Haluan 20 Januari 2018

Harian Umum

EDISI: 085, TAHUN KE-70

SABTU, 20 JANUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

3 Jumaidil Awal 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi) , (QS Al Qasas Ayat 5)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

Puluhan Cakada Belum Laporkan Kekayaan PADANG, HALUAN — Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan, hingga Jumat (19/1) malam, puluhan bakal calon kepala daerah belum menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) ke KPK. Hari ini merupakan batas waktu terakhir bagi bakal calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2018 untuk melaporkan kekayaannya ke KPK. Para bakal calon kepala daerah seharusnya melaporkan LHKPN sebagai persyaratan untuk mengikuti Pilkada 2018.

Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya Hardianto Harefa mengatakan, hingga pukul 18.00 WIB, Jumat, baru sekitar 1.100 dari 1.150 orang bakal calon kepala daerah yang melapor. “Jadi mungkin tinggal beberapa puluh lagi,” kata Cahya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat malam.

Kemungkinan, para bakal calon kepala daerah yang belum melapor itu karena beberapa faktor seperti masih dalam perjalanan, pengiriman LHKPN lewat pos belum sampai, atau alasan lainnya. Febri mengatakan, sejauh ini sebagian bakal calon kepala daerah memang sudah ada yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Namun, banyak juga yang belum membuat laporan. “Sudah ada sekitar 360 orang.

Kami imbau yang belum untuk segera melaporkannya karena nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Febri.

Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k. Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Kemudian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Basaria Panjaitan mengatakan, kesadaran anggota legislatif untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) masih tergolong rendah. Terlebih lagi anggota legislatif di daerah. “KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28 persen,” ujar Basaria sebelumnya.

Secara nasional, angka pelaporan harta kekayaan oleh anggota legislatif juga terbilang rendah, yakni sebanyak 30,96 persen dari 14.144 wajib lapor. Sementara >> PULUHAN hal 07

TAK MASUK KERJA – Puluhan karyawan Matahari Departement Store yang ada di Basko Grand Mall dipulangkan, dan tidak bekerja pascaeksekusi terhadap bangunan hotel dan grand mall, Jumat (19/1). Tidak hanya karyawan Matahari, sejumlah toko yang ada di Basko Grand Mall juga terpaksa meliburkan karyawannya. IRHAM

KETUA PHRI SUMBAR

Cara Eksekusi Hotel Basko Berbahaya ksekusi hotel dan grand mall Basko, Kamis (18/1) menjadi sorotan banyak pihak dan menimbulkan persepsi buruk terhadap dunia usaha Sumbar. Banyak investor yang berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Sumbar, karena takut hal serupa menimba. Pertanyaan yang banyak muncul, kemana pemerintah saat itu?

E

PADANG, HALUAN — Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran menyesalkan cara Pengadilan Negeri Padang mengeksekusi hotel basko saat

eksekusi lahan hotel dan mal Basko, Kamis (18/1). PHRI menilai eksekusi itu berbahaya.

Maulana Yusran, mengutarakan, pihaknya prihatin melihat cara Pengadilan Negeri

Padang yang anarkis dan berbahaya saat mencoba meruntuhkan bagian belakang hotel Basko karena di dalam hotel ada banyak orang, baik karyawan maupun tamu.

“Seharusnya eksekutor memastikan bahwa tidak orang lagi di dalam hotel. Seharusnya aparat keamanan menyuruh tamu hotel keluar, kalau tidak bisa diajak, dipaksa saja. Jangan sampai tamu hotel yang tidak tahu apa-apa dengan masalah itu menjadi korban.

Jangan mengeksekusi hotel

seperti mengeksekusi bangunan liar atau bangunan kosong.

Ini hotel. Banyak orang di dalamnya. Kalau kemarin eksekusi bangunan itu diselesaikan, lalu terjadi apa-apa saat bangunan itu diruntuhkan, misalnya terjadi kebakaran karena di atas bangunan itu ada kolam renang, lalu airnya tumpah mengenai genset atau yang bisa menyebabkan terbakar, siapa yang bertanggung jawab terhadap tamu hotel?

Mengeksekusi hotel sebesar itu harus punya perencanaan dan

memperhatikan bangunan yang akan terkena dampak peruntuhan itu. Jangan sampai eksekusi menimbulkan masalah baru,” ujarnya saat dihubungi Haluan, Jumat (19/1).

Maulana Yusran menyarankan PT Kerata Api Indonesia (KAI)—pihak yang beperkara dengan Basko Group— dan Pengadilan Negeri Padang untuk tidak melihat masalah tersebut dari sudut pandang kalah dan menang, tetapi me>> CARA hal 07

Pak Bas Dulu Diminta Pulang Kampung

Oleh Bustami Narda

M

embaca judul berita utama Haluan, Jumat kemarin,”Basko “Dihabisi” di Kampung Sendiri”, mengingatkan saya pada sekian puluh tahun silam, ketika saya menjadi notulen Gubernur Sumbar Hasan Basri Durin (Alm) di ruangan kerjanya.

Suatu hari, Gubernur Hasan Basri Durin terlibat pembicaraan dengan pemilik Universitas Jaya Baya Jakarta yang orang Paria-

man. Namanya saya sudah lupa.

Di ruangan itu hanya ada tiga orang saja. Pak Gubernur Hasan Basri Durin, pemilik Universitas Jaya Baya tersebut dan saya sebagai tukang catat hasil pembicaraan dua tokoh yang saya lihat sangat akrab ini.

Dari sekian banyak pembicaraan, satu hal yang menarik untuk tulisan ini, ketika pak Hasan mengatakan bahwa sahabatnya ini orang sukses di rantau, orang kaya raya, tapi satu hanya kurangnya, orang malas pulang kampung. Hal ini diutarakan pak Hasan dengan nada bergurau penuh tawa dan canda.

Sekali itu saya melihat pak Hasan berkelakar seceria itu. Biasanya beliau orang yang serius, sulit berkelakar apalagi tertawa-tawa.

Begitu habis pembicaraan pak Hasan, temannya ini langsung menjawab, bahwa bukannya dia tak mau pulang, namun hidup di kampung ini d ia yang tidak pandai. Dia takut kalau nanti

setelah pulang pula orang kampung benci. “ Jan-jan bisuak, alah dakek pulo mangko ka jauah. (Jangan-jangan besok setelah dekat pula maka berjauhan),” jawabnya lagi-lagi sambil bergurau dan tertawatawa penuh akrab.

“Kawan lihat Basrizal Koto.

Dia seorang anak muda sukses di rantau, yang kini mau pulang membangun kampungnya. Dia telah mengatakan siap menanamkan investasinya di sini (Sumbar). Pertama dulu memang sama juga pemikirannya dengan kawan. Tapi setelah saya yakinkan berkali-kali bahwa saya memintanya agar mau membangun kampung, agar mau menanamkan investasi di tanah kelahirannya, dia toh mau. Tapi dia kan lain dari kawan. Dia anak muda yang keras, tapi sangat hormat pada orang tua. Rendah hati. Kawan kan tak seperti dia. >> PAK BAS hal 07

SEORANG pekerja mengais puing-puing reruntutan Basko Grand Mall untuk mencari-cari barang yang masih bisa diselamatkan. Akibat eksekusi yang dinilai membahayakan, manajemen Basko Hotel dan Basko Grand Mall mengalami kerugian yang tak sedikit. IRHAM

Wawako: Basko Berkontribusi Besar PADANG, HALUAN — Wakil Walikota Padang Emzalmi prihatin atas eksekusi bangunan Basko Hotel dan Mall yang terjadi Kamis (8/ 1). Basrizal Koto menurut Emzalmi adalah sosok yang

berjasa dalam membangun dunia usaha dan lapangan kerja di Kota Padang.

Dieksekusinya Basko berdampak buruk bagi warga >> WAWAKO: hal 07

Yusafni Menolak Bertanggung Jawab Sendiri PADANG, HALUAN – Pihak Yusafni Ajo, terdakwa kasus dugaan korupsi Rp6,5 miliar menganggap dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur. Alasannya, di dalam dakwaan, Yusafni didakwa melakukan tindakan hukum secara bersama, namun dalam persidangan hanya Yusafni sendiri yang diajukan sebagai terdakwa.

Hal itu diungkapkan Bob Hasan, kuasa hukum Yusafni dalam eksepsinya, Jumat (19/ 1). “Mengapa berkasnya Yusafni itu sendiri, sementara dalam dakwaan disebut bersama-sama. Walau dalam aturan tindak pidana korupsi dapat saja diacarakan dalam persidangan yang sama, nawww.harianhaluan.com

TERDAKWA korupsi Rp6,5 miliar, Yusafni Ajo berjalan keluar dari ruang sidang, usai duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Padang, Jumat (19/1). IRHAM

mun berkasnya berbeda. Jadi dakwaan itu kabur menurut kami karena dalam kasus ini hanya mendakwa satu orang,” kata Bob Hasan di Pengadilan

Tindak Pidana Kurupsi (Tipokor) Padang.

Dikatakannya, dalam dakwaan itu semestinya JPU menyusunya dengan cermat,

 Redaktur: Bhenz Maharajo

teliti dan jelas. Mulai penyusunan pasal dalam dakwan, peristiwa hukum, peristiwa pidana dan sampai titik penentuan atas secara hukum seseorang dinyatakan tersangka. “Dalam struktur pemerintahan daerah, kewenangan itu bukan terletak pada Yusafni sabagai PPATK, tetapi atasanya. Bahkan perlu diketahui bahwa sesungguhnya Yusafni ini tidak bisa diulang-ulang menjadi PPATK beberapa tahun berturut-turut. Di sini bisa dilihat kenapa dia bisa selalu ditunjuk, tentu ada sesuatu di sini,”ujarnya lagi.

Ketika dakwaan hanya tertuju pada satu orang >> YUSAFNI hal 07  Layouter: Syamsul Hidayat

2

UTAMA

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

GUGAT KPU PADANG

Syamsuar-Misliza Jalani Sidang Pertama PADANG, HALUAN— Pasangan bakal calon Syamsuar Syam-Misliza meminta Panwaslu Kota Padang membatalkan berita acara pendaftaran Bapaslon Cawako Padang oleh KPU Padang. Pada sidang pertama, pasangan ini meminta hak nya melanjutkan proses pendaftaran dan bertarung di Pilkada Padang 2018.

JELANG PILKADA 2018

DPRD Waspadai Mobilisasi Mahasiswa PADANG, HALUAN — DPRD Kota Padang mengkhawatirkan adanya mobilisasi masa terutama mahasiswa luar Kota Padang, untuk memilih calon tertentu. DPRD memin ta, KPU Kota Padang lakukan proses kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit), yang dimulai Sabtu (19/1) dilakukan dengan sebaik mungkin.

“Apapun namanya, sebetulnya sudah ada aturan wajib KTP yang di atas satu tahun berdomisili di Kota Padang. Jadi pertanyaan kami, jangan sampai mahasiswa yang tidak terdata digunakan sebagai pendukung parpol tertentu untuk menambah suara pada salah satu kandidat,” ungkap Ketua Komisi l DPRD Kota Padang Azirwan, Jum’at (19/1).

Kekhawatiran itu terjadi, ketika melihat sejarah jumlah partisipasi pemilih dalam Pilkada dulu yang hanya sekitar 50 an persen.

Sehingga akan ada pengkondisian mahasiswa. Tidak hanya mahasiswa, ketakutan juga ada pada pemilih pemula yang saat ini cukup besar yakni 20 persen.

“Kami sudah mengetahui ada pembinaan dari partai selama ini, yang betul-betul melekat pada mahasiswa yang berazaskan pada satu kelompok,” ujarnya.

Berdasarkan data, ia akan melakukan proses pengawasan sesuai dengan tupoksi DPRD, dan secara mekanismenya akan memberikan sanksi pada partai yang terindikasi melakukan hal itu.

“Untuk pengawasan, ada tindak lanjutnya berupa sanksi. Kalau terbukti, sesuai fungsi pengawasan, akan melakukan sesuai aturan,” ujarnya.

Ketua KPU Padang M Sawati, mengatakan, jangan khawatir akan adanya perbuatan mobilisasi mahasiswa yang bukan penduduk asli Kota Padang untuk mendukung calon tertentu. Siapapun itu, jika dalam hasil coklit tidak terdaftar sebagai penduduk Kota Padang, maka tidak akan dapat memilih.

“Besok kami mulai mencoklit. Semua didatangi dan didata. Termasuk, lokasi yang banyak terdapat kos-kosan mahasiswa.

Sepanjang mahasiswa terdaftar sebagai penduduk Kota Padang dan terdaftar sebagai DPT, maka dapat memilih, dan begitu sebaliknya,” ungkapnya.

Sebab, dalam proses pemilihan nantinya, KPPS tidak akan menerima siapapun itu termasuk mahasiswa yang tidak terdaftar sebagai DPT untuk ikut memilih.

“Mereka boleh memilih kalau punya KTP Kota Padang, atau Suket. Jadi jangan khawatir, karena pilkada ini ruang lingkup nya kecil. Tidak mungkin warga kabupaten kota lain memilih, kalau tidak pindah menjadi penduduk Padang,” pungkasnya. (h/ade)

GUGAT KPU — Pasangan Bakal Calon Walikota Padang, Syamsuar Syam-Misliza mengikuti proses sidang gugatannya terhadap KPU Padang setelah mereka dinyatakan tak memenuhi syarat menjadi calon Walikota. RINA

P3MD DINILAI KURANG

Sumbar Ajukan Penambahan 200 Orang PADANG, HALUAN – Pendamping professional Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Sumbar perpanjangan kontrak. Hal ini karena, pendamping profesional P3MD mulai dari Tenaga Ahli (TA) tingkat kabupaten, Pendamping Desa (PD) di kecamatan dan Pendam Lonkal Desa di Nagari/Desa dikontrak pertahun anggara. ”Ya, setiap tahun memang seluruh TA, PD dan PLD kontraknya di perbarui, karena, seluruh pendamping professi onal kita dikontrak pertahun anggaran,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbar, Syafrizal, Jumat (19/1), usai mengahdiri penandatanganan kontran pendamping P3MD tahun 2018.

Lebih jauh dikatakanya, perpanjangan kotran tersebut juga harus memenuhi aturan yang ada, dimana semua pendamping harus dievaluasi kinerjanya dalam satu tahun, seterusnya pendamping ini harus berada dilokasi dimana ia ditugaskan. ”Evaluasi kenerja berdampak kepada dilanjutkan atau diputusnya kontrak pada tahun berikutnya. Untuk di Sumbar memang ada beberapa yang memiliki nilai evaluasi yang agak rencah, namun telah kita lakukan pemanggilan terhadap yang bersangkutan.

Terpenting itu adalah semua pendamping wajib berada didaerah dampinganya, sehing ga bisa memaksimalkan proses damping anya,”terang Syafrizal lagi.

Dijelaskanya, saat ini di Sumbar memili ki 80 orang TA, 319 orang PD dan 317 orang PLD. Jumlah tersebut masih mengalami keku rang di PLD, karena dalam aturanya PLD

tersebut mendampingi dua atau tiga Nagari/ Desa. Hal ini sangat tidak cocok di Sumbar, karena Nagari yang ada itu sangat luas dibandingkan desa yang ada diluar Sumbar. ”Nagari yang ada di Sumbar sekarang itu dalah gabungan dari beberapa desa dahulunya, bahakan ada 1 nagari itu gabungan dari 12 desa. Untuk itu kita sudah mengusulkan untuk penambahan 200 orang PLD lagi, semoga dalam waktu dekat disetujui oleh pihak kementerian,”katanya.

Kekurangan PLD tersebut karena ada sebagian yang telah mengundurkan diri, ada juga yang mendapatkan pekerjaan lain. Ia berharap kedepanya, satu orang PLD mendamping satu Nagari, dengan demikian bisa lebih maksimal dampingan terhadap masyarakat.

Terpisah, Firdaus Tenaga Ahli Madya Peningkatan Kapasitas dan Kaderisasi, mengatakan, untuk semua tenaga pendamping professional tersbut harus selalu belajar serta meningkatakam kapasitasnya sebagai pendamping. Karena, sukses daerah dampingan dalam menjalankan program nagari tidak terlepas dari peranan penting pendamping.

“Setiap saat kita harus selalu meningkatakan kapasitas sebagai pendamping, supaya daerah yang menjadi tanggungjawabnya bisa didampingi secara maksimal,” kata Firdaus.

D itekankanya, sebagai pendamping tidak hanya mempunyai target bagaimana anggaran dana desa itu bisa habis. Namun, pendamping harus bisa menjadikan daerah dampinganya tersebut bisa menjadi desa/ nagari mandiri, sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang. (h/mg-hen)

Napi 14 Tahun Penjara Simpan Sabu TANAHDATAR, HALUAN - Narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Parak Juar Batusangkar ditemukan memiliki Narkoba jenis sabusabu, hal itu terungkap saat razia rutin petugas Rutan.

Pelaku BC alias E, (38) yang telah menjalani vonis hukuman 14 tahun penjara itu, tak lantas membuat jera. Buktinya dalam razia rutin yang dilakukan petugas Rutan kelas II B Batusangkar, ditemukan 1 paket kecil barang haram yang diduga sabu-sabu, sebut Kepala Rutan Parak Juar, Batusangkar, Wiwid Feryanto, Kamis (18/1).

“Satu paket kecil barang haram

yang diduga sabu itu sudah kita serahkan ke Polisi, berikut E yang diduga kuat sebagai pemiliknya juga sudah kita serahkan, ke Polisi,” kata Ka Rutan didampingi Kasi Pelayanan Arlen Gumanti dan Kepala Satuan Pengamanan Edwar.

Disebutkannya, barang haram tersebut ditemukan oleh petugas Rutan di atas ventilasi kamar nomor lima, yang dihuni oleh sembilan narapidana. Selain 1 paket sabu dengan berat 0,79 gram, petugas juga menemukan barang terlarang lainnya, seperti 2 unit handphone, satu buah sendok logam, korek api, pipet,

satu tutup botol aqua, satu kaca pirek, satu baterai handphone dan serta alat hisap.

Dijelaskannya, dari pengakuan E barang haram itu ia dapatkan dari seseorang dengan inisial K sewaktu membesuknya. Selepas itu kata Ka Rutan, pelaku E dilakukan tes urine dan didapati hasil positif.

“Kami berkomitmen, untuk menjadikan Rutan bebas dari Narkoba, baik warga binaan maupun petugas, jangan coba-coba bermain Narkoba, bila terbukti akan saya tindak,” tegasnya.

Pihak Rutan juga berharap pada pemerintah daerah, untuk

bisa membantu perbaikan sarana dan prasarana MCK di Rutan itu, lantaran sudah tidak layak lagi.

Sementara, Kapolres Tanah Datar AKBP Bayuaji Yudha Prajas melalui Paur Humas IPTU KL Toruan dalam press realisnya menyebutkan, bahwa BC alias E mengakui bahwa barang haram tersebut adalah miliknya, yang ia peroleh dari seseorang inisial K. “Sewaktu razia, seluruh napi kaget, termasuk E, ia berusaha membuang barang haram itu ke lubang WC, namun akhirnya ketahuan juga, dan saat ini inisial K sedang dalam penyelidikan,” katanya. (h/fma)

Gugatan ini dilayangkan pasangan suami istri ini setelah KPU Padang membatalkan pencalonan pasangan dari jalur independen Syamsuar Syam-Misliza, karena tidak memenuhi persyaratan. KPU menilai persyaratan Bapaslon tidak lengkap, karena pasangan ini tidak membawa surat keterangan Laporan Harta Kekayaan (LHKP).

Dalam permohonannya, yang dibacakan oleh kuasa hukum bakal pasangan cawako Syamsuar Syam-Misliza, Pallecy Permana meminta KPU Padang membatalkan berita acara tentang pen daftaran bapaslon Cawako Padang. Selain itu, ia juga meminta hak Bapaslon untuk melanjutkan proses pendaftaran dan menjadwalkan ulang pendaftaran.

“Pendaftaran Syamsuar-Misliza ditolak KPU, karena dianggap tidak bisa membuktikan bahwa LHKPN yang merupakan salah satu syarat pendaftaran telah diproses KPK. Padahal semua sedang proses,” ujarnya, usai sidang di kantor panwaslu Pa-

dang, Jumat (19/1).

Menurut Pallecy, keputusan KPU Padang untuk menolak proses pendaftaran bapaslon dari jalur perseorangan itu tidak sesuai dengan aturan. Kuasa hukum pemohon pun mengharapkan pihak KPU Padang sudah dapat memberikan keputusan terkait permohonan ini pada sidang berikutnya sehingga tidak perlu melakukan proses yang lebih panjang.

Sementara itu, pihak KPU Padang sebagai termohon diwakili Ketua Divisi Hukum Riki Eka Putra saat sidang meminta waktu kepada Panwaslu untuk memberikan jawaban terkait permohonan pemohon.

“Saya memohon waktu kepada Panwaslu untuk mempersiapkan jawaban terkait permohonan ini,” ujar Riki.

Mendengarkan itu, pimpinan sidang Yunesty Helmi pun kemudian menunda sidang dan dilanjutkan hari Sabtu (20/01) pukul 09.00 WIB. Pimpinan sidang meminta pemohon untuk menghadirkan saksi (jika ada) pada sidang berikutnya, sedangkan termohon diminta untuk memberikan jawaban.

Ketua Panwaslu Padang Dorry Putra mengatakan laporan dari Syamsuar-Misliza merupakan sengketa pertama yang ditangani Panwaslu pada Pilwako Padang 2018. Ia pun belum bisa memasti kan apakah bapaslon tersebut bisa melanjutkan proses pendaf taran atau tidak.

“Kita belum bisa memastikan karena ini baru sidang yang pertama. Kita tunggu saja hasil keputusan sidangnya nanti,” ujarnya. (h/rin)

Warga Korsel Dijambret Saat Ber-Selfie PADANG, HALUAN - Warga Korea Selatan menjadi korban penjambretan saat berswafoto (selfie) di depan Hotel Axana Kamis (18/1) pukul 18.30 WIB. Saat WNA asal Korea Selatan yang bernama Ku Kyun Gah (39) mengabadikan momennya di sekitaran hotel bersama teman dan gurunya. Namun disaat selfie tersebut, mendadak pengendara motor merampas paksa telepon genggam yang berada di tangannya.

Dalam sekejap, telepon genggam WNA itu langsung berpindah tangan ke pelaku jambret. Korban juga tidak bisa berbuat banyak, karena pelaku langsung tancap gas usai melakukan aksinya.

Korban yang tidak tahu banyak tentang Kota Padang itu segera minta bantu pada temannya. Berkat google map, dia akhirnya menemukan kantor polisi lalu membuat laporan kasus tersebut.

“Saat ia sedang selfie tersebut, seseorang tidak dikenal menggunakan sepeda motor langsung mengambil handphone Samsung miliknya,” ujar Kanit Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang, Ipda Nofrizal M. Ia juga mengatakan, kejadian penjambretan terhadap WNA

baru kali ini terjadi di Kota Padang sejak tahun 2018.

