Haluan 21 Februari 2018

Harian Umum

EDISI: 125, TAHUN KE-70

RABU, 21 FEBRUARI 2018

Harga Eceran Rp3.750/Eks (Luar kota tambah ongkos kirim)

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

5 Jumaidil Akhir 1439 H

REDAKSI / BISNIS: Komplek Bandara Tabing, Jl. Hamka Padang. Telp. (0751) 4488700, Fax (0751) 4488704, Email: haluanpadang@gmail.com

Peracik Jamu Kedaluwarsa Beraksi 10 Bulan PADANG, HALUAN — Empat peracik jamu kedaluwarsa yang diamankan tim gabungan Polda Sumbar, diketahui sudah 10 bulan menjalankan aksinya. Mereka mengeruk untung hingga Rp10 juta dalam sebulan.

Para pelaku mengemas ulang jamu tidak layak konsumsi dan menjualnya dengan harga murah.

Direktur Ditresnarkoba Polda Sumbar, Kombes Pol Kumbul KS saat jumpa pers yang digelar di Mapolda Sumbar, Selasa (20/ 2) memperlihatkan video cara tersangka mengolah jamu di gudang yang telah digeledah tersebut. Dalam videonya, pelaku dengan gampang mengganti label jamu yang sudah tidak layak konsumsi, dengan label penanggalan yang baru. “Misalnya kedalu-

>> PERACIK hal 07

JAMU OPLOSAN—Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar memperlihatkan barang bukti jamu ilegal yang dikemas ulang oleh empat pelaku, Selasa (20/2). Setidaknya, dalam sebulan, para pelaku mendapatkan omzet hingga Rp10 juta dalam berjualan jamu ilegal. IRHAM

SERIBUAN KENDARAAN TERJEBAK MACET

Sumbar - Jambi Lumpuh 22 Jam

P

ERISTIWA longsor di jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi ini sebenarnya merupakan kejadian berulang.

Sudah berkali-kali akses jalan terputus akibar longsor. Namun, sejauh ini penanggulangan yang dilakukan baru sebatas rencana jangka pendek.

Barangsiapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan.

(QS Huud Ayat 15)

SUBUH ZUHUR ASHAR MAGRIB ISYA

05.03 12.31 15.55 18.36 19.50

WIB WIB WIB WIB WIB

Kemendagri Minta Perda Nagari Direvisi PADANG, HALUAN — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemprov Sumbar merevisi sejumlah poin yang termaktub di dalam Perda Nagari. Ada beberapa poin yang akan diperbaiki nantinya. Salah satunya t erkait lembaga peradilan nagari.

Revisi Perda Nagari dibenarkan Kabiro Humas Pemprov Sumbar, Jasman. “Ini revisi kedua Perda Nagari oleh Kemendagri. Item yang substansial adalah s oal lembaga peradilan nagari. Persoalan peradilan nagari ini diminta untuk dipertimbangkan lagi dalam Perda Nagari karena sistem peradilan kita telah ada. Tidak mungkin sistem peradilan adat dipakai, sementara hukum positif secara formal telah ada,” terang Jasman, Selasa (20/2) siang.

Saat ini, tim Pemprov Sumbar sedang menggodok perubahan. “Dalam beberapa hari ini, kita akan memperbaiki dan menjelaskan tentang lembaga peradilan nagari tersebut. Jadi, substansinya soal lembaga peradilan nagari. Jika ini telah diperbaiki, kemungkinan tidak aka nada lagi permasalahan dan Perda Nagari sudah bisa diterapkan,” tuturnya. Sebelumnya tersiar

>> KEMENDAGRI hal 07

ALAT berat sedang membersihkan material longsor yang menutupi ruas jalan nasiolan Sumbar – Jambi, Selasa (20/1) siang. Sempat lumpuh total, akhirnya jalan bisa dilewati sore Selasa. IST

PADANG, HALUAN — Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) yang menghubungkan Provinsi Sumbar – Jambi via Tapan, Pesisir Selatan lumpuh selama 22 jam. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan setelah longsor menutupi badan jalan. Setidaknya, ada 18 titik longsor di ruas jalan yang

membelah perbukitan itu.

Informasi yang diterima Haluan, jalan terputus sejak Senin (19/2) malam, persisnya pukul 19.00 WIB. Selain karena longsor, ada juga bagian jalan yang amblas antara perbatasan Ranah Ampek Hulu Tapan, Pessel dengan Kota Sungai Penuh, Kerinci. “Longsor terjadi di kilometer 35 pada Senin sore.

Hingga, Selasa siang akses masih belum dilalui karena tumpukan longsor masih menghambat badan jalan. Koordinasi sedang dilakukan d engan Pemerintah Sungai Penuh. Jalur ini merupakan akses penting,” terang Camat Ranah Ampek Hulu Tapan, Alamsyah, Selasa (20/2) sore.

Dijelaskan Alamsyah, kondisi longsor sangat terbilang parah. Ada 18 titik dan harus ditangani supaya akses bias normal lagi. “Di wilayah Tapan sebanyak 8 titik.

Para pengendara yang sudah terlanjur

>> SUMBAR hal 07

Parpol Belum Boleh Berkampanye JAKARTA, HALUAN — Setelah mendapatkan nomor urut peserta pemilu 2019, partai politik peserta pemilu belum diperbolehkan berkampanye. termasuk kegiatan iklan di media massa cetak dan elektronik. Pelarangan itu sesuai dengan aturan yang dibuat oleh KPU. “Ini belum masa kampanye.

Kampanye mulai dilaksanakan 23 September. Berarti mulai dari pengundian nomor urut sampai dengan 23 September belum

boleh berkampanye,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI (KPU) Wahyu Setiawan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (20/2).

Guna memastikan parpol peserta pemilu mengikuti aturan main, KPU membuat aturan teknis bersama Gugus Tugas yang diri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta

>> PARPOL hal 07

PENGURUS Partai mengangkat papan nomor urut yang didapatkan usai pengundian nomor urut di KPU RI, Minggu malam. Meski sudah mendapatkan nomor, parpol masih dilarang untuk berkampanye. IST

TUNGGU ARAHAN PEMERINTAH PUSAT

Pemprov Berhenti Keluarkan Izin Tambang

TIM penindakan tambang ilegal Pemprov Sumbar melakukan razia ke tambang ilegal di Kabupaten Solok beberapa waktu lalu. Hingga saat ini, Pemprov belum mau memberikan izin tambang sampai ada kejelasan dari pemerintah pusat. IST www.harianhaluan.com

PADANG, HALUAN — Pemprov Sumbar masih menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat, terkait penataan tambang emas ilegal di daerah, terutama di Kabupaten Solok Selatan.

Sementara ini, Pemprov tidak akan mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan fokus pada pemantauan aktivitas.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumbar Heri Martinus mengaku sedang fokus menertibkan tambang-tambang liar yang beroperasi di Sumbar karena merugikan masyarakat dan pendapatan daerah, terma-

suk beberapa tambang liar yang beroperasi di Kabupaten Solsel. “Lebih tepat itu mungkin bukan status quo, tapi kami sedang menunggu petunjuk lanjutan dari pusat.

Sementara ini tidak ada IUP yang diterbitkan. Kami fokus pada kemungkinan-kemungkinan penertiban tambangtambang liar. Itu belum tentu setelah ditertibkan akan keluar IUP-nya,” kata Heri.

Dijelaskannya, untuk ke depan, mekanisme pemberian IUP kepada perusahaan pertambangan baru akan dilakukan dengan melakukan proses pelelangan.

>> PEMPROV hal 07  Redaktur: Bhenz Maharajo

 Layouter: Irvand

2

UTAMA

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

Hutan Rakyat Belum Atasi Kemiskinan PADANG, HALUAN — Sejauh ini pemerintah telah memberikan pengakuan terhadap 18 titik hutan adat di Indonesia. Sayangnya, dari jumlah tersebut tidak satu titik pun yang berada di Sumbar. Meski pun hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan (hutan rakyat) diyakini pemerintah mampu menunjang perekonomian, tapi terbukti keberadaanya belum mampu menjangkau “kantong-kantong kemiskinan”.

Tanggapan itu disampaikan Guru Besar Sosiologi Universitas Andalas Afrizal, setelah mendengar paparan atas capaian kerja tiga tahun Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), yang disampaikan Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Sosial, Ekologi, dan Budaya Strategis Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, di Convention Hall Unand, Selasa (20/2).

“Walaupun disebutkan angka kemiskinan paling rendah di Sumbar, disparitas (perbedaan antara angka dengan realitas) itu masih ada. Kalau dilakukan analisis kantong-kantong kemiskinan di Sumbar, itu tidak banyak berubah.

Kalau disebutkan pemerintah mengusung pembangunan yang berkeadilan, patut dipertanyakan keadilan itu untuk siapa dan ukurannya apa,” kata Afrizal menanggapi.

Disebutkannya, jika ukuran berkeadilan adalah distribusi, maka sebagaimana disampaikan Deputi II KSP, bahwa pembangunan telah makin merata.

Sedangkan untuk di Sumbar, Afrizal mengajak untuk mengukur berkeadilan tersebut dari sudut akses masyarakat terhadap sumber daya alam, yang menurutnya, meski pun ada perbaikan, tapi belum sampai pada tahap sudah terasanya keadilan tersebut.

“Di Sumbar, yang jelas, adalah pertentangan masyarakat adat dengan negara terhadap akses SDA. Negara menyatakan menguasai lahan, tapi di Sumbar penguasaan lahan dikonsepsikan sebagai milik masyarakat nagari. Memang ada pengakuan pemerintah terhadap hutan adat, tapi dari 18 titik yang diakui itu, tidak satu pun ada di Sumbar. Justru di Jambi itu banyak.

Padahal ada hutan adat di Sumbar, tapi belum diakui,” katanya lagi.

Sekaitan dengan program hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan yang dijalankan oleh pemerintah, Afrizal pun menilai itu belum berkontribusi nyata untuk menekan angka kemiskinan di Sumbar. Meski pun telah ada aturan dalam pengelolaannya, tetap saja dalam tataran praktik tidak terlaksana sepenuhnya.

“Salah satu cara untuk menjangkau kantong-kantong kemiskinan adalah partisipasi masyarakat. Termasuk dalam hal keterlibatan masyarakat di sekitar hutan nagari dan hutan kemasyarakatan itu. Tapi, apakah mereka

benar-benar sudah terlibat. Kalau belum, kantong-kantong kemiskinan itu tetap akan seperti itu.

Tidak terjangkau,” tukasnya.

Sebelumnya, Deputi II KSP Yanuar Nugroho menjelaskan, salah satu fokus dari program pemerintah adalah reforma agraria dan kehutanan sosial. Kedua program tersebut adalah formula untuk mencapai pembangunan yang berkeadilan dan menekan angka kemiskinan. Untuk kawasan hutan, dengan cara memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat, di mana sebelumnya tindakan seperti itu termasuk tindakan kriminal.

“Saat ini perhutanan sosial sudah 1,057 juta hektare lebih.

Sedangkan reforma agraria, terwujud dalam bentuk memberi masyarakat sebuah legalitas dalam pengelolaan lahan. Saat ini capaian program reforma agraria sudah 4,2 juta sertifikat. Pada 2018 ditarget 7 juta, dan pada 2019 ditarget 9 juta sertifikat.

Semua itu, menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” kata Yanuar.

Hutan Adat Tergantung DPRD Dihubungi terpisah seusai acara, Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbar Hendri Octavia membenarkan bahwa hutan adat memang belum terdapat di Sumbar. Namun, itu lebih disebabkan belum adanya usulan dari masyarakat setempat, karena belum tersedianya peraturan d aerah (perda) tentang masyarakat hukum adat.

“Jadi kalau yang di Jambi itu, mereka memang cepat karena hutan yang diusulkan jadi hutan adat itu tidak masuk dalam kawasan hutan negara (KHN), tapi kawasan hak pengguna lain (HPL).

Sedangkan di Sumbar, ada dua yang tengah berproses sekitar 12 ribuan hektare, di Kabupaten Mentawai dan Tanah Datar, keduanya berada dalam kawasan hutan.

Nah, untuk pengusulan hutan di dalam KHN sebagai hutan adat, itu butuh Perda yang dibuat oleh DPRD setempat,” kata Hendri.

Sedangkan untuk hutan kawasan HPL, tidak perlu Perda dalam

pengusulan sehingga pengurusannya tidak terlalu rumit.

Sehingga, jika DPRD menyegerakan Perda untuk melengkapi syarat pengusulan hutan adat tersebut, maka itu akan bisa diusulkan ke kementerian terkait, sehingga keberadaan hutan adat yang memperoleh pengakuan pemerintah tersebut, akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, sekaitan belum berdampaknya keberadaan hutan desa/nagari dan hutan kemasyarakatan untuk menyentuh kantong-kantong kemiskinan di Sumbar, Hendri mengaku pihaknya masih berupaya melakukan pembinaan untuk pengelolaan hutan tersebut oleh masyarakat.

“Setelah SK-nya dikantongi masyarakat, maka masyarakat berwenang dalam pengelolaan hutannya. Dimulai dengan membuat rencana kerja, mau dibawa kemana pengelolaan hutan tersebut. Apakah ke perkebunan, agroforesti, atau model-model lain.

Pembinaan itu terus kami maksimalkan,” tukasnya. (h/isq)

36 Tokoh Minati KPU Sumbar

KECELAKAAN TRUK —- Satu unit mobil truk dengan nopol BA 8505 RB terbalik di Jalan bypass km 18, Padang, Selasa (20/2). Diduga truk tersebut mengalami out control atau lepas kendali karena diduga sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. IRHAM

Praperadilan, Warga Solok Dibela 17 Pengacara PADANG, HALUAN — HakimPengadilan Negeri (PN) Klas 1A Padang menunda sidang praperadilan atas penangkapan Ayu Dasril dan dua rekannya oleh Polda Sumbar. Penundaan ini disebabkan pihak polda sebagai termohon tidak hadir dalam sidang perdana tersebut.

Sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal Sutedjo mengatakan, pengadilan telah melakukan pemanggilan secara patut terhadap termohon. Namun, yang bersangkutan tidak hadir pada sidang perdana praperadilan tersebut.

“Karena termohon tidak hadir maka kita tunda hingga pekan depan, dengan catatan jika tidak hadir kembali maka agenda sidang tetap akan dilanjutkan,” kata Sutedjo, Selasa (20/1).

Dari pantauan Haluan, puluhan masyarakat salingka Gunuang Talang Solok telah hadir dalam ruangan sidang untuk menyaksikan sidang perdana gugatan praperadilan atas penangkapan Ayu Dasril dan dua

rekannya oleh Polda Sumbar.

Warga yang sudah datang sejak pagi dari Solok guna mengikuti persidangan tersebut, harus pasrah karena sidang yang dinatikan ditunda dengan alasan pihak termohon tidak hadir.

Penasehat Hukum (PH)/ Pengacara masyarakat Salingka Gunuang Talang, Era Purnama Sari Cs mengatakan, untuk menghadapi sidang praperadilan atas Ayu Dasril dan dua rekannya, pihaknya sudah menyiapkan 17 orang PH. “Ya sidang mesti ditunda, karena termohon tidak hadir. Bagaimanapun kami siap memperjuangkan ini, mengingat banyak keganjilan persoalan hukum dalam menangkapan ini, apalagi penangkapan terhadap Dayu (Ayu Dasril) tidak tepat karena ia merupakan paralegal dan penggiat lingkungan, yang dijamin UU sesuai aktifitasnya,” kata Era yang didampingi PH lainnya, Indira Suryani, Fino Oktafia, Fauzan Azim, Friska Yulia Sari dan

Feri Ardila.

Dijelaskan Era, Dayu adalah pejuang terhadap penyelamat lingkungan dalam upaya rencana pemerintah pusat yang hendak mendirikan proyek panas bumi (geothermal) di Kabupaten Solok.

“Dia berjuang terhadap penyelamat lingkungan, tidak bisa dipidana untuk kasus kriminalisasi ini, dan itu jelas diatur dalam UU nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup,” kata Era yang juga merupakan Direktur LBH Padang tersebut.

Lebih lanjut, pihaknya akan berupaya maksimal untuk memberikan bantuan hukum atas penangkapan yang dilakukan Polda karena menetapkan Dayu cs sebagai tersangka perusakan.

“Kita siap pasang badan untuk menegakkan keadilan ini untuk masyarakat Salingka Gunung Talang,” ujarnya.

Sebelumnya, penangkapan tiga orang masyarakat Tabek Lanyek, Jorong Gurah, Nagari Batu Bajan-

jang, Lembang Jaya, Kabupaten Solok tersebut atas diduga merusak mobil tim survei proyek geothermal beberapa waktu lalu. Selasa (13/2) puluhan warga bersama PH mendaftarkan gugatan praperadilan dan terdaftar di PN Padang dengan register nomor: 1pdt/pra/2018/ PN.PDG. Soal ketidakhadiran pihak Polda, Direskrimum Polda Sumbar, KBP Pol Edri A.Chaniago yang dihubungi Haluan terpisah menjelaskan ketidakhadiran mereka dalam sidang perdana praperadilan itu dikarenakan, pihaknya baru menerima peanggilan dan laporan sidang praperadilan, Senin (19/2) kemarin.

“Kami baru menerima pemanggilan dari pengadilan kemarin sore.

Karena mepet, tentu tak cukup waktu (bagi kami) untuk mempelajari permohonan praperadilan tersebut yang digelar keesokan harinya, hari ini (20/2). Insyaallah kami akan menghadari persidangan pada pekan depan,” ucapnya. (h/mg-hen)

Hari Ini Gapensi Sumbar Laksanakan Musda PADANG, HALUAN — Hari ini, Rabu (21/1) Badan Pengurus Daerah (BPD) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sumbar akan laksanakan Musyawarah Daerah (Musda). Lima nama akan ikut memanaskan kompetisi untuk menjadi orang nomor 1 di Gapensi Sumbar pada Musda yang digelar di Hotel

STNK BA 3780 AR, An. MILA. Hilang Selasa 13 Februari 2018. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat

www.harianhaluan.com

Pangerans Beach itu.

Ketua Pelaksana, Afrizal menyebutkan kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis (21-22 Januari 2018). Hingga kini ada lima nama yang akan memperebutkan kursi orang nomor satu di Gapensi Sumbar. “Saat ini sudah ada lima orang yaitu Darmizon, Interdi Syair,Sadri MK, M.Syahrudi, dan saya sendiri,” ujarnya.

“Kandidat bisa bertambah, karena pendaftaran untuk maju sebagai kandidat masih kita buka jelang dimulainya Musda. Saya sendiri maju karena ada suara daerah yang meminta saya

maju,” ujar Afrizal yan juga menjabat sebagai Waketum V Gapensi Sumbar.

Ketua Gapensi Sumbar saat ini, Darmizon ternyata juga menyatakan kesiapannya untuk maju kembali. “Saya siap kalau memang diberikan amanah oleh pemegang hak suara untuk kembali memimpin Gapensi Sumbar nantinya,” kata Ketua Gapensi Sumbar, Darmizon, kemarin.

Ia mengatakan, Musda tahun ini akan berjalan dengan alot. “Nantinya akan ada 57 suara yang a kan diperebutkan dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Saya yakin Musda kali

ini akan berjalan lebih alot dari sebelumnya,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Umum I Gapensi Sumbar juga tidak menampik kalau ia akan ikut meramaikan Musda tahun ini. “Saya siap untuk maju.

Tapi, siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi ketua bisa didukung penuh untuk kemajuan Gapensi ke depan dan bisa kian mantap,” ujarnya.

M. Syahrudi juga menyatakan siap dan mendapatkan dukungan dari daerah. “Saya siap untuk maju karena saya sudah mendapatkan suara dari beberapa pengurus kabupaten/kota di Sumbar.

Kalau hitungan sementara,

Insyaallah saya akan bisa menang,” katanya.

Sadri M.K yang saat ini menjabat sebagai Waketum II Gapensi Sumbar juga menyatakan siap untuk memimpin dan mengklaim dirinya sudah mendapatkan suara dari perwakilan daerah.

Pelaksanaan Musda kali ini direncanakan akan dihadiri ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, Ruslan Rivai dan akan dibuka Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno. Serta akan turut hadir Leonardy Harmainy, dan Yulfitni Djasiran sebagai sesepuh di Gapensi Sumbar. (h/mg-mal)

PADANG, HALUAN — Hingga satu hari jelang penutupan (H-1) pendaftaran komisioner KPU Sumbar, tercatat 36 nama sudah daftarkan diri ke KPU RI. Sebagian dari mereka, adalah orang-orang yang sudah lama berkiprah di bidang yang sama.

Dari 36 nama-nama yang mendaftar, ada nama Fikon Sikumbang yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner KPU Sumbar, Gebril Daulai, S.Pt, M.I.Kom yang saat ini juga menjabat sebagai tenaga ahli di KPU RI, Ketua KPU Sumbar Amnasmen, Anggota Komisi Informasi Sumbar Sondri.

Selain itu, juga tampak sejumlah anggota KPU kabupaten kota Sumbar di antaranya Heldo Aura, S.Si, M.IP anggota KPU Bukittinggi, Yanuk Sri Mulyani, Jafri Edi Putra saat ini masih ketua KPU Padang Panjang, Eri Efendi yang saat ini Anggota KPU Kabupaten Agam, Taufiqqurrahman Ketua KPU Kabupaten Sijunjung, Anggota KPU Kota Pariaman Indra Jaya, Budi Mulya Anggota KPU Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tidak hanya itu, dari sekian banyak calon komisioner yang mendaftar juga tampak sejumlah dosen dan pegawai yang masih aktif di lembaga negara, wiraswasta, trainer, dan bahkan ibu rumahtangga.

Diperkirakan, H-I pendaftaran hingga besok, Rabu (21/ 2) jumlah pendaftar akan lebih banyak dari sebelumnya dan disebut-sebut sejumlah nama juga akan mendaftarkan diri.

Nama-nama yang disebutsebut akan mendaftarkan diri Nova Indra (anggota KPU

Sumbar aktif), Nurhaida Yetti (anggota KPU Sumbar aktif), Elli Yanti (mantan ketua Bawaslu Sumbar), dan sejumlah nama lainnya.

Diketahui, KPU RI melalui tim seleksi membuka pendaftaran calon komisioner KPU Sumatera Barat pada 12 Februari 2018. Ketua Tim Seleksi Prof. Yuliandri sebelumnya mengatakan, Seleksi ini dilakukan untuk mencari anggota KPU Sumbar periode 2018-2023.

Selama proses seleksi berlangsung, masyarakat dapat memberikan tanggapan yang berkaitan dengan calon anggota KPU Sumbar mulai dari tahapan pendaftaran sampai tahapan tes kesehatan dan wawancara (12 Februari – 3 April 2018).

Calon anggota KPU provinsi minimal berusia 35 tahun pada waktu pendaftaran serta berpendidikan minimal S-1.

Mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian, mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

Sebelumnya KPU RI telah membentuk tim seleksi dengan Keputusan KPU Nomor 22/ PP.06-Kpt/05/KPU/I/2018 yang bertugas melaksanakan seleksi Calon Anggota KPU Sumbar. Adapun susunan tim seleksi KPU Sumbar adalah ketua, Prof. Yuliandri, sekretaris Erika Sari, anggota Prof.

Dasman Lanin, Witrianto, dan Hary Effendi. (h/rin)

Legislator Desak Pemekaran Papua JAKARTA, HALUAN — Anggota DPR dari Papua Jimmy Demianus Ijie mengungkapkan bahwa Papua dalam kondisi gawat darurat yang harus diselamatkan dari bagian integral NKRI. Untuk menyelamatkan Papua agar tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah dengan menyegerakan memenuhi tuntutan masyarakat Papua agar segera melakukan pemekaran Papua menjadi 5 provinsi.

“Jika tuntutan pemekaran ini tidak segera dipenuhi, ancamannya adalah Papua akan merdeka, apalagi banyak negara mendukung kemerdekaan ini. Jika hari ini dilakukan referendum, maka 90 persen masyarakat Papua ingin memilih merdeka,” tegas Ijie dalam diskusi “Pemekaran Salah Satu Solusi Penyelesaian Permasalahan di Papua”, di Media Center Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa (20/2).

Oleh karena itu, anggota Komisi II DPR itu meminta pemerintah pusat untuk segera memekarkan Papua. “Ini bukan main-main. Papua dalam situasi gawat darurat. Jadi, pemekaran itu harus dilihat dari adanya ancaman masyarakat yang ingin merdeka sendiri,”

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

kata Ijie.

Dia meminta elit politik dan elit birokrasi jangan sampai menyepelekan dan menganggap kecil keadaan di Papua.

Apalagi pemekaran itu dikaitan dengan persyaratan ukuran jumlah penduduk. Dia mencontohkan negara yang bertetangga dengan Papua penduduknya hanya puluhan juta.

“Di Perserikatan BangsaBangsa (PBB) tidak ada istilah negara kecil dan negara besar.

Semua negara anggota PBB mempunyai suara yang sama.

Ada 7 negara anggota PBB yang terus menerus menyuarakan Papua merdeka,” ujarnya.

Karena itu dia berharap jangan sampai menunggu sampai ada referendum. “Ini serius, bukan main-main.

Orang Papua sudah ada jadi pilot di Israel, ini pertanda apa?,” katanya yang juga mengingatkan, begitu juga ada bendera Israel berkibar di rumah penduduk Papua, sesuatu yang perlu diwaspadai.

Jimmy kembali mengingatkan, ancaman yang dimakaud serius, bukan main-main, jangan sampai Papua dimerdekakan oleh negara Israel.

Karena itu dia menyarankan dan mendorong pemerintah segera merealisasikan pemekaran provinsi Papua terlepas siapa pun gubernurnya. (h/sam)  Layouter: Luther

EKBIS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

3

PROMO SAMSUNG DI SJS PLAZA

Ada Barista Cilik di J.CO PADANG, HALUAN — Tertarik mencoba jadi barista profesional? Saatnya Anda turut ambil bagian dalam program J.CO Safari.

Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa yang tak pernah dibayangkan sebelumnya.

Sebagai brand internasional yang dikembangkan di Indonesia, J.CO Donuts & Coffee tidak terbatas pada pengembangan bisnis semata. Sebab J.CO juga melakukan berbagai kegiatan sosial yang berhubungan dengan komunitasnya.

Ermanto, seorang MOD J.CO Manager On Duty di Jl. M. Yamin, Sentral Pasar Raya Padang mengatakan, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah J.CO Safari, yaitu kegiatan belajar mengolah donat, coffee, dan iced chocolate langsung di outlet J.CO. “Sejak pertama kali berdiri, J.CO sudah mengadakan program J.CO Safari. Jadi biasanya, mereka harus mengirimkan surat keterangan dari sekolah, dilampirkan kalau mereka mereka ingin mengadakan kunjungan ke J.CO,” papar Ermanto pada Haluan, Senin (19/2).

J.CO Safari merupakan suatu bentuk kepedulian J.CO terhadap anak-anak.

Program ini dikemas dalam bentuk program pendidikan informal, yaitu belajar memproses produk J.CO, bersama para trainer J.CO langsung di outlet J.CO terdekat.

“Tujuan dari diadakannya program J.CO Safari ini semata-mata untuk memberikan kontribusi sosial atau pendidikan kepada peserta Safari J.CO. Selain itu, para peserta J.CO Safari juga mendapatkan pengetahuan mengenai bahan-bahan yang digunakan oleh J.CO,” katanya.

Para peserta safari dapat belajar langsung tentang jenis-jenis donut, coffee dan iced chocolate yang terdapat di J.CO. Para peserta juga dapat memahami proses pembuatannya.

Untuk safari kali ini, Ermanto mengatakan, ada paket J.Pops minimal 15 anak yaitu J.Ppops, 1 iced chocolate, 1 donut untuk toping seharga Rp59 ribu. Sedangkan paket 1/2 DZN Dunuts minimal jumlah anak 15 orang, yaitu 1/2 DZN Donuts, 1 iced chocolate, 1 donuts untuk toping dan 5 donuts take away sebesar Rp47 ribu. (h/mg-rei).

Beli TV Dapat Hadiah Double PADANG, HALUAN — Apakah sudah saatnya mengganti TV lama Anda di rumah?

Jika benar, maka Anda tak perlu bingung mencari penggantinya. Samsung saat ini sedang menggelar promo “Beli TV Samsung, Double Hadiahnya” di SJS Plaza Padang. Tak tanggung-tanggung cashback dalam promo ini hingga Rp13 juta.

“Promo yang sangat menarik ini berlangsung dari tanggal 13 Januari hingga 8 April 2018,” ungkap Doni, Promotor Consultan Samsung (PCS) pada Haluan, Selasa (20/ 2) saat ditemui di SJS Plaza.

Dijelaskannya, selama periode promo ini, konsumen bisa membawa pulang beragam model TV Samsung dengan tambahan bonus seperti cashback, potongan harga, free gift dan gratis akses iFlix selama 12 bulan.

“Untuk promo QLED TV Samsung menawarkan promo gratis Galaxy S8 atau Soundbar Sound plus atau UHD Blu-Ray Player dan cashback hingga Rp 13 juta dengan syarat dan ketentuan berlaku,” kata PCS, Doni.

Selanjutnya, di kategori TV Premium UH, Doni mengatakan tersedia promo cashback hingga Rp3 juta. Promo ini berlaku untuk TV Premium UHD Samsung tipe MU8000 dan MU7000.

Promo selanjutnya adalah untuk produk TV Samsung The Frame. Setiap pembelian TV The Frame 65" 55" akan mendapatkan hadiah langsung berupa Deco Bezel + Galaxy Tab A with S Pen dan Cash-

back hingga Rp2.500.000.

Untuk promo TV Juara menawarkan gratis Soundbar Samsung dan cashback hingga Rp2.000.000. Ada 2 paket TV Juara yang tersedia. Diantaranya, TV Juara MU6100 yang setiap pembelian paket TV Juara series 50" MU6100 akan mendapatkan free gift langsung di toko berupa Soundbar HW-M360. Kemudian TV Juara MU6300 setiap pembelian TV Juara series 553 MU6300 akan mendapatkan free gift langsung di toko berupa Soundbar HW-M4500.

Untuk lini TV UHD Samsung menghadirkan promo gratis cashback hingga Rp 2 juta untuk tipe tertentu. Atau, konsumen juga bisa mendapatkan free gift berupa Soundbar Samsung HW-M4500 untuk setiap pembelian Samsung UHD MU6500.

“Terakhir adalah promo Soundbar. Setiap pembelian Soundbar Samsung tipe tertentu Samsung menawarkan promo potongan harga atau cashback hingga Rp 700 ribu,” kata Doni.

Untuk syarat dan ketentuan, Doni menjelaskan, promo ini

PROMO TELEVISI — Samsung menggelar promo “Beli TV Samsung, Double Hadiahnya” di SJS Plaza Padang. Samsung memberikan cashback hingga Rp13 juta. Terlihat konsumen telah mencermati beragam televisi yang bisa dibawa pulang di SJS Plaza Padang. RENDI

berlaku untuk periode pembelian 13 Januari sampai 8 April 2018 di toko-toko modern dan tradisional tertentu yang bekerjasama dengan Samsung.

“Tentunya promo ini hanya berlaku untuk pembelian pro-

duk yang telah ditentukan oleh Samsung,” katanya.

Doni menjelaskan, kalau harga merupakan harga retail yang direkomendasikan. Syarat dan ketentuan promo ini dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk

konsumen, dikatakannya agar berhati-hati dengan penipuan yang menggunakan atau mengatasnamakan merk dagang Samsung. Sebab Samsung tidak memungut biaya untuk promo ini. (h/mg-rei).

TOKO HELM RIZSAN

Beli Helm Dapat Baju Kaos PADANG, HALUAN —Mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm atau pelindung kepala, tentu sangat berbahaya. Jika musibah datang, maka pengendara akan terjatuh dari sepeda motor dan berdampak fatal pada kepala. Banyak pengendara motor yang mengalami kecelakaan dan berakibat fatal akibat tak menggunakan helm. Bahkan tak jarang langsung meninggal di tempat setelah kecelakaan terjadi.

Pada dasarnya helm berfungsi sebagai pelindung kepala. Bukan untuk menghindari polisi saat razia digelar. Untuk kebutuhan pengendara bermotor inilah, Toko Rizsan Biker Shop menjual beragam merk dan jenis helm. Toko Rizsan beralamat di samping Jem-

SALAH seorang konsumen yang sedang melihat-lihat Helm di Toko Rizsan. RENDI

batan Siteba, Padang.

“Di sini kami menyediakan beragam merk dan jenis helm. Mulai dari yang standar hingga jenis full face,” kata Rizsan, pemilik toko tersebut pada Haluan, Selasa (20/2).

Dijelaskannya juga, saat ini untuk pembelian helm merk

NHK dan GM jenis Full Face, konsumen bisa mendapatkan bonus baju kaos menarik.

Pantauan Haluan, di toko tersebut berjejer ratusan helm yang akan dijual. Kabarnya toko tersebut berdiri semenjak tahun 2012.

Menurut Rizsan, helm

NHK dibanderol mulai dari harga Rp300 ribu hingga Rp900 ribu. Khusus helm dengan harga Rp900 ribu adalah jenis full face.

“Kalau untuk merk GM kami jual dengan harga mulai dari Rp220 ribu hingga Rp500 ribu. Sedangkan yang mahal harga Rp500 ribu adalah jenis helm full face,” katanya. Selain itu, ada juga merk MAZ dengan harga mulai dari Rp170 ribu hingga Rp250 ribu. Sedangkan merk GAG mulai dari harga Rp220 ribu sampai harga Rp300 ribu.

“Kami juga menyediakan helm bergaya klasik.

Rata-rata harga yang kami tawarkan untuk klasik sekitar Rp200 ribuan. Untuk helm standar atau biasa rata-rata kami jual seharga Rp100 ribuan ,” u ngkapnya. (h/mg-rei).

HANYA DI CENTRA PHONSEL

Smartphone OPPO Turun Harga PADANG, HALUAN — Bagi para pecinta smartphone besutan Oppo, kali ini ada kabar gembira. Salah satu smartphone besutan vendor yang terkenal dengan kualitas kamera selfie terbaik ini, beberapa produknya mengalami penurunan harga.

Di antaranya, Oppo F5 Youth yang dirilis pada pertengahan 2017 lalu. Jika dulu smartphone ini dibanderol seharga Rp3.799.000, kini produk ini bisa di-

www.harianhaluan.com

dapatkan dengan harga Rp3.599.000 saja.

Roni, Manager Centra Phonsel di Jl. Imam Bonjol, Padang mengatakan, Samartphone selfie yang satu ini bukan hanya unggul pada kameranya saja, hardware yang dimiliki Oppo F5 Youth juga dibekali dengan spesifikasi sektor dapur pacu yang terbilang cukup gahar.

“Prosesor yang tertanam pada smartphone ini memakai chipset prosesor Me-

diatek MT6763T Helio P23 octa core dengan kecepatan clock speed mencapai 2,3 GHz d an juga teknologi prosesor grafis Mali-T720MP2 yang wah sekali,” ungkap Roni, Senin (19/2).

Untuk memaksimalkan kinerja dari prosesor yang ada, RAM 3 GB siap melahap semua cache yang dihasilkan. Pada bagian fotografi yang menjadi unggulan smartphone ini, telah ditanamkan lensa kamera pada bagian

 Redaktur: Devi Diany

belakang dengan resolusi sebesar 13 MP dan kamera bagian depannya untuk berselfie ria menggunakan lensa kamera sebesar 16 MP. Untuk dapat melihat hasil jepretan dan memutar video, smartphone ini dibekali juga dengan layar selebar 6 inchi beresolusi 2160 x 1080 Pixel serta telah menggunakan teknologi layar berjenis IPS LCD capacitive touchscreen. (h/mg-rei).

 Layouter: Syamsul Hidayat

4

EKONOMI

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

BUPATI SOLOK RESMIKAN KANTOR KSU-ED TABEK

Koperasi Agar Punya Usaha Mandiri AROSUKA, HALUAN — Keberadaan Koperasi Serba Usaha Ekonomi Desa (KSUED) Tabek, diharapkan mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Nagari Talang Babungo. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui berbagai bidang usaha mandiri yang menopang perekonomian anggotanya.

TABEL HARGA BAHAN POKOK DI PASAR RAYA PADANG Komoditas Beras medium Daging Daging ayam ras Telur ayam Minyak goreng curah Gula pasir Bawang merah Kacang tanah Ikan teri Tepung terigu Garam halus Jagung pipilan Kedelai impor

Harga Rp12.000/Kg Rp120.000/Kg Rp36.000/Kg Rp201.600/Kg Rp10.350/Ltr Rp12.000/Kg Rp20.000/Kg Rp23.000/Kg Rp70.000/Kg Rp9.000/Kg Rp12.000/Kg Rp6.000/Kg Rp9.000/Kg

Update Terakhir 20 Februari 2018

FOTO BERSAMA — Bupati Solok Gusmal bersama pengurus KSU ED Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti foto bersama selepas peresmian kantor baru koperasi tersebut, Minggu (20/2). YUTIS WANDI

IMBAUAN GO-JEK

Waspada Terhadap Aksi Penipuan Elpiji 3 Kg untuk Masyarakat Tak Mampu JAKARTA, HALUAN — PT Pertamina (Persero) meminta peran aktif masyarakat untuk mengawasi penggunaan elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Unit Manager Communication & CSR MOR III, Dian Hapsari Firasati mengingatkan, elpiji 3 kg merupakan barang yang disubsidi oleh negara. Sehingga penggunaannya pun diatur hanya untuk masyarakat tidak mampu.

