November. Sasarannya adalah pemuda, pelajar dan mahasiswa,” katanya, kemarin.

Kegiatan itu, kata Edi, diikuti sebanyak 68 orang peserta, berasal dari utusan masing-masing pemuda di tiap nagari, kecamatan, pelajar SD, SMP, SMA dan mahasiswa.

“Untuk masing-masing pemenang sudah kita siapkan Tabanas dan trofi,” katanya.

Ia menyebutkan, iven lain juga digelar dalam rangka memeriahkan Hari Pahlawan tersebut, diantaranya lomba cerdas cermat antar pemuda dan remaja mesjid serta workshop kepemudaan pada 21-23 November 2016 mendatang. (h/yud)

36 Anggota PMR Ikut Lomba di Pasbar PASAMAN, HALUAN— Sebanyak 36 anggota Palang Merah Remaja (PMR) Kabupaten Pasaman mengikuti lomba kepalangmerahan di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar). Para peserta berasal dari siswa MTsN Lubuksikaping, dan SMA Negeri 1 Padang Gelugur.

Lomba tersebut diselenggarakan oleh PMI Pasaman Barat, selama empat hari, dimulai Kamis hingga Minggu, 17-20 November 2016 mendatang. Sejumlah lomba diadakan, diantaranya lomba cerdas cermat, pertolongan pertama, trafelling kepalang merahan, seni budaya dan lainlain sebagainya.

Kepala Markas PMI Kabupaten Pasaman Umyardi mengatakan, sebelum siswa itu diberangkatkan pada lomba di Pasaman Barat nanti, para PMR Pasaman sudah dibekali dengan berbagai pelatihan.

Katanya, pelatihan yang sudah diberikan pada PMR Pasaman ini berupa, pertolongan pertama, pembuatan tandu darurat, cara evakuasi korban, dan materi kepalangmerahan.

Umyardi mengatakan, dengan berkiprahnya PMR Pasaman ini ke depan diharapkan dapat menjadi generasi penerus kepalangmerahan PMI Kabupaten Pasaman.

Ia menambahkan, sebelumnya, sebanyak empat orang anggota PMR Kabupaten Pasaman dari kalangan pelajar MTsN Lubuksikaping juga ikut ambil bagian pada lomba Palang Merah Remaja di Sulawesi beberapa waktu lalu.

Wakil Bupati Pasaman H Atos Pratama yang juga menjabat sebagai Ketua PMI Kabupaten Pasaman periode 2016-2021 mendukung penuh seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PMI Kabupaten Pasaman.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kegiatan kepalangmerahan yang akan diikuti oleh PMR Kabupaten Pasaman di Kecamatan Talu Kabupaten Pasaman Barat.

Kata Atos, banyak manfaat akan diperoleh bagi peserta dalam lomba itu nantinya seperti pembentukan karakter, mengasah intelektual diri dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan.

“Manfaat-manfaat postif banyak sekali kita dapatkan termasuk bagaimana meningkatkan human relationship yang mungkin tidak kita dapatkan di pendidikan sekolah formal,” kata Wabup Atos Pratama.

Lebih lanjut, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Pasaman ini mengungkapkan bahwa tidak satupun manusia sempurna dengan keahlian.

Olehnya tidak boleh ada kata berhenti dalam mengeksplorasi diri.

“Semakin banyak pengetahuan dan pengalaman, kelak anda akan menjadi orang besar,” tukasnya.

Sementara itu, Kepala MTsN Lubuksikaping Ade Pabrian membenarkan bahwa siswanya akan mengikuti lomba kepalangmerahan di Kecamatan Talamau, Pasbar.

Kata Ade Pabrian, dengan ikutnya PMR yang berasal dari sekolah ini diharapkan mampu membentuk karakter mereka, mengasah intelektual diri dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan pada diri siswa itu nantinya.

Sehingga apa yang didapat di lapangan, juga dapat diaplikasikan disekolah, di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat nantinya. (h/yud) www.harianhaluan.com

PASAMAN

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

13

Seluruh Atlet Porprov Diasuransikan Satu Bulan PASAMAN, HALUAN — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman mengansuransikan sebanyak 275 orang atlet setempat yang nanti akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke- 14 Sumbar. Asuransi kesehatan itu berlaku selama 1 bulan.

“Atlet kita sudah terdaftar saat ini dalam asuransi kesehatan. Asuransi ini berlaku selama satu bulan,” kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata Pasaman Hendri.

Menurutnya, asuransi itu dianggarkan melalui dana APBD Pasaman 2016. Pihaknya mengasuransikan seluruh atlet Porprov Sumbar asal Pasaman dengan premi Rp25 juta atau masing-masing Rp90 ribu.

“Asuransi yang diperoleh atlet Pasaman seperti cacat dan meninggal dunia mendapat santunan Rp50 juta per orang, cedera Rp25 juta per orang, kemudian untuk berobat Rp5 juta perorang,” sebutnya.

Sementara itu Ketua KONI Pasaman Ahmad Zein, mengatakan, Kabupaten Pasaman mengikuti 24 cabang olahraga pada ajang Porprov Sumbar XIV di Kota Padang.

Diantaranya, cabang atletik, angkat berat, bulu tangkis, bola basket, bola voli, balap motor, catur, dayung, gulat, judo, karate, menembak, panjat tebing, pencak silat, senam, sepak bola, futsal, sepak takraw, taekwondo, tarung derajat, tinju,

tenis lapangan, tenis meja dan wushu.

Dikatakan, bahwa Kabupaten ýPasaman tidak memiliki target dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi ke- 14 tahun 2016 ini. Namun kontingen daerah ini tetap berupaya untuk meraup medali sebanyak mungkin.

“Kita tidak ada punya target peringkat untuk Porprov kali ini.

Namun kalau berbicara prediksi perolehan medali, kita akan berupaya merebut 14 medali emas, 20 perak, dan 10 perunggu,” kata Ahmad Zein.

Jelang pembukaan Porprov pada Sabtu 20 November nanti, kontingen Pasaman sudah siap 80 persen. Ia menyebut, bahwa atlet kontingen Pasaman optimis dengan prediksi medali tersebut.

“Kami sudah siap, atlet sudah kami persiapkan dengan baik melalui TC, kami yakin bisa raih prediksi medali itu,” tuturnya kemudian.

Dikatakan, bahwa seluruh atlet yang diterjunkan pada iven SALAMI ATLET — Sekdakab Pasaman M Saleh menyalami atlet gulat yang baru saja meraih medali olahraga dua tahunan itu murni pada ajang gulat se Sumatera di Padangsidempuan, Sumut, beberapa waktu lalu. putra putri daerah tersebut.

Pihaknya, kata dia, tidak men“Semua atlet yang ikut ada yang impor. Ini sesuai kami kenapa Pasaman tidak datangkan satu pun atlet dari pada P or prov in i adalah perintah Pak Bupati Pasaman punya target,” sebut Zein. (h/ luar daerah itu. putra-putri Pasaman, tidak Yusuf Lubis. Inilah alasan yud)

Pilwana Serentak Diharapkan Aman dan Kondusif PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman Yusuf Lubis mengharapkan gelaran pemilihan walinagari (Pilwana) serentak pada 21 November 2016 mendatang di sepuluh kanagarian di daerah itu berlangsung aman dan kondusif.

“Saya ingin pemilihan itu berjalan baik, aman dan kondusif, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Berkompetisilah dengan baik dan saling menghargai, harus sportif,” kata Bupati Yusuf Lubis, belum lama ini.

Bupati mengatakan, seluruh calon walinagari harus menaati aturan main, sebagaimana diatur dalam perda dan perbup pemilihan walinagari, tidak melakukan politik uang dan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih sebagai walinagari.

“Semua calon yang maju harus mematuhi segala aturan tentang pilwana ini, jika tidak maka lebih baik mundur saja,” katanya.

Bupati juga mengimbau, masing-masing tim sukses para calon menjaga suasana di tengah masyarakat tetap kondusif. Tidak melakukan kampanye provokatif antara satu sama lainnya.

“Yang beginian jangan sampai terjadi, itu tidak baik.

Jika itu terjadi, maka siap-siap saja berurusan dengan aparat

penegak hukum,” ujarnya.

Kepada panitia pemilihan setempat, bupati meminta agar menjaga independensinya sebagai penyelenggara pemilihan walinagari. Tidak memihak salah satu kandidat yang diunggulkan, apalagi sampai melakukan kecurangan.

“Saya harap semua taat azas, agar pemilihan walinagari serentak ini sukses, sehingga dapat menghasilkan pemimpin yang terbaik dan berbuat untuk kemajuan masyarakat nagari,” ujarnya.

Dari data yang dihimpun, sebanyak 50 calon walinagari di sepuluh kenagarian, akan memperebutkan kursi nomor satu di nagari tersebut. Latar belakang para calon walinagari itu pun beragam, mulai dari petani, wiraswasta, wartawan, guru hingga dosen pun ada.

Ke-50 walinagari itu tersebar di sepuluh kanagarian, meliputi Nagari Pintu Padang, Mapattunggul, Tarung-Tarung di Rao, Nagari Sitombol Padanggalugua, Sontang Cubadak dan Bahagia Padanggalugua di Padanggelugur.

Selanjutnya, Nagari Panti Timur, Panti Selatan dan Panti di Kecamatan Panti serta Nagari Sundatar dan Tanjung Beringin di Lubuksikaping.

Ke-50 calon walinagari itu merupakan hasil dari seleksi

balon walinagari, yang dilakukan oleh panitia pemilihan kabupaten di Lubuksikaping.

Di mana, masing-masing balon walinagari itu mengikuti serangkaian tes tulis dan wawancara oleh tim independen pada 1-3 November lalu.

Pelaksana ujian tertulis dan wawancara itu dilakukan oleh penguji dari dua perguruan tinggi di Pasaman, Yakni STIH Yappas dan STAI YDI Pasaman.

Saat ini, panitia Pilwana sudah melakukan pencetakan surat suara pemilihan. Pendistribusian logistik pilwana, penyampaian surat undangan memilih.

“Hari ini, Kamis (17/11) adalah masa kampanye terakhir dilaksanakan. Setelah itu, masing-masing nagari akan memasuki masa tenang selama tiga hari pada 18-20 November,” kata Kabag Pemerintahan Nagari Musrawal Gusti.

Selanjutnya, kata dia, pada 21 November merupakan hari pemungutan suara. Pada hari itu, kata Musrawal, panitia pilwana di tiap kanagarian melaporkan hasil pemilihan kepada Bamus setempat.

“Untuk penetapan walinagari terpilih akan dilakukan pada 22 November 2016. Pelantikan walinagari terpilih akan dilaksanakan pada 15 Desember 2016, melalui keputusan Bupati Pasaman,” katanya. (h/yud)

Wali Nagari Harus Alokasikan Dana untuk Seni Budaya PASAMAN, HALUAN — Wakil Bupati Pasaman Atos Pratama meminta, agar para walinagari di daerah itu mengalokasikan sejumlah dana desa untuk penguatan nilainilai seni budaya di tengah masyarakat di kanagarian masing-masing.

“Peningkatan seni budaya, termasuk didalamnya kesenian tradisional patut dilakukan. Agar adat, istiadat, budaya dan kearifan lokal di tengah masyarakat tidak luntur akibat ditelan zaman,” katanya.

Hal itu, kata dia, sudah ia sampaikan dalam setiap kesempatan. Para walinagari diminta menganggarkan sejumlah dana untuk penguatan kesenian tradisional di tiap nagari. “ Kepada selur uh walinagari, hal ini sudah saya sampaikan. Bahkan, pihak Kement er ian PDT juga sudah kasih lampu hijau, dana desa boleh dialokasikan untuk peningkatan budaya dan kesenian tradisional,” katanya.

Ia menyampaikan, betapa pentingnya menjaga kesenian tradisional tetap tumbuh dan

terpelihara dengan baik di tengah masyarakat. Selain menangkal serangan budaya barat, juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Adat, istiadat, seni dan budaya adalah alat pemersatu bangsa kita. Untuk itu wajib kita pelihara, agar tidak tergerus oleh peradaban modern dan majunya arus informasi dewasa ini,” katanya.

Selain itu, mantan perwira TNI AD ini juga meminta, agar masyarakat setempat meningkatkan rasa kebersamaan dan gotongroyong untuk membangun nagari menjadi lebih baik.

“Kegiatan BBGRM merupakan bentuk perencanaan pembangunan yang diarahkan pada penguatan pengembangan nilai-nilai gotongroyong masyarakat, menciptakan integrasi sosial budaya,” katanya.

Dikatakan, bahwa pelaksanaan BBGRM setiap tahunnya bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya gotong-royong masyarakat yang semakin memudar. (h/yud)

Qari dan Qariah Mondok Alquran untuk MTQ Sumbar

BUPATI Pasaman H Yusuf Lubis saat membuka acara Pondok Alquran di aula rumah dinas bupati setempat, beberapa hari lalu.

PASAMAN, HALUAN — Bupati Pasaman Yusuf Lubis menyambut baik digelarnya pendidikan pondok Alquran, untuk para qari-qariah setempat, agar lebih fasih lagi dalam mendendangkan seni baca ayat suci Alquran.

Yusuf Lubis mengatakan, bahwa pendidikan keagamaan

menjadi prioritas kebijakannya selama memimpin daerah itu.

Nilai-nilai keagamaan, kata dia, harus terus ditumbuhkan di tengah masyarakat, guna mewujudkan masyarakat yang agamis.

“Sektor keagamaan ini sudah menjadi kebijakan utama kita setelah pendidikan, kese-

hatan dan pembangunan infrastruktur. APBD Pasaman harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, setiap perayaan keagamaan harus digelar meriah. Sebab, kata dia, itu merupakan representasi dari visi misi pemerintahan setempat.

Untuk itu, ia meminta seluruh pihak terkait mendukung kebijakannya tersebut.

“Anggaran tidak menjadi soal. Yang terpenting ada kemauan, jika itu ada pasti ada jalan. Kita tidak ingin perayaan hari besar keagamaan (Islam) terkesan sepi dan hambar. Itu tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Dikatakan, para qari-qariah ini akan menjadi santri pondok Alquran. Mereka, kata dia, akan dilatih selama sebulan penuh oleh para pelatih terbaik di bidang seni membaca Alquran.

“Kita sudah menyerahkan santri-santri ini untuk dilatih, dibina agar lebih berprestasi

pada MTQ tingkat Provinsi Sumbar nanti. Kita tidak ingin, Pasaman di urutan ke tiga. Kita ingin jadi yang terbaik dari seluruh kabupaten/kota di Sumbar,” ujar Yusuf Lubis.

Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Pasaman, Edi Erman mengatakan, tujuan Pondok Alquran, untuk meningkatkan kualitas qari qariah setempat dalam menghadapi MTQ nasional tingkat provinsi Sumbar tahun 2017 di Kabupaten Pariaman.

“Selain itu, juga untuk meningkatkan syiar Islam di tengah masyarakat dan meningkatkan pengetahuan generasi muda tentang baca tulis dan seni Alquran,” ujarnya.

Pondok Alquran, kata dia, diikuti sebanyak 120 qari qariah. Mereka berasal dari pemenang pada pelaksanaan MTQ ke-44 tingkat Kabupaten Pasaman di Rao Selatan, pada 17 Oktober lalu.

“Ada 120 peserta, ditam Redaktur: Nova Anggraini

bah, 35 orang pelatih dan panitia sebanyak 43 orang,” katanya.

Pelaksanaan pondok Alquran, kata dia, dilaksanakan tiga hari dalam seminggu. Kegiatan itu, kata Edi, sudah mulai dilaksanakan pada 4-6 November, 11-13 November. Selanjutnya, pada 18-20 November dan 2527 November 2016.

“Pelatihan pondok Alquran dilaksanakan selama tiga hari.

Ini sekaligus ajang seleksi bagi qari qariah terbaik yang nantinya akan diutus pada MTQ tingkat Provinsi Sumbar di Kota Pariaman,” katanya.

Adapun tempat pelatihan Pondok Alquran, kata dia, dipusatkan di Kota Lubuksikaping, dengan memanfaatkan sejumlah masjid, musala dan gedung milik pemerintah.

“Seperti di Masjid Agung Al Mutaqin Lubuksikaping, Musala Al Munawarah Kantor Kemenag Lubuksikaping, sejumlah ruangan di kantor bupati dan aula Wisma Murni,” katanya. (h/yud) Layouter: Rahmi

14

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

VARIA PADANG PARIAMAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

7 Siswa SMAN 1 Kampung Dalam Ikut Porprov PADANG PARIAMAN, HALUAN — Tujuh siswa SMAN 1 Kampung Dalam memperkuat kontingen Padang Pariaman yang akan bertanding pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar ke XIV di Padang.

“Kami mengizinkan 7 kami siswa untuk ikut sebagai atlet Padang Pariaman pada Porprov yang akan dilaksanakan pada 19 hingga 29 November. Mereka merupakan siswa berprestasi dalam bidang olahraga.