“Untuk kejadian jambret banyak, tapi yang korbannya WNA baru kali ini,” lanjutnya.

Terpisah di waktu yang sama seorang perempuan beridentitas Sri Afni (32) melapor ke SPKT, warga jalan Terandam 4, Nomor 5, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur itu juga menjadi korban penjambretan.

Peristiwa tersebut terjadi di simpang Air Mancur, Pasar Raya ketika duduk di angkot jurusan Pasar Raya - Siteba sekitar pukul 18.00 WIB. “Baru naik angkot, tiba-tiba ada yang masuk langsung mengambil handphone saya secara paksa”. Kata Sri Afni.

Sri yang bersama temannya diatas angkot mengaku selain dia berdua, ada seorang lelaki paruh baya diatas angkot terse but. “Selain kami berdua ada seorang laki-laki diatas ang kot,”ulasnya.

Akibatnya handphone jenis Oppo F1 S raib berpindah tangan ke penjambret tersebut.

Nofrizal menambahkan, kedua korban penjambretan sudah dimintai keterangan sebagai laporan awal saja dan selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti. (h/mg-hkl)

tanah yang notabene akan digunakan sebagai jalan akses mobilisasi. Warga pun menerima ganti rugi atas tanaman pada kwartal pertama 2013 yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah dan jenis tanaman.

Pekerjaan normalisasi Batang Lampasi dikerjakan mulai November 2012 dengan masa kerja 700 hari kerja. Setelah pekerjaan selesai, tanah milik warga yang sudah diganti rugi tanamannya itu tak kunjung dikembalikan, malah berubah fungsi menjadi akses masuk yang permanen hingga saat ini. Dengan kata lain Pemko sudah mengambil alih jalan tersebut tanpa ada ganti rugi terhadap tanah warga yang diambil.

Bakhtiar mengatakan, warga menuntut hak atas tanah yang diambil oleh Pemko. Warga sudah dirugikan lebih kurang 46,2 Milyar ditambah kerugian sebesar 153 juta terhadap pengerukan 2550 kubik tanah untuk pengerasan jalan normalisasi Batang

Lampasi. Bahkan menurut Bakhtiar, Pemko sudah melakukan perbuatan melawan hukum atas penyerobotan tanah secara sepihak tersebut.

Salah satu warga yang menggugat, Fiki Irza (36) mengaku heran dengan sikap Pemko yang kukuh tak mau mengganti rugi atas tanahnya itu. “Untuk normalisasi Batang Agam di Payakumbuh Barat, Pemko mau menggantinya. Kenapa kepada kami tidak? Padahal jelas-jelas saya punya sertifikat hak milik tanah itu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Payakumbuh Muslim ketika dihubungi Haluan, Jumat (19/01) mengatakan pihak Pemko Payakumbuh menghormati proses peradilan yang sedang berjalan. Pemko pun sudah meminta bantuan hukum kepada pengacara negara untuk menghadapi gugatan tersebut. (h/ mg-ari)

NORMALISASI BATANG LAMPASI

Zuraini Cs Gugat Pemko Payakumbuh PAYAKUMBUH, HALUAN — Pemerintah Kota Payakumbuh Cq Wali Kota Payakumbuh digugat secara perdata oleh warganya sendiri terkait ganti rugi tanah untuk pembangunan Normalisasi Batang Lampasi. Zuraini dan kawan-kawan, warga dari Payakumbuh Utara yang berjumlah 14 orang itu menuntut agar Pemko membayar ganti rugi dengan total lebih kurang 47 Milyar atas pemakaian tanah untuk pelebaran jalan dan normalisasi Batang Lampasi di Kelurahan Payonibung dan Kelurahan Talawi, Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh.

Perkara mulai disidang perdana dengan agenda pembacaan gugatan oleh kuasa hukum warga yang menggugat di Ruang Sidang Cakra Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kamis siang (18/01).

Bertindak sebagai Hakim Ketua Jarot Widiyatmono, Hakim Anggota Neli Gusti Ade dan Agung Darmawan, serta Panitera Pengwww.harianhaluan.com

ganti Ade Wahyuni. Sedangkan 14 orang warga yang mengajukan gugatan adalah Zuraini (72), Fiki Irza (36), Eridasni (51), Nur Hayati (57), Khairul Salim (59), Ratnah (87), Ismail Muchtar (51), Jasniati (57), Yurida Yasni (52), Nurlianis (75), Heliya Rova (51), Khainar (78), Musriani (66), dan Yeti Warnis (55).

“Kita sebenarnya sudah melakukan m ediasi dengan pihak Pemko. Ternyata pihak pemko menanggapinya dengan saklek.

Mereka mengatakan tidak akan melakukan upaya apapun sebelum adanya putusan pengadilan.

Makanya, upaya hukum ini ditempuh,” ujar Kuasa Hukum penggugat Bakhtiar Arif Lubis, SH. Dalam perihal gugatan perdata yang dibacakannya ,awalnya Pemko Payakumbuh akan melakukan pembangunan Normalisasi Batang Lampasi menggunakan APBD Sumbar tahun 2012. Pemko pun menyediakan tanah di area Batang Lampasi yang merupakan

KUASA Hukum penggugat Bakhtiar Arif Lubis bersama pihak keluarga warga saat diwawancara wartawan usai sidang perdana gugatan perdata warga terhadap Pemko Payakumbuh terkait ganti rugi tanah untuk pembangunan normalisasi Batang Lampasi di Pengadilan Negeri Payakumbuh, Kamis (19/01)

milik 14 orang warga tersebut dan di atasnya telah tumbuh berbagai jenis tanaman milik warga itu.

Untuk pembangunan Normalisasi dibutuhkan akses jalan

untuk memobilisasi peralatan dan material, sehingga diperlukan partisipasi warga dengan cara bersedia menerima ganti rugi atas tanaman yang tumbuh di atas

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

BOLA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

3

BRIGHTON VS CHELSEA

Tamu Sedang dalam Masalah

HAZARD

LONDON, HALUAN — Chelsea akan bertandang ke markas Brighton pada matchweek 24 Premier League 2017/18, Sabtu (20/1) pukul 19.30 WIB di Falmer Stadium. The Blues datang membawa segudang masalah.

Salah satu masalahnya adalah kesulitan mencetak gol ke gawang lawan. Masalah ketajaman tersebut membuat mereka sulit meraih kemenangan. Selain itu, dalam lawatan ke Amex Stadium ini, Antonio Conte juga tidak bisa memainkan Pedro dan Alvaro Morata.

Chelsea baru saja bersusah payah mengeliminasi Norwich City dalam partai replay Piala FA di Stamford Bridge. Imbang 1-1 setelah gol Michy Batshuayi dibalas oleh Jamal Lewis saat injury time membawa laga ke extra time, kemudian Chelsea menang adu penalti 5-3. Dalam laga yang

memakai VAR ini, dua pemain Chelsea dikartu merah, yakni Pedro dan Morata.

Setelah habis-habisan lawan Norwich, Chelsea harus menghadapi Brighton dalam lanjutan kompetisi liga. Sialnya, jadwal mereka adalah yang paling awal.”Dalam dua hari

kami sudah harus melawan Brighton. Kami harus berusaha memulihkan diri sebaik mungkin. Takkan mudah melawan Brighton. Kami punya banyak masalah, Pedro dan Morata juga tak bisa dimainkan,” kata Conte setelah laga kontra Norwich, seperti dikutip Metro.

Chelsea cuma bisa imbang sepanjang waktu normal dalam lima laga terakhirnya di semua kompetisi, tepatnya sejak pergantian tahun. Itu termasuk hattrick 0-0 kontra Norwich, Arsenal dan Leicester. Baru di replay melawan Norwich mereka bisa mencetak gol lagi, dan itupun cuma satu.

Chelsea saat ini tertinggal 15 poin di belakang Manchester City. Kans mempertahankan gelar Premier League bisa dibilang sudah sangat tipis.

Chelsea tentu mau tak sampai

gagal juga finis di empat besar.

Chelsea saat ini berada di peringkat empat, sedangkan Brighton terdampar di tangga ke-16. Di atas kertas, Chelsea harusnya bisa kembali ke jalur kemenangan.

Bukan cuma Chelsea yang banyak masalah. Kubu tuan rumah juga sama.

Pasukan Chris Hughton bahkan hanya menang sekali kali dalam 12 laga terakhirnya di Premier League (menang satu kali, imbang lima kali dan kalah enam kali). Selain itu, mereka pun gagal mencetak gol dalam 6 dari 8 laga terakhirnya.

Brighton selama ini belum pernah menang melawan juara bertahan di ligatertinggi Inggris (imbang dua kali dan kalah tujuh kali), termasuk 0-2 kontra Chelsea di Stamford Bridge musim ini.Chelsea pantas difavoritkan menang, tapi mungkin dengan skor tipis. (h/bln)

BURNLEY VS MANCHESTER UNITED

Korban Teror Selanjutnya Stephen Ward (cedera lutut) juga belum bisa tampil, tapi Scott Arfield (hamstring) berpeluang main di laga ini.

Di kubu United, Henrikh Mkhitaryan kembali bakal absen, karena masih terlibat saga transfer Alexis Sanchez.

Ashley Young sudah lepas dari skorsing, tapi Luke Shaw sudah tampil bagus mengisi kekosongannya. Ini bakal membuat Mourinho dihadapkan pada pilihan sulit.

United tak kebobolan satu golpun dalam t iga laga terakhirnya di Pr emier League. Namun tidak bakal mudah m eraih clean sheet melawan Burnley di Turf Moor. Meski demikian, United yang tak terkalahkan dan selalu mencetak dua gol atau lebih dalam lima laga tandang terakhirnya di liga diyakini punya kans bagus untuk meraih kemenangan. (h/bln)

LUKE Shaw dan Mourino.

BURNLEY, HALUAN — Peringkat 7 Burnley akan menjamu peringkat 2 Manchester United pada matchweek 24 Premier League 2017/18, Sabtu (20/1) pukul 22.00 WIB. Burnley bisa menjadi korban teror Red Devils yang berikutnya.

Burnley tanpa kemenangan dalam enam laga terakhirnya di Pr emier League. Dalam dua laga kandang terakhir, pasukan Sean Dyche bahkan selalu kalah dan kebobolan minimal dua gol, yakni 0-3 lawan Tottenham dan 1-2 kontra Liverpool.

United sebaliknya, mereka tak terkalahkan dalam tujuh laga tarakhir di liga menang empat kali dan seri tiga kali, termasuk kemenangan beruntun tanpa kebobolan melawan Everton (2-0) dan Stoke City (3-0).

Anak-anak asuh Jose Mourinho juga tak terkalahkan

www.harianhaluan.com

dalam lima laga tandang terakhirnya, yakni menang 42 vs Watford, 3-1 vs Arsenal, 2-1 vs West Brom, imbang 22 vs Leicester, dan menang 2-0 vs Everton.

United juga hanya kalah sekali dalam 24 laga terakhir melawan Burnley di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan tersebut adalah dengan skor 0-1 di Premier League pada Agustus 2009 silam. Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, United ditahan imbang Burnley 2-2 di Old Trafford. Dalam laga matchweek 20 itu, United sempat tertinggal oleh gol-gol Ashley Barnes dan Steven Defour sebelum menyamakan kedudukan lewat brace Jesse Lingard.

Burnley kehilangtan penyerang Jonathan Walters, yang menjalani operasi lutut dan harus absen delapan pekan. Chris Wood dan

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

4

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

POLITIK KONFLIK INTERNAL HANURA

Enam DPD Tarik Dukungan PADANG,HALUAN- Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Hanura Sumatera Barat Marzul Veri meminta kader dan simpatisan Hanura, untuk tetap solid dan tenang dalam menghadapi konflik internal partai.

LANGGAR QANUN-Tim JPU Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap 10 terpidana yang melanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Jumat (19/01/2018). KCM

Aceh Konsisten Laksanakan Qanun BANDA ACEH, HALUAN- Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Banda Aceh kembali melaksanakan eksekusi hukuman cambuk terhadap sepuluh terpidana yang telah melakukan pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Terpidana menjalani eksekusi cambuk di halaman Masjid Baitul Shalihin, Ulee Kareng, Banda Aceh usai shalat Jumat (19/1/2018)

siang tadi. Mereka masingmasing mendapat hukuman mulai dari 2 hingga 36 kali cambuk setelah dipotong masa tahanan.

“Eksekusi hukuman cam buk terhadap pelanggar qanun syariat Islam ini merupakan komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menjalankan penerapan qanun syariat Islam. Hari ini ada sepuluh terpidana yang melanggar berbagai qanun syariat Islam diesekusi cam-

buk oleh Tim JPU, namun satu di antaranya tidak dapat dieksekusi karena kondisi kesehatannya tidak baik,” kata Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman kepada wartawan, Jumat (19/1/2018).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, dari sepuluh terpidana, dua di antaranya adalah wanita, yang melanggar kasus ikhtilath atau mesum. Keduanya dieksekusi 20 kali cambuk setelah dipo-

tong masa tahanan. Sementara satu wanita lainnya terlibat kasus maisir atau perjudian dan dicambuk 2 kali setelah dipotong masa tahanan.

Lalu pelanggar lainnya, di antaranya satu pasang kasus ikhtilath dieksekusi cambuk 23 kali, satu orang laki-laki kasus penyedia fasilitas ikhtilath (germo) dicambuk 36 kali, 5 laki-laki kasus maisir dicambuk 6 kali. Lalu satu laki-laki non

muslim kasus khamar (minuman keras) dieksekusi 45 kali cambuk.

Menurut Aminullah, eksekusi hukuman cambuk dilaksanakan di tempat terbuka, yakni di halaman masjid.

Hal ini untuk memberi efek jera terhadap pelanggar dan menjadi pelajaran bagi warga lain agar tidak melanggar syariat Islam yang berlaku di Aceh. (h/ kcm)

Politik Uang Jadi Kanker Demokrasi JAKARTA, HALUAN - Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menilai praktik politik yang dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa menjadi kanker bagi demokrasi. “Saya pribadi menilai politik uang ini bisa menjadi kanker buat demokrasi dan menjadi embrio terjadinya korupsi,” uja Zainudin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Penilaiannya itu disam-

www.harianhaluan.com

paikannya menanggapi perkiraan berulangnya potensi politik uang dalam Pilkada Serentak 2018 ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis, lima daerah yang diperkirakan rawan politik uang adalah Provinsi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Riau.

Menurut Zainudin Amali, praktik politik uang sudah berlangsung sejak dulu,

saat ini semakin masif. Komisi II bahkan memperkirakan pada Pilkada Serentak 2018 ini, ada tiga kondisi yang akan memengaruhi Pilkada dan menjadi potensi sumber kerawanan pilkada.

Yaitu maraknya politik uang, penggunaan isu-isu SARA yang kian kelihatan dan kampaye hitam (black campaign) d i media sosial.

Untuk mengatasi masa-

lah tersebut, dia mengingatkan KPU dan Bawaslu mengeluarkan peraturan, termasuk sanksi terhadap kampanye negatif, isu SARA dan media sosial. “Komisi II juga telah meminta Bawaslu dan KPU perketat pengawasan.

Bahkan Kepolisian serta KPK sudah menggagas mem bentuk Satgas Anti Politik Uang.

Selain peraturan Bawaslu maupun Peraturan KPU, kata Zainudin, pengawasan pilkada juga dilakukan pihak kepolisian. “Sedangkan Komisi II berfungsi melaksanakan fungsi Dewan. Kita tidak mengeksekusi bagaimana pencegahan dan penindakannya sebab itu ranah Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” ungkap Zainudin.

Sedangkan terkait dengan mahar politik, dia me-

ngakui sulit untuk membuktikannya. “Kita bisa mendengarkan dan merasakan, tapi untuk membuktikannya susah. Sehingga tidak bisa diproses. Kecuali pelakunya mengadu ke aparat hukum dan bisa menjadi delik aduan,” kilahnya.

Dikatakan, kalau yang memberi dan menerima dilakukan secara diam-diam, maka tidak mungkin diproses hukum. Kecuali, sambung dia, kalau ada yang kecewa salah satu pihak dan melaporkan ke aparat hukum.

“Kalau ada yang kecewa silahkan saja laporkan ke Bawaslu dan aparat hukum lainnya, sehingga bisa didorong pada pelanggaran pilkada dan bahkan bisa masuk pidana penyuapan,” pungkas politisi Partai Golkar itu. (h/sam)

Saat ini emam daerah sudah menarik dukungan dan tidak ikut serta dalam musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Enam daerah tersebut adalah Kabupaten Solok, Kabupaten 50 Kota, Tanah Datar, Padang Panjang,Padang Pariaman,dan Kota Pariaman.

Tiga daerah lain, yakni Mentawai, Kota Solok, dan Dharmasraya tidak ikut dalam munaslub, walaupun telah memberikan surat du kungan terhadap kubu yang berseberangan dengan Ketum DPP Hanura Oesman Sapta Odang. “Jadi dalam catatan kami hanya ada 10 daerah yang ikut munaslub,” kata Marzul Veri yang juga ketua DPP Hanura bidang otonomi daerah, kemarin pada haluan di Padang.

Berdasarkan AD/ART partai, katanya melanjutkan, persyaratan munaslub harus 2/3 DPD dan DPC. Selain itu, munaslub harus disetujui oleh DPP yang legalitasnya terdaftar atau disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham. “Semua itu tidak terpenuhi, karena yang menyetujui munaslub bukan lah pengurus DPP yang disahkan oleh Kementerian. Untuk itu, para kader dan sim-

patisan tidak perlu khawatir terhadap gerakan yang dila kukan oleh kubu seberang,” tutur Veri.

Ia berharap konflik yang terjadi di internal Hanura dapat cepat selesai, tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan partai dan peraturan perundang undangan yang ada.

Sementara itu, ketua DPC Hanura Dharmasraya Amrizal Dt. Rajo Medan membenarkan ketidakhadirannya dalam munaslub. Namun, tidak menampik bahwa ia juga memberikan surat dukungan untuk penyelenggaraan munaslub. “Kami di tengah-tengah saja, karena semua yang berselisih adalah kader partai Hanura, dan kami tidak mengetahui persoalan sebenarnya,” kata Amrizal kepada haluan, jumat (19/1)melalui telepon.

Menurutnya, konflik dalam partai tidak seharusnya terjadi, apalagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan verifikasi partai oleh KPU. Ia berharap semua yang berselisih dapat bersatu kembali dan membesarkan Hanura pada pemilu 2019. “Jika kader pecah, yang rugi adalah partai,” kata Amrizal yang juga Wakil Bupati Dhar masraya itu. (h/rud)

MENUJU PILKADA SAWAHLUNTO

500 Personel Simulasi Pengamanan Pilkada SAWAHLUNTO,HALUANSebanyak 500 personel gabungan Polri, TNI dan satuan samping mengikuti simulasi pengamanan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto yang dipusatkan di Jalan By Pas Kandi, Kamis (18/1). Simulasi pengamanan dengan sandi operasi mantap praja Singgalang 2018 itu juga diback up oleh personil Polres Solok Kota.

Kapolres Sawahlunto, AKBP. Zamroni mengungkapkan, simulasi ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan personi pengamanan Pilkada dalam menghadapi situasi yang berkemungkinan terjadi di dalam.skenario simulasi kali ini. “Kita harus siap menghadapi kemungkinan kemungkinan yang terjadi dalam tahapan Pilkada ini.

Terlebih pada saat penyoblosan dan penghitungan

 Redaktur: Devi Diany

suara,” katanya.

Dalam simulasi tersebut petugas melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang anarkis. Simulasi tersebut diikuti seluruh personel Polres Sawahlunto dan diasumsikan terjadinya kericuhan pada saat pencoblosan surat suara di TPS. Beberapa petugas yang berperan jadi pelaku bikin onar ingin melakukan pencoblosan.Selain memaksa ingin mencoblos, mereka melakukan pengerusakan di TPS dan melarikan kotak suara hasil pencoblosan sebelumnya. Padahal mereka datang setelah pukul 12.00 siang setelah proses waktu pencoblosan dan akan dilakukan penghitungan suara.

Tidak terima tidak dapat mencoblos oknum masyarakat membawa masa dan melakukan demo di TPS. Tidak puas di TPS masa bergerak ke Panitia Pemilihan Kecamatan dan terus ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jumlah masa yang semakin banyak dan kian bertambah banyak dan semakin beringas. Anggota dari Unit Pengurai Massa langsung diterjunkan ke TKP dan mereka dilengkapi persenjataan pembubaran maupun pelumpuhan.

Massa tidak menghiraukan peringatan petugas untuk membubarkan diri. Terpaksa petugas melepaskan tembakan gas air mata dan menembakkan air dari mobil unit water canon dan mengamankan provokatornya.

Kapolres Zamroni berpesan kepada KPU dan jajaran sampai ke PPS agar bekerja secara independen dan penuh integritas sehingga semua proses dilakukan sesuai ketentuan. Begitu juga dengan pasangan calon, tim sukses, dan pendukung, diharapkan berkompetisi secara sehat.

Ia juga minta anggota Polri menjaga netralitas dan tidak akan toleran dengan pelanggaran sekecil apapun.

“Pada prinsipnya kesuksesan penyelenggaraan Pemilu merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik instansi pemerintah, TNI/Polri mau pun masyarakat,” ujarnya.(h/rki)  Layouter: Luther

OPINI Nagari dan Dana Desa

N

agari atau desa identik dengan permasalahan. Masalah jalan buruk, irigasi, fasilitas umum, sumber daya manusia, lapangan kerja, kemiskinan dan lainnya.

Upaya ini diilakukan dengan menyuntik rupiah, langsung ke rekening pemerintah terendah di Indonesia itu Semua permasalahan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan. Kondisi jalan yang buruk membuat petani sulit membawa hasil panennya ke pasar.

Jika irigasi tidak ada, maka petani sawah akan kesulitan air untuk mengairi sawah mereka. Kondisi ini akan berdampak tak maksimalnya hasil panen.

Nagari atau desa juga identik dengan keterbatasan sumber daya manusia. Kendati putra-putri nagari tersebut sudah banyak yang menamatkan pendidikan di perguruan tinggi, namun mereka mencari kerja ke kota.

Alasannya, lapangan kerja di nagari/desa hanya bertumbuh pada pertanian, sementara lahan terbatas.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain yang menyebabkan terjadinya terjadinya kemiskinan. Data terakhir, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,5 juta jiwa, 17,9 juta di antaranya adalah masyarakat yang tinggal di desa.

Sulitnya lapangan kerja di desa membuat sarjana mencari peruntungan di kota. Maka terjadilah urbanisasi. Penduduk desa pindah ke kota. Urbanisasi adalah masalah yang cukup serius bagi kita. Persebaran penduduk yang tidak merata antara desa dengan kota akan menimbulkan berbagai permasalahan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi besarnya arus urbanisasi ini tentulah dengan membangun nagari/desa.