“Dengan adanya penyalahgunaan seperti ini, tentu membuat masyarakat tidak mampu yang seharusnya menerima elpiji 3 kg jadi kesulitan. Di sisi lain, negara juga merugi karena mengeluarkan subsidi,” Dian dalam keterangan resminya, Senin (20/2).

Selain itu, lanjut Dian, keterlibatan pengawasan masyarakat diperlukan guna menghindari praktik nakal seperti pengoplosan elpiji yang marak terjadi.

Menurut dia, pengoplosan elpiji merupakan tindakan yang sangat berbahaya.

“Pembukaan dan penyuntikkan secara paksa yang tidak sesuai prosedur aman bisa mengakibatkan adanya insiden. Hal ini sangat berisiko baik untuk pelaku dan pengguna selanjutnya,” katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan adanya tindakan yang dicurigai sebagai penyalahgunaan di sekitarnya.

“Dukungan masyarakat yang mewaspadai lingkungan sekitarnya tentu sangat membantu kepolisian dalam menindak para pelaku penyalahgunaan elpiji. Kami pun mengimbau, apabila masyarakat menemukan adanya tindakan yang dicurigai sebagai penyalagunaan dapat menghungi contact center kami di 1 500 0000,” sebut dia. (h/trn)

JAKARTA, HALUAN — GoJek, penyedia layanan on-demand berbasis aplikasi, mengimbau kepada para pengguna aplikasi Go-Jek untuk tetap berhatihati dan waspada terhadap undian yang mengatasnamakan Go-Jek dan Go-Pay. Hal ini disampaikan Go-Jek melalui newsletter terbaru mereka dengan judul “Wawancara Kang Tipu: Pura-Pura Bilang Dapet Undian”.

“Artikel tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada kami kepada pengguna Go-Jek untuk waspada terhadap berbagai teknik penipuan yang digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab,” kata Budi Gandasoebrata, Chief of Compliance Officer Go-Pay, dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).

“Kami terus melakukan berbagai edukasi dan sosialisasi kepada pelanggan untuk tetap waspada. Sosialisasi ini kami

lakukan melalui berbagai saluran komunikasi diantaranya blog, newsletter dan in-app message.

Bahkan, di setiap SMS kode otentifikasi, kami juga meminta pengguna untuk tidak memberikannya pada orang lain,” ujar Budi.

Dia menambahkan, kode otentifikasi yang dipakai Go-Jek adalah kode otentifikasi sekali pakai dan sama seperti yang ditetapkan oleh Bank atau penerbit kartu kredit.

Kode otentifikasi tersebut berbeda-beda setiap kali pengguna berusaha masuk atau login ke aplikasi Go-Jek, dan dikirimkan langsung ke nomor yang terdaftar di Go-Jek. Budi juga meminta pelanggan untuk terus waspada dan hatihati terhadap oknum yang mengaku dari Go-Jek. “Bila ada orang yang mengaku dari Go-Jek dan mengimingimingi hadiah, kami minta pelanggan untuk tidak percaya dan

segera melaporkannya ke customer service kami.”

“Kami di Go-Jek dan Go-Pay tidak pernah mengadakan undian atau pemberian hadiah apapun kepada pelanggan, apalagi dengan meminta kode verifikasi melalui SMS atau telepon,” kata Budi.

Bila ada SMS masuk dari GoJek yang berisi kode otentifikasi tanpa pelanggan pernah log-out dari aplikasi di handphonenya, pelanggan patut curiga. “Ini berarti ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba mengakses aplikasi Go-Jek pelanggan dari handphone lain,” kata Budi.

Kode otentifikasi tersebut, lanjut Budi, bersifat rahasia dan jangan diberikan kepada pihak manapun. Go-Jek tidak pernah meminta pelanggan memberikan kode otentifikasi. “Kami tidak pernah meminta kode otentifikasi ini dengan alasan apapun,” ungkapnya. (h/trn)

Hal ini ditegaskan oleh Bupati Solok Gusmal, menyusul diresmikannya kantor KSU-ED Jorong Tabek Nagari Talang Babungo Kecamatan Hiliran Gumanti, Minggu (20/2).

Bupati menyebut, bertahannya koperasi ini sejak pertama kali didirikan merupakan satu ciri dan contoh koperasi yang dijalankan dengan benar, penuh tanggungjawab serta jujur. Hal ini terbukti ketika koperasi tersebut tidak hanya digunakan s ebagai tempat simpan pinjam bagi anggotanya, tetapi juga mampu membangun kantor sendiri.

Bupati Gusmal serta merta mengapresiasi kegigihan masyarakat Tabek Talang Babungo dalam kekompakannya menjalankan koperasi ini.

“Koperasi ini tidak akan mungkin bisa seperti ini tanpa adanya hubungan yang baik antar sesama anggota. Saya berharap nantinya koperasi tetap menjalin mitra dengan berbagai pihak,” kata Bupati.

Untuk ke depannya, jika nanti koperasi telah memiliki kekuatan hukum, maka tidak menutup kemungkinan organisasi masyarakat ini memiliki usaha mandiri, seperti menjadi distributor pupuk misalnya.

Pihaknya juga menginginkan semua anggota dapat lebih aktif untuk melihat peluang yang ada, sebab koperasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan simpan pinjam saja namun sudah merambah ke sektor ril. “Untuk pelaksanaan RAT sendiri, saya berharap dapat dilaksanakan dengan baik, sebab suatu koperasi dikatakan sehat atau tidaknya dapat dilihat saat pelak-

sanaan RAT di setiap tahunnya,” terang Bupati.

Bupati menyampaikan, jika nantinya ada pembentukan kepengurusan baru, hal itu tidak dilakukan dengan voting sebab cara demikian hanya akan menghilangkan falsafah kita sebagai orang minang, yang lebih mengedepankan cara musyawarah/mufakat.

“Saya berharap kita semua tetap bisa menjalin kerjasama dengan pihakpihak tertentu, terutama dari pihak Unand,” ujarnya.

Sementara itu Ketua KSUED Tabek, Yenimra mengatakan, pembangunan kantor tersebut dilaksanakan dalan kurun waktu lebih kurang 2 tahun dengan biaya sebesar Rp 460 juta, diluar pengadaan tanah. Untuk lokasi ini sendiri memiliki luas sebesar 8000 m 2 yang merupakan aset koperasi.

Saat ini, kata dia, anggota koperasi berjumlah 672 orang, sekitar 60 persen di antaranya merupakan petani, 10 persen bergerak di bidang usaha rumah tangga, serta hanya 1,6 persen merupakan PNS. Dalam menjalankan usahanya, koperasi ini lebih mengacu kepada pertanian dan peternakan. Dalam bidang tersebut koperasi juga telah menjalin kerjasama dengan dosen dari Fakultas Peternakan dan Pertanian Unand selama lebih kurang 8 tahun. “Selain dibidang tersebut, kami juga berharap pihak koperasi nanti juga dapat mengelola hutan yang memiliki potensi untuk dikelola, dan saya berharap kami bisa mendapatkan izin untuk kegiatan tersebut dari pihak pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (h/ndi)

GELAR RAPAT INVESTASI

Jokowi: Perizinan Harus Diperbaiki JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) soal investasi di kantor presiden, komplek istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2).

Rapat ini membahas pemberian insentif investasi.

Menurut Jokowi, perlu ada perbaikan hingga inovasi dalam perizinan sehingga tidak ada satupun regulasi yang menghambat investasi.

“Artinya, jika kita tidak melakukan perbaikan, inovasi, dalam pelayanan perizinan, juga memangkas regulasi yang menghambat, maka kita akan semakin ditinggal,” kata Jokowi.

Dia mengatakan, perekonomian Indonesia memiliki momentum yang sangat baik.

Ekonomi nasional berada di level 5,07% di 2017, belum lagi beberapa hal seperti tingkat daya saing yang meningkat, tingkat inflasi yang rendah, hingga nilai tukar rupiah yang terkendali.

“Ini harus diikuti dengan terobosan,

langkah-langkah yang inovatif untuk menarik investasi lebih banyak lagi ke negara kita,” kata Jokowi.

Dia menceritakan pengalaman negara-negara tetangga Indonesia dalam menarik investasi. Menurut Jokowi, banyak negara yang memberikan berbagai insentif sebagai daya tarik utama untuk para investor menanamkan modalnya.

“Saat kita berkunjung ke India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka, mereka juga melakukan langkah-langkah yang sama. Sangat progresif, sangat atraktif, terutama dalam mempromosikan berbagai kemuda-

han-kemudahan investasi di negara mereka, menawarkan skema insentif yang menggiurkan yang diberikan kepada investor,” jelas dia.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada seluruh kementerian lembaga melakukan perbaikan, inovasi dalam pelayanan perizinan, memangkas regulasi yang menghambat. Jokowi menambahkan, sudah banyak kementerian yang memangkas regulasi penghambat dan meminta untuk terus dilakukan.

S elain itu, Jokowi juga meminta kementerian/lembaga menghitung kembali terkait dengan insentif yang disedia-

kan seperti tax holiday dan tax allowance untuk para investor dalam maupun luar negeri.

“Karena laporan yang saya terima, skema insentif seperti tax holiday, tax allowance ini sudah ada, tapi pemanfaatannya masih sangat rendah sehingga perlu dievalusi. Insentif-insentif investasi lainnya, yang telah diluncurkan sebelumnya dalam paket-paket kebijakan kita, juga saya minta dikawal khusus, dikawal eksekusinya di lapangan dan ini bisa menjadi bagian dari langkah-langkah perbaikan kita dalam kemudahan berusaha,” tutup Jokowi. (h/dtc)

MARET AKAN DIBENTUK

BP-Tapera Bidik Generasi Milenial JAKARTA, HALUAN — Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, salah satu tugas Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-Tapera) adalah memenuhi kebutuhan sewa rumah bagi generasi milenial.

“Karena generasi milenial mungkin keinginannya tidak untuk membeli rumah, cukup sewa. Kalau sewa, apa bisa dicover BP Tapera? maka dibuat tupoksi itu,” kata Basuki seusai rapat membahas pembentukan BP Tapera di Jakarta, Senin (19/2).

Basuki mengatakan, rencana kerja maupun tugas pokok BP Tapera, bakal menggantikan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Lembaga ini ditargetkan sudah terbentuk pada bulan depan.

Rencana kerja maupun tugas pokok BP-Tapera dirumuskan sesuai perkemwww.harianhaluan.com

bangan zaman, karena Bapertarum-PNS selama ini berperan dalam penyediaan rumah baru. Sementara, kebutuhan hunian di era kini, bukan hanya berbentuk rumah baru.

“Kita membuat tupoksi itu, karena Bapertarum hanya untuk penyediaan rumah baru, tidak bisa untuk renovasi rumah,” kata bos Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini.

Sambil merumuskan rencana kerja dan tugas pokok BPTapera, kata Basuki, saat ini, pemerintah sedang menyiapkan panitia seleksi untuk memilih Komisioner dan Deputi Komisioner BP Tapera.

Pembentukan BP Tapera ini bertujuan untuk menggantikan tugas BapertarumPNS yang akan dilikuidasi pada 24 Maret 2018 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Aset Bapertarum-PNS yang diperkirakan nilainya sebesar Rp11 triliun serta dana yang telah disiapkan sebesar Rp2,5 triliun dalam APBN, akan menjadi modal awal BP Tapera dalam menjalankan tugas penyediaan rumah layak huni dan terjangkau di Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pengalihan aset itu akan dilakukan sesuai tata kelola yang baik serta melibatkan kantor akuntan publik untuk memudahkan BP Tapera dalam melaksanakan kewajiban pembayaran kepada aparatur sipil negara di 2018.

“Audit ini sudah dilakukan untuk menghitung jumlah aset, kewajiban dan berapa yang harus dibayarkan 2018 kepada ASN yang pensiun plus pensiun punah.

Tentu ini nanti juga disampaikan kepada BPK, karena ada pemidahan aset negara,”  Redaktur: Devi Diany

katanya.

Dengan pembentukan BP Tapera tersebut, maka dana pegawai aparatur sipil negara dan BUMN yang selama ini dikelola oleh Bapertarum-PNS secara otomatis ikut berpindah ke BP Tapera.

Menurut rencana, bila BP Tapera telah mapan dalam menjalankan fungsi penyediaan perumahan maka PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) yang selama ini dipercaya mengelola dana pensiun TNI Polri juga disiapkan untuk melebur dengan BP Tapera.

Saat ini, pembentukan BP Tapera masih menunggu keluarnya Peraturan Presiden (Perpres), yang berisi tentang tata cara penyusunan perekrutan BP Tapera.

Dengan demikian, Tapera diharapkan beroperasi penuh pada 2019. (h/inl)  Layouter: Syamsul Hidayat

OPINI

RABU, 27 21 OKTOBER FEBRUARI 2016 2018 KAMIS, 526 Jumaidil Akhir1438 1439HH Muharram

5

Tan Malaka Memicu Heroisme Jurnalis dan Kolumnis Indonesia (TAN MALAKA DALAM KACA MATA JURNALISTIK)

Agar Pinggiran Tak Terpinggirkan

B

EBERAPA kawasan di Kota Padang masih perlu perhatian. Perkembangan kawasan seperti Koto Tangah, Bungus, dan Kuranji, belum sepesat di pusat kota. Lihat saja kini, kawasan pusat kota seperti pantai, pasar raya dan kawasan pusat lainnya makin tampak rancak.

Tak salah memang. Perlu disadari juga, fase-fase perubahan yang telah dilakukan juga perlu tahapan untuk penyelesaian. Ibarat maeto kain saruang pembangunan secara merata belum dapat diimpikan saat ini karena keterbatasan banyak hal. Karenanya, tahapan kerja dan program menjadi patokan dalam bertindak.

Bisa jadi, tahap kini menjadi “jatah” pusat kota ini untuk dibenahi. Karenanya pembangunan di pinggiran seperti menjadi bagian yang harus diperhatikan pada tahapan berikutnya. Semua kalangan, penting kiranya untuk terus mengawal program pembangunan, seperti yang diingatkan oleh anggota DPRD Padang, Wismar Panjaitan.

Soal potensi, mungkin kawasan pinggiran Kota Padang tersebut juga menyimpannya. Potensi-potensi itulah yang hendaknya digali lebih dalam. Harapannya, tentulah potensi tersebut bisa memberikan dampak bagi sekitar dan Kota Padang umumnya.

Yang paling utama untuk mengoptimalkan potensi tersebut, tentunya sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi tersebut, mulai dari jalan, jembatan hingga ke hal yang paling kecil, toilet umum.

Bicara soal pembangunan dan pengembangan pinggiran tadi, disinilah kejelian seorang pemimpin. Lingkungannya, tentu tak hanya sebatas APBD saja. Jika masih bertopang kepada rupiah yang bersumber dari APBD, sampai kapanpun, itu jelas diharapkan. Kemampuan APBD Padang tak mampu menopang pengembangan tersebut karena mayoritas anggaran lebih didahulukan kepada anggaran rutin.

Tak kalah pentingnya, sebelum mendorong perubahan fisik kawasan pinggiran, perlu juga diantisipasi perubahan mental warga yang mendiami kawasan pinggiran tadi. Harus ada kesepakatan bersama, kemana mereka akan dibawa. Perubahan budaya atau tetap mempertahankan budaya.

Di banyak tempat, perubahan fisik kawasan juga diiringi dengan perubahan mental penghuninya. Serbuan pendatang, mulai dari mereka yang menetap atau sekedar berkunjung khusus untuk kawasan wisata, sedikit banyak mempengaruhi mental warga pinggiran yang kawasannya mulai tersentuh pembangunan yang lebih.

Harus diakui, pilihan selalu ada konsekuensinya. Tidak mudah mengubah perilaku penduduk pinggiran tersebut menjadi perilaku layaknya di kota. Sebab, perkembangan kota Indonesia sangat berbeda dengan kota di negara lainnya, lantaran kota Indonesia didominasi berasal dari kampung atau pinggiran.

Dan tak mudah Karena kita beda dengan negara lain. Kita lebih banyak start dari kampung sebetulnya, di mana banyaknya hidup orang tradisional. (*)

HALUANISME  300 Relawan Disebar di 23 Titik  Gandeng warga agar semua menyadari

 Pemko Optimalkan Pajak Daerah  Kalau masih ada yang bandel?

www.harianhaluan.com

B

ARANGKALI tak banyak yang bisa diingat atau menjadi bahan catatan tentang peran serta Tan Malaka terhadap dunia jurnalistik atau kewartawanan di Indonesia, selaim secuil kenangan yang sempat dituliskan Rosihan Anwar, seputar kehadirannya saat pembentukan danperesmian Persatuan Wartawan Indonesia.

Sebagaimana yang pernah dikemukakan Rosihan Anwar, bagaimana kedatangan sosok fenomenal, bagaimana Tan Malaka datang dalam acara tanggal 8 Februari 1946 itu.

“Tan Malaka berpakaian serba hitam. Serupa pemuda pejuang masa itu ia memakai sepatu kaplaars. Ia memakai topi helm tropis warna hijau muda.”

Itu satu-satunya momen Rosihan melihat “Bapak Republik” Tan Malaka. Namun, seperti banyak wartawan yang hadir dalam acara itu, ia tak mampu menyimak dengan baik dan lengkap perihal yang disampaikan Tan Malaka dalam pidatonya.

“Tan Malaka masuk ke dalam ruangan tempat para wartawan telah berkumpul. Ia menuju mimbar, lalu berpidato. Tidak pakai teks yang dipersiapkan. Seluruhnya di luar kepala. Lamanya hampir empat jam nonstop. Ia bercerita tentang riwayatnya mengembara di mana-mana. Topik yang disentuhnya berkenaan dengan apa yang ditulisnya dalam buku Madilog, yakni materialisme, dialektika, dan logika,” ingat Rosihan sebe lum ia juga akhirnya terlelap.

Seingat Rosihan Anwar, ketika itu para wartawan itu habis pulang dari beberapa front. Mereka t erlalu lelah untuk mendengar. “Sudah tertidur saking lelahnya.

Ketika Tan Malaka selesai dengan pidatonya, saya sudah bangun lagi dan sempat menggiringkan Tan Malaka ke mobilnya.”

Walau hanya sekadar cuplikan keberadaan Tan Malaka dengan Persatuan Wartawan Indonesia, namun tentu banyak hal yang semuanya bermuara kepada upaya memicu semangat kemerdekaan 100%.

Tan Malaka malah lebih banyak dikenal lewat kepenulisannya yang sangat penuh dengan muatan agitasi pemicu semangat perjuangan melawan

penjajahan, sejak tahun 1920 atau 4 tahun sebelum runtuhnya kejayaan kekahlifahan Ustmaniyah pada tahun 1924, dimotori oleh Kemal Pasha atau kemal at taturk.

Jika dihitung pada tahun Tan pertama kali menginjakkan kakinya di Harlem pada tahun 1913, Tan sudah melakukan serangkaian aksi, baik berupa pemikiran yang dituliskan dan beredar di berbagai media yang ada pada zaman tersebut. Berkisar pada tahun 1916, produktifitas Tan sebagai sosok seorang pemikir dan sekaligus pelaku pergerakan, membuat beliau sudah menjadi sasaran media masa di berbagai negara, terutama di tanah air.

Persentuhan Tan dengan Central Comunist Internationalyang berpusat di Rusia, membuat beliau lebih giat menyuarakan perjuangan kemerdekaan bagi Bangsa Indo-

nesia. Maka tak mengherankan, jika dalam usia yang sangat muda, Tan sudah menjadi salah seorang Ketua Comunist International (Comintern) khusus untuk Asia Timur Jauh, meliputi China, Hongkong, Thailand, Bhurma, Vietnam, Philipina, Malaysia, Singapura, Indonesia dan Australia.

Tentu Tan Malaka merupakan buruan bagi wartawan yang t entunya pro terhad ap kemerdekaan.

Walau bukan sebagai seorang wartawan yang bekerja sebagai pembuat berita, namun Tan selalu menjadi Headline bagi media massa tentang sepak terjang maupun pemikirannya yang dirilis media massa.

Independen dan Merdeka 100 Persen Jika kita membayangkan, bagaimana situasi setelah Proklamasi Kemerdekaan atau 8 Februari 1946, yakni saat pertama kali Persatuan Wartawan Indoneseia di Deklarasikan. Tentu akan mendapat gambaran, bagaimana kondisi wartawan yang teramat sangat lelah, karena bukan hanya bertugas memanggul senjata berupa pena, namun juga sekaligus mengangkat senjata sebagai pejuang yang berperang di medan pertempuran pada garis depan.

Wajar saja jika kondisi lahir bathin para wartawan pejuang kemerdekaan, teramat sangat lelah. Bahkan bersyukur masih bisa hadir dalam acara seremonial tersebut. Tak lah akan mengherankan, jika pidato Tan Malaka yang memakan waktu 4 jam tersebut, banyak yang terlelap. Namun setidaknya, gambaran tentang pidato yang dikemukakan Tan Malaka pada masa itu, jelas berangkat dari pemikiran beliau yang tertuang dalam berbagai buku dan brosur, seperti Menuju Republik Indonesia, dan Madilog yang masih belum berupa sebuah tekstual sempurna dalam bentuk buku.

Dalam pemaparan Tan Malaka seputar Jurnalistik, jika memang dalam pidatonya lebih memngemukakan soal MADILOG, tentu akan mengaitkan juga pada pemikirannya tentang Republik sebagaimana buku yang pernah dirilisnya Naar de Republik Indonesia.

Yakni gagasan tentang Negara Indonesia yang Merdeka 100 %. Karena pada masa itu, Tan Malaka masih menganggap Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno Hatta, belum sempurna seutuhnya. Setidaknya hal tersebut terbukti ketika Agresi Belanda ke dua yang berhasil

menjajah Republik Indonesia pada September 1948 hingga melahirkan perundingan ke perundingan sampai pada tahun 1949 dan dibunuhnya Tan Malaka sekitar 21 Februari 1949.

Pers yang Independent dan berpihak kepada Pribumi serta Perjuangan Kemerdekaan 100 %, adalah gambaran yang tepat, jika Tan Malaka mengemukakan persoalan Perss dengan MADILOG. Karena sangat jelas sekali, bahwa dalam kitab pamungkas Tan Malaka tersebut, seorang wartawan harus mampu Independent, mengusai pengetahuan dan memiliki referensi yang cukup, mengkomparasi atau chek and balance sebuah berita, serta melakukan analisa terhadap sesuatu yang akan diberitakan atau pada hari ini orang menyebutnya dengan metode SWOTT, selain 5 W + 1H. Sisi terpenting dari tulisan singkat ini, Tan Malaka sangat konsern denga Perss yang anti Kapitalis, kolonialis dan feodalisme. Karena jika hal tersebut tidak terpakaikan dalam prisnsip pers yang idealis, bisa dipastikan, ke arah mana kiblat hari ini dan yang akan datang.

Yakni Idealisme Pers yang berpihak kepada Rakyat Indonesia. Semoga *

Lampu PJU tak Nyala

S

AYA setiap hari melewati jalan nasional Padang-Bukittinggi, apabila malam hari lampu PJU dari air terjun Batang Anai sampai ke gerbang masuk Kota Padang Panjang tidak berfungsi sama sekali, saya melihat lampu PJU tersebut merupakan lampu pintar yang menggunakan tenaga surya.

085365265***

 Redaktur: Rakhmatul Akbar

 Layouter: Luther

6

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

PARIWARA PEMKAB SOLOK

BUPATI Solok Gusmal saat menerima penghargaan swasti saba wiwerdha kategori pembinaan Kab / Kota sehar 2017

WAKIL Bupati Solok Yulfadri Nurdin berdialog dengan petani kakao di Nagari Salayo. Kakao merupakan salah satu hasil perkebunan andalan di kab. Solok selain kopi Solok

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PELUNCURAN mobil keliling KTP Elektronik untuk memberikan pelayanan maksimal bagi warga dalam penyusunan administrasi kependudukan di Kabupaten Solok

DUA TAHUN KEPEMIMPINAN GUSMAL DAN YULFADRI NURDIN

Empat Pilar Pembangunan Untuk Kabupaten Solok Madani H. GUSMAL

YULFADRI NURDIN

17 Februari 2018 kemaren merupakan momentum bersejarah bagi Kabupaten Solok dan beberapa Kabupaten / Kota lain di Sumatera Barat. Pada tanggal itu, sejumlah kepala daerah di Sumbar dilantik sebagai pemimpin baru di daerah masingmasing.

Pada tanggal itu, secara resmi pula, menjadi momentum dimulainya babak baru kepemimpinan dengan sejumlah program kerja yang menjadi visi-misi semasa kampanye pilkada.

Momen itu sudah 2 tahun pula berlalu. Para pimpinan daerah kini berpacu mencapai target sesuai dengan RPJMD masing-masing. Di kabupaten Solok, program Empat Pilar Pembangunan yang menjadi gerbong seluruh program nan ditorehkan oleh pasangan Bupati Gusmal dan Yulfadri Nurdin terus melaju. Meski belum

berjalan maksimal, namun sinyal keberhasilan sudah mulai terlihat.

Sejumlah program perencanaan pembangunan yang dirumuskan oleh Barenlitbang bersama seluruh OPD,tentunya untuk memberikan manfaat masyarakat.

Dalam kacamata Gusmal dan Yulfadri, program empat pilar yang dicanangkannya ini tentulah bukan hanya sekedar wacana semata tanpa arah dan tujuan nan jelas. Untuk mewujudkan program ini, masingmasing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut kreatif dan inovatif. Bahkan, Gusmal

menagih konsep seluruh Kepala Dinas segera bergerak menggapai cita-cita Kabupaten Solok mewujudkan masyarakat maju dan mandiri menuju kehidupan masyarakat madani dalam nuansa Adat Basandi Syara’Syara’ Basandi Kitabullah (ABSSBK) s esuai dengan visi pemerintahan yang kemudian diejawantahkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kab. Solok 2016-2021 mendatang.

Terciptanya masyarakat kabupaten Solok nan Madani, dimana terbentuknya sebuah tatanan masyarakat nan maju dan mandiri, yang menjadikan alQur’an dan Sunnah sebagai pegangan hidupnya sehari-hari, memang sebuah mimpi besar yang ingin diwujudkan. “Semua itu tak akan bisa diwujudkan jika tidak didukung oleh semua element masyarakat yang ada di daerah ini. Kita ingin semua ini tak hanya menjadi wacana belaka, namun betul-betul melekat pada

setiap sendi kehidupan masyrakat kita,” kata Gusmal pada setiap kesempatan.

APBD Tahun 2017 sebesar Rp1,119 triliun ini bagi Gusmal, adalah “nafas” bagi roda Pemerintahan Kabupaten Solok.

Karena subtansi dasar dari suatu pelaksanaan pekerjaan di Pemerintahan adalah tersedianya anggaran. Namun, jika tidak ditopang dengan birokrat handal, semua yang direncanakan tidak akan berjalan efektif. Meski belum seluruhnya, namun satu persatu program yang dijalankan oleh OPD juga mulai menampakkan hasil.

Berbagai torehan prestasi dan penghargaan pun telah dicapai oleh kepala daerah selama 2 tahun kepemimpinan Gusmal dan Yulfadri Nurdin. Penghargaan atas upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari Presiden RI, Joko Widodo, tanggal 26 Juni 2016, pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) Tahun 2016,yang merupakan satu-

satunya Kepala Daerah di Indonesia yang menerima penghargaan P4GN tersebut.

Gusmal bahkan salah satu Kepala Daerah yang dinilai peduli dan mendorong kemajuan ekonomi, sosial kemasyarakatan dengan pola pembangunan berkelanjutan, organisasi dunia dibawah naungan PBB, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yang diserahkan di Conventions Hall, Alahan panjang,pada 1 Februari 2017 lalu.

Kabupaten Solok dibawah

kepemimpinan Gusmal-Yulfadri Nurdin, juga sukses meraih piala Wahana Tata Nugraha yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI serta penghargaan Swasti Saba Wiwerda Kabupaten Kota Sehat (KKS) Tahun 2017.

Bupati Solok juga menerima anugerah Dwi Praja Nugraha yang merupakan penghargaan atas kepeduliannya terhadap dunia pendidikan dan PGRI, yang diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Bupati Solok H.Gusmal bersama 14 Kabupaten Kota

UNTUK memberikan layanan prima kepada masyarakat, wakil Bupati Solok Yulfadri Nurdin kerap turun langsung ke masyarakat. Seperti goro bersama dengan masyarakat di Kab. Solok.

lainnya se-Indonesia pada peringatan hari ulang tahun PGRI dan Hari Guru Nasional pada 2 Desember 2017 silam.

Keberhasilan Kepala daerah dalam mendapatkan benerapa penghargaan juga turut diikuti oleh keberhasilan Tim Penggerak PKK Kabupaten Solok.Melalui ketua TP-PKK, Desna Devi Gusmal, Nama PKK Kabupaten Solok juga ikut berkibar di pentas Nasional dengan berhasil meraih posisi ke 2 di tingkat Nasional, dalam keberhasilan menerapkan dan mengkampanyekan gerakan pemeriksaan kanker serviks atau IVA test yang melampaui target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Memasuki tahun ke tiga ini, Bupati berharap agar seluruh Kepala SKPD berusaha keras untuk mencapai cita-cita sesuai dengan visi dan misi yang telah diusung. Kepala OPD sejatinya memiliki loyalitas dan mampu bersinergi dalam mendukung kebijakan strategis demi tercapainya tujuan tersebut. “Kalau tidak memilki semangat dan jiwa yang gigih serta loyal, tentu semua yang diprogramkan tak akan ada hasilnya,”ujar Bupati Gusmal pada suatu hari. ***

ADVERTORIAL ITP PLH Walikota Padang Alwis ITP adalah aset provinsi Sumatera Barat.

Perguruan tinggi pencetak teknograt yang semula bernama ATP ini telah melepas ribuan alumni yang berkiprah di sektor pemerintah dan swasta di Sumstera Barat bahkan di seantaro nusantara.

PLH Walikota Pasang Alwis menyampaikan, Pemerintah kota Padang sangat bangga dengan kehadiran ITP yang setiap saat berbenah menuju perguruan tinggi terkemuka.

Sebagai ibukota provinsi menuju kota metropolitan, Kota Padang membutuhkan perguruan tinggi yang fokus terhadap pengembangan teknologi. Semua harapan itu terjawab dengan kehadiran ITP. “Kita berharap masyarakat kota Padang khususnya dan Sumatera Barat umumnya dapat memanfaatkan ITP baik untuk melanjutkan pendidikan maupun untuk penelitian. Kita juga menghimbau sekolah2 di Kota Padang menjalin kerjasama dengan ITP dalam praktikum laboratorium rutin bagi siswa-siswanya maupun kegiatan penelitian ilmiah guru dan siswa untuk lomba2 penelitian,” terang Alwis.

Dikatakannya, pada lain sisi ITP diharapkan makin merancang kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pengembangan teknologi sehingga masyarakat lebih terbantu dalam kegiatan sehari-hari.

“Dirgahayu ITP, jayalah selalu sebagai perguruan tinggi pencetak teknokrat, kebanggaan masyarakat Sumatera Barat,” tambahnya. (*)

Dies Natalis ke-45 ITP Menuju Unggul 2024 Gubernur Sumbar Irwan Prayitno

G

UBERNUR Sumbar Irwan Prayitno mengatakan, di tengah persaingan global yang semakin kompetitif, Perguruan Tinggi hendaknya mampu menjawab tantangan zaman. “Kita harapkan ITP menjadi salah satu perguruan tinggi yang mampu menjawab tantangan zaman tersebut. Saya yakin, dengan konsistensinya, ITP akan maju sesuai perkembangan zaman,” ujar Gubernur.

Irwan mengucapkan Selamat Dies Natalies ITP ke 45. Jaya selalu bersama rakyat. (*)

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur

REKTOR UNP Ganefri mengatakan, ITP salah satu perguruan TInggi dibidang Teknologi yang saat ini merupakan aset Masyarakat Sumatera Barat. “UNP ikut membesarkan PT ini sehingga bisa menjadi salah satu PT yang kita harapkan dapat menyiapkan tenaga profesional bidang Teknologi.

Melihat perkembangan IPTEK yang begitu Pesat, ITP telah mampu bersaing dengan PT lain yang ada di Sumatera Barat bahkan di Indonesia,” kata Ganefri.

Ia berharap semoga ITP semakin jaya dan mampu bersaing pada era Revolusi Industri 4.0 ini. “Selamat hari lahir ITP, jayalah selalu,” ujarnya.(*)

I

NSTITUT Teknologi Padang (ITP) sebagai perguruan tinggi yang sudah tidak diragukan lagi kualitasnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kualitas yang dimiliki para lulusannya “Keberadaan ITP tidak hanya dapat kita rasakan dari mahasiswa nya saja namun juga bagi masyarakat. Beberapa penelitian seperti batu bata yang dapat bermanfaat bagi pembangunan di Sumbar yang pastinya berkualitas,” ujar Hendra. (*)

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar M Nurnas

KEPALA Dinas Pendidikan Sumbar Burhasman Bur mengucapkan selamat kepada Institute Teknologi Padang (ITP) untuk Dies Natalis yang ke 45. “Kami atas nama Dinas Pendidikan Sumbar mengucapkan selamat kepada Dies Natalis ITP ke 45. Tentu lulusan ITP sudah banyak memberikan kontribusi kepada daerah,” kata Burhasman.

Dikatakannya, para lulusan ITP tentu sudah ada yang ikut membantu dalam pengembangan pendidikan dalam bidang teknologi. (*)

Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd., Ph.D

www.harianhaluan.com

Ketua DPRD Sumbar Hendra Irwan Rahim

KOMISI IV DPRD Sumbar Nurnas menuturkan, dengan perkembangan dan peningkatan kualitas yang sudah dibuktikan ITP selama 45 tahun ini hendaknya semakin lebih baik. Selain itu, bisa melahirkan enginer yang berkualitas untuk membangun negeri. “Kita sudah bisa melihat bukti dari para lulusan yang dilahirkan ITP. Mulai dari bekerja di perusahaan asing, pemerintahan, swasta dan berbagai perusahaan teknologi lainnya.

Disampaikannya, dalam persaingan do bidang teknologi saat ini, diharapkan ITP mampu mengembangkan lebih baik lagi sayapnya.”Kami bangga dengan hasil yang dimiliki ITP dalam melahirkan anak bangsa untuk membangun negeri bumi pertiwi ini,” pungkasnya. (*)

Ketua Kopertis Wilayah X Prof. Herri KETUA Kopertis Wilayah X Prof Herri mengharapkan ITP dapat tumbuh menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan para enginering yang mampu bersaing secara global. “Kami yakin dan percaya hal itu bisa tercapai dengan kualifikasi dan kualitas para dosen di ITP yang sudah banyak bergelar doktor, “ kata Herri.

Tidak hanya itu, Herri melanjutkan ITP dapat mengembangkan dosen berkuakifikasi bagus dengan terus

berinvoasi dan kreatif melakukan penelitian. “Tinggal lagi tahap industrialisasi, hasil penelitian dosen perlu ditingkatkan lagi sehingga hasil penelitian dosen bisa menjadi produk dengan capaian nilai sembilan,” sebutnya.

Menurutnya perguruan tinggi seperti ITP tidak banyak ada di wilayah Sumatera. Yang mana ITP merupakan perguruan tinggi fokus menghasilkan para insiur enginering sama halnya dengan ITB. (*)  Redaktur: Dodi Nurja     Layouter: Yohanes

UTAMA Alex: Evaluasi BUMN Konstruksi PADANG, HALUAN — Dalam kurun waktu lima bulan belakangan, sudah delapan kali terjadi kecelakaan kerja pembangunan infrastruktur. Dari delapan kecelakaan kerja tersebut, lima kali diantaranya terjadi pada pengerjaan proyek konstruksi infrastruktur yang dilakukan oleh PT (Persero) Waskita Karya. Empat diantaranya disebabkan karena grider.

“Ini menurut saya persoalan serius, sehingga Presiden Joko Widodo meminta evaluasi dan perketat pengawasan pengerjaan pembangunan infrastruktur,” terang Anggota Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/2).

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Barat I itu menjelaskan, bersamaan dengan Presiden Jokowi memperlihatkan komitmennya terhadap aspek keselamatan kerja, Komisi V DPR RI juga telah meminta dilakukan evaluasi dan pengawasan secara ketat terhadap proyek yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Kita sudah minta evaluasi dan pengawasan pula proyek-proyek konstruksi infrastruktur yang d ikerjakan BUMN,” tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Dia jelaskan, BUMN yang bergerak di sektor konstruksi infrastruktur jalan saat ini menguasai hampir seluruh pengerjaan pembangunan infrastruktur di seluruh Nusantara. “Masalahnya, banyaknya jumlah proyek yang dikerjakan tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki BUMN. Kalau ini tidak dievaluasi sebagaimana yang dimintakan Presiden dan DPR, sangat mungkin kejadian serupa akan tetap berulang,” pungkasnya.

ANGGOTA Komisi V DPR RI Alex Indra Lukman saat berbicara di rapat kerja yang digelar komisinya beberapa waktu yang lalu. IST

Kejadian itu antara lain dua unit crane yang jatuh dan mengenai sejumlah rumah pada Proyek Light Rail Transit (LRT) di Palembang (Agustus 2017), badan jembatan penyeberangan orang yang jatuh menimpa para pekerja pada proyek jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (September 2017) dan girder yang jatuh di proyek jalan tol PasuruanProbolinggo (Oktober 2017).