Oada Porprov tahun lalu, mereka meraih medali emas, perak dan perunggu,” ujar Kepala SMAN 1 Kampung Dalam, Afrizal Safrul, kepada Haluan di sela-sela pelepasan atlet Porprov Padang Pariaman oleh bupati di IKK Parit Malintang, Rabu (16/11).

Tujuh siswanya tersebut, kata Afrizal, tergabung dalam beberapa cabang olahraga (cabor), yakni 4 orang pada cabor panahan, dan selebihnya pada pada cabor catur dan sepak bola. Khusus untuk cabor panahan, keempat siswa itu ditargetkan untuk meraih medali emas pada berbagai kelas.

Sementara itu, Ketua KONI Padang Pariaman, Aprinaldi menyebutkan, sebagian besar atlet Padang Pariaman yang mengikuti Porprov kali ini merupakan siswa-siswi dari berbagai sekolah di kabupaten itu. Ada beberapa sekolah yang berfokus kepada salah satu cabor dan ada berfokus kepada berbagai cabor. Sekolah yang berfokus kepada satu cabor itu, misalnya SMAN 1 Lubuk Alung yang berfokus membina atlet pada cabor bridge, dan SMAN 1 Kampung Dalam yang berfokus kepada cabor panahan.

“Ke depan kami berharap sekolahsekolah ini tidak berfokus membina satu cabor saja, tetapi beragam cabor,” ucap Afrizal. (h/ded)

Bupati: SD dan SMP Harus Laksanakan Pramuka PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebagai media pembelajaran bagi siswa mengenai kebangsaan, bela negara, dan kepemimpinan, SD dan SMP harus melak sanakan program pramuka. Hal tersebut disampaikan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, saat membuka Lomba Giat Prestasi Penggalang (LGPP) V/2016 Kwartir Ranting 030501 Gerakan Pramuka Batang Anai, di Bumi Perkemahan PMT Hamka, Kamis (10/11). Kegiatan itu diikuti sekitar 660 penggalang yang terdiri dari pelajar SD dan SMP).

Ali mengajak para penggalang untuk melaksanakan kegiatan ini sebaik mungkin karena kegiatan ini sangat positif dalam upaya menanamkan rasa kebangsaan.

“Setidaknya, melalui kegiatan pramuka, anak-anak bisa memahami soal disiplin, tanggung jawab, dan menumbuhkan kepercayaan diri sambil mengenal nila-nilai sosial dan keagamaan,” ujar Ali. Sementara itu, ketua panitia acara tersebut, Agus Herianto menginformasikan, LGPP diikuti 30 Gugus Depan (Gudep) SD dan 5 Gudep SMP, yang berlangsung selama empat hari.

Agus menjelaskan, ada enam cabang yang diperlombakan untuk tingkat SD, yaitu Lomba Cerdas Tangkas (LCT), semafor, hasta karya, pemeloporan (pionering), penggerak bendera, dan lomba penggalang. Sementara itu, untuk tingkat SMP, selain LCT, semafor morse, dan lomba pionering, ada pula lomba penyelenggaraan jenazah, lomba pasukan baris-berbaris, dan lomba menjelajah alam. (h/ded)

SISWA ATLET PORPROV — Siswa yang menjadi atlet Padang Pariaman berfoto bersama Bupati dan Ketua DPRD dan Forkopinda Padang Pariaman baru-baru ini. Mereka dilepas oleh Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni untuk mengikuti Porprov Sumbar di Padang pada 19 hingga 29 November. DEDI SALIM

SDN 23 Bukik Bio-Bio Cuma Punya 2 Guru PNS PADANG PARIAMAN, HALUAN — Dari 8 guru di SDN 23 Bukik Bio-Bio Koto Padang, hanya 2 guru yang berstatus PNS, satu di antaranya lulus pula S2 dan melanjutkan pendidikan di Padang. Sementara itu, guru lainnya berstatus guru honorer. Mereka PADANG PARIAMAN, HA- Sungai Sariak,” tutur Asmi kepada Sintuak Toboh Gadang, dan juara mengajar 79 orang siswa di SD tersebut.

SDN 07 Sungai Sariak Raih Penghargaan UKS Terbaik LUAN — SDN 07 Kecamatan VII Koto Sungai Sariak mengukir prestasi sebagai sekolah terbaik pengelolaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) tingkat Padang Pariaman. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekkab Padang Pariaman, Jonpriadi, seusai pelaksanaan upacara bendera peringatan hari Pahlawan 10 November di IKK Parit Malintang.

Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Asmi, menyatakan bangga terhadap sekolah binaannya tersebut. “Alhamdulillah, pembinaan selama ini cukup berhasil dilakukan dan membuahkan hasil.

Saya berharap penghargaan yang diraih oleh SDN 07 ini dalam prestasi UKS dapat menjadi cambuk bagi sekolah lain di VII Koto

Haluan baru baru ini.

Menurut Asmi, pelaksanaan UKS di sekolah-sekolah di kecamatan itu cukup baik karena sangat berbanding lurus dengan prestasi akademik di sekolah tersebut. Hal itu terlihat dari kondisi sekolah yang sehat yang memacu semangat belajar siswa.

“Sekolah yang bersih, rapi, dan memiliki UKS yang cukup baik, sekolah tersebut pasti juga memiliki prestasi yang baik di bidang akademik,” ujar Asmi.

Karena itu, Asmi berharap kepada sekolah lain untuk serius mengelola UKS sehingga semua sekolah di Sungai Sariak sejajar dengan SDN 07 dalam bidang UKS. Sebagai informasi, juara dua penghargaan UKS tingkat SDN 17

ketiga SDN 22 Nan Sabaris. Kemudian untuk tingkat SMP, juara pertama diperoleh SMPN 1 Sintuak Toboh Gadang, juara kedua SMPN 2 Batang Anai, dan juara ketiga SMPN 3 Sungai Garinggiang.

Sementara itu, untuk tingkat SLTA, juara pertama diraih SMAN 1 V Koto Kampuang Dalam, juara kedua SMAN 1 VII Koto Sungai Sariak, dan juara ketiga SMAN 1 Sungai Garinggiang.

Selain penghargaan UKS untuk SDN 07 Sungai Sariak, Sekkab juga memberikan penghargaan serupa kepada TK Pembina Enam Lingkung. Juara dua penghargaan tersebut diraih TK Cendana IV Koto Aua Malintang, dan juara ketiga TK RA Bundo Kanduang, Tandikek, Kecamatan Patamuan. (h/ded)

22 Karateka Dojo SDN 10 Lulus Kyu PADANG PARIAMAN, HALUAN — Sebanyak 22 orang murid karate Dojo SDN 10 V Koto Timur lulus ujian kenaikan sabuk (kyu) yang

diadakan oleh Lembaga Karate-Do Indonesia (Lemkari) Kota Pariaman di halaman SMPN 3 Pariaman beberapa waktu lalu.

Pelatih karate dojo SDN 10 V Koto Timur, Heri Martoni, kepada Haluan, Kamis (17/11), menyebutkan, ujian ke-

naikan sabuk untuk kareteka untuk memberikan motivasi lat ihan kepada karateka.

Selain itu, supaya karateka mendapatkan peringkat se-

MURID Karate Dojo SDN 10 V Koto Timur, Padang Pariaman mendengarkan arahan dari pengujinya saat mengikuti ujian kenaikan sabuk (kyu) di halaman SMPN 3 Pariaman, beberapa waktu lalu. BUSTANUL ARIFIN www.harianhaluan.com

suai dengan penilain yang diberikan.

Ia menjelaskan, pihaknya memberikan penilaian dengan melihat segi gerakan dasar (kihon) dan jurus karate (kata) yang mesti dikuasai oleh karateka yang mengikuti ujian kenaikan sabuk.

Sementara itu, penguji kenaikan sabuk, Syafriadi, mengatakan, untuk peserta yang mengikuti ujian kenaikan sabuk ini terdiri dari Dojo (tempat latihan) Bato, Pariaman Timur, paguah (Padang Pariaman), Champion (Pariaman Utara) SDN 10 V Koto Timur (Batang Piaman), dan SMPN 3 Pariaman.

Ujian itu, kata Syafriadi, sesuai surat edaran dari Pengda Lemkari Sumbar terhitung mulai November hingga desember 2016 untuk melaksanakan ujian kenaikan di dojo tiap-tiap daerah seSumatra Barat.

Ia menambahkan, dari ujian kenaikan sabuk tersebut, karateka mendapatkan ijazah (sertifikat) dan teknik khusus yang diberikan selama mengikuti ujian. (h/bus)

Kepala SD tersebut, Burhanuddin, kepada Haluan, Sabtu (12/11), mengatakan, meski di sekolahnya ada enam guru honor dengan beragam bidang studi, proses belajar mengajar (PBM) sampai sekarang masih lancar.

Dengan tenaga guru honorer itu pihaknya berusaha meningkatkan kualitas pendidikan. Dari 30 SD di Kecamatan Koto Kampung Dalam, SD tersebut menempati peringkat 20.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Padang Pariaman, Sidi Yernizen, saat dihubungi Haluan, mem-

benarkan bahwa masih ada sekolah di kabupaten itu yang memiliki banyak guru honor.

Meski demikian, PBM di sekolah yang demikian tetap berjalan dengan baik.

“Pemerintah daerah terus mengupayakan tingkat kesejahteraan guru honor dengan pemberian insentif. Semoga mereka tetap bersemangat dalam mengajar. Mengenai penambahan guru PNS, kami terus mengajukan tambahan formasi kepada pemerintah pusat melalui tes. Sampai sekarang, kami masih menunggu formasi tersebut,” ujar Sidi. (h/tri)

Balai Diklat Pelayaran Gelar Sosialisasi dan Simulasi Tsunami PADANG PARIAMAN, HALUAN — Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pelayaran Padang Pariaman bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dan BPBD Padang Parisman melaksanakan sosialisasi dan simulasi tsunami. Hal itu dilaksanakan sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan ancaman bahaya gempa dan tsunami.

Kegiatan tersebut diadakan di Kampus Balai Diklat Pelayaran Ulakan Tapakis, Senin (14/11), yang diikuti oleh semua Taruna Diklat sebanyak 60 orang dan semua karyawan Balai Diklat.

Acara dibuka Kepala Diklat Pelayaran Padang Pariaman, DR. Capt. Mugen S Sartoto.

Narasumber kegiatan tersebut adalah Ade Edward, ahli geologi dari BPBD Sumbar, didampingi Andrea Azhar dari Pusdalops PB BPBD Sumbar.

Kemudian, Kepala BPBD Padang Pariaman, Amiruddin,

Redaktur: Holy Adib

lalu instruktur simulasi gempa dan tsunami Heriyanto dari Bumi Ceria.

Amiruddin menjelaskan, pihaknya menggelar sosialisasi dan simulasi itu untuk memberi pemahaman dan pelatihan bagi karyawan dan taruna dalam menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Menurut Amiruddin, pelatihan ini sangat penting karena kampus Balai Pendidikan dan Pelatihan Pelayaran Padang Pariaman berdiri di pesisir pantai yang merupakan zona paling berisiko terhadap ancaman tsunami.

“Struktur bangunan Balai Diklat yang didesain cukup kokoh untuk menahan gempa dapat digunakan sebagai shelter dengan struktur bangunan bertingkat dengan tinggi lebih dari 12 meter. Hal ini sangat penting dalam proses evakuasi karena jarak pantai dengan tempat yang lebih tinggi cukup jauh,” ujar Amiruddin. (h/bus) Layouter: Wide

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

15

RAPBD 2017 Agam Defisit Rp87,9 Miliar ASN Diharapkan Jadi Motivator Dasa Wisma BUKITTINGGI, HALUAN — Ketua TP PKK kota Bukittinggi, Yessi Ramlan Nurmatias, mengharapkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi motivator bagi dasa wisma di lingkungannya, sekaligus dapat terlibat langsung dalam kegiatan kelompok dasa wisma.

“Sudah sepantasnya ASN terlibat langsung dalam kegiatan dasa wisma, bahkan sebagai motivator dalam mengaktifkan setiap kelompok dasa wisma,” ujar Yessi dalam kegiatan pembinaan kelompok dasa wisma percontohan di Kelurahan Ladang Cakiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) dan pemantauan HKG PKK KB-Kes, Rabu ( 16/11) Bunda Genre Sumbar 2016 ini mengatakan, keberadaan dasa wisma merupakan mitra kerja dan ujung tombak pemerintah dalam pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, masyarakat diminta untuk mengaktifkan kembali kelompok dasa wisma tersebut dengan melibatkan ASN di lingkungan masing masing.

“Dasa wisma yang aktif itu minimal melakukan administrasi pencatatan perkembangan anggotanya di samping mengadakan pertemuan rutin dan mengisi berbagai kegiatan. Dasawisma juga lebih memahami kondisi anggotanya sehingga jika ada masalah lebih cepat diketahui dan diatasi,” tutur Yessi.

Sementara itu, untuk HKG PKK KB-Kes yang berlangsung sampai Desember, Yessi berharap target yang telah ditetapkan dapat tercapai, sekaligus dapat merealisasikan kegiatan 10 program pokok PKK. Secara terpisah, Kepala Kantor PMPKN Bukittinggi, Rismal Hadi, mengatakan, program prioritas PKK adalah menyinergikan kegiatan dasa wisma dengan program pemerintah, salah satunya mengurangi produksi sampah melalui pengelolaan bank sampah. (h/tot)

Senada FC Juarai Open Turnamen Samsat Cup I BUKITTINGGI, HALUAN — Tim Futsal Senada FC menjadi juara I Open Turnamen Futsal Samsat Cup 1 pada partai final di lapangan Futsal All Star By pass Bukittinggi, Rabu (16/11) malam.

Tim Senada FC menyingkirkan Tim Futsal Marvin FC dengan skor 10-4. Dengan hasil tersebut, Senada FC mendapatkan hadiah sebesar Rp5 juta, sedangkan Marvin FC yang memperoleh posisi kedua menerima hadiah sebesar Rp3 juta.

Sementara itu, posisi ketiga diraih Tim Mix Parlay setelah mengalahkan Tim Rahmad Catering dengan skor 8-5. Dengan hasil tersebut, Tim Mix Parlay mendapatkan hadiah sebesar Rp2 juta, sedangkan Tim Rahmad Catering FC yang berada pada posisi keempat mendapatkan hadiah sebesar Rp1 juta.

Dalam open turnamen yang berlangsung sejak Selasa (8/11), Tim Senada FC juga meraih penghargaan pemain terbaik juga diraih atas nama Ridho Junaidi, peraih skor tertinggi atas nama Yaser.

Kanit Regiden Polres Bukittinggi, Iptu Rifaizal Samual, Ketua Pelaksana Open Turnamen Samsat Cup 1 mengatakan, turnamen yang kali pertama kali diadakan itu diikuti 16 tim futsal yang berasal dari umum.

“Kegiatan ini diselenggarakan untuk memasyarakatkan olahraga kepada kawula muda untuk mengajak generasi muda ke dalam hal positif, sekaligus membangkitkan jiwa sportifitas bagi mereka, sehingga mereka tak lagi melirik hal-hal negatif yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain,” tuturnya.

Sebelumnya, kata Samual, Open Turnamen Samsat Cup I itu diikuti oleh tim Futsal dari seluruh Samsat se-Sumbar, yang kemudian dilanjutkan untuk umum. “Semoga ke depan kegiatan ini dapat selalu kami lakukan. Kita berecana menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin,” ucap Samuel.

Penyerahan hadiah bagi pemenang Open Turnamen ini diserahkan oleh Kepala UPTD Samsat Bukittinggi, Hidayat Dahlan, Kasat Lantas Polres Bukittinggi AKP, Aris Cai Dwi Susanto, dan Waka Polres Bukittinggi, Kompol M Sajarod Zakun. (h/tot)

www.harianhaluan.com

AGAM, HALUAN — Bupati Agam, Indra Catri, menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2017 sebesar Rp1,4 triliun dan defisit Rp87,9 miliar dalam sidang paripurna DPRD setempat, Rabu (16/11).

Dalam penyusunan RAPBD tersebut, Pemkab Agam mengacu kepada s embilan prioritas pembangunan di daerah itu sesuai Renacana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Agam. Sembilan prioritas tersebut, yakni pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman, pelestarian adat dan budaya selingkar nagari, penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat di b idang kedaulatan pangan, agroindustri, agrobisnis, usaha mikro kecil menengah, industri kreati f. Kemudian, penur unan tingkat kemiskinan pengangguran, pembangunan berbasis kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan berwawasan lingkungan, mitigasi bencana, pengembangan pariwisata unggulan, pembangunan dan pemerataan

infrastruktur.

Indra memaparkan, pendapatan daerah dalam RAPBD 2017 sebesar Rp1.391.702.397.840 yang berasal dari pendapatan asli daerah Rp-

101.034.247.822, dana perimbangan sebesar Rp1.159.469.737.018, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp131.198.413.000. Sementara itu, belanja daerah Rp-

1.489.147.540.768,35 untuk belanja tidak langsung Rp892.280.257.259,35, dan belanja langsung sebesar Rp563.916.783.509.