Ekonomi masyarakat nagari/desa mesti kita bangun.

Alhamdulilah, pemerintah sudah menganggarkan dana untuk nagari/desa sejak dua tahun belakangan yang dikucurkan secara bertahap. Tiap nagari/desa tahun 2015 memperoleh Rp300 juta, kemudian naik 100 persen pada tahun 2016 menjadi Rp600 juta.

Dana tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi yang menjadi landasan untuk pembangunan perekonomian anak nagari/desa.

Sumatera Barat menerima Anggaran Dana Desa (ADD) untuk 754 nagari dan 126 desa. Total berjumlah 880. Jumlah penerima ADD ini akan bertambah pada 2019 mendatang apabila pemekaran 242 desa/nagari yang diajukan kabupaten/kota disetujui.

Pemerintah mengarahkan supaya ADD ini digunakan untuk proyek yang berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat nagari/desa.

Dengan ADD ini, nagari bisa membuat Badan Usaha Milik Nagari/Desa (Bumnag/ Bumdes) yang disesuaikan dengan potensi yang terdapat pada nagari/desa bersangkutan.

Untuk mempercepat pembangunan nagari, khususnya di bidang perekonomian sebaiknya tidak hanya mengandalkan ADD. Peran masyarakat sangat dibutuhkan, terutama yang berduit. Mereka diharapkan berinvestasi di nagari apakah lewat Bumnas atau koperasi.

Pada akhirnya, anak nagari tidak lagi berduyun-duyun ke kota. Seperti pepatah, di mana ada gula di sana ada semut. Jika di nagari sudah ada lapangan pekerjaan kenapa harus ke kota. (*)

HALUANISME  Yusafni Menolak Bertanggung Jawab Sendiri  Semangat Ajo, ungkaplah semua  Enam DPD Hanura Tarik Dukungan  2018 tahun politik dan mulai terbukti

www.harianhaluan.com

SABTU, JANUARI2016 2018 KAMIS, 2720OKTOBER 326 Jumaidil Awal1438 1439HH Muharram

5

Pengakuan Hukum Adat Dalam Hukum Positif (Tanggapan Tulisan Agil Angriyansyah Putra)

S

angat menarik sekiranya mengulas tulisan Agil Angriyansyah Putra (AAP) yang berjudul ‘’Degradasi Hukum Adat Ke Hukum Positif’’ pada harian Haluan (Senin, 15/Januari/ 2018). Berbicara tentang masalah tanah, apalagi tanah adat tentu akan menjadi diskusi yang sangat menarik, panjang, dan tidak ada habisnya. Pada umumnya konflik dan sengketa hukum terkait tanah ulayat sangat mendominasi di ranah litigasi di Sumatera Barat.

Dalam konsep hukum adat Minang Kabau, terdapat sebuah filosofi ‘’ndak ado tanah nan indak bapunyo’’. Tanah ulayat dalam adat Minang Kabau merupakan harto pusako tinggi yang dimiliki oleh suatu persekutuan masyarakat hukum adat (beschikkingrecht).

Ada 4 jenis tanah ulayat (i) tanah ulayat rajo, (ii) ulayat nagari, (iii) ulayat suku, (iv) ulayat kaum.

Pertama, Dalam tulisannya, AAP menyebutkan bahwa tanah ulayat adalah tanah milik bersama atau yang lebih dikenal dengan communal bezzi trecht. Dalam pengertian tersebut, terlihat tidak adanya pemisahan antara tanah ulayat yang beralaskan hak ulayat dan milik persekutuan masyarakat hukum adat dengan tanah milik bersama yang beralaskan hak komunal.

Tanah ulayat adalah tanah hak milik bersama suatu kaum yang didasari atas pertalian darah (geneologis) dan wilayah (teritorial) yang diwarisi secara turun-temurun dari nenek moyang terdahulu dan berada dibawah pengelolaan mamak kapalo waris.Tanah ulayatini bersifat magis-religus-komunalistik.

Perlu diketahui, bahwa antara tanah ulayat dengan tanah komunal itu secara konteks jelas berbeda. Tanah ulayat yang beralaskan hak ulayat itu memiliki dimensi publik dan perdata.

Dimensi publik tanah ulayat dalam kewenangan Masyarakat Hukum Adat (MHA) untuk mengatur (i) tanah/ wilayah sebagai ruang hidup terkait pemanfaatannya termasuk pemeli haraannya, (ii) hubungan hukum antara MHA dengan tanahnya, (iii) perbuatan hukum terkait dengan tanah MHA. Sedangkan dimensi perdata tanah ulayat tampak dalam manifestasi hak ulayat sebagai kepunyaan bersama.Hak ulayat itu bukan termasuk kedalam kategori hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Berbeda dengan tanah milik bersama yang beralaskan hak komunal hanya berdimensi perdata.

Kedua, terkait dengan faktor penyebab terjadinya konf lik ataupun sengketa hukum atas tanah ulayat.

Memang penyelesaian konflik tanah ulayat saat ini, yang seharusnya menurut adat Minang Kabau bisa diselesaikan dengan cara ‘’barajo ka mufakat’’ eksistensinya sudah mulai ditinggalkan. Kebanyakan para pihak yang berkepentingan a tas tanah ulayat

AGUNG HERMANSYAH

Alumnus Fakultas Hukum Unand, Bekerja Di Kantor Hukum LEGALITY, Padang.

tersebut lebih memilih menempuh jalur litigasi (peradilan) ketimbang penyelesaian secara kekeluargaan. Hal ini didasari bahwa semakin menguat nya hak kepemilikan indivi du atas tanah ulayat, semakin melemahkan eksistensi tanah ulayat sebagai milik persekutuan masyarakat hukum adat.

Dari sinilah lahir konflik ataupun sengketa hukum antara masyarakat adat dengan masyarakat adat (intern), ataumasyarakat adat dengan pemerintah dan korporasi. Penyebab konflik ataupun sengketa hukum antara masyarakat adat dengan masyarakat adat itu sendiri terkait dengan permasalahan kaum, biasanya permasalahan waris-mewaris dan batas tanah (sepadan). Selain itu, konf lik anatara masyarakat adat juga kerap dipicu oleh adanya tindakan sepihak (rechmatigh) para ninik mamak terutama terkait dengan jual-beli tanah ulayat tanpa adanya pemberitahuan atau musyawarah dengan para ang gota kaum.

Sedangkan konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau korporasi terkait dengan pemberian tanah oleh masyarakat adat kepada pemerintah untuk pembangunan, lalu pemerintah memasukkan sebagian atau seluruh tanah atau wilayah adat itu kedalam lisensi-lisensi yang diberikan kepada korporasi untuk kegiatan usaha pertambangan, perkebunan, kehutanan, atau bahkan mencaplok secara sepihak tanah ulayat yang dimilik oleh masyarakat adat sebagai tanah negara yang dikonversikan sebagai taman nasional atau cagar alam tanpa adanya pemberitahuan kepada

masyarakat adat yang bersangkutan.

Sering kali konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah atau korporasi ini mengkriminalisasi masyarakat adat, baik dari wilayahnya, maupun haknya hingga berakhir dibalik jeruji besi.

Ketiga, saya tidak paham maksud dari degradasi hukum adat ke hukum positif, dalam tulisannya AAPyang menyebutkan kemunduran hukum adat beralih ke hukum positif (UUD), namun tidak menyebutkan bent uk implikasi hukumnyadalam konteks seperti apa. Dan saya rasa ini keliru.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat pada suatu negara (ius constitutum). Dalam sistem hukum di Indonesia sendiri, ada 3 jenis hukum yang berlaku dalam praktik ketatanegaraan kita, yakni UU, hukum adat, dan hukum islam.Sumber hukum materil di Indonesia pun terdiri dari UU, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat, dan Doktrin. Hukum adat merupakan kaidah hukum yang tidak tertulis (soft law), namun normanya didasari atas kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh masyarakat adat.

Secara konstitusional, pengakuan, penghormatan, dan eksistensi masyarakat hukum adat beserta sumberdaya yang mereka miliki diakui oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa : ‘’Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang’’. Artinya negara mengakui norma hukum adat yang ada pada masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkem

bangan masyarakat, dan prinsip NKRI dan tidak bertentangan dengan peratu ran perundang-undangan. Dengan demikian, maka secara konstitusional, konstitusi negara kita UUD 1945 sama sekali tidak mendegradasi keberadaan hukum adat dalam kaedah hukum positif dan pelaksanaan dari hukum adat dan hukum positif itu saling beriringan. Eksistensi masyarakat adat beserta hukum adat dan hak-hak ulayat atau hak-hak tradisional serupa itu merupakan HAM masyarakat adat yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai mana tercantum dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945.

Selain itu, menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘’Bumi (tanah) dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’’. Tindaklanjut dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini adalah dengan adanya UUPA sebagai karya agung bangsa Indonesia sekaligus UU pokok/ payung (umbrella provision) disektor agraria dan sumberdaya alam. Bumi (tanah) dikuasi oleh negara maksudnya negara bukan sebagai pemilik tanah, karena negara tidak memiliki hak milik, namun berposisi sebagai penga tur dan penyelenggara hubungan hukum ataupun perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Selanjutnya, Pasal 3 UUPA, menyebutkan dalam konteks pelaksanaannya oleh masyara kat hu kum adat berdasarkan pada hak ulayat atau hak-hak serupa itu. Dalam pen jelasan umum UUPA bagian II hak ulayat merupakan bagian dari hak menguasai negara (hak ulayat nasio nal). Dalam artian hak ulayat tidak boleh berlaku mutlak dan harus mengalah terhadap kepentingan nasio nal.

Jadi, secara yuridis normatif, mulai dari konstitusi negara kita, UUD 1945 sampai kepada UUPA mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat beserta hak ulayat atau haktradisional lainnya atas tanah.

Permasalahan terhadap ketidakpas tian hak masyarakat hukum adat atas wilayah adatnya beserta sumberdaya agraria selama ini lebih disebabkan oleh faktor teknis, yakni belum ditemu kannya solusi baik pada tataran kebijakan, hingga instrumen pemerin tah. Selain itu, konflik agraria juga disebabkan oleh adanya ego sektoralisme UU yang bersifat khusus (lex specialis) dibidang pengelolaan sum ber daya alam. ***

Parkir di dekat KantorKemenkum HAM P ak Dinas Perh ubungan, jangan h anya menertibkan kendaraan yang parkir di Khatib Sulaiman saja, sesekali tolong juga kirim petugas di jalan S. Parman tepatnya dekat gedung DPRD Sumbar dan kantor Kemenkum dan HAM Sumbar. Karena kami sebagai pengendara sangat terganggu dengan parkir di badan jalan dan bahkan parkir berlapis, mohon ditindak tegas pak. 081266126***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Yohanes

6

EKBIS

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Bank Nagari Pasbar Sediakan KUR PASBAR, HALUAN—Bagi masyarakat Pasaman Barat yang ingin mengembangkan usahanya, namun terkendala biaya, sekarang tidak perlu cemas lagi. Pasalnya, tahun ini Kantor Cabang Bank Nagari Simpang Empat menyediakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Plafon KUR yang disediakan untuk masyarakat cukup besar. Semester 1 tahun 2018 tersedia Rp25 miliar.

IMPOR GARAM—Petani sedang mengumpulkan garam. Tahun ini, pemerintah akan mengimpor garam untuk keperluan industry sebanyak 3,7 juta ton. NET

Sharp Fokus pada Kulkas Mid-up PADANG, HALUAN— PT Sharp Electronics menargetkan dapat merebut 30 persen pangsa pasar lemari es pada 2018. Sedangkan tahun lalu hingga Oktober 2017, market share yang diperoleh 26,6 persen secara total untuk lemari es.

“Pada 2018, Sharp akan fokus pada lemari es mid-up karena diprediksi mampu mendongkrak penjualan lemari es mid-low dengan target market share 30 persen,” ujar Store Manager Sharp Electronics Indonesia, Fadli Khairul di Padang, Jumat (19/1).

Dikatakan, fokus pada highend membuat brand image Sharp terjaga di atas. Mid-up juga otomatis akan mendongkrak penjualan mid-low. Jika pihaknya fokus pada mid-low, maka diyakini konsumen tidak tahu kalau Sharp juga punya produk high-end.

Fadli juga mengungkapkan, tiga tahun belakangan pertumbuhan negatif terjadi pada bisnis elektronik di Indonesia. Peak season 2014 hanya di lemari es.

Dari kon disi pasar tersebut,

www.harianhaluan.com

penurunan tidak terjadi di kelas mid-up.

“Kelas menengah tidak menurun, tapi sedikit melambat dari tahun lalu,” ujar dia.

Pada 2016, Fadli menjelaskan, bisnis mampu tumbuh 5 sampai 10 persen, sementara pada tahun ini pertumbuhan hanya 2 hingga 3 persen. Hal tersebut, menurut Fadli, dikarenakan pasar cenderung melakukan penghematan dan tren liburan yang terjadi pada dua tahun belakangan seiring dengan online travel yang mulai merasuki dunia bisnis Indonesia.

Meski demikian, Fadli melihat pada 2018 sebagai tahun yang penuh dengan harapan dengan memasang target pertumbuhan 20 persen dibanding 2017.

“Karena turun terus dari 2015, maka pada 2018 saatnya naik untuk bisnis elektronik dan harapan ini akan saya berikan pada 2018. Caranya, fokus ke barang high-end, inovasi produk dan pemasaran digital,” tambah dia. (h/mg-rei)

Pemerintah Akan Impor Garam 3,7 Juta Ton JAKARTA, HALUAN—Pemerintah menetapkan kuota impor garam untuk keperluan industri sebesar 3,7 juta ton pada 2018. Keputusan tersebut diambil melalui rapat koordinasi terbatas yang digelar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Darmin mengaku, kuota tersebut sesuai dengan kebutuhan garam dari para pelaku industri.

“Kita memutuskan 3,7 juta ton.

Impor saja,” ujar Darmin di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (19/1).

Darmin menjelaskan, secara aturan impor garam industri membutuhkan rekomendasi Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Darmin, saat ini Indonesia belum mampu memproduksi garam industri.

Akan tetapi, timbul masalah karena data kebutuhan garam industri justru dimiliki oleh Kementerian Perindustrian.

Dari rapat koordinasi tersebut, kata Darmin, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meminta supaya rekomendasi tidak diperlukan setiap kali dilakukan impor. Sehingga, impor bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan industri yang menggunakan garam seperti petro-

kimia dan kaca.

Darmin mengaku, terdapat perdebatan terkait dengan kebutuhan garam untuk industri. Ia mengatakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan kuota impor garam industri sebesar 2,2 juta ton per tahun. Sementara, Kemenperin mengantongi data kebutuhan garam industri sebesar 3,7 juta ton per tahun.

Setelah menimbang akurasi data, ia pun memutuskan untuk memenuhi impor sesuai kebutuhan dari Kemenperin. “Tapi itu kan tidak sekaligus juga. Paling-paling berapa kemampuannya sebulan. Nanti dalam perjalanannya bisa kita lihat,” ujar Darmin.

Darmin mengaku, importasi garam industri adalah untuk mendukung pengembangan industri di Indonesia. Ia mengaku, terdapat ratusan industri yang membutuhkan garam. Ke depannya, Menko Darmin meminta kalangan industri untuk bisa membuat perencanaan yang baik terkait kebutuhan garam.

“Intinya, kita ingin industri bisa bikin perencanaan yang baik. Susah kalau kemudian dia bikin rencana, garamnya tidak ada,” ujar Darmin. (h/rol)

Menurut Kepala Kantor Cabang Bank Nagari Simpang Empat, Sukardi, bahwa KUR merupakan pinjaman kepada masyarakat yang dicicil pembayarannya setiap bulan. Proposal yang disetujui untuk KUR ini dipastikan adalah yang memenuhi syarat dan tidak sedang tersangkut dengan lembaga pembiayaan lain.

“KUR untuk sementer 1 tahun 2018 ini mencapai Rp25 miliar. Bagi masyarakat yang membutuhkan pengembangan usaha, segera saja menghubungi Bank Nagari,” tandas Sukardi.

Ia menambahkan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin menggunakan KUR Bank Nagari untuk mengembangkan usaha ini, seperti agunan, KTP, KK. Setelah semua berkas lengkap, langsung diantar ke Cabang Bank Nagari serta kantor cabang pembantu Bank Nagari yang diberi kewenangan untuk menyalurkan dana KUR tersebut.

“Bagi yang sudah memenuhi syarat akan diproses

oleh pihak bank. Setelah itu akan disurvei oleh petugas penyalur KUR tersebut. Prosesnya tidak lama bagi yang sudah memenuhi syarat.

Yang lebih penting tidak ada kendala atau tersangkut lem baga pembiayaan lainnya,” jelas Sukardi.

Ia menambahkan, penyaluran KUR untuk Sumbar dan Pasbar pada khususnya yang dilaksanakan Bank Nagari, dibatasi hanya untuk sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

“Kalau untuk KUR mikr o, plafon pinjamannya maksimal Rp25 juta, sedangkan KUR ritel Rp500 juta,” paparnya.

Sukardi yakin KUR akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan usaha masyarakat yang muaranya men dorong pertumbuhan ekonomi, s ehingga di tahun depan bisa diperjuangkan kembali untuk mendapat kuota KUR. “Penyaluran KUR ini merupakan salah satu tugas bakti Bank Nagari kepada masyarakat yang membutuhkan,” urai Sukardi. (h/ows)

teks foto : Kepala Kantor Cabang Bank Nagari Simpang Empat, Sukardi bersama staf Bank Nagari foto bersama dengan Bupati Syahiran dan Ketua PKK Yunisra Syahiran setelah makan bajamba beberapa waktu lalu. OOS

Februari, Beras Impor Masuk Indonesia JAKARTA, HALUAN - Impor beras yang ditargetkan akhir Januari akan terlambat. Perum Bulog selaku operator impor beras mem-

perkirakan beras tiba pada pertengahan Januari hingga akhir Februari 2018.

“Impor beras tiba paling lambat akhir Februari 2018,” ujar Direktur Utama Bulog, Djarot Kusumayakti saat rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Kamis (18/ 1/2018).

Proses impor telah dilakukan oleh Bulog. Djarot bilang telah dilakukan proses seleksi bagi perusahaan eksportir dari negara produsen.

Dari 21 perusahaan yang mendaftar, 11 perusahaan ditetapkan lolos. Perusahaan tersebut berasal dari empat negara produsen beras yaitu, Vietnam, Thailand, India, dan Pakistan.

Usai penetapan itu akan dilakukan tawar menawar harga. Bila telah terjadi kesepakatan, Djarot bilang hari Senin sudah bisa keluar Letter of Credits (LC).

“Besok dilakukan penawaran, dipanggil negosiasi harga dan waktu kalau besok clear, maka Senin akan keluar LCnya,” terang Djarot.

Beras yang diimpor Bulog nantinya akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Beras tersebut hanya dapat dikeluarkan melalui persetujuan Rapat Koor dina si Terbatas (Rakortas).

Nada pesimistis tibanya beras impor juga dihem bus kan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Anggota fraksi Partai Gerindra ini bilang pengiriman beras paling cepat 15 hari.(h/trn)

 Redaktur: Dodi Nurja    Layouter: Yohanes

SAMBUNGAN

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

7

Puluhan......................................... Dari Halaman. 1 Pak Bas.......................................... Dari Halaman. 1 itu, di tingkat eksekutif, KPK menerima laporan 78,69 persen dari 252.446 wajib lapor. Laporan di tingkat yudikatif paling banyak diterima KPK, yakni 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor.

Terakhir, 82,49 persen dari 29.250 wajib lapor BUMN/BUMD menyerahkan LHKPN ke KPK. “Tahun ini KPK telah menerima sebanyak 245.815 LHKPN,” kata Basaria.

Basaria mengatakan, KPK terus berupaya meningkatkan kesadaran penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. KPK memberi pe-

mahaman pentingnya melaporkan harta kekayaan sebagai instrumen transparansi bagi pejabat publik. Untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN, KPK berinovasi dan menyederhanakan pelaporan LHKPN dengan meluncurkan aplikasi LHKPN elektronik (e-LHKPN). Aplikasi tersebut dapat diakses melalui tautan https://elhkpn. kpk.go.id/ . Mulai 1 Januari 2018, seluruh wajib lapor dapat melaporkan hartanya dengan aplikasi tersebut secara periodik, pada 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahun-

nya. Basaria mengatakan, dari 14 jenis dokumen pendukung yang harus dilampirkan, wajib lapor kini hanya perlu melampirkan satu jenis, yaitu dokumen kepemilikan harta pada lembaga keuangan. “Itu pun cukup disampaikan satu kali saat wajib LHKPN pertama kali melaporkan harta dengan aplikasi e-LHKPN,” kata Basaria.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan bahwa eLHKPN akan membuat pelaporan harta kekayaan lebih efisien dan menghemat tenaga. (h/ben)

Yusafni .......................................... Dari Halaman. 1 Yusfni saja, pada faktanya perbuatan ini dilakukan secara bersama-sama, serta ada lagi yang lebih berkuasa dari pada terdakwa tersebut dan tidak dipidana, maka dakwaan menjadi kabur. “Dakwaan ini menjadi kabur juga karena didalam dakwaan ada Pasal 55 KUHP tentang Bersamasama. Namun dalam dakwaan ini hanya sendiri saja,” ujarnya di akhir eksepsi.

Atas eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa, JPU meminta waktu untuk menyampaikan peplik secara tertulis dalam persidangan. Sidang yang dipimpin oleh Irwan Munir yang didamping oleh hakim anggota Emri Fitriani dan Perri Desmarera ditunda hingga Senin (22/1) dengan agenda pembacaan replik dari JPU. Dalam dakwaan JPU yang dibacakan JPU Dr Erianto, di sidang sebelumnya, perbuatan korup yang dilakukan Yusafni memang disebutkan dilakukan secara bersama. Nama Suprapto, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbar (kini Dinas PUPR-red) paling sering disebut oleh JPU. Dia ikut terlibat secara

bersama-sama melakukan korupsi dengan Yusafni. Suprapto kini sedang menjalani masa hukuman karena ditangkap KPK dalam kasus suap terhadap anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, I Putu Sudiartana sebesar Rp 500 juta. Dia sudah divonis 34 bulan oleh majelis hakim.

Perbuatan itu dilakukan sejak tahun 2012 sampai 2016, dalam kegiatan pengadaan tanah untuk sejumlah proyek di Sumbar. Total kerugian negara sebesar Rp62,5 miliar rupiah. Yusafni disebutkan menyalahgunakan kewenangan, serta membuat SPj fiktif lebih dari satu. Dia juga dianggap melakukan pengadaan tanah dengan cara memalsukan daftar nama pemilik tanah yang nantinya akan menerima ganti rugi, memotong anggaran, dan melakukan penggelembungan.