Selanjutnya jatuhnya crane di jalan tol Jakarta-Cikampek (November 2017), ambruknya girder saat akan dipasang di proyek jalan tol Pemalang-Batang (Desember 2017), robohnya konstruksi proyek LRT di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung (Januari 2018), dan ambruknya crane pengangkut beton pada proyek Double Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jatinegara (Februari 2018).

Longsornya terowongan di Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta sebenarnya bukanlah kecelakaan kerja karena terowongan itu sudah selesai dikerjakan dan telah digunakan untuk umum. Akan tetapi keja-

dian tersebut menjadi sorotan karena ambrolnya dinding penahan tanah menimbun pengendara yang lewat, bersamaan dengan hujan deras.

Atas berulangnya kasus serupa selama enam bulan terakhir, Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk secara tegas memberikan sanksi dan melakukan evaluasi terhadap konsultan pengawas dan kontraktor pelaksana.

“Menimbang bahaya yang terjadi akibat kejar tayang proyek infrastruktur ini, Komisi V merencanakan untuk mengagendakan rapat untuk membahas meskipun saat ini sedang reses,” tegas Sigit.

Terakhir Sigit mendesak Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi untuk segera menuntaskan audit pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia yang sedang berlangsung. “Perlu ada audit keandalan konstruksi dan keselamatan kerja di BUMN yang banyak m enangani jalan tol seperti Waskita Karya di Jawa dan Hutama karya di Sumatera,” pungkasnya. (h/ben)

Sumbar............................................ Dari Halaman. 1 menempuh jalur ini sekarang banyak yang terjebak macet parah. Tidak ada pilihan lain bagi mereka, kecuali menunggu jalan diperbaiki dan bisa dilewati,” jelasnya saat dihubungi pukul 11.00 WIB siang.

Pihak kecamatan, menurut Alamsah sudah berkordinasi dengan Balai Jalan Provinsi. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga sudah turun ke lokasi untuk mengamankan warga serta membersihkan material longsor yang menimbun badan jalan.

Peristiwa ini sebenarnya berulang. 27 November lalu, jalan nasional yang menghubungkan dua provinsi itu juga tak bisa dilalui karena tertimbun longsor.

Lokasi longsor tidak jauh dari kejadian saat ini. Kendaraan yang sudah terlanjur lewat putar balik ke belakang. Material Longsor berupa tanah dan pohon menutupi hampir seluruh badan jalan.

Ketinggiannya mencapai 3 meter.

Kepala Dinas Perhubungan kota Sungai Penuh, Khaidir mengatakan ada empat titik longsor parah dari Kilometer 29 – Kilometer 36, persisnya di jalur puncak menuju Tapan. Hingga pukul

15.30 WIB, jalan tersebut masih tertutup total. Kendaraan dari arah Sungai Penuh menuju Tapan Sumbar dan sebaliknya belum bisa lewat. Sedangkan alat berat eskavator sudah diturunkan sampai sore hari masih bekerja di dua titik longsor “Saat ini masih belum bisa dilewati. Mudah-mudahan malam ini baru bisa lewat. Karena alat berat masih bekerja,” jelasnya.

Dia mengatakan, untuk pengendara yang ingin lewat sebaiknya ditunda dulu. Sebelum jalan benar-benar bisa dilewati oleh kendaraan.

Sementara itu kendaraan dari arah Sungai Penuh yang menuju Tapan banyak yang balik arah.

Kendati sebelumnya ada yang terjebak beberapa jam. Pengendara tujuan Padang semuanya melewati jalur Kerinci-Muara Labuh. Terutama pengusaha yang membawa barang pertanian dari Kerinci menuju Bengkulu dan Sumbar via Tapan. “Iya semuanya putar ke belakang, karena tak bisa dilalui mobil. Pedagang kebanyakan lewat muara labuh,” ungkap Anton seorang pedagang di Sungai Penuh.

Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang biasa

lewat jalur ini juga tidak bisa lewat, sehingga bakal terjadi kelangkaan BBM di Kota Sungai Penuh dan Kerinci bila bencana longsor ini lambat ditangani pihak terkait.

Walikota Sungai Penuh Asafri Jaya Bakri mengaku sudah menginstruksikan kepada Kadis PUPR Kota Sungai Penuh untuk mengambil langkah segera di antaranya mengerahkan alat berat ke lokasi longsor. Wako juga menginstruksikan Kadis Perhubungan Kota Sungai penuh untuk mengerahkan personil dan turun ke lokasi longsor. Dia mengatakan pihaknya s ejauh ini telah mengambil langkah dengan menerjunkan alat berat ke lokasi.

“Kita mengerahkan alat berat PU ke lokasi longsor. Kita minta cepat ditangani dan arus lalulintas bisa normal lagi,” ujarnya.

Informasi Kapolsek Tapan, AKP Sukardi, pukul 17.00 WIB, akhirnya bisa diakses. “Sudah bisa dilalui. Sekarang anggota sedang mengurai kemacetan dan membantu membersihkan material longsor yang menghambat jalan. Mudah-mudahan tidak ada longsor susulan,” ungkap Sukardi. (h/mg-okis/ben)

Kemendagri..................................... Dari Halaman. 1 kabar adanya penolakan pemberlakuan Perda Nagari oleh Kemendagri. Kabar itu berhembus lewat media sosial facebook. Namun, Tjahjo membantah bahwa ia menolak perda tersebut. “Perda itu sesuai aspirasi daerah, kondisi budaya, geografis daerah. Saya belum membaca dan belum menerima rancangannya, kok sudah dituduh menolak?” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Selasa (20/2).

Ketua Pansus Perda Nagari di DPRD Sumbar, Aristo Munandar, juga membantah bahwa perda tersebut ditolak oleh Mendagri.

“Saya memang mendengar bahwa ada informasi yang viral di media sosial bahwa Perda Nagari ditolak oleh Mendagri. Itu informasi yang tidak benar. Tidak benar Perda Nagari ditolak oleh Mendagri.

Saya sarankan kepada penyebar informasi untuk bertanya dulu kepada kami sebelum menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya,” tuturnya.

Pihaknya, kata Aristo, sudah menyerahkan rancangan Perda Nagari ke Kemendagri. Saat ini, pihaknya menunggu penjelasan dari Mendagri terhadap perda tersebut. Dikatakan Aristo, Perda yang disahkan akhir Desember lalu itu belum mendapat nomor register karena ada poin didalamnya yang menurut analisa Kemendagri harus diperjelas. Salah satunya, soal peradilan nagari.

Dalam hal ini, Kemendagri awalnya menafsirkan kalau peradilan nagari yang termuat dalam Perda Nagari berfungsi sama dengan www.harianhaluan.com

peradilan hukum formal, dimana sifatnya adalah memutuskan perkara. Jika fungsinya sama dengan peradilan negeri atau peradilan formal, jelas Aristo, itu tidak dibolehkan oleh Kemendagri.

Namun, yang diatur dalam Perda Nagari terang Aristo, sesungguhnya tidaklah seperti ditafsirkan oleh Kemendagri.

Peradilan nagari yang ada dalam Perda ini sifatnya bukan memutuskan perkara, namun adalah memediasi atau mendamaikan.

“Ini akan kita jelaskan ke Kemendagri pada Kamis mendatang.

Akan kita sampaikan kalau peradilan nagari yang dimaksud dalam Perda sifatnya memediasi bukan memutuskan, dan tidak melanggar aturan,” ulas Aristo.

Ditambahkan Aristo, selain masalah peradilan nagari, untuk poin-poin lain sama sekali tidak ada dipertanyakan. Kemendagri setuju dengan semua pasal yang telah diajukan. Termasuk terkait keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Adanya KAN yang diatur dalam Perda dibolehkan oleh Kemendagri. Dalam Perda Nagari, lanjut dia, desa adat dan pemerintahan disatukan, KAN di sini posisinya adalah lembaga perwakilan tertinggi nagari. Ia memaparkan posisi niniak mamak semakin d ik ukuhkan melalui keberadaan KAN yang ada dalam Perda nagari. Niniak mamak dalam Perda nagari disebutkan adalah penguasa dalam nagari.

“Saat ini masih b anyak yang belum paham secara utuh dengan

poin-poin yang diatur dalam Perda ini sehingga muncul penafsiran yang salah, dan berhembus kabar Perda nagari ditolak oleh Kemendagri. Padahal itu tidak benar. Setelah nomor register didapat kita akan sosialisasikan Perda ini sehingga semua kalangan bisa memahami subtansinya,” pungkas Aristo.

Informasi ditolaknya Perda nagari oleh Kemendagri juga dibantah oleh Wakil Ketua DPRD Sumbar Arkadius Dt Intan Bano.

Disebut Arkadius Perda tersebut masih dalam tahap difasilitasi oleh Kemendagri. “Belum ada Perda itu ditolak. Namun masih taraf fasilitasi. Itu informasi yang kita dapatkan dari Kemendagri, “ kata Arkadius.

Arkadius menyampaikan, keberadaan Perda Nagari sangat penting. Makanya ini akan menjadi perhatian khusus dari DPRD Sumbar agar Perda terkait segera dapat nomor register. Dia menambahkan, pembahasan perda ini telah melibatkan banyak pihak.

Terutama kalangan adat. “Kita ingin pembahasan yang dilakukan selama tidak sia sia,” ucap Arkadius.

Perda Nagari disahkan oleh DPRD dan Pemprov Sumbar pada 29 Desember 2017. Sejak disahkan, perda tersebut menuai perdebatan, di antaranya, dinilai tidak berbasis kaum dan suku, perdebatan wali nagari dipilih oleh KAN, dan pro kontra bundo kanduang menjadi anggota KAN. (h/len/dib)

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

7

Parpol ............................................. Dari Halaman. 1 Dewan Pers. Aturan teknis tersebut akan melihat kepatuhan atau pelanggaran parpol berkampanye di media massa cetak dan elektronik, baik berupa iklan kampanye maupun pemberitaan. “Kesepakatan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers akan ditindaklanjuti dengan Surat KPU kepada parpol,” imbuh Wahyu.

Adapun yang diperbolehkan sejak penetapan nomor urut hingga 23 September yaitu sosialiasi di internal parpol. Wahyu menjelaskan, ada dua metode sosialisasi internal parpol yaitu pemasangan bendera parpol dengan nomor urut parpol, serta pertemuan terbatas dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu setempat. Tetapi, mengenai tempat-tempat yang diperbolehkan untuk pemasangan bendera parpol, Wahyu mengatakan, hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah masing-masing.

Wahyu Setiawan mengatakan, saat ini partai politik belum diperbolehkan menayangkan atau memutar mars mereka di media elektronik dan penyiaran (televisi).

Sebab, masa kampanye baru akan dimulai pada 23 September mendatang. Dengan demikian, dari penetapan nomor urut pada Minggu (18/2) lalu h ingga masa kampanye dimulai, parpol dilarang menayangkan atau memutar mars parpol untuk publik. “Tidak boleh mars diputar. Itu kan ada di poin

(kesepakatan) satu,” kata Wahyu.

Larangan pertama yang dia maksud yaitu, iklan kampanye dilarang ditayangkan di media cetak, elektronik, dan penyiaran sampai masa kampanye dimulai.

Poin ini merupakan kesepakatan pertama gugus tugas yang terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI (Bawaslu), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), serta Dewan Pers.

Adapun kesepakatan kedua gugus tugas yakni, parpol diperbolehkan melakukan sosialisasi internal. Dua metode sosialisasi internal yaitu memasang bendera parpol dengan nomor urut dan pertemuan terbatas dengan pemberitahuan kepada KPU dan Bawaslu setempat secara tertulis.

“Kesepakatan ketiga, pemberitaan sosialisasi dan kampanye dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip proposionalitas dan keberimbangan,” kata Wahyu.

Mengenai prinsip proporsionalitas dan keberimbangan pemberitaan, Wahyu mengatakan hal tersebut menjadi domain dari Dewan Pers. Dewan Pers sebagai lembaga yang berkompeten akan memonitor apakah sebuah media sudah berimbang dalam pemberitaan parpol peserta Pemilu 2019. “Kesepakatan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers akan ditindaklanjuti dengan Surat KPU kepada parpol,” kata Wahyu.

Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) juga mengeluarkan surat

edaran kepada penyelenggara televisi dan radio dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018. Surat edaran dikeluarkan untuk mendukung dan melancarkan pelaksanaan gelaran pilkada serentak di 171 daerah tersebut. Surat yang ditandatangani oleh Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis itu mengatur tentang penyiaran Pilkada 2018 pada masa kampanye, masa tenang dan hari pemilihan.

Pertama, Lembaga penyiaran wajib mengedepankan prinsip keberimbangan dan proporsionalitas dalam penyiaran Pemilihan 2018 dalam bentuk, penayangan peserta Pemilihan 2018 sebagai nara sumber maupun materi pemberitaan, dan 2. Kehadiran peserta Pemilihan 2018 sebagai bagian dalam program siaran. Selanjutnya, lembaga penyiaran dilarang menayangkan peserta pemilihan 2018 sebagai pemeran sandiwara seperti sinetron, drama, film, dan/atau bentuk lainnya.

Lembaga penyiaran juga dilarang menayangkan peserta pemilihan 2018 sebagai pembawa program siaran. Keempat, Lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan kampanye selain yang dibiayai oleh penyelenggara Pilkada. Lembaga penyiaran juga tidak diperbolehkan menayangkan peserta pemilihan 2018 sebagai pemeran iklan selain yang dibiayai oleh penyelenggara Pilkada. (h/ben)

Peracik............................................ Dari Halaman. 1 warsa jamu tersebut berakhir Oktober 2017, para tersangka menggantinya dengan label yang baru menjadi Oktober 2019.

“Usaha ilegal ini sudah berjalan selama 10 bulan, dengan omzet Rp10 juta per bulannya. Modal mereka hanya label merek dari plastic,” tutur Kumbul.

Dalam penggerebekan gudang pengemasan ulang jamu kedaluwarsa di Dusun III Jorong Pasir Baru, Kenagarian Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, ada 24.700 botol jamu ilegal dan kedaluwarsa merek Sarang Tawon dan Madu Manggis disita. Jamu itu dikemas dalam 494 kardus. Sebanyak 294 kardus diamankan di Sungai Limau.

Sedangkan 200 kardus lainnya disita sebelum didistribusikan di Muaro Kiawai, Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Bersama barang bukti, empat orang turut diamankan. Yakninya, Katirin (58) Irwansyah, (43) Ponirin (50), dan Nurhadi (55). “Mereka mengemas ulang jamu yang sudah kedaluwarsa, lalu menjualnya kembali. Jamu yang sudah dikemas ulang itu juga ilegal,” terang Kumbul KS mengatakan, terungkapnya kasus penjualan jamu kedaluwarsa tidak memiliki izin edar, serta sesuai dengan standar berkat koordinasi dengan Subdit III Ditresnarkoba dengan Subdit I Ditreskrimsus. Berawal saat diperoleh informasi pada 13 Februari 2018 siang, dua mobil Grand Max bermuatan jamu ilegal yang tidak memenuhi standar akan melakukan pendistribusian.

Kemudian dilakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang tersebut di Muaro Kiawai

Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat.

Sore harinya, petugas mendatangi gudang jamu di Dusun III, Pasir Baru Nagari Pilubang Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman. Di lokasi ditemukan para tersangka sedang mengemas ulang obat tradisional atau jamu yang sudah kedaluwarsa untuk diedarkan atau diperdagangkan. Kemudian tersangka dan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polda Sumbar untuk dilakukan proses Penyidikan.

“Barang bukti yang disita 494 dus jamu Raja Tawon dan Jamu Madu Manggis, 2.500 lembar merek cap Madu Manggis, 10 ikat segel tutup jamu Raja Tawon, satu ikat merek Cap Madu Manggis, hairdryer dan kotaknya,” imbuhnya.

“Selain menyita jamu, empat tersangka juga diamankan dan sekarang ditahan di Mapolda.

Surat perintah penahanan para tersangka sudah diterbitkan dan sudah ditandatangani. Mereka terbukti menjual jamu atau obat tradisional yang habis masa berlakunya, serta barang dilarang beredar atau tidak ada izin,” katanya.

Dilanjutkan Kumbul, pengakuan tersangka, praktik terlarang tersebut sejak dua bulan lalu.

Jamu tersebut diproduksi dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian oleh tersangka dibeli dan diperdagangkan di Sumatera Barat. “Indikasi pelanggaran tanpa izin edar. Kalau ada dicantum dibotol itu fiktif. Kemudian tidak sesuai dengan standar. Saat diamankan di gudang jamu di Pariaman ada kegiatan mengganti label kedaluwarsa dengan label baru,” ujarnya.

Untuk jamu, dibeli tersangka dari orang lain, bukan dari pabriknya langsung. Menurutnya, pabrik yang memproduksi jamu ilegal itu tidak ada lagi, karena berdasarkan informasi dari BBPOM, jamu tersebut mengandung bahan kimia dan tidak boleh beredar. “Sebelumnya jamu itu sudah dilarang beredar oleh BBPOM, di pabriknya sudah tidak diproduksi lagi. Mungkin karena menumpukn di gudang, kemudian dijula dan dibeli oleh pelaku,” ucapnya.

Jamu ilegal tersebut, sambung Kumbul, dijual di kedai-kedai di seluruh Sumbar. Harga jualnya sebotol berkisar Rp3 ribu hingga Rp5 ribu, t ergantung jumlah permintaan. Segel botolnya diganti lebel lama dengan lebel baru. “Kepada masyarakat jangan tergiur barang- barang yang murah, apalagi menyangkut makanan dan minuman. Teliti tanda kedaluwarsanya, karena setiap makanan ada tanggal tanda kedaluwarsa. Apabila dicurigai laporkan ke polisi, Dinkes atau BBPOM,” ucap Kumbul didampingi Kabid Humas Polda Sumbar dan Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Sumbar AKBP Yunizar Yudisthira.

Yunizar menyebutkan, pasal yang disangkakan adalah Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Pasal 62 ayat (1) junto Pasal 8 ayat (1) huruf A dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. “Jika terbukti bersalah tersangka terancam dihukum diatas lima tahun penjara,” sebutnya. (h/mg-hkl)

Pemprov .......................................... Dari Halaman. 1 Sehingga p rosesnya jelas dan keuntungan bagi daerah akan jelas diterima dari aktivitas pertambangan tersebut. Sementara untuk aktivitas pertambangan yang sudah terjadi, pihaknya tengah melakukan evaluasi berjalan sembari menunggu arahan lanjutan dari pemerintah pusat. Ia pun menegaskan, jika sebuat perusahaan tambang tidak beraktivitas sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak mungkin IUP diberikan.

Pernyataan Kadis ESDM Sumbar ini berkaitan dengan kunker Komisi VII DPR RI ke Sumbar, Senin (19/2) yang lalu. Dalam pertemuan di auditorium gubernuran Sumbar, Bambang selaku anggota Komisi VII ikut mempertanyakan status dan aktivitas beberapa tambang ilegal yang dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi VII DPR RI sejak lima tahun yang lalu. “Agar pengawasannya lebih mudah, yang ilegal itu juga patut didorong menjadi legal. Salah satu tujuan penarikan pengurusan perizinan tambang dari kota/kabupaten.ke provinsi itu ya itu. Agar pengawasannya lebih mudah. Kalau tidak, selain merusak lingkungan, tentu akan merugikan pendapatan daerah,” kata Bambang.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar Irwan Prsyitno mengaku

pihaknya tengah fokus mengatasi persoalan aktivitas tambang liar, yang menjadi salah satu penyebab kerusakan lingkungan. “Sekarang belum ada penerbitan IUP. Nanti yang ilegal itu dibenahi untuk diterbitkan izinnya. Sekarang masih status quo,” kata Irwan.

Sementara itu, DPRD Sumbar meminta dinas terkait melakukan pendataan terhadap seluruh izin tambang yang ada di 19 kabupaten/kota di Sumbar. Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Mockhlasin mengatakan seiring beralihnya urusan pertambangan ke provinsi proses pendataan terus dilakukan. “Yang jelas ini berproses.

Kita dari komisi telah mengantongi data seluruh izin tambang-tambang yang pernah dikeluarkan kabupat en/kota .

Tinggal lagi Dinas ESDM akan diminta untuk mendata dan mengevaluasi mana yang belum diperpanjang, dan mana yang menyalahi aturan,” papar Mockhlasin saat berbincang dengan Haluan, Selasa (20/2).

Ditambahkan Mockhlasin, dalam rangka meminta agar dilakukan evaluasi mendalam atas izin tambang ini, Komisi IV DPRD dalam waktu dekat akan mengagendakan rapat kerja dengan Dinas ESDM. Disebut Mockhlasin, ia melihat saat ini memang masih banyak t ambang yang belum mempunyai Izin Usaha

 Redaktur: Bhenz Maharajo

Pertambangan (IUP) namun telah melakukan tahapan eksploitasi.

Kemudian ada juga tambang yang telah memiliki IUP namun melakukan eksploitasi di luar titik kordinat yang ditentukan.

Ke depan, menurut dia hal-hal seperti tadi akan diminta ditertibkan oleh dinas terkait dibantu aparat kepolisian. Bagi yang kedapatan melanggar, jelas dia, akan diberi peringatan, namun bagi yang membandel izinnya bisa dicabut. “Namun jika pelanggarannya berat dan menyebabkan kerusakan lingkungan, bukan tak mungkin akan dibawa ke hukum pidana,” tukas Mockhlasin.

Sebelumnya, Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Erman Mawardi juga menyampaikan, penertiban terhadap tambang tak berizin harus dilakukan karena sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, terhitung Januari 2017 kewenangan urusan pertambangan ada di provinsi. Politisi Partai PAN ini menyebut, aktivitas penambangan bukanlah sesuatu yang dilarang, dengan syarat harus dijalankan sesuai aturan. “Aktivitas tambang tak dilarang karena bahan tambang dibutuhkan. Namun demikian, agar tidak merusak aktivitas itu harus memenuhi syarat-syaratnya yang ditentukan.

Jangan dijalankan di luar prosedur,” tegas Erman Mawardi. (h/ len/isq)  Layouter: Irvand

8

PENDIDIKAN

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

BARLIUS: UJIAN SUDAH DIPERHITUNGKAN

SDN 06 Kampung Lapai Kekurangan Guru ASN PADANG, HALUAN — Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Kampung Lapai masih kekurangan guru Aparatur Negeri Sipil (ASN).

Saat ini guru SDN 06 Kampung Lapai lebih dari setengahnya diisi oleh guru berstatus honorer. Bahkan kekurangan ini bakal bertambah, karena akan ada guru yang akan memasuki masa pensiun.

“Saat ini ada 41 orang jumlah pendidik yang ada di sini. Dari 41 orang pendidik ini terdapat 21 orang pendidik tenaga honorer.

Jadi, lebih dari setengah tenaga pengajar kami bukan dari ASN,” ujar Kepala SDN 06 Kampung Lapai, Guslinda kepada Haluan, Rabu (14/2) Kekurangan tenaga ASN akan bertambah lagi pada tahun ajaran 2018/2019. “Tahun ini akan ada lima orang guru ASN lagi yang akan memasuki masa pensiunya,” katanya.

Untuk gaji tenaga honorer sendiri dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda). “Gaji guru honorer sepenuhnya dibiayai oleh Bosda. Saya berharap akan adanya tambahan guru ASN untuk sekolah kami pada tahun ajaran baru nantinya,” ujarnya.

Sedangkan untuk jumlah murid tahun ajaran 2017/2018 ini terdapat 711 orang. “Per Februari ini, jumlah murid kami meningkat dari tahun ajaran sebelumnya yang berjumlah 696 murid,” ujarnya.

Sementara untuk sarana dan prasarana, SDN 06 Kampung Lapai sudah terbilang cukup lengkap. “Saat ini alat-alat di sekolah sudah bisa dikatakan lengkap. Kami saat ini hanya kekurangan lapangan,” katanya.

Menyiasati itu, pihak sekolah melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk bisa memakai lapangan yang akan dipakai murid.

PRESTASI MURID Pada tahun ajaran 2016/2017, SDN 06 Kampung Lapai menjadi sekolah nomor tiga di Kota Padang yang tertinggi tingkat kelulusan dan nilai ujian akhirnya. “Barubaru ini murid kami mengikuti olimpiade sains tingkat kecamatan dan bisa mengirim tujuh murid untuk mengikuti olimpiade tingkat Kota Padang yang akan dilaksanakan di bulan Maret,” katanya.

SDN 06 juga meraih pretasi dari segi non akademik, seperti juara lomba tahfiz, lomba tari, lomba menggambar, futsal, serta sepakbola. “Alhamdulillah, murid kami cukup aktif untuk ikut ekstrakurikuler yang ada di sekolah,” ujarnya Ia mengatakan, prestasi yang telah didapatkan SDN 06 ini merupakan bentuk kerja sama yang bagus dari semua pihak. “Tentunya kerja sama dari semua unsur sekolah, seperti komite, guru dan yang utama itu bantuan dari pihak orangtua murid yang selalu mendukung anaknya,” ungkapnya. (h/mg-mal)

Orangtua Murid Keluhkan UAS Usai Lebaran PADANG, HALUAN — Ujian Akhir Semester (UAS) kenaikan kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang rencananya akan berlangsung enam hari usai hari Raya Idul Fitri dikeluhkan para orangtua.

LATIHAN PBB — Murid SD dan siswa SMP sedang melakukan latihan PBB yang langsung dibimbing Kodim 0312/Padang di Taman Makam Pahlawan Padang, Selasa (20/2). AKMAL

Dinsos Sumbar Tingkatkan KKKRS PADANG, HALUAN — Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan ziarah wisata untuk murid SD dan siswa SMP di Taman Makam Pahlawan, Padang, Selasa (20/2). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial (KKKRS) pada siswa.

“Acara ini memang rutin diadakan, yakni satu kali setahun yang sasarannya kepada anak SD dan SMP untuk meningkatkan nilai KKKRS,” ujar Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Sumbar, Estie Pratiwi, Selasa (20/2).

Dikatakan Estie Pratiwi, ada beberapa sekolah yang mengikuti acara ini baik di tingkat SD

dan SMP. “Siswa yang ikut hari ini sebanyak 200 orang. Sekolah yang ikut berpartisipasi ini berasal dari dua kecamatan, yaitu Lubuk Kilangan dan Kuranji,” katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, Dinsos Sumbar sendiri bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memberikan materi dan pelatihan kepada siswa. “Untuk m elatih PBB, m engenalkan bagaimana cara untuk masuk ke makam pahlawan ini akan diajarkan oleh bapakbapak dari Kodim 0312/Padang,” ujarnya.

Bukan hanya itu, Dinsos Sumbar juga akan melakukan acara tabur bunga, serta memberikan pengetahuan sejarah dengan mendatangkan guru sejarah.

“Paginya kami melaksanakan latihan PBB, dilanjutkan dengan acara tabur bunga dan diakhiri dengan pemberian pengetahuan sejarah. Direncanakan acara ini selesai pada siang hari,” jelasnya.

“Saya mengharapkan nantinya setelah acara ini selesai, siswa lebih bisa menghargai pahlawan walaupun saat ini nilai-nilai untuk menghargai pahlawan sudah bisa dikatakan baik,” harap Estie Pratiwi.

Sementara siswa SMP 23 Padang, Naswa Dwi Sabrina menyambut baik dengan adanya acara yang dilaksanakan Dinsos Sumbar ini. “Saya sangat senang, karena bisa masuk dan mengenal makam pahlawan dan bagaimana bisa menghargai para pahlawan,” ungkapnya. (h/mg-mal)

Peningkatan Hasil Belajar dengan Pendekatan Konstruktivisme

OLEH: DAHRIAL, SPD (Guru SDN 08 Sarilamak Kecamatan Harau)

BERDASARKAN hasil observasi peneliti melakukan di kelas IV SDN 08 Sari-

www.harianhaluan.com

lamak, terlihat pembelajaran penjumlahan bilangan sering didominasi oleh guru, yang menyebabkan murid kurang aktif dan masih mengalami kesulitan.

Sehingga murid harus menghafal rumus, seperti apabila tanda negatif terletak di angka yang besar, maka hasilnya nanti akan bertanda negatif juga atau sebaliknya.

Selain itu, di dalam pembelajaran bilangan bulat guru langsung menggunakan garis bilangan. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran kurang menarik bagi murid dan hasil belajar

yang dicapai kurang memuaskan.

Untuk itu, maka diadakanlah penelitian tindakan kelas dengan tujuan mendeskripsikan peningkatan hasil belajar penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan konstruktivisme di SDN 08 Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota.

Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Prosedur penelitian meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Dalam pelaksanaa-

nya, penelitian ini direncanakan untuk dua siklus, di mana siklus I diadakan dua kali pertemuan. Subjek penelitian adalah guru dan murid kelas IV SDN 08 Sarilamak yang berjumlah 14 orang yang terdiri dari 11 murid laki-laki dan empat murid perempuan.

Hasil penelitian dari setiap siklus yang dilaksanakan mengalami peningkatan. Terlihat pada, a) Pelaksanaan pembelajaran siklus I 64 persen, sedangkan pada siklus II 93 persen. b) Pelaksanaan pembelajaran terhadap peneliti siklus I 74

persen dan siklus II 95 persen. Sedangkan terhadap murid, siklus I 63 persen dan siklus II 95 persen.

Kemudian, c) Hasil belajar murid aspek kognitif siklus I 62,15 dan siklus II 88,57, aspek afektif siklus I 75,61 dan siklus II 85,71. Sedangkan aspek psikomotor siklus I 73,82 dan siklus II 92,21.

Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan pendekatan konstruktivisme dapat meningkatkan hasil belajar pada materi penjumlahan bilangan bulat. (*)

Seperti Norma (45) yang anaknya bersekolah di SDN 10 Balaibaru, Kuranji, di berharap ujian semester kenaikan kelas diselenggarakan sebelum bulan Ramadan, sehingga saat bulan Ramadhan lebih fokus beribadah.

“Beban anak-anak begitu berat rasanya, setelah berpuasa sebulan kemudian akan menghadapi ujian pula,” tegasnya, kemarin.

Kalau ujian semester usai hari raya, maka akan mengurangi masa liburan mereka. Dikatakannya, anak-anak kan butuh liburan pula usai tenaga dan fikirannya terkuras. Kalau tidak, bisa sakit akibatnya.

Hal senada juga dikatakan Desi (39). Anaknya yang bersekolah di SMPN 28 Balaibaru, Kuranji, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Padang agar melaksanakan ujian semester sebelum bulan Ramadan.

“Dinas pendidikan agar memikirkan secara kemanusiaan, sehingga usai hari raya anak-anak bisa berlibur, bukannya memikirkan ujian,” tambahnya.

Ia mengatakan, padahal ia dan anaknya akan pulang kampung ke Jawa usai hari raya. Artinya, kalau ujian semester usai hari raya, maka anak-anak tidak bisa pulang kampung. “Harusnya dinas pendidikan memikirkan.

Kapan lagi kami mau pulang kampung ke Jawa, kalau bukan pas liburan hari raya,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Zaharman m engatakan, dengan diselenggarakannya UAS yang bertepatan usai Hari Raya Idul Fitri, lebih sulit daripada hari-hari biasa. Hal ini karena otak setelah lelah berpuasa selama satu bulan membutuhkan asupan lebih untuk berfikir.

“Tetapi, selain itu ada hal positifnya, sebenarnya otak menjadi dapat lebih fokus saat perut tidak kelelahan bekerja atau mencerna makanan,” terangnya.

Ia menambahkan, dengan suasana Ramadan dapat menunjang kualitas ibadah dengan menambah waktu untuk beribadah. “Jadi bisa untuk memperbanyak

 Redaktur: Nasrizal

doa untuk UAS supaya lancar nantinya,” tambahnya.

Hal berbeda diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Kota Padang, Gustin Pramona, baru pertama kali dalam jadwal pendidikan menjalani ujian semester usai hari raya, di saat anak-anak fokus beribadah di bulan Ramadan, tapi harus bersiapsiap pula untuk menghadapi ujian akhir semester.

“Begitu berat beban anak-anak, seharusnya usai hari raya tenaga dan fikirannya dapat istirahat,” tambahnya. Ini merupakan pengalaman pertama kalinya, saat puasa menguras tenaga ditambah akan menguras pikiran menghadapi ujian semester usai hari raya.

Menurutnya, jika tahun ini ujian semester SD dan SMP usai hari raya, maka waktu luang untuk keluarga di kampung halaman menjadi berkurang. Ia mengungkapkan, tidak keberatan dengan hal itu dan tetap menjalankan aktifitas dengan semangat. “Tapi, kalau bisa dipertimbangkan kembali jadwal tersebut,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Padang, Barlius mengungkapkan, pemilihan waktu ujian yang rencananya akan dilaksanakan pada 21-26 Juni 2018 atau tepatnya enam hari setelah Hari Raya Idul Fitri ini sudah dipertimbangkan sebaikbaiknya.

“Kami tidak bisa untuk mempercepat atau memperlambat pelaksanaan ujian yang saat ini sudah ditetapkan. Karena apabila kami mempercepat pelaksanaanya, minggu efektik belajar siswa akan berkurang dan ti dak sesuai dengan standard proses yang telah ditentukan. Karena untuk semester 2 sendiri, standar pelaksanaan minggu efektif itu 16 minggu,” katanya kepada Haluan, kemarin.

Ia mengatakan, pada tanggal 21 Mei–2 Juni siswa melakukan kegiatan pesantren Ramadan dan pada 4– 13 Juni siswa akan memasuki proses belajar mengajar seperti biasa di sekolah.

Sedangkan kalau memperlambat proses ujianya, akan mengganggu awalnya tahun ajaran baru nantinya. “Jika diperlambat, akan berdampak kepada lambatnya pelaksanaan tahun ajaran baru,” jelasnya.

Ia mengimbau untuk semua orangtua siswa untuk mengajak anaknya agar memanfaatkan waktu libur Lebaran untuk mempersiapkan ujian kenaikan kelas.

“Nantinya akan ada libur panjang setelah ujian dan terima raport, saya berharap libur itulah yang akan dimanfaatkan oleh wali murid dan anak untuk berlibur,” ungkapnya.

Dalam jadwal sendiri, siswa akan menerima rapor 30 Juni dan mendapatkan waktu libur dari 1-15 Juli dan pada 16 Juli kembali sekolah seperti biasa. (h/ade/mg-mal)

 Layouter: Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PADANG

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

9

PEMBANGUNAN BELUM MERATA

Daerah Pinggiran Perlu Perhatian Mekanik Bengkel Simpan Sabu PADANG, HALUAN — Seorang mekanik bengkel sepeda motor diamankan unit Reserse Kriminal (Reskrim) Kepolisian Sektor (Polsek) Nanggalo. Mekanik tersebut ditangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu di Kampung Jawo Dalam Nomor 10 Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat.

Mekanik tersebut bernama Eri Susanto (34) warga Kampung Jawo Dalam Nomor 10 Kelurahan Kampung Jawo Kecamatan Padang Barat. Eri yang ditangkap dirumah sekaligus dijadikan bengkel tersebut berdasarkan laporan polisi nomor : LP/62/ A/II/2018/Sektor tgl 19 Februari 2018.

Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket kecil diduga narkotika jenis sabu, 1 buah alat isap (bong), 1 buah sendok takar yg terbuat dari pipet plastik, 2 buah mencis dan 1 bungkus kecil plastik klip.

Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Nanggalo AKP Gusdi. AKP Gusdi mengatakan pelaku ditangkap dalam operasi antik (Anti Narkotika) 2018. “Saat ini seluruh kepolisian sedang melaksanakan operasi antik 2018, pada saat itulah Eri ditangkap berdasarkan informasi yang kami terima,” katanya.

Gusdi menambahkan dari keterangan pelaku barang haram tersebut didapat dari seorang narapidana. “Dari keterangan tersangka bahwa narkotika jenis sabu didapat dari Jefri narapidana kasus sabu yang ditahan di Lapas Muaro Padang,” terangnya. (h/mg-hkl)

PADANG, HALUAN—Meskipun pembangunan Kota Padang sudah menggeliat seperti Pasar Raya Padang dan kawasan wisata Pantai Padang, tapi masih banyak daerah pinggiran yang perlu diperhatikan.

“Perlu diperhatikan dalam segala aspek dan tentu harus disokong melalui anggaran pusat,” ujar Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Wismar Panjaitan Selasa (20/2).

Ia berharap, adanya pemerataan pembangunan di Kota Padang. ” Kami menginginkan pemerataan pembangunan, tapi selama ini dilihat pembangunan difokuskan di pusat

kota,” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat pinggiran Kota Padang, seperti Koto Tangah, Kuranji, Bungus Teluk Kabung dan daerah lainnya perlu sentuhan pembangunan.

Daerah-daerah itu tak hanya memiliki potensi di bidang pertanian, tetapi juga di bidang pariwisata.Seperti di daerah Pasia Jambak di Koto Tangah, dan Lubuk Tampuruang di Kuranji.

“Objek-objek wisata di daerah pinggiran tersebut juga butuh sentuhan, sehingga menarik wisatawan berkunjung ke sana,” ujarnya.

Dikatakannya jika potensi di daerah pinggiran dikelola dengan baik, maka berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Ia berharap, jangan sampai daerah pinggiran kota merasa dianaktirikan karena masyarakat di daerah pinggiran ada-

PARKIR METER — Alat parkir meter terpasang di Jalan Permindo, Padang, Selasa (20/2). Namun, alat tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal, hal itu terlihat masih adanya pungutan parkir secara manual. IRHAM

lah warga Kota Padang.