Dengan kondisi demikian,

kata Indra, Agam masih mengalami defisif anggaran sebesar Rp87,9 miliar. Meski begitu, anggaran tersebut meningkat daripada tahun sebelumnya yang Rp 1,3 triliun. (h/ks)

LAPORAN NOTA KEUANGAN — Bupati Agam, Indra Catri menyalami anggoa DPRD Agam usai membacakan laporan nota keuangan RAPBD Agam 2017 di Kantor DPRD setempat, Rabu (16/11). Pada RAPBD tersebut, Agam masih mengalami defisif anggaran sebesar Rp87,9 miliar. IST

PERDA PEMBENTUKAN SOPD DISAHKAN

Perangkat Daerah Baru Bukittinggi Hanya 26 BUKITTINGGI, HALUAN — DPRD Bukittinggi mengesahkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) menjadi Peraturan daerah (Perda).

Pengesahan SOPD baru itu dihasilkan dalam Rapat Paripurna DPRD Bukittinggi dengan agenda Pandangan Akhir Fraksi tentang SOPD, Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA ) 2017, dan Hantaran APBD 2017 oleh Wali Kota, Ramlan Nurmatias, d i Istana Bung Hatta, Rabu (16/11) malam.

“Mayoritas 7 Fraksi di DPRD Bukittinggi menyetujui dan menerima Ranperda pembentukan SOPD baru. Disahkannya Perda SOPD ini menandakan hal yang baik untuk kemajuan Bukittinggi ke depan,” ujar Ketua DPRD Bukittinggi, Beny Yusrial.

Menurutnya, pengesahan perda tersebut setelah melalui pembahasan yang cukup panjang oleh anggota DPRD bersama panitia khusus dan pemerintah daerah yang juga difasilitasi oleh Pemprov Sumbar. Setelah mendengarkan pandangan akhir Fraksi, DPRD Bukittinggi menyepakati 26 perangkat daerah baru.

Dalam SOPD baru itu, kata Beny, terdapat perampingan yang sebelumnya sebanyak 29 perangkat daerah menjadi 26 perangkat daerah. Dari 26 pe-

rangkat daerah itu terdapat 17 dinas, 2 sekretariat, 1 inspektorat, 3 badan, dan 3 kecamatan.

Adapun 17 dinas tersebut, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal, Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

“Dengan disahkannya SOPD ini, DPRD berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan kesesuaian kompetensi yang dimiliki oleh pejabat yang akan menempati posisi perangkat baru itu sesuai kompetensi bidang yang akan dibawahinya. (h/tot)

Redaktur: Holy Adib

Layouter: Ilham Taufiq

16

SENGGANG

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AL AMIN

Tenis untuk Jaga Kebugaran K

EPALA Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Padang Al Amin, punya cara tersendiri untuk menjaga kebugaran tubuhnya. Dua kali seminggu ia rajin bermain tenis di halaman kantornya.

“Ya, dua kali seminggu saya rutin berolahraga tenis.

Rabu setelah pu-

lang kerja, mulai dari Magrib hingga menjelang Isya, serta Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 – 07.30 WIB,” kata Al Amin

kepada Haluan kemarin.

Olahraga ini dilakukan Al Amin bersama para pegawai DKP lainnya. “Selain menjaga silaturahmi, olahraga ini juga bisa untuk meningkatkan kerja sama dan kekompakan dalam bekerja,” kata suami dari Cut Hedya Wista ini.

Ternyata, tenis memang sudah menjadi bagian dari Al

Amin sejak dulu. Bapak dua anak (Abiyyu Putra Alista dan Adinda Putri Alista) ini, rutin bermain tenis sejak ia masih menjabat Camat Nanggalo tahun 2004 – 2008, Camat Koto Tangah (2008 – 2009) dan Kabag Kesra Kota Padang (2009 – 2016).”

“Di setiap tempat dimana saya bekerja, saya selalu mengajak rekan-rekan lainnya

untuk berolahraga. Halaman kantor selalu menjadi arena tempat kami berolahraga,” kata Al Amin.

Soal menang atau kalah, bagi Al Amin tidaklah menjadi masalah. “Yang penting tubuh bugar. Hubungan silaturahmi tetap terjaga dan kekompakan juga makin terjalin,” tutupnya. (h/atv)

ROSSA AL AMIN

Berimajinasi dengan Parfum BANYAK cara dilakukan seorang musisi untuk membangkitkan imajinasinya kala berkarya. Hal itu pula yang dilakukan Rossa.

Ia memiliki cara unik dengan menggunakan parfum untuk melakukan stimulasi tersebut.

Rossa yang baru-baru ini meluncurkan lini parfum mengatakan, ia biasanya selalu menyemprotkan parfum varian My Love dari koleksi Rossa Eau de Parfumnya di kamar sebelum mencari inspirasi membuat lagu. Terlebih jika lagu yang ingin dibuatnya merupakan

lagu bertema romantis.

“Jadi aku semprotin dulu ini My Love, lalu aku cium aku bayangkan di Paris biar imajinasinya terstimulasi,” kata Rossa sambil tertawa, saat peluncuran parfumnya beberapa waktu lalu.

Ada tiga varian parfum yang ditawarkan Rossa yakni My Love, My Life dan My Music.

Ketiganya menggambarkan karakter kepribadian Rossa.

Namun Rossa paling menyukai varian My Love yang menurutnya sangat mewakili dirinya yang feminin dan romantis. Sedangkan My Life merepresentasikan dirinya saat di atas panggung. Kemudian My Music biasa menemani aktivitas dinamisnya di luar ruangan. (h/rol)

ADVETORIAL HKN KE-52 RSUD M ZEIN PAINAN

BUPATI Hendrajoni didampingi Dirut M Zein Drg Busril saat menyerahkan piala penghargaan kepada Dr Nofriyeni yang dinobatkan sebagai dokter teladan di lingkungan RSUD M Zein Painan

Berikan Apresiasi kepada Tenaga Kesehatan Terbaik MEMPERINGATI Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-52, keluarga besar RSUD M Zein Painan, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), mengadakan sejumlah perlombaan di antaranya pemilihan tenaga kesehatan teladan tahun 2016-2017, drama pendek tema akreditasi, senam kreasi, lomba giliang lado, lomba tenis meja, lomba merias wajah dengan mata tertutup, lomba ruang terbersih dan terkotor.

“Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun ini, selain untuk meningkatkan hubungan silaturahmi antar sesama, juga bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik terhadap masyarakat luas,

khususnya di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan,” terang Dirut RSUD M Zein Drg Busril kepada Haluan, Kamis (17/11).

Selain untuk meningkatkan hubungan silaturahmi, lanjutnya, seluruh tenaga kesehatan diharapkan menjadi pelopor kedisiplinan dalam meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan cara menjaga lingkungan yang bersih agar hidup sehat selalu terjaga.

“Sejumlah penghargaan yang kita berikan pada hari ini, untuk memberikan motivasi kepada s eluruh tenaga kesehatan dalam meningkatkan profesionalitas di lingkungan kerjanya. Tujuannya supaya pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat

BUPATI Hendrajoni, foto bersama Dirut M Zein Drg Busril dan sejumlah dokter teladan usai pelaksanaan HKN ke-52 di lingkungan RSUD M Zein Painan www.harianhaluan.com

dapat tercapai. Sementara perlombaan yang kita gelar, untuk meningkatkan keharmonisan antara keluarga besar RSUD M.Zein Painan,” ungkap Busril.

Dengan mewujudkan nuansa kesehatan yang telah diamanatkan oleh Kementrian Kesehatan, pihaknya akan terus berbenah dalam segi peningkatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas, khususnya di kabupaten itu. Selain itu, sejumlah sarana dan prasarana seperti menambah sejumlah taman bunga di pekarangan RSUD M Zein juga akan ditingkatkan pada tahun ini.

“Kalau kita disiplin tentu lingkungan juga terjaga, sehingga kita bisa hidup sehat. Insyaallah kedepannya kita pasti maju,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, anugrah dokter teladan diberikan kepada Dr Nofriyeni, Dr Dona Hamrita, Dr Hj Siti Aisah, dan terfavorit adalah Dr Adriyan Sulin. Sementara itu, perawat bidan teladan diraih oleh, Widya Sapta Primasari, Amd Kep, Nelva Rosa, Amd Kep, dan Widodo, Amd Kep. Tenaga penunjang teladan diraih oleh Silvi Ikhlas Ssi, Apt, Desi Rahmanila, Amd, Fis, Riry Ega Satria Bakhris, Amd, PK, dan terfavorit Santi Harningsih, Amd. Serta perawat bidan terfavorit oleh Emyusnita, Amk. Tenaga ADM terbaik diraih Ezi Noflindo, Heru Rahmadanto, Bima Dwi Putra, terfavorit Hendriawati. (h/adv) Redaktur: Rahmadhani

Layouter: Wide

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

B LA

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

17

MANCHESTER UNITED Berharap Tuah Mourinho MANCHESTER, HALUAN — Manchester United (MU) dalam situasi kurang ideal saat melawan Arsenal di Old Trafford, Sabtu (19/11). Tapi Jose Mourinho bisa jadi tuah tersendiri bagi MU. Mourinho selalu sukses mengalahkan Wenger dalam beberapa pertandingan terakhir.

MU terlempar ke papan tengah dengan menempati peringkat enam klasemen usai mengumpulkan 18 poin. Wayne

Rooney dkk. tertinggal enam poin dari Arsenal yang menghuni posisi keempat.

Dari 11 pertandingan yang telah berjalan, ‘Setan Merah’ cuma meraih lima kemenangan dan sudah tiga kali kalah.

Dalam lima pertandingan terakhir liga,

MU hanya sekali menang yang didapat di kandang Swansea City dengan skor 3-1.

Sebaliknya, Arsenal justru tidak terkalahkan dalam 16 laga terakhir di seluruh kompetisi, termasuk 10 pertandingan Premier League. Satusatunya kekalahan tim London Utara itu terjadi di pekan pertama tatkala takluk 3-4 dari Liverpool di Emirates.

Meski demikian, MU berpeluang meraih kemenangan kedua beruntun saat menjamu Arsenal. Statistik memperlihatkan b ahwa Mourinho jauh lebih superior dari ma-

najer Arsenal, Arsene Wenger.

Dalam dua periode memanajeri Chelsea, Mourinho sudah berjumpa sebanyak 15 kali dengan Wengerdi kompetisi domestik. Hasilnya timpang. Mourinho memetik 8 kemenangan dan 6 seri, dan sekali kalah.

Satu-satunya kemenangan Wenger atas manajer Portugal itu terjadi di Community Shield 2015 dengan skor 1-0. Tapi Mourinho mampu balas dendam di Premier League dengan kemenangan 2-0 di Stamford Bridge, sebulan kemudian.

Kekalahan terbesar We-

nger dari Mourinho pada Maret 2014 saat Arsenal dicukur Chelsea 0-6. Hasil tersebut merusak perayaan 1.000 per tandingan Wenger sebagai manajer The Gunners. Kini Mourinho tidak lagi membesut Chelsea, melainkan MU. “Saya rasa saya tak perlu mendeskripsikan hubungan kami. Dia bertarung untuk tim, begitu pula saya. Kalian tak bertarung menghadapi manajer seorang, kalian bertempur dengan tim lawan tim.

Itulah hal yang penting,” kata Wenger seperti dikutip Mirror. (h/san)

Hernanes Fokus Jalani Karir TURIN, HALUAN — Gelandang Juventus, Hernanes, tak peduli dengan berbagai kritikan yang menerpanya.

Pemain berkebangsaan Brasil itu menegaskan hanya fok u s membe-

HERNANES

www.harianhaluan.com

r i k a n yang terbaik buat Juve.

Hernanes didatangkan Juventus dari Inter Milan dengan banderol 13 juta euro (Rp 186 miliar) pada bursa tran sfer musim

panas 2015. Pemain berusia 31 tahun itu dinilai gagal menampilkan permainan terbaiknya selama dua musim membela I Bianconeri.

Digadang-gadang sebagai salah satu pengatur serangan terbaik di Serie A, Hernanes justru tampil melempem.

Pada musim perdana membela La Zebre, pemain kelahiran Recife itu hanya tampil sebanyak 24 kali dan menyumbang satu gol serta satu assist.

Memasuki musim selanjutnya, peruntungan Hernanes di Juventus masih belum membaik. Meski demikian, ia mulai dipercaya pelatih Juve, Massimiliano Allegri, pada laga-laga krusial dan bermain selama 90 menit.

Di kalangan pendukung Juventus, kontribusi Hernanes sebagai gelandang serang dinilai kurang menonjol. Bahkan dalam beberapa kesempatan, peran pemain berpostur 180 cm itu ter-

gantikan oleh talenta muda, Mario Lemina yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang tengah.

Hal tersebut membuat Hern anes kerap dibanjiri kritikan oleh tifosi Juventus.

Mereka menuntut pemain jebolan Sao Paulo itu untuk bermain impresif seperti ketika masih membela Lazio dan Inter Milan.

“Saya senang dengan performa saya dan pujian indah dari pelatih buat saya. Saya merasa seperti dalam performa terbaik, saya tahu bisa membantu tim dan itu membuat saya bangga. Saya tidak peduli terhadap kritikan pada performa kami, yang penting adalah angka,” ujar Hernanes.

Meski belum menunjukkan permainan terbaik, nyatanya Hernanes turut membantu Juventus memimpin klasemen sementara Serie A dengan perolehan 30 poin hasil dari 12 laga. (h/san)

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Wide

18

OLAHRAGA

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Pariaman Kecewa Bermain Imbang PADANG, HALUAN — Pelatih Kota Pariaman Masriko mengaku kecewa setelah anak asuhnya bermain imbang 1-1 dengan Kabupaten Agam dalam laga pembuka grup C cabang sepakbola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) di Lapangan FIK UNP Lubuk Buaya, Kamis (17/11). Sementara itu Dharmasraya memimpin klasemen sementara grup C setelah meraih kemenangan 2-1 atas Tanah Datar.

Timnas Indonesia Optimis di Piala AFF JAKARTA, HALUAN — Setelah menjalani pemusatan latihan selama kurang lebih tiga bulan, timnas Indonesia akan mulai perjuangannya di Piala AFF 2016. Para pemain pun menyatakan tekadnya dan optimistis bisa meraih hasil terbaik.

Pelatih Alfred Riedl hanya membawa 22 pemain ke Filipina. Ferinando Pahabol yang dipanggil menggantikan Irfan Bachdim tak datang karena tidak dilepas oleh Persipura Jayapura. Sebagai gantinya, Riedl memilih memanggil Muchlis Hadi Ning. Namun pemain PSM Makassar itu belum ikut dalam rombongan yang berangkat pada Kamis (17/ 11) dia akan menyusul pada Jumat (18/11).

“Persiapan sudah maksimal. Harus optimistis dong, ngapain latihan dan persiapan kalau tidak yakin. Kalau saya diturunkan tentu saya harus siap. Siapapun yang diturunkan harus siap,” sahut Ferdinand ketika ditanya persiapan menuju Piala AFF 2016.

Optimisme serupa juga disampaikan oleh bek Gunawan Dwi Cahyo. “Targetnya pasti kami ingin lolos dari grup dan selanjutnya juara. Yang jelas kita maksimal saja, fight. Kami juga meminta doanya kepada masyarakat Indonesia. Rezeky Allah yang atur, kita akan berusaha semaksimal mungkin,” timpal dia.

Pada Piala AFF 2016, Indonesia berada di Grup A bersama Filipina, Thailand dan Singapura.

Dalam masa persiapan, skuat ‘Merah-Putih’ telah menjalani empat kali ujicoba. Thailand jadi lawan pertama, Sabtu (19/11), di Philippine Sports, Bocaue. Setelah itu, Boaz Salossa dkk. bakal melawan Filipina pada 22 November dan menghadapi Singapura tiga hari kemudian.

“Biasa saja, dianggap biasa saja. Tidak ada kewaspadaan tinggi. Santai saja tidak usah panik. Tapi saya akan tetap memberikan yang terbaik kalau pelatih menurunkan saya,” ujar pemain Indonesia Evan Dimas, Kamis (17/11).

Bek Beny Wahyudi melontarkan optimisme serupa. Ia menyadari Thailand adalah lawan yang berbahaya, tapi Indonesia pun sudah melakukan persiapan sebaik mungkin.”Thailand tim kuat tetapi kita tidak boleh kalah sebelum bertanding. Kita sudah latihan juga. Kita siap untuk melawan Thailand. Buat masyarakat Indonesia kita minta restunya, doa dan dukungannya, terutama minta doa semoga bisa memberikan hasil yang terbaik,” kata Beny. (h/san/dtc)

Persib Tak Mau Terkecoh Semen Padang BANDUNG, HALUAN — Pelatih Persib Bandung, Djadjang Nurdjaman, meminta tim Persib untuk tetap waspada menghadapi Semen Padang, Sabtu (19/11) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Meski, tim asuhan Nilmaizar itu kehilangan tiga pemainnya, seperti kapten tim, Hengki Ardiles, karena cedera, Lee Gil-hoon dan Riko Simanjuntak karena hukuman akumulasi kartu kuning.