Yusafni berbuat dalam dua jabatan berbeda. Tahun 2012, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Selanjutnya pada 2013 – 2016 selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sejumlah proyek yang dijadikan ladang

korupsi adalah proyek ganti rugi lahan di Jalan Samudera Kota Padang, ganti rugi lahan pembangunan Jalur II Bypas Padang, pembangunan Flyover Duku, Padang Pariaman, dan pembangunan Stadium yang juga di Padang Pariaman.

Uang hasil korupsi itu disebutkan JPU ditransfer ke sejumlah pihak dan dibelanjakan Yusafni.

Khusus pemakaian pribadi, Yusafni setidaknya membeli mobil sebanyak 12 unit dalam kurun 2013 – 2016, sejumlah alat berat dan tanah di beberapa tempat.

Tidak hanya untuk barang, dia juga melakukan transfer dengan nilai tak sedikit ke sejumlah perusahaan dan orang. Mulai ke CV Kambang Raya yang merupakan miliknya, lalu ke PT Trakindo, PT Serumpun Indah Perkasa, PT Hexindo Adi Perkasa, CV Aulia dan PT Lybas Area Consrtuction Raya. Beberapa nama juga disebut menerima transferan dari Yusafni, mulai dari Weni Darti, Nasrizal, Elia Harmonis dan Elfi Wahyuni. Namun tidak disebutkan jaksa secara terperinci, untuk apa uang itu disetorkan. (h/mg-hen)

Cara .............................................. Dari Halaman. 1 lihat cara penyelesaiannya. Menurutnya, PT KAI sebagai presentasi negara harus m elihat persoalan secara menyeluruh karena pemerintah juga mendapatkan dampak buruk masalah ini. Jika pemerintah kehilangan investor, apalagi investor yang perusahaannya banyak karyawan, pemerintah akan rugi karena hal ini berdampak terhadap ekonomi, pendapatan asli daerah, dan pengangguran.

“PHRI juga menyesalkan Pemko Padang yang terkesan membiarkan saja cara eksekusi yang dilakukan kemarin. Bagaimana pun, mal dan hotel Basko itu mendatangkan PAD bagi Padang.

Anggaplah Basko salah dalam perkara ini, tapi jangan melihat Basko dari sisi negatif. Lihat juga sisi positifnya. Basko itu pejuang investasi di Padang. Kalau Pemko Padang hanya membiarkan perkara ini dan melihat kalah dan menang saja, Pemko Padang bisa dikatakan salah juga karena kenapa dulu mengeluarkan izin mendirikan bangunan bagi hotel dan mal Basko,” tuturnya.

Maulana Yusran menyarankan Pemko Padang untuk memfasilitas PT KAI dengan Basko Group agar masalahnya dua pihak itu selesai sehingga tidak mengorbankan citra Kota Padang sebagai destinasi wisata dan tempat berinvestasi. “Cara eksekutor melakukan eksekusi terhadap mal Basko kemarin menjadi bahan tertawaan provinsi lain karena tamu hotel terpaksa keluar dari hotel. Pemko Padang harus melihat ini masalah ini tidak hanya masalah Padang, tetapi juga Sumbar. Sumbar sedang bersaing dengan provinsi lain dalam hal pariwisata. Saya tidak bermaksud mengintervensi Pemko Padang, tetapi tamu yang kemarin terpaksa keluar dari hotel bukan menyalahkan pemilik hotel, melainkan menyalahkan Pemko Padang.

Mereka akan mempertanyakan, ke mana pemerintah kotanya, kok bisa bangunan sebesar ini seperti ini eksekusinya,” ucapnya.

Jangan Lepas Tangan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumbar, Ramal Saleh berpendapat, pemerintah yang mengeluarkan sertifikat tanah dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus ikut bertanggung jawab terhadap masalah antara Basko Group dan PT KAI. Ia mengatakan, Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat tanah, dan Pemko Padang selaku pihak yang menerbitkan IMB atas tanah dan bangunan mal dan hotel Basko itu tidak bisa berlepas tangan atau membiarkan eksekusi itu terjadi. “Kalau memang bermasalah, kenapa dulu sertifikat tanah dan IMB-nya dikeluarkan? www.harianhaluan.com

Karena itu, pihak yang menerbitkan sertifikat dan IMB harus ikut bertanggung jawab,” ujarnya saat dihubungi Haluan di Padang, Jumat (19/1).

Terkait eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Padang tersebut, Ramal Saleh menilai hal itu tidak hanya merugikan Basko, tetapi juga merugikan Pemko Padang karena berdampak buruk terhadap citra investasi di Kota Padang dan kepastian hukum bagi investor.

Oleh karena itu, kata Ramal Saleh, Pemko Padang berperan penting memediasi Basko dan PT KAI karena pemerintah dareah berkepentingan dengan dunia usaha agar tercipta iklim usaha/ investasi yang kondusif. “Pemerintah daerah perlu menciptakan kondisi usaha/investasi sekondusif mungkin karena peran dunia usaha sangat penting bagi pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak mungkin tidak membutuhkan dunia usaha untuk membangun daerah.

Senada, Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumbar, Iqra Chissa sangat menyayangkan eksekusi yang dilakukan terhadap Basko Hotel dan grand mall. Eksekusi itu, menurutnya akan menjadi image buruk bagi dunia investasi di Sumbar. Dikatakanya, adanya kenyamanan bagi investor tentu merupakan salah satu daya tarik untuk mengembangkan usahanya. Kalau melihat kejadian yang emnimpa Basko, sangat disayangkan. “Ini membuat citra buruk.

Apalagi yang kena itu sekelas Pak Basko,” paparnya.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Firwan Tan, berharap kepada pihak-pihak yang melakukan eksekusi terhadap lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk mempertimbangkan berbagai dampak buruk eksekusi tersebut, di antaranya, terhadap iklim investasi di Sumatra Barat dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Pakar ekonomi kepercayaan Presiden Soeharto pada Orde Baru itu mengutarakan, eksekusi lahan di belakang belakang hotel dan mal Basko yang melibatkan lebih dari 400 aparat kepolisian akan membuat citra iklim investasi di provinsi ini, khususnya di Padang, menjadi buruk. Akibatnya, penanam modal akan takut berinvestasi. “Sumbar hingga kini kekurangan invest or. Karena Sumbar membutuhkan investor, investor sebaiknya diperlakukan secara baik. Jangan sampai perlakuan terhadap satu investor membuat investor lain takut,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta pengeksekusi lahan di belakang hotel dan mal Basko untuk tidak arogan, seperti mengerahkan ratusan

aparat untuk menghadapi satu investor, apalagi terhadap investor sekelas Basko, yang levelnya sudah nasional. Sehubungan dengan masalah dengan investor, Firwan Tan menyarankan, jika ada hal-hal yang masih bisa dibicarakan selain masalah hukum, sebaiknya dibicarakan.

Mestinya, eksekusotr memikirkan dampak terhadap lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang bekerja di hotel dan mal Basko. Jika eksekusi itu mendatangkan dampak buruk bagi kinerja hotel dan mal Basko, ratusan pekerja di sana bisa hilang pekerjaan. Hal itu bisa mengakibatkan pengangguran yang juga akan menjadi beban bagi pemerintah daerah.

Sudah Bawa Ahli Sementara itu, Kabags Ops Polresta Padang, Kompol Ediwarman, mengatakan, pihaknya tidak mengevakuasi karyawan dan tamu hotel karena sudah memastikan tidak akan terjadi kebakaran atau keruntuhan gedung akibat eksekusi itu. Pihaknya memastikan hal itu tidak terjadi karena PT KAI membawa ahli untuk memperkirakan dampak dari meruntuhkan gedung tersebut. “Lagi pula, sebelum eksekusi dilakukan, pengadilan sudah memberi tahu pihak Basko. Seharusnya Basko tahu apa yang akan dilakukan, misalnya tidak lagi menerima tamu atau memindahkan barang-barang,” ujarnya.

Terkait adanya seseorang yang terjebak di dalam lift saat PLN memadamkan lampu ketika eksekusi itu, Ediwarman mengatakan, ia memang mendapatkan informasi tersebut, tetapi tidak bisa memastikan kebenarannya.

Pejabat Humas Pengadilan Padang, Ari Mulyadi menyebutkan, terkait dampak eksekusi yang menimpa pihak-pihak yang tidak berhubungan dengan eksekusi tersebut, dalam hal ini tamu hotel dan grand mall Basko, pihaknya meminta maaf karena eksekusi tersebut sudah menggangu kenyamanan pengunjung hotel dan mal Basko. Akibat eksekusi itu, pengunjung hotel dan mal Basko terpaksa keluar bangunan tersebut.

“Eksekusi merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh pengadilan. Upaya paksa memang kadang-kadang menimbulkan dampak yang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang bahkan tidak berkepentingan dengan eksekusi. Namun, sebelum melakukan eksekusi, Polresta Padang sudah mengimbau pengunjung untuk keluar dari hotel dan mal, sekitar jam 12.00 WIB. Yang hanya bisa dilakukan memang hanya mengimbau pengunjung untuk keluar bangunan karena tidak mungkin memaksa mereka untuk keluar,” tuturnya. (h/dib/h/mg-hen)

Mungkin karena kawan menganggap Hasan hanya orang yang sehari-hari di kampung saja. Tak pantas ucapannya didengarkan.

Apalah hanya artinya seorang Hasan. Malah kawan menyebut saya si hitam, kan? Masih ingat, kan?”, tutur pak Hasan lagi-lagi tertawa. Bapak ini lantas berdiri dan mendapuk bahu pak Hasan, dan pak Hasan mengambil gelas ingin menumpahkan air ke wajah sahabatnya ini dengan penuh canda ceria. Pokoknya ruangan pak Gubernur waktu itu terasa ramai sekali. Saya hanya menumpang tertawa-tawa kecil saja.

Dari pertemuan antara dua tokoh ini, satu hal yang ingin saya kemukakan, Basrizal Koto atau Basko menanamkan investasinya di Kota Padang, bukan karena Basko merengek-rengek minta menanamkan investasinya, tetapi diajak, diminta dan diinginkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar.

Terlepas dari persoalan benar atau salah dalam pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Padang atas permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre Sumbar yang memenangkan perkara dengan pihak Basko di MA, yang hendak saya kemukakan di sini, adalah lagi-lagi persoalan ketulusan hati Basko dulunya menanamkan modalnya di kampung tanah kelahirannya.

Kalaulah dulu Basko tidak mau pulang kampung dalam artian membawa uangnya, mungkin tidak akan terjadi hal seperti ini. Apa salahnya dia menginvestasikan uangnya di daerah lain di Indonesia.

Bahkan di luar negeri pun tentu banyak sekali negara yang menampung dengan tangan terbuka jika Basko mau menanamkan investasinya. Kini dapat kita bayangkan, betapa tersayat-sayatnya hati seorang Basko ketika di kampung sendiri dia seperti dipermalukan. Padahal di rantau orang belum pernah dia mengalami hal seperti ini.

Yang jadi pertanyaan kita tentunya, adakah usaha Pemerintah Provinsi Sumbar dan Pemerintah Kota Padang sebagai pihak yang menerima pemasukan pajak dari usaha Basko ini menengahi sengketa antara PT KAI yang nota benenya adalah pemerintah atau BUMN dengan Basko yang adalah swasta murni? Bukan ada niat sedikitpun untuk mengecilkan,

jika dihitung-hitung, mungkin jauh lebih banyak pemasukan keuangan ke Pemerintah dari Basko dibandingkan oleh PT KAI Divre Sumbar. Demikian pula tentang penyerapan tenaga kerja dalam upaya mengurangi pengangguran. Itu kalau persoalan ini ditengahi pihak Pemerintah Sumbar dan Pemerintah Kota Padang. Tapi kalau dilihat seratus persen dari kacamata hukum positif, tentu tidak akan mempedulikan itu sama sekali. Walaupun ada yang disebut hukum kepatutan. Yang jelas kalau di ranah hukum, yang ada hanyalah hitam dan putih. Kalah dan menang.

Kini, jika kita coba merenungkan, kerugian secara moral bagi seorang Basko jauh lebih besar dibandingkan kerugian materil. Sebab, ke manalah wajahnya akan dia sembunyikan, ketika teman-temannya di provinsi lain di Indonesia menanyakan, kok Basko seperti ini di kampung halamannya sendiri.

Jika kita runut sedikit ke belakang, Basko adalah seorang lelaki yang sangat suka bekerja keras, terlahir dari kedua orang tua yang sederhana, dan masa kecilnya hidup dalam keprihatinan. Dalam buku saya berjudul, “Rahasia Bisnis Orang Padang” yang terbit tahun 2011, pada bab “Kisah Inspiratif Pengusaha Sukses Asal Padang”, satu di antara sekian banyak pengusaha yang saya tulis di sana, tentang Basrizal Koto, di samping Abdul Latif, Muhammad Arbie, Fahmi Idris, Rahimi Sutan dan yang lainnya.

Ketika buku ini telah memasuki masa edar sekitar tiga bulan di seluruh Indonesia, banyak sekali SMS, Facebook, Email dan telepon dari pembaca di seluruh Indonesia yang memuji dan merasa terkagum-kagum dengan pengusaha sukses Basko yang sampai kepada saya. Antara lain karena dia orang yang tahan banting, suksesnya berasal dari kemiskinan. Malah sampai pernah makan sekali sehari karena miskin. Dari Papua, Jakarta, Kalimantan dan berbagai pelosok tanah air lainnya, berdatangan komentar tentang Basko kepada saya.

Dari seminar-seminar Basko sebagai pembicaranya dan dari beberapa kali perbincangan saya dengan Basko, seperti suatu kali saya berbincang hangat dengannya di

salah satu restoran di Padang Panjang, memang modal utama Basko bukanlah karena orang tuanya kaya raya, bukan pula karena suntikan dana dari pihak pemerintah ketika dia masih miskin, tetapi karena kegesitannya, karena keuletannya dan karena keras hatinya bergulat dengan keadaan demi sebuah cita-cita masa depan lebih baik.

Melihat fenomena yang dialami Basko ini, teringat pula saya kepada pembicaraan Soerkani (Alm) dalam acara pisah sambut ketika dia mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Gubernur Sumbar.

Dari sekian lama Soerkani berbicara, yang kadang-kadang wajahnya menengadah ke langitlangit ruangan Aula Kantor Gubernur Sumbar, satu hal yang tercatat di kepala saya adalah ketika Soerkani yang kurang lebih mengatakan bahwa dulu dia sudah senang di Medan sebagai Walikota. Dia di sana dihormati dan merasa sangat tersanjung di rantau orang. Tetapi ketika dia sedang enak-enaknya di Medan, tiba-tiba ada yang meminta agar dia mengabdikan diri di kampung halamannya Sumatera Barat. Saya lupa, entah Gubernur Harun Zein yang memintanya pulang atau yang lain. Namun kata Soerkani, setelah dia pulang kampung, dia merasa seperti tidak dipedulikan.

Bahkan terkesan tidak disenangi, malah. Padahal dia pulang benarbenar karena sayang ke kampung tanah kelahirannya. Bukan untuk yang lain-lain. Tidak banyak pak Soerkani bicara tentang hal ini, tapi bagi saya sangat besar artinya.

Apalagi bila dikaitkan dengan yang dialami Basko sekarang.

Namun kita tentu tidak menginginkan Basko patah arang terhadap kampung halamannya karena peristiwa ini. Sebab Sumbar sudah barang tentu sangat mengharapkan pak Basko tetap mau menanamkan investasinya di daerah ini. Setidaknya, karena membutuhkan pajak untuk membiayai pembangunan dalam upaya mensejahterakan rakyat. Di samping itu, banyaknya penyerapan tenaga kerja di perusahaan Basko ini, tidak sedikit pula sumbangannya terhadap uyapa pengurangan pengangguran di daerah ini. Itu baru dilihat dari dua sisi saja. Belum lagi dari sisi lain.

Bertahanlah pak Basko. Bertahanlah. Allah swt, pasti tahu. ***

Wawako:........................................ Dari Halaman. 1 kota. Terutama ribuan karyawan dan pedagang yang berjualan didalam Basko Grandmall. “Kita prihatin. Ada banyak pedagang dan karyawan yang mengantungkan hidup di sana. Semestinya itu dipikirkan,” ucap Wawako Emzalmi, Jumat (19/1).

Emzalmi berharap, instansi yang ada, apabila mengalami permasalahan dengan investor harus diselesaikan dengan cara yang baik. Sebab, bagaiamana pun, keberadaan investor tentunya membawa dampak pembangunan terhadap pemerintah daerah.

Basko dianggap sebagai pihak yang memiliki kontribusi jelas untuk Padang. “Setidaknya, setiap ada investor yang berinvestasi ada tenaga kerja yang diserap. Ini sangat dibutuhkan, dalam menggurangi jumlah penggangguran.

Mestinya hal ini juga harus jadi bahan pemikiran,”ucap Emzalmi.

Dikatakan Emzalmi, terkait pemberian kepastian hukum bagi investor di Kota Padang, Pemko sudah memberikan jaminan, asalkan investor tersebut sudah melakukannya melalui jalur resmi atau sesuai dengan prosedur. “Sebenarnya untuk investasi, pemko sudah memberikan jaminan, berkaitan dengan perizinan. Yang menjadi kewenangan pemerintah kota, apakah perizinan baik izin prinsip, izin bangunan, izin usaha, dan izn tempat usaha. Sepanjang hal yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah kota pasti kita berikan dukungan, sehingga mereka bisa beroperasi,”jelasnya.

Meski demikian, soal hukum pihaknya mengaku tidak bisa ikut serta. “Pak Basko telah memberikan dampak bagi masyarakat dan Pemko dengan usahanya.

Adanya Basko Grandmall dan hotel, bisa menyerap ribuan tenaga kerja. Namun, soal hukum kita tidak bisa intervensi. Mudahmudahan polemic cepat selesai, sehingga pedagang dan karyawan bisa kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan,”kata Emzalmi.

Melenceng, Juru Sita Bisa Dituntut Wakil Ketua Komisi III DPRD Sumbar, Burhanudin Pasaribu mengatakan, apa yang dipermasalahkan dalam suatu perkara, harusnya itu yang dieksekusi oleh juru sita. Tidak boleh melenceng dari putusan pengadilan, termasuk dalam eksekusi lahan Basko.

“Kalau melenceng, eksekutor bisa

dituntut. Ini tak akan hanya berhubungan dengan perdata, tapi bisa masuk ranah pidana, karena telah terjadi penyerobotan. Kalau benar adanya seperti itu, Basko bisa pergunakan haknya untuk menuntut balik,” ujar Burhanuddin, Jumat (18/1).

Ketika putusan pengadilan terkait suatu perkara keluar, lanjut dia, eksekutor harusnya teliti melihat bagian mana yang akan dieksekusi sesuai kewenangan. Tak ada alasan keluar dari jalur. Sebab dalam putusan pengadilan pastinya ada lampiran mana batasbatas yang harus dieksekusi.

“Kalau lebih dari objek perkara.

Sudah semena-mena namanya itu,” imbuh Burhanuddin.

Sementara itu, anggota DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman menyebut, sengketa antara PT Basko dan PT KAI sudah mendapat perhatian dari masyarakat Kota Padang sejak lama. Maka dari itu harusnya tak ada ego yang dikedepankan. Dengan status PT Basko yang merupakan perusahaan cukup besar dimana sang pemilik adalah investor yang menanamkan saham di daerah, dan PT KAI adalah salah satu BUMN, Albert menilai harusnya sedari awal persoalan bisa diselesaikan dengan musyawarah.

Namun jika jalan yang dipilih akhirnya adalah jalur hukum, ia mengimbau kedua belah pihak patuh dengan putusan pengadilan. Jangan ada tindakan yang keluar dari jalur. “Jika objek yang disita harusnya sekitar 2.000 meter kemudian yang dilaksanakan lebih dari itu, menjadi ranahnya aparat penegak hukum untuk menyelesaikan,” ucap Albert.

Disebut Albert, persoalan ini membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum untuk mendampingi penyelesaiannya agar tidak ada korban atas sengketa yang terjadi. Pasalnya, lanjut dia, jumlah karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan yang dimiliki Basko pastilah tidak sedikit. Yakninya karyawan Basko Hotel dan Basko Grandmall. “Kita tentu tak ingin, akibat seteru ini karyawan Basko ada yang di PHK atau sampai berhenti bekerja. Jika sudah begitu yang akan jadi korban adalah masyarakat. Sekali lagi saya sarankan kalau bisa diselesaikan dengan musyawarah selesaikan dengan cara itu, kalau tidak patuhi pu-

 Redaktur: Bhenz Maharajo

tusan hukum,” ucap Albert.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan, investor harus diperlakukan seperti raja. Jangan ada ada upaya-upaya untuk mendiskreditkan investor. Baik oleh pemerintah daerah dengan OPD yang ada, ataupun oleh instansi vertikal lain yang ada di daerah.

Disampaikan Guspardi investor yang harus dilindungi bukan hanya mereka yang datang dari luar dan menanamkan modal di Sumbar. Namun perlindungan juga harus diberikan untuk investor lokal atau putra daerah yang berhasil di luar dan menanamkan investasi di daerah.

Jika ada konflik yang terjadi antara investor dengan suatu instansi, seperti yang terjadi pada kasus PT Basko dan PT KAI menurut Guspardi sudah keharusan pemerintah provinsi untuk turun menyelesaikan. “Yang paling penting bagi investor itu kan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum. Kalau mereka nyaman, investasi mereka tanamkan, dampaknya adalah untuk perekonomian daerah, pengangguran bisa berkurang,” ujar Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PAN tersebut.

Seandainya, lanjut dia, ada sesuatu yang salah dari investor, semua bisa dibicarakan baik-baik, dicari jalan keluar yang tidak saling merugikan. Ditambahkan Guspardi sikap yang tidak fair dalam memperlakukan investor bisa saja menjadi perhatian investor lain di luar dan membuat mereka berfikir ulang berinvestasi di Sumbar. “Saya bicara di sini secara proposional dan profesional sebagai wakil rakyat, tak memihak siapapun. Jika ada masalah selesaikan dengan kekeluargaan, tak bisa dengan kekeluargaan ajukan ke ranah hukum, kalau sudah ada putusan hukum tak boleh ada pihak yang arogan. Kalau merasa masih ada yang salah, carikan bukti baru ajukan banding, kasasi hingga PK. Semua kan ada aturan mainnya,” papar Guspardi.

Menyangkut sengketa antara investor dengan pihak-pihak tertentu, imbuh dia, selain keproaktifan pemerintah daerah, DPRD juga bisa memfasilitasi menyelesaikan masalah yang ada jika pihak yang bersengketa memang meminta. (h/len/mg-mel)

 Layouter: Syamsul Hidayat

8

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

PENDIDIKAN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

NILAI TERTINGGI DI SUMBAR

SMAN 1 Padang Raih Akreditasi A PADANG, HALUAN — Dengan terus berusaha memperbaiki mutu, akhirnya Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Padang meraih Akreditasi A dengan nilai tertinggi di Provinsi Sumbar.