“Semoga pemimpin Kota Padang ke depan, yang paham potensi kota ini secara keseluruhan,” ungkapnya.

Sementara itu Anggota Komisi III DPRD Kota Padang Delma Putra juga berharap kepala daerah ke depan mampu mengait dana dari pusat APBN. Menurutnya, pembangunan masih banyak yang belum terealisasi, khususnya di daerah pinggiran.

“Jika hanya mengandalkan APBD Kot a Padang akan terbatas karena untuk bangun insfrastruktur di kota ini, perlu dana APBN. Seperti, pasca banjir bandang di Pasia Nan Tigo Koto Tangah yang mengakibatkan jembatan putus, tak mampu dibangun kembali.

Padahal, jembatan itu putus dan rusak sejak tahun 2015.

Hingga kini, tidak ada realisasi pembangunannya. Padahal, jembatan Pasie Nan Tigo itu memiliki fungsi yang sagat vital, yaitu menghubungkan dua kampung,” ujarnya.

Terkait pariwisata, Pantai Pasie Jambak yang merupakan objek wisata pantai. “Untuk ke Pasia Jambak, dibutuhkan jembatan itu. Untuk membangun kembali jembatan Pasie Nan Tigo, dibutuhkan sekitar Rp5 miliar tapi melalui dana APBN,” tambahnya.(h/ade)

Ilustrasi

JAGA KEBERSIHAN KOTA

300 Relawan Disebar di 23 Titik PADANG, HALUAN — 300 relawan kebersihan yang

www.harianhaluan.com

telah berhasil diseleksi Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

siap dibagi 23 kelompok.

Masing-masingnya bertanggungjawab di titik-titik vital seperti jalan protokol, kontainer dan TPS. Kepala DLH Al Amin pada Haluan, Selasa (20/2) mengatakan bahwa dalam penegak perda sampah Operasi Tangkap Tangan (OTT) yaitu relawan kebersihan.

Pasalnya, 300 orang relawan akan m enyebar ke setiap lapisan masyarakat untuk membersihkan, memantau, menegur bahkan menangkap tangan.

“Petugas relawan kebersihan mempunyai tiga tugas pokoknya yaitu sosialisasi ke masyarakat soal kebersihan, menegur si pembuang sampah sembarangan dan langsung mengangkat sampah. Jadi peluang besar OTT ada di tangan relawan kebersihan kita,” terang Al Amin.

Ia menyampaikan, relawan kebersihan harus standby di titik masing-masing

 Redaktur: Afrianita

mulai pukul 05.00 WIB hingga 16.00 WIB. Namun jika ada panggilan darurat maka relawan siap segera menuju lokasi tersebut.

“Kita mau relawan tersebut cepat tanggap dan tidak takut kotor. Selain itu, yang namanya relawan pasti siap dalam segala rintangan apalagi namanya relawan kebersihan yaitu menjadikan kota menjadi bersih. Itu yang terus kita bina kepada relawan,” tambahnya.

Al Amin melanjutkan, khusus yang bertugas di jalan utama akan lebih ekstra saat subuh. Mulai dari membersihkan taman kota hingga ke seluruh jalan protokol.

“Tidak boleh terlihat satu sampah pun di jalan utama saat pagi hari. Maka dari itu mereka harus bekerja ekstra di subuh hari. Kita berharap relawan bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin,” tukasnya. (h/win)

 Layouter: Rahmi

10

PADANG

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

Pemko Optimalkan Pajak Daerah PADANG, HALUAN — Pemerintah Kota Padang terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penerimaan pajak daerah. Pasalnya, lebih dari 72 persen penerimaan PAD berasal dari pajak daerah.

Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Padang Drs. Alwis mengatakan, pajak merupakan sumber penerimaan PAD yang paling besar. Lebih kurang 72 persen dari PAD adalah dari pajak.

“Makanya masyarakat wajib pajak perlu terus diingatkan untuk kepatuhan membayar pajak. Kita selaku ASN harus menjadi teladan,” kata Alwis saat perdana memimpin upacara di lingkungan Pemko Padang selaku Pjs. walikota, kemarin.

Untuk itu, kata Alwis lagi, perangkatperangkat daerah yang memberikan pemasukan PAD agar bekerja maksimal. Potensipotensi PAD agar terus digali untuk bisa membangun kota lebih pesat untuk kesejahteraan warga.

“Maksimalkan pendapatan agar bisa membangun kota ini dengan lebih dan bisa mensejahterkan kota,” ujarnya.

Pada upacara bulanan di GOR H. Agus Salim itu, Pjs. Walikota Padang juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan, hotel dan perorangan yang taat membayar pajak. Penghargaan dari Pemerintah Kota Padang ini diberikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Kepala Bapenda Adib Alfikri mengatakan, penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi wajib pajak, baik perusahaan maupun perorangan. Hal ini akan berdampak terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah agar maksimal untuk pembangunan.

“Penghargaan ini sebagai motivasi untuk menumbuhkan kepatuhan wajib pajak agar tepat waktu menunaikan kewajibannya,” ujarnya. (h/ita)

Jalan ke UIN IB Akan Diaspal Mei PADANG, HALUAN— HALUAN—Kondisi jalan yang menghubungkan kampus III Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sepanjang 2,7 KM hingga saat ini belum dilakukan pengerasan sesuai janji yang direncanakan pihak pemerintah Kota Padang.

Kondisi jalan akan sangat berbahaya dilewati saat hujan mengguyur di kawasan itu. Permukaan jalan akan becek berlumpur, sehingga sulit untuk dilewati.

Tidak hanya ketika hujan, tatkala cuaca terikpun akses jalan penghubung yang hampir setiap harinya dilintasi 1.500 mahasiswa UIN akan berhadapan dengan debu.

“Begitulah kami sehari-hari di sini, kalau panas berdebu, saat hujan jalan berlumpur.

Namun, aktifitas kuliah mesti dijalani, sebab hanya ini akses jalan yang ada,” ucap Teguh Putra, 21 mahasiwa UIN Imam Bonjol Padang kepada Haluan, Senin (19/2).

Dikatakan Teguh, setiap kali hujan, aliran air akan menggenangi jalan penghubung ke kampus III UIN tersebut. Sehingga jalan tersebut sulit untuk dilintasi.

Hal yang sama juga disampaikan, seorang staf pengajar di Kampus III UIN IB Padang Netta Agusti, yang hampir setiap hari melintasi jalan tersebut sangat menyayangkan kondisi jalan yang belum dilakukan pengaspalan.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (Febi) Uin Imam Bonjol, ahmad Wira menjelaskan, sebenarnya Pemko Padang sudah menganggarkan untuk pengaspalan jalan menuju kampus tersebut dengan total hingga 7,3 miliar.

“Memang sudah dianggarkan Pemko, informasi terakhir katanya masih pelelangan, dan kami belum mendapatkan kepastian hal tersebut,” ujarnya.

Kondisi jalan bertanah tersebut akan sangat berbahaya ketika dilintasi ketika hujan turun. Menurutnya, ruas jalan tersebut tidak tersedia bandar di pinggir jalan sehingga ketika hujan air mengalir deras di jalan bertanah itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Fatriarman Noer melalui Kepala Bidang Bina Marga Hendri Zulviton mengatakan, jalan tersebut akan diaspal pada bulan Mei. Saat ini masih dalam tahap pelelangan.

“Lebih kurang jalan yang akan diaspal sepanjang dua kilometer. Insya allah selesai lelang, yakni bulan Mei akan kita aspal, h/mg-mel) “sebutnya. (h/mg-mel)

www.harianhaluan.com

PENATAAN PASAR RAYA PADANG

Saat Ini Fokus Inpres III PADANG, HALUAN — Target penataan Pasar Raya Padang hingga 15 Februari 2018 masih berlanjut. Sesuai kondisi terkini, penataan akan berjalan hingga Maret 2018.

Kepala Dinas Perdagangan Endrizal menyebutkan, saat ini penataan masih fokus di Inpres III. Penataan tersebut katanya

bisa memakan waktu hingga akhir Februari ini.

“Jika kita lihat kondisinya penataan di Inpres III akan

berlangsung hingga akhir bulan ini. Kemudian, penataan akan dilanjutkan ke Jalan Sandang Pangan karena Jalan Sandang Pangan masih belum sempurna ditata,” terangnya pada Haluan, Selasa (20/2) di kantornya Jalan Khatib Sulaiman Padang.

Disebutkannya, penataan

di Inpres III masih fokus pada pemenuhan isi kios di basement, lantai 1 dan 2. Jika sudah sempurna maka penataan akan dilanjutkan ke lantai 3.

“Pro dan kontra masih saja terjadi dalam penataan. Itulah yang kita awasi setiap hari supaya yang sudah pindah ke tempatnya tidak lari-lari lagi.

MEMBERSIHKAN SISA LONGSOR — Pekerja membersihkan sisa longsor di Kapalo Koto RT.04 RW.03 Kecamatan Pauh, Kota Padang, Selasa (20/2). Sebelumnya pada Senin (19/2) satu rumah warga dan pos pemuda dihantam longsor. IRHAM

Petugas kita kerja ekstra hingga malam hari. Maka itu kota berharap adanya kerjasama yang baik antara petugas dan pedagang,” tambah Endrizal.

Sementara itu, untuk disepanjang Jalan Simpang Kandang menuju Bioskop Mulia sudah mulai teratur. Di trotoar dan badan jalan sudah tidak terlihat pedagang lagi. Semuanya telah dipindahkan ke dalam pasar inpres.

“Untuk memindahkan pedagang tersebut tidaklah mudah. Kita masih menggunakan cara persuasif demi kelancaran proses penataan. Namun, jika ada yang bersikeras maka petugas kita juga harus bertindak tegas,” ungkap Endrizal.

Saat ini, Endrizal menyebutkan sekitar 2.200 pedagang sudah menempati kios dan los di Inpres I, II, III dan IV. Jika tempat yang sudah ditetapkan masih kosong spai waktu yang diberikan maka dinas akan mengambil alih tempat dan memberikannya kepada yang lebih membutuhkan.

“Kita memberikan tenggat waktu sesuai perjanjian bersama pedagang. Hal tersebut supaya penataan berjalan cepat.

Jika mereka tidak mau ya kita terpaksa mengambil alih tempat dan memberikannya kepada yang lebih membutuhkan,” pungkasnya. (h/win)

PRODUSEN SAMBAL KECAP

Pengadilan Tolak Eksepsi Iskandar Salim PADANG, HALUAN —Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Klas IA Padang menolak eksepsi ( keberatan) terdakwa Iskandar Salim (47) penanggung jawab Perusahaan Cahaya Baru.

Perusahaan itu diduga melakukan produksi sambal dan kecap dengan manambahkan bahan asam benzoad, dan asam siklamat melampaui ambang batas maksimal dan tidak memenuhi syarat.

Dalam sidang d engan agenda putusan sela tersebut, majelis hakim menolak eksepsi Penasihat Hukum (PH) terdakwa atas dakwaan dari Jaksa

Penuntut Umum (JPU) terhadap kliennya.

“Menolak eksepsi dari PH terdakwa, memerintahkan penuntut umum menghadirkan saksi dan barang bukti dan melanjutkan perkara ini,” kata Hakim Ketua Sri Hartati didampingi hakim anggota Leba Max Nandoko dan Sutedjo, saat membacakan amar putusannya, Selasa (20/2).

Majelis hakim berpendapat bahwa, eksepsi dari PH terdakwa telah memasuki pokok materi perkara, tidak lagi masalah dakwaan JPU. Untuk itu, perkara yang menjerat pemilik Perusahaan Cahaya

Baru tersebut akan dilanjutkan dengan pembuktian.

“Saksi belum kita panggil majelis, kita minta waktu satu minggu, untuk memanggil dan menghadirkan saksi dipersidangan ”ucap JPU Sofia meminta waktu untuk menghadirkan saksi ke persidangan.

Selanjnya, atas permintaan JPU. Majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi.

“Baik, kita tunda sidang pekan depan, diperintahakan pada JPU untuk menghadirkan saksi dan bukti, dan terdakwa kembali ke tahanan,” kata Sri

Hartati.

Dalam dakwaan disebutkan bahwa, kejadian ini berawal pada 10 Mei 2017 lalu di Parak Laweh, Jalan Raya Baypass.

Dimana polisi dari Polda Sumbar, mendatangi perusahan milik terdakwa yakni Cahaya Baru.

Saat polisi mendatangi perusahan tersebut, ditemukan perusahaan sedang memproduksi kecap dan sambal yang ditambah dengan bahan lainnya berupa natrium benzoat dan eyclamate.

Dalam perharinya perusahaan tersebut memproduksi kecap lebih kurang 40 lusin

dengan ukuran 600 ml.

Sedangkan sambal 150 lusin. Agar kecap dan sambal tahan lama, terdakwa memerintahkan karyawaan meracik bahan tambahan seperti sodium Na benzoat sebanyak 75 pons untuk sekali sambal.

Dalam aturannya Badan Pengelola Obat dan Makanan (BPOM) menyebutkan , pangan tersebut tidak boleh melebihi b atas m aksimal, sehingga t idak memenuhi persyaratan. Akibat pe rbuat annya terdakwa h arus mempertanggung jawabkan perbuatannya. (h/mg-hen).

PROGRAM BEDAH RUMAH

310 Permohonan Masuk ke Baznas Padang PADANG, HALUAN — Sebanyak 310 surat permohonan bedah rumah masuk ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang. Sebanyak 150 rumah, sudah dalam tahap selesai.

“Masih ada sisa 160 rumah yang akan dibedah,” ujar Otrizal Kepala Bidang Pendayagunaan Baznas Padang pada Haluan, Selasa (20/2) mengatakan, pagu dana bedah rumah sebesar Rp25 Juta per rumahnya.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan sebagai penerima bantuan dari semua program Baznas itu, sebutnya, harus mengikuti dan m elengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

“Selanjutnya akan dilakukan peninjauan kelapangan oleh pihak baznas guna memastikan layak atau tidaknya menerima bantuan tersebut,”

katanya.

Ditambahkannya, kegiatan pokok Baznas adalah menghimpun ZIS dari muzakki dan menyalurkan kepada mustahik yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

Terkait program andalan Baznas, Adi Kepala Bidang Pendistribusian mengatakan, Baznas memiliki enam program unggulan yang diantaranya telah direalisasikan.

Empat program itu Padang Religius, Padang Sehat, Padang Cerdas, dan Padang Peduli. Sedangkan dua program usaha lainnya dikelola oleh bidang pendayagunaan yakni usaha standar dan produktif.

“Beberapa program tersebut merupakan lanjutan dari agenda kami terdahulu seperti Padang Cerdas, namun kami terus mengadakan upaya mensejahterakan masyarakat khususnya kelas menengah ke

bawah,” kata dia.

Ia menambahkan, program Padang Cerdas diperuntukan untuk bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa kota itu. Untuk Padang Sehat, sebutnya, diberikan bantuan berupa biaya berobat ringan, sedang, berat, dan pengobatan sakit jiwa.

Seterusnya, untuk meningkatkan usaha masyarakat tak mampu, Otrizal Kabid pendayagunaan mengatakan, Baznas punya program usaha.

Khusus membantu usaha standar dengan pagu anggaran maksimal Rp1juta. Sedangkan untuk usaha produktif pagu maksimal senilai Rp10juta.

“Bagi masyarakat yang ingin mendapatkannya, caranya dengan membuat permohonan disertai foto copi KTP Padang dan Kartu Keluarga.

Lalu keterangan miskin dan usaha dari Lurah setempat

OTRIZAL Kepala Bidang Pendayagunaan dan Adi Kepala Bidang Pendistribusian Baznas Padang di Kantor Baznas, kemarin. RENDI

dengan melampirkan foto usaha, denah usaha, RAB, dan keterangan aktif jamaah masjid,” jelas Otrizal.

Dijelaskannya, setelah syarat

 Redaktur: Afrianita

terpenuhi maka survei pihak Baznaslah yang akan menentukan, apakah usaha tersebut masuk pada usaha standar atau produktif. (h/mg-rei).

 Layouter: Rahmi

KAMPUS

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

HADAPI ERA INDUSTRI 4.0

Unand Bahas Strategi BUMN

PADANG, HALUAN — Universitas Andalas berkesempatan menghadirkan Dr. Sugiharto, Komisaris Utama PT. Jababeka Infrastruktur dan Menteri BUMN RI Periode 2004-2007 sebagai pemateri pada kuliah umum di hadapan ratusan civitas akademika Unand pekan lalu di Conven tion Hall Kampus Unand Limau Manis Padang.

“Kuliah umum kali ini membahas tentang Strategi BUMN Menyongsong Era Industri 4.0, kita semua tahu bahwa Dr. Sugiharto orang yang kridibel dalam membahas persoalan ini karena selain beliau pernah menduduki posisi menteri BUMN, sampai saat ini ia masih dipercaya mendu duki beberapa posisi penting di perusa haanperuhaan besar Industri di Indonesia” ucap Rektor Unand, Prof. Dr. Tafdil Husni, SE, MBA. Padatahun2030Indonesiaakanmenikmatibonus demografidimanapendudukusiaproduktiflebihbesar dibandingkan penduduk tidak produktif. Untuk itu, tentu banyak lapangan pekerjaan yang dapat dimanfaatkanolehpendudukproduktiftersebut.Salah satunyabidangindustri.

Ia juga menyebutkan untuk menguasai persaingan global melalui bonus demografi tersebut generasi muda Indonesia harus memiliki pikiran yang kreatif dan inovatif. Untuk menunjang hal tersebut, diperguruan tinggi sendiri dilakukan upaya penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia industry yang juga dalam pembahasan Kemenristekdikti.

Sementara itu, Dr. Sugiharto dalam paparan nya yang dipandu langsung oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas, Ir. Insannul Kamil, M.Eng, PhD menjelaskan jumlah BUMN pada tahun 2017 sebanyak 118 perusahaan yang terbagi dalam 13 sektor. Portofolio BUMN yang tersebar diberbagai sektor industri memberi peluang sinergi BUMN sehingga dapat mendorong pembangunan terintegrasi dan mengakselerasi pembangunan proyek-proyek strategis nasional.

Teknologi Industri 4.0 adalah suatu keniscayaan. Faktor teknologi sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi, sangat dirasakan pada era digital saat ini. Mulai dari Paperless Money, Automation, Robotics hingga Drone Any Vehicle telah merubah mindset peradaban manusia dan juga pembangunan ekonomi yang menjadi tujuannya.

Sesuai dengan sektor industri masing-masing, BUMN sudah harus menerapkan nasional strategi industri 4.0 guna pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Indonesia sudah harus mendorong kebijakan Ekonomi berbasis Knowl edge Base Economy.

Fintech adalah “Keuangan” masa depan, transformasi dan adopsiakan semakin cepat, kesiapan SDM, infrastruktur dan regulatory frame work yang baik dan aman sangat penting.

Ia juga menjelaskan jumlah BUMN saat ini (2017) sebanyak 118 perusahaan yang terbagi dalam 13 sektor. Portofolio BUMN yang tersebar diberbagai sektor industry member peluang sinergi BUMN sehingga dapat mendorong pembangunan terintegrasi dan mengakselerasi pembangunan proyek-proyek strategis nasional Pada tahun 2017, jumlah BUMN sebanyak 20 perusahaan (4% dari populasi) dengan nilai kapitalisasi pasar sebesar 24,9% dari kapitalisasi seluruh saham yang terdaftar di BEI. Perlu didorong lebih banyak lagi BUMN yang mencatatkan sahamnya (IPO) di BEI. “Rightsi zing” BUMN melalui Merger, Akuisisi, “Holdingi sasi”, Spin-off harus dipercepat guna mening katkan daya saing dan peningkatan nilai (sharehol dersvalue) Dari Formula Cobb-Douglass yang telah mengilhami para pengambil keputusan ekonomi diseluruh dunia, jelas terlihat bahwa faktor teknologi memiliki delta perubahan yang lebih cepat ketimbang modal dan SDM itu sendiri.

Pembangunan ekonomi harus menempatkan teknologi pada subjek yang tepat guna dan bersinergis dengan modal dan tenaga manusia.

BUMN belum memiliki Level of Playing Field yang sama dengan perusahaan swasta. Oleh karenanya perlu penyelesaian untuk mengatasi problem terkait landasan hukum mengenai pengelolaan BUMN ke depan. (h/san/*)

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

11

JALIN SILATURAHMI DENGAN BUPATI PESSEL

PNP Kembangkan Sayap di Pesisir Selatan

TERIMA KUNJUNGAN — Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni saat menerima kunjungan dari Direktur PNP Surfa Yondir.IS

PADANG, HALUAN HALUAN— Direktur Politeknik Negeri Padang (PNP) Surfa Yondri bersilaturahmi dan komunikasi dengan Bupati Pesisier Selatan dan Sekda Bupati Selatan, Senin (19/2).

Selain melakukan silahturahmi, Surfa Yondri beserta jajarannya ingin mengembangkan Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan yang berada di bawah binaan PNP. “Sebagai Direktur PNP

yang baru saya melakukan silaturahmi dengan Bupati Pesisir Selatan beserta jajarannya. Sebab di Pesisir Selatan itu ada Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan yang berada di bawah binaan PNP,” ujar Direktur PNP Surfa Yondri, Senin (19/2).

Selain melakukan silaturahmi, Surfa Yondri bersama jajarannya juga membawa misi untuk pengembangan Akademi Komunitas tersebut. “Kami inginya Akademi Komunitas itu bisa berdiri sendiri atau mandiri. Artinya bisa berada di bawah Pemda Pesisir Selatan atau langsung di bawah Kemenristekdikti,” jelasnya.

Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan sendiri sudah berdiri sejak empat tahun lalu.

“Akademi Komunitas Negeri Pesisir Setlatan ini tentunya bisa menjadi pilihan bagi masyarakat Pesisir Selatan untuk menuntut ilmu,” urainya.

Surfa mengakui kalau Bupati Pessel sangat menyambut baik keinginan dari PNP yang ingin mengembangkan Akademi Komunitas Pesisir Selatan.

“Bupati merespon dengan luar biasa agar Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan bisa mandiri. Salah satunya adalah sudah dibangunnya bangunan Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan,” bebernya lagi.

Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan saat ini memiliki 300 mahasiswa dan telah melakukan wisuda sebanyak tiga periode. “Setiap tahunnya

kami menerima mahasiswa 100 sampai 120 orang. Kami tidak bisa menerima mahasiswa banyak-banyak karena keterbatasan sarana dan prasarana,” tuturnya.

Akademi Komunitas Negeri Pesisir Selatan memiliki tiga program studi yaitu Manajemen Informatika dengan visi Menjadi Program Studi Penyelenggara pendidikan profesional terkemuka, berkualitas, inovatif dalam bidang teknik informatika yang mampu menghasilkan lulusan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta memiliki keunggulan daya saing global.

Kedua yaitu program studi Teknik Perawatan Dan Perbaikan Mesin Kapal dengan

visi Menjadi Program Studi Penyelenggara pendidikan profesional terkemuka, berkualitas, inovatif dalam bidang teknik perkapalan yang mampu menghasilkan lulusan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta memiliki keunggulan daya saing global.

Ketiga yaitu Teknik Fabrikasi dan Pengelasan Logam dengan visi Menjadi Program Studi Penyelenggara pendidikan profesional terkemuka, berkualitas, inovatif dalam bidang teknik fabrikasi dan pengelasan logam yang mampu menghasilkan lulusan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat serta memiliki keunggulan daya saing global.(h/san)

Walikota Surabaya Kuliah Umum di Unand PADANG, HALUAN—Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengadakan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Selasa, (20/2). Tema yang diangkatkan dalam kuliah umum ini adalah ‘Keberhasilan Ibu Risma dalam Membangun Kota Surabaya’. Kuliah umum ini dihadiri ratusan mahasiswa Unand.

Rektor Unand Tafdil Husni mengatakan suatu kebanggaan bagi Unand Rismaharini bisa memberikan kuliah umun.

“Kedatangan ibu Risma juga

karena lobi dari alumni Unand yang berada di Surabaya, “ sebutnya.

Keberhasilan dari Risma dalam membangun Kota Surabaya hendaknya bisa menjadi motivasi dan diambil pengalamannya oleh mahasiswa. Selain untuk mahasiswa pengalaman Risma dalam memimpin Sura baya bisa dicontoh oleh Unand.

“Ibu Risma ini merupakan walikota yang baik. Hal itu sudah dibuktikan banyaknya penghargaan yang sudah diraih oleh beliau, “ urainya.

Risma mengatakan paling berat dari pemimpin adalah saat di sumpah menjadi pemimpim sebab pertangung jawabannya langsung kepada allah.

“Saya bekerja keras dalam membangun Kota Surabaya.

Percuma saya membangun Surabaya apabila warga Surabaya tidak menikmati hasil. Saya tidak mau membangun fasilitas tapi warga Surabaya tidak menikmatinya, “ urainya.

Membentuk kepribadian

manusia menjadi salah satu pekerjaan terberat bagi Risma.

“Diawal saya menjadi walikota hampir tiap malam saya harus melepaskan anak-anak dari kantor polisi. Salah satu kasus yang tidak bisa dilupakan adalah anak umur 14 tahun menjadi mucikari. Percuma saya membangun infrastruktur kalau SDM di Surabaya tidak baik, “ bebernya.

Dijelaskan oleh Risma, selama menjadi Walikota Surabaya anggaran untuk pendidikan untuk pendidikan tidak

kurang dari 30 persen. “Di Surabaya selain biaya pendidikan gratis, kami juga memberikan bea siswa agar mereka bisa membelu perlatan sekolah seperti buku, “ urainya.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas manusia, Risma membangun 1.400 pustaka.

“Kami juga membangun rumah pustaka, rumah bahasa. Hal ini dilakukan untuk membentengi masyarakat mampu bersaing dengan warga asing yang memiliki sertifikasi saat MEA nanti,” tuturnya. (h/san)

Makanan Penyebab Gizi Buruk

Oleh: Agil Angriyansyah Putra ( Mahasiswa Jurusan Antropologi Sosial Universitas Andalas)

D

i tengah peringatan Hari Gizi Nasional yang ke-58 pada 25 Januari 2018. Indonesia mendapat tamparan yang buruk, dikarenakan masalah Gizi buruk masih menghantui generasi emas penerus bangsa. Masalah gizi, bukan hanya masalah faktor ekonomi, melainkan banyak aspek yang membuat anak mengalami maslah gizi buruk.

Berdasarkan pernyataan Dirjen Kesehatan masyarakat, Kementrian Kesehatan Anung Sugihantono, penderita gizi buruk pada tahun 2017 dari hasil PSG berarti 3,8% atau 906.000 anak masih menderita gizi buruk dan 14% atau 3,3 juta anak menderita gizi kurang dari total 23,8 juta balita di Indonesia.

Gizi buruk Menurut Khaiwww.harianhaluan.com

dirmuhaj adalah kondisi gizi kurang hingga tingkat yang berat dan disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari dan terjadi dalam waktu yang cukup lama.

Gizi buruk merupakan suatu faktor yang penyebab tidak hanya pada kondisi ekonomi keluarga menimbulkan penyakit gizi buruk pada anak, melainkan juga faktor lain yang juga meningkat, mempengaruhui pola prilaku sehari-hari masyarakat yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat.

Tetapi gizi buruk juga terjadi pada kalangan menengah, menjadi pertanyaan penulis apakah masalah gizi ini disebabkan faktor ekonomi, atau kebiasaan, pengetahuan pola konsumsi masyarakat? Petanyaan itu bisa jadi penyebab keduanya, melainkan tidak tertumpu pada kondisi ekonomi, melainkan ada faktor lain, seperti kebiasaan konsumsi, serta pengetahuan pola makan masyarakat.

Masalah gizi buruk merupakan faktor hubungan sebab akibat dengan produktivitas, kemiskinan, sosial budaya, lebih spesifik terhadap kebiasaan ibu memberi makan anaknya ketika berada dalam kandungan dan ketika anak telah dilahirkan melalui pola asuh dan makanan diberi oleh ibu.

Pola asuh pada masyarakat,

dan pengetahuan masyarakat itu berdasarkan kebudayaan masyarakat berasal dari kognitif yang mempengaruhui lingkungan.

Sehingga pola asuh, pada masyarakat terlihat tiga kontek pengetahuan, kepercayaan, dan nilai itu sendiri yang membentuk pola masyarakat dan kebiasaan masyarakat menjadi kebudayaan pada masyarakat (local Wisdom).

Sehingga penyebab gizi buruk juga berkaitan dengan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat, serta nilai yang berada pada kelompok masyarakat, adanya indikasi penyebab gizi buruk itu muncul pada masyarakat. Hal ini terlihat pada pola konsumsi masyarakat suku Asmat, kurangnya menjaga kebersihan, serta pengetahuan makan yang bergizi menurut kesehatan, bukan makanan bergizi menurut kebudayaanya. Itu merupakan hal yang berbeda, dan harus adanya perubahan lebih baik, agar ti dak terjadi secara terus menerus pada suku Asmat, dan suku bangsa lainnya di Indonesia.

Pengetahuan Pola Konsumsi Pengetahuan makanan artinya masyarakat mengetahui kebiasaanya sehari hari dalam mengkonsumsi makanan, dimana untuk mencari makanan, jenis makanannya apa serta bagaiamana cara pengolahanya. Sehingga pengetahuan itu berada dalam kognitif masyarakat, dan

menjadikan sebagai pengetahuan untuk panduan hidup, digunakan untuk bertahan hidup masyarakat di alam.

Koentjaraningrat mengatakan hal ini dipengaruhui wujud dari hasil manusia untuk bertindak yakni gagasan, perilaku, dan hasil karya. Sehingga pada tataran pola prilaku masyarakat notabene multikultural, itu artinya pola pengetahun konsumsipun berbeda beda. Melihat kasus suku Asmat penyebab gizi buruk, serta penyakit lainya, tak lain tidak bukan karena faktor dari kebiasaan masyarakat itu, yang membuat masyarakat terserang penyakit kronis.

Dengan adanya penyakit itu, diperlukan perubahan secara menyeluruh dalam artian menyelesaikan dan mencarikan solusi, dengan cara penangan cukup serius dari dari pemerintah, tokoh masyarakat. Dengan cara yang bertahap, mensasari pertama di kognitif manusia itu sendiri, serta prilaku yang menyebabkan masyarakat itu terserang penyakit gizi buruk.

Pengetahuan pola konsumsi makanan bagi setiap masyarakat berbeda beda, pola konsumsi dipengaruhi tingkat stratifikasi dalam keluarga berdasarkan umur, budaya, sampai kepercayaan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Sehingga penghambat faktor masyarakat untuk makanan me-

ngandung empat sehat lima sempurna jarang ditemukan pada masyarakat.

Menurut persepsi masyarakat tentang makanan sehat itu berbeda-beda, dapat kita rasakan pengetahuan lokal (local wisdom), makanan orang Minangkabau makanan sehat adalah lauk dan makanan yang bersantan menjadi pola makanan sehari-hari menjadi orang minang sering terkena penyakit yang sama, akibat dari pola pengetahuan konsumsi masyarakat. Hal ini terkonotasi dalam kognitif orang minangkabau serta nilai sosial budaya juga menjadi salah satu faktor makanan orang Minang.

Sehingga tidak heran jika fakt or kekurangan gizi suku Asmat, terkait dengan kehidupan sosial budaya suku Asmat. Memunculkan beberapa penyakit gizi buruk dan cacar. Maka perlunya, kseriusan semua orang untuk mengakaji hal ini terjadi, melihat pola kehidupan yang terbelakang, dan kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya perhatian pemerintah diakibatkan akses ke suku Asmat yang jauh dari pusat kota.

Masyarakat suku Asmat yang termarginalkan dari kehidupan dunia luar, membuat mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan membentuk pola kebudayaanya sendiri, dan mempengaruhui pola asuh dan  Redaktur: Atviarni

pola makana pada suku itu sendiri terhadap sistem kepercayaan suku Asmat. faktor ini telah menjadi kebiasaan masyarakat suku Asmat yang berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan dan membentuk kebudayaanya sendiri.

Sejalan disampaikan Agung Sugihantono, persoalan gizi buruk itu bukan saja disebabkan ketidak mampunya masyarakat mengakses makanan melainkan juga ketidak tahuan memilih, mengelola dan menyajikan pangan yang ada untuk dijadikan sumber makanan bergizi.

Untuk mencegah penyakit gizi buruk tidak terulang kembali, maka perlunya perubahan sosial budaya mereka yang menjurus keseluruh pengetahun masyarakat tentang kesehatan, dan perlunya menjaga kesehatan lingkungan.

Sehingga perlunya efektivitas, perubahan secara perlahan lahan, yakni ikut andil pemerintah dengan cara pembangunan berkelanjutan (sustainable devlepoment) masyarakat yang ke arah partisifatif masyarakat lokal yang tidak menghilangkan local wisdom suku Asmat. Sosialisai yang baik, dengan pengenalan pentinya menjaga kesehatan, untuk merubah pola pikir mereka pentingnya menjaga kesehatan serta pola hidup sehat. Semoga ber manfaat. ***  Layouter:Yohanes

12

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

PAYAKUMBUH & LIMAPULUH KOTA

Irfendi Arbi Tinjau Kondisi SMAN 1 Harau LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Pasca kejadian kebakaran yang hampir menghanguskan SMAN 1 Harau yang diduga diakibatkan konsleting listrik, Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meminta seluruh sekolah yang ada di kabupaten itu, supaya memeriksa kembali instalasi listriknya.

“Kita imbau seluruh sekolah yang ada di Limapuluh Kota memeriksa seluruh jaringan listrik kembali. Jika ada yang rusak tolong diganti, jangan sampai musibah kebakaran ini menimpa sekolah-sekolah lainnya,” ujar bupati ketika meninjau sekolah SMAN 1 Harau yang dua kali nyaris menjadi abu, Selasa (20/2).

Kepada seluruh masyarakat, agar tetap mewaspadai dan mengantisipasi akan terjadinya bencana kebakaran. Menurutnya, untuk mengantisipasi bencana kebakaran.

Lagipula, kondisi cuaca yang tidak terduga, karena itu, hindari penyebab bahaya dari kebakaran, seperti tidak membakar sampah volume besar, meninggalkan barang-barang bahaya api, kemudian tidak memasang steker listrik yang bertumpuk untuk beban listrik yang besar.

Menghindari musibah kebakaran, juga diperlukan kepedulian dan partispasi semua pihak untuk selalu menjaga wilayahnya masing-masing dari bahaya kebakaran serta meningkatkan kewaspadan terhadap kebakaran tersebut. “Jika ada tanda-tanda segera dengan cepat lapor ke pihak terkait. Tingkatkan responsibilitas terhadap situasi kondisi secara intensif, mengantisipasi terkait penanggulangan bahaya bencana kebakaran,” tambah Irfendi.

Seperti kita diketahui sebelumnya, peristiwa kebekaran sering terjadi di Kabupaten Limapuluh Kota, termasuk disekolah-sekolah yang ada di kabupaten itu, dalam bulan ini saja, SMAN 1 Harau yang berada di Ibukota Kabupaten (IKK) Jalan Raya Tanjung Pati, Kecamatan Harau nyaris terbakar akibat korsleting listrik.

Kepala SMAN 1 Harau, Afrizal mengatakan, pada Sabtu (17/2) sekolah tersebut, nyaris jadi abu akibat korsleting listrik disalah satu ruangan belajar siswa. Tapi, asal api segera diketahui dan dipadamkan para siswa yang sedang melakukan kegiatan pramuka di sekolah tersebut, dibantu mobil Pemadan Kebakaran milik Pemkab Limapuluh Kota dan Damkar Pemko Payakumbuh.

Tiga hari setelah peristiwa kebakaran itu terjadi, musibah kebakaran itu kembali terjadi pada Senin siang (19/2) sekitar pukul 13.30 Wib. Sumber api berasal dari loteng ruang Kelas XII. Tak berselang lama, petugas PLN segera datang untuk memutuskan aliran listrik. Petugas pemadam kebakaran yang juga datang ke lokasi dengan cepat memadamkan api, sehingga api tidak membesar. (h/zkf)

PERESMIAN INFRASTRUKTUR —Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meresmikan pembangunan infrastrukur yang menggunakan dana desa di Andaleh, barubaru ini. ZUL

Penggunaan Dana Desa Harus Sesuai Kebutuhan LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Bupati Limapuluh Kota, Irfendi Arbi meminta pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur di nagari itu utamanya yang menggunakan dana desa/nagari tidak menggunakan kontraktor.

Melainkan dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, supaya uangnya berputar di nagari, sehingga mampu membuat perekonomian masyarakat lebih menggeliat.

“Kita tentu sangat senang pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Nagari Andaleh, Kecamatan Luak dilakukan secara swakelola.

Diharapkan perkembangan infrastruktur d i nagari ini memberikan dampak nayata terhadap peningkatan eko-

nomi masyarakat,” ujar Irfendi, dalam acara peresmian dan serahterima kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di nagari, Senin (19/2).

Menurut bupati, Pemkab Limapuluh Kota berkomitmen untuk meningkatkan kinerja, pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pembangunan di nagari, salahsatunya dengan peningkatan honor para kepala jorong dan perangkat nagari lainnya. “Kita sudah menaikan

gaji para kepala jorong dan perangkat nagari dari semula sekitar Rp800 ribu menjadi Rp1,8 juta per bulan,” jelasnya.

