Haluan 20 Juli 2017

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat KAMIS,

20 Juli 2017 / 25 Syawal 1438 H / Edisi: 256, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

WARGA TOLAK PENGUSURAN – Ketua Opakai Bukittinggi Kumar Z Chan berorasi menolak penggusuran oleh PT KAI, Rabu (19/7). Setelah pertemuan dengan DPRD Bukittinggi, akhirnya penggusuran urung dilakukan.YURSIL

WARGA MINTA RELOKASI

PT KAI Tunda Penggusuran JIKA lahan stasiun ini dipergunakan untuk lahan bisnis dan pembangunan hotel, maka kami minta dimufakatkan dengan warga dan ada kompensasi yang jelas, apakah direlokasi atau lainnya” KUMAR Z CHAN Ketua Opakai.

Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk orang-orang yang beriman.

(QS Al Jaatsiyah ayat 3)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.01 12.26 15.50 18.28 19.42

BUKITTINGGI, HALUAN — Penggusuran warga Stasiun, Bukittinggi yang sedianya dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divre II Sumbar pada Rabu (19/7), urung terlaksana. Pembatalan itu atas permintaan DPRD Bukittinggi, yang tak ingin adanya gejolak.

Ketua Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (Opakai) Kumar Z

Chan menyebutkan, kesepakatan tidak jadinya penggusuran setelah adanya dialog antara PT KAI Divre II Sumbar dengan DPRD Bukittinggi dan Opakai. “Akhirnya didapat kesepakatan kalau penggusuran tidak jadi dilakukan,” ungkap Kumar Z Z Chan, Rabu (19/ 7) siang.

Informasi adanya penggusuran memang sudah

sampai ke telinga warga sejak beberapa hari belakangan. Sebab itu, pada Rabu pagi, ratusan warga sudah berunjuk rasa sebagai wujud penolakan. Sejumlah spanduk dibentangkan sebagai bentuk perlawanan terhadap gagasan penggusuran, yang dituding warga tidak hanya untuk pengaktifan

>> PT KAI hal 07

advertorial

MENEGEJAR TARGET PRODUKSI PADI 3 JUTA TON SETYA NOVANTO

Dinas TPHP Siap Tanami 617.146 Hektare Lahan

WIB WIB WIB WIB WIB

Proyek Gheothermal Guntal Tuai Protes AROSUKA, HALUAN — Rencana Pemerintah yang akan mengeksplorasi sumber panas bumi (gheothermal) yang berada di kawasan Gunung Talang – Bukit Kili, Kabupaten Solok yang dilakukan PT Hitay Daya Energy tidak berjalan mulus. Meski belum memulai melakukan pengeboran dan masih tahapan sosialisasi, masyarakat Nagari Batu Bajanjang, Kecamatan Lembang Jaya menentang rencana itu.

Informasi yang dihimpun Haluan, tiga kali sosialisasi resmi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan PT Hitay Daya Energy kepada masyarakat yang berada di Nagari Batu Bajanjang, belum menemui titik temu.

Bahkan pada pertemuan terakhir, sosialisasi berlangsung alot, karena kekhawatiran masyarakat yang cukup tinggi terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Ketidakpuasan masyarakat ini kemudian berujung kepada pengaduan masyarakat yang disampaikan ke LBH Padang.

Terkait persoalan ini, Bupati Solok H

>> PROYEK hal 07

KEPALA Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Ir Candra, MSi bersama Koordinator Opsus untuk Sumbar Ir Yanuar, MM, Kadis Pertanian Kabupaten Solok dan Dandim Solok melakukan percepatan tanam padi untuk mengejar target tanam 617.146 hektare. IST

PADANG, HALUAN —Pemprov Sumbar melalui Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, melakukan berbagai cara untuk memenuhi target produksi padi yang ditetapkan untuk Sumbar 3 juta ton tahun ini. Sedangkan areal sawah yang siap ditanami seluas 617.146 hektare dengan Indek Pertanaman 2,68.

Guna percepatan perluasan tanam padi ini, Dinas Tanaman Pangan Hortikul-

Kasus Setnov, Presiden Tidak Ikut Campur JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo akhirnya menanggapi penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto s ebagai tersangka kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepada awak media, Jokowi menegaskan ia tak akan ikut campur dalam proses hukum yang berlangsung.

Kepala Negara enggan berkomenter lebih lanjut terkait penetapan tersangka Setya Novanto, agar tidak

>> DINAS hal 07

>> KASUS SETNOV hal 07

ANTISIPASI PERUSAKAN LINGKUNGAN

Tentang RDTR Mandeh, Pemprov Sumbar Lalai PADANG, HALUAN — Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, M Nurnas menilai Pemrov Sumbar lalai dalam membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Wisata Bahari Terpadu (KWBT) Mandeh di APBD 2018.

Padahal, sejak 2013 lalu, Pemkab Pessel sudah memintanya.

Disebut M Nurnas, Kabupaten Pesisir Selatan membutuhkan RDTR untuk Mandeh agar pembangunan di daerah tersebut lebih tertata dan tidak merusak lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sendiri sudah dimiliki dan disiapkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Namun untuk

RDTR, sebut M Nurnas, sampai sekarang belumlah ada. “Pesisir selatan sekitar tahun 2013 lalu sudah pernah meminta pada Pemprov untuk penyiapan RDTR, namun sayangnya sampai sekarang belum terealisasi,” ungkap Nurnas.

Dijelaskan Nurnas, jika saja Pem-

prov fokus, RDRT itu sudah bisa dituntaskan. “Pemprov Sumbar terbukti lalai karena tidak menyiapkan RDTR kawasan Mandeh hingga sekarang. Provinsi juga punya andil melakukan pengawasan dan membuat

>> TENTANG hal 07

TERIDENTIFIKASI SEBAGAI LEMPENGAN ROKET TIONGKOK

Benda Luar Angkasa Juga Jatuh di 50 Kota PADANG, HALUAN — Serpihan tabung bahan bakar roket RRT Longmarch/ Chang-Zheng 3 Y milik Tiongkok rupanya tak hanya jatuh di kawasan Maninjau, Agam, tapi juga di Kabupaten Limapuluh Kota. Saat jatuh dari langit, serpihan berupa besi sepanjang 180 centimeter dan lebar 40 centimeter mengeluarkan bunyi bergemuruh dan mengagetkan warga.

Benda luar angkasa itu jatuh di kawasan persawahan, Jorong Lokuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota. Informasi ini pertama sekali disamwww.harianhaluan.com

paikan anggota DPRD Sumbar Yulfitni Djasiran di Group WhatsApp Gonjong Limo, Rabu (19/7) siang. “Ada juga lempengan besi jatuh dari langit. Jatuh di sawah milik masyarakat Jorong Lakung, Selasa (18/7) pagi. Sekitar pukul 9.00 WIB,” tulis Yulifitni Djasiran.

Informasi yang disampaikan Yulfitni sontak membuat heboh. Sejumlah wartawan langsung melakukan penelusuran. “Hubungi saja Wali Jorong Lakuang. Saya juga dikirimi foto benda itu oleh warga yang menemukannya,” ung-

>> BENDA hal 07

ANGGOTA polisi dan TNI mengangkat lempengan benda luar angkasa yang jatuh di Jorong Lakuang, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (18/7) lalu.

Benda itu diduga serpihan tabung bahan bakar roket Tiongkok yang lepas dari luar angkasa. IST Redaktur: BHENZ MAHARAJO

Layouter: IRVAND

2

UTAMA

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

JUAL SABU KE POLISI

Empat Terdakwa Divonis 11 Tahun PADANG, HALUAN — Empat orang terdakwa penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, Widharta Devri (28), Jelmia Rani (24), Shanti Rustam (42), dan Jhon Fadli (31), divonis 11 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Klas I A Padang Padang, Rabu (19).

Selain divonis majelis hakim, keempat t erdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan subsider 3 bulan kurungan penjara. Dalam putusan majelis hakim yang dibacakan oleh hakim ketua Sri Hartati beranggotakan Agnes Sinaga dan Ari Muliady.

Majelis hakim berpendapat keempat terdakwa terbukti melanggar pasal 114 KUHP ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) undangundang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebelumnya JPU pada Kejaksaan Tinggi Sumbar menuntut keempat terdakwa dengan pidana masing-masing selama 16 tahun kurungan penjara, denda sebesar Rp 1 miliar dan subsider 6 bulan penjara.

Sebelumnya keempat terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2016 lalu di kawasan berberda. Sebelum para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Polisi sempat berpura pura memesan sabu-sabu kepada terdakwa Widharta Devri. Terdakwa yang saat itu percaya kepada polisi yang sedang menyamar, langsung menyerahkan barang haram kepada polisi.

Pada saat itulah terdakwa ditangkap, di halaman parkir rumah makan sederhana, di dekat jembatan GOR. Waktu ditangkap polisi menemukan dua bungkus

Warga Khawatirkan Retakan Tanah di Muaro Labuah PADANG, HALUAN — Ruas jalan PadangMuaro Labuah di Solok Selatan, tepatnya di Jorong Cubadak Lubuak Batu Bagajah Kecamatan Lembah Gumanti Ardi terancam putus. Pasalnya, salah satu jembatan yang ada di kawasan itu, masih rusak dan belum kunjung diperbaiki.

Salah seorang warga di Jorong Cubadak Lubuak Batu Bagajah Kecamatan Lembah Gumanti Ardi mengatakan, longsor yang terjadi beberapa hari lalu membuat tanah sekitar retak dan terjadi penyempitan Sungai Batang Hari.

Retakan yang terjadi di area sungai yang di atasnya jembatan penghubung PadangMuaro Labuah ini membuat warga sekitar khawatir karena kondisi keretakan bukan hanya dapat merusak jembatan tapi juga dapat merusak rumah warga yang ada di sekitar sungai.

“Ada beberapa rumah warga di sekitar sungai ini, dan mereka tidak tenang. Karena kalau tiba-tiba tanah ini bergerak tentu rumah mereka juga akan rusak, tidak hanya itu. Jembatan yang mengubungkan jalan provinsi ini juga akan ambruk, otomatis akses terputus,” ujarnya. (h/rin)

narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil terdakwa. Tidak itu saja polisi juga menemukan dua terdakwa lainnya yakninya terdakwa Jelmia Rani dan Jhon Fadli.

Saat diintrogasi oleh petugas, terdakwa Widharta Devri mengaku barang haram itu didapat oleh terdakwa Shanti Rustam.

Mendapat informasi terebut, ketiga terdakwa dibawa oleh polisi ke rumah terdakwa Shanti Rustam di kawasan Alang Lawas, Kota Padang.

Saat ditangkap, polisi tidak menemukan sabu-sabu melainkan alat hisab. Usai ditangkap dan digeledah keempat pelaku dibawa ke Polda Sumbar untuk menjalani proses hukum. Dari pengembangan, polisi mengamankan 24 gram sabu-sabu. (h/ mg-hen)

VONIS SIDANG NARKOBA — Empat terdakwa kasus penyalahgunaan narkoba mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Klas IA Padang di Jalan Rasuna Said, Padang, (19/7). Dalam sidang tersebut hakim memvonis terdakwa 11 tahun penjara. YUHENDRA

DI INTERNAL GERINDRA

Andre Calon Kuat Dampingi Mahyeldi PADANG, HALUAN — Nama Andre Rosiade termasuk calok kuat yang akan mendampingi Mahyeldi. Di internal Gerindra, Andre yang merupakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Gerindra sudah disebut menjadi pilihan untuk dimajukan pada Pilkada Padang tahun 2018.

Hal tersebut dibenarkan Sekretaris DPD Gerindra Sumbar, Desrio Putra. “Nama Andre Rosiade masuk dalam pembicaraan internal Gerindra.

Andre juga memiliki peluang untuk maju di Pilkada Padang,” terang Desrio, Rabu (19/7) malam.

Dipaparkan Desrio Putra, sinyal kalau Andre Rosiade termasuk kader yang dipilih, selain kader lainnya, yakni dengan adanya pertemuan antara Fadli Zon dan Andre Rosiade di Jakarta beberapa waktu yang lalu. “Kemungkinan, Andre sudah melakukan

komunikasi dengan DPP terkait Pilkada Padang. Nan pasti, Andre Rosiade memang disebut-sebut,” tutur Desrio.

Gerindra dianggap tepat memilih Andre Rosiade untuk maju pada Pilkada Padang.

Selain sudah memiliki nama, dan kader yang militant, Andre juga memiliki konsep pemikiran yang bagus untuk Kota Padang. Dia anak muda yang tidak kering ide, untuk Padang ke depannya. “Andre Rosiade setahu saya memang memiliki pemikiran yang bagus. It u harus diakui,” papar Harmen Jafar, praktisi politik, saat diwawancarai di seputaran

GOR Agus Salim, Padang.

Selain itu, banyak yang menilai, Padang sudah seharusnya dipimpin anak muda, di tengah berderetnya tokoh-tokoh muda saat ini. Dari sekian banyak tokoh, memang Andre Rosiade yang paling takah. “Dia konsisten dalam berbuat dan tidak pernah membedakan siapa saja dalam pergaulan. Suaranya juga keras mengkritik pemerintah, jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat.

Andre pantas memimpin Padang,” tutur Iwan, pemilik kafe di GOR Agus Salim.

Andre sempat jadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti

periode 2000-2001 itu lahir di Kota Padang, dan melalui masa kecil dan pendidikan dasar sampai menengah di kota kelahirannya, sebelum melanjutkan pendidikan tingginya di Jakarta. Semasa kuliah ia juga dikenal sebagai seorang aktivis kampus sehingga ia pernah dipercaya menjadi presiden mahasiswa.

Disamping kesibukannya sebagai pengusaha, Andre juga aktif di berbagai organisasi, diantaranya sebagai Pengurus HIPMI Sumbar sejak 2011 dan Ketua Gerakan Ayo Jadi Pengusaha Wilayah Sumbar BPD HIPMI Sumbar. (h/ben)

Pemprov Ingin PNS Sumbar Tidak Menyimpang PADANG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Irwan Prayitno, menyampaikan, pemerintah provinsi (pemprov) itu menginginkan PNS Sumbar loyal dan memenuhi kebutuhan di tempat kerja. Dengan standar itu, PNS akan bisa melakukan kegiatan dengan benar.

Untuk menjadi PNS yang loyal dan memenuhi kebutuhan di tempat bertugas, Irwan menginginkan PNS Sumbar memiliki karakter disiplin, profesional, dan bersih atau tidak menyimpang. ”Dengan karakter-karakter ini diharapkan tanggung jawab yang akan

diemban nanti dapat dikerjakan secara sungguh-sungguh, tuntas, dan tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan regulasi,” ujarnya saat membuka Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Pola Baru Angkatan I dan II di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2017 di Kantor Badan Pengembangan SDM Sumbar, Padang Besi, Padang, Rabu (19/7). Pelatihan dasar (latsar) tersebut digelar untuk menciptakan ASN yang loyal dan memenuhi standar yang ditetapkan lingkungan kerja masing-masing.

Irwan menyadari, pembentukan

karakter melalui latsar dalam format pertemuan kelas seperti yang akan dijalani peserta diklat tersebut sulit diwujudkan karena hanya akan menyentuh aspek kognitif. Padahal, katanya, pembentukan karakter perlu menyentuh tidak hanya aspek kognitif, tetapu juga aspek afektif dan psikomotorik.

“Akan tetapi, apa yang didapat di latsar, kalau dipraktekkan dalam keseharian, mudah-mudahan ilmu yang didapatkan bisa melekat dan menjadi karakter. Karena itu, saya mengimbau semua peserta aktif berpartisipasi selama latsar ber-

langsung,” tuturnya.

Kepala Badan Pengembangan SDM Sumbar, Rosman Effendi, mengatakan, Diklat Latsar kali ini diikuti 80 peserta dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Sumatra, yakni Univeritas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Universitas Bengkulu, Universitas Teuku Umar Aceh, Universitas Syiah Kuala, ISI Padang-Panjang, Politeknik Negeri Batam, Universitas Andalas, dan Kopertis Wilayah XIII. Diklat itu dilaksanakan pada 19 Juli—29 November. (h/dib)

NAPAK TILAS BAGINDO AZIZ CHAN

Tangkal Radikalisme dengan Mengenang Pahlawan

GUBERNUR Sumbar, Irwan Prayitno, melepaskan secara resmi peserta napak tilas mengenang perjuangan Bagindo Aziz Chan di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (18/7) malam. Napak tilas kali ini diikuti oleh 1.800 peserta. IST

PADANG, HALUAN — Mengenang perjuangan pahlawan bukan hanya menumbuhkan semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara, tetapi juga bisa menangkal radikalisme yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, bahkan memunculkan terorisme yang saat ini dikhawatirkan marak terjadi di Indonesia.

Hal itu dikatakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Padang, Fadly Amran, setelah melepaskan ribuan peserta napak tilas untuk mengenang pahlawan nasional dari Kota Padang, Bagindo Aziz Chan, di halaman Kantor Gubernur Sumatra Barat, Selasa (18/7). www.harianhaluan.com

Menurut Fadly, napak tilas itu akan menumbuhkan semangat pratiotisme, semangat kecintaan terhadap NKRI, semangat bineka tunggal ika, dan nilai Pancasila dalam diri pemuda Kota Padang yang mengikuti kegiatan tersebut. Apabila semangat dan nilai tersebut terdapat dalam diri para pemuda, mereka akan terlindungi dari paham radikal.

“Napak tilas ini mencoba mengingat kembali jasa perjuangan Bagindo Aziz Chan demi Kota Padang.

Melalui kegiatan ini, kami mengharapkan jiwa kepahlawanan muncul dalam diri pemuda. Kami mengharapkan setiap pemuda bersikap patriot,” ujarnya.

Pada napak tilas ke-13 yang digelar oleh Pemerintah Kota Padang ini, kata Fadly, terdapat 1.800 peserta yang berasal dari 11 kecamatan, dan 285 organisasi kepemudaan serta organisasi perangkat daerah di Padang.

Ia menambahkan, napak tilas itu dimulai dari Kantor Gubernur Sumbar dan berakhir di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol dengan melalui Jl. Rasuna Said, Jl. KH Ahmad Dahlan, Jl. Gajah Mada, Jl. Jhoni Anwar, Jl. S. Parman, Jl. Samudra, Jl. Nipah, Jembatan Siti Nurbaya, Jl. Kampung Batu, Jl. Bukit Air Manis, Jl. Koto Kaciak, Jl. Sutan Syahrir, Masjid Raya Ganting, dan Rumah Sakit Tentara (RST) Roeksoediwiryo. Acara tersebut akan diakhiri dengna upacara kirab di RST Roeksoediwiryo dan upacara peringatan perjuangan Bagindo Aziz Chan di RTH Imam Bonjol pada Rabu (19/7).

Wali Kota Padang, Mahyeldi, mengatakan, pada tahun ini, pelaksanaan napak tilas Bagindo Aziz Chan diserahkan kepada KNPI Padang. Pada tahun lalu, pihaknya mendelegasikan pelaksaan kegiatan itu kepada organisasi karang taruna.

Napak tilas Bagindo Aziz Chan pada tahun ini, kata Mahyeldi, tidak hanya diikuti oleh pemuda Padang dan Sumatra Barat, tetapi juga diikuti oleh pemuda dari provinsi lain, seperti Riau dan Jambi.

“Pada tahun depan, kami menargetkan, napak tilas Bagindo Aziz Chan diikuti oleh pewakilan peserta dari

setiap provinsi di Sumatra.

Tahun depannya lagi, kami menargetkan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari pulau lainnya. Hal itu dilakukan untuk memperkenalkan kepada generasi muda di seluruh Indonesia karena Bagindo Aziz Chan bukan hanya pahlawan Kota Padang, tetapi juga pahlawan nasional,” tuturnya. (h/dib)

Redaktur: Rakhmatul Akbar

Layouter: Irvand

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

3

TOKO HAB SOLOK

Omzet Hingga Rp400 Juta/Bulan Harga Emas Merangkak Naik PADANG, HALUAN — Memasuki pekan ketiga Juli 2017, harga emas kembali merangkak naik. Pantauan Haluan, Selasa (18/7) di Toko Emas Murni Pasar Raya Padang, harga emas murni 99,9 persen saat ini berada pada kisaran harga Rp1.350.000 per mas dari harga sebelumnya Rp1.340.000 per mas.

Karyawan Toko Emas Murni, Ahmat menyampaikan, harga emas saat ini sedikit naik dibanding minggu lalu.

“Harga emas memang terus mengikuti perkembangan emas dunia. Dan sejak minggu ketiga Juli ini, harga terus bergerak naik sedikit demi sedikit.

Namun, harga sewaktuwaktu bisa berubah,” ujarnya.

Dijelaskannya, untuk harga emas perhiasan 24

karat saat ini berada pada kisaran harga Rp1.290.000 per mas. Untuk harga emas 22 karat berada pada kisaran harga Rp460.000 per gram dan untuk harga emas putih berada pada kisaran harga Rp510.000 per gram.

Untuk transaksi jual beli, Ahmat mengatakan, antara pembeli dan penjual sama saja. Ada sebagian yang membeli emas karena ingin berinvestasi dan ada juga ingin menjual emas karena keperluan yang mendadak.

“Pembeli dan penjual imbang saja. Namun biasanya jika sudah mendekati akhir bulan, biasanya sudah banyak yang jual,” terangnya.

Sementara itu, salah seorang konsumen yang sedang berada di Toko Emas tersebut, Ola (40)

mengaku ingin menjual emasnya karena keperluan yang mendadak. Selain itu, ia juga ingin memanfaatkan harga emas yang saat ini sedang tinggi.

“Ada keperluan yang mendadak makanya jual cincin emas yang sebelumnya juga dibeli di sini.

Kebetulan harga juga sedang tinggi,” tuturnya singkat.

Sementara itu, pantauan emas di Toko Emas Ratu, juga mengatakan hal yang sama, bahwa harga emas saat ini sedikit naik dari sebelumnya.

“Harga emas memang sedang sedikit naik dibanding minggu lalu. Namun harga tersebut masih bisa dibilang normal karena akan turun lagi, namun juga sedikit,” kata Pemilik Toko Emas Ratu, Irsal Mawardi. (h/win)

Sriwijaya Air Masih Full Booking PADANG, HALUAN — Maskapai Sriwijaya Air menikmati benar masa panen penumpang selama Lebaran. Pasalnya, hingga akhir Juli ini, maskapai tersebut full penumpang untuk rute Padang—Jakarta.

Demikian disampaikan Distrik Manager Sriwijaya Air Padang, Yudo pada Haluan, Rabu (19/7).

Menurutnya, pemesan untuk penerbangan hingga akhir Juli itu sudah dilakukan sejak bulan puasa lalu atau saat mudik lebaran.

“Kita saat ini masih peak seasion Lebaran yang

akan berakhir pada akhir “Harga kita sudah norJuli ini. Namun, untuk mal untuk keberangkatan extra flight sudah berakhir. bulan depan. Selain itu, Saat ini jadwal penerba- nanti kita akan buka lagi ngan kembali normal se- promo-promo menarik baperti biasa, empat kali gi penumpang setia kita,” penerbangan setiap hari- tambahnya. nya. Dua kali Padang— Untuk harga tiket pesaMedan dan dua kali Pa- wat rute Padang—Medan dang—Jakarta,” ujar Yudo. mulai harga Rp300 ribuan Dikatakannya, meski dan Padang—Jakarta mupeak seasion akan ber- lai dari Rp500 ribuan. akhir, namun harga tiket Bagi Anda yang ingin pesawat sudah kembali melakukan penerbangan normal. Penumpang yang dengan harapan tiket mumulai booking atau me- rah, bisa membeli tiket lakukan pemesan dari se- atau booking pesawat jauh karang untuk keberang- hari. Jika tidak maka harga katan Agustus, bisa men- yang akan diperoleh lebih mahal. (h/win) dapatkan harga rendah.

AROSUKA, HALUAN—Iklim ekonomi tanah air yang lesu saat ini, berdampak besar pada menurunnya daya beli masyarakat.

Meski demikian, hal itu tidak berpengaruh banyak pada transaksi produk kerajinan alumunium dan kaca.

Kerajinan yang banyak menghasilkan produk seperti lemari pajangan, lemari rak piring, etalase, gerobak, kusen pintu dan jendela ini, bahkan kian menggiurkan dengan omzet ratusan juta rupiah perbulannya.

Nofi Hendra (33), pengusaha dan perajin furnitur berbahan alumunium di bawah bendera Hary Alumunium Bersaudara (HAB), mengaku toko miliknya selalu kebanjiran order pesanan dari pelanggan.

Toko yang berada di kawasan Simpang Empat Asam Jao, Jorong Subarang Nagari Koto Baru Kec. Kubung, Kabupaten Solok itu, selalu kebanjiran pesanan. Meski sudah dibantu tenaga 14 orang karyawan, namun pihaknya t etap saja belum mampu memenuhi pesanan pelanggan yang datang dari berbagai daerah di Sumbar dan provinsi tetangga.

Setiap hari, kata Nofi, rata-rata pihaknya mampu memproduksi 10 unit barang furnitur seperti lemari rak piring, etalase, gerobak dan lain-lain. Dengan ratarata produksi 1 unit, 2 jam yang dikerjakan oleh 2 orang pekerja.

“Alhamdulillah kita tetap kebanjiran pesanan. Pada Ramadan lalu memang

BISNIS MENGGIURKAN — Nofi Hendra (33) pengusaha dan perajin furnitur berbahan kaca dan alumunium di depan tokonya sekaligus workshop di kawasan Simpang Empat Asam Jao Jorong Subarang Nagari Kotobaru Kec. Kubung, Rabu (19/7). Bisnis ini ternyata sangat menggiurkan.

YUTIS WANDI

pesanan agak turun sekitar 5 persen dari bulan biasanya,” beber Nofi kepada Haluan, Rabu (19/7).

Usaha yang dirintisnya sejak 2010 silam di Kotobaru Solok ini, merupakan pengembangan usaha yang sudah dimulai orang tuanya di Kota Padang. Pada 2 tahun pertama memang belum terlihat kemajuan yang signifikan, karena saat itu masih tahap merintis.

Namun tahun-tahun berikutnya, usaha dengan keahlian otodidak ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan minimal 150 persen per tahun.

“Awal merintis usaha di sini (Solok), modal awal saya kurang dari Rp25 juta. Alhamdulillah sekarang aset saya sudah hampir mencapai Rp8 miliar, dengan omzet rata-rata Rp300 juta hingga

Rp400 juta perbulannya,” terang bapak 3 anak ini.

Nofi menceritakan, produk yang dihasilkan dari usaha kerajinan alumunium dan kaca ini memiliki beragam keunggulan, diantaranya tahan karat, tahan rayap, kokoh dan ringan dibandingkan produk berbahan kayu. Sementara untuk harga, juga relatif murah yaitu kisaran Rp300 ribu hingga Rp13 juta per unit, tergantung model dan ukuran produk.

“Target pasar kita adalah kalangan menengah ke bawah,” sebut Nofi yang mengaku tidak pernah kesulitan bahan baku ini.

Untuk pemasaran pruduknya, Toko HAB memilih jalur aman. Yaitu dengan memanfaatkan jasa perusahaan leasing, seperti Master dan Prioritas yang memiliki alur pemasaran cukup

luas hampir seluruh daerah di negeri ini. Dengan sistem order barang yang dibayar perbulan oleh perusahaan leasing ini, Nofi mengaku tidak pernah terdampak oleh kredit macet konsumen, seperti yang banyak dialami pengusaha lainnya.

“Cara ini cukup aman, karena kita tahunya order dari perusahaan leasing saja.

Kalau ada kredit macet dari konsumen, itu ranahnya perusahaan leasing,” bebernya.

Berkat kegigihannya, Nofi kini mulai mengembangkan usaha (ekspansi) ke sub bidang lainnya seperti pemasangan baja ringan, ACP dan plafon PVC. “Dalam dunia usaha, kita harus jeli menangkap peluang pasar, dan selalu berinovasi dengan produk terbaru,” pungkasnya. (h/ ndi)

Jamkrida Sumbar Ekspansi BNI dan BRI PADANG, HALUAN — PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Sumbar akan melakukan ekspansi ke BNI dan BRI pada tahun ini untuk menambah mitra dan mencapai target penjaminan kredit.

Direktur Utama Jamkrida Sumbar, Munandar Kasim, mengatakan, pihaknya berecana bekerja sama dengan BNI dan BRI untuk penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pihaknya akan melakukan komunikasi intensif dengan manajemen BNI dan BRI pada Agustus tahun ini untuk mewujudkan kerja sama tersebut.

“Dengan bertambahnya mitra, kami mengharapkan target penjaminan kredit tercapai, atau setidaknya mendekati target, hingga Desember nanti untuk penyaluran kredit di Sumbar, baik perbankan secara umum, BPR, dan koperasi. Pada tahun ini, kami memiliki target penjamin kredit sebesar Rp1 triliun. Jumlah target tersebut lebih besar Rp600 miliar daripada target pada tahun lalu yang Rp400 miliar. Hingga Juni ini, kami sudah menjamin Rp700 miliar kredit,” ujarnya pada Pengukuhan Direksi dan Dewan Pengawas

www.harianhaluan.com

GUBERNUR Sumbar Irwan Prayitno mengukuhkan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Jamkrida Sumbar periode 2017—2021, Rabu (19/7). HOLY ADIB

Syariah Jamkrida Sumbar periode 2017—2021 di Padang, Rabu (19/7).

Saat ini, kata Munandar, selain Bank Nagari sebagai mitra utama, pihaknya memiliki 4 BPR dan 1 koperasi sebagai mitra. Ia menambahkan, hingga kini, Jamkrida Sumbar sudah memiliki 12.064 nasabah dari 15 ribu target nasabah pada tahun ini.

Sementara itu, pihaknya sudah memiliki modal Rp52 miliar dari modal awal Rp43 miliar.

Sementara itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, berharap Jamkrida Sumbar

tetap terus menjalankan kegiatan untuk terus membantu UMKM dalam penjaminan modal sehingga pendapatan jamkrida semakin baik, kinerja makin bagus, dan modal bertambah yang berdampak pada keuntungan yang mendatangkan PAD bagi APBD, menambah lapangan pekerjaan, dan mengurangi penganggur di Sumbar.

“Kami yakin Jamkrida akan berkembang. Saat ini saja, dengan modal pas-pasan, Rp43 miliar, Jamkrida Sumbar sudah punya 12 ribu nasabah dan Rp700 miliar uang yang

Redaktur: Devi Diany

dijaminkan. Itu cukup signifikan. Target keuntungan tidak ada. Yang penting untung saja,” tuturnya.

Pada hari itu, Gubernur sebagaia pemegang saham mengukuhkan Munandar Kasim sebagai dirut Jamkrida, dan Rishendri Mukhtar sebagai direktur pemasaran dan syariah, merangkap direktur umum sampai ditetapkan dirut definitif. Pada kesempatan itu, Irwan juga mengukuhkan Muhammad Yasin sebagai ketua dewan pengawas syariah Jamkrida Sumbar, dan Muhammad Ridho sebagai anggota. (h/dib)

Layouter: Luther

4

EKONOMI

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

ANTISIPASI KENAIKAN HARGA PADA OKTOBER

300 Hektare Lahan Ditanami Cabai TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas

Harga

Beras medium

Rp12.000/Kg

Daging sapi

Rp120.000/Kg

Daging ayam ras

Rp36.000/Kg

Telur ayam

Rp19.200/Kg

Minyak goreng curah

Rp9.900/Ltr

Gula pasir

Rp13.000/Kg

Bawang merah

Rp26.000/Kg

Kacang tanah

Rp25.000/Kg

Ikan teri

Rp70.000/Kg

Tepung terigu

Rp9.000/Kg

Garam halus

Rp9.000/Kg

Jagung pipilan

Rp6.000/Kg

Sumber SP2KP Kemendag RI Update 19 Juli 2017

Dua Pasar di Sijunjung Siap Dinilai SIJUNJUNG, HALUAN — Dua pasar di Kabupaten Sijunjung disiapkan untuk mengikuti lomba pasar tingkat Provinsi Sumatera Barat. Pasar yang disiapkan Pemkab Sijunjung pada ajang penilaian itu, yakni Pasar Sijunjung dan Pasar Inpres Muaro. “ Pasar Sijunjung dan Pasar Inpres Muaro kita siapkan untuk penilaian lomba pasar daerah,” kata Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan UKM Kabupaten Sijunjung, Em Yasri melalui Kepala Bidang Perdagangan, M. Zein kepada Haluan via telepon selularnya, Rabu (19/7).

Menurut M.Zein, kedua pasar tersebut dipilih sebagai duta Kabupaten Sijunjung mengingat secara tata letak dan penataan lebih mudah dilakukan.

Selain tata letak, sambung dia, kedua pasar tersebut sudah dilakukan pembinaan jauh sebelumnya.

Seperti Pasar Inpres Muaro Pasar yang terletak di ibu kabupaten ini, merupakan pasar daerah yang sudah mengantongi penghargaan sebagai pasar tertib ukur. Begitu juga Pasar Sijunjung merupakan Pasar Rakyat. Penilaian akan dilaksanakan akhir Juli hingga awal Agustus.

“Indokator penilaiannya, selain administrasi, pengelolaan, kebersihan juga meliputi kejujuran pedagang,” jelasnya.

Kepala Bidang Perdagangan, M Zen mengaku sudah melakukan upaya optimal menghadapi penilaian tersebut dengan melibatkan pemerintah kecamatan dan nagari, termasuk sosialisasi alat ukur atau timbangan.

“Selain sosialisasi, kita juga telah melakukan goro bersama dengan petugas pasar,” ujarnya.

Ia berharap, kedua pasar yang menjadi duta Kabupaten Sijunjung lolos ditingkat provinsi dan bisa berlomba di tingkat nasional. (h/azn)

PADANG, HALUAN — Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar memperkirakan, Oktober mendatang harga cabai bakal naik. Hal ini berkaitan dengan sikap petani yang hingga kini masih enggan bertanam cabai sejak harga cabai anjlok.

Sementara kebutuhan cabai masyarakat tetap seperti biasa.

Menantisipasi kondisi tersebut, dinas terkait telah melakukan antisipasi dengan memberdayakan 12 kelompok tani cabai pada 5 kabupaten/kota untuk menanam cabai lokal keriting, masing-masing di Padang Panjang, Agam, Tanah Datar,

Kab Solok dan Pariaman. Lahan yang ditanami luasnya 300 hektar.

“Bibit cabai sudah kita kirim ke petani dan sudah mereka tanam. Targetnya ketika harga cabai mulai naik bulan Oktober, kelompok tani ini sudah mulai panen dengan produksi mencapai 1.500 ton,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Candra pada Haluan kemarin.

Dikatakan, sebagian besar petani cabai masih tak semangat dengan harga cabai yang anjlok selama Ramadan kemarin. Karena mereka beranggapan, saat bulan puasa itu harga cabai bakal naik. Sementara tanaman cabai mereka pada Oktober mendatang, sudah tak produktif lagi.

Untuk program antisipasi ini, menurut Candra, cabai akan dijual dengan harga Rp20.000/kg, sesuai batas harga rata-rata

yang ditetapkan pemerintah. Namun jika terjadi perbedaan harga di pasar hingga Rp50.000/kg, maka pihaknya akan membeli cabai petani dengan harga Rp30.000/kg.

“Petani cabai itu mencapai titik impas CANDRA (break event point) antara pengeluaran dan pendapatan pada harga cabai Rp11.000/kg,” katanya.

Sedangkan itu, saat ini produksi cabai Sumbar mencapai 56.000 ton/tahun dengan kebutuhan hanya sekitar 32.000 ton/tahun hingga 35.000 ton/tahun. Sedangkan target Pemprov Sumbar 80.000 ton/tahun.

“Surplus cabai itu tak bisa dilihat di lapangan karena sebagian besar cabai

Sumbar di kirim ke luar Sumbar, seperti Jambi dan Pekanbaru. Seperti melalui Pasar Koto Baru setiap Senin dan Kamis 100 ton/ hari. Sedangkan melalui Pasar Padang Lua 50 ton/minggu,” katanya.

Sementara antisipasi jika produksi cabai melimpah, menurut Candra, pihaknya telah menyiapkan cold storage untuk penyimpanan agar tidak busuk. Saat ini cold storage ditempatkan di Baso dengan kapasitas 30 ton. Rencananya, pada APBP Perubahan 2017 diusulkan lagi penambahan cold storage bangunan Sub Terminal Agribisnis (STA) di kawasan Kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar di Bandar Buat.

“Kita sudah ajukan anggarannya pada APBD Perubahan 2017 sekitar Rp400 juta untuk pembelian cold storage dan bangunan STA,” katanya. (h/vie)

UNTUK PEMBIAYAAN FASILITAS KESEHATAN

BPJS Kesehatan Gandeng Bukopin JAKARTA, HALUAN — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan meneken kerja sama dengan Bank Bukopin dalam hal pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan atau Supply Chain Financing.

Adapun penandatangan kerja sama tersebut dilakukan oleh Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk, Mikrowa Kirana dan Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Kemal Imam Santoso di Menara Sentraya, Jakarta, Rabu (19/7/ 2017).

Program Supply Chain Financing (SCF) merupakan program pembiayaan oleh bank yang khusus diberikan kepada fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Fasilitas ini diberikan untuk membantu percepatan penerimaan pembayaran klaim pelayanan kesehatan melalui pengambil alihan invoice sebelum jatuh tempo pembayaran.

Menurutnya, saat ini berdasarkan aturan yang berlaku BPJS Kesehatan melakukan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan maksimal 15 hari kerja setelah berkas lengkap.

