Harian Umum
Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,
Bersama Membangun Negeri
19 OKTOBER 2016 / 18 Muharram 1438 H / Edisi: 019, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.500/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)
HILANG MISTERIUS—Untuk kesekian kalinya, ikon huruf plang nama Masjid Raya Sumatera Barat hilang secara misterius, seperti pada kondisi yang terpantau Selasa (18/10). Diduga, aksi tersebut dilakukan oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab. Pihak terkait diminta untuk melakukan pengawasan di sekitar lokasi. HUDA PUTRA
ASMAN ABNUR
64 Persen ASN Hanya Juru Ketik Rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) membuat risau MenPAN RB Asman Abnur. Untuk mendongkrak kompetensinya, berbagai pelatihan dan kursus segera dilakukan. Termasuk memperbaiki sistem penerimaan ASN. Bagi lulusan cum laude, akan dapat prioritas utama diterima jadi ASN.
Penerimaan DAU Naik 3,7 Persen PADANG, HALUAN — Pemprov Sumatera Barat akan mendapatkan tambahan porsi Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat sebesar 3,7 persen atau sekitar Rp2,1 miliar rupiah per bulan. Jika penerimaan DAU pada tahun 2016 sebesar Rp57 miliar, maka pada 2017 akan naik menjadi Rp59,1 miliar setiap bulannya. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Arkadius Dt Intan Bano mengatakan, dengan kenaikan tersebut, maka dalam setahun akan ada tambahan dana sebesar Rp25,2 miliar dari DAU pemerintah pusat yang masuk ke kas daerah atau APBD Provinsi Sumbar. Tambahan DAU itu terangnya, sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
>> PENERIMAAN hal 02
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni’mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni’mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS Ibrahim Ayat 7)
HAKIM TOLAK HADIRKAN SAKSI VERBALISAN
PH Bos Gula Bakal Hadirkan Saksi A De Charge PADANG, HALUAN — Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Padang menolak permohonan Penasihat Hukum (PH) terdakwa kasus dugaan peredaran gula tanpa label SNI, Xaveriandy Sutanto alias Tanto, untuk menghadirkan saksi verbalisan (penyidik dan pemeriksa) di per-
sidangan. Di sisi lain, hakim memberi kesempatan terakhir pada pihak terdakwa untuk menghadirkan saksi a de charge di persidangan pekan depan. Permohonan saksi verbalisan diajukan Defika Yufiandra dan Desmon selaku PH Xaveriandy Sutanto alias Tanto, sesaat sete-
lah hakim menunda kembali sidang yang seharusnya beragendakan mendengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge), yang belum mampu dihadirkan pihak terdakwa. “Sidang ditunda hingga
>> PH BOS hal 07
PERDAYAI JEMAAH DENGAN HARGA MURAH
Gurita Bisnis Biro Umrah Bodong PADANG, HALUAN –Bisnis Biro Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), tumbuh bak cendawan di musim hujan. Seiring pesatnya persaingan, banyak biro yang salah langkah. Berlaku curang, demi untung semata. Calon jemaah diminta waspada jika tak ingin uangnya melayang percuma. Setiap tahun, sedikitnya terdapat 2.500 masyarakat Sumbar yang menunaikan umrah ke tanah suci, dan 300 lainnya naik haji lewat jalur haji plus. Jika satu jamaah umrah membayar Rp28 KAKANWIL Kemenag Sumbar H Salman K saat memberi keterangan pada karyawan, Selasa (18/10) di Padang
>> GURITA hal 02
JAKARTA, HALUAN— Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Asman Abnur mengatakan 64 persen Aparatur Sipil Negar a (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS),
memiliki kompetensi yang rendah, bahkan berkemampuan hanya sekelas juru ketik. Jumlah itu tidak termasuk tenaga kesehatan dan guru. “64 persen kompetensi
>> 64 PERSEN hal 07
SIDANG GUGATAN PRAPERADILAN IG DITUNDA
KPK Tak Hargai Hak Tersangka JAKARTA, HALUAN—Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang permohonan praperadilan yang diajukan mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman (IG) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Selasa, 25 Oktober 2016, pekan depan. Penundaan dilakukan lantaran wakil dari KPK berhalangan hadir pada sidang yang digelar, Selasa (18/10). Tim kuasa hukum IG, Maqdir Ismail
>> KPK hal 07
BANGUNAN TEPI REL TANPA IMB
Pemko Padang Merasa Dirugikan PADANG, HALUAN – Pascapenemuan surat perjanjian sewa menyewa tanah antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan masyarakat awal Oktober 2016 silam, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang mendesak PT KAI untuk segera menyelesaikan persoalan izin pendirian bangunan permanen yang tanpa mengantongi IMB. Kondisi itu jelas merugikan Pemko Padang, baik dalam hal penerimaan PAD maupun penataan Kota. “Kami tetap berada dalam komitmen untuk menata pemukiman di tepi rel kereta api. Jadi kami meminta PT KAI dengan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan bangunan-bangunan yang berdiri tepi rel. Tanah itu dikelola oleh PT KAI, jadi langkah awal pastilah harus dari pihak PT KAI terlebih dahulu,” kata Kepala Dinas TRTB Kota Padang, Afrizal BR kepada Haluan, Senin (17/10). Menurutnya, tanah negara yang dikelola oleh PT KAI yang disewakan ke masyarakat adalah tanah yang berada di bawah penguasaan negara yang dengan alasan apapun tidak boleh disewakan. Pada kenyataannya, PT KAI menyewakan tanah ini kepada masyarakat.
>> PEMKO hal 02 Redaktur: RIAN SYAIR
Layouter: IRVAND