Dikatakan, peningkatan kesejahteraan ini berbanding lurus dengan kinerja aparatur tersebut. Swejalan dengan itu, rencana pemanfaatan dana desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemudian penggunaannya diumumkan ke tengah masyarakat.

Selain itu, pengerjaannya dilakukan secara swakelola oleh masyarakat.

“Kita berharap, apa yang dikerjakan dengan memanfaatkan dana desa itu harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau masyarakat butuh pengairan untuk areal persawahan, tentunya kita

memprioritaskan pemanfaatan dana nagari kitu untuk pembangunan irigasi atau embung,” papar Irfendi.

Ia juga mengapresiasi penggunaan dana desa yang selama ini dilakukan secara transparan dan diumumkan ke tengah mayarakat.

Terkait dengan penggunaan dana desa ini, Bupati Limapuluh Kota juga dinilai sebagai bupati pembina terbaik dalam penggunaan dana desa tahun 2017.

Sebelumnya Pj Wali Nagari Andaleh, Dedi Sunardi menyebut, tahun 2017 nagarinya kebagian dana desa sebesar Rp1,2 miliar. Anggaran sebesar itu sudah digunakan untuk melaksanakan 10 kegiatan pembangunan infrastruktur.

Diantaranya, berupa pembangunan jalan usaha tani dan irigasi masing-masingnya sebanyak 4 unit, serta pembangunan satu unit gedung sekretariat bersama.

Sementara kegiatan pemberdayaan antara lain berupa pelatihan kerajinan rotan, tembikar, ukiran bambu, kerajinan keladi air dan batok kelapa serta kuliner. Peresmian kegiatan pembangunan nagari itu ditandai dengan penandatangan prasasti oleh Bupati Irfendi Arbi, disaksikan hadirin termasuk Kepala Dinas Sosial Harmen, Camat Luak Muftil Wahyudi, Kabag Umum Joni Anto, Ketua Baznas Desembri P Chaniago, serta pihak perbankan dan Muspika Luak. (h/ zkf)

Pengerjaan Proyek Pembangunan Harus Profesional PA YA K U M BU H , HALUAN — Pada periode kedua pemerintahannya, Wali Kota Payakumbuh, Riza Falepi Datuak Rajo Ka Ampek Suku berharap agar kemitraaan Pemko Payakumbuh dengan pihak swasta dalam pengerjaan proyek di Payakumbuh harus lebih profesional. Hal itu berkaca dari pengalaman pelaksanaan pembangunan periode pertama kepemimpinannya.

“Ke depan kita ingin pihak swasta yang bekerja di Payakumbuh sifatnya bukan coba-coba lagi. Mereka harus punya reputasi, kredibilitas dan dedikasi yang baik sehingga kita bisa percaya seratus persen bahwa d ia bertanggung jawab dengan pekerjaannya,” tegas Riza Falepi,

Selasa (20/2).

Mantan senator Sumbar itu berharap, kemitraan yang dibangun bisa meringankan beban kerja pemerintah daerah. “Saya berharap Gapensi dan organisasi jasa konstruksi lainnya memajukan diri dan lebih profesional dalam membantu menyelesaikan masalah pembangunan kota,” tukuknya.

Di sisi lain, wali kota mengaku akan mengevaluasi perusahaan atau pihak swasta yang tidak amanah dalam menjalankan proyek pembangunan yang sudah diberikan kepadanya. “Bagi perusahaan yang sudah diberi amanah pekerjaan lalu tidak menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan akan saya evaluasi dan bisa jadi ke depan tidak akan

dipercaya lagi,” tegasnya.

Ia meminta kepada OPD terkait untuk betul-betul menyeleksi pihak swasta yang akan dijadikan mitra dalam menjalankan proyek pembangunan. “Saya minta untuk dibuatkan regulasi yang lebih ketat terkait kredibilitas sebuah perusahaan yang mau ikut tender. Lihat track record dan pengalaman mereka, kalau perlu minta sertifikat pengalamannya,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP, Yulianto Prihandoyo dalam acara Pembekalan dan Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemko Payakumbuh mengatakan, proyek pengadaan barang dan jasa harus dimulai dengan perenca-

naan yang baik karena akan sangat berpengaruh terhadap tahapan-tahapan selanjutnya.

Menurutnya, setiap pengadaan barang dan jasa di masing-masing dinas punya keunikan sendiri. “Masing-masing pengadaan di dinas ada nature-nya. Misalnya pengadaan di Dinas Pertanian tentu berbeda naturenya dengan dinas PU,” tuturnya, Selasa (20/ 02).

Di sisi lain, dari segi waktu suatu proyek jangan dipaksakan harus tahun itu juga melainkan disesuaikan dengan tahapan yang proporsional. “Singkatnya, baik dalam perencanaan, dalam pelaksanaan pemilihan hingga bisa menghasilkan manfaat,” punkasnya. (h/mg-ari)

Silatnas Tan Malaka 2018 Digelar di Limapuluh Kota LIMAPULUH KOTA, HALUAN — Untuk mengenang 69 tahun wafatnya Tan Malaka, para pegiat dan pengagum Tan Malaka gelar acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Pandam Gadang, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Limapuluh Kota, tepatnya di rumah almarhum Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka, 16-21 Februari 2018.

Informasi dari salah satu panitia, Yudilfan Habib Datuak Monti, Silatnas Tan Malaka 2018 padat dengan kegiatan. Mulai dari pertunjukan kesenian, pasar rakyat, jelajah alam, simposium, hingga diskusi mengkaji pemikiran Tan Malaka sendiri.

Dalam acara ini juga hadir beberapa sejarawan dan tokoh dalam negeri www.harianhaluan.com

maupun luar negeri untuk menjelaskan bagaimana Tan Malaka hadir dari kampung pedalaman dan mampu membuka mata masyarakat Indonesia untuk segera memerdekakan diri dari penjajahan.

“Untuk acara diskusi pembicaranya adalah Dosen UNAND Virtous Setyaka, Dosen UNP Andria C Tamsin, Jurnalis Dwidjo Utami Maksum, Dosen UMSB Wendra Yunaldi, dan sastrawan Heru Joni Putra,” ujar Yudilfan, Selasa (20/2).

Yudilfan menyampaikan kajian sengaja digelar karena fakta tentang Tan Malaka selama ini banyak dibelokkan dan dibungkam. “Data-data yang selama ini berserakan dibuka kembali, baik yang sudah dibuka untuk umum mau-

pun yang belum agar datadata tentang Tan Malaka sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tukuknya.

Sementara itu, Ketua Panitia Silatnas Tan Malaka 2018, Ferizal Ridwan menuturkan kegiatan ini targetnya agar sosok Tan Malaka semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang diperjuangkan oleh Tan Malaka untuk merdeka yang belum mengenal tokoh satu ini.

“Padahal, perjuangan Tan Malaka untuk memerdekakan Indonesia, tidak jauh berbeda dengan tokoh nasional lainnya seperti Soekarno, Hatta, Syahrir dan tokoh lainnya. Ini dibuktikan dengan masuknya Tan Malaka dalam

deretan Founding Father atau bapak Republik Indonesia,” tutur Ferizal yang juga Wakil Bupati Limapuluh Kota itu.

Ferizal menyampaikan, acara ini juga untuk memperjuangkan hak Tan Malaka sebagai pahlawan nasional yang tertuang dalam UU No 6 tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dalam UU No 16 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual. Dari 400 penerbit yang menerbitkan buku-buku Tan Malaka, sampai sekarang belum pernah memberikan kontribusi kepada ahli waris, kampung halaman dan masyarakat yang diperjuangkan Tan Malaka. Termasuk meminta perhatian negara untuk hak perjuangan dan pemikiran Tan Malaka. (h/mg-ari)

ZIKRA Amaliyah, siswi SMP RJ juara 1 Lomba Biologi se-Sumatera di UNP Padang. IST

Siswa SMP dan SMA RJ Raih Prestasi Tingkat Sumatera PAYAKUMBUH, HALUAN — M Luthfi, siswa SMA Islam Raudhatul Jannah (SMA RJ) dan Zikra Amaliyah Siswi SMP Islam Raudhatul Jannah (SMP RJ) Payakumbuh meraih juara satu pada lomba Biologi seSumatera yang dilaksanakan Universitas Negeri Padang (UNP). Sebelumnya kedua siswa SMA dan SMP itu menembus babak final 1718 Pebruari 2018.

Demikian di sampaikan Ultra, S.Pd, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Raudhatul Jannah (YPI-RJ) Payakumbuh, kepada sejumlah wartawan di Sekretariat sekolah setempat, Jalan Haji Rasul, Kelurahan Koto Baru Balai Janggo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Selasa (20/2).

Dikatakan, dengan torehan prestasi tersebut merupakan sebuah indikator keberhasilan sistem dan keseriusan dalam menciptakan anak didik yang berprestasi dan unggul di bidangnya.

“Ke depan YPI RJ akan mengembangkan pendidikan multi talenta di mana pendidikan difokuskan pada potensi lahir siswa secara individual,” ulas Ultra.

Di luar tersebut, siswa wajib memilih satu klub sesuai dengan talentanya.

Seperti klub literasi, klub

digital, klub Arabia, english club dan lain. Dalam percepatan potensi talenta siswa, sebut Ulta, didasarkan dalam kondisi perkembangan sosial kemasyaratan dan perkembangan teknologi luar biasa pesatnya.

Sedangkan perkembangan tersebut tidak tepat lagi dihadapi dengan biasa-biasa saja. Berbagai tantangan dan ancaman tiap detik mereka update dari berbagai penjuru dan masuk ke perangkat yang kita dimiliki.

Perkembangan terakhir adalah media belanja dan jasa secara online yang menggeser pelaku usaha konvensional. Mau tak mau ia akan berkembang karena telah menjadi trend generasi milineal.

Begitu juga dibidang pendidikan juga telah luar biasa perkembangannya, orang butuh layanan informasi secara efisien, cepat dan tepat serta interaktif. YPI RJ melihat dari sisi tantangan, ancaman dan peluang perkembangan digital yang tidak bisa dibendung lagi.

“Bagi kita, hal tersebut perlu dijadikan sebagai energi baru dalam mempersiapkan anak didik yang menguasai digital, dalam rangka membangun inovasi dan kreatifitas,” tukuknya.  Redaktur: Heldi Satria

Selain itu, ungkap Ultra, YPI RJ kedepan harus mengembangkan pendidikan berbasis individu dalam pengembangan berbagai talenta siswa. Setiap siswa/ siswi membawa bakat lahir berbeda-beda dan itu sangat menentukan kecendrungan melihat bakat, hobi dan potensinya.

Selanjutnya, mengembangkan keislaman mulai dari ibadah praktis, pemahaman dan penguasaan keagamaan dan dakwah Islam.

YPI RJ melihat setiap individu punya kewajiban menyampaikan kebenaran agama kepada siapapun.

Sementara itu soal kepemimpinan di YPI RJ bahwa siswa harus dibekali dengan kemampuan dan keilmuan tentang kepemimpinan dan bersosialisasi dengan masyarakat, sebut Ultra menambahkan.

“Karenanya, kita berharap, revisi visi dan misi YPI RJ akan memberikan corak pendidikan yang akan dilakukan di masa datang melalui kelompok kajian strategis diharapkan dapat memberikan percepatan dalam penyerapan teknologi digital, kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing, pemahaman dan pengamalan agama serta kepemimpinan,” pungkasnya. (h/zkf)      Layouter: Rahmi

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

AGAM & BUKITTINGGI

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

13

Hama Kera Mewabah di Garagahan AGAM,HALUAN — Hama kera mewabah di Jorong III Garagahan, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung. Hewan itu merusak tanaman warga sehingga produksi menurun.

Agam Targetkan 2018 Nilai SAKIP “BB” AGAM, HALUAN - Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari B menjadi BB, untuk penilaian 2018.

Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Welfizar, Senin (19/2) saat dikonfirmasikan, mengatakan untuk SAKIP 2017 penilaiannya dilakukan pada 2018, dan Agam berharap bisa naik tingkat menjadi BB. “Nilai B sudah diperoleh pada tahun 2016 dan 2017. Untuk mendapatkan BB pada tahun ini tentu kita harus melakukan evaluasi dan perbaikan, seperti dokumen Rencana Strategis SOPD, dan Perjanjian Kinerja SOPD,” jelasnya.

Untuk itu, pihaknya bersama tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), akan memberikan pelatihan atau coaching kepada seluruh Kepala OPD yang akan digelar pada tanggal 21 Februari sampai 23 Februari 2018.

Menurutnya, asistensi itu dilaksanakan dalam rangka untuk perbaikan dan penyem purnaan pelaporan SPM dan SAKIP. “Asisten si diharapkan bisa diikuti dengan baik oleh para peserta, dan hal-hal yang perlu penyem purnaan dan perbaikan, nantinya bisa ditanyakan langsung ke narasumber.

Kegiatan tersebut bertujuan mening katkan sumber daya aparatur pemerintah dalam mengaplikasikan penerapan sistem pertanggungjawaban yang terukur, jelas, dan berlegitimasi.

SAKIP, kata dia merupakan langkah strategis untuk menata pengelolaan keuang an dan pertanggungjawaban yang berbasis kinerja, sebagai implementasi terhadap tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk berkinerja yang akuntabel, yang mengarah pada dimensi perubahan Reformasi Birokrasi. (h/ks)

KSBS Sangat Penting Bagi Siswa AGAM,HALUAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam terus mensosialisasikan pengurangan risiko bencana (PRB) kepada seluruh masyarakat Agam, terutama di kalangan siswa yang selalu siaga melalui pembentukan Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (PK) Yunai di.S, Selasa (20/2) di Lubuk Basung.

Siswa sebagai komunitas pembelajar yang komit akan budaya aman dan sehat, sadar akan risiko, memiliki rencana yang matang serta siap merespon situasi lingkung an itulah yang disebut Sekolah yang tangguh. “ Hal ini terus ditekankan baru- baru ini juga dijelaskan di SMP Negeri 2 Palupuh, Senin (19/2) di Nagari Nan Tujuah,” katanya Menurutnya, Sekolah siaga bencana itu di mana warga sekolahnya memiliki kemampuan untuk mengelola risiko bencana di lingkungannya.

“Mengapa penting rencana kesiapsiagaan?

Karena kesiapsiagaan itu adalah memperkecil risiko bencana yang terjadi. Kesiapsiagaan menjadi acuan bagi segenap warga sekolah, dalam menuju sekolah siaga,” kata Kabid PK. Kepala Pelaksana BPBD Agam Mhd. Luthfi melalui Kabid PK berharap kepada seluruh siswa untuk peduli dengan segala hal.

Peduli akan sampah, peduli dengan teman, peduli dengan guru dan masyarakat, sampaisampai kita itu harus peduli dengan bencana.

Untuk itu sebelum terjadi bencana perlu beberapa persiapan yang harus diketahui dan dilaksanakan oleh semua warga sekolah. Kepada pengurus OSIS di bawah bimbingan pembina dan kepala sekolah segera rapatkan dan susun kegiatan peduli bencana.

Nanti pihak BPBD dan instansi terkait akan memberikan pembekalan kepada siswa dan pelaksana kelompok siaga bencana sekolah. Satgas badan penanggulangan bencana BPBD Agam akan selalu melakukan sosialisasi pengurangan risiko bencana.

Sosialisasi difokuskan di kalangan masyarakat umumnya dan masyarakat di kalangan siswa termasuk di kalangan siswa melalui KSBS. Kepada siswa setelah terbentuknya KSBS, segera menyusun program kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. (h/yat)

www.harianhaluan.com

Tanaman yang dirusaknya merupakan sumber pendapatan ekonomi masyarakat setempat seperti kelapa, jengkol, petai, durian, manggis dan jagung.

Wali jorong setempat Syafrinal menyatakan, populasi hewan tersebut berkembang cukup pesat dalam 5 tahun terakhir. “Sekarang kawanan kera tersebut telah berani masuk ke perkampungan merusak tanaman warga, akibat seranganya banyak buah tanaman yang busuk dan harus dipetik muda oleh pemiliknya,” kata Syafrinal.

Masyarakat telah berusa-

HAMA KERA – Hama kera mewabah di Jorong III Garagahan, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung.

Forikan Agam Terus Dorong Konsumsi Ikan AGAM, HALUAN- Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Kabupaten Agam, mendorong peningkatan konsumsi ikan yang ada di tiap nagari melalui keikutsertaan lewat perlombaan Ketua Forikan Nagari, Selasa (20/ 2) di Aula Bappeda Agam.

Hadir pada kesempatan itu, Ketua dan Wakil Ketua Forikan Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri dan Ny. Candra Trinda Farhan, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Agam, Ermanto, Ketua Dharmawanita Agam, Ny. Eva Martias Wanto, Ketua Forikan kecamatan dan nagari serta penilik Paud dari masing-masing utusan kecamatan.

“Kita ingin para ketua forikan turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat kita, jangan sampai tidak ada yang tidak tahu tentang manfaat kosumsi ikan,” pinta istri orang nomor satu itu,” kata

Ketua Forikan Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri.

Melalui lomba tersebut ia juga menginginkan para ketua forikan kecamatan dan nagari bisa berbagi informasi dan ilmu tentang bagaimana meningkatkan konsumsi ikan di tengah masyarakat.

Ny. Vita menyebutkan, sejak terbentuknya Forikan pada tahun 2012 dan dikukuhkannya pengurus Forikan yang baru tahun 2018, sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Salah satunya lomba ketua forikan tingkat nagari serta lomba sekolah Paud.

“Dengan harapan bagi yang menang nanti bisa membawa nama besar Kabupaten Agam ke tingkat provinsi dan akan dibawa nanti saat acara Forikan tingkat nasional,” pinta Ny. Vita didampingi Wakil Ketua Forikan Agam, Ny. Candra Trinda Farhan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Agam, Ermanto, mengatakan siap mendukung penuh kegiatan forikan dalam rangka memasyarakatkan makan ikan.

Menurutnya, sebelum terbentuknya Forikan pada 2012 tingkat kosumsi ikan masyarakat cukup memprihatinkan, yaitu 18 kg perkapita pertahun, sedangkan nasional 36 kg perkapita pertahun.

Salah satu bentuk dukungan itu, pihaknya sudah cetak kolam seluas 20 hektar sejak 2012 dan 10 juta benih ikan yang disebarkan di nagari-nagari.

“B er kat s emangat d an kerjasama dari seluruh elemen dalam mensosialisasikan gemarikan, tingkat kosumsi ikan sudah mencapai 33,15 kg perkapita pertah un, semoga terus meningkat” katanya. (h/ yat)

ha menghalau kawanan kera yang jumlahnya banyak agar keluar dari areal pertanian dengan menggunakan anjing namun tidak berhasil, sehingga masyarakat meminta bantuan kepada Perbakin Agam untuk melakukan perburuan.

Sementara hal yang sama juga dialami warga jorong Koto Tinggi nagari Ampek Koto kecamatan Palembayan.

“Di sini, selain kera, beruk dan babi juga menyerang tanaman warga, terutama yang berada pada pinggiran hutan,” kata Wendi salah se orang warga setempat. (h/ks)

Orang Tua Sekdako Bukittinggi Berpulang BUKITTINGGI, HALUAN — Pemko Bukittinggi turut berduka cita atas meninggalnya H. Umar Bin Ibrahim Sutan Sinaro, orang tua dari Sekdako Bukittinggi Yuen Karnova. Almarhum meninggal pada Selasa (20/2), pukul 06.00 WIB di Rumah Sakit Ibnu Sina Yarsi.

“Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, kami turut berduka atas meninggalnya orang tua Sekda Yuen Karnova. Semoga amal ibadah beliau semasa hidup diterima Allah SWT dan diampuni dosa-dosanya,” ujar Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias.

Ramlan berharap, hendaknya keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan iklas menerima musibah ini.

Karena pada hakikatnya manusia akan kembali kepada sang pencipta Allah SWT. Sementara itu Sekdako Yuen Karnova menyampaikan, atas nama ahli waris pihak keluarga meminta maaf atas segala kesalahan

almarhum semasa hidupnya.

Semoga almarhum terhindar dari azab kubur dan diterima di sisi Allah SWT. Menurut Yuen, sebelum menghembuskan nafas terakhir, almarhum sudah cukup sering dirawat di rumah sakit. Terakhir almarhum dirawat di Rumah Sakit Yarsi Ibnu Sina Bukittinggi semenjak 10 hari yang lalu.

“Sebelumnya almarhum memang ada gejala penyakit paru-paru yang membuat beliau sesak nafas. Almarhum disalatkan di Masjid Istiqamah Surau Kamba dan dikebumikan di Pandam Pekuburan Keluarga,” ungkap Yuen.

H. Umar Bin Ibrahim Sutan Sinaro meninggal dalam usia 81 tahun. Almarhum meninggalkan delapan anak, lima laki-laki dan tiga perempuan.

Sekretaris Daerah Yuen Karnova adalah anak tertua almarhum. Sementara istri almarhum juga telah me ninggal dunia pada tahun 2007 lalu. (h/tot)

Bantuan untuk Yuliana Terus Berdatangan AGAM, HALUAN-Setelah ham pir dua bulan, akhirnya berbagai bantuan mulai berdatangan untuk Yuliana (85), yang saat ini dirawat salah seorang warga Dusun Rimbo Nunang, Jorong I Bancah Taleh, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Erlindawati (45).

Bantuan dimaksud, seperti sembako dan pampers dari Dinas Sosial, bantuan konsumtif dari Baznas Agam sebesar Rp300 ribu per-bulan, dan bantuan pampers dari warga setempat.

Wali Nagari Garagahan, Firmandaus, S.Ag, mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan untuk nenek Yuliana, begitu juga kepada warga yang bersedia suka rela merawatnya.

Firmandaus menjelaskan, Yuliana dulunya memang warga Dusun Rimbo Nunang, Jorong I Bancah Taleh, setelah menikah puluhan tahun lalu, Yuliana ikut dengan suaminya ke Pariaman, sekaligus berstatus warga Pariaman. Saat ini suaminya sudah meninggal.

“Entah apa penyebabnya, Yuliana diantar pihak suaminya ke Rimbo Nunang, dan

ditinggal di Pos Ronda, sehingga warga bertanya-tanya siapa wanita tua yang tengah termenung di Pos Ronda tersebut,” ujarnya.

Warga pun menghampiri sembari menanyakan asalusulnya, tetapi saat itu nenek Yuliana sulit diajak berkomunikasi, karena sudah mulai pikun.

“Pada akhirnya, Yuliana menyebutkan bahwa ia dari

Pariaman, dan diantar ke Rimbo Nunang, Bancah Taleh, ke tempat keluarga. Tetapi kita tidak mengetahui siapa keluarganya,” kata Firmandaus.

Setelah ditelusuri, dan bertanya kepada orang tua di jorong tersebut, akhirnya ada yang mengenal Yuliana, dan mengakui bahwa ia merupakan warga Dusun Rimbo Nunang, Bancah Taleh.

“Karena melihat tidak ada

keluarga yang menjemput, warga setempat yaitu Erlindawati merasa kasihan, sehingga Yuliana diberi makan dan minum di Pos Ronda itu agar tidak kelaparan, pada akhirnya dibawa kerumah untuk dirawat,” ujar Firmandaus menjelaskan.

Sedangkan Erlindawanti mengatakan, sebelum dibawa ke rumahnya, ia sempat merawat Yuliana di Pos Ronda bebe-

Yuliana di rumah warga yang merawatanya, di Dusun Rimbo Nunang, Jorong I Bancah Taleh, Nagari Garagahan, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Erlindawati (45).

 Redaktur: Atviarni

rapa hari. Karena kasihan tinggal di Pos Ronda tanpa sehelai selimut, ia memutuskan membawa sang nenek ke rumah untuk dirawat, dan suaminya pun menyetujui.

“Awalnya nenek Yuliana susah diajak berkomunikasi, karena faktor umur yang sudah mulai lanjut, dan secara perlahan-lahan, saya bisa mengajaknya berbicara, meskipun agak sulit dipahami,” ujarnya.

Ia mengaku tidak keberatan untuk merawatnya, karena nenek Yuliana belum menemukan siapa familinya di Dusun Rimbo Nunang, begitu juga sebaliknya. Belum ada warga yang datang untuk menjemput nenek tersebut.

Saat ini kondisi nenek Yuliana sangat memprihatinkan, karena untuk buang air kecil dan besar saja ia tidak mengetahui, bahkan untuk berdiri saja ia tidak bisa, apalagi untuk mandi,” jelasnya.

Tetapi, dengan sudah ada bantuan pampers dari Pemkab Agam dan Baznas Agam, Erlindawati tidak lagi susah untuk merawat sang nenek, begitu juga dengan biaya makannya, yang ditanggung Baznas Agam setiap bulan. (h/amc)

 Layouter: Yohanes

14

NASIONAL

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

HINGGA JANUARI 2018

Utang Pemerintah Dekati Rp 4.000 T JAKARTA, HALUAN — Total utang pemerintah pusat hingga akhir Januari 2018 mencapai Rp 3.958,66 triliun. Artinya, utang pemerintah mendekati Rp 4.000 triliun.

Habib Rizieq Batal Pulang ke Indonesia JAKARTA, HALUAN — Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan, tersangka kasus dugaan pornografi Habib Rizieq Shihab tidak akan pulang dari Tanah Suci Makkah ke Indonesia pada Rabu 21 Februari 2018.

Argo mengatakan, informasi mengenai batalnya jadwal kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu diperoleh dari internal polisi yang kemudian diperkuat dari pernyataan pihak pengacara Habib Rizieq.

“Kita dapat informasi beberapa media kedatangan Rizieq dibantah, pengacara juga membantah, tidak akan pulang tanggal 21 Februari, dari informasi yang kita peroleh tidak akan datang ke Indonesia,” ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Mantan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Timur itu tidak menyebutkan alasan Habib Rizieq mengurungkan niatnya pulang ke Indonesia.

Padahal, semula dikabarkan yang bersangkutan akan pulang pada Rabu 21 Februari dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Meski begitu, polisi tetap menyiapkan pasukan yang siap mengamankan area Soetta, Tangerang, Banten. Mengingat, kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia itu dikabarkan akan dijemput oleh ribuan massa, khususnya Alumni 212. “Bila pulang tetap kita siapkan pola pengamanan, tapi pastikan dulu kepulangannya benar atau tidak, kalau tidak benar untuk apa dilakukan penjemputan,” pungkasnya. (h/okz)

Presiden Minta Polri Terus Buru Pelaku JAKARTA, HALUAN — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk terus memburu pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang diperkirakan berjumlah dua orang.

Kepala Negara menegaskan komitmennya mendesak Polri menangkap pelaku sampai kapan pun. “Saya akan terus kejar di Kapolri, di Polri agar kasus ini menjadi tuntas, siapapun pelakunya sampai saat ini akan kita kejar terus Polri,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Jokowi mengaku senang mendengar kabar bahwa Novel Baswedan akan kembali ke Tanah Air setelah sepuluh bulan mendapatkan perawatan di Singapura. Dia menganggap hal yang patut disyukuri jika nantinya Novel dapat kembali bekerja di lembaga antirasuah setelah kembali ke Indonesia. “Ya kita bersyukur alhamdulilah, Pak Novel Baswedan sudah sembuh dan sudah kembali ke Tanah Air. Saya kira kalau nanti Pak Novel bisa bekerja kembali lagi ke KPK, ya patut kita syukuri,” ujar Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan bahwa Novel Baswedan akan kembali ke Indonesia pada Kamis 22 Februari 2018 setelah mendapatkan operasi lanjutan di bagian matanya. Novel telah diperbolehkan untuk melakukan rawat jalan dari pihak rumah sakit. (h/okz)

www.harianhaluan.com

LANTIK DUBES — Presiden Joko Widodo kanan melantik 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkedudukan Penuh LBBP di Istana Negara, Jakarta, Selasa 20 Februari 2018. IST

Masyarakat Didorong Gugat UU MD3 ke MK JAKARTA, HALUAN — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yassona H. Laoly menegaskan, bahwa pemerintah tidak pernah mengusulkan sejumlah pasal yang menuai kritikan di kalangan masyarakat terkait pengesahan UU MD3.

Sedikitnya terdapat tiga pasal ýyang menuai perdebatan publik, di antaranya Pasal 73 yang mewajibkan Polri melakukan pemanggilan paksa atas permintaan DPR. Pasal 122 huruf K yang dapat mempidanakan orangorang yang menghina DPR dan anggota DPR, serta Pasal 245 yang menyepakati bahwa pemeriksaan wakil rakyat harus dipertimbangkan MKD sebelum dilimpakan ke Presiden.

“Sama sekali bukan usulan pe-

merintah, ini produk berdua melalui perdebatan kencang, satu tahun ini lho enggak jadi-jadi ini barang,” kata Yasonna di Kompleks Istana kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/20/2018).

Sebaliknya, kata Yasonna, justru pemerintah mendorong agar masyarakat mengugat UU MD3 ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, uji materi tersebut terlebih dahulu didaftarkan setelah UU MD3 ini disahkan.

Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dapat dipastikan tidak akan menandatangi ýhasil dari RUU UU MD3 tersebut. “ýSaya persilakan teman-teman menggugat tapi setelah jadi UU. Jangan digugat sebelum jadi UU nanti batal.

Kemarin saat keluar dari paripurna

silahkan gugat di MK,” jelasnya.

Meski demikian, politisi PDI Perjungan itu menolak bila pemerintah kecolongan terkait sejumlah pasal yang telah disahkan lembaga legislatif tersebut. Sebab, ýpemerintah hanya ingin adanya penguatan dalam pasal yang dapat mempidanakan pihakpihak yang menghina parlemen.

“Kita juga dalam hal ini ada kecenderungan menarik. Ketentuan sangat liberal kadang-kadang, janganlah, kebebasan yang sebebas-bebasnya itu bukan kebebasan. Harus ada koridor yang harus kita jaga, bahwa DPR perlu perlindungan dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Nggak usah terlalu hebohlah, uji saja di MK,” pungkasnya. (h/okz)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (20/2/ 2018), utang tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp 752,38 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp 3.206,28 triliun.

Lebih rinci dari sisi pinjaman, pinjaman luar negeri totalnya Rp 746,64 triliun. Pinjaman luar negeri tersebut terdiri dari pinjaman bilateral Rp 318,81 triliun, multilateral Rp 384,07 triliun, komersial Rp 42,59 triliun, dan suppliers Rp 1,17 triliun.

Sementara, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 5,74 triliun.

Dari SBN, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp 3.206,28 triliun. Itu terdiri dari denominasi rupiah Rp 2.330,65 triliun dan dalam valuta asing (valas) Rp 875,65 triliun.

Pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang tercatat Rp 13.588,80 triliun membuat rasio utang terhadap PDB saat ini mencapai 29,1%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sudah menarik pinjaman sebesar Rp 21,4 triliun pada Januari 2018.

“Untuk defisit realisasi pembiayaan, sampai dengan Januari kita sudah realisasi untuk pembiayaan utang adalah Rp 21,4 triliun,” kata dia.

Pinjaman tersebut terdiri dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 15,5 triliun atau 3,74 persen dari yang ditargetkan dalam APBN. Kemudian, berasal dari penarikan pinjaman neto sebesar Rp 5,9 triliun.

Meski begitu, Sri Mulyani menuturkan, jumlah pinjaman tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Januari 2017, realisasi pembiayaan utang Rp 82,1 triliun.

“Bandingkan dengan realisasi tanggal 31 Januari 2017, pembiyaan utang mencapai Rp 82,1 triliun,” ujar dia. (h/dtc)

Ada Peredaran Narkoba di 36 Diskotek di Jakarta JAKARTA, HALUAN — Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Budi Waseso (Buwas) menyebut ada 36 tempat hiburan malam di Jakarta yang terindikasi terkait peredaran narkoba. Dia menyebut telah membuktikan temuan itu.

“Saya membuktikan bahwa 36 tempat (hiburan malam) yang saya cek dengan saya menggunakan orang lain membeli narkoba di diskotek itu, terbukti,” kata Buwas di kantornya, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (20/2/2018).

Buwas mengatakan 36 tempat hiburan malam itu tersebar di seluruh Jakarta. Namun dia enggan

menyebut secara detail 36 tempat hiburan malam tersebut.

“Yang sudah saya buktikan dari 81 (tempat hiburan malam) itu saya ambil random dari Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat,” kata dia.

Buwas berjanji segera mengungkapkan ke-36 tempat hiburan malam yang terindikasi ada peredaran narkoba. Namun dengan syarat, Pemerintah Provinsi DKI berkomitmen menutup tempat hiburan itu nantinya.

“Ya sudah saya tangani itu.

Saya akan terus dalami. Kalau ada komitmen dari Pemda (DKI) kalau itu pasti ditutup,

saya kasih tahu. Kalau nggak akan ditutup saya nggak kasih tahu,” ujar Buwas.

Sebab, Buwas menganggap, selama tidak ada komitmen dari pejabat negara untuk memerangi narkoba, permasalahan tidak akan selesai. “Jadi ini juga untuk perhatian kepada kita semua. Kalau kita tidak ada komitmen maka ya tidak akan pernah selesai,” imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI telah menegur dan menutup beberapa tempat hiburan malam. Tempat hiburan malam yang telah ditutup di antaranya Diskotek Eksotis dengan dua kali reko-

mendasi, Diskotek Pujasera dengan dua kali rekomendasi, Diskotek Diamond, hingga Diskotek MG. Selain ditutup, ada beberapa tempat yang telah diberi teguran keras oleh Pemprov DKI. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sempat mengatakan tak ragu menyebutkan sejumlah tempat hiburan malam yang harus segera m engambil langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba.

“Illigals (Hotel and Club), Tematik (kar aoke), Golden Crown (diskotek), dan Classic (Hotel), B’Fashion Club, Happy

Puppy (karaoke), Travel (Hotel), New Monggo Mas, Bandara (Diskotek), Kota Indah (karaoke), dan Top 1 (diskotek),” ungkap Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Saat itu, Sandiaga mengaku sengaja menyebutkan tempattempat hiburan malam yang terindikasi sebagai tempat peredaran narkoba dan telah mendapat teguran keras itu. Hal itu dilakukan agar pelaku usaha tempat hiburan malam segera mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan narkoba di tempatnya. (h/dtc)

 Redaktur: Nova Anggraini     Layouter:Syamsul Hidayat

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Kanpel Revitalisasi Pelabuhan Makobar BATAM, HALUAN — Dalam rangka mendukung kegiatan industri di Kota Batam, Kantor Pelabuhan (Kanpel) BP Batam akan merevitalisasi pelabuhan logistik Makobar yang terletak di sebelah utara Pelabuhan Batuampar.

“Batam harus punya satu enter logistik untuk mensuport industri. Kita coba optimalkan yang di Makobar, akan kita average dan meningkatkan kapasitas logistik juga infrastrukturnya,” ujar Kepala Kanpel BP Batam, Nasrul Amri Latif, Senin (19/2).

Menurutnya kondisi Pelabuhan Makobar sekarang kurang memadai sehingga perlu dilakukan pengembangan, dengan cara perbaikan kontruksi.

Tujuannya agar kapal-kapal berukuran besar seperi LCT dan Panama bisa bersandar disana.

“Jadi hari ini kalau kita menekan biaya logistik dari Indonesia ke Singapura ya kita naikkan skala ekonominya, paling tidak kapal jenis Panama bisa bersandar di Batam,” sampainya.

Keinginan Kanpel BP Batam merevitalisasi Pelabuhan Makobar diperkuat dengan kejadian beberapa waktu lalu, dimana kapal pengangkut granit dan material bangunan dari Tanjungpinang, hampir tenggelam di perairan Kabil.

Tugboat dan tongkang yang diangkutnya terpisah akibat ombak tinggi.

“Keunggulan pelabuhan Makobar sendiri terletak di teluk jadi lebih aman, jadi tidak ada goncangan ombak yang signifikan, kalau ditempat lain goncangannya lumayan tinggi,” sampai Nasrul.

Sebenarnya fungsi utama dibangunnya Pelabuhan Makobar memang untuk tempat bongkar muat barang, hanya saja belum layak digunakan sebagai tempat bersandar kapal-kapal besar. Maka itu akan dijadikan sebagai pelabuhan spesial.

Menurut Nasrul, dalam pengembangan Pelabuhan Makobar tinggal proses perataan serta penambahan infrastruktur, sedangkan dari sisi anggaran diperkirakan akan menghabiskan Rp2 miliar sampai Rp3 Miliar. Ditergetkan akan rampung pengerjaan pada tahun 2018 akhir. (h/hk)

RIAU DAN KEPRI

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

15

ATASI MASALAH KEKERINGAN DI LINGGA

Pemkab-PDAM Diminta Serius LINGGA, HALUAN — DPRD Kabupaten Lingga khususnya Komisi II meminta kepada pemerintah daerah dan PDAM setempat agar serius mengatasi persoalan air di Lingga yang setiap tahunnya masih saja dilanda kekeringan.

“Kita minta Pemkab dan PDAM serius. Tiap tahun kita masih saja disibukkan dengan persoalan kekeringan air,” kata Ketua Komisi II DPRD Lingga, Said Agusmarli, Senin (19/2).

Ia menilai perosalan tersebut sudah tidak seharusnya terjadi, mengingat sumber air di Lingga cukup melimpah dan cukup

mengantisipasi apabila kekeringan di kala musim kemarau.