Pengalaman menghadapi tim yang pincang, kata Djanur sapaan akrab Djadjang, ternyata tidak berpengaruh besar. Apalagi lawan-lawan Persib selalu memiliki motivasi ganda dan selalu bersemangat mengalahkan Persib saat bermain di Bandung.

“Saya sudah berpengalaman menghadapi lawan yang timpang, contohnya saat melawan Persija dan Persipura. Beberapa pemain mereka absen, tapi tetap kami sulit menghadapinya,” kata Djanur, Kamis (17/11). Itulah mengapa ia tidak mau terkecoh dengan absennya beberapa pemain Semen Padang. ”Kami tetap harus waspadai mereka.

Jangan terkecoh dengan absennya beberapa pemain mereka. Saya tetap meminta anakanak untuk tidak melihat ketimpangan mereka,” ujar pelatih berusia 51 tahun ini.

Djanur mengaku paham betul dengan gaya strategi permainan yang diterapkan Nilmaizar terhadap pasukannya. Itulah mengapa ia pun sudah siap mengantisipasi dalam sesi latihan beberapa hari ini.”Kami akan peragakan pada pertandingan nanti, akan ada variasi juga. Mudah-mudahan bisa berjalan di pertandingan nanti,” jelas Djanur.

Dikatakan Djanur, saat ini semua anak asuhnya dalam keadaan siap 100 persen untuk meladeni tim berjulukan Kabau Sirah nanti pada partai ke-29 Indonesia Soccer Championship (ISC) fisik, taktik, maupun mental. “Mudah-mudahan saja pemain tetap termotivasi menjaga tren positif Persib di laga kandang,” tegas Djanur.

Sementara itu jam kick-off dimajukan dari semula jam 18.30 WIB jadi jam 15.30 WIB. Dimajukannya jam kick-off tersebut menurut General Coordinator Panpel Persib, Budhi Bram Rachman, karena pertimbangan cuaca yang akhir-akhir ini selalu hujan deras di sekitar wilayah Soreang, Kabupaten Bandung.

“Iya kick-off jadi setengah empat sore, karena lebih kepada pertimbangan kondisi alam saja. Kami tidak ingin kejadian seperti saat melawan Persipura akibat hujan deras, pertandingan sampai tertunda,” jelas Bram, Kamis (17/11). (h/san/bln) www.harianhaluan.com

SELEBRASI GOL — Pemain Kota Pariaman melakukan selebrasi usai menciptakan gol ke gawang Kabupaten Agam dalam pertandingan pertama grup C cabang sepakbola Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV di lapangan FIK UNP Lubuk Buaya, Kamis (17/11). Pertandingan sendiri berakhir 1-1. Chairul

HALUAN CUP II

Unitas Akan Persiapkan Tim PADANG, HALUAN — Universitas Taman Siswa (Unitas) Padang akan mempersiapkan tim untuk mengikuti turnamen futsal antar perguruan tinggi Haluan Cup II. Hal itu disampaikan oleh Rektor Unitas, Ediwirman, kepada Haluan di ruang kerjanya, Rabu (17/11).

“Hal ini sudah saya bicarakan dengan Wakil Rektor II. Insya Allah akan dipersiapkan tim untuk mengikuti turnamen futsal antar perguruan tinggi Haluan Cup II ini,” ujar Ediwirman saat perwakilan Harian Haluan bersilaturahmi ke Unitas.

Keikutsertaan Unitas dalam Haluan Cup merupakan yang kedua kalinya. Pada Haluan Cup edisi perdana, tim mahasiswa Unitas berhasil lulus dari fase grup. Namun, pada fase gugur perjuangan Unitas harus terhenti setelah takluk dari tim Universitas Negeri Padang dengan skor tipis 1-2.

“Padahal pada babak pertama Unitas sempat unggul. Namun mereka gagal m empertahankan keunggulannya. Secara kualitas permainan Unitas tidak begitu kalah dibandingkan tim UNP yang akhirnya keluar sebagai juara,” ujar Ketua Pelaksana Haluan Cup II, Rakhmatul Akbar.

Haluan Cup II tidak hanya dijadikan sebagai wadah mencari bibit atlet futsal. Iven tahunan Harian Haluan ini juga dijadikan sebagai wadah silaturahmi antar perguruan tinggi oleh Unitas. Selain itu, keikutsertaan Unitas dalam turnamen ini juga ajang perkenalan lebih lanjut perguruan tinggi yang bermotto “Mencerdaskan dan memberdayakan anak bangsa” ini kepada masyarakat.

“Meskipun Unitas punya kualitas yang bagus, tetapi

masyarakat tidak tahu kan percuma,” ujar Ediwirman.

Ketua Pelaksana Haluan Futsal Cup, Rakhmatul Akbar, mengatakan bahwa Haluan Cup merupakan turnamen futsal antarperguruan tinggi di Sumatera Barat. Turnamen yang akan dihelat 8-10 Desember mendatang ini, diikuti oleh 16 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Setiap perguruan tinggi akan mengirim dua tim, yaitu tim mahasiswa dan tim dosen/staf. (h/mg-sas)

nambah gol melalui penalti yang didapat pada menit 67.

Namun sayangnya pemain Agam gagal memanfaatkan peluang tersebut. Hingga pertandingan berakhir kedudukan tetap 1-1.

Kepada Haluan pelatih Kota Pariaman Masriko usai pertandingan mengatakan bahwa hasil imbang yang didapatkan oleh timnya sangatlah mengkecewakan. Pasalnya tim yang dibesutnya tersebut, sudah unggul lebih dahulu pada menit ke-21.

Selain itu, ketenangan menjadi kendala bagi timnya dalam laga perdana ini. Hal tersebut terbukti saat gol balasan terjadi, dimana kesalah dilakukan oleh lini belakang. ”Seharusnya tim kami bisa mengunci kemenangan pada laga ini,” ujarnya.

Masriko menambahkan hasil pertandingan ini akan menjadi evaluasi untuk pertandingan selanjutnya yang mempertemukan Kota Pariaman melawan Tanah Datar.

Sementara itu Feri pelatih Kabupaten Agam mengatakan ia cukup puas dengan hasil imbang tersebut. Pasalnya semua pemain berhasil bangkit dari keterpurukan dengan membalas ketinggalan. (h/mg-rul)

Hasil Lengkap Sepakbola Porprov XIV Sumbar 2016 Kamis (17/11) GRUP A (Lapangan BBC Batuang Taba) Bukittinggi 1-1 Sawahlunto Padang Pariaman 0-3 Payakumbuh GRUP B (Lapangan Cangkeh) Kab. Solok 0-3 Pessel Pasaman Barat 2-0 Pasaman GRUP C (Lapangan UNP Lubuk Buaya) Tanah Datar 1-2 Dharmasraya Agam 1-1 Kota Pariaman GRUP D (Lapangan PSTS Tabing) Kota Padang 2-1 Solok Selatan Sijunjung 1-1 Kota Solok

CHINA TERBUKA

REKTOR Unitas Ediwirman (tengah) berjabat tangan dengan Ketua Pelaksana Haluan Cup II Rakhmatul Akbar didampingi oleh perwakilan Haluan lainnya Alfarino dalam kunjungan Haluan ke Unitas, Rabu (17/ 11). YOLA SASTRA

KONTINGEN KABUPATEN SOLOK DILEPAS

Bupati: Harus Jaga Nama Baik Daerah AROSUKA, HALUAN — Kontingen Kabupaten Solok yang turun pada Pekan Olahr aga Provinsi (Porprov) Sumbar ke XIV di Kota Padang merupakan duta daerah. Lantaran itu selama penyelenggaraan iven akbar dua tahunan ini para atlet, pelatih dan official kontingen Kabupaten Solok diharapkan menjaga nama baik daerah.

“Raihlah prestasi semaksimal mungkin, namun tetap menjaga nama baik daerah,” kata Bupati Solok H.Gusmal. SE MM pada acara pelepasan kontingen menuju arena Porprov di Lapangan Kantor Bupati Solok Arosuka, Kamis (17/11). Hadir saat pele-

Pada laga perdana Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumbar yang dimulai Kamis, 17 November 2016, di lapangan UNP Lubuk Buaya, mempertemukan Kota Pariaman vs Kabupaten Agam dengan skor akhir 1-1. Dengan hasil tersebut, Dhamasraya memuncaki klasemen sementara dalam Grup C yang sebelumnya berhasil memenangi pertandingan melawan Tanah Datar dengan skor akhir 2-1 untuk Dhamasraya.

Gol pertama diciptakan pemain Pariaman Ingotda Sagala pada menit 21, pemain dengan nomor punggung 13 yang berposisi gelandang serang mampu memanfaatkan bola liar di depan gawang lawan, dengan menyarangkan bola di gawang Agam. Dengan Gol tersebut Kota Pariaman unggul 1-0 atas lawannya.

Sedangkan gol balasan dari Kabupaten Agam diciptakan oleh Yoga dengan nomor punggung tujuh melalui serangan balik cepat pada menit 37. Hingga babak pertama berakhir skor 1-1 tidak berubah.

Memasuki babak kedua, kedua kesebelasan meningkatkan daya serang. Kabupaten Agam berpeluang me-

pasan itu, Ketua DPRD Hardinalis Kobal, Plt Sekda Yunasman, Kadisdikpora Zulfadli para kepala SKPD serta seluruh atlet, pelatih dan official Kabupaten Solok.

Bupati menyebutkan, para atlet harus bisa bergaul dengan atlet dari daerah lain dengan memperlihatkan keramahan dan sportif dalam bertanding. Pihaknya mengingatkan seluruh atlet dan pelatih untuk tidak datang terlambat ke venue lokasi pertandingan, namun sedapat mungkin datang lebih dulu ke lokasi pertandingan guna mempersiapkan diri.

Pihaknya juga meminta para

BUPATI Solok Gusmal didampingi ketua DPRD Hardinalis Kobal, Kadisdikpora Zulfadli menyalami para atlet saat pelepasan kontingen Kab. Solok ke Arena Porprov ke XIV di Lapangan Kantor Bupati Solok Arosuka, Kamis (17/11) WANDI MALIN

pejabat daerah nantinya untuk secara bergantian mendatangi penginapan atlet asal Kabupaten Solok untuk memberi motivasi dan dukungan mental kepada para atlet tersebut. Sementara terkait persiapan yang mepet ini, kata bupati, pihaknya tetap optimis para atlet mampu memberikan yang terbaik, kar ena selama ini masih tetap menggelar latihan rutin.”Kita sangat berharap para atlet dan anggota kontingen lainnya bisa meraih prestasi terbaik bagi Kabupaten Solok,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KONI Kabupaten Solok Rudi Horizon menyebutkan kontingen Kabupaten Solok yang akan berangkat ke Porprov XIV di Kota Padang berjumlah 517 orang.

Terdiri dari ketua kontingen, 374 atlet, pelatih, official dan panitia lainnya.”Pada Porprov XIV ini kontingen Kabupaten Solok akan turun di 31 cabang olahraga dari 35 cabang yang dipertandingkan,” katanya.

Sebelumnya kata Rudi, pihaknya juga telah memberangkatkan 49 orang atlet, pelatih dan official ke arena Porprov yang terdiri dari tiga cabang olahraga yaitu sepak bola, futsal dan muaythai. “ Ketiga Cabor ini sudah mulai bertanding pada hari ini ( Kamis) makanya mereka kita berangkat kan kemaren,” tambahnya. (h/ndi)

Tontowi/Liliyana ke Perempat Final FUZHOU, HAUAN — Ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir, melangkah ke babak perempat final China Terbuka Super Series Premier 2016, Kamis (17/11). Meladeni ganda Jepang, Kenta Kazuno/Ayane Kurihara, di Fuzhou, Tontowi / Liliyana menang mudah 21-15, 21-11.

Tontowi/Liliyana tak langsung panas pada awal gim pertama. Ganda Jepang pun memanfaatkan situasi tersebut dengan menerapkan permainan agresif sehingga Tontowi/Liliyana lebih banyak tertekan. Kazuno/Kurihara sempat unggul 6-3.

Berbekal pengalaman yang lebih matang, Tontowi/ /Liliyana perlahan melepaskan diri dari tekanan ganda Jepang sehingga permainan menjadi lebih berimbang.

Namun, saat int erval pasangan yang akrab disapa Owi/Butet tersebut masih tertinggal dengan skor 8-11.

Tak mau terus tertinggal, Tont owi/Liliyana terlecut bermain lebih agresif. Peraih medali emas di Olimpiade Rio de Janeiro 2016 tersebut berhasil mengambil alih kendali permainan dan mendulang tiga poin beruntun hingga skor imbang 11-11. Setelah itu, Tontowi/Liliyana berhasil terus memimpin hingga menutup gim pertama dengan margin enam poin.

Pada gim kedua, Tontowi/Liliyana tampaknya sudah benar-benar mengantongi kelemahan ganda Je Redaktur: Arda Sani

pang. Mereka sama sekali tak membiarkan permainan Kazuno/Kurihara berkembang.

Alhasil, ganda Jepang itu pun menjadi mati kutu.

Hal itu dimanfaatkan dengan maksimal oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir.

Mereka terus memimpin sejak awal hingga akhir permainan.

Bahkan, bisa dibilang gim kedua berlangsung berat sebelah. Pertandingan akhirnya disudahi Tontowi/Liliyana dalam tempo 32 menit.

Sementara itu Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon belum terbendung. Unggulan ketujuh ini lolos ke perempat final setelah menang atas pasangan Inggris, Marcus Ellis/Chris Langridge, dengan skor 21-16 dan 21-13.

Meski bermain dua gim, Kevin/Marcus tak meraihnya dengan mudah. Mereka harus bermain selama 47 menit untuk menyudahi perlawanan Marcus/Chris.

Pada babak perempat final, Kevin/Marcus akan berhadapan dengan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi. Pasangan Jepang ini melangkah ke delapan besar setelah menang atas wakil tuan rumah, Yu Xiaoyu/Zhang Wen, dengan skor 18-21, 21-16, 21-17.

Sementara itu, wakil Indonesia pada nomor ganda putri berguguran. Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istirani dan Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari, gagal melewati babak kedua. h/bln) Layouter: Wide

INTERNASIONAL

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

19

MENANTU TERLALU BERKUASA

Turki Akan Rekrut 30.000 Tentara ISTANBUL, HALUAN — Turki ingin merekrut lebih dari 30.000 personel tentara untuk mengisi kekurangan setelah ribuan dipecat dari angkatan darat menyusul kudeta gagal pada Juli, lapor kantor berita pemerintah Anadolu pada Rabu.

Puluhan ribu orang ditahan atau dipecat setelah pemberontakan pada 15 Juli, yang oleh pemerintah dituduh sebagai ulah elemen pembangkang di angkatan darat yang dipimpin ulama Fethullah Gulen.

Sekitar 9.300 personel angkatan darat ditangkap, termasuk 118 jenderal dan laksamana, sementara ribuan lainnya dipecat secara tidak hormat atau diskors.

Anadolu melaporkan bahwa angkatan bersenjata ingin merekrut 30.159 personel untuk memenuhi kebutuhan setelah pemecatan pascakudeta.

Itu akan mencakup 1.322 perwira, 3.547 bintara, 7.159 tentara terlatih dan 11.907 tentara kontrak, menurut laporan Anadolu, seperti dikutip AFP. (h/ans)

Serangan Rusia Tewaskan 30 Militan Suriah DAMASKUS, HALUAN — Seranganserangan udara Rusia pekan ini telah menewaskan setidaknya 30 militan di provinsi Idlib, Suriah.

Serangan yang dimulai pada Selasa, 15 November itu, merupakan bagian dari operasi besar melawan para militan ISIS dan militan-militan lainnya di Idlib dan Homs.

Dalam statemennya seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (17/11/2016), juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konachenkov mengatakan, mereka yang tewas dalam serangan udara Rusia itu merupakan para militan dari kelompok Fateh al-Sham Front.

“Menurut informasi dari berbagai sumber intelijen, setidaknya 30 teroris tewas,” ujar Konachenkov. Disebutkannya, salah satu dari korban tewas adalah seorang pemimpin militan yang bertugas “mempersiapkan dan melakukan serangan baru di Aleppo”.

Sebagian besar wilayah provinsi Idlib dikuasai oleh aliansi pemberontak yang dikenal sebagai Tentara Penaklukan, yang merupakan gabungan faksi-faksi Islamis dengan para militan Fateh al-Sham Front, yang dulunya merupakan afiliasi Al-Qaeda di Suriah.

Rusia telah melancarkan serangan udara di Suriah sejak September 2015 untuk mendukung rezim Presiden Bashar alAssad. Pemerintah Rusia bersikeras bahwa pihaknya hanya menggempur “targettarget teroris”. (h/dtc)

www.harianhaluan.com

Pemerintahan Transisi Trump Amburadul WASHINGTON, HALUAN — Pemerintahan transisi Presiden terpilih Donald J. Trump dinilai amburadul alias kacau balau, yang ditandai dengan rangkaian pemecatan orang-orang terdekatnya, percekcokan antar-faksi dan bingungnya para pemimpin dunia bagaimana harus menghubungi sang presiden terpilih di Trump Tower.