“Melihat kondisi yang terus

berkembang dan untuk terus menjaga cashflow dari rumah sakit, kami bekerja sama dengan Bukopin menawarkan program SCF ini,” jelas Kemal.

Dengan itu, pihaknya berharap likuiditas dari fasilitas kesehatan khususnya swasta tetap terjaga serta memastikan pelayanan kepada peserta JKNKIS tetap berjalan, sambil menunggu verifikasi tagihan dari BPJS Kesehatan selesai,” ujar Kemal.

Dia menjelaskan BPJS Kesehatan berkewajiban membayar tagihan fasilitas kesehatan (faskes) tingkat lanjutan maksimal H+15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 38.

Di sisi lain, faskes tingkat lanjutan yaitu ru mah sakit membutuhkan dana pembayaran klaim BPJS Kesehatan segera untuk belanja obat, alat medis, jasa medis dan operasional lainnya.

“Semoga Supply Chain Financing ini dapat segera kita realisasikan agar dapat membantu likuiditas keuangan faskes tingkat lanjutan. Sehingga, pelayanan kesehatan terhadap

BPJS Kesehatan melakukan penandatangan kerja sama dengan Bank Bukopin dalam hal pembiayaan tagihan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan atau Supply Chain Financing di Jakarta, Rabu (19/7).

NET

peserta JKN-KIS di Faskes tingkat lanjutan juga dapat ditingkatkan secara berkesinambungan,” imbuh Kemal.

Direktur Komersial PT Bank Bukopin Tbk, Mikrowa Kirana mengungkapkan, kerja sama

tersebut merupakan bagian dari upaya perseroan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pelayanan terhadap peserta JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

“Ini adalah salah satu bentuk

kerja sama berkat support dari BPJS Kesehatan kepada Bank Bukopin yang diberikan keperayaan untuk bisa ikut dalam tujuan negara dalam rangka jaminan kesehatan seluruh rakyat Indonesia,” jelas Mikrowa. (h/kcm)

Subsidi Pertanian Hendaknya Dipertahankan JAKARTA, HALUAN — Sejumlah politisi di Senayan menilai, subsidi sektor pertanian misalnya untuk penyebaran benih masih diperlukan. kalau dihapus akan memberat-

kan petani.

“Kami menilai, bantuan subsidi untuk benih, atau sektor pertanian masih dibutuhkan.

Petani masih berharap terhadap subsidi ini,” kata Ketua Komisi IV DPR asal Gerindr a, Edy Prabowo dalam rilis kepada media di Jakarta, Selasa (18/7/2017).

Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR asal Demokrat, Herman Khaeron, subsidi benih berperan bagi penting bagi petani. Serta penyangga program desa mandiri.

Kata Herman, jika dikatakan alasan

pencabutan subsidi karena penyaluran yang penyerapannya tidak optimal, maka akar permasalahannya adalah hal teknis atau mekanisme saja.

Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) mengkritik mekanisme terkait wacana penunjukan langsung penyedia bantuan alat dan mesin pertanian karena dinilai rawan terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Penunjukan secara langsung hanya dapat dilakukan salah satunya apabila barang yang dibeli merupakan bagian dari penanganan keadaan darurat seperti bencana alam. Alsintan (alat dan mesin pertanian) jelas tidak memenuhi kriteria ini,” kata peneliti bidang Perdagangan CIPS, Hizkia

Respatiadi.

Menurut Hizkia, bila hal tersebut dibiarkan maka akan rawan terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat berujung pada pelanggaran hukum pada proses pengadaan barang dan jasa.

Hizkia mengingatkan, kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah harus selalu berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 54/2010 yang telah diubah dengan Perpres 4/ 2015, pengadaan barang seperti alsintan dengan nilai paling tinggi Rp5 miliar paling tidak harus melalui proses Pelelangan Sederhana,” kata Hizkia.

Hizkia menyatakan, prosedur ini mewajibkan adanya pengumuman mengenai rencana pengadaan di website kementerian terkait dan Portal Pengadaan Nasional, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang memenuhi kualifikasi dapat mengikuti seleksinya.

CIPS juga mendorong agar kebijakan pemerintah memungkinkan sektor swasta untuk mengimpor stok beras demi mengimbangi rendahnya produksi dalam negeri.

Sebagaimana diwartakan, pengamat masalah pertanian Dr Gede Sedana menilai, kini ada kecendrungan semakin meningkat perubahan iklim, sekaligus rentan terhadap bencana alam dan resiko usaha sektor pertanian. (h/inl)

BANTU PEMASARAN PRODUK UMKM

Diskominfo Akan Buat Aplikasi PADANG, HALUAN — Sebagian besar warga Kota Padang bergerak dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Jumlahnya sekitar 80 ribu. Selain permasalahan modal yang kerap menjadi kendala UMKM ini mengembangkan produknya, adalah masalah pemasaran. Sehingga dibutuhkan aplikasi yang mampu membantu UMKM untuk memasarkan produknya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dis-

kominfo) Kota Padang, Didi Ariyadi mengatakan, akan membuat aplikasi untuk menampung UKM yang ada di kelurahan. Produk UKM nantinya bisa dijual melalui aplikasi tersebut.

“Beberapa aplikasi yang telah kita buat telah banyak membantu Pemko Padang.

Saat ini kita memikirkan aplikasi yang dapat membantu masyarakat memasarkan usahanya,” ujarnya.

Disebutkannya, Pemko

Padang ingin produk-produk UMKM di kelurahan dijual secara online. Sebab, jika dipasarkan secara online maka jangkauan pembeli akan lebih luas. Tentunya hal ini akan sangat menguntungkan UMKM. Produk yang dijualnya dapat dipasarkan lebih banyak, dan meningkatkan perekonomian.

“Kita harus mengoptimalkan kemajuan era digital, harus ikuti perkembangan tersebut.

Aplikasi yang dibuat akan

membantu perekonomian masyarakat lokal,” ujarnya.

Disebutkan Didi, selama ini sudah ada UMKM yang memasarkan produknya melalui media sosial seperti facebook, instagram dan lainnya. Namun sayangnya, belum optimal. Untuk itu, mereka akan dikumpulkan dalam satu aplikasi, agar terarah. Pelaku UMKM ini tidak akan membayar untuk bisa ikut dalam sistem aplikasi ini. (h/mg-mel)

Bank Mandiri Raup Laba Rp 9,5 Triliun JAKARTA, HALUAN — PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) mencatatkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 9,5 triliun di akhir kuartal II-2017, atau naik 33,7% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 7,1 triliun.

Direktur Utama Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, kenaikan laba di semester I-2017 ini www.harianhaluan.com

terjadi karena pemulihan ekonomi Indonesia yang terus berlanjut, sehingga membuat kinerja perbankan membaik.

“Ini menunjukan sinyal yang baik, dunia usaha sudah mulai mengalami perbaikan.

Bisa dilihat dari demand (permintaan) kredit,” kata Tiko, sapaan akrabnya, saat paparan publik kinerja triwulan II-2017 di Plaza Mandiri, Jakarta, Rabu

(19/7/2017).

Aset bank pelat merah tersebut per Juni 2017 naik cukup tinggi yakni 9,9% atau naik menjadi Rp 1.067,4 triliun dari posisi sebelumnya di periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 971,4 triliun.

Sementara untuk kredit sepanjang kuartal II-2017 yakni sebesar 682 triliun atau naik 11,6%. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK) juga tumbuh Redaktur:Devi Diany

10,1% menjadi Rp 760,9 triliun.

Sementara rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) secara gross Bank Mandiri 2016 turun tipis dari 3,86% di Juni 2016 menjadi 3,82% di Juni 2017.

“Angka NPL juga mulai melandai, sehingga di kuartal II-2017 perbankan mulai berani berekspansi dan menangani permasalahan NPL,” ujar Tiko. (h/dtc) Layouter: Luther

OPINI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Pasar Inpres, Tak Sekedar Dibangun

Haluanisme

Oleh : Aidil Aulya Mahasiswa SPS UIN Jakarta

ATA ‘ulama’ akhirakhir ini menjadi populer sehingga menjadi perbin cangan d i pelbagai media. muncul istilah ‘kriminalisasi ulama’, ‘membela ulama’ dan sebagainya. Nampaknya, kata ulama merupakan sebuah daya tarik tersendiri yang bisa dijadikan ‘komoditas’ dengan tujuan-tujuan tertentu. Ulama merupakan salah satu pemimpin kunci yang tidak terstruktur dan masuk dalam kategori pimpinan-pimpinan kharismatik (charismatic leaders).

Sebagai pemimpin yang kharismatik, label ulama tentu akan memberikan pengaruh yang signifikan. Dalam “charismatic leadership theory” di ranah ilmu sosial, pemimpin kharismatik merupakan pemimpin yang antusias dan kepribadian serta tindakannya mempengaruhi orang untuk berprilaku mengikutinya. Ulama sebagai individu yang dihormati karena keilmuan dan kealimannya seharusnya tidak dibeda-bedakan hanya untuk kepentingan politik atau agenda politis.

K

Pertemuan Ulama: Panggung keilmuan dan keteladanan Baru-baru ini digelar pertemuan ulama di Kota Padang.

Sebagai orang Minang, saya bangga dengan adanya acara ini. Seakan-akan pertemuan ulama ini kembali menegaskan bahwa, adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, tidak hanya menjadi ungkapan utopis yang jauh panggang dari api. Setidaknya, “adat yang kawi dan syara’ yang lazim” masih bisa terungkapkan sebagai motor kebudayaan minangkabau. Namun, yang menjadi catatan adalah adanya selintingan berita yang kurang elegan dalam acara pertemuan ini. Hal ini dimulai dengan tidak terjadinya komunikasi yang baik antara panitia pertemuan ulama dengan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Bagi saya sebagai orang awam yang hanya melihat dari luar dan dari kejauhan, isu ini seakan menampik kenyataan sejarah bahwa ulama, pemerintah, dan pemangku adat di Minangkabau adalah “tali tigo sapilin, tungku tigo sajarangan”. Jangan sampai hanya untuk mengejar popularitas label panggung ulama sedunia, lalu mengabaikan ulamaulama asli Minangkabau. Dalam sejarah yang ditulis dalam

persebaran Islam di Nusantara, akan jelas terlihat bahwa minangkabau merupakan gudang ulama-ulama cerdas, kharismatik, berwibawa, nasionalis dan memiliki orientasi kolektif keumatan. Kita tentu tidak ingin gudang ulama itu menjadi gadung(an) ulama karena adanya pemilihan dan pemilahan ulama sesuai de ngan orientasi politik tertentu.

Majelis pertemuan ulama, dimanapun tempatnya dan bagaimanapun bentuknya, harus menjadi panggung keilmuan dan keteladanan. Sebagai panggung keilmuan dan panggung keteladanan, sudah seharusnya acara pertemuan ulama tersebut didesain dengan penuh keteladanan juga. Keteladanan yang dimaksudkan adalah bagaimana seorang walikota sebagai pimpinan pemerintahan dan sekaligus pelaksana kegiatan bisa berkomunikasi dengan dua tungku yang lainnya, yaitu ulama dan tokoh adat setempat. Komunikasi yang dilakukan tidak boleh didasarkan pada preferensi politik.

Komunikasi yang didasarkan pada preferensi politik —diakui atau tidak— akan menimbulkan kecenderungan mengutamakan kepentingan kelompok saja. Pertemuan dengan konsep homogen seperti ini menjadikan panggung pertemuan tersebut jadi kehilangan marwah. Sifat skeptis masyarakat akan terbentuk dan stigma pasti akan terbentuk. Apalagi Walikota Padang dan Gubernur Sumatera Barat memiliki preferensi politik yang sama dalam satu partai. Mudah-mudahan ini hanya praduga-praduga yang tidak terbukti walaupun indikasinya bisa terlihat dengan jelas.

Di Minangkabau, istilah ulama menggunakan kata ‘buya’ sebagai label kealiman.

Sebenarnya kata buya, berasal dari kata arab ‘abun’ yang bermakna bapak. Di Banten dan sebagian masyarakat Betawi, dikenal istilah ‘abuya’ untuk menggantikan kata ulama.

Labelisasi kata buya, bukanlah gelar yang diformalisasikan seperti gelar penghulu yang harus dilewakan sebelum gelarnya dipangku. Gelar buya merupakan pengakuan masyarakat terhadap keilmuan dan keteladanan seseorang. Gelar buya tidak bisa juga didapatkan karena hanya simbol-simbol yang melekat di badan. Ukuran seorang yang bergelar buya harusnya jelas, yaitu keilmuan dan keteladanan. Penyebutan

kata buya terhadap ulama di Minangkabau bisa dipahami sebagai simbol bahwa seoorang ulama dan jama’ahnya punya hubungan yang dekat bagaikan hubungan antara anak dengan ayahnya. Lalu bagaimana mung kin seorang bisa melupakan dan merusak hubungan dengan ulamanya atau buyanya? Tentu tidak mungkin.

Pertemuan ulama sedunia yang dilaksanakan di Padang dan diinisiasi oleh Pemkot Padang harusnya bisa menem patkan ulama-ulama Minang kabau pada tempatnya. Keya kinan kita, para buya dan alim ulama di Minangkabau sekarang tentu bisa bersanding dengan ulama kelas dunia yang diundang dipertemuan tersebut. Soal keilmuan dan keteladanan para buya Minangkabau tentu tidak akan kalah. Satu pertanyaan yang tersisa, apakah kita sebagai masyarakat Minang masih menghargai ulama kita sendiri atau meremehkan keilmuan mereka dengan mengotak-kotakan para ulama/ buya? Kita berharap dan sangat berharap pertemuan ulama ini menjadi panggung keteladanan dan panggung keilmuan yang elegan serta jauh dari agenda politik pribadi atau kelompok tertentu.

Membangun reposisi ulama dan politik Peranan ulama dalam masyarakat dewasa ini tidak bisa hanya dipandang dalam perspektif keagamaan saja. Ulama bisa menjadi satu poros kekuatan dalam usaha percepatan civil society di Indonesia.

Posisi strategis yang diperoleh ulama tidak bisa dianggap karena mereka adalah tokoh masyarakat dalam bidang religiusitas saja. Namun ulama dipandang sebagai sosok yang menjadi penyejuk di tengah hiruk pikuk masalah hukum dan politik bangsa ini. Namun hal ini berubah tatkala konstelasi politik yang mulai masuk dalam arena pertarungan praktis. Posisi ulama yang seharusnya menjadi penengah panasnya konstelasi politik, bisa saja terseret dalam arus pragmatis yang ditawarkan oleh partai politik atau kelompok yang memiliki agenda-agenda politik. Maka tidak heran apabila dalam mimbar atau pengajian keagamaan sekalipun, terdengar adanya mimbar politik tersembunyi. Pertanyaannya adalah, apakah ulama diharuskan berpolitik secara praktis, atau hanya menjadi penengah d alam kontestasi politik?

Pertanyaan itu bisa dianalisis menggunakan dua asumsi.

Asumsi pertama, apabila ulama diharuskan berpolitik secara praktis, maka muncul stigma dalam masyarakat bahwa semua yang disampaikan oleh para ulama mempunyai muatan ideologi politis tertentu. Stigma negatif seperti ini wajar muncul karena kontestasi ataupun juga agenda-agenda politis dianggap merupakan masalah duniawi yang berpotensi merusak kewibawaan dan keilmuan seorang ulama. Ketika seorang ulama sudah terafiliasi pada label politik tertentu, maka akan cenderung mengabaikan kepentingan bersama. Dalil-dalil keagamaan bisa dijadikan bungkusan pemanis dalih pembenaran untuk melanggengkan kepentingan kelompoknya. Ibn Khaldun dalam ‘Muqaddimah’nya menuliskan bahwa ulama adalah bagian dari masyarakat yag cenderung jauh dari politik dan partai. Ibn Khaldun juga mengungkapkan syair arab untuk menyindir para ulama yang terjebak dalam dunia politik, “janganlah berenang terlalu ke tengah, karena keselamatan tetap berada di pantai”. Artinya, seorang ulama tidak boleh terlalu masuk dalam agenda politik jangka pendek. Ulama yang terjebak dalam kepentingan politik seperti ini menimbulkan rasa skeptis masyarakat terhadap peranan ulama.

Asumsi kedua adalah, apabila ulama hanya berfungsi sebagai poros penengah dalam kancah kontestasi politik, maka keadaan perpolitikan akan menjadi kering karena diisi oleh kecendrungan mainstream politik yang sama tanpa ada pembeda. Akhirnya, dipahami bahwa agama merupakan entitas tunggal yang tidak boleh bercampur dengan politik dan agenda-agenda duniawi. Pemahaman seperti ini disadari atau tidak akan bermuara kepada pemahaman sekularistik. Padahal agama merupakan sumber nilai yang harusnya menjadi rujukan dalam berpolitik. Politik adalah cara dan seni. Sebagai sebuah seni, politik harusnya tidak terlihat kasar, banal, dan ambisius. Politik harusnya bisa dinikmati oleh semua masyarakat karena politik adalah sebuah karya seni. M. Natsir pada tahun 1939 telah menuliskan, “dalam mencapai kemajuan rakyat umumnya, para ulama tidak boleh diabaikan karena para ulama merupakan faktor penting dalam kerja pencerdasan rakyat”.

Sebenarnya dalam kilas balik sejarah Indonesia, dua asumsi yang kita gunakan ini

langsung terbantahkan. Ulama mempunyai peranan politik yang sangat vital dalam penyusunan dasar negara. Misalnya adalah peranan yang dipegang oleh KH. Wahid Hasyim dan H. Agus Salim. Mereka adalah ulama yang berpolitik dengan integritas kellimuan dan kema panan pemahaman yang menja di subjek penyejuk di tengah panasnya arus perbedaan pendapat yang terjadi pada saat itu. Bahkan para ulama sendiri juga menjadi pimpinan gerakan perlawanan terhadap penjajahan.

Ulama-ulama Minangkabau dalam sejarah perjuangan Indonesia merupakan pemimpin gerakan-gerakan perlawanan yang sangat berpengaruh.

Audrey Kahin dalam penelitiannya menceritakan tentang perlawanan ulama di Sumatera Barat pada tahun 1908 yang dipimpin oleh para ulama, terutama dari aliran tarekat Syattariah. Bahkan, Audrey Kahin menawarkan bahwa peristiwa perlawanan di Sumatera Barat ini harusnya lebih tepat dijadikan sebagai momentum Hari Kebangkitan Nasional dibandingkan lahir nya Budi Utomo yang diang gap hanya kebangkitan kaum elitis Jawa yang juga terjadi pada tahun yang sama.

Ulama dan elemen masya rakat lainnya tidak untuk dibenturkan hanya karena perbedaan cara pandang apalagi perbedaan pilihan politik.

Ulama harus ambil bagian dalam politik dan berpolitik dengan cara yang lebih baik dibandingkan dengan yang non ulama. Tapi, ulama tidak boleh dipolitisir oleh politisi hanya untuk mendulang suara dan mengambil simpati masyarakat. Dilihat dari kelas sosial, sebenarnya ulama merupakan figur elit. Elit masyarakat harusnya menggunakan cara yang elegan dan memakai poli tik level tinggi (high level politic).

Sedangkan suksesi politik yang hanya mengandalkan nama besar organisasi dan menstimulus massa dengan logika agama adalah gaya politik kelas bawah yang membuat masyarakat antipati. Kekuatan politik ulama berada pada sisi moralitas dan nilainilai keagamaan yang tidak bisa dilepaskan darinya. Para ulama harus berpolitik dengan seni yang lebih dari sekedar indah. Berpolitik dengan mengeluarkan gagasan-gagasan kebangsaan dan ide-ide cerdas dan tidak mengandalkan basis massa organisasi agama non politis sebagai hidden agenda politik praktis. Wallahu a’lam...

Parkir Liar di GOR

PT KAI Tunda Penggusuran Jan sampai takicuah pak Benda Luar Angkasa Juga Jatuh di 50 Kota Kan lai ndak ado korban doh

Yth. Kepala Dishub Kota Padang.. kami pengunjung lapangan GOR H. Agus Salim mengeluh dengan pungutan parkir yang diminta saat duduk santai di taman catur.

Padahal kami duduk di depan motor saja dan tidak meninggalkan kendaraan. Pemungut juga tidak berseragam petugas parkir. Kami berharap adanya penertiban. Trims Pengirim: 081374579***

www.harianhaluan.com

5

Politik dan Politisasi Ulama

H

ARI ini, Pemko Padang kembali “menerima” bangunan pasar di pusat perekonomian kota, Pasar Raya Padang. Pasar Inpres III, itu dia pasar yang dimaksud, menyusul Pasar Inpres II dan IV yang sudah dioperasikan dan dipergunakan oleh pedagang sebelumnya.

Pasar Inpres ini merupakan satu komplek pasar di Pasar Raya Padang yang runtuh pascagempa tahun 2009 lalu. Pasar Inpres ini merupakan pasar yang dibangun di era orde baru, yakni sekira awal dekade 1980-an. Sejak runtuh di tahun 2009 itu, kawasan Pasar Raya Padang yang diisi oleh puluhan ribu pedagang itu, jadi tercabik-cabik. Pedagang “berserakan” di kawasan-kawasan yang sebelumnya lowong, seperti jalan, tempat parkir dan tempat-tempat lainnya.

Dengan digunakannya kembali pasar ini, maka menyisakan Pasar Inpres I yang berada tepat di belakang Balaikota lama yang belum dimaksimalkan. Jika seluruh komplek Pasar Inpres beroperasi kembali, diperkirakan ada 20 ribuan pedagang yang beraktifitas.

Pembangunan pasar ini, khususnya kawasan Pasar Inpres bukanlah perkara gampang seperti membalikkan telapak tangan.

Di zaman Walikota Fauzi Bahar, pembangunan pasar ini bahkan sempat berimbas kepada persoalan hukum. Pemahaman awal ini seperti memberikan contoh bahwa konflik tak akan menyelesaikan masalah dan pasar akan tetap seperti itu saja. Buruk, kotor, bersilemakpeak hingga akhirnya dijauhi konsumen.

Bisa disebut, “kemudahan” hari ini sebagai berkah dari sulitnya menuntaskan persoalan di masa lalu. Ada proses kesepahaman yang sama-sama diterjemahkan menjadi kesamaan kata untuk saling bertindak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. Sederhananya, ini pasar dan silahkan tempati dengan aturan yang ada.

Dampaknya seperti apa? Tentu dengan kesepahaman tadi, roda ekonomi Padang diharapkan kembali bergulir menuju titik normal. Pasar, bisa menjadi maghnet ekonomi kota yang selama ini tercabik-cabik dan terurai di banyak titik. Tak menutup kemungkinan, transaksi yang terjadi di pasar yang makin membaik ini bisa mencapai ratusan miliar rupiah.

Dengan fasilitas yang ada yang tentunya kini lebih lengkap, maka tak tertutup kemungkinan arus distribusi barang juga akan semakin mudah. Fasilitas pedagang, fasiltas pengunjung serta akses untuk distributor ditata dengan baik juga memberikan dampak yang baik. Bisa saja nantinya, Pasar Raya Padang akan jadi pasar yang ramah menyusul fasilitas dan kesadaran pihak terkait.

Namun, yang tak kalah penting dari bergulirnya roda ekonomi kota dan masyarakat adalah proses perawatan aset yang mahal itu. Jika sebelum tahun 2009 kawasan ini kerap dikeluhkan pembeli dan pedagang dengan buruknya drainase, sarana parkir hingga jaringan listriknya, maka hal ini harus jadi pelajaran bersama Tak bisa ditumpangkan kepada pemerintah kota saja urusan ini. Seluruh pihak di Pasar harus bahu membahu menjaga Pasar Raya Padang menjadi tempat yang laik untuk dikunjungi. Pedagang, sadar dengan hal itu, pengunjung juga hendaknya juga ingat menjaganya. Lalu, pengguna jalan pun demikian hendaknya. Menjaga kebersihan adalah hal yang penting. Belum lagi persoalan drainase. Selain itu, yang paling penting, petugas yang ditempatkan pun lugas dan tegas, tapi tak keras.

Menjaga ketertiban, aset serta kebersihan bisa menjadi langkah awal menjaga aset yang mahal yang lama kembali diperoleh setelah rusak pascagempa 2009. Ingat. Mendapatkan bangunan yang luar biasa ini tak mudah, karenanya, rawatlah bersama-sama. (*)

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

Redaktur:Ismet Fanany MD

Layouter: Yohanes

6

POLITIK

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KPU Padang Bekerja Tanpa Anggaran PADANG, HALUAN — Meskipun anggaran tahap I untuk Komisi Pemilihan Umum (KP U) belum cair, tidak menyurutkan langkah komisioner untuk tetap melakukan sosialisasi pada masyarakat melalui pendekatpendekatan sederhana.

PDIP Padang Siapkan Calon Wawako PADANG, HALUAN — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Padang, belum akan membuka pendaftaran bagi calon walikota dan wakilnya yang akan maju pada Pilkada Kota Padang 2018.”Saya selaku pimpinan partai akan melaksanakan, atau mengikuti aturan partai yang telah diturunkan berdasarkan Junlak dan Juknis dari DPP PDIP, “ kata Ketua DPC PDIP Kota Padang Albert Hendra Lukman, Rabu (19/7).

Dalam menghadapi Pilkada ini, tentunya partai -partai politik mempunyai strategi masing- masing.

Memang saat ini, partai - partai sudah ada membuka pendaftaran untuk calon Walikota dan Wakil Walikota, ya itu sah sah saja. Tapi, tidak harus semua parpol melakukan hal tersebut.

“Mengapa saya mengatakan tidak semua parpol melakukan hal tersebut, karena kalau memang sudah ada calon yang dipersiapkan oleh parpol itu sendiri atau kadernya, tentu akan mengacu pada internal partai dulu,” kata Anggota DPRD Sumbar ini.

Akan tetapi, jika ada dari pihak luar yang sudah disiapkan dan mampu bersaing tentunya parpol itu tidak perlu lagi membuka pendaftaran.

Menurutnya, parpol itu membuka pendaftaran karena mereka tidak mempunyai kader atau calon yang sampai saat ini belum ditemui.

Tetapi, parpol yang sudah menemui calon yang akan diusung, untuk apalagi membuka pendaftaran. “Dan memang, sampai kini PDI-P belum membuka pendaftaran. Karena, PDI-P sudah mempersiapkan calon yang akan diusung pada Pilkada 2018 tersebut, “ ujarnya.

Tetapi semua sesuai dengan strategi partai, tentu artinya ini akan di koordinasikan terlebih dahulu atau konsultasi ke pusat.

Begitu nantinya, pusat menyetujui tentu tidak membuka pendaftaran, namun jika tidak tentu PDIP akan membuka pendaftaran.”Tentunya, semua partai politik akan memprioritaskan kadernya. Tetapi, tentunya akan ada kader atau calon dari luar yang akan di majukan, ‘’ ungkap mantan anggota DPRD Kota Padang ini. (h/ade)

Ketua KPU Kota Padang M Sawatri mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih menunggu proses pencairan

anggaran tahap I namun begitu anggota KPU tetap melakukan sosialisasi pada masyarakat. Misalnya saja, dengan hadir di upacara bendera setiap senin di SMA sederajad yang ada di Padang dan sejumlah kegiatan sosialisasi lainnya.

Untuk anggaran tahap I ini KPU memperoleh 4 miliar, dan ini akan digunakan selama tahun 2017 untuk segala bentuk persiapan pilkada yang akan dilaksanakan nanti di tahun 2018.

“Anggaran ini digunakan untuk persiapan, termasuk salah satunya sosialisasi, pembentukan KPPS, PPK dan biaya

lainnya. Anggaran ini sudah terukur dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadwalkan, dan kita tinggal melaksanakannya,” ujarnya, Rabu (19/7).

“Sosialisasi ini kan tidak harus dengan anggaran, dengan cara-cara sederhana kami tetap melakukannya. Misalnya turun langsung ke masyarakat sambil bercerita, atau berkumpul dengan pemuda, tokohtokoh masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sosialisasi KPU Padang Yusrin juga mengatakan hal yang senada bahwa kegiatan sosialisasi sudah dilakukan

sejak lama dengan turun langsung ke masyarakat dan sejumlah tempat-tempat umum lainnya termasuk ke sekolahsekolah. “Saat ini kan kita belum bisa melakukan kegiatan yang menyita anggaran, karena memang anggaran kita juga belum cair. Jadi, kami tetap sosialisasi dengan berbagai cara masingmasing,” ujarnya.

Untuk agenda sosialisasi, kemungkinan akan dilaksanakan pada Agustus 2017 nanti. Untuk itu, ia berharap pada bulan tersebut anggaran tahap I sudah cair dan dapat digunakan. (h/rin)

MENUJU PILKADA SAWAHLUNTO

Ketua PDIP Mendaftar ke PAN SAWAHLUNTO,HALUAN — Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Sawahlunto, Dasrial Ery menyerahkan formulir pendaftaran sebagai bakal calon kepala daerah pada partai amanat nasional (PAN). Pengembalian formulir itu langsung di terima oleh Ketua oleh Ketua Komite Pemenangan Pemilu Daerah (KPPD) Riswan Idris, dan Disaksikan Ketua DPD PAN, Deri Asta sekertaris Rizal F Daniel, di Santur, Rabu (19).

Apresiasi yang tinggi diungkapkan DPD PAN Sawahlunto atas keikutsertaan DPC PDIP, dimana dalam penyerahan berkas yang langsung oleh ketua DPC, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang, Ketua Bappilu, Herman, dan sekretaris partai Tumpak AS. “Sesuai dengan mekanisme partai yang ada, nantinya berkas pendaftarannya akan diteruskan ke DPW hingga MENDAFTAR — Ketua DPC PDIP Sawahlunto, Dasrial Ery saat menyerahkan berkas pencalonan yang DPP untuk proses pencalonan diterima oleh ketua penjaringan PAN, Riswan Idris, disaksikan Ketua PAN Sawahlunto, Deri Asta dan seperti survey dan verifikasi,” Sekretaris Partai Rizal F Danil. RIKI YUHERMAN kata Riswan.

Untuk penjaringan sebut- taran dibatasi hanya dalam adanya mahar. “Dalam tahapan valon yang tepat untuk bernya, DPD PAN Sawahlunto waktu sepekan. Bagi yang penjaringan nantinya, berke- tarung di alek demokrasi semembuka pendaftaran mulai 12 berminat, pihaknya menekan- mungkinan setelah dilakukan rentak itu nantinya,” jelasnya.

- 19 Juli ini, dan dilakukan oleh kan terbuka bagi siapa saja verifikasi faktual bakal calon, Sementara itu Dasrial Ery Komite Pemenangan Pemilu selama sesuai dengan yang telah juga akan dilakukan survey menyebutkan, hadirnya peDaerah (KPPD), pendaftaran tertuang dalam sayarat dan melalui lembaga yang berkom- ngurus partai lengkap dalam pedan penyerahan berkas pendaf- aturan yang berlaku serta tidak peten sehingga mendapatkan nyerahan menandakan kese-

riusan untuk maju dan bergabung bersama PAN Sawahlunto dalam alek demokrasi Pilu Kada 2018 mendatang. “Dalam pengusungan calon kepala daerah, PDIP tidak bisa langsung mengusung s endiri karena hanya memiliki kuota 2 kursi di legislatif, untuk itu kita berupaya menggalang koalisi dengan partai lain, termasuk dengan mendaftarkan diri ke PAN hari ini (red Rabu, 19/7),” ungkapnya.

Sebelumnya sebut bapak tiga anak itu, pihaknya juga telah melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dari PDIP untuk periode 2018 2013. Untuk hasilnya lanjutnya, menunggu hasil survey dari DPP. “Yang terpenting saya siap untuk bertarung untuk Pilkada nanti, dan sesuai pengalaman pemilu sebelumnya, kita memerlukan persiapan yang matang, siap dengan segala kemungkinan yang terjadi,” sebutnya.

Seperti yang diketahui, Dasrial Ery yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Sawahlunto, pernah bertarung dalam pilkada 2013 lalu, maju sabagai calon Wakil Walikota bersama pasangannya Irwan Husen.(h/rki)

LIPSUS UJIAN TERBUKA FK-UNAND TELITI BAKTERI YANG RESISTENSI TERHADAP ANTIBIOTIK

Rustini Dikukuhkan Jadi Doktor Biomedik A

DA saatnya bakteri yang terdapat pada tubuh manusia sudah resistensi, artinya tidak bisa dibunuh oleh antibiotik tertentu yang beredar luas di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat perlu memahami aturan pakai antibiotik tertentu, dan berkonsultasi dengan apoteker untuk mengetahui cara yang aman dan baik dalam mengonsumsi antibiotik.

Dr. Dra. Rustini, M.Si, Apt bersama Suami tercinta Dr. Indra Dwipa, MS.

RIWAYAT HIDUP Nama : Dr. dra. Rustini, M.Si, Apt TTL : Padang, 3 Juni 1965 Pekerjaan : Pengajar di Universitas Andalas Keluarga - H. Ruslan Majid (Ayah, Alm) - Zuhairah (Ibu, Almh) - Dr. Indra Dwipa, MS (Suami) - Ahsan Hafidz, SE (Anak) Pendidikan - SDN 54 Padang (1977) - SMPN 2 Padang (1981) - SMAN 3 Padang (1984) - Sarjana Farmasi, FMIPA Unand (1989) - Apoteker, FMIPA Unand (1990) - Master Farmasi FMIPA ITB (2000) - Doktor Biomedik (2017)

Dr. Dra. Rustini, M.Si, Apt bersama Promotor dan Ketua Prodi S3 Biomedik FK Unand. www.harianhaluan.com

Pernyataan itu menjadi salah satu poin dalam penelitian disertasi Dr. dra.

Rustini, M.Si, Apt, yang ia pertahankan dalam Sidang Ujian Terbuka Promosi Doktor, pada Program Pascasarjana S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), di Aula Kampus FK Unand, Rabu (19/7).

“Oleh karena itu, masyarakat harus betul-betul memerhatikan kegunaan antibiotik yang akan dikonsumsi. Kalau tidak sakit karena sebuah infeksi, sedapatnya tidak meminum antibiotik agar tidak terjadi resistensi,” kata Rustini kepada Haluan, seusai dikukuhkan sebagai Doktor ke-64 pada prodik S3 Biomedik FK Unand.

Rustini menjelaskan, saat seorang dokter memberikan

SAMBUTAN Wakil Dekan III FK Unand Dr. dr. Netty Suharti, M.Kes

antibiotik dalam penanganan penyakit pasien, maka pasien atau masyarakat secara luas harus meminumnya sesuai aturan yang dianjurkan dokter, atau dapat menanyakan tata cara penggunaa antibiotik itu secara aman kepada apoteker.

“Ke depan penelitian ini akan saya lanjutkan, untuk mencari penanggulangan resistensi yang paling efektif.

Dengan cara mencari senyawa-senyawa baru lainnya,” imbuhnya yang memertahankan disertasi berjudul Hubungan Extended Spectrum â-Lactamase, Plasmid, Var Gen blaOXA2, blaCTX, dan MexAB-OprM Efflux Pump dengan Resistensi Bakteri Pseudomonas Aeruginosa.

Sementara itu dalam sambutannya, Dekan FK Unand melalui Wakil Dekan III Dr. dr. Netty Suharti, M.Kes mengatakan, banyak hal baru yang didapatkan melalui penelitian yang dilakukan Rustini. Hingga akhirnya doktor baru tersebut bisa

PENGALUNGAN Medali gelar doktor kepada Dr. Dra. Rustini, M.Si, Apt oleh Prof. Dr. sc. Agr. Ir. Jamsari, MP selaku Promotor.

menuntaskan program S3 dengan IPK 3,95, nilai ujian terbuka A, dan lulus dengan yudisium sangat memuaskan.

“Tentu saja FK Unand berharap agar hasil penelitian ini menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan, terutama dalam penanganan bakteri yang telah resistensi terhadap beberapa jenis antibiotik. Kami pun berharap, agar Doktor Rustini melan-

PENGUJI undangan akademik dalam sidang ujian terbuka promosi doktor Dr. Dra. Rustini, M.Si, Apt.

jutkan penelitian ini dan melengkapinya,” kata Netty.

Dalam menyelesaikan disertasi ini, Rustini didampingi oleh Prof. Dr. sc. Agr. Ir. Jamsari, MP selaku Promotor, Prof. Dr. Marlina, MS, Apt selaku Kopromotor 1, dan Prof. Dr. dr. H. Nasrul Zubir, Sp-PD-K-GEH, FINASIM. Dalam sidang ujian terbuka Ketua Prodi S3 Biomedik Prof. dr. Nur In-

drawati Lipoeto, M.Sc, Ph.D, SpGK bertindak selaku ketua sidang.

Sementara itu pada deretan Tim Penguji, duduk menguji para guru besar dan pakar seperti, Prof. Dr. dr.

Yanwirasti, PA(K); Dr. dr.

Hafni Bachtiar, MPH, FISPH, FISCM; Dr. M. Husni Mukhtar, MS, DEA, Apt; dan Dr. dr. Djong Hon Tjong, Msi. (h/*)

Dr. Dra. Rustini, M.Si, Apt bersama Dewan Penguji, Promotor, Kopromotor, WD III, dan Ka Prodi S3 Biomedik Unand

Redaktur: Dodi Nurja

Layouter : Luther

SAMBUNGAN

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

7

Kasus Setnov ................................. Dari Halaman. 1 Benda............................................. Dari Halaman. 1 adanya kesan int ervensi oleh pemerintah dalam kasus e-KTP yang merugikan negara sekitar Rp2,3 triliun. “Saya sebaiknya tidak usah berkomentar dulu ya untuk masalah Pak Setya Novanto, supaya tidak ada kesan intervensi,” ujar Jokowi di Jakarta Convention Center, Rabu, 19 Juli 2017.

