Haluan 20 September 2017

Page 1

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat RABU,

20 September 2017 / 29 Dzulhijah 1438 H / Edisi: 312, Tahun ke-69 / Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

BANGUN RESORT DENGAN TERUMBU KARANG

Eks Dirut Suwarnadwipa Mulai Disidang PADANG, HALUAN — Diduga melakukan perusakan terumbu karang, eks Direktur Utama PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri, terdakwa Irawan Gea (39) mulai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri kelas I A Padang, selasa (19/9). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bastian Subuh terdakwa malakukan pengrusakan terhadap terumbu karang di Pulau Suwarnadwipa, Muaro Duo, Kelurahan Teluk Kabung Selatan, Kecamatan Teluk Kabung Bungus Kota Padang, yang digunakan untuk material bangunan resortnya. “Terdakwa memerintahkan seorang tukang bernama Jefalino Andika, untuk mengambil dan mengumpulkan terumbu karang yang ada di sekitar untuk pembangunan resort,” kata Bastian saat membacakan dakwaanya. Disebutkanya, perbutan perbuatan yang menjerat terdakwa berawal ketika

Irawan Gea membuat perjanjian sewa lokasi di Muaro Duo, pada 29 September 2014 dengan Ninik mamak setempat, selama 20 tahun dengan sewa sebesar Rp35 juta, dan didaftarkan ke notaris pada 13 Oktober 2014. Berdasarkan itu, terdakwa bersama dua rekannya mendirikan PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri, yang terdaftar di akta notaris pada 6 November 2014. Terdakwa kemudian memerintahkan seorang tukang Jefalino Andika, mengambil terumbu karang yang ada di sekitar resort PT Suwarnadwipa Wisata Mandiri. Dalam dakwaan disebutkan terumbu karang itu digunakan untuk membangun cottage, gazebo, shower, dapur, plank merek, dan selokan penahanan gelombang. Diketahui terumbu karang yang digunakan adalah 163,64 meter kubik.

PENGRUSAKAN TERUMBU KARANG — Eks Dirut Suwarnadwipa, Irawan Gea menjalani sidang pertama di PN Padang. Ia didakwa telah melakukan pengrusakan terhadap terumbu karang yang digunakan untuk pembangunan di pulau wisata itu.

>> EKS DIRUT hal 07

YUHENDRA

LBH DESAK GUBERNUR DI SIDANG PTUN

Cabut IUP 26 Perusahaan PENASEHAT hukum korban, Missiniaki Tomi melaporkan Kepala Cabang Pembantu BRI Aur Kuning ke KAKTP di Jakarta. IST

Karyawan BRI Adukan Atasan ke KNAKTP

PADANG, HALUAN — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang meminta Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada 26 perusahaan di Sumbar. Sebab, ke-26 perusahaan tersebut telah dinyatakan non clear and clean (Non-CnC) oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI. Namun, hingga kini semuanya masih beroperasi. Permohonan itu disampaikan LBH Padang melalui tim kuasa hukum, kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

diwakili Bagian Hukum Pemprov Sumbar Desi A dkk selaku termohon, di hadapan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, Selasa (19/9). Sidang dengan agenda pembacaan pokok permohonan itu dipimpin Herisman selaku hakim ketua, didampingi Zabdi Palangan dan Muhammad Afif selaku hakim anggota, serta Panitera Muda Hukum Martalinda. Kuasa Hukum LBH Padang Sudi Prayitno dkk, dalam pokok permohonan menyatakan, gubernur selaku kepala daerah

IUP merupakan produk administrasi negara, sehingga termohon selayaknya menjalankan wewenang untuk mencabut IUP atas 26 perusahaan yang diyatakan non clean and clear itu,”. SUDI PRAYITNO harus tunduk pada aturan perundang-undangan, dan memiliki wewenang memberi atau mencabut izin suatu perusahaan. Hal itu menjadi alasan

dasar bagi LBH untuk mengajukan permohonan fiktif positif melalui PTUN. Sebelumnya, LBH telah menyampaikan permohonan langsung kepada

kereta railbus. Kami sudah memesan keretanya. Kemungkinan railbus baru sampai di Padang pada Maret 2018. Setelah itu, railbus langsung dioperasikan,” ujarnya. Sulthon menerangkan, railbus untuk BIM itu dibuat PT Industri Kereta Api (Inka) yang