Walikota Pariaman Buka Rakor Pendidikan PARIAMAN, HALUAN — Penguatan pendidikan perlu dilakukan sejak dari keluarga, guna mengatasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat. Hal itu diingatkan Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman ketika membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan tentang “Sinkronisasi pelaksanaan program kegiatan dinas pendidikan pemuda dan olahraga dengan satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman,” di BP PAUD dan Dikmas Sumbar, Kamis (18/1).

Tujuan rakor pendidikan, kata Mukhlis, untuk penyesuaian program kegiatan antara Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dengan satuan pendidikan dalam memaknai nilai manfaat dalam peningkatan kualitas pendidikan. Dikatakannya, rakor ini mesti memiliki nilai tepat guna untuk perkembangan dan kebutuhan pendidikan melalui pendidikan yang seutuhnya. Dan program kegiatan yang dilaksanakan, hendaknya dinikmati oleh masyarakat untuk kemajuan pendidikan.

“Saat ini, etika dan moral menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi kalangan pendidik dan kita bersama,” kata walikota.

Sebagian pelajar, lanjutnya, saat ini mempunyai etika dan moral semakin rapuh, karena tergerus dengan perkembangan zaman. Untuk itu, satuan pendidikan, pengawas, komite dan dewan pendidikan, memberikan ide, gagasan dan kontribusi dalam rapat koordinasi pendidikan ini dan ke depannya kemajuan pendidikan di Kota Pariaman lebih meningkat lagi. (h/tri)

PENGAMATAN Di LUAR — Siswa SD Santa Lucia, Pasar Remaja Sawahlunto, melakukan pengamatan dalam kegiatan outing class, Kamis (18/1). RIKI YUHERMAN

Murid SD Santa Lucia Gelar Outing Class SAWAHLUNTO, HALUAN — Ada yang berbeda dengan aktivitas belajar murid SD Santa Lucia, Pasar Remaja Sawahlunto kali ini. Murid kelas VI terlihar berjejer duduk di pinggir trotoar jalan sambil mengamati keadaan di sekitar Jalam Ahmad Yani, tepatnya di depan gedung pusat kebudayaan setempat.

Didampingi Guru Bahasa Inggris

Riharvianti, outing class kali ini bertema mendeskripsikan penampilan orang sebatang badan dalam bahasa Inggris. “Outing class yang dilaksanakan merupakan salah satu program bagi anak-anak untuk meningkatkan pengetahuan di luar sekolah,” kata Riharvianti kepada Haluan, Kamis (18/1).

Kegiatan ini, lanjutnya, sekaligus agar murid tidak bosan di kelas saja yang pada akhirnya akan berguna di kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan ini, sebut Riharvianti, dengan belajar langsung di luar kelas, murid akan lebih mengkomunikasikan hal yang didapatnya di sekolah, tidak sekedar hafal kosa kata, tapi lebih kepada kenal secara kateristik.

“Murid akan lebih berani dan mampu berinteraksi dengan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota ini. Selain itu, murid akan lebih mudah menyesuaikan pelajaran bahasa Inggris saat melanjutkan pendidikan ke SLTP,” sebutnya.

Salah seorang murid, Iqbal mengaku senang dan antusias mengikuti kegiatan outing class ini. Iqbal sangat suka belajar di luar kelas, karena bisa berinteraksi langsung dengan lingkungan sekitar.

“Kita bisa langsung mengamati dan menerjemahkan apa yang dilihat dalam bahasa Inggris. Kita bisa lebih cepat menangkap, dibanding hanya dengan melihat gambar yang ada di buku pelajaran,” ungkap Iqbal. (h/rki)

MAN 2 Padang Kekurangan Komputer PADANG, HALUAN — Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Padang masih kekurangan perangkat komputer untuk bisa melaksakan Ujian Nasional Berbasis komputer UNBK secara mandiri yang mana ujian tersebut tinggal beberapa bulan lagi dilaksanakan.

“Sekarang, kami masih menganalisis kekurangan dari sarana prasarana untuk pelaksanaan UNBK,” ujar Kepala MAN 2 Padang, Amrizon kepada Haluan, kemarin.

Dikatakannya, MAN 2 Padang membutuhkan kurang lebih 200 komputer untuk bisa mencukupi 541 siswa yang akan mengikuti UNBK. “Kurang lebih kami baru mempunyai 65 komputer dari 200 komputer yang diharapkan agar bisa mencukupi 541 siswa yang akan melaksanakan UNBK,” ujarnya.

Amrizon mengatakan, sampai

www.harianhaluan.com

sekarang ini belum mendapatkan bantuan komputer. “Kami dan komite sudah bertemu dan tengah mengusahakan kekurangan-kekurangan. Sampai sekarang, kami belum mendapatkan bantuan komputer,” katanya.

Sedangkan dari kesiapan siswa untuk mengikuti UNBK, Amrizon menyampaikan bahwa siswa sudah bisa dikatakan siap untuk melaksanakan UNBK. “Kami sudah melaksanakan satu kali pra UN. Dari hasil pra UN itu boleh dikatakan siswa sudah siap untuk mengikuti UNBK. Selama pelaksanaan pra itu sendiri tidak ada kendala berarti yang diperoleh siswa,” ujarnya.

Amrizon berharap, semua kebutuhan di sekolah ini untuk pelaksanaan UNBK bisa tercukupi dan siswa bisa lebih tenang untuk menghadapi ujian nasional tersebut. (h/mg-mal)

 Redaktur: Nasrizal

SMAN 1 Padang semakin kokoh sebagai sekolah terbaik di Sumbar, tidak hanya dibidang prestasi, tetapi juga di mutu sekolah.

Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya SMAN 1 Padang meraih akreditasi 1 dengan nilai tertinggi di Sumbar. Penilaian akreditasi SMAN 1 Padang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2017 oleh Assesor Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah atau BAP SM. Berdasarkan penilaian yang dilakukan untuk 8 standar nasional pendidikan yang dilaksanakan di SMAN 1 Padang, semua standar mendapatkan nilai 97. Sehingga rata-rata nilai yang didapatkan oleh SMAN 1 Padang adalah 97 atau nilai terbaik dari seluruh sekolah yang melaksanakan penilaian akreditasi tahun 2017.

Kepala SMAN 1 Padang, Nukman mengatakan, nilai yang didapat ini merupakan hasil dari kerja sama dan usaha keras semua warga sekolah, termasuk komite sekolah. Ke depan, nilai akreditasi ini juga merupakan tantangan yang berat untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu sekolah lima tahun ke depan. Dengan akreditasi ini juga diharapkan input, proses dan output SMAN 1 Padang semakin baik setiap tahunnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, yang sudah terlibat dan membantu terwujudnya mutu pendidikan di sekolah, sehingga nilai akreditasi ini dapat dicapai,” ujarnya, Kamis (18/1).

Sementara itu, Wakil Humas SMAN 1 Padang, Ikhwansyah menambahkan, akreditasi sekolah merupakan cerminan mutu d ari sebuah sekolah yang mencakup pada pelaksanaan 8 standar nasional pendidikan.

Menurutnya, sebuah sekolah akan bermutu jika terdapat pengakuan dan penilaian dari beberapa pihak yang berwenang yang disebut akreditasi sekolah.

Kepala SMAN 1 Padang, Nukman menerima langsung sertifikat akreditasi pada hari Selasa 16 Januari 2018 d i Aula Kanwil Kemenag Provinsi Sumbar bersama seluruh kepala sekolah yang melaksanakan penilaian akr editasi pada tahun 2017. Penyerahan sertifikat akreditasi dihadiri oleh perwakilan BAP SM, Ketua LPMP Provinsi Sumbar, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar, kanwil kemenag, serta seluruh kepala SD, SMP/MTs,SMA/MA se-Sumbar.

Tidak hanya itu, dipenghujung tahun 2017, SMAN 1 Padang kembali mengukir prestasi meraih Sekolah Adiwiyata Nasional. Sertifikat Adiwiyata Nasional ini dijemput langsung oleh Kepala SMAN 1 Padang, Nukman dan wakil sarana prasarana sekaligus Ketua Adiwiyata SMAN 1 Padang, Asri Yanti ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 21 Desember 2017 di Jakarta.

“Capaian adiwiyata nasional ini merupakan usaha dan kerja keras seluruh warga sekolah. Semua pihak terlibat tanpa terkecuali, karena adiwiyata mengutamakan kesadaran warga sekolah terhadap lingkungan.

Adiwiyata memerlukan empat komponen meliputi kebijakan berwawasan lingkungan, pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif dan pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan,” ujar Nukman didampingi Asri Yanti.

Adiwiyata ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menanamkan nilai budaya dan peduli lingkungan di sekolah. Diharapkan peserta didik dan seluruh warga sekolah menyadari pentingnya lingkungan yang bersih, asri dan tertata rapi. Adiwiyata juga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Ia juga berharap, untuk tahun ke depan SMA N 1 Padang dapat meningkatkan prestasi meraih Sekolah Adiwiyata Mandiri. (h/rin)

 Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

9

UNTUK TAMBAK UDANG VANAME

Bungus dan Sungai Pisang Potensial Wako: Penghafal Quran Semakin Banyak PADANG, HALUAN — Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo meresmikan pemakaian gedung Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA) Masjid Nurul Ikhlas, Komplek Emilindo Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, bada Jumat, (19/1).

Walikota berharap, dengan hadirnya gedung baru TPQ/TQA tersebut akan semakin memaksimalkan dan meningkatkan potensi generasi muda baik dalam mempelajari, menghafal dan mengamalkan isi yang terkandung di dalam kitab suci Alquran.

“Alhamdulillah, kita bersyukur sekali atas selesainya pembangunan gedung TPQ/TQA ini. Semoga keberadaannya dapat mendorong hadirnya para penghafal Alquran di Kota Padang khususnya di kawasan Komplek Emilindo ini,” harap Mahyeldi.

Ia menyampaikan, Pemerintah Kota Padang sendiri tengah gencarnya menjadikan Padang menjadi kota penghafal Alquran. Salah satunya dengan menghadirkan generasi muda berkualitas melalui program ‘Padang Menghafal Alquran’ yang dilaunching beberapa tahun yang lalu.

“Karena memang, dengan menjadi penghafal Alquran, Insyaallah para generasi muda kita akan terbentengi dan terhindar dari berbagai pengaruh negatif. Dan ini juga sejalan dengan menyambut ‘Bonus Demografi’ di 2020 mendatang dimana 60 persen penduduk di Indonesia mayoritas berusia muda,” tukasnya.

Oleh karena itu kata wako, generasi muda saat ini harus diberikan perhatian ekstra, penguatan dan pembekalan salah satunya melalui bidang keagamaan.

“Untuk itu, Pemko juga telah melahirkan “Program 1821” selaku program penguatan keluarga. Dimana diharapkan orang tua dapat memberikan waktu dan perhatian bagi anak-anaknya khususnya mulai pukul 18.00-21.00 WIB. Dimulai mematikan hp atau televisi, lalu salat Maghrib berjamaah, mengaji bersama dan mendampingi anak belajar. Kita berharap, dengan upaya ini semua generasi muda di Kota Padang akan menjadi generasi yang kuat selaku calon pemimpin dan yang akan melanjutkan pembangunan bangsa ini di masa datang,” ujarnya mengakhiri.

Dalam peresmian gedung TPQ/TQA Masjid Nurul Ikhlas tersebut, juga dihadiri beberapa pimpinan OPD, Camat Lubeg Rosail Akhyari, lurah se-Kecamatan Lubeg dan tokoh masyarakat setempat. (h/ita)

ILUSTRASI

www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Padang mencatat sudah ada sekitar 10 hektare tambak udang vaname di Kelurahan Pasia Nan Tigo. Namun, DKP mengaku jumlah tersebut masih minim, dan masih perlu dikembangkan lagi.

“Target kami itu, Kota Padang bisa mempunyai 100 tambak udang vaname. Setidaknya dalam tiga atau lima tahun ini dapat dicapai,”ucap Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kota Padang Eyviet Nazmar saat ditemui Haluan, Jumat (19/1).

Menurut Eyviet, 10 hektare tambak udang vaname tersebut bukan milik Pemerintah Kota Padang. Melainkan milik masyarakat atau investor yang berinvestasi di bidang tambak udang.

Menurutnya, Pemko Padang hanya bersifat sebagai pengawas. Selain itu, memberikan informasi terkait bagaimana mengembangkan usaha tambak udang vaname.

“Kita sebagai pengawas, jangan sampai keberadaan tambak udang nantinya memberikan dampak atau masalah terhadap lingkungan sekitar,”jelas mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja ini di Kantor DKP, Muaro Padang.

PASAR RAYA—Kondisi Pasar Raya Padang setelah tuntasnya bangunan Inpres. Pemko melalui dinas terkait terus berupaya melakukan pembenahan pusat perdagangan ini guna meningkatkan kenyamanan masyarakat dan juga menggenjot PAD. IRHAM

Dijelaskan Eyviet, budidaya udang vaname sangat potensial untuk dikembangkan. Karena harga jual yang cukup tinggi sekitar Rp80 hingga Rp90 ribu perkilo.

Selain itu, pangsa pasar udang juga banyak.

Menurutnya, satu hektare tambak udang dampak menghasilkan minimal satu ton.

Apalagi masa panen cukup

cepat yakni hanya 100 hari.

Ditambahkannya, masih sedikit masyarakat yang melirik usaha tambak udang ini karena cukup mahalnya biaya pembukaan tambak. Satu hektare tambak udang vaname bisa menghabiskan dana mencapai Rp1,5 miliar, digunakan mulai dari pembuatan tambak, gaji karyawan, listrik,pakan, hingga panen.

Namun, hasil yang akan diperoleh oleh investor cukup menjanjikan yakni dengan luas tambak 500 m persegi, hasil panen diperkirakan antara 3,75 sampai 4,25 ton dengan nilai mencapai Rp400 juta. Sedangkan untuk ukuran tambak sekitar 400 meter akan mendapatkan panen sekitar Rp300 juta.

“Kita pilih udang jenis ini karena dalam segi perawatan

pun tidak terlalu ribet dan nilai jualnya juga cukup tinggi,” katanya.

Ia menyebut, budidaya udang vaname, cocok untuk dikembang di Kota Padang. Terutama di bagian daerah pesisir seperti Pasia Nan Tigo, Bungus, dan Sungai Pisang. ”Untuk saat hanya ada di Pasia Nan Tigo,”sebut Eyviet. (h/mg-mel)

BANYAK WARGA TAK TAHU

DPRD Imbau Gencarkan Sosialisasi Pilkada PADANG, HALUAN — Komisi I DPRD Kota Padang sayangkan, masih adanya warga Kota Padang yang belum mengetahui bahwa akan ada penyelenggaraan pesta demokrasi pada Juni 2018 mendatang.

“Walaupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang, telah meluncurkan terobosan kreatif dalam sosialisasi agenda pemilu. Bentuk programnya berupa pemanfaatan teknologi informasi. Tali dinilai gagal, karena banyak masyarakat Kota Padang yang belum tahu informasi kapan Pilwako Padang dilaksanakan,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Padang Azirwan ,Jum’at (19/1).

Menurutnya, sosialisasi sangat minim karena anggota dewan terjun ke masyarakat sehingga mengetahui kondisi di lapangan. Dari bahasa masyarakat, masih menanyakan kapan pilkada dilaksanakan.

Bahkan adanya tudingan, KPU pro ke salah satu calon karena sudah punya basis.

Ia mengungkapkan, orang

Padang sebagian besar orang pintar. Harapannya sosialisasi dapat digenjot habis.

Ketua KPU Kota Padang M. Sawati sudah memikirkannya, namun jika dimulai dari sekarang dikhawatirkan masyarakat akan lupa. Sosialisasi sudah masuk pada tahap penyelenggaraan saat ini.

Sementara pihak Kesbangpol mengakui, pernah terjadi miss komunikasi dengan KPU soal anggaran, namun akhirnya dicapai kesepakatan dana hibah untuk KPU sebesar Rp37 Miliar dan pemakaian dana

hibah harus dengan RAB (rencana anggaran biaya).

Terobosan yang telah dilakukan tentang “Aplikasi Padang Memilih” atau “SiPadlih” yang dirancang sebagai jendela informasi seputar pemilu bagi warga Padang, khususnya.

Aplikasi pemilu ini dapat diunduh di kanal play store.

Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kota Padang Sutrisno menjelaskan, langkah kreatif pihaknya berdasarkan data riset. Warga Padang yang memanfaatkan media sosial, sebagai sumber informasi

pemilu mencapai 15,8 persen.

“Kami juga t erinspirasi dari anak-anak muda, yang mengikuti kegiatan jambore demokrasi di Padang beberapa bulan lalu. Mereka adalah, para calon pemilih pemula pada Pilkada 2018,” ujarnya.

Ditambahkan, anak muda yang masih duduk di bangku SLTA mayoritas memang menginginkan informasi kepemiluan disampaikan melalui media sosial. Pemilih pemula ini dalam keseharian akrab dengan gawai.

 Redaktur: Afrianita

“Media luar ruang, media cetak, dan print ada tetap kami buat. Namun, sosialisasi melalui media sosial sebisa mungkin kami beri porsi lebih besar,” katanya.

Untuk mengakses SiPadlih, warga dapat mengunjungi play store. Di sini tinggal search SiPadlih lalu mengunduhnya.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi berbasis media sosial ini, KPU Padang berharap informasi seputar rencana dan pelaksanaan seluruh tahap Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019 viral. (h/ade)

 Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

SEDANG PROSES TENDER

Pasar Lubuk Buaya Direvitalisasi PADANG, HALUAN — Meskipun tahun 2017 Pasar Lubuk Buaya sudah direvitalisasi, namun tahun ini pasar satelit tersebut akan direvitalisasi kembali. Dengan anggaran Rp570 juta, pasar tersebut akan dilakukan lanjutan perbaikan.

Hari Ini AJI Pilih Ketum PADANG, HALUAN — Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang, Sabtu, 20 Januari 2018, akan menggelar Konferensi Kota (Konferta) yang ke-lima. Di Konferta akan dipilih calon ketua baru yang memimpin AJI Padang, untuk periode 2018-2021 menggantikan ketua dan sekretaris saat ini, Yuafriza (Mentawaikita.com) dan Yose Hendra (Jurnalis Media Indonesia).

Ketua panitia, Aidil Ichlas (jurnalis Berita satu TV) mengatakan, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk menyukseskan konferta kelima AJI Padang, yang akan diadakan di Hotel Bunda Padang.

Selain itu menurutnya, sejumlah anggota AJI Padang yang berada di Luar daerah sudah menyatakan diri hadir dalam agenda tiga tahunan ini. Bahkan Ketua Umum AJI Indonesia, Abdul Manan juga dijadwalkan hadir.

“Semoga konferta kali ini bisa membuat keputusan, program kerja dan pengurus yang mampu membawa AJI Padang semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas serta berperan aktif dalam menjaga dan menggawangi kebebasan pers di Padang khususnya dan Sumatera Barat pada umunya,” katanya, Kamis (18/01).

Sementara ketua AJI Padang Yuafriza mengatakan, sebelum pemilihan dan penetapan ketua AJI Padangperiode 2018-2021, akan diadakan sosialilsasi Kode Perilaku AJI yang baru oleh anggota Majelis Etik AJI Indonesia, Syofiardi Bachyul (The Jakarta Post) dan Koordinator AJI Wilayah Sumatera, Hendra Makmur. Kode Perilaku AJI tersebut disahkan dalam kongres AJI ke-10 yang dilaksanakan di Solo, November 2017.

“Sosialisasi kode perilaku penting sebagai penjabaran dari Kode Etik AJI dan agar bisa menjadi pedoman bagi jurnalis anggota AJI Padang,” kata pemimpin redaksi Mentawaikita.com.

Ocha sapaan akrab Yuafriza juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekanrekan dari berbagai organisasi jurnalis, LBH Pers Padang, rekan jurnalis dan rekan-rekan aktivis masyarakat sipil lainnya di Sumatera Barat, yang selama ini sudah sama-sama berjuang untuk kebebasan pers dan kebebasan berekspresi bersama AJI Padang.

Dirinya berharap elemen pers di Sumbar, aktivis masyarakat sipil dan semua elemen masyarakat tetap terus berjuang untuk membela kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. (h/rel)

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal pada Haluan, Jumat (19/1) menyebutkan bahwa khusus untuk Pasar Lubuk Buaya akan dilakukan penguatan tiang, sanitasi dan perbaikan lantai 2. Saat ini rencananya sudah sampai lelang tender.

“Anggaran nya memang tidak terlalu besar sesuai dengan kebutuhan pengerjaan. Yang paling kita support yaitu lantai dua yang masih belum sempurna,” ujarnya.

Dikatakannya, penguatan tiang dilakukan untuk memperkokoh penggunaan lantai 2. Ditambah lagi nantinya akan diisi oleh puluhan pedagang yang saat ini mengisi salasar di lantai 1.

“Ada pedagang yang ma-

KAWASAN TERMINAL — Warga melewati kawasan Terminal Anak aia Koto Tangah Padang.

Direncanakan pembangunan terminal akan dilanjutkan kembali pada awal tahun ini. IRHAM

sih belum mendapatkan tempat yang layak di lantai 1.

Nanti akan kita pindahkan ke lantai 2 supaya lantai 1 tidak terlalu sesak meskipun tidak mengganggu aktivitas,” lanjutnya.

Ditambahkan Endrizal, jika lantai 2 sudah sempurna maka penataan akan dilakukan kembali. Kemudian, pedagang maupun pengunjung tidak akan kesulitan untuk buang air.

“Sanitasi memang yang selalu di keluhkan pedagang khususnya. Namun karena keterbatasan anggaran kota baru akan melakukannya saat ini. Mudah-mudahan pasar satelit tersebut bisa difungsikan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (h/win)

430 Calon Relawan Kebersihan Diseleksi PADANG, HALUAN — Meningkatkan kebersihan Kota Pasang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) seleksi 430 calon relawan. Dari semua calon, hanya diterima 300 relawan saja sesuai dengan kebutuhannya.

Kepala DLH Al Amin pada Haluan, Jumat (19/1) menyampaikan bahwa setiap tahun relawan kebersihan harus di

remajakan. Tujuannya untuk menyeleksi kembali mana yang benar-benar ingin menjadi relawan tanpa kenal lelah dan tidak takut kotor.

“Jika kita berbicara tentang sampah ya berarti tidak takut kotor. Dari relawan sebelumnya tidak semua yang bisa kita pakai menjadi relawan. Untuk itu. Setiap tahun kita akan

menyeleksi kembali mana yang ingin bersungguh-sungguh,” terangnya.

