Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat SELASA,
19 September 2017 / 28 Dzulhijah 1438 H / Edisi: 311, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
DARI 12 NAPI YANG KABUR DARI LAPAS MUARO SIJUNJUNG
Enam Napi Masih Diburu AKSI yang mereka lakukan telah direncanakan satu minggu sebelumnya dan diduga telah berbagi tugas ketika mereka melaksanakan aksi melarikan diri tersebut HIMSAR SIREGAR Wakapolres Sijunjung
SIJUNJUNG,HALUAN — Enam dari 12 narapidana (napi) yang kabur dari Lapas Kelas II-B Muaro Sijunjung pada Minggu (17/9) berhasil diamankan aparat gabungan dan masyarakat di sejumlah tempat. Sementara, untuk memburu sisa napi kabur lainnya, aparat setempat masih saling berkoordinasi. Enam narapidana yang berhasil diamankan tersebut bernama Junaidi Bin Nurdin panggilan Jon (44), Eki Nofriana panggilan Eki (25) , Ardianto Panggilan Gito (30), Risman Saogok Bin Alminus (46), Nasrul Ependi Panggilan Rul Ceding (42) dan Randi Derion panggil Datuak (27). Keenam napi tersebut saat ini diamankan di sel tahanan Mapolres Sijunjung untuk penyeledikan lebih lanjut. Sementara itu enam napi lainnya yang masih dilakukan pencarian dan pengejaran yaitu Bendri Doni (34) asal Kabupaten Dharmasraya, Tehegeli (41) Kabupaten Dharmasraya, Dani Darmianto (30) Kabupaten ENAM DITANGKAP — Wakapolres Sijunjung Kompol Himsar Siregar memberikan keterangan kepada wartawan terkait upaya pengejaran 12 narapidana Lapas Klas II-B Muaro Sijunjung, Senin (18/9). Dari upaya yang telah dilakukan, tim gabungan dan masyarakat berhasil mengamankan enam napi. OGI GUNARDI
Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al Hadiid 57:1) SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA
04.59 12.19 15.31 18.22 19.31
WIB WIB WIB WIB WIB
Warga Stasiun Siap Bertahan BUKITTINGGI, HALUAN — Warga Stasiun Kota Bukittinggi akan tetap bertahan di lokasi penggusuran untuk mempertahankan nasib mereka, meskipun tenggat waktu surat pemberitahuan tiga (SP3) dari PT KAI untuk warga akan berakhir Selasa (19/9). Dari pantauan Haluan di lapangan hingga Senin (18/9) sore kemarin, belum ada tanda tanda warga yang melakukan aktivitas untuk pindah atau mengosongkan lahan tempat tinggal mereka. Namun demikian, warga cukup panik dan resah dengan tenggat waktu yang diberikan oleh PT KAI yang memberikan tenggat waktu hingga Selasa (19/9) ini. Sebelumnya, melalui Surat Pemberitahuan (SP3) tertanggal 14 September 2017, PT KAI memberi tenggat waktu paling lama lima hari bagi warga Stasiun yang bangunannya masuk dalam program penertiban di lingkungan Stasiun Bukittinggi, untuk dapat melakukan pembongkaran bangunan/ pengosongan lahan terhitung mulai surat tersebut dikeluarkan. Jika dalam tenggat waktu tersebut warga tidak juga melakukan pembongkaran bangunan dengan sendirinya, maka pihak PT KAI yang akan melakukan sendiri pembongkaran bangunan tersebut. Dan PT KAI juga tidak akan menanggung segala risiko atas tindakan pengosongan lahan tersebut. “Warga Stasiun Bukittingggi telah sepakat untuk tetap bertahan di lokasi
>> WARGA STASIUN hal 07
>> ENAM NAPI hal 07
5 Pegawai BPN Tersangka Tidak Terkait Penerbitan 4.000 Sertifikat PADANG, HALUAN – Adanya isu terblokir otomat isnya seluruh sertifikat yang masuk dalam Eigendom Verponding 1794 (masuk dalam sengketa tanah Maboed-red) pasca penetapan kelima pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang oleh Polda Sumbar, Rabu (6/9) silam dibantah oleh kepala Kantor Wilayah BPN Kota Padang, Zahirullah. Dirinya menjamin persoalan hukum yang melilit bawahannya tidak ada kaitannya dengan soal status tanah terblokir atau tidak. Bahkan sampai saat ini, operasional dan administrasi di Kanwil BPN Kota Padang masih berjalan seperti biasa. “Saya pastikan tidak ada pemblokiran sertifikat kembali. Kemarin kan sudah dicabut. Tidak ada persoalan hukum dengan operasional dan