“Persoalan ini seharusnya sudah diantisipasi pemerintah daerah sebelumnya. Masa kita dari tahun ke tahun masih saja sibuk air kering. Kita boleh lihat begitu banyaknya sumber mata air yang kita miliki. Ini cuma

cara pengelolaanya saja yang belum maksimal,” ungkap pria yang akrab disapa Agus ini.

Agus mengatakan, pihaknya juga telah melakukan upaya dan langkah-langkah terkait permasalahan itu. Yaitu dengan melaksanakan hearing bersama PDAM, begitu juga Pemkab Lingga yang dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP).

Dalam hearing tersebut DPRD meminta kepada Pemkab dan PDAM Lingga untuk

mencari solusi secepat mungkin terhadap kekeringan sekaligus mengatasi apa yang menjadi keluhan masyarakat.

“Ada beberapa poin yang kita minta dari hasil hearing ini.

Pertama solusi jangka pendek dan menengah. Kemudian perbaikan bak penampungan (DAM) yang diakui PDAM bocor. Perluasan lubuk atau sumber air dan terakhir solusi jangka panjang yang dalam hal ini kita minta dibangunkan waduk, agar kedepan persoalan air tidak terjadi lagi. Ini semua akan kita fasilitasi,” jelas Agus.

Kemudian pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) IV di Batam terkait persyaratan pembangunan waduk.

“Untuk pembangunan waduk syaratnya harus disiapkan Fisability Study (FS)-nya, kemudian perizinan dan pembebasan lahan. Terkait perbaikan karena DAM yang dimiliki PDAM masih milik Pemerintah Pusat yang dibangun melalui APBN, kita minta Pemkab surati Satkernya yang ada di provinsi,” tutup Agus. (h/hk)

Bendera Terbalik di Samsat Lingga LINGGA, HALUAN — Sebagai manusia tentu tidak luput dari kesalahan dan kekhilapan. Hal inilah yang terjadi pada Tarmizi (36) Tenaga Harian Lepas (THL) di Kantor Samsat Lingga yang khilaf mengibarkan bendera merah putih terbalik di Kantor Samsat Lingga, Senin (19/2) yang sempat menjadi viral di sosial media.

Menurutnya, 11 tahun mengabdi, tidak pernah terfikir olehnya saat ini menjadi perhatian publik karena ketidaksengajaan memasang bendera merah putih yang menjadi pekerjaannya selama 11 tahun.

“Saya tidak sadar saat memasang bendera tersebut. Tidak ada unsur kesengajaan atau hal lainnya. Atas kejadian ini saya sudah membuat surat pernyataan bahwa pemasangan bendera terbalik tersebut dilakukan secara tidak sengaja atau ada unsur lain,” kata Tarmizi kepada Haluan Kepri, Senin (19/2).

Pria yang memiliki satu anak ini mengaku, tidak menyadari kalau bendera yang dipasang saat itu terbalik. 11 tahun bertugas menjadi pemasang bendera di Kantor Samsat membuatnya tidak begitu memperhatikan kondisi bendera yang dipasang terbalik.

“Pukul 06.30 WIB saya datang ke kantor.

Setelah bersih-bersih di dalam kantor langsung memasang benbera. Kira-kira 15 menit ada masyarakat yang memberitahu bahwa bendera terbalik,” kata Tarmizi.

Atas kejadian ini, ia telah membuat surat pernyataan bahwa pemasangan bendera terbalik tidak dilakukan secara sengaja. Tidak ada unsur untuk menghina apalagi melecehkan bendera merah putih.

“Saya minta maaf atas kesalahan ini. Saya berjanji tidak akan mengulanginya,” imbuhnya. Sementara menurut Kepala Samsat Lingga, Raja Ghazali, kejadian itu dikarenakan kelalaian yang dilakukan penjaga kantor. (h/ hk)

PULAU BINTAN — Pulau Bintan menawarkan banyak sekali tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi. Salah satu tempat yang menjadi tujuan utama para turis adalah Bintan Resort yang menyajikan keindahan pantai super indah dengan luas sekitar 23.000 hektar. IST

FKPP Kundur Tertibkan Gepeng KARIMUN, HALUAN — Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (FKPK) Kundur menertibkan gelandangan, pengemis (gepeng) dan pengamen di wilayah hukum Polsek Kundur, Minggu (18/2) malam.

Penertiban yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB dan berakhir pukul 22.30 WIB tersebut berhasil mengamankan tiga orang pengamen di lokasi berbeda.

Ketiganya, kemudia digelandang ke Mapolsek Kundur untuk pendataan. Ketiga pengamen yang diamankan itu diantaranya, Amir Hamzah asal Tembilahan, dia diamankan saat tengah mengamen di Akau yang menjadi pusat keramaian Tanjungbatu Kota. Sementara, dua pengamen lainnya yakni pasangan Syahrul Rahmanto dan Meli Hartanti asal Tembilahan, Kabupaten Meranti, Riau diamankan saat tengah berada di Wisma Abang Adek.

Kapolsek Kundur Kompol Wisnu Edhi Sadono mengatakan, operasi penertiban geladangan, pe-

ngemis dan pengamen itu dilaksanakan untuk menertibkan wilayah Kundur menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat Kecamatan Kundur yang akan dilaksanakan pada waktu dekat. Kegiatan tersebut dipimpin Camat Kundur Saipol dan juga dihadiri Danramil 03 Kundur, Mayor Art Slamet Wahyudi.

“Penertiban gelandangan, pengemis dan pengamen yang dikenal dengan cipta kondisi ini melibatkan 20 orang personel dari berbagai instansi. Rinciannya, sebanyak 8 personel berasal dari Polsek Kundur, 9 personel dari Satpol PP Kecamatan Kundur dan 3 personel berasal dari Koramil 03 Kundur. Setelah melaksanakan apel pasukan, tim bergerak melakukan penertiban ke titik yang telah ditentukan,” ungkap Wisnu.

Kata Wisnu, ketiga pengamen yang berhasil diamankan tersebut kemudian didata di Mapolsek Kundur. Disana, ketiganya diberi himbauan untuk tidak melakukan perbuatan mengamen lagi.

Mereka juga disarankan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Setelah menjalani pemeriksaan di Mapolsek Kundur, FKPK Kundur menyarankan ketiganya untuk kembali ke kampung halaman masing-masing.

Bukan hanya di Tan-

jungbatu, keberadaan pengemis, pengamen dan gelandangan lebih marak di Karimun. Hampir di setiap persimpangan lampu merah, mereka terlihat mangkal. Mereka memanfaatkan lampu merah untuk menengadahkan tangan kepada setiap pengendara, baik roda dua maupun roda empat yang berhenti.

Lembaran demi lembaran rupiah mereka t erima dari para pengendara.

Keberadaan pengemis, pengamen dan anak jalanan di Karimun mendapat perhatian serius dari Pemkab Karimun. Bahkan, Bupati Karimun Aunur Rafiq sudah berulang kali angka bicara soal fenomena sosial ini. Bupati Rafiq menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun untuk tidak mudah memberi dalam bentuk apapun kepada pengemis. Kecuali memang kepada anak yatim piatu, fakir miskin yang sudah jelas keberadaannya dan layak dibantu.

“Kita bukan melarang orang untuk memberikan bantuan, tapi kalau memberikan bantuan kepada pengemis rasanya kurang tepat.

Karena, sejatinya para pengemis itu bukanlah orang miskin yang layak dibantu. Pendapatan mereka bukan sedikit. Kalaupun ingin menyalurkan bantuan, lebih baik berikan kepada anak yatim, fakir miskin yang jelas keberadaannya,” ungkap Rafiq belum lama ini. (h/hk)

Disdik Data Guru SMAN/SMKN TANJUNGPINANG, HALUAN — Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri saat ini terus melakukan pendataan jumlah guru yang mengajar di tingkat Sekolah Menegah Atas Negri (SMAN) dan Sekolah Menegah Kejuruan Negri(SMKN).

Pendataan atau penginventarisir jumlah guru tingkat SMAN/SMKN ini dilakukan untuk langkah antisipasi kekurangan guru di Provinsi Kepri. “Saat ini masih dalam proses pendataan jumlah guru-guru,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri Arifin Nasir, Senin (19/2).

Arifin menuturkan berdasar hasil yang telah pihaknya terima saat ini jumlah guru disetiap sekolah belum merata. Ada sekolah yang memiliki kelebihan guru bahkan ada sekolah yang asih kekurangan.

“Untuk itu, melalui inventarisir ini pihaknya akan memindahkan guru di sekolah yang memiliki jumlah gurunya lebih ke sekolah yang kekurangan guru,” tegas Arifin kembali.

Pemindahan guru inipun, jelasnya juga memperhatikan berbagai kondisi dan hal baik itu domisili jarak tempat tinggal dari sekolahan juga lainnya.Hal ini dilakukan lanjut Arifin guna agar perpindahan tidak mempengaruhi kinerja dalam mengajar.

“Saat ini kami juga memfokuskan untuk menginventaris guru yang nantinya mengajar di dua sekolah yang akan di bangun di Kota Batam dan Karimun. Karena sekolah bisa beroperasi jika sudah ada gurunya ini yang kami prioritaskan,” tegas Arifin. (h/hk)

WAKO BATAM BERI ULTIMATUM

ASN Dilarang Masuk Klub Malam BATAM, HALUAN — Walikota Batam, Muhammad Rudi memberikan ultimatum agar seluruh ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, tidak masuk ke klub malam.

Apabila nanti ketahuan dan ditemukan, Rudi ultimatum adanya sanksi tegas.

“Ingat, tak ada satupun pegawai Pemko yang boleh masuk ke klub malam. Tidak terkecuali saya, Wakil Walikota, Kepala OPD, dan lain-

STNK BA 5121 NG atas nama Wismiriadi, hilang di Padang Panjang. Bagi yang menemukan harap lapor ke Pos Polisi terdekat www.harianhaluan.com

nya,” kata HM Rudi, saat apel gabungan di lapangan Engku Puteri, pekan lalu.

Menurutnya, meskipun ASN tersebut berada di luar jam kerja, namun si ASN itu tetap memiliki sebuah tanggungjawab, dan sebuah kewajiban moral yang mengikat. Sehingga ASN tak dapat seenaknya, meskipun sudah pulang ke rumah.

“Dari awal, sebetulnya kita telah melarang para Pegawai Pemko ini masuk ke tempat yang tak pas. Hal itu karena ada aturannya maupun tata tertib sebagai ASN yang harus diikuti, maupun ditaati secara keseluruhan,” papar Rudi.

Dan aturan tersebut, imbuhnya, tetap melekat sampai ASN pensiun. “Maka harus patuh pada aturan ASN-nya, bukan berarti di luar jam

kerja mereka boleh tidak patuh,” tegas Rudi.

Sebab itu, sebut Rudi, meminta kepada Satpol PP selaku penegak Perda di Pemko Batam ini, agar melakukan satu pengawasan dilapangan. “Sekaligus dalam waktu dekat, akan dibentuk sebuah tim Pengawasan dan Pengendalian ASN Pemko Batam, langsung dibawah Sekda Kota Batam, Bapak Jefridin,” sebut Walikota.

Apabila ada ASN yang masih melanggar, ucap Rudi mengingatkan, maka pihak bersangkutan itu diberikan sanksi yang tegas, sesuai dengan perbuatan, dan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan Informasi yang diperoleh, aturan dan kebijakan diambil setelah Walikota Batam mengetahui

banyaknya pemasalahan narkoba di Kota Batam dengan menyusul ditangkapnya kapal Sunrice Glory bermuatan narkotika jenis sabu seberat 1,1 ton.

“Informasi penangkapan Kapal Sunrice Glory itu sangat menakutkan. Maka kita harus mulai dari kita dulu sebelum terlanjur. Saya ingatkan, itu tidak ada gunanya,” kata Rudi.

Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Rudi berpesan untuk melakukan hal serupa bagi anak usia sekolah. Ia minta Dinas Pendidikan membuat sistem untuk pengawasannya.

“Khusus anak-anak sekolah, coba bikin sistem. Bagaimana caranya supaya dapat kita kontrol. Harus dapat kita selamatkan mereka sebagai generasi penerus kita,” tukas Rudi. (h/hk)

 Redaktur: Afrianita Layouter: Luther

16

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

SENGGANG

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RAFDI MERI SYARIF

Organisator yang Agamais “Jalan juang adalah ranah pengabdian yang membentang luas tanpa batas” (Rafdi Meri)

IR. RAFDI MERI SYARIF lahir di Batu Taba, 1 Mei 1964. Jebolan Fakultas Peternakan Universitas Andalas (Unand) ini bukan wajah

asing lagi ba gi hampir sebagian besar ma syarakat Kota Padang Panjang.

Ayahnya, almarhum Muhammad Syarif Pakiah Mangkudun, adalah alumni Sumatera Thawalib, Par abek, dan Thawalib Jaho, P adang Panjang. Sedangkan ibunya, Hj. Rosmanidar Ahmad, adalah Alumni dan pengajar di Kuliyyatul Mualimat El Islamiah, Diniyyah Putri, Padang Panjang.

Selain tumbuh dan besar di tengah-tengah keluarga terdidik dan agamais, Rafdi kecil sudah diwarisi jiwa kepemimpinan. Bakat memimpinnya bahkan sudah terlihat sejak ia masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Selain itu, capaian prestasi akademiknya di berbagai tingkatan pendidikan yang ia tempuh juga membuat kedua o rang tuanya pantas berbangga. Benar-benar sosok pambangkik batang tarandam.

Orangnya supel, murah senyum, dan penuh wibawa.

Kalau sudah berbicara, suaranya t egas dan terdengar lantang,

sosok seorang organisatoris sejati.

Semua itu tergambar betul dari cara ia berkomunikasi, bertutur, dan meleburkan diri dengan lingkungan. Dan ia tak suka memilih-milih orang dalam bergaul.

Di mata rekan-rekan dan para sejawatnya, Rafdi dikenal sebagai figur yang ramah, santun, dan penuh dengan kesahajaan. Ia juga dikenal sebagai pribadi yang optimistis, ulet, dan tekun. Ia tak segan- segan meluangkan wak tu, menyisihkan tenaga, bahkan mempertaruhkan harga diri untuk memperjuangkan hajat dan kepentingan orang banyak.

Pendiri Persatuan Remaja Masjid Ashiyah (PRISMA) Padang Panjang pada tahun 1982 ini adalah seorang profesional dan wiraswastawan sukses di sejumlah bidang. Figur sebagai seorang pemersatu dan pembaharu melekat sekali pada dirinya. Maka, tidaklah mengherankan jika jabatan Ketua DPD Gerakan Rakyat Dukung (GARDU) Prabowo Sumbar pernah dipercayakan kepada suami tercinta Dra. Nina Dewi ini. (Apiz Jackson)

VANESHA PRESCILLA

Jadi Bintang KEMUNCULAN Vanesha Prescilla lewat debut akting dalam film ‘Dilan 1990’ menjadikan dirinya idola baru di panggung perfilman Tanah Air. Hal-hal baru pun juga dialami oleh Vanesha Prescilla setelah dirinya muncul sebagai seorang bintang.

Lahir dari keluarga yang memiliki strata ekonomi yang baik serta mempunyai kakak perempuan yang terlebih dahulu berprofesi sebagai aktris, sosok Vanesha Prescilla empat tahun belumlah seperti sekarang yang dielu-elukan.

Lantas bagaimana kisah Vanesha Prescilla setelah memantabkan diri untuk menjadi seorang aktris?

“Siapa bilang aku jadi bintang? Aku bukan,” paparnya penuh canda.

“Jadi bintang, yang pasti aku senang banget karena aku mempunyai kesempatan yang luar biasa ya untuk aku di awal terus yang pasti hidup jauh lebih berbeda, karena dikenal banyak orang tapi aku happy dikenal dengan banyak orang,” tambahnya bijak.

Sebagai anak perempuan tumbuh di era serba digital ditambah dengan ketenarannya saat ini, Vanesha Prescilla yang dulu mungkin hanya anak perempuan biasa dengan aktivitas-aktivitas seperti anak lainnya. Kini kehidupannya pun perlahan berubah terutama kehidupan pribadi. (h/ inl)

www.harianhaluan.com

 Redaktur:Atviarni

 Layouter: Yohanes

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

PARIWARA TANAH DATAR

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

17

DUA TAHUN IRDINANSYAH – ZULDAFRI MEMIMPIN

Inovasi dan Prestasi Datang Silih Berganti G

ENAP sudah dua tahun H. Irdinansyah Tarmizi-Zuldafri Darma memimpin Kabupaten Tanah Datar. Tokoh kebanggaan masyarakat Luhak Nan Tuo itu dilantik jadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021 pada 17 Februari 2016 silam.

Memasuki dua tahun ini, tidak sedikit terobosan dan karya-karya inovatif yang telah dilahirkan dan prestasi yang diukir oleh Pemerintah Daerah, ini berkat dukungan dan partisipasi semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Upaya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, agama dan kesehatan menjadi perhatian utama Pemerintah Daerah. Pemkab sangat menyadari kualitas SDM akan menentukan masa depan Tanah Datar.

Di bidang keagamaan, tidak kurang dari 98 rumah tahfiz sudah berdiri hingga ke seluruh pelosok Nagari.

Tanah Datar menjadi Kabupaten Tahfiz tidak lagi sekedar impian. Selain itu suasana kehidupan beragama terus digalakkan, masyarakat diajak menggiatkan magrib mengaji, subuh berjamaah, dan lain sebagainya. Ini bukan seremonial belaka, tetapi tumbuh dan mengakar kuat bersama penerapan adat istiadat.

Program-program menyentuh langsung kehidupan masyarakat diluncurkan. Program Gerakan Pugar Rumah Masyarakat Tidak Mampu (Gapura Mantap) salah satunya. Sesuai data 3.564 rumah tidak layak huni ditargetkan selesai direhab melalui sumber dana APBD Tanah Datar, Dana Desa dan Dana Pokir DPRD, namun itu tidak akan mencukupi. APBN, Baznas, bantuan perantau, CSR dan dari sumber lain terus diupayakan.

Program Geliat (Gerakan Peduli Kesehatan) menjadi perhatian bersama, Program Geliat merupakan gerakan membangun kepedulian masyarakat terhadap kesehatan. “Semangat ini harus dibangun oleh seluruh komponen masyarakat di tingkat jorong, nagari, hingga kecamatan sehingga seluruh permasalahan kesehatan masyarakat terpantau dengan

baik,” tegas bupati.

Program berkantor sehari di nagari, dalam rangka melihat langsung kondisi masyarakat disamping itu memberi pelayanan kependudukan dan catatan sipil seperti KK, Akte kelahiran dan KTP, BPJS dan lainnya.

Sektor Pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesar ini juga mendapat perhatian, petani sejahtera menciptakan masyarakat Tanah Datar sejahtera. Pengembangan komiditi padi, inovasi teknologi padi salibu yang digabung sistem jajar legowo akan meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani. Ini telah berhasil diterapkan di beberapa kecamatan. Selain itu pembenahan irigasi, bibit dan pupuk terus diupayakan.

Bahkan pemerintah bersama jajaran TNI khususnya Kodim 0307-TD bekerjasama menggenjot komoditi tanaman pangan lainnya.

Di bidang pelayanan publik, Tanah Datar punya komitmen untuk itu. Wakil Bupati Zuldafri menekankan arti pentingnya pelayanan publik.

“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan pelayanan prima, pelayanan yang efisien, efektif dan tidak berbelit-belit,” sebutnya saat membuka Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik.

Prestasi Standar Pelayanan Publik dengan predikat Kepatuhan Tinggi (zona hijau) tahun 2017 dari Ombudsman RI menjadi buah pembenahan pelayanan publik. RSUD M. Ali Hanafiah juga memperoleh akreditasi paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) beberapa waktu lalu di Jakarta.

KemenPAN-RB juga memberi apresiasi terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah. Lapo-

ran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tanah Datar 2017 berhasil naik peringkat dari prediket “CC” (cukup) menjadi “B” (baik).

Sektor pariwisata yang juga menjadi andalan Tanah Datar terus digenjot baik infrastruktur, SDM dan promosi. “Kedatangan Presiden Jokowi beserta Ibu Negara ke Tanah Datar awal Februari lalu, menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Tanah Datar,” sebut Irdinansyah.

Diakuinya saat didampingi Wabup Zuldafri, Presiden Jokowi terkagumkagum akan keindahan dan keunikan Nagari Tuo Pariangan. Ini menjadi promosi besar, Presiden RI saja sudah berkunjung ke Pariangan bahkan

menginap di Hotel Emersia Batusangkar malam sebelumnya, Kementerian PUPR pun diminta langsung menata kawasan Nagari Tuo Pariangan menjadi destinasi

wisata unggulan.

Pembenahan infrastruktur terus d ilakukan. Batusangkar yan g menjadi etelase Tanah Datar “dipercantik”, akses jalan masuk yang diperlebar, pembangunan trotoar, taman-taman sepanjang jalan utama dan rehab pasar Batusangkar. Selain itu pembangunan pasar pasar nagari, seperti pasar Sungayang dan pasar Balai Tangah Lintau Buo Utara.

Untuk itu, melalui 2 tahun kepemimpinan ini, Irdinansyah Tarmizi dan Zuldafri Darma menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas dukungan dan pa r tisipasinya , “Atas nama Pemerintah Kabu-

paten Tanah Datar mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), OPD, BUMN/ BUMD, PKK, Camat, Walinagari dan seluruh lembaga unsur di nagari, perantau, organisasi masyarakat, beserta seluruh lapisan masyarakat,” ucap Irdinansyah.

Secara khusus, Irdinansyah sebutkan peran perantau yang sangat besar bagi pembangunan kampung ha-

laman. Perantau menjadi salah satu pilar pembangunan. Momentum Silatnas Perantau Tanah Datar seNusantara pada kegiatan pulang basamo 2017 yang lalu menjadi tonggak bersejarah terbentuk satu organisasi yang menjadi payung perantau Tanah Datar.

Atas berbagai capaian prestasi, Irdinansyah sebutkan ini tidak akan membuat berpuas diri, semua penghargaan yang diperoleh ini bukanlah tujuan dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, tetapi penghargaan tersebut hendaknya menjadi m otivasi bagi pemerintah daerah untuk terus berkarya mewujudkan Tanah Datar yang maju, aman dan sejahtera.

“Masih banyak pekerjaan yang menunggu di depan mata yang harus segera dibenahi dan diselesaikan dan ini dibutuhkan kerja keras, koordinasi dan komunikasi yang baik dari seluruh perangkat daerah,” tegas bupati. (*)

BUPATI Irdinansyah Tarmizi dan Wakil Bupati Zuldafri Darma siap mengabdi untuk Tanah Datar masa bhakti 2016-2021.

OPINI WTP KE-6 kalinya diterima atas laporan keuangan pemkab tahun 2016 dari BPK RI perwakilan Sumatera Barat.

BUPATI Irdinansyah saat sahur bersama dengan masyarakat di Nagari Singgalang.

KABUPATEN Tanah Datar dinobatkan sebagai kabupaten layak anak tahun 2017.

PRESTASI-PRESTASI YANG DIRAIH PIALA WTN.

WABUP Zuldafri mendampingi Presiden Jokowi saat menikmati pesona nagari “Terindah di Dunia” Pariangan.

BUPATI Irdinansyah Tarmizi menemui masyarakat usai subuh berjamaah di wilayah nagari. www.harianhaluan.com

WABUP Zuldafri menerima prediket “B” atas laporan akuntabilitas kinerja pemkab tahun 2017 dari MENPAN-RB RI di Batam.

BUPATI launching program gapura mantap (gerakan pugar rumah tidak layak huni masyarakat tidak mampu) yang ditargetkan merehab 3.564 rumah selama 5 tahun.

1. PIALA WAHANA TATA NUGRAHA 2. OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN 4 KALI BERTURUT-TURUT 3. SERTIFIKAT ADIPURA UNTUK KOTA BATUSANGKAR 4. PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK 5. PENGHARGAAN TOP 99 PELAYANAN PUBLIK DARI 3.054 PELAYANAN PUBLIK SE INDONESIA 6. ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA TERBAIK 1 TINGKAT PROPINSI DAN 15 BESAR TINGKAT NASIONAL 7. PENGHARGAAN BIDANG INDUSTRI RUMAHAN DARI MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 8. PENGHARGAAN APIP LEVEL 3 DARI BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT 9. PENGHARGAAN SWASTI SABA (KABUPATEN SEHAT TAHUN 2017) 10. PENGHARGAAN KEPATUHAN TERHADAP STANDAR PELAYANAN PUBLIK DENGAN PREDIKAT KEPATUHAN TINGGI (ZONA HIJAU) DARI OMBUDSMAN RI 11. PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM DARI MENTERI HUKUM DAN HAM RI 12. PEMECAHAN REKOR MURI “ ARAKAN 1.111 JAMBA “ PADA FESTIVAL PESONA BUDAYA MINANG KABAU OLEH MUSEUM REKOR INDONESIA (MURI) 13. MASUKNYA FESTIVAL PESONA BUDAYA MINANGKABAU SEBAGAI 100 EVENT PARIWISATA NASIONAL 14. PERINGKAT 1 KATEGORI KABUPATEN/KOTA SE SUMATERA BARAT DALAM PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK TAHUN 2017 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT 15. PREDIKET “B” (BAIK) ATAS LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 16. PREDIKET AKREDITASI PARIPURNA BINTANG LIMA UNTUK RSUD M. ALI HANAFIAH BATUSANGKAR DARI KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

 Redaktur: Arda Sani  Layouter: Luther

18

OLAHRAGA

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

Pemain Semen Padang Jalani MCU PADANG, HALUAN — Seluruh pemain Semen Padang FC jalani Medical Check Up (MCU) di Rumah Sakit Semen Padang Hospital (SPH) di Jl By Pass, Kuranji, Padang, 20-21 Februari. Langkah ini merupakan salah satu rangkaian persiapan dalam menyongsong kompetisi Liga 2 Indonesia.

JALANI MCU — Rekrutan terbaru Semen Padang FC, Syaiful Anwar sedang melakukan MCU di Rumah Sakit Semen Padang Hospital (SPH) di Jl By Pass, Kuranji, Padang. IST

Ia mengatakan, akan memperbaiki fasilitas agar bisa meloloskan Stadion H. Agus Salim dalam verifikasi yang dilakukan PT. LIB nantinya. “Kami akan secepatnya memperbaiki stadion sebelum digelar verifikasi, agar Semen Padang FC tetap bisa berlaga di stadion ini,” ujarnya.

Sebelumnya, pihak S emen Padang FC sudah menyiapkan Stadion M. Yamin untuk alternatif kandang.”Saya takut kalau nantinya stadion H. Agus Salim tidak lolos verifikasi PSSI, karena situasi saat ini keadaan rumput sudah banyak yang rusak. Serta, dicabutnya tiang gawang pasca HPN 2018. Jadi kami harus jaga-jaga apabila GHAS tidak lolos verifikasi,” kata Manajer Semen Padang FC, Win Bernardino 14 Februari lalu.

Menurutnya, saat ini Stadion M. Yamin menjadi salah satu alternatif

SAWAHLUNTO,HALUAN — 10 atlet Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kota Sawahlunto mengikuti Kejuaraan Daerah (Kejurda) Atletik Sumatra Barat di Padang, 3-5 Maret 2018 mendatang. Kejurda tersebut merupakan ajang pemanasan atlet jelang Pekan Olahraga Propinsi (Porprov) Sumatra Barat XV Padang Pariaman.

Atlet yang akan dikirim tersebut adalah, Riki Ridho Putra nomor lari 400 meter, Adi Mustafa 100 meter, Panji Asep Sasmitojarak 800 meter dan 1.500 meter, Usman Hadi Abdullah 5.000 meter, Akbar Sulaiman 100 meter, Alfarezi Efendi 800 meter dan 1.500 meter, Iqbal Saputra 10.000 meter, M Fajar Pratama 5.000 meter untuk putra.

Atlet putri diperkuat Siti Murhanisa jarak 800 meter dan 1.500 meter serta Nike Farma

KONDISI gawang stadion H. Agus Salim sampai Selasa (20/2) sore. AKMAL

yang bisa dipersiapkan Semen Padang. “Sebelumnya kami kan juga pernah memakai M. Yamin un-

kan, MCU ini dilakukan untuk memastikan kondisi fisik setiap pemain pasca tur Sumbar yang baru tuntas dilaksanakan.

“Setiap pemain harus dipastikan fisiknya benar-benar siap untuk menghadapi kompetisi Liga 2 tahun 2018 ini, apalagi Hengki Ardiles, dan kawan-kawan bakal tampil di dua ajang, yaitu Liga 2 dan Piala Indonesia yang menurut rencana juga akan kembali digulirkan PSSI mulai tahun ini,” katanya.

MCU ini juga dilaksanakan agar mengetahui semua pemain tidak memakai narkoba.

“Kami juga ingin memastikan setiap pemain bebas dari narkoba. Dan saya berharap tidak ada pemain yang bermaslah dengan itu,” jelasnya. (h/mg-mal)

10 Atlet PASI Sawahlunto Ikuti Kejurda

Gawang di Stadion H. Agus Salim Segera Dipasang Lagi PADANG, HALUAN — Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang akan segera memperbaiki gawang stadion H. Agus Salim Padang yang saat ini masih belum terpasang. Sebelumnya, tiang gawang dipotong untuk landasan helikopter Presiden Jokowi saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) lalu.

“Benar, saat ini gawang masih belum terpasang, tapi kami akan segera mempercepat perbaikannya,” ungkap Kepala Dispora Kota Padang, Azwin kepada haluan,Selasa (20/2).

Ditanya mengenai Semen Padang yang akan memilih pindah kandang untuk Liga 2 nanti, Azwin memilih untuk tidak berkomentar. ”Saya tidak bisa berkomentar masalah itu, tapi saya berharap Semen Padang FC tidak pindah kandang,” ungkapnya.

Untuk hari pertama Selasa (20/2), sebanyak 12 pemain Kabau Sirah yang mengikuti MCU adalah kapten tim Hengki Ardiles, Rendy Oscario, Iqbal Bachtiar, Ahmad Mahrus Bahtiyar, Syaeful Anwar, Novrianto, Rudi, Fridolin Yoku, Manda Cingi, Gugum Gumelar, Mardiono, Irsyad Maulana, dan Elthon Maran.

Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Dokter Tim Semen Padang FC, dr Ibrahim Iskandar, Selasa (20/2). Hasil MCU akan diumumkan pada hari Jumat (23/2) ini.”Iya, hari ini (kemarin) kami melakukan MCU ke beberapa pemain dan sisanya akan dilanjutkan besok (hari ini),” ujarnya.

Manajer Semen Padang FC Win Bernardino, mengata-

tuk Homebase Semen Padang. Itu merupakan salah satu pertimbangan kami,” ujarnya. (h/mg-mal)

lari jarak jauh yang didampingi pelatih Noviviana dan Lasiman. ”Sengaja kita mengikutkan 10 atlet untuk mengasah prestasi jelang digelarnya Pra Porprov untuk dapat lolos menuju Porprov di Padang Pariaman. Sebagian besar atlet ini telah beberapa kali mengikuti kejuaraan dan sudah terbiasa dengan nomor yang diikuti, namun dalam kejurda nanti akan lebih jelas dan terukur prestasinya,” tutur Ketua Pengkot PASI Sawahlunto Ismanto kepada Haluan, Selasa (20/2).

Ismanto berharap agar atlet bersama pelatih dapat memanfaatkan waktu pendek ini untuk lebih meningkatkan teknik dan prestasi waktu yang dicapai. Untuk dapat mengikuti Porprov lanjut Ismanto merupakan atlet yang lolos pra Porprov XV atau yang memiliki catatan prestasi yang baik. (h/rki)

Wasit PSSI Sumbar Tes Kebugaran

KETUA Asprov Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo bersama Wakil Ketua Komite Wasit, Yulius Dede sedang memberi pengarahan kepada wasit di Stadion H. Agus Salim Padang, Selasa (20/2). AKMAL

PADANG, HALUAN — Asosiasi Pr ovinsi (Asprov) PSSI Sumbar mengadakan tes kebugaran untuk wasit Sumbar yang akan dikirim ke pusat untuk menjadi wasit di di Liga 1,2, dan liga 3 di Stadion H. Agus Salim Padang 20-21Februari.

Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kebugaran.

“Hal ini kami lakukan untuk menambah kualitas wasit Sumbar terutama pada kebugaran tubuhnya,” ujar Wakil Ketua Komite Wasit

PSSI Sumbar, Yulius Dede, Selasa (20/2).

Kegiatan ini diikuti 60 wasit dari semua perwakilan kabupaten/kota di Sumatera Barat. “Saat ini di Sumbar kita memiliki 59 wasit berlisensi nasional dan asisten wasit FIFA 1 orang dan semuanya ikut untuk melaksanakan tes kebugaran hari ini (kemarin),” ungkapnya.

Ia mengatakan kegiatan ini m erupakan upaya agar tahun ini lebih banyak wasit Sumbar yang bisa memimpin laga di Liga 1, 2 3,

dan kompetisi yang akan diadakan Asprov Sumatera Barat. “Tahun kemarin itu ada sekitar 15 orang yang ambil bagian di liga nasional yang terdiri dari wasit dan asisten wasit. Di Liga 1 ada 3 orang, satu orangnya wasit dan dua orangnya lagi asisten wasit.,” ungkapnya. ”Tahun ini kami menargetkan bisa mengirim 5 orang wasit dan 5 orang asisten di Liga 1. Sedangkan untuk Liga 2 kami menargetkan bisa mengirim 7 orang wasit dan 7 asisten dan untuk Liga 3

sebanyak 20 orang. Tentunya kami akan melihat hasil dari fitnes tes. Apabila memang banyak yang layak untuk direkomendasikan ke pusat kenapa tidak,” ujarnya.

Selain fitnes tes, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman kepada wasit di Sumbar tentang peraturan-peraturan baru.Dede mengatakan, wasit Sumbar saat ini memiliki kualitas yang lebih bagus dari sebelumnya. “Melihat potensi dan kemampuan wasit yang dimiliki Sumbar saat ini, saya

optimis bisa meloloskan lebih banyak dari sebelumnya.

Saya nilai SDM wasit di Sumbar saat ini lebih baik dari sebelumnya,” ungkapnya.

“Nantinya, mereka yang sudah direkomendasikan ke pusat akan kembali menjalani seleksi. kami akan melihat dulu yang layak untuk direkomendasikan. Mudahmudahan saja tahun ini bisa lebih banyak wasit Sumbar yang bisa ambil bagian di nasional,” ujarnya. (h/mgmal)

SEVILLA VS MANCHESTER UNITED

Ujian Berat Setan Merah SEVILLA, HALUAN — Manchester United akan bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan untuk menghadapi Sevilla di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2017/18, Kamis (22/2) pukul 02.45 WIB. Dua juara terakhir Liga Europa ini belum pernah bertemu sebelumnya.

United, yang merupakan juara Liga Europa 2017, finis sebagai juara Grup A di atas Basel, CSKA Moscow dan Benfica. Di fase grup Liga Champions musim ini, United meraih enam poin dari laga-laga tandangnya (4-1 vs CSKA, 1-0 vs Benfica, 0-1 vs Basel).

Sementara itu, Sevilla adalah juara Liga Europa beruntun dari tahun 2014, 2015 dan 2016 (juga 2006 dan 2007). Sevilla lolos sebagai runner-up Grup E di bawah Liverpool. Di fase grup musim ini, Sevilla meraup tujuh poin dari laga-laga kandangnya (3-0 vs Maribor, 2-1 vs Spartak Moscow, 3-3 vs Liverpool).

United belakangan ini kerap tidak konsisten, terutama saat main di luar kanwww.harianhaluan.com

JOSE MOURINHO

dang. Dalam lima laga terakhirnya, pasukan Jose Mourinho bergantian meraih kemenangan dan menelan kekalahan.

Mereka menang lawan Yeovil di FA Cup, lalu kalah lawan Tottenham di liga, kemudian menang 2-0 lawan Huddersfield, kalah lawan Newcastle, dan terakhir menang lagi atas Huddersfield di FA Cup.

Laga melawan Sevilla bakal jadi ujian berat bagi United. Sevilla, yang ditangani Vincenzo Montella sejak Desember 2017, sedang berada dalam performa terbaiknya. Sevilla memenangi tiga laga terakhirnya, termasuk mengalahkan Leganes untuk memastikan diri lolos ke final Copa del Rey,

di mana mereka akan menghadapi Barcelona.

Sevilla adalah jago kandang. Musim ini, mereka baru kalah sekali di Pizjuan.

Tim-tim La Liga sendiri merupakan lawan yang kurang disukai oleh United.

Dalam 11 laga terakhirnya melawan wakil-wakil Spanyol, setab merah julukan Manchester United hanya menang dua kali, imbang empat, dan dipaksa menelan lima kekalahan. Termasuk di antaranya adalah kekalahan 1-2 melawan Real Madrid di Piala Super Eropa 2017.

Sevilla baru sekali kalah di kandang sendiri di semua kompetisi musim ini. Statistik tersebut merupakan peringatan bagi United bahwa ini bakal jadi laga yang sulit.