Seminggu setelah dinyatakan memenangi Pemilu, tim transisi Trump malah melakukan improvisasi terhadap tradisi paling mendasar di AS menjelang seorang presiden terpilih resmi berkuasa. Salah satu improvisasi itu adalah bekerja tanpa arahan Departemen Luar Negeri mengenai bagaimana harus berbicara dengan para pemimpin negara asing.

Dua pejabat yang menangani keamanan nasional masa transisi, bekas anggota DPR Mike Rogers dari Republik daerah pemilihan Michigan dan Matthew Freedman, pelobi yang menjadi penghubung pihak korporasi dengan pemerintah asing, telah dipecat Trump. Banyak yang mengatakan pemecatan ini diorkestrai oleh Jared Kushner, menantu Donald Trump yang juga penasihat utamanya.

Jumat pekan lalu Trump mencampakkan Gubernur New Jersey Chris Christie dari ketua tim transisi untuk digantikan oleh Wakil Presiden terpilih Mike Pence.

Kushner, menurut seorang pejabat transisi, secara sistematis menendang orang-orang seperti Rogers karena dekat dengan Christie. Sewaktu menjadi jaksa, Christie pernah mengirimkan ayahanda Kushner ke penjara.

Para pemimpin dunia juga kebingungan bagaimana harus menghubungi Trump di Trump Tower. Mulai dari Perdana Menteri Inggris Theresa May, sampai Presiden Mesir Abdel

Fattah el-Sisi yang menjadi orang pertama yang berhasil menghubungi Trump, disusul Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan banyak lagi.

Kendati kacau balau, Donald Trump berkilah masa transisi berjalan mulus dengan menyebut masa ini sebagai “Proses yang sangat terorganisasi’. “Saya adalah orang satu-satunya yang tahu siapa yang menjadi finalis!”, tegas Trump.

Menurut orang dalam pada tim transisi, salah satu alasan Rogers ditendang adalah ketika menjadi ketua Komite Intelijen DPR yang menyelidiki serangan teroris ke kompleks diplomatik AS di Benghazi, Libya, pada 2012, Rogers menyimpulkan pemerintahan Barack Obama tidak berniat menyembunyikan peristiwa i tu dari publik.

Kesimpulan ini berseberangan dengan posisi Trump yang berulang kali menyalahkan Hillary Clinton yang menjadi menteri luar negeri sewaktu serangan Benghazi itu.

Eliot A. Cohen, bekas pejabat Departemen Luar Negeri yang pernah mengkritik Trump selama kampanye namun menyatakan bersedia menjadi penasihat luar negeri Trump, berubah pandangan karena menilai tim transisi Trump itu berisi orang-orang arogan.

Cohen, seorang Republiken konservatif yang pernah bertugas di bawah Presiden George W. Bush, pernah dicela tim transisi Trump karena mengajukan beberapa nama untuk mengabdi kepada pemerintahan

JABAT TANGAN — Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjabat tangan dengan wakil presiden terpilih Mike Pence setelah pertemuan makan siang mereka di Naval Observatory di Washington, Amerika Serikat, Rabu (16/11). ANTARA FOTO

Trump. Namun Cohen mengajukan syarat bahwa orang-orang yang diajukannya ini harus dipimpin oleh atasanatasan yang kredibel.

“Mereka menggampangkan pekerjaan-pekerjaan ini,” kata Cohen seperti dikutip Washington Post.

Lain lagi dengan Senator John McCain, Republiken dari Arizona dan Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, yang pernah mendesak Trump untuk tidak mempercayai Presiden Rusia Vladimir V. Putin.

“Terakhir kali pemerintahan Obama melunak kepada Rusia

justru berujung pada invasi Putin ke Ukraina dan intervensi militer di Timur Tengah,” kata McCain.

Trump menulikan diri dari kritik dan jalan terus. Menurut New York Times, Trump dan Jared Kushner berusaha mengisi kabinet dengan orang-orang yang sangat loyal kepada Trump, bukan dengan orangorang yang memiliki kompetensi dan kapasitas.

Salah satu yang dilakukan Trump adalah m engangkat Frank Gaffney sebagai salah seorang anggota tim penasihat keamanan nasionalnya. Padahal,

Redaktur: Nova Anggraini

Gaffney yang mantan pejabat di bawah pemerintahan Ronald Reagan dan pendiri Center for Security Policy disebut Southern Poverty Law Center sebagai “salah satu pembenci Islam paling berbahaya di Amerika.”

Tim transisi Trump memang benar-benar jalan sendiri, tanpa pernah meminta rekomendasi dari kementeriankementerian dan lembaga-lembaga resmi pemerintah AS. Bahkan, mengutip Washington Post, Kejaksaan Agung dan Departemen Pertahanan sampai detik ini tidak dikontak oleh tim presiden terpilih itu.(h/ans)

Layouter: Rahmi

20

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

BASAPA DI ULAKAN

Saatnya Murid Syekh Burhanuddin Pulang PADANG PARIAMAN, HALUAN — Ribuan jamaah tarekat Syattariyah dari berbagai daerah mengikuti kegiatan tahunan Basapa di makam Syekh Burhanuddin Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman.

BASAPA — Setiap tahun, ribuan jamaah tarekat Syattariyah dari berbagai daerah akan mengikuti kegiatan tahunan Basapa di makam Syekh Burhanuddin Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman yang jatuh pada 10 Safar, hari wafatnya Syekh Burhanuddin. Tahun ini, 10 Safar jatuh pada 16 November 2016. IST

Kami Harian Haluan menerima pertanyaan seputar adat Minangkabau yang diajukan oleh masyarakat seputar permasalahan sehari-hari. Pertanyaan dikirimkan ke nomor telepon 082391182598.

Rubrik ini diasuh oleh Inyiak H Yul Arnis Dt Maleka Nan Tinggi Ketua LKAAM Kabupaten Agam

Assalamualaikum nyiak, ambo Nana di Padang, ingin batanyo. Apokah bedanyo nasi kuniang jo si puluik, makasih nyiak.

Assalamua’laikum Wr. Wb. Yth cucu Inyiak Nana di Padang. Cucu batanyo apo bedanyo nasi kuniang jo nasi puluik.

Nasi kuniang adolah nasi puluik yang dibumbui dengan ramuan khusus empat macam bumbu, sehingga h asilnya bewarna kuniang. Maknanya, adolah untuk mempererat kekerabatan antara bakarik, baipa, babisan. Kuniang malambangkan keikhlasan dalam memelihara hubungan yang didasari akhlakul kharimah. Sedangkan si puluik adalah beras untuk bahan lamang. Nasi lamak dan katan adolah duo macam masakan adat yang wajib sebagai jamba adat baralek di Minangkabau. Caro pemakaiannyo ado ketentuan di satiok nagari. Untuak samparono jawaban inyiak ko tambah ilmu Nana ka bundo kanduang di nagari cucu. Mudahmudahan cucu jadi pelopor pelestarian jamba nan ado di kampuang. Amin (**)

SURAU ADAIK TOGOK

Tempat Belajar Pasambahan Muda-Mudi PADANG, HALUAN — Fenomena meminjam (mengupah) penghulu adat untuk acara pasambahan dalam pernikahan cukup memprihatinkan akhirakhir ini. Hal ini umumnya terjadi di daerah perkotaan. Salah satu penyebabnya tak lain karena ninik mamak kurang terampil berbicara dalam pasambahan karena tidak terbiasa.

Fenomena ini ternyata tak luput dari perhatian Komunitas Togok. Makanya, anggota komunitas yang terbentuk setahun lalu ini tergerak untuk mendirikan Surau Adaik Togok. Sejak tujuh bulan lalu, mereka aktif melakukan diskusi adat dan latihan pasambahan.

“Kita ingin memberikan wadah bagi para pemuda untuk belajar dan berdiskusi tentang adat dan budaya Minangkabau,” ujar Ketua Umum Komunitas Togok, Zalmasri, kepada Haluan, Kamis (17/11).

Surau Adaik Togok merupakan salah satu bidang dari Komunitas Togok. Selain surau adaik, komunitas ini juga aktif di bidang komunitas petualang dan pondok baca. Anggota Komunitas Togok berasal dari berbagai daerah, di antaranya Padangpanjang, Bukittinggi, Padang, dan Solok.

Dalam pertemuan yang diadakan setiap Senin malam, setidaknya tiga belasan anggota aktif Surau Adaik Togok dari berbagai lapisan, mulai dari para calon penghulu, pelajar, mahasiswa, hingga warga sekitar berlatih pasambahan. Pembina Komunitas Togok, Wenhermi Dt Tan Panghulu dan

ANGGOTA Surau Adaik Togok sedang berdiskusi tentang adat di Pondok Baca Togok di Kelurahan Gantiang, Kota Padangpanjang, Senin (14/11) malam. DOK KOMUNI TAS TOGOK

Suhardi Pakiah Sipado, diminta menjadi guru dalam forum tersebut.

Awalnya, pertemuan yang dimulai setelah Salat Isya hingga pukul 24.00 ini dilakukan di rumah salah seorang guru di Tanjuang, RT X, Kelurahan Gantiang, Kecamatan Padangpanjang Timur, Kota Padangpanjang. Belakangan, setelah punya tempat sendiri di Pondok Baca Togok, tempat pertemuan dipindahkan ke pondok itu yang lokasinya berdekatan dari tempat semula. Secara bergantian anggota berlatih menyampaikan pasambahan. Isi pasambahan tersebut kemudian didiskusikan makna, hakikat, dan filosofinya.

“Hingga sekarang sudah dua pasambahan yang dipelajari, yaitu pasambahan manjanguak dan pasambahan manjapuik marapulai. Pada pertemuan

berikutnya akan didiskusikan jenis pasambahan lainnya,” ujar Zal. Sebenarnya tidak hanya diskusi adat dan latihan pasambahan yang dilakukan. Empat bulan pertama, aktivitas surau juga diiringi dengan latihan silek tuo gunuang. Namun, karena jumlah anggota yang tidak memadai, Surau Adaik Togok memilih fokus kepada diskusi adat dan latihan pasambahan.

Keberadaan surau adaik ini juga diharapkan bisa mengatasi fenomena penghulu adat pinjaman. Menurut Zal, adanya fenomena meminjam datuak tak lain karena datuak dari suatu kaum itu tidak pandai dalam melakukan pasambahan. Hal itu terjadi karena wadah untuk belajar tentang adat dan budaya Minangkabau itu semakin sedikit. (h/mg-sas)

“Basapa merupakan ritual penghormatan kepada Syekh Burhanuddin yang telah membawa dan mengajarkan agama Islam ke Minangkabau,” kata ulama Ulakan Padang Pariaman Ali Imram di Ulakan, Rabu malam (16/11).

Ia mengatakan sebelum hari basapa atau pada 10 Safar tahun Hijriyah jamaah tarekat Syattariyah akan datang baik secara perorangan maupun rombongan datang ke Ulakan.

Orang-orang yang datang tidak saja dari Sumbar namun juga dari provinsi lain bahkan ada dari luar negeri karena orang Minangkabau banyak yang merantau.

Pemilihan pada 10 Safar sebagai hari Basapa karena pada hari tersebut Syekh Burhanuddin wafat, namun pelaksanaan basapa bisa tepat pada 10 Safar atau lebih dari tanggal itu.

“Pelaksanaan bisa di atas tanggal itu, asalkan tidak di bawah 10 Safar saja,” terang Ali Imram.

Setiap hari orang-orang berziarah ke makam Syekh Burhanuddin, namun pada acara basapa orang-orang akan lebih banyak datang, karena pada saat tersebut Syekh wafat dan sekaligus sebagai ajang bersilaturahim bagi para murid-murid beliau.

“Ziarah ke makam dapat memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak hidup selamanya,” ujarnya.

Ziarah ke makam guru, lanjutnya, merupakan penghormatan atas jasanya sehingga ilmu yang diperoleh direstui Allah SWT, sedangkan mendatangi guru yang masih hidup akan mendapatkan ilmu yang berguna di dunia dan akhirat.

Saat basapa para peziarah akan menginap beberapa hari di sejumlah musala dan masjid yang ada di daerah itu serta ada pula yang langsung kembali ke daerahnya masing-masing.

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan peziarah dalam kegiatan basapa yaitu berzikir, membacakan tahlil dan tahmid.

Ikon Pariaman Sementara itu, Dinas Pariwisata Sumatera Barat (Sumbar) akan menjadikan tradisi Basapa sebagai ikon Kabupaten Padang Pariaman dengan menjadikannya wisata religi.

“Kami telah meninjau beberapa daerah dan Basapa memiliki potensi untuk dijadikan wisata religi,” kata Kepala Seksi Promosi Konvensi Hisentif Even dan Minat Khusus Dinas Pariwisata Sumbar Riza Chandra pekan lalu.

Ia mengatakan jatuhnya pilihan pada Basapa karena tradisi tersebut memiliki potensi yang tidak ada di daerah lain sehingga diperlukan usaha agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan tersebut diselenggarakan setiap tahun serta dapat mendatangkan wisatawan yang ingin menyaksikan atau mengikuti tradisi Basapa.

“Oleh karena itu kami berupaya mempromosikan kegiatan Basapa sehingga mendatangkan wisatawan lebih banyak,” ujarnya. (h/ans)

Sistem Masyarakat Minangkabau (2)

Oleh : Fredrik Tirtosuryo Esoputra, SPd, MSn (Guru SMK Negeri 2 Padang Panjang)

5. Membatasi kekuasaan orang yang masuk semenda, tersebut dalam pituah adat: Abu di ateh tunggua; duduaknyo di ujuang; dan tajongkek lantai tapalantiang.

6. Menghindarkan kekuasaan suami terhadap isteri, pituah adat mengungkapkan: rumah batungganai, suku bapangulu, dan kampuang batuo.

7. Menghindarkan kekejaman bapak atau ibu tiri, diungkap pituah adat: bapak nan baanak tiri, ibu baanak kanduang, dan sumando nan langau hijau. www.harianhaluan.com

8. Meniadakan sistem anak angkat, sebagaimana diungkapkan dalam pituah adat: hinggok mancakam tabang basitumpu; tabang bangau kakubangan tingga; dan jauah mancari suku, dakek mancari indu.

9. Menghindarkan pengemisan, diungkap pituah adat: suku alun baaliah, malu balun baragiah; ganggam bauntuak, hiduik bapadok; dan amuah bajariah bausaho.

10. Menghilangkan pengangguran, sertera dalam ungkapan adat: hari sahari dipatigo, malam samalam diparampek, dan agak agiahkan jo ilimu.

11. Meniadakan anak-anak yang terlantar, dalam pituah adat disebutkan: laweh nyato basibiran; gadang nyato bakuduangan; dan adaik basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

(Dt. B, Nurdin Yakub, 1995: 29—31) Betapa agungnya budaya dengan sistem matrilineal, mengapa masih ada yang mengabaikannya?

Dengan sistem kekerabatan matrilineal pembinaan terhadap anak atau generasi lebih efektif untuk mencapai generasi yang bermoral, berprestasi, handal, dan sebagainya. Bagaimana kondisinya sekarang? Sudahkah kita men-

jalankan sistem kekerabatan matrilineal menurut yang tertuang dalam limbago adat? a. Sistim Pemerintahan Adat Secara tatanan hidup bermasyarakat dalam satu kesatuan wilayah alam Minangkabau, ada dua sistem pengaturan yang kita kenal.

Kedua sistem tersebut mempengaruhi atau memberi warna masyarakat, dalam hidup bermasyarakat pada sistem pemerintahan adat.

Sistem dimaksud dikenal dengan sebutan “lareh” yang artinya secara etimologi “kesesuaian” atau “kesepakatan” (Zulkarnaini, 1994 : 24), yaitu Lareh Koto Piliang berasal dari “kata pilihan atau kata yang tak dapat dipalingkan” (Dt. Toeah, 1985 : 50) yang disebut Lareh Nan Panjang dan Lareh Bodi Caniago berasal dari “budi yang berharga” (Dt. Toeah, 1985 : 50) dinamai juga Lareh Nan Bunta (Dt. R. Panghoeloe, M. Rasyid Manggis et al, 1975 : 5). Peraturan adat lareh Koto Piliang disusun oleh nenek moyang kita dahulunya, beliau dalam “tambo” bernama Maharaja Basa (Safwan et al, 1988 : 25) dan bergelar Datuak Katumangguangan sedangkan lareh Bodi Caniago disusun oleh Datuak Parpatiah Nan Sabatang (Dt. R. Penghulu, H. Idrus Hakimy, tt : 10-11) yang dalam

“tambo” bernama Sutan Balun (Safwan et al, 1988 : 25). Segala tindak tanduk (korenah) orang Minangkabau dalam bermasyarakat dipengaruhi oleh dua sistem lareh ini, yang merupakan pedoman dalam hidup bermasyarakat. Kedua sistem lareh yang ada di Minangkabau merupakan Sistem Pemerintahan Adat, karena di dalamnya termuat tentang hukum dan ketentuan-ketentuan adat, yang harus diikuti agar tercipta dan terbentuknya masyarakat madani.