Dijelaskannya, sebelumnya yang sudah mendaftar ada sekitar 600 calon. Namun, untuk seleksi administrasi pertama hanya lulus 430. Namun, karena yang dibutuhkan hanya 300 relawan maka ada sekitar 130 yang akan tersisih.

“Kali ini seleksi kita benarbenar ketat karena selain ini pekerjaannya tidak main-main juga anggarannya dari APBD. Setiap bulan mereka akan menerima upah sesuai dengan ketentuan nya,” tutur Al Amin.

Al Amin mengimbau kepada warga yang akan siap menjadi relawan kebersihan hendaklah bekerja sungguh-

sungguh. Ia berharap penghargaan Adipura bisa dipertahankan tahun-tahun yang akan datang.

“Kita berharap relawan ini bisa standby terhadap segala macam intruksi. Intruksi tersebut tentu sesuai pula dengan at urannya. Kuncinya tidak t akut kot or,” pungkasnya. (h/win)

Saat balita sudah dikenalkan dengan makanan cepat saji atau fast food. Kemudian ditambah dengan makanan ringan pabrikan yang sama sekali tidak mengandung gizi. Padahal, banyak makanan alami yang seharusnya diberikan.

“Makanan pabrikan itu mengandung banyak kadar gula yang tinggi. Jika terus dibiarkan maka, akan menyebabkan kelebihan berat ba-

dan bagi anak,”kata Depitra.

Menurutnya, orangtua jangan menyalahkan anak jika tidak mau mengkonsumsi makanan sehat atau sayuran. Sebab, orangtua tidak mengajarkannya semenjak dini.

“Mengenalkan makanan yang bergizi sangat penting dilakukan semenjak dini pada anak. Jangan biarkan anak kecanduan kepada makanan cepat saji,”sebutnya. (h/mg-mel)

DKK: Beri Anak Asupan Bergizi PADANG, HALUAN — Dinas Kesehatan Kota Padang mengingatkan orangtua agar memberikan pendidikan gizi kepada anak. Sebab, orangtua sangat berperan penting atas gizi yang diperoleh anak.

“Persoalan gizi sangat penting untuk diperhatikan pada anak sehingga, tumbuh kembang anak tidak terganggu kedepannya,”ucap Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Ma-

syarakat, Dinas Kesehatan Kota Padang Depitra Wiguna saat ditemui Haluan, Jumat (19/1).

Dikatakan Depitra, memberikan pendidikan gizi tujuannya, untuk menghindari terjadinya kelebihan dan kekurangan berat badan. Karena, makanan apapun yang diberikan oleh orangtua kepada anak ketika masih kecil akan menjadi kebiasaan mereka.

“Berat badan yang berlebih

atau obesitas pada anak tidak baik. Begitu juga dengan kekurangan berat badan. Bisa mendatangkan berbagai penyakit, seperti jantung,”jelasnya di Kantor Dinas Kesehatan Kota Padang Jalan Bypass.

Depitra sangat menyayangkan orangtua saat ini, sangat mudahnya memberikan makanan pabrikan.

Dicontohkan, bayi sudah diberikan makanan pendamping asi berupa biskuit pabrikan.

BERKAT SENTUHAN KOMUNITAS PECINTA SUNGAI

“Banda Bakali Kini Berwarna-warni” PADANG,HALUAN — Pagi menjelang siang itu, dua orang pekerja tampak sedang sibuk di Banda Bakali.

Tepatnya di dekat rumah makan sederhana, kawasan GOR Agus Salim.

Meskipun cuaca sedang terik, sebab hampir menunjukan pukul 12.00 WIB, mereka tetap asyik meneruskan pekerjaan. Satu pekerja sibuk menggosok batu-batu yang menonjol di pinggir Banda Bakali itu.

Pekerja yang menggunakan topi bercorak seragam tentara itu, dengan cekatan membersihkannya. Bukan dengan alat canggih, tapi hanya bermodalkan satu alat penggosok manual atau yang biasa disebut “gundar”.

Sedangkan satu pekerja

www.harianhaluan.com

lagi yang berjarak sekitar 20 meter, tengah sibuk menyemprotkan cat warna-warni ke batu-batu di banda bakali itu.

Rupanya dua pekerja ini, sedang membuat kanal itu, menjadi warna-warni. Sudah semenjak seminggu terakhir, mereka mengerjakan proses pembersihan dan pengecatan sarana pengendali banjir Kota Padang itu.

Ternyata ide pembuatan warna-warni banda bakali tersebut dicetuskan oleh Komunitas Pencinta Sungai dan Pantai Kota Padang.

Ketua Komunitas Pencinta Sungai dan Pantai Kota Padang Eri Iswandi mengungkapkan, keprihatinannya terhadap kondisi banda bakali. Sepanjang pinggir banda bakali, masih dipenuhi sampah, mulai dari

hulu hingga hilir.

Selain itu, kebiasaan masyarakat pun masih cukup tinggi membuang sampah ke aliran sungai banda bakali.

Belum lagi ditambah dengan aktifitas mandi cuci kakus (mck). Sehingga, tidak sedap dipandang mata.

“Rata-rata sungai di Kota Padang banyak sampahnya, dan kotor,”kata pria kelahiran 30 Mei 1951 ini saat ditemui Haluan.

Komunitas yang resmi terbentuk pada 17 September 2017 ini, akhirnya berinsiatif untuk mengecat pinggiran banda bakali tersebut.

Tujuannya, agar terlihat bersih, dan indah. Nantinya diharapkan masyarakat akan sadar dan malu untuk membuang sampah ke banda

bakali karena sudah bersih.

“Niat kami ingin mengedukasi masyarakat. Sungai atau air adalah sumber kehidupan. Bukan sebagai tempat sampah,”jelas pria berkacama ini.

Dikatakan Eri, untuk membuat warna-warni pada banda bakali itu, komunitasnya menghabiskan dana sekitar Rp20 juta. Uang tersebut, hanya cukup untuk mewarnai banda bakali sepanjang 100 meter.

“Dana tersebut kita kumpulkan dari sumbangan anggota dan juga pihak lain yang ingin membantu. Sebab, tak ada dukungan anggaran APBD untuk ini,”katanya.

Ia manargetkan dalam satu bulan ini pengerjaan akan selesai. Sisanya, me-

nunggu kembali adanya dana untuk kelanjutan pewarnaan.

“Kita pakai cat minyak yang biasa digunakan untuk kapal. Harganya cukup mahal, tetapi ketahanannya bagus jika dibandingkan cat biasa,”sebut pria 66 tahun itu.

Sementara itu, Camat Padang Barat Eri Sanjaya membenarkan bahwa banda bakali tersebut akan dijadikan warna-warni. Ditargetkan, pemberian warna sepanjang satu kilometer hinggi ke hilir.

“Sudah ada pihak ketiga yang bersedia melanjutkan pemberian warna setelah selesai dari komunitas pencinta sungai,”kata Eri. Eri Sanjaya berharap agar pemberian warna sepanjang satu kilometer tersebut da-

SEORANG pekerja sedang menggosok batu yang menonjol di Banda Bakali untuk dilakukan pengecatan.

Kawasan ini nantinya akan penuh dengan warna-warni.

MELATI OKTAWINA

pat selesai sebelum lebaran.

Sehingga nantinya, ada tempat wisata baru yang akan muncul, tidak hanya sekedar Pantai Padang.

“Tentunya kita ingin

 Redaktur: Afrianita

sepanjang banda bakali dapat diberi warna. Namun, tak ada anggaran APBD untuk ini, sehingga harus dicarikan pihak lain yang mau membantu,”katanya. (h/mg-mel)

 Layouter: Syamsul Hidayat

11

JURNALISME WARGA

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Kasur untuk Al Falah Kiriman : Yon, Padang Kasurnya sudah datang ! ..

Anak anak panti dan ponpes Al Falah berlari menyongsong Kedatangan Laz Mitra Ummat Madani, Mitra Berzakat Berdayakan Ummat Padang.

Satu persatu kasur baru ditu-

runkan. Kasur baru, bantal baru, seprei pun baru. Masing masing anak dapat bonus tambahan setengah lusin gantungan pakaian agar terlihat lebih rapi.

Tidur anak anak Al Falah sudah Empat hari ini tidak seperti

biasanya. Tidur nyaris t anpa kasur. Satu berdua, bahkan bertiga. Kini satu orang punya satu kasur yang empuk.

Ada raut gembira. Suara ceria dari asrama sederhana mereka. Berlomba memilih war-

na seprei kesukaannya. Tiduran mencoba kasur yang tak pernah mereka duga akan datang jadi kenyataan.

Ibu, Bapak dan Sahabat yang budiman, semua hadir karena anda semua. Yang telah me-

nyisihkan rezeki tanpa ragu.

Telah berbagi tanpa henti. Telah peduli tak kenal waktu. Kami bahagia dapat menjadi jembatan kebaikan sahabat semua.

Doa kami dan doa anak anak, semoga apa yang mereka rasakan

hari ini menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi amal jariah, bahwa, kita pernah berbagi bahagia dengan anak yatim dan dhuafa. Memberikan mereka tidur yang nyenyak seperti dirasakan anak anak kita. ***

Pengolahan Pangan Keltan Wanita Kiriman Triana Padang Pengolahan pangan bersama ibu-ibu Kelompok Wanita Tani Riana Anom Sari Sukma Wati Ratna Ningsih.

Singkong kentang dan ubi ungu. Kalo sudah diolah seperti ini. ..hmmmmm enyaaak Ayooo..ibu ibu kita masak..untuk keluarga tercinta. ***

Seminar Internasional di UIN KIRIMAN DASRIL PADANG SEMINAR Internasional “Berkerabat dalam Budaya, Bersahabat dalam Bahasa” : Kolaborasi UIN-IB Padang dengan UPM Malaysia. Kamis (18/1) di Fak. Adab dan Humaniora UIN-IB Padang. ***

Aktivitas Bersama Ibu-ibu PKK Kiriman Ira, Padang Aktivitas Kamis (18/1) sore bersama Ibu2 PKK Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah, Padang Timur.

Alhamdulillah Pemberdayaan kaum perempuan untuk lebih bersemangat, berwawasan dan mengembangkan bakat memasak untuk menambah pendapatan keluarga. ***

Kunker Komisi IX ke M Jamil Kiriman Armen Padang Kunjungan kerja Komisi IX DPR-RI terkait Difteri ke RSUP Dr M. Djamil Kamis 18 Januari. *** www.harianhaluan.com

 Redaktur: Atviarni

 Layouter:Yohanes

12

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA PEMKAB HARUS OPTIMALKAN SEKTOR PERTANIAN

Angka Kemiskinan 26.930 Jiwa LIMAPULUH KOTA, HALUAN—Angka kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota setiap tahun terus menurun, utamanya sejak tahun 2015, 2016 dan 2017. Penurunan angka kemiskinan itu, menandakan sudah ada upaya yang bagus dari Pemkab Limapuluh Kota.

Kepala BPS Limapuluh Kota, Hari Sulistio ketika dihubungi Haluan di ruang kerjanya, Jalan Raya Tanjung Pati, Kamis (18/1) mengatakan, pada tahun 2015 warga miskin di daerah ini berdasarkan data berjumlah 28.760 jiwa dari jumlah penduduk versi BPS sebesar

372.568 jiwa. Sedangkan tahun 2016, turun menjadi 28.263 jiwa dan tahun 2017 mengalami penurunan berarti menjadi 26.930 jiwa.

Warga miskin di Limapuluh Kota tersebut, mayoritas bekerja sebagai petani dengan luas lahan yang kurang memadai. Sebagian

Nagari Akan Kelola Karcis Masuk Objek Wisata LIMAPULUH K O T A , HALUAN— Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, SUDAHRI Yanuar Spd, Dt. Sinaro Panjang menegaskan, Pemerintahan Nagari Tarantang bakal ikut mengelola karcis masuk ke objek wisata Lembah Harau. Namun penjualan karcis yang dikelola nagari tersebut waktunya terbatas.

“Kegiatan kami hanya sekitar pukul 06.00 WIB hingga 09.00 WIB pagi dan pada petang mulai pukul 16.30 WIB hingga jelang Magrib. Sedangkan pada jam kerja, penjualan karcis masuk ke objek wisata tersebut tetap seperi biasa, dikelola Dinas Pariwisata,” ungkap Ketua Bamus, Yanuar.

Menurut dia, pengelolaan karcis masuk objek wisata itu diprakarsai Walinagari Sudahri, Bamus hanya mendukung sepenuhnya kegiatan pemerintahan nagari tersebut. Sebab kegiatan itu akan menjadi pemasukan ke nagari dan menjadi pendapatan asli nagari yang akan dapat dimanfaatkan untuk kegiaan sosial di Nagari Tarantang.

Walinagari Tarantang, Sudahri terpisah, mengakui akan ada pengelolaan karcis yang dilaksanakan pemerintahan nagari.

Kegiatannya, menjual karcis masuk ke objek wisata lembah Harau pada waktu pagi dan petan sebelum dikelola Dinas Pariwisata.

“Untuk pengamanannya, kita bakal menempatkan di pintu masuk petugas dari Nagari Harau dan Tarantang. Petugas tersebut, bakal didampingi 2 Babinsa dan satu orang Kamtibmas. Sehingga penjualan karcis bisa dipantau dan dilakukan secara transparan,” jelas Sudahri.

Dikatakan, uang yang diperoleh dari hasil menjual karcis tersebut, akan dijadikan untuk kegiatan sosial, membantu anak yatim, fakir miskin serta menciptakan lapangan kerja baru untuk warga yang masih menganggur, tutur mantan anggota dewan Limapuluh Kota itu.

Dijelaskannya, objek waisata Lembah Harau termasuk sebagian ke wilayah Nagari Tarantang, seperti objek wisata Sarasah Bunta dengan 4 air terjunnya, kemudian Sarasah Tolang dan objek wisata Padang Berangin di Lubuak Limpato serta objek wisata lainnya. (h/zkf)

www.harianhaluan.com

lagi tidak bekerja alias pengangguran. Karena itu, ulas Hari Sulistio, Pemkab setempat perlu meningkatkan sektor pertanian supaya mampu berperan meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Di Limapuluh Kota, banyak komoditas andalan yang b isa dikembangkan lagi yang akan menyerap tenaga kerja baru. Di antaranya, sektor perkebunan gambir baru sekitar 16.199 hektare dengan total produksi mencapai 9.191,95 ton,” katanya.

Begitu juga dengan pe-

ternakan unggas, dengan produksi hampir 5 juta butir telur perharinya. Belum termasuk peternakan besar sapi, kerbau serta ternak kambing, juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat asalkan dikembangkan dengan maksimal.

“Kita di BPS hanya sebagai pemotret saja, menyediakan data yang diperlukan termasuk data warga miskin.

Pemkab setempat yang akan menindaklanjuti untuk memberdayakan warga miskin dan mengurangi angka pengangguran tersebut,” ujar Hari Sulitio lagi.

Sementara itu, pasangan Bupati-Wakil Bupati, H. Irfendi Arbi-Ferizal Ridwan berkomitmen bakal tetap fokus untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, terutama pada anggaran 2018 nanti.

Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian nota jawaban bupati atas pandangan umum fraksi, di ruang sidang DPRD Limapuluh Kota, belum lama ini.

Upaya penurunan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan sudah ditetapkan menjadi salah

satu fokus program dari perencanaan program kerja 2018.

“Kami akan melaksanakan kegiatan menurunkan lagi angka kemiskinan di Luak nan Bungsu ini,” ujar Irfendi Arbi, putra Koto Tangah Simalanggang itu.

Ia juga menyampaikan upaya pemerintah untuk berupaya merealisasikan lima agenda perioritas 2018 dengan kuantitas kualitas yang memadai.

“Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan peningkatan koordinasi, integrasi, sinergitas dan

HERI SULISTIO. evektifitas program atau kegiatan antar perangkat daerah,” sebutnya. (h/zkf)

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RTLH

2022, RTLH Ditargetkan Tersisa 2 Persen PAYAKUMBUH, HALUAN— P ayakumbuh menargetkan tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) mencapai angka 2 persen dari total RTLH yang ada. Karena perumahan dan permukiman merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Melalui program peningkatan kualitas RTLH yang diselenggarakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR), pemerintah menargetkan tahun 2017, jumlah RTLH di Payakumbuh mencapai 2.660 unit dengan persentase 9,3 persen dari seluruh rumah yang ada.

Hal itu diungkapkan Amriul Dt.Karaiang, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Payakumbuh pada kegiatan penyerahan hasil bantuan peningkatan kualitas RTLH dan pemberian simbol/ peneng pada masyarakat penerima bantuan di Kantor Lurah Padang Sikabu Kec. Lamposi Tigo Nagori, Kamis (18/1) sore.

Dikatakan Amriul, angka persentase tersebut adalah angka capaian maksimal yang bisa diraih, mengingat RTLH ini akan terus tumbuh setiap tahun.

“Mustahil untuk menar-

getkan jumlah RTLH ini diangka 0 persen, mengingat RTLH ini bersifat dinamis dan diperkirakan jumlahnya akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, “ ujar Amriul.

Ia juga memberikan apresiasi atas terselenggaranya program RTLH tahun 2017 dihadapan Kepala Dinas PUPR, Marta Minanda, Pimpinan Bank Nagari Cabang Payakumbuh, Agustapria dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), lurah, tokoh masyarakat, warga masyarakat penerima bantuan, hadirin dan undangan lainnya yang turut hadir pada acara tersebut.

“Ke depan saya berharap semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan tingkatkan,” imbuh Amriul.

Sementara itu, Marta Minanda, Kadis PUPR melaporkan, pemberian simbol/peneng pada masyarakat penerima bantuan bertujuan agar keberadaan RTLH di Kota Payakumbuh dapat terpantau secara jelas.

“Jumlah bantuan peningkatan kualitas RTLH pada tahun 2017 sebanyak 356 unit rumah yang dilaksanakan di 15 kelurahan, tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Latina, Payakumbuh Timur dan Payakumbuh Selatan.

BANTUAN RUMAH—Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Payakumbuh, Amriul Dt.Karaiang foto bersama di depan rumah penerima bantuan rumah swadaya tahun 2017 di Kel Padang Sikabu Kec Latina. ZUL

Selain itu, penyelenggaraan peningkatan RTLH di tahun 2017 lalu menghasilkan halhal positif dan prestasi tersendiri. Dimana dalam dalam hasil perhitungan akhir jumlah swadaya masyarakat untuk menunjang kegiatan ini sebesar 57,2 persen. Artinya, dari Rp3 miliar dana yang dikucurkan, sedangkan swadaya masyarakat mencapai Rp2 miliar.

“Hal tersebut merupakan prestasi yang luar biasa, sehingga melalui program ini dapat menimbulkan kembali jiwa kebersamaan, semangat

gotong royong, bahu membahu antar sesama masyarakat yang selama ini sudah mulai pudar,” ungkap Marta.

Keberhasilan ini menjadi penilaian tersendiri bagi Kementerian PUPR selaku pengelola program di tingkat pusat. Sehingga pihaknya mendapat apresiasi untuk menjadi pembicara dan berbagi pengalaman pengelolaan program dalam rapat koordinasi pemantauan pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) bidang perumahan tahun 2017, 27 November 2017 lalu di Ta-

ngerang Banten.

Menurut dia, tahun 2018, Payakumbuh kembali menggelar kegiatan serupa dengan dan memperoleh alokasi dana aliran khusus (DAK) sebesar Rp. 3,9 miliar. Jumlah ini mengalami kenaikan 18,2 perseb dari tahun lalu dengan DAK hanya sebesar Rp. 3,3 miliar.

Peningkatan alokasi dana ini tentu juga akan mempengaruhi jumlah bantuan RTLH yang akan diberikan kepada masyarakat sebesar Rp. 15 juta per unit dari sebelumnya Rp. 10 juta/unit. (h/zkf)

SDM PENGELOLA DANA DESA DITINGKATKAN

20 Pemuda Tarantang Ikuti Pelatihan TARANTANG, HALUAN— Sebanyak 20 orang pemuda Nagari Tarantang, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, bakal mendapat pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Pelatihan tersebut dilaksanakan 19 Februari mendatang, untuk bisnis manajemen keuangan dalam mengelola dana desa maupun keuangan BUMnag.

Walinagari Tarantang, Sudahri, yang dihubungi Haluan di ruang kerjanya beberapa hari lalu menyebutkan, peserta pelatihan di seluruh nagari di Kacamatan Harau tercatat se-

banyak 48 orang. Paling banyak diikuti pemuda Nagari Tarantang 20 orang. Sedangkan 7 nagari lainnya kebagian 3 hingga 4 orang.

“Mudah-mudahan pelatihan tersebut berjalan lancar, sehingga dana desa tahun 2018 yang akan digunakan untuk pembangunan, dapat ditangani oleh TPK (Tim Pengelola Keuangan) yang dilatih tersebut dengan baik,” ujarnya.

Pada bagian lain dikatakannya, untuk persiapan, Tim BBPLK Semarang yang dipimpin Edi Susanto sudah bekunjung ke Nagari Tarantang belum lama ini. Tim

didampingi Kadis Tenaga Kerja dan Industri, Irvan AM dan Walinagari Tarantang Sudahri, guna menguji kesiapan keberangkatan pemuda pemudi tersebut.

Menurut Sudahri, selama menunggu keberangkaan ke Semarang, mereka dipersiapkan sematang mungkin, baik mental maupun moral. Sehingga di Semarang nanti bisa membaur dengan sesama peserta pelatihan dari daerah lain, sambil bertukar pikiran tentang pengelolaan keuangan dana desa dan BUMnag tersebut.

Dikatakan Sudahri, luas

wilayah Nagari Tarantang sekitar 22,63 km persegi, terdiri dari 2 jorong, yakni Jorong Tarantang dan Jorong Lubuak Limpato dengan batas wilayah sebelah utara dengan Jorong Harau Nagari Harau, sebelah selatan dengan Jorong Sarilamak Nagari Sarilamak, sebelah timur dengan Jorong Ketinggian Sarilamak, sebelah barat dengan Jorong Solok Dalam Nagari Solok Bio-Bio. “Tahun ini Nagari Tarantang masih fokus untuk melakukan pembangunan nagari di segala sektor baik yang dibiayai dengan dana desa maupun APBD Limapuluh Kota, uta-

 Redaktur: Devi Diani

manya jalan nagari dan irigasi untuk meminimalkan warga miskin yang ada serta memberantas pengangguran, “ujar mantan anggota DPRD Limapuluh Kota itu.

Lebih jauh disampaikan Sudahri, saat ini warga Tarantang sebagian besar masih mengandalkan mata pencarian mereka sebagai petani sawah dan kebun. Karena itu, pembangunan ke depan, diharapkan selain jalan tani, juga saluran irigasi sangat penting dilakukan.