PADANG, HALUAN — Lima anggota DPRD Sumbar rencananya akan berangkat ke Jerman pada 27 Oktober mendatang. Keberangkatan dewan ini untuk mendampingi Gubernur dan Dinas Penanaman Modal menghadiri sebuah acara. “Kita sifatnya mendampingi saja. Ada undangan dari Pemprov Sumbar lalu kita diminta untuk mendampingi. Prosesnya masih panjang, ada izin dari Kemendagri juga,” ulas Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim, Selasa (19/9). Hendra menyebutkan, ini baru sebatas rencana. Pasalnya surat belum ada diterima pihaknya. Sehingga dia belum bisa m emastikan siapa saja yang akan berangkat ke luar negeri tersebut. Namun, dalam pembicaraan lisan dengan Pemprov Sumbar, yang akan menemani Gubernur adalah Ketua Komisi yang ada di DPRD Sumbar. “Rencananya Ketua Komisi I sampai V yang akan berangkat. Namun tunggu kepastian dulu, suratnya belum saya terima. Kalau sudah ada kepastian akan kita berikan informasi lebih lanjut,” ucap Hendra yang menyebut dirinya sedang berada di Jakarta. Hendra menambahkan, nantinya juga tergantung dari masing-masing fraksi dari ketua komisi. Apakah memang ketua komisi yang berangkat atau tidak. Terkait tujuan kegiatan ke Jerman, Hendra mengatakan belum bisa

>> OPERASIONAL hal 07

>> 5 ANGGOTA hal 07

>> KARYAWAN hal 07

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

04.59 12.19 15.31 18.22 19.31

WIB WIB WIB WIB WIB

TIDAK TERBIT Besok, Kamis 21 September 2017 bertepatan dengan Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1439 H merupakan hari libur nasional. Karena itu, Harian Haluan tidak terbit, dan akan terbit kembali Jumat (22/9). Para pelanggan, pemasang iklan dan relasi agar maklum. PENERBIT

>> CABUT IUP hal 07

5 Anggota DPRD Akan Berangkat ke Jerman

PADANG, HALUAN — Seorang karyawan kontrak Bank BRI Cabang Pembantu Aur Kuning melaporkan pimpinannya ke Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KNAKTP) atas dugaan pelecehan. Dalam laporan nomor: 086/KNAKTP/ pemantauan /UPR/IX/2017, pada Rabu (13/ 9) korban didampingi dengan penasehat hukumnya Missiniaki Tomi SH dari Kantor Hukum Missiniaki Tomi dan partner. Selain itu, pada hari yang sama korban berumur pun juga melapor ke Lembaga Perlindungan Saksi dan korban (LPSK) Pusat Cijantung,

Semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah (menyatakan kebesaran Allah). Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al Hadiid 57:1)

Gubernur, tapi tidak menuai tanggapan. “IUP merupakan produk administrasi negara, sehingga termohon selayaknya menjalankan wewenang untuk mencabut IUP atas 26 perusahaan yang diyatakan non clean and clear itu,” kata Sudi. Dijelaskan Sudi, dalam pengumuman Dirjen Mineral dan Batubara yang sifatnya tidak rahasia dan dapat diakses oleh siapapun, di Sumbar terdapat 119 perusahaan peme-

OPERASIONAL Kereta Bandara kembali tertundur hingga tahun 2018. Tampak kereta yang akan dioperasikan untuk layanan Bandara, melintas di perlintasan KA Lubuk Buaya. IST

Operasional KA-BIM Ditunda Lagi PADANG, HALUAN — PT Kereta Api Indonesia (KAI) menginformasikan, pengoperasian kereta api di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) ditunda lagi. Ketertundaan pengoperasian kali ini merupakan yang kali ketiga. Kepala PT KAI Divre II Sumbar, Sulthon Hasanuddin, mengurakan, pada awalnya, kereta api

di BIM direncanakan beroperasi pada 2015. Namun, pengoperasian itu ditunda, yang kemudian dijadwalkan pada 2016. Pada 2016, kereta api itu belum juga dioperasikan karena ditunda pada Oktober 2017. “Kali ini, ditunda lagi hingga Maret 2018 karena menunggu penyempurnaan jembatan penghubung sky bird dan kedatangan

KONFIRMASI POLEMIK KOMUNISME

Sejumlah Ormas Datangi LBH Padang

SEJUMLAH polisi siaga di depan Kantor LBH Jakarta terkait aksi penolakan kegiatan di kantor tersebut yang diklaim terkait dengan paham komunisme. IST/NET www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Polemik aksi penolakan pertemuan sejumlah pihak di LBH Jakarta yang dikaitkaitkan dengan gerakan komunisme, berimbas ke Padang. Untuk memastikan hal itu, sejumlah petinggi ormas mendatangi Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang di Jalan Pekanbaru Nomor 11, Kompleks Asratek, Ulak Karang, Padang, Selasa (19/9), siang. Irfianda Abidin, Ketua Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), mengutarakan, selain MTKAAM, ormas lain yang mendatangi

LBH Padang adalah Forum Masyarakat Minangkabau yang diketuai Munzir Jalaludin, Paga Nagari yang diketuai Ibnu Akil, Majelis Mujahidin Indonesia wilayah Padang yang diketuai Abrar, dan Komite Penegakan Syariat Islam yang diketuai Salman Al Farisi. Lima ketua ormas itu, kata Irfianda, mendatangi kantor LBH Padang untuk mengonfirmasi apakah LBH sama dari pusat hingga daerah, terutama sehubungan dengan sikap LBH terhadap isu komunisme yang ber-

>> SEJUMLAH hal 07 Redaktur: RAKHMATUL AKBAR

Layouter: IRV@ND


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.