Jokowi mengatakan ia mempercayakan seluruh proses hukumnya kepada KPK. Lagi pula, kata dia, penyidikan perkara Setya Novanto sudah menjadi wewenang KPK. “Saya hanya ingin menyampaikan kita percaya bahwa KPK bekerja sesuai dengan wewenangnya. Itu saja,” ungkap

Jokowi.

Partai Golkar sampai saat ini belum mengambil sikap apakah akan mengajukan praperadilan atau tidak a tas ditetapkannya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham beralasan Novanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPR itu sampai hari ini belum menerima surat penetapan sebagai tersangka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Jadi soal praperadilan itu, kami sudah katakan bahwa sampai hari ini kita belum terima surat

resmi keputusan penetapan Setya Novanto sebagai tersangka oleh KPK,” jelas Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Angrek Nelli Murni, Slipi, Jakarta Barat.

Idrus pun menyesalkan belum diterimanya surat penetapan tersangka dari KPK. Padahal, lanjut Idrus, surat tersebut menjadi persyaratan dan sekaligus bahan yang penting bagi pihaknya untuk pelajari bagaimana konstruksi hukum, fakta hukum, dan sebagainya.

“Makanya itulah nanti akan dijadikan alasan pertimbangan apakah diajukan praperadilan atau tidak,” ucap Idrus. (h/okz)

Tentang .......................................... Dari Halaman. 1 RDRT, tapi tak kunjung dilakukan,” tegas M Nurnas pada Haluan.

Di sisi lain provinsi melalui Dinas PUPR belum lama ini menginformasikan baru akan memasukkkan anggaran untuk RDTR Mandeh di APBD 2018.

Nurnas menilai rencana penyiapan RDTR kawasan Mandeh di tahun depan sudah sangat terlambat, sebab sekarang sudah terjadi perusakan di kawasan tersebut.

“Belum adanya RDTR yang berhubungan dengan kajian pembangunan, Mandeh seperti tak bertuan. Puncaknya, beberapa waktu lalu sempat heboh kasus perusakan hutan bakau,” ucap Nurnas.

Agar kerusakan yang ada tidak berlanjut dengan lebih parah lagi, ia meminta rencana penyiapan RDTR memang diprioritaskan. Ini sejalan juga dengan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dimana disebutkan setiap kawasan yang akan dikembangkan, terlebih dahulu adanya kajian. “Setiap pembangunan itu harus berwawasan lingkungan.

Harus disiapkan Kajian Hidup Lingkungan Sosial (KHLS)nya, termasuk RDTR,” ucap M Nurnas.

Disampaikan M Nurnas kesempatan Mandeh untuk berkembang cukup besar, terbukti dengan tingginya keinginan

masyarakat lokal maupun nasional hingga manca negara untuk mengunjungi daerah tersebut terutama saat hari besar seperti libur lebaran.

Mandeh, katanya memiliki peluang yang bagus untuk menjadi kawasan wisata yang diperhitungkan di Indonesia, namun seluruhnya mesti melalui proses dan kajian. Termasuk di dalamnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Dalam pembangunan infrastruktur dan sarana itulah biasanya terjadi penyalahan aturan sehingga pada akhirnya menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Jika RDTR-nya sudah ada maka pihak terkait yang mengurus pembangunan Mandeh ini dapat mengacu pada hal itu sehingga tidak terjadi lagi saling salah menyalahkan jika ada aturan yang dilanggar. “Kami sudah sampaikan ini kepada Pemprov Sumbar, hendaknya cepat ditanggapi karena peluang Mandeh untuk maju cukup besar,” ujarnya.

Ia juga mendorong pemerintah provinsi agar segera berkoordinasi dengan semua instansi t erkait untuk pembentukan RDTR, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat, Dinas

Kehutan, Badan Pembangunan Daerah, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. “RDTR harus disegerakan ini karena Mandeh butuh pembangunan yang memiliki standar untuk wisatawan dan tidak merusak,” sebutnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar, Risnaldi yang berasal dari Dapil Pessel-Mentawai menyampaikan, pihaknya mendukung Bupati Pessel bersama pemerintahannya bersikap tegas menertibkan kawasan Mandeh dari segala perusakan. “Kalau perlu regulasi kawasan berupa RTRW Pessel harus ditinjau kembali. Atau dibuat Perda muatan lokal yang tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi untuk pengembangan kawasan Mandeh,” kata Risnaldi.

Kemudian agar pemerintah daerah tidak kecolongan, Risnaldi meminta siapapun yang melanggar ditindak tegas. “Pemerintah pusat sangat serius membangun kawasan Mandeh.

Jangan nanti sampai cacat,” tutur Risnaldi mengingatkan.

Beberapa waktu lalu 1,2 hektare hutan bakau di Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan dirusak, perusakan terjadi bersamaan dengan pembangunan penginapan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. (h/len)

PT KAI........................................... Dari Halaman. 1 jalur kereta api, tapi juga pembangunan hotel. Warga baru membubarkan diri setelah ada kepastian batalnya penggusuran.

Dijelaskan Kumar, unjuk rasa sebagai upaya mempertahankan hak warga yang memiliki bangunan di lahan milik PT KAI. “Kami ikhlas dan legowo membongkar bangunan tanpa ganti rugi, kalau reaktivitasi kereta api jadi dilaksanakan. Namun jika lahan stasiun ini dipergunakan untuk lahan bisnis dan pembangunan hotel, maka kami minta dimufakatkan dengan warga dan ada kompensasi yang jelas, apakah direlokasi atau lainnya,” papar Kumar.

Ia menjelaskan, jika pengusuran tetap dilakukan tanpa ada kata mufakat, maka warga akan tetap mempertahankan haknya apapun risikonya. Jika tergusur nanti, ia mengancam akan mempergunakan jalan umum di depan stasiun sebagai tempat relokasi sampai ada kata sepakat dengan instansi terkait. “Kita sebagai pengurus atau warga penyewa lahan tidak pernah dibuka komunikasi oleh PT KAI atau Pemko Bukittinggi. Apapun risikonya, kami akan tetap bertahan,” tegas Kumar.

Tim advokasi Opakai dari Lingkar Bantuan Hukum (LinkBakum) sebelumnya menyebutkan, dalih reaktivitasi kereta api telah dijadikan alat untuk membohongi publik. “Sebab, di balik rencana penertiban itu, PT KAI telah mengadakan kesepakatan dengan PT Patrajasa untuk membangun hotel, balkondes, dan homestay di atas tanah emplasmen, bekas jalur KAI di kawasan stasiun,” kata Direktur Eksekutif Link-Bakum Muhammad Arif berdasarkan rilis yang dikirim kepada Haluan.

Secara hukum, jelas Arif, UU 23/2007 tentang Perkeretaapian mengatur bahwa PT KAI hanya perusahaan negara selaku operator kereta api, yang artinya PT KAI bukan negara. Oleh karena itu, PT KAI tidak berhak menggusur warga yang sudah mendiami tanah negara tersebut lebih dari 20 tahun.

Arif merincikan, terdapat tiga alasan mendasar mengapa PT KAI tidak dapat melakukan penggusuran atas nama negara. Pertama, tanah emplasmen di luar jalur dan Stasiun KAI harus berlaku hukum agraria. Tindakan PT KAI yang selama ini menyewakan tanah negara kepada masyarakatmerupakan sebuah pelanggaran hukum, dan perjanjian sewa-menyewa atas tanah negara tersebut berarti batal demi hukum. “Di atas tanah negara, seharusnya berlaku hukum agraria.

Sesuai Pasal 44, UU Agraria, sewamenyewa hanya dibenarkan atas tanah hak milik, sementara PT KAI bukan pemilik tanah Stasiun Bukittinggi. Kalau PT KAI merasa berhak, harus secara elegan menunjukkan bukti hak berupa www.harianhaluan.com

sertifikat,” jelas Arif lagi.

Alasan kedua, rencana reaktiviasi kereta yang dilakukan oleh PT KAI harus tunduk kepada UU 23/2007 tentang perkeretaapian, serta peraturan perundang-undangan lain, khususnya UU Penataan Ruang. Terlepas dari rencana pembangunan Hot el, Homestay yang direncanakan oleh PT KAI bekerjasama sama dengan PT Patrajasa, reaktivisasi kereta harus memperhatikan hak daerah dalam penataan ruang.

“Daerah harus terlibat dalam rencana induk perkeretaapian provinsi atau kabupaten/kota, sesuai amanat UU Perkeretaapian.

Apalagi, dilacak kepada Perpres 58/2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, jalur kereta api yang melintasi Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam skema Perpres a quo. Oleh karena itu dalih penertiban rumah-rumah warga Stasiun tidak dapat dibenarkan,” lanjut Arif, bersama Eka Novriadi selaku Koordinator Divisi Riset dan Advokasi.

Alasa ketiga, Arif menuding PT KAI melecehkan parlemen daerah maupun Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi. Sebab, setidaknya telah pada dua kali kesempatan DPDR Kota Bukittinggi menyuarakan nasib warganya yang terancam penggusuran. “Di antaranya pada 6 Juli 2017, DPRD Kota Bukittinggi melayangkan surat Penundaan Pelaksanaan SP3. Prinsipnya, surat itu adalah jalan tengah bagi pihakpihak berkepentingan sebelum penertiban dilaksanakan,” kritiknya.

Diberi Uang Bongkar Sementara itu, Vice President PT KAI Divre II Sumbar Sulthan Hasanuddin mengatakan, sampai dengan akhir bulan Juli ini, lahan yang ditempati warga sudah harus kosong sesuai dengan perjanjian kontrak antara PT KAI dengan warga sebagai penyewa. Dalam perjanjian itu, disebutkan lahan yang dipakai warga tersebut sewaktu-waktu bisa diambil lagi untuk kepentingan negara. “Jadi langkah-langkah itu sudah kami sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan PT KAI. Maka akhir Juli ini lahan itu sudah harus kosong,” kata Sulthan Hasanuddin kepada wartawan usai mengelar rapat tertutup dengan Forkopimda Bukittinggi di Istana Bung Hatta, Rabu (19/7).

PT KAI jelasnya, akan membantu uang bongkar untuk bangunan warga permanen maupun semi permanen. Kalau bangunan permanen akan mendapat uang bongkar sebesar Rp250 ribu/m2.

Sedangkan rumah semi permanen uang bongkarnya di bawah itu.

Dengan demikian tambahnya, ada sekitar 106 debitur yang akan

mendapat uang bongkar dari PT KAI. Sedangkan bangunan di luar itu tidak mendapat uang bongkar. “Hanya 106 debitur yang akan kami bayarkan uang bongkarnya, sedangkan bangunan lain tidak mendapatkan uang bongkar. Karena mereka itu tidak terkait sewa menyewa dengan kami,” ulasnya.

Ia mengakui, uang bongkar itu belum dibayarkan kepada debitur.

Karena belum terdapat kata sepakat antara PT KAI dengan pengontrak. Terkait dengan SP3 ia juga mengakui belum dilayangkan sebab masih berkoordinasi dengan Forkopimda Bukittinggi.

“Uang bongkar baru akan diberikan jika sudah ada kesepakatan antara PT KAI dengan pengontrak,” tutur Hasanuddin.

Bisa Dibawa ke Ranah Hukum Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pelayanan dan Pengaduan Komnas HAM Perwakilan Sumbar Firdaus mengatakan, warga yang merasa jadi korban penggusuran sudah melapor ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) Sumbar. Pihaknya juga telah menyurati PT KAI Divre II Sumbar untuk memberikan klarifikasi atas kebenaran informasi terkait dengan persoalan reaktivisasi jalur kereta api di kawasan Bukittinggi. “Tanggal 4 Juli, surat dari Opakai masuk dan 7 Juli kami langsung menyurati PT KAI,” Kata Firdaus.

Namun, belum ada respon apapun dari PT KAI. Padahal untuk menindaklanjuti pengaduan, pihaknya harus mendapatkan penjelasan dari kedua belah pihak. Duduk perkara dari pihak Opakai telah diketahui, namun PT KAI belum ada keterangan apapun. “Kalau dalam waktu dekat masih belum ada jawaban, kami akan menyurati lagi. Kalau tidak, bisa jadi kami langsung temui pihak PT KAI. Tergantung situasi,” terang Firdaus saat ditemui Haluan, Rabu (19/7).

Kalau sudah ada keterangan dari pihak PT KAI baru bisa Komnas HAM melakukan tindakan. “Setelah mendapatkan keterangan, kami bisa melakukan mediasi. Itu kalau kedua pihak mau untuk mediasi, namun kalau tidak bisa mediasi kami sarankan untuk menempuh jalur hukum,” tambah Firdaus.

Saat ini pihak Komnas HAM belum mengetahui informasi dari PT KAI dasar penggusuran tersebut. Kalau nantinya, masyarakat yang mengatasnamakan sebagai penyewa aset PT KAI memang terindikasi dirugikan dengan penggusuran serta adanya dasar hukum yang jelas dalam upaya perlawanan, bisa saja Komnas HAM mengadukan PT KAI ke ranah hukum.

“Semuanya dilihat dulu duduk perkaranya bagaimana,” ungkap Firdaus. (h/ril/mg-hen)

kap anggota DPRD Sumbar yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Payakumbuh dan Limapuluh Kota itu.

Keterangan yang diberikan Yulfitni dibenarkan warga. Menurut Wandi, warga Ateh Data, Koto Tinggi, saat jatuh dari langit, lempengan besi dengan panjang 180 centimeter dan lebar 40 centimeter itu bergemuruh. Ketika menyentuh t anah di areal persawahan, suara dentuman keras keluar, dan terdengar dalam radius beberapa meter. “Suaranya bergemuruh. Warga terkejut mendengarnya,” papar Wandi.

Jorong Ateh Data dan Lakuang berjarak sekitar lima kilometer, namun suara gemuruh jatuhnya lempengan itu terdengar jelas. Bahkan, masyarakat Jorong Ateh Data berhamburan keluar rumah dan mencari asal suara.

Setelah lama dicari, barulah diketahui kalau ada benda luar angkasa yang jatuh di jorong tetangga.

“Jatuhnya di Jorong Lakuang.

Namun, suaranya terdengar sam-

pai ke kampong kami,” ungkap Wandi yang bercerita kepada Wendi Chandra Datuak Marajo, anggota DPRD Limapuluh Kota.

Kabar ini juga telah sampai ke pihak kepolisian. Kapolres Limapuluh Kota, AKBP Haris Hadis menyebutkan, pihaknya sudah menerima laporan dari Walinagari Koto Tinggi. “Jajaran Polsek Suliki juga sudah mendatangi lokasi jatuhnya lempengan tersebut,” ungkap Haris Hadis.

Kapolsek Suliki, AKP Feri Arjoni juga membenarkan kalau pihaknya sudah terjun ke lapangan.

Dijelaskan Kapolsek, benda itu jatuh di kawasan Pasia. “Jatuhnya pagi.

Warga yang hendak ke sawah melihat ada benda jatuh dari langit dan menghantam lahan persawahan.

Terkejut, sang petani member tahu warga lain,” terang Feri Arjoni.

Setelah turun ke lokasi, benda itu dipindahkan ke Polsek Suliki.

Sebelumnya, lempengan disimpan di rumah warga yang bernama Upik. “Intruksi Kapolres, amankan benda itu. Nanti, Polres akan

berkoordinasi dengan pihak terkait. Termasuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan),” ungkapnya.

Serpihan Roket Tiongkok Kepala Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaludin memperkirakan, benda yang ditemukan warga Jorong Lakuang, merupakan serpihan dari benda yang ditemukan warga Maninjau. “Kemungkinan besar, itu memang serpihan, sama dengan yang di Maninjau,” ungkap Thomas.

Secara utuh, benda itu diperkirakan berbentuk silinder, dengan diameter 3 meter dan tinggi 5 meter, dilengkapi motor roket. Namun, saat menyentuh atmosfir, jadi pecah menjadi beberapa bagian.

Sebelumnya, untuk benda yang di Maninjau, Thomas menyebut, hasil identifikasi, itu merupakan bagian tabung bahan bakar roket RRT CZ-3A yang digunakan untuk meluncurkan satelit navigasi Beidou M1 pada 13 April 2007. (h/ben)

Dinas .............................................. Dari Halaman. 1 tura di lapangan bekerjasama dengan TNI. Diantara kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan padi inbrida memanfaatkan dana APBN 2017 sebesar Rp6,885 miliar untuk luas tanam 25.000 hektare. Pola tanamnya sistem jajar legowo pada 12 kabupaten/ kota, yaitu Limapuluh Kota, Agam, Padang Pariaman, Pasaman, Pesisir Selatan, Sijunjung, Kabupaten Solok, Tanah Datar, Solok Selatan, Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kota Padang.

“Pengadaan benih hampir rampung, sudah 90 persen. Sebagian besar sudah ditanam sejak Mei lalu,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sumbar, Ir Candra, MSi didampingi plh Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir. Masniati.

Pencapaian target 3 juta ton padi itu juga didukung oleh produksi padi organik dengan dukungan APBN 2017 Rp349,72 juta. Luas tanam 140 hektare pada 7 kabupaten/kota, yaitu Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar dan Solok Selatan.

“Padi organik adalah padi yang

sehat karena bebas bahan kimia.

Tapi penanaman tahun ini masih bersifat rintisan. Karena itu diharapkan 2 tahun kemudian atau setelah 5 kali produksi, padi organik ini bisa disertifikasi,” terang Candra.

Untuk menunjang produksi padi organik, difasilitasi oleh Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) yang tersebar pada 9 kabupaten/ kota. Jumlahnya sebanyak 30 unit yang memproduksi pupuk kompos.

Tahun ini bantuan pusat untuk UPPO sebesar Rp5,25 miliar.

Selanjutnya, juga tengah dikembangkan budidaya padi teknologi salibu pada areal seluas 2.000 hektare dengan bantuan APBN 2017 Rp5,2 miliar. Padi salibu ini ditanam pada 4 kabupaten/kota, yaitu Limapuluh Kota, Agam, Solok dan Tanah Datar. Dan sejak beberapa waktu lalu sudah dikembangkan di Tanah Datar.

“Padi salibu dikenal sangat banyak manfaatnya, seperti tidak perlu membeli benih lagi, tidak perlu mengolah tanah lagi dan tanah terhadap penyakit. Namun syaratnya, mesti ditopang oleh irigasi teknis,” katanya.

Sedangkan organisme peng-

ganggu taman an (OPT) yang harus diwaspadai untuk tanaman padi sawah ini adalah wereng. Jika petani mengetahui padi sawahnya terkena OPT segera saja ganti varietas. Pihaknya menyarankan varietas Batang Piaman yang dikenal tahan serangan hama.

Irigasi Rusak Namun di sisi lain, upaya mencapai target produksi padi 3 juta ton itu tak sepenuhnya didukung oleh irigasi. Sebab, sekitar 40 persen atau sekitar 35 irigasi mengalami kerusakan, mulai dari daerah irigasi, intake juga bendung utama serta irigasi primer.

“Ada 35 irigasi yang tidak berfungsi baik, masing-masing 6 unit di Pessel, 3 unit di Tanah Datar, 3 unit di Dharmasraya, 7 unit di Limapuluh Kota, 5 unit di Agam dan sisanya di Pasaman,” terang Candra.

Hal ini sudah disampaikannya pada Dinas PSDA Sumbar. Namun proses perbaikannya tidak bisa serta merta karena harus disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dan dilakukan bertahap. Dari jumlah tersebut, sekitar 15 unit irigasi tengah dalam perbaikan. Meski demikian, pihaknya tetap optimis mencapai target tersebut. (h/adv)

Proyek ............................................ Dari Halaman. 1 Gusmal mengaku belum mengetahui adanya gejolak di masyarakat terkait masalah ini. Pihaknya bahkan menyayangkan adanya masyarakat yang mengadukan masalah ini sampai ke LBH. “Harusnya mereka bicarakan dulu masalah ini dengan Bupati,” kata Gusmal melalui pesan WhatsApp, Rabu (19/7).

Bupati menyebutkan, meski program energi nasional melalui energi panas bumi ini akan mendatangkan pendapatan bagi daerah, namun demikian, pihaknya berjanji akan melakukan kajian ulang terkait keluhan masyarakat ini. “Kita akan pelajari apa yang menyebabkan gejolak di masyarakat. Saya yakin pasti ada sesuatu, makanya mereka berubah,” pungkas Bupati.

Jangan Sampai Investor Lari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, Mazwar Dedi, mengatakan, terkait dengan kegiatan PT Hytai Energy di Bukik Kili, Kabupaten Solok, masih dalam tahap pembebasan lahan belum masuk ke tahap ekplorasi. Dimana salama ini PT Hytai Energy adalah salah satu investor besar yang sangat berminat dalam eksplorasi energi panas bumi di Sumbar. “Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secepatnya, jangan sampai merugikan investor yang telah menanamkan modalnya di Sumbar,” kata Mazwar Dedi.

Ditegaskannya, meski izin ekplorasi diterbitkan oleh pusat, pihaknya pun mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan yang baik dan menjamin kenyamanan investor di Sumbar. “Jangan sampailah dengan persoalan ini investor malah kabur dari Sumbar, karena apa lagi yang bisa dibanggakan Sumbar selain pariwisata dan panas bumi ini nantinya,” ujar Mazwar Dedi kepada Haluan Rabu (19/7) malam, di Padang.

Ditambahkan Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sumbar, Heri Martinus, bahwa untuk kegitan yang akan dilakukan PT Hytai Energy memang akan melakukan eksplorasi panas bumi di kawasan tersebut.

Namun, untuk saat ini pihaknya belum mengetahui lebih jauh

tentang kegiatannya. “Nanti akan kita cek lagi ke pihak Hytai Energy,” ungkapnya kepada Haluan Rabu malam.

Pemkab Harus Ambil Langkah Tegas Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang berpendapat bahwa proses izin panas bumi harus tetap memperhatikan aspek lingkungan dan juga sosial masyarakat. “Oleh karena itu sebaiknya pemerintah Kabupaten Solok mengambil langkah tegas untuk mengkaji ulang kembali proyek panas bumi di Gunung Talang, karena keputusan hari ini bisa jadi akan merubah wajah Kabupaten Solok yang selama ini terkenal sebagai wilayah yang memiliki pesona alam yang asri dan penghasil komoditas pertanian unggul,” kata Direktur LBH Padang, Era Purnama Sari melalui siaran pers yang diterima Haluan Selasa (18/7)..

S ebelumnya, LBH Padang pada tanggal 3 Juli 2017 menerima pengaduan dari masyarakat NagariBatu Bajanjang sehubungan dengan diterbitkannya Izin Panas Bumi di wilayah Gunung Talang – Bukit Kili, Kabupaten Solok, oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/1/ IPB/PMA/2017 kepada PT Hitay Daya Energy seluas 27.000 Ha untuk jangka waktu 37 Tahun.

Meskipun proyek pemanfaatan panas bumi ini merupakan bagian dari proyek energi nasional yang ditergetkan mencapai 35.000 MW, namun penetapan wilayah kerja yang berada di kawasan Gunung Talang-Bukit Kili dikhawatirkan akan mengancam kehidupan pertanian masyarakat. Hal tersebut cukup beralasan mengingat status di sekitar Gunung Talang yang ditetapkan oleh Kementrian Kehutanan sebagai Kawasan Hutan Lindung (KHL) yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, PT Hitay Daya Energy telah melakukan aktifitas eksplorasi dengan mematok lubang pengeboran sumur panas bumi dibeberapa titik sekitar gunung

Redaktur: BHENZ MAHARAJO

talang, bahkan dua diantara titik pengeboran tersebut berada di bahu gunung yang lokasinya tidak jauh dari kawah gunung yang menjadi pusat panas bumi.

Aktifitas landclearing atau pembukaan lahan, pembukaan akses jalan, serta pendirian kampkampuntuk pengeboran panas bumi di Gunung Talang secara langsung akan berpengaruh terhadap ketersediaan sumber mata air dan ekosistem hutan yang ada di sana, yang pada akhirnya akan mengancam kehidupan masyarakat di nagari-nagari salingka Gunuang Talang yang sebagian besar menggantungkan hidup dari lahan pertanian.

Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT Hitay Daya Energy, juga menyebutkan adanya ancaman hilangnya vegetasi darat karena lahan dibersihkan dari tanaman (land clearing) pada lokasi, peningkatan kebisingan diakibatkan penggunaan alat berat, menimbulkan erosi tanah karena hilangnya vegetasi yang ada di dalam kawasan hutan, hilangnya flora darat, perubahan tata guna lahan yang semulanya digunakan oleh masyarakat untuk pertanian namun dengan adanya kegiatan tersebut lahan petani ti dak dapat difungsikan lagi, perubahan bentang alam yang topografinya perbukitan akan didatarkan, sedimentasi sungai yang berubah sehingga lumpur dari erosi akan masuk kedalam sungai serta menimbulkan erosi dan pendangkalan sungai, penurunan kualitas air sungai, meningkatnya kekeruhan yang berpotensi terhadap gangguan biota perairan, kualitas fisik kimia tanah menurun akibat didatarkannya tanah pucuk (top soil) sehingga berakibat erosi, gangguan habitat fauna karena hilangnya vegetasi tanah serta dampak-dampak lainnya.

Peran serta masyarakat juga dilindungi berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (h/isr/ndi) Layouter: IRVAND

8

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

PENDIDIKAN

Disdik Sumbar Raih Peringkat 3 Nasional PADANG, HALUAN - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134 orang pegiat koperasi dari seluruh Indonesia, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, KPRI Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat menerima Penghargaan KPRI Kosumen, yaitu Koperasi yang paling Komsumtif terhadap anggotanya.

Koperasi Disdik Sumbar meraih peringkat ke-3, sedangkan KPRI Kostrat Aceh meraih peringkat pertama, dan KUD Karya Bersama Kab Pelalawan, Riau meraih tempat kedua. Pemberian pengharagaan yang diterima Disdik Sumbar diserahkan langsung oleh Menkop AAGN Puspayoga dan diterima oleh Kadisdik Sumbar, Burhasman.

Selain Penghargaan yang diterima Disdik Sumbar, Ketua Koperasi Disdik Sumbar, Andri Yunidal juga menerima penghargaan dari Kemenkop. Penghargaan yang diterima ialah Tanda Kehormatan Bakti Koperasi yang telah banyak berkontribusi dalam pengelolaan koperasi. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB nasional pada tahun 2013 sebesar 1,71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen. (h/dn/*)

PADANG, HALUAN—Sebanyak 1.584 calon guru muda siap disebar di 276 sekolah yang tersebar di empat provinsi, Sumbar, Bengkulu, Riau, dan Jambi.

Kepala UPPL STKIP PGRI Sumbar Liza Husnita mengatakan, dari jumlah 1.584 calon guru muda tersebut akan disebar di empat provinsi. Untuk Sumbar akan disebar di 19 kabupaten kota sebanyak 241 sekolah, Bengkulu 10 sekolah, Riau 11 sekolah, dan Jambi 14 sekolah.

Praktek Pengalaman Lapangan Kependidikan (PPLK) ini dilaksanakan dari tanggal 24 juli hingga 9 Desember (enam bulan), dengan jumlah dosen pembimbing sebanyak 221 orang (1 dosen 1-6 anak bimbingan, tergantung lokasi sekolahnya) dan tergantung kebutuhan sekolah. “Paling banyak itu kebutuhan gurunya di SMA, meminta 10 orang guru muda untuk membantu di SMA. Untuk sekolahnya mahasiswa yang pilih sendiri dan kesepakatan dengan sekolah tersebut,” ujarnya, usai melaksanakan Pembekalan Mahasiswa PPLK semester ganjil tahun 2017/2018 di Conven-

tion Center STKIP, Rabu (19/7).

Dalam pembekalan ini, mahasiswa diberikan pengarahan dan panduan untuk selama melaksanakan PPLK di masing-masing daerah. Pengarahan diberikan oleh pihak yayasan, Ketua STKIP sendiri, LPMP dan sejumlah narasumber lainnya yang didatangkan.

Sementara itu, Ketua STKIP PGRI Sumbar Zusmelia mengatakan, pembekalan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan oleh pihak kampus untuk memberikan masukan dan pesan-pesan pada mahasiswa P PLK. “Tahun ini dengan jumlah yang terbayak kita lepas mahasiswa PPLK kita ke empat provinsi, termasuk Sumbar,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, pemilihan daerah dan sekolah tujuan PPLK ini diberikan sesuai dengan kampung halaman mahasiswa agar lebih memudahkan. Selain itu, juga akan membantu mahasiswa untuk lebih bertanggungjawab terha-

bag TU Fuadi Nawai, Kasi Penmad H. Syamsul Bahri, seluruh Kepala Seksi dan ASN Kantor Kemenag kab.

Solok, Rabu (19/7).

Pada kesempatan itu, seluruh siswa berprestasi berhak menerima piagam penghargaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok serta reward dari Kakan Kemenag Alizar Chan, sebagai bentuk kepedulian mantan Kakankemenag Padang Panjang ini terhadap prestasi siswa madrasah di

daerah itu.

Pimpinan Kontingen Ka bupaten Solok pada Aksioma 2017 yang juga Kasi Penmad H, Syansul Bahri menyampaikan, Pada ajang tersebut, kontingen Kabupaten Solok berangkat dengan kekuatan 34 orang peserta ditambah 10 pendamping dan pelatih. Kontingen Kabupaten Solok mampu bertengger diperingkat VI Sumatera Barat.

Bahkan Dua orang siswa dari kabupaten Solok berhak

KEPALA Kantor Kemenag Kab. Solok Drs. H. Alizar Chan, MA menyerahkan reward kepada siswa yang berhasil meraih prestasi pada Aksioma 2017 di Kota Padang. Penyerahan Reward itu dilakukan di Aula Hubbul wathan Kantor Kemenag Kab. Solok, Rabu (19/7). WANDI

www.harianhaluan.com

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

1.584 Calon Guru Disebar ke 276 Sekolah dap apa yang mereka berikan di sekolah. “Karena mereka kan di kampung masing-masing, tentunya nanti akan ada beban bagi mereka untuk berbuat lebih baik dan maksimal. Karena yang akan menilai orang banyak, di kampung

sendiri lagi,” ulasnya.

Ia berharap, dengan pembekalan ini akan memberikan pemahaman pada mahasiswa untuk bersikap, bertutur, dan sopan santun baik yang PPLK di daerahnya sendiri maupun yang merantau ke daerah lain.

“Kalau mereka PPLKnya di kampung orang, tentunya mereka akan lebih menjaga sikap dan sopan santun lagi sebagai pendidik karena selain membawa nama kampus mereka juga membawa nama baik mereka,” jelasnya. (h/rin)

PEMBEKALAN- ketua STKIP PGRI Sumbar Zusmelia memberikan pembekalan untuk calon guru muda yang akan di lepas PPLK di empat provinsi. RINA

Peserta Aksioma Peroleh Reward Kakankemenag AROSUKA, HALUAN— Ke pala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok H. Alizar menyerahkan reward bagi kontingen Kabupaten Solok yang berhasil meraih prestasi pada Ajang Kompetisi Seni dan Olahraga Madrasah (Aksioma) tingkat Sumatera Barat 2017, yang dilaksanakan di Padang minggu lalu. Penyerahan rewar d tersebut dilaksanakan di Aula Hubbul Wathan Kantor Kemenag ini juga disaksikan oleh Kasub-

Harian Umum

mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional yang akan digelar di Jogjakarta nan tinya.

Ke dua siswa itu adalah, Yela Prayanda siswi kelas XI MAN 1 Solok yang berhasil meraih juara satu MTQ Putri tingkat MA dan Hayatul Mardhiyah juara satu Pidato Bahasa Inggris Putri tingkat Aliyah juga dari MAN 1 S olok. Selain dua nama tersebut prestasi lainnya diraih oleh Jualiandika Bima Agra juara 3 Pidato Bahasa Inggris Putra tingkat Aliyah dari MA PSA Sulit Air, Dinda Utari meraih juara 3 Tenis Meja Putri tingkat Aliyas dari MAS PP Darussalam Sumani, serta Bagas Al Buqari yang meraih juara 2 Pidato Bahasa Indonesia tingkat Ibtidaiyah dari MIN 1 Solok (Gantung Ciri).

Terhadap prestasi ini, Kakan Kemenag Drs.H. Alizar Chan menyampaikan apresiasi yang tinggi atas perjuangan para siswa yang telah mempertaruhkan kemampuannya demi nama Kabupaten Solok, mencurahkan kemampuan dan potensi hingga meraih prestasi.

“Persembahan dan pencapaian ini mengharumkan nama Kabupaten Solok, mencatatkan nama madrasah ditingkat propinsi serta membanggakan orangtua,” ujar Alizar. (h/ndi)

Lulusan SMKN 1 Bukittingi Direkrut Team Metal BUKITTINGGI, HALUAN - PT. Team Metal Indonesia yang berpusat di di pulau Batam untuk kedua kalinya ini kembali merekrut lulusan SMK Negeri 2 Bukittinggi untuk diterima bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang manufacture, dengan gaji yang cukup lumayan.”Perekrutan tenaga kerja dari lulusan SMKN 1 Bukittinggi ini merupakan yang kedua kalinya setelah hal yang sama dilakukan bulan Maret lalu,” ujar Manajer Perosonalia PT. Team Metal Indonesia Renimal kepada Haluan di sela-sela kegiatan seleksi diaula SMKN 2 Bukittinggi Jumat.

Menurut Renimal didampingi kepala SMKN 1 Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd dan Wakil Humas, Devi Olivia Kumala, pihaknya selama tiga hari pihaknya tengah melakukan seleksi terhadap lulusan sekolah yang dulunya bernama STM Padang Gamuak ini.

Dipilihnya lulusan SMKN 2 Bukittinggi s ecara khusus ini lanjutnya, berkat pihak sekolah yang dipimpin Yon Afrizal ini jauh sebelumnya selain gesit melakukan kerjasama, para lulusan yang direkrut pertama kali juga menunjukkan kinerja baik.

Dan dari informasi yang diperoleh maupun hasil survey yang dilakukan katanya, memang hasil belajar siswa SMK Negeri 2 Bukittinggi sangat bagus, termasuk masalah kedisiplinan. Sebab dari pengalaman yang ada, antara ilmu yang didapatkan di sekolah dengan yang ditemui dilapangan sangat jauh berbeda, bak siang dengan malam.

Maka untuk dapat melaksanakan kerja dengan baik selain modal hasil belajar yang baik kedisiplan dari para

Redaktur: Dodi Nurja

pekerja juga sangat menentukan. Sebab dengan modal itu, para tenaga kerja baru dapat diarahkan dengan mudah sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan. “Alhamdulillah para lulusan SMKN 1 Bukittinggi yang sudah direkrut sebelumnya terbukti dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mudah diarahkan, maka kami kembali melalukan perekrutan,”ujarnya.

Karena perekrutan akan terus dilakukan terhadap lulusan SMKN 1, maka kepada pihak sekolah pria asal Lawang, Agam yang juga alumni STM Padang Gamuak ini, mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belajar serta meningkatkan kedisiplin siswa.

Dengan gaji yang cukup lumayan katanya, para lulusan yang sudah bekerja tidak semata dituntut bekerja, tapi juga diberi peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika masuk kerja pagi bisa kulah sorenya dengan biaya yang diambil dari gaji yang disisihkannya, guna meningkatkan kariernya di perusahaan itu.

Menanggapi hal ini Yon Afrizal selaku kepala sekolah mengaku sangat bangga dan gembira atas perhatian yang diberikan pihak PT. Team Metal Indonesia. Dengan adanya perekrutan terhadap lulusan sekolah yang dipimpinnya, jelas sangat membantu menyelamatkan mereka dari jurang pengangguran. “Yang lebih menggembirankan, dari infomrasi yang kami peroleh para lulusan yang diterima di PT. Team Metal Indonesia, tidak hanya dapat mengirimkan uang buat membantu orang tuanya ke kampung, tapi sebagian besar juga melanjutkan pendidikan keperguruan setempat sambil bekerja,” ujarnya.(h/rdw)

Layouter:Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

9

Lingkar

ILUSTRASI

Pemko Diminta Antisipasi Kemacetan PADANG, HALUAN — Wajah Kota Padang saat ini, terlihat mulai sesak akibat bertambahnya jumlah kendaraan baik sepeda motor, becak mesin serta mobil yang tidak jarang membuat macet di waktu tertentu.

Hal itu diakibatkan tidak adanya pertambahan ruas jalan dan semakin diperparah dengan kondisi jalan di pusat kota umumnya sudah penuh lubang.

“Kemacetan, juga diakibatkan warga yang menggunakan badan jalan, parkir yang tidak beraturan dan serta tidak adanya ketegasan aparatur menerapkan dan menegakkan peraturan lalu lintas,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona, Rabu (19/7).

Apalagi, jalur alternatif seperti jalur dua bypass yang diharapkan lancar namun juga macet.

Ditambah, truk hingga kontainer melintas di ruas Jalan Bypass tersebut.

Kemacetan di Kota Padang, juga akibat terminal liar yang tidak jarang mengakibatkan macet dan rawan kecelakaan.

Ia menilai, semrawutnya lalu lintas di Kota Padang tidak terlepas dari buruknya kinerja pemerintah daerah maupun instansi vertikal dalam menegakkan aturan.

Jika aturan lalu lintas itu diterapkan, oleh apatur terkait maka sangat memungkinkan terjaganya kondisi jalan dan terurainya kemacetan di jalan jalan pusat Kota Padang.