Kedua sistem lareh yang ada di alam Minangkabau memiliki perbedaan bentuk dan sifat, sesuai dengan watak dan kharakter penyusunnya tetapi satu dalam tujuan, untuk membentuk pengaturan hidup orang Minangkabau dalam bermasyarakat yang beradat. Sistem Lareh Koto Piliang berbentuk autokrasi yang bersifat keras, tegas, dan mutlak. Karena penyusun dari lareh ini adalah Datuak Katumangguang yang berasal dari anak seorang raja dan sifat kepemimpinan ayahnya (Raja) turut mempengaruhi sikap serta wataknya. Sifat dari lareh ini dapat kita simak dalam pituah adat yang berbunyi, “Nan babarih nan bapahek, nan baukua nan bacoreang, titiak dari ateh, turun dari tanggo,

tabujua lalu, tabalintang patah” (Zulkarnaini, 1994 : 27).

Sedangkan Datauak Parpatiah Nan Sabatang anak dari pembantu utama raja (ayah dari Dt. Katumangguangan) yang bernama Cati Bilang Pandai. Dia penyusun Lareh Bodi Caniago yang berbentuk demokrasi dan berdasarkan pada kata mufakat. Bersifat musyawarah dalam segala hal, di sini kekuasaan tertinggi berada pada rakyat dengan jalan mufakat.

Diterangkan dalam pituah adat, “Putuih rundiangan dek sakato, rancak rundiangan disapakati, kato basamo kato mupakaik, saukua mangko manjadi, sasuai mangko takanak, tuah dek sakato” (Zulkarnaini, 1994 : 28).

Dt. Katumangguangan dengan Dt. Parpatiah Nan Sabatang, mereka bersaudara seibu berlain ayah. Sewaktu ayah Dt. Katumangguangan bernama Sri Maharajo Dirajo mangkat, ibunya (Permaisuri) bernama Puti Indo Jalito (Ramayulis et al, 1994/1995 : 44) bersuami dengan Cati Bilang Pandai. Dari perkawinan Cati Bilang Pandai dengan Ibu Dt. Katumangguangan inilah lahirnya Dt. Parpatiah Nan Sabatang.

Faktor ini yang turut menyebabkan Dt. Katumangguangan dengan Dt. Redaktur: Rahmadhani

Parpatiah Nan Sabatang berbeda watak dan sikap, walau mereka bersaudara satu ibu berlain ayah.

Perpaduan dari dua sistem lareh ini menjadi satu aturan yang disebut adat Minangkabau (Dt. R. Pangulu, H. Idrus Hakimy, tt : 11), yang sampai saat sekarang masih berlaku di Ranah Bundo Kanduang dalam kehidupan orang Minangkabau. Tetapi sayang keberlakuannya hanya sebatas dalam acara seremonial liturgi adat, tidak terimplementasikan secara aktual pada prilaku kehidupan banagari, apa lagi dalam bentuk pemerintahan adat. Pemerintahan adat hanya tinggal kenangan pada masa tempo dulu, karena telah lama terkubur dengan sistem pemerintahan desa.

Dengan era otonomi daerah “babaliak ka nagari”, akankah kita dapat “mambangkik batang tarandam” dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia? Sebagaimana kita ketahui lareh merupakan sistem pemerintahan adat di ranah Minangkabau. Dalam sistem pemerintahan nagari sekarang belum menampakkan penggunaan “sistem lareh nan duo” tersebut terpakai (teraplikasi) pada pemerintahan nagari. Akankah ini juga menjadi kenangan belaka, bagi generasi kita kelak. *** Layouter: Syamsul Hidayat

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

RIAU DAN KEPRI

21

WARGA DITODONG PAKAI SENJATA API

4 Perampok Gasak Teras BRI PEKANBARU, HALUAN — Masyarakat Jalan Fajar, Kecamatan Payung Sekaki digemparkan ketika empat kawanan perampok bersenjata api dan bersenjata tajam menjarah Teras BRI, yang berada persis di tengah padatnya pemukiman penduduk setempat, Kamis (17/11) pukul 14.00 WIB.

Kasus Perjalanan Fiktif DPRD Melempem LINGGA, HALUAN — Ormas Gema Lingga mendesak penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Daik Lingga mengusut tuntas kasus dugaan perjalanan fiktif di DPRD Lingga. Gema Lingga menilai kinerja aparat penegak hukum tersebut melempem.

Ketua Ormas Gema Lingga, Zuhardi mengatakan, penyelidikan dugaan kasus perjalanan fiktif anggota dewan tersebut sampai saat ini belum ada titik terang pasca pemanggilan sejumlah pejabat di Sekterariat DPRD Lingga belum lama ini.

“Kita terus mendesak penyidik kejaksaan, agar kembali mengusut tuntas kasus dugaan tersebut. Katanya akan dilanjutkan, tapi sampai saat ini belum ada titik terang,” ujar Zuhardi, kemarin.

Menurut Zuhardi, selama ini lembaga penegak hukum (Jaksa,red) tersebut hanya menerima atau menampung kasus-kasus saja, tetapi tidak ada menyelesaikan kasus yang ditangani secara tuntas.

Maka kasus tersebut, menurut Zuhardi, perlu dituntaskan. Karena ada dugaan kerugian negara akibat penggunaan dana anggaran perjalanan dinas fiktif oleh sejumlah anggota di DPRD Lingga tersebut.

“Makanya, ini perlu dituntaskan. Apakah Kajari lemah dan takut akan ‘harimau’,” imbuhnya.

Menurut Zuhardi, bukan hanya kasus dugaan perjalanan fiktif yang harus dituntaskan, namun juga kasus BUMD dan KONI Lingga yang sampai saat ini masih jalan di tempat. “Kita minta aparat penegak hukum betul-betul menegakkan hukum di negeri Lingga ini,” ujarnya.

Sebagaimana catatan Haluan Kepri, pada pertengahan September 2016 lalu, diketahui sejumlah pejabat di Sekretariat DPRD Lingga masih ada yang menjalani pemeriksaan terkait kasus penggunaan anggaran perjalanan dinas fiktif di bagian penyidik kejaksaan.

Seperti diketahui, atas kasus dugaan penggunaan dana perjalanan fiktif dinas di DPRD Kabupaten Lingga tersebut, sejumlah pejabat di jajaran Sekertariat DPRD Lingga telah memenuhi pangilan Kejari Lingga.

Pemanggilan sejumlah pejabat tersebut untuk dimintai keterangan tentang aliran dana perjalanan dinas yang saat ini kasusnya sedang tangani penyidik K ejari Lingga. “Usut tuntas. Jangan pengusutan dugan kasus korupsi di negeri ini ‘tumpul di atas, tajam ke bawah’,” ungkapnya. (h/hk)

RAMPOK BANK — Petugas kepolisian melakukan penyelidikan di Teras BRI Pemuda, Bank BRI, usai dirampok oleh empat orang, Kamis (17/11) pukul 14.00 WIB. IST

Manajemen RSUD Arifin Achmad Penuhi Janji Pendemo PEKANBARU, HALUAN — Ratusan tim medis Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ari fin Achmad menghentikan aksinya, setelah manajemen berjanji pembayaran jasa pelayanan pada pegawai terhitung pada Januari sampai Desember 2016.

Kesepakatan tersebut langsung ditandatangani Direktur RSUD Arifin Achmad Pekanbaru, dr Nuzelly. Meski begitu, pembayaran tuntutan Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP) tim medis baru akan direalisasikan setelah melalui konsultasi

TANJUNGPINANG, HALUAN — Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengimbau agar armada kepolisian dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat di Provinsi Kepri.

Hal tersebut disampaikan Nurdin saat menghadiri Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Operasi Zebra Seligi 2016 dan

DIKONTRAKKAN: Paviliun di Jl. Surabaya Blok D/10 Ulak Karang Selatan Asratek.

Cocok untuk keluarga baru.

Hub: 082384180011

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi.

Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923 JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase.

Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182.

Dijual ruko permanen 2011 dg harga murah tiga lantai yang berada di pusat kota. Luas tanah 335 M2, luas bangunan 400 M2 (Lt 1 : 9 x16 M, Lt II : 10x19 M, Lt III :8x10 M. Pondasi sumuran, struktur besi ulir dan interior modern. Lokasi Labuah Basilang, Payakumbuh dekat kampus Unand II, 200 M dari Rumdis Walikota.Cocok utk kantor, hunian, toko dan kos-kosan.

Serius, Hub : 083287052018. www.harianhaluan.com

Ahmad Hijazi juga berjanji, segera melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Riau (Gubri), Arsyadjuliandi Rachman, terkait realisasi dari janji yang telah disepakati terhadap pendemo tersebut.

Rat usan pendemo pegawai RSUD Arifin Achmad juga langsung membubarkan diri dan melaksanakan aktifitas seperti biasa, setelah sejak Selasa lalu m ogok kerja terkait kebijakan Pemprov R iau memotong TP P dan jasa pelayanan. (h/rt)

Gubernur Imbau Polisi Berikan Rasa Aman ke Masyarakat

RUMAH DIJUAL/DIKONTRAKKAN

Komplek Permata Mas-Lubuk Buaya (+200m dari Jalan Utama) Type 36, Lt. Keramik, 2 Kamar. Harga 150 jt (Nego).

Hub : RIL / ALI HP. 085365655605. (Tanpa Perantara)

dengan Biro Hukum, Inspektorat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal itu selaras dengan pernyataan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi setelah menemui pendemo yang menegaskan, bahwa pihak manajemen RSUD Arifin Achmad Pekanbaru juga harus membayarkan hak pegawai terkait jasa pelayanan.

“Hal ini harus dituntaskan, pembayaran hak-hak pegawai harus dibayarkan,” kata Sekdaprov, Kamis (17/11).

Saat menjalankan aksi itu, pelaku menodongkan sepucuk pistol ke arah warga yang berusaha mengejarnya. Pelaku berhasil menggasak uang tunai sebesar Rp97 juta dari meja teller di lokasi tersebut.

Menurut saksi mata di lokasi kejadian, Bibra (57), peristiwa mengejutkan itu sendiri dilihatnya langsung ketika para perampok hendak kabur, usai merampok uang tunai di Teras BRI. Dikatakannya, pelaku berjumlah empat orang, di mana dua di antaranya membawa dua pucuk senpi jenis FN, satu orang membawa sebilah pisau dan seorang lagi terlihat membawa tas yang diduga kuat berisi uang tunai yang baru saja dirampok.

“Ketika pelaku keluar dari bank, tiba-tiba ada warga lain yang teriak rampok. Saya langsung kejar mereka, tapi tidak berhasil karena mereka menodongkan senpi ke arah saya. Dua orang pakai senpi FN, satu pakai pisau,” katanya, kemarin.

Dilanjutkannya, dari keempat pelaku tersebut, tiga di antaranya mengenakan helm dan satu orang lainnya mengenakan penutup wajah.

Aksi perampokan itu, sontak membuat sejumlah warga ketakutan. Beruntung pelaku tak berbuat nekat, sehingga tak melukai siapapun.

Sementara itu, Wakapolresta Pekanbaru AKBP Ady Wibowo mengatakan, dari hasil keterangan teller bank bahwa pelaku berjumlah empat orang. Kemudian pelaku mengambil uang yang berada di meja teller berjumlah Rp97 juta.

“Selain hasil keterangan saksi, juga terekam CCTV di lokasi kejadian. Hasilnya, dua dari empat pelaku membawa pistol,” ujar Ady Wibowo. Dikatakannya, kawanan perampok ini diduga merupakan komplotan berbeda dari dua perampok BRI yang pernah ditembak mati oleh personel Sat Reskrim Polresta Pekanbaru beberapa bulan silam.

“Hingga kini kami masih terus melakukan penyelidikan. Sementara tim dari Sat Reskrim Pekanbaru telah kita sebar untuk memburu pelaku,” ungkapnya. (h/nas/net)

1 (satu) bidang tanah Hak milik, luas 1.125 m2, lokasi dekat masjid dan perumahan dekat pusat kota, kel.

Anduringt, Kec. Kuranji. Harga Nego & 1 (satu) bidang tanah Hak Milik, luas 1.000 m2, Kel. korong Gadang, Kec. Kuranji. Minat Hub.0813 6358 0062

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014. Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

Memelihara Kebhinekaan di lapangan Engkau Putri, Batam, Rabu (16/11).

“Semoga dengan adanya operasi ini dapat terus menciptakan keamanan kepada masyarakat,” ujar Nurdin.

Tak hanya Nurdin, Kapolda Kepri Brigjend Pol Sam Budigusdian dalam amanatnya juga menjelaskan, gelar pasukan di-

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 S TOCKIST XAMTHONE PLUS , sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan. Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

maksudkan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan aparat dalam rangka menjalankan tugas pengaturan lalulintas saat digelarnya operasi zebra nantinya.

“Nantinya operasi tersebut akan digelar sebagai persiapan pra operasi lilin dalam rangka pengamanan hari Natal dan juga tahun baru,” kata Sam Budigusdian.

OLISINDO SERVICE, melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading.

H P. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp.

(0751) 447592, 0813 74100 3070812 76123 679 BARCELONA CAFE, Nobar, Jajanan Bofet Della ( Nasi Goreng, Aneka Jus, Sup Darek dll) Menyediakan tempat acara ultah, makan bersama, buka 24 jam. Jln Dr. Wahidin No.1 (depan Kantor PLN Sawahan. Hub. 0823 8846 7417

Tidak itu saja, lanjut Kapolda, digelarnya pasukan ini juga dimaksudkan untuk memberikan rasa aman di masyarakat. “Agar mereka bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Sehingga dengan kesiapan yang penuh diharapkan pelaksanaan operasi zebra nantinya, bisa menciptakan kenyamanan berlalulintas,” ujarnya.

Kata Kapolda, melalui operasi zebra akan tercipta penegakan hukum yang baik dibidang lalulintas, disiplin berkendara kepada setiap pengendara baik roda dua atau empat, patuh terhadap aturan berkendaraan hingga tercipta rasa tertib berlalu lintas. “Muaranya tercipta keselamatan di jalan raya,” ungkapnya. (h/hk)

DIJUAL RUMAH ONE PIECE VARIASI, Masang Kaca film, stiker, branding, dll. Jl. ST. Syahrir.

No. Hp. 081374315278 AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp. (0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln. Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami.

Hub: Bapak Reza 081266840106

Dijual CEPAT SUZUKI ESCUDO TAHUN 2000, PAKAI SENDIRI, TERAWAT, WARNA KUNING METALIK MINAT HUB. 071266096689 DAN 085263801756 Dibutuhkan Medical Representative dan Sales Farmasi berpengalaman.

SMS ke 08567379090 PT RATU JAYATOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang.

Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

SERVICE AC ( AIR CONDITIONER), special AC mobil & Spare Part. Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716

PT.BUNDAWISATANUSANTARA, melayani penjualan tiket pesawat semua maskapai. Harga bersahabat.

Jl. Raya Pitameh No. 1 Telp. 075174154, Hp. 08126772460081374809222 Padang

Luas tanah 352 M dengan 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Terletak di jalan medan B1 No. 5 Wisma Indah Siteba. Sertifikat Hak Milik. yang berminat hubungi HP. 0812 8125 843

DIJUAL TANAH Di Jual Tanah seluas 41.000M2, 4HA, Sertifikat, Kec. Tabir Lintas Depan Pasar Baru Rantau Panjang Kabupaten Merangin. Pinggir jalan Lingkungan Tata Kota Provinsi Jambi. Yang berminat Hub. Hp. 081213847669

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego). Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003

Kehilangan STNK BA 2368 ZC a.n SYAFRIZAL. Hilang dari Pasar Lasi menuju rumah. Bagi yg menemukan hrp lapor ke Pos Polisi terdekat Satu lbr STNK Sp.Motor Yamaha BA 5088 MG, A/n Bambang Abdul Gani, hilang di Payakumbuh. Bagi yg menemukan hrp lapor ke Pos Polisi terdekat Satu lbr STNK Sp.Motor Suzuki BA 3602 MN, A/n Mursida, hilang dari Bukittinggi ke rumah Di Bl.Panjang, Lareh Sago Halaban.

Bagi yg menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

DIJUAL RUMAH TINGGAL, Di Jl. Dobi V No. I padang, kampung Pondok - Kota, ukuran panjang 16 m, lebar 9 m, SHM, Harga 1 Milyar Nego. Minat hub: 0852 1574 1549 / 0823 9099 6930 Redaktur: Nasrizal

Layouter: Wide

22

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 / 18 Safar 1438 H 1437 H

Bupati Minta Bidan Jorong Dievaluasi PASBAR, HALUAN — Bupati Pasaman Barat, Syahiran, meminta pihak Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi Bidan Jorong yang ada di Kabupaten tersebut. Karena ia menilai kinerja Bidan Jorong sudah mulai menurun.

“Pasbar masih termasuk salah satu daerah tertinggal, salah satu penyebabnya lemahnya pelayanan dari bidang kesehatan. Untuk itu, kepada Dinas Kesehatan kita minta untuk mengevaluasi kinerja bidan jorong,” papar Syahiran beberapa waktu lalu.