Bagi United, yang dalam laga-laga tandangnya musim ini sudah kalah melawan Huddersfield, Chelsea, Basel, Bristol City, Tottenham hingga Newcastle, kemenangan di Pizjuan mungkin bukan target utamanya. Mengincar gol tandang sebagai modal untuk leg kedua mungkin lebih rasional. (h/bln)  Redaktur: Arda Sani

 Layouter: Luther

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

INTERNASIONAL

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

19

KUBURAN MASSAL ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE

Hujan Lebat Akibatkan Banjir di Lebanon BEIRUT, HALUAN — Hujan lebat yang mengguyur Lebanon selama akhir pekan membuat banyak jalan dan rumah terendam air dan menambah lebih banyak salju di puncak gunung, demikian diwartakan National News Agency (NNA) pada Minggu (18/2).

Beirut menyaksikan hujan lebat yang mengakibatkan genangan air besar di sebagian daerah, kata Xinhua, Senin pagi.

Sebagian jalan ditutup akibat banjir. Di pegunungan, kabut tebal menghalangi daya pandang pengemudi.

Menurut laporan NNA, staf palang merah pada Sabtu malam mengungsikan dan membantu beberapa keluarga pengungsi Suriah di Akkar, karena kamp mereka digenangi air. Kemudian 43 keluarga dari satu kamp di As-Samounieh di Akkar diungsikan ke kamp lain. Sebanyak 330 selimut, katanya, dibagikan ke tujuh kamp di Lembah Akkar.

“Sebanyak 160 keluarga memerlukan bantuan,” tambah NNA. Di Koura, Lebanon Utara, hujan lebat merusak lahan pertanian, lantai dasar dan gudang. Banjir juga berdampak pada warga dan pengungsi Suriah di Lembah Bekaa. Pada Minggu, Gubernur Bekaa Kamal Abou Jaoudeh memberi perintah buat 21 keluarga pengungsi Suriah untuk diungsikan akibat banjir di Taanayel. Abou Jaoude juga mengikuti perkembangan peristiwa batu longsor di Jdita, Zahle.

Buletin prakiraan cuaca pagi yang disiarkan oleh Departemen Meteorologi di Bandar Udara Internasional Rafik Al Hariri mengatakan, prakiraan pada Minggu ialah salju tebal turun di daerah dengan ketinggian 1.300 meter sampai sore hari. (h/okz)

450 Gerai KFC Inggris Tutup INGGRIS, HALUAN — Lebih setengah dari 900 gerai atau sedikitnya 450 outlet ayam goreng Kentucky Fried Chicken atau KFC di Inggris harus tutup, lantaran menghadapi masalah kekurangan pasokan daging ayam.

Pekan lalu disebutkan bahwa KFC sedang mengurus masalah kontraknya dengan DHL, perusahaan yang menjadi rekanan gerai KFC. Hal itu disebut menyangkut masalah pasokan untuk KFC di Inggris. Diduga, masalah kekurangan pasokan karena terhambatnya distribusi dan pengantaran. Dicukil dari BBC, KFC menyatakan belum bisa menyampaikan alasan pasti soal kurangnya pasokan. Namun juru bicara KFC Inggris mengatakan, pihaknya masih terus berupaya menangani masalah itu.

“Mitra kami selalu bekerja setiap waktu dan secepat mungkin, namun terlalu dini menyimpulkan soal penyebab masalah ini,” kata juru bicara melalui Twitter. Sementara KFC di Inggris melalui situs web resminya mengumumkan daftar restoran KFC yang masih buka di negara itu dan dapat dijangkau oleh para pelanggan. Mereka menyadari bahwa penutupan gerai demi gerai tersebut telah mengejutkan para konsumennya.

Pihak KFC juga mengatakan, pasokan daging ayam segar memang bukan hanya untuk gerai KFC di Inggris. Oleh karena itu, perusahaan restoran siap saji tersebut sangat mungkin menghadapi kekurangan pasokan daging. (h/vvc)

Pemerintah Myanmar Dituduh Menghancurkan YANGON, HALUAN – Pemerintah Myanmar diduga telah menghancurkan kuburan massal etnis Rohingya dengan menggunakan bulldozer, guna menghancurkan bukti-bukti pembantaian yang dilakukan pada 2017. Tuduhan itu diungkapkan oleh kelompok Arakan Project kepada media Inggris, The Guardian.

KERABAT KORBAN — Kerabat korban jatuhnya pesawat Aseman Airlines yang jatuh di daerah pegunungan, Minggu (18/2). IST

Puing Pesawat Iran Membawa 65 Orang Ditemukan LONDON, HALUAN — Iran telah menemukan pesawat penumpang yang jatuh dengan membawa 65 orang pada Selasa (20/2) atau dua hari setelah pesawat tersebut hilang di wilayah pegunungan. Seluruh penumpang dan awak pesawat diduga kuat telah tewas dalam kecelakaan tersebut.

Pesawat Maskapai Aseman Airlines yang bertolak dari Teheran menghilang 50 menit setelah lepas landas pada Minggu (18/2) di barat daya Kota Yasuj. Upaya pencarian dan penyelamatan yang dilakukan terhambat medan pegunungan dan suhu dingin di sekitar wilayah yang diperkirakan menjadi lokasi jatuhnya pesawat.

Insiden ini mengangkat kembali permasalahan yang dihadapi industri penerbangan Iran yang terkena dampak dari sanksi yang telah dijatuhkan

selama beberapa dekade. Sanski tersebut membuat pesawat-pesawat yang digunakan di Iran sulit untuk mendapatkan suku cadang.

Berdasarkan catatan Yayasan Keselamatan Penerbangan, pesawat bermesin ganda ATR-72 yang jatuh diketahui telah berusia 24 tahun dan baru kembali digunakan tiga bulan lalu setelah enam tahun disimpan di gudang.

Juru Bicara Garda Revolusi Iran, Ramezan Sharif mengatakan, lokasi jatuhnya pesawat tersebut ditemukan oleh drone militer yang digunakan dalam operasi pencarian. ”Dua helikopter dikirim ke koordinat lokasi yang ditemukan oleh drone itu, dan menemukan puing-puing pesawat,” kata Ramezan sebagaimana dilansir reuters, Selasa (20/2).

“Pesawat itu telah menabrak puncak gunung sebelum jatuh 30 meter ke bawah,” tambahnya.

Setelah menunggu lama untuk menemukan pesawat, keluarga harus menunggu lagi sampai jasad orangorang tercinta mereka dibawa pulang. helikopter tidak dapat mendarat di medan yang tidak bersahabat dan pekerjaan evakuasi korban harus dilakukan dengan berjalan kaki.

Iran telah mengalami beberapa kecelakaan pesawat dalam beberapa dekade terakhir. Teheran menyalahkan sanksi Amerika Serikat yang mencegah impor pesawat terbang atau suku cadang baru.

Kesepakatan dengan kekuatan dunia dalam program nuklir Iran telah mengangkat beberapa sanksi tersebut dan membuka jalan bagi maskapai penerbangan Iran untuk memperbarui armada mereka. Namun, banyak pesawat tua masih beroperasi, terutama yang melayani rute domestik. (okz)

Sebelumnya, media Associated Press dan Reuters juga melakukan investigasi yang sama terhadap kuburan-kuburan etnis Rohingya di Rakhine. Direktur Arakan Project, Chris Lewa menuturkan, penghancuran itu merupakan upaya menyembunyikan bukti secara permanen.

“Dua dari kuburan massal yang kita tahu telah muncul di media. Tapi, salah satu kuburan itu sudah hancur pada Kamis (15/2).

Ini berarti bukti-bukti pembunuhan sedang dihancurkan,” ujar Chris Lewa, melansir dari The Guardian, Selasa (20/2).

“Pelakunya adalah perusahaan-perusahaan swasta. Mereka datang dari Myanmar tengah, bukan Rakhine. Sangat jelas ini terjadi sesuai perintah dari pemerintah,” sambungnya.

Kuburan massal yang dilaporkan dihancurkan itu berada di Maung Nu, Buthidaung, sebelah utara Rakhine, yang mana terjadi pembantaian pada Agustus 2017 sesuai laporan kelompok-kelompok pembela kemanusiaan. Arakan Project mengumpulkan bukti tersebut lewat jaringan darat.

Human Rights Watch menuturkan, para korban yang berhasil selamat mengatakan bahwa mereka dipukuli, dilecehkan, ditusuk dan ditembak oleh para tentara. Padahal, orang-orang itu hanya berkumpul unt uk mencari perlindungan di tempat yang lebih aman dari agresi militer.

Juru bicara pemerintah Myanmar, Zaw Htay membantah laporan penghancuran kuburan massal tersebut. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah sedang membersihkan area tersebut untuk dibangun kembali.

“Tidak ada warga desa dan perumahan di sana, hanya tanah kosong. Kami harus membangun kembali desa baru di sana,” ujar Zaw Htay. Ia menambahkan, pembangunan itu dilakukan demi menyambut kedatangan pengungsi Bengali, yang bersangkutan menolak menyebut Rohingya, dari Bangladesh.

Ketika ditanyakan mengenai penghancuran kuburan massal itu, Zaw Htay justru berbalik meminta bukti-bukti akurat. Ia meminta agar media jangan mudah percaya kepada cerita-cerita dari orang Bengali di seluruh dunia atau pembela-pembelanya.

“Tolong beri saya bukti yang terpercaya, konkret, dan kuat, jangan berdasarkan cerita dari orang-orang Bengali di seluruh dunia atau pelobi-pelobi mereka,” tegas Zaw Htay. (h/okz)

Ghouta Timur “Dihujani” Bom DAMASKUS, HALUAN — Serangan udara dan pengeboman gencar pada Senin (19/2) ditujukan ke wilayah Ghouta Timur yang dikuasai gerilyawan di sebelah timur Ibu Kota Suriah, Damaskus.

Pengeboman itu menjadi awal dari serangan besar militer Suriah terhadap kubu gerilyawan.

Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia menyatakan puluhan orang tewas atau cedera akibat pengeboman yang ditujukan ke beberapa daerah di Ghouta Timur. Sementara itu, warga di Damaskus telah mendengar suara pengeboman sporadis berkumandang di seluruh kota tersebut.

www.harianhaluan.com

Pengeboman oleh militer pemerintah adalah awal dari serangan militer berskala besar terhadap berbagai kelompok gerilyawan di Ghouta Timur, sisa ancaman terakhir buat Ibu Kota Suriah. Media pro pemerintah melaporkan banyak orang cedera ketika bom mortir yang ditembakkan oleh gerilyawan di Ghouta Timur menghantam beberapa permukiman di Damaskus Timur.

Satu sumber media mengatakan, lima anak kecil cedera dan dibawa ke Rumah Sakit Prancis di Daerah Qassa di Damaskus Timur, ketika satu bom mortir jatuh di dekat daerah itu. Operasi

PEMBOMAN wilayah di Suriah Ghouta yang dikuasai gerilyawan terus berlanjut. IST

militer di Ghouta Timur membantu mengamankan Ibu Kota Suriah, sebab wilayah tersebut adalah kubu utama beberapa kelompok gerilyawan, termasuk kelompok yang memiliki hubung-

an dengan Alqaidah.

Situasi di Ghouta Timur telah berkobar selama dua bulan belakangan ketika gerilyawan termasuk yang memiliki hubungan dengan Alqaidah melancarkan serangan besar terhadap satu kubu penting militer Suriah di Kota Harasta di Ghouta Timur.

Serangan mortir gerilyawan telah menghujani Ibu Kota Suriah, sementara serangan udara dan pengeboman militer Suriah menghantam beberapa daerah di Ghouta Timur, sehingga membuat PBB mengeluarkan beberapa seruan bagi dicapainya gencatan senjata satu bulan guna memungkinkan masuknya bantuan buat warga sipil yang terpengaruh, sebab wilayah itu adalah tempat tinggal 400 ribu orang.

Empat kelompok utama gerilyawan berada di Ghouta Timur, yakni Tentara Islam, Failaq Ar Rahman, Ahra Ash Sham dan Komite Pembebasan Levant (LLC) yang juga dikenal dengan nama Front An Nusra, yang memiliki hubungan dengan Alqaidah. (h/rol)

 Redaktur: Nasrizal        Layouter: Syamsul Hidayat

20

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

KOTA PARIAMAN KONSULTASI PUBLIK REVISI RTRW

Warga Diminta untuk Berbagi Pengalaman

JARING ASPIRASI—Pemko Pariaman menjaring aspirasi warga melalui kegiatan konsultasi publik terkait rencana Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman. TRISNALDI

Pariaman Akan Punya Gedung Metrologi PARIAMAN, HALUAN HALUAN—Pembangunan gedung dan alat metrologi untuk tera ulang di Kota Pariaman, dibangun tahun ini.

Pembangunan tersebut memanfaatkan dana DAK senilai Rp2,6 miliar.

“Kita akan bangun gedung metrology. Saat ini kami tengah mengikuti rapat teknis tentang DAK Metrologi di Kementerian Perdagangan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM Kota Pariaman, Gusniyeti Zaunit, Selasa (20/ 2).

Untuk pembangunan gednung tersebut, akan dilakukan dengan tender. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk tender tersebut.

“Kita harapkan akhir Februari ini selesai persiapan dokumennya, sehingga awal Maret bisa masuk bursa tender,” katanya.

Menurut Gusniyeti Zaunit, Kota Pariaman sesuai dengan perkembangan kotanya sudah harus punya gedung dan peralatan metrologi untuk tera ulang, karena kegiatan perdagangan juga pesat di pasar-pasar yang ada di kota ini.

Dalam kegiatan tera ulang, saat ini Pariaman masih bergabung dengan Kota Padang, seperti selama ini yang dilakukan.

Setelah Pariaman punya gedung dan peralatan tera ulang sendiri, maka kegiatan bisa dilakukan secara mandiri dan bisa dilakukan dua kali setahun.

“Mudah-mudahan proses pelaksanaan pembangunan ini berjalan lancar sehingga Kota Pariaman punya gedung dan peralatan tera ulang sendiri,” sebutnya. (h/tri (h/tri).

Pembangunan IPAL Komunal Dilanjutkan PARIAMAN, HALUAN HALUAN—Keberadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) bagi Kota Pariaman merupakan kebutuhan yang mendesak karena sejak tahun 2013, pembangunan IPAL Komunal di daerah ini terus berlangsung sampai kini.

IPLT ini berfungsi untuk pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja. Lumpur akan diolah menjadi lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan/efluen yang sudah aman dibuang ataupun dimanfaatkan kembali.

“Keberadaan IPLT sudah merupakan kebutuhan yang mendesak bagi masyarakat,” Kepala Dinas Perkimtan Kota Pariaman, Rismen kepada Haluan, Selasa (20/2).

Sejak tahun 2013, pembangunan IPAL Komunal di Kota Pariaman terus berlangsung.

Sampai saat ini, sedikitnya sudah 40 unit IPAL Komunal yang dibangun dan telah dimanfaatkan masyarakat. IPAL Komunal itu harus dibongkar dan lumpur tinjanya harus disedot.

Begitu aturan idealnya. Kalau tidak ada IPLT, jadi repot dibuatnya,” terang Rismen.

Karena itu, ketika dilakukan MoU pembangunan regional dengan Kabupaten Padang Pariaman baru-baru ini, salah satu itemnya termasuk kerjasama pembangunan IPLT secara regional. Untuk kesepakatan itu, pihaknya mengaku sangat lega.

“Pembangunannya dilakukan oleh provinsi dan kita akan pantau terus ke provinsi untuk percepatannya,” terangnya.

Sementara Kasi Penyehatan Lingkungan Bidang Perkimtan, Trianasari menyebutkan, dalam tahun 2018 ini masih dibangun sejumlah IPAL dan septiktank komunal di sejumlah titik di kota ini. IPAL dan septiktank komunal itu diperuntukkan bagi 5 KK sampai 10 KK. Pembangunannya memanfaatkan dana DAK. Saat ini pihaknya sedang menunggu kucuran dana tersebut.

Dilanjutkannya, jika pembangunanya memanfaatkan dana IDB, maka pemanfaatannya sangat terbatas, hhanya bisa untuk IPAL. Tapi jika memanfaatkan dana DAK, maka cukup banyak pilihan yang bisa dilakukan. IPAL bisa ditambah pembangunan septiktanknya untuk 5 KK sampai 10 KK. “Untuk pembangunan IPAL dengan dana IDB ini, maka per IPAL dananya mencapai Rp425 ribu/IPAL. Namun persoalanya sekarang kita belum tahu berapa unit yang bisa kita dapatkan karena masih harus h/tri). menunggu dari pusat,” kata Trianasari. (h/tri). www.harianhaluan.com

PARIAMAN , HALUAN— Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman membuka kegiatan Konsultasi Publik tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman di Aula Balaikota, Selasa (20/2).

Menurut Mukhlis Rahman, rencana perubahan RTRW yang dilakukan harus melalui kajian mendalam sehingga terwujud pembangunan dan pemanfaatan ruang kota yang terkendali dengan memperhatikan daya dukung ruang.

“Dalam hal ini, kami minta agar seluruh stake holder terkait mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan

berbagai pihak,” katanya.

Selain itu, termasuk pula dukungan berbagai kajian teknis dan kelayakan investasi supaya perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan berbagai aspek yang telah disusun dalam RTRW. Kepada seluruh masyarakat, diharapkan untuk dapat memanfaatkan momentum konsultasi publik ini untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah Kota Pariaman ke depan.

Pada akhirnya, melalui konsultasi publik ini hendaknya didapat seb uah rancangan Perda yang ideal,

sesuai dengan acuan yang ada guna pembangunan Kota Pariaman.

Panitia pelaksana dari Bappeda Kota Pariaman, Hidayat mengatakan, dalam menindaklanjuti revisi RTRW Kota Pariaman tahun 2010-2030, Pemerintah Kota Pariaman untuk tahun 2018, akan memproses pengesahan tentang perubahan atas Peratura Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hadir pada acara tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat serta kepala desa dan lurah se-Kota Pariaman. (h/tri).

Rp10 Miliar untuk Pembangunan Sheet Pile PARIAMAN, HALUAN— HALUAN—Pemerintah Kota Pariaman telah menganggarkan Rp10 miliar untuk pembangunan sheet pile beton di belakang muaro Pariaman. Sheet pile adalah suatu konstruksi berupa dinding penahan tanah/turap baja untuk menahan tanah agar tidak longsor.

Kepala Bidang PSDA Dinas PUPR Kota Pariaman, Ferri Andri menjawab Haluan, Selasa (20/2) di ruang kerjanya, membenarkan tentang pembangunan sheet pile tersebut. Saat ini pihaknya tengah mempersiapan untuk pelaksanaan tender dan diharapkan tahun ini pekerjaan pembangunannya bisa jalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat.

“Panjang sheet pile yang akan dibangun mencapai 500 meter, mulai dari belakang muaro Pariaman ke arah hulu sungai atau ke arah kuburan Pauh,” terangnya.

Pembangunan sheet pile ini dilakukan untuk mengatasi keganasan erosi yang menggerogoti tebing dinding sungai tersebut.

Dikatakan, di dekat jembatan Jati arah ke hulu sungai

Batang Piaman, sebenarnya pernah dibangun sheet pile.

Tetapi kondisinya saat ini sudah rebah ke dalam sungai.

Hal ini sudah terjadi sejak dua tahun lalu dan belum diperbaiki. Sheet pile yang telah rebah itu, hingga kini masih tergolek dan tampak jelas dari atas jembatan. Panjangnya lebih kurang 25 meter, dekat sekali dengan jembatan Jati.

“Arus sungai Batang Piaman itu deras apalagi kalau hujan di hulu, airnya sering SHEET pile beton yang rebah ke dalam sungai Batang Piaman dua tahun lalu, masih jelas pasang naik dengan kekuatan terlihat. Tahun ini dilakukan perbaikan sheet pile dengan dana Rp 1 miliar. TRISNALDI. arus yang lumayan. Jadi perlu dibuat penahan tebing,” ka- pada jembatan, arus air yang Ferri Andri, bahwa untuk per- beton melainkan dengan cor tanya. deras langsung mengarah ke baikan sheet pile yang rusak dinding beton atau lebih dikeDampak dari kerusakan pondasi jembatan. Maka secara dekat jembatan Jati di sungai nal dengan sitem RWC. Cor sheet pile itu, juga memba- pelan namun pasti, pengerukan Batang Piaman tahun ini sudah dinding beton tersebut juga hayakan terhadap tebing yang dasar pondasi akan membuat dianggarkan Rp 1 miliar. pakai tapak fondasi. Panjangtingginya lebih kurang 4 meter jembatan terancam roboh.

“Tahun ini akan dilakukan nya 50 meter dengan tinggi 4 dan sewaktu-waktu bisa Ketika persoalan ini dita- perbaikanya. Tapi perbaikan meter,” kata Ferri Andri. (h/ longsor. Sedangkan dampak nyakan kepada Kabid PSDA, tidak memasang sheet pile tri).

Siswa Antusias Belajar di Pondok Hafiz Quran

PARA siswa sedang belajar hafiz Quran di Pondok Hafiz Desa Tungkal Selatan. TRISNALDI.

PARIAMAN, HALUAN— Pondok Hafiz Quran di Desa Tungkal Selatan, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Paria-

man, makin eksis. Kegiatan di pondok ini dibimbing oleh guru pembina dan tajwid, sehingga anak-anak tampak

bersemangat belajar.

“Saat ini sedikitnya terdapat 20 orang anak yang belajar disini. Anak yang belajar hafiz itu mulai dari siswa kelas 5 SD. Mereka belajar usai magrib,” kata Rahayadi Ningrat, Kepala Desa Tungkal Selatan kepada Haluan, Selasa (20/2).

Dikatakan, di daerah itu hanya ada satu pondok hafiz quran.

Meski demikian, pihaknya berharap dari kawasan itu akan lahir nanti penghafal Alquran terbaik. Dan ke depan, keberadaan Pondok Hafiz Quran yang sudah diresmikan oleh Camat Pariaman Utara, Hilma Sura belum lama ini, dapat berkembang sesuai harapan. (h/tri)

HARI KESADARAN NASIONAL

KONI Akan Gelar Raker Perdana PARIAMAN, HALUAN— Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pariaman dijadwalkan akan menggelar rapat kerja (raker) perdana, Rabu (21/2). Raker ini bakal diikuti seluruh Pengurus KONI Kota Pariaman periode 2017 - 2021 bersama Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) yang ada di Kota Pariaman di BPPaud dan Dikmas Sumbar, Rawang.

Raker KONI tersebut akan membahas program kerja 4 tahun ke depan, sekaligus persiapan masingmasing pengurus cabor untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XV di Kabupaten Padang Pariaman tahun 2018.

“Raker ini merupakan

kegiatan perdana yang kita lakukan dan melibatkan seluruh pengurus cabor di Kota Pariaman,” kata Ketua Umum KONI Kota Pariaman, Syafrizal.

Raker juga akan menyusun apa saja kegiatan dan iven yang akan dihelat masing-masing cabor, mulai dari persiapan atlit, sarana dan pra sarana dan hal lainnya.

“Yang jelas Raker akan merangkum semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing cabor, sesuai dengan kemampuan keuangan yang a da di KONI Kot a Pa r iaman ,” sebut dia.

Syafrizal juga menginginkan adanya peningkatan prestasi atlet di ajang Porprov nantinya. (h/tri).

Tingkatkan Kapasitas dan Kapabilitas ASN PARIAMAN, HALUAN— Momentum peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) hendaknya dapat dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas sebagai aparatur pemerintahan yang baik, sehingga good governent dan clean goverment dapat terwujud di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman.

Demikian disampaikan Asisten III (Administrasi Umum) Setdako Pariaman, Lanefi, ketika bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Kesadaran Nasional di halaman Balaikota Pariaman, Senin (19/2).

Dia mengatakan, dalam melayani masyarakat, fenomena yang berkembang adalah tuntutan masyarakat terhadap sikap dan perilaku aparatur pemerintah yang ramah, santun dan bersifat mengayomi, jauh dari sikap arogan dan ingin menang sendiri.

Sikap ramah, santun dan bersifat mengayomi, dapat lebih mendekatkan hubungan emosional antara masyarakat dan aparatur pemerintah.

“Sikap yang demikian, dapat meningkatkan persatuan bangsa dan mensukseskan pembangunan,” kata Lanefi. ditambahkan, paradigma

kepemerintahan saat ini menempatkan birokrasi sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Dengan demikian posisi aparatur pemerintah menjadi pelayanan dan fasilitator yang baik dalam upaya mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, diantaranya untuk melindungi mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat.

“Bertindaklah secara profesional dan proposional, dan jalankan tugas sebaik-baiknya, sehingga betul-betul menjadi ASN yang menjadi panutan di masyarakat. Bekerjalah dengan disiplin, dan semangat untuk yang terbaik,”. (h/tri).

RAMBU yang ada pada jalan berlubang dekat sebuah simpang di Kota Pariaman mengingatkan pengguna jalan agar hati-hati melewati jalan tersebut. TRISNALDI.  Redaktur: Devi Diany

 Layouter: Rahmi

Harian Umum

RABU, 14 FEBRUARI 2018 28 Jumaidil Awal 1439 H

Harian Umum

21 21

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

REKOR MURI — Pemkab Sijunjung kembali memecahkan dua rekor MURI PADA Festival Lansek Manih, yakni prosesi menumbuk padi mengunakan lesung dan alu serta melukis diatas kain rentang terbanyak yang digelar di jalan Prof.M.Yamin Muaro Sijunjung, Kamis (15/2). AZNELDI

Pemkab Sijunjung Pecahkan Dua Rekor Muri SIJUNJUNG, HALUAN — Niat Pemerintah Kabupaten Sijunjung kembali mencetak dua rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada Festival Lansek Manih, akhirnya terwujud.

Dua rekor Muri yang berhasil dipecahkan Pemkab Sijunjung dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Kabupaten (HJK) Kabupaten Sijunjung ke-69 yaitu, prosesi menumbuk padi mengunakan lesung dan alu serta melukis

diatas kain rentang oleh anak usia dini yang digelar, di jalan Prof.M.Yamin Muaro Sijunjung, Kamis (15/2). “Kedua kegiatan ini tercatat sebagai peserta terbanyak.Prosesi menumbuk padi menggunakan lesung dan alu diikuti

1.200 peserta, sementara melukis diatas kain rentang diikuti 4.600 anak usia dini,” kata Deputi Manager Muri, Awan Rahargo.

Atas karya dan karsa superlatif dalam prosesi menumbuk padi menggunakan lesung dan alu serta melukis diatas kain rentang terbanyak, MURI memberikan penghargaan rekor MURI kepada Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Bunda PAUD kabupaten, Ny.Endra Yuswir

Arifin dan Kepala Dinas Pendidikan, Ramler, SH, MM. “Pada hari ini, telah terjadi pencatatan rekor MURI baru yang dibuat Kabupaten Sijunjung dalam acara Festival Lansek Manih, yakni menumbuk padi menggunakan lesung dan alu serta melukis diatas kain rentang terbanyak,” kata Awan Rahargo.

Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengatakan, pada kegiatan Festival Lansek Manih ini segaja mengisi kegiatan

menumbuk padi mengunakan lesung dan alu yang melibatkan kaum ibu-ibu.

Begitu juga melukis diatas kain rentang yang melibatkan anak usia dini. Menurut dia, menumbuk padi dan melukis diatas kain ini bukan sekedar untuk meraih rekor MURI saja, tetapi memiliki tujuan utama, yakni mengangkat seni budaya lokal, disamping menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya lokal.

Begitu juga melukis,

BATU PERTAMA DILETAKKAN GUBERNUR

Pembangunan Kantor Bupati Sijunjung Dimulai SIJUNJUNG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno meletakan batu pertama pembangunan Kantor Bupati Sijunjung, di kantor halaman kantor bupati lama, Minggu (18/2).

Peletakan batu pertama pembangunan kantor bupati baru itu dilakukan bersama Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin, Wakil Bupati Arrival Boy, Ketua DPRD, Yusnidarti, unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, dan disaksikan anggota DPRD Provins Sumbar, Marlis, Liswandi, u nsur forkopimda Sijunjung, dan pejabat di lingkungan Pemkab Sijunjung.

Pembangunan gedung baru Kantor Bupati Sijunjung menelan dana Rp43,791.700.000,- Gedung baru itu ada empat lantai dan sedianya akan digunakan untuk ruang Bupati, Wakil Bupati, Sekdakab, Staf Ahli Bupati, Asisten dan ruangan Bagian di Setdakab Sijunjung.

Berdasarkan catatan yang diterima, Pembangunan gedung baru Kantor Bupati Sijunjung menghabiskan waktu selama 480 hari kalender dan berakhir Maret 2019.Lantai Dasar memiliki luas 2.373 M2. Lantai Dasar atau basemant digunakan sebagai tempat parkir.

Sementara Lantai Satu memiliki luas 2.015 M2.Lantai Satu akan dimanfaatkan untuk ruangan

GUBERNUR Sumbar, Irwan Prayitno didampingi unsur forkopimda Provinsi, Bupati Yuswir Arifin, Wabup Arrival Boy, Ketua DPRD, unsur forkopimda dan anggota DPRD provinsi meletakan batu pertama pembangunan kantor baru Bupati Sijunjung di jalan Prof.M.Yamin Muaro, Minggu (18/2). AZNELDI

Bagian di Setdakan, yakni ruangan Bagian Organisasi, Kesra, Umum, Keuangan, Layanan Pengadaan Barang Jasa, Kebersihan dan Pertamanan, Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan.

Lantai Dua dengan luas 2.000 M2, memiliki beberapa ruangan.

Diantaranya, ruangan Bupati dan Wakil Bupati, ruangan Sekdakab, Staf Ahali dan Bagian Humas dan Protokol.

Sedangkan Lantai Tiga dengan luas 860 M, nantinya merupakan ruangan Asisten I, II dan III, Bagian Hukum, Perekonomian, Administrasi Pemerintahan dan

ruang studio. “Waktu pengerjaan gedung baru ini selama 480 hari kalender, dan berakhir Maret 2019.Gedung , juga dilengkapi dengan sistem pengamanan kebakaran, lift dan fasilitas lainnya,” kata Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sijunjung, Budi Syafarman. (h/azn)

Gubernur Apresiasi Kepemimpinan Bupati SIJUNJUNG, HALUAN — Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Sijunjung Yuswur Arifin sehingga membawa banyak kemajuan dan prestasi bagi Kabupaten Sijunjung.

Ungkapan itu disampaikan Gubernur Irwan Prayitno dalam sambutannya dalam siding paripurna istimewa peringatan Hari Jadi Kabupaten Sijunjung ke-69 di ruang sidang DPRD setempat, Minggu (18/2).

Menurut Irwan Prayitno, dua tahun kepemimpinan Bupati Yuswir Arifin, Kabupaten Sijunjung berkembang pesat.Sejumlah prestasi berhasil ditorehkan Kabupaten Sijunjung, baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Dari sejumlah prestasi itu, lanjut Irwan Prayitno, ada satu prestasi atau penghargaan yang pantas diberikan aplus, yakni sebagai penerima penghargaan Leadership Award dari Kemenwww.harianhaluan.com

trian Dalam Negeri. “Penghargaan ini pantas kita syukuri dan apresiasi bersama.Karena dari ratusan kepala daerah di Indonesia hanya lima gubernur, 12 bupati dan tujuh walikota yang menerima penghargaan itu dari Menteri Dalam Negeri,” ucap Gubernur dihadapan anggota DPR RI, Endre Syaifoel, dan Hermanto, Sestama BKKBN Pusat, unsur forkopimda provinsi, anggota DPRD provinsi, Liswandi, Marlis, Iradatillah, Marlina Suswati, Evel Murfi Syaifoe, Hidayat, bupati/walikota se Sumbar.

Dan penilaian penghargaan ini melalui kajian kepemimpinan dengan melibatkan tim penilai dari LIPI, akademisi dan wartawan serta membutuhkan penilaian yang cukup panjang.

Dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin Ketua DPRD, Yusni Darti dan dihadiri Wakil Bupati Arrrival Boy, unsur forkopimda, Sekdakab Sijunjung, Zefnihan, Kepala OPD, Camat,

Walinagari, ninik mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat, ketua dan anggota organisasi wanita, mahasiswa, pelajar dan undangan lainnya, Bupati Sijunjung, Yuswir Arifin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga di usia ke69 ini, Kabupaten Sijunjung terus melangkah dan menunjukan jati dirinya sebagai kabupaten yang mampu mengelola pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di segala bidang. “Terima kasih atas partisipasi semua pihak sehingga pemerintah daerah kabupaten Sijunjung berhasil menorehkan sejumlah prestasi baik tingkat provinsi maupun nasional,” ucapnya.

Meski telah mengelola pemerintahan dengan baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, bupati dua periode ini mengaku masih membutuhkan sejumlah infrastruktur.

Diantaranya, untuk penambahan gedung RSUD Sijunjung,

alat kesehatan, pemeliharaan jalan nasional dan propinsi, peningkatan jalan Kamang – Padang Tarok, Kiliran Jao – Alahan Panjang, TPA Regional, kawasan ekonomi khusus, pengelolaan limbah, incenerator, Geopark Silokek dan pengembangan kawasan transmigrasi Padang Tarok. “Untuk membangun infrastruktur itu, Sijunjung membutuhkan dana yang cukup besar.Kami mohon dukungan dana dari Pemerintah Provinsi dan anggota DPR RI,” ujar bupati.

Permintaan Bupati Yuswir Arifin cukup beralasan.Pasalnya, selain topografi Sijunjung yang berbukit-bukit, Pendapat Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sijunjung masih jauh dibandingkan kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Tahun 2017 misalnya, PAD Kabupaten Sijunjung masih berkisar diangka Rp.70 M.Angka sebesar itu, tidak mencukupi untuk membangun infrastruktur di Kabupaten Sijunjung. (h/azn)

merupakan seni yang tidak bisa dipisahkan dari dunia anak-anak.Sebab, melalui seni ini, anak-anak mampu mengapresiasikan dirinya. ”Melalui seni ini anak-anak dapat terbina kecerdasannya,” ucap Yuswir Arifin dihadapan, Sesditjen Kebudayaan Kemendikbud, Dra. Sri Hartini, staf Direktorat Jenderal PAUD, Ir.Teguh Imanto Budi Tjahyono, M.Si, Wakil Bupati Arrival Boy, unsur forkopimda, Sekdakab,

Zefnihan, ibu-ibu organisasi wanita, kepala OPD, ibu-ibu Indo Jalito Peduli (IJP) dan uandangan lainnya.

Ia menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada kaum ibu-ibu dan anak usia dini yang telah berpartisipasi sehingga prosesi menumbuk padi menggunakan lesung dan alu serta melukis diatas kain rentang yang diikuti anak usia dini berhasil memecahkan rekor Muri. (h/azn)

Ketahanan Budaya Membentuk Karakter Bangsa SIJUNJUNG, HALUAN — Guna meningkatkan ketahanan budaya sekaligus membentuk karakter bangsa yang tak lupa akan kebudayaan daerah asalnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung menggelar seminar sehari.

Seminar sehari yang membahas poin-poin Undang-Undang No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di gedung pertemuan Pancasila Muaro Sijunjung, Kamis lalu.

Sedikitnya, 350 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, Camat, Kepala Sekolah SD, SLTP, SLTA dan guruguru seni budaya, serta Pimpinan Sanggar se-Kabupaten Sijunjung mengikuti seminar tersebut.

Sebagai penyaji atau pembicara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung menghadirkan Sekretaris Dikjen Kebudayaan, Dra. Sri Hartini. M.Si, Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), wilayah Sumbar, Bengkulu, dan Sumsel, Suarman dan Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Martias.

Sekretaris Dikjen Kebudayaan, Dra. Sri Hartini. M.Si mengatakan,

Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa dalam kebudayaan.

Potensi kebudayaan tersebut, perlu pengelolaan yang baik.

Karena itu, pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang No 5 tahun tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.”Rencana induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar pembangunan, kedepannya arah pembangunan bangsa akan lebih kuat dengan dilandasi kebudayaan,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ramler, SH, MM mengatakan, seminar kebudayaan ini diikuti 350 peserta.Mereka berasal dari OPD terkait, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), Bundo Kanduang, Camat, Kepala Sekolah SD, SLTP, SLTA dan guru-guru seni budaya, serta Pimpinan Sanggar.

Seminar ini, sambung Ramler, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan sekaligus membentuk karakter bangsa yang tak lupa akan kebudayaan daerah asalnya”Kebudayaan itu tidak hanya pada tarian atau tradisi saja, akan tetapi juga termasuk nilai karakter luhur yang diwariskan secara turun temurun,” ucapnya. (h/azn)

IJP Berbagi dengan Masyarakat Miskin SIJUNJUNG, HALUAN — Komunitas perantau perempuan minang yang tergabung dalam organisasi Indo Jalito Peduli (IJP) Jakarta kembali berbagi dengan masyarakat miskin di Kabupaten Sijunjung, Kamis (15/2).

Sedikitnya, 361 masyarakat kurang mampu di kabupaten berjuluk Ranah Lansek Manih mendapat bantuan dari IJP tersebut.

Diantaranya, petugas kebersihan di kantor Bupati Sijunjung, RSUD, dan Pasar Sijunjung serta warga kurang kampu dari berbagai nagari di kabupaten Sijunjung.

Bantuan sebesar Rp200 ribu per orang plus baju kaos dan makan siang bersama di rumah dinas bupati, diserahkan langsung Ketua IJP, Astri Asgani bersama anggota, dan ibu-ibu dari organisasi wanita di Kabupaten Sijunjung.

Ketua Indo Jalito Peduli, Astri Asgani, Indo Jalito merupakan organisasi atau perkumpulan ibuibu perantau minang di Jakarta.

Indo Jalito ini, sambung dia,  Redaktur: Dodi Nurja

bergerak dibidang sosial, seni dan budaya.