Ia mengharapkan, pemerintah punya program nyata dalam menata Kota Padang.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Dewi Susanti mengatakan, pemerintah hendaknya mampu mengatasi kemacetan di Kota Padang.

“Sebab, kondisi saat ini kendaraan terus bertambah, tapi ruas jalan tidak ada penambahan sama sekali sehingga kemacetan semakin tinggi,” katanya.

Apalagi, ditambah terminal yang tidak ada sama sekali. Sedangkan, terminal liar yang ada bukan memberikan solusi tapi memberikan kemacetan.

“Semoga, Kota Padang tidak akan semrawut dan macet lagi,” katanya. (h/ade)

MULAI DITEMPATI — Kendatipun belum sepenuhnya rampung namun bangunan inpres III akan mulai ditempati pedagang mulai hari ini, Kamis (20/7). Akan ada 700 pedagang yang akan mulai menempati bangunan inpres III. HUDA PUTRA

HARI INI INPRES III DIFUNGSIKAN

Ditempati 700 Pedagang PADANG,HALUAN — Meskipun bangunan Inpres III Pasar Raya Padang belum selesai secara keseluruhan, tetapi hari ini, Kamis (20/7) pedagang akan mulai menempatinya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Endrizal mengatakan, hari ini pedagang akan mulai memasukan barang dagangnya ke kios masing-masing.

Untuk kesiapan secara keseluruhan Inpres III dikatakannya, dalam kontrak tertulis hingga 25 November. Akan tetapi, pihaknya ingin segera diselesaikan mengingat akan disele-

nggarakan Padang Expo 2017.

“Dalam kontrak sebenarnya tidak terlambat namun kami ingin segera diselesaikan. Agar pada tanggal 20 Juli seluruh pedagang bisa masuk sementara karena targetnya tidak ada PKL yang berjualan di tepi jalan Pasar Baru,”katanya kepada Haluan, Rabu (19/7).

Disebutkan Endrizal, Pe-

dagang dapat mengisi 299 kios dan los lantai dasar. Lantai satu 256 kios, lantai dua 328 kios.

Sedangkan untuk lantai tiga diisi komoditi unggulan kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Kemudian Lantai empat akan diisi oleh UMKM yang ada di Kota Padang.

“Saat ini terdata 3.200 pedagang termasuk 700 pedagang yang tidak memiliki kartu kuning yang menempati inpres I hingga IV. Masing-masing lantai di Inpres III tidak diberikan kriteria khusus untuk berjualan.

Hanya untuk Inpres IV yang dikhususkan bagi pedagang ikan dan daging, ”katanya.

Endrizal menegaskan, apabila pedagang tak menempati kios maupun los yang sudah disediakan dalam seminggu.

Izin dari kios akan dicabut secara permanen dan diberikan kepada PKL yang berjualan di tepi jalan. Ini mencegah jual beli maupun sewa menyewa kios dan los yang ada.

“Kami ingatkan kepada pedagang agar segera menempati kios dan los yang sudah diberikan. Jangan salahkan jika nantinya kios atau los beralih akibat

tidak diisi segera, ”katanya.

Sementara itu sekretaris Inpres III Muhammad Yani mengatakan, mulai hari ini akan ada sekitar 700 pedagang yang akan menempati bangunan pasar. Ia pun menargetkan pedagang akan mulai berjualan pada 20 Juli tersebut.

“Hari ini pedagang akan mulai menempatinya. Semoga ke depannya pedagang tetap bertahan untuk berjualan didalam bangunan pasar dan tidak kembali ke badan jalan untuk menggelar dagangan, ”katanya. (h/mg-mel)

SERING DILANDA BANJIR

Drainase RTH Imam Bonjol Dibangun PADANG,HALUAN — Untuk mengatasi genangan di Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Imam Bonjol, balaikota lama, Polresta dan Jalan Sandang Pangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang membangun saluran drainase di kawasan tersebut.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Fatriarman Noer melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air Fadelan.

“Kawasan ini saat hujan melanda, sering terkena dampak genangan air. Apalagi ini merupakan kawasan yang ramai dengan aktivitas. Tentunya apabila permasalahan genangan tidak segera di-

www.harianhaluan.com

SEJUMLAH pekerja tengah membangun drainase di kawasan RTH Imam Bonjol Padang guna mengatasi banjir yang kerap melanda wilayah tersebut. HUDA PUTRA

atasi maka akan sangat menggangu,”ujarnya kepada Haluan, Rabu (19/7).

Pantauan Haluan, pulu-

han pekerja tampak sedang menggali jalan yang akan digunakan sebagai saluran drainase.

Saat ini pengerjaan tepat berada di depan Telkom atau pemberhentian bus Damri. Pengerjaan terlihat sudah mulai dikerjakan beberapa hari belakangan.

Dikatakan Fadelan, pengerjaan drainase dikawasan Imam Bonjol baru dilakukan bulan ini. Panjang drainase yang dibangun lebih kurang 650 meter.

Ditargetkan pengerjaan akan selesai akhir tahun ini.

“Desember direncanakan selesai pengerjaan,”ujar Fadelan.

Ia berharap drainase yang sedang dibangun dikawasan Imam Bonjol dan juga di Pasar Raya akan dapat mengatasi permasalahan genangan air didaerah tersebut.

Dilanjutkan Fadelan, pengerjaan drainase akan dilanjutkan di Jalan Sandang Pangan, kemudian akan sampai di balaikota.

Redaktur:Afrianita

Lalu dilanjutkan hingga ke masjid Nurul Iman.

“Yang sedang dikerjakan didepan Telkom saat ini masih awal, selanjutnya akan dilanjutkan ketempat-tempat tersebut. Tahun ini direncanakan semuanya akan dikerjakan,”katanya.

Disebutkan Fadelan, setidaknya pada bulan depan pengerjaan drainase dari Jalan Sandang Pangan hingga Masjid Nurul Iman akan dibangun.

Sementara itu, Mak Etek salah seorang pedagang dikawasan tersebut menyebut bahwa daerah tersebut memang sering tergenang air.

Ia berharap dengan dibangunnya saluran drainase akan dapat menampung genangan air. Sehingga kawasan tersebut tidak lagi mengalami genangan yang cukup tinggi disaat hujan.

“Genangan air tentunya akan sangat menggangu para penumpang yang sedang menunggu bus Damri,” katanya. (h/mg-mel) Layouter: Syamsul Hidayat

10

PADANG

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

KERAP DIJADIKAN TEMPAT MESUM

Pengemudi Mabuk Dituntut 12 Tahun PADANG, HALUAN — Terdakwa Trio Rahmat (25) mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Padang, dituntut selama 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di sidang Pengadilan Negeri Padang, Rabu (19/7).

Mengemudikan mobil dalam keadan mabuk pengaruh minuman keras adalah tindaka menyalahi aturan hukum yang berlaku. Apalagi sampai menimbulkan kecelakaan dan menewaskan orang yang tidak bersalah. Tentu hukuman penjara dalam waktu yang cukup lama sudah menanti.

Dalam sidang yang diketuai Hakim Ari Muliady beranggotakan Agnes Sinaga dan Sri Hartati, terdakwa Trio Rahmat, warga Jalan Delima, Belimbing, Kelurahan Kuranji terlihat pasrah mendengarkan tuntutan itu.

Ia dinilai bersalah oleh JPU karena mabuk minuman keras dan berkendara di jalan raya dengan kecepatan tinggi yang mengakibatkan dua orang tewas ditempat serta menyebabkan seorang korban lainnya luka parah. “ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Trio Rahmat dengan pidana penjara selama 12 tahun,” kata JPU Dwi Indah saat membacakan amar tuntutannya.

JPU berpendapat terdakwa Trio Rahmat bersalah melakukan, tindak pidana dengan sengaja mengemudi kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan nyawa orang lain sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan membuat orang lain meninggal dunia serta luka-luka.

Dua orang korban yang meninggal dunia tersebut yakni Qory Rama Yendra dan korban Wulan Apriliani. Sementara korban lainnya Febi Madona mengalami luka berat pada bahian vagina, kemudian patah tulang punggung, patah tulang paha Perbuatan terdakwa mengalami luka berat bagi korban Febi Madona pada bagian vagina, patah tulang panggung terbuka, patah tulang paha. Selain itu perbuatan terdakwa juga mengakibatkan kerusakan kendaraan bermotor milik korban Qory Rama. “ Terdakwa dijerat dengan pasal 311 ayat 5 UU RI NO. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan,” sebut JPU. Terhadap tuntutan tersebut terdakwa akan mengajukan pleidoi (nota pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum (PH) pada persidangan pekan depan.

Dalam dakwaan disebutkan, peristiwa kecelakaan ini terjadi pada tanggal 14 Januari 2017, di Ulak Karang. Saat itu terdakwa mengendarai mobil dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi. Terdakwa yang tidak dapat mengendali mobilnya, menyebabkan terjadinya kecelakaan sehingga dua orang tewas dan dua lagi mengalami luka-luka yang cukup parah. Akibatnya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dimata hukum. (h/mg-hen)

Intensifkan Razia Rumah Kos PADANG, HALUAN — Kalangan Anggota DPRD Kota Padang meminta, RT dan RW serta tokoh masyarakat lebih memperketat pengawasan terhadap rumah koskosan, khususnya yang disinyalir telah dialih-fungsikan menjadi tempat mesum.

SEGERA DIASPAL — Ruas jalan Simpang Kandang - Pasar Baru, Pasar Raya Padang sudah lancar untuk dilalui kendaraan, Rabu (19/7). Para pedagang yang biasa berjualan di badan jalan, untuk sementara digeser ke pedestrian yang tengah dalam pengerjaan. Hal ini dikarenakan ruas jalan Pasar Baru Pasar Raya akan dilakukan pengaspalan dalam minggu ini. HUDA PUTRA

Petugas Gagalkan Aksi Jambret PADANG, HALUAN — Aksi jambret yang dilakukan oleh seorang pria yang baru meginjak usia dewasa berhasil digagalkan oleh anggota Dit Sabhara Polda Sumbar, Bripda Divo Mardodiksa Hadi pada Rabu (19/7) pagi sekitar pukul 06.40 di Jalan S Parman, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara.

Pelaku dugaan pencurian dengan kekerasan (curas) tersebut diketahui bernama Ade Prasetia (21), warga jalan Bawah Duku Mas nomor 7, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tangah. Ade diduga melakukan aksi tersebut kepada seorang perempuan bernama Sovia Elita (35), warga Tanjung Aur RT 03 RW 06, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Diketahui pelaku menyerempet sepeda motor yang dikendarai oleh korban.

Pelaku nyaris menjadi bulanbulanan massa karena aksinya tersebut dilakukan pada pagi hari dan pada saat jam kesibukan di Kota Padang.

Beruntung, salah seorang personil dari Dit Sabhara Polda Sumbar, Bripda Divo Mardodiksa Hadi berada tidak jauh dari lokasi kejadian dan berhasil mengamankan Ade yang berusaha melarikan diri dan menghindari dari amukan warga yang geram dengan ulah tersangka.

“Pelaku sempat dibawa oleh salah seorang petugas dari Polda Sumbar ke Polsek Padang Barat. Namun, karena itu merupakan wilayah hukum (wilkum) Polsek Padang Utara, kami menyerahkan (Ade, red) ke sana setelah kami temukan juga sejumlah barang bukti (bb) dari tangan pelaku yang ditemukan di tempat sampah di pinggir jalan Gabus, tidak jauh dari lokasi kejadian,” ucap Kapolsek Padang Barat, AKP Armijon saat ditemui Haluan.

Kapolsek Padang Utara, Kompol Zulkafde menyebut bahwa pelaku melakukan aksi jambret tersebut di dekat Pasar Ulak Karang dan setelah berhasil menjambret tas milik Sovia,

pelaku mencoba melarikan diri ke belakang SD komplek Tanah Air, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara.

“Jika tidak segera diamankan, pelaku akan habis dikeroyok oleh massa karena saat kejadian, situasi saat itu tengah sibuk d an ramai mengingat memasuki jam kerja,” terang Zulkafde. DItambahkannya, dari pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti (bb) diantaranya satu buah dompet warna kuning, satu unit telepon genggam jenis Advan VAndroid seri S45E warna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.260.000, satu buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), satu unit sepeda motor jenis Yamaha Fino warna putih tanpa nomor polisi (nopol) beserta kunci.

Sementara itu, korban, Sovia Elita mengatakan dirinya sangat terkejut dengan aksi yang dilakukan oleh pelaku. “Kedepannya saya perlu berhati-hati lagi membawa barang bawaan saya,” sebutnya. (h/mg-adl)

UBH Seminarkan Persiapan Akreditasi Online PADANG, HALUAN — Universitas Bung Hatta (UBH) melalui Badan Penjaminan Mutu menyelenggarakan Workshop Persiapan Akreditasi Online Untuk Peningkatan Kinerja Program Studi.

Kegiatan ini mendatangkan dua asesor BAN-PT yaitu Dr. Idris, M.Si dan Prof. Dr. Rusdinal, M.Pd yang juga akademisi Universitas Negeri Padang berlangsung di Aula Balirung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I UBH, kemarin.

Kepala BPM UBH Dr. Innda Kholidasari, ST, MT, menyampaikan pelatihan ini merupakan salah satu program kerja yang diselenggarakan oelh BPM dari serangkaian pelatihan lanjutan yang ada diadakan mulai dari penyusunan borang secara teknisnya, pembuatan evaluasi diri, manajemen dan dokumentasi borang, persiapan visitasi hingga tata kelolanya.

“Dengan adanya pelatihan ini dapat membantu program

www.harianhaluan.com

SALAH satu pembicara Workshop Persiapan Akreditasi Online Untuk Peningkatan Kinerja Program Studi Dr. Idris, M.Si yang berlangsung di Aula Balairung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I UBH, kemarin. IST

studi dalam menyusun dan membuat borang reakreditasi dengan hadirnya para narasumber yang merupakan langsung dari Asesor aktif BAN-PT. Peserta pelatihan diikuti lebih dari 160 yang tersiri dari pimpinan universitas, dekan, wakil dekan, ketua prodi dan sekretari prodi, asesor internal

hingga tim pembuatan borang akreditasi tiap program studi yang akan melakukan reakreditas,” sebutnya.

Ia menambahkan dengan pelatihan ini juga para peserta dapat memperoleh kiat kiat dalam pengisian borang akreditasi dari sudut pandang asesor dan pembuat borang.

BPM juga akan terus melakukan pendampingan kepada tiap prodi untuk mempersiapkan borangnya semaksimal mungkin sehingga target untuk memperoleh akreditasi A dapat tercapai.

Sementara itu, Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Azwar ananda, M.A., dalam sambutannya menyampaikan sleuruh pimpinan universitas dan yayasan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada stakeholder termasuk meningkatkan mutu program studi dengan targer memperoleh akreditas A. Saat ini seluruh prodi sarjana (S1) telah terakreditasi B dan terdapat 9 prodi yang akan direkareditasi pada tahun depan sehingga butuh kebersamaan dan kerja keras semuanya.

“Tim penyusun borang harus bekerja lebih lagi. Dengan pelati han ini da pat mengali semua kiat-kiatnya yang disampaikan para narasumber.

Tidak boleh ada unsur plagiasi dalam pembuat isi borang dan bukti fisik harus lengkap disediakan menjelang visitasi asesor.

Mari kita semua bekerja keras, bekerja ikhlas dan bekerja keras untuk mewujudkan target memperoleh akreditasi A,” sebutnya. (h/ita)

“Pengawasan terhadap rumah kos sangat penting, karena melihat keresahan masyarakat terkait keberadaan rumah kos-kosan yang mulai disalah-gunakan oleh penghuninya,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kota Padang Gustin Pramona, Selasa (18/7).

Selaku pihak yang paling dekat dengan masyarakat, RT dan RW serta tokoh masyarakat berkewajiban untuk memberikan teguran jika ada rumah kos-kosan yang tidak lagi sesuai fungsinya.

Jika ternyata nanti menemui kendala, RT dan RW bisa melaporkannya kepada Pemerintah Kota Padang untuk ditertibkan oleh Satpol PP. Ia juga mengharapkan, supaya wajib lapor 1 x 24 jam kembali diaktifkan dilingkungan tempat tinggal. Lebih lanjut, guna mengamankan rumah kos-kosan agar tidak d ialih-fungsikan menjadi tempat maksiat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Padang Faisal Nasir mengatakan, Pemko Padang melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus memperketat pengawasan rumah yang dijadikan tempat usaha koskosan.

Alasannya, beberapa kosan di Kota Padang sering disalahgunakan oknum penghuni kos sebagai tempat kumpul kebo.

Apalagi, usaha kos-kosan terus menjamur di Kota Padang. Namun, sebagian pemilik kos jarang sekali melakukan pengawasan ketat terhadap para penghuni kos.

Hal itu, bisa dimanfaatkan oknum penghuni kos berbuat hal-hal negatif.

Bahkan, sudah ada beberapa kasus oknum penghuni kos menjadikan kamar kosan sebagai tempat berbuat mesum dengan pasangannya.

Ironisnya, perbuatan mesum itu dilakukan oknum penghuni kos yang masih berstatus pelajar dan mahasiswa.

“Sudah ada beberapa kasus, rumah kos disalahgunakan oknum penghuninya berbuat hal-hal negatif. Ini akibat minimnya pengawasan dari pemilik rumah kos terhadap penghuni kos,” katanya.

Guna meminimalisasi rumah kos dijadikan tempat berbuat hal negatif, Satpol PP harus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas di lingkungan kos-kosan di Kota Padang.

Selain itu, Satpol PP pun harus rutin menggelar razia di rumah- rumah kosan untuk mencegah terjadi penyalahgunaan yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.

Pemilik usaha kos-kosan juga diimbau membuat aturan jelas terhadap para penghuni rumah kos, termasuk membatasi jam bertamu juga sangat penting diterapkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Zaharman menegaskan, kepedulian lingkungan sekitar sangat penting, karena masyarakat juga harus melakukan pengawasan. Pasalnya, masyarakatlah yang lebih tahu buruk baiknya warga yang tinggal didaerahnya.

“Maraknya, rumah kos-kosan dijadikan tempat negatif. Karena, tidak adanya perhatian dari warga sekitar. Untuk ke depan warga harus melapor kepada RT/RW atau pihak aparat jika ditemukan rumah kosan yang dicurigai,” ujarnya.(h/ade)

Redaktur:Afrianita

Layouter: Syamsul Hidayat

JURNALISME WARGA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

11

KASITER KOREM 032/WBR KUNJUNGI TMMD/N

BABAKO ACARA babako, dilaksanakan dengan jalan kaki ke rumah anak pisang diiringi musik ( ba arak-arak menurut bahasa minang). Lumayan jauh juga tapi karena ini sebuah pengalaman unik jarang dilakoni tadi, jadi seseruan seperti sedang ikut parade besar saja. * Kiriman: Goka, Padang

KEPALA Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 032/Wirabraja Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. melakukan kunjungan ke lokasi TMMD/N ke 99 di Jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam Wilayah Kodim 0304/Agam, Rabu (19/7) Kunjungan tersebut, Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. didampingi Dan SSK Satgas TMMD/N Kodim 0304/Agam Kapten Arh Herman.

Kepada kami (tim Penrem) me-

ngatakan, Kunjungan ini hanya untuk memantau langsung sejauh mana perkembangan pelaksanaan TMMD/N “Hanya memantau pembukaan dan pengerasan ruas jalan SitingkaiParaman sepanjang 5.700 meter dan lebar 6 meter penghubung antar Nagari (Desa),” kata Kasiter Korem 032/Wbr Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. Kasiter Korem 032/Wbr, saat melakukan pemantauan perkem-

bangan pembuatan jalan di Jotong Sitingkai program TMMD ke 99, juga menyempatkan diri berkomunikasi dengan operator alat berat tentang kendala dan hambatan di lapangan.

Kunjungan Kasiter mewakili Danrem 032/Wbr, sebagai penanggung jawab pelaksana terus memonitor secara sesaksama perkembangan lokasi TMMD Ke-99 TA 2017 ini. *** Kiriman : Penrem 032/Wbr

BNI Syariah Dukung Penyediaan Transportasi Layak JNE RAMAIKAN LOMBA LAYANG-LAYANG BALI BERTEMPAT di Balai Kota Pemerintah Daerah DKI Jakarta, BNI Syariah bekerjasama dengan PT. Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penandatanganan kerjasama penyaluran pembiayaan untuk pembelian bus mitra Transjakarta yang ditujukan dalam rangka penyediaan transportasi layak di DKI Jakarta. Penandatanganan tersebut dihadiri oleh Plt. Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat; Plt.Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo; Direktur Operasional BNI Syariah, Junaidi Hisom; Plt. Direktur Bisnis BNI Syariah, Dhias Widhiyati; dan Direktur Utama Transjakarta, Budi Kaliwono.

Kerjasama ini dilatarbelakangi oleh adanya Keputusan Gubernur No.2348 tahun 2015, perihal penugasan kepada Transjakarta untuk dapat mengintegrasikan sistem angkutan umum pengumpan dengan mobil bus sedang ke dalam sistem Bus Rapid Tran-

www.harianhaluan.com

sit (BRT) serta melihat adanya kebutuhan masyarakat akan penyediaan transportasi yang layak di Jakarta.

Untuk mendukung hal tersebut, Transjakarta sebagai induk badan usaha pengelolaan angkutan umum bidang transportasi di DKI Jakarta, melakukan upaya revitalisasi angkutan umum di DKI Jakarta agar standar pelayanan minimal, standar prosedur operasi dan rencana operasi yang berlaku dalam sistem transportasi di DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah. Seluruh pengusaha operator angkutan umum pengumpan bus sedang perorangan dapat melakukan kontrak kerjasama dan menjadi mitra Transjakarta.

Transjakarta memberikan kesempatan terhadap seluruh Mitra Transjakarta yang telah bekerjasama untuk dapat terlibat dalam program revitalisasi angkutan umum melalui skema pembiayaan investasi unit kendaraan bus sedang dari BNI Syariah dengan akad Murabahah (jual beli). . *** Kiriman: Iqbal Taqiudin

JNE yang memiliki kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia, kerap berpartisipasi dalam berbagai kegiatan daerah. Kali ini JNE Denpasar menjadi bagian dalam kegiatan tahunan Lomba Layang – Layang Bali XXXIX yang dipelopori oleh Pengurus Persatuan Layang – Layang Indonesia (PELANGI) Bali.

Untuk keempat kalinya JNE Denpasar berpartisipasi dan tahun ini 2 (dua) layang-layang berukuran 8x10m berbentuk maskot JNE yaitu “Joni” diterbangkan. Bersama sekitar 1500 peserta lainnya yang 80%nya adalah anak-anak muda, tim JNE memeriahkan acara yang digelar di pantai Padang-Galak, DenpasarTimur pada 8-9 Juli 2017 lalu.

Alit Septiniwati, Kepala Cabang JNE Denpasar mengungkapkan “Sudah seharusnya JNE Denpasar mendukung kegiatan pemerintah maupun masyarakat di Bali karena kita berdomisili dan berkembang bersama masyarakat di Bali. Ini sesuai dengan semangat tagline Connecting Happiness, dimana JNE harus dapat menyampaikan kebahagiaan, bukan hanya kepada pengirim mau pun

penerima, tapi juga kepada masyarakat luas dimana pun JNE berada”.

Dalam kesempatan tersebut, JNE Denpasar sekaligus memperkenalkan pembukaan jalur sekunder pengiriman JNE dari Denpasar ke beberapa wilayah di Jawa Timur.

“Dengan adanya pembukaan jalur sekunder/ darat, saatini kami sudah dapat melayani pengiriman service YES (Yakin EsokSampai) ke wilayah Jember, Bondowoso dan Banyuwangi”, ujar Alit.

Lomba Layang – Layang Bali merupakan event tahunan yang digelar pada musim berangin sekitar bulan JuliOktober sebagai salah satu agenda wisata pulau dewata dan merupakan kegiatan daerah yang begitu diminati baik wisatawan lokal maupun mancanegara karena jumlah pesertanya selalu bertambah tiap tahun. Lomba ini juga

Redaktur: Atviarni

sebagai ajang untuk melestarikan seni budaya masyarakat Bali dan aktifitas pemicu kreativitas bagi para seniman layang-layang (Undagi) untuk membuat temuan-temuan baru dalam membuat layang-layang tanpa meninggalkan pakem-pakem layangan tradisional Bali.

Dampak dari pelaksanaan lomba layang-layang ini sangat dirasakan oleh masyarakat Bali. Disamping banyak wisatawan yang datang ke Bali karena rasa penasarannya untuk dapat menyaksikan peserta bermain layang-layang dengan s emangat gotong royong yang kental, kebersamaan dan kerjasama yang baik wisatawan asing yang berpartisipasi sebagai peserta (eksibisionis) dalam lomba layang-layang Bali pun juga semakin banyak jumlahnya. *** Kiriman : Dewi Rohmani, Bali

Layouter: Syamsul Hidayat

12

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

PADA TAHUN ANGGARAN 2018

Jembatan dan SMK Sitanang Jadi Perhatian LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Akses jalan langsung dari pusat pemerintahan Nagari Sita nang menuju Tanjung Gadang via jembatan permanen Batu Kabau, yang diresmikan 2016 lalu, belum dapat dinikmati sepenuhnya. Walau kondisi jalan sudah memadai, kondisi jembatan gantung yang hanya bisa dilewati sepeda motor menjadi titik persoalannya.

Pantauan Haluan di lokasi pada Rabu (19/7), untuk ke

SMPN 1 Harau Juara Dua Lomba Musik Tradisi LIMAPULUH KOTA, HALUAN– Grup Musik Tradisi SMPN 1 Harau keluar sebagai juara kedua kategori musik tradisi, dalam Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) 2017 tingkat provinsi Sumatera Barat, yang diadakan di Asrama haji kota Padang, Selasa (18/7).

Kepala SMPN 1 Harau Muhammad Guntur, saat ditemui wartawan Rabu (19/7) di Tanjung Pati mengaku sangat bangga atas capaian prestasi siswa-siswanya tersebut. Sebab, dengan prestasi ini mampu membawa dan mengharumkan nama daerah dan sekolah di tingkat provinsi.

“Alhamdulillah di lomba FLS2N tingkat SMP se-Provinsi Sumatera Barat, sekolah kami mampu meraih peringkat kedua dalam kategori Musik tradisi. Prestasi ini semoga dapat menjadi acuan dan penyemangat bagi siswa untuk terus meraih prestasi pada perlombaan FLS2N tingkat nasional, serta berbagai perlombaan lainya di bidang seni, dan di seluruh bidang tentunya,” ujarnya.

Sementara itu, Yusfia selaku pembimbing musik tradisi saat dihubungi Haluan mengaku senang sekaligus bangga dengan siswa bimbingan nya. “Perjuangan dan persiapan yang kami laku kan selama ini berbuah hasil dengan mendapa tkan peringkat dua, semoga nantinya prestasi sekolah kami lebih meningkat,” sebut Yusfia.

Dalam festival tersebut, SMPN 1 Harau menjadi perwakilan SMP dari Kabupaten Limapuluh Kota, yang terdiri dari 5 orang siswa atas nama Bobby Wahyudi, Reza Fitria Hanafi, Hanifah Putri, Sovia Ruhamah, dan Farhan, serta dibimbing oleh Yusfia Helmi dan Akmal M. Astar.

Selain musik tradisi, SMPN 1 Harau juga mengutus siswanya untuk kategori lomba Seni tari dan Gitar Solo. (h/zkf)

GRUP musik tradisi SMPN 1 Harau meraih juara kedua lomba musik tradisi tingkat provinsi, Selasa, 18 Juli 2017. IST

www.harianhaluan.com

Tanjung Gadang menggunakan mobil dari Sitanang harus

melewati jalan melingkar yang memakan jarak tempuh cukup jauh. Sebab harus lebih dulu melewati Nagari Balai Panjang menuju jembatan Batu Kabau.

Jalur alternatif lainnya, dari Sitanang melewati Pakan Rabaa Gadut.

“Dari pusat Pemeritahan Sitanang ke jembatan Batu Kabau, memang belum bisa ditempuh dengan mobil apa-

lagi truk, kerena masih terkendala dengan jembatan gantung yang hanya bisa dilewati sepeda motor,” ungkap Wakil Ketua DPRD Limapuluh Kota, Sastri Andiko Dt. Putiah saat berkunjung ke lokasi tersebut.

Dikatakannya, untuk kelancaran akses antar nagari masih diperlukan tambahan jembatan permanen, agar seluruh kawasan Sitanang bisa

PENGASAPAN--Tim Dokkes Polda Sumbar melakukan fogging di Asrama dan kantor Polresta Payakumbuh, Rabu, 19 Juli 2017. IST

ditempuh dengan mobil. Saat ini, Jembatan Batu Kabau hanya bisa dilewati mobil menuju Tanjung Gadang.

“Mudah mudahan tahun anggaran 2018, Nagari Sitanang memperoleh anggaran pembangunan jembatan permanen di Sawah Gadang, yang nantinya bisa dilewati mobil maupun truk, seperti jembatan Batu Kabau yang rampung tahun lalu,” tambah Satri.

Camat Kecamatan Lareh Sago Halaban (LSH) Elfi Zen, saat dihubungi terpisah membenarkan bakal dibangun jembatan permanen di Tengah Sawah, untuk memperlancar tranportasi keluar masuk dari nagari tersebut. Selain itu, juga akan dikerjakan aspal jalan Padang Laweh-Tanah Mangguak.

“Selain itu, juga akan dilakukan peningkatan jalan Batu Kabau atau Muaro Parak Boncah Lado, atau jalan jembatan batu Kabau-Coran. Di Sektor pendidikan, Nagari Sitanang juga akan memperoleh anggaran untuk pembangunan satu unit SMK, sehingga lulusan SMP yang akan melanjutkan pendidikan ke SMK, tidak perlu jauh jauh ke luar Sitanang,” jelas Elfi Zen. (h/zkf)

TUAI PRESTASI

PKK Payakumbuh Diminta Tingkatkan Kinerja PAYAKUMBUH, HALUAN – Payakumbuh mengukir prestasi di bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Keluarga Berencana (KB).

Hal itu dipastikan setelah Kota Batiah menerima anugerah Piala Pakarti Madya II, dalam lomba PKK KKB-PK Kesehatan tingkat Nasional, dalam Harganas XXIV yang berlangsung di Provinsi Lampung.

Bukan itu saja, Kota Payakumbuh juga berhak atas empat penghargaan lain di tingkat Provinsi Sumatera Barat.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumbar Ny. Nevi

Zuairina kepada Ketua TP PKK Payakumbuh Hj. Henny Yusnita, dalam Jambore Kader PKK dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Sumbar, di lapangan Olahraga Wirabraja, Bukittinggi, Selasa (17/7).

Raihan prestasi di tingkat provinsi itu antara lain, Juara 1 UP2K PKK bagi kelompok Melati, Kelurahan Koto Tangah, Juara 2 Hatinya PKK yang diraih Koto Panjang Padang, Kecamatan Latina, Juara 3 Administrasi PKK yang diraih Sawah Padang Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Juara 3

Pencegahan KDRT yang diraih Kelurahan Tigo Koto Diateh, Kecamatan Payakumbuh Utara. ”Alhamdulillah PKK Kota Payakumbuh berhasil meraih prestasi gemilang, baik di tingkat provinsi maupun nasional. Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dan kerja sama yang baik dari semua kader di lima kecamatan. “ ujar Henny kepada Haluan, Rabu (19/7).

Meskipun telah memeroleh berbagai anugerah, Henny berharap agar kader PKK Kota Payakumbuh tetap meningkatkan kinerja, dalam rangka mewujudkan keluarga yang

sejahtera, dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK di setiap keluarga di Kota Payakumbuh.

Dikatakannya, Jambore tingkat provinsi yang digelar di Bukittinggi beberapa waktu lalu mengangkat tema “Kita tingkatkan Kinerja Kelompok Dasawisma dalam Menggerakkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di wilayah Provinsi Sumbar”, mempertemukan seluruh kader PKK dari 19 Kabupaten/ Kota.

Dalam jambore tersebut, jelas Henny, s etiap utusan menggelar prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di

daerah masing-masing, melalui stand yang telah disediakan. Selain itu, juga membawa produk-produk unggulan dari hasil Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Selain itu, Jambore juga menjadi ruang bagi TP PKK dari setiap daerah, untuk saling bertukar pikiran.

“Masing-masing daerah tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Kalau ada contoh yang bagus, kita terapkan pula di Kota Paya kumbuh. Selain itu, juga sebagai ajang silaturahmi dengan pengu rus PKK dari seluruh Sumbar,” ujar Henny. (h/zkf)

PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP 2017

Tri Vidia dan Fauzan Jawara Cipta-Baca Puisi LIMAPULUH KOTA, HALUAN – Memeriahkan Hari Lingkungan Hidup 2017 yang diisi dengan berbagai lomba, SMPN 1 Harau mengukir Prestasi melalui dua orang siswanya, Tri Vidia Rahmadhani dan Fauzan Nebriangga Pratama. Keduanya berhasil menjuarai lomba Cipta dan Baca Puisi tingkat SLTP yang d igelar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Limapuluh Kota, Selasa (18/7).

Kedua siswa tersebut, berhasil meraih juara pertama dan kedua dari 40 siswa peserta, yang terdiri dari seluruh perwakilan dari SMP dan MtsN seKabupaten Limapuluh Kota.

SISWA SMPN1 Harau, Tri Vidia Rahmadhani dan Fauzan, meraih prestasi bidang puisi di hari Lingkungan Hidup se-Dunia. ZUL

Atas prestasi itu, Tri Vidia dan Fauzan berkesempatan membacakan puisi di hadapan Bupati Limapuluh Kota dan forkopimda, serta seluruh OPD yang hadir di Lapangan Kantor Bupati Sarilamak, pada acara puncak hari Lingkungan Hidup 2017.

Menurut Yeni Hastuti, pem bina kedua siswa berprestasi tersebut, kedua siswanya itu memang memiliki bakat dan talenta menjanjikan di bidang seni sastra puisi, sehingga tidak sulit untuk mengarahkan keduanya saat tampil membacakan puisi. Saat ini, Tri Vidia Rahmadhani duduk di kelas IX, sementara Fauzan Neb

Redaktur: Isra Hermanto

rianggara Pratama masih kelas VIII. “Kami juga sudah mem persiapkan kader-kader dari siswa siswi lainnya yang berasal dari kelas tujuh untuk meng gantikan Fauzan dan Tri Vidia nantinya,” ungkap Yeni.

Sementara itu kepala seko lah SMPN 1 Harau Ahmad Guntur menjelaskan, pembina an siswa untuk bidang seni baca puisi memang menjadi salah satu prioritas sekolahnya, sehingga siswa-siswi SMPN 1 Harau dapat berprestasi sampai ke tingkat provinsi. “Target kami ke depan adalah membawa siswa berprestasi di tingkat Nasio nal,” sebut Guntur optimis. (h/zkf)

Layouter:Yohanes

BUKITTINGGI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar Pemko Minta Masyarakat Dukung Pembangunan BUKITTINGGI, HALUAN — Pemerintah Kota Bukittinggi meminta masyarakat supaya mendukung kegiatan pembangunan yang telah dialokasikan dananya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017.

“Dukungan dari masyarakat sangat penting dalam mendukung kesuksesan pembangunan proyek. Untuk itu, masyarakat harus mendukung karena kegiatan tersebut demi kepentingan bersama,” kata Asisten II Bidang Pembangunan Pemerintah Kota Bukittinggi Ismail Johar, Selasa (18/7).

Ismail tidak menginginkan terulangnya lagi adanya sebuah kegitan yang telah dialokasikan dananya, namun tidak dapat dilaksanakan pekerjaannya lantaran tidak mendapat izin dari tokoh masyarakat.

Ia mencontohkan salah satu kegiatan yang telah dialokasikan dananya itu dan tak dapat dilaksanakan pekerjaannya yakni pembuatan drainase guna mengatasi banjir terjadi di jalan

By Pass. “Dana yang telah dialokasikan dan batal pekerjaannya tidak dianggarkan lagi.

Kondisi demikian, merupakan satu kerugian besar sebab banjir tidak dapat diatasi,” katanya.

Ia menyebutkan, kegiatan pembuatan drainase guna mengatasi bajir di By Pass itu terdapat di Kelurahan Aur Kuning, yaitu pembuangan air By Pass yang dialirkan airnya ke saluran air batang Tambuo.

“Pembuatan drainse itu merupakan usulan dari hasil musrenbang. Saat akan dimulai pelaksanaan mendapat penolakan dari tokoh masyarakat. Akhirnya, kan kita juga rugi,” imbuhnya. Ia berharap kedapannya setiap usulan yang dibawa dalam musrenbang betulbetul sudah mendapat persetujuan dari masyarakat. “Idealnya, jika mengusulkan rencana pembangunan pada satu daerah agar disosialisasikan dulu ke masyarakat. Setelah dapat izin, baru diusulkan dalam musrenbang,” tuturnya. (h/hmr)

Tim Saber Pungli Harapkan Informasi Masyarakat BUKITTINGGI, HALUAN — Tim Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli Kota Bukittinggi berharap adanya informasi dari masyarakat terkaid dengan adanya Pungutan Liar (Pungli) di wilayah Kota Bukittinggi, guna memperkuat layanan pada masyarakat.

Melalu Informasi yang disampaikan itu akan dapat ditindak lanjuti oleh Tim Saber Pungli Kota Bukittinggi. “Kita minta kepada masyarakat untuk dapat melaporkan jika ditemukan pungli tersebut,” ujar Ketua Tim Saber Pungli Kota Bukittinggi Kompol Dasveri Abdi didampingi Sekretaris Tim Saber Pungli Bukittinggi, Joni Feri kemarin.