“Supaya para petani kita mampu panen padi minimal 2 kali dalam set ahunnya,” katanya. (h/zkf)

     Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM DAN BUKITTINGGI

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

13

Kepala BPN Bukittinggi Lantik 6 PPAT Yosefriawan: Budidaya Ikan Harus Lebih Maksimal di Agam AGAM, HALUAN — Usai mengunjungi Agro Wisata Puncak Tonang, Lubuak Sikapiang, Kabupaten Pasaman, rombongan studi konperatif Pemkab Agam melanjutkan kunjungan ke Tambak Ikan di Nagari Sitombol Padang Galugua, Kamis (18/1).

Kunjungan dipimpin Asisten I Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik Sekretariat Kabupaten Agam, Yosefriawan bersama seluruh wali nagari. Sedangkan, Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah menghadiri sepak bola persahabatan antara Pemkab Agam dengan Pasaman, bersama seluruh camat di Kabupaten Agam.

Yosefriawan menyebutkan, tujuan berkunjung ke tambak ikan tersebut, untuk memotivasi inspirasi wali nagari untuk lebih memaksimalkan pembudidayaan ikan di nagari masing-masing. Hal itu seiring dengan program Agam Menyemai dalam pengembangan potensi ikan air tawar di Kabupaten Agam.

“Jika dilihat, Agam tidak kalah bagus dari Kabupaten Pasaman, tapi bagaimana kita mempelajari semangat kerja warganya, yang menjadi motivasi kuat agar bisa mengangkat perekonomian yang terendam menjadi lebih baik,” ujarnya.

Dikatakannya, dahulu bisa saja Sitombol Padang Galugua sebagai wilayah tertinggal, tapi saat ini dilihat mereka sukses berusaha di bidang tambak ikan, sehingga sudah banyak masyarakat luar yang belajar ke wilayah itu.

Menurutnya, ada semacam kolaborasi antara penduduk Sitombol dengan pihak lain untuk berinvestasi. Hal itu mesti dipelajari, dan dikembangkan di Agam, apalagi sinergi antara Pasaman-Agam selama ini sangat tinggi, dibuktikan dengan bibit ikan justru dipasok Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

Yosefriawan mengharapkan, wali nagari bisa menggaet warganya untuk membudidayakan ikan di kolam atau di tambak, sehingga tidak ada lagi warga yang membudidayakan ikan di Danau Maninjau, yang saat ini statusnya sudah memprihatinkan.

Sedangkan, Wali Nagari Sitombol Padang Galugua, Kabupaten Pasaman, Busri mengatakan, usaha tambak ikan berawal dari dampak hama yang menyerang padi masyarakat, sehingga masyarakat mengalihkan fungsikan sawahnya menjadi tambak ikan.

Saat ini tambak ikan di Sitombol sebanyak 300 petak, yang dikelola oleh 100 kepala keluarga . (h/amc)

BUKITTINGGI, HALUAN — Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bukittinggi, Yulindo melantik enam orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di aula kantor BPN setempat, Kamis (18/1).

Enam orang PPAT yang dilantik itu, yakni Iin Ardiani, dengan masa pensiun pada 4 Juli 2054. Fitria Kurniawan masa pensiun 30 september 2040, Desi Sandra masa pensiun 9 Maret 2044, M S Feroni Putra masa pensiun 15 Februari 2050, Rinaldi Erzal masa pensiun 5 September 2046 dan Harminda masa pensiun 9 Januari 2036.

Kepala BPN Yulindo mengatakan, enam orang PPAT yang dilantik itu sudah melalui proses seleksi. Dengan dilantiknya 6 orang PPAT tersebut, maka sudah ada 24 orang PPAT untuk Kota Bukittinggi.

Diharapkan, dengan jumlah yang ada itu proses pembuatan akta tanah, serta hal yang berkaitan dengan pembuatan akta untuk Kota Bukittinggi akan lebih mudah dan lancar.

“Diharapkan kepada PPAT

KEPALA BPN Kota Bukittinggi, Yulindo melantik enam orang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di aula kantor BPN setempat, Kamis (18/1). GATOT

yang baru dilantik untuk bekerja sesuai peraturan. PPAT harus dapat bekerja secara profesional, taati peraturan dan berikan pelayanan yang terbaik kepada masmyarakat,” kata Yulindo.

Menurutnya, PPAT tidak dibenarkan mengeluarkan surat

atau menyelesaikan akta termasuk surat menyurat, jika tanah tersebut dalam sengketa, atau tanah itu tidak hak milik pribadi bagi calon pembuat akta melainkan milik bersama atau kaum.

PPAT , ujar Yulindo, bertu-

gas membuat surat atau akta lainnya jika ada masyarakat yang akan menjual tanah, membeli tanah, membuat warisan, atau meminjam uang ke bank dengan agunan berupa tanah pribadi.

“Sebagai PPAT tidak boleh membuat akta tanah yang dalam

keadaan bersengkata. Setiap akta-akta yang dibuat oleh PPAT yang aslinya harus disimpan di kantor PPAT. Oleh karena itu, PPAT hendaknya dapat membangun komunikasi dengan institusi BPN,” sebut Yulindo. (h/tot)

FKG-UI di Agam Lakukan Bhakti Sosial di Matur AGAM, HALUAN — Fakultas Kedokteran Gigi Universitas In donesia (FKG-UI) memberikan pengobatan gigi gratis dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, dalam program bhakti sosial tahun 2018, Jumat (19/1) sampai Minggu (21/1).

Kegiatan itu disambut baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Agam dan masyarakat Kecamatan Matur. “Dengan adanya kegiatan sosial dari FKGUI ini nantinya diharapkan kesehatan gigi masyarakat Matur menjadi lebih baik dan masyarakat menjadi tahu akan penting-

nya menjaga kesehatan gigi, serta semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut,” kata Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah saat menghadiri kegiatan, Jumat (19/1). Juga hadir pada kesempatan itu hadir Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.

Wakil bupati menegaskan, Pemkab Agam telah menetapkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan, di samping bidang pendidikan dan ekonomi.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, upaya-upaya pem-

bangunan di bidang kesehatan terus menerus akan ditingkatkan.

“Di Kabupaten Agam saat ini terdapat satu buah rumah sakit umum milik Pemda Agam dan 23 puskesmas yang tersebar di 16 kecamatan. Khususnya, bagi masyarakat kurang mampu pada tahun anggaran 2018 telah mengasuransi sebanyak 105.300 jiwa melalui program Jaminan Kesehatan Saiyo Sakato yang bekerjasama dengan BPJS,” jelas wabup.

Ketua Kegiatan Kerja Sosial FKG-UI, Muhammad Zaal Haq mengatakan, kegiatan itu diisi dengan pengobatan gigi kepada masyarakat, penyuluhan menge-

nai kesehatan gigi dan mulut, menggosok gigi dan mencucui tangan bersama bagi anak, serta kegiatan khitanan dan bantuan beberapa sembako kepada masyarakat kurang mampu.

Dikatakannya, kegiatan sosial ini juga merupakan salah satu bentuk kegiatan yang membantu program pemerintah mewujudkan Indonesia bebas karies 2030. Karies gigi merupakan suatu penyakit infeksi yang merusak struktur gigi, di mana penyakit ini bisa menyebabkan gigi berlubang.

Ia menyayangkan, masyarakat dewasa ini masih belum mengutamakan tindakan pence-

gahan, apalagi tindakan kuratif atau pengobatan terhadap penyakit terkait gigi dan mulut.

Masyarakat cenderung menomorduakan pengobatan untuk penyakit gigi, ketimbang penyakit lain. “Semoga melalui kegiatan ini, akan lebih meningkatkan kesadaran masyarakat Kabupaten Agam terhadap perawatan gigi,” pintanya.

Dari laporan mereka, jumlah peserta dari FKG-UI yang akan melaksanakan kegiatan sosial di Kabupaten Agam sebanyak 68 orang, yang terdiri dari mahasiswa, dosen pendamping yang tediri dari dokter gigi dan dokter spesialis gigi. (h/amc)

JUMAT BERSIH DI JANJANG SERIBU

Pemko Bukittinggi Gelar Goro

WALIKOTA Ramlan Nurmatias melaksanakan Goro Jumat bersih di objek wisata Janjang Seribu, Jumat (19/1). GATOT

www.harianhaluan.com

BUKITTINGGI, HALUAN — Mengawali program Jumat bersih diawal tahun 2018, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Bukittinggi melakukan goro Jumat bersih di objek Wisata Janjang Seribu, Jumat (19/1).

Goro Jumat bersih ini diawali dengan apel gabungan di lapangan parkir Ngarai Sianok oleh Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias yang turut dihadiri langsung oleh Wakil Walikota Bukittinggi, Irwandi, Wakil Ketua DPRD Trismon, TNI/

Polri, pimpinan SOPD, unsur kecamatan dan kelurahan, BUMN/BUMD, PHRI, PMI, Tagana dan ASN, serta warga setempat.

Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias mengatakan, goro Jumat bersih untuk tahun 2018 ini dimulai dengan melaksanakan goro di Janjang Seribu. Selanjutnya program Jumat bersih akan rutin dilakukan setiap minggunya seperti tahuntahun sebelumnya.

Objek wisata Janjang Seribu itu, kata Ramlan, merupakan salah destinasi wisata yang

sangat menarik dan popular di Kota Bukittinggi, hanya saja selama ini keberadaannya kurang terbenahi.

Oleh karena itu, melalui Jumat bersih yang dilaksanakan, Pemko Bukittinggi akan terus melakukan pembenahan terhadap objek wisata yang ada termasuk pembenahan objek wisata di Janjang Seribu .

“Ke depan, Pemko Bukittinggi akan mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana Janjang Seribu. Sejumlah fasilitas untuk menunjang pariwisata di daerah ini akan

kita cukupi. Seperti diletakkan bangku serta lampu penerangan yang lebih baik. Begitu juga dengan petugas yang akan ditempatkan di kawasan wisata untuk mengantisipasi pelanggaran perda, norma dan adat yang berlaku di Bukittinggi ini,” ujar Ramlam.

Diakuinya, Bukittinggi sebagai kota wisata akan terus dilakukan pembenahan dari segala lini. Bahkan sejak dilantik dua tahun lalu, sejumlah program dan kegiatan sudah mulai dilaksanakan.

Mulai dengan membersihkan

 Redaktur: Nasrizal

lingkungan, pasar, terminal termasuk objek objek wisata yang ada di Kota Bukittinggi.

Selain itu, sejumlah infrastruktur kota terus disempurnakan dan dilengkapi.

“Program Jumat Bersih akan rutin dilaksanakan oleh seluruh SOPD. Tidak tertutup kemungkinan ada goro di wilayah kerja masing-masing yang tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat. Khusus kegiatan Jumat bersih ini akan berakhir di puncak Janjang Seribu, Kelurahan Bukik Apik,” terang Ramlan. (h/tot)

 Layouter: Luther

14

RIAU KEPRI

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

DITEMUKAN TANPA ABK

Kapal Tanker Amerika Diduga Dirompak Suasana Haru Warnai Pelepasan Lis-Syahrul TANJUNGPINANG, HALUAN — Suasana haru terlihat saat seluruh keluarga besar Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang melepas Lis-Syahrul yang tak lagi menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang periode 2013-2018.

Suasana semakin haru, ketika Lis-Syahrul menyalami satu persatu pejabat dan ASN. Mata Lis dan Syahrul tampak berkaca-kaca. Begitu juga dengan pejabat dan ASN di lingkungan Kota Tanjungpinang yang melepasnya.

Acara pelepasan ini dilaksanakan usai upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Wali Kota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (17/1). Pada kesempatan itu, Lis dan Syahrul bergantian menyampikan pesan dan kesan.

Lis mengatakan selama 1.825 hari dia menjadi bagian dari keluarga besar Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang. Waktu lima tahun begitu cepat berlalu seiring aktifitas bersama dalam menjalankan program-program di Kota Tanjungpinang.

“Semoga kekeluargaan yang telah terjalin selama ini dapat terus dipererat melalui silaturahim. 500 hari kerja, diawal kepemimpinan kami, saya (Lis) bersama Pak Syahrul, bahu- membahu membangun disiplin dan rasa kekeluargaan, baik antara pegawai di lingkup kerjanya, maupun antar pegawai OPD lainnya. Kokohnya rasa kekeluargaan yang terus kita bina, tentu kita dapat membangun Kota Tanjungpinang semakin terdepan dan gemilang.Ibarat rumah jika penghuninya tidak saling akur, tembok yang kokoh pun dapat runtuh juga,” kata Lis. Ia mengatakan, selaku manusia biasa sepenuhnya menyadari selama memimpin Kota Tanjungpinang, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat atau belum dapat memenuhi segala keinginan masyarakat. “Dengan ini saya memohon maaf. Tetapi jujur saya akui, saya merasa masa-masa yang indah bersama masyarakat dan jajaran Pemko Tanjungpinang dalam menghadapi tantangan yang dibalut rasa suka dan duka serta semangat kebersamaan. Hal ini tentu harus dapat dilanjutkan, meskipun kepemimpinan berubah,” pungkasnya.

Sementara itu, Syahrul mengatakan jabatan yang disandangnya sebagai Wakil Walikota bukanlah jabatan yang kekal. Dari awal hingga akhir masa jabatannya ia mengaku masih banyak harapan-harapan yang belum ditunaikan. “Tapi segala upaya yang telah dilaksanakan membuktikan Tanjungpinang menjadi kota dengan capaian penghargaan yang cukup banyak. Terimakasih kepada semua pegawai, ASN, para Kepala OPD, yang selama ini bekerja bersama dalam membangun Kota Tanjungpinang,” tutupnya.

Usai menyampaikan pesan, Lis dan Syahrul digiring seluruh pejabat dan ASN menuju ke mobil yang akan mengantar mereka kembali ke rumah. (h/rco)

BINTAN, HALUAN — Sebuah kapal tanker berbendera Amerika ditemukan kandas di Pulau Sedue, Kecamatan Tambelan, Bintan.

Kapal dengan bobot ukuran besar ini sama sekali tidak ada ABK alias kapal kosong. Kapal itu diduga dirompak.

Saat ini kapal tersebut masih tertambat di karang Pulau Sedue dan belum diketahui siapa sebenarnya pemilik dan dari mana kapal ini berlayar hingga bisa tersangkut di karang sekitar pulau tersebut.

Menurut warga Tambelan, Iwan, petugas dari Posal TNI AL Kecamatan Tambelan sudah ke lokasi karamnya kapal sepanjang kurang lebih 100 meter tersebut. Namun tidak ada satupun ABK di atas kapal tersebut. “Sudah, tapi karena kapal itu tinggi sehingga petugas pulang. Dari pagi tadi (Rabu) petugas balik lagi untuk mengecek kondisi dalam kapal karena belum ada ditemukan awak kapal di sana,” ujar Iwan, Rabu.

Secara pasti dirinya belum mengetahui koronologis karamnya kapal berukuran raksasa hingga menyasar ke daerahnya. Namun yang jelas, pada saat dilakukan pengecekan pihak berwenang, kapal itu dalam kondisi kosong.

“Kayak habis dirompak saja,”

tandasnya.

Camat Tambelan, Ahyarudin mengaku sampai saat ini tidak ada satu pun kru yang terlihat dari kapal tanker tersebut. “Warga tidak bisa naik ke atas kapal karena bentuknya sangat besar. Namun, dari sejak Selasa (16/1) lalu hingga saat ini kapal terdampar, warga tidak melihat salah satu pun kru yang keluar dari kapal itu,” kata Ahyarudin.

Saat ini, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan instansi t erkait mulai syahbandar, Dinas Perhubungan dan TNI AL terkait penemuan kapal di Pulau Tambelan.

Kepala Subseksi Operasional Kantor SAR Tanjungpinang Eko Suprianto mengatakan, sampai saat ini pihaknya juga masih menunggu laporan dari Stasiun Radio Pantai setempat. Eko mengaku sudah mengetahui keberadaan kapal itu sejak tiga hari lalu. “Dugaan kami, kapal ini keluar jalur, dan akhirnya terdampar di Tambelan, akibat terbawa arus. Info

KAPAL Tanker berbendera Amerika terdampar di Pulau Sedue, Kecamatan Tambelan. Anehnya kapal ini sama sekali tidak ada ABK. NET

ini sudah kami sebar ke sejumlah rekanan agar pemilik dan asal berlayar kapal ini bisa cepat diketahui,” katanya.

Sementara menurut keterangan Kepala Syahbandar

Pelabuhan Tambelan, Lerliza Wati kapal tersebut merupakan milik salah satu perusahaan di Batam. “Nama kapalnya Jelsen Natuna milik salah satu perusahaan di Batam,” ung-

kapnya.

Saat ini, pihak Syahbandar masih menunggu informasi lebih lanjut dari perusahaan terkait untuk proses evakuasi kapal tanker tersebut. (h/oxy)

Taksi Online Dilarang Beroperasi di Batam BATAM, HALUAN — Taksi berbasis online dilarang beroperasi di Batam sebelum mendapat izin resmi dari pemerintah.

Keputusan itu sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) setempat.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto usai rapat, Rabu (7/1).”Keputusan bersama intinya kita tetap mengacu pada aturan yang ada. Sepanjang belum ada izin, tidak boleh beroperasi,” kata Nuryanto.

Ia mengatakan, jika taksi online ditemukan masih beroperasi di lapangan tentu akan ditindak secara hukum dan itu menjadi kewewenangan kepolisian.

Begitu juga dengan pelaku yang main hakim sendiri melakukan pengerusakan mobil atau pun melakukan penganiayaan juga akan diproses secara hukum yang berlaku.

Nuryanto mengatakan kehadiran taksi online harus mengacu

kepada aturan berlaku dalam hal ini wajib mengantongi izin operasional. “Kita sepakat masalah taksi ini semua harus berangkat dari titik aturan dan dasar hukum, sepanjang ada izin dari pemerintah itu tidak ada persoalan,” ujarnya.

Nuryanto meminta kepada pemerintah dalam hal ini Dishub Provinsi Kepri agar memberikan izin kepada taksi online untuk beroperasi di Batam.”Pemerintah wajib menfasilitasi legalitas perizinan taksi online. Pemko Batam tidak memiliki kewenangan mengeluarklan izin, maka kita rekomendasikan kepada gubernur agar segera melaksanakan perintah menteri dalam waktu sesingkatsingkatnya,” katanya.

Disebutkannya, ada delapan item yang direkomendasikan ke provinsi. Salah satunya terkait jumlah kuota diberikan sekaligus tarif dikenakan kepada konsumen sesuai aturan Permenhub

Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Sementara itu, Ketua ADO Batam, Sopandi mengatakan hasil rapat FKKP kemarin sebetulnya tidak ada kata sepakat soal larangan taksi online beroperasi. Sebab dalam proses pembahasan hanya dijadikan sarana penyampaian pandangan.

“Tidak ada kesepakatan, hanya untuk menyampaikan pendapat terus dijadikan bahan rekomendasi untuk disampaikan kepada gubernur, ini berbeda dengan tujuan awal,” katanya di Batam Center.

Bahkan, Walikota Batam, Muhammad Rudi katanya hanya menyampaikan kewenangan yang mengeluarkan izin berada di provinsi, setelah itu rapat langsung ditutup. “Padahal bukan itu tujuan kami,” ucapnya.

Gubernur Kepri, H Nurdin

Basirun meminta kepada semua pihak untuk lebih sabar dan menahan diri. Jangan melakukan tindakan anarkis. “Saya harap semua pihak dapat menahan diri, jangan anarkis ataupun bertindak gegabah,” kata Nurdin, kemarin.

Mantan Bupati Karimun dua periode ini mengatakan setiap persoalan pasti ada solusinya, termasuk persoalan kisruh yang terjadi saat ini. Hanya saja, lanjutnya perlu diselesaikan dengan kepala dingin untuk mencari penyelesaian terbaik.

“Jangan kedepankan keegoan masing-masing dan merasa benar sendiri. Karena apabila yang didepankan hanya rasa ego dan untuk kepentingan sendiri, maka permasalahan ini akan terus berlaurutlarut dan tidak ada penyelesaiannya hingga kapan pun,” ujarnya.

Nurdin tidak ingin, persoalan ini menjadi bumerang dan menutup peluang yang sudah ada didepan mata dalam pening-

katan perekonomian dan pembangunan, di mana jadi sia-sia karena sikap yang ditunjukan tidak baik. “Jangan sampai hal ini akan merusak citra Kepri khsusnya Batam sebagi daerah tujuan wisata mancanagera dan nasional dan juga tujuan investasi,” tegas Nurdin.

Tak hanya itu,lanjut Nurdin Pemerintah Kepri juga akan mencari solusi dalam hal ini, di mana nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Namun akses ini akan sama -sama berjalan dan tentunya juga akan mengacu pada peraturan yang berlaku. “Harapan kita tentunya seperti itu, mau aman, tentram, sehingga dalam mencari rezeki akan berjalan dengan tenang. Saat ini Dishub Kepri terus berusaha mencari jalan yang terbaik dan tentunya harus mengedepankan musyawarah agar mencapai tujuan yang terbaik untuk semuannya,” tegasnya. (h/cw56/efr)

Pengawasan Diperketat, Waria Dilarang Masuk ke Karimun KARIMUN, HALUAN — Pemkab Karimun mulai mengambil langkah tegas terhadap para waria. Mereka dilarang masuk ke bumi berazam tersebut. Pemerintah akan memperketat pengawasan di pintu masuk pelabuhan. Bahkan sejumlah tempat yang menjadi mangkal waria juga bakal dirazia. Langkah ini diambil karena telah terjadi dua kasus pencabulan terhadap puluhan anak di bawah umur di daerah tersebut.

Bupati Karimun, Aunur Rafiq mengatakan hal itu

kepada wartawan, kemarin.

“Tadi (kemarin) kami sudah rapat dengan KPPAD Kepri. Hari ini saya sudah perintahkan Satpol PP melakukan razia khusus waria di hotel-hotel, tempat mangkal waria dan memperketat pengawasan pintu masuk pelabuhan.

Jangan ada pencabulan anak.

Karena menurut informasinya banyak anak-anak di bawah umur yang keluar masuk hotel,” ungkap Rafiq.

Kata Rafiq, sekarang waria semakin banyak di Karimun.

Biasanya mereka mangkal di

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam.

Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Y u l h e n d r i 081270040905075 FX STOCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah menyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308

www.harianhaluan.com

Dijual Rumah Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi. Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811

sepanjang Jalan Haji Arab, Puakang. Munculnya kasus pencabulan anak dibawah umur di Karimun ini bisa jadi karena banyaknya waria. Mereka mulai berdatangan ke Karimun melalui pelabuhan.

Sehingga pintu masuk pelabuhan makin diperketat. ”Kami akan bersihkan Jalan Haji Arab dari tempat mangkalnya para waria,” janji Rafik.

Ia mengatakan, jika dalam razia ditemukan waria yang bukan berasal dari Karimun akan dipulangkan ke daearah asalnya. Tapi kalau dia anak-

anak Karimun, maka akan dicarikan jalan keluar agar mereka tidak mangkal lagi di kawasan itu,” jelasnya.