Bakti sosial ke kampung halaman ini, lanjut dia, dilaksanakan setiap tahun, termasuk ke Kabupaten Sijunjung.” Baksos ini kami laksanakan setiap tahun, di Sijunjung sudah kesekian kalinya,” ucap Astri Asgani.

Bupati Yuswir Arifin mengucapkan terima kasih kepada ibuibu dari Indo Jalito Peduli yang telah berbagi dengan masyarakat Sijunjung. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan masyarakat Sijunjung mengucapkan terima kasih kepada Indo Jalito Peduli, semoga ibu-ibu dari organisasi Indo Jalito Peduli diberikan kemurahan rejeki yang berlimpah,” kata Bupati Yuswir Arifin didampingi Wakil Bupati Arrival Boy, unsur forkopimda, Sekdakab, Zefnihan, Ketua dan Wakil Ketua, TP PKK, Ny.En Yuswir Arifin dan Ny.Ria Arrival Boy, dan undangan lainnya. (h/ azn)  Layouter: Luther

22

POLITIK

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

TERKENAL TAU JO NAN AMPEK

Golkar Dharmasraya Bidik 8 Kursi Pileg DHARMASRAYA, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU), terus melaksanakan berbagai tahapan Pemilu, setelah menetapkan 14 partai politik (Parpol) peserta Pemilu, kemudian KPU juga melakukan pengundian nomor urut Parpol peserta Pemilu.

PSI SUMBAR — Saat jumpa pers di Aroma Kitchen, Padang, Selasa (20/2), Ketua DPW PSI Sumbar, Ari Prima, memaparkan proses verifikasi yang dilakukan PSI Sumbar hingga PSI dinyatakan lolos verifikasi KPU untuk mengikuti pemilu 2019. PSI Sumbar menargetkan 1 kursi untuk 1 Dapil pada Pileg 2019. HOLY ADIB

210 Orang Daftar Jadi Caleg PSI Sumbar PADANG, HALUAN — Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi salah satu partai yang akan mengikuti pemilu setelah mendapatkan nomor 11 pada penetapan nomor urut peserta Pemilu 2019 pada Minggu (18/2). Di Sumatra Barat, PSI memperlihatkan keseriusannya untuk mengikuti pemilu dengan membukan pendaftaran bagi peserta calon legislatif (caleg). Hingga kini, 210 orang sudah mendaftar menjadi caleg PSI. Ketua DPW PSI Sumbar, Ari Prima, mengutarakan, pihaknya sudah membuka pendaftaran caleg gelombang pertama pada 27 Agustus—31 Oktober 2017. Pada pen-

daftaran gelombang pertama, 180 orang sudah mendaftar sebagai caleg DPRD kabupaten/kota, dan 30 orang mendaftar sebagai caleg DPRD Sumbar. Karena masih banyak yang ingin mendaftar sebagai caleg dari PSI, pihaknya membuka lagi pendaftaran gelombang kedua pada 16 Januari—31 Maret. “Kami menerima pendaftaran caleg hingga kuota kursi di DPRD provinsi dan kabupaten/ kota terpenuhi,” ujarnya pada jumpa pers PSI Sumbar di Aroma Kitchen, Padang, Selasa (20/2).

Untuk mendaftar sebagai caleg PSI, Ari menyebutkan, pihaknya

tidak membatasi pesertanya hanya dari internal PSI. Pihaknya juga memberikan kesempatan dari orang di luar PSI untuk mendaftar sebagai caleg dengan syarat terlibat aktif sejak dini dalam program pemenangan pemilu PSI. “Selama ini, perempuan termarjinalkan dalam dunia politik, sedangkan anak muda dijadikan objek. PSI mendukung pihak yang termarjinalkan untuk mengembalikan bangsa ini tangan anak muda, seperti yang dulu dilakukan oleh para pendiri bangsa,” tuturnya.

Yang jelas, kata Ari, calegcaleg PSI Sumbar merupakan

wajah-wajah baru dalam dunia politik di provinsi ini. Ia berharap kepada para caleg untuk memberikan harapan baru kepada masyarakat, mendatangi masyarakat, dan membuat jembatan hati dengan masyarakat apabila ingin terpilih.

Para pendaftar caleg tersebut, kata Ari, akan diuji kompetensinya oleh juri-juri yang berkompeten yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh antokorupsi, dan tokoh perempuan yang bersifat independen.

Ari menambahkan, pada Pileg 2019, pihaknya menargetkan satu kursi untuk satu daerah pemilihan (dapil). (h/dib)

PERSIAPAN PILEG 2019

KPU Kota Padang Rekrut 67 PPS PADANG, HALUAN — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang buka pendaftaran untuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pemilu 2019, dengan jumlah 67 anggota PPS. Ketua KPU Padang, Muhammad Sawati mengatakan akan merekrut 67 anggota PPS untuk Pemilu 2019 men-

datang. Jumlah penerimaan anggota PPS di masing-masing kecamatan berbedabeda. Rekrutmen anggota PPS ini berlangsung selama 7 (tujuh) hari atau dimulai 17-23 Februari 2018. “Di Padang Selatan kita akan rekrut 8 orang, di Padang Timur 4 orang, di Padang Barat 7 orang, di Padang

Utara 2 orang, di Bungus Teluk Kabung 4 orang, di Lubuk Begalung 13 orang, di Lubuk Kilangan 7 orang, di Kuranji 8 orang, di Pauh 1 orang, di Nanggalo 4 orang, dan Koto Tangah 9 orang,” terang Sawati, Selasa (19/2) di kantor KPU Kota Padang.

Untuk formulir pendaftaran, dapat diambil di kantor

KPU Kota Padang Jl. Syehk Umar Khalil No 42 A Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji. “Bisa juga diambil di kantor camat atau kantor lurah setempat, serta dapat juga diunduh di laman website KPU Kota Padang, kotapadang.kpu.go.id,” tambahnya.

Dalam tahapan rekrutmen anggota PPS ini, akan

ada tahapan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS, lalu seleksi ujian tertulis, kemudian wawancara. “Nanti anggota PPS ini akan dilantik pada 7 Maret 2018, dan masa kerjanya selama 465 hari, atau terhitung dari 9 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019,” pungkasnya. (h/rin)

Warga Alang Lawas Dukung Aprianto PADANG, HALUAN — Masyarakat Kelurahan Alang Lawas, Kecamatan Padang Selatan berharap Anggota DPRD Kota Padang Aprianto maju kembali menjadi wakil mereka di DPRD Kota Padang pada Pileg 2019.

Aprianto nampaknya, mendapatkan dukungan penuh dari sejumlah pihak. Mulai dari tokoh masyarakat setempat, pemuda, hingga

kader PDI Perjuangan sendiri memberikan dukungan agar bisa terpilih dikemudian hari dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Alang Lawas.

Ketua LPM Kelurahan Alang Lawas Ajo (45) Selasa (20/2), sangat bangga dengan adanya anak nagari yang menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Padang. “Mudah-mudahan dia bisa memegang amanah dari rakyat

yang telah memilihnya, serta menjalankan tugas sebaik mungkin juga memperjuangkan aspirasi dari masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPC PDIP Kota Padang Albert Indra Lukman juga berharap, masyarakat Alang Lawas bisa memberikan kepercayaan penuh pada Aprianto selaku kader dari PDI Perjuangan. “Ya, memang tentunya setiap partai politik

mempunyai target, tetapi dibalik itu tentu disampaikan kepada masyarakat bahwa partai politik ini, bahagian dari bagaimana yang namanya memberikan pembelajaran politik, soal politik tidak bisa diukur dengan kalah menang saja,” ujarnya.

Dikatakan, kader PDI Perjuangan melalui Aprianto, dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat di dapilnya. (h/ade)

Dalam pengundian ter- tan Bupati Dharmasraya ini. sebut, Partai Golkar menSaat ini Partai Golkar mendapatkan nomor urut 4 (em- duduki lima kursi di DPRD pat) sebagai peserta Pemilu Dharmasraya, yaitu H.Masrul tahun 2019 mendatang. Bagi Ma’as,SE yang juga Ketua Partai Golkar DPRD, H.Eri SahDharmasraya, nopu t r a , SE . M M , mor urut tersebut H.Tarnadi Dt.Simempunyai makna naro, Kartono,S.Ag tersendiri yaitu tau dan Benhard,ST. jo nan ampek.

Untuk Pemilu 2019, “Nomor itu kita partai berlambang maknai aja dengan pohon beringin ini tau jo nan ampek, memasang target 8 yaitu kato nan amkursi, seiring berpek, undang nan tambahnya jumlah ampek, kato nan ADI GUNAWAN kursi di DPRD ampek yaitu kato malereng, Dharmasraya sebanyak 5 kursi, kato mandata, kato mandaki yang mana saat ini berjumlah dan kato manurun, artinya 25 kursi menjadi 30 kursi.

Partai Golkar adalah partai Target tersebut bukan yang tau jo nan ampek sesuai hanya target dipasang tanpa dengan nomor urut,” kata perhitungan, tetapi target yang Ketua DPD Partai Golkar dipasang merupakan hasil Dharmasraya, Ir.H.Adi Guna- perhitungan musyawarah kawan, kepada Haluan di Ta- der dan simpatisan serta melibiang Tinggi, Pulau Punjung. hat peluang yang dengan Oleh sebab itu katanya, ka- penyerapan aspirasi oleh wakil der dan simpatisan Partai Gol- rakyat dari Golkar yang duduk kar harus tau jo nan ampek, eti- di Legislatif saat ini. ka berpolitik, bijaksana dalam Tokoh pemekaran ini sabermasyarakat, santun dalam ngat optimis apa yang menjadi berprilaku serta ulet dalam ber- target Partai Golkar pada Pemilu juang.” Saya minta para kader mendatang dapat tercapai, yang dan simpatisan Partai Golkar, penting komitmen kader dan simtau jo nan ampek sesuai dengan patisan tidak akan luntur dan nomor urut partai,”kata man- terus semangat. (h/mdi)

Perindo Sumbar Incar Target Maksimal di Pemilu 2019 PADANG, HALUAN — Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Provinsi Sumatera Barat terus bersiap dan melakukan konsolidasi menghadapi Pemilu 2019 yang tinggal 15 bulan lagi. Langkah ini semakin dipacu menyusul resminya partai bentukan Hary Tanoesoedibjo ini menjadi peserta pemilu dan mendapat nomor urut 9.

Ketua DPW Partai Perindo Sumatera Barat, M Tauhid mengungkapkan apresiasi dan terima kasih kepada para kader yang telah bekerja keras sejak proses verifikasi dari awal. “Kami sangat bersyukur karena yang paling utama adalah dengan penetapan nomor urut ini Partai Perindo resmi dinyatakan sebagai parpol peserta Pemilu 2019,” katanya Selasa (20/2/2018).

Tauhid mengatakan angka 9 merupakan angkat tertinggi dan banyak parpol lain yang menginginkan nomor urut tersebut, namun nomor itu menjadi hak milik Partai Perindo di Pemilu 2019.

“Ternyata Pak Ketum yang mendapatkan angka tersebut.

Alhamdulillah,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, makna nomor tersebut juga sebagai penanda bagi Partai Perindo untuk terus bergerak maksimal dalam perjuangannya demi mengantar partai berlambang rajawali ini menduduki posisi yang sempurna.

“Dalam proses kelahiran seorang ibu pun harus melalui masa 9 bulan untuk mencapai hasil yang sempurna. Dan ini menjadi pemicu bagi kami untuk menyempurnakan perjuangan Perindo menghadapi Pemilu 2019,” tegas Tauhid.

Di Sumbar sendiri, Pe-

rindo juga telah dinyatakan memenuhi syarat untuk turut berlaga di gelaran pesta demokrasi mendatang. Hal ini sesuai hasil Rapat Pleno Terbuka, Rekapitulasi Hasil Verifikasi Parpol oleh KPU Sumbar awal Februari lalu.

Sejauh ini, program yang digulirkan Perindo Sumbar di antaranya pemberian puluhan gerobak gratis untuk pedagang UMKM di Bukittinggi, Solok, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kota Padang. Selain itu, pedagang juga mendapat pelatihan dan pendampingan usaha agar omzet mereka meningkat.

Sementara pada pengundian nomor urut peserta Pemilu, Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan optimisme mendapatkan kepercayaan masyarakat pada Pemilu 2019. Seluruh kader dan pengurus Perindo di seluruh tingkatan struktur kepengurusan siap berjuang bersama. ”Kita siap berjuang, menjadikan Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Partai Perindo khusus kepada kesejahteraan,” tegasnya di Gedung KPU, Minggu malam, 18 Februari 2018.

Sementara, Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik menuturkan, hasil rekapitulasi verifikasi Partai Perindo telah memenuhi syarat dan dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2019. “Kesimpulan status Partai Perindo dinyatakan memenuhi syarat dan data status kepengurusan partai yang telah diuraikan sudah tercantum dalam lampiran berita acara rekapitulasi nasional, hasil penelitian administrasi, dan verifikasi kepengurusan calon peserta Pemilu 2019,” kata Evi. (h/ben)

Bamsoet: Silahkan Gugat UU MD3 ke MA JAKARTA, HALUAN — Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menjamin UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang disahkan dalam rapat paripurna pekan lalu, tidak akan memberangus kebebasan pers. “Saya menjamin dan pasang badan, kebebasan pers tetap terjaga di DPR,” tegas Bambang Soesatyo ketika bertandang ke kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Selasa (20/2).

Beberapa orang pengurus PWI Pusat menerima Bambang Soestyo, antara lain Plt Ketua Umum Sasongko Tedjo, Ketua www.harianhaluan.com

Dewan Kehormatan Ilham Bintang, Ketua Penasehat Sholeh Thamrin, Sekretaris Dewan Kehormatan Wina Armada, Sofyan Lubis, Zainal Bintang, Tri Buana Said, Marah Sakti, Agus Sudibyo, Teguh dan sejumlah tokoh senior pers lainnya.

Kedatangan Bambang Soesatyo yang juga pernah menjadi wartawan itu datang ke PWI selain bersilaturahim, juga sekaligus mensosialisasikan UU MD3 yang belakangan ini sempat menjadi pro dan kontrak di tengah masyarakat, termasuk dari kalangan pers sendiri.

“Kami datang ke sini dengan

niat baik memberikan berbagai sudut pandang dari disahkannya UU MD3. Kami harap penjelasan ini nantinya bisa melengkapi keutuhan informasi bagi kawan-kawan media dalam melihat posisi UU MD3. Kedepan kita akan libatkan insan pers dalam pembahasan RUU di DPR,” kata Bamsoet.

“Kami ingin sharing informasi tentang disahkannya UU MD3.

Dialog seperti ini penting, supaya tidak ada dusta diantara kita, sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman,” ulas Bambang Soesatyo.

Didampingi wakil Ketua Ba-

dan Legislasi DPR Firman Subagyo, Bansoet melihat banyak informasi yang beredar sejak UU MD3 disetujui Paripurna DPR. Ada yang menilai UU tersebut membatasi ruang gerak masyarakat maupun pers dalam mengawasi dan memberikan kritik terhadap DPR. “Saya tegaskan hal ini tidak benar. Saya menjamin dan pasang badan, kebebasan pers tetap terjaga di DPR. Saya juga yakin wartawan di DPR menjunjung tinggi kode etik,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menyadari UU MD3 masih banyak mendapatkan pro kontra di kalangan masyarakat.

Karenanya, politisi Partai Golkar ini membuka ruang dan mempersilakan bagi yang ingin menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Menggugat sebuah UU ke MK adalah hak masyarakat yang dijamin oleh hukum, termasuk insan pers. Saya hormati dan persilakan bagi yang ingin menggugat UU MD3. Apapun putusan MK, DPR akan taat hukum dan taat asas,” tutur Bamsoet.

Tak lupa, Bamsoet mengajak awak media terus menjaga kearifan dan kebijaksanaan dalam memberitakan suatu peristiwa kepada masyarakat. Keutuhan informasi  Redaktur: Dodi Nurja

menjadi sebuah hal yang sangat penting, agar media tidak dissinformasi maupun missinformasi.

Plt Ketua Umum PWI Sasongko Tedjo menyambut baik kedatangan Ketua DPR ke Dewan Pers. PWI juga berharap bisa dilibatkan dalam pembahasan RUU yang sedang dibahas di DPR. “Silaturahmi Ketua DPR ke PWI ini merupakan suatu langkah baik.

Tadi banyak masukan dari rekanrekan PWI terkait dengan UU MD3. Kedepannya, kita berharap DPR bisa melibatkan insan pers dalam pembahasan RUU,” ujar Sasongko. (h/sam)  Layouter: Luther

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

Lingkar kar

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

PEMKO SOLOK

TP-PKK Pasaman MoU dengan DPM PASAMAN, HALUAN - Wujudkan kesejahteraan keluarga dan tingkatkan peran perempuan dalam pembangunan di nagari, TP-PKK Kabupaten Pasaman bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPM) jalin kerjasama.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara TP-PKK setempat dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada rapat konsultasi di Gedung Syamsiar Thaib, Lubuk Sikaping, Selasa (20/2).

Turut hadir, Bupati Pasaman Yusuf Lubis, Ketua TP-PKK, Ny Gustinar Yusuf Lubis, Wakil Ketua TP-PKK Ny Mira Atos Pratama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat M Ikhsan, para camat, walinagari dan pengurus TP-PKK ditingkat kecamatan dan nagari.

Menurut Ketua TP-PKK Kabupaten Pasaman, Ny Gustinar Yusuf Lubis, maksud dari nota kesepahaman ini sebagai pedoman untuk mensukseskan program PKK dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (P3MD) di daerah itu.

“Jadi, tujuan dari MoU ini untuk meningkatkan fasilitasi perencanaan nagari yang berpihak kepada kaum perempuan dan program PKK di nagari untuk pencapaian kesejahteraan keluarga. PKK harus terlibat dalam fasilitasi program pembangunan pemberdayaan masyarakat desa,” katanya.

Kegiatan itu juga, kata Gustinar, bertujuan untuk mensingkronkan kegiatan TP-PKK kabupaten, kecamatan dan nagari dengan sejumlah kegiatan ditiap SOPD yang dilaksanakan secara bermitra dengan TP-PKK setempat.

“Kita juga akan mendorong pelaku P3MD untuk mensukseskan program PKK dengan melibatkan kelompok dan kader PKK dalam program pembangunan masyarakat tadi,” kata Gustinar.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, M Ikhsan mendorong seluruh program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa (nagari) harus meli batkan kaum perempuan dalam hal ini PKK. Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menga takan, PKK adalah mitra pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan ma syarakat. Jadi, kata Bupati, setiap peren canaan pembangunan harus berpihak kepada kaum perempuan. (h/mg-yud)

Tekan Angka Kemiskinan Hingga Satu Persen SOLOK, HALUAN Pemerintah Kota Solok telah melakukan berbagai langkah dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Melalui berbagai program, Pemerintah Kota Solok senantiasa berupaya memenuhi kebutuhan dasar warga kota secara layak.

JEMBATAN RUSAK Terlihat pengendara motor saat melewati jembatan penghubung Paguah-Taluak Gondan yang hampir ambruk ke sungai, Selasa (20/2). KHAIRUL

Jembatan Paguah Duku Pariaman Rusak Parah PADANG PARIAMAN, HA LUAN - Masyarakat Taluak Godan terancam terisolir akibat ambruknya jembatan peng h ubung di Su ngai Batang Kandih, Selasa (20/2). Jambatan penghubung antara Nagari Paguah Duku dengan Taluak Godan putus dari empat bulan yang lalu, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.

Dari pantauan Haluan, terlihat dinding sungai yang ambruk sehingga membuat kondisi jembatan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat.

Bahkan kondisi jembatan saat ini terancam putus karena kondisi pondasi jembatan tidak kuat lagi. Kepada Haluan, Teguh, salah seorang warga Taluak Godan mengeluhkan kondisi jembatan yang ambruk dari empat bulan lalu belum juga diperbaiki. Menurutnya, akibat dari ambruknya dinding jembatan tersebut, banyak masyarakat Taluak Godan yang tidak bisa beraktifitas seperti biasanya.

“Saya sangat kesal dengan keadaan jembatan sekarang ini. Apalagi sampai saat ini pemerintah daerah tidak ada

turun ke lapangan tangan dalam penanganan ini,” ujarnya.

Teguh melanjutkan, jika keadaan ini berlarut-larut maka masyarakat Taluak Godan akan mengalami kesulitan dan kerugian yang besar. Pasalnya, akses dari Paguah Duku menuju Taluak Godan, satusatunya melalui jembatan tersebut. “Jika akses jalan yang bermasalah, akan berdampak buruk kepada perekonomian masyarakat nantinya,” ujarnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Uncu Sam, selaku Ketua Karang Taruna Taluak Godan.

Ia juga mengeluhkan lambat-

nya penanganan jembatan tersebut. “Kami bersama masyarakat sudah melaporkan kondisi jembatan yang ambruk akibat luapan sungai Batang Kandih ini,” ujarnya.

Sementara itu, Muswendri, Kadis PU Padang Pariaman saat dikonfirmasi mengenai kondisi jembatan yang rusak tersebut menyebut akan segera meninjau kondisi jembatan tersebut. “Kami akan melakukan pengkajian ulang terkait ambruknya jembatan penghubung antara Paguah Duku dengan Taluak Godan ini,” ujarnya. (h/mg-rul)

Tiga Sentra Inklusif Solsel Akan Jadi Kampung Wisata SOLOK SELATAN, HALUAN - Tiga sentra inklusif proyek kemakmuran hijau di Korong Wonorejo, Nagari Lubuk Gadang Selatan, Kecamatan Sangir, Solok Selatan (Solsel) diyakini bakal menjadi kampung wisata yang indah. Tiga sentra itu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berkapasitas 41 kwh, center of knowledge (rumah pengetahuan) dan jembatan merah dengan panjang sekitar 100 meter.

Pada kesempatan itu, langsung diresmikan oleh Wakil Bupati Solsel, Abdul Rahman, Senin (19/2). Tiga proyek kemakmuran hijau itu dibangun melalui pendekatan berbasis masyarakat secara got ongroyong, atas kerjasama konsorsium Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) melalui dana hibah Millenium Challa ge Account Indonesia (MCAI).

23

“Projek yang kita resmikan ini tak sekedar alat penerangan dan penghubung menuju pusat ekonomi perkebunan warga Wo norejo. Tapi layak jadi kawasan kampung wisata terindah, juga tersedia rumah pengetahuan yang dapat dijadikan acuan praktek mata pelajaran IPA bagi siswa yang ada di Solsel,” sebut Wabup Abdul Rahman.

Selain itu, di Korong Wonorejo, juga tedapat air terjun yang indah dan memukau yang berada diperbukitan dan kelilingi kebun teh. Untuk menjangkau turbin PLTMH, harus melewati jembatan merah yang cukup panjang. Alam sekitar sangat indah dan sejuk. Sebab di kelilingi oleh hutan lebat yang asri, sejak dibangun sudah sering digunakan untuk tempat swafoto oleh masyarakat.

“Tak hanya sensasi jembatan merah yang memanjang di

atas puncak pohon rindang yang dibawahnya merupakan aliran batang sungai lambai.

Turbinpun berada dipinggir kebun teh, dan memiliki puluhan anak tangga hingga kebendungan. Begitu indah kalau di konsep lagi,” lanjut Abdul Rahman.

Dalam pembangunannya, pemerintah perlu berkabolorasi dengan konsersium. “Wonoroejo bagaikan rembulan tersebunyi dan hari ini sudah menampakan sinarnya. Wajah penuh harapan dengan didukung pembangunan infrastruktur dan di tahun ini tetap dianggarkan untuk hotmix. Saya punya mimpi untuk mewujudkan, Wonorejo sebagai desa eksotik dengan ketersediaan sumber daya alamnya,” tambahnya.

Ketua Pengurus Institut Indonesia untuk Ekonomi Energi (IIEE) Asclepias Rachmi

Soerjono Indriyanto mengata kan, proyek kemakmuran hijau ini yang dibangun berupa PLT MH Wonorejo dengan kapasi tas 30 kwh dan 60 kwh yang sudah menerangi 178 KK seki tar 600 jiwa, kemudian dua unit masjid, satu sekolah dan pengo lahan kopi untuk peningkatan ekonomi warga.

Kemudian, IIEE juga membangun jembatan merah penghubung menuju rumah turbin PLTMH yang berada dipinggir kebun teh Liki. “Jembatan ini memperpendek jarak tempuh warga Wonirejo yang bekerja di Kebun teh liki, termasuk menuju kebun. Sebelum jembatan merah ini dibangun, warga harus menempuh perjalanan 34 km Sekarang cukup 10 menit saja,” ungkapnya.

Selain itu, rumah pengetahuan dibangun dengan perpaduan simbol minang dan jawa.

Sebagai sarana pengetahuan

energi terbarukan air menjadi listrik dan pengolahan lingkungan. Fasilitas mock up atau contoh proses air jadi listrik, dapat dijadikan sumber praktek bagi pelajar daerah Solsel nantinya. “Rumah serba usaha mandiri, dan pelatihan juga kami bekali. Hingga warga Wonirejo mandiri dan ekonomi mereka lebih maju,” katanya.

Direktur Eksekutif MCAI, Arif Setiadi menyebutkan, proyek ini kerjasama dengan bapenas dengan anggaran dari Amerika. Untuk menciptakan green work society, langkah penyelesaian dari persoalan krisis listrik di daerah terpencil dan pertama di Wonorejo. ”MCAI nanti akan berkonsul tasi dengan Kementerian Desa, dan diharapkan kesedian ke Solsel. Dengan harapan mem bantu kegiatan masyarakat berintegrasi dengan sumber daya alam,” tandasnya. (h/jef)

Salah satu upaya mengurangi angka kemiskinan itu adalah dengan menggenjot apartur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

Hal itu diungkapkan Walikota Solok, Zul Elfian saat peresmian Kantor Lurah Tanjung Paku, Selasa (20/2).

“Peresmian kantor baru ini harus dimaknai sebagai momentum meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka secara tak lansung kita telah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan,” ujar Zul Elfian.

Dikatakannya, angka kemiskinan di Kota Solok masih ada sekitar 2,5% lagi. Saat ini pihak Pemko Solok sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan itu hingga 1%. Untuk mencapai angka 1% itu bukan tak mungkin, tetapi juga tak mudah. Untuk itu Aparatur Sipil Negara yang bekerja di jajaran Pemerintah Kota Solok harus selalu memperbarui sikap dalam melayani masyarakat.

Diingatkannya, dengan memberikan pelayanan yang baik, berarti kita telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan usahanya.

Kemudahan dalam berusaha itu akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin.

“Saya sangat yakin, dengan memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat akan berdampak pada percepatan pembangunan.

Dengan peningkatan pelayanan itu, maka target penurunan angka kemiskinan hingga 1% bukan lagi isapan jempol belaka.

Sebagai garansinya, saya tidak akan mengganti m obil dinas dengan mobil baru sebelum angka kemiskinan Kota Solok mencapai 1%,” tegas Zul Elfian.

Ditambahkannya, Pemerintah Kota Solok sangat serius dalam menanggulangi kemiskinan. Setiap warga miskin dianalisa penyebabnya. Jika penyebabnya karena kurang fasilitas, maka fasilitasnya dilengkapi secara bertahap. Jika permasalahannya adalah masalah modal, maka dicarikan modal usaha melalui baitul mall dan jika permasalahan terletak pada masalah moral atau mental, maka Pemerintah Kota Solok menurunkan dokter rohani. (h/eri)

DPRD BENTUK PANSUS

Penunjukan Distributor Pupuk Dinilai Bermasalah PASBAR, HALUAN - DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) segera membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas persoalan penunjukan rekomendasi distributor dari PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di daerah itu, Senin (19/2) “Pembahasan ini sudah bertele-tele. Perwakilan PT

PIM yang hadir saat hearing tidak bisa memutuskan dan berbelit-belit. Kita akan rapatkan membentuk panitia khusus (pansus),” kata Ketua Komisi I DPRD Pasaman Barat, Anwir Dt Bandaro saat hearing dengan PT PIM dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah di DPRD. Anwir menilai PT PIM

KOMISI I DPRD Pasaman Barat saat melakukan hearing dengan PT PIM Wilayah Sumatera Barat, Senin (19/2). IDENVI SUSANTO www.harianhaluan.com

sudah melecehkan SK Bupati Pasaman Barat karena tidak mengindahkan rekomendasi yang dibuat. “PT PIM tetap ngotot menunjuk distributor di luar rekomendasi yang dikeluarkan bupati. Ada apa ini dan diduga ada permainan,” tegasnya.

Menurutnya DPRD sudah beberapa kali mamanggil PT PIM untuk dengar pendapat. Tetapi tidak ada jalan keluarnya bahkan PT PIM membuat berbagai alasan.

Anwir menyebutkan sesuai Peraturan Menteri Per dagangan (Permendag) Nomor 15 Tahun 2013 penunjukan distributor pupuk harus berdasarkan rekomendasi kepala daerah atau melalui dinas terkait.

Sementara PT PIM menunjuk distributor secara sepihak dan mengabaikan surat rekomendasi Bupati Pasaman Barat dengan ala-

san hasil verifikasi dari konsultan.”Hasil dari konsultan tidak pernah dilihatkan. Ketika diminta PT PIM selalu mengelak dengan berbagai alasan,” ujarnya.

Pihaknya curiga ada permainan dalam penunjukan distributor ini. DPRD akan terus usut masalah ini karena tidak ingin masyarakat dirugikan, bila perlu nantinya akan dibentuk pansus.

Pihaknya juga telah meminta hasil evaluasi terhadap pengawasan dari KP3 Pasaman Barat hasilnya laporan itu memang ada pelanggaran dari distributor yang ditunjuk.

“Pelanggaran itu tidak bisa dibiarkan, kalau perlu produsennya dan distribu tornya ditukar dengan yang lain,” ujarnya.

Menurutnya, sesuai Permendag untuk syarat penunjukan distributor salah satu-

nya pada pasal 4 huruf f yang mengatakan rekomendasi dari dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan untuk penunjukan distributor yang baru.

“Itu jelas dibunyikan.

Namun kenyataannya kena pa PT PIM masih menunjuk distributor yang lama. Diduga ada permainan dalam penunjukan distributor ini,” tegasnya.

Sementara perwakilan PT PIM Sumbar, Aswin bersikukuh bahwa distributor yang ditetapkan sesuai aturan. Belum ada pembatalan resmi dam kesalahan yang fatal. “Semuanya sesuai aturan dan hasil verifikasi konsultan. Keputusan berada di managemen PT PIM Aceh, kami hanya menjalankan dan mengawasinya,” katanya.

Aswin juga tidak berani menegaskan bahwa rekomendasi bupati ditolak dan dile

cehkan. Namun akan berkon sultasi dengan pimpinan di Aceh. Menanggapi pernya taan perwakilan PT PIM itu, anggota komisi II, Misnardi dan Erianto menegaskan dalam rekomendasi itu jelas dibunyikan bahwa dengan keluarnya rekomendasi itu maka distributor yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi atau batal dengan sen dirinya.

“Jangan bertele-tele dengan alasan yang dibuat-buat.

Ini jelas tidak sesuai aturan dan sudah melecehkan SK Bupati,” tegas Misnardi.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Pasaman Barat, Memizesmita juga sangat kecewa dengan sikap PT PIM yang tidak mengindahkan surat rekomendasi bupati. “Ketika ditanya diminta keterangan selalu bertele-tele. PT PIM sudah mengacuhkan rekomendasi  Redaktur: Heldi Satria

bupati. Kami akan buat surat ke Menteri Perdagangan secara langsung persoalan penunjukan distributor ini,” tegasnya.

Sebelumnya Bupati Pasaman Barat merekomendasikan empat distributor untuk 2017 dan 2017. Namun, kenyataannya PT PIM malah menunjuk distributor yang lama tanpa menghiraukan rekomendasi terbaru.

Diketahui distributor baru sesuai rekomendasi bupati itu adalah CV Liqa dan Raffa, CV Triatama Gemilang, CV Wahana Utama, CV Singgalang Jaya Grup.Tetapi PT PIM menunjuk tiga distributor di luar rekomendasi yakni CV Doris Bifatama, CV Bunga Tani dan,m CV Bersama Jaya.

Sementara dua distributor lagi CV Singgalang Jaya Grup dan CV Liga dan Raffa masuk rekomendasi dan diloloskan. (h/mg-idn)  Layouter:Yohanes

24

RABU, 21 FEBRUARI 2018 5 Jumaidil Akhir 1439 H

SUMBAR

Harian Umum

Mencerdaskan Kehidupan Masyarakat

SEMPAT DIKRITIK DPRD

Dam Jalan Puncak Cemara Runtuh SAWAHLUNTO, HALUAN — Apa yang menjadi kekhawatiran akan kualitas pembangunan dam proyek pelebaran jalan simpang Puncak Cemara - Mess Jepang (122) Lubang Panjang, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto akhirnya terjawab.

Senin (19/2) malam, dam tersebut runtuh usai hujan lebat mengguyur kota ini.

Sebelumnya, proyek itu menjadi sorotan karena dinilai molor penyelesaiannya karena dalam pengerjaan proyek itu sepaket dengan pemeliharaan jalan berkala paket II pemeliharaan ber-

kala Dana Alokasi Kusus (DAK) konektivitas. Proyek ini bernomor kontrak 35/ BM/DPUPR/SWL/2017 dengan pelaksanaan 160 hari kalender dikerjakan oleh rekanan PT Arpex Prima-

dhamor dengan Konsultan pengawas CV Dekade Consultant. Harusnya pengerjaan pengaspalan dengan hot mix ini kontrak kerjanya habis pada Desember 2017 lalu.

Rubuhnya dam itu tidak ditampik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Abadi Lusia. Dia menyebutkan, dam tersebut rubuh sepanjang lebih kurang 20 meter.

Hari Selasa (20/2) akan dilakukan pengukuran bersama kontraktor.

“Akan segara dilakukan perbaikan. Rencananya akan diganti dengan dam batu beron-

jong,” katanya kepada Haluan.

Sebelumnya DPRD Kota Sawahlunto menyorot pelaksanaan proyek pemeliharaan berkala jalan pada paket II ruas Jalan Kubang – Lunto yang dikerjakan PT Arpex Primadhamor. Proyek itu dinilai lamban serta diduga kurang meningkatkan mutu pekerjaan. Hal itu terungkap saat kunjungan lapangan Komisi III DPRD Sawahlunto yang didampingi Ketua DPRD Sawahlunto, Adi Ikhtibar, Wakil Ketua, Hasjhoni pada Senin 13 November 2017 lalu.

Rombongan Komisi III

DPRD Sawahlunto mengungkapkan kekecewaan kepada pelaksanaan paket pekerjaan dengan nilai Rp6,9 miliar lebih itu. Kekhawatiran yang disampaikan masyarakat kepada dewan.

Karena lambannya pelaksanaan proyek serta kurangnya pendukung sarana bekerja di lapangan.

Anggota Komisi III DPRD Sawahlunto, Ref lizal menuding rekanan dan pe-

ngawas lapangan tak melakukan tugas dengan baik.

“Pekerjaan sebanyak ini mengaduk material pasangan hanya dengan manual tanpa pakai mesin molen,” tegasnya. (h/mg-rki)

DAM RUNTUH — Dam proyek pelebaran jalan puncak cemara runtuh. Sebelumnya proyek ini sudah mendapat teguran dari DPRD terkait kualitas pengerjaannya. RIKI YUHERMAN

Gebu Minang Sumbar Minta DPD Bentuk DPC dan DPAC PADANG, HALUAN — DPW Gerakan Ekonomi dan Budaya (Gebu) Minang Sumbar telah melantik DPD Gebu Minang 19 kabupaten/kota. Setelah itu, DPW meminta DPD untuk membentuk Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) nagari. Selain itu, DPW meminta DPD untuk bermitra dengan pemda dan Bank Nagari setempat.

Demikian dikatakan oleh Ketua DPW Gebu Minang Sumbar, Boy Lestari, di Padang baru-baru ini. Ia mengutarakan, pihaknya meminta DPD membentuk DPC dan DPAC nagari agar Gebu Minang masuk hingga ke wilayah terkecil. Dengan demikian, program Gebu Minang bisa menyeluruh.

“DPD, DPC, dan DPAC nagari diharapkan peka terhadap persoalan yang terjadi di wilayahnya yang berhubungan dengan gerakan Gebu Minang, yakni gerakan

www.harianhaluan.com

ekonomi dan budaya. Oleh karena itu, DPD diminta bekerja sama dengan pemda dan Bank Nagari setempat untuk melaksanakan program-program yang bisa menyejahterahkan masyarakat. Saya tidak ingin pengurus Gebu Minang miskin dan meminta-minta. Bagi orang Minang, kok kayo indak ka mamintak, kok cadiak indak ka batanyo. Begitu filosofi kemandirian orang Minang,” ujar Boy. Pada pelantikan pengurus DPD Gebu Minang, DPW Gebu Minang Sumbar menandatangani kerja sama dengan Bank Nagari untuk pengadaan kartu anggota Gebu Minang. Kartu tersebut bisa digunakan untuk transaksi keuangan, menyimpan uang, dan kartu identitas pengurus Gebu Minang. Dalam rangka membantu peningkatan ekonomi, Gebu Minang Sumbar, kata Boy, akan mendata Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gebu Minang di seluruh Sumbar. (h/dib)

 Redaktur: Heldi Satria

 Layouter:Rahmi