Semenjak Tim Saber Pungli Kota Bukittinggi dilantik beberapa waktu yang lalu kata Dasveri, pihaknya baru sebatas melakukan sosialisasi, karena solsialisasi yang dilakukan itu me rupakan bagian dan program dari kegiatan Tim Saber Pungli dalam rangka pencegahan ter jadinya pratek pungli. Tim Saber Pungli Kota Bukittinggi juga telah melakukan beberapa kali pertemuan, termasuk melakukan sosialisasi lewat spanduk, baliho, membuat stiker dan membentuk call center untuk pengaduan masyarakat.

Tim Saber Pungli ulasnya, saat ini juga dalam tahap melakukan bersih bersih internal masing masing.Artinya, Tim Saber Pungli yang berasal dari berbagai lembaga dan Instansi tentu dituntut terlebih dahulu bersih dari praktek pungli ini.”Untuk itulah kita perlu melakukan pembersihan di tempat kita masing masing,” terangnya.

Diakuinya, Tim Saber Pungli tidak menutup kemungkinan kalau ada informasi dari masarakat terkaid dengan pungli di wilayah kota Bukittinggi, maka pihaknya akan melakukan Operasi TangkapTangan.

Apalagi Informasi masyarakat juga sangat menentukan kerja Saber Pungli. (h/tot)

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

Saayun Salangkah

13

DPRD Setujui Ranperda Perubahan Perda RTRW BUKITTINGGI, HALUAN — Tujuh Fraksi di DPRD Kota Bukittinggi menyetujui rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010 sampai 2030.

JAMBORE KADER PKK — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, membuka secara resmi pelaksanaan Jambore Kader PKK Berprestasi dan Gelar TTG) tingkat Provinsi Sumbar 2017, dilapangan Wirabraja Bukittinggi, Selasa (18/7). GATOT

Gubernur Buka Jambore Kader PKK Berprestasi BUKITTINGGI, HALUAN — Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, membuka secara resmi pelaksanaan Jambore Kader PKK Berprestasi dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Provinsi Sumbar 2017, dilapangan Wirabraja Bukittinggi, Selasa (18/7).

Pelaksanaan Jambore yang berlangsung dari tanggal 17 sampai 20 Juli 2017, diikuti oleh kader dan ketua TP PKK kabupaten/kota se-Sumbar. Kegiatan pembukaan ditandai dengan pemukulan Gong oleh Gubernur Sumbar yang disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Bukittinggi, Bupati dan Walikota se-Sumbar dan Ketua TP-PKK Provinsi Sumbar Nevi Irwan Prayitno.

Dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar menyampaikan selamat dan apresiasi setinggitingginya kepada para Kader PKK atas dedikasinya yang tinggi dalam mensukseskan program-program pemerintah, sekaligus menyukseskan pelak-

sanaan kegiatan Jambore ini.

Menurudnya, semua kader mulai dari tingkat jorong, nagari, kecamatan, kabupaten hingga provinsi harus senantiasa bergerak dan bahu-membahu dalam menerapkan 10 program PKK guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera di Sumbar.

Melalui Jambore Kader PKK Berprestasi ini, Gubernur menghimbau dan mengajak kepada kader PKK untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam berinovasi.

Karna teknologi tepat guna dapat menjadi solusi untuk mendorong tercapainya ketahanan keluarga.

Sementara itu Ketua PKK Prov. Sumbar, Nevi Irwan Prayitno juga menyampaikan ucapan kasih kepada seluruh Kader PKK Sumbar serta kepada Ketua TPPKK Kota Bukittinggi Yesi Ramlan Nurmatias dan Pemko Bukittinggi yang ikut menyukseskan penyelenggaraan kegiatan Jambore dan gelar TTG tingkat Provinsi di Kota Bukittinggi

yang sekalgus selaku tuan Rumah.

Kami berharap kepada semua kader PKK di Sumbar untuk terus melaksanakan10 program PKK guna mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera. Disamping itu kader PKK juga diharapkan untuk dapat meningkatkan aktivitas dasawisma dilapangan,” ujar Nevi, “Gelar Teknologi Tepat Guna merupakan salah satu upaya strategis dalam menyebarluaskan informasi dan pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjawab permasalahan rakyat serta terobosan untuk menghasilkan ilmuanilmuan muda baru yang berasal dari Sumatera Barat,” terangnya.

Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbar dan Ketua TP-PKK provinsi, yang telah mempercayai Bukittinggi sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan Jambore Kader PKK Berprestasi dan Gelar TTG tingkat Provinsi Sumbar tahun 2017. (h/tot)

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Bukittingi dengan agenda persetujuan renperda perubahan Perda RTRW dan hantaran secara resmi oleh Walikota terhadap ranperda tentang hak keuangan dan administrativ pimpinan dan anggota DPRD yang berlangsung di Gedung dewan setempat, Selasa (18/7).

Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Beny Yusrial, dihadiri oleh anggota dewan, Walikota, Forkopimda, Sekdako, Kepala OPD dan undangan lainnya. Ketua Pansus ranperda RTRW, M Nur Idris mengatakan, pembahasan ranperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang RTRW 2010 sampai 2030 ini memakan waktu yang cukup panjang mencapai 6 bulan.

Diakuinya, banyak tarik ulur dan perdebatan dalam pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat hingga akhirnya dapat disetujui. Sebab dalam pembahasannya ada substansi perubahan sebanyak 73 pasal mengenai penempatan ruang terbuka hijau (RTH), kawasan Tambuo, garis sempadan ngarai dan koefisien dasar bangunan.

“Pembahasan perubahan ranperda ini hamper 6 bulan dengan perubahan sebanyak 73 pasal yang menyangkut penyebaran RTH dimasing masing kelurahan. Dan perubahan kawasan Tambuo dari kawasan perdagangan dan jasa menjadi kawasan campuran,” ujar M. Nur Idris.

Terkaid dengan kawasan Tambuo ujarnya, pansus sepakat menjadikan kawasan ini menjadi kawasan campuran yang dititikberatkan sebagai kawasan perdagangan dan jasa. Hal ini

sesuai dengan masukan masayarakat ketika menggelar rapat dengar pendapat.

“Jadi kawasan Tambuo bias untuk pemukiman, lahan pertanian, pusat pertokohan atau bangunan lain tergantung dengan izin yang diajukan pemilik lahan. Dengan izin bangunan harus memperhatikan kaidah hukum dan adat istiadat kota Bukittinggi,” terang M.Nur Idris.

Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan itu, tujuh fraksi DPRD Bukittinggi menyampaikan pandangannya. Dalam pendapat akhir yang disampaikan ketujuh fraksi tersebut, semuanya sepakat menyetujui ranperda perubahan Perda RTRW menjadi Perda.

Tujuh Fraksi yang menyetujui itu yakni Fraksi Demokrat melalalui juru bicara Rusdi Nurman, Fraksi Gerinda melalui juru bicara Hermanm Syofyan, Fraksi PPP melalui juru bicara Rismaidi, Fraksi Golkar melalui juru bicara Edison Katik Basa, Fraksi PKS melalui juru bicara Ibnu Aziz, Fraksi PAN melalui Fauzan Hafiz dan Fraksi Gabungan melalui juru bicara Asril.

Sementara itu Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada segengap pimpinan dan anggota DPRD atas segala upaya yang dilakukan dalam pembahasannya sehingga ranperda perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2010 sampai 2030 dapat disetujui.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD dan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembahasan ini,” katanya. (h/tot/hmr)

PT. Team Metal Indonesia Rekrut Lulusan SMKN 1 BUKITTINGGI, HALUAN — PT. Team Metal Indonesia yang ber pusat di di pulau Batam untuk kedua kalinya ini kembali merekrut lulusan SMK Negeri 2 Bukittinggi untuk diterima bekerja pada perusahaan yang bergerak dibidang manufacture, dengan gaji yang cukup lumayan.

“Perekretutan tenaga kerja dari lulusan SMKN 1 Bukittinggi ini m erupakan yang kedua kalinya setelah hal yang sama dilakukan bulan Maret lalu,” ujar Manajer Perosonalia PT. Team Metal Indonesia Renimal kepada Haluan di selasela kegiatan seleksi diaula SMKN 2 Bukittinggi Jumat (14/7) lalu.

Menurut Renimal didam-

pingi kepala SMKN 1 Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd dan Wakil Humas, Devi Olivia Kumala, pihaknya selama tiga hari pihaknya tengah melakukan seleksi terhadap lulusan sekolah yang dulunya bernama STM Padang Gamuak ini.

Dipilihnya lulusan SMKN 2 Bukittinggi secara khusus ini lanjutnya, berkat pihak sekolah yang dipimpin Yon Afrizal ini jauh sebelumnya selain gesit melakukan kerjasama, para lulusan yang direkrut pertama kali juga menunjukkan kinerja baik.

Dan dari informasi yang diperoleh maupun hasil survey yang dilakukan katanya, memang hasil belajar siswa SMK Negeri 2 Bukittinggi sangat bagus, termasuk masalah kedi-

siplinan. Sebab dari pengalaman yang ada, antara ilmu yang didapatkan di sekolah dengan yang ditemui dilapangan sangat jauh berbeda, bak siang dengan malam.

Maka untuk dapat melaksanakan kerja dengan baik selain modal hasil belajar yang baik kedisiplan dari para pekerja juga sangat menentukan. Sebab dengan modal itu, para tenaga kerja baru dapat diarahkan dengan mudah sehingga mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang memuaskan.

“Alhamdulillah para lulusan SMKN 1 Bukittinggi yang sudah direkrut sebelumnya terbukti dapat melakukan pekerjaan dengan baik dan mudah diarah-

kan, maka kami kembali melalukan perekrutan,”ujarnya.

Karena perekrutan akan terus dilakukan terhadap lulusan SMKN 1, maka kepada pihak sekolah pria asal Lawang, Agam yang juga alumni STM Padang Gamuak ini, mengingatkan agar terus meningkatkan kualitas belajar serta meningkatkan kedisiplin siswa.

Dengan gaji yang cukup lumayan katanya, para lulusan yang sudah bekerja tidak semata dituntut bekerja, tapi juga diberi peluang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jika masuk kerja pagi bisa kulah sorenya dengan biaya yang diambil dari gaji yang disisihkannya, guna meningkatkan kariernya di perusahaan itu.

Menaggapi hal ini Yon Afrizal selaku kepala sekolah mengaku sangat bangga dan gembira atas perhatian yang diberikan pihak PT. Team Metal Indonesia. Dengan adanya perekrutan terhadap lulusan sekolah yang dipimpinnya, jelas sangat membantu menyelamatkan mereka dari jurang pengangguran.

“Yang lebih menggembirankan, dari infomrasi yang kami peroleh para lulusan yang diterima di PT. Team Metal Indonesia, tidak hanya dapat mengirimkan uang buat membantu orang tuanya ke kampung, tapi sebagian besar juga melanjutkan pendidikan keperguruan setempat sambil bekerja,” ujarnya.(h/rdw)

Menjaga Spirit Ramadan

OLEH : IBNU ASIS Anggota DRPD Kota Bukittinggi

“Setiap habis ramadan, kami rindu lagi ramadan, saat-saat ada beribadat, tak terhingga nilai mahalnya”. (Rindu Ramadan, Bimbo).

Ya benar. Ramadan 1438 H www.harianhaluan.com

yang sarat dengan spirit religi dan dipenuhi berbagai nilai keutamaan, telah pergi meninggalkan kita.

Tanpa jaminan, apakah ia akan kembali menemui kita tahun depan. Atau juga, tidak ada garansi, apakah segala amaliah ramadhan kita diterima oleh Allah ‘Azza wa Jalla. Maka sudah tepat rasanya, apabila Rasulullah dan para shahabat beliau mengajarkan kita do’a atau ucapan selepas ramadan yaitu ; Taqabbalallahu minna wa minkum, shiyamana wa shiyamakum, kullu ‘amin wa antum bi khair”.

Melalui do’a tersebut kita bermohon kepada Allah Swt agar menerima segala amaliah ramadhan kita dan setiap pribadi kita berada dalam kondisi aman dan diliputi kebaikan.

Namun yang harus menjadi fokus utama perhatian kita semua adalah sejauh mana kita mau dan sanggup untuk istiqamah mempertahankan spirit dan nuansa

Rabbani ‘penghulu para bulan’ itu di dalam kehidupan nyata sebelas bulan selepas ramadan itu berlalu sampai tahun depan saat ramadan kembali menemui kita (dengan izin Allah SWT).

Beberapa amaliah berikut ini mudah-mudahan dapat menjaga spirit dan nuansa ramadan tetap berada di dalam lubuk hati sanubari kita yang paling dalam, bersemayam di dalam akal pikiran kita, serta menjelma menjadi amal kebajikan yang menyertai langkah kaki, ayunan tangan dan detak jantung kita setiap waktu.

Pertama. Melaksanakan shaum sunnah bulan syawwal. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya : “Barangsiapa yang melasanakan shaum ramadhan, kemudian dilanjutkan dengan shaum enam hari di bulan syawwal, maka baginya laksana shaum sepanjang tahun”.

Kedua. Senantiasa menghadiri majelis ilmu dan berteman

dengan orang shalih. Dalam hal ini, Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Segolongan orang yang berkumpul di rumah Alla h Swt, lalu mereka berdzikir, saling memberi nasihat dan saling memberi pengajaran, maka kepada mereka akan diturunkan ketenangan, diliputi oleh para malaikat, diberikan kasih-sayang d an Allah Swt menyebut-nyebut mereka dihadapan penduduk langit”.

Kemudian Rasulullah Swt juga bersabda yang artinya : “Seseorang itu bergantung agama temannya”. Hal ini berarti bahwa cara seseorang berteman dan memilih teman akan mempengaruhi keshalihan orang tersebut.

Ketiga. Menjauhi perkara maksiat dan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang artinya : “Bahwa keimanan seseorang itu terkadang meningkat dan ada kalanya menurun. Meningkat

dengan ketaatan dan menurun lantaran kemaksiatan”. Selanjutnya Rasulullah Saw bersabda yang artinya : “Bahwa diantara kebaikan keislaman seseorang itu adalah karena ia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat”.

Keempat. Menjaga ibadah fardhu dan bersegera mengerjakan amal kebajikan. Dalam hal ini Allah Swt berfirman di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang artinya : “Hanya kepada Engkaulah (Ya Allah Swt), kami beribadah dan hanya kepada Engkau jualah kami bermohon pertolongan”. Atau di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 51 Allah Swt kembali berfirman yang artinya : “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada-Ku”. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 149 Allah Swt berfirman yang artinya : “Berlomba-lombalah kamu sekalian untuk mengerjakan amal Redaktur:Atviarni

kebajikan”.

Kelima. Berdo’a. The last but not lease, untuk menjaga spirit dan nuansa ramadan agar tetap langgeng, kita telah diajarkan oleh Allah Swt satu do’a sebagaimana terdapat di dalam surat AliImran ayat 8 yang artinya : “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau paling hati kami, setelah hidayah datang kepada kami dan berkahilah kami dengan rahmat-Mu karena sesungguhnya Engkaulah Dzat yang Maha pemberi berkah”. Selanjutnya, Rasulullah Saw juga mengajarkan kita satu do’a yang artinya : “Wahai Dzat yang Maha membolakbalik hati, kokohkanlah hati kami terhadap agama-Mu dan atas ketaatan kepada-Mu”.

“Setiap habis ramadhan, hamba cemas kalau tak sampai, umur hamba di tahun depan, be r ilah ha mba ke sempatan”. (Rindu Ramadan, Bimbo). Wallahu a’lam bis shawab. *** Layouter: Syamsul Hidayat

14

PADANG PARIAMAN

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar Muhammadiyah dan Aisyiah Dukung Pembangunan Tarok City PADANG PARIAMAN, HALUAN — Bupati Padang Pariaman, H Ali Mukhni meminta doa restu serta dukungan seluruh stakeholders yang ada di Padang Pariaman, dan rantau untuk pembangunan kawasan Tarok City.

Hal tersebut disampaikan Bupati Ali Mukhni pada Haluan baru-baru ini, usai menerima dukungan dari Warga Muhammadiyah dan Aisyiah Padang Pariaman untuk pembangunan Tarok City di Mesjid Jami' Sicincin.

Dukungan tersebut dituangkan dalam dokumen yang diberi judul "Deklarasi Tarok City Keluarga Besar Muhammadiyah dan Aisyiah Kabupaten Padang Pariaman Beserta Ortom (Organisasi Otonom)".

Dalam kesempatan itu, turut membubuhi tanda tangan dalam lembaran dokumen tersebut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumbar, DR Syofyan Karim Elhusein, MA, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiah Sumbar, Dra Hj Meiliarni Rusli, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Pariaman, Fakhri Zaki, SE, MM, dan Ketua Pimpinan Daerah Aisyiah Padang Pariaman, Betri Murni, SAg. Pembubuhan tanda tangan disaksikan Bupati Padang Pariaman, Ali Mukhni, Prof Dasril Lanin mewakili Ketua PW Muhammadiyah Sumbar, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, Camat 2 x 11 Enam Lingkung, Wali Nagari Sicincin, Wakil Ketua DPD KNPI Padang Pariaman, Pengurus organisasi otonom dalam nauangan Muhammadiyah, seperti Pemuda Muhammadiyah, IMM, IRM, Nasyiatul Aisyiyah dan ratusan warga Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Kabupaten Padang Pariaman.

Bupati Ali Mukhni yang juga pembina Muhammadiyah Padang Pariaman ini menyambut senang, bahagia dan bangga atas acara yang digelar warga Muhammadiyah dan Aisyiah.

"Saya sangat apresiasi dengan kegiatan yang diselenggarakan PD Muhammadiyah Padang Pariaman ini. Usai menjadi saksi pernikahan kemenakan Sekda Jonpriadi, saya tidak menikmati makan siang yang disuguhkan sekda, karena harus segera ke Sicincin untuk menghadiri acara ini," jelas peraih Penghargaan Satya Lencana Pembangunan ini.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, kami menyambut baik dan bahagia atas deklarasi dukungan pembangunan Kawasan Tarok City," kata pria energik ini.

Menurut Ali Mukhni, dukungan terhadap rencana pembangunan kawasan Tarok City secara kelembagaan baru dilakukan oleh Muhammadiyah. Sebelumnya, tokoh masyarakat baik di ranah maupun di rantau silih berganti menyampaikan dukungannya, mengikuti dukungan yang telah diberikan lebih dahulu oleh Menteri PAN RB, Menteri Kesehatan, Gubernur Sumbar, Wakil Gubernur Sumbar, Ketua DPRD Sumbar dan Sekdaprov Sumbar.

"Alhamdulillah, dari Muhammadiyah sebagai ormas pertama yang menyampaikan dukungannya. Ini menjadi penambah semangat kami dalam membangun kawasan yang akan merubah wajah Sumatera Barat dan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Padang Pariaman dan sekitarnya," pungkasnya. (h/ded)

SERAHKAN BANTUAN — Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyerahkan bantuan alat tangkap pada salah seorang nelayan di Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau. DEDI SALIM

Wabup Serahkan Sertifikat Tanah dan Alat Tangkap Ikan PADANG PARIAMAN, HALUAN — Wakil Bupati Padang Pariaman, Suhatri Bur menyerahkan sertifikat tanah sekaligus bantuan alat tangkap dan alat pengolahan ikan kepada masyarakat nelayan yang tinggal di Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau.

Penyerahan secara simbolis dilakukan Wabup Suhatri Bur di aula lelang ikan PPI Pilubang, Kamis (13/7) yang disaksikan para nelayan yang ada di nagari tersebut yang ikut

PADANG PARIAMAN, HALUAN — Masyarakat Pematang Tinggi, Nagari Sikucur Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, melakukan gotong royong (Goro) membenahi jalan dari Simpang Patai menuju Pematang Tinggi. Hal tersebut dilakukan agar dapat dilewati oleh kendaraan bermotor.

"Gotong royong ini kami laksanakan satu kali dalam seminggu, yakni pada setiap hari Senin," ujar Mayunis Alima, salah seorang tokoh masyarakat Pematang Tinggi kepada Haluan, Senin (17/7).

Disampaikan Mayunis, goro tersebut di samping membersihkan badan dan bandar

Dijual Rumah

Luas tanah 360 m2. Lantai bawah dengan 4 kamar tidur 2 kamar mandi.. Lantai atas dengan 2 kamar tidur 1 kamar mandi dan ruang tamu. Terletak di jalan proma no. 3 Belakang Balok Bukittinggi.

Sertifikat Hak Milik. Yang berminat hubungi Hp: 081319854811 RUMAH DIJUAL 1) Jl. H. Agus Salim II No.13 Padang, LT. 142, Lb. 81. 2) Jl. H. Agus Salim II No. 10A, LT.186, LB.80. Yang serius Hub : 081367378716

JUAL RUMAH. 3 Kamar Tidur, 2 Kamar Mandi, PLN, PDAM, Telp Rumah, garase. Alamat: Jln. Tanjung Indah V Blok C, No.20 A, Lapai Kota Padang. Harga Rp500 jt Nego. Hubungi Eky: 081363010182. www.harianhaluan.com

alatnya.

“Ayo mari kita bangkitkan usaha ekonomi masyarakat nelayan, sehingga mereka bisa hidup sejahtera dan bahagia dengan keluarganya,” tutur Suhatri Bur. Lebih jauh disampaikannya, perlu untuk diketahui masyarakat yang m enerima bantuan, bahwa sumber dana bantuan ini bersumber dari aspirasi anggota DPRD Padang Pariaman, Dwi Warman Cha-

niago dan almarhum, Zuardin Tanjung.

Adapun kelompok wanita pengelola hasil tangkap ikan yang menerima bantuan tersebut, Kelompok Sinar Laut, Pasir Baru yang diketuai Meli.

Kemudian Wanita Sepakat, juga dari Pasir Baru dengan Ketua Patrisna. Selanjutnya, Wanita Saiyo, Ketua Eni Sulastri dan Aulia Ketuanya Wati, dari Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir. (h/ded)

Warga Pematang Tinggi Bersihkan Jalan

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN

DIJUAL SEBIDANG TANAH Di Air Pacah Luas 1.320 M2, SHM, Harga Nego. Bagi yang berminat Hub : 0813 8899 8923

mengikuti prosesi acara itu.

Pada kesempatan itu, Wabup Suhatri Bur mengatakan, kepada nelayan yang menerima bantuan supaya bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan

bersyukur ada harapan akan dapat tambahan setelah ini.

"Janji Allah, siapa orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Ku, akan ditambah dan siapa yang tidak pandai bersyukur, ingatlah azab-Ku lebih dahsyat,” ujar Suhatri Bur. Dikatakannya, bagi yang menerima bantuan diharapkan dapat memicu untuk bergiat berusaha meningkatkan ekonomi keluarga yang selama ini tidak pakai alat, kini telah ada

Sebidang tanah HM luas 316 m HOK, terletak di Komp.

Perumahan Palm Griya Indah II/ c9 Korong Gadang Kuranji.

Tampa perantara, Hub 0812 755 1965

DIJUAL MOBIL DIJUAL CEPAT. Mobil Ford Th.94, Kondisi Bagus, Warna Biru. Siap Pakai. Minat Hub : 082392218215

jalan, juga dilakukan pengecoran badan jalan. "Badan jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan bermotor akan dibeton dengan semen," katanya.

Dikatakannya, perlunya membenahi jalan tersebut, karena jalan itu merupakan urat nadi perekonomian masyarakat Pematang Tinggi. "Saat ini jalan menuju Pematang Tinggi masih jalan tanah dan berkerikil, sehingga tidak dapat dilewati oleh kendaraan roda empat," terangnya.

Untuk dapat dilewati oleh kendaraan roda dua, kata Mayunis, masyarakat melakukan gotong royong dengan membuat jalan rabat beton. Pada kesem-

BROTHER MASSAGE, Pijat Refleksi, tradisional dan capek2.oleh tenaga pria profesional dan berpengalaman. bersedia dipanggil ke tempat. Hub. 0822 8374 7141 TRADITIONAL MASSAGE, MELAYANI PIJAT KEBUGARAN DAN PENGOBATAN, PEMIJAT PROFESSIONAL PRIA, HU BUNGI. 0822 8497 6339 ST OCKIST XAMTHONE PLUS, sedia paket hemat dan delivery, Dahsyat!, Insya Allah m enyembuhkan.

Jln Gang Singgalang 4 Depan Rs. Ibnu Sina Padang, Call. 085274336308 RS SITI RESWARI, menerima persalinan umum dan BPJS, dan Reswari Florist menerima pesanan karangan bunga, Hub. 0852 6371

SOFTWARE SERVER PULSA MU RAH, tapi bukan murahan sudah teruji kehandalannya, langsung diinstalkan dan tinggal pakai.Hub Wardoyo Jln. Tanjung Indah V Blok C/36 Lapai Padang. Hub. (0751) 7055027, 085263978000 LAMPU LED US, dengan Kipas, tinggal colok ke power bank atau laptop. Juga terima jasa instal laptop/komputer, game pc/android/ ipad/iphone,hub 081261888142 (sms)

patan itu, atas nama masyarakat sangat berharap pada pemerintah daerah untuk segera melakukan pengaspalan jalan tersebut.

"Kalau jalan ini telah diaspal, maka perekono mian masyarakat dipastikan semakin baik," jelasnya.

Di samping urat nadi perekonomian warga, jalan tersebut, aku Mayunis, juga dapat diakses menuju objek wisata Alam Baburay.

Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pu Padang Pariaman, Rahim Thamrin yang dihubungi Haluan menyampaikan, jalan dari Simpang Patai menuju Pematang Tinggi telah diprog-

OLISINDO S E RV I C E , melayani salon mobil, cuci mobil, cuci karpet, tukar tambah ban plat. Jl. Adinegoro No. 30, Arah Lubuk Buaya (Depan Perumahan Lubuk Gading. HP. 0812 6684 0106

MON ACCESORIES MOBIL, menerima pasang kaca film, alarm, central jok, power window, audio mobil, service dll. Jl. Ujung Gurun No. 148 Padang.

CV. CINTA RASA CATERING , Menerima Pesanan untuk Pesta Perkawinan, Penataran dan Peresmian Kantor, menyediakan pesanan untuk rendang, gulai kalio ayam, Samba buruk2 (lado tanak, samba lado bawok, lado terasi, lado bada, dll. Alamat Jln. Pasir Putih Blok M No. 2. Telp. (0751) 447592, 0813 74100 307-0812 76123 679 PT RATU JAYA TOUR & TRAVEL, Jl. S.Parman No 123 Ulak Karang. Telp. (0751) 7058386, 8260961, 8260878

MASYARAKAT Pematang Tinggi, Nagari Sikucua Utara, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, melaksanakan gotong royong memperbaiki badan jalan di nagari mereka. DEDI SALIM

ram. "Insyaallah, jalan tersebut akan diaspal pada anggaran

RUMAH DIJUAL/ DIKONTRAKKAN “DIBELI CATRIGE KOSONG”. TYPE CANON810/811(HABIS TINTA, BUKAN REFILL). DALAM KONDISI BAGUS DENGAN HARGA TINGGI. HUB. 082288348709. PIN BB D83128DF. AL HAADI ZIARAH TOUR & TRAVEL, Penyelenggara resmi haji khusus dan umrah. Jl. S. Parman No. 152 A. Telp.

(0751) 7057746 / 7057747. Hp. 08126764737 OLISINDO SERVICE, melayani Service, ganti oli, cucian mobil, dll. jln.

Adinegoro No. 38, Depan perumahan Lubuk Gading Permai, arah ke Lubuk Buaya. Saat ini dibuka lowongan untuk tenaga kasir, datang langsung ke alamat Kami. Hub: Bapak Reza 081266840106

Daihatsu Ayla Roda 4 Th.2014.

Tangan Pertama, Warna Silver Metalik, Mulus, Pajak Baru Dibayar. Hub : HP. 081267632460 FORD RANGER DOUBLE CABIN 4X4Tahun ‘08, 2 unit, warna silver dan hitam,plat BA, kondisi mobil bagus, mulus, mesin terawat dan siap pakai, orisinil, Asuransi All Risk, nego. Hub: 087895733338, 081267333302

Luas 874 M2,luas bangunan 750M2. Alamat jl.Batang Antokan No12, Padang Baru Barat (Kompleks GOR H.Agus salim padang) hub : 081374717420 DI JUAL 2 (dua) unit mobil Nissan PKC 211 Tahun 2004, beserta dengan tangki Kapasitas 14. 000 liter, harga 155jt (nego).

Tanpa Perantara Hub : 0812 6690 3003 SERVICEAC(AIRCONDITIONER), special AC mobil & Spare Part.

Melayani pemasangan AC, antar jemput ke alamat. Jln. Ujung Gurun No. 77 Padang. Hub: 0751-7814716

tahun 2018 yang akan datang," ujarnya. (h/ded)

DIJUAL CEPAT Kavling Taman Golf Residence 2 Sukajadi Batam. Harga 6.5 jt / meter nego. dengan luas 564 meter, view lapangan golf. Hubungi Yulhendri 08127004090 TOKO ASTAGFIRULLAH, menjual sparkpart mobil, olie, service dll. Jl. Lubuk Lintah No. 22. Hub. 0812 6614

BPKB no. G3296400 BA 5422 FS a/n Sarma Yurlinda AMG. Bagi yang menemukan harap lapor ke pos polisi terdekat

DIKONTRAKKAN Rumah, 4 kmr tdr,list 2200, AC 3 dan PDAM,lengkap dgn perabot dan alat rumah tinggal, cck utk org pindah kantor. Jl. Gajahmada Gn. Tandikat No. 2 (seberang RS Ibnusina).

Hub:Ibu Ida, HP. 082170536777– 081365319990 Redaktur: Nasrizal

Layouter: Syamsul Hidayat

RIAU DAN KEPRI

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

15

PENERIMAAN SISWA BARU

Pemko Batam Jamin Tak Ada Pungli BATAM, HALUAN — Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, memastikan penerimaan siswa baru di sekolah negeri bebas dari pungutan liar.

Riau Berprestasi Berkat Sagu PEKANBARU, HALUAN — Pemerintah Provinsi Riau menjadi salah satu nominasi untuk Anugerah Iptek 2017, yang digelar oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui Dirjen Penguatan Inovasi.

“Riau masuk salah satu dari lima provinsi dalam nominasi Anugrah Iptek 2017 kategori Budhipura,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Riau, Arbaini, Rabu.

Selain Riau, provinsi lain yang masuk nominasi adalah Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Kelima provinsi telah mempersentasekan keunggulan daerah masing-masing di Gedung BPPT, Jakarta, pada Rabu (19/7).

Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman langsung hadir dan memaparkan keunggulan daerahnya, yakni sagu. Pemilihan sagu karena merupakan komoditas unggulan di Bumi Lancang Kuning.

“Kita mempersentasekan terkait sagu dan pengembangannya. Begitu juga dengan pembinaan bagi pelaku mulai dari petani hingga pengusaha sagu di kabupaten dan kota. Persentase sendiri langsung disampaikan pak gubernur,” katanya.

Masuknya Riau dalam nominasi tersebut, lanjut Arbaini, karena dinilai berhasil memanfaatkan dan mengembangkan teknologi serta mengaplikasikan sagu di tengahtengah masyarakat.

“Konsistensi melaksanakan kerjasama dengan pebisnis dan para akedemi (kampus), bahkan yang lebih penting lagi, Gubernur selalu mempromosikan sagu di berbagai acara yang dia hadiri,” katanya.

Sagu bisa menjadi pengganti makanan pokok. Produksi sagu terbesar di Riau berada di beberapa kabupaten seperti Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, Bengkalis dan beberapa lainnya. Selain itu juga, kata Arbaini, Gubernur Riau konsisten menjaga keseinambungan terhadap karya iptek dan inovasi serta pembinaan kabupaten dan kota.

“Pemenang Penghargaan Budhipura ini akan diumumkan pada 10 Agustus 2017 mendatang,” ujar Arbaini.

Penghargaan Budhipura merupakan penghargaan tahunan dari Kemenristekdikti dan diberikan kepada pemerintah Provinsi yang secara signifikan memberikan perhatian serius kepada pengembangan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek.

Sehingga menjadi lokomotif pembangunan di daerahnya. Penghargaan ini dimulai sejak tahun 2012 dan merupakan instrumen kebijakan dari adanya peraturan bersama Menristek dan Mendagri RI tentang penguatan sistem inovasi daerah yang ditandatangani pada April 2012.(hr)

TANJUNG KUNDUR — Tanjung Batu Kundur, yang merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau dikenal sebagai penghasil timah. IST

BUPATI AUNUR RAFIQ

PT Timah Selamatkan Masyarakat Karimun KARIMUN, HALUAN — Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq menyatakan, kontribusi PT Timah Tbk sangat besar dalam melaksanakan pembangunan dan mengurangi angka pengangguran.

“PT Timah telah banyak menyelamatkan masyarakat Karimun, baik dalam masalah ketenagakerjaan, maupun bantuan sosial dalam bentuk CSR,” ucapnya pada HalalbiHalal PT Timah Wilayah Operasional Kepri dan Riau di PT Timah Unit Prayun, Kundur Barat, Karimun, Senin (17/7) malam.

Aunur Rafiq mengatakan kontribusi PT Timah tidak diragukan lagi dalam menyerap tenaga kerja lokal. Beberapa program CSR PT Timah juga sangat membantu pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dalam melaksanakan pembangunan.

“Dari CSRnya tiap tahun, tak

hanya masyarakat yang terbantu, pemerintah daerah juga sangat terbantu,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama PT Timah (Persero) Wilayah Operasional Kepri dan Riau, M Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, bertahannya PT Timah dalam operasinya hingga kini, berkat dukungan dan kerjasama masyarakat dan pemerintah setempat.

“Sehingga produksi timah kita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,” kata M.Riza Pahlevi Tabrani dalam sambutannya.

Ia mengatakan jika produksi perusahaan BUMN tersebut mengalami kenaikan yang cukup tinggi pada tahun ini, meskipun dirinya t idak menyebutkan secara spesifik, namun katanya lagi kenaikan produksi timah pada semester pertama di tahun 2017, cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun-

ke anggota Komite Sekolah dengan alasan akan digunakan untuk pengerasan jalan di depan sekolah.

Tapi setelah dikonfirmasi ke kepala sekolah dan komite, Amsakar menyatakan, kebijakan itu tidak ada.

Wakil wali kota juga langsung mengonfirmasi laporan terkait pungutan liar di SMPN 52 yang dilakukan oleh Komite Sekolah.

“Kepala sekolahnya sudah langsung menindaklanjuti. Ibu kepala sekolah bilang anaknya tidak akan diterima kalau ini tidak ‘clear’, maka diperintahkan dikembalikan,” kata dia.

Berdasarkan penelusurannya, oknum komite sekolah menerima masingmasing Rp1,5 juta dari empat calon wali murid. Dari dana itu, oknum tersebut sudah mengembalikan dana total Rp4 juta.

Amsakar menegaskan, anggota Komite Sekolah berjanji mengembalikan dana yang diterimanya kepada orang tua siswa.(hk)

DISOROT DPRD

tahun sebelumnya.

“Kalau untuk jumlahnya, kita akan ekspos pertriwulan.

Jadi untuk semester berikutnya akan kita rangkumkan setelah tiga bulan berikutnya. Namun produksi kita Alhamdulillah,” katanya.

Ia mengaku, jika 90 persen para pekerjanya berasal dari tenaga kerja lokal.

PT Timah Tbk Unit Prayun, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun menggelar halalbihalal dengan para karyawan, pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Dalam acara halalbihalal itu, PT Timah menghadirkan penceramah kondang Ustadz Solihin Mahmud Nasution atau yang lebih dikenal dengan Ustad Solmed¿ dari Jakarta, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ratusan warga setempat terlihat antusias mengikuti acara halalbihalal tersebut.(hk)

AU RI-Singapura Latihan Bersama di Pekanbaru PEKANBARU, HALUAN — Republic of Singapore Air Force (RSAF) bersama dengan TNI AU menggelar latihan militer bersama bersandi Manyar Indopura 2017 yang digelar di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

“Tiga Skadron terlibat dalam latihan ini. Dua skadron kita dari Skadron 6 dan 8 serta Singapura dari skadron 126,” kata Direktur Latihan Manyar Indopura 2017, Letkol Pnb Suryo Patmonobo di Pekanbaru, Rabu.

Suryo yang juga menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 6 Pangkalan Udara (Lanud) Atang Sendjaya Bogor mengatakan sebanyak empat unit helikopter jenis Super Puma terlibat dalam latihan bersama tersebut, masing-masing dua helikopter dari RI dan Singapura.

Selain itu, total terdapat 50 personel yang terlibat dalam latihan yang direncanakan berlangsung selama sepekan mendatang atau hingga Selasa (25/7) mendatang.

Menurut Suryo, latihan gabungan Manyar Indopura yang saban tahun digelar antara RI-Singapura tersebut akan fokus pada penanganan medis saat atau pasca tempur.

“Jadi misi yang akan digelar nanti berupa medical evacuation, dropping lowww.harianhaluan.com

“Pungut memungut oleh kepala sekolah atau guru tidak ditemukan. Nekad kepala sekolah atau guru memungut itu,” kata Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad usai melakukan kunjungan mendadak d i sejumlah sekolah di Batam, Selasa.

Ia menegaskan, kepala sekolah dan guru sudah berkomitmen untuk menghindari perbuatan itu. Bila kedapatan menarik pungutan liar, maka langsung dicopot dari jabatannya.

“Kalau mereka buat itu, langsung ganti,” kata Amsakar.