Sudah melemahnya peran Bidan Jorong yang ada di setiap jorong sering dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab, Bidan Jorong tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik.

“Bidan jorong itu harus bisa berkoordinasi dengan semua kalangan, mulai dari masyarakat, Jorong, hingga Walinagari. Bidan Jorong juga bisa hendaknya memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup sehat, “ jelas Syahiran.

Selain itu, Bidan Jorong yang jarang berada di lokasi di mana dia ditempatkan juga menjadi catatan oleh Syahiran. Apa artinya plang selalu berdiri, sementara masyarakat tidak bisa terlayani dengan baik. (h/ows)

Rangkul Semua Elemen untuk Bangun Nagari PAINAN, HALUAN — Camat Kecamatan IV Jurai, Pesisir Selatan (Pessel), Salman Alfarisi Brutu, bertekad mendorong percepatan berbagai bidang pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di nagari. Seperti, pembangunan ekonomi, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan pembangunan pendidikan dan keagamaan.

“Upaya untuk mencapai hal tersebut perlunya adanya kerjasama dan kebersamaan membangun dengan berbagai element masyarakat. Apalagi pembangunan jelas membutuhkan dukungan partisipasi berbagai pihak,” kata Alumni STPDN angkatan 09 dan alumni Universitas Gajah Mada ( UGM) itu.

Terlaksananya pembangunan nagari yang berkualitas, menuntut kebersamaan pihak pemerintah kecamatan dengan wali nagari dalam mengayomi masyarakat.

Kemudian memotivasi masyarakat peduli terhadap potensi yang ada di nagari.

“Maka wali nagari dan tokoh masyarakat, ninik mamak, kepala kampung merupakan satu kesatuan dan harus sejalan. Artinya memiliki pemikiran yang sama dalam peningkatan dan pengembangan pembangunan nagari,” pungkas kelahiran 15 Februari 1978 itu.

Sebanyak 20 nagari yang ada di Kecamatan IV Jurai Pessel, diminta untuk mensukseskan pembangunan nagari.

Sudah seharusnya lanjutnya, semua elemen masyarakat saling bahu membahu dengan pemerintahan nagari.

Ia pun merasa optimis tugas dan kewajiban yang dipercayakan pemerintah dan masyarakat akan dilaksanakan dengan baik artinya, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan pimpinan.

“Untuk mengetahui tentang kebutuhan masyarakat kami selalu aktif turun kelapangan mengunjungi nagari yang ada di wilayah saya untuk menerima masukan serta mencarikan solusi dari setiap permasalahan,”katanya.

Kemudian ujarnya, mengajak para wali nagari untuk selalu berperan aktif melakukan pembinaan kepada masyarakat yang ada di masing- masing nagari di kecamatan tersebut. (h/mjn)

SALURAN IRIGASI — Pembangunan saluran irigasi tengah dikerjakan masyarakat di Kenagarian Batu Hampa Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan Pessel. Pembangunan fisik ini memanfaatkan dana desa 2016. M JONI

MANFAATKAN DANA DESA 2016

Nagari Batu Hampa Selatan Terus Berbenah PAINAN, HALUAN — Nagari Batu Hampa Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan Pessel, terus berbenah. Berbagai pembangunan terus dikembangkan. Terutama pembangunan fisik berupa jalan, irigasi, dan saluran pembuang air, guna untuk meningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Wali Nagari Batu Hampa Selatan, Andi Hasan, Kamis (17/11), mengatakan, pembangunan saluran irigasi yang tengah dikerjakan antara lain, saluran irigasi dari Si mpang Labuah menuj u

Buah Manggis sepanjang 300 meter, peningkatan saluran irigasi Kampung Sawah, pembangunan jalan baru dari Koto Anau menuju jalan nasional. S elain itu peningkatan jalan Koto Tinggi menuju Koto Tangah, peningkatan pembangunan jalan Kampung Sawah menuju Labuh. Kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan anggaran dana desa 2016.

Menurutnya, daerah Kenagarian Batu Hampa Selatan sebagian besar memiliki areal perkebunan dan persawahan yang cukup luas, namun ken-

dala selama ini bagi masyarakat tani, saluran irigasi sawah dan pembuangan air belum memadai. Jadi, pembangunan prioritas nagari adalah membuat parit miring, terutama pada Tali Bandar agar air mengalir lancar dan lingkungan terhindar dari genangan air.

“Dengan adanya saluran pembuang air dan pemasangan parit miring, terutama pada Tali Bandar sisi jalan, setidaknya hubungan lalu lintas akan berjalan lancar.

Hal tersebut jel as sangat membantu para petani dalam

pengangkutan hasil bumi dari lahan pertanian dan perkebunan menuju kediaman masyarakat setempat,” kat anya kepada Haluan kemarin.

Sementara itu, Camat Kecamatan Koto XI Tarusan Pessel, Adi Susilo, mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat menjaga aset nagari yang telah dialokasikan pemerintah. Pasalnya tanpa adanya dukungan dan partisipasi masyarakat untuk menjaganya dan memeliharanya, dikhawatirkan pembangunan yang ada akan cepat rusak.

Kondisi ini akan dapat merugikan masyarakat, pemerintah, dan daerah.

Setiap masyarakat memiliki kepedulian dan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian fasilitas umum artinya, mamfaat dari pembangunan tersebut akan dapat dirasakan bersama. Kepedulian pemerintah terhadap masyarakat cukup tinggi. Terbukti berbagai bantuan untuk kebutuhan masyarakat dialokasikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah ini. (h/mjn)

DISERANG HAMA

6 Hektare Areal Pertanian Terancam Puso AGAM, HALUAN — Sekitar 6,6 Hektare lahan pertanian yang tersebar di Kecamatan Ampek Nagari, Tanjung Mutiara dan Tanjung Raya terserang hama tikus dan wereng. Hal tersebut sangat mengganggu petani dan ditakutkan akan berdampak kepada puso.

KEPALA Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, Kabupaten Sijunjung, Darlias, didampingi Penggiat Komunitas Rumah Bata, Lindo Karsyah, saat berbincang dengan media di Padang Kamis (16/11).

ISRA

“Dari Informasi yang kita dapat lebih kurang dua Ha lahan terkena serangan hama wereng yang tersebar di Kecamatan Tanjung Mutiara dan Ampek Nagari. Sementara serangan hama tikus terdapat di Kecamatan Tanjung Raya pada area seluas 5,1 ha,” jelas Koordinator Pengamat Hama Kabupaten Agam, Asmardi, kepada Haluan Kamis (17/11).

Dikatakannya, hama tanaman tersebut akan cepat berkembang biak di lingkungan yang tidak menerapkan tanam serentak. Sehingga diperlukan penanganan yang cepat dan tepat agar tidak menimmbulkan dampak yang lebih buruk.

“Hama wereng dan ti-

kus merupakan musuh utama tanaman pangan. Oleh sebab itu perlu antisipasi supaya hama tersebut tidak sempat berkembang biak di areal pertanian,” katanya Ia menjelaskan, bila ingin tanaman bebas dari serangan wereng petani harus menanam benih padi tahan wereng. Selain itu. untuk mengatasi serangan hama diperlukan pengendalian hama terpadu.

“Petani tidak boleh lengah dengan hama ini, karena sangat berbahaya bagi tanaman pangan. Masyarakat harus berani untuk berkonsultasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini dinas pertanian agar hama ini tidak merebak,” tukasnya. (h/yat).

pihaknya juga merencanakan akan membuat skenario, film pendek, dan juga menulis buku tokoh. “Dalam hal ini saya akan membuat buku tentang Bupati Yuswir Arifin. Bagaimana beliau sangat menginspirasi,”paparnya.

Terkait dengan Diklat sastra yang bekerja sama dengan Rumah Bata itu, diharapkan para guru dapat menyumbang karya tulis sastranya sebagai koleksi perpustakaan daerah. “Di-

harapkan ini akan memajukan perpustakaan di daerah Sijunjung,”paparnya.

Sementara itu, Penggiat Komunitas Rumah Bata, Lindo Karsyah, menyebutkan, dengan kegiatan ini diharapkan akan kembali meningkatkan minat baca di kalangan murid dan juga guru. “Selain itu akan meningkatkan kunjungan ke perpustakaan daerah dengan merangkul kominitas yang ada saat ini,”katanya. (h/isr)

Perpustakaan Daerah Sijunjung Terus Berbenah PADANG, HALUAN — Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Kabupaten Sijunjung terus berbenah. Demi meningkatkan minat baca dan juga untuk meramaikan kembali kunjungan ke Perpustakaan daerah berbagai kegiatan pun terus dilakukan.

Salah satunya dengan menggelar Diklat penulisan sastra bagi guru SMP/MtsN se Kabupaten Sijunjung yang digelar pada 15 Novemwww.harianhaluan.com

ber lalu. Hal ini pun mendapat respon yang bagus dari peserta sekaligus dari pemerintah daerah.

Kepala Kantor Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi, Kabupaten Sijunjung, Darlias, kepada media Kamis (16/11), kemarin di Padang mengatakan, sebelum tahun 2015 itu kunjungan perpust akaan di Kabupaten Sijunjung hanya 7 orang per harinya. Hal ini disebabkan

karena Perpustakaan lama tersebut selain sempit dan panas, tempatnya juga berdekatan dengan pasar sehingga kurang diminati.

“Kalau pun ada yang datang itu hanya bapakbapak yang mengasuh anaknya karena istri berbelanja di pasar,”katanya bercerita.

Namun, kondisi itu telah berubah seiring dengan berbenahnya perpustakaan daerah itu. Bahkan jumlah kunjungan pun meningkat

hingga 70 – 100 orang per harinya. Bahkan pihak perpustakaan daerah pun menggelar berbagai kegiatan dengan merangkul komunitas, diman salah satunya Komunitas Rumah Bata untuk terus mempopulerkan perpustakaan.

“Semua elemen masyarakat saat ini sudah mulai melirik perpustakaan. Dampaknya tentu jumlah kunjungan terus meningkat,” ujarnya.

Selain menggelar kegia-

tan kata Darlias, pihaknya juga berencana akan merangkul Perguruan Tinggi (PT) untuk ikut dalam meramaikan perpustakaan. Dalam tahun 2017 mendatang, IAIN Imam Bonjol pun menyatakan kesediaannya untuk program empat jam bisa baca Alquran.

“Nanti kita akan mendata dulu seberapa besar masyarakat kita yang masih belum bisa baca Alquran,” ujarnya.

Selain itu lanjutnya,

Redaktur: Isra Hermanto

Layouter: Ilham Taufiq

SUMBAR Lingkar

Wagub Buka Rakor HIV dan AIDS PADANG, HALUAN — Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit membuka rapat koordinasi HIV/AIDS tingkat Provinsi Sumatera Barat, Kamis (17/11).

Menurut Wagub, program kegiatan pemberantasan HIV/AIDS maupun Narkoba merupakan kegiatan yang sangat mulia.

“Akhir-akhir ini peredaran narkoba sangat memilukan kita, aparat pun telah menjadi pengedar. Namun yang paling penting kita awasi pula HIV dan AIDS. Jangan sampai keluarga kita mengidap penyakit yang dapat membunuh itu,” ujar Nasrul Abit.

Dijelaskannya Sumbar terkenal dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang merupakan pedoman, norma yang ada di daerah ranah minang. Namun, norma dan aturan yang ada tak mampu menangkal peredaran Narkoba, HIV dan AIDS, malah tiap tahun kejadian semakin meningkat.

Lesbian, Gay, Bisexual, & Transgender (LGBT) sangat meresahkan mengingat LGBT dan penyalahgunaan narkoba merupakan faktor utama yang mendorong penyebaran HIV/AIDS di Sumbar.

Karena itu, Wagub mengimbau kepada masyarakat dan segenap aparatur pemerintah di Sumbar untuk tidak memberi ruang bagi pengidap dan pelaku LGBT. Sgera usir jika keberadaan dan aktivitas mereka didapati di lingkungan masingmasing.

“Kami minta bantu pada Ketua RT, RW, Lurah, Camat dan Bupati, kalau ada LGBT di tempat bapak, segera lapor pada pihak yang berwajib,” ujarnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Penanggulangan HIV dan AIDS tingkat Provinsi Sumbar di hadiri Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Rosnini Savitri, dan Kepala Biro Bina Sosial Syahril. (h/rls)

Bakorluh Sosialisasi GOP di Padang Panjang PADANG PANJANG, HALUAN — Pemprov Sumbar melalui Badan Koodinasi Penyuluhan (Bakorluh) Pertanian, Peternakan dan Kehutanan melakukan Gerakan Optimalisasi Penyuluhan (GOP) Pertanian di Kota Padang Panjang, demi menyiapkan para petani untuk siap menyonsong pasar global.

Gerakan tersebut juga ditujukan untuk memperkuat dan meningkatkan sektor pertanian di Kota Padang Panjang serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) para petani dan kelompok tani yang ada di Kota Padang Panjang.

"Semoga dengan optimalisasi penyuluhan ini, akan tercipta petani yang kaya ilmu pengetahuan. Selain itu GOP yang kita lakukan dapat meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk yangada di ASEAN," sebut Gubernur Irwan Prayitno, melalui Kelapa Sekretariat Bokurluh Sumbar, Yelfin Luandri, kepada Haluan usai memberikan penyuluhan pertanian di Jalan By Pass Lingkar Utara Bukit Kandung, Kelurahan Gantiang, Padang Panjang Timur, Selasa (13/11) kemarin.

Yelvin juga mengatakan, dengan GOP dapat terjalin koordinasi, sinergi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan penyuluhan lintas sektor.

"GOP ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Pemprov dengan Kabupaten Kota Padang Panjag, Lima Puluh Kota dan Sawahlunto Sijunjung. Khususnya Kota Padang Panjang, kita melihat adanya potensi lahan pertaniannya untuk mengimplementasikan teknologi pertanian dengan sistim modren," ungkapnya.

Sementara itu, Walikota Padang Panjang, Hendri Arnis, melalui Staf Ahli Ekonomi Pemerintahan Kota (Pemko) Padang Panjang, Irdiansyah Tanjung, menyambut baik pelaksanaan program GOP pertanian oleh Bakorluh Sumbar di Kota Padang Panjang. Dimana pertanian merupakan salah satu faktor penting dalam membangun perekonomian masyarakat Padang Panjang.

"Kita harapkan GOP pertanian ini mampu memberikan dampak baik terhadap para petani Kota Padang Panjang untuk mampu menerapkan program tanam padi Salibu oleh petani Padang Panjang," tutupnya. (h/mg-pis)

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

23

PEMBAHASAN RANPERDA TANAH DATAR 2017

Pemkab Ajukan Rp1,226 T ke DPRD TANAH DATAR, HALUAN — Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengajukan Ranperda APBD 2017 sebesar Rp1,226 triliun kepada DPRD setempat. Pasalnya, hingga saat ini ketergantungan fiskal Pemkab Tanah Datar kepada Pemerintah Provinsi dan pusat cukup besar, yakni sekitar 10,47 persen dari pendapatan daerah.

SIMULASI BENCANA — Petugas menyelamatkan warga yangt erkena bencana alam. Hal ini dilakukan saat simulasi bencana yang digelar BPBD Solsel, Kamis (17/11). JEFLI

BPBD Solsel Gelar Simulasi Bencana SOLSEL, HALUAN — Puluhan orang meninggal dan tiga ribu mengungsi akibat bencana banjir dan longsor di Solok Selatan (Solsel). Banjir mencapai ketinggian satu meter menggenangi ruas jalan nasional d i Kampung Tarandam, Nagari Pasar Muara Labuh, Kecamatan Sungai Pagu dan longsor di Kecamatan KPGD. Informasi tersebut bukan laporan ben cana sungguhan, melainkan simulasi banjir disertai longsor di Ruang Terbuka Muara Labuh, Kamis (17/11). Ratusan tim tanggap bencana ikut berpartisipasi dalam simulasi itu. Tim SAR, TNI, Polisi, BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan hingga

kelompok siaga bencana nagari.

“Kita juga mengundang BPBD Provinsi Jambi, Aceh, Padang Pariaman, Agam dan Kabupaten Goa Sulawesi Selatan dalam simulasi bencana banjir dan longsor ini,” kata Kepala BPBD Solsel, Editorial.

Selain itu, simulasi juga melibatkan masyarakat disekitar daerah rawan bencana. “Simulasi seakan nyata, seluruh tim sibuk evakuasi korban dalam memberikan pertolongan pada warga.

Begitu juga warga ada yang berperan sebagai korban bencana.

Sementara, Bupati Solsel mengatakan, kegiatan simulasi dilakukan bukan berarti bencana dikehendaki. Sebab, banjir dan

longsor sudah seperti bencana tahunan sejak 2012 hingga 2015 lalu. “Kita tak ingin bencana melanda Solsel, tapi bagaimana seluruh pihak siap dan siaga dalam menghadapi bencana jika ditakdirkan terjadi,” katanya.