administrasi yang berjalan di kantor saya. semuanya baik-baik saja,” kata Zahirullah kepada Haluan, Senin (18/9). Mengenai persoalan hukum yang melibatkan kelima pegawai BPN Padang, Zahirullah mengatakan itu tidak ada kaitannya dengan 4.000 lebih sertifikat yang diterbitkan oleh BPN selama tahun 1982-2010. “Tidak ada kaitannya. Lima pegawai BPN Kota Padang yang dijadikan tersangka itu merupakan kuasa Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang dalam perkara perdata No.04/Pdt.G/2016/PNPDG,” kata Zahirullah. Secara instansi, Zahir mengaku siap membela
>> 5 PEGAWAI hal 07
advertorial
Bupati Irdinansyah Berorasi Ilmiah di UNP
BUPATI Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan orasi ilmiahnya pada Dies Natalis ke-63 dan wisuda ke-109, Senin (18/9) di Auditorium UNP. IST
GUGUSAN beberapa pulau di lepas pantai Sumbar perlu pengawasan dari instansi terkait. IST
AWASI PULAU
DPRD Gandeng Instansi Terkait
TANAH DATAR, HALUAN — Bupati Tanah Datar H Irdinansyah Tarmizi tampil di hadapan ribuan civitas akademika Universitas Negeri Padang (UNP). Dia jadi narasumber utama pada orasi ilmiah dalam rangka Dies Natalis ke-63 dan wisuda ke109 perguruan tinggi negeri kebanggaraan Rang Minang itu, Senin (18/9) di Auditorium UNP Padang. Terlihat hadir pada kesempatan itu Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D, Ketua Senat Universitas Prof Z Mawardi Efendi, para guru
PADANG, HALUAN — Sumbar seperti kecolongan terkait dengan pengelolaan gugusan pulau yang disulap menjadi tempat wisata. Setelah pelanggaran di Pulau Suwarnadwipa terkait dengan masalah lingkungan, kali ini Pulau Sirandah yang berhadapan dengan persoalan acara yang ternyata dianggap bertentangan dengan norma-norma lokal dan perizinan. Karenanya, tak tertutup kemungkinan keberadaan pulau-pulau tersebut jadi tempat transit distribusi narkoba. Melihat kondisi ini, Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt. Intan Bano angkat bicara. Ia melihat, kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat saja terjadi di gugusan pulau sepanjang garis pantai Sumbar. Karenanya, perlu pengawasan lintas sektoral untuk menekan terjadinya hal-hal tersebut. Seiring dengan perjalanan pembahasan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWPPPK) tahun 2017-2037, kata politisi Partai Demokrat ini, ia berpendapat, dalam pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil ini, selain Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) sebagai penegak Perda, semua pihak terkait lainnya juga akan dilibatkan. “Kita kan punya Forkopimda. Ada Lantamal yang akan mengawasi laut, Korem mengawasi teritorial,
>> BUPATI hal 07
>> DPRD GANDENG hal 07
MENGINTIP UPAYA KABUR PARA NAPI SIJUNJUNG
Numpang Truk Pasir dan Nonton Acara Kesenian Sebanyak 12 orang napi dari Lapas Klas II-B Muaro Sijunjung melarikan diri dari Lapas pada Minggu (17/9). Kabar ini, membuat seluruh pihak di daerah itu, seperti aparat dan warga siaga, termasuk di daerah perbatasan. Hasilnya, separuh dari mereka tertangkap berkat upaya yang saling bahu membahu.
Laporan: OGI GUNARDI
S
EBELUM enam orang dari napi yang kabur itu tertangkap, terungkap beberapa upaya dari mereka lolos dari kejaran petugas keamanan. Ada yang pura-pura menjadi penumpang truk dan ada yang berpura-pura www.harianhaluan.com
menjadi masyarakat biasa dan berbaur di tengah warga yang sedang menikmati acara kesenian masyarakat. Dalam jumpa media di Polres Sijunjung, hal ini terungkap. Ada empat orang napi yang kabur menggunakan truk pasir yang melintas dari arah Muaro Sijunjung ke arah Padang SibuPULUHAN petugas berjaga-jaga di Lapas Klas II-B Muaro Sijunjung. Sebagian lainnya memburu
>> NUMPANG hal 07 para Napi yang belum tertangkap. OGI GUNARDI
Redaktur: RAKHMATUL AKBAR
Layouter: IRV@ND