Sejak awal pekan, wakil wali kota berkeliling sekolah guna memastikan ada tidaknya pungutan liar. Sekolah yang dikunjungi antara lain SDN 010 Batam Kota dan SMPN 52 sesuai laporan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, oknum di SDN 010 meminta bayaran Rp1,5 juta kepada orang tua siswa.

Dana tersebut diserahkan

gistic dan combat SAR,” tuturnya.

Lebih jauh, ia menuturkan latihan gabungan Manyar Indopura yang pada 2017 ini merupakan gelaran latihan bersama yang telah digelar sebanyak 15 kali.

“Kerja sama kami dengan Singapura cukup lama.

Manyar Indopura 2017 ini merupakan yang ke 15 kali digelar,” jelasnya.

Untuk latihan kali ini ia menuturkan akan mengambil wilayah udara timur Lanud Roesmin Nurjadin. Dirinya berharap latihan ini dapat berlangsung dengan aman dan lancar serta dapat meningkatkan kemampuan kedua negara bersahabat tersebut.

Sementara itu, Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, Marsekal Pertama Age Wiraksono berpesan kepada seluruh prajurit yang terlibat dalam latihan tersebut untuk mengutamakan keselamatan sehingga dapat berjalan dengan baik hingga selesai.

Lanud Roesmin Nurjadin merupakan satu-satunya pangkalan militer tipe A di Pulau Sumatera. Pangkalan itu kini diperkuat dengan dua skadron tempur yakni Skadron Udara 12 dan 16 yang m asing-masing diperkuat dengan jet tempur Hawk 100/200 dan F16 Fighting Falcon.(hr)

Serapan Anggaran Pembangunan Kepri Minim TANJUNGPINANG, HALUAN — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyorot permasalahan penyerapan anggaran tahun 2016 yang masih minim.

Kritik sejumlah anggota legislatif dari berbagai fraksi disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kepri, Selasa.

“Kinerja pemerintah belum m aksimal.

Anggaran pendapatan dan belanja yang diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu, justru belum banyak dipergunakan,” kata juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kepri Taba Iskandar.

Taba menjelaskan tahun 2016 untuk belanja hibah yang m encapai Rp422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp419 miliar. Kondisi ini menimbulkan daya beli melemah, dan terjadi perlambatan pertumbuhan per ekonomi an masyarakat.

“Kondisi ini harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya sehingga tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali,” ujarnya.

Menurut dia, tanda-tanda realisasi anggaran tahun 2017 akan kembali rendah sudah mulai terlihat, dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Ia mendesak Gubernur Nurdin Basirun untuk segera memimpin pelaksanaan kegiat an pemerint ahan s ehingga dapat dirasakan masyarakat.

“Permasalahan ini harus diperhatikan serius oleh gubernur,” tegasnya.

Kritikan juga disampaikan fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Ia melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi tahun 2016, dan semester ini karena lemahnya koordinasi antara organisasi perangkat daerah.

Untuk mengatasi permasalahan itu, menurut dia Gubernur Nurdin Basirun harus mampu mengkoor di nasi kan sel ur uh organi sasi pemerintahan daerah itu untuk berakselarasi sejak awal.

“Walaupun kami partai pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap per triwulan dan tidak menumpuk di akhir,” ujarnya, yang juga Sekretaris Partai Gerindra Kepri.

Ia juga meminta agar pemerintah Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah.

“Kepri masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya.

Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.

Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasi onal, j uga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya.

Untuk itu, Pemprov Kepri harus seger a mengerjakan seluruh kegiatan pada awal tahun.

Selain memberi kritik dan saran, seluruh fraksifraksi di DPRD memuji keberhasilan Pemerintah Kepri yang berhasil mempertahankan predikat keuangan Wajar Tanpa Pengecualian selama tujuh tahun berturut-turut. Keberhasilan ini, menunjukkan bahwa lapor an keuangan yang disajikan oleh jajaran Pemprov Kepri sudah berjalan dengan baik.

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri segera menjawab pandangan umum dan masukan dari fraksi-fraksi tersebut.(hk)

Redaktur:Nova Anggraini

Layouter: Syamsul Hidayat

16

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

PASBAR MEMBANGUN

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

MASYARAKAT antusias berobat ke dokter spesialis ketika berada di kawasan terpencil. OSNI WATI

FOTO BERSAMA —Tenaga medis dan dokter spesialis foto bersama ketika melakukan kegiatan di daerah terpencil. OSNIWATI

ANTAR LAYANAN KESEHATAN

Dokter Spesialis Sisiri Daerah Terpencil PASBAR, HALUAN — Di bawah Kepemimpinan Bupati Pasaman Barat H. Syahiran dan Wakil Bupati H. Yulianto terus mendorong agar daerah tersebut keluar dari daerah tertinggal. Karena tiga faktor daerah tertinggal adalah di bidang kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Pasbar Haryunidra mengatakan salah satu Pasbar masih tertinggal adalah di bidang kesehatan. Untuk mengejar

www.harianhaluan.com

ketertinggalan tersebut, dinas kesehatan memiliki program mendekatkan pelayanan dokter spesialis untuk daerah terpencil. Program

jemput bola ini dilakukan mengingat kawasan Pasbar cukup luar, dan daerah 3 T masih ada, terpencil, terluar dan tertinggal.

“Ini adalah program Dinas Kesehatan, upaya kita mendekatkan pelayanan dr. spesialis untuk daerah terpencil,”urai Haryunidra, di Simpang Empat (19/7).

Ia menambahkan, untuk tahun 2017 ini Dinas Kese-

hatan adakan pelayanan daerah terpencil di 6 titik.

“Dan sudah kita laksanakan di 3 titik yakni di Katiagan, Mandiangin, Pulau Panjang dan Ranah Batahan. Sedangkan di 3 titik lagi akan kita lakukan di wilayah terpencil yakni Paraman Ampalu, daerah Talu dan Koto Balingka,”jelas Haryunidra.

Haryunidra menambah-

kan, pelayanan daerah terpencil ini bekerja sama dengan dokter spesialis Rumah Sakit Umun Daerah (RSUD) dan dokter Rumah Sakit Yarsi Simpang Empat.

“Program ini akan terus kita lakukan setiap tahun.

Agar masyarakat kita yang membutuhkan pelayan dokter spesialis bisa memanfaatkan program ini,”kata Haryunidra. (h/ows)

WARGA yang datang berobat dilayani oleh dokter spesialis

PARA dokter spesialis

Redaktur: Atviarni

Layouter: Syamsul Hidayat

B LA

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

17

Liverpool Lepas Leiva ke Lazio LIVERPOOL, HALUAN — Liverpool mengumumkan bahwa transfer Lucas Leiva ke Lazio telah tuntas.

Pemain yang sudah 10 tahun di Liverpool itupun menulis surat perpisahan.

Tak dijelaskan berapa yang didapatkan Liverpool dari penjualan ini. Tapi kabarnya pemain 30 tahun itu dibeli Lazio seharga 5 juta euro.

“Liverpool FC bisa mengonfirmasi bahwa Lucas Leiva hari ini telah bergabung dengan SS Lazio dalam sebuah transfer permanen.

Pemain internasional Brasil itu menuntaskan kepindahannya ke klub Serie A pada hari Selasa usai melakukan tes medis,” ungkap pernyataan resmi Liverpool.

Lucas kesulitan mendapatkan tempat di skuat inti Liverpool, dengan keberadaan Emre Can, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, dan Marko Grujic. Musim lalu dia tampil 24 kali di Premier League dengan waktu bermain 1.103 menit.

Jika di rata-rata, maka Lucas cuma bermain 45,9 menit per laga.

Tapi hal itu tak menodai kisah indah 10 tahun di Liverpool.”-

Liverpool sebagai sebuah klub dan Liverpool sebagai sebuah kota adalah tempat yang unik. Saya rasa itu berbeda dari tempat lainnya di manapun,” ungkap Lucas dalam surat perpisahannya.

“Fansnya merupakan bagian besar dari klub, mungkin bagian terpenting dari klub. Tanpa mereka Liverpool takkan jadi klub yang sama seperti yang saya ucapkan. Terima kasih atas dukungannya, terutama di masa-masa sulit, itu ketika dukungan tersebut sangat terasa. Kita semua tahu bahwa penggemar Liverpool sangatlah spesial dan mereka selalu ada untuk saya. Saya akan selalu menyaksikan dan mendukung Liverpool dan pastinya saya akan

kembali, ke kota untuk menjenguk tempat-teman dan menonton pertandingan ke depannya,” tandasnya.

Selama berkostum The Reds, Lucas bermain pada 346 pertandingan dan meraih trofi Piala Liga Inggris pada musim 2011/2012. Oleh karena itu, demi waktu bermain yang sesuai harapannya, Lucas memilih untuk berganti klub meski dengan berat hati. “Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia dan saya sebenarnya berniat untuk menghabiskan sisa karier saya di sini, tapi makin jarang saya main, saya makin menyadari bahwa saya harus pindah ke klub lain jika ingin main sebanyak yang saya bisa,” ujar Lucas dalam surat perpisahannya dengan Liverpool.

“Sebelum saya memutuskan untuk mengambil kesempatan pindah ke Italia, saya mendiskusikan situasi saya dengan Juergen Klopp dan cara dia menghadapi hal ini sekali lagi memperlihatkan betapa dia menghargai para pemainnya. Saya berterima kasih kepadanya dan semua manajer yang pernah bekerja dengan saya di Liverpool, terutama mereka yang memercayai saya ketika melakukan hal sebaliknya akan lebih mudah. Prioritas saya sekarang adalah menatap babak baru dalam karier saya dengan keyakinan sehingga saya bisa berkontribusi untuk Lazio seperti ketika saya membantu Liverpool,” kata Lucas. (h/dtc)

LUCAS LEIVA

LIPSUS UJIAN TERBUKA FK-UNAND TELITI PENGARUH EKSTRAK DAUN SERIBU PADA KEHAMILAN

Evi Susanti Rengkuh Titel Doktor Biomedik K

EBIASAAN masyarakat tradisional, terutama di daerah-daerah dingin di Pulau Jawa, yaitu kerap mengonsumsi panganan, lalapan, dan obat-0batan dari alam.

Namun, masyarakat mesti berhati-hati, karena daun seribu yang juga sering dikonsumsi sebagai lalapan dan obat, dapat mengganggu kehamilan, hingga berpotensi menyebabkan abortus (gugur sebelum dapat hidup di luar rahim).

Dr. Evi Susanti, S.ST bersama suami tercinta Henri Zoni, SH, MH

BIODATA Nama : Dr. Evi Susanti, S. ST, M. Biomed T TL : Pulau Kijang, 8 Agustus 1973 Pekerjaan : Ketua STIKes Prima Nusantara Bukittinggi - Keluarga

- Pendidikan

-

Zulkifli Dain Rosmawati bin Abu Henri Zoni, SH, MH Efri Pratama Zoni Salsabila Pratami Zoni

(Ayah, Alm) (Ibu, Almh) (Suami) (Anak) (Anak)

-

SDN 3 Pulau Kijang SMPN 1 Pulau Kijang SMAN 1 Pulau Kijang Akper Perintis Bukittinggi D3 Kebidanan Univ. Prima Medan D4 Maternitas USU Medan S2 Biomedik FK-Unand S3 Biomedik FK-Unand

(1986) (1989) (1992) (1995) (1996) (2000) (2008) (2017)

Hasil riset itu ditemukan Dr. Evi Susanti, S.ST, M.Biomed, dalam penelitian disertasinya yang berjudul, Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Seribu (Achileam millefolium L) Terhadap Kadar, Cyclooxygenase-2, Progesteron dan Matriks Metalloprotease-8 pada Tikus Betina yang Mengalami Abortus— Sebuah Penelitian Eksperimental pada Tikus Percobaan (Rattus norvegicus).

Penelitian itu pula yang mengantarkan Evi Susanti menjadi doktor ke-65 yang ditelurkan Program Pascasarja S3 Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (FK Unand), setelah ia berhasil memertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji, dalam sidang Ujian Promosi Doktor di Aula FK-Unand, Rabu (19/7).

“Dengan penelitian ini kami melihat bagaimana pengaruh pemberian ekstrak daun seribu ini secara biomolekuler. Ternyata memang berpengaruh pada kehamilan.

Jadi, wanita hamil jangan sampai mengonsumsi ekstrak daun seribu. Karena selama ini, penggunaannya kerap dilakukan sebagai pengobatan tradisional dan lalapan, terutama pada masyarakat Jawa,” kata Evi yang berhasil meraih gelar Doktor dengan

Dr. dr. Evi Susanti, S.ST, M.Biomed bersama suami, anak, penguji undangan akademik, dan sejawat www.harianhaluan.com

SAMBUTAN Wakil Dekan I FK Unand Dr. dr. Rika Susanti, SpF

yudisium sangat memuaskan.

Evi melanjutkan, daun seribu mengandung steroid, sehingga dapat menyebabkan abortus. Meskipun sejauh ini kasus abortus jarang diketahui penyebabnya. Karena bisa juga terjadi karena bahan kimia lain atau secara genetik. “Ke depan, penelitian ini akan saya kembangkan, dan menjadi menarik untuk dikembangkan oleh peneliti yang lain, terutama soal keterkaitannya dengan proses induksi,” katanya lagi.

Sementara dalam sambutannya, Dekan FK Unand melalui Wakil Dekan I Dr. dr.

Rika Susanti, SpF mengatakan, Dr. Evi diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini secara lebih dalam, agar efek positif dari penelitian tersebut benar-benar dapat dirasakan

PENGALUNGAN medali gelar doktor kepada Dr. Evi Susanti, S.ST, M.Biomed oleh Prof. Dr. dr.

Yanwirasti, PA(K) selaku Promotor penelitian.

oleh masyarakat secara umum.

“Untuk Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini, kami dari FK Unand berharap agar dapat diseminarkan, atau bahkan dipatenkan. Dan, dilakukan penelitian lanjutannya terlebih dahulu,” kata Rika.

Bertindak selaku promotor dalam penelitian ini,

Dr. dr. Evi Susanti, S.ST, M.Biomed bersama orang-orang terdekat.

Prof. Dr. dr. Yanwirasti, PA(K), didampingi Dr. dra. Arni Amir, MS selaku Kopromotor 1 dan Dr. Gusti Revilla, M.Kes selaku Kopromotor 2. Sedangkan sekretaris Prodi S3 Biomedik FK Unand Dr. dr.

Afriwadi, SpKO bertindak selaku ketua sidang.

Ada pun Dewan Penguji

dalam sidang ujian terbuka kali ini antara lain, Prof. Dr. Fadil Oenzil, PhD, SpGK; Prof.

Dr. dr. Ellyza Nasrul, SpPK(K); Dr. dr. Hafni Bachtiar, MPH, FisPH, FisCM; Dr. Yufri Aldi, M.Si, Apt; dan Dr. Syamsurizal, M. Biomed selaku penguji eksternal dari Universitas Negeri Padang.

Dewan penguji dan Kopromotor dalam sidang ujian terbuka promosi doktor Dr. Evi Susanti, S.ST, M. Biomed.

Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

HADAPI RAFHELY SPECS CUP

Rafhely Datangkan Pelatih Asing DIKALAHKAN MALAYSIA 3-0

Indonesia Unggul Secara Statistik BANGKOK, HALUAN — Timnas Indonesia U-22 mengawali kiprah pada kualifikasi Piala Asia U-23 2018 dengan hasil mengecewakan. Timnas Indonesia U-22 takluk 0-3 dari Malaysia pada laga perdana Grup H di Supachalasai National Stadium Bangkok, Rabu (19/7). Meski kalah secara hasil, namun Indonesia unggul secara statistik.

Tim asuhan Luis Milla takluk setelah gawang Satria Tama kebobolan tiga gol oleh Syafiq Ahmad pada menit keempat, Jafri Hisyam (19'), dan N. Thanabalan (30').

Kendati bermain lebih baik di babak kedua, Timnas Indonesia U-22 tidak mampu mencetak gol untuk memperkecil skor atau pun menyamakan kedudukan.

Dari data statistik Labbola, Timnas Indonesia U-22 sebenarnya tidak kalah dari tim yang diarsiteki Ong Kim Swee selama 90 menit. Bahkan, Timnas Indonesia U-22 unggul penguasaan bola 55 persen berbanding 45 persen milik Malaysia.

Timnas Indonesia U-22 juga lebih baik dalam hal percobaan tendangan ke gawang lawan. Tim Garuda Muda melakukan 11 percobaan dengan tiga mengarah ke gawang sedangkan Harimau Muda melakukan 8 percobaan, di mana tiga mengarah ke gawang.

Sementara itu, akurasi umpan pemain Timnas Indonesia U-22 mencapai 79 persen dan 65 persen tekel sukses. Dalam dua hal ini Bagas Adi Nugroho dan kawan-kawan unggul dari Malaysia yang mencatat 77 persen akurasi umpan dan 52 persen tekel sukses.

Timnas Indonesia U-22 juga mendapatkan sembilan kali sepak pojok. Sayangnya, Timnas Indonesia U-22 tidak mampu memanfaatkan satu pun peluang dari sepak pojok sedangkan Malaysia mencetak satu gol dari empat kesempatan melalui sepak pojok.

Kegagalan Timnas Indonesia U22 meraih hasil positif walau cukup baik dari segi statistik disebabkan penampilan buruk di babak pertama.

Hal itu juga berujung kebobolan tiga gol yang dialami kiper, Satria Tama.

Selain itu, Timnas Indonesia U22 juga kesulitan mengejar ketertinggalan setelah kartu merah yang didapat pemain pengganti, Asnawi Mangku Alam, pada menit ke-69.

Kekalahan 0-3 dari Malaysia ini juga membuat Timnas Indonesia U-22 berada di dasar klasemen sementara Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2018. (h/bln)

PADANG, HALUAN — Tim futsal Rafhely FC sangat serius mempersiapkan diri menghadapi Turnamen Rafhely Specs VII 2017.

Mereka mendatangkan pelatih asal Malaysia, Qusmaini Noor, untuk melatih Rafhely FC. Pelatih pemegang lisensi Level 2 AFC itu, mendarat di Padang Rabu (12/7) lalu, dan langsung melatih tim Rafhely FC, yang sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Liga Futsal Nusantara (LFN) Sumbar 2017. Dengan didampingi asisten pelatih Andrian Andika, Qusmaini langsung memberikan latihan dengan materi yang sama sekali baru. Hal ini membuat para pemain sangat bersemangat melahap materi latihan.

Qusmaini mengaku terkesan pada pandangan pertama dengan para pemain Rafhely, yang dinilainya sangat bersemangat, ngotot, dan memperlihatkan kecepatan. ”Saya kira para pemain menunjukkan ciri khas futsal Indonesia yang saya tahu, yaitu ngotot, punya kecepatan, dan punya ciri permainan counter yang sangat baik. Bicara soal basic futsal para pemain, mereka lebih bagus dari pemainpemain Timnas futsal Brunei Darussalam,” ujar Qusmaini beberapa waktu lalu.

Walau begitu, Qusmaini mengakui materi latihan pertama ini diberikannya lebih untuk menguji intelegensia dan pembacaan permainan para pemainnya. “Setahap demi

PELATIH ASING—Pelatih Rafhely FC asal Malaysia Qusmaini memberikan pengarahan kepada pemain. Rafhely FC bersiap menghadapi Rafhely Specs Cup 2017 yang akan digelar akhir bulan ini. IST

setahap kita akan berikan latihan pergerakan, taktikal, dan strategi,” katanya.

Pemilik Rafhely FC, H. Yasman Yanusar mengatakan, didatangkannya pelatih asal Negara Jiran tersebut berharap akan ada transfer ilmu kepada para pemain.

Karena dengan reputasi dan kemampuan melatih yang dimiliki Qusmaini, diharapkan akan banyak ilmu-ilmu futsal terbaru yang didapatkan.

Pemain-pemain yang akan diturunkan Rafhely di turnamen Rafhely Specs 2017 yang akan

digelar 29 Juli-3 Agustus 2017, mayoritas adalah mantan pemain eks PON Sumbar 2016, dikolaborasikan dengan sejumlah pemain muda potensial.

Tim yang disiapkan untuk turnamen ini, juga menjadi bagian persiapan menghadapi Liga

Futsal Nusantara (LFN) 2017 Sumbar, yang rencananya digelar September mendatang. ”Khusus untuk Rafhely Specs, kita juga diperkuat beberapa pemain senior eks PON 2012, seperti Rahmad Budiman, Ade Andyka, dan Ori Effendi,” bebernya. (h/san)

Polres Sijunjung Jalin Kemitraan Lewat Olahraga SIJUNJUNG,HALUAN — Polres Sijunjung menjalin persahabatan dan kemitraan dengan masyarakat melalui olahraga bulutangkis. Hal tersebut dibuktikan dengan digelarnya Giat Persahabatan Bulutangkis antara Polres Sijunjung dengan komunitas pecinta bulutangkis di Kenagarian Padang Sibusuk yang tergabung dalam PB Montella, Selasa (18/7).

Acara tersebut dibuka secara langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Imran Amir S.Ik, MH didampingi Kabag Ops Kompol Didik Pujianto.

“Ini sebuah kehormatan bagi selaku personil Polres Sijunjung untuk melakukan pertandingan persahabatan dengan PB Montella dalam rangka menjalin kemitraan dengan masyarakat. Mudah-

KAPOLRES Sijunjung AKBP Imran Amir S.IK,MH beserta rombongan PB Polres Sijunjung berfoto bersama dengan PB Montella sebelum melaksanakan pertandingan persahabatan, Selasa (18/7) di Hall PB Montella Kecamatan Kupitan. IST

mudahan kebersamaan antara PB Montella dengan PB Polres Sijunjung tetap terjalin hingga kedepannya,” ujar Kapolres.

Imran Amir juga meyampaikan bahwa even olahraga ini selain menjadi salah satu bentuk kemitraan, juga sebagai salah satu upaya membangun kede-

katan emosional antara warga masyarakat dengan pihak kepolisian sehingga bisa menimbulkan jalinan hubungan yang harmonis yang akan mendukung kelancaran dalam pelaksanaan tugas pihak kepolisian.

Selain itu, warga masyarakat merupakan salah satu mitra

Polres Sijunjung dalam menekan tindak kejahatan, penyalahgunaan narkotika serta menjaga keamanan lingkungan terhadap para warga lainnya. Kerjasama dan kemitraan tersebut sangat dibutuhkan mengingat potensi kejahatan dilingkungan yang cukup besar didukung dengan

banyaknya kasus yang menimpa para warga.

“Mudah-mudahan dengan digelarnya acara tersebut, kedepannya bisa melakukan komunikasi,tukar informasi serta kemitraan dalam menciptakan situasi yang kondusif, aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika baik diri s endiri maupun orang lain,” ujarnya Sementara itu, Ketua PB Montella Haditatullah Montella mengatakan bahwa pertandingan bulutangkis persahabatan tersebut bisa dijadikan ajang silaturahmi dengan pihak Polres Sijunjung sekaligus memeriahkan HUT POLRI ke 71 sehingga komunikasi yang selama ini terjalin bisa berjalan sesuai dengan harapan terjalinnya kemitraan Polri dan warga masyarakat .(h/ogi)

Ganda Putri Pelatnas Dirombak

ANGGIA Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani salah satu ganda campuran Indonesia yang dirombak. NET

JAKARTA, HALUAN — Pelatih kepala ganda putri Indonesia, Eng Hian, merombak beberapa pasangan di Pelatnas PBSI. Langkah ini diambil setelah melihat hasil evaluasi selama enam bulan terakhir, termasuk prestasi di Indonesia Open Super Series 2017.

Dalam turnamen bergengsi tersebut, pasangan Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani mencatat raihan tertinggi, yaitu lolos ke babak empat besar.

Namun, keduanya tetap dipisah oleh Eng Hian.

“Soal hasil evaluasi enam bulanan, ada beberapa pasangan yang dirombak. Misalnya Anggia/

Ketut, walaupun hasil mereka di Indonesia Open tidak jelek. Dari setengah tahun ini menurut saya ada yang kurang dari mereka, baik teknis maupun nonteknis,” ujar Eng Hian, Rabu (19/7).

Ketut bakal diduetkan dengan Rosyita Eka Putri Sari, yang sebelumnya berpasangan dengan Della Destiara Haris. Keduanya bakal memulai debut pada SEA Games Kuala Lumpur 2017. Eng juga menyebutkan dari hasil evaluasinya tersebut awalnya ada beberapa pemain yang akan didegradasi. Tetapi, berkaca pada suksesnya kombinasi pasangan juniorsenior Greysia Polii/Apriani Raha-

yu, Eng mengurungkan niatnya.

Dia malah ingin mencoba pemainpemain tersebut untuk membimbing junior.

“Ada pasangan yang tidak mungkin dilanjutkan lagi. Memang ada rencana beberapa pemain yang mau didegradasi. Namun saya pikir ulang dan melihat program Greysia/ Apriani. Kenapa enggak saya minta mereka angkat yang junior? Secara moril maupun kepercayaan diri pemain-pemain muda,” ujar Eng yang dijumpai di Pelatnas Cipayung.

Eng Hian mengatakan jika pemain muda tersebut memang tidak bisa berkembang maka akan di degradasi. “Saya akan lihat

perkembangan pasangan-pasangan baru ini, apakah yang senior mampu membawa yang junior?

Kalau nggak bisa juga, dengan kemampuan dia, ya sudah waktunya out. Mau bagaimana lagi?

Dipasangkan sama siapa pun ennggak bisa, kan?” tambahnya.

Eng Hian menegaskanakan memantau perkembangan pasangan senior-junior ganda putri Indonesia hingga akhir 2017. Sementara itu, pasangan yang tetap berpartner adalah Greysia/Apriani. Sedangkan pasangan main Anggia, Della, Tiara Rosalia Nuraidah, Rizki Amelia Pradipta dan Nisak Puji Lestari akan diumumkan lebih lanjut. (h/bln)

Lorenzo Gabung Honda Musim Depan JAKARTA, HALUAN — Jorge Lorenzo saat ini sedang menjalani musim pertama dengan tim pabrikan Ducati.

Tapi ada rumor kalau musim depan ia bisa bergabung dengan tim pabrikan Honda. Setelah sembilan musim berkiprah untuk tim pabrikan Yamaha di kelas primer, Lorenzo memulai petualangan baru bersama Ducati musim ini. Tapi sejauh ini hasilnya belum memuaskan.

Dari sembilan seri balapan di 2017, juara dunia tiga kali MotoGP itu baru punya pencapaian terbaik finis ketiga di Jerez. Lorenzo juga cuma finis lima besar pada satu kesempatan lain. Hasil tak memuaskan itu pada prosesnya memunculkan ruwww.harianhaluan.com

mor. Laporan di diariogol.com, yang dilansir tiscali.it, menyatakan bahwa Lorenzo bisa saja pindah ke tim Repsol Honda untuk menggantikan Dani Pedrosa sebagai rekan Marc Marquez musim depan.

Dikatakan lebih lanjut oleh laporan tersebut, Lorenzo dan Honda sudah sempat menjalin komunikasi tahun lalu walaupun pada akhirnya tak ada kesepakatan apa-apa.Pedrosa sendiri sebenarnya masih terikat kontrak dengan tim Repsol Honda sampai dengan akhir tahun 2018 mendatang. Kontrak itu disepakati pada tahun 2016 lalu. Ia sudah menghabiskan seluruh kariernya di kelas primer sejauh ini dengan

Repsol Honda.

Sepanjang karier Pedrosa di kelas primer sedari 2006, pencapaian terbaiknya adalah tiga kali menjadi runner-up di akhir musim yakni pada 2007, 2010, dan 2012.

Menariknya, Pedrosa sudah punya tiga rekan satu tim berbeda di Repsol Honda yang kesemuanya sudah pernah merasakan gelar juara dunia MotoGP: mendiang Nicky Hayden (2006), Casey Stoner (2011), dan Marquez (2013, 2014, 2016).

Saat ini Pedrosa berada di peringkat kelima papan klasemen, ketinggalan 26 poin dari Marquez yang berada di puncak klasemen, dan unggul 38 angka dari Lorenzo di posisi kesembilan. (h/dtc) Redaktur: Arda Sani

Layouter: Luther

NASIONAL

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

19

Usai Diperiksa, Legislator PKS Ditahan KPK JAKARTA, HALUAN — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menahan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yudi Widiana Adia usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di kantor KPK, Rabu (19/7).

WASPADA GUNUNG SINABUNG — Masih tingginya aktivitas gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumut, membuat material vulkanik menumpuk dan membentuk kubah lava di puncak gunung tersebut.

Saat ini, volume kubah lava tersebut mencapai 1,7 juta kubik.

Yudi diperiksa sebagai tersangka kasus korupsi proyek jalan di Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara. Usai diperiksa sore tadi (kemarin,red), dia langsung ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan.

Yudi langsung mengenakan rompi oranye tahanan KPK. Ia lalu diangkut ke Rutan Guntur untuk ditahan. Yudi mengklaim, bahwaý dia hanya menjadi korban pencatutan nama terkait kasus korupsi proyek jalan milik Kementerian PUPR di Maluku dan Maluku Utara.

Mengenakan rompi tahanan, Po-

litikus PKS itu masih sempat mengumbar senyum, seraya melontarkan beberapa pernyataan. ”Saya senang untuk segera diadili,” kata Yudi.

Dikonfirmasi mengenai uang suap Rp4 miliar yang diduga diterimanya dari Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng terkait dana aspirasi untuk proyek jalan, Yudi mengklaim cuma menjadi korban.

“Sebenarnya saya tuh korban pencatutan,” kata Yudi.

Ditanyai lebih jauh siapa yang mencatutnya, ia menyebut sudah dijelaskan dalam persidangan ketika

masih menjadi saksi. “Saya sudah jelaskan kepada penyidik secara terang dan benderang,” ujarnya.

Atas perbuatannya, Yudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Untuk diketahui, dalam kasus suap ini, sejumlah anggota Komisi V DPR RI, telah lebih dahulu dijerat penyidik KPK, antara lain Damayanti Wisnu Putranti, Musa Zainuddin, Andi Taufan Tiro dan Budi Suprianto. Tapi, KPK mengaku penyidikan ini belum berakhir di Yudi. Pasalnya, penyidik masih mematangkan buktibukti untuk menjerat pihak Komisi V DPR lainnya. (h/nas/net)

KPK Tetapkan Markus Nari Tersangka Korupsi KTP-el JAKARTA, HALUAN — KPK menetapkan anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Markus Nari sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional (KTP-el) 2011-2013 pada Kemendagri.

“Markus Nari ditetapkan sebagai tersangka, karena diduga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam pengadaan paket penerapan KTP-el tahun 2011-2013 pada Kemendagri, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga negara diduga mengalami kerugian sekurangnya Rp2,3 triliun dari total nilai

paket pengadaan sekitar Rp5,9 triliun,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (19/7).

Markus Nari diduga berperan dalam memuluskan pembahasan dan penambahan anggaran proyek KTPel di DPR. “Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, indikasi peran Markus Nari adalah bersama sejumlah pihak lainnya, Markus Nari diduga memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek KTP-el,” kata Febri.

Kedua, kata Febri, pada 2012 sedang dilakukan pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP-el tahun anggaran 2013 sebesar Rp1,49 triliun. “Markus Nari diduga meminta uang kepada

Irman atau terdakwa I sebanyak Rp5 miliar. Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada tersangka Markus Nari,” tuturnya.

Febri menyatakan, indikasi penerimaan ataupun pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan kasus ini. Terhadap Markus Nari disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sebelumnya, KPK juga telah menetapkan Markus Nari sebagai tersangka dalam dua kasus terkait tindak pidana korupsi pengadaan paket pene-

rapan KTP-el. Pertama, Markus Nari selaku anggota DPR RI periode 2014-2019 diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTPel tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri dengan terdakwa Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Markus Nari juga diduga dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap tersangka Miryam S Haryani dalam kasus indikasi mem-

berikan keterangan tidak benar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada persidangan kasus KTP-el.

Atas perbuatan tersebut, Markus Nari disangkakan melanggar Pasal 21 Undangundang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

KPK juga baru saja menetapkan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-e tahun 2011-2012 pada Kemendagri. Setnov disangka melanggar pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pem-

berantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, KPK juga sudah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Andi disangkakan pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Dalam perkara ini sudah ada 2 orang yang menjalani sidang di pengadilan sebagai terdakwa yaitu mantan Dirjen (Dukcapil) Kemendagri Irman yang dituntut 7 tahun dan pidana densa sejumlah

Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah kewajiban membayar uang pengganti sejumlah 273.700 dolar AS dan Rp2,248 miliar serta 6.000 dolar Singapura subsider 2 tahun penjara.

Selanjutnya mantan Direktur PIAK Kemendagri, Sugiharto yang juga sudah dituntut 5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp400 juta subsider 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp500 juta subsider 1 tahun penjara.

Terdakwa lain adalah anggota DPR dari fraksi Hanura Miryam S Haryani yang didakwa memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan KTP-e dan sudah dalam proses persidangan dengan pembacaan dakwaan pada 13 Juli 2017. (h/rol)

PARLEMENTARIA DPRD AGAM

Wabup Sampaikan Rekomendasi Pansus AGAM, HALUAN — Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria Dt Tumangguang Putiah menyampaikan Rekomendasi Panitia Khusus DPRD Kabupaten Agam terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Agam tahun 2016 dalam rapat paripurna di aula Bappeda Agam.

Sidang paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam, Lazuardi Erman, SH, didampingi Wakil Ketua Suharman.

Dan dihadiri anggota DPRD Agam, Forkopimda, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.

Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan Satria mengatakan, ranperda

setiap tahun merupakan cerminan hasil pelaksanaan tugas dan wewenang dua lembaga mitra, yaitu pemerintah daerah dan DPRD Agam.

“Tahap akhir pembahasan ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, di mana seluruh fraksi menyatakan setuju ranperda dimaksud ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Agam,”

tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD telah melalui tahapan sesuai mekanisme rancangan peraturan daerah, yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah.

Hal ini merupakan realitas yang sudah seharusnya dilakukan, karena pelaksanaan atau kinerja APBD

TANDA TANGAN — Wakil Bupati Agam, Trinda Farhan didampingi pimpinan Dewan, Wakil Ketua Lazuardi Erman, Wakil Ketua Suharman, Plt Sekwan Jetson melakukan tanda tangan usai seidang paripurna.

IST

kata wakil bupati.

Selanjutnya, sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2016 rancangan peraturan daerah yang telah disetujui akan disampaikan kepada Gubernur Sumbar, untuk dievaluasi dalam jangka waktu 15 hari.

Hasil evaluasi gubernur akan ditindak lanjuti bersama. Kalau ada keberhasilan dan kelemahan yang terjadi selama pelaksanaan APBD tahun anggaran 2016, hal ini menjadi tanggungjawab bersama lembaga.

Setelah penyampaikan rekomendasai, dilanjutkan dengan penyampaikan nota penjelasan mengenai ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Agam No. 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha. (h/yat)

PP NOMOR 12 TAHUN 2017

Alaram Bagi Kepala Daerah dan DPRD Sepertinya kita akan memasuki fase baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terhitung tahun 2017, kenapa demikian?

Sebab terhitung tanggal 7 April 2017 yang lalu, Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah telah diundangkan melalui lembaran negara No. 73 tahun 2017.

Tidak main-main, padat dan detailnya pengaturan soal pembinaan dan pengawasan bahwa tahun 2018 nanti akan ada kepala daerah yang akan diberhentikan sementara atau diberhentikan, akan ada anggota DPRD yang tidak diberi gaji 3 bulan bahkan 6 bulan, apa sebab? Mari kita simak!.

Tahun 2018 nanti, pemerintah pusat akan menunjukkan “saing” kegarangannya apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD) www.harianhaluan.com

tidak berjalan dalam koridor peraturan undang-undang yang berlaku baik soal pelayanan publik, harmonisasi dokumen perencanaan dari pusat sampai ke daerah, pembahasan APBD, hingga perizinan dan perda yang telah di batalkan pusat, intinya ketidak patuhan akan berujung sanksi administratif bahkan pemberhentian. Dahulu sudah juga ter”ngiang”, tapi sekarang sudah jadi dan sah PPnya. Kalau ada nanti yang berani cubo, silakan.

Khusus dalam kesempatan ini, saya akan membincang soal pembahasan APBD, di mana selama ini bak “imbau yang sudah kelampauan” bahwa p roses pembahasan “kue pembangunan ini” sering berdinamika antara eksekutif dan legislatif yang berujung kepada keterlambatan pengesahan, atau mengalami cacat proses dengan berbagai kepentingan, kebijaksanaan dan “kebijaksinian”.

Maka era baru yang saya maksud diawal tadi ditandai dengan pengawasan penyelenggaraan yang semakin ketat, di mana audit tidak semata soal anggaran, tapi juga soal kinerja dan harmonisasi, serta konsistensi antar dokumen pembangunan,

tidak ada lagi “penumpang naik di jalan”, artinya semua harus naik di loket/terminal, bak kereta api seluruh program pembangunan harus terdokumentasi lewat tahapan yang sah, termuat di RPJP, RPJMD, lolos di dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setelah melalui proses Musrenbang, kalau tidak? Sorry pak dewan!!.

Selama ini proses pembahasan APBD tepat waktu didorong dengan semangat moral dan reward, pertama bahwa secara moral apabila kue pembangunan ini cepat selesai sudah barang tentu akan cepat terhidang dan dinikmati oleh masyarakat baik berupa insfrastruktur maupun stimulan pertumbuhan ekonomi, kedua secara reward dengan pemberian Dana Insentif Daerah (DID) bagi daerah yang tepat waktu pengesahan APBD-nya.