Fasilitator BNPB, Tati S. Reinhart menyebutkan, yang terpenting dalam kegiatan simulasi adalah berfungsinya pos komando. “Bagaimana kit a menfungsikan tugas komandan tanggap darurat dengan satu komando seperti pengaturan logistik, evakuasi korban dan lainnya Hingga kegiatan berakhir semua sesuai protap,” tutupnya. (h/jef)

Hal ini dikatakan oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma, saat sidang paripurna dewan di Batusangkar, Rabu (16/11).

Ia menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggarkan sebesar Rp128,397 miliar yang terdiri dari pajak daerah Rp12,932 miliar, retribusi Rp10,477 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp132 miliar, dan lainlain pendapatan asli daerah yang sah Rp76,854 miliar.

Selanjutnya, dana perimbangan dianggarkan sebesar Rp986,643 miliar yang terdiri dari dana bagi hasil pajak Rp17,189 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp707,992 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp261,461 miliar.

Wabup menyampaikan, untuk dana lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp111,758 miliar yang terdiri dari dana hibah Rp5,453 miliar, dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp36,335 miliar, dan dana otonomi khusus Rp69,969 miliar berupa alokasi dana desa Rp62,469 miliar dan dana insntif daerah Rp7,5 miliar.

“Dalam rangka pencapaian dan peningkatan pendapatan daerah, kita terus berupaya melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD,” kata Zuldafri.

Selain itu, jelasnya, Pemkab Tanah Datar terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, DPR, DPRD provinsi serta para perantau untuk mem-

peroleh dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Ia menyampaikan, untuk anggaran belanja pada Ranperda APBD 2017 sebesar Rp1,310 triliun yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp801,982 miliar, dan belanja langsung Rp508,568 miliar.

Untuk belanja tidak langsung, katanya, dibagi menjadi enam yaitu terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp612,312 miliar, hibah Rp10,6 miliar, bansos Rp2,054 miliar, bagi hasil pada Pemerintahan Nagari Rp2,768 miliar, bantuan keuangan kepada Pemnag dan Parpol Rp164,246 miliar dan belanja tak terduga sebesar Rp10 miliar.

“Untuk belanja langsung, dibagi menjadi tiga yaitu terdiri dari belanja pegawai Rp46,971 miliar, belanja barang dan jasa Rp238,668 miliar, dan belanja modal Rp222,928 miliar,” bebernya lagi.

Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra mengatakan, pembahasan Ranperda APBD 2017 itu ditargetkan rampung pada akhir November 2016.

“Sejumah proses pembahasan Ranperda APBD 2017 sudah dimulai. Rencana paling lambat ketuk palu akhir bulan ini,” katanya.

Ia menyebut, DPRD selanjutnya akan melakukan sidang pada Jumat (18/11) dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, kemudian Senin (21/11) dengan agenda tanggapan atau jawaban Pemda atas pandangan umum fraksi tersebut. (h/fma)

Guru Diminta Tingkatkan Kualitas Pendidikan PASBAR, HALUAN — Peringatan Hari Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (HUT PGRI) yang ke-71 mengingatkan perjuangan guru untuk mencerdaskan generasi bangsa sudah lama dan berusia tua.

Diusia yang ini, guru harus bisa terus meningkatkan prestasi guna mengaplikasikan ilmu dan meningkatkan prestasi bidang pendidikan di Pasbar.

“Guru, mari kita tingkatkan kualitas pendidikan di Pasbar yang sempat merosot tajam diangka 18 se-kabupaten/kota

di Sumbar. Harus kita carikan solusi bersama,” ucap Bupati Syahiran, ketika melepas gerak jalan santai dalam rangka memperingati HUT PGRI ke-71 di Pasaman Barat, Kamis (17/11).

Ia menambahkan, Kepala Dinas Pendidikan yang baru saja dilantik harus bisa menggerakan semua elemen dibidang pendidikan. Agar dunia pendidikan di Pasbar bisa diperhitungkan dikancah nasional.

“Kadisdik yang baru dilantik saya pesankan, gerakkanlah seluruh elemen dan kekuatan

yang ada untuk mengangkat kembali prestasi Pasbar didunia pendidikan yang mencapai angka 18 itu,” tegas Syahiran.

Kadisdik, lanjutnya, juga harus membuat terobosan untuk bisa meningkatkan kualitas dan marwah generasi muda, seperti membuat surat edaran untuk pelajar supaya tidak menggunakan telepon genggam yang menggunakan kamera dan canggih.

Hal ini untuk melindungi pelajar dari pengaruh buruk dari HP. “Penggunaan HP canggih itu bisa disalah gunakan oleh pelajar untuk melihat hal-hal

yang kurang baik. Kita harus kontrol itu sebelum terjadi,”kata Syahiran.

Tidak hanya itu saja, PGRI yang bersinergi dengan dinas pendidikan juga harus bisa mengontol tingkal polah guru.

Syahiran meminta para guru untuk menjaga tingkah laku, sehingga bisa menjadi panutan oleh murid, serta masyarakat.

“Sebagai seorang guru, pikir-pikir dulu sebelum bertindak. Karena kita menjadi contoh. Jangan lagi banyak perceraian yang terjadi diantara guru. Sebab, guru itu uangnya

banyak, maka masalah rumah tangga juga banyak. Makanya guru harus waspadai itu,” pesan Syahiran.

Sementara itu, Kadis Pendidikan Pasbar, Irwan, menyatakan akan memperbaiki kualitas pendidikan di Pasbar, salah satunya dalam waktu dekat akan dibuat seminar untuk para guru.

“Guru itu harus terus belajar dan menggali ilmu. Jika terhenti sama saja dengan mati. Rencananya, kita akan membuat seminar tentang peningkatan kualitas guru ini,” terang Irwan. (h/ows/idn)

BUPATI Pasbar, Syahiran saat melepas para guru untuk mengikuti gerak jalan santai dalam rangka HUT PGRI ke-71, Kamis (18/11).

OSNIWATI

BNNK Sawahlunto Sosialisi P4GN SAWAHLUNTO, HALUAN – Sebanyak 30 orang pengawas dan Kepala Sekolah SMP di Kota Sawahlunto ikuti sosialisasi Penyuluhan, Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kegiatan yang diprakarsai oleh BNNK Kota Sawahlunto ini dilaksanakan di Hotel Ombilin, Rabu (16/11).

“Kita harus membentengi generasi penerus bangsa ini dari rongrongan narkoba, yang terus mengintai para pelajar. Sosialisasi ini bertujuan agar siswa mengerti narkoba merusak masa depan www.harianhaluan.com

serta bahaya dan hukuman apa mengkonsumsi dan pengedar Narkotika,” kata Kepala BNNK Sawahlunto, Guspriadi selaku narasumber.

Menurut Guspriadi, kegiatan BNK adalah program nasional karena Indonesia darurat narkoba. Ia berharap setiap sekolah ada duta narkoba serta komunitas anti narkoba di masyarakat. Karena itu, ia mengajak seluruhnya melawan narkoba yang sudah masuk bukan hanya di kota tapi ke desa desa.

“Ini program nasional dalam pemberantasan Narkoba sebab Indonesia sudah

dikategorikan sebagai darurat narkoba yang menyerang sendi-sendi bangsa, yaitu anak-anak sekolah dan ditargetkan Indonesia sebagai pemakai terbesar di Asia Tenggara. Kita tegaskan tidak ada ampun bagi pengedar obat-obat terlarang baik itu Zenit dan obat psikotropika.” katanya.

Perang terhadap narkotika, ungkap bapak tiga putri itu, harus benar benar dilakukan secara bersama sama. Salah satunya yang paling berperan adalah pihak sekolah.

“BNN Kota Sawahlunto sendiri, terus berkomitmen

memberantas dan meredam pemakaian dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sawahlunto, Sijunjung dan Dharmasraya. Kita juga sudah kerjasama dengan lapisan masyarakat dan pihak lainnya, termasuk melakukan rehabilitasi kepada pengguna yang kedapatan atau yang bersedia secara sukarela untuk diobati,” terangnya.

Dikesempatan itu, turut hadir sebagai narasumber Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Sawahlunto, Elianto d an Kasat Narkoba Polres Sawahlunto, AKP. Handi Satria. (h/hel/mg-rki) Redaktur: Heldi satria

Layouter: Ilham Taufiq

24

SUMBAR

JUMAT, 18 NOVEMBER 2016 18 Safar 1438 H

Lingkar

Kaum Ibu IV Jurai Ikuti Pelatihan Menjahit PAINAN, HALUAN — Sebanyak 40 orang kaum ibu di Kenagarian Batu Kunik Lumpo, Kecamatan IV Jurai, Pessel, diberikan pelatihan keterampilan menjahit oleh Pemerintahan Nagari. Pelatihan ini melibatkan tenaga pelatih yang sudah berpengalaman dalam bidang menjahit dari Painan.

Walinagari Batu Kunik, Syafriko mengatakan, pelatihan terhadap kaum ibu ini dimaksud untuk membuka lapangan kerja atau setidaknya bisa hidup mandiri serta mampu mendatangkan hasil dalam memenuhi kebutuhan keluarga .

“Para peserta disiapkan fasilitas berupa mesin jahit. Sedangkan bagi masyarakat yang sudah mampu membuka usaha, mesin jahit tersebut dapat dimamfaatkan sebagai Hak Guna Usaha (HGU). Mengenai modal usahanya, nanti akan kita carikan solusinya,” sebutnya.

Menurutnya, saat ini para peserta tengah ditempa membuat jahitan Badcover (selimut tebal), pakaian dan yang lainnya, guna modal keterampilan para ibu ini.

Pelatihan menjahit ini cukup mendapat tanggapan positif dari masyarakat.

Bahkan tingginya animo masyarakat terlihat dari jumlah perserta yang ikut pelatihan ini. “Karena keterbatasan dana, kaum ibu yang belum bisa ikut, bisa mengikuti pelatihan pada periode berikutnya,” tambahnya. (h/mjn)

Kerusakan Bendungan Duku I Pariaman Kian Parah PADANG PARIAMAN, HALUAN — Bendungan Duku I Kampuang Balimbiang di Kenagarian Campago Barat, Kecamatan V Koto, Kampung Dalam kerusakannya bertambah parah. Sebelumnya keretakan dagu dan bentangan volumenya tidak banyak, kini retakanya makin lebar dan terancam patah.

Bendungan dibangun melalui dana PNPM tahun 2008/2009 dengan rentangan aliran sawah untuk Rp250 hektare. Kalau bendungan ini patah atau tak berfungsi, otomatis sawah-sawah yang mengandalkan air dari bendungan ini akan lumpuh.

Sawah-sawah petani yang mengandalkan pasokan air dari bendungan irigasi Duku 1 Kampung Balimbiang itu sejak dari Kampung Balimbiang hingga ke daerah Sawah Rawang di kawasan hilirnya.

Ali (46), petani di Kampuang Balimbiang merasa khawatir dengan kerusakan bendungan yang makin parah. Pasalnya, bendungan ini merupakan satu-satunya sarana pengairan yang dimiliki petani sekitar.

“Kalau bendungan tidak berfungsi, tentu lahan tidak bisa ditanami,” ujarnya.

Untuk perbaikan kerusakan yang sudah sejak lama telah dicoba mengusulkan perbaikanya via musrenbang, tetapi hasilnya belum tampak juga. Kalau kita coba beriyuran sesama petani yang ada disini, biayanya terlalu tinggi, tak terjangkau.

“Kita berharap pemerintah turun tangan dapat membantu kerusakan bendungan ini,” harapnya.

Ketua P3A Karya Sepakat, Kenagarian Campago Barat, M Nasir kepada Haluan di lokasi bendungan Kamis (17/11) sangat berharap perbaikan dilakukan pihak berkompeten. “Karena jelas kondisi kerusakan sekarang sudah terlalu parah. Kita akan coba naikan proposal untuk perbaikan ini dari P3A. Mudah-mudahan direspon positif oleh pihak terkait yang ada di daerah ini,” pungkasnya. (h/tri)

www.harianhaluan.com

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Peserta SISCa Diingatkan Berpakaian Sopan SAWAHLUNTO, HALUAN - Kesuksesan perhelatan Sawahlunto Internation Songket Carnival (SISCa) pada Agustus 2016 lalu, ternyata dapat beberapa catatan dari warga Sawahlunto. Pasalnya, diajang tersebut, ada beberapa peserta yang menampilkan kekayaan khasanah Songket Silungkang dengan balutan yang tidak mencerminkan budaya ketimuran bangsa Indonesia, khususnya budaya Minangkabau.

Suara hati masyarakat itu juga sampai ke Gedung Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yang kemudian dicetuskan kembali oleh beberapa fraksi yang ada saat sidang paripurna baru-baru ini.

Anggota (DPRD) Kota Sawahlunto dari Fraksi Partai Golkar, Elfia Rita Dewi menyebutkan, fraksinya sangat memahami tujuan kegiatan dimaksud. Namun, dari pagelaran yang dilaksanakan tentu

ada hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap etika dan norma-norma kehidupan, baik adat maupun syariat Islam.

“Kita ingin dampak dari SiSCa ini tidak saja sebagai geliat ekonomi, tapi juga memiliki sisi edukasi bahwa dengan songket Silungkang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakaian sehari-hari, yang sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku,” ungkapnya.

Dia berharap, pada pelaksanaan Carnival Songket yang

PESERTA SISCa — Suasana iven Sawahlunto International Songket Carnival (SISCa) beberapa waktu lalu. RIKI YUHERMAN

akan datang, tidak ada lagi peserta yang mempertontonkan auratnya.

Pendapat yang sama juga sulontarkan oleh fraksi PPP,

Nasdem dan PAN. Melalui juru bicaranya Adi Iktibar, yang mengingatkan peserta SISCa yang kurang menjunjung tinggi norma agama serta nilai budaya

atau adat Minang. Terutama sekali dalam hal etika berpakaian.

“Harusnya, ada ketentuan yang jelas terkait cara berpakaian yang menyangkut norma adat dan agama,” tambahnya.

Adi menilai, kegiatan ajang SISCa merupakan karnaval penampilan beragam kreasi busana dengan desain unik berbahan songket Silungkang yang pesertanya dilombakan.

Kategori yang dilombakan adalah beregu umum luar Sawahlunto, beregu dalam kota dan perorangan tingkat pelajar SD, SMP dan SMA. “Karena itu harus ada panduan disain dan bentuk model pakaian yang harus dan boleh ditampilkan. Sehingga masyarakat tidak memandangnya sebagai pelanggaran etika berpakaian, apalagi norma berpakaian di ranah Minang ini,” pungkasnya. (h/mg-rki/hel)

Jaga Keutuhan NKRI, 3.000 Perda Dibatalkan PADANG, HALUAN — Lebih dari 3.000 Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia dibatalkan Kementerian Dalam Negeri demi menjaga keutuhan Negara.

Direktur Kebijakan Strategi Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI M. Nakir mengatakan, pembatalan peraturan tersebut dilakukan kar ena tumpang tindih, kontra dengan peraturan yang lebih tinggi, bahkan peraturan yang tidak jelas ujung pangkalnya.

“Betapa ruginya, anggaran, waktu, hingga pemikiran, namun keputusan itu harus dilakukan untuk menjaga keutuhan negara kita,” ungkapnya, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Kebijakan Pertahanan Negara dan Penataan Wilayah Pertahanan di Provinsi Sumbar, di Auditorium Gubernuran, Padang, Kamis (17/11).

Ia mengatakan, saat ini ancaman negara didominasi ancaman non militer yang tidak disadari sangat cepat meruntuhkan sendisendi pertahanan. Ancaman pertahanan Negara masuk melalui pintu daerah. Namun masyarakat, pemerintah, dan lintas sektor di daerah belum sepenuhnya memiliki kesatuan dalam menghadapi ancaman, meski telah mampu mendeteksi ancaman yang ada.

“Kita harus akui masyarakat

belum terbentuk untuk menghadapi ancaman non militer ini. Contoh ada penguasaan lahan yang tidak beraturan oleh kelompok tertentu yang merugikan kepentingan masyarakat, itu ancaman. Harusnya ada koordinasi lintas sektor. Persatuan dan koordinasi ini yang perlu diperkuat untuk disinergikan menangkal ancaman non militer,” jelasnya.

Ia juga mengatakan, saat ini, dimensi teknologi juga sangat berbahaya dalam menghancurkan pertahanan negara dengan merusak moral dan mental masyarakat melalui konten negatif. Diera kecanggihan teknologi, masyarakat dengan mudah mendapat informasi yang seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan, sekaligus kontennya mengadu domba antar kelompok masyarakat. Jika hal itu dibiarkan, masyarakat rentan terpecah dan pertahanan Negara melemah. Pada saat itu, kepentingan Negara lain yang menginginkan Indonesia hancur akan mudah masuk dengan berbagai metode.

“Dimensi ancaman dari sudut legislasi juga perlu diwaspadai, karena banyak pasal-pasal dari legislasi yang dilahirkan tidak jarang memuat kepentingan tertentu yang dapat menghancurkan pertahanan negara,” ujarnya. (h/rin)

Redaktur: Heldi Satria

Layouter: Ilham Taufiq