Rafiq menjelaskan, saat menerima kunjungan KPPAD Kepri, ada beberapa usulan yang disampaikan seperti meminta pembentukan KPPAD Karimun, melakukan pendampingan anak-anak yang menjadi korban pencabulan pada 2 kasus yang baru-baru ini muncul di Karimun. Kemudian, meminta sinergitas antar SKPD membuat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan

dan perlindungan anak.

Menurut dia, pada 2017 lalu ada wacana melahirkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak. Saat ini, rancangan Perda itu sedang dilakukan kajian akademis.

Sekarang sudah berada di DPRD Karimun. Sembari Perda itu keluar nanti, pihaknya tetap akan melakukan konsultasi KPPAD Kepri dan Dinas Pengendalian Penduduk Perlindungan Anak agar membentuk KPPAD Karimun.

Terpisah, Komisioner KPPAD Kepri Erry Syahrial

MENCARI INVESTOR / PENYANDANG DANA

mengatakan, dengan makin banyaknya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak di daerah itu, maka sudah saatnya Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) tingkat kabupaten berdiri di Karimun.

Tujuannya, agar pengawasan kekerasan anak makin efektif.

Selain itu, kata Erry, sekitar 2017 lalu dirinya mendengar kalau di Karimun sudah pernah disahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anak. Kalau memang Perda Anak itu sudah ada di Kari-

mun, maka sudah saatnya perda tersebut dijalankan. Agar pengawasan terhadap anak bisa lebih meningkat karena sudah ada payung hukumnya.

Dirinya juga meminta kepada pemerintah agar melakukan rehabilitasi kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dari dua kasus yang pernah mencuat di Karimun. Sebab, biasanya anak-anak yang sudah pernah menjadi korban akan rentan berperilaku seperti yang pernah dilakukan pelaku kepadanya. (h/ham)

tengah menjamurnya televisi swasta. Fakta itu sekaligus menguatkan

antusias terhadap budaya lokal yang merupakan identitas berbasis kearifan lokal. ***

Kami PT. Damar Rumput mencari Investor/Penyandang Dana untuk membangun Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PKS) di Pessel. Yang berminat Hub : 0823 9063 5696

RS SITI RESWARI,menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371 BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141

MOBIL DIJUAL DIJUAL MOBIL Suzuki Escudo JLX 1.6 Tahun 1996.. Warna Ungu Metalic. Plat B. Full Original Komplit.

Low KM. Atas Nama Sendiri. Ban Wrangler. Istimewa dan Terawat.

Harga 65 Juta.Bagi yang berminat hubungi 0813 8546 1899. Bukittinggi

RUMAH DIJUAL DIJUAL RUMAH Luas Tanah 322 M2. Luas Bangunan 200M2. Lantai Atas 4 Kamar Tidur, 3 Kamar Mandi.

Lantai Bawah 1 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, Ruang keluarga Atas Bawah, Dapur dengan Kitchen Set(Atas-Bawah), Garasi, Carport.

Sertifikat Hak Milik. Listirk 2200, Air PDAM. Lokasi : Jalan Lubuk Gadang No.1 RT03/03 Tangah Jua, Bukittinggi. Bagi yang Berminat Hubungi : 0813 1145 6658 atau 0821 7211 3991  Redaktur: Dodi Nurja   Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Polsekta Payakumbuh Tangkap Pencuri Alat Perabot PAYAKUMBUH, HALUAN - Polsekta Payakumbuh berhasil menangkap pelaku pencurian alat-alat perabot UD Rawang, Kelurahan Tarok, Payakumbuh Utara. Pelaku dengan insial ARS (38) dapat diamankan Satreskrim Polsekta Payakumbuh ketika berada di Kubu Gadang, Kamis (18/01).

“Pelaku berhasil diamankan dan dilakukan penggeledahan pada rumahnya di Ibuh.

Ditemukan satu unit genset yang dicuri pelaku,” ujar Kapolsekta Payakumbuh Kompol Russirwan kepada wartawan, Kamis (18/01).

Kompol Russirwan menuturkan, sesuai rekaman CCTV, pelaku melakukan pencurian Sabtu dini hari (13/01) sekitar pukul 04.45 WIB dan mengambil 1 (satu) unit genset, 1 (satu) unit mesin ketam, 1 satu unit mesin jitsaw dan 1(satu) unit amplas. Namun ketika rumahnya digeledah, baru ditemukan 1 (satu) unit genset sedangkan mesin ketam dan alat-alat lainnya dibawa lari oleh teman pelaku berinisial ID. “Untuk kepentingan penyidikan, ARS saat ini diamankan di Mapolsekta Payakumbuh beserta alat bukti berupa genset. Sedangkan ID, sekarang DPO,” pungkasnya. (h/mg-ari)

Dandim 0311 Pessel Silaturami dengan Wartawan PAINAN, HALUAN – Keberadan wartawan sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pers juga mempunyai kontribusi yang penting terhadap pembangunan, sebagai mitra juga ikut sebagai bela negara, Hal tersebut disampaikan Dandim 0311 Pessel, Letkol Art Wahyu A saat melakukan tatap muka dengan wartawan di ruang pe temuan Makodim 0311 Pessel, Jumat (19/1).

Menurutnya, daerah Pessel salah satu daerah yang aman dan kondusif. Terbukti dalam menghadapi tahun baru tidak ada gejolak yang muncul di tengah masyarakat.

Artinya, masyarakat menyadari rasa kesatu an dan persatuan perlu diwujudkan meski Pessel salah satu daerah yang cukup luas di Sumbar dengan 15 kecamatan dan 7 unit Koramil.

Letkol Art Wahyu A berharap, dari 7 Koramil yang tersebar di Pessel dapat menjadi contoh bagi masyarakat. “Saya juga mene kankan kepada anggota untuk terus melaku kan pendekatan dengan masyarakat,” sebut nya. Insan Pers, sebutnya, merupakan mitra pemerintah. Keberadaanya sangat dibutuh kan dalam mendorong pembangunan. (h/ mjn)

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

15

TINGKATKAN KUNJUNGAN

Padang Panjang Siapkan Desa Wisata PADANG PANJANG, HALUAN - Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Pariwisata berencana membentuk desa wisata dalam rangka meningkat kunjungan wisatawan ke daerah itu.

“Ya benar kami saat ini sedang merancang sebuah tempat destinasi wisata terbaru yang kami namakan Desa Wisata,” kata Sekretaris Dinas

Pariwisata Padang Panjang Dalius di Padang Panjang, Jumat (19/1).

Dalius menambahkan, setelah dit elusuri ke beberapa

daerah seperti Kelurahan Koto Katiak, dan Gantiang ada beberapa potensi wisata yang bisa dikembangkan.

“Disana kami menemukan tempat destinasi wisata seperti halnya lokasi wisata di sejumlah daerah di Sumbar ini, serta di tempat sapi perah juga bisa kita jadikan tempat berkunjung dan ini akan kami coba untuk membenahi dan mem-

buatnya menjadi desa wisata,” papar Dalius.

Ia m enyebutkan di Kelurahan Gantiang juga terdapat potensi wisata air yang sama halnya dengan objek wisata “Aia Hilang”.

“Kedua objek wisata tersebut sangat menarik sekali untuk kita benahi, ditempat lain bisa kenapa di Padang Panjang ini tidak bisa,” terang-

nya.

Mudah-mudahan dengan adanya Desa Wisata ini nantinya akan bertambah pula kunjungan wisata yang ada di Padang Panjang itu.

“Kami berharap dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan Desa Wisata ini, mari kita sama-sama membangun Padang Panjang ini, “ harapnya. (h/rel/hel)

Wirid Pemkab Pasaman Dihadiri Seribuan ASN PASAMAN, HALUAN - Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengapresiasi tingkat kehadiran Apar atur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan wirid pengajian di internal Pemerintah setempat, Jumat (19/1).

Kehadiran para ASN kali ini melebihi ekspektasinya. Sebab, setiap pelaksanaan wirid, kehadiran ASN hanya berkisar seratusan. Padahal, jika dihitung jumlah ASN di Pemkab itu mencapai 5.000 an lebih.

Namun, pada kali ini kehadiran ASN pada pelaksanaan wirid ditaksir mencapai seribuan, hingga membuat masjid tak mampu menampung kehadiran para jemaah. Bahkan, bagian selasar, halaman hingga jalan raya juga dijejali ASN. “Tingkat kehadiran kita (ASN) pada hari ini sungguh luarb biasa.

Sampai-sampai kehadiran ASN tumpah hingga ke jalan. Biasanya, di da lam masjid saja tidak penuh. Tapi, kali ini tampak hadir semua,” ujarnya.

Ucapan terimakasih pun ia sampaikan atas kepatuhan ASN hadir dalam pelaksanaan wirid pengajian.

Tingginya kehadiran ASN pada wirid itu, kata dia, bukti ASN patuh pada aturan dan perintah pimpinan.

“Ini bukti bahwa ASN sudah menjalankan apa yang sudah kita canangkan di Pemkab ini, yaitu disiplin, tertib, berbunga, komitmen dan konsisten,” imbuhnya.

Dikatakan Bupati, bahwa mulai 25 Januari 2018 nanti, pelaksanaan wirid pengajian dilingkup pemkab setempat akan dilaksanakan setiap minggunya, tidak lagi dua kali dalam sebulan.

“Mulai tanggal 25 nanti, wirid pengajian kita laksanakan setiap minggunya (Ju-

BANYAK PESERTA - Wirid bulanan Pemkab Pasaman mulai dihadiri oleh banyak ASN. YUDI

mat). Dimulai pukul 07.30-08.30 WIB, cukup sejam saja. Wirid, kita laksanakan empat kali dalam sebulan,” katanya.

Sementara jadwal olahraga penyehatan jasmani, akan dilaksanakan setiap Kamis, empat kali dalam sebulan. “Olahraga pun demikian, dilaksanakan empat kali sebulan.

Yaitu, pada Kamis,” tukasnya.

Ia pun berharap, para ASN dilingkungan Pemkab setempat semakin meningkatkan kedisiplinan, semakin tertib, berkomitmen dan

konsisten dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai abdi negara.

“Saya berharap, ASN kita ini kian disiplin dalam bekerja, tertib aturan, berbunga-bunga (berseri) wajahnya, komitmen dan konsisten dalam bersikap,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Yusuf Lubis juga menyampaikan rencana keberangkatannya untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci pada minggu ketiga pada Maret 2018 mendatang. Keberangkatannya

itu, kata dia, difasilitas (endorse) oleh perusahaan penyelenggara haji dan umrah, PT Rizkia Tour And Travel.

“Insyaallah saya siap untuk berangkat bersama PT Rizkia. Untuk itu, saya bersedia photo saya dipajang dibaliho promosi perusahaan. Untuk itu, saya ucapkan terimakasih,” katanya.

Wirid pengajian kali ini menghadirkan Ustadz Muhammad Al Qamar,Lc, Pimpinan Yayasan Rehab Hati Bukittinggi sebagai penceramah. (h/mg-yud)

Yayan, Putra Sulung Bupati Solok Itu Telah Pergi Laporan : YUTIS WANDI Kabar duka menyelimuti bumi bareh Solok. Putra sulung Bupati Solok, Gusmal dan Desnadevi bernama Yanuar Alatas Gusmal (36) dipanggil sang pencipta.

Yayan, begitu putra sulung

www.harianhaluan.com

bupati Solok ini biasa disapa, menghembuskan nafas terakhirnya di RSU M Jamil Padang, Kamis (18/1) sore, setelah sehari sebelumnya sempat dirawat karena sakit pada bagian perut.

Kepergian Yayan yang sangat mendadak ini sontak menimbulkan duka yang mendalam. Tak hanya bagi keluarga besar Bupati Solok Gusmal, namun juga bagi duka bagi masyarakat Kabupaten Solok. Yayan juga merupakan Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Kepangkatan dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok ini merupakan sosok yang dikenal ramah dikalangan masyarakat.

Dari informasi yang dihimpun Haluan, pada hari Selasa (16/1) Yayan sempat mengeluhkan sakit dibagian perutnya. Kemudian Yayan dilarikan ke Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Arosuka. Namun, pada Rabu (17/1) sore, ia langsung diru juk ke Rumah sakit M Dja mil untuk mendapat pera watan lebih lanjut karena kondisinya terus menurun.

Pada Kamis (18/1) pagi, kondisi kesehatan Yayan kian memburuk dan sampai mengalami kritis. Bupati Solok Gusmal yang sejatinya pada pagi itu dijadwalkan akan menghadiri peletakan batu pertama pembangunan sebuah pesantren Tahfizul Quran Yayasan Sabilul Haq di Nagari Sungai Durian, Kecamatan IX Koto Sungai Lasi terpaksa membatalkan agendanya

dan mewakilk an kepada Staff Ahli Bupati dan langsung bergegas ke Padang untuk melihat kondisi putra sulungnya.

Kabar memburuknya kon disi kesehatan Yayan yang dikenal dekat dengan para ASN di lingkungan Pemkab Solok itu, menyebar dengan cepat di lingkungan Pem kab. Sejak jam istirahat siang, mulai dari para pejabat eselon hingga pegawai THL di lingkungan pemkab tersebut bergerak menuju RS M Jamil Padang untuk mengetahui kondisi putra orang nomor 1 di Kabupaten Solok itu.

Selepas Ashar, sekira pukul 16.15 WIB, suasana ruangan ICU RS M Jamil mulai berubah. Raungan tangis mulai terdengar dari ruang perawatan Yayan. Para pengunjung yang merupakan ASN dan masyarakat

Kab Solok yang sebelumnya duduk di ruang tunggu depan selasar IGD langsung dikagetkan dengan kabar duka. Yayan telah berpulang, begitu kata sebagian pengunjung sembari sibuk mengabari karib kerabat yang lain.

Kabar duka akan keper gian putra sulung Bupati Solok itu langsung menye bar di tengah masyarakat.

Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai kalangan, bahkan hingga ke jejaring media sosial lainnya. Tenda pesta yang sebelumnya masih terpasang usai pesta pernikahan anak Kepala Barenlitbang yang juga “pambayan” Bupati Gusmal di kediaman keluarga Nagari Koto Gadang Guguk, beru bah menjadi tenda duka.

Sejak malam kedatangan jenazah Yayan, para pelayat dari berbagai penjuru nagari

di Kabupaten Solok mulai berdatangan memadati rumah kediaman keluarga bupati tersebut. Sementara itu Bupati Gusmal tak mampu berkata banyak. Wajah sedih dengan mata terus berkacakaca, menyiratkan keperihan mendalam atas kepergian putra sulungnya itu.

Yayan dimakamkan di pandam pekuburan keluarga di Jorong Pasar Usang Nagari Koto Gadang Guguk selepas salat Jumat (19/1).

Seribuan pelayat dari berbagai kalangan sejumlah kepala daerah di Sumbar dan anggota DPD RI, Nofi Candra serta anggota DPR RI, Epyardi Asda, terlihat menghadiri pemakaman jenazah Yayan. Pemakaman Putra Sulung Bupati Solok Gusmal ini, juga diiringi isak tangis keluarga dan pelayat saat jenazah akan dima kam kan. Terutama Hj. Desnadevi yang terlihat begitu terpukul atas kepergian putra sulungnya itu.

Sementara itu, Bupati Solok Gusmal tampak berusaha tegar menahan rasa kesedihannya, meski kondisinya terlihat sangat le mah. “Kepada ma syarakat Kab Solok, saya mohon untuk memaafkan kesa la han Yayan. Saya ya kin selama ber gaul, dia banyak bercanda.

Mohon jangan beSUASANA pemakaman Yanuar Alatas Gusmal, putra sulung Bupati bani kepergiannya Solok Gusmal di pandam pekuburan keluarga di Jorong Pasar tanpa dimaafkan,” Usang, Nagari Koto Gadang Guguk, Kec Gunung Talang, Jumat kata bupati dengan (19/1). WANDI MALIN suara lirih. (*)  Redaktur: Afrianita   Layouter:Rahmi

16

SUMBAR

SABTU, 20 JANUARI 2018 3 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MENINGKAT 30 PESEN

Perceraian di Pasaman Didominasi ASN PASAMAN, HALUAN — Angka perceraian di Kabupaten Pasaman cenderung meningkat setiap tahunnya. Penyebabnya beragam.

PMPT-SP Kota Pariaman Jaring 56 Pencaker PARIAMAN, HALUAN — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (PMPT-SP) Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sedang melakukan penjaringan pencaker ke desa-desa untuk mengikuti pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan April 2018.

“Yang kita rekrut untuk palatihan adalah orang muda mengganggur berusia di bawah 35 tahun,” kata Kepala Dinas PMPT-SP dan Naker Kota Pariaman, Alfian kepada Haluan, Jumat (19/1).

Target tidak banyak, hanya 56 orang tenaga kerja saja. Keseluruhannya dibagi dalam bentuk pelatihan menjahit busana 16 orang dan budidaya jamur tiram dengan peserta 10 orang.

Selain itu, kata Alfian didampingi Sekretaris, Anilta, untuk pelatihan montir mobil 10 orang, pelatihan website design juga 10 orang peserta serta pelatihan montir sepeda motor 10 orang.

“Penjaringan pencari kerja untuk dilatih keterampilan oleh Dinas PMPT-SP dan Naker Kota Pariaman nanti desa atau kelurahanya yang mengirim ke dinas ini,” kata Alfian.

Disebutkan pula, saat ini ada pula kesempatan magang ke Jepang untuk Pria berusia 20 sampai 26 tahun.

Praseleksi dilakukan Maret tahun 2018. Masa pendaftaranya sudah sejak Desember 2017 dan akan berakhir awal Maret tahun 2018 dan pra seleksinya juga pada bulan yang sama.

“Target yang dilatih oleh dinas cuma bisa untuk10 orang, tapi yang sudah pernah seleksi sebelumnya bisa mencoba untuk ikut lagi,” pungkas Alfian. (h/tri)

www.harianhaluan.com

BUTUH PERBAIKAN — Salah satu target pembangunan infrastruktur di Nagari Sikucua Barat berupa peningkatan pembangunan jalan Alahan Tabek-Koto Panjang. TRISNALDI

Sikucua Barat Butuh Perbaikan Infrastruktur PADANG PARIAMAN, HALUAN — Nagari Sikucua Barat di Kabupaten Padang Pariaman butuh peningkatan infrastruktur jalan untuk lebih menguak nagari tersebut dari dari keterisoliran.

“Daerah kita ini masih terisolir pak,” kata Sekretaris Nagari Sikucua Barat, Everiadi kepada Haluan, Jumat (19/1).

Nagari dengan potensi hasil bumi seperti pinang dan kulit manis itu masih menyimpan titik-tirik jalan yang memprihatinkan, meski jalan poros sebagian sudah beraspal beton.

“Sejumlah titik masih perlu peningkatan jalan. Bahkan

sampai kini nasih ada jalan tanah dari Alahan Tabek ke Guguak menuju Baburai,” kata Sekretaris Nagari Sukucua Barat tersebut.

Empat titik lokasi jalan yang perlu segera dilakukan peningkatan kualitasnya yaitu Alahan Tabek-Koto Panjang, Alahan Tabek-Koto Padang, Alahan Tabek-Aia Sonsang dan Alahan Tabek Guguak menuju Baburai.

Selain itu Nagari Sikucua Barat di Kecamatan V Koto Kampung Dalam tersebut juga punya luasan sawah yang lumayan dan sebagian sudah ada irigasi teknis.

“Kita sudah mengancang program-program untuk pembuatan irigasi untuk luasan sawah yang belum tersentuh irigasi permanen,” sebut Everiadi.

Dia mencontohkan kondisi sawah yang butuh irigasi di Korong Koto Panjang dan Aia Sonsang Durian Angik.

Nagari pemekaran ini masih banyak m embutuhkan peningkatan pembangunan infrakstruktur.

Program-program pembangunan yang dibutuhkan itu sudah masuk Musrenbang.

“Kita berharap realisasinya bisa dilakukan tahun ini,” ungkapnya. (h/tri)

Mulai dari isu perselingkuhan, KDRT hingga suami tak bertanggungjawab dalam menafkahi keluarga.

Setidaknya, hal itu terlihat dari data yang diperoleh Haluan dari Pengadilan Agama Lubuksikaping.

Angka perceraian di kabupaten yang mengusung visi misi sejahtera, agamis dan berbudaya itu meningkat 30 persen pada 2017, dibanding tahun sebelumnya.

Demikian dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, Taufik Ridha melalui Wakil Panitera Pengadilan setempat, Fahmi S. Ia mengatakan, angka perceraian meningkat sebanyak 50 kasus ditahun 2017, dibanding tahun 2016 sebanyak 222 kasus.

“Perkara perceraian yang masuk di Pengadilan ini pada 2017 lalu sebanyak 272 perkara. Sementara, pada 2016 sebanyak 222 perkara. Maka untuk tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 30 persen dibanding tahun sebelumnya,” terang Fahmi S. Menurut Fahmi, peningkatan angka perceraian tersebut disebabkan oleh banyak faktor, seperti terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, suami tidak bertanggung jawab hingga KDRT. “Penyebabnya bervariasi seperti Pertengakaran Dalam Rumah Tangga (PDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkah, dan selingkuh,” ujarnya.

Dikatakan, bahwa angka perceraian di kabupaten itu

 Redaktur: Heldi Satria

didominasi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru masyarakat biasa. “Jumlah perkara kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) juga meningkat melangsungkan perceraian di 2017,” katanya.

Pengajuan perkara perceraian pun, kata dia, lebih didominasi oleh pihak istri dibandingkan suami. Persentasenya, kata dia, 80 persen pengajuan perceraian dilakukan oleh pihak istri dan 20 persen oleh suami.

“Laporannya rata-rata perilaku suami suka mabukmabuk, berjudi, selingkuh dan kurangnya tanggung jawab suami terhadap nafkah sehingga istri lebih memilih cerai. Sedangkan suami yang m engajukan cerai, karena istri selingkuh atau istri tidak patuh pada suami,” katanya.

Lima kecamatan di Kabupaten Pasaman, tercatat paling tinggi pengajuan kasus perceraian. Lima kecamatan itu, yakni Bonjol, Tigonagari, Duokoto, Padanggelugur dan Lubuksikaping.

“Sementara masyarakat daerah yang tercatat kategori sering mengajukan perceraian yaitu masyarakat Bonjol, Tigo Nagari, Dua koto, Padang Gelugur dan Lubuk Sikaping,” ungkap Fahmi.

Laporan pengajuan gugatan cerai, kata dia, dominan meningkat pada waktu-waktu tertentu. Sekitar, bulan Januari hingga Maret setiap tahunnya. "biasanya paling banyak masuk setiap bulan Januari, Februari dan Maret.

Namun paling banyak masuk habis hari raya idul fitri," pungkasnya. (h/mg-yud)

 Layouter:Rahmi