Tapi, mohon maaf untuk 2018, kabar gembira bagi masyarakat dan kabar pertakut “alarm” bagi para kepala daerah dan anggota DPRD se-Indonesia, bahwa keterlambatan pembahasan dan penetapan APBD akan berujung kosongnya amprah gaji alias tidak dibayarkan gaji selama 6 baik bagi kepala daerah maupun DPRD.

Oleh:

SAFRUDIN NAWAZIR JAMBAK Ketua Fraksi PKS DPRD Agam/ Anggota Banggar

Jika kita simak bunyi pasal 36 ayat 2 huruf a hingga s, berbicara soal sanksi administratif, khusus huruf c soal APBD, di mana kepala daerah yang tidak memberikan laporan pertanggung jawaban kepada dewan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, pada huruf n berbicara soal kepala daerah yang tidak mengajukan ranperda APBD kepada dewan dengan tepat waktu sesuai dengan peraturan per undang-undangan.

Pada pasal 37, ayat 4 mengenai bentuk sanksi administratif dijelaskan berupa, a. Teguran tertulis, b.

Tidak dibayarkan hak keuangan selama tiga bulan, c.

Tidak dibayarkan hak keuangan selama enam bulan, d.

Penundaan evaluasi rancangan peraturan daerah, e.

Pengambilalihan kewenangan perizinan, f. Penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil, g. Mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan, h. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan, dan/atas pemberhentian.

Pada Pasal 44 ayat 1 ,2 dan 3 berbunyi, Pasal 1, kepala daerah dan/atau anggota DPRD yang melakukan pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (21 huruf m, huruf n, dan huruf o dijatuhi sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan.

Pasal 2, hak keuangan yang tidak dibayarkan selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi seluruh hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak keuangan kepala daerah dan serta anggota DPRD. Pasal 3, sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 (enam) bulan seba-

gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh menteri kepada gubernur dan/atau anggota DPRD provinsi, serta oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota dan/atau anggota DPRD kabupaten/ kota.

Meskipun demikian, pada ayat 9 pasal 44 dijelaskan bahwa sanksi administratif berupa tidak dibayarkanya hak keuangan anggota DPRD akibat terlambatnya pembahasan APBD tidak berlaku apabila pemda terlambat mengajukanya ke DPRD, maka jika kita cermati pasal ini dokumentasi berupa pengagendaan dan notulensi berbagai forum pembahasan APBD tidak lagi bisa diabaikan seandainya terjadi penelitian sebab-sebab terlambatnya pembahasan APBD. Maka, dengan diberlakukannya PP No 12 tahun 2017 ini, akan mendorong pembenahan sistem pemerintahan yang baik, pertama menguatkan posisi para Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang di daerah kita kenal dengan inspektorat, meningkatan kewaspadaan kepala daerah dan DPRD dalam komitmennya untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintah daerah yang unggul (champion regency) dan mendorong segeranya dilakukan e-government baik berupa e-planning, e-budgetting dan sebagainya.

Begitu juga soal penyelenggaraan pemerintahan daerah di luar APBD, seorang kepala daerah bisa diberhentikan sementara, atau selamanya apabila tidak mematuhi berbagai peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk keluar negeri tanpa izin, atau memperlambat izin sesuatu pelayanan atau tidak melaksanakan program strategis nasio.

Maka, marilah masuk ke quadran diskusi dan berdebat soal substansi pembahasan anggaran mengenai isu kesejahteraan dan kemakmuran dan saatnya berhenti berdepat soal proses dan sistem yang tidak lagi guna diperdebatkan, sehingga waktu terkuras habis pada hal yang tidak substansial, sementara nanti APBD harus disyahkan dalam tempo yang tidak lagi bisa dikompromikan, inilah alaram yang dimaksud yang akan berbunyi pada tahun anggaran 2018 nanti. (*)

Redaktur: Nasrizal

Layouter: Luther

20

TANAH DATAR

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

TIAP TAHUN

SatuOPD,SatuInovasi BATUSANGKAR, HALUAN - Pemkab menargetkan satu inovasi dalam setahun, yang dilakukan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kita harapkan masing-masing OPD mampu melahirkan inovasi dalam bentuk program atau kegiatan, minimal satu inovasi dalam setahun,” kata Wakil Bupati Tanah Datar, Zuldafri Darma saat membuka workshop inovasi pemerintahan daerah di Batusangkar, Selasa.

Wabup menyebutkan kegiatan ini mampu membuka cakrawala berpikir pimpinan OPD untuk membuat program inovasi di tengah keterbatasan anggaran daerah.

“Dengan workshop ini akan ada banyak inovasi baru yang bisa diaplikasikan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Ia meminta OPD lain dapat belajar ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mampu masuk Top 99 Inovasi Pemerintah Daerah.

“Mengapa Dinas Dukcapil mampu membuat inovasi dalam keterbatasan anggaran yang sama dengan OPD lain, silakan belajar dari Dinas Dukcapil,” lanjutnya.

Sementara, Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan potensi daerah yang dimiliki jangan dianggap hal biasa, padahal dengan sedikit inovasi, potensi daerah tersebut bisa menjadi hal yang luar biasa.

Ia menyebutkan inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah, baik di tingkat pusat hingga daerah agar pemerintah memiliki daya saing yang cukup tinggi di tingkat global.

“Saat ini Indonesia menghadapi permasalahan global terkait inovasi yang dilakukan pemerintah daerah,” tambahnya.

Ia menyebutkan inovasi pemerintahan daerah adalah harga mati, jadi pihaknya terus mendorong untuk menerapkan prinsip pemerintahan inovasi tiada henti. Inovasi harus menjadi sebuah gerakan menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah, katanya.

Peserta yang mengikuti workshop inovasi pemerintah daerah adalah Staf Ahli Bupati Zulkifli, Asisten III Setdakab Azwar Rabain, Kabag Organisasi Adriyanti Rustam, kepala dan sekretaris OPD dan camat. (h/*)

Bupati Instruksikan Pacu Pembangunan BATUSANGKAR, HALUAN – Bupati Tanah Datar H.Irdinansyah Tarmizi mengingatkan kepada seluruh pimpinan SKPD di jajaran Pemkab Tanah Datar untuk senantiasa memacu program kegiatan.

Mengingat tahun anggaran yang tengah berjalan sudah memasuki triwulan III, semua kegiatan harus dipacu, agar tidak terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) di akhir tahun anggaran nantinya.

Demikian ditegaskan Bupati Tanah Datar H.Irdinansyah Tarmizi saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan SKPD Triwulan II di aula kantor bupati, Jumat

(14/7).

“Kita saat ini berpacu dengan waktu melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan tahun sebelumnya mengingat tahun anggaran 2017 hanya menyisakan 6 bulan lagi dan ini bukan waktu yang lama,” tegas Bupati H.Irdinansyah Tarmizi.

Bupati mengingatkan, dalam pelaksanaan kegiatan, jangan sampai terjadi kegaga-

BUPATI H.Irdinansyah Tarmizi menyampaikan naskah Ranperda tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota legislatif yang diterima Wakil Ketua Dewan Irman didampingi Saidani. EMRIZAL.

67,9 Persen Warga Sudah Nikmati JKN BATUSANGKAR,HALUAN - Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi mengatakan sebanyak 229.333 orang atau mencapai 67,8 persen warga di daerahnya telah ikut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Mereka telah mempunyai kartu JKN dan memanfaatkannya untuk mendapatkan perawatan dan berobat,” katanya saat acara rapat koordinasi pimpinan RSUD se-Sumbar di Batusangkar, Kamis (13/7).

Dalam rapat koordinasi dengan tema percepatan klaim JKN rumah sakit itu, bupati menyebutkan, warga Tanah Datar yang ikut program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terintegrasi JKN sebanyak 62.279 orang, program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebanyak 113.956 orang.

Kemudian, program asuransi kesehatan (Askes) Aparatur Sipil Negara sebanyak 33.521 orang, program Asabri dan Aspol bagi anggota TNI dan Polri sebanyak 6.310 orang, dan program BPJS Kesehatan mandiri sebanyak 13.267 orang.

“Sasaran pemerintah dari program JKN ini adalah seluruh penduduk Indo-

nesia memiliki jaminan kesehatan pada 1 Januari 2019, di mana untuk Sumbar, Tanah Datar sebagai pilot proyek,” tambahnya.

Bupati H.Irdinansyah Tarmizi mengharapkan dengan program Jamkesda akan dapat merangkum seluruh masyarakat miskin atau kurang mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

“Sementara Badan Amil Zakat (BAZ) Tanah Datar juga punya komitmen untuk membantu masyarakat miskin yang sedang sakit dapat dibayarkan premi jaminan progam JKN selama satu tahun,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar, Merry Yuliesday mengatakan program JKN ini bersifat wajib di mana pada 2019 seluruh masyarakat sudah memiliki jaminan kesehatan sehingga sosialisasi program ini terus ditingkatkan.

Merry m enyebutkan pelaksanaan program JKN sampai saat ini terdapat banyak perubahan peraturan pelaksananya sehingga diharapkan instansi terkait dapat segera memahaminya dan tidak mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program JKN.(h/emz .

DPRD Pertanyakan Silpa APBD 2016 BATUSANGKAR, HALUAN Anggota DPRD Tanah Datar Syafruddin Tasman mempertanyakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang cukup besar pada APBD 20 16 sebesar Rp 80 miliar lebih.

“Pada tahun anggaran 2016, Silpa tersebut sebesar Rp80,121 miliar, mengapa jumlahnya cukup besar, apa kah hal ini disengaja, mohon penjelasan,” katanya pada sidang paripurna dewan dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda pertanggungjawaban APBD 2016, Jumat (14/7).

Syafruddin menilai Silpa besar karena banyak program atau kegiatan yang tidak terlaksana sesuai waktunya bahkan terkesan mengulurulur waktu sehingga terpaksa ditunda tahun anggaran berikutnya.

“Kita berharap tahun anggaran 2017 ini serapan dana APBD dapat maksimal dan kegiatan terlaksana tepat waktu, dan tidak terjadi Silpa yang cukup signifikan,” tambah anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Sementara, anggota Fraksi Partai Hanura, Muhamad Haekal mempertanyakan pengelolaan aset pemerintah daerah di mana tidak tercatat dengan baik, bahkan di gunakan oleh orang yang ti dak berhak menggunakannya.

“Menyikapi hal ini, dia mempertanyakan sekitar langkah-langkah yang telah www.harianhaluan.com

lan dalam menyelesaikan satupun kegiatan, hal itu akan merugikan masyarakat, karena tidak berhasil menikmati ke giatan pembangunan yang memang sangat mereka butuh kan.

Sesuai dengan perencanaan yang diprogramkan tahun sebelumnya, semua kegiatan itu betul-betul dibutuhkan oleh semua lapisan warga, namun dalam pelaksanaannya menjadi gagal oleh SKPD terkait.

“Jangan sampai terjadi kelalaian, kegiatan tidak terlaksana ataupun tidak tuntas tentunya merugikan pemerintah daerah dan masyarakat Tanah Datar

disiapkan pemerintah dae rah sehingga temuan BPK RI itu tidak terulang pada tahun berikutnya,” ujarnya.

Pada rapat paripurna itu, tujuh fraksi lainnya juga menyampaikan pandangan umumnya yakni Fraksi Gerindra Afrizal ST, Fraksi Golkar Herman Sugiarto, Fraksi PAN Jasmadi, Fraksi Demokrat Eri Hendri, Fraksi PPP Hafitrizal, Fraksi PDI Perjuangan Asrul Jusan, dan Fraksi Bintang Nasdem Rasman.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Saidani didampingi Wakil Ketua Irman, dan dihadiri 25 anggota dewan, Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan wali nagari. Sebelumnya, dalam nota Ranper da pertanggungjawaban APBD 2016, Bupati Irdinansyah menyampaikan realisasi Pen dapatan Asli Daerah (PAD) Tanah Datar sebesar Rp118, 971 miliar m elebihi dari target sebesar Rp117,484 miliar atau 101,27 persen.

Realisasi Pendapatan daerah sebesar Rp1,188 triliun dari target sebesar Rp1,241 triliun (95,75 persen), yang terdiri dari realisasi PAD, realisasi pendapatan transfer Rp1,062 triliun dari target Rp1,116 triliun, dan realisasi pendapa tan daerah lain yang sah Rp7,523 miliar dari target

Rp7,623 miliar.

Kemudian, anggaran belanja daerah ditargetkan Rp1,236 triliun terealisasi Rp1,106 triliun (89,44 persen) terdiri dari belanja operasi ditargetkan Rp1,022 triliun terealisasi Rp918, 246 miliar, belanja modal ditargetkan Rp210,096 miliar terealiasi Rp187,784 miliar, belanja tanah ditargetkan Rp1,141 miliar terealisasi Rp858,271 juta, dan belanja tak terduga ditar getkan Rp3,955 miliar terea lisasi Rp108,583 juta.

Untuk anggaran dana trans fer ditargetkan Rp145, 591 miliar terealisasi Rp143, 353 miliar (98,46 persen) yang terdiri dari transfer bagi hasil pendaftaran ditargetkan Rp2, 621 miliar terealisasi Rp2,305 miliar, dan transfer bantuan keuangan ditargetkan Rp142, 969 miliar terealisasi 141,048 miliar.

P ada tahun anggaran 2016 ini terdapat defisit sebe sar Rp60,731 miliar, jika ditambah dengan pembiaya an bersih Rp140,852 miliar maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp80,121 miliar.

Bupai H.Irdinansyah Tarmizi mengatakan ke depan pemerintah daerah akan beru paya mempertahankan dan menyempurnakan sesuai per kembangan peraturan sehingga pertanggungjawaban keuangan ini semakin akurat, transparan, dan akuntabel.(h/emz).

secara keseluruhan, masyarakat gagal menikmati berbagai program pembangunan yang dibutuhkannya,” katanya.

Dalam laporan realisasi kemajuan fisik dan keuangan yang disampaikan SKPD melalui e-monev pada kondisi akhir bulan Juni 2017 diperoleh angka kumulatif realisasi fisik mencapai 37,81 % dan realisasi keuangan 31,46%.

“S ecara umum kemajuannya cukup baik, namun bila dilihat dari realisasi bealanja modal dan dana DAK masih berada di bawah target,” terang bupati di hadapan kepala SKPD se Kabupaten Tanah Datar.

Bupati mengharapkan, kegiatan perpacuan perlu digenjot lebih cepat lagi, rendahnya realisasi fisik dan keuangan khususnya DAK akan sangat mempengaruhi pencairan dana DAK dari pemerintah pusat di mana sesuai Permenkeu No 50 tahun 2017 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa pada pasal 165 bahwa penyaluran DAK fisik per bidang untuk Triwulan II paling lambat 21 Juli 2017, di mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dana yang sudah dicairkan pada tahun II harus mencapai 75 %.

Terkait dengan itu bupati minta pengelola kegiatan yakni Pengguna Anggaran (PA), Peja bat Pembuat Komtmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyikapi dengan ini serius selain harus memahami kontrak dan dapat mengendalikan pelaksanaan

sehingga tidak lagi ditemui permasalahan dalam pelak sanaan kegiatan.

Bupati juga ingatkan seluruh pihak lainnya seperti Pokja ULP, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Bendaharawan harus mempedomani aturan yang berlaku dan aturan lain yang mengikat.

Sebelumnya Asisten Ekobang Helfy Rahmi Harun didampingi Kabag Administrasi Pembangunan Audia Safitri memaparkan Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2017 ini memperoleh DAK sebesar Rp 98 miliar dari APBD sebesar Rp1,35 triliun untuk 10 bidang yakni Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pariwisata, Sentra Industri Kecil dan Menengah, Jalan, Pasar dan bidang Irigasi.

“Bidang Kesehatan dan Bidang Jalan menjadi sektor dominan dengan penganggaran sebesar 32,19 % dan 31,06 % dari DAK yang diterima,” kata Helfy.

Dia juga menyampaikan SK PD mempunyai kewajiban mela porkan kemajuan kegiatan sehing ga secara berkala dapat dimoni toring dan dievaluasi guna mengan tisipasi permasa lahan yang ada.

“Pelaporan tahun 2017, Ta nah Datar telah menggunakan Sistem Elektronik Monitoring (SEM) melalui aplikasi e-monev dan akan disampaikan setiap bulannya ke Kantor Staf Kepre sidenan melalui aplikasi Sismon tepra,” tutur Helfy Rahmi Harun. (h/emz).

Legislatif Diharapkan Tingkatkan Kinerja BATUSANGKAR, HALUANPemerintah Kabupaten (Pem kab) Tanah Datar mengharap kan pengaturan pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD setempat dapat meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga legislatif untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

“Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga legislatif untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, dan meningkatkan kinerja, kualitas, dan produktivitas,” jelas Bupati Tanah Datar, Irdinansyah Tarmizi dalam sidang pari-

purna DPD Tanah Datar, Kamis (13/7).

Bupati mengatakan hal itu saat menyampaikan Ranperda tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Tanah Datar dalam sidang paripurna dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman dan dihadiri 25 anggota, dan pimpinan organisasi perangkat daerah.

“Penyampaian ranperda ini tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tent ang keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD,” tambahnya.

Bupati H.Irdinasnsyah

Tarmizi mengemukakan beberapa materi yang diatur dalam ranperda ini adalah penghasilan pimpinan dan anggota meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.

Selain itu juga diberikan tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan pakaian dinas.

Pimpinan DPRD juga memperoleh tunjangan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Sedangkan anggota

DPRD memperoleh tunjangan perumahan dan tran sportasi.

“Dalam ranperda ini juga diatur uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD bila meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya,” kata Bupati.

Sementara Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Irman menyampaikan pembahasan ranperda ini akan segera dilakukan oleh Pansus DPRD dan pimpinan organisasi perangkat daerah.

“Kita berharap pembahasan ranperda ini berjalan lancar dan memperoleh hasil maksimal sehingga dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya. (h/emz)

Sentra Tenun Segera Hadir di Lintau Buo Utara BATUSANGKAR, HALUAN – Dalam waktu dekat ini, segera berdiri sentra produk tenun di wilayah Kecamatan Lintau Buo Utara. Keberadaannya didukung penuh istri wakil presiden Mufidah Jusuf Kalla, yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Kerajinan Nasional.

Sebagai anak Nagari Tanjuang Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara, Ny.Mufidah Jusuf Kalla yang selama ini sangat memberikan perhatian terhadap kemajuan pembangunan kampung halaman nya, telah menyatakan dukungannya terhadap pendirian sentra tenun yang memberi kemajuan bagi industri tradisional di Luhak nan Tuo. Staf Humas Pemkab Tanah Datar Muharwan kepada Haluan di Batusangkar, Selasa (18/7), menyebutkan, bahwa kepastian pendirian sebuah sentra produk tenun di Lintau Buo Utara itu, telah mendapat restu dari Mufidah bersama Bupati Tanah Datar H.Irdinansyah Tarmizi dalam suatu pertemuan khusus di sela-sela kunjungan wapres ke Kota Padang, Sabtu (15/7) lalu.

Dalam pertemuan tersebut Mufidah Jusuf Kalla menyatakan keinginannya yang sudah lama terpendam untuk memajukan berbagai usaha industri kecil dan kerajinan rakyat, terutama yang dikelola oleh kaum ibu di wilayah nagari.

Sebagai tahap awal dilaporkan pada tahun 2017 ini segera dimulai pembangunan gedung produksi tenun dengan anggaran Rp 1,5 miliar melalui DAK Bidang Perindustrian dan Pembangunan Rusunawa 3 lantai dengan kapasitas 37 kamar dan 1 ruang serbaguna dengan anggaran Rp 8,9 miliar melalui APBN. “Saya mengucapkan terima kasih

kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang telah memberi respon cepat, ide saya ditangkap dan ditindaklanjuti untuk pengembangan sentra tenun di Kabupaten Tanah Datar,” tutur Mufidah Jusuf Kalla seperti ditirukan Muharwan.

Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi dalam eksposnya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas perhatian dan dukungan Mufidah Jusuf Kalla dalam memajukan IKM terutama kerajinan tenun di Kabupaten Tanah Datar.

Kerajinan tenun merupakan produk unggulan Kabupaten Tanah Datar yang sudah d ikenal dan semakin diminati oleh masyarakat Sumatera Barat hingga wisatawan luar.

Sampai tahun 2016 ini terdapat dua lokasi produksi tenun, di Pandai

Sikek Kecamatan X Koto dan d i Tanjung Modang Kecamatan Lintau Buo Utara.

Sementara Ny.Emi Irdinansyah Tarmizi selaku Ketua Dekranasda Tanah Datar, pada kesempatan itu juga menyatakan kegembiraannya atas terbentuknya sentra tenun dalam upaya memajukan tingkat ekonomi warga di wilayah Luhak nan Tuo, terutama kaum ibu yang ada di wilayah nagari hingga ke jorong-jorong.

Bupati menyebutkan, bentuk dukungan pemerintah daerah dalam pendirian sentra tenun ini berupa penyediaan lahan seluas 11.710 m persegi di Tigo Jangko. Kondisi ini sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Ka bupaten Tanah Datar ke depan. (h/ emz).

BUPATI H.Irdinansyah Tarmizi saat berbincang dengan istri wapres Mufidah Jusuf Kalla. HUMAS TD Redaktur: Nova Anggraini

Layouter: Yohanes

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Irwan Prayitno Ketua Dewan Penyantun PNP PADANG, HALUAN — Politeknik Negeri Padang (PNP) mengukuhkan lima dewan penyantun periode 2017-2021, Rabu (19/ 7) di ruang pertemuan PNP. Diharapkan dengan adanya dewan penyantun ini bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas PNP ke depan.

Direktur PNP Aidil Zamri mengukuhkan secara langsung Irwan Prayitno, Musliar Kasim, Benny Wendri, Irzawadi dan Husna Maani sebagai dewan penyantun.

“Dewan penyantun ini dibentuk berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 49 Tahun 2014 tentang statute PNP,” ujar Direktur PNP Aidil Zamri, Rabu (19/7).

Lebih jauh dijelaskan oleh Aidil Zamri, pada bagian ke lima pasal 24 ayat 1 dijelaskan bahwa dewan penyantun merupakan organ PNP yang menjalankan fungsi pemberi pertimbangan non akademik dan membantu pengembangan PNP ke depan.

“Tugas dari dewan penyantun adalah pemberi pertimbangan terhadap kebijakan direktur PNP di bidang non akademik.

Kedua, merumuskan saran dan pendapat terhadap kebijakan direktur PNP di bidang non akademik. Turut menghimpun dana untuk pengembangan dan pembangunan PNP dan yang terakhir adalah memberikan pertimbangan kepada direktur PNP dalam pengelolaan PNP,” sebutnya.

PNP saat ini terdiri dari tujuh jurusan dengan delapan program studi D IV dan 12 program studi D III. PNP memiliki mahasiswa aktif sebanyak 3.651 orang dengan jumlah lulusan sebanyak 16.297 orang.

“Para lulusan kami sudah banyak berkiprah di luar negeri maupun dalam negeri. Selain itu PNP juga menggelar kerja sama dengan PT Trakindo untuk prodi D III tenik alat berat dan D III kelistrikan dengan PT PLN,” urainya.

Setelah dewan penyantun tersebut dilantik, kelima dewan penyantun tersebut memutuskan Irwan Prayitno sebagai ketua dewan penyantun dan Benny Wendry sebagai sekretaris. (h/san)

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

21

Mahasiswa Pelaku Perundungan Diberhentikan JAKARTA, HALUAN — Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan, mahasiswa yang menjadi pelaku perundungan atau “bullying” bisa dikeluarkan dari kampus.

“Kalau memang terjadi pelanggaran akademik maka ada sanksi akademik, kalau ada unsur pidana maka diserahkan ke kepolisian. Sanksi terberat, kalau pidana akan dikeluarkan

Ada Beasiswa untuk Kuliah Gratis di Inggris JAKARTA, HALUAN — Ingin melanjutkan studi hingga ke Inggris? Mungkin kamu bisa mencoba peruntungan dengan mengikuti program beasiswa yang ditawarkan ini.

University of Westminster, Inggris menawarkan beasiswa bagi mahasiswa internasional dari negara berkembang termasuk Indonesia. Program ini tersedia bagi kamu yang ingin lanjutkan studi pascasarjana strata dua (S-2) di universitas tersebut.

Beasiswa yang dibuka dua kali dalam setahun ini akan memberikan kamu biaya kuliah penuh, akomodasi, biaya hidup, serta tiket pesawat pulang-pergi ke London.

Cukup menggiurkan? Jika kamu berminat dan hendak mendaftar, sebaiknya perhatikan persyaratan yang diajukan.

Syarat-syaratnya antara lain berstatus mahasiswa internasional dari negara berkembang, lulus sarjana dengan predikat cumlaude, dan membutuhkan dukungan keuangan untuk pendidikan yang lebih baik.

Untuk pengajuan beasiswa kamu juga perlu salinan skor Toefl atau IELTS. Batas akhir pengajuan beasiswa ini yaitu 13 Oktober 2017. Untuk informasi lebih lengkap kamu bisa mengunjungi website University of Westminster.(h)

atau ijazahnya ditarik,” ujar Nasir di Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan tindakan perundungan tidak boleh dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Nasir menjelaskan

pihaknya sudah meminta rektor Universitas Gunadarma untuk melakukan investigasi.

“Kami harap, ini jangan terjadi lagi. Perguruan tinggi adalah institusi pendidikan yang paling tinggi,” katanya.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro tersebut menjelaskan jika mahasiswa melakukan tindakan perundungan, berarti mereka belum dewasa secara

akademik dan diri ada sisi premanisme.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti, Intan Ahmad menyesalkan kejadian tersebut.

“Peristiwa itu sangat menyedihkan dan tidak boleh terjadi.

Apalagi terjadi terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus pula yang bisa berdampak tidak baik secara fisik maupun mental. Ini termasuk pelang-

garan hak asasi manusia,” kata Intan.

Intan menjelaskan mahasiswa yang melakukan perundungan harus diproses supaya dapat memberikan efek jera.

Kasus perundungan kembali terjadi di Universitas Gunadarma. Dalam video yang viral tersebut, mahasiswa kebutuhan khusus “dibully” dan dilempar dengan tong sampah oleh mahasiswa lainnya. (h)

Fakultas Kesmas Unand Akan Gelar AIPHC 2017

WAKIL Bupati Sijunjung Arrival Boy secara bergantian menerima nama-nama mahasiswa KKN-PPM dari ISI Padang Panjang dan IAIN Batusangkar di Balairung Lansek Manih, Rabu (19/7). AZNELDI

Mahasiswa ISI dan IAIN KKN di Sijunjung SIJUNJUNG, HALUAN — Sebanyak 221 mahasiswa dari dua perguruan tinggi di Sumatera Barat, yakni Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang dan IAIN Batusangkar melaksanakan KKN-PPM di Kabupaten Sijunjung.

Kedatangan mahasiswa yang didampingi dosen dari kedua perguruan tinggi itu disambut Wakil Bupati, Arrival Boy, kepala OPD dan camat di Balairung Lansek Manih, Rabu (19/7).

Para mahasiswa tersebut akan melaksanakan KKN PPM selama sebulan di sejumlah nagari di Kabupaten Sijunjung.

ISI Padang Panjang dengan jumlah mahasiswa sebanyak 71 orang serta didampingi enam dosen pembimbing melaksanakan KKN PPM di Nagari Sijunjung, Muaro Bodi, Padang Sibusuk, Palangki dan

Nagari Kandang Baru.

Sementara mahasiswa IAIN dengan jumlah sebanyak 150 serta didampingi tiga dosen pembimbing melaksanakan KKN-PPM di Nagari Kumanis, Tanjung Bonai Aur dan Nagari Tanjung Bonai Aur Selatan.

Wakil Bupati Arrival Boy menyambut baik kedatangan mahasiswa KKN-PPM dari kedua perguruan tinggi di Sumatera Barat tersebut. Ia mengaku kehadiran mahasiswa sangat berarti bagi masyarakat di nagari.

“Terima kasih, kami mendukung dan mengapresiasi kedatangan mahasiswa yang melaksanakan KKN-PPM di Sijunjung.

Kehadiran mahasiswa ini dapat memberikan kontribusi positif bagi nagari, baik di bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan,” ucap Arrival Boy.

Sementara Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat ISI Padang Panjang, Zulkifli menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan dan sambutan dari pemerintah Kabupaten Sijunjung.Hal yang sama juga disampaikan Wakil Rektor IAIN Batusangkar, Rizal.

“Terima kasih atas penerimaan dan penyambutan, kami berharap kerjasama OPD di Pemkab Sijunjung dalam membimbing para mahasiswa selama melaksanakan KKN-PPM di Kabupaten Sijunjung,” ucap Zulkifli dan Rizal.

Sebelumnya, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Syukri menyebutkan, KKNPPM dua perguruan tinggi ini berlangsung selama sebulan, dimulai 19 Juli dan berakhir 18 Agustus mendatang.(h/azn)

PADANG, HALUAN — Fakultas Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Universitas Andalas akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional kesehatan masyarakat, Andalas International Public Health Conference (AIPHC) 2017. Kegiatan puncak AIPHC dijadwalkan pada tanggal 6-7 September 2017, dengan rangkaian acara yang telah dimulai dengan preconference workshop pada 5 September 2017.

AIPHC 2017 akan dilaksanakan bersamaan dengan Musyawarah Nasional ke-5 Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi). Hal itu disampaikan oleh Dekan Fakultas Kesmas Universitas Andalas Defriman Djafri, SKM, MKM, Ph. D, Rabu (19/ 7), di ruang kerjanya.

Dijelaskannya, AIPHC merupakan wadah bagi professional kesehatan masyarakat, akademisi, peneliti, pengambil kebijakan dan mahasiswa untuk saling berbagi keahlian dan pengalaman dalam mengembangkan upaya kesehatan masyarakat yang lebih efektif, terutama bagi pencapaian target SDGs tahun 2030.

“Berkaca dari kegagalan mayoritas negara berkembang termasuk Indonesia dalam mencapai target MDGs 2015 lalu, khususnya indikator kesehatan, diperlukan cara pandang baru penyelesaian masalah kesehatan,” tambahnya.

Tidak dipungkiri bahwa semakin berkembangnya ilmu dan teknologi pengobatan telah berh asil menu runkan angka kematian akibat penyakit dan pemerintah telah memperluas cakupan perlindungan finansial bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional.

“Namun kenapa angka kesakitan masih tinggi, baik penyakit menular maupun Penyakit Tidak Menular (PTM)? Bahkan negara berkembang menghadapi beban ganda penyakit, di saat angka kejadian penyakit menular seperti pneumonia, TBC, demam berdarah dengue masih sangat tinggi. Secara bersamaan, prevalensi PTM seperti kanker, penyakit jantung, diabetes terus meningkat,” ungkapnya.

Disebutkannya, di mana fungsi pencegahan penyakit dan promosi kesehatan saat ini? Pertanyaan ini merupakan cambuk bagi orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan masyarakat untuk memperlihatkan perannya dalam menurunkan angka kejadian penyakit terutama di negara berkembang dengan sumber daya yang terbatas.

Untuk itu, AIPHC 2017 mengangkat tema utama ”Improving Health Promotion and Disease Prevention Strategies for Health Development Agenda of SDGs”.

Tema utama ini akan dibahas dalam tiga diskusi panel oleh ahli kesehatan masyarakat bereputasi internasional.

AIPHC 2017 akan mendatangkan lima pembicara dari luar negeri, dua Dirjen Kementerian Kesehatan dan ahli kesehatan masyarakat dari Universitas Gadjah Mada dan Universitas Diponegoro. Lebih lanjut ia mengatakan, AIPHC mengakomodir diseminasi hasil penelitian bidang kesehatan masyarakat yang dapat dipresentasikan, baik secara oral maupun poster. (h/rel)

TERBESAR DI ASIA TENGGARA

Rp 80 M Dialokasikan untuk Universitas Islam Internasional Indonesia JAKARTA, HALUAN — Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher mengatakan pihaknya telah menyetujui rencana anggaran yang disusun pemerintah untuk pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Hal ini dinyatakan setelah Ali dan jajarannya mendapat penjelasan dan melakukan konsultasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

www.harianhaluan.com

“Setuju, karena posisisnya adalah negeri, maka ada kewajiban pemerintah menjalankan fungsi-fungsi eksekutifnya, DPR anggarannya harus mengintervensi itu,” kata Ali di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Ali melanjutkan, Komisi VIII DPR juga telah mendapat kejelasan dari Menteri Agama Lukman Hakim

Saifuddin mengenai anggaran Rp80 miliar untuk perencanaan. Anggaran pendirian UIII ini diketahui akan masuk APBN-P 2017 dan 2018.

“Kemarin itu masih ada keraguan karena ada plot anggaran tapi p rosesnya belum kami tempuh sementara kami berkehendak bahwa prinsip-prinsip penganggaran itu menggunakan keuangan negara. Oleh karena

itu kami ingin mendapatkan klasifikasi, klarifikasi dan verifikasi dari pemerintah,” kata dia.

Hadir pula dalam rapat tersebut tim pendirian UIII untuk menjelaskan mengenai konsep dan kurikulum universitas yang dicanangkan menjadi kampus riset keislaman ini.

“Jadi kami menjelaskan tentang latar belakang, konsepnya dan juga apa yang

akan dilakukan, bagaimana kemajuannya. Alhamdulillah teman-teman komisi VIII sangat mendukung,” ujar JK. Sebelumnya, JK menyatakan total anggaran pendirian kampus pascasarjana ini sebesar Rp1,5 triliun.

Pembangunan UIII akan dimulai tahun ini dan direncanakan mulai beroperasi pada 2019.

Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)

dicanangkan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara.

Kampus UIII akan dibangun di kawasan Cimanggis, Depok. Saat ini sudah dalam tahap pembangunan arsitektur dan pembentukan konsep penasehat internasional atau international advisory.

UIII nantinya akan menampung pendidikan tinggi bidang keislaman tingkat S2 dan S-3, dengan kurikulum yang mengarah ke penelitian

Redaktur: Nova Anggraini

dan pengembangan. Dalam pengembangan kurikulum UIII, pemerintah berkerjasama dengan banyak negara.

Rencananya pembangunan gedung Kampus UIII dimulai tahun ini dan dicanangkan dapat beroperasi 2019 mendatang.

“Negara-negara Islam, Amerika, Kanada, Australia, kita kerjasama semua. Kan juga banyak Islamic Center di situ,” ujar JK.(h)

Layouter: Irvand

22

KAMIS, 20 JULI 2017 / 25 Syawal 1438 H

Harian

Mencerdaskan Kehidupan

Banyak Lahan Belum Diproduktifkan PADANG, HALUAN —Masih banyak lahan tidur yang belum dikelola oleh masyarakat saat ini. Padahal jika kita manfaatkan lahan tersebut untuk menanam terong, cabe atau tomat maka bisa menambah pendapatkan keluarga, yang penting harus tekun dan fokus walaupun hanya sebagai kegiatan sampingan.

Hal ini disampaikan oleh Serka M Nazar Bintara Kodim 0312/Padang pada saat melaksanakan perawatan tanaman tomat, terong dan cabe di lahan percontohan Kodim 0312/Padang .

Selain segar, ternyata tomat memiliki berbagai keuntungan bagi kesehatan. Sebagai contoh,

memakan tomat lebih dari dua kali setiap minggu dapat mengurangi risiko kanker prostat dari 21% hingga 43%. Kandungan likopen pada tomat mampu membantu melindungi perempuan dari cervical dysplasia, istilah kedokteran atas kehadiran berbagai perubahan prakanker dari sel-sel yang membentuk lapisan dalam dari leher rahim, mulut rahim ke dalam kandungan. Karena itu, kandungan likopen pada tomat mampu mengurangi risiko kanker payudara, rahim, dan paru-paru.

Selain itu, likopen juga disebutsebut mampu mengurangi risiko penyakit jantung. Demikian Penrem 032/Wbr. (h/dn/*)

PRODUKTIF — Serka M Nazar Bintara Kodim 0312/Padang melaksanakan perawatan tanaman tomat, terong dan cabe di lahan percontohan Kodim 0312/Padang. PENDREM

12 CALON BERTARUNG

3 Nagari di Pasaman Helat Pilwana PASAMAN, HALUAN — Sebanyak 12 kandidat calon Walinagari bertarung memperebutkan kursi orang nomor satu di tiga nagari yang tengah menyelenggarakan Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak di Kabupaten Pasaman, periode 2017-2023 pada 6 Agustus 2017 mendatang.

Adapun ketiga nagari itu, yakni Nagari Kotanopan, Kecamatan Rao Utara, Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan dan Nagari Padanggelugur, Kecamatan Padanggelugur.

Sementara 12 calon walinagari itu, terdiri dari, Abdul Rahman,SH, Irwan Gultom, SE dan Saharuddin (Incumbent) di Nagari Padanggelugur. Sementara di Nagari Kotanopan, terdiri dari Hamdan, M.Ansyari Lubis (Incumbent), Borkat, Kardel dan Ahmad Daut. Di Nagari Tanjung Betung, terdiri dari Abdul haris (Incumbent), Budiman, M. Diar dan Rafli, S.Pdi. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari (Pemnag) Kabupaten Pasaman, Afnita mengatakan, sejumlah tahapan sudah dilewati para masing-masing cawanag tersebut, termasuk pengundian nomor urut yang diselenggarakan beberapa hari lalu. “Masing-masing cawanag sudah miliki nomor urut. Itu (nomor urut) yang

akan mereka jual ke masyarakat selain dari visi misi serta program,” kata Afnita, kemarin.

Ia berharap, pelaksanaan pilwana serentak untuk kali kedua di daerah itu berlangsung aman dan kondusif.

Masyarakat, kata dia, bebas menentukan pilihan yang menurut mereka terbaik dan mampu membawa kemajuan dan kesejahteraan di nagari. ”Silahkan jual programnya ke masyarakat. Dengan begitu masyarakat akan akan punya pilihan yang pas, siapa yang bakal menjadi pemimpinnya di nagari itu nanti. Kita harap, aman dan kondusiflah,” imbuhnya.

Pihaknya, kata dia, sudah menjadwalkan pemungutan suara pada Pilwana itu, yakni 6 Agustus 2017.

Pada putaran kedua ini, kata dia, sebanyak tiga nagari menggelar pemilihan secara serentak. “Ini pilwana kedua yang kita gelar. Pertama, pada 21 November 2016 lalu, diselenggarakan di 10 nagari dan diikuti puluhan

lebih cawanag,” ujarnya.

Terpisah, Bupati Pasaman, Yusuf Lubis mengharapkan gelaran pemilihan walinagari (Pilwana) serentak Agustus esok, berlangsung aman dan kondusif. “Saya ingin pemilihan itu berjalan baik, aman dan kondusif, agar aktivitas masyarakat tidak terganggu. Berkompetisilah dengan baik dan saling menghargai, harus sportif,” kata Bupati Yusuf Lubis, belum lama ini.

Bupati mengatakan, seluruh calon walinagari harus menaati aturan main, sebagaimana diatur dalam perda dan perbup pemilihan walinagari, tidak melakukan politik kotor, apalagi politik uang dan bersedia menerima kekalahan apabila tidak terpilih sebagai walinagari. ”Semua calon yang maju harus mematuhi segala aturan tentang pilwana ini, jika tidak maka lebih baik mundur saja,” katanya.

Bupati juga mengimbau, masing-masing tim sukses para calon menjaga suasana di tengah masyarakat tetap kondusif. Tidak melakukan kampanye provokatif antara satu sama lainnya. “Yang beginian jangan sampai terjadi, itu tidak baik. Jika itu terjadi, maka siap-siap saja berurusan dengan aparat penegak hukum,” ujarnya. (h/yud)

Kasiter Korem 032/Wbr Kunjungi TMMD/N di Jorong Sitingkai PADANG, HALUAN — Kepala Seksi Teritorial (Kasiter) Korem 032/ Wirabraja Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. melakukan kunjungan ke lokasi TMMD/N ke 99 di Jorong Sitingkai Nagari Koto Rantang Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam Wilayah Kodim 0304/Agam, Rabu (19/7) Kunjungan tersebut, Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. didampingi Dan SSK Satgas TMMD/ N Kodim 0304/Agam Kapten Arh

Herman.

Kepada kami (tim Penrem) mengatakan, Kunjungan ini hanya untuk memantau langsung sejauh mana perkembangan pelaksanaan TMMD/N. “Hanya memantau pembukaan dan pengerasan ruas jalan Sitingkai-Paraman sepanjang 5.700 meter dan lebar 6 meter penghubung antar Nagari (Desa),” kata Kasiter Korem 032/Wbr Kolonel Inf Muhammad Asep Afandi, S.I.P. Kasiter Korem 032/Wbr, saat

melakukan pemantauan perkembangan pembuatan jalan di Jotong Sitingkai program TMMD ke 99, juga menyempatkan diri berkomunikasi dengan operator alat berat tentang kendala dan hambatan di lapangan.

Kunjungan Kasiter mewakili Danrem 032/Wbr, sebagai penanggung jawab pelaksana terus memonitor secara sesaksama perkembangan lokasi TMMD Ke-99 TA 2017 ini.

Demikian Penrem 032. (h/*)

Tim PKK Lima Kaum Bertabur Prestasi

CAMAT Lima Kaum Afrizal berfoto bersama di Stand UP2K dan TTG Kabupaten Tanah Datar, dalam Jambore PKK di Bukittinggi, Rabu (19/7). KHAIRUL www.harianhaluan.com

TANAH DATAR, HALUAN — Camat Lima Kaum Afrizal, sambangi stand UP2K dan Teknologi Tepat Guna (TTG) Kabupaten Tanah Datar dalam rangka Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Rabu, (19/7).

Dalam kunjungannya Camat Lima Kaum berharap Kabupaten Tanah Datar banyak mendapat penghargaan dan bertabur prestasi dalam ajang ini.

Berhasil di tingkat Kabupaten, menjadikan Kecamatan Lima Kaum sebagai penyubang karya-karya terbesar untuk Kabupaten Tanah Datar, dalam Jambore PKK tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Bukittinggi, 18 sampai dengan 22 Juli mendatang.

Sebelumnya, tim PKK Kecamatan lima Kaum berhasil menjadi juara umum dalam Jambore PKK tingkat Kabupaten.

Di tingkat Kabupaten Kecamatan Lima Kaum, berhasil menjuarai lima cabang yang diperlombakan. Diantaranya, lomba pembuatan liflet, lomba membaca asma hulhusna, lomba tapak perkemehan, lomba memasak, dan lomba pemanfaatan bahan sisa.

Kepada Haluan Afrizal Camat Lima Kaum mengatakan, bahwa dirinya sangat senang dan mengapresiasi keberhasilan tim PKK Lima Kaum yang menjadi penyumbang terbesar dalam keikutsertaan Kabupaten Tanah Datar, dalam ajang Jambore PKK tingkat Provinsi.

Menurut Afrizal Tim PKK Kecamatan Lima Kaum sudah mulai memperlihatkan satu persatu prestasinya baik di tingkat Kabupaten, maupun di tingkat Provinsi. Menjadi penyumbang terbesar untuk Kabupaten Tanah

Datar, dalam ajang Jambore PKK yang diselenggarakan di Bukittinggi sudah menjadi suatu ke banggaan tersendiri bagi tim PKK Kecamatan Lima Kaum khsusnya semua jajaran Kecamatan.

“Saya sangat bangga kepada tim PKK Kecamatan Lima Kaum yang tetap selalu menjaga semangat dan kekompakannya,” tambah Afrizal.

Afrizal juga mengatakan, meski tidak memasang target juara namun dirinya sangat yakin, melihat prestasi dan hasil kerja keras dari semua tim PKK Kecamatan Lima Kaum selama ini, Kabupaten Tanah Datar, akan bisa berbicara banyak di tingkat Provinsi ini. “Sikap optimistis harus kita tunjukan kepada semua orang, karena itu juga akan mempengaruhi hasil kerja kita nantinya,” ujar Afrizal lagi.

Sementara itu, Gusti Indri Ketua UP2K Saiyo Nagari Cubadak mengatakan, dirinya sangat senang dan merasa bangga dengan terpilihnya UP2K Saiyo Nagari Cubadak dalam mewakili Tanah Datar dalam Jambore PKK tingkat Provinsi. Ia juga mengatakan, bahwa dirinya beserta seluruh anggota UP2K Saiyo selalu berinovasi dan bekerja keras. Pasalnya, dari awal berdirinya UP2K Saiyo, dimulai tanpa anggaran sedikitpun. Karena berkat kerja keras dan keyakinan para anggota, sekarang UP2K Saiyo sudah berhasil mandiri dan memasarkan produk hasil buah tangan anggotanya sendiri. “Pada awalnya, kami merintis Unit ini dengan modal iuran anggota, tentu dengan modal sekecil itu kami mengalami kesulitan, namun berkat kesabaran dan kerjasama serta rasa saling memiliki Redaktur: Dody

kesulitan itu dapat teratasi, hingga kami mendapat bantuan berupa pembinaan dari instansi seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan baik Provinsi Sumatera Barat, maupun Kabupaten Tanah Datar, Dinas Koperindagpastam, MUI Sumbar, PKk dan Instansi lainnya,” ungkap Gusti Indri Ketua UP2K Saiyo.

Ia juga menambahkan, saat ini kelompok UP2K Saiyo, telah mengantongi Surat Izin Usaha, SITU dan MUI. Bagi para konsumen yang ingin membeli produk di galeri UP2K Saiyo, tidak perlu ragu lagi dengan kebersihan dan kehalalannya. “Produk kami sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwajib,” ujarnya lagi.

Sementara itu Ketua TP PKK Kecamatan Lima Kaum Ny. Afrizal mengucapkan, terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pemerintah Kabupaten yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan dengan memilih UP2K dan TTG Kecamatan Lima Kaum, dalam Jambore PKK se-Provinsi Sumatera Barat.

Menurut Ny.Afrizal, hal tersebut merupakan pemacu semangat untuk lebih intensif lagi dalam melaksanakan program UP2K, tidak hanya Nagari Cubadak, namun juga di seluruh Jorong dan Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Terlebih lagi UP2K merupakan salah satu upaya nyata yang telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini, dan saya harapkan UP2K Saiyo ini selalu nerinovasi dan berjalan terus kedepannya,” ujarnya. (h/mg-rul) Nurja

Layouter: Irvand

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar Deputi Inovasi LAN RI Puji Tanah Datar ]TANAH DATAR, HALUAN - Mengunjungi tiga tempat wisata di Tanah Datar, Deputi Inovasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Tri Widodo W Utomo terkesima menikmati keelokan dan keindahan alam Tanah Datar. Dia berpesan agar destinasi wisata di Tanah Datar dikembangkan lagi sehingga menjadi salah satu tujuan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat, Rabu (19/7).

“Banyak destinasi wisata di Tanah Datar yang berkelas dan tak kalah menariknya dari daerah lain. Jika ini dikembangkan, bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan asing maupun lokal, sehingga berdampak bagi kemajuan pendapatan masyarakat daerah itu sendiri,” ujarnya.

Didampingi Kabag Organisasi, Adriyanti Rustam beserta staf, Utomo mengunjungi Istano Basa Pagaruyung, Puncak Mortir dan Nagari Tuo Pariangan yang mana pada kesempatan tersebut beliau tidak hentinya mengambil photo di setiap tempat yang dia kunjungi.

“Pesona alam di Tanah Datar ini sangat lah elok, dikesempatan ini saya mengabadikannya melalui kamera hand phone dan terlihat bagus di beberapa gambar yang saya ambil,” ujarnya.

Melalui salah seorang staf bagian Organisasi Setda Tanah Datar dia menyampaikan, harus ada inovasi dalam pengelolaan wisata di Tanah Datar yang sayang jika tidak dimanfaatkan. Dibeberapa tempat wisata harus lebih ditingkatkan lagi pengelolaannya seperti adanya penyediaan tempat penginapan bagi pengunjung, jasa pemandu dan souvenir yang menjadi ciri khas daerah itu sendiri.

Menutup perjumpaannya Deputi Inovasi LAN RI mengucapkan terima kasih telah mendampinginya untuk mengunjungi beberapa tempat destinasi wisata yang ada di Tanah Datar, “saya mengucapkan terima kasih telah berkenan menemani saya untuk mengunjungi beberapa tempat yang sangat indah dan menarik yang ada di Tanah Datar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ucapnya pada kesempatan tersebut.

Sementara itu Kabag Organisasi, Adriyanti mengatakan, usulan Deputi Inovasi Lembaga AdministrasiNegaraRepublikIndonesia(LANRI)Tri Widodo itu merupakan hal yang sangta positif dan akandisampaikanlangsungnantinyakepemerintah Daerah Tanah Datar, melalui Dinas Pariwisata.

Menurutnya,usulataupunmasukantersebutadalah halpositifdariTri Widodo.

Pasalnya,iayangseringberjalankelilingIndonesia bahkankeluarnegerimempunyaibanyakpengalaman dalammelihattempat-tempatwisatayangelok.

“MasukandanpujianTriWidodoterhadaptempat wisatadiTanahDatar,merupakanhalyangsangatpositif bagikemajuankepariwisataandiKabupatenini,”ujar Adtiyanti.(h/mg-rul)

Puluhan Jalo Akan Mengambang di Singkarak PADANG PANJANG, HALUAN - Isu yang berkembang atas kepunahan endemik ikan di Danau Singkarak khususnya ikan bilih menjadi perhatian bagi mahasiswa pasca sarjana Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang. Mereka ambil alih turut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kesenian. Kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk rangkain acara dengan nama Pesta Rakyat Paninggahan.

Andri Maijar selaku Koordinator Lapangan kegiatan saat ditemui Haluan, Rabu (19/7) kemarin , menjelaskan bahwa alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tersebut menjadi ide pokok kelompok Sabiduak Art untuk melaksanakan berbagai kegiatan di sekitaran danau tersebut.

Disampaikan juga bahwa pada tanggal 23 Juli 2017 ini di nagari Paninggahan, kabupaten Solok mereka akan melaksanakan berbagai event yang tentu saja selain menggairahkan nilai wisata di danau singkarak juga menjadi sarana sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat menjaga endemik Danau Singkarak dengan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan.

“Kegiatan ini kita rancang sebagai bentuk pemberdayaan kepada masyarakat untuk dapat menggairakan aspek wisata nagari paninggahan khusunya.

Pada event ibu kita akan melaksanakan berbagai kegiatan seperti lomba manjalo ikan, pacu biduak, pertunjukan seni dan pameran seni,” sebut Andri.

Kegiatan yang rencananya dilaksanakan selama satu hari tersebut diharapkan juga akan menjadi embrio bagi pemerintah untuk menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan rutin tahunan oleh Pemkab Solok.

Untuk pelaksanaan lomba manjalo ikan ini, nantinya peserta yang merupakan warga sekitar akan diberikan pemahaman tentang penggunaan alat tangkap melalui aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Aturan ini akan mengacu kepada standar alat tangkap yang ramah lingkungan dan tidak merusak kepada anak ikan bilih yang belum layak tangkap.

Erwin salah seorang pemuda Paninggahan menyambut baik rencana kegiatan yang akan dilaksnakan tersebut. Dengan adanyanya kegiatan tersebut dapat memberikan apresiasi dan juga meningkatkan pandangan masyarakat terhadap pengembangan aspek wisata daerahnya.

Sabiduak Art ini merupakan kelompok mata kuliah tata kelola seni pasca sarjana ISI Padangpanjang. Sebagai sebuah mata kuliah, mahasiswa dituntut untuk dapat memberikan apresiasi, baik itu dalam penyajian kesenian dan manajemen sebuah event yang nantinya langsung diaplikasikan di masyarakat. (h/pis) www.harianhaluan.com

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

23

Kasus Kusta Kota Pariaman di Atas Target Nasional PARIAMAN, HALUAN - Secara prevalensi, kasus penyakit kusta di Kota Pariaman di atas target nasional. Target nasional membo lehkan 5 kasus per 100.000 penduduk, sementara di Kota Pariaman baru ditemui 7 kasus penyakit kusta, atau 8,4/100.000 penduduk sampai Juli berjalan 2017 ini.

Tingginya kasus tersebut, terungkap dalam kegiatan advokasi dan sosialisasi penyakit kusta di Kota Pariaman, Selasa (18/7).

Kasus penyakit itu berfluktuasi, tahun 2015 ditemui 4 kasus, tahun 2016, 8 kasus dan tahun 2017 sampai juli berjalan baru ditemui 7 kasus penyakit kusta.

Kota Pariaman memang termasuk kota yang low endemis tetapi itulah kenyataanya kini kasus

STIKER GRATIS - Kepala BNNK Sawahlunto, Guspriadi turun ke jalan membagikan stiker anti narkoba dalam rangkaian peringatan HANI, kepada pengendara dan pengguna jalan, Rabu (19/7). RIKI YUHERMAN

tersebut diatas target nasional.

Kepala bidang Pemberantasan Pengen dalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Pariaman yang dihubungi Haluan, Rabu (19/7), Hidayat membenarkan dalam 3 tahun terakhir ini terjadi f luktuasi kasus penyakit kusta di Kota Pariaman.

Dari data yang ada di dinas t ersebut terhitung dari tahun 2015, 2016 dan 2017, tercatat pucak kasus di tahun 2016, yaitu delapan kasus.

Bila dibanding tahun sebelum nya tahun 2015 h an ya ada 4 kasus , jelas ter jadi kenai kan kasus pe nyakit kusta p ada tahun 2016. Tapi berbanding tahun 2017, turun satu kasus.

Sebab di tahun ini sampai Juli berjalan, baru dit emui 7 kasus pe nyakit kusta d i kota pariaman ini.

Catatan data itu kita himpun dari bidan desa yang ada di Kota Pariaman. para bidan itu juga merupakan pemantau terhadap gangguan kesehat an masyarakat yang ada di daerah tugasnya.

Penderit a penyakit tersebut sudah dalam pengobatan dan mereka berobat ke puskesmaspuskesmas yang ada. Selain itu diberi latihan unt uk menggerakan o tot . Penyaki t kust a disebabkan oleh kuman mikrobateria leprae dan penyakit ini menyerang syaraf tepi.

Sosialisai hanya bisa dilaksanakan sekali setahun, itu akibat keterbatasan anggaran tetapi dari advokasi dan sosialisasi yang dilaksanakan tersebut kita harapkan bisa berjalan sampai sasaran ke masyarakat.

Kesulitan yang dihadapi, kasus penyakit kusta yang ditemukan itu rata-rata sudah pada stadium cacat dan kondisi ini tentu memerlukan pengobatan yang lama. (h/tri)

BNK Bagikan Stiker Pada Pengendara SAWAHLUNTO, HALUAN Badan Narkotika Nasional (BNK) Kota Sawahlunto membagikan stiker anti narkotika bagi pengendara dan pengguna jalan. Kegiatan yang dilakukan, Rabu (19/7) itu merupakan rangkaian kegiatan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2017.

“Ini bentuk lain dari sosialisasi BNN dalam menekan pemakaian, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sekaligus peringatan HANI tahun ini,” kata Kepala BNNK Sawahlunto, Guspriadi kepada Haluan.

Setidaknya, sebut Guspriadi, 800 buah stiker anti narkotika dibagikan bagi pe-

ngendara dan pengguna jalan yang melintas di pusat Kota Sawahlunto. Tidak saja orang dewasa, stiker juga dibagikan ke murid-murid sekolah yang melintas, termasuk juga pemasangan stiker di gedung dan bangunan disekitar jalan protokol kota ini.

Didampingi Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sawahlunto, Kapten. Inf Muryanto, Hadirnya BNK Sawahlunto meski disyukuri bersama. Dimana hal ini dapat sebagai upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di kota ini.

Pihaknya bukan menginginkan adanya penemuan

dan penangkapan kasus terkait narkotika, akan tetapi dengan adanya BNK kewaspadaan masyarakat akan jeratan barang haram tersebut bisa dibendung.

“Kepada masyarakat yang menerima stiker ini kita berharap, bisa menjadi perpanjangan informasi BNN untuk menyampaikan kepada masyarakat lain serta keluarganya, betapa berbahayanya jika sudah terjerat barang haram tersebut, termasuk konsekwensi hukumnya,” sebutnya.

Terkait peringatan HANI 2017, sesuai dengan tema dunia yaitu “Listen First atau listening to children and youth is the first step to help them

grow healthy and safe – mendengarkan suara hati anakanak dan generasi muda merupakan langkah awal untuk membantu mereka tumbuh sehat dan aman dari penyalahgunaan narkotika”, maka upaya pencegahan dan perlindungan terhadap bahaya penyalahg unaan narko tika harus menjadi gerakan yang menyeluruh, baik global, regional, maupun nasional.

Oleh karena it u, melalui momentum puncak peringa tan HANI 2017, diharapkan dapat memperkuat aksi dan kerja sama di semua ting katan untuk membangun kesadaran nasional agar hi dup sehat dan bersih dari

pe nyalahgunaan d an pe re daran gelap narkotika di bumi pertiwi, Indonesia.

Sementara itu salah pengguna jalan, Dedi Ardiansyah (33) kepada Haluan menuturkan, sangat mendukung dan mengapresiasi langkah yang dilakukan BNN tersebut, sehingga dirinya bisa lebih waspada dan terjauh dari barang yang saat ini menjadi musuh negara tersebut.

“Dengan adanya s tiker yang menemp el d iken da r aan, b isa sebagai r ambu rambu dan pengingat agar senantiasa waspada dan ter jauh dari jeratan barang haram itu,” tutur nya. (h/rki/hel)

Jalan Lubuk Selasih-Kerinci Segera Diperbaiki SOLOK SELATAN, HALUAN Pemerintah Solok Selatan (Solsel) lakukan rapat terbatas dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Dirjen Bina marga terkait kondisi kerusakan akses jalan nasional dari Lubuk SelasihKerinci. Tidak hanya Pemkab Solsel, rapat terbatas juga melibatkan Pemkab Solok dan Kabupaten Kerinci, Jambi sebab tiga daerah inilah yang dilalui jalan nasional itu.

Wakil ketua DPRD Solsel, Ali Sabri Abbas mengatakan, pada intinya pihak Dirjen Bina Marga sangat merespon dengan baik kedatangan rombongan. “Pak Dirjen berjanji

akan melakukan percepatan perbaikan jalan itu. Harapan saya apa yang dibicarakan waktu pertemuan itu benarbenar bisa diwujudkan,” katanya, Rabu (19/7).

Senada, Ketua Fraksi Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPRD Solsel, Armen Syahjohan mengatakan, pihak Dirjen Bina Marga berjanji akan segera memperbaiki jalan Lubuk Selasih-Kerinci, minimal bisa dilalui ajang Tour de Singkarak (TdS) pada Oktober 2017.

“Dirjen Bina Marga sudah memerintahkan Balai pengelolaan jalan nasional wilayah II Padang untuk segera memperbaiki jalan rusak tersebut minimal bisa dilalui pembalab

TdS dulu,”tandasnya.

Pertemuan dengan Dirjen Bina Marga tersebut dihadiri Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Sumbar Rosman Efendi, Bupati Solsel, H. Muzni Zakaria, anggota DPRD Sumbar Irwan Afriadi Pimpinan DPRD Solsel, Solok dan Kerinci beserta dinas terkait.

Bupati, Solsel, Muzni Zakaria berharap perbaikan jalan nasional itu bisa selesai sebelum ajang TdS 2017 dihelat.

“Kami telah meminta secara lisan maupun tulisan agar perbaikan ruas jalan nasional Lubuk Selasih-Kerinci yang melintasi Solsel dipercepat, dan sudah selesai s ebelum ajang TdS,” katanya.

Ia menambahkan, untuk akses ke Solsel jalan tersebut merupakan satu-satunya dari pusat provinsi. Pada 2016

Solsel batal menggelar TdS karena kondisi jalan yang tidak layak dilalui pebalap. (h/ jef)

RAPAT terbatas Pemkab Solsel dengan Dirjen Bina Marga, Kemen P UPR terkait perbaikan akses jalan nasional yang rusak. IST

Pemkab Pessel MoU dengan BPJS Kesehatan PAINAN, HALUAN - Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menanda tangani MoU dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, cabang Padang terkait perluasan cakupan kepersertaan, pening katan, kesadaran, dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional menuju Universal Health Coverage di wilayah tersebut.

Bupati Pessel Hendrajoni mengatakan, kerjasama itu sebagai bentuk komitmen Pem kab Pessel untuk mewujudkan perlindungan kesehatan terhadap masyarakat yang sifatnya adalah saling menguntungkan antara Pemkab Pessel dengan BPJS. “Dengan adanya MoU ini, maka kita berharap masingmasing kecamatan dan nagari selaku perpanjangan tangan

BUPATI Pessel, Hendrajoni bersama Wabup Rusma Yul Anwar dan Sekda Erizon, usai melakukan penandatanganan MoU dengan BPJSKesehatan Kota Padang. IST

kabupaten, bisa lebih dekat dengan masyarakat. Sehingga mereka dapat meyakinkan kepada masyarakat seperti apa peranan dan fungsi dari program BPJS Kesehatan tersebut,” jelasnya di Painan, Rabu (19/ 7).

Menurut Bupati, MoU yang dilakukan itu, adalah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Nasional untuk mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan. Selain itu, agar lebih mengetahui berapa jumlah warga yang sudah memiliki jaminan kesehatan di Pessel.

“Jika masyarakat yang tergolong kurang mampu, menunggak atau tidak mampu melakukan pembayaran iuran BPJS. Maka bisa dibantu dengan dana pendamping dari APBD dan APBN. Namun, hal itu harus berdasarkan pendataan, verifikasi, kebenaran data dan fakta dilapangan,” terang bupati.

Sementara itu, Kepala cabang BPJS Padang, Sistri Sembodo, mengatakan, bahwa Pro-

gram Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), merupakan salah satu amanat dari Undangundang Republik Indonesia yang sudah dituangkan dalam program pemerintah pusat RI, sehingga dipercayakan untuk dikelolah oleh salah satu badan penyelenggara hukum publik negara, yaitu BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya program ini, kita menargetkan seluruh Rakyat Indonesia ke depannya akan memiliki jaminan kesehatan yang lebih bermutu,” sebutnya saat itu.

Dikatakannya, MoU dibuat dengan Pemkab Pessel, agar komitmen bersama dengan BPJS untuk perluasan cakupan kepersertaan, peningkatan, kesadaran, dan kepatuhan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional terlaksana dengan baik. Sebab, jumlah penduduk Pessel adalah sekitar 510.000 jiwa, sedangkan jum lah peserta BPJS baru sekitar 289.000 atau masih 55,7 per sen, yang idealnya adalah sekitar 80 persen.

Redaktur: Heldi Satria

“Maka dari itu MoU kita buat agar kedepannya lebih banyak cakupan kepesertaan, yang melibatkan seluruh pihak termasuk pemerintah terendah (nagari). Sebab, pihak kenaga rian lebih mengetahui cakupan jumlah penduduknya dan kondisi masyarakatnya secara detail,” sebutnya.

Hal senada dikatakan, kepala cabang BPJS Painan Santi Setiawati, menurutnya pihak kenagarian lebih memiliki data yang akurat, terkait kepastian masyarakat yang tidak mendapatkan jaminan kesehatan di masing-masing wilayah. Sebab, untuk mendukung program JKN KIS, perlu adanya dana pendampingan dari APBN, APBD. Selain itu, juga diharapkan CSR dari pihak swasta ikut perduli dalam program tersebut, termasuk juga APBNag .

“Warga yang nantinya men dapatkan bantuan tersebut, adalah warga yang benar-benar tergolong kurang mampu, dan tidak memiliki kemampuan dalam hal pembayaran tungga kan,” ujarnya. (h/mg-kis) Layouter:Yohanes

24

SUMBAR

KAMIS, 20 JULI 2017 25 Syawal 1438 H

Produk Dharmasraya di Ajang AEO 2017 DHARMASRAYA, HALUAN - Semenjak Kabupaten Dharmasraya dipimpin oleh pemimpin termuda se-Indonesia, menjadikan kabupaten mekar ini terus dikenal dimata Nasional dan kabupaten, kota se-Indonesia.

Dalam momentum Apkasi Otonomi Expo (AEO) 2017 dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APKASI, Kabupaten Dharmas raya ambil bagian untuk mengikuti AOE 2017 dengan mendirikan stand pameran dan menampilkan potensi-potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Dharmasraya.

Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan, dalam momentum pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2017 disela-sela setelah pembukaan menyambangi Presiden Repub lik Indonesia Joko Widodo, untuk menyam paikan secara langsung kepada presiden tentang perkembangan Kabupa ten Dharmasraya yang masih sangat butuh disentuh oleh dana pusat.

“Kita menyampaikan perkembangan Kabupaten Dharmasraya , serta kondisi pembangunan yang ada dan masih sangat butuh sentuhan dana pusat. Kita juga menyampaikan keinginan masyarakat kita agar bapak Presiden bisa berkunjung di Kabupaten Dharmasraya,” jelas bupati.

Bupati Dharmasraya dalam kesempatan itu juga menyampaikan, momentum Apkasi Otono mi Expo 2017 ini dijadikan sebagai ajang pengenalan potensi yang ada di Kabupaten Dharmasraya untuk mengenal kan Dharmasraya dimata nasional maupun internasional.

“Peserta yang hadir seluruh pimpinan daerah kabupaten se-Indonesia, serta duta-duta dunia dan para investor. Disini kesempa tan kita menganalkan Dharmasraya serta potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Dharmasraya,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutan yang disam paikan oleh Presiden RI Joko Widodo dalam pembukaan AE0 2017 mengingatkan kepala daerah masing-masing kabupaten untuk menya dari perubahan dunia yang begitu cepat. Jokowi, berkali-kali mengatakan dalam beberapa kesem patan, bahwa di belahan dunia lain, teknologi sudah dikembangkan dengan amat modern. (h/ mg-bdr)

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RSUD SOLOK

Ditantang Beri Layanan Maksimal KOTA SOLOK, HALUAN — Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, menan tang RSUD Solok, sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pempro Sumbar, untuk memberikan pelayanan kepada masya rakat seperti pelayanan rumah sakit swasta.

Menurut mantan bupati Pesisir Selatan itu, BLUD tidak sulit berkembang, bahkan bisa mengalahkan pelayanan rumah sakit swasta apabila dikelola dengan serius dan profesional.

“Dari data pada 2016, RSUD Solok memperoleh total pendapatan Rp75 miliar. Hasil tersebut diperoleh dengan dukungan 28 dokter ahli, rata-rata rawat inap 80 persen dari total ketersediaan tempat tidur yang berjumlah 258 unit.

Artinya, tiap hari 206 tempat tidur rawat inapnya terisi. Itu dalam kondisi biasa atau belum terjadi endemik.

Persoalan inilah yang h arus kita carikan solusinya agar pelayanan tetap berjalan maksimal meski nanti terjadi endemik,” ujarnya dalam kunjungan kerja ke RSUD Solok bersama Kepala Dinas Kesehatan Sumbar di Kota Solok, Rabu (19/7).

Sehubungan dengan sistem pengelolaan keuangan RSUD Solok berstatus BLUD yang bisa lansung mengelola pendapatannya untuk operasional, menurut Nasrul Abit, manajemen RSUD Solok sudah saatnya memodernkan kemampuan, baik tenaga medik maupun alat-alat kesehatan, agar pelayanan kepada masyarakat makin maksimal.

“Apalagi RSUD Solok merupakan

rujukan bagi RSUD daerah sekitarnya, seperti Dharmasraya, Sijunjung, dan Sawahlunto,” ucapnya.

Nasrul mengingatkan manajemen RSUD Solok untuk berhati-hati melakukan pengadaan alat-alat kesehatan apabila ingin memodernkan alat-alat kesehatan

sehingga tidak terlibat dengan masalah hukum.

Direktur RSUD Solok Drg. Ernoviana M. Kes., menyambut positif tantangan Wakil Gubernur Sumbar itu. Ia yakin rumah sakit yang dipimpinnya itu bisa memberikan pelayanan yang baik sebagaimana rumah sakit swasta.

Mengenai sarana dan prasarana, Ernoviana mengatakan, pada tahun ini pihaknya telah selesai membangun gedung baru untuk rawat inap. Pada senin pekan depan, pihaknya mendatangkan alat kesehatan baru, yakni CT scan yang berfungsi untuk mendeteksi penyakit di sudut-sudut tulang dan otak. (h/dib)

JENGUK PASIEN — Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menjenguk pasien RSUD Solok, Kota Solok, Rabu (19/7). Ia menantang manajemen RSUD Solok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti pelayanan rumah sakit swasta. IST

Disdukcapil Sosialisasikan Kebijakan Kependudukan PADANG PANJANG, HALUAN - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang melakukan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan Tahun 2017. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk mewu judkan tertib administrasi kependudukan secara nasional seperti yang telah ditetapkan Dirjen Kependu dukan dan Pencatatan Sipil Kemen terian

Dalam Negeri.

Sosialisasi yang digelar di Kecamatan Padang Panjang Barat, Rabu (19/7) kemarin tersebut, dihadiri oleh Camat, Lurah, RT dan Ketua LPM Kelurahan se Kecamatan Padang Panjang Barat. Sosialisasi juga ini bertujuan agar masyarakat memahami seluruh kebijakan tentang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Si-

KADIS Dukcapil Kota Padang Panjang, Dra Maini memberikan sosialisasi tentang kebijakan kependudukan kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. APIZ JACKSON

pil (Dukcapil), sehingga tercipta tertib administrasi kependudukan bagi masyarakat Kota Padang Panjang.

Selain mewujudkan tertib administrasi kependudukan, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan standar pelayanan yang memenuhi teknologi informasi, dinamis, tertib, tidak diskriminasi yang menuju database kependudukan tunggal.

Kadis Dukcapil, Dra Mai ni saat sosialisasi menyatakan, Kota Padang Panjang telah memenuhi target dari Dirjen Dukcapil Kemendagri. Hal ini didasari pada hasil verifikasi dan pemutakhiran data yang dilakukan beberapa waktu lalu. Adapun target yang ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut adalah selesainya perekaman KTP elektronik seluruh masya rakat dan 85% cakupan akta kelahiran.

“Dokumen Kependudukan untuk semester kedua tahun 2017 tersebut harus lengkap sampai akhir tahun

ini, karena data tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk Pilkada tahun depan, dan juga sebagai database yang terintegrasi dengan OPD lain ke depannya,” sebut Maini Maini juga menyampaikan bahwa untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus Dokumen Kependudukan, Disdukcapil telah meningkatkan pelayanannya semaksimal mungkin sehingga masyarakat tidak lagi dipusingkan dengan kepengurusan Dokumen Kependudukan. Selama masyarakat menyediakan syarat kepengurusan yang lengkap, pengurusannya bisa diselesaikan secepatnya.

“Saat ini Disdukcapil Kota Padang Panjang menggunakan tiga Salam Dukcapil, yaitu Salam 30 Menit, Salam 50 Menit dan Sehari Mesti Jadi (Semedi). Peningkatan kecepatan pelayanan ini tentunya diharap dapat mempermudah dan membantu masyarakat,” pungkas Maini. (h/pis)

DPO Curanmor Dibekuk Polisi SIJUNJUNG,HALUAN Sempat melarikan diri selama 3,5 tahun, pelarian seorang DPO pihak Kepolisian Resort Sijunjung pada tahun 2013 lalu atas kasus penggelapan kendaraan sepeda motor milik warga Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok berhasil ditangkap jajaran Polsek Tanjung Gadang bersama warga, Selasa (19/7).

Dari informasi yang berhasil diperoleh, pelaku berinisial “FH” (33) warga Jorong Koto Kenagarian Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok berusaha melakukan aksi pencurian terha-

www.harianhaluan.com

dap salah satu rumah warga di Jorong Polak Kenagarian Sinyamu, Kecamatan Tanjung Gadang, Selasa (19/7) sekira pukul 03.30 WIB dini hari. Beruntung kejadian tersebut berhasil digagalkan oleh sang pemilik rumah, sehingga pelaku dengan cepat dapat ditangkap setelah berusaha melarikan diri ke dalam hutan di pinggir Jalan Lintas Sumatera.

Terungkapnya aksi pencurian tersebut bermula saat pemilik rumah sekaligus korban yang bernama Musdi Wardi (30) warga Jorong Polak Kenagarian Sinyamu Kecamatan Tanjung Gadang

hendak tidur didalam kamarnya sekitar pukul 03.30 wib, namun saat akan memejamkan mat anya korban mendengar ada suara yang mencurigakan yang datang dari arah pintu belakang rumahnya tersebut. Tak lama berselang, korban pun mendengar suara seperti seseorang hendak berusaha membuka pintu depan rumahnya.

Korban yang penasaran pun memberanikan diri untuk mengintip dari jendela kamar tidurnya, tak lama berselang terdengar suara Mertuanya yang berteriak maling dari ruangan tengah rumahnya. Korban pun berusaha mengejar pelaku yang berusaha melarikan diri ke jalan Lintas Sumatera dan akhirnya kehilangan jejak setelah pelaku merangsek masuk ke dalam semak belukar di tepian jalinsum. Korban pun akhirnya menghubungi pihak kepolisian dan warga sekitar untuk mencari dan menangkap pelaku tersebut.

Pihak kepolisian Sektor Tanjung gadang yang turun ke lokasi kejadian langsung bergerak cepat bersama warga melakukan penyisiran di kawasan hutan tak jauh dari lokasi kejadian, dan akhirnya setelah melakukan pencarian dari pagi hingga sore hari, pelaku pun akhirnya dapat ditangkap setelah berusaha keluar karena kelaparan dan diamankan ke Polsek Tanjung Gadang untuk pemeriksaan lebih Redaktur: Heldi Satria

lanjut.

Setelah dilakukan poemeriksaan oleh petugas kepolisian, terungkap bahwa pelaku berinisial “FH” ternyata merupakan pelaku yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Sijunjung dalam kasus penggelapan kendaraan bermotor roda dua milik warga Kecamatan Lubuk Tarok pada tahun 2013 lalu.

Kapolres Sijunjung, AKBP Imran Amir didampingi Kapolsek Tanjung Gadang, Iptu Mendrova dan Paur Humas, Iptu Ajo Nasrul yang dikonfirmasi membenarkan persitiwa tersebut dan saat ini pelaku ditahan di sel tahanan polres Sijunjung untuk pengembangan lebih lanjut.

“Pelaku berinisial “FH” yang diamankan terkait kasus percobaan pencurian tersebut ternyata merupakan DPO Polres Sijunjung pada tahun 2013 lalu dengan kasus penggelapan sepeda motor milik warga Kecamatan Lubuk Tarok dengan modus pura pura meminjam kendaraan tersebut untuk membeli rokok. Kemudian pelaku melarikan kendaraan tersebut ke Muaro Tebo Jambi untuk dijual,” ujar Kapolres kepada wartawan, Rabu (19/7).

Imran Amir menambah kan pelaku terancam dijerat pasal berlapis yakni pasal 363 jo 53 KUHP dan pasal 372 KUHP dengan ancaman huku man lima tahun penjara. (h/ogi) Layouter:Yohanes